108/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 108/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zulferinanda, S.T., M.Si. Pekerjaan : Karyawan/Pegawai Alamat : Vila Ilhami Blok Mina J9 Nomor 8, RT/RW. 006/012, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Juli 2025 dengan Nomor 108/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan 2 permohonan bertanggal 24 Juli 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  Berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”  Berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 24C ayat (1) disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”  Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, - Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” - Pasal 29 angka 1 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, - Pasal 2 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 3 - Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” - Pasal 51 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; dst  Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama juga diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: Ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. Ayat (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana 4 dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.  Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki, yang oleh UUD 1945 diberikan beberapa hak konstitusional, salah satunya adalah terkait hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  Bahwa Pemohon adalah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sejak tahun 2004, dan telah berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran PPh, PPN, maupun pajak daerah. Sehingga Pemohon beranggapan bahwa Pemohon berhak menyampaikan dan/atau menyuarakan saran, gagasan, maupun kritikan konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.  Bahwa Pemohon pernah mengajukan judicial review atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam permohonan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa batasan usia dan batasan pendidikan paling rendah calon kepala daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berbagai alasan dan argumentasi telah dirangkai sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menyokong pendapat tersebut, namun dalam konklusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Mahkamah berkesimpulan bahwa sebagai prinsipal langsung Pemohon tidak memiliki legal standing dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Maka atas dasar itulah, Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional 5 dengan berlakunya norma yang mengatur tentang legal standing sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut.  Bahwa dengan disyaratkannya kerugian konstitusional bagi setiap orang atau pihak yang mengajukan permohonan judicial review, menurut Pemohon dianggap tidak selaras dengan semangat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Seharusnya setiap orang Indonesia, siapapun itu, sepanjang sudah dewasa dan berakal sehat, diperbolehkan mengajukan judicial review atas undang-undang manapun yang menurut perspektif, analisa, dan erugiargumentasinya bertentangan dengan UUD 1945 serta merugikan sebagian masyarakat, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya norma tersebut.  Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon meyakini potensi kerugian seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi, dan setiap warga negara yang peduli dengan bangsa dan negara ini dapat mengajukan judicial review tanpa adanya batasan legalitas formal sebagaimana yang diatur dalam norma pada Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut. III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN Dengan diberlakukannya norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, ternyata tidak sedikit pihak yang permohonan judicial review-nya ditolak atau menjadi tidak dipertimbangkan hanya karena si Pemohon tidak memiliki legal standing maupun kerugian konstitusional atas materi gugatan dimaksud. Alasan-alasan dan argumentasi yang dituangkan Pemohon dalam pokok permohonannya sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal bisa saja hal-hal yang diuraikan oleh si Pemohon merupakan poin-poin yang sangat bagus dan mencerahkan. Poin-poin yang mungkin belum terpikirkan ketika Undang-Undang tersebut dibuat. Poin-poin yang mungkin lebih adaptif dengan situasi dan kondisi terkini. Jika kita mau menelaah lebih dalam, justru Pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional itulah yang akan lebih objektif dalam menguraikan alasan, pertimbangan, serta argumentasi dalam posita-nya, karena yang bersangkutan tidak memboncengi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 6 Pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional hanya membawa kepentingan rakyat banyak yang berlandaskan pada rasa kepedulian dan cinta tanah air, sehingga sudah seyogyanya diberi karpet merah, bukan malah “dipersulit atau ditolak” secara regulasi. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka norma dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut harus dimaknai sebagai kerugian konstitusional sebagian masyarakat secara luas tanpa melihat dan mempertimbangkan apakah Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara langsung atau tidak. Bahwa setiap undang-undang yang digugat, sudah pasti mengandung kerugian konstitusional setidaknya menurut anggapan para pihak yang mengajukan permohonan, entah yang dirugikan itu si Pemohon sendiri maupun sebagian masyarakat yang lain. Dan kerugian konstitusional tersebut dapat saja terjadi sebelum permohonan disampaikan maupun berpotensi terjadi di masa datang. Mengingat bahwa sebuah undang-undang disusun dan diperuntukan bagi sebagian besar masyarakat untuk jangka waktu yang relatif lama, maka bukannya tidak mungkin kerugian yang dikandung dalam undang-undang tersebut pada suatu saat nanti juga akan berdampak pada siapapun, termasuk si Pemohon yang pada saat mengajukan permohonan ternyata belum memiliki kerugian konstitusional secara langsung. Maka dari itu, menjadi tidak relevan lagi jika terhadap sebuah permohonan judicial review, masih mempertanyakan apakah Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara langsung atau tidak. Bahwa penerapan norma dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut ditenggarai akan menimbulkan disparitas antara Pemohon yang memiliki kerugian konstitusional dengan Pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional. Bahkan terkesan seperti adanya pembatasan hak antar warga negara sebagai subjek hukum. Dan hal ini menjadi tidak sejalan dengan konsep kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga siapapun warga negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk perlakuan yang sama ketika mengajukan judicial review ke MK. Jika semangat yang diusung adalah untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, maka sudah semestinya yang dielaborasi itu adalah alasan dan argumentasi yang disampaikan oleh si Pemohon saja. Alasan 7 dan argumentasi yang siap diperdebatkan secara intelektual di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi seharusnya dibedakan dengan mekanisme pengajuan gugatan lainnya, termasuk gugatan di peradilan umum dimana si Pemohon memang harus memiliki kerugian konstitusional secara langsung agar dapat memberikan kepastian hukum, penegakan prinsip keadilan serta untuk menjaga efisiensi peradilan. Mungkin lembaga sejenis Mahkamah Konstitusi yang ada di luar negeri masih tetap menggunakan kerugian konstitusional sebagai syarat legal standing Pemohon. Akan tetapi, tidak menjadi sebuah keharusan pula bagi negara Indonesia untuk mengadopsi seluruh regulasi dan mekanisme hukum yang digunakan oleh negara lain yang notabene kondisi politik dan hukumnya berbeda, serta kondisi sosial kulturalnya yang tidak sama. Lagi pula bangsa ini tidak kekurangan orang hebat kok untuk merumuskan regulasi terbaik untuk negara ini, jadi sebenarnya tidak perlu sedikit-sedikit mencontoh negara lain. Dan faktanya di Indonesia saat ini, isu terkait legal standing sering menjadi sorotan publik terhadap konsistensi dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi. Sehingga jika permohonan ini dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi dipastikan tidak akan dipusingkan lagi dengan isu tersebut. Mahkamah Konstitusi akan berdiri tegap menjadi salah satu bahkan satu- satunya lembaga negara tempat masyarakat mencari keadilan konstitusional. Dan jika hari ini ada yang menanyakan dimana tempat keadilan yang paling demokratis di Indonesia, diyakini akan sangat banyak orang yang akan mengarahkan telunjuknya ke gedung Mahkamah Konstitusi ini. Jika permohonan ini dikabulkan, mungkin jumlah permohonan judicial review yang masuk ke MK akan sedikit membludak, tapi hal tersebut diyakini hanya akan berlangsung di awal-awal waktu saja. Dan hal tersebut pun tidak begitu sulit untuk diantisipasi, cukup dengan cara memperketat persyaratan yang bersifat administratif saja. Jika permohonan ini dikabulkan, si pembuat undang-undang diyakini akan lebih objektif, lebih selektif, dan lebih berhati-hati lagi dalam menetapkan setiap norma pada saat menyusun sebuah undang-undang. Sehingga undang-undang yang lahir akan menjadi regulasi yang lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya dari perspektif rakyat banyak. 8 Jika permohonan ini dikabulkan, tentu orang-orang seperti aktivis mahasiswa dan buruh akan enggan lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang berpotensi memiliki dampak kurang baik terhadap keselamatan raganya. Mereka diyakini akan mencoba menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika permohonan ini dikabulkan, orang-orang seperti para politisi, pengamat, intelektual dan masyarakat umum yang peduli dan resah dengan kondisi bangsa, tidak perlu lagi menulis artikel di media masa, atau mengetik status dan komentar bernada hate speech di linimasa sosial media, yang juga berpotensi terkena UU ITE. Mereka diyakini akan memilih untuk menyusun permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Jika permohonan ini dikabulkan, seorang Pemohon tidak harus menjadi pimpinan partai politik atau menjadi calon kepala daerah terlebih dahulu sehingga dianggap mempunyai legal standing untuk menggugat norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Pilkada? Dan seorang Pemohon tidak harus menjadi pengusaha tambang terlebih dahulu untuk mempunyai legal standing ketika mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Minerba? Begitu juga seterusnya dengan undang-undang yang lainnya. Maka dari itu, mungkin sudah saatnya atas setiap permohonan judicial review yang masuk, tidak lagi mempermasalahkan apakah pihak yang mengajukan permohonan mengalami kerugian konstitusional atau tidak. Yang penting, si Pemohon dapat mengargumentasikan bahwa pemberlakuan norma tersebut ternyata merugikan sebagian masyarakat dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, mewajibkan Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonan Judicial Review atas undang-undang yang digugat, dianggap kurang tepat. Terkecuali jika frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut dimaknai sebagai kerugian konstitusional yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia, tanpa mempedulikan apakah si Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara langsung ataupun tidak. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 9 memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa bagian muatan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa materi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” dimaknai sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon; 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 10 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 51 ayat (1) UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 11 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 12 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 51 ayat (1) UU MK yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan beberapa hak konstitusional, salah satunya adalah terkait hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon adalah wajib pajak yang memiliki NPWP sejak tahun 2004 dan telah berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran PPh, PPN, maupun pajak daerah. Sehingga Pemohon beranggapan berhak menyampaikan dan/atau menyuarakan saran, gagasan, maupun kritikan konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara; 5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan judicial review atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016). Dalam permohonan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa batasan usia dan batasan pendidikan paling rendah calon kepala daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berbagai alasan dan argumentasi telah dirangkai sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menyokong pendapat tersebut, namun dalam konklusi pada Putusan 13 Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXII/202, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah berkesimpulan bahwa sebagai prinsipal langsung Pemohon tidak memiliki legal standing dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Maka atas dasar itulah, Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya norma yang mengatur tentang legal standing sesuai norma Pasal 51 ayat (1) UU MK; 6. Bahwa dengan disyaratkannya kerugian konstitusional bagi setiap orang atau pihak yang mengajukan permohonan judicial review, menurut Pemohon dianggap tidak selaras dengan semangat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya setiap orang Indonesia, siapapun itu, sepanjang sudah dewasa dan berakal sehat, diperbolehkan mengajukan judicial review atas undang-undang manapun yang menurut perspektif, analisa, dan argumentasinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta merugikan sebagian masyarakat, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya norma tersebut; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang oleh Pemohon dianggap dirugikan. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon dikarenakan adanya ketidakselarasan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan semangat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menyulitkan para pihak yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kedudukan hukum. Menurut Pemohon, seharusnya setiap orang Indonesia, siapapun itu, sepanjang sudah dewasa dan berakal sehat, diperbolehkan mengajukan judicial review atas undang-undang manapun yang menurut perspektif, analisa, dan argumentasinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta merugikan masyarakat, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mengalami kerugian hak konstitusional secara 14 langsung atas berlakunya norma tersebut, termasuk dalam hal ini Pemohon yang sudah beberapa kali mengajukan permohonan di Mahkamah. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan pokok permohonan a quo, khususnya berkaitan dengan bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan bagian hal-hal yang dimohonkan (petitum), sebagai berikut. [3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon dan penyempurnaan bagian alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 11 Juli 2025, hlm. 8-15] serta berkenaan dengan bagian petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 11 Juli 2025, hlm. 10-11]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025; [3.7.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus terpenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan 15 sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst; d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).” [3.7.3] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2), Kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 2-3), dan 16 alasan permohonan (hlm. 3-4). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 5). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari sistematika dimaksud; [3.7.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon pada bagian alasan- alasan permohonan (posita) telah menguraikan pada pokoknya agar Mahkamah memberikan kemudahan/kelonggaran berkaitan dengan Pemohon pengujian undang-undang untuk mendapatkan kedudukan hukum dan setiap permohonan yang masuk di Mahkamah sudah tidak lagi dipermasalahkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional. Di samping itu, menurut Pemohon, yang penting Pemohon dapat mengargumentasikan bahwa pemberlakuan norma yang dimohonkan pengujian merugikan masyarakat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide permohonan Pemohon hlm. 5]. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merumuskan petitum dalam permohonannya, sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa bagian muatan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa materi dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” 17 dimaknai sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon; Bahwa berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, di mana Pemohon dalam alasan- alasan permohonan menghendaki setiap permohonan di Mahkamah seharusnya dapat diberikan kedudukan hukum tanpa harus memiliki kerugian hak konstitusional, sepanjang dapat membuktikan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam uraian hal-hal yang dimohonkan, Pemohon justru merumuskan dengan meminta agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat tanpa meminta untuk dinyatakan dengan dilakukan pemaknaan apapun atau ketentuan norma Pasal 51 UU MK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” yang dimaknai sebagai “hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon”; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, uraian alasan-alasan permohonan yang tidak sesuai dengan hal-hal yang dimohonkan, yaitu dalam uraian alasan-alasan permohonan Pemohon yang menguraikan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada setiap permohonan sepanjang norma yang dilakukan pengujian merugikan hak konstitusional masyarakat dan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam petitumnya Pemohon justru merumuskan dengan memohon agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat tanpa meminta dilakukan pemaknaan apapun. Demikian juga dalam petitum alternatifnya Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” dimaknai sebagai “hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami 18 Pemohon”. Maka uraian fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau adanya pertentangan antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan serta adanya ketidaksesuaian rumusan petitum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang diuraikan dan dirumuskan oleh Pemohon dan adanya rumusan petitum permohonan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf d PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf d PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 19 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 20 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi