108/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 108/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Mu’alimin, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Kampung Cipeusar, RT. 004/RW. 002, Desa Cimenteng Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Andhika Yudha Perwira, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Kramat, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Nathaniel Eliazar M. Hutagaol, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Kelapa Gading No. 51, RT. 005/RW. 002 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Eddy Safri Sianipar, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Ahmad Yani Kotapinang, Desa Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara 2 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Afrianto, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gg. Sapin, RT. 003/RW. 002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Gregorius Retas Daeng, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Penfui Timur, RT. 010/RW. 003, Desa/Kelurahan Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Daffa Hatimurrazi Pekerjaan : Mahasiswa (Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia) Alamat : Jalan Dahlia I, Blok F 1, No. 17, RT. 005/RW. 015 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Muhammad Igor Tanjung Pekerjaan : Mahasiswa (Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia) Alamat : Jalan H. Saikin No. 12, RT. 015/RW. 008 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Muhammad Adiwiyana Pekerjaan : Mahasiswa (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta) Alamat : Jalan H. Jabir, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 3 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon IX; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H.,M.H.,C.N., Dr. Muhajir, S.H.,M.H., Yandri Sudarso, S.H., Cepi Hendrayani, S.H.,M.H., Novianto Rahmantyo, S.H.,M.H., Jimmy Himawan, S.H., H.M. Rusdi, S.H.,M.H., Dr. Nadya Prita D. Gemala, S.H.,M.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H.,M.H., dan M. Irwansyah, S.H.,M.H. para advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang tergabung pada "Tim Aksi Membela Kehormatan Advokat atau Amanat", yang beralamat di Gedung YARNATI, lantai 3R, No. 309 A, Jalan Proklamasi No. 44, RT. 10/RW. 2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor 108/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 6 September 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945/Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tinglat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut “UU KK’’ menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”. 5. Bahwa selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 5 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka apabila suatu ketentuan Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang- Undang pada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: ‘’Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.’’ Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: ‘’Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945’’. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu 6 (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitutisonal dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang. 3. Bahwa lebih lanjut Kedudukan Pemohon dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut sebagai PMK 2/2021, yang mengatur: a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e. Lembaga negara. 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut; 6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pengujian Terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Terhadap Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon IX berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai ukuran kerugian konstitusional, mengacu pada putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, dan putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, kemudian secara jelas Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi lima (5) syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf 8 (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) (vide: BUKTI P-1), hak tersebut adalah sebagai berikut: Hak untuk dapat bekerja secara terjamin, memiliki kepastian, dan diperlakukan sama sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: (vide: BUKTI P-2) ‘’Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 2. Bahwa Para Pemohon, dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan identitas kartu Tanda Penduduk merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam bekerja, yaitu berkarir di bidang profesi Advokat dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). 3. Bahwa Pemohon Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tahap akhir yang memilih jurusan Hukum dikarenakan keinginannya hanya satu, yaitu untuk berprofesi menjadi Advokat untuk mencari penghasilan dalam hal melanjutkan pendidikan S-2 tanpa harus memberikan beban kepada orang tua; Bahwa Pemohon Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 saat ini sudah menjadi Asisten magang dan telah melakukan magang pada Kantor Advokat (Law Firm) di Jakarta, dan ingin melanjutkan karir sebagai seorang Advokat; 4. Bahwa Pemohon Nomor 9, juga tetap berkepentingan secara langsung dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini karena sepemahamannya tidak dapat menjadi Advokat sebelum umur 25 tahun, maka yang bersangkutan memutuskan untuk banyak mengambil magang. 5. Bahwa frasa berusia sekurang-kurangnya 25 tahun telah menghambat lulusan baru berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk menjadi Advokat, sehingga mengurangi hak warga negara untuk bekerja dan dalam mewujudkan 9 cita-cita berprofesi advokat. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak lagi memadai atau tidak relevan, sehingga menghambat dan menimbulkan Kerugian Konstitusional yang nyata dan tidak terbantahkan kepada lulusan baru berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Bahwa Frasa berusia sekurang-kurangnya 25 tahun tidak relevan dan menjadi penghalang bagi lulusan baru berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk berkarir di bidang advokat. Frasa tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ‘’Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.’’ 7. Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, Universitas Sebelas Maret (UNS) meluluskan dan mewisuda seorang mahasiswa bernama Ravi Danendra yang baru berusia 20 tahun 6 bulan menjadi sarjana baru; (https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GbmM7Xeb- wisuda-uns-lulusan-doktor-termuda-di-usia-26-tahun) Kalau lah setelah lulus S-1 sarjana tersebut mesti magang selama 2 tahun berturut-turut, usia yang bersangkutan baru 22 tahun 6 bulan. Kalau untuk disumpah menjadi Advokat harus berusia sekurang- kurangnya 25 tahun, maka sarjana hukum tersebut harus menunggu (menganggur) selama 2 tahun 6 bulan. 8. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas dan berpotensial menghambat seorang warga negara untuk berkiprah dan bekerja menjadi advokat karena norma Pasal a-quo setidak-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya generasi muda untuk menjadi seorang Advokat dikarenakan pengangkatan menjadi Advokat harus berumur minimal 25 (dua pulih lima) tahun. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, tepatnya Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 9. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Para Pemohon merasa mahasiswa fakultas hukum di Indonesia yang lulus cepat di umur 20 10 tahun, 21 tahun, dan 22 tahun, yang sejak awal memiliki tujuan berprofesi advokat, memiliki kecerdasan secara akademik, namun juga memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk melanjutkan jenjang pendidikan S-2, tentunya keinginan dan cita- citanya dapat memudar, sehingga pada akhirnya akan mencari pekerjaan seadanya saja yang tentunya sudah tidak sesuai dengan bakat, minat, serta Cita-cita pada awalnya dikarenakan harus menunggu 2 (dua) tahun lagi untuk disumpah menjadi Advokat apabila frasa 25 tahun pada Pasal 3 ayat 1 huruf d UU Advokat tetap berlaku dan mengikat. 10. Bahwa jika usia 25 tahun untuk menjadi Advokat tersebut dikaitkan dengan Kedewasaan, dimana seorang Advokat harus dewasa dan dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Maka jika mengacu pada Usia Dewasa yang dianggap cakap hukum, Pemerintah memiliki beberapa undang-undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda-beda. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, batas usia dewasa seseorang ada di batasan umur 21 tahun sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek), 18 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau umur 19 tahun dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana usia dewasa tersebut jauh dibawah usia yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 11. Bahwa terdapat fakta dimana pada hari Minggu, 23 Oktober 2022, President University menyelenggarakan wisuda ke-17 untuk program sarjana dan magister di President University Convention Center, Jababeka, Cikarang, Bekas, Jawa Barat. Dalam prosesi wisuda tersebut, diumumkan nama-nama wisudawan berprestasi, salah satunya sarjana hukum termuda bernama Fauzian Zunior yang lulus pada usia 20 tahun 10 bulan. Kalau lah setelah lulus S-1 sarjana tersebut mesti magang selama 2 tahun berturut-turut, umurnya pun baru 22 tahun 10 bulan. Kalau untuk disumpah menjadi Advokat harus 11 berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, maka sarjana hukum tersebut harus menunggu atau menganggur selama 2 tahun 2 bulan. (Bukti P) (https://kumparan.com/mohammad-shihab/5-catatan- menarik-dalam-wisuda-ke-17-president-university-1z7siEU6qCK/full) 12. Bahwa berdasarkan fakta di atas, frasa ‘’berusia sekurang- kurangnya 25 tahun’’ dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas dan potensial menghambat seorang warga negara untuk berkiprah dan bekerja menjadi advokat. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan: ‘’Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 13. Bahwa selain pembatasan umur untuk menjadi Advokat yang terlalu tinggi, yaitu sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga tidak mengatur batas atas berapa usia maksimal seseorang dapat menjadi Advokat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang menjadi celah bagi praktik-praktik yang menciderai kehormatan dan martabat sebagaimana yang menjadi sumpah Advokat yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: ‘’menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab’’. 14. Bahwa kekosongan hukum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang tidak mengatur batas atas usia menjadi Advokat, menjadi pintu lebar bagi pensiunan-pensiunan Polisi, Tentara, Jaksa, Hakim, dan pegawai negeri lainnya yang memiliki latar belakang Sarjana Hukum (SH) untuk mengisi waktu pensiun dengan menjadi advokat. Padahal para pensiunan tersebut di atas, pensiun adalah karena ‘’disuruh’’ istirahat dari dunia kerja oleh lembaga/instansi asalnya karena faktor usia yang telah mencapai usia tertentu dan pensiunan 12 tersebut masih menerima uang pensiun dari Negara, namun ternyata malah menjadi advokat. 15. Bahwa mengenai hal yang tidak mengatur batas ambang maksimal usia menjadi Advokat, hal ini telah berkepentingan langsung dengan Para Pemohon, tepatnya Pemohon Nomor 1 sampai Nomor 6 yang merupakan Advokat, dan telah berprofesi sebagai Advokat dan telah merintis karir sejak awal lulus, dan sejak usia muda; 16. Bahwa berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 5 Nomor 1, Februari 2022, yang diterbitkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah dengan judul UPAYA DAN PENATALAKSANAAN PERUBAHAN PSIKOSOSIAL DI MASA PENSIUN: LITERATURE REVIEW, pada halaman 89 tertulis ‘’Masa pensiun adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu dan diharuskan untuk berhenti bekerja. Masa pensiun secara alamiah akan menghampiri setiap orang yang bekerja jika mencapai usia tertentu. Banyaknya anggapan yang kurang menyenangkan tentang masa pensiun, hal ini karena masa pensiun memasuki masa usia tua, fisik yang makin lemah, makin banyak penyakit, cepat lupa, penampilan tidak menarik.’’ 17. Bahwa secara khusus masing-masing dari Para Pemohon mengalami pula kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing-masing Para Pemohon sebagai berikut : a. Pemohon I adalah anak petani miskin dari pedalaman Tuban, Jawa Timur. Sebagai seorang advokat muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang merintis dari bawah, dari nol, dengan idealisme bahwa menjadi advokat haruslah pribadi yang berkualitas, cerdas, matang, berpengalaman, dan teruji guna mampu memberikan pembelaan terbaik bagi klien-klien, Pemohon I merasa berlakunya Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai pagar bagi lulusan baru berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk berkarir 13 menjadi advokat. Padahal umur muda yang masih segar dan baru ditempat di perguruan tinggi adalah sumber daya manusia terbaik suatu bangsa untuk menekuni bidang pekerjaan. Frasa disumpah menjadi Advokat harus ‘’berusia sekurang-kurangnya 25 tahun’’ menjadi halangan bagi pemuda sebagai ‘’masa emas’’ untuk meniti karir Seorang Pembela. Oleh karenanya, Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pantas dinyatakan sebagai pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. (VIDE. BUKTI P-3 DAN VIDE. BUKTI P-4); b. Pemohon II adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang berjuang keras untuk menjadi Advokat. Meski sejak lulus sudah magang, menekuni, dan belajar advokasi, hingga saat ini merasa masih banyak ilmu bidang hukum yang dikuasai sehingga perlu lebih banyak lagi belajar. Dengan tidak adanya batas umur maksimal untuk menjadi advokat, Pemohon II merasa Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan celah lebar bagi pensiunan Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa, dan Pegawai negeri yang rata-rata di umur 60 tahun untuk menjadi Advokat. Padahal umur pensiun adalah masa dimana ingatan sudah melemah, kecerdasan seorang menurun, tingkat stres tinggi, dan fisik tidak lagi bertenaga. Kalau manula membawa dirinya sendiri sudah susah, bagaimana dapat memberikan pembelaan hukum secara maksimal? (VIDE. BUKTI P-5 DAN VIDE. BUKTI P-6); c. Pemohon III adalah pria kelahiran Medan, yang merantau ke Jogja untuk mengambil jurusan hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Anak muda Medan yang melanglang buana ke Tanah Jawa ini merintis dari bawah untuk menjadi seorang Advokat. Sebagai sarjana hukum, ia paham bahwa seorang advokat ialah profes yang tidak main-main, harus profesional, matang, cerdas, dan andal guna memberikan pembelaan hukum maksimal pada setiap warga negara yang membutuhkan nasihat hukum. Untuk menjadi profesional advokat matang, dibutuhkan sumber daya 14 manusia yang prima dan bertenaga yang mana hal itu harus ditempa sejak saat muda. Maka ketiadaan batas umur maksimal menjadi advokat di dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas membuka potensi tumbuh suburnya ‘’advokat asal-asalan’’. (VIDE. BUKTI P- 7 DAN VIDE. BUKTI P-8); d. Pemohon IV adalah pemuda yang merantau ke Jogja untuk menempun studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pria kelahiran Kota Rantau Prapat, Labuhanbatu, Sumatra Utara ini bekerja sangat keras demi menuntaskan studi hukum hingga dapat tempat magang yang bagus dan saat ini menjadi Advokat yang matang. Proses tersebut dijalani dengan susah payah, penuh pengorbanan, dan belajar intensif dari Advokat Pembimbing guna memenuhi standar tinggi seorang Pembela. Ketiadaan batasan maksimal untuk menjadi Advokat yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan kekosongan hukum yang merugikan pemohon, tidak menghormati proses menjadi advokat, dan merendahkan profesi Advokat sebagai komponen penting berjalannya sistem peradilan nasional. Oleh karenanya Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dirasa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. (VIDE. BUKTI P-9 DAN VIDE. BUKTI P-10); e. Pemohon V adalah sarjana hukum dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatra Barat. Dari sumatra ke Jakarta di usia muda adalah semata-mata untuk mengejar karir sebagai Advokat. Baginya, anak Minang yang besar dalam kultur pedagang, tidak mudah untuk menjadi advokat yang matang. Usia muda adalah waktu terbaik untuk memahami berbagai macam istilah teknis yang menjadi keseharian advokat, misalnya surat elektronik, e-court, sidang daring, SP2HP online. Maka, Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang membuka celah bagi pensiunan Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa, dan Pegawai Negeri untuk menjadi advokat di usia tua jelas terasa 15 tidak adil. Pemohon V tidak ingin terlalu banyak jumlah advokat di Indonesia namun memiliki kualifikasi rendah, misalnya seorang advokat bekas pensiunan yang telah mengalami penurunan daya ingat, lemah pikir, gangguan kesehatan, dan tidak memiliki fokus yang baik sehingga dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan sebagai advokat hanya mengandalkan hubungan relasi/koneksi karena pernah menjadi atasan, karena pernah memiliki hubungan kerja, atau karena hubungan senioritas dalam sebuah instansi tertentu sebelum pensiun yang pada akhirnya yang bekerja turun di lapangan adalah para advokat yang masih usia muda. Harusnya Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan batasan maksimal seorang dapat menjadi Advokat, yaitu umur 45 tahun. (VIDE. BUKTI P-11 DAN VIDE. BUKTI P-12); f. Pemohon VI adalah sarjana hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pengacara jebolan LBH Jakarta, Pemohon VI sadar bahwa profesi advokat harus didukung pelatihan yang keras, pendidikan yang matang, dan program magang yang intensif agar dapat menghasilkan praktisi hukum yang berkualitas. Maka, Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tidak mengatur batas umur maksimal menjadi advokat memberikan celah hukum bagi pensiunan Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa, dan Pegawai Negeri untuk menjadi advokat. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 5 Nomor 1, Februari 2022, yang diterbitkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah dengan judul UPAYA DAN PENATALAKSANAAN PERUBAHAN PSIKOSOSIAL DI MASA PENSIUN: LITERATURE REVIEW, pada halaman 89 tertulis ‘’Masa pensiun adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu dan diharuskan untuk berhenti bekerja. Masa pensiun secara alamiah akan menghampiri setiap orang yang bekerja jika mencapai usia tertentu. Banyaknya anggapan yang kurang menyenangkan 16 tentang masa pensiun, hal ini karena masa pensiun memasuki masa usia tua, fisik yang makin lemah, makin banyak penyakit, cepat lupa, penampilan tidak menarik.’’ Maka, harusnya diatur juga dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait batas maksimal seorang dapat menjadi advokat, yaitu maksimal 45 tahun. (VIDE. BUKTI P-13 DAN VIDE. BUKTI P-14); g. Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang bercita-cita ingin menjadi advokat setelah lulus. Keduanya yang berada di jurusan yang sama, melihat syarat menjadi advokat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, frasa disumpah menjadi Advokat harus ‘’berusia sekurang-kurangnya 25 tahun’’ dinilai terlalu tinggi dan menjadi penghalang dirinya untuk dapat segera menjadi advokat di usia muda. Maka, Pemohon VI memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. (VIDE. BUKTI P-15; P-16; P-17 DAN VIDE. BUKTI P-18); h. Pemohon IX adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang bercita-cita ingin menjadi advokat setelah lulus. Keduanya yang berada di jurusan yang sama, melihat syarat menjadi advokat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, frasa disumpah menjadi Advokat harus ‘’berusia sekurang-kurangnya 25 tahun’’ dinilai terlalu tinggi dan menjadi penghalang dirinya untuk dapat segera menjadi advokat di usia muda. Maka, Pemohon VI memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum atau bertentangan dengan Pasal 28D 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945. (VIDE. BUKTI P-19 DAN VIDE. BUKTI P-20); 18. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berupa hilangnya kesempatan lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk segera menjadi advokat, memicu timbulnya pengangguran sarjana hukum, berkontribusi atas malasnya mahasiswa hukum untuk lulus cepat, dan masuknya para pensiunan Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa, dan Pegawai negeri menjadi advokat sehingga profesi advokat seperti tempat penampungan atau ‘’keranjang sampah’’ profesi hukum. Dampaknya, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah hukum mendapat penanganan serampangan atau tidak profesional oleh oknum-oknum advokat, sehingga melanggar Kode Etik Advokar Pasal 3 huruf (g), yang berbunyi ‘’Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)’’. 19. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan alami lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, warga negara Indonesia (WNI) yang butuh pembelaan advokat, dan bangsa Indonesia secara umum, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN / POKOK PERMOHONAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (UU ADVOKAT) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (UUD 1945) KERANGKA 18 ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG, PASAL 3 AYAT (1) HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT: MENURUNKAN BATAS USIA MINIMAL DAN MEMBERIKAN BATAS MAKSIMAL DAPAT MENJADI ADVOKAT 1. Bahwa ada dua alasan mendasar mengapa Pengujian Undang-Undang (PUU) ini dilakukan oleh Para Pemohon, yaitu pertama, batas minimal untuk menjadi advokat dirasa terlalu tinggi sehingga menghalangi lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk dapat disumpah menjadi advokat. Batas minimal yang terlalu tinggi tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu frasa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus ‘’berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun’’. 2. Kedua, di dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak diatur berapa usia maksimal seseorang dapat menjadi advokat. Pengujian Undang-Undang (PUU) ini dilakukan oleh Para Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah agar memberikan putusan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pembuat Undang-Undang mengatur sedemikian rupa sehingga ada batasan pada usia maksimal seseorang yang ingin menjadi Advokat. 3. Bahwa dalam pembatasan usia minimal pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yakni berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menurut Para Pemohon merupakan tindakan diskriminatif yang menganggap umur muda tidak layak dan/atau tidak mampu diangkat sebagai advokat, padahal median rata-rata Mahasiswa yang menyelesaikan kuliahnya di usia 21 (dua puluh satu) tahun (fresh graduate) sehingga menurut Para Pemohon apabila Mahasiswa yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum pelbagai universitas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku wajib melakukan magang selama 2 (dua) tahun, menurut Para Pemohon Usia 23 (dua puluh tiga) tahun dapat menghasilkan Advokat yang produktif, memiliki integritas, dan profesionalitas. Maka batas sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dirasa terlalu tinggi 19 sehingga membatasi sarjana baru untuk menjadi advokat, oleh karenanya batasan tersebut perlu diturunkan menjadi 23 tahun. 4. Bahwa dalam pembatasan usia maksimal pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat belum diatur secara jelas dan lugas pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga terjadi kekosongan hukum (leemten van normen). Mengenai usia maksimal tersebut, Para Pemohon merasa perlu adanya penemuan hukum (rechtsvinding) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Penjaga Konstitusi (Guardian of Constitution) dimana menurut Para Pemohon usia pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat yaitu maksimal usia 45 (Empat puluh lima) tahun saat dilakukan Pengangkatan dan pengambilan sumpah Advokat. 5. Bahwa obyek permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon dimaksudkan untuk mewujudkan Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile), berkualitas, kompeten, matang, teruji, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan bermutu dengan memberikan batasan usia minimal yang logis, relevan, masuk akal, dan pentingnya membatasi usia maksimal pada saat pengangkatan dan penyumpahan profesi advokat sehingga profesi advokat sebagai pilar penegak hukum (Law Enforcement Officer) memiliki jenjang karir yang jelas, sistematis, disegani, teruji, dan berdaulat. 6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon VII hingga Pemohon IX atas berlakunya Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Sebab Para Pemohon yang memiliki cita-cita untuk menjadi advokat harus menunggu dulu hingga berusia 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk dapat diangkat. Pembatasan tersebut menurut Pemohon VII hingga Pemohon IX terlalu tinggi sehingga batas umur tersebut perlu diturunkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus ‘’berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun. 7. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon mengenai perlu adanya pembatasan usia maksimal pengangkatan dan penyumpahan advokat sangat penting karena Penegak hukum lainnya sebelum menjalankan profesi hukum wajib melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan 20 terlebih dahulu sebelum beracara dalam ranah hukum. Apabila para penegak hukum lainnya setelah memasuki masa pensiun yang secara mutatis mutandis memiliki jaringan di instansi pekerjaanya yang dahulu harus bersaing dengan advokat muda yang baru merintis dan memulai karir, tentu akan membuat ketimpangan sosial sehingga menurut Para Pemohon perlu dibuat batas usia maksimal pengangkatan dan penyumpahan profesi advokat yang ideal menurut Para Pemohon yaitu 45 (Empat Puluh Lima) tahun. 8. Bahwa alasan Para Pemohon memohonkan batas usia maksimal untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah sebagaimana telah dijelaskan juga pada bagian Kedudukan Hukum mengenai penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 5 Nomor 1, Februari 2022, yang diterbitkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah dengan judul UPAYA DAN PENATALAKSANAAN PERUBAHAN PSIKOSOSIAL DI MASA PENSIUN: LITERATURE REVIEW, pada halaman 89 tertulis ‘’Masa pensiun adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu dan diharuskan untuk berhenti bekerja. Masa pensiun secara alamiah akan menghampiri setiap orang yang bekerja jika mencapai usia tertentu. Banyaknya anggapan yang kurang menyenangkan tentang masa pensiun, hal ini karena masa pensiun memasuki masa usia tua, fisik yang makin lemah, makin banyak penyakit, cepat lupa, penampilan tidak menarik.’’ 9. Bahwa masih terkait dengan batas maksimal 45 (empat puluh lima) tahun, terdapat pendapat umur 45 tahun hingga 60 tahun ke atas termasuk dalam golongan usia tua, biasanya cenderung statis. Kelompok ini biasanya dimasukkan pada golongan penerimaan akhir dan memiliki ciri adalah keadaannya kurang mampu, sifatnya kurang giat untuk hal-hal baru (PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH, USIA, DAN MASA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA; Jurnal Ilmiah, Handy Pranata). 10. Bahwa selanjutnya apabila dipandang melalui sisi psikologis terhadap usia di atas 40 (empat puluh) tahun adalah batasan antara usia 40 (empat puluh) tahun hingga 50 (lima puluh) tahun merupakan batasan usia yang dapat terkena krisis paruh baya atau midlife crisis. Keadaan krisis paruh baya atau midlife crisis adalah istilah yang menggambarkan kondisi 21 mental seseorang saat mengalami perubahan hidup karena telah memasuki usia paruh baya. Istilah ini dikenalkan oleh seorang psikoanalisis bernama Elliot Jacques pada tahun 1965 (MENGENAL MIDLIFE CRISIS, PENYEBAB, DAN CARA MENGHADAPINYA; Tim Medis Siloam Hospitals). 11. Bahwa Para Pemohon yang telah menjadi Advokat juga memandang dengan tidak diberikan batas usia maksimal untuk diangkat menjadi Advokat, akan membuka celah untuk adanya Mafia Peradilan dikarenakan tentunya apabila terdapat Calon Advokat yang sudah berusia di atas 45 (empat puluh lima) tahun, pada umumnya adalah para pensiunan Aparatur Negara baik sipil maupun militer. Sebagai ilustrasi yang diambil dari contoh nyata akan timbulnya praktek mafia peradilan adalah apabila seorang Calon Klien dihadapkan pada pilihan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya secara normatif atau tidak, maka tentunya Calon Klien tersebut akan lebih memilih untuk “penyelesaian yang tidak normatif”. Dan tentunya advokat yang merupakan pensiunan akan lebih menawarkan koneksitasnya dan pengalamannya bekerja pada profesi sebelumnya, sedangkan Advokat yang mengawali karirnya sejak awal sebagai Advokat akan memberikan solusi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya sebagai Advokat. 12. Bahwa perihal batas usia maksimal advokat sendiri pernah diusulkan pula oleh Profesor Edward Omar Sharif Hiariej. Mengutip dari pernyataan beliau dalam berita online antara news https://www.antaranews.com/berita/2519633/wamenkumham-jadi- advokat-terlalu-mudah-padahal-profesi-mulia pada tanggal 12 November 2021 yang berjudul : “Wamenkumham: Jadi advokat terlalu mudah padahal profesi mulia”, beliau mengatakan menjadi seorang advokat di indonesia terlalu mudah, padahal pengacara adalah profesi suci dan mulia. Untuk menjadi jaksa, hakim dan polisi masing-masing sudah ada sekolah melalui pendidikan dan latihan. Namun untuk menjadi seorang advokat, boleh dikatakan seorang lulusan baru yang menjandang gelar sarjana hukum, cukup mengikuti pendidikan beberapa minggu atau beberapa bulan saja maka sudah bisa menjadi seorang advokat. Di indonesia jenjang karier tidak jelas, ada pensiunan kapolri dapat kartu 22 advokat, ada juga mantan jaksa agung punya kartu sebagai advokat. Masih menurut Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, akan menjadi sebuah masalah psikologis tersendiri ketika mantan jaksa agung tersebut bertemu dengan jaksa yang baru di sebuah pengadilan dalam suatu perkara. 13. Bahwa dalam memaknai batasan usia 45 (empat puluh lima) tahun sebagai batas maksimal, Para Pemohon terlebih dahulu mengutip firman Allah dalam Surah Al Ahqaf ayat 15: Wa waṣṣainal-insāna biwālidaihi iḥsānā, ḥamalat-hu ummuhụ kurhaw wa waḍa'at-hu kurhā, wa ḥamluhụ wa fiṣāluhụ ṡalāṡụna syahrā, ḥattā iżā balaga asyuddahụ wa balaga arba'īna sanatang qāla rabbi auzi'nī an asykura ni'matakallatī an'amta 'alayya wa 'alā wālidayya wa an a'mala ṣāliḥan tarḍāhu wa aṣliḥ lī fī żurriyyatī, innī tubtu ilaika wa innī minal- muslimīn. Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS: Al Ahqaf: 15). Sehingga apabila mengacu pada QS Al Ahqaf : 15, maka ketika telah memasuki usia 40 (empat puluh) tahun ke atas, seharusnya yang dilakukan adalah merenungi perjalanan hidup yang sudah dilalui, menyadari sudah betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Swt, sudah mulai tidak terlalu banyak memikirkan duniawi. Selain itu juga pada umumnya tentunya sejak lulus dari S-1 Sarjana Hukum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, para calon advokat yang berusia 45 (empat puluh) tahun pun sebelumnya telah memiliki pekerjaan tetap untuk kehidupannya dan juga untuk menafkahi keluarganya bagi yang sudah berkeluarga. Seandainya pun ingin melakukan peningkatkan 23 karir pada saat usia 45 (empat puluh lima) tahun seharusnya meningkat menjadi seorang Hakim, bukan menjadi Advokat sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju pun, profesi advokat adalah entry level dari lulusan hukum yang ingin berkarir di bidang hukum. IV. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PENGANGKATAN ADVOKAT INDONESIA DENGAN MALAYSIA, JEPANG, DAN BELANDA IV.a. PERBANDINGAN PENGANGKATAN ADVOKAT INDONESIA DAN MALAYSIA Metode Penerimaan dan Pengangkatan Advokat Untuk Dapat Beracara di Malaysia 1. Bahwa semua hal yang berkaitan dengan kualifikasi dan persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia diatur oleh ketentuan-ketentuan di bawah Akta 166, Undang-Undang Profesi Hukum 1976 (Akta 166. Akta Profesion Undang Undang 1976). Untuk memenuhi persyaratan hingga ditetapkan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, calon harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Akta Profesion yang kami terjemahkan dari bahasa Malay ke bahasa Indonesia sebagai berikut: “Kelayakan untuk masuk 11. (1) Sesuai dengan pasal 14, seseorang memenuhi syarat dapat diterima sebagai advokat dan pengacara jika dia— (a) telah mencapai umur delapan belas tahun; (b) berperilaku baik; Dan (i) tidak pernah dihukum di Malaysia atau di tempat lain untuk kesalahan apa pun kejahatan yang membuatnya tidak layak seorang master dalam profesinya, dan khususnya, tetapi tidak terbatas pada, suatu pelanggaran melibatkan penipuan atau kecurangan; (ii) tidak pernah dijatuhi hukuman pailit dan belum pernah telah dinyatakan bersalah melakukan tindakan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 33(6)(a),(b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) UU Kepailitan 1967 [UU 360]; 24 (iii) tidak pernah melakukan perbuatan lain yang mana memungkinkan dia untuk dipecat, didiskualifikasi atau diskors dari latihan, jika dia seorang pengacara atau pengacara di Inggris; (iv) tidak akan pernah, atau tidak akan, dipecat, hilang kualifikasi atau ditangguhkan karena keberadaannya seorang praktisi hukum di mana pun negara lain; (c) merupakan warga negara Federasi atau penduduk tetap Malaysia; (d) telah mengabdi dengan memuaskan di Malaysia pada periode tersebut pelatihan yang ditentukan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. 2. (2) Mulai tanggal 1 Januari 1984, tidak ada orang yang memenuhi syarat yang akan diterima 3. masuk sebagai advokat dan pengacara kecuali, selain memenuhi persyaratan ayat (1), ia telah lulus 4. atau dikecualikan dari Ujian Kualifikasi Bahasa Malaysia.” Bahwa berdasarkan poin di atas, batas usia bagi seseorang untuk diangkat menjadi Advokat di Malaysia adalah jika telah berusia 18 (delapan belas) tahun selain daripada pemenuhan persyaratan lainnya yang diatur dalam Akta Profesion tersebut. Dengan demikian batas usia dari negara ini juga jauh lebih muda dari usia yang ditetapkan dalam UU Advokat Indonesia. Selain Persyaratan usia, terdapat persayaratan akademik, persyaratan praktis, dan persyaratan formal untuk menjadi seorang Advokat di Malaysia. Untuk Persyaratan Akademik sebagai berikut (Malaysian Bar Organisation, dari http://www.malaysianbar.org.my/) : a. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya, Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore; b. Berpofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau c. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat. d. Dalam proses beracara di Malaysia, penting bagi tiap pengacara dan advokat untuk dapat memiliki CLP (Certificate in Law Practice) atau 25 Sertifikat Praktisi Hukum. CLP ini merupakan salah satu tahapan persyaratan akademik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976 di Malaysia. Dikarenakan lulusan sarjana hukum dari universitas belum dapat langsung beracara di Malaysia sebelum ia memiliki CLP. Artinya CLP merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut. Bahwa berdasarkan poin di atas, pengangkatan Advokat di Malaysia sudah daapt dilakukan pada usia muda, namun juga menekankan pada kualifikasi yang mana dibuktikan dengan mendapatkan Certificate in Law Practice (CLP). IV.b. PERBANDINGAN PENGANGKATAN ADVOKAT INDONESIA DENGAN JEPANG Metode Penerimaan dan Pengangkatan Advokat Untuk Dapat Beracara di Jepang. 1. Bahwa kualifikasi advokat berada di bab dua UU Advokat Jepang (Tahun 1949), persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat di Jepang adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (shiho shushu). Dalam pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti Kursus Pelatihan Hukum (KPH) ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam shiho shiken atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (Houka Daigakun). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti yobi shiken atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum. Di Jepang setelah lulus dari KPH dan lulus dalah ujian akhir berhak menjadi profesional hukum atau disebut dengan hoso yaitu hakim, jaksa, dan advokat. Namun Jepang memfasilitasi orang-orang untuk dapat menjadi profesional hukum yang tidak mengikuti Kursus Pelatihan Hukum (KPH) akan tetapi mengikuti kursus lain tentang kegiatan advokat yang diadakan oleh kementerian hukum Jepang sebagaimana yang terdapat dalam 26 pasal 5 UU Advokat Jepang hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu yakni diantaranya (Japan, Regulation of Proffesional Conduct, Japan Federation of Bar Association, 21 November 2003, Article 56.) : a. Yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti KPH lalu bekerja sebagai Hakim Pengadilan Sederhana, penyidik di Pengadilan, instruktur di pusat penelitian hukum, profesor pascasarjana hukum dan lain-lain selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 1 Pasal 5 UU Advokat Jepang (Tahun 1949); b. Yang memenuhi persyaratan mengikuti KPH lalu melakukan pekerjaan berdasar pada pengetahuan hukum yang dimilikinya selama 7 tahun atau lebih, contohnya sebagai legal drafter, penulis naskah surat gugatan, pleidoi dan sejenisnya, contract drafter dan sebagainya, terdapat dalam butir 2 Pasal 5 UU Advokat Jepang (Tahun 1949); c. Yang lulus pada ujian Jaksa Penuntut Umum lalu menjadi JPU selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 3 Pasal 5 UU Advokat Jepang (Tahun 1949); d. Hakim pada Mahkamah Agung tanpa harus mengikuti KPH memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang advokat, terdapat dalam Pasal 6 UU Advokat Jepang (Tahun 1949). Bahwa berdasarkan poin di atas, pengangkatan Advokat di Jepang berdasarkan syarat akademik, pengalaman, dan karya hukum bukan berdasarkan batas minimal umur seseorang. IV.c. PERBANDINGAN PENGANGKATAN ADVOKAT INDONESIA DENGAN BELANDA Metode Penerimaan dan Pengangkatan Advokat Untuk Dapat Beracara di Belanda 1. Bahwa berlawanan dengan pandangan Belanda yang sangat progresif dan liberal di dalam banyak kontroversi hukum seperti legalitas obat-obatan, suntik mati, atau prostitusi, jalur kualifikasi sebagai seorang advokat memiliki karakter yang sangat konservatif. Dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama 3 (tiga) tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (Doctorate Degree or Master of Laws), dan yang terakhir masa magang selama 3 (tiga) tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, 27 terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat. Bahwa berdasarkan poin di atas, pengangkatan Advokat di Belanda berdasarkan syarat akademik dan syarat masa magang bukan berdasarkan syarat umur. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada syarat umur minimal dalam pengangkatan Advokat di Jepang, Malaysia, dan Belanda sehingga umur bukan menjadi tolak ukur seseorang untuk diangkat Advokat namun haruslah berdasarkan syarat akademik, pengalaman dan sertifikasi khusus. Bahwa berdasarkan poin di atas, menjadi terang umur 25 (dua puluh lima) tahun tidak bisa dijadikan tolak ukur kedewasaan seseorang diangkat menjadi Advokat terutama Hukum Pidana, Hukum Perdata, bahkan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur batasan cukup umur yang lebih rendah daripada 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa selanjutnya perlu diberikan batas maksimal pengangkatan menjadi Advokat menjadi 45 (empat puluh lima) tahun, karena terbukti juga justru advokat yang terkena masalah pidana adalah advokat yang sudah berumur di atas 40 tahun atau sudah senior, sehingga sudah patut diberikan penurunan batasan umur minimal dan diberikan batasan umur maksimal sebagai syarat pengangkatan advokat. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, yang akan Para Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, saksi dan Ahli, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut: PETITUM: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): 28 • Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), sepanjang tidak dimaknai ‘’Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d) berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidak lebih 45 (empat puluh lima) tahun’’. 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau; Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mu’alimin; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama Muhammad Mu’alimin, S.H.,M.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andhika Yudha Perwira; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama Andhika Yudha Perwira, S.H.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nathaniel Eliazar M. Hutagaol; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat PERADI atas nama Nathaniel Eliazar M. Hutagaol, S.H.,M.H.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Safri Sianipar; 29 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama Eddy Safri Sianipar, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afrianto, S.H.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama Afrianto, S.H.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gregorius Retas Daeng; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama Gregorius Retas Daeng, S.H.; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daffa Hatimurrazi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon atas nama Daffa Hatimurrazi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Igor Tanjung; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon atas nama Muhammad Igor Tanjung; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adiwiyana; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon atas nama Muhammad Adiwiyana; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 30 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 31 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap sebagian frasa dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yakni "berusia sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun", yang selengkapnya menyatakan "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : …. d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun". 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 32 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-14]. Para Pemohon mendalilkan dirinya yang telah merintis karir sebagai advokat sejak usia muda dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat karena norma pasal tersebut tidak mengatur batas atas usia maksimum untuk diangkat menjadi advokat, sehingga setelah pensiun polisi, tentara, jaksa, hakim dan pegawai negeri lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dapat menjadi advokat untuk mengisi waktu usia pensiun mereka. Padahal mereka yang telah memasuki usia pensiun semestinya berhenti bekerja. Apabila pensiunan polisi, tentara, hakim, jaksa dan pegawai negeri tidak dibatasi untuk menjadi advokat, hal ini berdampak pada permasalahan hukum warga negara Indonesia ditangani secara serampangan dan tidak profesional oleh para advokat yang berasal dari pensiunan dimaksud, sehingga melanggar Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat yang berbunyi, “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)”. 4. Bahwa Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa [vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-20], yang bercita-cita menjadi advokat setelah menyelesaikan studi sebagai Sarjana Hukum. Namun demikian, adanya frasa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yakni “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun” untuk diangkat menjadi advokat telah menghalangi para Pemohon untuk menjadi advokat di usia muda karena adanya batasan usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun. Padahal, secara faktual, banyak tamatan fakultas hukum yang berusia lebih rendah dari 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, apabila diletakkan dalam batas usia dewasa, menurut kitab undang-undang hukum perdata, batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun; kitab undang-undang hukum pidana 18 (delapan belas) tahun; dan menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Artinya, batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud telah mengakibatkan 33 hilangnya kesempatan bagi lulusan baru sarjana hukum untuk segera menjadi advokat, sehingga memicu pengangguran bagi sarjana hukum. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat beritikad baik agar profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) dapat dijalankan secara profesional untuk menangani permasalahan hukum yang dialami oleh anggota masyarakat. Begitu pula Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di fakultas hukum, berkeinginan untuk segera mewujudkan cita-citanya sebagai advokat yang profesional sejak usia muda tanpa terhalang oleh ketentuan batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dari norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 34 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, para Pemohon mengemukakan dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “untuk dapat diangkat menjadi advokat berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat merupakan batasan usia minimum yang dirasakan terlalu tinggi, sehingga mendiskriminasi para Pemohon berusia muda yang dapat menyelesaikan studi hukum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Batasan usia dimaksud telah berpendirian tamatan fakultas hukum yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dinilai tidak layak untuk diangkat sebagai advokat. Padahal, dengan ditambah kewajiban magang selama 2 (dua) tahun, banyak tamatan fakultas hukum yang belum mencapai usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, frasa "berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi advokat harus berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun". 2. Bahwa menurut para Pemohon, perbandingan pengangkatan advokat di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, dan Belanda, batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah persyaratan yang merefleksikan tolak ukur kedewasaan seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Ketiga negara tersebut justru mengutamakan keterpenuhan syarat akademik, pengalaman, dan profesionalisme di bidang hukum untuk dapat diangkat menjadi advokat. 3. Bahwa menurut para Pemohon, selain pembatasan usia minimum, pembatasan pengangkatan advokat maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun sangat penting karena penegak hukum lainnya sebelum menjalankan profesi hukum wajib melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terlebih dahulu sebelum beracara dalam ranah hukum. Apabila para penegak hukum lainnya, antara lain aparatur negara baik sipil maupun militer, telah memasuki usia pensiun yang memiliki jaringan di instansi pekerjaannya yang dahulu harus bersaing dengan advokat muda yang baru merintis dan memulai karir sebagai advokat, hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial di antara para advokat. 35 Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘’Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidak lebih 45 (empat puluh lima) tahun’’. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2024 (selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 36 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan sebuah norma untuk dapat diajukan pengujian kembali konstitusionalitasnya, Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing permohonan yang sebelumnya telah diajukan tersebut, baik dasar pengujian maupun alasan pengujiannya, sebagai berikut: 1. Permohonan Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) UU Advokat yang mensyaratkan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat adalah diskriminatif, karena dengan berubahnya metoda belajar-mengajar di fakultas hukum telah terdapat lulusan S-1 fakultas hukum yang berusia 20 atau 21 tahun. Dengan adanya ketentuan usia minimum itu berarti telah membatasi hak konstitusional lulusan S-1 Fakultas Hukum yang masih berusia 20 atau 21 tahun tersebut [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, hlm. 25]; 2. Permohonan Perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma 37 Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat mengatur syarat usia minimal seseorang untuk menjadi advokat namun tidak mengatur usia maksimal seseorang untuk dapat menjadi advokat, membuka kemungkinan bagi pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat, yang mengakibatkan rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penegakan hukum karena advokat dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki ikatan psikologis dengan institusi asalnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 11-13]; 3. Permohonan Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat berpotensi mengakibatkan terhambatnya para Pemohon untuk menjadi advokat karena harus berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, hlm. 4-5]; 4. Permohonan Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat telah menciptakan ketidaksamaan dalam hukum menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam konteks tersebut, kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan usia, karena yang lebih penting adalah kemampuan akademik dan pengalaman magang seseorang dapat diangkat menjadi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, hlm. 20-21]. Selanjutnya berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo, setelah Mahkamah pelajari secara saksama, meskipun permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang juga telah digunakan dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003, Perkara Nomor 84/PUU- XIII/2015, Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 83/PUU- XVIII/2020 sehingga terdapat dasar pengujian yang sama, namun permohonan a quo mengemukakan alasan yang berbeda dengan keempat permohonan sebelumnya, yaitu dengan menjelaskan untuk dapat diangkat menjadi advokat dengan persyaratan berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun karena 38 pengangkatan untuk menjadi advokat lebih mengutamakan persyaratan akademik, pengalaman, dan profesionalisme di bidang hukum. Sementara itu, batasan pengangkatan advokat maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun sangat penting karena penegak hukum lainnya sebelum menjalankan profesi hukum wajib melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terlebih dahulu sebelum beracara dalam ranah hukum. Apabila para penegak hukum lainnya, antara lain aparatur negara baik sipil maupun militer, telah memasuki usia pensiun yang memiliki jaringan di instansi pekerjaannya yang dahulu harus bersaing dengan advokat muda yang baru merintis dan memulai karier sebagai advokat, hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial di antara para advokat. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon a quo sekalipun memiliki dasar pengujian yang sama menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun terdapat alasan pengujian yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas dari substansi permohonan beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, batas usia minimal pengangkatan advokat adalah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat telah mendiskriminasikan para Pemohon berusia muda yang dapat menyelesaikan studi hukum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, mahasiwa yang menuntut ilmu di fakultas hukum wajib melakukan magang selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, setelah seorang mahasiswa menyelesaikan studi S-1 Hukum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian ia melanjutkan program magang selama 2 (dua) tahun, maka mahasiswa hukum tersebut berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Namun, ia tidak dapat diangkat sebagai advokat karena belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang tidak menentukan batas usia maksimal pengangkatan advokat, sehingga para pensiunan aparatur negara, baik sipil maupun militer, dapat menjadi advokat. Mereka bersaing dengan para advokat muda yang baru merintis karirnya, 39 sementara para pensiunan telah memiliki jaringan dan pengalaman bekerja pada profesi sebelumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, meskipun para Pemohon mendalilkan permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun sesungguhnya substansi alasan permohonan para Pemohon yang dijadikan dasar permohonan adalah tidak jauh berbeda dengan putusan- putusan Mahkamah sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 telah menegaskan bahwa pembatasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan usia lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan, mendirikan partai politik, dan termasuk usia minimal menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat karena untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula, untuk memantapkan kemampuan seorang advokat, perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Tambahan pengetahuan praktis dan pengalaman dilakukan dalam masa magang yang memerlukan waktu beberapa tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, hlm. 25-26]; Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] …Mahkamah menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur syarat berupa batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat menjadi advokat, yaitu berusia sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, secara gramatikal (secara harfiah) tidak mengandung tafsir yang menimbulkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Pasal 3 ayat (1) UU Advokat jelas ditujukan bagi semua calon advokat tanpa membeda-bedakan atau melakukan kategorisasi tertentu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 16]; 40 Syarat batasan usia dimaksud diberlakukan kepada semua calon advokat tanpa terkecuali. Kompetisi yang terjadi akibat syarat huruf d ini adalah sebuah kompetisi sederhana, yaitu calon advokat yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun akan mengalahkan calon advokat yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam kompetisi sederhana seperti ini, pembedaan atau kategorisasi antara “advokat tulen” dengan “advokat pensiunan” tidak relevan untuk dijadikan isu konstitusionalitas, karena terhadap keduanya dikenai syarat yang sama, yaitu batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 16]; [3.13.2] …Mahkamah menilai dari perspektif kompetisi antar advokat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Apalagi karena diberlakukan bagi semua calon advokat, maka ketentuan dimaksud justru merupakan wujud dari kesetaraan kedudukan serta perlakuan bagi semua calon advokat. Atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak memiliki relevansi dengan persaingan antar advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XIII/2015, hlm. 16]; [3.14.1] Bahwa dalam mempertimbangkan isu konstitusionalitas batas usia maksimal bagi calon advokat, harus diingat bahwa parameter penilaian yang dipergunakan adalah norma-norma UUD 1945. Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang, maka hal demikian menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu, selama tidak mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945. Tentu saja hal demikian dilakukan dengan tetap memperhatikan sifat khas masing-masing profesi, yang harus dikaji secara akademis terlebih dahulu oleh pembentuk Undang-Undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 17]; [3.14.3] ….Menurut Mahkamah, meskipun tidak adanya pengaturan batas usia maksimal dalam UU Advokat memunculkan disharmoni, atau setidaknya indikasi disharmoni dengan pengaturan profesi lain, pengaturan usia maksimal yang demikian bukan merupakan perintah UUD 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum UUD 1945, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 18]; [3.15] Menimbang bahwa dari perspektif batas kecakapan/kemampuan fisikdan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi advokat, menurut Mahkamah hal demikian memang memiliki korelasi dengan permasalahan para Pemohon mengenai perlunya batasan usia maksimal bagi calon advokat. Kecakapan para advokat, baik secara fisik terutama 41 psikis, relevan untuk dipersyaratkan atau diatur lebih lanjut, mengingat profesi advokat haruslah menjamin kualitas layanan kepada warga negara dan/atau penduduk demi tujuan yang lebih mulia, yaitu memajukan kualitas kehidupan berhukum di Indonesia. Advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat], selain polisi, jaksa, dan hakim, yang memiliki kedudukan dan peran signifikan dalam menentukan kualitas hukum Indonesia, sehingga layak untuk diatur keberadaannya secara khusus seperti penegak hukum lainnya, terutama mengenai masa pensiun atau batas usia untuk menjabat sebagai advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 18- 19]; Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon Pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kondisi menyelesaikan magang di usia sebelum 25 (dua puluh lima) tahun justru menjadi keuntungan tersendiri bagi calon advokat jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Masa tunggu sebelum diangkat menjadi advokat dapat dimanfaatkan oleh calon advokat dengan memperpanjang masa magangnya ataupun menggunakan waktu tersebut dengan pelatihan lainnya yang mendukung kesiapannya menjadi advokat. Lagipula magang bukanlah berarti tidak bekerja, karena magang yang dijalani oleh calon advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya [vide Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003], mengingat advokat adalah suatu profesi dan bukanlah sekadar pekerjaan semata. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tidaklah beralasan menurut hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, hlm. 25]; [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon pasal a quo menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- V/2007, bertanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 42 2013]. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017, bertanggal 12 Desember 2017]. Menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Adanya syarat usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar seorang advokat memiliki kematangan emosional atau psikologis, selain kemampuan di bidang akademik. Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, hlm. 25-26]; [3.14] Menimbang bahwa setelah merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 di atas, sekalipun dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat para Pemohon menggunakan alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun karena substansi yang diuji dinilai tidak berbeda dengan pengujian sebelumnya, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian dan pendapat hukum dalam putusan dimaksud. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU- XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Terlebih, terhadap batasan usia, baik usia minimum maupun maksimum, dalam beberapa putusan Mahkamah telah menegaskan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam kaitan dengan norma undang- undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang, Mahkamah sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, apabila kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan 43 prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). Dalam kontes perkara a quo, setelah Mahkamah mencermati persyaratan batas usia advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, Mahkamah tidak menemukan bahwa norma tersebut melanggar persyaratan kebijakan hukum terbuka. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat telah ternyata tidak bertentangan dengan jaminan pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 44 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 45 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri