108/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 108/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3, RT/RW. 009/008, Kelurahan/Desa Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.; Angela Claresta Foek, S.H., M.H.; Aldo Pratama Amry, S.H.; Asep Heryanto, S.H.; Rolan Parasian, S.H.; dan Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri- sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor 108/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4 6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah frasa “iktikad baik” dan “sidang pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, selanjutnya disebut “UU Advokat”, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ---selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”---, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam Penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan, yakni: - Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 3). Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P-4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-5). 4. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum 6 Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya; (3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 - Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” b. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 7 c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” d. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” b) Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yang belum komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan.” c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak hanya terbatas pada saat sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau kasus lainnya. Pemohon selaku Advokat tidak jarang menjalankan tugas profesinya untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan hukum, baik bertindak atas kuasa dari klien untuk melayangkan somasi, berunding dan bekerja sama dengan pihak terkait, maupun memberikan pernyataan mengenai perkara yang sedang dihadapi. Bahkan bagi Pemohon yang sering menjadi kuasa dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena berkas dapat diakses secara online, seringkali berkas Pemohon langsung menjadi pemberitaan begitu baru dimasukkan. Seringkali juga, dalil- dalil yang dituliskan Pemohon dalam berkas diberitakan seakan-akan merupakan pernyataan Pemohon di luar sidang, padahal Pemohon tidak diwawancarai sebelumnya. Padahal jika merujuk pasal a quo 8 sekarang, Pemohon hanya dilindungi untuk pernyataan di dalam sidang dan bukan di luar sidang. Karenanya, timbul potensi Pemohon diperkarakan karena pemberitaan tersebut. Oleh karenanya harus ada penegasan secara jelas akan Penjelasan Pasal 16, mengingat Pasal 16 diubah oleh putusan MK tapi penjelasannya tidak. - Imunitas diperlukan oleh advokat untuk melindungi pekerjaan dalam membela kliennya baik di dalam persidangan maupun di luar sidang pengadilan untuk perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara, atau kasus lainnya dengan adanya hak imunitas tersebut maka advokat tidak dapat dituntut baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Kerugian konstitusional Pemohon dapat dilihat dari Pemohon yang dapat dijerat dengan pasal penghinaan yang diatur pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya perbuatan tidak menyenangkan yang diatur pada Pasal 335 KUHP, tindakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum positif. Hal demikian terjadi terhadap beberapa advokat lain seperti OC. Kaligis, Fredrich Yunandi, Manatap Ambarita, Lamberatus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Susitur Handayani sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi advokat yang lain untuk menjalankan tugas profesi advokat [Ahyar Ari Gayo, Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 35]. Hal tersebut bukanlah asumsi belaka, advokat-advokat senior tersebut telah menjalani proses pemidanaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didahului dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap “iktikad baik”- nya. Adapun, seandainya memang mereka terbukti melanggar hukum pidana secara materiil, maka secara prosedural formil sepatutnya sebelum diproses secara pidana perlu ada pemeriksaan “iktikad baik” secara materiil dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat agar sinkron dengan Pasal 26 Undang-Undang Advokat. Permohonan ini bukanlah untuk menggugurkan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata atas tindakan-tindakan seorang 9 advokat dalam menjalankan tugasnnya, namun untuk memberikan suatu kepastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk memeriksa dan menguji suatu “iktikad baik” yang dilakukan advokat, apakah sudah berkesesuaian dengan prinsip kode etik advokat atau tidak, pun apabila telah ternyata advokat telah diputus melanggar ketentuan hukum pidana maupun perdata berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dewan kehormatan dapat memutus advokat tersebut tidak beriktikad baik. Serta perlu digarisbawahi, bahwa memang pelanggaran terhadap kode etik advokat belum tentu merupakan pelanggaran hukum pidana maupun perdata, namun perbuatan melawan hukum pidana maupun perdata sudah pasti melanggar Kode Etik Advokat; - Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu: a. Kerugian secara faktual karena tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait hak imunitas advokat terkait dengan pemeriksaan ”iktikad baik”-nya, hal ini juga menjadi perhatian dari beberapa para ahli hukum, dimana hak imunitas memiliki batasan tertentu dan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Bayu Dwi Anggono menyampaikan hak imunitas advokat itu sebagai hak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, sebenarnya tetap memiliki batasan. Batasan yang dimaksud adalah hak imunitas akan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, Abdul Fickar Hadjar menyampaikan adanya asas equality before the law sebagai asas yang memberikan batasan terhadap para advokat dalam menjalankan profesinya. (Link: https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas- advokat--begini-pandangan-ahli-lt5a5cd64c0dbd8/?page=1; dan 10 b. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat atas situasi nyaman, kebebasan, dan independensi di masa yang akan datang dalam melakukan tugas profesinya selama tidak ada pembatasan secara hukum acara formil untuk memeriksa suatu “iktikad baik” dari advokat. Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menuntut adanya hak imunitas advokat yang diatur secara komprehensif. d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya. - Bahwa hak imunitas menjadi penting untuk melindungi Pemohon dalam menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan. Dengan norma a quo memungkinkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum serta ancaman ketakutan dalam segala tindakannya. - Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya atas dasar UU a quo sudah sepatutnya diatur hak imunitas bagi setiap advokat karena advokat merupakan suatu profesi. Setidaknya terdapat 6 (enam) ciri profesi menurut Wickenden [Ahyar Ari Gayo, Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 9]: 1. Memberikan suatu pelayanan khusus berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang terspesialisasi, dan memecahkan masalah berdasarkan pada kemampuan intelektualnya; 2. Memerlukan keberhasilan dalam hubungan praktisi profesi dengan klien atau pegawainya; 3. Dibebani dengan jumlah kewajiban umum karena ia menjalani profesi yang memerlukan pengetahuan khusus; 11 4. Mewarisi pengetahuan, keterampilan, dan status dari akumulasi pengetahuan yang mengikat kaum profesional melalui usaha perorangan atau usaha bersama; 5. Melaksanakan pelayanan dalam tingkat yang sesuai dengan kepentingan umum dan menerima kompensasi terbatas; 6. Diikat oleh kode etik yang khusus dalam hubungannya dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat umum. - Bahwa dalam profesi lain seperti notaris, pemanggilan untuk pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, perlu persetujuan yang akan Pemohon jelaskan lebih lanjut dalam posita. e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga tindakan advokat di luar sidang pengadilan mendapatkan perlindungan dalam membela klien sesuai dengan profesinya. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusinal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU- --, menyatakan: Pasal 78 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 12 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan [sebanyak 25 (dua puluh lima) kali diuji] dengan rincian sebagai berikut: A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006 D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006 F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010 I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 J. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 K. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 L. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014 M. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 N. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014 O. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015 P. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 Q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 R. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 S. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017 T. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 13 U. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 V. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018 W. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan Pemohon bukan dikualifikasikan sebagai ne bis in idem, karena beberapa alasan yaitu: a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU a quo, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat. Satu-satunya putusan yang menyinggung terhadap pasal a quo hanyalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan pasal a quo dengan UUD 1945. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa pembelaan klien oleh advokat tidak hanya dilakukan di dalam tetapi juga di luar sidang pengadilan agar advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya untuk membela klien. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo. Selain itu, permohonan a quo meminta adanya penafsiran konstitusional secara bersyarat dalam norma a quo di dalam pasal induk yaitu Pasal 16 UU Advokat, hal mana poin tersebut menjadi pembeda yang jelas dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonannya untuk pengujian penjelasan Pasal 16 UU Advokat, bukan pengujian Pasal 16 UU Advokat. b. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam penjelasan pasal a quo menggunakan batu uji Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan ne bis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah 14 memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU. IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. PROSES HUKUM TERHADAP ADVOKAT WAJIB MELALUI PEMERIKSAAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI ADVOKAT UNTUK MENENTUKAN SIFAT “IKTIKAD BAIK” ADVOKAT DENGAN BERTUJUAN AGAR TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBATASAN TERHADAP AKSES KEADILAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT DAN KETIADAAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI ANGGOTA ORGANISASI ADVOKAT UNTUK MEMBERIKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DIJAMIN DALAM PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 1. Bahwa sebagai negara hukum, konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi undang-undang agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pemaknaan yang jelas bahwa advokat adalah penegak hukum, setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasan, advokat merupakan bagian yang berkaitan dari lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan fungsi sebagai pemberi jasa hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan sewajarnyalah apabila advokat dapat menjalankan tugas profesinya yang merdeka guna penegakan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 15 2. Bahwa penegak hukum yang berprofesi sebagai advokat harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan sebab advokat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam tataran negara hukum pada kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dari profesinya sebagai salah satu penegak hukum demi tegaknya keadilan untuk membela kepentingan klien selaku para pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat supaya menyadari hak-hak yang semestinya dimiliki oleh setiap subjek hukum di atas negara hukum. Oleh karenanya, advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam negara hukum menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. 3. Bahwa bentuk perlindungan terhadap advokat telah diatur dalam UU Advokat, antara lain: a. Pasal 14 mengatur “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. b. Pasal 15 mengatur “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. c. Pasal 16 mengatur “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. d. Pasal 17 mengatur “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. e. Pasal 19 ayat (2) mengatur “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan 16 perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”, dan lainnya. Bahwa dengan uraian bentuk perlindungan-perlindungan advokat pada UU Advokat di atas, dapat diketahui bahwa advokat dalam memberikan jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, melayangkan somasi, maupun mewakili klien untuk beracara pada sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau kasus lainnya adalah upaya untuk menegakkan keadilan bagi klien dengan mengajukan dan mengkonfrontir bukti, saksi, guna mengungkap fakta-fakta persidangan. Oleh karenanya, advokat sejatinya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan iktikad baik untuk di pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, hak imunitas advokat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap advokat dan terciptanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Memang lazim terjadi kepada advokat terkait perbuatan advokat dalam konferensi pers, dimana perbuatan tersebut (konferensi pers) ada advokat yang merasa dirugikan saat melakukan upaya hukum dan bertindak mewakili klien. 4. Bahwa secara konsep, yang menjadi masalah adalah ketiadaan suatu parameter yang jelas terkait dengan frasa iktikad baik. Sehingga dalam menguji suatu tolok ukur dari iktikad baik, perlu dipertegas kembali oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan suatu norma yang jelas terkait dengan iktikad baik tersebut agar diuji terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Selain itu, bahwa iktikad baik merupakan suatu ketegasan advokat dalam menjalankan profesinya agar dapat sesuai dengan ketentuan kode etik Advokat Indonesia. Perlu dipahami bahwa pelanggaran kode etik memang bukan serta-merta menjadi pelanggaran undang-undang, tetapi pelanggaran undang-undang sudah pasti pelanggaran kode etik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, "Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam 17 mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya". Hal ini dapat diukur apabila advokat dalam menjalankan profesinya tidak menjunjung tinggi hukum dan undang-undang dasar, maka advokat dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam kode etik Advokat Indonesia, dan dapat diproses secara hukum baik perdata maupun pidana. Selain itu, Pasal 26 ayat (6) UU Advokat, menyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Apabila dimaknai dalam tataran praktik, penegakan etik profesi advokat harus didahului dengan adanya pemeriksaan etik advokat yang bersinggungan langsung dengan “iktikad baik” advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Terlepas dari tindakan perbuatan melawan hukumnya terbukti dalam tataran peradilan umum secara materiil, penegakan hukum formil terkait dengan pemeriksaaan “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat perlu dilakukan agar menciptakan keselarasan dengan Pasal 16 UU Advokat yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, halaman 25, asas iktikad baik, apabila ditinjau dari teori hukum perjanjian, diartikan menjadi 2 (dua), yaitu: - Iktikad Baik dalam arti Objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan iktikad baik; 18 - Iktikad Baik dalam arti Subjektif, yaitu pengertian iktikad baik terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini diartikan sebagai kejujuran. Dalam hal ini (in casu permohonan a quo), iktikad baik seorang advokat perlu diuji oleh Majelis Dewan Kehormatan Profesi Advokat; 6. Bahwa profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat untuk membela kepentingan klien. Profesi advokat sebagai suatu profesi mulia memiliki peran yang luas, tidak hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun dimana ada masyarakat maka di sana ada hukum atau hukum berkembang dalam kehidupan masyarakat (Ubi Societas Ibi Justicia). Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan [Ahyar Ari Gayo, Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 83]. 7. Bahwa apabila Pemohon bandingkan penegakan hukum formil terhadap advokat dengan profesi lain yang berhadapan dengan hukum, terlihat jelas profesi advokat belum terlindungi imunitasnya secara komprehensif. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sepanjang frasa “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris” telah memberikan suatu parameter yang jelas, sehingga aparat penegak hukum perlu memenuhi syarat formil yang diberikan Undang-Undang untuk dapat menghadapkan notaris di muka hukum. 8. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampur adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan 19 tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number”, yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vol. 3. No. 1, 2019). 9. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma penjelasan pasal a quo selain mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Hal ini menjadi diperparah karena ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya. Kode etik sebagai pedoman atau aturan profesi advokat, memiliki nilai-nilai persamaan secara universal, yaitu pejuang keadilan, yang dalam pelaksanaannya antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah munculnya pemikiran dari Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan advokat, sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan [Lawrence Friedman, American Law, WW. Norton & Company, (New York-London, 1984), hlm. 7]. Pemikiran dari Lawrence Friedman berangkat dari prinsip kemandirian yang terkandung dalam profesi advokat dan hakim yang sama-sama memiliki prinsip kemandirian (independency) dari berbagai kekuasaan. 10. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 20 kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan itikad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. B. PEMAKNAAN FRASA “DI LUAR SIDANG PENGADILAN” PERLU DIPERTEGAS DALAM PENJELASAN PASAL 16 UU ADVOKAT AGAR TIDAK MENYEBABKAN TERHAMBATNYA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA, KERUSAKAN SISTEM DEMOKRASI INTERNAL, DAN MENUTUP RUANG PARTISIPASI DAN ASPIRASI ANGGOTA ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN 1. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada di tangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu: a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan 21 ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan; b) Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang; c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d) Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan, dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti. 2. Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu: a. Manipulatif Participation, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. b. Passive Manipulation, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut. c. Participation by Consultation, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota. d. Participation for material insentive, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya. e. Functional Participation, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan. f. Interactive Participation, yaitu Partisipasi dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal. 22 g. Self Mobilisation, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. 3. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan penjelasan “di luar sidang pengadilan” sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, akan menghilangakan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi klien. Apabila praktik- praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat. 4. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik. Bahwa setiap advokat melakukan pendampingan dan pembelaan atas permintaan klien, yang mana proses ini terhubung dengan penegak hukum lainnya, sehingga pemaknaan konstitusional frasa “di luar sidang pengadilan” pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan dan menciptakan keadilan bagi semua orang (justice for all). Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki peran penting selama proses beracara maupun di luar beracara dan bekerja sama dengan semua pihak. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum didukung dan bekerja sama dengan badan-badan lain supaya terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya 23 adalah advokat yang menjalankan profesi secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. 6. Bahwa dengan demikian, peran aktif advokat berlaku pada sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan, advokat memiliki hak bertanya jawab, termasuk cross examination (keterangan saksi harus dapat diuji di depan pengadilan) [O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 282], hak mengajukan pembuktian, hak mengajukan pleidoi, dan hak mengajukan duplik. Peran advokat sangat dibutuhkan sejak awal dari proses penyidikan, penuntutan, tersangka atau terdakwa mendapat pemberian bantuan hukum. Dalam perkara pidana, penasehat hukum mempunyai pekerjaan rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa, sebagai pemberi nasihat hukum, dan sebagai pembela atau pembicara [Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan, (Jakarta 1982), hlm. 16]. Advokat juga berperan dalam membela hak-hak masyarakat atas tindakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan, advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan pasal a quo tidak saja akan merugikan organisasi advokat itu sendiri melainkan advokat yang bernaung di dalamnya, baik untuk masa sekarang maupun generasi advokat di masa depan. 7. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan perdata maupun pidana terhadap advokat tidak dapat dilakukan, baik dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung, dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang 24 dilakukan dengan itilad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus melalui pemeriksaan ”iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.” Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan “di luar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 25 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTA Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi BAS Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 26 18/2003), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 27 UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitasnya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang rumusannya adalah: Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003: Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], yang berprofesi sebagai Advokat [vide bukti P-4 dan bukti P-5], telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang belum komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua 28 lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan”; 4. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, dalam hal Pemohon selaku Advokat untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan hukum termasuk berkas Pemohon yang sering kali menjadi pemberitaan. Oleh karenanya, harus ada penegasan secara jelas atas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003; 5. Bahwa ketiadaan hak imunitas yang diberikan kepada Advokat untuk melindungi dalam membela kliennya baik di dalam persidangan maupun di luar sidang pengadilan, Pemohon dapat dijerat dengan pasal penghinaan yang diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya perbuatan tidak menyenangkan yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum positif. Apabila Advokat terbukti melanggar hukum pidana secara materiil maka secara prosedural formil sepatutnya sebelum diproses secara pidana perlu ada pemeriksaan “iktikad baik” secara materiil dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat. Permohonan dimaksud bukanlah untuk menggugurkan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata atas tindakan-tindakan seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya, namun untuk memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk memeriksa dan menguji suatu “iktikad baik” yang dilakukan Advokat, apakah sudah berkesesuaian dengan prinsip Kode Etik Advokat atau tidak, ataupun apabila ternyata Advokat telah diputus melanggar ketentuan hukum pidana maupun perdata berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan dapat memutus Advokat tersebut tidak beriktikad baik; 6. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat memiliki kerugian secara faktual karena tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait hak imunitas Advokat atas pemeriksaan “iktikad baik” dan mengalami kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai Advokat untuk mendapatkan kenyamanan, kebebasan, dan independensi di masa yang akan datang dalam melakukan tugas profesinya selama tidak ada pembatasan untuk memeriksa suatu “iktikad baik” dari Advokat; 29 Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang belum secara komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan” sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional apabila tidak diperjelas penafsiran dan pemaknaan konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Penjelasan Pasal yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perihal inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang dimohonkan pengujiannya, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas Penjelasan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, proses hukum terhadap Advokat wajib melalui pemeriksaan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat “iktikad baik” Advokat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan 30 bantuan hukum dari Advokat dan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota Organisasi Advokat untuk memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan frasa “di luar sidang pengadilan” perlu dipertegas dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 agar tidak menyebabkan terhambatnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, kerusakan sistem demokrasi internal, dan menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota Organisasi Advokat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan; 3. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap Advokat harus melalui pemeriksaan ‘iktikad baik’ oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.” Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan “di luar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 31 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara guna mendapatkan bantuan hukum, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Dalam menjalankan profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, dibutuhkan jaminan dan perlindungan hukum oleh undang-undang; [3.10.2] Bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipal, Advokat adalah officium nobile, artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam rangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur 32 dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. [3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, “Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi”. Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum. [3.13.3] ... Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan 33 oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003; [3.10.3] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi oleh UU 18/2003 tidak serta merta membuat Advokat menjadi kebal hukum. Hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah yang dilakukan oleh Advokat tersebut didasarkan atas iktikad baik atau tidak. Dengan demikian, pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan bahwa dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, Sub Paragraf [3.13.1], halaman 69-70]. Berkenaan dengan hal di atas, kata kunci dari rumusan hak imunitas bukan terletak pada kepentingan pembelaan klien, melainkan pada iktikad baik. Secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur ‘iktikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Dengan demikian, hak imunitas profesi Advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum harus didasarkan kepada iktikad baik, yakni berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga seorang Advokat harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) UU 18/2003, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) berhak melakukan pengawasan dan memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 ditambahkan dengan penjelasan mengenai iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap Advokat harus melalui pemeriksaan “iktikad baik” oleh DKOA adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (7) UU 18/2003 yang menyatakan tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan DKOA. Penambahan penjelasan yang diminta oleh Pemohon a quo, justru akan menyebabkan ketidaksesuaian antara norma Pasal 16 dengan Pasal 26 UU 34 18/2003. Sebab, pengertian iktikad baik dalam norma Pasal 16 UU 18/2003 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018. Selain itu, dalam Pasal 26 UU 18/2003 telah diatur pula mekanisme DKOA terkait dengan pengawasan serta pemeriksaan terhadap profesi Advokat yang melaksanakan tugas profesinya dengan beriktikad baik. Sehingga, permohonan Pemohon agar adanya iktikad baik dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA tidak selaras dengan semangat yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 karena penilaian ada tidaknya iktikad baik Advokat jika berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.10.4] Bahwa selanjutnya Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 apabila tidak diberikan pemaknaan atas “di luar sidang pengadilan” sebagaimana petitum permohonan Pemohon dalam Penjelasan Pasal a quo. Terhadap dalil Pemohon a quo, jika dikaitkan dengan petitum Pemohon yang meminta memaknai Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dengan menambahkan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan, sesungguhnya merupakan petitum yang berlebihan karena jika dicermati secara saksama substansi Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 terhadap pengertian yang dimaksud “sidang pengadilan” telah dijelaskan sebagaimana yang Pemohon mintakan pemaknaannya tersebut. Artinya, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘sidang pengadilan’ adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan”. [3.10.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 inkonstitusional apabila tidak menambahkan pengertian maksud “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara,” sebagaimana petitum a quo. Terhadap dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 35 untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014, yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.19] ... Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan; [3.20] … Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran; [3.21] …Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan; [3.10.6] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya adalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah unsur tindakan yang dipergunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003, dan telah pula ditegaskan dalam Putusan a quo, maka penambahan penjelasan atas Pasal 16 UU 18/2003 justru menimbulkan ketidakjelasan terhadap substansi UU 18/2003. Terlebih, dalam UU a quo telah menegaskan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang 36 pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat juga diberi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 14 dan Pasal 15 UU 18/2003]. Artinya, apapun tindakan yang dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan kliennya sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan, maka Advokat mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan tersebut. Sehingga, apabila dalil permohonan Pemohon a quo diakomodir dengan hanya memaknai menjadi “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara”, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena di satu sisi tidak memberikan batasan, sementara di sisi lain menghendaki adanya pembatasan termasuk ihwal yang dimohonkan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena esensi permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 pada prinsipnya mengenai pengertian “iktikad baik” dan “sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan” yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 16 UU 18/2003 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- XVI/2018 maka pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak melanggar kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 37 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. 38 Sitompul, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi