109/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 109/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen pada Universitas Presiden Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 20, RT. 005, RW. 002. Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 109/PUU-XX/2022 pada tanggal 8 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 1 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah menerima permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3 4. Bahwa hubungan norma tertentu dalam batang tubuh dengan penjelasan undang-undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di mana penjelasan merupakan tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh dan merupakan bagian dari undang-undang. 5. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materiil terhadap materi muatan dalam pasal tertentu dalam batang tubuh undang-undang dan penjelasannya sebagai bagian dari undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.” dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang menyatakan “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 4 dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 wajib menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan 5 berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Pemohon menyatakan sebagai berikut: a. Terkait kedudukan pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) (vide bukti P-1) yang berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Hukum Universitas Presiden yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sebagai Dosen Program Studi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Presiden (vide bukti P-8) yang dalam kesehariannya selain melaksanakan tri dharma perguruan tunggi juga sering memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, yakni memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Pemohon di bidang hukum pidana yang dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian Pemohon, baik buku, jurnal maupun artikel, di bidang hukum pidana (vide bukti P-13). Terakhir, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: B-1612/L.5.19/Fd.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muoro Jambi selaku Penyidik (vide bukti P-4) dan Surat Tugas Nomor: 028/Stug/LAW-HUM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Presiden (vide bukti P-5), Pemohon diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Muoro Jambi untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: B/2212/Res.1.24/III/2022/RestroBks tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi (vide bukti P-6) dan Surat Tugas Nomor: 028/Stug/LAW-HUM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 6 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Presiden (vide bukti P-7), Pemohon telah memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUH.Pidana di Polres Metro Bekasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan penyidik pada Polres Metro Bekasi (vide bukti P-9). b. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia yang sering, telah dan akan memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”. c. Terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.” dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang menyatakan 7 “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.” dikarenakan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan penjelasannya tidak memberikan perlindungan hukum yang sama, yakni tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, kepada seorang ahli, in casu Pemohon, yang sering, akan dan telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik. d. Terkait kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual haruslah ditafsirkan secara ekstensif sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, hukum tidak boleh diam melihat realitas dan kebutuhan hukum tersebut, Berikut penjelasan konkritnya: 1) Pertama, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, secara jelas mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon yang saat ini akan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana maupun telah memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan, dimana Pemohon merasa terancam, ketakutan dan tidak bebas dalam memenuhi panggilan sebagai ahli maupun memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan karena adanya potensi tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan dan telah Pemohon berikan sebagai ahli dalam proses peradilan meskipun keterangan yang 8 sering akan dan telah Pemohon sampaikan tersebut didasari dengan iktikad baik. Di satu sisi, apabila Pemohon menolak panggilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana, telah ada ancaman sanksi pidana bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”. Saat ini Pemohon mengalami dilema antara memenuhi panggilan sebagai ahli dengan adanya potensi mendapatkan tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan Pemohon berikan sebagai ahli dalam proses peradilan meskipun keterangan tersebut diberikan dengan iktikad baik ataukah menolak panggilan dengan konsekuensi untuk dilaporkan karena melanggar Pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan. 2) Kedua, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, mengakibatkan kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi kepada Pemohon sebagai seseorang yang “sering” dan saat ini “akan” dan “telah” memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan, yakni sewaktu-waktu dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang Pemohon berikan sebagai ahli meskipun keterangan tersebut diberikan dengan iktikad baik. Selain itu, apabila Pemohon menolak panggilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana, Pemohon berpotensi menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi kepada Pemohon untuk dilaporkan karena melanggar Pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) merupakan realitas yang dialami Pemohon saat ini sebagai perorangan warga 9 negara Indonesia dan warga negara yang wajib memenuhi kewajiban, yang sering, akan dan telah memberikan keterangan ahli, di mana seharusnya terbebas dari hal-hal tersebut. Singkatnya, hukum tidak boleh diam melihat realitas tersebut. e. Terkait adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan penjelasannya merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif yang mengakibatkan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Pemohon karena hanya memberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata kepada saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang serupa kepada seorang ahli, in casu Pemohon, yang telah memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana dengan iktikad baik. f. Terkait, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian hak konstitusional yang Pemohon nyatakan tidak akan terjadi karena telah ada perlindungan hukum bagi ahli, in casu Pemohon, untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangannya yang telah diberikan dengan iktikad baik. Dengan kata lain, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa dengan demikian, secara materil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, serta 10 pernyataan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. C. POKOK PERKARA (POSITA) Dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori hukum yang canggih, karena menurut hemat Pemohon, apa yang menjadi alasan permohonan ini sudah sangat jelas dan kuat serta sulit dibantah bahwa Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Berikut alasan-alasan permohonan ini: 1. Pengertian, Tujuan, dan Kualifikasi Alat Bukti Keterangan Ahli a. Bahwa pembuktian merupakan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam konteks persidangan, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum sendiri adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil (material warheid) atau kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa hukum. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan dan penuntutan, baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum, maupun tersangka atau penasihat hukumnya. Objek pembuktian pada tahap penyidikan adalah untuk membuktikan dengan terang tindak pidana yang terjadi dan tersangka adalah pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Objek pembuktian pada tahap penuntutan adalah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dan tersangka adalah pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sedangkan, bagi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, objek pembuktian pada setiap tahapan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana. b. Bahwa pembuktian merupakan hal yang penting bagi seseorang yang 11 merasa haknya dilanggar atau dirugikan maupun penting bagi negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pembuktian yang mampu menemukan kebenaran materiil pasti akan memberikan keadilan bagi korban ataupun keadilan bagi tersangka dan masyarakat. Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia. c. Bahwa hal yang penting pada tahap pembuktian adalah alat bukti. Alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu, seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan seksual, cyber crime, dan masih banyak lagi. d. Bahwa salah satu alat bukti yang diatur dalam berbagai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah keterangan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefenisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam Kamus Hukum, ahli merupakan terjemahan kata “deskundige” yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dengan demikian, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atas sesuatu bidang ilmu. Terkait dengan keterangan ahli, berbagai peraturan perundang- undangan di Indonesia telah mendefenisikannya, antara lain: 1) Pasal 1 angka 13, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau 12 pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan”. 2) Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 3) Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”. 4) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU PSK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. 5) Pasal 1 angka 27 RUU Hukum Acara Pidana menyatakan, “Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. 6) Pasal 154 ayat (1) RUU Hukum Acara Perdata menyatakan, “Hakim atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya dapat mendengar keterangan atau pendapat seorang ahli atau lebih dalam bidang keahliannya”. e. Bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk hukum acara pidana, meskipun berdasarkan Pasal 186 KUHAP menyatakan “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 13 pengadilan”, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”. In casu, di samping tahap pemeriksaan persidangan, pada tahap penyidikan maupun penuntutan dalam rangka pemeriksaan tambahan, baik penyidik, penuntut umum, maupun tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dapat meminta keterangan ahli. f. Bahwa terkait dengan kualifikasi seseorang dikatakan sebagai ahli dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, adalah adanya keahlian baik berdasarkan pengetahuan atau pengalaman, di bidang ilmu tertentu. Arthur Best berpendapat bahwa expert tertimony atau keterangan ahli adalah keterangan yang didasarkan pengalaman pada umumnya dan pengetahuan yang didasarkan pada keahliannya terhadap fakta- fakta suatu kasus. Lebih lanjut menurut Arthur Best, keterangan ahli dibutuhkan ketika penyelesaian sengketa menyangkut informasi atau analisis terhadap suatu pengetahuan untuk meyakinkan juri atau hakim di persidangan. g. Bahwa selain itu, California Evidence Code memberikan defenisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Menurut Tristram Hodkinson dan Mark James, defenisi ahli mempunyai 2 (dua) deskripsi. Pertama, berpengalaman, yaitu seorang yang berpengalaman dan mendapatkan kecakapannya dari pengalaman 14 tersebut. Kedua, terlatih oleh pengalaman atau praktik, cakap, terampil sebagaimana seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu dan menjadikan ia sebagai spesialis. Kata “cakap atau terampil” diartikan sebagai memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup terlatih atau berpengalaman. h. Bahwa menurut Arthur Best, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan keterangan ahli, sebagai berikut: 1) Terkait topik keterangan ahli. Para pihak, baik penggugat atau tergugat maupun penuntut umum atau terdakwa, hanya dapat meminta ahli dihadirkan di persidangan untuk meyakinkan juri atau hakim perihal topik yang membutuhkan keahlian tersebut. Topik keterangan ahli dapat beraneka ragam termasuk subtansi hukum yang mendasari suatu perkara atau sengketa sehingga untuk menjelaskannya dibutuhkan keterangan ahli. 2) Perihal siapa yang boleh menberikan keterangan ahli atau kualifikasi seorang ahli. Terkait dengan topik keterangan ahli, kualifikasi ahli adalah seorang ilmuan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan keterangan ahli tersebut. Keterangan ahli diperoleh baik dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, maupun pengetahuannya. Menurut Karim Nasution, perkataan ahli tidak harus ditafsirkan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki ijazah tertentu. Demikian pula Adami Chazawi yang menitikberatkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang yang menurut akal sehat sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selayaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman bekerja di bidang tersebut dalam waktu yang lama. Hodgkinson dan James menyatakan kompetensi seorang ahli harus berkaitan dengan 15 kasus yang disidangkan. 3) Mengenai jenis keterangan. Ketika pengadilan memeriksa kasus menyangkut suatu topik yang membutuhkan kesaksian ahli, keterangan yang dibutuhkan adalah pernyataan pendapat ahli. Keterangan berupa pendapat ini didasarkan pada fakta-fakta di persidangan atau kebenaran berdasarkan pengetahuan atau penelitian atau observasi yang dilakukan ahli di luar pengadilan. Jika keterangan ahli didasarkan pada percobaan ilmiah, untuk menetapkannya sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan, percobaan ilmiah tersebut harus dievaluasi validitasnya, baik dari segi metodologi maupun aplikasi metode tersebut terhadap penelitian yang faktual. Sebagai perbandingan, Hodgkinson dan James membagi klasifikasi keterangan yang diberikan ahli menjadi 5 (lima) macam, yakni: a) Keterangan ahli berupa opini, mengenai fakta yang diketahui sebelum persidangan; b) Keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti dari kata; c) Keterangan atas fakta yang diberikan ahli, pengamatan, perbandingan dan deskripsi yang memerlukan keahlian; d) Keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli, yang tidak memerlukan keahlian untuk pengamatan, perbandingan dan pendeskripsiannya; e) Keterangan dari orang lain yang diterima mengenai sifat seorang ahli. Berdasarkan apa yang dikemukakan Arthur Best, Hodgkinson dan James, Eddy O.S. Hiariej berbendapat bahwa jenis keterangan ahli secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a) Pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya; 16 b) Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian atau observasi. 4) Berkaitan dengan corak keterangannya. Ahli boleh menyatakan pendapat atau kesimpulan topik yang dijelaskan dengan pembatasan, khususnya dalam kasus-kasus pidana, untuk menyatakan secara eksplisit apakah terdakwa yang sedang diproses bersalah melakukan suatu kejahatan. Dalam praktik biasanya ahli dipersyaratkan memberikan keterangan berbentuk jawaban atas pertanyaan yang bersifat hipotesis. Penanya menyampaikan suatu hipotesis atau keadaan atau kondisi tertentu, kemudian ahli memberikan pendapat berupa konsekuensi keadaan atau kondisi tersebut. Berdasarkan corak keterangannya, seorang ahli di persidangan tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang disidangkan. Keterangan ahli yang berupa pendapat hanyalah bersifat umum atas dasar pengetahuan atau pengalamannya. i. Bahwa dalam praktik di berbagai negara, untuk menjadi ahli yang dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan bergantung pada model sistem hukum yang diadopsinya, antara civil law atau common law. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada model pengundangannya. Dalam sistem civil law, pengesahan keahlian dilakukan sebelum persidangan sebagaimana yang dilakukan oleh sistem peradilan di Perancis. Yang dimaksud “ahli” dalam sistem peradilan Perancis adalah mereka yang terdaftar dalam komisi, lembaga pemerintahan maupun organisasi profesi yang bertugas untuk melakukan verifikasi kepakaran orang tersebut. Selain membuat daftar dan verifikasi, organisasi terkait juga harus melakukan pengujian secara periodik untuk melihat perkembangan kompetensi keahlian dari orang-orang yang telah masuk dalam daftar. Sebagai contoh, seorang ahli forensik yang akan didengarkan keterangannya di pengadilan harus menunjukkan bukti verifikasi kepakarannya yang dikeluarkan 17 oleh organisasi profesi kedokteran. Sedangkan, pada model sistem common law, ahli dihadirkan oleh masing-masing pihak yang berperkara dan penilaian kepakaran dari ahli dilakukan oleh majelis hakim, sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat. Berdasarkan Federal Rules of Civil Procedure, setiap pihak berhak untuk mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam persidangan. Oleh karenanya, jumlah ahli yang akan didengarkan dalam persidangan tidak dibatasi. Setiap ahli yang dihadirkan oleh para pihak harus bersifat netral dan tidak berpihak (imparsial) meskipun diundang oleh salah satu pihak. Keterangannya dalam persidangan juga tidak menjadi bagian dari keterangan pihak yang menghadirkannya karena setiap pihak dalam persidangan memiliki hak yang sama untuk menggali lebih dalam keterangan ahli, termasuk majelis hakim. Dalam hal-hal tertentu, reputasi ahli yang dihadirkan dalam persidangan sangat menentukan terlebih bilamana ahli itu memiliki popularitas dalam bidang keahliannya. j. Bahwa praktek yang dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih menyerupai dengan model Amerika Serikat. Ahli dihadirkan dalam persidangan oleh para pihak dan setiap pihak dalam persidangan berhak untuk menggali keterangan dan pendapat ahli. Semua orang dapat memberikan keterangan sebagai ahli apabila memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu tertentu yang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang sedang diperiksa. Penilaian bobot keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan diserahkan kepada majelis hakim. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai penjaga gawang (gatekeeper) dari kualitas keilmuan yang dikandung dalam keterangan ahli di persidangan. Penilaian keterangan ahli oleh majelis hakim pun secara futuristik diatur dalam RUU Hukum Acara Pidana dan RUU Hukum Acara Perdata, sebagai berikut: 1) Pasal 147 ayat (4) RUU Hukum Acara Pidana menyatakan “Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan hakim.”; dan 18 2) Pasal 154 ayat (4) RUU Hukum Acara perdata menyatakan “Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan Hakim”. k. Bahwa setiap orang seharusnya memahami bahwa di samping keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sama dengan alat bukti lainnya, namun hakim sama sekali tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Hal inipun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang ahli. Oleh karena itu, pendapat ahli tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Hakimlah yang kemudian memberikan penilaian atas keterangan ahli yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti yang valid untuk mengambil suatu putusan yang tepat. Penilaian terhadap kualitas atau bobot keterangan ahli merupakan otoritas hakim. l. Bahwa oleh karena itu, adalah hal yang lazim apabila seorang ahli memberikan keterangan yang sedikit banyaknya bertentangan dengan pendapat/doktrin, teori dan asas hukum. Selain penilaiannya diserahkan kepada hakim, juga sepanjang keterangan ahli yang bertentangan tersebut didasari argumentasi yang argumentatif, yakni disusun berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai, kebutuhan hukum pendapat/doktrin, teori dan asas hukum. m. Bahwa keterangan ahli sebagai bagian dari alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara karena mampu membuat terang suatu peristiwa hukum yang sedang dituntut, baik secara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pidana, keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Oleh karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 19 bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” yang sekaligus menjadikan hukum pembuktian di Indonesia menganut negatief wettelijk bewijs theorie, maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang apabila ditambahkan satu alat bukti sah lainnya telah memenuhi bewijs minimum atau minimum pembuktian sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. n. Bahwa tidak jarang, dalam perkara pidana keterangan ahli sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dapat membuktikan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan ataupun sebaliknya mampu membuktikan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Begitupun dalam perkara perdata, keterangan ahli dapat digunakan membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum atau kerugian yang dialami oleh penggugat atau tergugat. Dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa “dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana”. o. Baik penuntut umum ataupun terdakwa dalam perkara pidana atau penggugat ataupun tergugat dalam perkara perdata dan tata usaha negara memiliki hak yang sama untuk menghadirkan seorang ahli guna memberikan penjelasan ilmiah sesuai dengan pengetahuan dan/atau pengalaman ahli terhadap suatu perkara yang sedang disangka, didakwa ataupun disengketakan. Hal ini sangat menegaskan bahwa ahli memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana, khususnya pembuktian. 20 2. Tuntutan Hukum Terhadap Ahli a. Bahwa realitasnya, ahli dalam memberikan keterangan dala proses peradilan sering kali mengalami tuntutan hukum, baik itu pidana maupun perdata. Masih segar dalam ingatan tentang kasus gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata yang ditujukan kepada beberapa orang ahli, yakni Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. Berikut penjelasannya: 1) Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., adalah Dosen pada Institut Pertanian Bogor. Basuki Wasis merupakan ahli lingkungan hidup dan kerusakan tanah yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Korupsi Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT. Anugerah Hasirma Barakah (AHB) di Pula Kabaena Prop. Sulawesi Tenggara dengan terdakwa Nur Alam yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah dipidana. Basuki Wasis digugat perdata oleh terpidana Nur Alam karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun gugatannya sebagai berikut: 1. Menerima gugatan penggugat; 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan Tabel hasil pengujian tanah bekas terbakar dengan nama Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikuler Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 18 November 2013 dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Melalui Pembakaran di PT. Jatim Jaya Perkasa (in casu penggugat) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 12 Desember 2013 yang keduanya ditandatangani oleh tergugat, adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan batal demi hukum; 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada 21 penggugat sebesar Rp610.000.0000.0000,- (enam ratus sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari: - Kerugian materiil yang harus ditanggung oleh penggugat untuk biaya operasional terkait perkara yang melibatkan penggugat dan staf penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); - Kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat, dimana untuk menghadapi perkara tersebut, penggugat telah mengalami guncangan psikologis yang luar biasa, dan juga mengalami gangguan dalam usaha perkebunan kelapa sawit, sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan tergugat bilamana lalai dalam melaksanakan isi putusan sampai seluruh isi putusan Pengadilan dipenuhi oleh tergugat; 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh pengadilan; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet; 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 10. Berdasarkan Putusan Pengadilan Cibinong Nomor: 215/Pdt.G/2017/PN Cbi tanggal 29 November 2017, perkara tersebut berakhir dengan perdamaian antara penggugat dan tergugat. (Bukti P-9) 2) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. adalah Dosen pada Institut Pertanian Bogor (IPB). Bambang Hero Saharjo merupakan ahli yang dihadirkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) dalam kasus perdata gugatan ganti kerugian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Bambang Hero 22 Saharjo digugat perdata oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun gugatannya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat; 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum; 3. Menyatakan, Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., tertanggal 18 Desember 2013 yang terbitkan menggunakan logo "Institut Pertanian Bogor" dan kop/kepala surat "Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Departemen Silvikultur Bagian Perlindungan Hutan Laboratorium Kebakaran Hutan Dan Lahan, Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga PO Box 168 Bogor 16680 Telp. +62-251-626886 Email: bhsaharjo@gmail.com", yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum; 4. Menyatakan surat-surat yang doterbitkan merujuk atau mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tertanggal 18 Desember 2013, yang terbitkan menggunakan logo "INSTITUT PERTANIAN BOGOR" dan kop/kepala surat "Institut Pertanian Bogor" dan kop/kepala surat "Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Departemen Silvikultur Bagian Perlindungan Hutan Laboratorium Kebakaran Hutan Dan Lahan, Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga PO Box 168 Bogor 16680 Telp. +62-251-626886 Email: bhsaharjo@gmail.com", yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum; 5. Menghukum tergugat membayar seluruh kerugian yang dialami penggugat berupa: 23 a. kerugian materil, penggugat: "Biaya-biaya operasional pengurus permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi, dan biasa lainnya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah)." b. kerugian moril penggugat apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliyar rupiah); 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong (goed en van waarde te verklaren); 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (uitoerbaar bij voorraad); 8. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian tergugat melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan; 9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 223/Pdt.G/2018/PNCbi tanggal 24 Oktober 2018, perkara tersebut dicabut karena penggugat melakukan pencabutan perkara. (Bukti P-10) 3) Dr. Eva Achjani Zulva, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Eva Achjani Zulva merupakan ahli yang dihadirkan penyidik pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan tersangka Andy Tediarjo. Eva Achjani Zulva digugat oleh Andy Tediarjo karena melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun gugatannya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 24 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebagai berikut: - kerugian materiil yang diderita penggugat senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); - kerugian immateriil senilai Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah); - Atau total seluruhnya senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini; 5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan diajukan dalam daftar tersendiri; 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorraad); 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 229/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 23 Juni 2021, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dan putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor: 437/PDT/2021/PT.BDG tanggal 29 September 2021. (Bukti P-11) b. Bahwa gugatan perdata terhadap ketiga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan gugatan yang dilakukan oleh terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Di mana ketiganya memberikan keterangan sebagai ahli yang memberatkan terpidana. Terpidana yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh ahli kemudian 25 melakukan intimidasi terhadap ahli melalui gugatan perdata. Tentunya, tujuan dari terpidana, selain ingin menyatakan keterangan ahli diperoleh secara melawan hukum, terpidana ingin membungkam para ahli tersebut agar dikemudian hari tidak memberikan keterangan ahli dalam perkara korupsi atau saat ini popular disebut sebagai corruptor fights back. Ini jelas merupakan perbuatan pembungkaman terhadap ahli yang sekaligus merupakan extra ordinary issues. Hemat Pemohon, perbuatan yang dilakukan terhadap ahli yang telah membantu penegak hukum maupun para pencari keadilan dalam proses peradilan tergolong perbuatan Strategic Law Suit Against Public Participation (SLAPP). Menurut Pring dan Canan, SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, menggangu, dan menghalangi lawan politik. SLAPP digunakan untuk mencegah, membungkam atau menghukum ahli yang menggunakan haknya yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi dalam rangka ikut serta dalam membantu pengungkapan tindak pidana. SLAPP dapat juga dikatakan sebagai gugatan yang ditujukan untuk menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan aktivitas ahli sehingga ahli menyerah dalam mendukung pengungkapan tindak pidana. Tujuan dari SLAPP yang dilakukan adalah agar ahli merasa takut, terintimidasi, bungkam, serta lelah mengikuti proses hukum. c. Bahwa keterangan ahli pidana yang dituntut hukum dalam persidangan perkara perdata tersebut menunjukan kekhilafan dan kesesatan yang nyata atas ketidakpahaman terkait pembuktian secara keseluruhan, khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Kebenarannya hanya dapat diuji dalam persidangan perkara pidana yang bersangkutan tanpa konsekuensi apapun. Oleh karena itu, menilai, menggugat dan melakukan pemeriksaan akan kebenaran keterangan ahli di persidangan perdata sama sekali tidak berdasar karena bukan termasuk perbuatan melawan 26 hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata adalah blanket norm sehingga berdasarkan rechtsvervijning, melawan hukum dalam pasal a quo hanya ditafsirkan 3 (tiga) kemungkinan, yakni 1) Perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum; 2) Perbuatan tersebut melanggar kepatutan; 3) Perbuatan tersebut tanpa kewenangan. Keterangan ahli pidana digugat dengan perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUHPerdata, selain menunjukan kekeliruan yang fatal dalam penegakan hukum, juga menuju pengadilan sesat karena melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut undang-undang. d. Bahwa berbagai gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para ahli tersebut memiliki implikasi sebagai berikut: 1) Para ahli akan cenderung menolak untuk memberikan keterangan yang membantu peradilan; 2) Membuat kegaduhan dunia peradilan. Akan terbentuk cara mengintimidasi para ahli di berbagai peradilan. Pada gilirannya, keterangan ahli dalam berbagai perkara dapat dituntut baik pidana maupun perdata; 3) Memberangus kebebasan ahli yang seharusnya dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa ancaman apapun. e. Bahwa seorang ahli yang memberikan keterangan seharusnya dihormati, diapresiasi dan dilindungi. Ahli telah membantu para penegak hukum, para pencari keadilan dan dunia peradilan dalam membuat terang suatu perkara berdasarkan keahlian, baik pengetahuan ataupun pengalaman yang dimilikinya. Ahli pun dalam memberikan keterangan dilakukan secara objektif dan tidak ada conflict of interest karena selain tidak berhubungan langsung dengan suatu perkara atau sengketa, terkadang ahli tidak menilai pokok perkara yang sedang diperkarakan atau disengketakan melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ahli. 27 3. Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 a. Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. b. Bahwa pertama, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak pasti. Terjadi contradiction in terminis, yakni di satu sisi dalam konsideran menimbang huruf b UU PSK menyatakan “untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap ………. ahli” dan Pasal 5 ayat (3) UU PSK menyatakan “memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan ahli yang sekaligus menambahkan ahli sebagai subjek penerima hak pelindungan”, namun di sisi lainnya dalam konsideran menimbang huruf a UU PSK menyatakan “bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana”, serta Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, menyatakan “perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata hanya diberikan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor”, di mana kedua materi norma atau pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang sama atau serupa kepada atau untuk ahli. 28 c. Bahwa kedua, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak adil. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK hanya memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya dengan iktikad baik sehingga tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada ahli yang juga memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan iktikad baik. d. Bahwa ketiga, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang diskriminatif. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor dengan ahli padahal kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman, dengan iktikad baik. 4. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli a. Bahwa Alenia 4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Terkait dengan pelindungan tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Pelindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi setiap orang agar dapat menggunakan hak atau 29 melaksanakan kewajibannya secara bebas tanpa adanya ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik fisik maupun psikis, dari pihak manapun, yang dilakukan melalui instrumen hukum. In casu, menjadi ahli yang memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan merupakan suatu kewajiban hukum yang dalam pelaksanaannya haruslah secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat. b. Bahwa berbagai instrumen hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap ahli, antara lain: 1. Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa “peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 2. Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 30 yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata”; 4. Pasal 5 ayat (3) UU PSK yang menyatakan bahwa “Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”. Adapun Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyatakan “Saksi dan korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat Pendampingan." c. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun Pasal 5 ayat (3) UU PSK memang memerintahkan untuk memberikan 31 perlindungan hukum terhadap ahli. Namun sayangnya, berbagai peraturan hukum konkret tersebut belum memberikan bentuk konkrit atau nyata terhadap perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli. Berbeda halnya dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal ahli sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka ahli tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata. Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam lingkup lingkungan hidup. Bagaimana dengan di luar lingkup lingkungan hidup? Singkatnya, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada seorang ahli sehingga ahli tidak dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat. d. Bahwa berbeda dengan berbagai instrumen di Indonesia, berbagai hukum internasional secara tertulis dan jelas memberikan perlindungan hukum terhadap ahli agar dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat, sebagai berikut: 1) Article 32 paragraph (1) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them”. (Terjemahan Pemohon: “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakantindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari 32 kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan keterangan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”). 2) Article 48 paragraph (27) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Without prejudice to the аpplicаtion of pаrаgrаph 12 of this аrticle, а witness, expert or other person who, аt the request of the requesting Stаte Pаrty, consents to give evidence in а proceeding or to аssist in аn investigаtion, prosecution or judiciаl proceeding in the territory of the requesting Stаte Pаrty shаll not be prosecuted, detаined, punished or subjected to аny other restriction of his or her personаl liberty in thаt territory in respect of аcts, omissions or convictions prior to his or her depаrture from the territory of the requested Stаte Pаrty. Such sаfe conduct shаll ceаse when the witness, expert or other person hаving hаd, for а period of fifteen consecutive dаys or for аny period аgreed upon by the Stаtes Pаrties from the dаte on which he or she hаs been officiаlly informed thаt his or her presence is no longer required by the judiciаl аuthorities, аn opportunity of leаving, hаs nevertheless remаined voluntаrily in the territory of the requesting Stаte Pаrty or, hаving left it, hаs returned of his or her own free will.” (Terjemahan Pemohon: “Tаnpа mengurаngi penerаpаn ketentuаn аyаt (12), seorаng sаksi, аhli аtаu orаng lаin yаng, аtаs permintааn Negаrа Pihаk yаng memintа, setuju untuk memberikаn bukti dаlаm suаtu proses hukum аtаu untuk membаntu suаtu penyidikаn, penuntutаn аtаu proses pengаdilаn di dаlаm wilаyаh Negаrа Pihаk yаng memintа tidаk boleh dituntut, ditаhаn, dihukum аtаu dikenаkаn pembаtаsаn lаin аtаs kebebаsаn pribаdinyа di wilаyаh itu berkenааn dengаn perbuаtаn, kelаlаiаn аtаu penghukumаn 33 sebelum keberаngkаtаnnyа dаri wilаyаh Negаrа Pihаk yаng dimintа. Jаminаn keаmаnаn itu berаkhir ketikа sаksi, аhli аtаu orаng lаin itu, setelаh jаngkа wаktu limа belаs hаri berturut-turut аtаu jаngkа wаktu lаin yаng disepаkаti Negаrа-Negаrа Pihаk sejаk tаnggаl ketikа kepаdаnyа secаrа resmi diberitаhukаn bаhwа kehаdirаnnyа tidаk lаgi diperlukаn oleh pejаbаt pengаdilаn, diberikаn kesempаtаn pergi, аkаn tetаpi iа tetаp tinggаl secаrа sukаrelа di wilаyаh Negаrа Pihаk yаng memintа, аtаu, setelаh meninggаlkаn negаrа itu, kembаli lаgi аtаs kemаuаnnyа sendiri.”) 3) Article 93 paragraph (2) Statuta Roma, date 17 July 1998, yang menyatakan “The Court shall have the authority to provide an assurance to a witness or an expert appearing before the Court that he or she will not be prosecuted, detained or subjected to any restriction of personal freedom by the Court in respect of any act or omission that preceded the departure of that person from the requested State”. (Terjemahan Pemohon: Mаhkаmаh mempunyаi kewenаngаn untuk memberi jаminаn kepаdа seorаng sаksi аtаu seorаng аhli yаng menghаdаp di depаn Mаhkаmаh bаhwа iа tidаk аkаn dituntut, ditаhаn аtаu dikenаi suаtu pembаtаsаn аtаs kebebаsаn pribаdinyа oleh Mаhkаmаh berkenааn dengаn setiаp perbuаtаn аtаu penghаpusаn yаng mendаhului keberаngkаtаn orаng tersebut dаri Negаrа yаng menerimа permintааn.”) 4) Article 7 paragraph 18 United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psichotropic Substances yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988, yang menyatakan “A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that 34 territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will”. (Terjemahan Pemohon: “Seseorang saksi, ahli atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau peradilan di wilayah Negara Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan tersebut dihentikan pada saat orang saksi, ahli atau lainnya yang telah memiliki, untuk jangka waktu lima belas hari berturut-turut, atau untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, dari tanggal di mana ia telah resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh otoritas peradilan, sebuah kesempatan untuk pergi, namun demikian tetap tinggal secara sukarela di wilayah itu atau, setelah meninggalkannya, telah kembali atas kehendak sendiri”). e. Bahwa baik dalam United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psichotropic Substances yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988, maupun Statuta Roma di mana Indonesia hanya mengikuti konferensi pengesahan 35 Statuta Roma dan tidak menjadi negara pihak dari Statuta Roma, namun secara tidak langsung Indonesia pun metelah memberikan jaminan, melalui kedua konvensi internasional tersebut, kesemuanya secara jelas menyadari dan menjamin bahwa seorang ahli dapat mengalami pembalasan atau intimidasi dalam hal ahli melakukan dukungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya diberikan pelindungan hukum untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata. f. Bahwa menjadi ahli atau memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum. Selain karena memiliki sanksi pidana apabila menolak sebagaimana dimaksud Pasal 224 KUHP, apa yang dilakukan oleh seorang ahli yang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dalam proses peraidlan merupakan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang sama dengan profesi lainnya seperti pemberi bantuan hukum maupun advokat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”, sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Dalam penjelasannya, “yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan 36 berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Baik ahli, advokat maupun pemberi bantuan hukum termasuk saksi merupakan seseorang yang memberikan jasanya untuk kepentingan peradilan. Sehingga tidak adil bagi ahli apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa. Hak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik dan menjadi penting agar ahli dapat memberikan keterangan dengan bebas dan merdeka. 5. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Payung Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Ahli a. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) merupakan undang-undang pertama yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Dasar pemikiran dibentuknya UU 13/2006 adalah mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu. Namun, sayangnya dalam proses pembahasan, naskah akademik maupun materi pasal dalam UU 13/2006, tidak satupun membahas atau memberikan pelindungan hukum kepada ahli. b. Bahwa dalam pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006, akhirnya perlindungan hukum terhadap ahli dijadikan isu pembahasan. Hal ini terlihat dalam konsideran menimbang huruf b UU PSK yang menyatakan “untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli”. Begitupun dalam Naskah 37 Akademik UU PSK menyatakan “Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Rumusan Pasal 1 tersebut belum mencakup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli, oleh karena itu perlu direkomendasi agar perlindungan saksi dalam undangundang ini dapat mencakup saksi ahli Perlindungan saksi bagi orang yang berposisi sebagai ahli dalam praktiknya telah banyak dilakukan di beberapa negara dan telah menjadi praktik pula dalam peradilan pidana Internasional.” Begitupun dalam batang tubuh UU PSK mengatur 2 (dua) pasal yang memberikan hak kepada ahli, yakni Pasal 5 ayat (3) UU PSK dan Pasal 28 ayat (3) UU PSK. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU PSK, menambahkan ahli sebagai subyek penerima hak untuk diberikan pelindungan disamping saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor. Sedangkan, dalam Pasal 28 ayat (3) UU PSK menambahkan pengaturan mengenai persyaratan perlindungan bagi Ahli disamping saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor. c. Bahwa sebagaimana dalam Risalah Perubahan UU 13/2006, pemerintahlah yang menginisiasi untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada ahli yang sekaligus memperluas subjek yang dapat diberikan perlindungan dan bantuan hukum oleh LPSK. Inisiatif pemerintah tersebut kemudian disetujui oleh fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI. Singkatnya, melalui UU PSK, pembentuk undang-undang menginginkan UU PSK sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada ahli disamping kepada saksi dan korban. Demikianlah political will pembuat undang-undang terhadap ahli dalam UU PSK. 38 d. Bahwa dalam Risalah Pembentukan UU PSK, pembentuk undang- undang pun telah memperdebatkan atau membahas perlu tidaknya ahli dimasukkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK. Hal ini terlihat, dalam perdebatan dan pembahasan pada Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006, masing-masing pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014 dan pembahasan pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sebagai berikut: 1) Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006 pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014: Drs. M. Nurdin, M.M. (F-PDIP): “Jadi ada pelapor, hakim pelapor dan ...(tidak jelas)... nah sekarang pasal yang kita, kami bertanya dari Fraksi PDI Perjuangan khusus mengenai keterangan ahli misalnya itu kan, apakah dia juga dapat dituntut, makanya ini saya berkeinginan ada tambahan penjelasan, jadi tidak hanya, tidak dengan itikad baik tetapi kalau bohong keterangannya bagaimana, dimana itu masuknya dimana, apa itu ada keterangan tersendiri ya terima kasih, tetapi ini kan di Pasal 10 yang lama masih begitu, keterangan dengan tidak itikad baik. Sekarang kalau misalnya bohong atau tidak benar itu bagaimana Pimpinan”. Ketua Rapat: “Yang Pak Nurdin sampaikan tidak ada penjelasan Pak”. Drs. M. Nurdin, M.M. (F-PDIP): “Tidak dapat dituntut, kan tidak bisa dituntut ini, kecuali kesaksian lapor tersebut diberikan tidak dengan....(tidak jelas)...atau bohong misalnya”. Ketua Rapat: “Pak Nurdin coba lihat penjelasan Pasal 10 Ayat (1) di RUUnya karena yang Bapak maksud sudah ada disitu. Yang dimaksud dengan memberikan kesaksian tidak baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan kejahatan. Saya kira disitu ya Pak Nurdin ya, nah kembali ke apakah ini dimasukkan atau tidak ya, paling tidak Fraksi PKS dan Golkar tadi menyampaikan ini bagusnya dimasukkan norma pasal. Baik, Fraksi lain ada yang mau menambahkan tentang memasukkan usulan Gerindra ini di penjelasan atau di norma. Fraksi PAN sepertinya mau bicara”. 39 2) Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006 pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014: Ketua Rapat: “Lalu DIM 65, ini dari Fraksi PDIP khusus mengenai ahli apakah ahli yang menerima keterangan dapat dituntut secara hukum? Fraksi PKS silakan sampaikan minta penjelasan DIM 65”. KH. Bukhori, LC., MA (F-PKS): “Jadi yang kita maksudkan perlu pendalaman tentang etikat baik atau tidak, dengan etikat baik itu ada satu gambaran yang lebih limitatif Pak, karena bisa jadi ada ukuran yang limitatif, sebab orang bisa mengaku oh saya ini ikhlas tetapi perilakunya tidak, saya beretikat baik perilakunya tidak, makanya kami minta ada pendalaman dalam konteks dalam hal misalnya saksi itu tidak beretikad baik nanti ukurannya kayak apa”. Ketua Rapat: “Ya silakan kepada Pemerintah atau LPSK untuk bisa menjelaskan”. Pemerintah (Dirjen PUU): “Kalau yang dipertanyakan oleh Pak Bukhori mengenai tidak dengan etikat baik di Rancangan Undang-undang penjelasannya sudah dijelaskan, disini ditulis bahwa yang bermaksud dengan memberikan kesaksian dengan tidak etikad baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat di penjelasan Pasal 10 Ayat (1) sudah ada”. Ketua Rapat: “Cukup PKS? Yang tadi PDI Perjuangan Pak?” Pemerintah (Dirjen PUU): “Ini kan sebetulnya terkait dengan keahliannya dan juga sumpahnya. Kalau keterangannya terkait dengan keahlian terus, Pak Mualimin bisa yang ahli ini apakah yang memberikan keterangan itu dituntut secara hukum? Ya, silakan Pak Mualimin”. Pemerintah (Mualimin): “Terima kasih Pak Witcipto. Pimpinan ya, pengalaman bersidang di pengadilan maupun di Mahkamah Konstitusi Pak, bahwa ahli itu pada prinsipnya dia yang pertama... keahlian apapun. Kalau itu keahliannya dianggap memutarbalikan... itu boleh Pak, malah kalau di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi 40 itu seorang profesor manakala memberikan keahlian yang menyimpang dari teori yang lazim disebut teori baru. Jadi dia tidak bisa dituntut Pak secara pidana Pak. Namanya ahli, jadi... (rekaman tidak bagus)”. Pemerintah (Dirjen PUU): “Terima kasih. Kalau... saksi palsu Pak... jadi tidak ada ahli palsu, karena tadi memberikan keterangan yang berbeda itu teori baru gitu, bukan teori palsu gitu Pak (rekaman tidak bagus)”. Ketua Rapat: “Luar biasa ini. Asal jangan ditiru oleh tenaga ahli saja ya. Ya berarti terjawab ya. ...penghasilan dan atau... (rekaman tidak bagus) penjelasan pemerintah terkait frasa hak lainnya”. e. Bahwa dalam rapat pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006 sebagaimana dimaksud pada huruf e, setidaknya dapat ditarik beberapa hal, yakni ahli tidak dapat dituntut pidana sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada, tidak ada ahli palsu, dan pembuat undang-undang menyamakan antara ahli dan saksi, merupakan hal-hal yang menjadikan pembuat UU PSK tidak memasukkan ahli dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK. Hemat Pemohon, pendapat-pendapat tersebut, sebagian benar dan sebagian keliru. f. Bahwa pertama terkait ahli tidak dapat dituntut pidana sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, serta hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Berbeda dalam hal teori dan konsep merupakan hal yang lumrah dalam ilmu pengetahuan. Yang terpenting adalah didasari pada argumentasi yang jelas dan logis yang disusun berdasarkan nilai, asas, teori, dan/atau peraturan hukum konkret. Bagaimanapun, setiap orang, in casu ahli memiliki hak asasi yang dijamin oleh konstitusi untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E UUD 1945. Sehingga, apabila ahli memiliki pendapat, teori ataupun konsep yang berbeda atau 41 bertentangan dengan pendapat, teori ataupun konsep yang sudah ada, tidak dapat dinyatakan ahli tersebut salah atau bahkan mengakibatkan ahli dituntut pidana karena penilaian terhadap keterangan ahli merupakan otoritatif dari hakim. g. Bahwa kedua terkait tidak ahli ahli palsu. Baik saksi maupun ahli dalam memberikan keterangan dibawah sumpah. Dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Sedangkan dalam Pasal 242 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Hal demikian berarti bahwa sebagai seseorang yang memberikan keterangan di atas sumpah, saksi dan ahli dapat dituntut melakukan delik sumpah palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) atau Pasal 242 ayat (2) KUHP tersebut apabila saksi atau ahli dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan. Namun demikian, sekali lagi, dalam hal ahli melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, sama sekali tidak dapat dituntut, karena tidak ada niat jahat ataupun kesengajaan bagi ahli untuk membuat keterangan palsu. Berbeda halnya apabila ahli dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik membuat palsu ataupun memalsukan data yang diketahui atau diperolehnya. Contoh, seorang dokter yang telah melakukan uji laboratorium forensik test DNA antara A dan B dengan hasil 99% sama namun ketika memberikan keterangan, ahli mengatakan hasil test DNA 30%, hal ini tentu perbuatan memberikan keterangan palsu dan tentunya perbuatan yang dilakukan dengan iktikad buruk sehingga 42 dapat dikenai ketentuan Pasal 242 ayat (1) atau Pasal 242 ayat (2) KUHP. h. Bahwa ketika terkait pembuat undang-undang menyamakan antara ahli dan saksi. Pembentuk UU PSK melakukan tafsiran secara keliru karena berpandangan bahwa saksi dan ahli adalah sama atau ahli merupakan bagian dari saksi sehingga disebut sebagai “saksi ahli”. Hal tersebut pun terlihat dalam Naskah Akademik UU PSK maupun perdebatan antara pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Risalah Pembentukan UU PSK, di mana banyak sekali penggunaan nomenklatur “saksi ahli”. Hal ini pula yang menjadi dasar pandangan bahwa perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata kepada ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik telah dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU PSK karena kata “saksi” dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK termasuk juga “ahli”. Pandangan tersebut tentu saja sangat keliru dan tidak berdasarkan atas bahasa hukum yang baik dan benar. Bertentangan dengan interpretasi otentik. i. Bahwa dalam berbagai artikel dan buku, Pemohon sudah menjelaskan berkali-kali bahkan ribuan kali bahwa dalam penggunaan konsep “saksi ahli” terdapat contradictio in terminis. Terminologi saksi dan ahli dalam KUHAP memiliki diferensiasi yang sangat prinsip. Mengapa begitu prinsip? Karena dari segi jenis (bewijsmidellen) dan kekuatan pembuktian (bewijskracht) keduanya berbeda. KUHAP membedakan keduanya. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefenisikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Terhadap rumusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 telah memperluas pengertian saksi sehingga saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang 43 tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, sekalipun saksi tersebut tidak mengalami, mendengar, melihat, namun apabila saksi memiliki pengetahuan terhadap fakta atau keterangannya berhubungan dengan perbuatan pelaku, maka saksi tersebut dapat dijadikan sebagai saksi. Sedangkan untuk ahli, Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP tidak memberikan pengertian tentang keahlian khusus tersebut. Namun, setidaknya dalam praktik diketahui bahwa keahlian khusus dari ahli tersebut dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan akademis (S1, S2, dan S3), pelatihan formal atau informal maupun dari sisi pengalamannya. Pengalaman disini termasuk hasil penelitian dan pekerjaan yang pernah dilakukannya. Contohnya, ahli A berpengalaman di bidang kimia forensik sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Meskipun ahli A bergelar sarjana hukum namun karena pengalamannya tersebut maka ahli A memenuhi kategori yakni ahli yang memiliki keahlian khusus berdasarkan pengalaman. j. Bahwa begitupun dalam RUU KUHAP membedakan antara ahli dan saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 RUU KUHAP menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri”. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. k. Bahwa dalam pengertian saksi tidak termasuk ahli, begitupun sebaliknya. Selain itu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP pun membedakan keduanya sehingga masing-masing memiliki kekuatan pembuktian 44 (bewijskracht) masing-masing. KUHAP tidak mengenal konsep saksi ahli. PEMOHON sering menganalogikan kebiasaan penggunaan kata saksi ahli ini dengan menyatakan: “Jadi, jangan lagi samakan coto makassar dan palubasa, karena meskipun kedua-duanya merupakan main course, tetapi keduanya memiliki rasa yang berbeda???”. In casu, ahli dan saksi memiliki persamaan sebagai alat bukti namun memiliki perbedaan dari sisi subjek pemberi keterangan dan isi keterangan“. l. Bahwa kata “saksi” dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK maupun Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, tidak termasuk “ahli” karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Dengan demikian, meskipun pembuat UU PSK telah meletakkan isu perlindungan hukum terhadap ahli sebagai hal yang penting dan mendasari Pembentukan UU PSK, namun pembentuk UU PSK keliru dalam memaknai konsep “ahli” sehingga mengakibatkan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan penjelasannya menjadi norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif. b. Bahwa hak, kewajiban, dan syarat-syarat keterangan saksi sering dikaitkan dengan keterangan ahli. Penyamaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain dapat dilihat dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”. Begitupun dalam Pasal 102 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan “Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli”. m. Bahwa idealnya dalam perlindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor juga berlaku terhadap ahli, karena selain kesemuanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti, juga kesemuanya memberikan keterangan secara objektif untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materil 45 dalam suatu perkara yang seharusnya diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut hukum baik pidana maupun perdata. Kedudukan saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor memiliki kesamaan dengan kedudukan ahli yang seharusnya dapat dimaknai kesemuanya harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata sebagaimana adagium ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et judicium yang bermakna jika terdapat hal yang sama, fakta hukum yang sama, maka berlakulah hukum yang sama. Ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi pun seharusnya secara mutatis mutandis juga berlaku untuk ahli. n. Bahwa jaminan perlindungan terhadap ahli memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan ahli yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Pelindungan hukum terhadap ahli harus diatur dalam suatu payung hukum yang jelas memberikan kedudukan dan status pelindungan terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan berdasarkan iktikad baik. In casu, UU PSK merupakan ruang bagi ahli untuk mendapatkan pelindungan hukum karena sangat terlihat pembuat UU PSK memberikan hak, kewajiban, dan syarat-syarat, yang sama bagi saksi dan ahli. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, patutlah untuk menjadi pertimbangan bahwa benar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dimana seharusnya diberikan pemaknaan yang pasti, adil dan tidak diskriminatif, yang pada pokoknya memberikan pelindungan hukum kepada ahli (di samping saksi dan korban) untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang telah diberikan dalam proses peadilan yang didasarkan dengan iktikad baik, di mana pada akhirnya memberikan ruang bagi ahli untuk dapat memberikan keterangan 46 secara secara bebas dari rasa takut dan ancaman dan dapat membantu para pencari keadilan dan penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil. D. Petitum Berdasarkan ketentuan di dalam UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, serta seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam pokok perkara (posita) maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili dan menguji permohonan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan/atau Ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan dan/atau keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) yang menyatakan “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara 47 lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian, laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan pada 5 Desember 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Muoro Jambi Nomor: B- 1612/L.5.19/Fd.1/10/2022, perihal: Bantuan Keterangan Ahli, bertanggal 28 Oktober 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 038/LAW-Hum/X/22, bertanggal 29 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Humaniora Universitas Presiden; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Metro Bekasi Nomor: B/2212/Res.1.24/III/2022/RestroBks, perihal: Permohonan saksi ahli, bertanggal 14 Maret 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 028/Stug/LAW-HUM/III/2022 bettanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Presiden; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 041/LAW-Hum/X/22, 48 bertanggal 31 Oktober 2022; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli bertanggal 25 Maret 2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Screen Shoot SIPP Perkara Nomor: 215/Pdt.G/2017/PN Cbi bertanggal 29 November 2017; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Screen Shoot SIPP Perkara Nomor: 223/Pdt.G/2018/PNCbi tanggal 24 Oktober 2018; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Halaman SIPP Perkara Nomor: 229/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 23 Juni 2021 PN Depok an. Tergugat Dr. Eva Acjani Zulva, S.H., M.H 13. Bukti P-13 : Fotokopi Screen Shoot Halaman Google Schoolar atas nama Muh. Ibnu Fajar Rahim yang menampilkan hasil penelitian Pemohon di bidang hukum pidana. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 49 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, selanjutnya disebut UU 31/2014) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 50 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. 51 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Hukum Universitas Presiden [vide bukti P- 1 dan bukti P-8], yang kerap kali diminta untuk menjadi ahli dalam beberapa perkara pidana [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-7]; 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan kerena berlakunya ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang tidak memberikan perlindungan hukum yang sama, yaitu tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, kepada seorang ahli, in casu Pemohon, yang sering, akan dan telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik. Akibatnya Pemohon merasa terancam, ketakutan dan tidak bebas dalam memenuhi panggilan sebagai ahli maupun memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan karena adanya potensi tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan dan telah Pemohon berikan sebagai ahli dalam proses peradilan meskipun keterangan yang sering, akan, dan telah Pemohon sampaikan tersebut didasari dengan iktikad baik; 5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka potensi kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang 52 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu telah tampak secara jelas adanya hubungan sebab akibat (causal-verband) yang bersifat spesifik, termasuk adanya anggapan kerugian yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemohon merasa terancam, ketakutan dan tidak bebas dalam memenuhi panggilan sebagai ahli maupun memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan karena adanya potensi tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang Pemohon berikan sebagai ahli dalam proses peradilan meskipun keterangan yang Pemohon sampaikan tersebut didasari dengan iktikad baik. Hal ini terjadi karena Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 hanya memberikan perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara hukum hanya kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor sepanjang kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Dengan demikian, potensi kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 53 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, salah satu alat bukti yang diatur dalam berbagai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah keterangan ahli, yakni keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atas sesuatu bidang ilmu; 2. Bahwa menurut Pemohon, dalam realitasnya, ahli dalam memberikan keterangan pada proses peradilan seringkali mengalami tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: a. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 merupakan norma yang tidak pasti karena adanya contradiction in terminis, yakni pada Konsideran “Menimbang” dan Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014 memberikan perlindungan bagi ahli, namun disisi lain yaitu Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan hukum yang sama kepada ahli; b. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 menurut Pemohon merupakan norma yang tidak adil karena hanya memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya dengan iktikad baik sehingga tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada ahli yang juga memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan iktikad baik; 54 c. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 merupakan norma yang diskriminatif karena seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor dengan ahli padahal kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman, dengan iktikad baik; 4. Bahwa menurut Pemohon, meskipun pembuat UU 31/2014 telah meletakkan isu perlindungan hukum terhadap ahli sebagai hal yang penting dan mendasari perubahan UU 31/2014, namun pembentuk UU 31/2014 keliru dalam memaknai konsep “ahli” sehingga mengakibatkan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 dan penjelasannya menjadi norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif; 5. Bahwa menurut Pemohon, idealnya perlindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor juga berlaku terhadap ahli, karena selain ke semuanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti, juga ke semuanya memberikan keterangan secara objektif untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara yang seharusnya diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata; 6. Bahwa menurut Pemohon, UU 31/2014 merupakan ruang bagi ahli untuk mendapatkan pelindungan hukum karena sangat terlihat pembuat UU 31/2014 memberikan hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang sama bagi saksi dan ahli; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan/atau Ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan dan/atau keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, 55 laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. b. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian, laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, hal ini sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tersebut haruslah dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga 56 negara Indonesia, tanpa kecuali, termasuk kepada para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Bahwa salah satu pihak dalam proses peradilan pidana yang secara khusus perlu diberikan perlindungan adalah saksi dan korban sebagaimana termuat dalam UU 31/2014. Hal ini didasarkan pada mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU 31/2014]. Oleh karenanya perlu ada pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana sehingga kebenaran material akan tercapai dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Terlebih lagi, perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus. Sebab, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri [vide Penjelasan Umum UU 31/2014]. Perlindungan demikian, sejalan dengan esensi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas UU 31/2014 merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat lex specialis, hal ini tampak pada judul undang-undang itu sendiri yakni “Perlindungan Saksi dan Korban” yang artinya ketentuan perundang-undangan tersebut spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi 57 saksi dan/atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Hal ini pun ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU 31/2014 bahwa “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Terkait dengan norma a quo, sama sekali tidak diubah meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) diubah dengan UU 31/2014. Oleh karena itu, nomenklatur utama yang disebutkan dalam ketentuan umum UU a quo sesuai dengan judul UU adalah “saksi” dan “korban”. Saksi dimaksud adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 1 UU 31/2014 juncto Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP]. Berkenaan dengan pengertian saksi ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2011 Paragraf [3.13] menyatakan: [3.13] Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan; Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks 58 pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah telah menyatakan dalam amar Putusan a quo pemaknaan ”saksi” dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang pada pokoknya termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian korban dalam UU 31/2014 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana [vide Pasal 1 angka 2 UU 31/2014]. Sistematika pengaturan pengertian/definisi dalam UU 31/2014 tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa “ketentuan umum” berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011]. Oleh karena fokus pengaturan UU 13/2006 adalah pada saksi dan korban sehingga dalam pengaturan UU a quo tidak terdapat pengaturan berkenaan dengan perlindungan terhadap “ahli”. 59 Adanya pengaturan mengenai “ahli” baru muncul dalam perubahan UU 13/2006 yaitu UU 31/2014. Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014, “Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014]. Bahwa selanjutnya keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP di atas, apabila dicermati, KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP adalah orang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok Pemohon yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil yang pada pokoknya Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 60 merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyatakan, “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik” adalah norma yang mengatur mengenai perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk tidak dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) sepanjang informasi/kesaksian tersebut diberikan dengan iktikad baik yakni dengan tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal demikian menjadi penting diberikan berkenaan dengan peran dan posisi mereka dalam proses peradilan pidana, yakni berkontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Saksi misalnya, memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang hanya akan fair jika saksi tidak dalam kondisi ketakutan atas keberlanjutan hidupnya, sehingga kewajiban tersebut harus diimbangi pula dengan kewajiban dari sistem peradilan pidana untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi saksi untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa intimidasi. Adapun terkait dengan korban, kesuksesan dalam pengungkapan dan penuntutan kejahatan seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), dan perdagangan orang ditentukan oleh korban yang akan memberikan keterangan di pengadilan yang tidak jarang akan dihadapkan dengan pelaku sehingga memerlukan prosedur khusus yang memberikan perlindungan bagi korban dalam kerangka asas peradilan yang terbuka. Begitu pula dengan saksi pelaku, yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan memiliki iktikad baik untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga diperlukan suatu jaminan perlindungan agar mereka dapat memberikan keterangan secara lengkap dan jelas [vide Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014]. Bahkan, 61 terhadap saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya [vide Pasal 10A UU 31/2014]. Terlebih lagi, saksi yang menjadi pelaku tindak pidana dapat mengundurkan diri atau menolak untuk menjadi saksi dalam perkara yang sama di persidangan [vide Pasal 168 huruf c KUHAP]. Perlakuan demikian apabila dikaitkan dengan hukum acara pidana menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat dalam hal ini baik saksi, korban, maupun saksi pelaku pada posisi yang lebih lemah. Artinya, di satu sisi, saksi yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya akan diancam dengan sumpah palsu, namun di sisi lain saksi yang memberikan keterangan yang sebenarnya berpotensi terancam keselamatan jiwanya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain. Oleh karenanya, UU 31/2014 memberikan perhatian lebih berupa perlindungan yang diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berjalan tanpa ada hambatan. Sekalipun UU 31/2014 menitikberatkan pengaturannya pada saksi dan korban, namun juga sebagai bagian dari upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, UU a quo juga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga terhadap pelapor pun tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dengan iktikad baik. Pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal 62 yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu [vide Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU 13/2006]. Berkenaan dengan pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor ini mendapatkan penegasan dalam perubahan UU 13/2006 dengan memberikan batasan pengertian atau definisi pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi [vide Pasal 1 angka 4 UU 31/2014]. Oleh karena itu, pengertian pelapor pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemaknaan saksi. [3.11.2] Bahwa kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Berbeda dengan KUHAP, UU 31/2014 mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Adapun terkait saksi pelaku dan pelapor, meskipun tidak juga diatur secara eksplisit dalam KUHAP namun dalam praktiknya, istilah tersebut telah muncul dan dikenal dalam praktik Hukum Acara Pidana. Sehingga secara umum, baik koban, saksi pelaku, dan/atau pelapor dapat berkedudukan juga sebagai saksi. Bahwa berkaitan dengan eksistensi saksi, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-Paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 menyatakan: [3.16.2] … Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 63 penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 26 KUHAP]. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu [vide Pasal 1 angka 27 KUHAP]. Oleh karena itu, apabila dicermati secara saksama dari terminologi pengertian tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapat dimaknai saksi adalah subjek hukum atau pihak yang keberadaannya diperlukan untuk memberi keterangan atas adanya suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberian keterangan seseorang sebagai saksi dalam semua tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan peradilan) sesungguhnya secara limitatif dalam perspektif memberi kejelasan atas adanya tindak pidana yang disaksikan oleh saksi yang bersangkutan. Lebih lanjut, berkaitan dengan saksi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 8 Agustus 2011, telah memberikan pemaknaan saksi yang lebih luas dalam perspektif saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa (saksi a de charge) dan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa (saksi a charge), Mahkamah berpendirian pada pokoknya, saksi tidak hanya yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas adanya peristiwa pidana, akan tetapi menjadi kewajiban penyidik sejak tingkat pemeriksaan penyidikan untuk mengakomodir saksi-saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa sepanjang dapat membantu meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sejak di tingkat penyidikan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa meskipun tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas peristiwa pidana yang bersangkutan, namun apabila sepanjang yang didengar, dilihat dan dirasakan dapat memberikan keuntungan bagi tersangka atau terdakwa, maka keterangannya dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi..”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan saksi dalam kaitan memberikan keterangan adalah dalam rangka memberikan kejelasan atas adanya tindak pidana yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan (berdasarkan fakta). Sehingga dalam hal ini, saksi wajib untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana sehingga dalam proses pemeriksaan dapat diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa dan derajat kesalahan terdakwa. Seorang saksi dapat dijatuhi hukuman apabila saksi tersebut terbukti menolak menjadi seorang saksi suatu perkara yang melibatkan dirinya dan/atau memberikan keterangan palsu atau menambah unsur-unsur kebohongan di dalam 64 kesaksiannya di persidangan [vide Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 242 butir 1 dan butir 2 KUHP]. Dalam posisi tersebut, perlindungan kepada saksi pada semua tahap proses peradilan sangatlah diperlukan, baik terkait fisik, psikis, maupun perlindungan dari adanya tuntutan hukum sehingga saksi dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun [vide Pasal 4 UU 31/2014]. [3.11.3] Bahwa berbeda dengan saksi, definisi ahli sendiri tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHAP, begitu pula dalam UU 31/2014. Namun demikian, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli ialah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan sebagai ahli setidak-tidaknya harus memenuhi berbagai kriteria. Namun berdasarkan pengertian ahli sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang- undangan, tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP adalah selama ia memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Dengan demikian, tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli. KUHAP hanya menyatakan terdapat keahlian khusus yang berarti terkait dengan kemampuan akan pengetahuan yang secara spesifik dimiliki karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Karena ahli pada dasarnya dibutuhkan dalam setiap proses persidangan tidak terkecuali perkara pidana untuk membuat terang suatu peristiwa hukum tertentu. Untuk itu, ahli setidak-tidaknya harus memiliki kriteria atau validitas antara lain: (1) berpendidikan dan memiliki pengalaman yang spesifik 65 dengan bidang yang telah digeluti; (2) terdapat bukti formal mengenai keahlian yang dimiliki; (3) terdapat rekam jejak yang baik terkait dengan integritasnya dalam menyampaikan keahliannya. Hal demikian menjadi penting agar keterangan yang disampaikan ahli berasal dari ahli yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak (independen) serta memiliki integritas yang tinggi sehingga keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang memintanya sebagai ahli ataupun dipengaruhi oleh pihak lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan selain kepada bangsa dan negara, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan itulah, ahli diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan keahliannya namun tidak dalam konteks menyampaikan fakta, sehingga keterangan ahli tidak ada relevansinya dengan keterdesakan atau perasaan terancam seperti halnya yang dirasakan atau dialami oleh saksi, korban, atau pelapor. Bahwa sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang bebas atau tidak mengikat hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, keterangan ahli berfungsi menjadi alat bantu yang positif dan konstruktif bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli tersebut. Sehingga apabila hakim merasa keterangan ahli bertentangan dengan keyakinannya maka ia dapat tidak mempertimbangkan keterangan ahli tersebut. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon berkenaan dengan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang diatur dalam norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dimasukkan pula perlindungan ahli, dengan cara menyisipkan perlindungan untuk ahli agar ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang diberikan dengan iktikad baik ke dalam Pasal a quo. Terhadap petitum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama esensi Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang diubah dengan UU 31/2014 justru materi muatannya adalah dalam 66 rangka menegaskan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, sebagaimana maksud dibentuknya UU 31/2014. Penegasan dimaksud dimaktubkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014 yang menyatakan “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 10 UU a quo diubah dengan menyisipkan kata “ahli” sebagaimana petitum Pemohon maka hal tersebut justru akan merusak sistematika dan substansi pokok dalam norma Pasal a quo yang berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam UU 31/2014. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diakomodasi dalam perubahan UU 13/2006 sejalan dengan maksud Konsiderans Menimbang huruf b UU 31/2014 yang menyatakan “untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli”, di mana maksud tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 31/2014 yang menyatakan: “Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang- Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi 67 manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya” [vide Penjelasan Umum UU 31/2014]. Artinya, esensi pokok UU 31/2014 sekalipun telah diubah adalah tetap pada keberadaan perlindungan saksi dan korban yang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya pengaturan penambahan unsur di luar saksi dan korban, yaitu dengan memasukkan ahli pada pokoknya hanya dikaitkan dengan upaya pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana transnasional yang terorganisir. Oleh karena itu, dalam perubahan UU 13/2006 terdapat perluasan subyek yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun perluasan tersebut hanya terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana transnasional yang terorganisir, termasuk pihak dimaksud adalah ahli berdasarkan Keputusan LPSK. Hal ini sejalan dengan maksud pengaturan dalam Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014 yang menyatakan: “Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”. Tindak pidana dalam kasus tertentu dimaksud dijelaskan antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 31/2014]. Dengan demikian, telah terang bahwa pengaturan dalam Pasal 10 UU 31/2014 merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana apapun, sedangkan perlunya 68 diberikan perlindungan terhadap ahli oleh LPSK berdasarkan Keputusan LPSK hanya untuk tindak pidana tertentu dalam rangka memberikan perlindungan kepada ahli untuk dapat bebas berpendapat sesuai dengan keahlian dan keyakinan yang dimilikinya terhadap suatu perkara sehingga membuat suatu perkara pidana tertentu menjadi terang dan jelas. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon karena beranggapan tidak adanya perlindungan terhadap dirinya tatkala menjadi ahli. Pada prinsipnya sebagai negara hukum, prinsip due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Konstitusi telah menegaskan bahwa siapapun warga negara Indonesia dilindungi dari rasa aman dan diberikan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, tugas negara memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana, termasuk ahli, namun dengan syarat, tata cara, dan pengaturan yang berbeda. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, dalil Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 69 [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), khususnya terkait Pasal 10 UU 31/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 70 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seyogyanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan pertimbangan, sebagai berikut: 1. Saksi Ahli yang memberikan keterangan keahlian dengan itikad baik (good faith) seyogyanya tetap mendapat perlindungan hukum (rechtsbescherming) dalam rangka menjaga kehormatan dan profesionalisme ahli yang notabene pada umumnya adalah akademisi dan/atau praktisi yang telah mumpuni dan memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang masing-masing. 2. Dari sejumlah aktor yang berperan dalam proses persidangan (hakim, jaksa, advokat, saksi, ahli) hampir seluruhnya telah mendapat perlindungan yang terbebas dari tuntutan proses hukum kecuali ahli, sehingga sebagai wujud kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi (vide Pasal 28G UUD 1945), pemberian keterangan oleh seorang ahli harus terbebas dari rasa takut, tindakan kekerasan, intimidasi, termasuk bentuk ancaman lainnya, serta tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali keterangan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (devil intent). Dalam kenyataannya, setiap ahli mempunyai pendapat tersendiri tentang suatu hal sesuai dengan pemahamannya yang dapat berbeda satu sama lain yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak. 3. Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Singapura dikenal konsep expert witness immunity yaitu adanya kekebalan/imunitas yang diberikan kepada ahli untuk menyampaikan kesaksiannya secara bebas tanpa rasa takut dalam proses hukum (due process of law). Konsep expert witness immunity telah mengalami pergeseran dan pembatasan sejalan dengan semakin dipahaminya urgensi perlindungan terhadap ahli dalam due process of law. Pemahaman tentang expert witness immunity dewasa ini dimaknai bahwa ahli yang memberikan keterangan secara benar dan adil (truthful and fair) tidak dapat dituntut secara hukum sehingga ahli dapat terbebas dari rasa takut dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Menurut Morris S. Zedeck, sejauh ini tidak ada satu pengadilan negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan ahli yang menyampaikan keterangan di pengadilan dengan itikad baik dapat dituntut 71 secara hukum baik pidana maupun perdata oleh pihak yang berseberangan (adverse party).1 Urgensi keterangan ahli dalam persidangan hakikatnya mengusung prinsip bahwa kewajiban ahli terhadap pengadilan dalam rangka menyampaikan kebenaran berdasarkan keahliannya melampaui kewajibannya kepada pihak yang mengajukannya sebagai ahli. Penegasan terkait hal dimaksud dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat seperti dalam kasus Briscoe v. LaHue (1983) yang menegaskan bahwa tujuan pemberian keterangan ahli di persidangan tidak dimaksudkan sebagai alat justifikasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, namun untuk membantu pencari keadilan memahami hal-hal yang sulit dipahami (complicated matters). Oleh sebab itu, tuntutan pidana maupun gugatan perdata tidak bisa dikenakan kepada ahli dalam hal terdapat pihak yang tidak puas dengan substansi atau opini yang disampaikan ahli. Meskipun konsep tentang kekebalan ahli (expert witness immunity) ini diberlakukan secara terbatas, namun yang jelas bahwa ahli di beberapa negara telah mendapatkan perlindungan hukum (legal protection) yang tegas untuk tidak dapat digugat atau dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sejalan juga dengan perlindungan terhadap saksi, ahli, dan korban untuk tidak mendapatkan pembalasan dan intimidasi sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi tahun 20032 dan telah diratifikasi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. 4. Ahli yang memberikan keterangan dengan itikad baik tanpa mendapat jaminan perlindungan hukum (rechtsbescherming) yang secara tegas diatur dalam undang-undang, dan keterangan yang diberikan memberatkan pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki data atau informasi diungkap secara terbuka 1 Morris S. Zedeck, Expert Witness in the Legal System: A Scientist’s Search for Justice, (Pennsylvania: Lauriat Press), 2010, h. 66. 2 Article 32. Protection of witnesses, experts and victims 1. Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them. (United Nations Convention Against Corruption) 72 oleh ahli yang bersangkutan, maka ahli tersebut rentan terhadap berbagai ancaman fisik maupun psikis, serta tidak menutup kemungkinan dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. 5. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya mengandung semangat perluasan subjek hukum yang dilindungi agar selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat termasuk terhadap keberadaan ahli sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang UU a quo yang secara tegas menyatakan “… b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli.” 6. Tindak lanjut dari konsideran menimbang yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap –antara lain-- ahli sesungguhnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam UU a quo seperti Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) yang pada pokoknya mengakui perlindungan terhadap ahli. Namun sangat disayangkan dalam Pasal 10 UU a quo terjadi inkonsistensi norma perlindungan terhadap ahli dikarenakan ahli tidak dicantumkan sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum pidana dan perdata. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, sudah sepatutnya perlindungan terhadap ahli dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata termasuk dalam lingkup ketentuan Pasal 10 UU a quo untuk menegaskan konsistensi dan koherensi norma a quo pada semangat perlindungan terhadap saksi, korban, dan ahli. 7. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU a quo yang secara tegas menyebutkan: “Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, …, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.“, demikian juga dalam Undang-Undang 73 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2, Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Tidak adanya norma “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya. Oleh karena itu, mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang dalam sidang pleno terbuka untuk umum menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengetahui kehendak sesungguhnya dari pembentuk undang-undang atas ketiadaan frasa “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo. Sekiranya pun Mahkamah hendak memutus tanpa mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang, maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan karena posisi norma frasa “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo adalah bersifat melengkapi dan menyelaraskan norma perlindungan hukum terhadap ahli yang telah ada sebelumnya dalam undang-undang yang disebutkan di atas termasuk dalam UU a quo. 9. Apabila ditelusuri keseluruhan UU a quo, LPSK telah mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU 31/2014 yang menyatakan: “(3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.” Sedangkan hak-hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban telah tercantum dalam Pasal 5 UU a quo. Namun selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu 74 dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli (vide Pasal 5 UU LPSK). Sehubungan hal tersebut, sesungguhnya pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU a quo merupakan bentuk perlindungan yang diberikan baik kepada saksi, korban, pelapor, maupun ahli. Dengan demikian, Pasal 10 UU a quo yang menjadi objek permohonan para Pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk diakomodir dengan menambahkan frasa “ahli” sehingga penempatan frasa “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo melengkapi perlindungan terhadap semua aktor yang berperan dalam due process of law dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka perlindungan terhadap ahli secara utuh dan menyeluruh tanpa perlu diatur dalam undang- undang tersendiri. Sekiranya pun akan diatur dalam undang-undang tersendiri, Pasal 10 UU a quo yang memuat norma perlindungan kepada saksi dan korban termasuk ahli dapat menjadi pintu masuk bagi pembentukan undang- undang tersendiri atau memasukkan dalam undang-undang lain yang terkait. Artinya keterlambatan mengakomodir norma perlindungan terhadap ahli juga dapat dinilai sebagai wujud pengabaian terhadap asas justice delayed, justice denied. 10. Terkait dengan masalah bagaimana bentuk/wujud perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada ahli yang telah disetujui oleh LPSK untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum pidana maupun perdata, sesungguhnya hal ini semata-mata menyangkut aspek teknis pelayanan LPSK. Ada beberapa model yang dapat ditempuh oleh LPSK. Pertama, mempersamakan cara perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban; Kedua, cukup dengan pemberian pendampingan selama ahli menjalani proses tuntutan hukum baik pidana maupun perdata; Ketiga, monitoring LPSK terhadap keamanan ahli selama ahli menjalankan fungsi keahliannya baik di dalam maupun di luar persidangan. Tidak menutup kemungkinan secara teknis terdapat cara lain yang dapat ditempuh LPSK guna memastikan bahwa ahli mendapat perlindungan terhadap gugatan pidana maupun perdata sebagai konsekuensi logis kewajiban LPSK melindungi saksi, korban, dan ahli. 11. Menurut hemat kami, dengan memahami urgensi perlindungan terhadap ahli dari tuntutan secara hukum serta dengan memperhatikan konsideran menimbang huruf b dan Penjelasan Umum UU a quo telah cukup alasan untuk 75 mengetahui original intent karena pembentuk undang-undang menghendaki perluasan subjek hukum yang dilindungi dalam UU a quo termasuk ahli. Dengan demikian, berdasarkan original intent dimaksud, tafsir filosofis, sistematis, dan menurut penalaran yang wajar, maka norma “ahli” yang hendak di lema (entri) dalam Pasal 10 UU a quo beserta penjelasannya sebagaimana dikehendaki Pemohon sesungguhnya dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum. 12. Berdasarkan pertimbangan dan kerangka berpikir di atas, sekali lagi permohonan Pemohon seyogyanya dikabulkan karena beralasan menurut hukum. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 76 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia