109/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 109/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : dr. Rusnawi, Sp.KK Pekerjaan : Dokter Alamat : Jalan Ratu Sianum Lorong, Panembahan Nomor 14, RT 028/RW 006, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/RRP/SKK-MK/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 memberikan kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., C.Med., Eliadi Hulu, S.H., M.H., Junanda Wahid, S.H., M.H., Randy Bagus Saputra, S.H., Raja Daniel Partonggo Butar-Butar, S.H., merupakan Advokat dan Para Legal pada kantor hukum Rendi Rumapea & Partners, yang beralamat di 18 Office Park Lantai 22 Suite E, F, & G Jalan TB Simatupang Nomor 18, Jakarta Selatan, 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2025 dengan Nomor 109/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam materi muatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 64 ayat (1) sepanjang kata “pencabutan”, Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “pembatalan”, dan Pasal 97 ayat (8) UU PTUN yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau 4 c. substansi. Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Pasal 97 ayat (8) UU PTUN Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian a quo merupakan pengujian terhadap UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 5 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Hukum Acara PUU menyatakan: Pasal 4 ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan bersama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut” Pasal 4 ayat (2) a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan 6 Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU, yakni Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4). Oleh karenanya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU; 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Pemohon jelaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. b. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD 1945 diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 28D ayat (2), UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Hukum Acara PUU. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Hukum Acara PUU, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- 7 tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa pada bulan Februari 2020, Pemohon mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor: 362/KP.02.01/B2/2020, tanggal 3 Februari 2020; b. Bahwa sebelum mengikuti seleksi, Pemohon terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Panitia perihal status Pemohon sebagai TNI aktif apakah diperbolehkan mengikuti seleksi atau tidak. Berdasarkan hasil konfirmasi secara lisan, Pemohon memperoleh kepastian jika tidak ada larangan bagi TNI aktif untuk mengikuti seleksi, namun dengan konsekuensi harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI aktif. Berdasarkan kepastian tersebut Pemohon mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, hingga seleksi wawancara yang dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi, Kepala BKKBN, Perwakilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan unsur dari Akademisi; c. Bahwa oleh karena salah satu syarat mengikuti proses seleksi harus mengundurkan diri dari anggota TNI maka pada tanggal 11 bulan Februari 2020, dalam rentang waktu mengikuti proses mengikuti seleksi, Pemohon mengajukan pengunduran dari dinas keprajuritan TNI AU atas permintaan sendiri (Bukti P-5), dan ditetapkan pensiun terhitung sejak bulan Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/596-TXF/VIII/2020, tentang Pemberian Pensiun kepada atas nama dr. Rusnawi, Sp.KK., tanggal 25 Agustus 2020 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden RI Nomor: 76/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Menengah TNI, tertanggal 28 Agustus 2020 (Bukti P-7); d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor: 456/KP.02.01/B2/2020, tanggal 20 Februari 2020, Pemohon dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi untuk menduduki 2 (dua) pilihan jabatan, yakni (i) 8 Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Barat (NTB), dan (ii) Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN. (Bukti P-8); e. Selanjutnya Pemohon mengikuti seleksi tertulis dan wawancara. Berdasarkan dialog yang terjadi selama wawancara, Pewawancara yang terdiri dari Ketua Panitia Seleksi, Kepala BKKBN, Perwakilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan unsur dari Akademisi kembali mengkonfirmasi apakah Pemohon bersedia meninggalkan status sebagai anggota TNI dan beralih menjadi PNS di BKKBN, Pemohon secara tegas menjawab, karena diperbolehkan oleh panitia dan tidak ada larangan maka Pemohon bersedia mengabdikan diri sebagai PNS BKKBN dan telah mengajukan pensiun sebagai anggota TNI; f. Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Panitia, Pemohon dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak untuk dilantik dan menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB (Kaper BKKBN NTB). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor: 879/KP.04.05/B2/2020, tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 (Bukti P-9), dan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 794/KP.05.01/B2/2020, tanggal 12 Maret 2020, Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN; g. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil seleksi, selanjutnya Pemohon diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 01 April 2020 (Bukti P-10), serta telah diangkat sumpah dalam jabatan berdasarkan bukti Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 088/BAP/KP.05.01/B2/2020, tanggal 3 April 2020, atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK. (Bukti P-11), menandatangani Perjanjian 9 Pemenuhan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK., tanggal 03 April 2020. (Bukti P-12), dan Pakta Integritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK., tanggal 03 April 2020. (Bukti P-13). Setelah seluruh rangkaian seremonial dan administrasi telah terpenuhi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan Surat Nomor: 803/KP.06.01.B2/2020 tertanggal 3 April 2020 yang ditunjukkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat perihal Penetapan Sebagai kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti P- 14); h. Bahwa namun pada tanggal 13 Januari 2021, BKKBN menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama dr. Rusnawi F, Sp.KK (Bukti P-15), yang pada pokonya menyatakan bahwa Keputusan Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama An. dr. Rusnawi F, Sp.KK., dinyatakan tidak bisa diberlakukan; i. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tidak secara jelas menentukan status ketidakberlakuan Keputusan Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama An. dr. Rusnawi F, Sp.KK. apakah pencabutan atau pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan tentang pencabutan dan pembatalan suatu keputusan; j. Bahwa adapun alasan BKKBN menerbitkan Keputusan Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 adalah adanya surat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) - (Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian) Nomor: D II 26-30/R31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi (Bukti P-16). Berdasarkan Surat tersebut 10 ternyata Badan Kepegawaian Negara tidak dapat melanjutkan usulan yang diajukan oleh BKKBN; k. Bahwa terhadap alasan penolakan tersebut sesungguhnya telah dikonfirmasi sejak awal oleh Pemohon kepada Panitia seleksi. Bukan hanya itu, status Pemohon yang berasal dari TNI aktif juga telah diketahui oleh Kepala BKKBN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bahkan dari perwakilan BKN pada saat tahap wawancara, termasuk korespondensi yang berlangsung antara Panitia Seleksi dengan KASN, yang pada akhirnya KASN menerbitkan Rekomendasi tertanggal 8 Juni 2020 oleh Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat Nomor: B-1637/KASN/06/2020 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan BKKBN kepada Kepala BKKBN; l. Bahwa Ketua Panitia Seleksi yang juga merupakan Sekretaris Utama BKKBN telah mengetahui status Pemohon yang berasal dari TNI. Bahkan yang bersangkutan mengakui jika Pemohon telah mengajukan pengunduran diri dari TNI sejak proses seleksi (Vide halaman 47– 49 Putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT, dalam keterangan Ketua Panitia Seleksi atas nama H. Nofrijal, S.P., M.A.) - (Bukti P-17). Artinya terdapat fakta jika Ketua BKKBN dan Sekretaris Utama BKKBN serta KASN mengetahui status dan latar belakang Pemohon. Namun walaupun mengetahui status Pemohon, proses rekrutmen Pemohon tetap dilanjutkan bahkan dilantik dan disumpah dalam jabatannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB; m. Bahwa pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tidak mempertimbangkan jika kesalahan atau kecacatan tidak berasal pada Pemohon, padahal sejak awal Pemohon telah berhati-hati dan penuh itikad baik dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Panitia Seleksi. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan tidak menjangkau keadaan bilamana kecacatan lahirnya suatu Surat Keputusan terletak pada badan atau pejabat pemerintahan, namun hanya fokus memberikan hak kepada pemerintah untuk mencabut atau membatalkan Keputusan. Pasal a quo tidak memberikan 11 perlindungan kepada warga negara, dalam keadaan demikianlah pasal-pasal a quo menemukan kelemahan konstitusionalnya; n. Bahwa pencabutan atau pembatalan suatu keputusan dapat dimaknai sebagai hukuman atau sanksi akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dalam proses menerbitkan keputusan tersebut. Dengan demikian, apabila kesalahan berada pada pemerintah maka yang semestinya diberi sanksi adalah pejabat pemerintah, bukan malah sebaliknya. Logika sederhana ini semestinya dapat diterapkan dalam memaknai dan menafsirkan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan; o. Bahwa akibat pembatalan atau pencabutan tersebut Pemohon telah mengalami 2 (dua) kerugian sekaligus, yakni kehilangan pekerjaan sebagai anggota TNI dan kehilangan pekerjaan sebagai JPT BKKBN, sehingga secara nyata Pemohon mengalami kerugian materiil maupun imateriil yang berakibat pada melemahnya ekonomi keluarga Pemohon. Berdasarkan perhitungan pendapatan, apabila Pemohon terus aktif sebagai anggota TNI maka Pemohon akan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta) hingga Pemohon Pensiun, sedangkan apabila Pemohon tetap dalam jabatannya sebagai Kaper BKKBN Perwakilan NTB selama 5 (lima) tahun, Pemohon akan menerima gaji senilai Rp.1.444.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta). Namun hak-hak tersebut hilang akibat pemberian legitimasi kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk membatalkan atau mencabut keputusan secara sewenang-wenang melalui Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini telah melanggar hak konstitusional Pemohon secara sekaligus yakni hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk bekerja, hak untuk digaji, dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan kerja. Pasal ini secara nyata meletakkan warga negara sebagai objek yang harus menerima apapun keputusan pejabat tata usaha negara; p. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa fakta hukum, yakni: 1) Pemohon telah mengikuti seleksi dengan baik dan benar; 12 2) Pemohon telah melakukan konfirmasi kepada Panitia seleksi sebelum mengikuti seleksi JPT BKKBN; 3) Panitia Seleksi yang juga merupakan Sekretaris Utama BKKBN, Kepala BKKBN, KASN, dan BKN mengetahui status Pemohon sebagai anggota TNI aktif, namun tetap melanjutkan proses seleksi Pemohon hingga dilantik dan disumpah sebagai Kaper BKKBN Perwakilan NTB. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat dipastikan jika kesalahan atau kecacatan terletak pada badan atau pejabat pemerintahan; q. Oleh karena konsekuensi dari pencabutan dan pembatalan sama- sama mengakibatkan suatu Keputusan tidak berlaku lagi dan oleh karena dalam Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tidak secara jelas menentukan status ketidakberlakuan Keputusan Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 maka dalam permohonan ini Pemohon menguji 2 (dua) pasal tersebut; r. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon selanjutnya adalah tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 373 K/TUN/2022 (Bukti P-18) oleh BKN. Tindakan BKN tersebut disebabkan oleh keberlakuan Pasal 97 ayat (8) UU PTUN yang tidak secara tegas mengatur bahwa pemerintah dalam kerangka eksekutif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, sehingga walaupun dalam Perkara Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT Pemohon hanya menggugat BKKBN, namun semestinya setiap lembaga negara yang terlibat dalam pelaksanaan putusan tersebut harus mematuhi dan mengikutinya hingga putusan terlaksana secara sempurna; s. Bahwa objek gugatan dan perkara tata usaha negara tersebut adalah Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama dr. Rusnawi F, Sp.KK.; 13 t. Bahwa upaya hukum tersebut telah dimenangkan oleh Pemohon hingga tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: Dalam Penundaan: ‐ Menolak permohonan penundaan Penggugat; Dalam Pokok Perkara 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 95/KP.11.02/B2/2021, tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama dr. Rusnawi, F., Sp.KK.; 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 95/KP.11.02/B2/2021, tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama dr. Rusnawi, F., Sp.KK.; 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat definitif; 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp337.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); u. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang memerintahkan agar BKKBN merehabilitasi Pemohon berupa pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat definitif, maka BKKBN telah mengirimkan surat kepada BKN dengan Nomor 4485/HK.08/B4/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 373 K/TUN/2022, yang pada pokoknya meminta agar BKN menerbitkan NIP Pemohon; v. Bahwa berdasarkan surat tanggapan dari BKN atas Surat BKKBN di atas, BKN pada pokoknya menyatakan tidak dapat 14 mempertimbangkan permohonan penerbitan NIP. Perlu Pemohon jelaskan bahwa di dalam Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Pemohon (Vide Bukti P-10), terdapat Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Nomor Register Pokok (NRP) Pemohon yang ditulis oleh BKKBN dengan angka 520807000000000000 yang dikemudian hari Pemohon mengetahui jika BKN tidak pernah menerbitkan NIP/NRP tersebut. Oleh karenanya NIP/NRP tersebut merupakan NIP/NRP yang diduga palsu yang dikeluarkan oleh BKKBN tanpa melalui proses penerbitan dari BKN. Dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Polres Metro Jakarta Timur dengan Nomor Laporan SLTP/B/3985/XI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA (Bukti P-19); w. Bahwa adapun alasan BKN tidak dapat mempertimbangkan permohonan tersebut pelaksanaan putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT tertuang dalam Surat Nomor 43253/B- AK.02.01/SD/K/2022 tanggal 22 Desember 2022, perihal Tanggapan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 373K/TUN/2022 (Bukti P-20) 1) Norma yang terkandung dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur mengenai dalam hal gugatan dikabulkan, Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara memiliki kewajiban melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2) Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri 15 Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022, telah menyatakan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK, telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). x. Bahwa perlu Pemohon jelaskan, dalil utama BKN dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 bersandar pada Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS. Bahwa Pasal 150 dan Pasal 148 PP 11/2017 tersebut merupakan aturan teknis dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang jabatan yang dapat diduduki oleh tentara aktif. Sedangkan dalam kasus yang dialami Pemohon, Pemohon tunduk pada Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang pada pokoknya menyatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri TNI. Aturan lanjutan yang mengatur secara teknis pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) a quo diatur dalam Pasal 157 sampai Pasal 159 PP 11/2017 yang pada pokoknya TNI diperbolehkan menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi setelah pensiun. Dalam Kasus tersebut Pemohon 16 menjabat Kaper BKKBN NTB yang setara dengan eselon IIa (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama). Oleh karena eselon IIa merupakan jabatan yang harus diisi oleh PNS maka secara otomatis Pemohon semestinya diangkat atau dialihkan menjadi PNS di lingkungan BKKBN. Bahwa Pemohon menjelaskan hal ini untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh prosedural dan kesalahan terletak di internal BKKBN dan BKN; y. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan BKN pada angka 1 (satu) diatas, maka Pasal 97 ayat (8) UU PTUN yang juga merupakan objek pengujian dalam permohonan a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Bahwa apabila penafsiran badan atau pejabat tata usaha negara atau lembaga negara yang dimaksud dalam Pasal tersebut hanya sebatas pada badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi pihak dalam perkara dan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan dibawah cabang kekuasaan eksekutif maka pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan menghilangkan perlindungan hukum bagi Pemohon. Namun apabila badan atau pejabat tata usaha negara dimaknai pula mengikat bagi Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sepanjang dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan hingga sempurna, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Selain itu untuk mempertegas pemaknaan bahwa badan atau pejabat pemerintah merupakan satu kesatuan dibawah rumpun kekuasaan eksekutif yang harus tunduk pada putusan pengadilan; z. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika Pasal 64 ayat (1) sepanjang kata ‘pencabutan’, Pasal 66 ayat (1) sepanjang kata ‘pembatalan’ dan Pasal 97 ayat (8) UU PTUN tidak memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi Pemohon, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Hukum Acara PUU, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 17 akan terjadi telah terpenuhi, yakni adanya kerugian Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administarsi Pemerintahan dapat digunakan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara untuk membatalkan atau mencabut keputusan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kecacatan keputusan tersebut disebabkan oleh internal badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Hal ini menjadi penyebab kerugian konstitusional Pemohon; b. Bahwa Pasal 97 ayat (8) UU PTUN telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak secara jelas memerintahkan bahwa seluruh lembaga negara yang terlibat dalam rangka pelaksanaan putusan tata usaha negara melaksanakannya secara patuh sempurna. Dengan kata lain, badan atau pejabat tata usaha negara terikat dalam melakasanakan putusan tata usaha negara walaupun tidak menjadi pihak dalam gugatan. Hal ini semata-mata implementasi dari lembaga eksekutif yang harus dipandang sebagai satu kesatuan; c. Akibat keberlakuan pasal-pasal a quo telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, diantaranya (i) pembatalan atau pencabutan keputusan pengangkatan dan pelatikan pemohon sebagai kepala perwakilan BKKBN NTB (ii) tidak dilaksanakannya putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 373 K/TUN/2022 oleh BKN yang menyebabkan hak dan kewajiban Pemohon sebagai kepala perwakilan BKKBN NTB tidak dapat dipulihkan; d. Berdasarkan urain tersebut maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, 18 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari; 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 64 ayat (1) sepanjang kata ‘pencabutan’, Pasal 66 ayat (1) sepanjang kata ‘pembatalan’ dan Pasal 97 ayat (8) UU PTUN karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PEMOHONAN Bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) sepanjang “pencabutan”, Pasal 66 ayat (1) sepanjang kata ‘pembatalan’, dan Pasal 97 ayat (8) UU PTUN, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (2) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: b. wewenang; c. prosedur; dan/atau d. substansi. Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (2) Keputusan hanya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. 19 Pasal 97 ayat (8) UU PTUN Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional), in casu pasal-pasal sebagaimana diuraikan berikut: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. A. IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT 1 DAN PASAL 66 AYAT (1) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SECARA MUTLAK MENEMPATKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEKUASAAN (MACHTSTAAT) SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 (RECHTSTAAT) 1. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat). Plato dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law”, menyatakan bahwa setiap kekuasaan harus memegang prinsip supremasi hukum, dengan kata lain pemerintahan harus berlandaskan pada hukum sehingga dapat mencegah kemerosotan dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. [George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.]; 20 2. Perkembangan negara hukum telah masuk pada negara hukum modern yang menitikberatkan pada negara hukum materiil yang memiliki konsep bahwa hukum bukan saja membatasi kekuasaan melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya menyejahterakan rakyat. Hal ini merupakan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia dalam bingkai negara hukum Pancasila yang berlandaskan pada constitutional democratic. Sejak awal gagasan membentuk negara Indonesia merdeka, salah satu gagasan sebagai dasar Indonesia merdeka adalah paham konstitusionalisme dan negara hukum. Gagasan ini berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar HAM dan melampaui kekuasaan yang diberikan konstitusi; 3. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum (rechtstaat) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. [F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, The Definitive Edition, ed. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press, 2011). Hlm. 300]; 4. Albert Venn Dicey Lewat bukunya Introduction to The Study of The Law of The Constitution, mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (supremacy of law) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (constitutionbased on individual rights and enforced by the courts) dan keputusan-keputusan pengadilan. (Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution. hlm. 190.); 5. Konsep negara hukum merupakan konsep yang berlawanan dengan negara kekuasaan (machtstaat). Negara kekuasaan (machtstaat) merupakan negara yang dijalankan berdasarkan kehendak penguasa tanpa terikat dengan aturan-aturan hukum. Konsep ini melahirkan kesewenang-wenangan yang bermuara pada penindasan masyarakat. 21 Konstruksi munculnya negara kekuasaan dan sewenang-wenang dalam negara kekuasaan diantaranya diawali dengan gagasan yang lebih melihat pada kebutuhan para pemegang kekuasaan untuk bertahan dan tidak melihat pada apa kepentingan masyarakat; 6. Bahwa dalam perkembangannya, terdapat beberapa negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum namun dalam rumusan peraturan perundang-undangan terdapat aturan yang acapkali menjadi legitimasi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang yang bermuara pada pelanggaran HAM. Negara yang seperti ini sesungguhnya menjalankan konsep negara hukum, namun pemerintahnya terjebak dalam aturan-aturan yang seolah-olah melegitimasi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang, termasuk pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon; 7. Bahwa 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan untuk mencabut atau membatalkan keputusan yang telah diterbitkan. Kewenangan yang diberikan oleh norma a quo kepada pejabat pemerintah merupakan kewenangan dalam kerangka melaksanakan roda pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintah, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 8. Hakim (2011: 103-130) menerjemahkan wewenang pemerintah memberikan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Setiap kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah harus berdasarkan pada aturan hukum yang telah ada (asas legalitas) – (Hakim, L. (2011, Juni). Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Konstitusi, IV(1), 103-130); 9. Menurut Indroharto tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam ‘tindakan dan/atau keputusan’ aparat pemerintah itu tidak akan 22 memiliki legitimasi yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.” (Indroharto. (1993). Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1). Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 70); 10. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mengamini jika peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan untuk mencabut atau membatalkan suatu keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa alasan suatu keputusan dapat dibatalkan atau dicabut oleh pejabat pemerintahan. Menurut Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) keputusan hanya dapat dicabut atau dibatalkan apabila terdapat cacat: (i) wewenang, (ii) prosedur; dan/atau (iii) substansi; 11. Bahwa apabila mencermati ketiga alasan pencabutan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, dua diantara alasan tersebut yakni cacat wewenang dan cacat prosedur merupakan kecacatan yang melekat pada badan atau pejabat pemerintahan. Sedangkan cacat substansi dapat berasal dari subjek yang dituju dalam keputusan, atau dapat pula berasal dari badan atau pejabat pemerintahan, atau faktor lainnya yang tidak berasal dari keduanya. Menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan cacat substansi antara lain: a. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; b. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; c. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau d. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan. Bahwa dari keempat kriteria cacat substansi di atas, hanya kriteria huruf a dan b kecacatan yang berasal dari subjek yang dituju dalam keputusan. 23 Sedangkan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perihal maksud cacat substansi. Oleh karenanya penjelasan cacat substansi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) huruf c; 12. Bahwa yang menjadi persoalan konstitusional adalah bilamana masyarakat telah mengikuti seluruh prosedur dan substansi sesuai dengan isi keputusan, apakah pejabat pemerintah tetap dibenarkan menerapkan kewenangan pencabutan atau pembatalan secara serta merta tanpa mempertimbangkan kecacatan berasal dari badan atau pejabat pemerintahan itu sendiri? hal ini tentunya merugikan kepentingan warga negara, terlebih kerugian sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon, yakni kehilangan pekerjaan yang sebelumnya digeluti; 13. Selanjutnya pencabutan atau pembatalan suatu keputusan yang di dalamnya terkandung hak dan kepentingan warga negara dapat dimaknai sebagai hukuman atau sanksi bagi warga negara. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam mencabut IUP PT X akibat tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan IUP PT X tersebut. Namun dalam konteks lain, dimana kesalahan terletak pada pejabat yang menerbitkan keputusan, apakah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab warga negara. Hal demikian lah yang dialami oleh Pemohon sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata. Kerugian konstitusional tersebut muncul akibat norma yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan diterapkan secara mutlak; 14. Bahwa semestinya yang dijatuhkan sanksi akibat kecacatan tersebut adalah badan atau pejabat pemerintahan yang melakukan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukan malah warga negara yang telah patuh secara hukum dan prosedural. Rasio legi ini lah yang semestinya diterapkan dalam Pasal tersebut, karena hukuman atau 24 sanksi hanya dapat diberikan apabila seseorang atau warga negara terbukti melakukan pelanggaran yang di dalamnya terdapat kesalahan; 15. Bahwa apabila norma a quo diterapkan secara mutlak maka sesungguhnya pemerintah telah bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya sehinga Indonesia cenderung menganut sistem negara kekuasaan (machtsaat) yang merupakan dikotomi dari negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah secara nyata membuktikan bahwa Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 apabila diterapkan secara mutlak tanpa adanya pengecualian. B. PASAL 64 AYAT (1) DAN PASAL 66 AYAT (1) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAIMANA DIJAMIN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal a quo menujukan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh konstitusi yang salah satunya adalah hak untuk dilidungi. Di sisi lain negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, tidak terkecuali memenuhi hak perlindungan bagi warga negaranya. Sebagai salah satu hak yang sangat penting maka terdapat banyak sekali konsep mengenai perlindungan, termasuk perlindungan dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Oleh para ahli hukum, hak ini kemudian dikaji lebih dalam melalui teori perlindungan hukum; 18. Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajiannya lebih terpusat pada perlindungan hukum yang disediakan untuk masyarakat, yakni masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara aspek yuridis dan ekonomis. Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, disebut dengan legal protection theory, selain itu dalam bahasa Belanda yaitu theorie van the wettelijke besherming, dan dalam bahasa Jerman yakni theorie de rechtliche Schutz. (Salim HS dan Erlies 25 Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259); 19. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. (Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009); 20. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3); 21. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 26 (Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14); 22. Bahwa berdasarkan teori perlindungan hukum di atas maka dapat dipahami jika warga negara rentan terhadap tindakan kesewenang- wenangan dari penguasa dan penindasan dari kelompok atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi. Oleh karenanya negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan bagi masyarakat, dan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang menjadi alat untuk melaksanakan perlindungan tersebut. Hal ini sesuai dengan wujud perlindungan hukum menurut Muchsin, yakni perlindungan hukum preventif; 23. Bahwa guna mewujudkan pandangan Muchsin perihal perlindungan hukum secara preventif maka peraturan-perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara, dituntut sudah harus adil dan mencerminkan perlindungan sejak dalam perumusannya, bahkan sejak dalam pikiran pembentuk undang-undang. Tuntutan tersebut bertujuan agar pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tidak bertindak sewenang-wenang atau memanfaatkan undang-undang sebagai legitimasi dalam bertindak sewenang-wenang. Namun yang menjadi persoalan adalah manakala ketidakadilan tersebut justru lahir dari peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan legitimasi oleh pejabat untuk bertindak sewenang-wenang sehingga pejabat pemerintah bukannya berperan sebagai pelindung justru menjadi pihak yang menyengsarakan rakyatnya; 24. Bahwa Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan telah memberikan legitimasi kepada pejabat pemerintahan untuk membatalkan atau mencabut keputusan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kesalahan terletak pada badan atau pejabat pemerintahan serta tidak mempertimbangkan hak- hak konstitusional warga negara yang telah terenggut akibat pembatalan atau pencabutan tersebut, sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon; 25. Bahwa pokok persoalan yang menjadi isu konstitusional dalam norma tersebut adalah manakala penyebab pencabutan atau pembatalan 27 suatu keputusan berasal dari kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah, namun pertanggung jawaban terhadap kecacatan tersebut dilimpahkan kepada warga negara dengan cara membatalkan hak-hak dan kepentingan warga negara yang timbul akibat keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pembatalan atau pencabutan disebabkan oleh kecacatan yang berasal dari pemerintah maka tidak adil apabila pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada warga negara. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi risiko yang bersangkutan. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari asas hukum nullus commodum capere potest de injuria sua propria (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain); 26. Bahwa Pencabutan atau pembatalan suatu keputusan dapat dimaknai sebagai hukuman atau sanksi akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dalam proses menerbitkan keputusan tersebut. Dengan demikian, apabila kesalahan berada pada pemerintah maka yang semestinya diberi sanksi adalah pejabat pemerintah tersebut, bukan malah sebaliknya. Logika sederhana ini semestinya dapat diterapkan dalam memaknai dan menafsirkan pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan. Hal ini juga sebagai pengejawantahan perlindungan hukum represif menurut pandangan Muchsin, bahwa untuk melindungi korban maka kepada pelaku kesalahan harus diberi sanksi; 27. Bahwa dengan pembatalan atau pencabutan suatu keputusan yang didalamnya terdapat hak dan kepentingan akibat kecacatan pejabat pemerintahan maka secara eksplisit dan faktual pemerintah tidak melindungi warga negaranya namun sebaliknya, menjadi pelaku yang bertindak secara sewenang-wenang kepada warga negara; 28. Bahwa apabila diperhadapkan pada situasi dan konteks tertentu dalam hal ini sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Pemohon, maka untuk 28 menghindari terjadinya kerugian konstitusional, pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak melainkan harus ada pengecualian dan penerapan secara limitatif; 29. Bahwa pengecualian yang dimaksud adalah apabila pencabutan dan pembatalan keputusan disebabkan oleh kecacatan dari pejabat pemerintahan, pembatalan atau pencabutan tersebut tidak dapat dilakukan serta merta tanpa adanya pemenuhan hak bagi orang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan tersebut. Pemenuhan hak yang dimaksud adalah mewajibkan pemerintah memberikan kompensasi yang setara kepada warga negara yang berkepentingan dengan jumlah yang setara apabila keputusan tersebut tetap berlaku dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, dan perlindungan hukum, serta harapan-harapan yang timbul akibat keputusan pemerintah tersebut; 30. Bahwa apabila pasal tersebut juga diterapkan secara mutlak tanpa limitatif maka telah melanggar Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang mengedepankan asas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Menurut penjelasan Pasal 5 huruf b UU a quo menyatakan “yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun dengan keberlakuan norma yang diuji oleh Pemohon telah melegitimasi tindakan pejabat pemerintah yang membatalkan atau mencabut keputusan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan sumber kecacatan berasal dari mana. Oleh karena itu telah nyata jika pasal a quo bertentangan dengan keadilan dan Perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; C. PASAL 64 AYAT (1) DAN PASAL 66 AYAT (1) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (2) UUD NRI 1945 29 31. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, imbalan, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 32. Bahwa hak atas pekerjaan dapat diperoleh warga negara baik dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari negara melalui lembaga pemerintahan. Hubungan kerja antara pemerintah dengan warga negara selalu dilegitimasi dengan penerbitan suatu keputusan yang menetapkan bahwa sejak penerbitan keputusan tersebut seseorang terikat hubungan kerja dan memperoleh gaji atau upah dari pemerintah. Hubungan kerja antara warga negara dengan pemerintah diikat dengan status ASN, PNS, P3k atau hubungan kerja lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengangkatan status kerja; 33. Bahwa dalam hubungan kerja, baik dari swasta maupun lembaga pemerintah, konstitusi telah menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, dan hak memperoleh gaji. Mahkamah telah memberikan penjelasan makna Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dalam beberapa putusan, diantaranya: ‐ Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 menyatakan: “Terdapat hubungan antara hak atas pekerjaan dan hak berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dipunyai oleh setiap warga negara. Dengan perkataan lain, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan yang memberikan penghidupan yang layak tersebut diakui pula oleh International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 mendampingi International Covenant on Civil and Political Rights. Bahwa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights telah 30 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dalam hal ini, negara mengakui hak untuk bekerja (right to work) (Pasal 6) dan hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman (to enjoy and favourable conditions of work) ( ), serta Pasal 11, yaitu hak untuk diakui atas suatu standar kehidupan yang layak (further recognize rights to an adequate standart of living).” ‐ Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, yang menyatakan: “Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja’. Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, ‘Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran’. Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hal sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.” 34. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut maka negara menjamin hak untuk bekerja, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan hak mendapatkan penghasilan bagi warga negara guna memperoleh penghidupan yang layak. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa legitimasi hubungan kerja antara warga negara dengan pemerintah adalah melalui surat keputusan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf d yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan diberikan hak untuk membatalkan atau mencabut keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya. Hak pencabutan atau pembatalan tersebut tidak mengenal penyebab pencabutan atau pembatalan apakah sumber kecacatan 31 tersebut berasal dari pemerintah atau warga negara, dengan pemaknaan dan penerapan secara mutlak maka norma tersebut telah melegitimasi tindakan sewenang-wenang bagi pejabat pemerintahan untuk mencabut keputusan pengangkatan kerja warga negara, sehingga pasal tersebut bertentangan prinsip hak untuk bekerja, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan hak mendapatkan penghasilan bagi warga negara guna memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945; 35. Bahwa selanjutnya apabila Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang diuji oleh Pemohon diterapkan secara mutlak tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon maka norma a quo bertentangan dengan prinsip legitimate expectation. Menurut Peter Leyland dan Terry Woods, dalam bukunya Textbook on Administrative Law, Blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999, hlm. 205, menyatakan legitimate “Legitimate expectations/legal certainty "... this substantive aspect may arise in administrative law from what might be considered as an alternative doctrine of legal certainty: "The protection of legitimate expectations is at the root of the constitutional principle of the rule of law, which requires regularity, predictability, and certainty in government's dealings with the public (de smith, woolf and jowell 1995, p. 417).... this approach as assumed a particular importance in natural justice cases where it is very common for the failure to adhere to procedures that have been laid down to form the basis for a challenge by way of judicial review: "... the courts now expect government departments to honour their statements of policy or intention or else to treat the citizen with the fullest personal consideration. unfairness in the form of unreasonableness is clearly allied to the unfairness by violation of natural justice. it was in the latter context that the doctrine of legitimate expectation was invented, but it is now proving to be a source of substantive as well as procedural rights (wade and forsyth 1994, p. 419); Thus, if a public body resiles from clear and unambiguous representation or undertaking giving rise to a legitimate expectation, an applicant may have grounds for expecting a 32 particular substantive course of action to be followed by the decision maker. it is important to note that a doctrine of legal certainty exists as part of the jurisprudence of all the member states of the EU and is founded on the same assumption, namely that a basic tenet of the rule of law is that people ought to be able to plan their lives, secure in the knowledge of the legal consequences of their actions (craig, 1996, p. 304). The doctrine has also acted as a safeguard against retroactive measures. See mulder v. minister van landbouw en visserij (1988), ECR 2321, which recognised a legitimate expectation to substantive benefits. 36. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon et al., dalam Buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" halaman 272 menyatakan: "Di dalam hukum administrasi dianut asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintah atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintah itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan ketetapan) terikat pada janjinya. Asas kepercayaan juga mensyaratkan bahwa pemerintah harus pula memperhatikan aturan-aturan kebijaksanaan sendiri, setidak-tidaknya tidak menyimpanginya untuk kerugian yang berkepentingan. Penyimpangan yang merugikan yang berkepentingan hanya mungkin, bila tujuan suatu peraturan kebijaksanaan membenarkannya atau di dalam peraturan itu telah diadakan pengecualian yang jelas. Asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintah mengubah kebijaksanaan (untuk kerugian yang berkepentingan). Tetapi asas ini menghalangi perubahan kebijaksanaan diberlakukan surut. Asas ini dapat membawa serta pada perubahan kebijaksanaan yang merugikan, harus diadakan masa peralihan yang pantas; 37. Bahwa Pemohon telah dilantik dan disumpah dalam jabatannya sebagai Kaper BKKBN NTB, artinya terdapat harapan yang diberikan negara kepada Pemohon, yakni harapan berupa memperoleh pekerjaan, gaji, 33 dan harapan menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban sebagai pejabat di BKKBN, namun karena norma yang diuji oleh Pemohon diterapkan secara mutlak oleh pejabat pemerintahan mengakibatkan hilangnya harapan-harapan tersebut yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Selain itu apabila norma a quo diterapkan secara mutlak dimana dalam memperoleh surat keputusan dari pejabat pemerintahan warga negara telah mengikuti sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan maka dipastikan akan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa “Asas Menanggapi Pengharapan yang Layak” (principle of meeting raised expectation); D. PASAL 97 AYAT (8) BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAIMANA DIJAMIN UUD NRI 1945 38. Bahwa dalam mendalilkan pertentangan UUD 1945 dengan norma yang terkandung dalam Pasal 97 ayat (8) UU PTUN Pemohon menggunakan landasan filosofis sebagaimana termuat dalam uraian-uraian berikut; 39. Bahwa 97 ayat (8) UU PTUN menyatakan Badan pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 97 ayat (8) UU PTUN Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 40. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Bahwa salah satu wujud dari negara hukum adalah adanya kepatuhan lembaga pemerintahan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 41. Bahwa kepatuhan dalam melaksanakan putusan pengadilan mengikat bagi seluruh lembaga atau cabang kekuasaan, terutama cabang 34 kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan. “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal ini menjadi dasar bagi presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan presiden dibantu oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam kerangka satu kesatuan di bawah pengendalian presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara; 42. Bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Sedangkan tugas pemerintahan sebagaimana dikutip dalam Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan alinea Ketiga adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 43. Bahwa hal ini juga senada dengan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dituangkan dalam buku yang berjudul Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Pengkajian MPR RI, dimana tanggung jawab pemerintah adalah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia, namun secara riil kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan. (Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Badan Pengkajian Pengkajian MPR RI, hlm. 53); 35 44. Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut lembaga eksekutif diberikan kekuasaan administrasi. Kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan yang luas mencakup seluruh tugas-tugas dan wewenang pemerintahan. Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik oleh pemerintah. Dengan demikian kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan publik supaya tujuan negara dapat dicapai. Dalam artian, administrasi negara merupakan tindakan konkret atau nyata dari pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Usaha konkret tersebut melingkupi wilayah cakupan yang luas mulai hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal rinci yang bersifat teknis. Bagir Manan mengelompokkan tindakan administrasi negara 4 bidang besar yaitu: a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain. c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. (Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta 2006, hlm. 123-125) 45. Bahwa dilihat dari pengelompokan tersebut, menegaskan bahwa kekuasaan administrasi negara meliputi segala tindakan pemerintah sehari-hari mulai dari tataran konsep sampai pelaksaan teknis oleh kelengkapan-kelengkapan negara yang ada di lapangan. Kekuasaan yang begitu luas tersebut secara hierarkis dikendalikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan eksekutif yang berujung di tangan seorang Presiden. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi negara, meskipun secara teknis dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan bidang yang dipegangnya. (Majelis Permusyawaratan Republik 36 Indonesia, Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Badan Pengkajian Pengkajian MPR RI, hlm. 55); 46. Bahwa kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan murni berada di ranah eksekutif. Lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam pelaksanaan administrasi negara. Lembaga legislatif dan yudikatif hanya bertindak sebagai pengontrol dan penyeimbang. Sehingga kekuasaan administrasi negara ini disebut juga kekuasaan asli lembaga eksekutif. Presiden dapat melaksanakan dan mengendalikan administrasi negara secara independen sesuai dengan kebijaksanaannya hingga masa jabatannya berakhir. (Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Badan Pengkajian Pengkajian MPR RI, hlm 55-56); 47. Bahwa berdasarkan uraian filosofis di atas dapat disimpulkan jika sesungguhnya cabang kekuasaan eksekutif merupakan satu kesatuan yang puncak pemimpin dan pengendalinya adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setiap fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat kepadanya ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Aline ke empat Pembukaan UUD 1945 sedangkan legislatif dan yudikatif hanya bertindak sebagai pengontrol dan penyeimbang; 48. Bahwa yudikatif melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang melalui putusan-putusan pengadilan. Putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat; 49. Bahwa perlindungan yang diberikan oleh yudikatif manakala menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang adalah dalam bentuk putusan-putusan pengadilan. Namun putusan-putusan tersebut acapkali diabaikan dan tidak dipatuhi oleh badan atau pejabat pemerintah yang merasa tidak terikat dengan putusan karena tidak menjadi pihak dalam gugatan. Hal ini sebagaimana dialami oleh 37 Pemohon dimana BKN tidak mematuhi Putusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 373 K/TUN/2022. (Vide Bukti P-17); 50. Bahwa sebagaimana landasan filosofis yang telah diuraikan Pemohon di atas bahwa pemerintah dalam cabang kekuasaan eksekutif merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karenanya apabila suatu putusan pengadilan telah memerintahkan kepada badan atau pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif dalam membantu presiden untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu maka yang mematuhi putusan tersebut bukan hanya badan/atau pejabat yang menjadi pihak dalam perkara melainkan juga badan atau pejabat pemerintah lain yang memiliki peran agar putusan tersebut terlaksana secara sempurna sebagaimana perintah pengadilan. Dengan pemahaman yang demikian maka masyarakat akan merasa dilindungi secara paripurna; 51. Bahwa badan atau pejabat pemerintahan bukan merupakan badan hukum privat (perdata) yang memiliki visi dan kepentingan tersendiri, sehingga apabila tidak dijadikan pihak dalam perkara maka tidak mewajibkannya untuk tunduk pada putusan tersebut. Badan atau pejabat pemerintahan hanya memiliki satu kepentingan yakni mewujudkan tercapainya tujuan negara yang dinahkodai oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; 52. Bahwa selain itu apabila badan atau pejabat pemerintahan tidak mematuhi putusan pengadilan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah perihal tindak lanjut apabila putusan tetap diabaikan, selain itu status hukum keputusan dan/atau tindakan yang menjadi objek perkara juga menjadi tidak pasti; 53. Bahwa badan atau pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadaan juga telah secara nyata melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. Dengan tidak dipatuhinya putusan pengadilan maka badan atau pejabat pemerintahan menempatkan dirinya sebagai penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan prinsip negara 38 kekuasaan (machtstaat) yang merupakan dikotomi dari negara hukum (rechtstaat). IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sepanjang kata “pencabutan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan; 3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sepanjang kata “pembatalan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila 39 subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan; 4. Menyatakan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. dr. Rusnawi, Sp.KK; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Permohonan dr. Rusnawi F., Sp.KK kepada Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta, perihal: Pemohonan berhenti dari dinas keprajuritan TNI AU atas permintaan sendiri, tertanggal 11 Februari 2020; 40 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/596-TXF/VIII/2020, tentang Pemberian Pensiun, tertanggal 25 Agustus 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 76/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Menengah TNI, tertanggal 28 Agustus 2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 456/KP.02.01/B2/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tertanggal 20 Februari 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 879/KP.04.05/B2/2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020, tertanggal 12 Maret 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tertanggal 1 April 2020; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 088/BAP/KP.05.01/B2/2020 tentang Pengambilan Sumpah Jabatan dr. Rusnawi F., Sp.KK., NIP. 520807000000000000, tertanggal 3 April 2020; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Perjanjian Pemenuhan Kinerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) a.n dr. Rusnawi F, Sp.KK, tertanggal 3 April 2020; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pakta Integritas pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Rusnawi F, Sp.KK, tertanggal 3 April 2020; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 803/KP.06.01/B2/2020 tentang Penetapan Sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 3 April 2020; 41 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n dr. Rusnawi F., SP.KK, tertanggal 13 Januari 2021; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, perihal: Usul Pindah Instansi, tertanggal 6 November 2020 (bukti surat tidak lengkap); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT, tertanggal 31 Agustus 2021; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/TUN/2022, tertanggal 19 Juli 2022; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STLP/B/3985/XI/2024/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur/ Polda Metro Jaya, tertanggal 26 November 2024; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat BKN Nomor 43253/B- AK.02.01/SD/K/2022, perihal Tanggapan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 373K/TUN/2022, tertanggal 22 Desember 2022; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil sepanjang kata “pencabutan” dalam Pasal 64 ayat (1) dan sepanjang kata “pembatalan” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, selanjutnya disebut UU 30/2014] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023] dan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986, selanjutnya disebut UU 5/1986] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU 51/2009] terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 43 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 44 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah sepanjang kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dan kata pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 serta Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 51/2009 yang menyatakan: Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4] yang mengalami pembatalan atau pencabutan keputusan pengangkatan dan pelantikan Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, padahal telah terdapat Keputusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT [vide Bukti P-17] yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 373 K/TUN/2022 [vide Bukti P-18], namun tidak dilaksanakan oleh BKN [vide Bukti P-20], sehingga hak dan kewajiban Pemohon tidak dapat dipulihkan; 45 3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon tidak dilaksanakannya Keputusan PTUN tersebut di atas disebabkan berlakunya Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 yang dapat digunakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk membatalkan dan mencabut keputusan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kecacatan keputusan tersebut disebabkan oleh internal badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Selain itu juga disebabkan berlakunya Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 yang tidak secara tegas mengatur bahwa pemerintah dalam kerangka eksekutif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Seharusnya, badan atau pejabat tata usaha negara terikat dalam melaksanakan putusan tata usaha negara walaupun tidak menjadi pihak dalam gugatan. Akibatnya, Pemohon mengalami kehilangan pekerjaan sebagai anggota TNI, kehilangan pekerjaan dan jabatan sebagai Pimpinan Tinggi BKKBN serta tidak dapat dipulihkannya hak Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional berkenaan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap mengenai pengangkatan dan pelantikan Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara disebabkan berlakunya norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 serta Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986. Dalam hal ini Pemohon menganggap tidak mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja akibat berlakunya norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 serta Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986. Anggapan kerugian hak 46 konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan masalah konstitusionalitas kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dan kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, serta norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 tidak menjangkau keadaan bilamana kecacatan lahirnya suatu surat keputusan terletak pada badan/pejabat pemerintahan, namun hanya fokus memberikan hak kepada pemerintah untuk mencabut atau membatalkan keputusan. Norma a quo tidak memberikan perlindungan kepada warga negara karena semestinya konsekuensi dari pencabutan dan pembatalan sama-sama mengakibatkan suatu keputusan tidak berlaku lagi; 2. Bahwa menurut Pemohon, kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dan kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 telah memberikan legitimasi kepada pejabat pemerintahan untuk membatalkan atau mencabut keputusan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan sumber kesalahan terletak pada badan atau pejabat pemerintahan serta tidak mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga negara yang telah terenggut akibat pembatalan atau pencabutan tersebut. Pasal ini secara nyata meletakkan warga negara sebagai objek yang harus menerima apapun keputusan pejabat 47 tata usaha negara. Dengan demikian, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 tidak tegas mengatur seluruh jajaran pemerintah dalam kerangka eksekutif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah dalam melaksanakan putusan pengadilan. Pemaknaan demikian menyebabkan putusan pengadilan acapkali diabaikan dan tidak dipatuhi oleh badan/pejabat pemerintah karena merasa tidak terikat dengan putusan disebabkan tidak menjadi pihak atau tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan. Pengabaian putusan pengadilan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum perihal tindak lanjut putusan dan status dari objek putusan pengadilan. Semestinya setiap lembaga negara, baik yang terlibat maupun yang terkait, memiliki keharusan ikut melaksanakan putusan tersebut hingga terlaksana secara sempurna karena badan atau pejabat pemerintah merupakan satu kesatuan di bawah rumpun eksekutif yang harus tunduk pada putusan pengadilan. Dengan demikian, norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pokok-pokok uraian dalil tersebut di atas, dalam hal-hal yang dimohonkan (petitum) Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”; 2. Kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat 48 apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”; 3. Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun relevansinya mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”; dan kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”; 2. Apakah norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 dapat dikatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan 49 kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”. [3.11] Menimbang bahwa ihwal persoalan pertama, Pemohon mendalilkan kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dan kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa perihal norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, secara sistematis dalam UU 30/2014 berada pada Bab IX tentang Keputusan Pemerintahan, Bagian Keempat perihal Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan. Secara keseluruhan, Bagian Keempat UU 30/2014 terdiri dari empat paragraf dan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 69. Secara materiil, Bab IX tentang Keputusan Pemerintahan memuat: i) Syarat Sahnya Keputusan; ii) Berlaku dan Mengikatnya Keputusan; iii) Penyampaian Keputusan; iv) Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan; v) Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan; vi) Legalisasi Dokumen. Artinya, secara sistematis, semua ketentuan dalam Bab IX, termasuk Bagian Keempat UU 30/2014 yang terdiri dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 69 adalah merupakan tindakan yang dilakukan atau dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara perihal “keputusan”. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut ihwal masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, penting bagi Mahkamah mengutip norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 yang dimohonkan pengujian sebagai berikut: Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. 50 [3.11.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, terhadap norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Pemohon dalam petitumnya memohon agar kata “pencabutan” dimaknai menjadi “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”. Dengan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, secara utuh norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 menjadi sebagai berikut: Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Hasil rekonstruksi norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 sesuai dengan yang dimohonkan dalam petitum permohonan menimbulkan 3 (tiga) masalah. Pertama, norma baru hasil pemaknaan tersebut sulit untuk dipahami karena terdapat frasa yang berulang, seperti “keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan”. Pengulangan frasa dalam norma hasil rekonstruksi tersebut menimbulkan kerancuan sehingga tidak dapat dipahami secara utuh dalam susunan norma hukum. Kedua, seandainya bisa dipahami, quod non, rumusan norma tersebut mencampuradukkan tindakan yang dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan pengadilan perihal penerbitan keputusan tata usaha negara. Ketiga, bilamana badan atau pejabat tata usaha negara harus berinisiatif melakukan perbaikan terhadap keputusan, dengan rumusan rekonstruksi hasil pemaknaan tersebut, inisiatif untuk melakukan perbaikan tidak dapat dilakukan karena harus menunggu putusan pengadilan. Padahal, sesuai dengan asas contrarius actus yang dikenal dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dibuat dapat dicabut kembali oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dimaksud. Terlebih, dengan merujuk pada asas presumptio legality setiap keputusan pejabat selalu dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. 51 [3.11.3] Bahwa begitu pula dengan norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon dalam petitumnya memohon agar kata “pembatalan [sic!]” dimaknai menjadi “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”. Dengan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, secara utuh norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 menjadi sebagai berikut: Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 (1) Keputusan hanya dapat pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal norma baru hasil rekonstrusi dimaksud, penting bagi Mahkamah mengemukakan bahwa dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 tidak terdapat atau tidak ditemukan kata “pembatalan”. Dalam hal ini, secara utuh norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan, “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi”. Dengan fakta tidak terdapatnya kata “pembatalan” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin menilai masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas kata “pembatalan” yang dianggap oleh Pemohon menjadi bagian dari Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan berikutnya, Pemohon mendalilkan norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hukum seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 52 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 yang menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Selain itu, norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 yang menyatakan, “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”. Selanjutnya norma Pasal 97 ayat (9) UU 5/1986 yang menyatakan: “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Ketentuan tersebut menunjukkan Putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung perintah pencabutan objek TUN kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, setelah objek TUN dicabut oleh badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dimaksud, semua konsekuensi dari pencabutan tersebut harus dilaksanakan. Dalam hal ini, pemaknaan baru terhadap norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 yaitu, “dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna” sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dapat menyebabkan norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 kehilangan karakteristiknya, terutama karateristik yang memberikan adressat kepada badan/pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN. 53 [3.12.2] Bahwa selain itu, berkenaan dengan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu “dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”, khusus berkenaan dengan frasa “putusan terlaksana secara sempurna”, Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan maksud atau makna sesungguhnya frasa tersebut. Sehingga, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan pengadilan TUN telah diatur sedemikian rupa, di antaranya tenggang waktu pelaksanaan putusan TUN, upaya/mekanisme yang dapat ditempuh jika badan atau pejabat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan, maupun mekanisme terhadap adanya pihak ketiga yang khawatir kepentingannya dirugikan atas pelaksanaan putusan TUN. Berkenaan dengan tenggang waktu dan upaya/mekanisme pelaksanaan putusan PTUN, jika dalam jangka waktu 60 hari putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan maka KTUN yang menjadi objek sengketa akan menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan [vide Pasal 116 ayat (2) dan ayat (6) UU 51/2009]. Selain itu, permohonan pemaknaan Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 yang memasukkan frasa “putusan terlaksana secara sempurna”, dalam batas penalaran yang wajar, potensial menempatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi seolah-olah tidak final dengan adanya penekanan tambahan pada “pelaksanaan putusan secara sempurna”. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif dan mempertimbangkan seluruh dalil permohonan, hal yang tidak dapat dipungkiri berkenaan dengan permohonan a quo, disadari atau tidak, Pemohon menghendaki agar norma yang diuji dimaknai sesuai dengan kasus konkret yang dialami Pemohon. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan adalah tidak mungkin bagi 54 Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menjawab suatu kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Apabila dikabulkan, norma undang-undang akan kehilangan eksistensinya sebagai norma umum (abstract norm) yang bersifat erga omnes. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dan kata “pembatalan” [sic.] dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, serta norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan hubungan kerja yang adil dan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 55 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 56 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati