11/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 11/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Herifuddin Daulay Pekerjaan : Guru Honorer Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 14 Desember 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2020 yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Desember 2020, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 11/PUU-XIX/2021 pada hari Selasa, 20 April 2021, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 tanggal 3 Mei 2021 melalui e-mail, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, prikehidupan manusia termasuk kedalam-nya manusia Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya seteru dan perselisihan yang perlu segera dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan goncangan kemasyarakatan kebangsaan atau kenegaraan. Maka suatu badan peradilan yang bertindak sebagai penengah atau hakim yang menentukan siapa salah siapa benar siapa diuntungkan dan siapa terhukum mutlak diperlukan. Di dalam tata kelembagaan Peradilan Negara Indonesia, ada dikenal beberapa model peradilan sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Sebagaimana yang jelas tertera pada pernyataan di atas, salah satu bentuk kehakiman yang mengadili dan memutuskan suatu perkara adalah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan maksud pengajuan perkara ini adalah PUU uji materill atas suatu undang-undang yang telah dinyatakan berlaku, maka Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang tepat dan yang berwenang untuk dipintakan sebagai pemutus perkaranya. Maka selanjutnya berkenaan dengan hal itu, dapat Pemohon uraikan secara bertahap undang-undang yang mengatur hal ini sebagai berikut lebih jelasnya; 1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakimaan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Kekuasaan kehakiman sendiri menurut UUD 1945 adalah berwenang untuk melakukan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3 Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk 2 keterangan UUD 1945 di atas, Pemohon mengajukan Bukti P-1. 3. Salah satu perkara yang bisa diadili Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Pengujian suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang- undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". (Bukti P-2) 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 diperjelas lagi oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar: A. Pasal 10 ayat (1) huruf “a” UU MK yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (uu) terhadap UUD 1945. (bukti P-3) B. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (bukti P-4) C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".; (bukti P-5) Kesimpulan Pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkarnah Konstitusi adalah suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian materiil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar karenanya menurut Pemohon berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ini tentang pengujian materiil undang-undang materi ayat Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945. Pasal 60 ayat 1 UU MK “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” (Bukti P-6) Terlepas dari norma-norma di atas, suatu kebutuhan untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan (balances) memang diperlukan. Sekarang, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Sifat dari kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah independen dalam menjalankan fungsi peradilan dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. (John L. Murray) Sejalan dengan kemerdekaan hakim, H. Arifin A. Tumpa menyatakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seharusnya dengan sikap independensi dari hakim diharapkan muncul inovasi-inovasi baruuntuk menemukan hukum, membuat putusan dan meneruskan nilai-nilai Restoractive Justice. (Kekuasaan Kehakiman. Dr. Rimdan, S.H, M.H) Sesuai dengan maksud inovasi-inovasi menemukan hukum dan putusan, kiranya Majelis Hakim menemukan alasan yang cukup untuk menetapkan berwenang Mengadili perkara a quo. 5 II. Kedudukan Hukum Pemohon Peraturan perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagaimana kriteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, ditentukan bahwa; "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Lebih lanjut, kebijakan pada UU MK Pasal 51 Ayat (1) diteruskan Mahkamah dengan penetapan dengan maksud yang sama pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 ayat (1), bahwa ; “Pemohon sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, mahkamah telah berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) bahwa: 6 “hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Oleh sebab itu, sebagai warga-negara yang saat ini sedang berkepentingan dalam mengajukan permohonan PUU terhadap UUD 1945, maka Pemohon perlu menyampaikan hal-hal berikut tentang identitas, kecakapan dan/atau kewenangan serta hal-hal yang mengikutinya agar permohonan Pemohon dapat diterima dan petitum-nya dikabulkan sebagai berikut: A. Identitas Pemohon Pemohon adalah Warga-negara Indonesia taat pajak Berkebangsaan Indonesia. 1. Foto-kopi KTP dengan NIK 1472012507760001. 2. Foto-kopi Akta Lahir dari Suku tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan Pasangan Bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan. 3. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan nomor NPWP 96.032.412- 7.212.000. Untuk pembuktian, Pemohon mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9. B. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. a. Hak Konstitusi Oleh UUD 1945 Salah satu hak.warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 adalah Hak Bela Negara, yaitu suatu hak oleh konstitusi yang memberi peluang pada tiap warga negara untuk melakukan suatu upaya atau tindakan pembelaan terhadap negara, yakni Pasal 27 ayat (3). 7 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Untuk mempertegas pernyataan hak konstitusi tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkenaan Pasal 27, dinyatakan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat 1 “ Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warganegara”. b. Pemohon adalah warga negara yang berwenang melakukan upaya bela negara Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara Pasal 1 ayat (3), bahwa Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk tercapainya kesadaran yang dimaksud maka diperjelas lagi oleh Pasal 1 Butir 7, sebagai berikut: “Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai bela negara kedalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku bela negara melalui diklat.” Selanjutnya, Pasal 1 Butir 16 diperjelas lagi tentang pendidikan yang dimaksud. “Lingkup pendidikan adalah lingkup dimana warga negara mengikuti pendidikan formal dan non formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan/atau melalui berbagai kursus.” Pemohon adalah warga negara yang telah mendapatkan pendidikan bela negara pada perguruan tinggi dengan Nomor Sertifikat 001/LDK/UNJANI/ X/1996. Maka dengannya, Pemohon adalah warga negara yang berwenang (berkecakapan) untuk melakukan tindakan bela negara sesuai nomor sertifikat 001/LDK/UNJANI/X/1996 tersebut. Hal yang juga tidak kalah pentingnya berkenaan posisi Pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar tidak dipandang sebagai orang perseorang 8 saja melainkan juga korporasi dalam bentuk perwakilan yang dibenarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (6). (6) Setiap Orang adalah orang perseorang, termasuk korporasi. Pemohon menempatkan diri sebagai wakil dari korporasi yaitu sekumpulan orang seumpama Pemohon ialah warga negara Indonesia dari bangsa Indonesia asli (Pasal 26 UUD 1945). (1) Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang dinyatakan dengan undang-undang sebagai warga negara. C. Uraian Hak dan Kewenangan yang dirugikan, serta penjelasan sebab- akibat. Bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemohon menjumpai adanya kekurangan fatal pada peraturan tersebut yang perlu diubah, diperbaiki atau dihapus. Di konstitusi ada diatur bahwa upaya dengan maksud sedemikian jalannya adalah dengan mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang tadi terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam proses mempersiapkan pokok-pokok permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon menemukan aturan lain yang pokok isinya adalah tidak dapatnya lagi pengujian suatu undang-undang yang sudah pernah dipintakan pengujiannya, ialah Pasal 60 ayat (1) UU MK mengingat bahwa permohonan PUU Pasal 227 serta pasal terkaitnya Pasal 229 Undamg-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memamg sudah pernah dipintakan pengujiannya, yaitu Nomor Perkara 33/PUU-XVI/2018. Maksud awal Pemohon mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memenangkan Sidang Perkara agar dihapusnya ketentuan yang Pemohon anggap terdapat kesalahan fatal tadi terbentur oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK. 9 Sikap Pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Sikap Bela Negara, karena aturan fatal yang Pemohon sebutkan untuk di PUU adalah berkenaan dengan kepentingan bangsa dan negara, yaitu tentang identitas pencalonan seorang Presiden. Tidak jelas bagi Pemohon pengajuan seperti apa untuk dapat diterapkan nya aturan ini, sehingga terlihat merata hanya pada tinjauan kesamaan objek saja sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan. Walau kemudian, ada sedikit tambahan kriteria pada Pasal 60 ayat (2) masihlah riskan bagi pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengingat besarnya kemungkinan akan kesamaan subjek permohonan. Tanpa didahului permohonan PUU Pasal 60 ayat (1) UU MK, pengajuan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya akan berakibat pada kerugian waktu, tenaga, fikiran dan materi, oleh sebab putusan Majelis Hakim akan berbunyi “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Jelaslah bahwa, Pasal 60 ayat (1) UU MK telah menghambat upaya Pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan/atau menghalangi Pemohon dalam memenangkan Sidang Perkara PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara aktual, memang Pemohon belum mengalami kerugian nyata langsung, tetapi secara potensial dapat dikatakan kerugian akan Pemohon alami sesuai keterangan Pemohon diatas. Perlu diperjelas lagi, upaya Pemohon adalah berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, Upaya Bela Negara, maka Pasal 60 ayat (1) UU MK secara Potensial telah Merugikan Hak Konstitusi Pemohon. Oleh karenanya, jelas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan telah diberlakukannya Pasal 60 ayat (1) UU MK. D. Kabulnya permohonan akan menghilangkan kerugian konstitusional Upaya Bela Negara adalah upaya untuk (ikut) menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sepantasnya lah bebas dari hambatan agar upaya bela negara yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Upaya bela negara juga adalah merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa 10 dan bernegara. Menghilangkan hambatan-hambatan bagi upaya bela negara, secara tidak langsung juga telah berarti menghilangkan bahaya. Dengan kabulnya Petitum pemohon berarti salah satu hambatan telah dapat dihilangkan dan tidak akan terjadi lagi secara konstitusi dalam hal kesigapan dalam menghapus undang-undang yang tersisip bahaya (celah ancaman). Berdasarkan hal di atas, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Untuk pendalilan berkenaan adanya Hak dan/atau Wewenang Pemohon mengajukan Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12. Untuk pendalilan Pemohon menempatkan diri sebagai Wakil Korporasi yang dibenarkan, Pemohon mengajukan Bukti P-13 dan Bukti P-14 III. Posita A. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Bahwa menurut UUD 1945 yang menjadi penghuni di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah penduduk yang terdiri dari orang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang punya izin menetap. Kemudian diklasifikasikan lagi bahwa komponen Warga Negara Indonesia adalah warga negara orang berkebangsaan Indonesia asli dan bangsa asing yang ditetapkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan kamus hukum yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan adalah mengacu pada bumi putera. Secara geografis perkataan bumi-putera atau pribumi adalah manusia yang telah mendiami suatu daerah di Nusantara tepatnya di wilayah NKRI dengan ciri khas sebutan suku yang menandakan asal muasal kedaerahan sebagai contoh Suku Jawa adalah orang yang turun temurun nenek moyang tumpah darahnya adalah berasal dari Pulau Jawa, contoh lain Suku Batak adalah sebutan untuk orang yang turun temurun nenek moyang tumpah darahnya mendiami daerah Sumatera bagian Utara. Mudahnya memahami hal kebangsaan Warga Negara Indonesia adalah dari identitas suku seorang Warga Negara Indonesia tersebut. Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas salah satu suku dari kedaerahan di wilayah NKRI disebutlah ia sebagai Warga Negara berkebangsaan Indonesia asli. (Bukti P-12) 11 Hal kesukuan telah pula diakui keberadaannya oleh undang-undang. Bangsa dan kebangsaan Indonesia itu telah pula mengalami fase-fase kehidupan mulai dari berkehidupan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan, fase penjajahan oleh bangsa lain atas kepemilikan dan penguasaan tanah, perjuangan merebut kembali kepemilikan dan kepenguasaan tanah, pergerakan perjuangan kemerdekaan, hidup dialam merdeka bebas dari campur tangan bangsa lain dalam memerintah dirinya sendiri, orde lama, orde baru, dan orde reformasi hingga kehidupan sekarang saat permohonan PUU ini diajukan. Dari itu semua maka hal yang tidak boleh lekang adalah pengakuan bangsa- bangsa di dunia atas kedaulatan Bangsa Indonesia oleh bangsa lain atas wilayah NKRI. “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan.” Pernyataan pada Pembukaan UUD 1945 jelas tersirat bahwa penekanan utama kemerdekaan adalah pada bangsa dan kebangsaan, yaitu Bangsa Indonesia. Sedangkan kemerdekaan itu sendiri adalah suatu bentuk pengakuan kedaulatan suatu bangsa oleh bangsa itu sendiri dan/atau oleh bangsa lain di wilayah di mana kebangsaan itu bertumpah darah. Bersandar pada norma pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah agar bangsa Indonesia dapat memimpin dirinya sendiri sudahlah tentu bahwa yang berhak dan berwenang untuk menjadi seorang Presiden adalah dari dan hanya dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli. Ini adalah pokok urusan utama dalam kehidupan bernegara di NKRI sebagai wadah bernaungnya bangsa Indonesia. Dan hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya NKRI adalah oleh Bangsa Indonesia, bumi putera, yaitu Warga Negara Indonesia bertumpah darah Indonesia. 12 Tempat bernaung Pemohon, ahli keluarga Pemohon, warga negara seumpama Pemohon sebagai generasi lanjutan para pejuang bangsa. Suatu fakta bahwa NKRI adalah manifestasi langsung dari Bangsa Indonesia. Ini adalah fakta yang menentukan mengapa jabatan Presiden hanya boleh dijabat oleh seorang Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli, tidak dari bangsa lain walaupun berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan telah menjadi suatu nilai aturan tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun telah terjadi perubahan pada konstitusi yaitu pada UUD 1945 secara teks tentang pribadi pejabat Presiden yaitu tidak lagi ditegaskan bahwa harus dari Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia asli, ini tidaklah merubah Nilai tersebut, karena memang nilai aturan tersebut masih ada tersirat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah agar Bangsa Indonesia dapat memimpin dirinya sendiri. B. Pemohon sebagai warga negara yang berwenang (berkecakapan) untuk melakukan upaya bela negara Dalam penjelasan Pemohon pada risalah Syarat Kedudukan Hukum Pemohon, terpaparkan dengan jelas bahwa Pemohon adalah warga negara yang berkecakapan untuk melakukan suatu upaya bela negara. C. Tinjauan Pemohon atas Pemilu 2019 dan hal-hal yang mendasari perlu melakukan tindakan upaya bela negara. Bersandar hanya pada teks kalimat peraturan perundang-undangan tentang calon Presiden yang tidak menegaskan calon Presiden harus dari warga negara berkebangsaan indonesia asli walau sebenarnya Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut hemat Pemohon, belumlah perlu. Tidaklah diperlukan sikap terlalu curiga mengingat asas-asas pokok Presiden dari orang Indonesia masih terjaga baik pada konstitusi yakni pada Pembukaan UUD 1945 serta tidak adanya hal-hal yang tidak wajar berkaitan dengan hal kepemimpinan itu. Tetapi setelah muncul hal-hal yang yang tidak lazim menurut Pemohon pada Pemilu 2019, telah mengusik perhatian Pemohon untuk menelisik. 13 Menyimak beberapa kejadian yang patut diduga tidak wajar pada Pemilu 2019, Pemohon menjumpai hal-hal berikut: Regulasi Pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang tidak memenuhi prinsip adil. Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: 1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan; 2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan; 3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan; Berkenaan Regulasi aturan Pencoblosan KPU 2019, Pemohon mengajukan Bukti P-15. Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara saksama pada regulasi nomor 2 (dua) maka didapatkan aturan yang tidak berimbang tersebut sebagai berikut secara hipotesis. Penggunaan Hipotesis dalam menjelaskan perkara hukum dibenarkan oleh Hans Kelsen perumus Teori Hierarki Norma Hukum atau Norma Jenjang Hukum sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syamsudin Noer, S.H, M.H dalam bukunya Hak Ingkar Hakim Konstitusi halaman 29 paragraf pertama setelah sub judul. Penjelasan ketidak-berimbamgan Regulasi nomor 2 (dua) secara Hipotesis, Pemohon uraikan di bawah ini. Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (error) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus ini yaitu Surat Suara, kemungkinan bahwa Surat Suara telah terdapat Satu Coblosan Halus, Sebut Coblosan Awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada. Dengan mengabaikan dahulu nilai persentasi jumlah surat suara coblosan awal yang lolos, pemohon fokus pada efek dari coblosan, sebagai berikut: 14 a. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 1 1. Kondisi bahwa pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1. Surat Suara Sah, karena 2 coblosan berada pada kolom yang sama. Keuntungan ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1, 2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan. Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 1. Keuntungan otomatis untuk Calon nomor 1. 3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2. Surat Suara Tidak Sah, karena walau ada 2 coblosan pada kolom yang berbeda. Kerugian ada pada Calon nomor 2, karena mencoblos kolom 2 artinya memilih Calon nomor 2, tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1. b. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 2 1. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1. Surat Suara Tidak Sah, karena ada 2 coblosan pada kolom berbeda pada surat suara. Kerugian ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1, tetapi Suara hangus oleh sebab adanya coblosan pada kolom nomor 2. 2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan. Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 2. Keuntungan milik Calon nomor 2. 3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2. Surat Suara Sah, karena walau ada 2 coblosan tetapi masih dalam satu kolom. Keuntungan (tetap) ada pada Calon nomor 2. Selanjutnya, penelusuran Pemohon lanjutkan pada kemungkinan bahwa beberapa Surat Suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih (serah terima). 15 Untuk mengetahui hal ini, acuan Pemohon untuk menentukan ada tidaknya pencoblosan secara sengaja atau telah tercoblos tersebut adalah pada (penilaian menurut pemikiran yang wajar): 1. Besaran dalam Jumlah Akumulasi Surat Suara Tidak Sah Nasional. 2. Angka Tertinggi Jumlah Surat Suara Tidak Sah di Kelurahan 3. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kelurahan. 4. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kecamatan. Setelah melakukan pencarian secara langsung pada Situs resmi KPU di www.KPU.go.id fokus pada Surat Suara Tidak Sah, Pemohon dapatkan data- data berikut (dengan catatan penilaian langsung oleh Pemohon - tulisan cetak tebal, Bold-): 1. Angka Akumulasi Surat Suara Tidak Sah yang Tidak Wajar, yaitu secara sample pada kisaran angka 8.400.000 Surat Suara, yaitu dari operasi matematis perkalian Angka Sample Surat Suara Tidak Sah dan angka sample TPS. Angka Sample Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah 14, Angka sampel TPS adalah 600.000. sehingga 14 x 600.000 = 8.400.000 Surat Suara. 2. Angka Tertinggi Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon jumpai sebenarnya adalah 56 yaitu di Propinsi Jawa Barat. Tapi berhubung data penyimpanan flash disk dan memori card telah rusak sebahagian, maka untuk pembuktian Pemohon hanya mengajukan yang nilainya 42. Hal Tidak Wajar. 3. Dari hasil pencarian Pemohon, Pemohon telah menjumpai keunikan bahwa telah terjadi banyak angka seragam jumlah suara tidak Sah dalam satu Kelurahan, bahkan pada angka terbilang tinggi, yaitu angka 22, 14. 7. Tidak Wajar. 4. Hal kejadian unik pada nomor 3, ternyata tidak hanya terjadi dalam satu kelurahan saja, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kecamatan yang juga pada bilangan angka tinggi, 22, 20, 14, 7. Hal Tidak Wajar. 5. Sebagai tambahan hasil penelusuran Pemohon, selain bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, Pemohon juga menemukan kejadian yang Hal Sangat Tidak Wajar yaitu 16 angka-angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7 (7, (7+1), (7-1)). 14, 21 hingga 42. Terlihat sekarang adanya kesesuaian antara acuan yang Pemohon buat dan data uji yang Pemohon terima. Cukuplah bagi Pemohon untuk menyatakan telah terdapat bukti pendahuluan untuk menyatakan bahwa beberapa surat suara Pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada Pemilik Hak Pilih suara. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan sah beberapa Surat Suara Pemilu telah tercoblos.sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih, menurut hemat Pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara “auto” juga oleh akibat dari Regulasi Pencoblosan KPU Nomor 2 untuk para Calon Presiden kontestasi 2019 atau salah satu Calon. Selanjutnya Pemohon memandang bahwa telah terjadi kealpaan oleh KPU dalam membuat Regulasi Pencoblosan untuk Pemilu tahun 2019. Oleh karenanya, terkait Undang-Undang Pemilu 2019, patut diduga telah terjadi pemanfaatan ke-alfaan KPU pada pemilu 2019 dijadikan sebagai percobaan untuk tolok-ukur pada Pemilu selanjutnya untuk meloloskan bangsa bukan berkebangsaan Indonesia tetapi berkewarganegaraan Indonesia untuk menjabat jabatan Presiden pada Pemilu tahun 2024 (atau selanjutnya). Kekhawatiran sedemikan wajar menurut Pemohon sebagai bentuk kewaspadaan dan tidak perlu terjadi apabila pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pernyataan dengan jelas bahwa Calon Presiden harus dari dan hanya dari Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia asli. Untuk pembuktian adanya Hal Tidak Wajar dan Hal Sangat Tidak Wajar, Pemohon mengajukan Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 dan bukti berikutnya dengan penomoran secara berurut bila diperlukan baik Bukti berupa Surat maupun video. Fakta-fakta bahwa setelah melalui pengujian; Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 benar tidak memenuhi nilai adil serta adanya bukti permulaan tentang beberapa surat suara Pemilu telah dicoblos sebelum sampai ke tangan Pemilik Hak Pilih, cukuplah alasan untuk Pemohon menyatakan bahwa 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada Pasal 227 dan Pasal 229 sudah memjadi Celah Ancaman, beralasan dan perlu bagi Pemohon kini untuk mengajukan permohonan PUU terhadap Undamg-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan maksud menghilangkan Celah Ancaman termaksud. Berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 dan Pasal 229 yang Pemohon maksud dan letak Celah Ancaman nya (tulisan cetak tebal /Bold) : Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara lndonesia; b. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan www.peraturan.go.id 2017, No.182 -140-Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir, h. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, j. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih: l. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian: n. Surat pemyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan 18 o. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. Surat pemyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.” Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan: a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a; c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung; d. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b; e. Naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon; f. Surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan g. Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.” Pada poin a Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan yang menguatkannya poin g Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara Jelas dan Tegas baik berupa Penetapan (pada Pasal 227 poin a) maupun berupa Sisipan (pada poin g Pasal 229) tentang Identitas Kebangsaan Indonesia Asli Calon Presiden. Selanjutnya, untuk mengukuhkan pendalilan Pemohon tentang Ketidak- wajaran Angka Surat Tidak Sah, Pemohon bermaksud akan menghadirkan Ahli. Ahli akan menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tentang Teori Probabilitas dan hitung-hitungannya berkaitan data Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon maksud. D. Pemohon ambil Sikap Bela Negara berupa Permohonan Pengujian Undang- Undang (PUU) Pada peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa suatu upaya bela negara tidakkah selalu berupa menangkis serangan secara fisik, melainkan tiap upaya 19 yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagai-mana yang telah Pemohon jelaskan diatas risalah Posita ini tentang terdapatnya Celah Amcaman, maka Pemohon bermaksud menghilangkan celah ancaman dengan mencari cara bagaimana menghilangkan mya. Karena celah ancaman adalah berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka konstitusi menentukan caranya adalah dengan melakukan permohonan PUU. Permohonan PUU, dapat berupa pengujian formil dan dapat pula berupa pengujian materiil. Berhubung lebih lanjut bahwa permohonan PUU Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bisa lagi diajukan oleh sebab lewat waktu, maka pilihan yang tersisa adalah permohonan Pengujian Materiil, maka Pemohon ambil sikap upaya bela negara dengan mengajukan permohonan PUU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. E. Penelaahan Pemohon hingga perlu mendahulukan PUU Uji Materiil UU MK Pasal 60 ayat (1). Dalam mempersiapkan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon kemudian terganjal oleh suatu aturan yang berbunyi “ Suatu materi, ayat, muatan ayat yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang merupakan isi dari Pasal 60 ayat (1) UU MK mencermati bahwa permohonan PUU Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah pernah dimohonkan pengujian nya, yaitu Nomor Perkara 33/PUU- XVI/2018. Membaca dan mempelajari maksud dari Pasal 60 ayat (1) UU MK tersebut, Pemohon tidak menemukan rincian yang jelas baik pada materi ayatnya maupun muatan ayatnya pada bagian penjelasan, permohonan tidak menemukan rincian yang jelas permohonan seperti apa yang akan ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan aturan ini, sehingga terlihat merata bahwa cukup hanya dengan kesamaan objek permohonan saja ketentuan ayat sudah dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan lagi subjek dan/atau alasan-alasan permohonan. Mengacu pada hal ini, Pemohon menilai sepanjang-panjang dan sebaik apapun Pemohon mendalilkan permohonan PUU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 dan Pasal 229- nya hanya akan sia-sia dengan prediket putusan “permohonan tidak dapat 20 diterima” oleh Majelis Hakim mahkamah berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK. F. Penguatan arti Upaya Bela Negara Pemohon Oleh sebab sebagaimana penjelasan sebelumnya, menjadi perlu bagi Pemohon untuk mendahului permohonan PUU pada aturan yang menjadi halangan bagi Pemohon untuk membuka peluang memenangkan perkara PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 dan 229 terhadap UUD 1945 dengan predikat “Permohonan dapat diterima untuk seluruhnya” mengajukan permohonan PUU Pasal 60 ayat (1) UU MK. Untuk permohonan PUU Pasal 60 ayat (1) UU MK secara Pengujian Formil sudah tidak dapat diajukan lagi oleh sebab lewat waktu, maka pilihan yang tersisa adalah permohonan pengujian materiil, dan inilah permohonan PUU Pengujian Materiil Pasal 60 ayat (1) UU MK Pemohon sebagaimana yang kini berada di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. G. Kesimpulan Karena nyata-nyata bertentangan dengan upaya bela negara Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 maka keberadaan atau berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK ini patut dihapus atau dicabut atau dibatasi penerapannya. Juga, karena secara nyata merugikan Hak Konstitusi Pemohon yaitu menghambat Pemohon dalam melakukan Upaya Bela Negara dan kepentingan pengajuan permohonan PUU memang Pemohon maksudkan terbatas pada upaya bela negara, untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya ayat pada pasal tersebut secara bersyarat. IV. Petitum 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 60 ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang- 21 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara. 3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 60 ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Print out Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Print out Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Print out Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Print out Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 22 5. Bukti P-5 : Print out Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 6. Bukti P-6 : Print out Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (tidak jelas); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Herifuddin Daulay; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 96.032.412.7-212.000 atas nama Herifuddin Daulay; 10. Bukti P-10 : Tidak ada alat bukti fisik; 11. Bukti P-11 : Fotokopi sebagian peraturan perundang-undangan namun tidak jelas jenis peraturan dan norma; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Nomor 001/LDK/UNJANI/X/1996 atas nama Herifuddin D; 13. Bukti P-13 : Print out sebagian peraturan perundang-undangan namun tidak jelas jenis peraturan dan norma; 14. Bukti P-14 : Fotokopi sebagian peraturan perundang-undangan namun tidak jelas jenis peraturan dan norma; 15. Bukti P-15 : Print out tata cara pencoblosan surat suara yang sah pada Pemilu Tahun 2019; 16. Bukti P-16 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Bogo Rejo, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; 17. Bukti P-17 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah; 18. Bukti P-18 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah; 19. Bukti P-19 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; 20. Bukti P-20 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; 21. Bukti P-21 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah; 22. Bukti P-22 : Print out Rekapitulasi Surat Suara Sah di Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; 23 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 24 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU MK Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer dan juga telah mengikuti pelatihan bela negara. Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusional atas bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 karena Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK. 3. Bahwa Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bela negara yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo adalah berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanpa memberi batasan berapa kali seseorang warga negara Indonesia dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, ternyata Pasal 60 ayat (1) UU MK yang berlaku justru secara limitatif membatasi Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, in casu Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena kedua pasal tersebut telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Mei 2018. 26 4. Bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam hal ini hak bela negara selaku warga negara Indonesia yang bermaksud menguji kembali khususnya Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi terhalangi oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK; Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 60 ayat (1) UU MK, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara Indonesia asli berkewajiban untuk melakukan upaya pembelaan negara yang diwujudkan dengan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa menurut Pemohon, upaya pembelaan negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat Pemohon lakukan untuk mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus pengujian tersebut sehingga Pemohon terhalangi hak konstitusionalnya untuk mengujikan kembali akibat berlakunya Pasal 60 ayat (1) 27 UU MK, padahal menurut Pemohon masih terdapat persoalan-persoalan terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu tersebut. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu latar belakang norma a quo; Bahwa dalam mengadili perkara pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 60 UU MK telah mengalami perkembangan berkenaan dengan pengujian muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang belum pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, ketentuan Pasal 60 UU MK dari yang semula merupakan norma tunggal yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, kemudian diubah menjadi: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; dan (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Bahkan, dengan pertimbangan mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, sebelum dilakukannya perubahan atas UU 28 MK (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) Mahkamah pun telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 06/2005), in casu Pasal 42, yang selengkapnya menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang- undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 yang kemudian semangatnya diadopsi dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) tersebut telah memberi peluang atau kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo sepanjang memenuhi syarat konstitusionalitas adanya dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda. Semangat tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) untuk mengakomodasi kedua syarat pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dalam undang-undang. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan norma a quo secara utuh atau lengkap karena persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK bukanlah norma yang berdiri sendiri karena norma dimaksud harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan norma yang termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK serta Pasal 78 PMK 2/2021. Oleh karena itu, dengan memahami secara utuh ketentuan dimaksud, maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam rangka Pemohon hendak menggunakan hak konstitusionalnya yaitu upaya bela negara sepanjang permohonan tersebut memenuhi norma a quo. Bahkan, pengujian berulang dengan alasan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan tersebut telah 29 berulang kali diputuskan oleh Mahkamah. Dengan demikian, sebenarnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai 30 Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 13.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat 31 ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah