109/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 109/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI), berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25 Johar Baru, Jakarta Pusat, 10540, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K) SBSI, dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2020 memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., James Simanjuntak, S.H., M.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M., Johanes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Ayyub Kadriah, S.H., M.H., Netty Saragih, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Juliana Putri, S.H., M.H., Ebit Pardede, S.H., Hechrin Purba, S.H.,M.H., Farriz, S.H., M.H., Marvan Surya Tua, S.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Leonardo Gultom, S.H., Ario Nababan, S.H., Az Zukhruf, S.H., Anak Agung Gde Karang, S.H., dan Sabinus Moa, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Paralegal yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B Johar Baru, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 20 November 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 242/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 pada hari Rabu, 25 November 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus pembubaran Partai Politik dan, d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3 4. Bahwa objek permohonan uji materi adalah materi Pasal 81 Angka 15 Pasal 59, Pasal 81 Angka 18 Pasal 64, Pasal 81Angka 19 Pasal 65, Pasal 81 Angka 26 Pasal 89, Pasal 81 Angka 27 Pasal 90, Pasal 81 Angka 37 Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 Angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam Materi yang diatur dalam Pasal 81 Angka 42 Pasal 154A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau Klaster Ketenagakerjaan, yang diawali Konsideran Menimbang: a), b), dan c) Pasal 27 ayat (2) , 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai uraian lanjutan dari Tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa (K)SBSI adalah sebuah badan hukum perkumpulan sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1970 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum dan selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2016 (Permenkumham) 3/2016) pada Pasal 1 angka 1 mengatur tata cara pengesahan badan hukum dan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Serta sebagai Serikat Buruh, tata cara pendirian dan pencatatan diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Permenkumham Nomor 3/2016, (K)SBSI telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat Nomor 1549/-1835.1 tertanggal 9 -5- 2019 dan Penetapan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-0001147.AH.01.08.tahun 2019 tanggal 29 Desember 2020. Dengan demikian, (K)SBSI adalah sebuah badan hukum perkumpulan. 3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 ayat (7) a. Ketua Umum DPP (K) SBSI bertugas penanggungjawab tertinggi organisasi ke dalam dan keluar organisasi. Serta sesuai Pasal 12 (8) a 4 Sekretaris Jenderal DPP (K) SBSI bertugas Penanggungjawab tertinggi administrasi ke dalam dan ke luar organisasi. 4. Bahwa Kongres ke 6 (K)SBSI yang berlangsung 4 – 8 April 2018 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, telah memilih Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,S.H.,MA menjadi Ketua Umum DPP (K)SBSI, periode 2014-2018 serta kemudian memilih Vindra Whindalis menjadi Sekretaris Jenderal yang dikukuhkan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU- 0001147.AH.01.08.tahun 2019 tanggal 29 Desember 2020. Oleh karena itu penandatanganan surat kuasa ini oleh Prof. Muchtar Pakpahan,S.H.,MA selaku Ketua Umum dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal yang bertindak atas nama (K)SBSI adalah sah dan legal. 5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dapat berupa : a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan Hukum Publik dan Privat atau; d. Lembaga Negara. Bahwa dalam hal ini yang memajukan permohonan adalah Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (DPP (K)SBSI) yang berwujud sebagai sebuah Badan Hukum Perkumpulan. 6. Bahwa mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sejak putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. Adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. Hak dan atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguji; c. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Penguji; 7. Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI ) berdasarkan Pasal 12 ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf b, Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan sesuai Nomor Bukti Pencatatan: 2/KSP/JP/V/2019 tanggal Pencatatan 9 Mei 2019, Nama Serikat Buruh: (KONFEDERASI) SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA yang dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1549/ - 1835.1 tertanggal 9 Mei 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 0001147.AH.01.08, TAHUN 2019 Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA tertanggal 20 Desember 2019. Dalam memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk melakukan hak uji materi (judicial review) pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; i. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. ii. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. 6 iii. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai Badan Hukum dan Privat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Huruf c UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. III. HAK PARA PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945; iv. Bahwa Pemohon adalah sebuah badan hukum perkumpulan berbentuk Serikat Buruh berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai hak serta kepentingan dalam permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstitusionalnya sebagai berikut : a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 melalui pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. v. Bahwa dengan demikian Pemohon nyata adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini; IV. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN UJI MATERI. Bahwa Pemohon memajukan uji materi sebagai alasan membuktikan bahwa materi Pasal 81 angka 15 Pasal 59, Pasal 81 angka 18 Pasal 64, Pasal 81 angka 19 Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27, Pasal 90, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2), tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 154A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) , 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai uraian lanjutan dari tujuan membentuk Pemerintah 7 Negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. Kelima tema tersebut adalah: I. A. Penempatan kedudukan Pembukaan UUD NRI Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; II. B. Pengaturan Bab IV Tentang Ketenagakerjaan Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Bahwa untuk mendukung permohonan ini, berikut ini Pemohon memajukan uraian fakta dan argumentasi sebagaimana dikemukakan berikut ini. A. Salah Menempatkan Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4 sama atau setara dengan Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera, Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. 1. Bahwa dalam konsideran Menimbang butir a, butir b, dan butir c UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia yang seluas luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan. 2. Bahwa berikut ini Pemohon mengutip bunyi Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 8 melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dasar negara Indonesia yang lima dasar tersebut dinamai Pancasila”. 3. Bahwa sekarang Pemohon membahas Tujuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan Tujuan Pembentukan Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanahkan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. Pada Konsideran Menimbang butir a) menyatakan bahwa ada 2 (dua) tujuan dari pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu: 1. Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, dan; 2. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengadakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. 4. Bahwa jelas ada kesalahan serius yang terdapat dalam Konsideran Menimbang butir a) ini, yang dilanjutkan dengan konsideran Menimbang butir b) dan butir c). Bahwa mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur itu melalui menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan layak. Memberikan pengertian bahwa Tujuan Pemerintah Indonesia pada alinea 4 berbeda tetapi setingkat dengan mencapai tujuan nasyarakat sejahtera, adil dan makmur. Padahal mencapai tujuan masyarakat sejahtera, adil dan makmur adalah bahagian dari tujuan Pemerintah Indonesia atau populer dengan sebutan tujuan nasional. 9 5. Bahwa Selanjutnya Pemohon membahas substansi dari Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4 bahwa yang benar tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam uraian pada butir butir dibawah ini: Butir 1 : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Butir 2 : Memajukan kesejahteraan umum. Butir 3 : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Butir 4 : Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Butir 1 diimplementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia” adalah negara hukum” serta jaminan perlindungan hak azasi manusia pada Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Butir 2 diimplementasikan ke dalam: a. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. b. Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c. Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. d. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 10 lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Serta Butir 3 diimplementasikan ke dalam: a. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’ b. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; c. Bahwa pencantuman tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertulis di Pembukaan UUD NRI 1945 setara dengan Mencapai Masyarakat sejahtera, adil dan makmur adalah bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 itu sendiri. B. Pemohon mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya 8 Materi Bab IV Ketenagakerjaan Yang Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara langsung dan Tidak langsung merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa sekarang Pemohon membahas Bab IV Ketenagakerjaan, yang mencabut, menambah dan merubah beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ada 8 materi dalam Bab IV ini yang Pemohon majukan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, sebagaimana dikemukakan berikut ini. Menjadi Buruh Kontrak Selama Bekerja. 1. Bahwa Bab IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “ayat (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;, 11 b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama,; c. pekerjaan yang bersifat musiman,; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan,; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ayat (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ayat (3) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, diatur dalam Peraturan Pemerintah”;- “Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun." telah dihapus. Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwasannya paling lama 3 (tiga) tahun seseorang buruh/pekerja dapat dipekerjakan dengan status PKWT. Apabila PKWT melebihi dari 3 tahun, maka demi hukum statusnya menjadi PKWTT. 2. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, mengakibatkan tidak ada lagi pembatasan masa waktu status buruh kontrak atau PKWT. Pengaturan yang demikian memberi peluang secara hukum, atau melegalisasi praktek buruh kontrak selama bekerja (kuli kontrak istilah Bung Karno). Sistem ini oleh Bung Karno disebut d’exploitation d’lhome par lhome (penghisapan darah manusia oleh manusia) dan sistem ini sebagai anak kandung kapitalis imperialis yang harus dihapus dari bumi Indonesia. 3. Bahwa Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 59 tanpa ayat 4 pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara keseluruhan Pasal 81 angka 15 12 Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian kerja, selanjutnya tidak memberi jaminan hidup layak bagi kemanusiaan yang berarti juga jaminan hidup sejahtera. 4. Bahwa dengan memberlakuan dan menerapkan status semua pekerjaan dapat diberlakukan status kontrak atau PKWT berakibat membuat buruh takut berserikat. Ketentuan ini merugikan hak konstitusional Pemohon. Memberlakukan Sistem Alih Daya (Outsourcing) di Semua Bidang Kerja. 5. Bahwa Pasal 81 angka 18 Pasal 64 dan angka 19 Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi: "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung." 6. Bahwa Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini adalah sebagai jaminan tidak semua bidang kerja dapat di"outsourcing"kan. Hanya pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama atau inti (core) bisnis yang bisa dilakukan dengan sistem outsourcing. 7. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka semua bidang kerja tanpa terkecuali sudah dapat di"outsourcing"kan serta tanpa batas waktu dan memperluas kesempatan outsourcing atau aannemer (bhs. Belanda) terhadap semua bidang pekerjaan. “Sekali Alih daya (outsourcing) akan menjadi Alih Daya (outsourcing) selama buruh bekerja”. Menurut Bung Karno, aannemer adalah salah satu sistem perbudakan kapitalisme 13 imperialisme yang harus dihapus dari bumi Indonesia. Artinya Pasal 81 angka 18 Pasal 64 dan Pasal 81 angka 19 Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 8. Bahwa dengan memberlakuan dan menerapkan status semua pekerjaan dapat dioutsourcingkan atau dialihdayakan, membuat buruh takut berserikat. Ketentuan ini merugikan hak konstitusional Pemohon. Hilangnya Jaminan Perlindungan Upah. 9. Bahwa dalam Pasal 81 angka 26 Pasal 89 dan Pasal 81 angka 27 Pasal 90 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut Pasal 89 dan Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 89 ayat (4) Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota. Kemudian Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Upah minimum (diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. "Serta Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. 10. Bahwa dengan penghapusan Pasal 89 di atas, tidak ada lagi peranan tripartit (pengusaha, pemerintah, dan buruh), seperti sebelumnya. Gubernur dimungkinkan untuk berunding hanya dengan Perwakilan Pengusaha tanpa representasi buruh. 11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur bahwa: ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Telah terdapat prosedur atau jaring pengaman terhadap perlindungan Upah bagi pekerja yang pemberi kerjanya dikecualikan dengan penangguhan terhadap pembayaran upah minimum. 14 Pengecualian Pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja atas kewajiban pembayaran upah minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui ketentuan Pasal 90B UU Cipta Kerja telah menghilangkan jaminan dan perlindungan upah bagi pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil. Hal mana tidak diatur prosedur dan/atau tata cara sebelum dilakukannya pembayaran upah minimum pada Usaha Mikro dan Kecil. 12. Bahwa dengan demikian Perlindungan Upah Buruh/Pekerja menjadi sangat lemah dengan tidak adanya lagi peranan tripartit dalam memutuskan pengupahan serta tidak adanya larangan pengusaha membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi. Padahal Upah adalah salah satu penentu apakah hidupnya buruh/pekerja layak atau tidak layak sebagaimana digariskan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 13. Bahwa salah satu tugas konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 98 (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ikut menjadi anggota Dewan Pengupahan, dan tugas konstitusional Dewan Pengupahan adalah memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya bunyi Pasal 98 (1) dan (2): (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentukDewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsurpemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. 14. Oleh karena itu, pengaturan pengupahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperjuangkan hidup buruh yang layak, maka Pasal 81 angka 26 Pasal 89 dan angka 27 Pasal 90 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon. 15 15. Bahwa dalam Pasal 81 angka 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah isi Pasal 151 menjadi berbunyi “ (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 16. Bahwa pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak mendukung ayat 1, malah mempermudah PHK. Tentang materi PHK harus disinkronkan dengan putusan MK dalam Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan 19/PUU-X/2011 melarang PHK kecuali karena melakukan pelanggaran berat dan perusahaan tutup. 17. Bahwa dengan demikian Kehadiran Pasal 81 angka 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memudahkan PHK sepihak, maka Pasal 81 angka 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 18. Bahwa dengan mudahnya pengusaha melakukan PHK kepada pekerja/buruh, maka dengan mudah pula Serikat Buruh kehilangan anggota, yang merugikan hak konstitusional Pemohon. Materi yang diatur dalam Pasal tidak berhubungan dengan Penjelasan Pasal. 19. Bahwa Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: 16 (1) Pemutusan alasan: Pasal 154A hubungan kerja dapat terjadi karena: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) . e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh. 2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; (2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 20. Bahwa Pemohon mengutip Penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) “Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang - undangan”. 17 21. Bahwa Penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 Angka 42 Pasal 154A ayat (2) cacat hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Serta muatan akhir ini merugikan hak konstitusi Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 81 Angka 15 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau klaster Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 3. Menyatakan Pasal 81 angka 18 Pasal 64, Pasal 81 angka 19 Pasal 65, Pasal 81 Angka 26 Pasal 89, Pasal 81 angka 27 Pasal 90 dan Pasal 81 Angka 37 Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau klaster Ketenagakerjaan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 Angka 42 Pasal 154A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau klaster Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 5. Menyatakan Pasal 81 angka 15 Pasal 59, Pasal 81 angka 18 Pasal 64, Pasal 81 angka 19, Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27 Pasal 90 dan Pasal 81 angka 37 Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau klaster Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Menyatakan Penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 18 Angka 42 Pasal 154A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau klaster Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001147.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan- Perkumpulan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 1549/-/1835.1 tanggal 9 Mei 2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Garis- Garis Besar Haluan Organisasi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 19 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 20 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan kemudian diikuti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 21 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 angka 42 (Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 81 angka 15 UU 11/2020: Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 81 angka 18 UU 11/2020: Pasal 64 dihapus. Pasal 81 angka 19 UU 11/2020: Pasal 65 dihapus. Pasal 81 angka 26 UU 11/2020: Pasal 89 dihapus. Pasal 81 angka 27 UU 11/2020: Pasal 90 dihapus. Pasal 81 angka 37 UU 11/2020: Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 22 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerjalserikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penjelasan Pasal 81 angka 42 (Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2)) UU 11/2020: ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundangundangan. 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma a quo; 3. Bahwa sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi, serta Pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan 23 Hukum Perkumpulan (K)SBSI adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas pada administrasi organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di Mahkkamah Konstitusi yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum. 5. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 April 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah meminta penjelasan terkait dengan meninggalnya Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H. selaku Ketua Umum (K)SBSI yang bertindak mewakili Pemohon dalam persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kuasa hukum membenarkan terkait dengan telah meninggalnya Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI setelah yang bersangkutan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan a quo. (vide risalah sidang Perkara Nomor 109/PUU- XVIII/2020 tanggal 21 April 2021); 6. Bahwa di samping menjelaskan sebagaimana terurai pada angka 5 tersebut di atas, kuasa hukum Pemohon dalam persidangan juga menerangkan, bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Ke-6 (vide bukti P-6) nama Vindra Whindalis adalah Sekretaris Jenderal organisasi. Namun, setelah dicermati terhadap bukti tersebut tidak ditemukan nama Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal justru tercantum nama Bambang Hermanto sebagai Sekretaris Jenderal Pemohon. Di samping fakta hukum tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama Vindra Whindalis merupakan Sekretaris Jenderal (K)SBSI periode 2018-2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon. 7. Bahwa setelah mencermati bukti serta fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Ketua Umum Pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan a quo (berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris). Sementara itu berkenaan dengan nama Vindra Whindalis Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran yang bersangkutan adalah Sekretaris Jenderal Pemohon. Bahwa seandainya benar bahwa nama Vindra Whindalis adalah Sekretaris Jenderal, quod non, hal tersebut juga tidak serta merta dapat mewakili kepentingan umum organisasi. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 12 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI, Sekretaris Jenderal hanya berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terbatas terkait dengan administrasi organisasi. Oleh karenanya Pemohon selaku Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI sebagaimana dimaksudkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI serta Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI; Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak diwaliki oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon sebagaimana dimaksudkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI serta Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI, dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun karena Pemohon selaku Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI tidak diwakili oleh pihak/orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI maka permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan, oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 25 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 26 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah