109/PUU-XII/2014

SALINAN F PUTUSAN Nomor 109/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H. Suhaemi Zakir Pekerjaan : Pedagang Alamat : Jalan Dukuh RT 4/5 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2014 memberi kuasa kepada Rinaldi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Law Office Rinaldi & Partners, yang berkedudukan di Jalan Jiban II Nomor 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 243/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 109/PUU-XII/2014 pada tanggal 14 Oktober 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan tanggal 12 November 2014 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa permohonan ini untuk menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum Pemohon. 7. Bahwa memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 8. Bahwa syarat kerugian hak konstitusional, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, adalah sebagai berikut, a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 10. Pemohon adalah Pemohon Eksekusi Pencairan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 3 Maret 2014. 11. Bahwa pada tanggal 07 dan 27 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan Eksekusi Pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL., tertanggal 3 Maret 2014, namun belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI,yang sejatinya Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 12. Bahwa sebelum melakukan Eksekusi Pencairan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu sudah melakukan sita eksekusi terhadap harta milik Termohon Eksekusi di Bank DKI, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 24 Mei 2013, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memposisikan/memperlakukan Bank DKI sebagai Penyimpan dan Penjaga Rekening Sitaan, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 27 Mei 2013, dalam Berita Acara Sita Eksekusi a quo, Bank DKI telah berjanji akan memberikan secara sukarela kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan kembali rekening yang telah disita apabila Pengadilan memintanya. 13. Bahwa atas kejadian eksekusi digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI, yang sejatinya Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka Pemohon melaporkan Bank DKI kepada Kepolisian dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Perbankan, namun laporan Pemohon tidak dapat diterima oleh Kepolisian antara lain akibat Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak jelas maknanya, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. 14. Bahwa hak atas kepastian hukum merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **) 16. Bahwa akibat Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil, maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional, disebabkan tidak dapat dituntutnya Bank DKI secara pidana karenaBank DKI tidak taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Jakarta Pusatdan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut. 17. Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka Pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 18. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian di atas, maka Pemohonberhak mengajukan permohonan ini, dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini, agar Pemohon mendapatkan hak konstitusianalnya kembali, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. III. Pokok Permohonan 19. Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi: “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 20. Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini tidak jelas maknanya, terutama apa yang dimaksud dengan “....dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,.....” 21. Apakah Hukum Acara Perdata/HIR tidak berlaku bagi Bank? 22. Apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tidak berlaku bagi Bank? 23. Bahwa frasa“bagi bank” ini yang yang membuat Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 24. Bahwa ketidakjelasan makna Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini, membuat ketidak pastian hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. 25. Pemohon adalah Pemohon Eksekusi Pencairan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 3 Maret 2014. 26. Bahwa sebelum melakukan Eksekusi Pencairan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu sudah melakukan sita eksekusi terhadap harta milik Termohon Eksekusi di Bank DKI, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 24 Mei 2013, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memposisikan/memperlakukan Bank DKI sebagai Penyimpan dan Penjaga Rekening Sitaan, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, tertanggal 27 Mei 2013, dalam Berita Acara Sita Eksekusi a quo, Bank DKI telah berjanji akan memberikan secara sukarela kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan kembali rekening yang telah disita apabila Pengadilan memintanya. 27. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan Eksekusi Pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 5/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL., tertanggal 3 Maret 2014, namun belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI. 28. Bahwa sejatinya Bank DKI tidak taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 29. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan Eksekusi Pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/ PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL., tertanggal 3 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Maret 2014, namun tetap belum berhasil karena kembali digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI. 30. Bahwa peristiwa ini menunjukan Bank DKI betul-betul tidak mau taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31. Bahwa atas kejadian eksekusi yang digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI, maka Pemohon melaporkan Bank DKI kepada Kepolisian dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun laporan Pemohon tidak dapat diterima oleh Kepolisian, karena Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum,jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. 32. Bahwa atas kejadian eksekusi yang digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI, maka Pemohon juga melaporkan Bank DKI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Pemohon yakin hal ini bagian dari tugas dan fungsi OJK sebagai Pengawas Perbankan, karena seharusnya hal ini bagian dari penilaian terhadap Perbankan apakah patuh dan taat (compliance) pada peraturan yang ada, namun laporan Pemohon tidak dapat diterima oleh OJK karena Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum,jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. 33. Bahwa akibat dari penolakan laporan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh Kepolisian, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum. 34. Bahwa hak Konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 35. Bahwa akibat dari penolakan laporan tuduhan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh OJK, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 maka hal ini jelas telah juga menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukumjaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil. 36. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,Pemohon yakini bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum,jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. 37. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pemohon yakini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 38. Bahwa Pemohon yakini telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 39. Bahwa dari uraian-uraian diatas, maka jelas sekali hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 40. Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka jelas sekali potensi Pemohon untuk memperoleh kembali hak konstitusional jika permohonan ini dapat dikabulkan. 41. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum,jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa “bagi bank” , sehingga pasal ini semestinya berbunyi, “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 IV. Petitum Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut; PRIMER 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 3. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsider Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon Mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Nomor 07/DEL/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pencairan Nomor 07/DEL/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/Pdt.G/2008/ PN.JKT.SEL, bertanggal 7 Maret 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pencairan Nomor 07/DEL/2013/ PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 27 Maret 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Penetapan Nomor 07/DEL/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran Nomor 07/DEL/ 2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL; 7. Bukti P-7 : Fotokopi surat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, bertanggal 10 Maret 2014; 8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Nomor S-59/KR.12/2014, hal Laporan Terhadap Bank DKI, bertanggal 16 April 2014; 9. Bukti P-9 `: Fotokopi surat kepada Direktur Pengawasan Bank – 2 Otoritas Jasa Keuangan, bertanggal 22 Mei 2014; 10.Bukti P-10 : Fotokopi surat Nomor SR.82/KR.12/2014 kepada Law Firm Rinaldi & Partners, bertanggal 6 Juni 2014; 11.Bukti P-11 : Fotokopi surat kepada Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertanggal 5 Juli 2014; 12.Bukti P-12 : Fotokopi surat Nomor S-43/MS.323/2014, hal Jawaban atas Permohonan Penjelasan; 13.Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama H.Suhaemi Zakir. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 [2.3] Menimbang bahwa Presiden telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 2 Desember 2014 dan telah mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon Eksekusi Pencairan sesuai Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL,tertanggal 3 Maret 2014, dimana PN sudah melakukan sita eksekusi terhadap harta milik Termohon Eksekusi di Bank DKI. Namun eksekusi belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI yang sejatinya Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Terhadap kejadian tersebut Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut: a. Bahwa dalam perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b dan penjelasannya UU Perbankan yang tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional disebabkan Bank DKI tidak taat atau patuh pada perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut. b. Bahwa terhadap ketentuan pasal a quo agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, Pemohon memohon supaya dalam pasal a quo dihapus frasa ”bagi bank”, sehingga Pasal tersebut semestinya berbunyi ”tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, diancam dengan pidana penjara sekurang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Pemerintah hal tersebut bukanlah kompetensi Mahkamah Konstitusi, karena yang diajukan adalah bukan constitutional review melainkan constitutional complaint dimana berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi secara tegas hanya dinyatakan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi bukan terhadap penerapan (implementasi) suatu norma yang dirasa oleh Penggugat telah melanggar hak-hak konstitusionalnya. 2. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk memperluas isi dan makna ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan menurut Pemerintah adalah lebih merupakan saran kepada pembuat Undang-Undang dimana hal tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi karena hal demikian menjadi lingkup kompetensi legislatif. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dalam perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 yang menyatakan: Pasal 49 ayat (2): (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.” Ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Terhadap anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Apabila dilihat dari segi ”service bank”, Bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selanjutnya apabila mengacu pada fungsi ekonomis dari Bank maka Bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan oleh Bank. Salah satu sifat perbankan yang sangat penting ialah perbankan merupakan industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat yang memiliki uang lebih untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga. Oleh karenanya salah satu unsur yang harus dimiliki oleh Perbankan adalah adanya peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum dalam hal ini sanksi pidana bagi yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan perbankan.Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. 2. Bab VIII Undang-Undang Perbankan yang berjudul keterangan pidana dan sanksi administratif merupakan implementasi Konvensi Basel II yang mengatur tentang risiko hukum dalam bidang perbankan. Salah satu pasal dalam Bab VIII yang mengatur tentang pidana yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b memiliki maksud dan tujuan semata-mata untuk melindungi nasabah dan masyarakat. Konvensi Basel II merupakan ketentuan internasional yang menjadi pedoman umum negara di seluruh dunia terkait dengan perbankan. Konvensi Basel II mengusung konsep "tiga pilar" yaitu persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi. Pilar kedua menangani tanggapan yang juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank yang salah satunya adalah risiko hukum. 3. Sanksi pidana dalam pasal a quo merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para nasabah Perbankan. Selain sanksi pidana, pihak- pihak yang melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi tambahan berupa saksi administrasi sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan. Sanksi administratif umumnya diterapkan pada pegawai bank dan atau pada bank yang melanggar ketentuan di bidang perbankan (ekstern atau intern bank) yang sifatnya teguran/pembinaan yang bobotnya ringan dan tidak terkait dengan kerugian bank misalnya dari hasil pemeriksaan operasional ditemukan kelemahan administratif. 4. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 b. Pelaksana kebijakan moneter; c. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataanagar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) b. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan c. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terdapat frasa ”ketaatan bank”. Maksud kata taat dalam UU Perbankan adalah senantiasa mendengarkan/memperhatikan dengan seksama, patuh, tunduk dan melakukan seluruh ketentuan yang berlaku di bidang perbankan baik ketentuan eksternal bank, ketentuan internal bank maupun seluruh ketentuan lainnya yang mengatur tentang perbankan yang beroperasi di Indonesia. Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Selanjutnya Pasal 9 UU OJK menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.OJK juga mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU OJK. Untuk melaksanakan pengaturan tentang perlindungan konsumen tersebut, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang mengatur tentang mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang menurut sangkaan Pemohon tidak jelas maknanya, Pemerintah berpendapat Pemohon telah keliru dalam memahami permasalahan keperdataan yang sedang dihadapi oleh Pemohon, dan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon sama sekali tidak bertentangan secara konstitusional dengan UUD 1945. KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 1992 tentang Perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Desember 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 khususnya pasal sebagai berikut: • Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja” a. ...; b. “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu sepanjang frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pemohon eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 dan 27 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan eksekusi pencairan namun belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI, yang sejatinya Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan supaya dihapus; Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa, “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terhadap UUD 1945, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sepanjang frasa, “bagi bank” menjadi tidak jelas maknanya yang membuat ketidakpastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil; 2. Sebelum melakukan eksekusi pencairan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu sudah melakukan sita eksekusi terhadap harta milik Termohon eksekusi di Bank DKI, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/ PN.JKT.SEL, bertanggal 24 Mei 2013, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlakukan Bank DKI sebagai penyimpan dan penjaga rekening sitaan, sesuai Berita Acara Sita Ekseskusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 27 Mei 2013, dalam Berita Acara Sita Eksekusi a quo, Bank DKI telah berjanji akan memberikan secara sukarela kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan kembali rekening yang telah disita apabila pengadilan memintanya; 3. Tanggal 7 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014, namun belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI; 4. Tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014, namun tetap belum berhasil karena kembali digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-13; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah didengar keterangannya baik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Desember 2014, dan mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami permasalahan keperdataan yang sedang dihadapi oleh Pemohon, dan ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon sama sekali tidak bertentangan secara konstitusional dengan UUD 1945; Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sepanjang frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.13] Menimbang bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan; [3.14] Menimbang bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 [3.15] Menimbang bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan konsekuensi dari adagium that judgment was that of God, putusan Hakim sama dengan putusan Tuhan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan (the last resort); [3.16] Menimbang bahwa putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak-haknya. Putusan pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak patut, melampaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta ditaati oleh setiap subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi; [3.17] Menimbang dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya hakim dengan cara selain menafsirkan, mengkonstruksikan hukum terkadang harus juga menciptakan/menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk Undang- Undang, oleh karenanya putusan hakim merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi warga masyarakat; [3.18] Menimbang bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan putusan secara substansial tidak boleh ada campur tangan, negosiasi dan kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan pengambilan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat; Bahwa Negara Hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun; [3.19] Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan yang mana ketentuannya menyatakan, “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”; Bahwa Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan menyatakan, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”; [3.20] Menimbang bahwa menurut Pemohon, pasal a quo menentukan bahwa pengurus bank hanya tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sektor perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa “bagi bank”, menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945; [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa “bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA, ttd Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id