11/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 11/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Dra. Sumilatun, M.Pd.I Alamat : Tegalpare RT/RW 04/01 Muncar Banyuwangi, Jawa Timur Pekerjaan : Guru Kontrak Kementerian Agama Republik Indonesia; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Drs. Aripin Alamat : Sumberkepuh, RT/RW 08/01 Banyuwangi, Jawa Timur Pekerjaan : Guru Kontrak Kementerian Agama Republik Indonesia; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Hadi Suwoto, S.Pd. Alamat : Tegalpare RT/RW 01/03 Muncar Banyuwangi, Jawa Timur Pekerjaan : Guru Kontrak Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Sholehudin, S.Pd Alamat : Purworejo, RT/RW 03/01 Tegaldlimo Banyuwangi, Jawa Timur Status : Guru Kontrak Kementerian Agama Republik Indonesia; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2014 memberi kuasa kepada Fathul Hadie Utsman, Direktur ACC/SERGAP (Abnormalism to Constitutional Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Abivalensi SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), beralamat di Tegalpare, RT.04/RW.01, Muncar Banyuwangi, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Seluruhnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Pemohon serta ahli Pemohon dan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 10 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Perkara Konstitusi Nomor 331/PAN.MK/2014 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 11/PUU-XIII/2015 pada tanggal 19 Januari 2015, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (2), selanjutnya disebut sebaga “UU Sisdiknas” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut “UUD 1945”, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara”. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spisifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat ( 2), Pasal 28D ayat (1). dan Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat ( 2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” (P.1.1). Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama terdiri dari Guru Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah yang diperbantukan di sekolah swasta menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 a quo, yang berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi, “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN,” apabila pasal a quo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. Bahwa Pemohon adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu yang diperbantukan pada sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan Surat Keputusan/SK (bukti P-2). Bahwa pada awalnya Pemohon memperoleh gaji dari APBN tetapi sejak tahun 2006 sudah tidak memperoleh gaji lagi dari APBN karena sudah akan ditetapkan sebagai CPNS, namun sampai saat ini belum ada kepastian untuk ditetapkan sebagai CPNS dan sudah tidak lagi memperoleh gaji yang dialokasikan dalam APBN. Bahwa kerugian Pemohon tersebut benar-benar nyata karena Pemohon betul- betul tidak memperoleh gaji dari APBN lagi sebab dalam Pasal 49 ayat (2) a quo pengertian guru yang diangkat oleh Pemerintah setelah tahun 2005 dimaknai sebagai guru yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu setelah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Guru Kontrak/Guru Bantu dan Guru Honorer semestinya sudah harus ditetapkan sebagai PNS. Bahwa apabila pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka kerugian Pemohon a quo tidak akan terjadi, dalam pengertian Pasal a quo harus dimaknai “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu,” dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil, maka seluruh Guru Kontrak/Guru Bantu harus ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa apabila Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi, dalam pengertian gaji Pemohon tetap dialokasikan dalam APBN dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, selalu harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut bersifat normatif atau apakah bersifat implementatif (menyangkut kasus konkret). Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Sidiknas a quo benar-benar bersifat normatif atau akibat diberlakukannya sebuah norma dan bukan bersifat implementatif atau akibat tidak diberlakukannya suatu norma yang bersifat kasuistik karena permohonan Pemohon a quo benar-benar menyangkut masalah norma yang ada dalam pokok permohonan. Bahwa Pemohon mencermati karakteristik dari kerugian konstitusional yang termasuk dalam katagori normatif dan kerugian konstitusional yang masuk dalam katagori implementatif adalah sangat sulit untuk dibedakan namun dapat diketahui dan dibedakan dengan memperhatikan karakteristiknya sebagai berikut: 1. Katagori Normatif Kerugian konstitusional yang masuk ke dalam katagori normatif mempunyai karakteristik sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 a. Terjadi akibat dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang atau penafsiran norma suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945; b. Bersifat massif dan tanpa kecuali pasti akan menimpa pada semua pihak yang terkait dengan norma tersebut; c. Tidak mungkin dapat terpenuhi sepanjang norma yang ada dalam Undang-Undang tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat; 2. Katagori Implementatif (kasus konkret) Kerugian konstitusional yang masuk ke dalam implementatif (kasus konkrit) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Terjadi akibat tidak dilaksanakannya suatu norma Undang- Undang; b. Bersifat kasuistik (kasus konkret) dan tidak masif; c. Dapat terpenuhi apabila norma-norma dalam Undang-Undang dilaksanakan sebagaimana mestinya; Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Sisdiknas a quo terhadap UUD 1945 benar-benar bersifat normatif karena: a. Bahwa kerugian Pemohon terjadi benar-benar akibat karena penafsiran terhadap norma yang ada dalam Pasal 49 ayat (2) yang bertentangan dengan UUD 1945, dalam pengertian gaji Guru Kontrak tidak lagi dialokasikan dalam APBN; b. Bahwa kerugian tersebut benar-benar bersifat masif, karena seluruh Guru Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tidak memperoleh gaji dari APBN lagi; c. Bahwa apabila pasal yang ada dalam UU Sisdiknas a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat atau dimaknai termasuk Guru Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat memperoleh gaji dari APBN dan harus ditetapkan sebgai CPNS; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Pokok- Pokok,Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi tenaga pendidik yang berkualitas terutama yang akan diperbantukan di sekolah swasta, pada tahun 2003 pemerintah mengadakan seleksi calon Guru Kontrak/Guru Bantu dan bagi yang lulus tes seleksi, oleh Pemerintah diangkat menjadi Guru Kontrak/Guru Bantu melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang, yang mayoritas ditugaskan dan diperbantukan di sekolah swasta di lingkungan Kemendiknas dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa karena Guru Kontrak/Guru Bantu itu termasuk guru yang diangkat oleh pemerintah, maka gajinya ditanggung oleh Pemerintah dan dialokasikan melalui APBN sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, ”Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN.” (bukti P.1.2) Bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan yang pasti dengan gaji yang layak, pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Sisdiknas, maka Guru Kontrak/Guru Bantu yang gajinya masih di bawah UMR perlu ditingkatkan statusnya menjadi CPNS, maka pada tahun 2004 Pemerintah dan DPR bersepakat untuk menetapkan Guru Kontrak/Guru Bantu yang mayoritas ditugaskan di sekolah swasta dan guru honorer (guru swasta yang mengajar di sekolah negeri) untuk dapat segera ditetapkan sebagai CPNS, dengan memberi toleransi batas usia sampai umur 46 tahun pada tahun 2006 (bukti P- 3.1). Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut pemerintah menetapkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang menetapkan bahwa semua Guru Kontrak/Guru Bantu dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Guru Honorer harus sudah ditetapkan sebagai CPNS selambat-lambatnya pada tahun 2009 (bukti P-1.4). Bahwa karena semua Guru Kontrak/Guru Bantu dan Guru Honorer sudah harus diangkat sebagai CPNS pada tahun 2005-2009 maka setelah tahun 2005 pemerintah tidak boleh mengangkat Tenaga Honorer lagi dan pada tahun 2005 merupakan seleksi terakhir Guru Kontrak/Guru Bantu dan Pemohon juga yang ikut tes seleksi dan lulus serta ditetapkan sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu. Bahwa karena sudah akan ditetapkan sebagai CPNS, maka sejak tahun 2006 sampai sekarang gaji Guru Kontrak oleh Pemerintah sudah dihentikan (Guru Kontrak tidak lagi digaji dari APBN, tetapi hanya mendapat honorarium sekedarnya dari sekolah/yayasan). Bahwa pada dasarnya semua Guru Kontrak/Guru Bantu sudah harus di PNS kan pada tahun 2007-2009 yang kronologisnya adalah sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2005 dan sebelumnya Pemerintah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan mengangkat Tenaga Honorer dan yang sejenisnya yang terdiri dari Guru Kontrak/Guru Bantu (guru yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang mayoritas ditugaskan di sekolah swasta, baik di lingkungan Kemendikbud maupun Kemenag), Guru Honorer (bertugas di sekolah negeri), yang tenaganya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dan mayoritas telah berusia di atas 35 tahun, mereka sudah tidak mungkin dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka DPR dan Pemerintah bersepakat memberikan perlakuan secara khusus dalam pengangkatan mereka menjadi CPNS, maka pada tanggal 4 Juli 2005 Komisi X DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang dihadiri oleh menteri-menteri terkait (Menko Kesra, Mendiknas, Mendagri, Menteri Agama, Menpan, Menteri Perencanaan Pembangunaan Nasional/Ketua BAPPENAS) yang salah satu keputusannya sepakat bahwa (6) Mendukung rencana Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk memprioritaskan pengangkatan Guru Honorer dan Guru Bantu dalam proses penerimaan CPNS tahun 2005 dan 2006, termasuk pelonggaran batas usia sampai 46 tahun, sehingga dalam 2 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 tahun mendatang diharapkan tidak ada lagi Guru Honorer atau Guru Bantu (bukti P- 3). Bahwa untuk membuat payung hukum dalam pengangkatan Tenaga Honorer dan Guru Bantu/Guru Kontrak menjadi CPNS, pemerintah pada tanggal 11 November 2005 mengesahkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang antara lain menetapkan bahwa: Pasal 1 (1) “Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ATAU diangkat oleh pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintahan ATAU yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.” Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa yang dimaksud Tenaga Honorer atau yang sejenisnya dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 ini adalah termasuk Guru Bantu/Guru Kontrak, Guru Honorer, Guru Wiyata Bakti (sukwan), Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak, Pegawai Tidak Tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. (bukti P- 1.4). Bahwa karena dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 ini ditentukan, bagi Tenaga Honorer yang berusia 35 tahun harus mempunyai masa kerja minimal 5 tahun dihitung dari pengangkatannya, sebab SK Pertama dari pejabat berwenang bagi Guru Bantu/Guru Kontrak baru dikeluarkan pada tahun 2003, berarti masa kerjanya hanya diakui selama 3 – 4 tahun saja menurut PP Nomor 48 Tahun 2005 ini, (walaupun kerja riilnya sudah ada yang mencapai 20 tahun lebih ). Bahwa karena PP Nomor 48 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir Guru Bantu/Guru Kontrak dan Tenaga Honorer yang usianya di atas 35 tahun, maka pada tanggal 7 Februari 2006 Komisi X DPR mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Mendiknas, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan jajarannya dengan acara: Pengangkatan Guru Bantu dan Honorer menjadi CPNS yang menghasilkan kesepakatan: 1. PP Nomor 48 Tahun 2005 dipandang kurang memberikan rasa keadilan khususnya bagi Guru Honorer/Guru Bantu yang bertugas di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 sekolah swasta, (karena terhalang oleh masa kerja) diharapkan selambat-lambatnya 6 bulan ke depan harus ada PP baru (revisi PP Nomor 48 Tahun 2005). 2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk tetap berkomitmen mengamankan kebijakan pengangkatan Guru Bantu dan Guru Honorer sebagai CPNS baik Guru Bantu yang berada di bawah naungan Depdiknas maupun Guru Bantu yang berada di Depag selambat- lambatnya sampai dengan tahun 2007. 3. Memperhatikan KESETARAAN antara guru honorer di sekolah negeri dan honorer swasta (GURU BANTU yang bertugas di sekolah swasta) (bukti P-1.3). Bahwa untuk memberi payung hukum atas kesepakatan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2007 pemerintah mengesahkan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengakomodasi masa kerja hanya 1 tahun saja secara berturut-turut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 sebagai berikut: Pasal 3 (1) “Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS diperioritaskan bagi yang melaksanakan tugas a. Guru b. dst (2) Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun, dan b. Masa kerja tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.” ( bukti P- 1.4) Bahwa seharusnya Guru Bantu/Guru Kontrak di lingkungan Kemenag dan Kemendikbud harus sudah diangkat semua menjadi PNS pada tahun 2007 atau selambat-lambatnya tahun 2009 sesuai berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS (bukti P-1.5). Bahwa pengertian Tenaga Honorer menurut PP Nomor 48 Tahun 2005 adalah Seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau gajinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 menjadi beban APBN/APBD. Jadi apabila diangkat oleh Pejabat Berwenang saja walaupun gajinya bukan dari APBN/APBD sudah termasuk honorer (karena dalam pasal tersebut tertera kata ”atau” bukan kata ”dan” seperti yang dipahami selama ini oleh BPKP) demikian juga yang gajinya dari APBN/APBD juga dapat dikatagorikan sebagai tenaga honorer, meskipun tidak mendapat SK pengangkatan dari pejabat pemerintah yang berwenang misalnya: guru sukwan/wiyata bakti pada sekolah milik pemerintah/negeri, tenaga honorer di lembaga tinggi Negara seperti DPR, MA, MK dan sebagainya (pengertian honorer dalam Penjelasan Umum PP Nomor 48 Tahun 2005). Bahwa keberadaan PP Nomor 48 Tahun 2005 sejatinya harus dibaca secara keseluruhan dan tetap dijadikan pedoman dalam rekrutmen Tenaga Honorer menjadi CPNS dan disesuaikan dengan perubahan pertama PP Nomor 43 Tahun 2007. Bahwa di sini Guru Kontrak/Guru Bantu sudah jelas masuk kriteria dan memenuhi persyaratan PP Nomor 48 Tahun 2005, sebab mereka jelas-jelas dengan sah telah diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi karena terganjal oleh faktor usia dan masa kerja maka agar mereka dapat diangkat menjadi CPNS perlu diperkuat dasar hukum dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, “Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana diaksud ayat (1) didasarkan pada : a. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun b. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun secara terus menerus”. Bahwa dengan adanya PP Nomor 43 Tahun 2007 tersebut seharusnya Guru Kontrak/Guru Bantu yang berusia di atas 35 tahun di bawah naungan Kemenag RI sudah ditetapkan sebagai CPNS pada tahun 2007 atau selambat-lambatnya tahun 2009, namun sampai saat ini Guru Kontrak/Guru Bantu yang berusia di atas 35 tahun di bawah naungan Kemenag belum ada yang diangkat menjadi CPNS. Bahwa demi untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kesetaraan dan perlakuan yang sama di depan hukum serta perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, maka dengan uraian tersebut, Guru Kontrak/Guru Bantu di Kemenag dan Kemendikbud layak serta berhak dan harus diangkat sebagai CPNS sebab keberadaannya sudah jelas sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 2005 karena Guru Kontrak/Guru Bantu itu termasuk ke dalam kriteria tenaga honorer sebab mereka jelas-jelas dengan sah telah diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dan sudah masuk kreteria PP Nomor 43 Tahun 2007 sebab mempunyai masa kerja di atas satu tahun secara terus menerus dan berusia di bawah 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “Gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah dialokasikan dalam APBN”, sepanjang frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional pemohon, apabila tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa frasa ” yang diangkat oleh Pemerintah ” dalam kenyataanya yang faktual diterjemahkan atau dibaca sebagai ”yang telah ditetapkan/ diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ” jadi norma ”yang diangkat oleh Pemerintah sama dan searti dengan ”yang sudah diangkat sebagai PNS”. Bahwa sebelum tahun 2005 pengertian frasa ”guru yang diangkat oleh Pemerintah” terdiri dari dua katagori: 1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah yang berstatus sebagai PNS. 2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah yang berstatus sebagai Guru Guru Kontrak/Guru Bantu yang mayoritas ditugaska/diperbantukan di sekolah swasta. Bahwa semula baik guru yang diangkat oleh Pemerintah yang berstatus sebagai PNS maupun guru yang diangkat oleh Pemerintah yang berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Kontrak yang mayoritas dirugaskan atau diperbantukan di sekolah swasta memperoleh gaji yang dialokasikan dalam APBN. Bahwa berdasarkan PP 48 Tahun 2005 semua Guru Kontrak/Guru Bantu harus sudah di PNS kan, selambat-lambatnya tahun 2007- 2009, dan sejak tahun 2005 Guru Kontrak/Guru Bantu tidak memperoleh gaji dari APBN karena sudah akan ditetapkan sebagai CPNS dan sesuai ketentuan PP 48 Tahun 2005 a quo Pasal 8, Pejabat Pembina Kepegawaian sudah tidak boleh mengangkat Tenaga Honorer/Guru Bantu/Guru Kontrak lagi (bukti P-1.4). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Bahwa sampai saat ini Guru Kontrak/Guru Bantu Kemenag RI yang berusia di atas 35 tahun dan Guru Bantu DKI yang jelas diangkat oleh Pemerintah melalui pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun seharusnya menurut PP Nomor 48 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, semua Honorer/Guru Bantu/Guru Kontrak harus sudah di PNS kan selambat-lambatnya sampai tahun 2009.(P.1.5) Bahwa dengan adanya bukti dan alasan-alasan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, ”Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN,” sepanjang frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sepanjang tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Kontrak yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menguji Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN,” frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon apabila dimaknai sebagai pegawai negeri sipil saja, sedangkan guru yang diangkat oleh Pemerintah tetapi belum berstatus sebagai PNS tidak berhak mendapatkan gaji dari APBN, dan tidak pula segera ditetapkan sebagai PNS . Bahwa frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” Pemohon anggap konstitusional sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang diangkat oleh Pemerintah (pejabat yang berwenang/PPK) yang belum berstatus sebagai PNS, karena Guru Kontrak/Guru Bantu juga wajib mendapatkan gaji dari APBN dan harus segera ditetapkan sebagai PNS, agar lebih menjamin adanya kepastian hukum maka semua Guru Kontrak/Guru Bantu yang diangkat oleh Pemerintah/PPK harus segera ditetapkan sebagai CPNS kan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Bahwa Pemohon mendalilkan muatan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut : 1. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Bahwa Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas a quo apabila tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus ditetapkan sebagai CPNS, maka Pemohon akan kehilangan pekerjaan Pemohon sebagai Guru Kontrak dan tidak pula ditetapkan sebagai CPNS, sehingga berakibat Pemohon tidak memperoleh gaji dari APBN lagi, agar Pemohon memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak akan terpenuhi. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila pasal-pasal a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka hak-hak Pemohon a quo tidak akan dirugikan dan Pemohon tidak akan kehilangan pekerjaan karena berhak untuk ditetapkan sebagai CPNS dan memperoleh gaji yang dilokasikan dalam APBN. Bahwa Pemohon adalah guru yang berusia di atas 35 tahun dan di bawah 46 tahun pada tahun 2005 yang bekerja (mengajar) mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun yang pada tahun 2003 – 2005 ditetapkan sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu Kementerian Agama dengan memperoleh gaji dari APBN melalui Kantor Pos, yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2004 (bukti P-3) serta sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS seharusnya Pemohon harus sudah ditetapkan sebagai CPNS pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, namun sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai CPNS dan tidak lagi menerima gaji dari APBN. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai CPNS, tetapi setelah ditunggu sampai akhir tahun 2005 ternyata Pemohon tidak dapat masuk data base CPNS sebab masa kerja kami hanya dinilai 3 tahun saja, sebab walaupun masa kerja kami sudah lebih dari 20 tahun tetapi SK resmi PPK/Pemerintah sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu, baru dikeluarkan pada tahun 2003, sedangkan Guru Kontrak /Guru Bantu yang berusia di bawah 35 tahun dapat masuk data base CPNS walaupun masa kerjanya baru satu tahun saja, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 sebab dalam PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ditetapkan bahwa masa kerja untuk dapat ditetapkan sebagai CPNS adalah sebagai berikut : a. Bagi yang berusia di bawah 35 tahun = 1 tahun masa kerja b. Bagi yang berusia di atas 35 tahun di bawah 40 tahun = 5 s.d. 10 tahun masa kerja. c. Bagi yang berusia di atas 46 tahun = 10 s.d. 20 tahun (bukti P- ) Bahwa dengan ketentuan PP 48 a quo maka semua Guru Kontrak/Guru Bantu yang berusia di atas 35 tahun tidak dapat masuk data base CPNS sebab SK resmi Guru Kontrak/Guru Bantu baru dikeluarkan tahun 2003 karena masa kerjanya dihitung hanya 3 tahun saja sebab yang dijamin adalah masa kerja setelah memperoleh SK resmi dari Pemerintah sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu.(bukti-P.2). Bahwa setelah Pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk tetap mengangkat Guru KontrakGuru Bantu dan Tenaga Honorer (bukti P- ) dan mengesahkan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan pertama atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang menetapkan bahwa Tenaga Honorer/Guru Bantu/Guru Kontrak yang pada tahun 2005 maksimal berusia 46 tahun dan telah mempunyai masa kerja 1 tahun diangkat menjadi CPNS selambat-lambatnya sampai tahun 2009 ( bukti P-1.5). Bahwa pada tahun 2007 Pemohon telah melengkapi lagi berbagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai CPNS dan oleh pihak yang berwenang telah dikirim ke BKN. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan karena sebagai Guru Kontrak/ Guru Bantu yang bekerja dan diperbantukan di sekolah swasta yang seharusnya sudah harus diangkat sebagai CPNS pada tahun 2006-2007, sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI (bukti P-3) namun sampai saat ini Pemohon belum ditetapkan sebagi CPNS sesuai dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menetapkan Guru Kontrak/Guru Bantu dan Tenaga Honorer yang pada tahun 2005 maksimal berusi 46 tahun dan sekurang-kurangnya telah bekerja Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 selama 1 tahun ditetapkan sebagai CPNS melalui seleksi administrasi, selambat-lambatnya pada tahun 2009 (bukti P- 1.3). Bahwa Pemohon merupakan Guru Kontrak/Guru Bantu yang diangkat oleh Pemerintah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang pada dasarnya harus sudah ditetapkan sebagai CPNS pada tahun 2006, 2007, oleh sebab itu gaji Pemohon dari Pemerintah yang dialokasikan melalui APBN sejak tahun 2006 oleh pemerintah sudah dihentikan karena sudah ada jaminan dan kesepakatan untuk ditetapkan sebagai CPNS, dan karena gaji Pemohon sudah tidak dialokasikan lagi melalui APBN maka sejak tahun 2006 sampai sekarang semua Guru Kontrak/Guru Bantu sudah tidak menerima gaji lagi dari Pemerintah dengan alasan agar tidak mendapat gaji ganda karena sudah dijamin untuk ditetapkan sebagai CPNS, dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh gaji/imbalan/upah yang layak dari APBN tidak terpenuhi sama sekali (tidak menerima gaji dari APBN lagi), padahal sebelumnya Pemohon merupakan guru yang diangkat oleh Pemerintah yang gajinya dialokasikan melalui APBN). Bahwa sampai saat ini Pemohon belum ditetapkan sebagai CPNS dan sejak tahun 2006 sampai saat ini sudah tidak menerima gaji lagi dari APBN, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan harapan dapat memperoleh putusan yang adil dan arif serta bijaksana dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional dari Pemohon untuk memperoleh gaji dari APBN dan ditetapkan sebagai CPNS dapat terpenuhi. 2. Bertentangan dengan pasal yang mengatur tentang hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” dianggap inkonstitusional apabila dimaknai yang sudah berstatus sebagai PNS saja dengan mengabaikan yang berstatus Guru Kontrak/Guru Bantu dengan tidak segera ditetapkan sebagai PNS atau memperoleh gaji sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan Pemohon anggap konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 manakala ada kepastian bahwa Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai PNS agar segera memperoleh alokasi dana dari APBN manakala persyaratan untuk memperoleh gaji yang layak dari APBN harus berstatus sebagai PNS. Bahwa selama ini frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” memang dimaknai yang sudah berstatus PNS sehingga ada pemahaman norma bahwa yang belum berstatus sebagai PNS (Guru Kontrak/Guru Bantu) tidak berhak untuk memperoleh gaji yang layak atau harus rela untuk digaji sekedarnya atau tidak menuntut gaji sebagai tenaga sukarelawan saja. Bahwa agar Pemohon memperoleh kepastian hukum dan segera memperoleh gaji yang layak yang dialokasikan dalam APBN maka seluruh Guru Kontrak/Guru Bantu harus segera ditetapkan sebagai PNS. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah kerugian yang bersifat aktual dan faktual karena sebagai guru yang bekerja secara profesional dan betul-betul mempunyai SK dari Pemerintah untuk mengajar sesuai dengan bidang pelajaran yang sesuai dengan kemampuan Pemohon yang perekrutannya juga melalui tes seleksi yang ketat, tetapi sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan gaji yang layak karena tidak dianggarkan lagi dalam APBN, bahkan Pemohon tidak akan memperolah jaminan sosial pula, selain itu Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil karena diberi gaji rendah dengan berdasarkan beda status sosial saja dengan mereka yang sudah berstatus sebagai PNS dan Pemohon dianggap masih berstatus sebagai Guru kontrak/Guru Bantu. Norma yang membedakan antara status PNS dan status Guru kontrak/Guru Bantu berakibat dapat menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh gaji dan jaminan sosial yang pantas dan memadai yang seharusnya Pemohon dapatkan. Bahwa Pemohon beranggapan ada hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal a quo dengan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional Pemohon, dan apabila pasal tersebut dinyatakan konstitusional secara bersyarat maka hak-hak Pemohon untuk memperoleh gaji tersebut akan dapat terpenuhi. Bahwa karena frasa ”yang diangkat oleh pemerintah” dimaknai sebagai PNS, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan gaji yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dialokasikan dalam APBN tidak terpenuhi, tetapi apabila dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang diangkat oleh Pemerintah melalui pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang harus segera ditetapkan sebagai PNS maka hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh gaji yang pantas dan memadai yang dialokasikan dalam APBN dapat terpenuhi, atau dibaca termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai PNS, (tenaga honorer yang pada tahun 2005 sudah mempunyai masa kerja minimal satu tahun sesuai dengan ketentuan PP 48 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menetapkan bahwa tenaga honorer harus sudah diangkat menjadi CPNS selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2009) karena apabila pemohon telah ditetapkan sebagai CPNS maka pasal tersebut tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS menyatakan: Pasal 1 ayat (1) ”Tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau diangkat oleh pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD”. Pasal 1 ayat (2) ”Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”. Yang dimaksud tenaga honorer dalam PP a quo adalah termasuk Guru Bantu/Guru Kontrak, guru honorer, guru wiyata bakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap dan lain-lain yang sejenis dengan itu (bukti P-1.4). Bahwa Pemohon mendalilkan frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” apabila dimaknai sebagai pegawai negerii sipil saja sedangkan yang berstatus sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu (belum ditetapkan sebagai CPNS) tidak memperoleh gaji yang dianggarkan dalam APBN dan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 segera ditetapkan sebagai PNS, maka hak kami untuk memperoleh gaji yang layak yang dianggarkan melalui APBN tidak dapat segera terpenuhi. Bahwa dengan adanya bukti dan alasan-alasan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan: ”Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN“. sepanjang frasa ”yang diangkat oleh pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sepanjang tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa agar Pemohon tidak diperlakukan secara diskriminatif, dan memperoleh kepastian hukum yang adil, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai CPNS, sebab dengan ditetapkannya Guru Kontrak/ Guru Bantu sebagai CPNS, maka hak-hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh gaji yang pasti, pantas dan layak yang dialokasikan dalam APBN dapat terpenuhi. Bahwa Pasal 28D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa apabila frasa ”yang diangkat oleh pemerintah” sepanjang dimaknai ”yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil ” sedangkan Guru Kontrak/Guru Bantu tidak ada kepastian untuk ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil/PNS, maka kepastian pemohon untuk memperoleh gaji/imbalan akan terhalang (pemohon tidak akan memperoleh gaji dari APBN) karena status pemohon belum ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka Pemohon (guru yang diangkat oleh pemerintah yang belum ditetapkan sebagai pegawai negeri) harus segera ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa pada dasarnya Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN,” adalah mengandung norma hukum yang sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan yaitu menetapkan : setiap guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah harus memperoleh gaji Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 dari APBN baik yang sudah ditetapkan sebagai PNS maupun yang masih berstatus sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu sama-sama berhak memperoleh gaji dari APBN (gaji mereka harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai pemberi kerja). Bahwa karena frasa ”yang diangkat oleh pemerintah” dimaknai dengan ”yang telah diangkat sebagai PNS ” maka bagi tenaga guru dan dosen yang masih berstatus sebagai tenaga honorer tidak memperoleh gaji dari APBN, hal tersebut Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, sebab guru dan dosen yang berstatus sebagai tenaga honorer/belum PNS, walaupun jelas-jelas diangkat oleh Pemerintah tidak memperoleh gaji dari APBN sedangkan yang berstatus sebagai PNS mendapat alokasi dana dari APBN (sama-sama mendapat SK dari Pemerintah) yang satu mendapat gaji yang lain tidak digaji. Bahwa agar Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil maka status Guru Kontrak/Guru Bantu harus dihapuskan dengan menetapkan seluruh Guru Kontrak/Guru Bantu menjadi CPNS sebagaimana peraturan perundang- undangan yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah dengan telah ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2005 dan diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011 yang pada intinya menetapkan bahwa semua pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh mengangkat dengan sistem kontrak atau berbatas dengan jangka waktu tertentu (bukti P-3.1). Bahwa guru adalah sebuah pekerjaan yang profesional dan bersifat tetap maka pengangkatan guru harus juga berstatus sebagai guru tetap, baik sebagai guru tetap Yayasan maupun guru tetap Pemerintah/PNS. Bahwa karena Guru Kontrak/Guru Bantu guru yang diangkat oleh pemerintah, maka agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka seluruh Guru Kontrak/Guru Bantu harus ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa agar memperoleh dasar hukum yang konstitusional dan tidak terjadi kevakuman hukum yang menyangkut masalah Guru Kontrak/Guru Bantu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 yang merupakan guru yang diangkat oleh pemerintah tetapi tidak ada kepastian hukum apakah tetap berhak memperoleh gaji dari APBN atau apakah harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai CPNS agar memperoleh gaji yang pasti dari APBN, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menafsirkan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, ” Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN“. konstitusional secara bersyarat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, dalam pengertian, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang a quo dinyatakan konstitusional apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. 3. Bertentangan dengan pasal yang mengatur tentang hak untuk memperoleh upah dan gaji/imbalan yang layak, pantas dan memadai seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”. Bahwa apabila gaji Pemohon tidak dialokasikan dari APBN, seperti selama ini, maka Pemohon akan tetap tidak memperoleh imbalan (gaji) yang pantas dan layak, padahal pemberi kerja dalam hal ini pemerintah wajib memberi gaji pada setiap orang yang diangkat sebagai pekerja, dan pemerintah harus menggaji Pemohon yang berstatus sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menetapkan, ”Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Penjelasannya: Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM). Yang dimaksud dengan kesejahtreraan sosial yang pantas dan memadai antara lain jaminan kesejahteraan dan jaminan hari tua. Bahwa demikian juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menetapkan bahwa setiap Guru dan Dosen berhak mendapatkan: a. Gaji pokok b. Tunjangan fungsional c. Tunjangan Profesi d. Tunjangan-tunjangan lain dan jaminan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 (bukti P-1.2). Bahwa Pemohon merupakan Tenaga Honorer sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu yang diangkat oleh pemerintah dengan berbagai persyaratan dan seleksi yang ketat dan bekerja untuk mencerdaskan bangsa dengan penuh dedikasi, loyalitas tinggi yang profesional akan tetapi pemerintah sebagai penaggung jawab dan pihak pemberi kerja yang mengangkat dan memberi surat tugas mengajar pada Pemohon (Guru Kontrak/Guru Bantu) pemerintah tidak bertaggung jawab terhadap gaji Pemohon (tidak mengalokasikan gajii Tenaga Honorer dalam APBN) hal tersebut Pemohon anggap melanggar konstitusi sebab tidak bertanggung jawab atas gaji dari para pekerja (Guru Kontrak/Guru Bantu) yang sudah diangkat dan melaksanakan tugas untuk mengajar sesuai dengan keahliannya secara profesional. Bahwa dengan adanya bukti dan alasan-alasan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, ”Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN,” sepanjang frasa ”yang diangkat oleh pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sepanjang tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 4. Bertentangan dengan pasal yang mengatur tentang hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28I ayat (2) ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pengertian diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 sebagai berikut: (1) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Pemerintah karena walaupun kami bekerja secara profesional dan sama-sama diangkat oleh pemerintah, Pemohon tidak memperoleh gaji yang layak karena tidak dianggarkan melalui APBN, karena status sosial Pemohon yang dikatagorikan sebagai Tenaga Honorer (Guru Kontrak/Guru Bantu), sedangkan guru yang lain yang seprofesi dengan Pemohon yang sudah ditetapkan sebagai PNS berhak mendapatkan gaji dari APBN plus berbagai tambahan tunjangan lain yang cukup memadai. Bahwa pada dasarnya Pemerintah telah berupaya menetapkan Pemohon sebagai PNS selambat-lambatnya pada tahun 2009, tetapi kenyataanya masih banyak Guru Kontrak/Guru Bantu yang tidak terakomodir untuk ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yag bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, untuk itu seluruh Honorer/Guru Kontrak/ Guru Bantu harus digaji melalui dana yang dilakokasikan dalam APBN dan agar memperoleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (tidak digaji dan tidak di PNS kan ), maka Pemohon (sebagai Guru Kontrak/Guru Bantu) harus di PNS kan, sebab frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai dengan yang ”diangkat sebagai PNS” Guru Kontrak/Guru Bantu jelas-jelas diangkat oleh Pemerintah, jadi agar tidak diskriminatif harus segera di PNS kan (ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil). Bahwa frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” inkonstitusional apabila dimaknai hanya yang berstatus sebagai PNS saja, sedangkan Guru Kontrak/Guru Bantu tidak diperhatikan dan tidak pula segera diangkat sebagai PNS serta tidak mendapatkan alokasi gaji dalam APBN. Hal tersebut Pemohon anggap diskriminatif sebab yang PNS mendapat gaji/ alokasi gaji dalam APBN sedangkan Guru Kontrak/Guru Bantu tidak memperoleh gaji dan tidak segera ditetapkan sebagai PNS agar memperoleh alokasi gaji dalam APBN. Bahwa dengan adanya bukti dan alasan-alasan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi. ”Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN,” frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah” Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sepanjang tidak dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa masalah status dan gaji Guru Kontrak sejak ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS mengalami ketidakjelasan dan tidak ada kepastian hukum dan terjadi kevakuman hukum yang memerlukan tafsir yang pasti sebagai pihak yang berwenang untuk menilai apakah penafsiran suatu norma dalam Undang-Undang itu sesuai dengan konstitusi atau apakah penafsiran norma tersebut dapat merugikan hhak-hak konstitusional warga Negara. Bahwa berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang telah diperbarui PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS semua Guru Kontrak harus ditetapkan sebagai CPNS selambat- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 lambatnya pada tahun 2009 dan setelah tahun 2005 tidak boleh lagi mengangkat Guru Kontrak yang berbatas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005. Bahwa sejak tahun 2006 Guru Kontrak sudah tidak digaji lagi dari APBN dengan alasan sudah akan ditetapkan sebagai CPNS. Bahwa keputusan Pemerintah menafsirkan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas a quo dengan tidak mengangkat dan tidak menggaji Guru Kontrak lagi menurut Pemohon bukanlah tafsir yang tepat karena dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk tetap bekerja dan memperoleh gaji yang adil dan layak bagi kemanusiaan serta tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon untuk tetap memperoleh gaji dari APBN dan untuk dan untuk ditetapkan sebagai CPNS agar dapat memperoleh gaji dari APBN. Bahwa Pemohon menganggap telah terjadi tafsir yang inkonstitusional terhadap UU Sisdikanas a quo karena ditafsirkan bahwa yang berhak memperoleh gaji dari APBN adalah hanya Guru dan Dosen yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS). Bahwa karena Guru Kontrak Guru yang diangkat oleh Pemerintah juga, maka seharusnya Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen harus dinyatakan konstitusional secara bersyarat dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, dalam pengertian Pasal 49 ayat (2) a quo dinyatakan konstitusional apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. D. Kesimpulan Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon beranggapan bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 20 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional a quo terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, konstitusional secara bersyarat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, dalam pengertian Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang a quo dinyatakan konstitusional apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. E. Petitum Bahwa berdasarkan dalil-dalil, uraian-uraian, alasan-alasan yang disertai dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang jelas dan kuat tersebut, kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas konstitusional secara bersyarat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. 3. Menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdikanas mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS apabila memenuhi persyaratan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: Bukti P.1 Bukti P.2 P.1.1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; P.1.2. Fotokopi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; P.1.3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; P.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Ngeri Sipil. P.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon PegawaiNegeri Sipil beserta Penjelasannya; P.2.1 Fotokopi Identitas Pemohon; P.2.2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor Kd.13.10/1/ PP.00/066/SK/2004, tanggal 22 September 2004, atas nama Sumilatun; P.2.3 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Honorarium Guru Kontrak atas nama Sumilatun; P.2.4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor Kd.13.10/1/ PP.00/114/SK/2005, tanggal 15 Agustus 2005, atas nama Hadi Suwoto, A.MA; P.2.5 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Honorarium Guru Kontrak atas nama Hadi Suwoto; P.2.6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor Kd.13.10/1/ PP.00/059/SK/2004, tanggal 22 September 2004, atas nama Drs. Aripin; P.2.7 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Honorarium Guru Kontrak atas nama Drs. Aripin; P.2.8 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi Fatoni Mustofa, S.Pd yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Maret 2015 dan keterangan tertulis seorang ahli Dr. H. Sugito, M.Si yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2015, sebagai berikut Bukti P.3 Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor Mm.26/I-a/ PP.00/031/SK/2003, tanggal 2 Januari 2003, atas nama Sholehuddin, S.Ag; P.2.9 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penyaluran Dana atas nama Sholehuddin, S.Ag; P.3.1 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2007, bertanggal 17 Januari 2012 P.3.2 Fotokopi Kesimpulan Rapat Komisi X DPR-RI Dengan Menterii Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan, Hari Senin, 4 Juli 2005; P.3.3 Fotokopi Laporan Singkat Komisi X DPR-RI, tanggal 7 Februari 2006; P.3.4 Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII Dan Komisi X DPR-RI Dengan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bertanggal 3 Februari 2009 (tanpa diberi materai yang cukup) P.3.5 Fotokopi Surat Pengantar Nomor Kd.13.10/1/ Kp.00.3/225/2007, bertanggal 6 Februari 2007 beserta lampirannya; P.3.6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor Kd.13.10/1/ PP.00/1156/SK/2005, tanggal 15 Agustus 2005, beserta lampirannya; P.3.7 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Tenaga Honorer Yang Diangkat Oleh PPK Pejabat Yang Berwenang, Bekerja Di Instansi Pemerintah Dan Sumber Pembiayaan Non APBN/APBD, bertanggal 5 Oktober 2012; P.3.8 Fotokopi Surat Pengantar Nomor Kd.13.10/1/Kp.00.3/ 1595/ 2012, bertanggal 5 Oktober 2012, atas nama Drs. H. Hosnan, M.Pd.I; P.3.9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor TK.05/U/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012, atas nama Layinatun, S.Pd., beserta lampiran P.3.10 Fotokopi Artikel Media Massa Jawa Pos, bertanggal 3 Desember 2008, berjudul “SBY Jamin Angkat Guru Bantu Jadi PNS”; P.3.11 Fotokopi Artikel Dengan Judul “Honorer K.II Tidak Lolos Seleksi Terancam Diberhentikan, bertanggal 19 September 2013; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SAKSI PEMOHON Fatoni Mustofa, S.Pd • Saksi adalah guru bantu/kontrak di Kementerian Agama sebagai Kepala Madrasah Aliyah di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; • Saksi memiliki kepentingan karena saksi dan guru bantu/kontrak yang lain yang merupakan guru bantu/kontrak pada Departemen Agama sampai saat ini belum bahkan tidak terangkat menjadi pegawai negeri; • Pada awal tahun 2006, saksi mengetahui bahwa seluruh guru bantu/guru kontrak akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru dan berakhir pada tahun 2007. • Saksi juga punya keinginan yang sama dengan teman-teman yang sekarang sudah menjadi pegawai negeri. • Saksi merasa berbahagia karena ketika membaca PP 48 Tahun 2005, seluruh guru terutama guru bantu baik dinas pendidikan maupun Kementerian Agama tidak dibedakan untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri. Akan tetapi yang guru bantu pada dinas pendidikan sebanyak 261.000 terakomodir dan tuntas menjadi PNS. Hal itu sesuai dengan penegasan Bapak Deputi Menegpan bidang SDM pada waktu itu Bapak Tasdik Kinanto, dengan rapat kerja dengan Komisi II DPR Republik Indonesia pada tanggal 18 September 2006 bahwa seluruh guru bantu akan diangkat menjadi CPNS, sedangkan guru bantu/guru kontrak Departemen Agama (Depag) berdasarkan edaran dari Dirjen Pendidikan Madrasah, Bapak Drs. H. Firdaus, M.A., perihal Rekrutmen CPNS Bagi Guru Penerima BGK (Bantuan Guru Kontrak) tertanggal 7 Januari 2007. Saksi pada tanggal 23 Januari 2007 mengirimkan data ke Depag pusat, namun tidak ditindaklanjuti hingga sekarang. • Saksi dan para guru bantu/guru kontrak mendatangi Istana Negara pada tanggal 3 Januari 2008 dan ditemui oleh Bapak H. Sumarwoto. Pada saat itu, beliau menyatakan, “Pengangkatan CPNS guru bantu dinas pendidikan dan Departemen Agama tidak ada diskriminasi hanya perbedaaan soal waktu saja, maka tunggu pada saatnya nanti akan berjalan”. • Perlakuan Departemen Agama dalam rekrutmen pegawai negeri sipil khususnya tenaga guru bernuansa kekurangarifan karena sebagai Guru Kontrak Departemen Agama yang diangkat mulai tahun 2003 dengan SK mulai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 2003 dan berumur 36 tahun tidak direkrut yang direktut adalah tenaga honorer yang berusia 35 tahun ke bawah karena sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 memenuhi syarat masa kerja 1 tahun, sedangkan yang berusia 36 tahun ke atas seperti saksi tidak memenuhi syarat masa kerja yang ditentukan untuk diangkat menjadi PNS. Hal itu disebabkan data base tidak dikirimkan ke Menpan. Berbeda dengan guru bantu/guru kontrak pada dinas pendidikan semua data dikirimkan ke Menpan; • Pada Kementerian Agama sekolahannya atau madrasahnya 90% swasta dan 10% negeri, dengan demikian dapat dilihat tenaga honorer yang usia 35 ke bawah sudag diangkat semuanya menjadi CPNS dan sudah dinikmati sejak tahun mulai 2006 sampai 2009, namun bagi saksi dan guru bantu/guru kontrak yang berusian di atas 36 tahun sampai saat ini menunggu kebijakan akhirnya bagaimana; • Selain saksi dan guru bantu/guru kontrak lain berjuang ke Istana Negara, saksi juga berjuang ke Komisi VIII DPR khususnya Panja Komisi VIII yang sedang membahas RPP, namun ternyata yang lahir bukan PP melainkan surat edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 yang isinya mengatur bahwa saksi dan guru bantu/guru kontrak yang bukan di sekolah negeri tidak dapat diangkat menjadi PNS karena di Departemen Agama sekolah negeri hanya 10%. Akan tetapi usaha saksi tidak pernah henti-hentinya, sehingga kemudian diakomodir masuk dalam daftar listing BKN yang memenuhi kriteria untuk verifikasi validasi, namun hasilnya mayoritas anggota tidak memenuhi kriteria (TMK), yang memenuhi kriteria (MK), hanya Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Serta Sidoarjo, Jawa Timur, termasuk saksi dan para anggota lain; • Meskipun saksi dan para anggota yang lain sudah memenuhi kriteria, namun terkena audit tujuan tertentu (ATT), sehingga saksi dan para anggota yang lain masuk dalam kategori K2 yang pada akhirnya saksi dan para anggota yang lain menerima kartu tes seleksi CPNS dana mengikuti tes pada tahun 2013, namun hasilnya sampai sekarang saksi tidak mengetahui hasilnya; • Bahwa ketika saksi direkrut menjadi guru bantu/guru kontrak seperti akan diangkat menjadi pegawai negeri dan dites seperti layaknya tes menjadi pegawai negeri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 • Saksi menjadi guru kontrak per 1 Januari 2003 dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sampai dengan SK yang keenam, akan tetapi sampai sekarang seluruh guru bantu/guru kontrak belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil; • Tim ATT dibentuk oleh Menpan; AHLI PEMOHON Dr. H. Sugito, M.Si • Permasalahan Pemohon adalah Pemohon diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebagai guru kontrak/guru bantu di sekolah swasta. Semula terima gaji dari APBN sejak tahun 2002 s.d. 2005. Sejak tahun 2006 tidak menerima gaji karena akan diangkat sebagai CPNS. Sampai saat ini Pemohon tidak menerima gaji dari Pemerintah dan tidak diangkat sebagai CPNS; • Pendapat ahli, pengertian guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah tidak hanya berarti hanya untuk PNS saja, melainkan termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu. Mereka adalah guru dan diangkat oleh Pemerintah. Kalau hanya diartikan PNS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. • Ahli mengusulkan, Semua guru kontrak/guru bantu yang diangkat oleh Pemerintah segera diangkat menjadi CPNS. Setelah diangkat menjadi CPNS maka gaji dan tunjangan-tunjangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui APBN. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 2 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). II. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis kedua UU tersebut, sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang- Undang. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Sisdiknas yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk rnemberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk tujuan Undang-Undang ini yaitu: 1. Mengangkat martabat guru dan dosen; 2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; 3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen; 4. Memajukan profesi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 serta karier guru dan dosen; 5. Meningkatkan mutu pembelajaran; 6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan 9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas, konstitusional bersyarat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai termasuk Guru Kontrak/Guru Bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, dalam pengertian Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang a quo dinyatakan konstitusional apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji Guru Kontrak/Guru Bantu tetap dialolakasikan dalam APBN selama Guru Kontrak/Guru Bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila Guru Kontrak/Guru Bantu segera ditetapkan sebagai CPNS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena menurut Pemerintah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 a. Bahwa Pemohon tidak bisa membedakan antara norma dalam Undang- Undang bertentangan dengan UUD 1945 dengan implementasi dari norma Undang-Undang. Anggapan Pemohon dalam petitumnya mengkaitkan kehendak konstitusional bersyarat asalkan Guru Kontrak/ Guru Bantu harus segera ditetapkan sebagai CPNS. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak berkaitan dengan norma dalam Pasal 49 ayat (2), tetapi lebih berkaitan dengan tuntutan agar Guru Kontrak/Guru Bantu dijadikan CPNS. Dalam uraian Pemohon jelas bahwa hal ini adalah mengenai terhalangnya memperoleh gaji dari APBN karena status Pemohon belum ditetapkan sebagai CPNS (hal. 26 Perbaikan Permohonan Pemohon). b. Bahwa gaji guru PNS dalam UU APBN bukanlah bentuk diskriminasi hukum, melainkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang sudah semestinya dimasukkan dalam APBN. c. Bahwa gaji guru berstatus PNS memiliki hubungan dinas publik (openbare dienstbetrekking) dengan negara karena hak dan kewajibannya sebagai PNS tunduk pada hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau aparatur sipil negara, sehingga semestinya hak yang diterima PNS dialokasikan dalam APBN sebagai dokumen keuangan pemerintah guna mencapai tujuan bernegara. d. Bahwa alokasi gaji guru PNS diatur dalam UU APBN atau tidak bukanlah bentuk diskriminasi negara terhadap guru yang bukan berstatus non-PNS karena pemerintah tetap memberikan hak yang sama, kecuali jaminan pensiun, kepada PNS maupun non-PNS. Bahwa jaminan pensiun kepada guru non-PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dan memungkinkan diberikan dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). e. Bahwa UU APBN mengalokasikan gaji guru PNS diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur, Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam ketentuan tersebut, alokasi gaji APBN sangat dibatasi berdasarkan kebutuhan tetap dan rutin gaji PNS karena hubungan publik kedinasan dengan negara, sedangkan untuk guru non- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 PNS ditetapkan berdasarkan hubungan kontraktual perjanjian kerja yang anggaran belanjanya dihimpun berbeda dengan mekanisme APBN. f. Bahwa Pemerintah menegaskan kembali Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas, hakikatnya sebagai kewajiban pembiayaan negara pada gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah, norma tersebut merupakan norma legalitas atas batasan kewajiban negara pada biaya guru dan dosen PNS, dan norma tersebut bukan dimaksudkan sebagai legalisasi diskriminasi kepada guru dan dosen non-PNS. g. Bahwa Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas merupakan norma hukum yang memberikan kewajiban negara untuk membiayai gaji guru dan dosen PNS, sedangkan negara tidak mungkin membiayai gaji guru dan dosen non-PNS karena tidak adanya hubungan kedinasan publik antara negara dan guru dan dosen non-PNS. h. Bahwa karena hubungan antara negara dan guru/dosen non-PNS adalah hubungan kontraktual, alokasi gajinya tidak dapat dilakukan langsung dengan APBN karena APBN dipergunakan untuk mencapai tujuan bernegara, yang memiliki keterkaitan sebab-akibat terjadinya hubungan hukum dengan guru/dosen PNS yang harus dibiayai. i. Bahwa meskipun gaji guru/dosen non-PNS tidak dialokasikan dalam APBN bukan berarti ada diskriminasi karena negara melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pejabat pengelola pendidikan nasional diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan, termasuk di dalamnya alokasi gaji guru/dosen non-PNS jika dipandang perlu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon adalah berkaitan dengan masalah konkrit dan implementatif, telah jelas tidak ada hubungan sebab akibat antara ketentuan Pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan kepentingan Pemohon. Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas tidak mengatur tentang CPNS, namun yang dipersoalkan adalah terhalangnya pemohon menjadi CPNS. Sehingga dengan demikian permohonan ini mestinya tidak dapat diterima. Bahwa dengan pembedaan guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil, maka telah logis mereka yang dikualifikasi sebagai guru bukan PNS penghasilannya tidak ditetapkan dalam APBN. Dengan status yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 berbeda, maka tidak adanya penetapan gaji non-PNS dalam APBN bukanlah diskriminasi. Hal ini karena suatu keadaan yang berbeda, maka perlakuan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Dalam teori keadilan hukum, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama (equal treatment, if equal circumstances). Yang berarti secara a contrario, bahwa perlakuan yang berbeda dapat ditujukan kepada suatu keadaan yang berbeda. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden mengajukan seorang ahli yang di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 April 2015, sebagai berikut Made Arya Wijaya, M.Sc Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Prinsip Pengalokasian Anggaran 1. Mempunyai dasar hukum: a. UUD 1945; b. Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden; e. Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan. 2. Diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan. Pengalokasian Anggaran untuk Guru Non PNS Dasar Hukum - UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru - PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor - Permendiknas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu Pengertian - Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar, dan pendidikan menengah - Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan profesionalitasnya. - Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. - Daerah Khusus adalah daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. - Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS adalah pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Pengangkatan Guru Non PNS: 1. Guru bantu pada sekolah negeri/swasta, yaitu guru non PNS yang diangkat oleh Kemdikbud sebelum tahun 2005; 2. Guru non PNS pada sekolah negeri/swasta, yaitu guru non PNS yang diangkat oleh Pemda 3. Guru non PNS pada sekolah negeri (GTT), yaitu guru non PNS yang diangkat oleh sekolah 4. Guru non PNS pada sekolah swasta, yaitu guru non PNS yang diangkat oleh yayasan. Penghasilan Guru Non PNS Yang dibayarkan dari APBN: - Tunjangan Profesi. Besaran Tunjangan Profesi sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing. - Tunjangan Khusus bagi Guru yang ditempatkan di Daerah Khusus (termasuk guru PNS). Besaran Tunjangan Khusus sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing. - Honorarium Guru Bantu bagi guru yang diangkat oleh Kemdikbud sebelum tahun 2005 sebesar Rp1 juta/org/bln. - Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) sebesar Rp300 ribu/org/bln. Tidak semua Guru Non PNS 1. Untuk guru bantu pada sekolah negeri/swasta yang diangkat oleh Kemdikbud sebelum tahun 2005 mendapat: - Honorarium Guru Bantu sebanyak satu juta rupiah per bulan - Subsidi Tunjangan Fungsional 300 ribu per bulan bagi yang belum mendapat tunjangan profesi dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L; - Tunjangan profesi bagi yang telah memiliki seertifikat pendidik adalah satu kali gaji pokok setara dengan guru PNS berdasarkan SK Inpassing - Tunjangan Khusus bagi yang ditempatkan di daerah khusus. Besaran tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing. 2. Untuk guru non PNS pada sekolah negeri/swasta, yang diangkat oleh Pemda mendapat: - Honorarium dibayar oleh Pemda dibiayai dari APBD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 - Subsidi Tunjangan Fungsional Rp300 ribu/bln bagi yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L; - Tunjangan Profesi (TP) bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik. Besaran TP sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L. - Tunjangan Khusus bagi yang ditempatkan di daerah khusus. Besaran tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing. Kesemuanya dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L 3. Untuk guru non PNS pada sekolah negeri (GTT), yang diangkat oleh sekolah mendapat: - Honorarium dibayar oleh Sekolah melalui kas sekolah yang salah satu sumbernya dari BOS - Subsidi Tunjangan Fungsional Rp300 ribu/bulan (namun tidak diprioritaskan) dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L - Tunjangan Khusus bagi yang ditempatkan di daerah khusus. Besaran tunjangan khusus sebesar satu kali gaji setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing (namun tidak diprioritaskan) 4. Untuk guru non PNS pada sekolah swasta, yaitu guru non PNS yang diangkat oleh yayasan mendapat: - Honorarium dibayar oleh Yayasan melalui kas Yayasan - Subsidi Tunjangan Fungsional Rp. 300 ribu/bln bagi yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L - Tunjangan Profesi (TP) bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik. Besaran TP sebesar satu kali gaji pokok setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing dibiayai dari APBN melalui RKA-K/L - Tunjangan Khusus bagi yang ditempatkan di daerah khusus. Besaran tunjangan khusus sebesar satu kali gaji setara guru PNS berdasarkan SK Inpassing [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian atas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. − Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejak tahun 2005 guru Non- PNS tidak memperoleh gaji dari APBN, dikarenakan sudah akan ditetapkan sebagai CPNS, namun sampai sekarang masih banyak guru Non-PNS yang belum diangkat menjadi CPNS. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 2. Bahwa guru Non-PNS diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil karena harus bekerja tanpa gaji dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, berbeda dengan guru yang berstatus sebagai PNS yang mendapat gaji dan jaminan sosial yang pantas dan memadai. 3. Bahwa menurut para Pemohon guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau guru Non-PNS tidak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak pula ditetapkan sebagai CPNS, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghargai martabat guru dan tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan. 4. Menurut Pemohon Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. C. KETERANGAN DPR Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dalam Permohonan a quo, DPR memberi keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo dilakukan melalui penyelanggaraan satuan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab. 2. Salah satu unsur bidang pendidikan adalah adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik mempunyai peran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional. 3. Dengan adanya reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip- prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut antara lain menyangkut pembaharuan sistem pendidikan nasional. 4. Bahwa setelah mengalami amandemen berkali-kali, konstitusi kita dapat dibilang telah memberi perhatian yang cukup pada sektor pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 telah memberi jaminan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secara layak. Untuk mendukung terpenuhinya hak (pendidikan) warga negara itu, pada ayat (4) pasal yang sama ditegaskan bahwa negara mendapat amanat untuk memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN), telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejak tahun 2005 guru Non- PNS tidak memperoleh gaji dari APBN, dikarenakan sudah akan ditetapkan sebagai CPNS, namun sampai sekarang masih banyak guru Non-PNS yang belum diangkat menjadi CPNS, DPR berpendapat bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 yang didalilkan oleh Pemohon dengan pasal yang diuji materiil. Dan DPR juga berpendapat bahwa yang dipersoalkan Pemohon bukan persoalan konstitusioalitas tetapi adalah persoalan penerapan norma. 6. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas telah memberikan kepastian hukum mengenai pengalokasian gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dalam APBN, oleh karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keterangan DPR ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon, sebagai berikut: [3.4] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mendalilkan: 1. bahwa Pasal 49 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena hanya guru yang berstatus PNS saja yang mendapat gaji melalui APBN sedangkan guru bantu/guru kontrak tidak mendapat gaji dari APBN. 2. Bahwa Pasal 49 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah”, merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, apabila tidak dimaknai termasuk guru kontrak/guru bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. [3.5] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk mendapat gaji dari APBN atau minta ditetapkan menjadi CPNS. Selain itu, dalam positanya para Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 [3.6] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, khususnya berkenaan dengan petitum atau hal yang dimintakan untuk diputus, namun ternyata permohonan para Pemohon masih tetap sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel); [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas dan hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id