109/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 109/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Dosen/Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dengan Nomor 109/PUU-XXII/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2024, masing-masing pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Permohonan Pemohon bertangal 19 Juli 2024 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 2 Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 3 Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” terhadap UUD 1945: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (Bukti P-4) sekaligus advokat (Bukti P-5), sehingga Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat sebagai dosen sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, karena Pemohon sudah disumpah sebagai advokat dan dalam sumpahnya Pemohon tidak boleh menolak membela hal yang menurut Pemohon adalah bagian dari tanggung jawab profesi sebagai advokat, maka Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kehormatan dan martabat profesi dosen melalui Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pengamalan ilmu dan sumpah Pemohon; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.5. Bahwa Pemohon sangat kaget dengan adanya berita tentang skandal gelar guru besar/profesor (Bukti P-6). Jabatan profesor merupakan jabatan akademik yang diraih melalui kerja keras seorang dosen dengan bukti – bukti nyata berupa karya akademik yang diuji oleh komunitas akademik. Skandal guru besar yang diduga “abal-abal” sungguh merendahkan martabat dan kehormatan dosen yang selama ini berjuang untuk meraih pencapaian akademik melalui pembelajaran terus-menerus. Setelah Pemohon teliti ternyata pemberian gelar profesor dapat diberikan berdasarkan “kompetensi luar biasa” yang tidak jelas tolak ukurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi. Pada akhirnya, tiba-tiba terdapat kalangan 5 non-akademik yang secara instan menjadi profesor, sedangkan para dosen tertatih-tatih berjuang melaksanakan tridharma pendidikan tinggi dengan honor kecil hanya dapat “gigit jari”. Namun, imbasnya adalah masyarakat dapat memandang seluruh dosen “abal-abal”, yang pada akhirnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang mulia. Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang sangat menyakitkan dan berbahaya bagi bangsa ini; Sifat Kerugian Konstitusional 2.6. Bahwa Pemohon dididik dalam tradisi akademik yang ketat. Sejak menjadi mahasiswa S1 Pemohon membiasakan diri untuk menulis dalam jurnal akademik. Namun, karena syarat untuk menjadi dosen tidak mudah dan biaya kuliah yang tidak murah, maka butuh waktu hampir 10 tahun dari semenjak kelulusan Pemohon untuk dapat menjadi dosen. Ternyata menjadi dosen juga tidak mudah karena dosen perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jabatan rendah honornya sangat kecil, tetapi beban tugas tridharma berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sangat tinggi. Jika dipikir sesungguhnya menjadi dosen di Indonesia sangat tidak rasional, karena itu diperlukan dedikasi yang luar biasa agar tetap dapat menghasilkan karya – karya berkualitas. Pemohon tidak boleh mengeluh dengan keadaan dan harus mengikuti proses dan jenjang karir yang ada. Terdapat wadah bagi Pemohon untuk meneliti saja Pemohon sudah bersyukur, oleh karena itu setelah mendapatkan NIDN Pemohon segera melakukan penelitian dan melakukan submission di jurnal akademik sebagai wujud kewajiban Pemohon (Bukti P-7); 2.7. Bahwa membaca berita skandal guru besar membuat rasa muak dan geram memuncak, serta mengusik sanubari yang teramat sangat dalam. Perlu diketahui perjuangan dosen sangat tidak mudah. Syarat menjadi dosen sangat berat dan ketika sudah menjadi dosen diberikan honor sangat kecil. Gaji dosen PTS dengan prodi yang baru dibuka bahkan hanya sebesar Rp300.000/bulan (sumber:https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20110&menu= 2)Beban kerja dosen juga tidak mudah karena selain harus mengajar juga harus meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Meskipun dengan pendapatan yang sangat kecil, kegigihan mencerdaskan kehidupan bangsa 6 ada pada guru dan dosen. Seharusnya pejabat publik memikirkan bagaimana mensejahterakan guru dan dosen ketika diberikan amanat. Namun, ternyata ketika sudah mendapatkan jabatan publik, jabatan akademik profesor juga hendak diambil melalui jalur instan. Ibaratnya dosen sudah capek-capek berjuang meniti karir akademik ternyata jabatan profesor bisa “dibeli” oleh pejabat. Hal ini sungguh menyayat hati nurani dan sudah sangat keterlaluan.; 2.8. Bahwa keadaan tersebut mungkin terjadi karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi memberikan ruang kepada menteri untuk “mengobral” jabatan profesor dengan tolak ukur yang tidak jelas. Pemohon yang baru saja menjadi dosen dan hendak meniti karir akademik jelas sangat dirugikan dengan norma pasal a quo. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hilangnya kehormatan dan martabat profesi Pemohon sebagai dosen akibat obral gelar profesor; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.9. Bahwa dari penjelasan di atas telah jelas sekali karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi tidak memiliki pengertian yang jelas soal frasa “kompetensi luar biasa” menjadikan jabatan profesor dapat “diobral” kepada orang non- akademik tanpa parameter yang jelas. Akibat dari norma pasal tersebut pada akhirnya tiba-tiba terdapat profesor yang menjadi skandal di masyarakat. Jika kondisi tersebut benar akan sangat mencederai perjuangan profesor lain yang bekerja keras meniti karir akademik atau dosen lainnya yang sedang meniti karir akademik. Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang serius bagi setiap dosen untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.10. Bahwa perlu diketahui Pemohon bukan hendak menegasikan konsep “kompetensi luar biasa”. Hanya saja pengertian kompetensi bersifat multitafsir. Pengertian profesor itu sendiri secara singkat adalah jabatan akademik tertinggi, sehingga seharusnya makna kompetensi harus dimaknai sebagai kompetensi akademik. Ketika dipadankan dengan frasa “luar biasa”, maka harus dimaknai talenta akademik yang “exceptionally”. Pemohon sadari talenta akademik yang bersifat luar biasa memang ada dan sudah 7 banyak terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Hanya saja karena makna “kompetensi luar biasa” multitafsir dan diserahkan pengaturannya kepada menteri, maka jika menterinya tidak berlatar belakang akademik, penafsiran yang ada dapat menjadi “abu-abu”. Seharusnya makna kompetensi bersifat tautologis dengan jabatan profesor sebagai jabatan akademik tertinggi bukan karena “ketokohan” atau “pejabat publik”. Perlu ada parameter baku dan objektif yang menjadi bukti “kompetensi luar biasa”, sehingga menteri tidak memaknai “sesuka”-nya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir konstitusional batasan minimum tentang makna “kompetensi luar biasa” agar tidak mencederai hak konstitusional dosen lainnya yang berdedikasi meniti karir dengan jalur normal; 3. ALASAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa perlu diketahui kesadaran nasional bangsa Indonesia sesungguhnya adalah buah dari kesadaran akademik. Ketika para pendiri bangsa mulai dapat mengeyam pendidikan, maka muncul kesadaran akan dirinya hingga muncul kesadaran akan bangsanya yang pada akhirnya resultan perjuangan berbuah kepada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pentingnya kesadaran akademik sangat diutamakan oleh para pendiri bangsa karena itu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 3.2. Bahwa namun, periode saat ini seolah-olah cita-cita para pendiri bangsa semakin jauh dari kenyataan. Mari kita lihat realitas yang ada di berita. Ternyata profesi guru menjadi profesi terbesar yang terjerat pinjol ilegal, bahkan sampai 42%. (sumber : https://finansial.bisnis.com/read/20240502/563/1762424/nasib- miris-guru-gaji-kecil-hingga-rentan-terjerat-pinjol-ilegal Pemohon juga menemukan berita bahwa terdapat guru sekeluarga bunuh diri akibat terlilit pinjol. (sumber : https://www.detik.com/sumut/berita/d-7093462/guru-sd-bunuh- diri-bareng-istri-dan-anak-gegara-terlilit-utang-puluhan-juta) Membaca berita tersebut hati Pemohon menangis. Bayangkan juga bagaimana perasaan murid – muridnya, apa yang dibayangkan dalam benaknya mengetahui nasib gurunya seperti itu? Sungguh miris menyayat 8 hati. Kita harus merenungkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemana menteri pendidikan kita?; 3.3. Bahwa profesi guru memiliki kesamaan dengan dosen yaitu sebagai tenaga pendidik. Ternyata terdapat kesaksian bahwa dosen sebuah perguruan tinggi swasta hanya digaji Rp300.000/bulan. Setelah Pemohon jalani ternyata memang benar honor gaji dosen secara khusus PTS terlebih untuk prodi baru teramat sangat minim. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kegigihan para dosen untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Para dosen tetap melaksanakan tridharma pendidikan tinggi dan salah satunya harus mengeluarkan karya-karya yang dapat ditransmisikan kepada masyarakat melalui penelitian. Di sisi lain, mirisnya potret pendidikan di Indonesia membuat banyaknya kaum intelektual yang memilih pindah kewarganegaraan dari Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan berita ternyata setiap tahunnya terdapat ribuan WNI yang memilih berpindah kewarganegaraan dan umumnya adalah golongan terdidik. (Sumber: : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20Generasi%20Muda %20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20Dorong%20RI%20Perbaik i%20Sistem%20Ketenagakerjaan) Hal ini menunjukan bahwa terdapat keadaan yang tidak “beres” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika kaum intelektual sudah melakukan eksodus, maka wajar saja jika terdapat penelitian yang menyatakan bahwa rata – rata IQ masyarakat Indonesia adalah sekitar 78 dan termasuk yang terendah di antara negara lainnya. Sungguh menyedihkan dan membahayakan bagi kelangsungan bangsa. (Sumber: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7145800/iq-orang- indonesia-rata-rata-78-49-peringkat-berapa-di-asia); 3.4. Bahwa di sisi lain, ternyata guru besar yang melakukan kritik / memiliki perbedaan pandangan dengan Pemerintah ternyata harus bersedia dicopot dari jabatannya. Hal ini sebagaimana dalam berita: (sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606222408-20- 304123/diduga-pro-hti-guru-besar-undip-prof-suteki-dinonaktifkan 9 https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/113000565/dekan-fk-unair- dicopot-usai-tolak-dokter-asing-unair-ungkap-alasan?page=all). 3.5. Bahwa bayangkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini terhadap sistem pendidikan kita. Profesi paling mulia sampai direndahkan kepada posisi paling rendah di masyarakat. Saking rendahnya sampai berada di lapisan masyarakat terbawah hingga harus terlilit pinjol dan bunuh diri. Mari renungkan apakah kondisi-kondisi seperti di atas pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa Indonesia? Apakah kondisi ini yang diharapkan para pendiri bangsa? Apakah negara ini gagal dalam memenuhi tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa? Mari kita renungkan secara dalam. Renungkan secara jujur dan sungguh-sungguh menggunakan hati nurani kita, apakah Pemerintah kita berhasil membenahi sistem pendidikan atau justru memperburuk ke dalam kondisi yang paling buruk dalam sejarah bangsa kita? Kita bayangkan jika Indonesia mengalami brain drain akibat eksodus kaum intelektual sehingga tersisa masyarakat intelektual rendah. Kemudian, di tengah kondisi tersebut ternyata gelar profesor “diobral” kepada pejabat-pejabat publik demi kehormatan. Dosen – dosen yang tengah berjuang akan merasa ini kondisi yang sangat miris jika gelar profesor ternyata tidak perlu dengan perjuangan akademik dan dapat “dibeli” dengan jabatan. Pemohon khawatir jika gelar profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi hanya digunakan untuk “gagah-gagahan” oleh pihak yang “gila hormat”. Dalam jangka panjang hal tersebut akan memiliki efek domino yang sangat berbahaya. Pemohon sangat berharap sivitas akademika serta guru besar yang mendedikasikan dirinya melalui perjuangan akademik bersuara lantang terhadap permasalahan ini. Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa ini selalu diselamatkan oleh kalangan akademik baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, maka Pemohon memohon tolong kepada sivitas akademika selamatkanlah bangsa kita. Sadarlah, masihkah kita menutup mata terhadap kondisi bangsa saat ini? Tolong jangan biarkan bangsa ini tenggelam; 3.6. Bahwa di sisi lain, kita tidak dapat menyangkal bahwa terdapat kemungkinan seseorang dari kalangan non-akademik ternyata memiliki talenta akademik yang luar biasa. Sebagai contoh Srinivasa Ramanujan yang tidak memiliki pendidikan formal matematika dan berasal dari kalangan miskin ternyata 10 memiliki talenta luar biasa yang memberikan kontribusi besar kepada ilmu matematika. Mungkin saja konjektur matematika yang selama ini oleh para profesor sulit dibuktikan ternyata dibuktikan oleh kalangan non-akademik. Kondisi tersebut relevan dengan konsep “kompetensi luar biasa”, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti akademik yang luar biasa yang dapat dilihat dan diuji karyanya bukan atas dasar pertimbangan “ketokohan” atau “jabatan”; 3.7. Bahwa makna kompetensi luar biasa sangat multitafsir karena bisa saja menjadi seolah-olah seperti acara “America’s Got Talent” yang kompetensinya didasarkan kepada popularitas dengan jurinya menteri. Perlu diketahui profesor adalah jabatan yang “murni” akademik, berbeda dengan gelar doktor honoris causa yang masih dimungkinkan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa di bidang kemanusiaan yang luar biasa meskipun tidak memiliki karya akademik luar biasa. Perbedaan dengan profesor adalah seseorang tersebut harus memiliki karya akademik yang berada pada tingkat tertinggi bukan karya “as usual” atau hasil jurnal predator. Jika seseorang tidak memiliki karya akademik luar biasa, namun memiliki jasa yang besar bagi kemanusiaan maka dapat diberikan gelar doktor honoris causa. Legowo saja dengan gelar tersebut jangan serakah sampai juga ingin gelar profesor tetapi tidak memiliki bukti karya dengan standar tertinggi; 3.8. Bahwa untuk membuktikan makna Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi bersifat multitafsir kita dapat melihat kepada aturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Kemendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 38/2021), Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa; 11 c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.” Misalkan yang dimaksud dengan profesor dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi adalah profesor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tersebut, maka jika seseorang telah memiliki gelar doktor untuk menjadi profesor cukup membuktikan unsur pada poin b, c, dan d dengan alternatif unsur salah satunya terpenuhi. Misalkan seseorang berusia di bawah 67 tahun, maka selanjutnya dapat penuhi unsur “kompetensi luar biasa” dan “pengalaman yang relevan yang mendapat pengakuan nasional”. Jika seseorang hendak menjadi profesor melalui jalur normal, maka harus mengajar untuk jangka waktu tertentu termasuk melakukan penelitian-penelitian yang sulit dilakukan. Jika seseorang bukan dari kalangan non-akademik pasti akan sulit memenuhi syarat profesor melalui jalur normal, maka diberikan jalan pintas sepanjang telah memenuhi unsur dalam peraturan menteri. Politisi akan sangat senang dengan persyaratan ini karena dapat mendongkrak popularitas dan kepercayaan masyarakat; 3.9. Bahwa misalkan untuk memudahkan maka digunakan unsur “kompetensi luar biasa” yang dibuktikan dengan “pengakuan secara nasional”. Konsep ini juga bermakna ambigu, yaitu apakah pengertian “kompetensi” dimaknai secara luas sampai kepada bidang non-akademik? Misalkan seseorang pejabat publik sesungguhnya tidak memiliki karya akademik istimewa yang berpengaruh, namun tidak juga melakukan penelitian dan pengajaran sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jabatan profesor. Namun, karena makna kompetensi bersifat luas bisa saja ditafsirkan sebagai kompetensi “lobi-lobi”, kompetensi “leadership”, kompetensi “fisik”, dan lain sebagainya. Asumsikan misal pejabat publik tersebut adalah anggota DPR. Apakah makna keterlibatan seseorang tersebut dalam pembentukan UU menjadikan orang tersebut memiliki karya akademik atas UU yang ditetapkan? Bukankah UU ditetapkan oleh anggota DPR lainnya juga? Atau, jangan-jangan yang merancang-pun adalah staf perancang peraturan perundang-undangan dalam kesekretariatan jenderal DPR? Bahkan selevel presiden-pun dapat tidak membaca peraturan presiden yang 12 ditandatanganinya. Hal ini berarti presiden dalam ketidaktahuan atas apa yang dibuatnya karena yang membuatnya adalah bawahannya. Jangan- jangan terdapat pejabat publik yang kata sambutannya masih dibuatkan oleh bawahannya. Lalu, bagaimana mungkin hal seperti itu hendak dikatakan memiliki kompetensi luar biasa? Namun, karena tidak ada parameter baku tentang makna “kompetensi”, mungkin saja kepemimpinan dianggap sebagai kemampuan leadership yang luar biasa yang dengan kekuasaannya dapat memerintah orang untuk mengerjakan sesuatu, namun hasilnya dapat diklaim oleh pemimpin tersebut. Mungkin saja dengan kekuasaannya kemudian dapat memerintahkan pihak lain agar memberikan pengakuan sehingga unsur “pengakuan nasional” terpenuhi; 3.10. Bahwa Pemohon contohkan konsep “hak manfaat” dalam UU P2SK sampai dengan saat ini belum jelas didapat darimana meskipun secara implisit konsep yang “mirip” dalam naskah akademik menyinggung analisis KNEKS, tetapi ternyata tidak ada analisis KNEKS tentang hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut masih menjadi misteri bagaimana norma pasal tentang hak manfaat dapat muncul. Siapakah pejabat publik yang bertanggung jawab? Atau, hal tersebut dapat diklaim sebagai karya pejabat publik sehingga pejabat publik berhak mendapatkan predikat kompetensi luar biasa? Jika sesuatu adalah produk dari hasil keputusan publik, maka pejabat publik seharusnya tidak dapat melakukan klaim sebagai kompetensi miliknya karena hal tersebut adalah milik rakyat bukan miliknya. Namun, perlu dipahami, bahwa hal ini bukan berarti menjadi larangan bagi pejabat publik untuk berkarya, pejabat publik tersebut memiliki hak untuk menulis karya atas nama pribadi yang mungkin saja karya tersebut bersifat monumental bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep “karya yang bersifat monumental” ini yang seharusnya menjadi acuan standar pemberian jabatan profesor bukan semata karena ketersohoran atau karena jabatannya yang melekat; 3.11. Bahwa di sisi lain, dalam dunia akademik juga terjadi permasalahan yang serius. Fenomena jurnal predator, plagiarisme, hingga joki pembuatan jurnal semakin marak terjadi. Akibatnya karya tulis yang beredar dari Indonesia cenderung hanya menjadi sebuah tulisan yang berulang yang hanya mengejar kuantitas jumlah tulisan. Hal ini sungguh sangat memalukan. Bayangkan jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus pada akhirnya dunia 13 akan menganggap SDM dari Indonesia sebagai SDM rendahan, masyarakat berintelektual rendah dengan profesor “abal-abal” yang nihil karya berkualitas. Pada akhirnya akademisi yang memiliki dedikasi tinggi harus terkena dampaknya bahkan mungkin saja menjadi sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di luar negeri karena sebuah stigmatisasi. Jika memang kondisi ini terjadi, maka wajar saja banyak WNI yang memilih eksodus ke negara lain agar mendapatkan tempat yang setidaknya lebih menghargai martabat dan kehormatan intelektual; 3.12. Bahwa berdasarkan alasan dan kondisi tersebut, maka makna “kompetensi luar biasa” harus diberikan batasan minimum melalui tafsir konstitusional. Jangan sampai perguruan tinggi secara asal-asalan mengusulkan gelar profesor dan menteri mengangkat secara asal-asalan. Ketika makna norma dalam tingkat UU tidak jelas pada akhirnya norma pada tingkat aturan pelaksana juga dapat dimaknai sesukanya hingga akhirnya obral gelar profesor dimungkinkan. Dengan demikian, telah dengan sangat jelas norma Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dapat merendahkan martabat dan kehormatan dosen sebagai profesi yang mulia; 3.13. Bahwa karena sifatnya inkonstitusionalitas bersyarat, maka diperlukan pemaknaan baru terhadap makna Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi agar sejalan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon “jalur instan” melalui kompetensi luar biasa harus dipertahankan karena sangat dimungkinkan terjadi terdapat seseorang non-akademik yang ternyata memiliki talenta akademik luar biasa yang bahkan melampaui profesor sezamannya. Namun, talenta akademik tersebut juga harus dibuktikan dan bukan talenta yang sama dengan talenta akademik profesor lainnya. Talenta tersebut harus bersifat exceptionally, sehingga gelar tersebut akan sangat jarang diberikan atau bukan barang obralan bagi pesohor atau pejabat publik; 3.14. Bahwa Pemohon memandang jalur instan tersebut harus memiliki persyaratan yang sama dengan posisi profesor paripurna sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) yang menyatakan: “Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan 14 mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.”; 3.15. Bahwa Pemohon berpikir standar tersebut fair yaitu jika ada seseorang hendak menjadi profesor melalui jalur “luar biasa”, maka harus membuktikan keistimewannya. Jika seseorang tidak dapat membuktikan keistimewaannya dalam tingkat pengakuan internasional sebaiknya mengikuti perjuangan karir dosen untuk mendapatkan jabatan profesor. Dosen yang lain juga harus legowo jika terdapat seseorang yang memiliki talenta akademik luar biasa mendapatkan gelar profesor secara cepat sepanjang memang ada bukti relevan yang dapat diuji sepanjang masa. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi dapat menjadi konstitusional jika kita menyisipkan syarat bukti yang sama dengan syarat untuk menjadi profesor paripurna, dengan demikian pasal tersebut dapat menjadi : “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”. Secara konseptual, maka dapat digambarkan: 3.16. Bahwa dengan rumusan baru tersebut, maka seseorang yang hendak mendapatkan gelar profesor dengan “jalur instan”, maka harus membuktikan setidaknya dua hal, yaitu: 1) Memiliki karya ilmiah/monumental yang sangat Istimewa; dan 15 2) Telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Penjelasan singkatnya sebagai berikut: Karya monumental yang sangat istimewa adalah sebuah karya yang memicu diskusi dan debat di kalangan komunitas akademik. Karya tersebut kemudian menjadi objek penelitian bagi karya lainnya. Sebagai contoh misalkan Bertrand Russel menerbitkan tulisan berjudul: “On Denoting” dalam Jurnal Mind. Tulisan tersebut kemudian membuat diskursus serius di bidang filsafat, bahasa, dan logika. Kemudian, tulisan “On Denoting” menjadi objek utama penelitian bagi profesor lainnya. Bahkan, yang menanggapi tulisan tersebut dilakukan secara luas (internasional) dan berjangka waktu lama. Karya monumental yang sangat istimewa sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh kalangan akademik. Kalangan non-akademik juga bisa melahirkan karya monumental yang sangat istimewa, misalkan Saul A. Kripke menghasilkan karya teori tentang modal logic ketika berusia belasan tahun. Meski demikian, Kripke tetap mengikuti perkuliahan hingga akhirnya menjadi distinguished professor dan teori-nya tentang modal logic sangat berpengaruh di dunia akademik bahkan mendapatkan pengakuan secara internasional. Sesungguhnya masih banyak contoh-contoh “luar biasa” lainnya di dunia akademik dan hal yang bersifat luar biasa atau “exceptionally” seperti itu merupakan hal yang biasa. Penghormatan berdasarkan karya nyata sudah menjadi tradisi akademik yang biasa dan dipertahankan dalam periode yang lama, sehingga kita tidak perlu membuat pengertian-pengertian baru yang jauh dari tradisi akademik. Hal ini akan membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia; 3.17. Bahwa untuk lebih memudahkan mari kita buat ilustrasi singkat. Andaikan terdapat karya monumental tentang teori ide dari seseorang bernama Plato. Dunia akademik pada saat itu mensematkan gelar profesor kepada A, B, C karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori ide yang diajarkan Plato dan dapat menyampaikan dengan jelas kepada orang lain. Tiba-tiba terdapat tukang bakso bernama Aristoteles di usia sekolah SMA menulis buku yang membantah teori ide Plato. Dunia akademik geger dan A, B, dan C terkesima dengan Aristoteles yang padahal tidak memiliki karir akademik. Atas dasar hal tersebut Aristoteles mendapat gelar profesor karena karyanya yang monumental yang menyebabkan A, B, dan C meneliti 16 karya dari Aristoteles yang membantah Plato. Andaikan Aristoteles hanya membuat karya yang menjelaskan teori ide selayaknya A, B, dan C, maka Aristoteles untuk mendapatkan gelar profesor perlu mengikuti jenjang karir akademik secara normal seperti A, B, dan C. A, B, dan C akan sangat sakit hati jika Aristoteles diberikan gelar profesor padahal karyanya biasa-biasa saja. Jika terjadi kondisi tersebut, maka gelar profesor sesungguhnya hanya untuk “gagah-gagahan” saja bukan untuk kepentingan akademik; 3.18. Bahwa argumentasi dan logika ini sangat sederhana sekali dan sangat mungkin diterapkan karena contoh di berbagai negara sudah banyak dan dari zaman dahulu juga sudah dilaksanakan. Bahkan universitas ternama tidak segan-segan mengundang anak kecil yang memiliki talenta akademik luar biasa untuk berkuliah di kampusnya sepanjang memang ada bukti karya nyata. Argumentasi ini menjadi ruwet ketika harus mengakomodir pihak- pihak yang “gila hormat” menginginkan gelar profesor, namun tidak memiliki karya monumental yang bersifat Istimewa dan juga belum memenuhi persyaratan mendapatkan jabatan profesor sesuai jenjang akademik yang normal. Kita ketahui dan yakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sarat dengan penghormatan nilai akademik. Tidak mungkin membiarkan dunia akademik dinodai dengan profesor “abal-abal” yang hanya mengejar kehormatan. Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes dan akan selalu menjadi catatan sejarah. Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi lindungilah hak konstitusional dosen dengan menjaga martabat dan kehormatannya yang saat ini sedang berjuang meniti karir akademiknya. Bagi pejabat publik jalankanlah amanat untuk mensejahterakan guru dan dosen sebagai garda terdepan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika benar ingin menjadi profesor, nikmatilah perjuangan menjadi dosen. Jika pejabat publik merasa punya talenta luar biasa silahkan berkontemplasi dan membuat karya monumental yang membuat geger dunia akademik. Para profesor pasti bahagia jika terdapat stimulus baru bagi otaknya untuk menguji karya tersebut. Para profesor akan sakit hati jika gelar profesor diberikan atas dasar karya miskin ide dan arogansi jabatan. UU tidak pernah melarang siapapun untuk berkontemplasi dan berkarya. Namun, kita harus tegas melarang orang yang tidak memiliki karya, tetapi ingin mendapatkan gelar 17 profesor demi kehormatan. Kita harus memiliki rasa malu karena jika kita tidak memiliki rasa malu akan mempermalukan bangsa kita; 3.19. Bahwa akhir kata, persoalan obral gelar profesor ini adalah permasalahan konstitusional dan bangsa yang teramat sangat serius. Akademisi adalah benteng terakhir rakyat yang memberikan secercah harapan bagi rakyat. Ia adalah pelita dalam kegelapan, ia yang menyelamatkan manusia dan menjaga peradaban manusia. Dalam sejarah Indonesia telah terbukti bahwa bangsa kita diselamatkan oleh akademisi. Kita tidak mungkin menyangkal hal tersebut, bahkan agama menegaskan tidurnya orang berilmu lebih berharga. Jangan sampai gelar akademik menjadi “bancakan” para politisi hingga masyarakat menjadi terkecoh dan tidak percaya lagi. Jika masyarakat sudah tidak percaya akademisi tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa sudah gugur. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon teramat sangat berharap Mahkamah Konstitusi melanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan untuk memeriksa dan mengadili dengan saksama dan khidmat permasalahan konstitusional ini secara terbuka. Vivat Academia Vivant Professores!; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 18 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Permohonan Pemohon bertanggal 9 September 2024 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 19 Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi. terhadap UUD 1945: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; 20 d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen non PNS dengan NIDN : 0416059010 (Bukti P-4). Sebelum resmi menjadi dosen, Pemohon juga telah melakukan kegiatan penelitian yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi dan tulisan Pemohon telah disitasi oleh peneliti lainnya yang termasuk terindeks scopus (Bukti P-8). Lumayan, meskipun masih sedikit, tapi setidaknya ada dan bukan “ghost”. Di sisi lain, karena Pemohon baru saja menerima NIDN, sehingga kemudian Pemohon baru dapat kembali melakukan submission di jurnal akademik bereputasi (Bukti P-7). Karena Pemohon melakukan submission bukan di jurnal predator, maka sampai dengan saat ini belum 21 terdapat informasi mengenai status tulisan Pemohon, hal ini menunjukan menerbitkan tulisan di jurnal bereputasi tidak mudah karena dikurasi secara serius. Selain melakukan penelitian, Pemohon juga melakukan pendidikan / pengajaran dengan mengajar mata kuliah metode penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat di pangkalan data Dikti yang dikelola oleh Kemendikbud (Bukti P-9). Sehingga, mata kuliah yang diajarkan nyambung sedikit dengan logika sebagaimana yang hendak Pemohon tulis dalam permohonan ini; 2.5. Bahwa karena tridharma pendidikan tinggi adalah penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, dan karena Pemohon telah disumpah sebagai advokat (Bukti P-5). Maka, setiap apa yang Pemohon teliti harus diamalkan dalam kenyataan untuk kepentingan masyarakat. Kita ketahui sendiri ilmu harus diamalkan bukan dipendam, dan karena sebelumnya Pemohon meneliti tentang ekonomi syariah, maka Pemohon mengamalkan ilmunya dengan mengadvokasi pengujian kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi. Meskipun perjuangan Pemohon ditolak mentah – mentah, namun gagasan yang Pemohon ajukan telah diadopsi di dalam UU P2SK, sehingga salah satu problema dalam ekonomi syariah yang selama ini menjadi perdebatan panjang telah terselesaikan. Pemohon bersyukur karena wujud pengabdian Pemohon kepada masyarakat dapat terwujud; 2.6. Bahwa Pemohon sebelumnya juga memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Tata Kelola TI di Pemerintahan, sehingga tulisan terbaru Pemohon yang berkaitan dengan artificial intelligence dan ekonomi syariah memiliki relevansi yang erat dengan pengalaman dan keilmuan Pemohon meskipun belum tentu benar juga, namanya juga dosen pemula, minimal sudah mau menulis lumayan-lah. Selain itu, Pemohon mau mengabdikan diri dengan mengamalkan ilmu secara sungguh-sungguh, namun dugaan Pemohon, sepertinya penguasa tidak menyukai orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya secara jujur karena dapat mengganggu kekuasaan. Terlebih tulisan Pemohon akan mempengaruhi cara pandang terhadap kedudukan ormas keagamaan yang berbeda dengan pandangan penguasa. Lalu, Pemohon diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sehingga kehilangan nafkah hidup. Ketika Pemohon mencoba mencari pekerjaan lainnya ternyata dihalangi dengan alasan yang tidak masuk akal seperti gendut dan penyakit yang tidak diderita Pemohon. Sedih sekali, ternyata masih ada lembaga 22 negara yang melakukan diskriminasi berdasarkan fisik yang padahal pekerjaannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan fisik. Sungguh sangat tega perlakuan penguasa dan hal ini sungguh sangat aneh, karena sudah satu tahun lebih Pemohon belum mendapatkan keadilan. Pemohon bingung sekali apakah memang Pemohon tidak boleh bekerja karena alasan fisik atau karena terlalu sering menguji UU ke MK? Oleh karena Pemohon terhalangi terus oleh negara, akhirnya Pemohon menjadi dosen, berharap negara perhatian terhadap nasib dosen, eh tetiba berita skandal profesor muncul, dalam bahasa awam Pemohon, ini yang dinamakan amsyong; 2.7. Bahwa sudah diketahui umum bahwa profesi tenaga pendidik seperti guru atau dosen di Indonesia adalah profesi yang sangat tidak ramah terhadap manusia (Bukti P-10). Bahkan dapat dikatakan cenderung sebagai profesi yang “horor”. Beban kerja yang luar biasa, namun honor yang diberikan tidak setimpal dengan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dosen di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang digaji hanya sebesar Rp300.000/bulan (Bukti P-11). Kita tidak dapat menyalahkan juga yayasan penyelenggara pendidikan karena prodi yang baru dibuka mungkin belum memiliki banyak mahasiswa dan demi memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, SPP yang diberikan juga terjangkau. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan yayasan yang sulit untuk menggaji dosen, sedangkan Pemerintah tidak jelas tanggung jawabnya. Sehingga, kita harus memaklumkan jika gaji dosen sama dengan guru honorer karena Pemerintah yang selama ini abai terhadap dunia pendidikan. Kondisi yang sama terjadi di PTN karena banyak dosen tidak kunjung diangkat menjadi PNS, sehingga “waiting list” untuk menjadi dosen menjadi panjang. Hal yang sama terjadi pada guru honorer yang terpaksa harus dilakukan cleansing; 2.8. Bahwa di sisi lain, tridharma yang Pemohon lakukan memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan honor yang diterima sebagai dosen (Bukti P-12). Namun, kita juga tidak dapat menyalahkan pihak yayasan yang menyelenggarakan pendidikan karena niatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dilemma yang dirasakan Pemohon ternyata dirasakan oleh mayoritas dosen sebagaimana beredar dalam media (Vide Bukti P-10, Bukti P-13, Bukti P-14). Ternyata 76% dosen harus bekerja sampingan untuk bertahan hidup. Sama seperti Pemohon yang harus serabutan kesana 23 kemari demi bisa bertahan hidup agar bisa melaksanakan tridharma. Hal ini menunjukan dosen bukan merupakan profesi yang berdiri sendiri. Dosen sama seperti guru ditempatkan sebagai kelas precariat yang tidak jelas masa depannya padahal mereka yang merangkai masa depan bangsa. Permasalahan ini bersifat sistemik dan sangat parah yang kemudian memiliki efek domino melahirkan profesor yang ditengarai oleh media sebagai “abal-abal” (Bukti P-6). Penambahan gelar “profesor” di depan nama seseorang ternyata menciptakan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Politisi/pejabat publik yang memerlukan elektabilitas pada akhirnya turut masuk ke dalam jenjang jabatan akademik tersebut yang padahal bukan dari kalangan non-akademik. Lengkap sudah penderitaan tenaga pendidik dari tingkat paling bawah sampai paling atas, di mana sistem pendidikan sudah dihancurkan seperti ini. Realitas dunia pendidikan saat ini harus diterangkan seterang-terangnya bagaimana mungkin profesi guru sebanyak 42% sampai terlilit pinjol, bagaimana mungkin ada guru bunuh diri, bagaimana mungkin guru untuk bertahan hidup harus memulung, bagaimana mungkin dosen dibayar ratusan ribu bahkan di bawah gaji asisten rumah tangga (ART). Lalu, ternyata jabatan profesor yang merupakan guru besar dijadikan “mainan” oleh penguasa. Di sisi lain, di tengah penderitaan tenaga pendidik, terjadi disparitas andaikan di tengah itu semua terdapat keluarga penguasa menaiki private jet untuk melakukan studi mengenai keadilan sosial, andaikan terdapat penguasa yang memakan roti seharga lebih tinggi dari gaji dosen 1 bulan, andaikan terdapat pejabat minum minuman keras dengan harga yang tidak masuk di akal para pendidik. Ini merupakan bentuk olok-olok yang keji yang menyakiti hati nurani; 2.9. Bahwa skandal “profesor abal-abal” dari kalangan non-akademik merupakan permasalahan konstitusional yang sangat serius. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang menjadi jenjang karir Pemohon beserta dosen lainnya yang berjuang secara akademik. Kita pakai logika sederhana saja: andaikan tiba-tiba presiden mengangkat anak presiden yang tidak memiliki latar belakang militer menjadi jenderal tentara dengan alasan memiliki tacit knowledge karena selalu menang mengikuti kompetisi game online tembak-tembakan, pastinya prajurit lainnya akan mengamuk. Untuk 24 apa mereka capek-capek ikut akademi militer jika ternyata untuk menjadi jenderal cukup bermain di warnet. Ini sama persis dengan persoalan profesor dari kalangan non-akademik. Jika dosennya diam saja berarti sistem pendidikan kita sudah sangat rusak karena bagaimana mungkin dosen begitu bodohnya karir mereka dihancurkan seperti itu diam saja atau bisa saja tidak memiliki kepedulian karena merupakan bagian dari yang menikmati kekuasaan. Sudah jelas sekali hak konstitusional para dosen untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas karir akademiknya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai dosen telah dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Terang benderang hak para dosen terdapat dalam pasal tersebut. Jika kita diamkan dan benarkan hal ini bukan sebagai permasalahan konstitusional efeknya akan sangat menghancurkan; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.10. Bahwa jabatan profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang diraih melalui kerja keras seorang dosen dengan bukti-bukti nyata berupa karya akademik yang diuji oleh komunitas akademik/ilmuwan. Skandal guru besar yang diduga “abal-abal” sungguh merendahkan martabat dan kehormatan dosen yang selama ini berjuang untuk meraih pencapaian akademik melalui pembelajaran terus-menerus. Setelah Pemohon teliti ternyata pemberian jabatan profesor dapat diberikan berdasarkan “kompetensi luar biasa” yang tidak jelas tolak ukurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang sering disebut dengan profesor kehormatan (vide Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021). Akibat dari norma pasal tersebut, kemudian membuka pintu bagi kalangan non-akademik untuk menjadi profesor tanpa perlu mengikuti jenjang karir akademik, sedangkan para dosen yang tertatih-tatih berjuang melaksanakan tridharma pendidikan tinggi dengan honor kecil hanya dapat “gigit jari”. Akibat dari norma pasal a quo, pada akhirnya dosen tidak memiliki kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atas jenjang karirnya. Jabatan tertingginya dapat dengan mudah “direbut” oleh kalangan non-akademik. Hal ini dapat menyebabkan dosen semakin “malas” menjadi dosen karena 25 jabatannya sudah diambil alih oleh kalangan non-akademik. Ibaratnya sudah diberikan honor kecil, masih saja jabatannya diambil. Tega sungguh tega, ibarat kata pujangga terdahulu : “sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam”. Maka dari itu, wajar saja muncul tagar #janganjadidosen di media sosial. Di sisi lain, karena profesor dari kalangan non-akademik tidak memiliki jaminan kualitas akademik, maka mungkin saja terjadi pelanggaran etika yang sangat serius atau bahkan pelanggaran hukum misalkan profesor kehormatan bidang hukum tetapi tersangkut perkara hukum korupsi (Bukti P-15 dan Bukti P-16). Jika kondisi tersebut terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dosen secara keseluruhan. Hal ini dapat berimbas kepada masyarakat dapat memandang seluruh dosen “abal-abal”, yang pada akhirnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang mulia yang seharusnya dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang sangat menyakitkan dan berbahaya bagi bangsa ini; Sifat Kerugian Konstitusional 2.11. Bahwa meskipun Pemohon serabutan kesana kemari untuk bertahan hidup, namun sesungguhnya hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Pemohon melaksanakan tridharma. Meskipun belum berstatus resmi sebagai dosen, Pemohon sudah menjalankan tradisi sebagai “insan akademis”. Pemohon sadar “waiting list” untuk menjadi dosen PTN sangat panjang dan untuk menjadi dosen PTS tidak dapat berekspektasi tinggi terhadap kesejahteraan. Melaksanakan tridharma pendidikan tinggi merupakan pekerjaan yang sangat berat. Kita ambil contoh satu tugasnya saja, yaitu meneliti. Untuk meneliti saja membutuhkan waktu kerja 175 jam dalam seminggu karena dosen harus mencari yang belum diketahui untuk diketahui. Jika dibandingkan dengan profesi advokat sesungguhnya pekerjaan advokat jauh lebih mudah karena dapat diibaratkan seperti hanya mencocokan kabel dengan lobang steker listrik yang pas. Sedangkan, peneliti yang melakukan penelitian ketika listrik tidak diketahui kemudian dapat diketahui oleh manusia. Apakah kita tidak sadar bahwa kita bisa menggunakan listrik, internet, artificial intelligence, handphone itu karena kerja keras dosen. Jangan kita bodoh seolah-olah teknologi yang ada turun dari langit atau 26 diciptakan oleh logo perusahaan atau oleh satu orang. Itu hanya bentuk kapitalisme saja. Di balik itu semua ada dosen yang secara berkesinambungan meneliti dari zaman kuno. Andaikan saja rantai pengetahuan itu terputus tidak akan ada progress ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Jika kita belum sadar terkait itu jangan dulu bermimpi soal transformasi digital. Sejahterakan saja dulu guru/dosen, khawatir otak kita belum sampai untuk memahami karena transformasi digital kuncinya di SDM. Bahkan, kita dapat ketenangan hati dan titik terang soal agama juga karena dosen yang tidak letih-letihnya melakukan penelitian sehingga seluruhnya terdokumentasi dengan baik. Kalau kita renungkan lebih lanjut, adanya Mahkamah Konstitusi juga hasil jerih payah dosen bukan jerih payah hakim konstitusi karena hakim konstitusi tidak melahirkan Mahkamah Konstitusi, dosen-lah yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi yang tidak menghargai dosen dapat diibaratkan seperti anak yang tidak menghargai ibunya. Oleh karena itu, hal yang kita nikmati selama ini tidak datang begitu saja melainkan melalui jerih payah peneliti yang notabene-nya adalah dosen. Namun, aneh bin ajaib, gaji dosen di Indonesia ternyata di bawah UMR dan bahkan di bawah ART. Coba bandingkan dengan Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain sebagainya, aduh sedih; 2.12. Bahwa permasalahan kesejahteraan dosen memiliki dampak sistemik yang sangat parah termasuk melahirkan profesor yang diduga “abal-abal”. Perlu diketahui terminologi “profesor abal-abal” bukan terminologi yang Pemohon ciptakan. Sudah banyak terdapat di media penggunaan istilah tersebut termasuk oleh akademisi (Bukti P-17). Fenomena ini sudah jamak diketahui umum. Permasalahan kesejahteraan dosen juga jamak diketahui umum. Berdasarkan survey 76% dosen memiliki pekerjaan sampingan karena gajinya sebagai dosen tidak mencukupi (Bukti P-13). Terdapat juga yang menyatakan: “berkaitan dengan kenyataan bahwa dosen baru bisa bertahan dengan gaji di bawah rata-rata pada tahun ketiga. Tentu banyak yang gugur jika tidak ada privilese seperti dibantu keuangan orangtua atau suami.” (Bukti P-10). Dan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka mencari proyek- proyek (Bukti P-14) seperti dikatakan: “banyak dosen di fakultas hukum harus menjadi saksi ahli, konsultan hukum, atau peneliti di proyek kementerian – bahkan di tengah beban kerja yang menumpuk akibat tuntutan 27 Tri Dharma dan tuntutan administratif lainnya. Tak semua dosen pun punya kesempatan atau waktu luang yang sama untuk mencari pekerjaan sampingan,” (Bukti P-10). Kesaksian dosen di persidangan Mahkamah Konstitusi yang digaji Rp300.000/bulan merupakan bukti yang kuat. Honor Pemohon dari mengajar juga merupakan bukti bahwa memang pandangan umum mengenai kesejahteraan dosen yang sangat miris sudah menjadi rahasia umum; 2.13. Bahwa akibat ketidakmasukakalan kesejahteraan dosen, maka mereka harus memutar otak untuk bertahan hidup. Ternyata, dengan meraih jabatan profesor dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena dapat dipanggil menjadi saksi ahli, atau menduduki jabatan tertentu. Ternyata fenomenanya dosen bukan merupakan tujuan, melainkan untuk menduduki jabatan tertentu dalam kekuasaan. Akibatnya dosen yang tadinya benar-benar dosen terpaksa ikut gerbong jurnal predator. Seorang dosen jika harus meneliti sungguh-sungguh akan menghadapi ketidakmasukakalan antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan benefit yang diterima, maka bisnis jurnal predator menjamur. Bisnis jurnal predator menjembatani kebutuhan syarat formal untuk naik jenjang jabatan tanpa perlu memikirkan ilmu pengetahuan. “Ghost writer”-pun menjamur untuk memenuhi demand dari kalangan akademisi. Di sisi lain, pejabat memiliki kekuasaan untuk menentukan jabatan. Bayangkan dosen yang kesejahteraannya sangat minim pada akhirnya terpaksa “demi bisa makan” rela “dipelihara” oleh pejabat. Ternyata “embel-embel” profesor di depan nama dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat. Dengan kekuasaan yang dimiliki pejabat, maka dapat saja terjadi relasi simbiotik antara penguasa dengan akademisi agar pejabat yang merupakan kalangan non-akademik dapat diangkat sebagai profesor dengan imbal balik dosen ditempatkan dalam jabatan tertentu atau dihadiahi proyek. Profesor diangkat menjadi pejabat sebaliknya profesor tersebut mengakui pejabat memiliki tacit knowledge sehingga dapat diusulkan dan diangkat menjadi profesor. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadi dasar hukum yang sempurna untuk memuluskan relasi tersebut dengan konsep “kompetensi luar biasa”; 2.14. Bahwa fenomena yang mirip seperti ini juga dibenarkan oleh pakar yang menggunakan istilah “intelektual kelas kambing” yang disebutkan sebagai 28 intelektual yang melacurkan ilmunya untuk berpihak kepada penguasa (Bukti P-18). Guru besar ternama juga membuat video dalam channel youtube yang berjudul: “Professor Giveaway adalah maut!” yang dalam caption-nya disebutkan: “Inilah sensasi Kehormatan yang kini digilai banyak politisi. Padahal Profesor bukanlah gelar kehormatan. Ia hanyalah jabatan fungsional dosen.” Sebagaimana dalam link: (https://www.youtube.com/watch?v=VvgQ7MHNihQ&t=415s) Penggunaan istilah yang “vulgar” oleh akademisi secara sosiologis wajar saja karena mendenotasikan kondisi ad nauseam terhadap kondisi yang ada. Para guru besar juga sudah menyuarakan permasalahan ini secara tegas. Sebagaimana dalam berita yang berjudul : “UI dan UII Kecam Pelanggaran Etika Akademik dan Penyalahgunaan Cara Meraih Jabatan Akademik Profesor Perguruan Tinggi”. Sebagaimana dalam link berita : (sumber : https://mediaindonesia.com/humaniora/693536/ui-dan-uii-kecam- pelanggaran--etika-akademik-dan-penyalahgunaan-cara-meraih-jabatan- akademik-profesor--perguruan-tinggi) Kevulgaran bahasa akademisi dan kecaman dari para guru besar menunjukan rasa muak yang mendalam terhadap kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan fakta kesejahteraan dosen yang masih belum jelas, Pemohon mencoba memberikan ilustrasi keadaan saat ini sebagai berikut: 29 2.15. Bahwa setelah Pemohon telusuri di internet, ternyata persoalan profesor kehormatan ini pernah dipermasalahkan sebelumnya oleh para guru besar sebagaimana dalam kutipan berita berikut: “Usulan pemberian gelar yang kala itu dinamai profesor tidak tetap mendapat sorotan dari sejumlah guru besar di Unhas. Pemberian gelar itu dinilai melukai hati para guru besar karena gelar tertinggi itu dengan mudah diberikan kepada seseorang. Guru besar Unhas menilai gelar profesor merupakan hal yang sakral. Sebab gelar ini memiliki beban kerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Gelar profesor juga dituntut harus memberi solusi kepada masyrakat sesuai bidang kepakarannya. Sementara, para guru besar lain harus bersusah payah agar bisa mendapatkan gelar profesor. Proses penyiapan dokumen, validasi mulai dari prodi hingga universitas dinilai membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Pemberian gelar profesor kepada SYL pada saat itu juga dinilai bisa menjadi sejarah kelam bagi Unhas. Apalagi landasan hukum yang mendasari pemberian gelar itu dipertanyakan sejumlah guru besar.” (sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5988856/perjalanan- syahrul-yasin-limpo-akhirnya-dapat-profesor-kehormatan-unhas) (Bukti P- 15). Ternyata ketika profesor tersebut menjabat sebagai pejabat publik tersandung kasus korupsi. Hal ini sebagaimana dalam berita : (Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-10-tahun- penjara--syahrul-yasin-limpo--risiko-jabatan-bagi-saya- lt668fe3c99eef8/?page=1#! (Bukti P-16) Berkaca dari kasus tersebut, ternyata sakit hati para guru besar telah lama terjadi. Dan, ternyata terjadi kasus nyata profesor kehormatan bidang hukum tersangkut kasus hukum korupsi. Perlu diketahui, yang bersuara adalah hati nurani guru besar sehingga ada persoalan epistemologis yang serius. Guru besar bukan teknisi, jika guru besar mempertanyakan landasan hukum yang mendasari berarti ada permasalahan konstitusional. 30 Jika advokat yang mempertanyakan mungkin saja masih sebatas persoalan implementasi norma seperti salah mencolokan kabel ke steker yang tepat. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi benar-benar menghancurkan martabat dan kehormatan dosen sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena implikasinya masyarakat dapat menggeneralisir profesi dosen sebagai profesi yang buruk. Adanya kasus ini menjadikan pertanyaan, jangan-jangan akan ada kejadian serupa ke depannya atau bahkan lebih parah. Sebaiknya hati yang terluka para guru besar perlu kita refleksikan secara mendalam agar pemberian jabatan profesor kehormatan benar-benar dibatasi dalam UU. Jika tidak dibatasi, menteri dapat bermanuver sesukanya dengan merubah peraturan menteri sesukanya. Ibarat steker listrik dibuat saja lobang yang pas sesuai selera, seperti pengusaha start-up yang penting agility untuk cocok-cocokan dengan market fit. Kemudian, perguruan tinggi utak-atik cara agar dapat mengusulkan seseorang menjadi profesor; 2.16. Bahwa pantas saja ketika Pemohon mengajukan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi dalam percakapan sehari-hari yang muncul dalam benak orang adalah “perbuatan keji”, “titipan elit” atau apalah-apalah. Aneh sekali kita ingin memperjuangkan secara akademis justru kita a priori terhadap niat seseorang. Hal ini menunjukan fenomena akademisi yang ingin meraih kekuasaan sudah berada dalam alam bawah sadar masyarakat. Bahkan, dalam alam bawah sadar masyarakat seolah membenarkan proposisi “orang pintar justru menipu rakyat”. Tentu konotasi “orang pintar” yang dimaksud adalah orang terdidik seperti dosen, sehingga saat ini kehormatan dan martabat dosen sesungguhnya sudah hancur. Sekarang Pemohon telah menjadi dosen, maka sakit hati guru besar yang terluka akibat permasalahan profesor tersebut juga adalah sakit hati Pemohon karena bagaimanapun jabatan profesor adalah jalan karir seorang dosen. Andaikan sakit hati merupakan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, maka kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual. Andaikan sakit hati tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional, maka dengan posisi Pemohon sebagai dosen, berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial karena adanya ketidakpastian hukum atas karir Pemohon; 31 Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.17. Bahwa sesungguhnya dari penjelasan di atas jika dicermati telah terlihat jelas causa verband antara norma pasal a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon. Namun, Pemohon akan buktikan secara logika dengan memulai dari proposisi berikut: “karena Pemohon secara legal formal adalah dosen, maka mau tidak mau menjadi profesor. Andaikan Pemohon tidak mau, maka pemohon harus menjadi profesor.” Dalam konteks imperatif, dapat disimpulkan bagi dosen, meskipun masih pemula, “it is necessarily to be professor”. Oleh karena itu, dosen terikat pada syarat sebagai profesor; 2.18. Bahwa adanya Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadikan adanya syarat untuk menjadi profesor. Hal mana yang bisa dilakukan juga oleh selain dosen. Jika kita telusur lebih lanjut sesungguhnya syarat “kompetensi luar biasa” tautologis dengan syarat doktor kehormatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yaitu “jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Bahkan, dapat dikatakan juga bersifat tautologis dengan syarat “prestasi luar biasa” dalam Pasal 69 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi. Jika esensalianya adalah norma dalam UU, maka syarat lain dan selebihnya adalah aksidensalia. Pemaknaan “kompetensi luar biasa” ternyata dapat lebih ekstensif dari “jasa luar biasa” karena mencakup potensia yang belum menjadi aktus. Hal inilah yang kemudian menjadikan mungkin saja seseorang dengan karya yang luar biasa mendapatkan doktor kehormatan, tetapi justru orang yang tidak dengan karya yang luar biasa menjadi profesor kehormatan. Akhirnya masyarakat termasuk dosen bingung sebenarnya maksud profesor kehormatan dengan doktor kehormatan itu apa? Apa bedanya secara esensial? Apakah hanya untuk “pamer” gelar saja?; 2.19. Bahwa selain itu, karena makna kompetensi luar biasa dapat dimaknai dalam bentuk potensia yang belum menjadi aktus, maka menjadikan pertanyaan apakah kompetensi luar biasa berbentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki profesor kehormatan sesungguhnya ada atau tidak ada. Akibatnya wajar saja ternyata terdapat seseorang dengan karya luar biasa hanya mendapatkan doktor kehormatan, sedangkan seseorang tanpa karya luar biasa mendapatkan profesor kehormatan lalu tiba-tiba tersandung kasus hukum 32 korupsi. Akibatnya adalah dalam benak dosen untuk apa menjadi dosen jika karirnya diperlakukan tidak pasti seperti itu hingga akhirnya martabat dan kehormatan profesi dosen hancur sehancur-hancurnya. Berdasarkan hal tersebut telah terang-benderang hubungan causa verband antara norma pasal a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon. Untuk memudahkan Pemohon mencoba untuk membuat dalam bentuk ilustrasi: 33 Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.20. Bahwa pertama Pemohon berharap Pembentuk UU jika membentuk UU benar-benar serius meneliti setiap terminologi yang digunakan bertautan kepada norma yang mana saja. Norma dalam UU harus mampu menciptakan distingsi antara satu konsep yang berbeda dengan konsep yang berbeda dalam UU secara tegas. Jika sesuatu secara esensial memang berbeda, maka esensi pembeda tersebut harus terdapat di dalam UU. Sebaiknya Pembentuk UU tidak melulu menganggap segala sesuatunya urusan teknis sehingga melulu setiap urusan didelegasikan dengan konsep “deferral clause”. Pembentuk UU harus berpandangan luas memperkirakan berbagai dunia kemungkinan dengan cermat. Jika Pembentuk UU cermat, maka tidak ada yang menguji ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap permohonan ini, harapan utama Pemohon adalah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap frasa “kompetensi luar biasa” dengan mentautologiskan kepada syarat profesor paripurna dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”) yaitu dengan menambahkan bukti kompetensi luar biasa berupa “karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional”. Hal ini penting agar ekstensi kompetensi luar biasa tidak justru menjadi di bawah dari standar doktor kehormatan karena bagaimanapun juga pengertian profesor adalah jabatan akademik tertinggi. Jika ditempatkan tertinggi, maka tidak dapat memiliki syarat esensial di bawah syarat di bawahnya. Mahkamah Konstitusi harus membedakan syarat esensial dan syarat pelengkap (aksidensial). Apa yang tertuang dalam norma UU adalah syarat esensial, sedangkan aturan teknis adalah syarat aksidensial. Suatu syarat esensial membedakan diri dari konsep serupa dalam norma yang sama (UU). Konsekuensinya adalah kompetensi luar biasa tidak termasuk di dalamnya bentuk tacit knowledge. Kompetensi luar biasa harus dibuktikan dalam bentuk explicit knowledge. Ini merupakan perubahan paradigma epistemik yang memerlukan putusan Mahkamah Konstitusi karena akan mempengaruhi tafsir konstitusional terhadap Putusan MK No.20/PUU- XIX/2021; 34 2.21. Bahwa perubahan paradigma tersebut akan membatasi jumlah profesor kehormatan yang akan muncul. Seseorang yang hendak menjadi profesor kehormatan memerlukan syarat yang sama dengan profesor paripurna sehingga konsekuensi logisnya akan sangat jarang. Namun, hal ini bukan berarti menjadikan profesor paripurna menjadi identik sama dengan profesor kehormatan karena proses pengangkatannya tetap berbeda. Hal yang sama hanya terbatas persyaratannya. Hal ini menjadikan dosen yang berkarir secara normal tidak sakit hati dengan adanya profesor kehormatan. Selain itu, putusan MK dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap martabat dan kehormatan profesi dosen karena jenjang karirnya harus ditempuh secara sulit. Profesor kehormatan tidak dapat lagi menjadi proses “transaksional” antara politisi dengan akademisi yang dijembatani menteri. Menteri dapat melakukan fokus pengawasan terhadap kualitas profesor yang ditempuh melalui jalur normal, sehingga tidak perlu pusing dengan mencari batu uji atau metodologi untuk menguji tacit knowledge yang bersifat “ghaib”. Kita harus benar-benar rubah konsep tacit knowledge ini yang seolah dapat dipertautkan dengan keterhormatan seseorang. Saat ini kita sudah berada di masa di mana metode keilmuan sudah sangat kompleks dengan pengujian yang rigid. Hal ini sejalan asas kebenaran ilmiah dalam Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi dan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika dalam Pasal 6 UU Pendidikan Tinggi. Sehingga, tacit knowledge lebih tepat digunakan dalam lembaga pendidikan informal yang masih menggunakan metodologi kesaktian persona bukan di universitas atau perguruan tinggi modern. Universitas adalah tempatnya ilmu pengetahuan diuji secara eksplisit melalui suatu metodologi yang ketat (vide Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi). Universitas bukan tempatnya orang yang gemar pujian karena kebenaran ilmu pengetahuan pahit bagi penggemar pujian. Bukan berarti tacit knowledge itu tidak ada, hanya saja sangat tidak tepat menempatkan hal tersebut di universitas atau perguruan tinggi yang menuntut pengujian yang ketat. Kita tidak perlu bawa kultus-kultus ke wilayah yang memang tidak menuntut hal tersebut. Tidak perlu ada pemberhalaan puja-puji dalam dunia akademik. Kita harus berparadigma untuk menuntut uji, uji, dan uji bukan puja - puji. Sesuatu bisa diuji kebenarannya jika dan hanya jika pengetahuan tersebut 35 telah secara eksplisit disampaikan bukan dirahasiakan. Jika sesuatu dirahasiakan dan ternyata tidak ada, itu adalah prank. Jika tacit knowledge masih dipertautkan dengan profesor berarti “profesor prank”. Seolah bijak, rakyat percaya, namun ternyata “prank” karena korupsi. Jika terjadi kondisi ini justru mencederai asas utama dalam pendidikan tinggi yaitu asas kejujuran; 2.22. Bahwa di sisi lain, perguruan tinggi masih dapat mengusulkan seseorang menjadi profesor kehormatan misalkan jika orang tersebut setingkat B.J. Habibie yang teorinya diakui secara internasional atau menjadi peraih nobel atau penghargaan sejenis lainnya di bidang ilmu pengetahuan. Itulah yang dimaksud keterhormatan secara akademis bukan seolah bijak ternyata terjerat kasus hukum. Kondisi yang adil seperti ini dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon dapat diilustrasikan secara sederhana seperti berikut : 2.23. Bahwa andaikan Mahkamah Konstitusi tidak merubah paradigma tersebut, maka pada akhirnya dengan berlandaskan kepada Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi juncto Putusan MK No.20/PUU-XIX/2020 halaman 156- 158, permasalahan profesor ini tidak akan pernah tuntas dan akan selalu menjadi bahan “bancakan” para politisi/pejabat. Bagaimanapun juga jabatan profesor tersebut menjadi incaran politisi/pejabat, sedangkan menteri adalah jabatan politik. Jika dikembalikan lagi sebagai urusan politik (open legal policy atau implementasi norma) itu sama saja melempar permasalahan dalam lingkaran setan. Pada akhirnya harapan para guru besar yang benar- benar mengabdi kepada ilmu pengetahuan tidak akan pernah terwujud; 36 3. ALASAN PERMOHONAN Gaudeamus! 3.1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan asas kebenaran ilmiah, penalaran, dan kejujuran sebagaimana dalam Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana Pasal 9 UU Pendidikan Tinggi, maka Pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu teknik penulisan alasan permohonan ini disertai sumber-sumbernya serta interpretasi dan metode yang digunakan untuk mencapai penarikan kesimpulan pada petitum; 3.2. Bahwa teknik penulisan alasan permohonan ini adalah tersusun dari menguraikan fakta-fakta yang didapatkan dari berita di media untuk kemudian diberikan interpretasi agar kita dapat melihat korespondensi antara rangkaian fakta dengan norma yang ada. Kemudian, Pemohon akan menguraikan tentang “pertentangan norma” dengan melampirkan alat bukti buku dari Hans Kelsen yang berjudul pure theory of law sebagai terjemahan dari buku Hans Kelsen yang berjudul reine rechtslehre (Bukti P-19). Kemudian, Pemohon akan menguraikan konsep explicit knowledge dan tacit knowledge dengan mencoba merujuk kepada konsep knowledge by acquintance dan knowledge by description dari Bertrand Russel melalui bukunya “The Problems on Philosophy” dan sebagian melalui essaynya “On Denoting” yang bisa didapatkan dari internet. (sumber: https://scholar.archive.org/work/xkaontdxgbh4nipth64pf43soq/access/wayba ck/http://barrybeck.com/forms/russell.pdf ; Dan : https://www.uvm.edu/~lderosse/courses/lang/Russell(1905).pdf) Karena pengujian norma di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma abstrak, maka teori Hans Kelsen relevan untuk menguji pertentangan norma dan Pemohon juga mengembangkannya dengan kaidah penalaran yang dikembangkan oleh para ahli logika deontik. (sumber awal dapat dilihat: https://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/). Kepatuhan terhadap kaidah penalaran membuat kita dapat memeriksa koherensi secara lebih baik. Untuk analisis khusus mengenai pertentangan norma, Pemohon menggunakan tulisan dari Jorg Hansen yang berjudul: “Conflicting Imperatives and Dyadic 37 Deontic Logic” (Bukti P-20). Sebelum mengurai dalam mengenai deontic logic sebaiknya kita menggunakan buku “Set Theory and Logic” karya Robert R. Stoll secara khusus bab 4 mengenai Logic halaman 160-192 khususnya statement calculus atau sentential connectives atau biasanya juga dikenal dengan propositional logic/calculus (PC). Hal ini dikarenakan deontic logic erat kaitannya dengan propositional logic khususnya sebagai acuan rule of inferences. Namun, karena buku karya Robert R. Stoll telah Pemohon sering jadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tidak jadikan kembali sebagai alat bukti. Pemahaman semantik juga penting khususnya untuk menguji aksioma yang digunakan, namun permohonan ini tidak dalam rangka tersebut sehingga hanya menggunakan teorema yang ada yang telah diuji berdasarkan sistem aksioma tertentu dan rule of inferences yang telah diteliti oleh para ahli. Kita hanya memberikan interpretasi atas penggunaannya dalam permohonan ini. Selain itu, perlu diketahui, permohonan Pemohon sebelumnya sesungguhnya satu rangkaian pemikiran, jadi dapat menjadi cross-reference untuk melakukan analisis terhadap permohonan ini. Pemohon harus akui secara jujur bahasa yang digunakan dalam buku-buku tersebut terkadang sangat sulit dipahami, sehingga sangat besar kemungkinan Pemohon salah menangkap atau memberikan interpretasi berbeda. Terlebih dalam ilmu hukum di perkuliahan jarang menggunakan logika simbolik dalam melakukan analisis hukum yang padahal deontic logic adalah logika simbolik yang sangat berguna dalam melakukan analisis hukum. Pemohon terkadang menggunakan gambar- gambar hanya sekedar untuk memudahkan Pemohon memahami dan mungkin saja akan dibaca juga oleh kalangan mahasiswa, sehingga agar lebih mudah menyampaikan. Namun, alangkah baiknya tetap dilakukan cross-checking untuk sama-sama mencari kebenarannya; 3.3. Bahwa persoalan profesor adalah permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional. Jika kita membaca pandangan ahli dalam Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021 juga terlihat perbandingan di berbagai negara mengenai professorship berbeda-beda. Selain itu, dikatakan juga terminologi profesor itu sendiri adalah slippery terms. Namun, kita tidak dapat menyangkal bahwa persoalan profesor sekarang benar-benar mencuat ke permukaan, bahkan kasus mengenai profesor kehormatan ini nyata terjadi, 38 berbeda dengan pada saat pemeriksaan perkara MK No.20/PUU-XIX/2021, sehingga terdapat alasan konstitusional untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai “professorship” ini. Hal ini termasuk jika diperlukan menafsirkan kembali pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021, karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi juga telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Karena persoalan ini kompleks dan multidimensional, dan pengertian profesor identik dengan guru besar, maka kita perlu membahas sistem pendidikan secara umum terlebih dahulu, karena “professorship” adalah subhimpunan dari pendidikan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, perlu kita ketahui, kesadaran nasional bangsa Indonesia sesungguhnya adalah buah dari kesadaran akademik. Ketika para pendiri bangsa mulai dapat mengeyam pendidikan, maka muncul kesadaran akan dirinya hingga muncul kesadaran akan bangsanya yang pada akhirnya resultan perjuangan berbuah kepada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sejarah itu yang kita sebut dengan revolusi kemerdekaan 1945. Pentingnya kesadaran akademik sangat diutamakan oleh para pendiri bangsa karena itu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 sampai ditegaskan komitmen negara adalah minimal 20% pos APBN dialokasikan untuk pendidikan. Dengan demikian, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang utama; 3.4. Bahwa namun, periode saat ini seolah-olah cita-cita para pendiri bangsa semakin jauh dari kenyataan. Mari kita lihat realitas yang ada di berita. Ternyata profesi guru menjadi profesi terbesar yang terjerat pinjol ilegal, bahkan sampai 42%. (sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20240502/563/1762424/nasib- miris-guru-gaji-kecil-hingga-rentan-terjerat-pinjol-ilegal) Pemohon juga menemukan berita bahwa terdapat guru sekeluarga bunuh diri akibat terlilit pinjol. (sumber : https://www.detik.com/sumut/berita/d-7093462/guru-sd-bunuh- diri-bareng-istri-dan-anak-gegara-terlilit-utang-puluhan-juta) Membaca berita tersebut hati Pemohon menangis. Bayangkan juga bagaimana perasaan murid-muridnya, apa yang dibayangkan dalam benaknya mengetahui nasib gurunya seperti itu? Sungguh miris menyayat 39 hati. Kita harus merenungkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemana menteri pendidikan kita?; 3.5. Bahwa di Indonesia pemandangan berita bahwa demi bertahan hidup guru harus memulung adalah hal yang biasa, sebagaimana dalam berita: (Sumber: https://www.beritasatu.com/nusantara/2803186/demi-bertahan- hidup-guru-honorer-di-sukabumi-nyambi-jadi-pemulung). Dan, guru yang sudah bertahun – tahun mengabdi dan berharap diangkat menjadi PNS ternyata dilakukan “cleansing” juga terjadi, sebagaimana dalam berita: (sumber : https://nasional.tempo.co/read/1895535/cleansing-guru-honorer- siapa-yang-disikat) Profesi guru memiliki kesamaan dengan dosen yaitu sebagai tenaga pendidik. Ternyata terdapat kesaksian bahwa dosen sebuah perguruan tinggi swasta hanya digaji Rp300.000/bulan. Setelah Pemohon jalani, ternyata memang benar honor gaji dosen secara khusus PTS terlebih untuk prodi baru teramat sangat minim. Namun, kita tidak menyalahkan juga karena sesuai Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan kepada asas keterjangkauan dan Pasal 6 huruf i UU Pendidikan Tinggi mewajibkan adanya keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan berdasarkan Pasal 60 juncto Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara nirlaba. Namun, guru/dosen adalah ujung tombak yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mengapa Pemerintah tidak memperhatikan mereka? Pemohon telah memberikan banyak bukti dari media yang menjelaskan mengenai situasi dan kondisi profesi dosen saat ini. Dosen PTN mengantri untuk diangkat, dosen PTS pendapatannya sangat miris. Mereka harus memutar otak untuk dapat bertahan hidup, sama seperti guru, namun sedih sekali guru harus masuk dalam jurang pinjol 42% dengan gap yang sangat jauh dengan kelas masyarakat lainnya hingga harus meregang nyawa; 3.6. Bahwa andaikan Pemohon boleh marah, Pemohon akan gunakan kata-kata kasar untuk mengungkapkan kondisi ad nauseam terhadap sistem pendidikan kita. Wajar saja banyak akademisi yang tidak tahan hingga mengungkapkan dengan kata yang vulgar. Apa lagi yang mau disembunyikan jika fakta eksplisitnya seperti itu selain yang muncul 40 kemarahan kita? Mungkin saja tabel kondisi kelas masyarakat kita saat ini seperti ini: Pejabat BUMN Buruh Guru / Dosen Sangat Sejahtera Sejahtera Miskin Miskin Extreme Prioritas Tambang Di jamin negara UMR Di bawah UMR, terlilit pinjol, terkena cleansing Jika hal tersebut benar, Pemohon tidak ragu untuk menyatakan Pemerintah gagal dalam melaksanakan kewajiban utamanya. Karena sudah memakan korban, maka harus dipertanggungjawabkan secara serius. Dapat dikatakan membiarkan guru kehilangan nyawa karena kebingungan adalah kejahatan konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Nyawa seorang yang tidak berdosa adalah non derogable rights. Pemerintah seharusnya melakukan intervensi bukan justru menggeser terus anggaran untuk proyek mercusuar. Gaji guru / dosen yang kecil merupakan fakta eksplisit yang sudah diketahui. Menempatkan guru dan dosen sebagai kelas precariat dan seperti ojek online yang sampai meregang nyawa saat menjalankan tugasnya akibat kemiskinan struktural di mana menteri pendidikannya pemilik paylater dan aplikasi ojek online sangat membingungkan akal sehat. Tolonglah, seharusnya Pemerintah bisa menyetop ambisi infrastruktur yang tidak produktif karena akan menjadi beban utang yang harus dibayar rakyat. Sedangkan, ada rakyat yang merintih kelaparan penguasa diam saja, bahkan guru sebagai pendidik sampai bingung tentang hidupnya. Para penguasa justru menampilkan gaya hidup mewah. Benar-benar memuakkan, tidak manusiawi, tidak dapat dimaafkan selain hanya harus kita minta pertanggungjawaban hukumnya, apapun resikonya; 3.7. Bahwa di tengah kondisi tersebut, aneh sungguh aneh jika presiden bisa bebas berbuat dan tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Kita hanya didengarkan kalimat kalau tidak suka tidak usah pilih, seolah otak kita hanya hadir 5 tahun sekali, itupun hanya seharga bansos. Di mana hati nurani kita? Jikalau kita biarkan, kita akan diperlakukan seperti itu terus, wong kitanya dianggap senang ditindas, tentu akan dipelihara terus kondisinya. Sadarlah negara tetangga kita dahulu jauh berada di bawah Indonesia, mereka sampai harus impor guru dari Indonesia. Sekarang mereka begitu maju, 41 mereka bisa berpikir kereta cepat dapat membebani keuangan negara sehingga dibatalkan dan diprioritaskan untuk keperluan lain. Akhirnya negara seperti Malaysia dan Singapura dilirik oleh perusahaan high-tech dan diproyeksi jadi pusat teknologi di Asia Tenggara. Kita selalu gaungkan transformasi digital, tetapi SDM sama sekali tidak dibenahi. Lihat fakta apa yang terjadi pada negara tetangga kita: (sumber : https://www.cnbcindonesia.com/research/20240512110545-128- 537365/raksasa-teknologi-dunia-mulai-lirik-asia-tenggara-ri-ikut-kecipratan) (sumber : https://katadata.co.id/digital/teknologi/6672a9b30a451/media- asing-soroti-raksasa-teknologi-investasi-di-malaysia-daripada-ri) Tonton video berjudul: “How Malaysia is Becoming The Next Global Chip Giant” dalam: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zH5WptvpLCY&t=88s Mari kita renungkan hal tersebut, kemudian, mari kita imajinasikan sebuah ilustrasi : Investor high-tech: “kita akan investasi di Asia Tenggara, tolong berikan informasi negara dengan SDM yang dapat diajak kerja sama”; konsultan: “SDM di Indonesia profesor hukumnya ditangkap kasus hukum korupsi, tambang ilegal juga banyak, dan sepertinya BUMN-nya ogah mengelola tambang, selain itu terdapat profesor yang tertipu dukun pengganda uang.”; investor high-tech : “apa yang positif dari Indonesia untuk investasi kita?; konsultan: “pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi, seolah kecanduan, judi online laku, buzzer juga merajalela.”; investor high-tech : “kalau begitu kita akan jualan paket internet di Indonesia, dan kita akan mengembangkan teknologi di Malaysia dengan membangun pabrik high-tech.”; 3.8. Bahwa andaikan imajinasi tersebut benar, aduh, sedih, ampun, tobat. Dahulu Malaysia impor guru dari Indonesia. Mungkin ini yang disebut dengan murid lebih pintar dari gurunya. Di Indonesia sekolah justru menjadi tempat perundungan dan pencabulan, sedih banget. Inilah akibat kesejahteraan guru tidak diprioritaskan akhirnya tidak mampu mencetak murid berkualitas. Jangankan murid berkualitas mungkin saja kualitas dirinya jadi terabaikan. Coba kita search di internet yang terjadi di Indonesia, ternyata kita dapat menemukan berita profesor tertipu dukun pengganda uang, sebagaimana dalam berita: 42 (sumber: https://www.jpnn.com/news/cerita-2-profesor-yang-tertipu-dimas- kanjeng) (sumber: https://bangka.tribunnews.com/2016/09/27/profesor-pun-jadi- korban-penipuan-penggandaan-uang-kanjeng-dimas) Pemohon bingung harus berbicara apa. Hanya saja terpaksa berimajinasi andaikan di masa yang akan datang terdapat dukun pengganda uang yang tidak tersangkut pidana, mau mengambil S3, memiliki tacit knowledge berupa tenung, dan dekat dengan pesohor, jangan-jangan bisa mendapatkan jabatan profesor kehormatan berdasarkan Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi; 3.9. Bahwa kondisi miris ini memiliki konsekuensi yang sangat serius. Kita dapat melihat berita bahwa banyak kaum intelektual yang memilih pindah kewarganegaraan dari Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan berita ternyata setiap tahunnya terdapat ribuan WNI yang memilih berpindah kewarganegaraan dan umumnya adalah golongan terdidik. (Sumber: : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20Generasi%20Muda %20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20Dorong%20RI%20Perbaik i%20Sistem%20Ketenagakerjaan) Ternyata banyak WNI yang pindah ke negara tetangga yang memiliki keahlian khusus atau talenta baik. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam berita : (sumber : https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz7j30n893ro) Aduh sedih sekali membacanya, jangan – jangan terdapat WNI sekaliber B.J. Habibie atau Albert Einstein dalam eksodus WNI tersebut. Ini berbahaya sekali. Bayangkan jika terdapat talenta ahli AI yang luar biasa dan ternyata disana menjadi pusat AI. Ibarat seperti eksodus ilmuan dari Jerman ke Amerika pada saat rezim Hitler berkuasa. Andaikan di masa yang akan datang terdapat pejabat yang justru mempertanyakan nasionalisme-nya, itu ibarat pemabuk yang telah kehilangan akal sehat, namun tetap ingin berbicara dan seolah berjasa. Sebaiknya jangan kita dengarkan orang seperti itu; 3.10. Bahwa hal ini menunjukan bahwa terdapat keadaan yang tidak “beres” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika kaum intelektual sudah melakukan 43 eksodus, maka wajar saja jika terdapat penelitian yang menyatakan bahwa rata – rata IQ masyarakat Indonesia adalah sekitar 78 dan termasuk yang terendah di antara negara lainnya. Sungguh menyedihkan dan membahayakan bagi kelangsungan bangsa. (Sumber: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7145800/iq-orang- indonesia-rata-rata-78-49-peringkat-berapa-di-asia); 3.11. Bahwa kondisi tersebut wajar saja menyebabkan perusahaan high-tech kurang berminat pada Indonesia dan lebih memilih Malaysia atau bahkan Vietnam. Indonesia seolah cukup dijadikan market saja untuk mengeruk keuntungan. Di sisi lain, ternyata guru besar yang melakukan kritik / memiliki perbedaan pandangan dengan Pemerintah ternyata harus bersedia dicopot dari jabatannya. Hal ini sebagaimana dalam berita: (sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606222408-20- 304123/diduga-pro-hti-guru-besar-undip-prof-suteki-dinonaktifkan https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/113000565/dekan-fk-unair- dicopot-usai-tolak-dokter-asing-unair-ungkap-alasan?page=all). 3.12. Bahwa di tengah kondisi tersebut ternyata jabatan profesor menjadi “bancakan” para politisi. Bayangkan betapa mengerikannya kondisi Indonesia padahal guru besar adalah orang yang memberikan harapan melalui ilmunya untuk memulihkan keadaan Indonesia, tetapi justru diacak – acak sampai kita tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang benar. Sebaiknya kita renungkan dan kaji kembali asumsi – asumsi makro yang dibuat oleh Pemerintah. Kita harus periksa apakah fundamentalnya benar – benar baik atau hanya olahan untuk pencitraan saja. Sebaiknya pemuda harus sering menonton berita, kita lihat berita ternyata rakyat kita mati kelaparan, guru terlilit pinjol sebanyak 42%. Kok aneh ya? Pemuda jangan hanya menonton joget influencer yang mengagung-agungkan penguasa saja. Kondisi saat ini sudah tidak lucu, kalau memang tidak berfaedah unfollow saja. Ingat nyanyian Bob Marley: “you can fool some people sometimes, but you cant fool all the people all the time”. Permasalahan bangsa ini harus direnungkan benar – benar. Jika tenaga pendidik sudah direndahkan bagaimana kita mau menghasilkan SDM yang baik. Kondisi semakin rumit karena kelas menengah terjatuh, jutaan Gen Z menganggur, KKN membudaya dan terang 44 – terangan, dan kita dipertontonkan pameran kemewahan, dan jangan sampai KPK mandul karena penguasa yang mengorkestrasi. Rakyat seolah diolok – olok tidak berdaya. Sangat masuk akal jika memang ada peringatan darurat karena memang gawat. Sivitas akademika harus terpanggil, bersiap! pereat tristia, pereant osores, pereat diabolus, quivis antiburschius, atque irrisores. Don’t give up the fight!; 3.13. Bahwa persoalan intelektual kelas kambing ini sangat berbahaya, sungguh sangat berbahaya. Kita analogikan pada kisah firaun yang dilindungi oleh tukang sihir, sehebat apapun infrastruktur yang dibangun firaun jika hanya atas dasar nasehat tukang sihir, tulah diturunkan atas kezaliman penguasa zalim. Contoh Mao Zedong yang bodoh memerintahkan untuk membantai burung gereja justru menyebabkan hama belalang merajalela. Kebijakan bodoh tersebut menyebabkan jutaan rakyat China mati kelaparan. Oleh karena itu, profesor memang tidak boleh menjilat penguasa, dia justru menjaga agar tidak terjadi kecerobohan yang bodoh. Oleh karena itu, dalam teks keagamaan, masyarakat yang seperti itu disebut dengan “jahiliyah”. Jika ada kezaliman memang rakyat harus bergerak karena dalam teks keagamaan jika seseorang diam saja ketika dizalimi justru neraka jahanam juga tempat orang yang terzalimi tersebut. Oleh karena itu, memang kita tidak boleh bodoh. Profesor-lah yang menjaga agar kita tidak bodoh. Apalagi alasan bagi kita untuk bodoh? Jikalau penguasa buta hatinya, penting rakyat bergerak agar tulah tidak dijatuhkan. Marilah kawan mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Di tangan kita “everything’s gonna be alright”; 3.14. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tanpa kesejahteraan bagi pendidik, efek dominonya sangat berbahaya. Untuk dosen, pada akhirnya berjuang untuk menghidupi diri sendiri bukan lagi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akhirnya kewajiban meneliti justru menjadikan menjamurnya “ghost writer”, jurnal predator, pelanggaran etika, dan lain sebagainya. Hal ini akan berefek sangat mengerikan karena rakyat menjadi tidak mengetahui sesungguhnya ilmu pengetahuan yang benar seperti apa dan didapatkan dari mana. Otoritas keilmuan menjadi hancur berantakan. Akhirnya tiba-tiba terdapat profesor korupsi, tiba-tiba terdapat profesor tertipu dukun pengganda uang. Jika hal tersebut sudah dianggap lumrah, maka kita benar- 45 benar berada di zaman edan. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh para politisi/pejabat untuk mendapatkan jabatan profesor tanpa harus bersusah payah. Mereka dapat saja menawarkan proyek atau jabatan kepada akademisi yang memerlukan kesejahteraan dengan imbal balik harus memberikan pengakuan terhadap politisi tersebut sehingga politisi tersebut dapat diangkat sebagai profesor kehormatan. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadi legitimasi untuk praktik tersebut. Wajar saja lahir istilah intelektual kelas kambing yang dianggap sebagai pihak yang melacurkan ilmu untuk pihak kekuasaan. Profesor kehormatan ini kemudian membuat bingung rakyat karena tidak ada cara untuk mengukurnya. Ilmunya bersifat tacit, sehingga seperti okultisme. Kita dipaksa untuk membuktikan ilmunya jika tidak terkena kasus hukum, jika terkena kasus hukum, maka rakyat terkena prank. Relasi antara akademisi dan kekuasaan tanpa didasari pada ilmu pengetahuan yang benar dapat saja kita sebut sebagai okultisme simbiotik. Mari kita ilustrasikan: 46 3.15. Bahwa Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi ini sangat problematik dan telah secara nyata terjadi permasalahan di mana profesor kehormatan bidang hukum tersandung kasus hukum. Permasalahan ini bukan sekedar urusan teknis penulisan gelar “profesor” yang harus ditambahkan (H.C.) atau nama universitas semata. Secara sosiologis gelar memiliki dampak besar meskipun ditambahkan embel-embel H.C. atau apalah-apalah. Ketika melekat kata “prof”, dampak sosiologisnya sangat besar. Hal ini dikarenakan tipikal masyarakat kita memang senang dengan gelar seperti gelar “haji” yang sesungguhnya tidak wajib, tetapi karena akan ada keterhormatan di masyarakat, maka digunakan. Permasalahan ini sangat kompleks karena banyak penyebabnya. Memang kita harus batasi kebiasaan penggunaan gelar tersebut, namun kita juga harus batasi niat seseorang untuk meraihnya tanpa jalan yang benar; 3.16. Bahwa peningkatan kesejahteraan dosen adalah salah satu bentuk upaya untuk membatasi niat seseorang menjadi profesor prank. Oleh karena itu, Pemohon juga mengajukan permohonan agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara prioritas kepada BUMN agar negara memiliki kekayaan untuk membenahi sektor pendidikan. Perjuangan tersebut adalah PAKET 47 PERJUANGAN yang tidak dapat dipisahkan. Ketika misalkan pos anggaran 20% APBN dirasakan kurang karena sering di-tekan oleh Pemerintah untuk proyek mercusuar, solusinya adalah membentuk dana abadi pendidikan. Dari hasil pengelolaan BUMN buatkan saja semacam sovereign wealth fund khusus pendidikan yang dikelola lembaga yang bersifat independen. Ormas kemudian bekerja sama dengan pengelola dana abadi pendidikan tersebut, misalkan saja LPDP, rakyat dapat mengawasi secara ketat atas nama keterbukaan informasi publik. LPDP tidak hanya memberikan beasiswa saja, tetapi termasuk menolong keuangan guru/dosen, penelitian dan sebagainya. Kalau perlu sampai buat lembaga yang satu level dengan NASA. Sehingga, ketika seseorang menerima beasiswa, saat menulis harapan 5 tahun ke depan tidak angan-angan atau bualan karena memang sudah ada tempatnya bagi mereka ketika pulang. Tidak seperti sekarang yang tahu- tahu tidak pulang dan kita justru mendapatkan berita ribuan WNI melepaskan WNI-nya setiap tahun. Bagaimana mau pulang jika profesor di Indonesia tertangkap KPK dan ditipu dukun pengganda uang, sedangkan ia telah belajar untuk membuat roket ke Mars. Mereka tentu khawatir ketika ada proyek ambisius terbang ke Mars uangnya justru diputar ke dukun pengganda uang. Pemohon terinspirasi dari perkataan mantan Menkopolhukam yang menyatakan berdasarkan data dari KPK, jika tambang di Indonesia ditutup korupsinya, Indonesia akan makmur dan kaya bahkan setiap orang bisa mendapatkan Rp20juta per bulan tanpa bekerja. Tidak usah muluk-muluk setiap orang tanpa bekerja, andaikan saja gaji guru dan dosen minimal seperti itu dengan ia tetap bekerja dengan mengajar dan meneliti. Hal ini akan menjadi game changer yang sangat besar bagi Indonesia. Guru tidak perlu memulung lagi, tidak pusing akibat terlilit pinjol, tidak ada lagi berita guru sekolah negeri bunuh diri, dosen tidak perlu mengemis proyek atau jatah jabatan dengan konsekuensi memberikan pengakuan kepada politisi untuk mendapatkan gelar profesor. Hal ini dapat diilustrasikan: 48 3.17. Bahwa impian tersebut sangat indah sekali, tetapi buyar karena mengapa tiba-tiba kekayaan alam menjadi diprioritaskan ke ormas? Bagaimana jaminan pengelolaannya? Bagaimana keterbukaan informasinya? Memangnya selama ini rakyat mengetahui keterbukaan informasi ormas? Bagaimana kalau pengurus ormas-nya justru ingin menguasai segalanya, menguasai politik, kekayaan alam, keyakinan, dan lain sebagainya? Mudah- mudahan saja kita salah kalkulasi tentang maslahat dan mafsadat-nya. Mungkin saja saat itu diberikan oleh pihak yang sedang mabuk sehingga akal sehatnya tidak digunakan dan kemudian kita baru tersadar sekarang. Malu-lah andaikan gara-gara menerima hadiah dari pemabuk jadi kacau- balau semuanya. Nila setitik rusak susu sebelangga. Dahulu ormas bersatu bersama rakyat melawan penjajah, bahkan bersatu pada tahun 1998 untuk melawan penguasa zalim, akan menjadi anomali jika terjadi sebaliknya dan 49 kita justru terjajah oleh nafsu dan kedengkian. Ayo semua pihak mari kita melakukan pertobatan nasional; 3.18. Bahwa setelah kita mengetahui perkembangan situasi dan kondisi yang ada, maka sekarang kita akan memasuki ranah epistemologi. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi sesungguhnya telah diberikan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yaitu melalui Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021 sebagaimana dalam halaman 156-158 yang menyatakan : “Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan: “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga 50 sebagai “Profesor Kehormatan” [vide Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021]. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut [vide 51 Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud. Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya- karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal 52 tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” 3.19. Bahwa berdasarkan penafsiran konstitusional tersebut terdapat konsep yang menarik dalam menafsirkan “kompetensi luar biasa” yaitu “explicit knowledge” dan “tacit knowledge” dan profesor kehormatan diberikan berdasarkan kepada tacit knowledge seseorang, sedangkan jika dosen tetap harus berupa explicit knowledge. Mari kita dalami hal tersebut. Bertrand Russel membagi pengetahuan menjadi knowledge by acquintance dan knowledge by description. (lihat: https://scholar.archive.org/work/xkaontdxgbh4nipth64pf43soq/access/wayb ack/http://barrybeck.com/forms/russell.pdf) Secara sederhana pengetahuan melalui acquintance adalah suatu pengetahuan yang kita alami secara langsung, sebagaimana dinyatakan: “we have acquaintance with anything of which we are directly aware, without the intermediary of any process of inference or any knowledge of truths.”. Contoh sederhana misalkan ketika kita melihat meja, warna meja itu kita terima secara langsung, kita meyakini misalnya meja tersebut berwarna merah. Namun, ketika oleh orang lain mungkin sedikit merah, terlalu merah, bukan merah. Namun, secara acquintance kita merasakan dan mengalami langsung meja tersebut. Sedangkan knowledge by description secara sederhana dikatakan oleh Russel: “My knowledge of the table is of the kind which we shall call 'knowledge by description'. The table is 'the physical object which causes such-and such sense-data'. This describes the table by means of the sense-data. In order to know anything at all about the table, we must know truths connecting it with things with which we have acquaintance: we must know that 'such-and-such sense-data are caused by a physical object'. There is no state of mind in which we are directly aware of the table; all our knowledge of the table is really knowledge of truths, and the actual 53 thing which is the table is not, strictly speaking, known to us at all. We know a description and we know that there is just one object to which this description applies, though the object itself is not directly known to us. In such a case, we say that our knowledge of the object is knowledge by description.”. Pemohon mencoba menginterpretasikannya secara sederhana yaitu pengetahuan kita tentang meja akan berkaitan dengan meja yang secara aktual kita alami. Namun, objek meja tersebut sebagai pengetahuan dijelaskan dalam bentuk deskripsi atas meja tersebut. Mari kita berikan contoh lain : misalkan Budi mengaku bermimpi bertemu nabi, pengalamannya adalah acquintance bagi dirinya. Untuk menjadi ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya, maka berubah menjadi “there is exist x such that x is Budi and x in Indonesia and x dreamt meets the prophet such that the prophet is y and z”. Deskripsi pengetahuan ini yang dapat diuji kebenarannya, misalkan apakah ada negasi atas proposisi (yΛz) dan kita harus buktikan bahwa x cocok dengan Budi. Kita tidak mungkin masuk ke dalam mimpi Budi itu sendiri; 3.20. Bahwa mari kaitkan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi: “Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.”. Kira-kira apakah tacit knowledge adalah knowledge by acquintance atau description? Kira-kira pengetahuan mana yang relevan sebagai ilmu pengetahuan?; 3.21. Bahwa Pemohon pernah mencontohkan sebelumnya analogi dengan ombak dalam perkara lainnya. Ketika seseorang berdiri di pantai melihat ombak, 54 maka orang tersebut mengalami ombak. Ketika menjelaskan kepada orang lain, orang tersebut harus mendeskripsikan ombak. Misalkan ia menggambar gelombang atau menggambar garis lurus dengan menyatakan bukan bukan ombak adalah ombak adalah bentuk ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada orang lain. Hal tersebut juga tidak menegasikan pengalaman langsung orang tersebut bersama ombak. Lalu, yang mana yang harus diberikan jabatan profesor? Asumsikan untuk menjadi profesor kehormatan teknik kelautan ITB. Apakah seseorang yang telah lama tinggal di pantai laut selatan dan mengetahui ada arus kuat di bawahnya dan menamakannya dengan “nyi roro kidul” berdasarkan kearifan lokal lantas dapat diangkat menjadi profesor kehormatan di teknik kelautan? Kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan, lalu apakah cukup untuk mengajar di ITB sebagai profesor? Bagi Pemohon meskipun ia memiliki tacit knowledge tentang laut di pantai selatan tidak serta-merta ia menjadi profesor. Orang tersebut harus mampu menjelaskan kalkulus dan lain sebagainya untuk mendeskripsikan arus laut secara ilmiah sehingga dapat diterima kolega ilmuan lainnya; 3.22. Bahwa hal ini serupa misalkan untuk menjadi profesor kehormatan matematika ITB. Pembatik legendaris mampu membuat pola batik yang luar biasa indah, ia memiliki tacit knowledge tentang geometri fraktal sehingga termanifestasi dalam pola batik dari tangannya. Lalu, apakah orang tersebut serta-merta menjadi profesor kehormatan bidang matematika di ITB? Belum tentu, karena ia harus mampu menjelaskan fraktal kepada koleganya dengan bahasa keilmuannya. Namun, pembatik tersebut masih dapat menjadi “sumber belajar” bagi dosen/mahasiswa atas kemampuannya, tetapi sumber belajar tidak perlu melulu harus pakai jabatan profesor. Kita harus bedakan yang dinamakan “sumber belajar” dan “profesor” sebagai jabatan akademik tertinggi. Jika memang paruh waktu, cukup menjadi sumber belajar saja. Terlebih politisi/pejabat, untuk apa gelar profesor wong mereka juga sibuk di luar kampus. Aneh sekali keinginannya. Logika saja, andaikan sumber belajar harus otomatis jadi profesor, berapa banyak orang nanti yang harus diberikan jabatan profesor? Berbeda misalkan seluruh ilmuan sebelumnya tidak mengetahui cara menghitung pola geometris yang acak. Ternyata terdapat orang menemukan sistem aksiomatis untuk 55 menghitung pola fraktal, sehingga banyak orang kemudian dapat menggunakan ilmunya untuk menghitung pola batik, ranting pohon, dan lain sebagainya secara tepat. Itu baru yang dinamakan “kompetensi luar biasa” karena melampaui ilmu pengetahuan sezamannya. Menurut Pemohon bahkan jika seseorang sudah S3 (doktor) dan karena dianggap memiliki tacit knowledge tidak cukup untuk menjadi profesor kehormatan. Jika orang tersebut memiliki tacit knowledge seharusnya keistimewaannya dituangkan di dalam disertasinya, sehingga disertasinya benar-benar menghasilkan kebaruan (novelty). Disertasi adalah explicit knowledge, sehingga seharusnya tacit knowledge yang dimilikinya sudah berubah bentuk menjadi pengetahuan eksplisit. Kalau tidak, ini akan aneh sekali, karena akan menjadi pertanyaan : apakah dia pelit membagikan ilmu atau sesungguhnya tacit knowledge-nya tidak ada, sehingga disertasinya biasa saja. Jangan sampai ilmu pengetahuan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh para akademisi dihancurkan dengan disisipkan orang yang ingin menjadi profesor yang padahal hanya mengulang bangunan lama yang telah dibangun akademisi secara bersama-sama. Itulah mengapa guru besar begitu sakit hati, bukan sekedar sulit mengurus administrasi untuk menjadi profesor atau persoalan paruh waktu, tetapi kerja keras mereka seolah tidak dianggap. Sedangkan, implikasinya reputasi mereka di masyarakat hancur. Ini susah sekali diperbaiki. Ini persoalan epistemik yang sangat serius sekali dan ini adalah permasalahan konstitusional yang serius karena telah ada Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021 dan telah ada kasus nyata (Bukti P-15 dan Bukti P-16). Sehingga, tidak ada salahnya jika kita katakan ada alasan konstitusional yang mendasar untuk menafsirkan kembali Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi baru ini yang kemudian memperbaiki dan mencegah terjadinya hal tersebut terulang. Hal ini dapat diilustrasikan: 56 3.23. Bahwa harus diakui secara jujur terkadang fakultas hukum yang suka aneh- aneh. Pemohon malu sebagai sarjana hukum. Ibaratnya sarjana hukum seolah reputasinya di masyarakat sudah rusak karena dari level bawah sampai level profesornya banyak yang justru terkena kasus hukum. Di tengah itu semua, banyak yang tertarik menjadi profesor bidang hukum. Memang hukum itu abstrak berbeda dengan sains yang bersifat empirik. Ketahuilah simbol “∞” juga ada dan dipakai di cabang ilmu lainnya. Memangnya kita bisa buktikan hal tersebut secara empirik? Namun, mengapa tidak ada “obral” jabatan profesor di sana? Jika ingin menjadi profesor kehormatan bidang hukum seharusnya orang tersebut menyaingi karya Hans Kelsen. Andaikan orang tersebut bukan aliran analitik, tetapi lebih cenderung kepada aliran sosiologis, saingi saja karya John Griffith mengenai “What is Legal Pluralism?” yang sifatnya abstrak. Karya-karya tersebut lintas batas negara. Jangan seperti sekarang rakyat di-prank dengan tacit knowledge; 3.24. Bahwa setelah kita mengetahui tacit knowledge dan explicit knowledge dan kaitannya dengan jabatan profesor, mari kita lanjutkan kepada pengujian pertentangan norma. Karena, pengujian norma di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma abstrak, maka sangat relevan menggunakan teori Hans Kelsen karena pionirnya MK adalah Hans Kelsen. Gagasan pengujian konstitusional secara komprehensif diberikan oleh Hans Kelsen, ide tentang lembaga seperti Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan dalam bukunya (Bukti P-19) : 57 “Since the constitution regulates the organs and the procedure of legislation and sometimes also determines to some degree the content of future statutes, the legislator must take into consideration the possibility that the norms of the constitution (as it expressed in the usual way) are not always and not entirely observed-that an act subjectively claims to have create a statute although the procedure in which this act was brought about or the content if the statute created by the act do not conform to the constitution. This raises the question whom the constitution should authorize to decide whether in a concrete case the norms of the constitution were observed; whether a text, whose subjective meaning is to be a statute according to the constitution, should be considered to be one also in its objective meaning. If the constitution were to authorize everybody to decide this question, a statute binding the subjects and organs of the law would hardly ever see the light of the day. In order to avoid such a situation, the constitution has to authorize one specific legal organ to decide this question. If only one central legislative organ exists, the decision of this legal question by a higher legislative organ excluded. Only the existing legislative organ itself, or a different organ- such as the court which has to apply the statute, or a special court-can be authorized to decide the question of the constitutionality of a statute. If the constitution contains no provision concerning the question who is to authorized to examine the constitutionality of statutes, then the organs competent to apply statutes, that is, especially, the courts, have the power to perform this examination. Since they are authorized to apply the statutes, they have to determine whether something whose subjective meaning is to be a statute has objectively this meaning; and it does have the objective meaning only if it conforms to the constitution.” (Hans Kelsen, 1967 :271-272). Ide ini yang menjadi cikal bakal pengujian konstitutionalitas norma oleh Mahkamah Konstitusi. Hans Kelsen menyatakan pengujian konstitusionalitas norma ini harus diberikan kepada “one specific legal organ”, sehingga keputusan konstitusioanlitas norma harus oleh satu lembaga. Jika oleh dua lembaga, maka dapat menciptakan paradoks; 3.25. Bahwa pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 sesungguhnya terdapat perdebatan apakah pengujian norma hendak dijadikan di satu 58 lembaga atau dipisah oleh MK dan MA. Akhirnya kita memilih dipisah menjadi MK menguji UU terhadap UUD 1945 dan MA menguji peraturan per-UU-an di bawah UU terhadap UU. Hal ini menjadi diskursus yang serius ketika ternyata Putusan MA bertentangan dengan Putusan MK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sesungguhnya terdapat mekanisme penundaan di MA jika batu uji yang digunakan sedang diuji di MK, namun bagaimana jika perkara diuji lebih dahulu di MA baru kemudian norma UU yang terkait diuji ke MK? Misalkan baik Putusan MA maupun Putusan MK sesungguhnya akan berpengaruh terhadap suatu peristiwa konkrit ketatanegaraan tertentu, namun ternyata MA dan MK memutus dua hal yang saling bertentangan di mana keduanya sama-sama diberikan kewenangan menguji norma pada tingkat final dan terakhir. Kelsen sesungguhnya pernah menyatakan jika terdapat dua putusan pengadilan terhadap peristiwa konkrit, maka solusinya dinyatakan: “the conflict is solved by giving the executive organ the choice between the two decisions”. (Hans Kelsen,1967:208). Meskipun MA dan MK adalah lembaga pengujian norma, tetapi putusannya akan berpengaruh terhadap peristiwa konkrit tertentu. Tadinya konsep seperti Kelsen yang hendak digunakan, dengan memilih dari dua pertentangan yang terjadi, secara logika pernyataan ini sesungguhnya tautologis dan dapat dinotasikan : O(p)ΛO(¬p)→O(pV¬p), tetapi ternyata terjadi demonstrasi besar. Hal ini menunjukan proposisi O(p)ΛO(¬p)→O(pV¬p) belum menyelesaikan deontic explosion (DEX) dalam skenario tertentu. Pemohon melalui tulisannya dalam Bukti P-7 juga memberikan contoh terdapat skenario yang belum bisa diselesaikan jika terdapat dua konflik norma dengan menggunakan prinsip penyisihan jalan ketiga/law of the excluded middle (LEM). Berdasarkan hal tersebut, maka memang sudah seharusnya kita melakukan amandemen UUD 1945 dengan menjadikan pengujian norma menjadi satu lembaga dengan menafsirkan pengujian konstitusional dilakukan oleh “one specific legal organ” termasuk peraturan per-UU-an di bawah UU yang bersifat regelling (abstrak). Oleh karena itu, Pemohon selalu menjadikan MA sebagai jalan terakhir; 3.26. Bahwa meski demikian sesungguhnya teori Hans Kelsen juga masih menimbulkan misteri. Misalkan kedudukan grunnorm bersifat presuposisi. Pemohon meyakini grunnorm tersebut menyimpan di dalamnya prinsip non- 59 kontradiksi dan penyisihan jalan ketiga ketika menderivasi norma di bawahnya. Namun, bagaimana jika yang kita presuposisikan ternyata menyimpan kontradiksi. Mari kita ambil contoh : misalkan norma dasar menyatakan “patuhi orangtuamu!”, lalu ayah memerintahkan anak : “kirim suratnya!”, secara bersamaan ibu memerintahkan anak: “bakar suratnya!”, mengetahui perintahnya saling menegasikan, demi saling menghormati, ayah dan ibu tersebut menyatakan : “jangan patuhi saya!”. Norma-norma tersebut valid berdasarkan norma dasar, lalu apa yang harus dilakukan sang anak? Persoalan ini penting untuk kita mengelaborasi apakah mungkin Mahkamah Konstitusi merubah pendirian? Bagaimana hubungannya dengan lembaga legislatif, misalnya suatu norma berkaitan dengan open legal policy, namun kemudian ada alasan untuk tidak lagi menjadi open legal policy? Bagaimana jika pembentuk UU menggunakan deferral clause dengan mendelegasikan kepada aturan di bawah UU di mana norma UU tidak dapat dijadikan batu uji untuk menguji aturan di bawah UU, sedangkan aturan di bawah UU bertentangan dengan konstitusi? Atau, bagaimana jika Pembentuk UU memecah UU ke dalam berbagai bentuk norma yang secara horizontal sulit dipahami? Hans Kelsen menyatakan dapat berlaku lex specialis derogate legi generali atau lex posteriori derogate legi priori, namun bagaimana jika intensi setiap UU berbeda dan tidak memiliki ekstensi yang jelas? Bagaimana logika bekerja terhadap persoalan ini? Hans Kelsen pernah membahas ini dalam bahasan mengenai “gap of law”. Hal yang menarik adalah Kelsen kecenderungannya melihat hakim sebatas melaksanakan UU saja, sehingga tidak dapat menambah norma baru (Hans Kelsen,1967 :245). Asumsinya seolah norma dasar mencakup ekstensi seluruhnya sebagai ought yang menderivasi seluruhnya. Namun, tren konstitusi saat ini sangat berbeda, karena jika problematika-nya adalah akibat ekstensi norma yang saling tumpang tindih secara horizontal, justru implementasinya menjadi bertentangan dengan konstitusi (terjadi ketidakpastian hukum). Andaikan pengadilan tidak diberikan ruang untuk mengisi gap tersebut justru penguasa dapat mempermainkan hukum. Misalkan seorang anak menjadi bingung apakah ia harus mengirim suratnya atau membakar suratnya jika perintahnya saling menegasikan yang kesemuanya valid; 60 3.27. Bahwa permasalahan yang Pemohon uji adalah ada berbagai macam norma UU yang mengatur mengenai profesor, namun norma UU yang Pemohon uji adalah norma yang mendelegasikan kepada peraturan menteri. Peraturan menteri tersebut menimbulkan permasalahan konstitusional, namun tidak memiliki batu uji UU untuk mengujinya karena UU menggunakan konsep deferral clause. Untuk memperjelas mari kita lihat pada aturan implementasinya, Peraturan Menteri Kemendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021), Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa; c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.” Mari kita contohkan, misalkan kita hendak menguji frasa “pengakuan nasional” karena kita menganggap seharusnya “pengakuan internasional”. Untuk menguji ke MA, maka kita harus mencari norma yang menegasikan “pengakuan nasional” dan membolehkan “pengakuan internasional” di dalam UU. Anggaplah kita mendapatkan norma yang membolehkan pengakuan internasional sebagaimana diatur dalam syarat profesor paripurna. Namun, intensi profesor paripurna berbeda dengan intensi profesor kehormatan, sehingga tidak ada norma dalam UU yang mewajibkan syarat profesor kehormatan harus hanya pengakuan internasional seperti profesor paripurna. Otomatis kita harus mencari norma yang bersifat larangan akan “pengakuan nasional”. Hal serupa akan berlaku ketika hendak menguji frasa “pengetahuan tacit” karena kita tidak akan menemukan norma UU yang menegasikan konsep tersebut dan justru adanya norma yang melegitimasi dalam Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021. Kita akan sulit sekali menemukan batu uji jika mengajukan ke MA, karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan 61 Tinggi menciptakan “gap” yang memperluas ekstensi. Akibatnya persyaratan yang dibuat oleh menteri akan selalu “salva veritate” dan bersifat rekursif kepada menteri karena UU tidak memberikan batasan bagi menteri untuk membatasi makna “kompetensi luar biasa”. Di sisi lain, permasalahan ini sudah menjadi permasalahan konstitusional, oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi menjadi berwenang untuk memeriksa permasalahan ini termasuk untuk menguji kalimat yang digunakan untuk mentautologiskan kepada persyaratan lainnya yang menjadi tidak bertentangan dengan konstitusi melalui ruang Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara sederhana Pemohon ilustrasikan: 3.28. Bahwa hal ini sangat problematik dan akan merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dilakukan re- interpretasi terhadap makna “kompetensi luar biasa” dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi juncto Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021. Pada bagian legal standing Pemohon telah menjelaskan bahwa bahkan persyaratan “kompetensi luar biasa” dapat menjadi tautologis dengan doktor kehormatan atau bahkan di bawah doktor kehormatan. Mari kita lihat normanya: Pasal 27 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi. 62 Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Jika norma dalam UU adalah syarat esensalia, maka norma dalam peraturan menteri adalah aksidensalia. Kita harus menelaah apakah jasa luar biasa tautologis dengan kompetensi luar biasa. Menurut Pemohon hal tersebut adalah tautologis dan sama-sama syarat esensalia. Syarat Pasal 3 huruf b Permendikbud Ristek 38/2021 adalah suatu keanehan yaitu bagaimana mungkin intensi “kompetensi luar biasa” ada dalam dirinya, namun termasuk selain dirinya berupa “tacit knowledge” dan “prestasi eksplisit”. Ini saja sudah tidak jelas apakah kompetensi luar biasa hal yang sama atau tidak? Lalu, apakah kesemuanya itu juga sama dengan “jasa luar biasa”? Atas dasar hal tersebut Pemohon mencoba untuk menggambarkan: Bagi Pemohon doktor kehormatan dan profesor kehormatan sesungguhnya hanya tautologis saja karena syarat esensialnya sama, hal ini dapat digambarkan : 63 3.29. Bahwa akibat dari syarat doktor kehormatan dengan profesor kehormatan sesungguhnya hanya tautologis saja, maka berakibat terhadap kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena bisa saja ketika orang telah menghasilkan karya yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, bahkan mendapatkan pengakuan internasional, tetapi hanya mendapatkan gelar doktor kehormatan, sedangkan orang yang belum menghasilkan karya yang memberikan kontribusi luar bisa terhadap ilmu pengetahuan diberikan jabatan lebih tinggi yaitu profesor kehormatan. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 3.30. Bahwa kondisi di atas sangat mungkin terjadi. Jika alasannya karena profesor kehormatan telah memiliki gelar doktor sehingga tidak mungkin diberikan doktor kehormatan lagi sangat tidak masuk akal. Jika memang orang tersebut memiliki gelar doktor dan hendak menjadi profesor cukup menjadi dosen saja berkarir hingga menjadi profesor melalui jalur akademik. 64 Doktor kehormatan masih boleh diberikan kepada orang yang sudah memiliki gelar doktor, dan itu hal yang biasa saja. Sebagai contoh: “Lennart Åqvist is one of the internationally best-known Swedish philosophers of his generation. He received his Ph.D. from Uppsala University in 1960, with the dissertation ‘The Moral Philosophy of Richard Price’, and became “docent” the same year. His subsequent work in deontic logic soon attracted attention within the philosophical community. In a paper from 1967, he presented what has become known as “Åqvist’s paradox” or “the paradox of epistemic obligation”. From the 1970’s and onwards, a significant part of his work deals with the logical analysis of legal concepts and legal reasoning. He also published extensively on tense logic, as well as on other topics in philosophical logic, philosophy of language, and epistemology. For many years he held a position as researcher at the Department of Law in Uppsala. In 1992, he was awarded an honorary doctorate from the Faculty of Law.” (Sumber : https://www.uu.se/en/department/philosophy/news/archive/2019-03-26-in- memoriam---lennart-aqvist) (Bukti P-21) Bayangkan ada seseorang yang diakui internasional dan memberikan kontribusi luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Di mana ia mendapatkan Ph.D pada tahun 1960 dan menjadi dosen pada tahun yang sama, dan 32 tahun kemudian baru ia mendapatkan gelar doktor kehormatan. Kontras dengan di Indonesia di mana profesor diberikan secara mudah dan instan. Pemohon ilustrasikan perbandingannya sebagai berikut: 65 3.31. Bahwa berdasarkan alasan dan kondisi tersebut, maka makna “kompetensi luar biasa” harus diberikan batasan minimum melalui tafsir konstitusional. Jangan sampai perguruan tinggi secara asal-asalan mengusulkan seseorang dalam jabatan profesor dan menteri mengangkat secara asal-asalan. Ketika makna norma dalam tingkat UU tidak jelas pada akhirnya norma pada tingkat aturan pelaksana juga dapat dimaknai sesukanya hingga akhirnya obral jabatan profesor dimungkinkan. Dengan demikian, telah dengan sangat jelas norma Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap karir dosen dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dapat merendahkan martabat dan kehormatan dosen sebagai profesi yang mulia; 3.32. Bahwa karena sifatnya inkonstitusionalitas bersyarat, maka diperlukan pemaknaan baru terhadap makna Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi agar sejalan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon “jalur instan” melalui kompetensi luar biasa harus dipertahankan karena sangat dimungkinkan terjadi terdapat seseorang non-akademik yang ternyata memiliki talenta akademik luar biasa yang bahkan melampaui profesor sezamannya. Namun, talenta akademik tersebut juga harus dibuktikan dan bukan talenta yang sama dengan talenta akademik profesor lainnya. Talenta tersebut harus bersifat exceptionally, sehingga gelar tersebut akan sangat jarang diberikan atau bukan barang obralan bagi pesohor atau pejabat publik; 3.33. Bahwa Pemohon memandang jalur instan tersebut harus memiliki persyaratan yang sama dengan posisi profesor paripurna sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) yang menyatakan: “Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan 66 mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.”; 3.34. Bahwa Pemohon berpikir standar tersebut fair yaitu jika ada seseorang hendak menjadi profesor melalui jalur “luar biasa”, maka harus membuktikan keistimewannya. Jika seseorang tidak dapat membuktikan keistimewaannya dalam tingkat pengakuan internasional sebaiknya mengikuti perjuangan karir dosen untuk mendapatkan jabatan profesor. Dosen yang lain juga harus legowo jika terdapat seseorang yang memiliki talenta akademik luar biasa mendapatkan posisi profesor secara cepat sepanjang memang ada bukti relevan yang dapat diuji sepanjang masa. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi dapat menjadi konstitusional jika kita menyisipkan syarat bukti yang sama dengan syarat untuk menjadi profesor paripurna, dengan demikian pasal tersebut dapat menjadi: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”. Menyisipkan persyaratan yang sama dengan profesor paripurna tidak berarti profesor kehormatan identik sama dengan profesor paripurna. Proses dan mekanisme pengangkatannya tetap berbeda, putusan MK hanya memaknai secara tautologis persyaratannya agar mencegah menteri memberikan penafsiran yang terlalu “liar”. Secara konseptual, maka dapat digambarkan: 67 3.35. Bahwa dengan rumusan baru tersebut, maka seseorang yang hendak mendapatkan gelar profesor dengan “jalur instan” harus membuktikan setidaknya dua hal, yaitu: 1) Memiliki karya ilmiah / monumental yang sangat istimewa; dan 2) Telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Penjelasan singkatnya sebagai berikut : Karya monumental yang sangat istimewa adalah sebuah karya yang memicu diskusi dan debat di kalangan komunitas akademik. Karya tersebut kemudian menjadi objek penelitian bagi karya lainnya. Sebagai contoh misalkan Bertrand Russel menerbitkan tulisan berjudul: “On Denoting” dalam Jurnal Mind. Tulisan tersebut kemudian membuat diskursus serius di bidang filsafat, bahasa, dan logika. Kemudian, tulisan “On Denoting” menjadi objek utama penelitian bagi profesor lainnya. Bahkan, yang menanggapi tulisan tersebut dilakukan secara luas (internasional) dan berjangka waktu lama. Namun, Russel sesungguhnya memang berasal dari kalangan akademik. Contoh di Indonesia adalah B.J. Habibie yang teorinya sudah diakui dunia (Bukti P-22). Dengan demikian, kita sudah diberikan anugerah dari Tuhan berupa benchmark bagi rakyat Indonesia untuk meneladani B.J. Habibie. Jangan justru direndahkan standarnya dan dijadikan “bancakan”. Dari contoh B.J. Habibie buatlah standarisasi untuk mengukurnya, sehingga kita tidak kebingungan atau kekurangan bahan untuk membuat parameter. Di sisi lain, karya monumental yang sangat istimewa sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh kalangan akademik. Kalangan non-akademik juga bisa melahirkan karya monumental yang sangat istimewa bahkan tidak memandang usia, misalkan Saul A. Kripke menghasilkan karya teori tentang modal logic ketika berusia belasan tahun. Meski demikian, Kripke tetap mengikuti perkuliahan hingga akhirnya menjadi distinguished professor dan teori-nya tentang modal logic sangat berpengaruh di dunia akademik bahkan mendapatkan pengakuan secara internasional. Sesungguhnya masih banyak contoh-contoh “luar biasa” lainnya di dunia akademik. Contoh populer adalah Albert Einstein yang menganggur lama dan akhirnya bekerja hanya sebagai admin kantor paten, ternyata di saat itulah ia menulis teori yang merubah dunia dan menjadi diskursus serius di kalangan akademik. Kita tidak dapat pungkiri hal yang bersifat luar biasa seperti itu memang ada. 68 Penghormatan berdasarkan karya nyata sudah menjadi tradisi akademik yang biasa dan dipertahankan dalam periode yang lama, sehingga kita tidak perlu membuat pengertian-pengertian baru yang jauh dari tradisi akademik. Hal ini akan membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia; 3.36. Bahwa untuk lebih memudahkan mari kita buat ilustrasi singkat. Andaikan terdapat karya monumental tentang teori ide dari seseorang bernama Plato. Dunia akademik pada saat itu mensematkan gelar profesor kepada A, B, C karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori ide yang diajarkan Plato dan dapat menyampaikan dengan jelas kepada orang lain. Tiba-tiba terdapat tukang bakso bernama Aristoteles di usia sekolah SMA menulis buku yang membantah teori ide Plato. Dunia akademik geger dan A, B, dan C terkesima dengan Aristoteles yang padahal tidak memiliki karir akademik. Atas dasar hal tersebut Aristoteles mendapat gelar profesor karena karyanya yang monumental yang menyebabkan A, B, dan C meneliti karya dari Aristoteles yang membantah Plato. Andaikan Aristoteles hanya membuat karya yang menjelaskan teori ide selayaknya A, B, dan C, maka Aristoteles untuk mendapatkan gelar profesor perlu mengikuti jenjang karir akademik secara normal seperti A, B, dan C. A, B, dan C akan sangat sakit hati jika Aristoteles diberikan gelar profesor padahal karyanya biasa-biasa saja; 3.37. Bahwa selain itu, dengan masifnya ghost writer, maka menerbitkan tulisan di jurnal saja tidak cukup untuk membuktikan kompetensi luar biasa. Pengakuan secara internasional tidak cukup hanya dengan diterbitkannya tulisan dalam jurnal meskipun jurnal berskala internasional atau memiliki indeks tertentu. Tulisan di jurnal bisa “diakal-akali”, buktinya terdapat seseorang yang menulis sampai ratusan tulisan di jurnal ilmiah dalam waktu singkat yang ternyata buah dari academic misconduct. Akibat banyaknya pemburu jurnal, publikasi artikel di jurnal seolah menjadi ladang bisnis baru karena para dosen memerlukan hal tersebut untuk menambah kesejahteraannya, berbagai cara dilakukan agar memenuhi poin tertentu yang akhirnya tidak mempedulikan kualitas dari tulisannya. Tingkat kesejahteraan dosen yang rendah ditambah kewajiban publikasi berakibat pada sebatas mementingkan kuantitas semata karena hanya sekedar untuk mempertahankan hidup bukan untuk ilmu itu sendiri. Kondisi carut-marut 69 jurnal ini kemudian menjadi “aji mumpung” bagi politisi untuk “ikut-ikutan” gerbong keprofesoran agar semakin tersohor. Akibatnya hancur lebur-lah dunia akademik di Indonesia, tiba-tiba banyak profesor, tiba-tiba banyak academic misconduct, tiba-tiba profesor korupsi, tiba-tiba pejabat jadi profesor, tiba-tiba muncul istilah intelektual kelas kambing. Masyarakat sampai frustasi hingga menormalkan narasi Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur dan melakukan generalisir lihat saja yang menjadi pejabat adalah orang pintar semua tetapi ternyata korupsi. Perlu diketahui oleh masyarakat, sesungguhnya profesor abal – abal itu tidak jujur dan juga tidak pintar. Jikalau profesor abal-abal itu pintar, maka sudah ada orang sekaliber Albert Einstein di Indonesia. Mungkin saja sesungguhnya ada orang sekaliber Albert Einstein dari Indonesia, namun sudah pindah kewarganegaraan ikut dalam gelombang eksodus kaum intelektual Indonesia akibat mereka tidak dihormati di negerinya sendiri; 3.38. Bahwa melihat situasi seperti saat ini, maka bahkan andaikan diperlukan syarat tambahan, sebaiknya publikasi tulisan di jurnal saja tidak cukup sebagai syarat untuk menjadi profesor kehormatan. Syarat karya ilmiah atau karya akademik harus diuji dalam konferensi internasional yang dihadiri oleh ilmuan yang diakui dunia. Jika karyanya teruji, baru orang tersebut layak dikatakan sebagai profesor kehormatan. Jangan sedih misalkan kita bukan orang non-akademik atau berasal dari kalangan masyarakat miskin. Srinivasa Ramanujan telah memberikan inspirasi meskipun kita tidak menempuh pendidikan formal dan berasal dari kalangan miskin, kita bisa berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Perlu diketahui, masing-masing bidang disiplin ilmu pada umumnya memiliki konferensi rutin secara periodik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi para ilmuan. Bahkan, terdapat penghargaan yang tinggi bagi yang berhasil memecahkan permasalahan tertentu di bidang keilmuannya, contohnya Nobel Prize bagi bidang keilmuan tertentu, Rolf Schock Prize bagi bidang filsafat dan logika, Field Medal bagi bidang matematika. Bagi Pemohon parameter internasional seperti itu lebih fair dan jelas dibandingkan parameter yang diterapkan di Indonesia. Harus ada causa verband yang jelas antara karya yang dibuatnya terhadap kontribusi ilmu di bidangnya. Tidak seperti sekarang yang cenderung lebih kepada “keterhormatan” sosok yang diberikan profesor 70 kehormatan. Suatu karya monumental akan terus dapat diuji sebagai ilmu yang bermanfaat meskipun orang tersebut telah tiada, sedangkan faktor keterhormatan selama orang itu hidup masih mungkin esoknya korupsi. Oleh karena itu, syarat karya monumental yang bersifat istimewa sangat penting dikarenakan kompetensi luar biasa harus benar-benar teruji sebagai “revealing the universal knowledge” yang berguna bagi umat manusia pada umumnya bukan bergantung pada konteks yang sempit. Pemohon mencoba untuk mengilustrasikan: 3.39. Bahwa contoh sederhana revealing the universal knowledge adalah Isaac Newton yang menjelaskan teori gravitasi. Gravitasi diakui secara internasional bukan karena lokalitasnya. Newton diakui karena explicit knowledge yang dituangkan dalam karyanya bukan karena okultisme yang seolah menguasai ilmu langit dan dunia padahal nihil karya dan ternyata ujung-ujungnya menjilat penguasa. Dalam ilmu hukum misalkan Hans Kelsen melahirkan teori hukum yang berjenjang. Teorinya berguna secara internasional, oleh karena itu lahir Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bukan karena Hans Kelsen bukan orang Indonesia, maka kita harus menolak Mahkamah Konstitusi. Jangan justru kita melahirkan profesor hukum yang tidak mengerti cara bagaimana menghormati putusan MK karena yang ada 71 dalam pikirannya cara bagaimana memuaskan hasrat penguasa. Atau, mungkin contoh lainnya jika kita hendak menyematkan profesor kehormatan yang tepat terhadap orang non-akademik bisa saja kita berikan kepada orang seperti Nikola Tesla. Sebagai inventor, Nikola Tesla memiliki explicit knowledge yang jelas dibandingkan pejabat publik yang tidak memiliki karya apa-apa. Banyak sekali sesungguhnya contoh yang benar-benar memberikan kontribusi kepada dunia akademik. Memang syarat pengakuan internasional ini akan sangat berat. Dunia internasional hanya akan mengakui jika seseorang memiliki explicit knowledge yang diuji oleh komunitas akademik. Bisa saja explicit knowledge tersebut masih menyimpan misteri untuk diteliti lebih lanjut, namun tacit knowledge yang tersembunyi adalah implikasi dari explicit knowledge yang telah dikeluarkan oleh orang tersebut; 3.40. Bahwa hal ini berbeda dengan di Indonesia yang didasari kepada tacit knowledge yang mungkin ada atau mungkin tiada. Oleh karena itu, persyaratan yang Pemohon inginkan untuk menjelaskan "kompetensi luar biasa" harus sangat berat, sehingga konsekuensinya memang gelar profesor kehormatan akan sangat jarang diberikan. Namun, itu adalah resiko untuk membuktikan “kompetensi luar biasa”. Jika hanya bersifat lokal hanya dinamakan "kompetensi biasa". Menurut Pemohon tidak masalah jika profesor kehormatan menjadi barang langka daripada memalukan citra akademik Indonesia di dunia. Masih banyak dosen-dosen berkualitas yang layak menjadi profesor dengan perjuangan akademiknya. Untuk apa kita bela-bela-kan harus banyak profesor kehormatan padahal tidak berkualitas. Universitas ternama dunia diminati oleh seluruh masyarakat di dunia karena memang standarnya yang tinggi. Jika Indonesia merendahkan standarnya justru masyarakat dunia makin "malas" belajar di Indonesia atau yang terburuk justru universitas ternama dunia menjadikan orang dari Indonesia sebagai orang negara ketiga yang dipersulit untuk masuk kampusnya (blacklist). Berbeda dengan India dan China yang mulai bermain di level dunia padahal dulu serupa dengan Indonesia. Dahulu pemimpin China tidak mengetahui ada burung yang memakan serangga, namun sekarang universitas di China sudah masuk kategori universitas terbaik di dunia. Mungkin saja ada pertobatan nasional di sana. China sekarang juga hendak 72 memimpin pengembangan artificial intelligence. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mengapa Malaysia, Singapura, China, India yang dahulu di bawah Indonesia justru sekarang jauh lebih maju dari Indonesia? Aneh sungguh aneh, jika dilihat dari segi luasan dan jumlah rakyat sesungguhnya sama saja. Di sisi lain, padahal kekayaan alam Indonesia jauh lebih berlimpah. Sungguh membingungkan. Mengapa bisa seperti itu padahal kita memiliki berbagai macam elemen yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa? Mengapa justru pendidikan Indonesia semakin tertinggal jauh? atau jangan-jangan kebodohan memang hendak dipelihara agar kekayaan alam dapat dirampok pihak tertentu dan kita tidak sadar? Pemohon khawatir kita berdebat hanya berputar-putar saja soal siapa yang paling mulia yang sesungguhnya tidak melahirkan kemajuan apa-apa selain hanya adu jotos. Kita hanya dipertontonkan dengan kebanggaan adu jumlah massa. Ingatlah, tanda-tanda ribuan WNI pindah kewarganegaraan setiap tahunnya yang didominasi oleh kaum intelektual adalah alarm yang sangat berbahaya. Mari kita renungkan secara mendalam; 3.41. Bahwa sesungguhnya pemaknaan kita terhadap guru besar akan memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan. Jika kita pandang guru besar dengan rendah, maka hal serupa dengan guru lainnya akan juga dipandang rendah. Akhirnya kualitas pendidikan kita juga menjadi rendah. untuk mengatasi hal tersebut kita memiliki instrumen profesor paripurna. Agar kita tidak melahirkan kualitas guru besar yang rendah, gunakan saja persyaratan tersebut, naikan level syarat profesor kehormatan, toh selama ini profesor paripurna juga merupakan barang langka dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Dengan konsep seperti ini kita bisa membatasi munculnya gelar profesor abal-abal dari kalangan non-akademik. Jika tidak dibatasi seperti ini hanya akan menjadikan gelar profesor menjadi alat untuk “pamer” gelar saja bukan untuk kepentingan akademik. Sebaiknya jabatan profesor tidak dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk, karena jika dipaksakan untuk memenuhi sekedar kuantitas jumlah, akhirnya kualitas diabaikan. Pemohon menjadi penasaran kajian apa yang membenarkan hubungan logis antara jumlah profesor dengan jumlah penduduk? Jika memang harus dikejar rasio tersebut akhirnya perguruan tinggi dapat “asal-asalan” mengusulkan jabatan profesor kepada kalangan non-akademik hanya untuk mengejar kuantitas 73 tersebut. Di sisi lain, para pejabat publik bisa saja “tergiur” dengan mudahnya syarat untuk menjadi profesor karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari pertemuan dua hajat tersebut akhirnya menjamur jurnal predator, plagiarisme, dan persoalan akademik lainnya. Ayo Mahkamah Konstitusi hentikan praktik tersebut melalui kewenangannya. Terbukti Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang progresif telah berhasil membendung kerakusan penguasa yang mengakal-akali hukum; 3.42. Bahwa setelah kita mengetahui arah maksud dari permohonan ini, sekarang waktunya kita memberikan argumentasi logika untuk menjamin koherensi dengan maksud untuk menemukan “minimum set of language to satisfy constitution”. Jika kita telaah lebih lanjut sesungguhnya konsep hukum Hans Kelsen mengandaikan suatu norma yang bebas kontradiksi sebagaimana dinyatakan: “No conflict is possible between a higher norm and a lower norm, that is, between one norm which determines the creation of another norm and this other norm, because the lower norm has the reason for its validity in the higher norm. If a lower norm is regarded as valid, it must be regarded as being valid according to a higher norm.” (Hans Kelsen, 1967 : 208). Dalam kajian logika deontik sesungguhnya konsep Kelsen yang mengandaikan “no conflict” selaras dengan sistem standar logika deontik atau dikenal dengan Standart Deontic Logic (SDL) yang khususnya dikembangkan oleh Von Wright; 3.43. Bahwa berbeda dengan penjabaran Kelsen, logika deontik justru menggunakan instrumen logika simbolik untuk melakukan analisa terhadap proposisi yang bersifat normatif. Karena bagian dari logika simbolik, maka maka operator logika boolean seperti “∧” yang bermakna “dan”, ꓦ yang bermakna “atau”, “¬” yang bermakna “negasi/bukan”, “→” yang bermakna “implikasi”, “↔” yang bermakna “biimplikasi”, “Ͱ” yang bermakna “tautologis”, diperlukan untuk proses penalaran logika deontik. Selanjutnya proses penalaran dapat dilakukan menggunakan aturan penalaran berdasarkan prinsip dalam propositional calculus (PC) yang sebelumnya telah dikembangkan oleh para ahli logika atau dalam bahasa sederhananya logika matematika atau sering dikenal dengan logika modern/simbolik (vide Buku “Set Theory And Logic karya Robert R. Stoll). Kemudian, logika deontik memperkenalkan operator logika berupa O yang bermakna “obligation”, P 74 yang bermakna “permission”, dan F yang bermakna “prohibition”. Di depan operator tersebut kemudian dapat diletakan sebuah proposisi bebas, misalkan “p” sehingga menjadi O(p) dapat dimaknai “it is obligatory to p”. Misalkan p dimaknai “mengangkat seorang dalam jabatan profesor dengan kompetensi luar biasa”, maka P(p) berarti “suatu kebolehan untuk mengangkat seorang dalam jabatan profesor dengan kompetensi luar biasa”; 3.44. Bahwa berdasarkan konsep di atas, maka selanjutnya kewajiban untuk sesuatu dapat dinotasikan O(p). Diperbolehkan untuk sesuatu dinotasikan dengan P(p) dan mempunyai nilai yang sama dengan bukan kewajiban untuk tidak sesuatu ¬O(¬p). Dilarang untuk sesuatu dinotasikan dengan F(p) dan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk tidak sesuatu O(¬p). Bukan kewajiban untuk sesuatu dinotasikan dengan ¬O(p). Dengan prinsip ought implies can, jika kewajiban untuk sesuatu, maka kebolehan untuk sesuatu atau dinotasikan O(p)→¬O(¬p). Dengan demikian, jika dilarang untuk sesuatu, maka bukan kewajiban untuk sesuatu O(¬p)→¬O(p). Kita ketahui dalam kenyataan terkadang kita dihadapi oleh pilihan dan tidak ada pilihan atas sesuatu yang bersifat imperatif. Terdapat kondisi sesuatu bersifat pilihan karena jika sesuatu adalah kewajiban, maka tidak ada pilihan untuk tidak dilaksanakan dan jika sesuatu adalah larangan, maka tidak ada pilihan untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan prinsip O(p)→¬O(¬p). Prinsip ini kemudian yang ditarik menjadi aksioma no-conflict yaitu ¬(O(p)ɅO(¬p)) yang serupa dengan prinsip non kontradiksi ¬(pɅ¬p). Alasannya adalah karena kita ketahui sendiri P(p)↔¬O(¬p), maka O(p)→¬O(¬p), hal ini kemudian yang menyebabkan kontradiksi bagaimana mungkin kebolehan ¬O(¬p) adalah sekaligus larangan O(¬p) sehingga tidak mungkin terjadi O(p)ɅO(¬p). Karena tidak mungkin kebolehan adalah sekaligus larangan, maka sesuatu tidak ada pilihan jika suatu kewajiban untuk sesuatu atau suatu kewajiban untuk tidak sesuatu O(p)ꓦO(¬p). Namun, sesuatu dapat menjadi pilihan jika terdapat kondisi jika bukan kewajiban untuk tidak sesuatu dan bukan kewajiban untuk sesuatu ¬O(¬p)Ʌ¬O(p) atau dalam pengertian lain sesuatu itu adalah boleh dan bukan sebuah larangan. Kemudian sistem SDL membangun aksioma-nya : 75 O(p)→¬O(¬p); if Ͱp then O(p); O(p→q)→O(p)→O(q); dan berlaku tautologis aturan dalam logika proposisi (PC); 3.45. Bahwa Pemohon akan contohkan satu contoh sederhana terhadap aksioma O(p→q)→O(p)→O(q). Misalkan dalam hukum Islam pengertian mengenai syarat: ma yatawaqaf wujud alsyai’i ‘alaa wujudih wayalzam min ‘adamih al’adam wala yalzam min wujudih wujud alsyai’i. Contoh sederhananya : suatu kewajiban jika sholat, maka berthaharah dahulu, maka jika suatu kewajiban untuk shalat, maka suatu kewajiban untuk berthaharah dahulu. Mari kita contohkan ke konteks lain : Misal kita bercita-cita menjadi jenderal, kita sadar caranya saya menjadi prajurit dahulu baru menjadi jenderal. Anggaplah itu suatu pernyataan preskriptif, maka O(p→q) di mana p: menjadi prajurit dan q : menjadi jenderal. Karena kita ingin menjadi jenderal, maka kita harus menjadi prajurit untuk kemudian kita harus menjadi jenderal O(p)→O(q). Ini aksioma logika yang sederhana sekali. Bayangkan tiba – tiba politisi dengan kekuasaannya ingin menjadi jenderal tanpa harus menjadi prajurit sebagai keharusan. Ingat thaharah bukan kewajiban yang berdiri sendiri, seseorang wajib berthaharah ketika ia hendak shalat. Misal A dalam pikirannya “ah saya mau shalat”, A tidak langsung shalat, tetapi mengambil wudhu dahulu baru kemudian shalat. Jika A tidak hendak shalat, maka wudhu-nya bukan sebagai kewajibannya. Oleh karena itu, ketika seseorang becita-cita menjadi profesor, bercita-citalah menjadi dosen; 3.46. Bahwa berdasarkan prinsip logika tersebut, lalu bagaimana caranya menguji suatu pertentangan norma? Sama seperti Hans Kelsen yaitu prinsipnya adalah no-conflict atau ¬(O(p)ɅO(¬p)). Misalkan p bermakna “menjadi profesor kehormatan dengan memiliki tacit knowledge”, maka P(p) bermakna “suatu kebolehan menjadi profesor kehormatan dengan memiliki tacit knowledge”. Untuk menguji bahwa norma tersebut bertentangan dengan norma di atasnya, maka pada norma UU kita harus mencari F(p) atau O(¬p) karena P(p) ekuivalen dengan ¬O(¬p). Kita harus cari norma F(p) yang bermakna “suatu larangan menjadi profesor kehormatan dengan memiliki tacit knowledge” atau O(¬p) yang bermakna “suatu kewajiban untuk tidak menjadi profesor kehormatan dengan memiliki tacit knowledge”. Ternyata tidak ditemukan dalam norma UU, justru yang ditemukan adalah kebolehan terhadapnya melalui Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021. 76 Andaikan Mahkamah Konstitusi memutuskan “suatu larangan menjadi profesor kehormatan dengan memiliki tacit knowledge”, maka akan terjadi pɅ¬p di mana hal tersebut adalah kontradiksi. Oleh karena itu, bagaimana mempertahankan “kompetensi luar biasa” dengan menghadirkan dua putusan yang berbeda?; 3.47. Bahwa andaikan Mahkamah Konstitusi membatalkan seutuhnya Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi demi menjaga dosen yang berkarir secara normal, maka hal tersebut akan menutup pintu bagi seseorang yang memiliki kompetensi luar biasa. Asumsikan saja terdapat seorang anak prodigy. Namun, perlu diketahui, itupun tetap berlaku hukum implikasi material. Dosen biasa misalkan dimulai dari usia 18 tahun kuliah fisika, belajar terus- menerus hingga mendapatkan gelar profesor pada usia 48 tahun. Berarti ada waktu 30 tahun belajar fisika. Anak prodigy bukan seperti orang tersambar gledek tiba-tiba bisa menyembuhkan orang dengan batu. Bisa saja ia mulai belajar dari usia 5 tahun hingga menguasai 10 bahasa dan buku fisika pada usia 7 tahun, sehingga pada usia 18 tahun sudah dapat memecahkan permasalahan yang rumit, sedangkan yang lainnya baru pada usia 40-an tahun karena memulainya pada usia 18 tahun. Wajar saja anak tersebut diberikan jalan instan. Namun, tetap saja ada karya nyata yang merupakan konsekuen dari kerja kerasnya yang dimulai sejak dini. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi boleh saja digunakan untuk anak yang memang luar biasa. Pemohon sadar diri, ketika sekolah kebanyakan nongkrong, jadi harus kerja keras belajar seperti dosen lainnya. Namun, tidak adil jika UU memberikan ruang kepada menteri untuk menafsirkan “kompetensi luar biasa” kepada orang biasa saja yang tidak mempunyai karya nyata. Itu sama saja membiarkan perguruan tinggi untuk mengusulkan seseorang yang dianggap dapat menyembuhkan orang dengan batu setelah tersambar gledek dan kemudian menteri harus mengangkatnya karena dianggap tacit knowledge yang diakui masyarakat se-Indonesia; 3.48. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak menegasikan seutuhnya konsep Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang telah diberikan tafsir konstitusional melalui Putusan MK No.20/PUU-XIX/2021, melainkan memberikan konteks baru dengan menambahkan makna “kompetensi luar biasa” dengan membatasi ekstensinya. Meskipun konsep 77 “tacit knowledge” ini akan tergeser, namun ada situasi baru dalam sebuah dunia kemungkinan yang memang harus mengesampingkan hal tersebut, namun tetap menjaga koherensi secara konstitusional. Konsep ini yang disebut dengan dyadic deontic logic yang dinotasikan dengan O(A│C) atau “in case C is true it ought to be that A” (Jorg Hansen, 2004: 150) (Bukti P- 20). Mahkamah Konstitusi kemudian menambahkan ekstensi persyaratan baru yang bersifat restriktif sebagai berikut : Secara lengkap kemudian Mahkamah Konstitusi menjadikan norma Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadi: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”; 3.49. Bahwa secara konseptual, Jorg Hansen membangun suatu sistem dyadic deontic logic yang disebut DDFS. Kemudian memberikan pembuktian sistem logikanya sebagai berikut (Jorg Hansen, 2004: 152): Pemohon mencoba memberikan makna semantik tersebut dalam beberapa contoh konteks (semoga tidak salah) : Kebenaran bagi Pembentuk UU berupa: “Kebolehan untuk mendelegasikan sesuatu untuk diatur jika dan hanya jika semua dunia kemungkinan tidak 78 bertentangan dengan konstitusi dan memenuhi parameter konstitusional untuk diturunkan sebagai norma tersebut.”; Kebenaran bagi Mahkamah Konstitusi berupa: “Kebolehan untuk menambahkan norma dalam UU jika dan hanya jika berupa sebuah dunia kemungkinan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan memenuhi parameter konstitusional untuk menyertakannya dalam norma UU.” Kebenaran bagi Mahkamah Konstitusi jika terbukti suatu norma UU bertentangan dengan konstitusi berupa: “Kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma dalam UU karena terdapat suatu dunia kemungkinan yang bertentangan dengan konstitusi dan penambahan norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan memenuhi parameter konstitusional untuk menyertakannya dalam norma UU.”; 3.50. Bahwa Jorg Hansen membangun aksioma sistem logikanya, yaitu (Jorg Hansen, 2004 : 152) : 3.51. Bahwa dari sistem logika tersebut kemudian Jorg Hansen menurunkan beberapa teorema seperti (RM) : O(A│C) Λ P(D│C) → O(A│C Λ D) dan (CM): O(A│C) Λ O(D│C) → O(A│C Λ D). Perlu diketahui teorema adalah suatu pernyataan proposisi yang telah diuji kebenarannya melalui sistem logika yang dibangunnya. Misalkan RM dibuktikan sebagai berikut (Jorg Hansen, 2004: 153): 79 Dengan telah diuji kebenarannya, maka pernyataan tersebut secara logika adalah benar (koheren). Kita ambil contoh O(A│C) Λ P(D│C) → O(A│C Λ D) dengan mengartikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan P(D│C), maka kemudian Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadi O(A│C Λ D). Sehingga, secara sederhana dapat kita bahasakan: “jika suatu kewajiban saat terpenuhinya syarat kompetensi luar biasa, seseorang diangkat menjadi profesor dan suatu kebolehan saat terpenuhinya syarat kompetensi luar biasa dibuktikan dengan karya nyata, maka suatu kewajiban saat terpenuhinya kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya nyata, seseorang diangkat menjadi profesor.”. Pertanyaannya darimana O(A│C)? Hal tersebut bisa kita telusur kepada Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi dikaitkan dengan UU Administrasi Negara yang mewajibkan pejabat publik untuk mengambil keputusan ketika seluruh syarat terpenuhi, maka O(A│C) berlaku. Namun, karena jika O(A│C) berdiri sendiri ternyata menyebabkan negasi atas hak konstitusional yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka kita konjungsikan dengan P(D│C). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menambahkan D sebagai konsekuen dari C. Ketika hal tersebut diterima sebagai anteceden, maka konsekuen-nya adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan MK No.109/PUU-XXII/2024; 3.52. Bahwa mari bergeser ke : O(A│C) Λ O(D│C) → O(A│C Λ D) berarti: “jika suatu kewajiban saat terpenuhinya syarat kompetensi luar biasa, seseorang diangkat menjadi profesor dan suatu kewajiban saat terpenuhinya syarat kompetensi luar biasa dibuktikan dengan karya nyata, maka suatu kewajiban saat terpenuhinya kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya nyata, seseorang diangkat menjadi profesor.” Bisa kita maknai: Mahkamah Konstitusi menjadi wajib O(D│C) agar norma Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menjadi O(A│C Λ D). Kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut dapat terjadi ketika Mahkamah Konstitusi telah melakukan proses pemeriksaan, pembuktian, dan lain sebagainya hingga menyimpulkan 80 memang O(A│C) jika berdiri sendiri bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketika sudah melewati masa persidangan, maka RPH menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi wajib untuk memutuskan. Hal ini sesuai dengan parameter kebenaran: “Kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma dalam UU karena terdapat suatu dunia kemungkinan yang bertentangan dengan konstitusi dan penambahan norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan memenuhi parameter konstitusional untuk menyertakannya dalam norma UU.”. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan ini (logically and constitutionally valid); 3.53. Bahwa berdasarkan konsep inilah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu norma dengan mentautologiskan norma dalam UU lainnya untuk memenuhi minimum set of language to satisfy constitution. Semoga saja Pemohon tidak salah menginterpretasikan, terlebih dengan waktu perbaikan permohonan yang sangat terbatas, sehingga Pemohon berharap di-cross check kembali; 3.54. Bahwa konsep ini sebenarnya yang Pemohon gunakan dalam permohonan lainnya dan saling bertautan dan sesungguhnya kesemuanya memiliki tujuan yang satu terpadu sebagaimana diilustrasikan berikut: 81 Itulah mimpi Pemohon untuk Indonesia. Suatu harapan yang tidak memiliki kekuasaan dan bukan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Namun, untuk sekedar memudahkan kita sebut saja mimpi tersebut dengan “TRIAS PETITIO”, mimpi yang perlu direnungkan. Mahkamah Konstitusi kemudian yang memutuskan mimpi tersebut untuk rakyat. Mahkamah Konstitusi ada akibat sistem politik mengalami disfungsi. Adanya supremasi hukum adalah untuk mencegah lahirnya raja bengis. Rakyat yang tersingkirkan akhirnya ke Mahkamah Konstitusi, dan ia menaruh harapan tinggi melalui Mahkamah Konstitusi atas tindakan sewenang-wenang penguasa. Melalui Mahkamah Konstitusi semua dibuka pada sidang yang terbuka untuk umum agar memenuhi parameter konstitusional. Apakah mimpi ini benar atau salah biarkan para guru besar dengan tenang menyelidiki. Para guru besar merangkai mimpi menjadi nyata. Mimbar akademik adalah mimbar bebas. Jangan diganggu dengan sihir-sihir yang merusak suara kebebasan hati nurani. Oleh karena itu, kita perlu hilangkan intelektual kelas kambing, profesor abal-abal, dan profesor giveaway. Itu adalah maut bagi bangsa kita. Demikian harapan rakyat ini dititip kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi. Vivat Academia Vivant Professores Vivat Membrum Quodlibet Vivant Membra Quaelibet Semper Sint In Flore! 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut : 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”; 82 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024, yaitu sebagai berikut: sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Dosen Nasional atas nama Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : “Buntut Skandal Guru Besar Investigasi Tempo, Dewan Guru Besar PTNBH Serukan Jaga Moral Universitas” diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1889613/buntut- skandal-guru-besar-investigasi-tempo-dewan-guru-besar- ptnbh-serukan-jaga-moral-universitas; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Submission Manuskrip berjudul “ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR MANDATORY HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA” atas nama Pemohon ke pengelola jurnal Constitutional Review; 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel Pemohon sebagai penulis utama, berjudul "Application Of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah For Infrastructure Project Financing In Indonesia" yang diterbitkan di Jurnal Yuridika Vol. 35 No. 1 (2020): Volume 35 No 1 January 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi tangkap Layar/Screenshot Data Pemohon sebagai dosen di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 83 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Potret Miris Gaji Dan Kesejahteraan Dosen di Indonesia : Dianggap Makmur Padahal Tidak" diakses dari https://www.pikiranrakyat.com/perguruan-tinggi/pr- 016556160/potret-miris-gaji-dankesejahteraan-dosen-di- indonesia-dianggap-makmur-padahaltidak?page=all pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 11. Bukti P-11 : Fotokopi tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Sidang MK, Dosen Bercerita Digaji Rp300ribu Padaha/ UMK Rp2,2juta" diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7231330/sidang-mkdosen- cerita-digaji-rp-300-ribu-padahal-umk-rp-2-2-iuta pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Honor Pemohon mengajar sebagai dosen.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Mayoritas Gaji Dosen Di Bawah RP 3 Juta, SPK : 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan" diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1863340/mayoritas-gaji-dosen- dibawah-rp-3-juta-spk-76-persen-terpaksa-keria-sampingan pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul "Tagar; #janganjadidosen Ungkap Realitas Gaji Dosen — Tunjangan Anak Buat Popok Saja Tidak Cukup" diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl WI 50jlj1 10 pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Perja/anan Syahrul Yasin Limpo Akhirnya Dapat Profesor Kehormatan Unhas" diakses dari https://www.detik.com/sulsel/berita/d5988856/perialanan- syahrul-yasin-limpo-akhirnya-dapat-profesorkehormatan- unhas pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo : Risiko Jabatan Bagi Saya" diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-10tahun- peniara--syahrul-yasin-limpo--risiko-iabatan-bagi-saya 'Deontic Logic In Computer Science" Penerbit Springer, Tahun 2004; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Opini Berjudul : "Profesor Abal-Abal : Ketika GelarAkademik Didagangkan Seenaknya" diakses dari https://www.pikiran- rakyat.com/kolom/pr-018443962/profesorabal-abal-ketika- gelar-akademik-didaganakanseenaknya?page=all pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 84 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : "Pakar HTN Bivitri Susanti Siap Lawan Intelektual Kelas Kambing" diakses dari https://mediaindonesia.com/politik- dan-hukum/690431/pakar-htnbivitri-susanti-siap-lawan- intelektual-kelaskambina#google vignette pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Buku berjudul "Pure Theory Of Law" (Terjemahan Inggris) karya Hans Kelsen, Penerbit Cambridge University Press, Tahun 1967; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Tulisan berjudul "Conflicting Imperatives And Dyadic Deontic Losgic" karya Jorg Hansen, dalam Buku Proceeding 'Deontic Logic In Computer Science" Penerbit Springer, Tahun 2004; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Biografi Lennart Aqvist diakses dari https://www.uu.se/en/department/philosophv/news/archive/ 201903-26-in-memoriam---lennatt-aqvist pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB;pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: "Penemuan BJ Habibie Yang Diakui Dunia Internasional" diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2021109/27/15000066 9/penemua nbj-habibie-yang-diakui-dunia-internasional pada 08 September 2024 Pukul 10:00 WIB. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 9 September 2024 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 pukul 09.13 WIB berdasarkan Tanda Terima Nomor 94-3/PUU/PAN.MK/AP3. Ihwal tenggang waktu perbaikan permohonan, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Sidang Pemeriksan 85 Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.” Dalam perkara a quo, tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan paling lama pada tanggal 9 September 2024 karena sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara a quo dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Terlebih, hal tersebut telah disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lambat pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, pukul 15.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 109/PUU- XXII/2024, bertanggal 26 Agustus 2024, hlm. 11-12]. Sehingga, penyerahan perbaikan permohonan bertanggal 9 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024, oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 19 Juli 2024. Kewenangan Mahkamah [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 72 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 87 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan maratabat sebagai dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Karena, gelar profesor dapat diberikan berdasarkan kompetensi luar biasa yang tidak jelas tolok ukurnya, sehingga terdapat kalangan non- akademik yang secara instan menjadi profesor, berbeda dengan para dosen 88 yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Akibatnya, secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu hilangnya kehormatan dan martabat profesi Pemohon sebagai dosen. 3. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 tidak memiliki pengertian yang jelas soal kompetensi luar biasa menjadikan jabatan profesor dapat diberikan kepada orang non-akademik tanpa parameter yang jelas. Oleh karena itu perlu ada paramater baku dan objektif yang menjadi bukti kompetensi luar biasa, sehingga menteri tidak memaknai sesukanya. Sehingga, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional batasan minimum tentang makna kompetensi luar biasa agar tidak menciderai hak konstitusional dosen yang berdedikasi meniti karir dengan jalur normal. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri pribadi Pemohon sebagai dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, menurut Pemohon karena norma tersebut memberikan ruang bagi menteri memaknai kompetensi luar biasa dalam pemberian gelar profesor kepada kalangan non-akademik. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang diangggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 89 permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, tidak dapat disangkal terdapat kemungkinan seseorang dari kalangan non-akademik ternyata memiliki talenta akademik yang luar biasa, sehingga relevan dengan konsep kompetensi luar biasa. Namun, hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti akademik yang luar biasa yang dapat dilihat dan diuji karyanya bukan atas dasar pertimbangan “ketokohan” atau “jabatan”; 2. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada parameter baku tentang makna “kompetensi”, mungkin saja kepemimpinan dianggap sebagai kemampuan leadership yang luar biasa yang dengan kekuasaannya dapat memerintah orang untuk mengerjakan sesuatu, namun hasilnya dapat diklaim oleh pemimpin tersebut. Mungkin saja dengan kekuasaannya kemudian dapat memerintahkan pihak lain agar memberikan pengakuan sehingga unsur “pengakuan nasional” terpenuhi; 3. Bahwa menurut Pemohon, konsep “karya yang bersifat monumental” yang seharusnya menjadi acuan standar pemberian jabatan profesor bukan semata karena ketersohoran atau karena jabatannya yang melekat; 4. Bahwa menurut Pemohon, makna “kompetensi luar biasa” harus diberikan batasan minimum melalui tafsir konstitusional. Jangan sampai perguruan tinggi secara asal-asalan mengusulkan gelar profesor dan menteri mengangkat secara asal-asalan. Ketika makna norma dalam tingkat UU tidak jelas, pada akhirnya norma pada tingkat aturan pelaksana juga dapat dimaknai sesukanya hingga akhirnya obral gelar profesor dimungkinkan; 5. Bahwa menurut Pemohon, diperlukan pemaknaan baru terhadap makna Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 agar sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mekanisme “jalur instan” melalui kompetensi luar biasa harus dipertahankan karena sangat 90 dimungkinkan terjadi terdapat seseorang non-akademik yang ternyata memiliki talenta akademik luar biasa yang bahkan melampaui profesor sezamannya. Namun, talenta akademik tersebut juga harus dibuktikan dan bukan talenta yang sama dengan talenta akademik profesor lainnya. Talenta tersebut harus bersifat eksepsional, sehingga gelar tersebut akan sangat jarang diberikan atau bukan barang obralan bagi pesohor atau pejabat publik. Sehingga, seseorang yang hendak mendapatkan gelar profesor dengan “jalur instan”, harus membuktikan setidaknya dua hal, yaitu memiliki karya ilmiah/monumental yang sangat istimewa dan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu memberikan penjelasan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa guru besar atau profesor merupakan bagian dari sumber daya manusia di bidang pendidikan yang memegang peranan penting dalam sistem pendidikan nasional dan wujud pelaksanaan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Alinea IV yakni guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimaksud, pada dasarnya dilakukan dengan cara terencana dan terpadu di berbagai aspek 91 kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia agar tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan beradab. Sehingga, jalur pendidikan termasuk pendidikan tinggi merupakan salah satu sarana penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan negara. Pada perguruan tinggi, keberadaan guru besar atau profesor merupakan jabatan akademik tertinggi. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi [vide Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut UU 14/2005]. Karenanya, seorang profesor selain memiliki otonomi keilmuan, juga berwenang untuk membimbing calon doktor pada jenjang akhir pendidikan formal. Selain itu, seorang profesor juga berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta berperan dalam mendidik, membimbing, dan menyiapkan generasi berikutnya di kalangan akademik. Oleh karena itu, jabatan profesor, meskipun merupakan puncak karir dalam jabatan akademik, namun bukan merupakan akhir dari tugas pengabdian seseorang dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terlebih lagi, berkenaan dengan pengangkatan dalam jabatan profesor, seseorang diwajibkan melakukan diseminasi pengetahuan melalui karya ilmiah dan pengembangan kebutuhan praktis lainnya. Artinya, terdapat tugas mendasar bagi seorang profesor untuk senantiasa menebar dan menyebarkan pengetahuan guna mencerahkan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. [3.11.2] Bahwa demikian pula dengan jabatan profesor kehormatan yang diberikan kepada seseorang dengan kompetensi luar biasa dari kalangan non- akademik. Dalam hal ini, pengangkatan seseorang dalam jabatan profesor kehormatan merupakan upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dengan menyertakan masyarakat dari kalangan non-akademik. Meskipun berasal dari kalangan non-akademik, kriteria memiliki kompetensi luar biasa merupakan conditio sine qua non yang harus dipenuhi dan temasuk ke dalam kriteria penilaian. Sebab, seseorang yang akan diangkat dalam jabatan profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan: 92 a. kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan, spesialis, atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b. kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan luar biasa; dan c. pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional [vide Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Permendikbud Ristek 44/2024)]. Artinya, berdasarkan persyaratan di atas, sekalipun berasal dari kalangan non- akademik, yang bersangkutan harus telah teruji baik secara akademik maupun secara profesional berdasarkan kemampuan akademik dan pengalamannya untuk diangkat dalam jabatan profesor kehormatan. Terlebih, jabatan profesor kehormatan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sepanjang pengangakatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya berkenaan dengan keberadaan profesor kehormatan yang diangkat oleh menteri atas usul perguruan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Untuk itu penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan: “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa 93 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai “Profesor Kehormatan” [vide Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021]. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam mencantumkan jabatan akademik Profesor 94 Kehormatan harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud. Lebih lanjut, dalam Putusan a quo Mahkamah juga telah mempertimbangkan terkait dengan persyaratan pengusulan profesor kehormatan, sebagai berikut: …Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas (clara et clara) menjawab bahwa mengenai pengangkatan profesor kehormatan merupakan domain menteri in casu menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012] melalui pembentukan peraturan menteri [vide Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012]. Artinya, Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 yang mengakui keberadaan profesor kehormatan tidaklah berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ketentuan selanjutnya yakni Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang mendelegasikan pengaturan salah satunya mengenai profesor kehormatan yang bersifat teknis operasional dalam bentuk peraturan menteri, sehingga terdapat standardisasi dan prosedur penilaian kompetensi luar biasa yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi profesor kehormatan. Bahwa ihwal pendelegasian kewenangan kepada menteri in casu Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 95 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan “Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.” Atas dasar tersebut, diterbitkan Permendikbud Ristek 44/2024 yang antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud Ristek 44/2024 di antaranya mengatur tata cara pengangkatan, masa jabatan, persyaratan, hak dan kewajiban, serta pemberhentian dan larangan bagi profesor kehormatan. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek 44/2024, Pemendikbud Ristek a quo selain memiliki dasar dalam pembentukannya, juga melindungi kehormatan dan martabat jenjang akademik tertinggi, in casu gelar profesor. Karena, sebagaimana persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor akademik sebagai jenjang akademik tertinggi yang lebih ketat dibandingkan dengan jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor, persyaratan dan mekanisme pengangkatan jabatan profesor kehormatan juga lebih ketat dibandingkan dengan pengangkatan jabatan doktor kehormatan yang diangkat oleh perguruan tinggi yang memenuhi kriteria, sebab profesor kehormatan diangkat oleh menteri atas usul perguruan tinggi yang memenuhi kriteria. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan penulisan gelar profesor kehormatan, jika akan dicantumkan atau digunakan, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 telah memberikan perintah (judicial order) harus ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud. Pertimbangan tersebut telah diakomodir dalam Permendikbud Ristek 44/2024. Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (2) huruf a Permendikbud Ristek 44/2024 menyatakan, “Pencantuman jabatan akademik Profesor Kehormatan dengan mencantumkan jabatan Profesor Kehormatan secara lengkap atau disingkat prof.(hon.), disertai dengan nama Perguruan Tinggi”. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan cara pencantuman/penulisan gelar dimaksud dengan cara pencantuman/penulisan profesor akademik, perbedaan tersebut tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. 96 [3.13] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek 44/2024, menurut Mahkamah keberadaannya merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang berkaitan dengan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Dalam hal ini, keberadaan Permendikbud Ristek 44/2024 sepanjang berkenanan dengan pengaturan profesor kehormatan bersifat teknis administratif untuk memastikan standardisasi dan prosedur pengangkatan profesor kehormatan agar dapat dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, meskipun telah terdapat Permendikbud Ristek 44/2024 yang di dalamnya terdapat pengaturan profesor kehormatan, namun hakikatnya tidak boleh mengurangi hakikat dan substansi undang-undang yang mendasari pembentukan peraturan menteri dimaksud, yakni hanya seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dapat diangkat oleh menteri menjadi profesor kehormatan atas usul perguruan tinggi [vide Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012]. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan kompetensi luar biasa dimaksudkan agar gelar profesor kehormatan diberikan dengan ketat dan sangat selektif. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan hakikat pemberian profesor kehormatan karena pemberian gelar dimaksud berdasarkan penilaian kompetensi luar biasa. Oleh karena itu, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo pada dasarnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma namun lebih merupakan aspirasi untuk memperketat syarat pengangkatan seseorang ke dalam jabatan profesor kehormatan. Namun, yang dimohonkan Pemohon sebagai tafsir atas ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 justru dapat mempersempit makna norma dimaksud sebab pembuktian kompetensi seseorang dapat dilakukan baik 97 berdasarkan karya akademik maupun dengan prestasi berdasarkan pengalaman yang relevan dengan kompetensi luar biasa yang dapat diraih oleh mereka yang telah berkiprah secara langsung dalam kehidupan profesional di masyarakat. Selain itu, meletakkan pengakuan hanya pada penilaian masyarakat internasional semata, justru menafikan penilaian dan pengakuan secara nasional oleh bangsa sendiri yang juga tidak kalah penting. Karenanya, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat perlu mendekatkan jarak antara dunia akademik murni dan dunia profesional yang diperankan para praktisi untuk memaksimalkan pemenuhan hak untuk memeroleh manfaat atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin konstitusi [vide Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Terlebih, rumusan petitum Pemohon sama dengan persyaratan bagi profesor yang dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Pasal 49 UU 14/2005 menyatakan, “Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.” Sehingga, apabila petitum Pemohon dikabulkan justru tidak terdapat perbedaan antara profesor kehormatan dengan profesor paripurna yang berasal dari profesor akademik. Bukan hanya itu, petitum yang demikian apabila dikabulkan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menjadi sulit membedakan syarat menjadi profesor kehormatan dengan profesor paripurna. Walakin, dalam pelaksanaannya, sebagai jabatan akademik yang mempersyaratkan kompetensi luar biasa maka keterpenuhan syarat tersebut harus menjadi perhatian utama dalam menyeleksi seseorang untuk diangkat dalam jabatan profesor kehormatan. Syarat tersebut seharusnya diterapkan secara ketat sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Penerapan syarat yang ketat demikian dilakukan oleh perguruan tinggi sebab pengusulan jabatan profesor kehormatan diajukan oleh perguruan tinggi kepada menteri setelah melalui proses seleksi yang ketat dan sangat selektif. Dalam hal ini, sekalipun seseorang diusulkan oleh perguruan tinggi menjadi profesor kehormatan, namun apabila menteri menilai seseorang yang diusulkan tersebut tidak memenuhi syarat memiliki kompetensi luar biasa, menteri dapat menolak usulan tersebut. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 telah ternyata tidak melanggar hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri pribadi sebagaimana dijamin 98 dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 99 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 100 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari