108/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 108/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Pelangi Kuning I Blk. B.2.B/29, RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Sidik, S.H.I., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Blok Desa, RT/RW 009/002, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Janteri, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Pasar Baru, RT/RW 000/000, Pasar Baru, Kaur Selatan, Bengkulu sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 20 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 25 November 2020 dengan Nomor 108/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Desember 2020, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UUMK”), di mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK dinyatakan sebagai berikut: “Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”. 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), pengujian atas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil maupun materil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah pengujian materiil atas materi muatan Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja (vide Bukti P – 1 sampai dengan P – 15) terhadap UUD 1945. 6. Bahwa dalam pandangan para Pemohon, materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan uji materilnya tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P – 16), yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 7. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum 4 adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 9. Bahwa dengan demikian, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu kualifikasi dari Pemohon dan adanya kerugian konstitusional. 10. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Mengenai Kualifikasi Para Pemohon 11. Bahwa para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UUMK dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK Nomor 3175061710720004 [vide Bukti P – 17], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2000 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 00.10321 [vide Bukti P – 18], dan selaku 5 pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9- 043.000 [vide Bukti P – 19]; b. Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK Nomor 3212312310850001 [vide Bukti P – 20], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2014 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 14.00503 [vide Bukti P – 21], dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 55.131.512.0- 412.000 [vide Bukti P – 22]; c. Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK Nomor 1704051507930001 [vide Bukti P – 23], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2018 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 18.03455 [vide Bukti P – 24], dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.578.139.7- 003.000 [vide Bukti P – 25]. Mengenai Kerugian Konstitusional Para Pemohon 12. Bahwa sebagai pembayar pajak (tax payer), para Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap setiap undang-undang di segala bidang hukum yang mempengaruhi kerja-kerja para Pemohon sebagai Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)], sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya sebagai berikut: - Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004, halaman 49-50, menyebutkan: “Menimbang bahwa Para Pemohon a quo adalah warga masyarakat pembayar pajak (tax payers), sehingga dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal dimaksud sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax, sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan pinjaman (loan) yang dibuat 6 negara cq pemerintah dengan pihak lain yang akan membebani warga negara sebagai pembayar pajak. Upaya pembayaran dan pelunasan utang negara antara lain berasal dari pemasukan pajak. Dalam kaitan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon a quo yang menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dapat dibenarkan sehingga Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara di hadapan Mahkamah”. - Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004, halaman 327, menyebutkan: “Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya; Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.” - Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XII/2014 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, halaman 21 s.d halaman 22, menyebutkan: “[3.8]Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan untuk diuji mengadung materi yang menyangkut institusi Polri dan TNI yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang secara institusional terikat dengan institusi TNI dan Polri itu sendiri. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 260 UU 42/2008 yang diujikan adalah insitusi Polri, TNI, beserta jajarannya yang sebagai warga Negara secara khusus lembaga tersebut, dan tidak juga merupakan anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga Negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat Negara yang berrugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya [vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula perlunya netralitas anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum [vide 7 Pasal 30 ayat (4) UUD 1945], yang juga menjadi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia; Dalam permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan- putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;” 13. Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (tax payer) tersebut di atas, para Pemohon juga secara faktual dan/atau sangat potensial mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja, di mana bunyi ketentuan masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut: No. Pasal Angka Bunyi 1 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. 2 17 16 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut: 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. (3) Rencana tata ruang kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan. (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. (6) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; 9 c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (10)Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 3 24 44 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) diubah sebagai berikut: 44. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47A (1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung seusai dengan kebutuhan. (2) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. (3) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 4 25 10 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah sebagai berikut: 10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 10 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan. (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 5 27 14 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut: 14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. 11 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6 34 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah sebagai berikut: 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan. (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi. (6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 7 41 25 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai berikut: 12 25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi; c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 8 50 9 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah sebagai berikut: 9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 (1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain dalam hal: a. pewarisan; atau b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah dalam bidang perumahan dan permukiman. (3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut. 13 (4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didistribusikan kembali kepada MBR. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pembentukan lembaga, kemudahan, dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah MBR diatur dalam Peraturan Presiden. 9 52 27 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai berikut: 27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. (4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pnyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah. 10 82 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah sebagai berikut: 2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah. (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11 114 5 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah sebagai berikut: 5. Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan 15 Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang- Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (5a)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. (10)Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri 16 Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. 12 124 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut: 2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 13 150 31 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah sebagai berikut: 31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain. (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 14 151 Pasal 151 (1) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri dari: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (2) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 17 b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 15 175 6 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 14. Bahwa bunyi pasal-pasal tersebut di atas ternyata mengandung rujukan pasal lain atau ayat yang salah dan juga ada yang memuat materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut: No. Pasal Angka Pasal/Ayat Rujukan Bunyi Pasal/Ayat Rujukan 1 6 Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 18 bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. 2 17 16 Pasal 26 ayat (8) merujuk ayat (6) ayat yang dirujuk ayat (8) seharusnya ayat (7), bukan ayat (6), karena menunjuk penetapan Peraturan Daerah. 3 24 44 Pasal 47A ayat (3) merujuk ayat (2). Ayat yang dirujuk pada ayat (3) adalah ayat (2), seharusnya ayat (1) karena menunjuk pada penetapan prototipe bangunan gedung. 4 25 10 Pasal 35 ayat (3) merujuk ayat (1) Ayat (3) seharusnya merujuk pada ayat (2), bukan ayat (1) karena fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan diatur dalam ayat (2). 5 27 14 Pasal 35 ayat (4) merujuk ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Ayat 4 seharusnya hanya merujuk pada ayat (3) karena yang memuat sanksi administratif hanya ayat (3). 6 34 2 Pasal 13 ayat (6) merujuk ayat (5) Rujukan ayat (6) pada ayat (5) tidak tepat karena larangan itu ditujukan pada adanya pelanggaran kewajiban, dimana kewajiban adanya sertifikat layak Benih atau Bibit diatur dalam ayat (4), sehingga seharusnya rujukan ayat (6) adalah ayat (4). 7 41 25 1. Pasal 56 ayat (4) 2. Pasal 56 ayat (2) huruf c 1. Ayat (4) Pasal 54 memuat jenis pendapatan, bukan kewajiban, dimana kewajiban tertuang dalam pasal 54 ayat (1), jadi yang dikenai sanksi adalah ayat (1). Artinya, Pasal 54 ayat (4) harus dihapuskan. 2. Jenis sanksi administratif huruf c ayat (2) Pasal 56 tidak jelas maksudnya. 8 50 9 Pasal 55 ayat (4) merujuk ayat (2) Ayat (4) seharusnya merujuk pada ayat (3), bukan ayat (2) karena pengambil-alihan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diatur dalam ayat (3), bukan ayat (2). 9 52 27 Pasal 84 ayat (5) merujuk ayat (1) ayat 6 merujuk pada ayat (3) Ayat (5) seharusnya merujuk pada ayat (2), bukan ayat (1), karena lembaga baru disebutkan dalam ayat (2). 19 Ayat (6) seharusnya merujuk pada ayat (2) karena ayat (3) berbicara unsur pengurus dari lembaga, bukan lembaga-nya itu sendiri. 10 82 2 Pasal 46D ayat (4) merujuk pada ayat (2) Rujukan Ayat (4) pada ayat (2) tentang masa kepesertaan adalah tidak tepat karena ayat (2) tidak berbicara mengenai masa kepesertaaan, melainkan permasalahan jaminan kehilangan pekerjaan. Masa kepesertaan diatur dalam ayat (3), sehingga rujukan yang benar adalah ayat (3). 11 114 5 Pasal 157 ayat (7) merujuk ayat (7) ayat 8 merujuk ayat (7) ayat (9) merujuk pada ayat (7) ayat (10) merujuk pada ayat (7) Ayat 7 tidak dapat merujuk pada dirinya sendiri (ayat 7), terlebih lagi bunyi yang dirujuk adalah hasil evaluasi, sehingga rujukan yang tepat adalah ayat (6). Ayat 8 harusnya merujuk pada ayat (6), bukan ayat (7), karena berbicara tentang hasil evaluasi berupa penolakan. Ayat (7) berkaitan dengan penyampaian hasil evaluasi. Ayat (9) juga seharusnya merujuk pada ayat (6) yang berupa hasil evaluasi penolakan. Ayat (10) seharusnya merujuk pada ayat (8) karena berkenaan dengan hasil evaluasi berupa penolakan. 12 124 2 Pasal 73 merujuk Pasal 44 ayat (1) Rujukan Pasal 73 seharusnya Pasal 44 secara umum, bukan hanya ayat (1), sebab ayat (1) hanya berisi larangan pengalihfungsian semata-mata. Larangan itu dapat disimpangi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi, kalau yang dirujuk hanya ayat (1), itu berarti tidak dimungkinkan untuk dilakukan dispensasi. 13 150 31 Pasal 40 ayat (1) Bunyi ayat (1) tidak jelas karena ada penumpukan frasa “Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini”. 20 14 151 Pasal 151 ayat (1) merujuk Pasal 141 huruf b. Pasal 141 Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Rujukan Pasal 141 huruf b adalah keliru karena Pasal 141 tidak berbicara tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pasal mengenai hal ini adalah Pasal 149. Jadi, seharusnya rujukannya adalah Pasal 149 huruf b. Pasal 149 Kawasan Ekonomi terdiri atas: a. Kawasan Ekonomi Khusus; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 15 175 6 Pasal 53 ayat (5) merujuk ayat (3) Rujukan ayat (3) dalam ayat (5) adalah tidak tepat karena ayat (3) tidak mengatur tentang permohonan dianggap dikabulkan, melainkan mengenai permohonan secara elektronik, padahal ayat (5) memerintahkan pengaturan tentang bentuk penetapan yang dianggap dikabulkan – yang diatur dalam ayat (4). Jadi, seharusnya ayat yang dirujuk adalah ayat (4). 15. Bahwa dengan demikian tampak dengan jelas terjadinya kekeliruan rujukan pasal atau ayat dan ketidakjelasan substansi dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut di atas. 16. Bahwa kekeliruan rujukan pasal atau ayat dan ketidakjelasan materi/substansi tersebut jelas-jelas menimbulkan, atau secara faktual sangat potensial menimbulkan, kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat. 17. Bahwa sebagai Advokat, para Pemohon menjalankan pemberian layanan Jasa Hukum kepada Klien sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam UU Advokat. Jasa Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 berupa 21 memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien. Sedangkan, Klien melingkupi orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat (vide Pasal 1 angka 3). Dalam melaksanakan profesinya, para Pemohon dihadapkan pada segala persoalan atau permasalahan hukum yang dialami oleh klien yang berasal dari berbagai kalangan, baik pengusaha, perorangan, tenaga kerja/buruh, badan hukum (perseroan terbatas atau yayasan), lembaga pemerintahan, atau kelompok masyarakat. 18. Bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan cara antara lain melakukan upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, dimana untuk mendukung hal tersebut diperlukan penyesuaian berbagai aturan perundang-undangan (vide bagian Menimbang huruf a, b dan c UU Cipta Kerja). 19. Bahwa oleh karena itu, UU Cipta Kerja mengatur, atau lebih tepatnya mengharmonisasikan/menyesuaikan, hampir sebagian besar jenis materi undang-undang yang telah ada dengan materi baru yang dimaksudkan untuk kemudahan, perlindungan, dna pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja (vide huruf c bagian Menimbang UU Cipta Kerja). Konsekuensinya adalah bahwa UU Cipta Kerja mengubah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang dipandang tidak sejalan atau selaras dengan maksud dibentuknya UU Cipta Kerja. Akibat lebih lanjut bagi profesi Advokat yang diemban oleh para Pemohon dengan adanya UU Cipta Kerja adalah bahwa para Pemohon menemui atau menerima berbagai pertanyaan hukum dari Klien terkait dengan perubahan perundang-undangan atau materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja, dan juga para Pemohon sangat berpotensi menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang ada atau diatur dalam UU Cipta Kerja dalam menjalankan pemberian Jasa Hukum, baik 22 yang bersifat pemberian advis/pendapat hukum (corporate matters) maupun litigasi. Sebagai contoh, Pasal 41 angka 25 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) (“UU Panas Bumi”) yang di dalam ayat (2)-nya diatur jenis-jenis sanksi administratif, tetapi jenis sanksi tersebut ada yang tidak jelas (huruf c) karena tidak menyebutkan suatu tindakan tertentu dari pejabat yang dapat mengenakan sanksi, melainkan hanya disebutkan “Eksploitasi, dan pemanfaatan”. Apa yang akan dikenakan terhadap “Eksploitasi dan pemanfaatan” itu apabila pelanggaran dilakukan, sama sekali tidak ada kejelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi; c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Begitu pula, dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Panas Bumi tersebut juga dimuat pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif, misalnya pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (4). Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata Pasal 54 ayat (4) UU Panas Bumi tidak mengatur suatu kewajiban atau larangan yang harus ditaati, melainkan hanya berisi uraian atau penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak, sedangkan kewajiban itu sendiri ditentukan dalam ayat (1), di mana pelanggaran terhadap ayat (1) dapat dikenai sanksi. Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 54 dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 54 (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah. (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 23 (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran produksi; dan c. pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; dan c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Persoalan hukum yang timbul adalah bagaimana mungkin suatu ketentuan yang memuat penjabaran tentang suatu hal, dapat dikenai suatu sanksi. Keadaan yang demikian menimbulkan kesulitan dan permasalahan tersendiri bagi para Pemohon selaku Advokat saat memberikan Jasa Hukum terkait dengan pemberian advis atau pendapat hukum kepada Klien. 20. Bahwa ketidakjelasan norma atau rujukan aturan lain yang ada dalam materi muatan pasal UU Cipta Kerja yang dimohonkan pengujiannya tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon, sehingga hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi dirugikan, padahal seharusnya dijamin dan wajib untuk dilindungi, dimajukan, ditegakkan serta dipenuhi oleh negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 21. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan telah terjadi, atau setidak-tidaknya secara faktual sangat potensial terjadi, akibat berlakunya pasal-pasal yang diajukan pengujiannya. Untuk selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini berdasarkan Klaster/Kelompok yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: 24 a. Klaster/Kelompok “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha” dalam BAB III UU Cipta Kerja No. Ketentuan Uraian Kerugian Konstitusional 1 Pasal 6 Pasal 6 UU Cipta Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 huruf a, dimana Pasal 4 memuat ruang lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi 10 (sepuluh) kebijakan strategis dan pada bagian huruf a ditentukan jenis kebijakan strategis yang berupa “peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha”. Kebijakan strategis itu kemudian dijabarkan dalam BAB III yang mengatur jenis- jenis peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi, Klaster/Kelompok ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan di bidang-bidang tertentu, dalam permohonan ini: a. kegiatan pemanfaatan ruang (Pasal 17 angka 16), b. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan (Pasal 24 angka 44 serta Pasal 25 angka 10), c. sektor kelautan dan perikanan (Pasal 27 angka 14), d. sektor pertanian (Pasal 34 angka 2), e. sektor energi dan sumber daya mineral (Pasal 41 angka 25), dan f. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Pasal 50 angka 9 dan Pasal 52 angka 27). Mengingat dalam menjalankan kegiatan profesionalitasnya sebagai Advokat Para Pemohon memberikan layanan Jasa Hukum baik di bidang korporasi ataupun litigasi, maka Klien dari Para Pemohon dapat berasal dari berbagai kalangan 2 Pasal 17 angka 16 yang mengubah Pasal 26 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 3 Pasal 24 angka 44 yang menambahkan Pasal 47A dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) 4 Pasal 25 angka 10 yang mengubah Pasal 35 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) 5 Pasal 27 angka 14 yang mengubah Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 25 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) masyarakat atau pelaku usaha/bisnis. Pelayanan Jasa Hukum korporasi meliputi pula pengurusan perijinan yang diperlukan oleh Klien dan juga pemberian advis atau nasihat hukum terkait dengan perijinan-perijinan yang diperlukan oleh Klien dalam menjalankan bisnisnya di bidang- bidang tertentu. Dalam memberikan layanan Jasa Hukum tersebut, tentunya Para Pemohon akan merujuk aturan dasarnya, termasuk Pasal 6 UU Cipta Kerja untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan aspek-aspek yang terkandung dalam Klaster/Kelompok “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha” ini. Jika rujukan dalam aturan dasar keliru, maka hal itu tentunya akan menyebabkan pula kekeliruan dalam pemberian layanan Jasa Hukum. Sedangkan, aturan-aturan khusus yang termuat dalam Klaster/Kelompok “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha”, yaitu pasal-pasal yang disebutkan dalam angka 2 sampai dengan angka 9, ternyata juga memuat materi yang tidak jelas atau merujuk pasal atau ayat yang salah. Tentunya hal itu sangat (potensial) merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon karena ketentuan itu akan menyulitkan Para Pemohon dalam memberikan layanan Jasa Hukum, terutama pemberian advis hukum. Contoh yang telah Para Pemohon sampaikan sebelumnya, adalah aturan dalam di bidang energi dan sumber daya mineral. Adanya ketentuan Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal 56 UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”) (angka 7), akan menimbulkan kesulitan bagi Para Pemohon ketika kepada Para Pemohon dimintai pendapat atau 6 Pasal 34 angka 2 yang mengubah Pasal 13 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) 7 Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal 56 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) 8 Pasal 50 angka 9 yang mengubah Pasal 55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) 26 9 Pasal 52 angka 27 yang mengubah Pasal 84 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) advis hukum oleh Klien terkait dengan jenis sanksi administratif terhadap kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Klien yang bergerak di bidang energi dan sumber daya alam, sebab dalam Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal 56 UU Panas Bumi, hanya menyebutkan “c. Eksploitasi dan pemanfaatan” pada ayat (2) huruf c, tanpa penjelasan lebih lanjut kegiatan atau tindakan apa yang akan dilakukan terhadap Eksploitasi dan pemanfaatan itu. Dengan demikian, Para Pemohon tidak akan dapat memberikan advis/pendapat hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam UU Panas Bumi. Jadi, sifat kerugian konstitusional Para Pemohon terkait dengan materi muatan dari pasal-pasal yang masuk dalam Klaster/Kelompok “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha” ini adalah sangat potensial. b. Klaster/Kelompok “Ketenagakerjaan” dalam BAB IV UU Cipta Kerja Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan Pasal 46D dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) (“UU Sistem Jaminan Sosial Nasional”) Klaster/Kelompok “Ketenagakerjaan” ini dimaksudkan untuk menguatkan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran serta kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi (vide Pasal 80 UU Cipta Kerja). Salah satu cara untuk mencapai tujuan mulia tersebut adalah dengan adanya norma hukum yang jelas, tegas dan pasti. Namun, terdapat ketidakjelasan terkait dengan rujukan ayat (2) pada ayat (4) Pasal 46D UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja karena ayat (2) tidak berbicara tentang “masa kepesertaan” melainkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan, padahal rujukan yang dimaksudkan adalah tentang masa kepesertaan, dimana masa kepesertaan diatur dalam ayat (3). Rujukan yang keliru tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. 27 Para Pemohon sebagai Advokat sangat berpotensi dimintai pendapat atau advis hukum oleh Klien, baik pelaku usaha atau pekerja/buruh, mengenai hal tersebut. Ketika dihadapkan pada permasalahan hukum terkait hal itu, maka sudah barang tentu Para Pemohon akan mengalami kesulitan dan bahkan akan dapat memberikan pendapat atau advis yang salah sebab mendasarkan pada norma yang dirumuskan secara keliru. Dengan demikian, materi muatan Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja adalah potensial sekali merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Jadi, kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat potensial. c. Klaster/Kelompok “Kemudahan Berusaha” dalam BAB V UU Cipta Kerja Pasal 114 angka 5 yang menyisipkan ayat (5a) pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (“UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”) Pasal yang dimohonkan uji materinya ini masuk dalam Klaster/Kelompok “Kemudahan Berusaha”. Materi muatannya mengatur prosedur pembentukan Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi. Namun, Pasal 114 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyisipkan ayat (5a) pada Pasal 157 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memuat rujukan yang keliru sehingga membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Para Pemohon selain sebagai Advokat juga merupakan pembayar pajak (tax payer). Oleh karena Pasal 114 angka 5 UU Cipta Kerja berkaitan dengan penambahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai pembayar pajak (tax payer) Para Pemohon tentunya memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atas undang-undang di bidang perpajakan. Di samping itu, sebagai Advokat, Para Pemohon juga sangat berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalitasnya. Klien Para 28 Pemohon tidak terbatas dari kalangan pelaku usaha, melainkan juga terbuka dari instansi pemerintah daerah atau pusat. Apabila Para Pemohon dimintai pendapat atau advis hukum terkait dengan prosedur dan tata cara penentuan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi, sudah barang tentu Para Pemohon akan menemukan kesulitan. Atau bahkan sangat terbuka melakukan kesalahan manakala tetap memberikan pendapat/advis hukum dengan mendasarkan pada ketentuan yang keliru. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon adalah sangat potensial. d. Klaster/Kelompok “Pengadaan Tanah” dalam BAB VIII UU Cipta Kerja Pasal 124 angka 2 yang mengubah Pasal 73 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) (“UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”). Pasal yang dimohonkan uji materi ini termasuk dalam Klaster/Kelompok “Pengadaan Tanah” (Bab VIII UU Cipta Kerja). Aturan-aturan dalam Klaster/Kelompok “Pengadaan Tanah” dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja (vide Pasal 122 UU Cipta) sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 124 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 73 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini ternyata memuat rujukan pasal yang tidak tepat dan menimbulkan pertentangan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 73 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat ketentuan pidana terhadap pejabat Pemerintahan yang melanggar Pasal 44 ayat (1) yang mengatur larangan pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai 29 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, larangan dalam ayat (1) Pasal 44 itu dapat disimpangi apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6). Dengan menentukan bahwa perbuatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana, maka ketentuan Pasal 73 itu telah menutup adanya dispensasi atau penyimpangan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dan seterusnya. Apabila materi muatan dalam Pasal 73 itu tidak diubah, maka Para Pemohon sebagai Advokat sangat potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya tatkala harus memberikan bantuan hukum sebagai penasihat hukum dari pejabat pemerintahan yang menjadi tersangka dalam perkara pidana menyangkut/terkait masalah ini. Begitu pula, ketentuan itu juga akan menyulitkan bagi Para Pemohon dalam memberikan layanan jasa hukum yang berupa pemberian pendapat atau nasihat hukum mengingat ketetentuan Pasal 73 menutup peluang dialihfungsikannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, padahal itu dimungkinkan dalam Pasal 44 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon terkait dengan materi muatan dalam Pasal 124 angka 2 yang mengubah ketentuan Pasal 73 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah potensial. e. Klaster/Kelompok “Kawasan Ekonomi” dalam BAB IX UU Cipta Kerja 1 Pasal 150 angka 31 yang mengubah Pasal 40 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Ketentuan Pasal 150 angka 31 dan Pasal 151 yang dimohonkan uji materinya ini masuk dalam Klaster/Kelompok “Kawasan Ekonomi” yang dimaksudkan untuk menciptakan 30 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) (“UU Kawasan Ekonomi Khusus”). pekerjaan dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi (vide Pasal 148 dalam BAB IX UU Cipta Kerja). Klaster/Kelompok ini mengubah beberapa undang-undang, termasuk UU Kawasan Ekonomi Khusus dan menambah aturan baru. Ketentuan dalam kedua pasal ini ternyata juga memuat materi yang tidak jelas atau merujuk pada pasal yang tidak tepat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai Advokat yang memberikan layanan Jasa Hukum kepada pelaku usaha, Para Pemohon akan menemui permasalahan hukum pada saat dimintai pendapat atau nasihat hukum terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Klaster/Kelompok “Kawasan Ekonomi” pada umumnya atau secara khusus mengenai kedua ketentuan tersebut. Materi muatan Pasal 40 ayat (1) UU Kawasan Ekonomi Khusus yang diubah dalam Pasal 150 angka 31 UU Cipta Kerja memuat frasa “Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini” yang menyebabkan bunyi pasal tersebut menjadi tidak jelas. Bunyi lengkapnya adalah “Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.” Ketentuan Pasal 30 sampai dengan 39 UU Kawasan Ekonomi Khusus memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha. Tentunya, maksud dari materi muatan Pasal 40 ayat (1) adalah memberikan fasilitas dan kemudahan lainnya kepada Badan Usaha dan Pelaku usaha di KEK, selain yang telah diberikan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39. Jadi, terjadi kekurangan kata “kepada” di depan frasa “Badan Usaha dan Pelaku Usaha 2 Pasal 151 31 di KEK berdasarkan Undang-Undang ini”. Sedangkan Pasal 151 UU Cipta Kerja telah salah dalam merujuk pasal, dimana pasal yang dirujuk adalah Pasal 141 huruf b UU Cipta Kerja, padahal seharusnya Pasal 149 huruf b, karena Pasal 141 berbicara tentang “evaluasi pemanfaatan hak atas tanah” yang termasuk dalam Klaster/Kelompok “Pengadaan Tanah” dan tidak memiliki muatan materi huruf b. Jenis Kawasan Ekonomi diatur dalam Pasal 149 UU Cipta Kerja, yang salah satunya adalah “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas” (vide huruf b). Jadi, dapat dipastikan, Pasal 151 itu seharusnya merujuk pada Pasal 149 huruf b. Dengan demikian, telah terjadi kekeliruan rujukan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Keadaan-keadaan ini tentunya menimbulkan persoalan hukum tersendiri bagi Para Pemohon sebagai Advokat dalam menjalankan tugas profesionalitasnya, khususnya memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada Klien terkait hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai akibat adanya materi muatan dalam kedua pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut adalah sangat potensial. f. Klaster/Kelompok “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja” dalam BAB XI UU Cipta Kerja Pasal 175 angka 6 yang mengubah Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pasal yang dimohonkan uji materinya ini berkaitan dengan Keputusan atau Tindakan pejabat tata usaha negara yang berupa “fiktif positif”, yaitu dianggap dikabulkannya suatu permohonan apabila dalam jangka waktu tertentu pejabat tata usaha negara tidak menetapkan Keputusan atau Tindakan yang dimohonkan. 32 5601) (“UU Administrasi Pemerintahan”). Norma “fiktif positif” itu tertuang secara jelas dalam ayat (4) dari Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam ayat (5), ditentukan agar ketentuan itu harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, namun ternyata rujukan yang disebutkan adalah keliru karena merujuk pada ayat (3) yang mengatur proses permohonan secara elektronik. Peraturan Presiden yang akan mengatur lebih lanjut tentang kaidah hukum “fiktif positif” itu sangatlah ditunggu-tunggu, namun dengan adanya rujukan yang salah, dikawatirkan Peraturan Presiden akan memuat materi yang keliru pula. Padahal permasalahan Keputusan/Tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat “fiktif positif” itu harus segara diberikan penjelasannya sehingga permasalahan yang timbul di dalam praktik dapat diatasi. Pemohon I dan Pemohon III sebagai Advokat untuk dan atas nama Klien telah menangani perkara tata usaha negara yang berkaitan dengan Keputusan pejabat tata usaha negara yang berupa “fiktif positif” itu. Apabila aturan lebih lanjut (Peraturan Presiden) nantinya telah ditetapkan, tentunya aturan lanjutan itu akan dapat dipergunakan untuk memperkuat argumentasi hukum, dengan catatan kekeliruan rujukan yang ada telah dapat diperbaiki dan Peraturan Presiden disusun berdasarkan materi muatan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang telah sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian, adanya rujukan yang salah dalam ayat (5) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja telah menimbulkan, atau sangat potensial menimbulkan, kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon III sebagai Advokat. 33 Sedangkan bagi Pemohon II, kerugian konstitusional yang ditimbulkan akibat materi muatan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja adalah bersifat sangat potensial mengingat Pemohon II sebagai Advokat akan mengalami kesulitan apabila nantinya Pemohon II harus menjalankan tugas profesinya dalam memberikan nasihat atau pendapat hukum dan/atau dalam mewakili Klien untuk berlitigasi terkait permasalahan tersebut (Keputusan/Tindakan yang berupa “fiktif positif”). 22. Bahwa berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon dan berlakunya pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyulitkan para Pemohon dalam menjalankan tugas profesionalitas para Pemohon sebagai Advokat baik untuk pemberian layanan Jasa Hukum yang bersifat korporasi ataupun litigasi. Apabila permohonan para Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka niscaya (potensi) kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. 23. Bahwa dengan demikian menurut hukum para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 24. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan uji materiil terhadap materi muatan Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengandung rujukan pasal atau ayat tidak benar dan/atau ketidakjelasan substansi adalah agar muatan materi dalam pasal-pasal yang mengandung 34 rujukan pasal atau ayat tidak benar dan/atau ketidakjelasan substansi tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, materi muatan yang mengandung rujukan pasal atau ayat yang salah dan ketidakjelasan substansinya diperbaiki sehingga materi muatan pasal-pasal tersebut menjadi bersesuaian dengan UUD 1945. Materi muatan dari pasal-pasal tersebut yang dimohonkan konstitusional bersyaratnya secara lengkap sebagai berikut: No. Ketentuan UU Cipta Kerja Materi Muatan 1 Pasal 6 Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pasal 4 ayat (1) huruf a”. 2 Pasal 17 angka 16 yang mengubah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)”. 3 Pasal 24 angka 44 yang menambahkan Pasal 47A dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 4 Pasal 25 angka 10 yang mengubah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. 5 Pasal 27 angka 14 yang mengubah Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945. 35 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) 6 Pasal 34 angka 2 yang mengubah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. 7 Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “c. penghentian sementara eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau”. 8 Pasal 50 angka 9 yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. 9 Pasal 52 angka 27 yang mengubah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) bertentangan dengan UUD 1945 36 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. 10 Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan Pasal 46D dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. 11 Pasal 114 angka 5 yang menyisipkan ayat (5a) pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” 12 Pasal 124 angka 2 yang mengubah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) Frasa “ayat (1)” bertentangan dengan UUD 1945 13 Pasal 150 angka 31 yang mengubah Pasal 40 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 37 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) “Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.” 14 Pasal 151 Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ““sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b”. 15 Pasal 175 angka 6 yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. 25. Bahwa maksud para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa materi muatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan secara konstitusional bersyarat tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 26. Bahwa materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut di atas selain merujuk pada pasal atau ayat yang salah juga mengandung substansi yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal materi muatan dalam ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas sesuai dengan asas Lex Scripta (tertulis), Lex Certa (jelas) dan Lex Stricta (tegas). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), yang mensyaratkan materi muatan undang-undang harus dirumuskan dengan 38 sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (vide “asas kejelasan rumusan” dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan juga wajib mencerminkan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (vide Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Menurut Ahmad Redi, “ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus dihindari. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus lex scripta, lex stricta, dan lex serta[sic!]. Artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis (lex scripta), harus pasti, baku (lex stricta), dan harus jelas (lex serta[sic!]).” 27. Bahwa dengan demikian, materi muatan dalam undang-undang harus memberikan kepastian hukum. Hak atas kepastian hukum dijamin secara tegas dan jelas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum itu sendiri mensyaratkan adanya ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, kerancuan maupun multi tafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum akan memberikan rasa aman karena setiap individu mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. 28. Bahwa rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut di atas ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dihindari dalam setiap materi muatan pasal dalam suatu undang-undang. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena materi muatan pasal- pasal yang dimohonkan selain merujuk pada pasal atau ayat yang salah juga 39 berisi materi yang tidak jelas atau ambigu. Untuk selengkapnya dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: No. Ketentuan UU Cipta Kerja Uraian 1 Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Rujukan yang disebutkan, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah keliru karena Pasal 5 tidak memiliki ayat, yang seluruhnya berbunyi: Pasal 5 Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Materi terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang disebutkan dalam Pasal 6 dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. dst.. Oleh karena itu, seharusnya rujukan dalam Pasal 6 adalah Pasal 4 ayat (1) huruf a. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a”. 2 Pasal 17 angka 16 yang mengubah Pasal 26 [khususnya ayat (8)] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Rujukan ayat (6) pada ayat (8) tersebut adalah keliru atau tidak tepat karena ayat (6) tidak mengatur Peraturan Daerah Kabupaten, melainkan masalah peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Ayat (6) berbunyi: 40 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), yang berbunyi: (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. “Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan; b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan Undang- Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang- Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.” Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten diatur dalam ayat (7) yang berbunyi: “Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten”. Jadi, ayat yang seharusnya dirujuk pada ayat (8) adalah ayat (7), bukan ayat (6). Dengan merujuk pada ayat (6), maka materi muatan ayat (8) menjadi membingungkan dan tidak jelas. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada Ayat (7) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat 7”. 3 Pasal 24 angka 44 yang menambahkan Pasal 47A dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), yang berbunyi: Ayat rujukan yang disebutkan pada ayat (3) adalah ayat (2). Rujukan tersebut tentunya tidak tepat dan menimbulkan makna yang berbeda. Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban menetapkan prototipe bangunan gedung paling lama 6 (enam) bulan sejak UU Cipta Kerja diundangkan. Ayat (2) sendiri sebenarnya merupakan penjabaran dari ayat (1), dimana ayat (2) menentukan untuk mengutamakan prototipe bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. Jadi, ayat (2) lebih menekankan jenis prototipe 41 “Pasal 47A (1)Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung seusai dengan kebutuhan. (2)Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. (3)Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” bangunan gedung, bukan prototipe bangunan gedung secara umum. Ayat (1) mengatur ketentuan agar Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan. Jika rujukan yang digunakan adalah ayat (2), maka prototipe yang harus ditetapkan dalam jangka waktu itu adalah bangunan gedung sederhana, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, seharusnya rujukan ayat pada ayat (3) adalah ayat (1) yang memang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan prototipe bangunan gedung secara umum. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 4 Pasal 25 angka 10 yang mengubah Pasal 35 [khususnya ayat (3)] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108), yang berbunyi: “(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan.” Rujukan ayat (1) pada ayat (3) tersebut tidaklah tepat karena ayat (1) mengatur “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek”. Ayat (3) berbicara tentang fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek oleh Pemerintah Pusat, dimana fungsi itu dijelaskan pada ayat (2) yang menentukan bahwa: “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.” Oleh karena itu, seharusnya ayat (3) merujuk pada ayat (2), bukan ayat (1). 42 Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dianyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. 5 Pasal 27 angka 14 yang mengubah Pasal 35 [khususnya ayat (4)] dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), yang berbunyi: “(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Ayat (4) mengatur perintah agar dibuat ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah. Namun, ayat (4) merujuk pada ayat (1), (2) dan (3). Seharusnya, ayat (4) hanya merujuk pada ayat (3) yang memuat sanksi administratif, yang berbunyi: “Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.” Ayat (1) dan (2) tidak mengatur adanya sanksi administratif, padahal yang diperintahkan untuk dibuatkan Peraturan Pemerintah adalah khusus mengenai sanksi administratif saja. Sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 35A dan Pasal 36, perintah untuk mengatur lebih lanjut sanksi administratif hanya merujuk pada ayat yang memuat perintah itu, dimana dalam Pasal 35A ayat (3) yang memerintahkan dibuatnya PP hanya merujuk ayat (2) yang memuat sanksi administratif, dan begitu pula Pasal 36 ayat (4) hanya merujuk ayat (3) yang memuat sanksi administratif. Oleh karena itu, ketentuan ayat (4) tidak konsisten. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 6 Pasal 34 angka 2 yang mengubah Pasal 13 Mencermati bunyi Pasal 13 ini, diketemukan bahwa kewajiban untuk 43 [khususnya ayat (6)] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619), yang berbunyi: “(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit dimuat dalam ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu”. Sedangkan ayat (5) merupakan aturan yang memuat pejabat yang mengeluarkan sertifikat layak benih atau bibit, dimana bunyi ayat (5) tersebut adalah sebagai berikut: “Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi”. Ayat (6) berisi larangan pengedaran benih atau bibit yang tidak memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit. Larangan itu berarti mengandung di dalamnya suatu kewajiban yang harus diikuti, dimana kewajiban itu terdapat pada ayat (4), bukan ayat (5). Ayat (5) hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari ayat (4), yaitu pejabat atau pihak yang dapat mengeluarkan sertifikat layak Benih atau Bibit. Oleh karena itu, rujukan ayat (6) kepada ayat (5) menjadi tidak tepat dan keliru. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat 4”. 7 Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585), yang berbunyi: Dalam Pasal 56 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) termasuk yang dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi tentunya mengandaikan adanya pelanggaran atas kewajiban atau larangan yang ditentukan. Pasal 54 ayat (1) berbunyi: “Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah”. Sedangkan ayat (4) dari Pasal 54 menyatakan: 44 “Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi; c. eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran produksi; dan c. pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yang memuat kewajiban adalah ayat (1) Pasal 54, sedangkan ayat (4) merupakan penjabaran jenis penerimaan negara bukan pajak, dimana penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara atau pendapatan daerah. Oleh karena itu, seharusnya yang dapat dikenai sanksi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1), sedangkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) tidak termasuk materi yang dapat dikenai sanksi administratif. Kesimpulannya: Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, ayat (2) Pasal 56 ini juga memuat materi muatan yang tidak jelas, yaitu dalam huruf c yang menyebutkan “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau”. Jenis sanksi terkait Eksploitasi dan pemanfaatan ini tidak disebutkan apa dan bagaimana. Artinya, tidak ada kejelasan bentuk sanksi tertentu terhadap kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan. Kesimpulannya: Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “penghentian sementara seluruh Eksploitasi dan pemanfaatan; dan/atau”. 8 Pasal 50 angka 9 yang mengubah Pasal 55 Ayat (2) yang dirujuk pada ayat (4) tersebut berbunyi: “Dalam hal dilakukan 45 [khususnya ayat (4)] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158), yang berbunyi: (4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didistribusikan kembali kepada MBR. pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah dalam bidang perumahan dan permukiman”. Sedangkan ayat (1) huruf b mengatakan: “Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain dalam hal: a. pewarisan; atau b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun”. Dari bunyi ketentuan tersebut, tidak ada kegiatan pengambil-alihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam ayat (2) maupun ayat (1). Pengambil-alihan rumah yang ditinggalkan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus oleh Pemerintah Pusat diatur dalam ayat (3) yang menentukan: “Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut”. Oleh karena itu, ayat (2) yang dirujuk pada ayat (4) tidak tepat dan keliru serta telah menimbulkan ketidakjelasan. Seharusnya ayat yang dirujuk terkait dengan pengambilalihan oleh Pemerintah Pusat adalah ayat (3). Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. 46 9 Pasal 52 angka 27 yang mengubah Pasal 84 [khususnya ayat (5) dan (6)] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), yang berbunyi: (5) Penyelenggaraan Sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat (1) yang dirujuk oleh ayat (5) mengatakan: “Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi”. Dalam ayat (1) ini tidak disebutkan adanya lembaga. Lembaga baru muncul pada ayat (2) yang menentukan: “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat”. Seharusnya ayat yang dirujuk oleh ayat (5) adalah ayat (2), bukan ayat (1). Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dalam ayat (5) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Begitu pula ayat (6) merujuk ayat (3) terkait dengan lembaga. Ayat (3) berbicara tentang unsur pengurus lembaga yang diusulkan dari berbagai asosiasi masyarakat Jasa Konstruksi, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi”. Oleh karena itu, seharusnya ayat rujukan pada ayat (6) terkait dengan lembaga adalah ayat (2). Rujukan ayat (3) oleh 47 ayat (6) jelas telah menimbulkan ketidakjelasan. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” dalam ayat (6) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. 10 Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan Pasal 46D [khususya ayat (4)] dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), yang berbunyi: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Ayat (4) merujuk pada ayat (2) terkait dengan masa kepesertaan, padahal ayat (2) tidak mengatur mengenai masa kepesertaan tetapi mengatur jaminan kehilangan pekerjaan, yang dapat dikutip sebagai berikut: “Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah”. Masa kepesertaan itu sendiri diatur dalam ayat (3) yang berbunyi: “Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu”. Oleh karena itu, ketentuan ayat (4) yang merujuk pada ayat (2) mengenai masa kepesertaan adalah tidak jelas dan tidak tepat. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” dalam ayat (4) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. 11 Pasal 114 angka 5 yang menyisipkan ayat (5a) pada Pasal 157 [khususnya ayat (7), (8), (9) dan (10)] Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ayat (7) merujuk pada dirinya sendiri, yaitu ayat (7). Mencermati isi dari ayat (7), maka seharusnya yang dirujuk adalah ayat (6) yang mengatur tentang hasil evaluasi yang dilakukan dengan Menteri Keuangan. Ayat (6) tersebut selengkapnya berbunyi: “Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa 48 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), yang berbunyi: (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat persetujuan atau penolakan”. Oleh karena itu, rumusan ayat (7) yang merujuk pada dirinya sendiri (ayat 7) jelas merupakan rumusan norma yang tidak jelas. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” dalam ayat (7) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. Ayat (8) ternyata juga merujuk pada ayat (7) yang berupa jangka waktu penyampaian hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur atau dari Gubernur kepada Bupati atau Wali Kota, padahal ayat (8) merujuk hasil evaluasi berupa penolakan. Ayat yang mengatur mengenai hasil evaluasi berupa penolakan atau persetujuan adalah ayat (6), sehingga seharusnya ayat (6) yang harus dirujuk oleh ayat (8). Oleh karena itu, rujukan ayat (7) adalah tidak tepat dan membingungkan. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” dalam ayat (8) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. Begitu pula, ayat (9) juga merujuk pada ayat (7) utuk hasil evaluasi yang berupa persetujuan, padahal hasil evaluasi berupa persetujuan disebutkan dalam ayat (6). Oleh karena itu, dengan merujuk pada ayat (7), bunyi ketentuan ayat (9) menjadi tidak jelas dan membingungkan. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” dalam ayat (9) telah 49 (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota”. menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. Ayat (7) kembali dirujuk oleh ayat (10) terkait dengan hasil evaluasi berupa penolakan. Semestinya, ayat (10) merujuk pada ayat (8) yang mengatur mengenai hasil evaluasi penolakan yang wajib menyertakan alasan penolakannya. Dengan demikian, ayat (10) yang merujuk pada ayat (7) adalah keliru dan tidak tepat serta membingungkan. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” dalam ayat (10) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”. 12 Pasal 124 angka 2 yang mengubah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), yang berbunyi: “Pasal 73 Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Pasal 73 merujuk Pasal 44 ayat (1). Pasal 44 ayat (1) tersebut berbunyi: “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Dengan merujuk semata-mata Pasal 44 ayat (1), maka itu mengandung konsekuensi bahwa “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” tidak dapat dialihfungsikan sama sekali. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) merupakan tindak pidana sebagimana ditentukan dalam Pasal 73 tersebut. Materi muatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan seterusnya. Pasal 44 ayat (1) dapat disimpangi dengan syarat- syarat yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan seterusnya. Untuk lengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: 50 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. “Pasal 44 (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) tersebut, itu 51 berarti larangan dalam Pasal 44 ayat (1) tidak bersifat mutlak. Masih terdapat ruang dispensasi atau pengecualian atau penyimpangan sepanjang dipenuhi syarat-syarat limitatif yang diatur dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6). Oleh karena itu, dengan merujuk semata-mata pada Pasal 44 ayat (1), norma ketentuan Pasal 73 telah menghilangkan adanya pengecualian atau dispensasi yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan seterusnya. Dengan demikian, telah terjadi pertentangan norma dalam Pasal 73 dengan Pasal 44. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44”. 13 Pasal 150 angka 31 yang mengubah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066), yang berbunyi: Pasal 40 (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan Bunyi ketentuan Pasal 40 ayat (1) ini tidak jelas dan membingungkan karena terdapat frasa atau tumpukan kata “Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini” yang tidak dijelaskan atau ditambahkan suatu kata tertentu, sehingga makna Pasal 40 ayat (1) mengandung kerancuan. Untuk menghilangkan kerancuan dan ketidakjelasan tersebut, perlu untuk ditambahkan kata “kepada” atau “terhadap” di depan frasa atau tumpukan kata dimaksud, sehingga maknanya akan menjadi jelas dan pasti serta tegas. Dengan penambahan itu, maka bunyi ayat (1) Pasal 40 akan menjadi: “Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.” 52 fasilitas dan kemudahan lain. (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya: Materi muatan Pasal 40 ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain”. 14 Pasal 151 (1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri dari: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Rujukan Pasal 141 huruf b dalam Pasal 151 ini adalah keliru dan salah karena Pasal 141 tidak memiliki ayat dan berbicara tentang masalah pertanahan, bukan masalah pelabuhan. Pasal 141 berbunyi: “Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah”. Oleh karena itu, penyebutan rujukan Pasal 141 huruf b telah menimbulkan ketidakjelasan materi muatan dalam Pasal 151. Setelah dicermati, pasal yang memuat mengenai jenis pelabuhan adalah Pasal 149 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 149 Kawasan Ekonomi terdiri atas: a. Kawasan Ekonomi Khusus; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.” Jadi, pasal yang seharusnya dirujuk oleh Pasal 151 adalah Pasal 149 huruf b. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b” dalam ayat (1) Pasal 151 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b”. 53 15 Pasal 175 angka 6 yang mengubah Pasal 53 [khususnya ayat (5)] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), yang berbunyi: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Ayat (3) yang dirujuk oleh ayat (5) tersebut adalah tidak tepat dan keliru sehingga menimbulkan ketidakjelasan karena ayat (3) tidak berbicara tentang bentuk penetapan yang dianggap dikabulkan apabila permohonan tidak ditindaklanjuti oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang dalam jangka waktu tertentu seperti yang dimaksudkan oleh ayat (5) tersebut. Ayat (3) justru mengatur proses permohonan dan penetapan secara elektronik dan sama sekali tidak membahas mengenai keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif (permohonan dianggap dikabulkan setelah lewatnya jangka waktu tertentu). Ayat (3) berbunyi: “Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Adapun, ayat yang mengatur mengenai keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebut adalah ayat (4) yang selengkapnya berbunyi: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”. Kesimpulannya: Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” dalam ayat (5) tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. 54 29. Bahwa dengan demikian, telah tampak dengan jelas materi muatan pasal- pasal yang dimohonkan uji konstitusionalitasnya memang mengandung rujukan pasal atau ayat yang nyata-nyata keliru atau memiliki substansi yang tidak jelas, tegas dan pasti sehingga menimbulkan kerancuan, bahkan ketidakpastian hukum. Tentunya, UU Cipta Kerja disusun dengan harapan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Sehingga menurut Reed Dickerson sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie: “perlu disadari bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan materi undang-undang itu adalah membuat produk undang- undang itu menjadi sejelas dan seberguna mungkin (as clear and useful as possible).” (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017. Cet. IV, hlm. 162). Para Perancang undang- undang harus memilih dengan hati-hati hal-hal yang akan dituangkan dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling ringan. Siapa yang harus menentukan mudah tidaknya ketentuan dalam undang-undang dipahami dijadikan rujukan tergantung kepada siapa yang paling banyak dan/atau yang paling sering akan membaca atau menggunakan undang-undang itu kelak setelah diundangkan (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang. hlm. 162-163). 30. Bahwa pentingnya bahasa legislasi yang jelas dan mudah dimengerti seperti pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, digambarkan oleh Stephen J., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto, bahkan supaya pembaca peraturan perundang-undangan yang beritikad buruk pun tidak akan salah memahami peraturan perundang-undangan yang dibacanya itu. Stephen J. menyatakan bahwa: “It is not enough to attain a degree of precision which a person reading in good faith can understand; but it is necessary to attain if possible a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand.” (Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembenukannya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998. Cet.XI, hlm.183) 31. Bahwa oleh karena itu, kesalahan-kesalahan perujukan atau substansi yang tidak jelas, pasti dan tegas dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja dapat menjauhkan dari tujuan mulia yang hendak dicapai dan diwujudkan dari pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu kesejahteraan rakyat. 55 32. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon sampaikan sebelumnya, materi muatan dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja yang dimohonkan uji materinya ini telah, atau paling tidak sangat berpotensi, menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi para Pemohon karena sebagai Advokat Para Pemohon dihadapkan pada pekerjaan profesionalitas untuk memberikan layanan Jasa Hukum, termasuk nasihat atau advis hukum terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan ini. Materi yang tidak jelas atau rancu tentunya telah (atau akan) membuat para Pemohon mengalami kesulitan dalam memberikan nasihat hukum atau dalam membangun argumentasi hukum yang diperlukan dalam melakukan pembelaan. 33. Bahwa oleh karena itu, materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat sehingga pasal-pasal tersebut kembali dapat menegakkan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN CEPAT 34. Bahwa tidak sedikit materi muatan dalam UU Cipta Kerja memerintahkan dibuatnya peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini, juga diperintahkan untuk dibuat peraturan lebih lanjut. Sekedar menyebut sebagai contoh, adalah ketentuan Pasal 25 angka 10 UU Cipta Kerja yang memuat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dimana dalam ayat (4) diperintahkan agar pembinaan Arsitek diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 35. Bahwa dalam pemahaman para Pemohon, peraturan pelaksanaan yang diamanatkan untuk dibuat dalam UU Cipta Kerja bersifat lintas sektoral. Dalam arti, materi muatan dalam UU Cipta Kerja mencakup segala aspek materi perundang-undangan, sehingga UU Cipta Kerja sekaligus mengubah atau menambahkan atau menghapuskan ketentuan dalam suatu undang-undang atau bahkan membatalkan suatu undang-undang. 36. Bahwa para Pemohon mencatat hampir setiap kementerian terkait dengan materi muatan dalam UU Cipta Kerja. Tidak kurang dari 15 kementerian harus mempersiapkan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam UU Cipta 56 Kerja. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyiapkan racanganan Peraturan Pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Dalam Negeri harus menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha di daerah, dan begitu seterusnya. Masing-masing kementerian tentunya tengah mempersiapkan rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai dengan materi yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya. 37. Bahwa kondisi yang sedemikian itu mendorong para Pemohon untuk memohon dapat dilakukannya pemeriksaan cepat atas permohonan para Pemohon ini. Hal ini dimaksudkan agar sebelum peraturan pelaksanaan diundangkan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya dalam perkara ini, sehingga materi muatan norma yang tidak jelas sebagaimana dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat tidak terulang kembali dalam peraturan pelaksanaannya. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: a. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a”. b. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) dalam Pasal 17 angka 16 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 57 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)”. c. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) Pasal 47A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) dalam Pasal 24 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. d. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) dalam Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. e. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) dalam Pasal 27 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat (4) Pasal 35 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 58 Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) dalam Pasal 27 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) selengkapnya berbunyi: “(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. f. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) dalam Pasal 34 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. g. Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) dalam Pasal 41 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) dalam Pasal 41 angka 25 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) selengkapnya berbunyi: “(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas 59 Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif”. h. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) dalam Pasal 41 angka 25 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “c. penghentian sementara Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau”. i. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) dalam Pasal 50 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. j. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) dalam Pasal 52 angka 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. k. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran 60 Negara Republik Indonesia Nomor 6018) dalam Pasal 52 angka 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. l. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) dalam Pasal 82 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. m. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. n. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. o. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 61 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. p. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”. q. Frasa “ayat (1)” pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) dalam Pasal 124 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) dalam Pasal 124 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) selengkapnya berbunyi: “Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 62 dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. r. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) dalam Pasal 150 angka 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.” s. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b”. t. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 63 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 24 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 27 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 41 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 50 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pasal 52 angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 124 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 150 angka 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 64 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175061710720004, atas nama Ignatius Supriyadi; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 00.10321 atas nama Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9- 043.000 atas nama Ignatius Supriyadi; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3212312310850001, atas nama Sidik; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 14.00503 atas nama Sidik, S.H.I.; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 55.131.512.0- 412.000 atas nama Sidik; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704051507930001, atas nama Janteri; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 18.03455 atas nama Janteri, S.H.; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.578.139.7- 003.000 atas nama Janteri; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 65 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 66 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma: a. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” dalam Pasal 6 UU 11/2020; b. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 16 UU 11/2020; c. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) Pasal 47A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 24 angka 44 UU 11/2020; 67 d. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dalam Pasal 25 angka 10 UU 11/2020; e. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 27 angka 14 UU 11/2020; f. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 34 angka 2 UU 11/2020; g. Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; h. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) Pasal 56 UU 21/2014 dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; i. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 50 angka 9 UU 11/2020; j. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2007) dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; k. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 UU 2/2007 dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; l. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 82 angka 2 UU 11/2020; m. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; n. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; o. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; p. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; 68 q. Frasa “ayat (1)” pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 124 angka 2 UU 11/2020; r. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 150 angka 31 UU 11/2020; s. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 UU 11/2020; t. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. selengkapnya masing-masing sebagai berikut: Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Pasal 17 angka 16 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut: 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 69 c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. (3) Rencana tata ruang kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan. (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. (6) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang- Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang- Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Pasal 24 angka 44 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) diubah sebagai berikut: 44. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut: 70 Pasal 47A (1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan. (2) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. (3) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 25 angka 10 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah sebagai berikut: 10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan. (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 27 angka 14 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut: 14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 71 Pasal 35 (1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 34 angka 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah sebagai berikut: 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan. (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi. (6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 72 Pasal 41 angka 25 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai berikut: 25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi; c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 50 angka 9 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah sebagai berikut: 9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 (1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain dalam hal: a. pewarisan; atau b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah dalam bidang perumahan dan permukiman. (3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut. (4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didistribusikan kembali kepada MBR. 73 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pembentukan lembaga, kemudahan, dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah MBR diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 52 angka 27 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai berikut: 27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: (4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pnyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 82 angka 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah sebagai berikut: 2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut: 74 Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 114 angka 5 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah sebagai berikut: 5. Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang- Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan lain yang lebih tinggi. (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. 75 (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Pasal 124 angka 2 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut: 2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 150 angka 31 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah sebagai berikut: 31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 76 Pasal 40 (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain. (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 151 (1) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri dari: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (2) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebabs Karimun. Pasal 175 angka 6 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 77 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia (vide bukti P-18, bukti P-20, dan bukti P-23) yang berprofesi sebagai Advokat dan selaku pembayar pajak (vide bukti P-19, bukti P-22, dan bukti P- 25); 3. Bahwa para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma yang mohonkan pengujian sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, karena kekeliruan rujukan pasal atau ayat dan ketidakjelasan materi/substansi tersebut secara faktual sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dan memengaruhi kerja-kerja para Pemohon sebagai Advokat yang merupakan penegak hukum. Para Pemohon menjalankan pemberian layanan Jasa Hukum kepada klien sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam UU Advokat. Dalam melaksanakan profesinya, para Pemohon dihadapkan pada segala persoalan atau permasalahan hukum yang dialami oleh klien yang berasal dari berbagai kalangan, baik pengusaha, perorangan, tenaga kerja/buruh, badan hukum (perseroan terbatas atau yayasan), lembaga pemerintahan, atau kelompok masyarakat. 4. Bahwa ketidakjelasan norma atau rujukan aturan lain yang ada dalam materi muatan pasal UU Cipta Kerja yang dimohonkan pengujiannya tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon, sehingga hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi dirugikan, padahal seharusnya dijamin dan wajib untuk dilindungi, dimajukan, ditegakkan serta dipenuhi oleh negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan telah terjadi atau setidak-tidaknya secara faktual sangat potensial terjadi, akibat berlakunya pasal-pasal yang diajukan pengujiannya. Materi muatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyulitkan para Pemohon dalam menjalankan tugas profesionalitas para Pemohon sebagai Advokat baik untuk pemberian layanan Jasa Hukum yang bersifat korporasi ataupun litigasi. Apabila 78 permohonan para Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka niscaya (potensi) kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon sangat potensial akan terjadi, yaitu potensi terjadinya ketidakpastian hukum ketika para Pemohon memberikan jasa hukum kepada klien yang meminta penjelasan hukum terkait dengan norma UU yang dimohonkan pengujian yang para Pemohon anggap salah rujuk. Dengan demikian para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma yang terdapat dalam UU 11/2020 yaitu: a. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” dalam Pasal 6 UU 11/2020; b. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 16 UU 11/2020; 79 c. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) Pasal 47A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 24 angka 44 UU 11/2020; d. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dalam Pasal 25 angka 10 UU 11/2020; e. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 27 angka 14 UU 11/2020; f. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 34 angka 2 UU 11/2020; g. Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; h. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) Pasal 56 UU 21/2014 dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; i. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 50 angka 9 UU 11/2020; j. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2007) dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; k. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 UU 2/2007 dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; l. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 82 angka 2 UU 11/2020; m. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; n. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; o. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; 80 p. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; q. Frasa “ayat (1)” pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 124 angka 2 UU 11/2020; r. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 150 angka 31 UU 11/2020; s. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 UU 11/2020; t. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya mengandung rujukan pasal lain atau ayat yang salah dan juga ada yang memuat materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Bahwa menurut para Pemohon pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya selain merujuk pada pasal atau ayat yang salah juga mengandung substansi yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal materi muatan dalam ketentuan undang- undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas; 3. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memohon Mahkamah agar memaknai norma-norma yang dimohonkan pengujian tersebut sehingga merujuk pasal atau ayat yang tepat, serta menjadi jelas pemaknaannya. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai 81 dengan bukti P-25 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, meskipun telah dilakukan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden [vide Risalah Sidang tanggal 18 Januari 2021] namun oleh karena DPR dan Presiden belum siap menyampaikan keterangan maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK, tanpa keterangan DPR dan Presiden dimaksud, Mahkamah telah dapat memutus perkara a quo karena dipandang persoalannya telah jelas; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar Dalam Pokok Permohonan menyatakan: Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 83 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Hal-hal lain dan selebihnya dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 84 untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 85 ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani