108/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 108/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Prof.Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H Pekerjaan : Pengacara/Advokat Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B122-123, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 217/SK.VIII/2015, bertanggal 14 Agustus 2015 memberi kuasa kepada: 1). Dr. Y.B Purwaning M. Yanuar, S.H.,M.CL.,CN; 2). Jonky Mailuhu, S.H; 3). Desyana, S.H., M.H; 4). Gabriel Mukuan, S.H., LL.M; 5). Muhammad Rullyandi, S.H., M.H; 6). Mety Rahmawati, S.H., M.H; 7). Benedict Ageng Kartika, S.H; 8). Stephanie Tassja Kaligis, S.H; 9). David Sinaga, S.H., M.H; dan 10). Tanika Eve Suparman, S.H;kesemuanya adalah penasehat hukum, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Agustus 2015yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah)pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 108/PUU-XIII/2015 pada tanggal 3 September 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan tanggal 28 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2015,yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ABSTRAK Bahwa meskipun sepintas ketentuan norma yang terdapat dalam KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang multi tafsir dan bahkan cenderung terjadi hal yang bersifat mengesampaingkan hak konstitusional. Dalam pembentukan norma hukum perundang-undangan, adapun ketentuan yang bersifat multitafsir tersebut dan mengakibatkan ketidakpastian hukum haruslah dihindari, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip due process oflawyang sebagaimana digariskan dalam konstitusi UUD 1945. Negara hadir guna melindungi seluruh warganya, negara untuk rakyat.Untuk itu setiap individu warga negara berhak atas jaminan perlindungan.Oleh karenanya, semakin lama suatu negara tak mampu memberikan perlindungan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada rakyatnya, maka semakin runtuhnya tiang-tiang hukum yang berdiri diatas negara ini. Sebagai pilihan negara hukum maka tentu hak-hak perlindungan warga negara di atur dalam sebuah produk undang-undang, akan tetapi ada juga Undang-Undang yang dibuat masih terdapat pergulatan frasa dalam rumusan norma, alhasil hal tersebut dapat mengaburkan sebuah makna. Sebuah Undang-Undang yang berkualitas adalah Undang-Undang yang ketika membaca rumusan normanya secara terang dapat dipahami, sebaliknya semakin sulit dan multitafsir mengenai rumusan normanya maka makna rumusan tersebut semakin membutuhkan berbagai metode tafsir agar norma tersebut mendapat kepastian akan maksud dari norma tersebut. Rumusan yang seperti itu semakin menunjukkan derajat kualitas yang rendah dan jauh dari prinsip asas beginselen van behoorlijke regelgeving dengan kata lain sesungguhnya Undang-Undang itu cenderung abai akan kepastian hukum [het rechtszekerheids beginselj. Maka sudah sejatinya gagasan konstitusionalisme yang dikembangkan oleh Carl J. Fredrich hakekatnya merupakan jaminan hak rakyat, sehingga dengan aturan- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 aturan dalam konstitusi tersebut diatas tidak lagi adanya suatu sewenang-wenang terhadap warganegara dan nilai filosofis konstitusionalitas yaitu prinsip keutamaan hak rakyatlah yang menjadi tujuan besar konstitusionalisme tersebut. Padahal negara nyata-nyata memberikan kepastian hukum atau rechtszekerheid dan het rechts gelijke heids beginsel berupa jaminan konstitusional yaitu kepada warga negara, Selain itu, asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 yaitu asas kejelasan rumusan dan Pasal 6 huruf g dan huruf i Undang-Undanga quo yakni peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Didalam literature ilmu hukum rechtszekerheid merupakan asas penting dalam rechtshandeling, telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundangan - undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.Namun perlu diketahui kepastian hukum peraturan perundangan-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis [geschreven).Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus menjamin unambiguous.Menurut Giovanni Rizzono dari unit legal drafting Parlemen Italia, pembentukan undang- undang yang baik perlu memenuhi prinsip minimum yang salah satunya: "unambigous clear and compatible with existing legislation". Implikasi penafsiran Undang-Undang ditentukan oleh makna yang dihasilkan oleh penafsiran tersebut, I. Pendahuluan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKANDUNG PRINSIP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG MEMUAT PRINSIP NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA A) PRINSIP NEGARA HUKUM Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus dianut dan dipraktikkan dengan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, dimana proses peiigambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan agar dapat ditegakkan dengan harapan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan Hak Konstitusional dalam kerangka demokrasi. Hukum harus menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum [rechtsstaat) yang dikembangkan merupakan democratische rechtsstaat atau Negarahukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya pemenuhan dan kepastian hukum jaminan Hak-Hak Konstitusional setiap orang. UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Berdasarkan hal tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang harus mengacu pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan. Dengan demikian Undang-Undang yang tercipta harus berisi nilai-nilai kepastian hukum bagi semua orang. Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Alasan utama untuk menuntut agar Negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum diantaranya adalah kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Para penyusun konstitusi daridulu maupun saat ini (hingga dengan amandemen UUD 1945 keempat) mengakui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum {rechtstaat} dan bukan atas dasar kekuasaan {machtsstaat).Artinya Negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 terkandung dalam Negara hukum. Konsep negara hukum diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan HAM 2. Pembagian kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang 4. Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara prinsip-prinsip negara hukum yang esensial diantaranya negara harus tunduk pada hukum serta negara menghormati hak - hak individu. Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dengan berfungsinya perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan rectsstaat dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum.Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. B. Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep Negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (Pasal 28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga Negara Indonesia, termasuk jaminan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Keberadaan Undang-Undang a quo khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana justru seharusnya adalah bagian dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni berwujud perlindungan atas kesejahteraan rakyat melalui pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya peran dan fungsi yang dihadirkan oleh pembentuk Undang-Undang terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, maka salah satunya mengandung aspek kepastian hukum. Due process of law sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 semuapihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk didalamnya negara untuk menghormatinya, bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis - filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusian yang adil dan beradab. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuham terhadap HAM. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas melahirkan suatu prinsip yang lain yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu: "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah".Didalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah Undang-Undang adalah sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi'. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umun”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,maka berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. III. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: "Perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat, atau; lembaga negara". 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi advokat yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya; 4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causa/ Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 verband) atas berlakunya Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga quo yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan; 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum, memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban.Sebagai perorangan dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu perorangan memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu : a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab - akibat (causalverband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi; Pasal 28D ayat (1),"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hak konstitusional pemohon tersebut sebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 hukum sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undanga quo. 8. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka (2) sepanjang frase yang berbunyi,"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam artian Sepanjang tidak dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka, maka terjadi potensi kerugian hak konstitusional Pemohon. 9. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VII/2009); IV. FAKTA HUKUM 1. Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2015, Pemohon telah dtetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tanpa melalui adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang biasanya didasarkan pada Surat Perintah Penyilidikan (Sprinlidik); 2. BahwadalamSuratPerintahPenyidikanNomorSprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, yang ditandatangani olehTaufiqurachman Ruki selaku Pit Pimpinan KPK, tidak melaluiserangkaian proses Penyelidikan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Penyidikan sebagaimana yangdiatur dalam Pedoman Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 1 angka 5 danPasal 1 angka 2 KUHAP. Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". 3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikandan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa ''dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan", jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan". 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa: "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". 5. Bahwa yang menjadi landasan hukum KPK dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015 yaitu Bagian Kedga BAB VI tentang Penyidikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 "(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangkayang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka". 6. Bahwa lebih lanjut di dalam Penjelasan atas Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 46 ayat (1) menyebutkan,"Yang dimaksud dengan "prosedur khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaa". Dengan demikian maka sepanjang kewenangan khusus sebagaimana secara rigid pada pasal Aquo tersebut tidak mencakupi prosedur formal yang berlaku secara umum sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP dalam tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Undang-Undanga quo meskipun dibuat dalam suasana lex spesialis tetapi tidak mutlak berdiri sendiri atas kewenangannya yang spesifik digariskan dalam Undang-Undanga quo, melainkan memiliki keterkaitan dan tunduk dengan prosedur hukum acara yang digariskan dalam KUHAP. 7. Bahwa Tindakan Penyidikan adalah kelanjutan dari Penyelidikan, hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa: "(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti peimulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejaktanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan". 8. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan pengertian atau definisi dari Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, karena pengertian atau definisi dari Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tersebut hanya dapat kita jumpai dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang termuat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 (Pengertian Penyidikan), angka 5 (pengertian Penyelidikan), dan angka 7 (Pengertian Penuntutan) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 9. Bahwa hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya disamping tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Formil itu sendiri yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan bahwa,"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Bahwa terkait atas tindakan KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah bentuk kerugian konstitusional sebagai kesewenang- wenangan dalam suatu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah keterkaitan causal verband sebagai bentuknya kerugian kontitusional, dalam implementasi norma sebagaimana juga Pimpinan KPK non aktif Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai Pemohon dalam pengujuan UU di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 dengan memperdengarkan transkip rekaman yang merupakan kualifikasi implementasi hukum. Dalam konteks pemohon karenanya proses tersebut haruslah dijalankan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana Pemohon tidak melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 barang bukti serta calon tersangka, tetapi langsung ditetapkansebagai TERSANGKA, mengingat "Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain" (nomo commedum copere potest de injuria sua propria). 10. Bahwa atas penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik- 25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, pada keesokan harinya tanggal 14 Juli 2015 KPK melakukan penangkapan kepada diri Pemohon di Hotel Borubudur dengan cara menabrak Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK melakukan Penangkapan yang tidak didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai Pedoman dalam Hukum Pidana Formil. V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL A) Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sepanjang Frase "serangkaian tindakan penyidik". Bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; 1. Bahwa sepanjang frase sebagaimana dimaksud perlu di tafsirkan secara harfiah [letterlijke vertaling) terlebih dahulu dengan metode penafsiran gramatikal yakni "serangkaian tindakan penyidik". Maka secara harfiah jenis kalimat norma hukum tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan mengandung muatan multi tafsir, sebab tujuan dari makna hukum tersebut harus merupakan penjabaran filosofis hak-hak konstitusinal yang diatur dalam UUD 1945, namun sebuah Undang-Undang haruslah dibentuk dalam kerangka hukum yang materi muatannya tidak boleh mengandung berbagai macam penafsiran dalam arti harus ada jaminan kepastian hukum terlebih penafsiran-penafsiran yang dapat ditafsirkan dalam keadaan subjectif oleh subjek hukum yang berkaitan langsung atas eksistensi norma hukum tersebut maka sesungguhnya perlu adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 penjabaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah norma hukum dalam hal ini mengingat Undang-Undang KPK dibentuk berdasarkan kaidah hukum asas lex specialis tidak mengurangi landasan hukum formil yang bersumber dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Universal dengan demikian terciptanya harmonisasi norma-norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; Sebagaimana dikatakan oleh Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al Husband bahwa "suatu Undang-Undang dianggap baik jika proses pembentukanya memperhatikan prinsip salah satunya sebagai berikut: "the law must be characterized with harmony and compatibility, there should be harmony, compatibility and integration between the different parts of the law so that there is no conflict that may be congruent with other enacted laws in the legal system. This in turn will have direct effect on the efficiency of the legal system in the state, thus resulting in the in ability to implement and carry out the lauf'. (Undang-Undang harus ditandai dengan harmoni, kompatibilitas dan integrasi antara berbagai bagian Undang-Undang sehingga tidak ada konflik yang dapat mempengaruhi efisiensi Undang-Undang. Disisi lain, Undang-Undang harus sinergi dengan Undang-Undang yang berlaku lainnya dalam sistem hukum. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi dari sistem hukum dinegara sehingga mengakibatkan kemampuan untuk menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang) 2. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP termasuk dalam BAB 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan yang menyatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". 3. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Vlies didalam bukunya yang berjudul "het wetsbegrip en" Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 terdapat asas material yakni beberapa diantaranya asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek) dan asas kepastian hukum [het rechtszekerheid beginsel). Oleh karena nya ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut harus mengandung kepastian hukum atas norma hukum sepanjang frase sebagaimana dimaksud, ditafsirkan secara sistematis karena terkandungterminologi kata "serangkaian tindakan", sehingga menurut hemat Pemohon tidak ada ketegasan makna hukumnya yang dapat berakibat mengundang perdebatan interpretasi. Pemohon memberikan penafsiran pasal a quo, dengan menggunakan pendekatan interpretasi dengan dikaitkan prinsip contextualism, terdapat asas nocitur a socis yakni suatu kata harus diartikan rangkaiannya, maka sehubungan pasal a quo Pemohon memberikan tafsir yang dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka adalah konstitusional dan memiliki kepastian hukum dalam makna hukumnya Kerangka [kenvorm) peraturan perundang-undangan ditinjau dari teknik penyusunan [tekniek der gesetzgebung) yakni salah satunya meliputi bagian batang tubuh yang ruang lingkupnya terdiri dari ketentuan umum [begrips bepalingen) dan materi pokok yang diatur. Terhadap pasal a quo yang terkualifikasi dalam ketentuan umum merupakan bagian dari objectum Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas norma hukum, karena bagian ketentuan umum adalah ruang lingkup batang tubuh suatu Undang-Undang. Sebagaimana juga telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 21/PUU-XII/ 2014 yang melakukan pengujian ketentuan umum Pasal 1 KUHAP. Berdasarkan juga pada putusan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon Hadi Poemomo melawan KPK sebagai termohon dalam perkara (Nomor36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.) yang antara lain bagian pertimbangan hukumnya menjelaskan sehubungan dengan SOP KPK Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Nomor 01/23/2008 tentang prosedur operasi baku kegiatan penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1. Kegiatan persiapan pemeriksaan 2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka 3. Kegiatan penggeledahan 4. Kegiatan penyitaan 5. Kegiatan penahanan 6. Kegiatan gelar perkara 7. Kegiatan pelimpahan perkara ke penuntut Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan dengan bersamaan perintah penyidikan tanggal 21 april 2014 sedangkan pemeriksaan saksi ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah tanggal 21 April 2015, dengan demikian penetapan tersangka pemohon bertentangan dengan Undang-Undang dan SOP KPK sendiri. Bahwa penerobosan hukum yang dilakukan oleh hakim praperadilan yang memutus perkara a quo merupakan koreksi yang didasarkan atas penafsiran dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan perlindungan hukum due process of law atas kewenang - wenangan, yang selama ini istilah yang sangat popular bahwa Hakim tidak hanya corong Undang-Undang [spreekbuis van de wet) tetapi bahkan juga interpreter atau [vertolker) 4. Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multi tafsir tersebut sebagaimana dijabarkan diatas adalah jelas melanggar asas lex certa serta lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang- undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multi tafsir tersebut mengakibatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kehilangan makna kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia atas tindakan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Padahal, dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk sampai pada proses penentuan tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) terkecuali operasi tertangkap tangkap yang perlu dibedakan dalam hal prosedur penyidikannya dengan sehubungan yang tidak tergolong operasi tangkap tangan. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian untuk mencari serta mengumpukan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar "tindakan penyelidik dan penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar HAM. 5. Bahwa pada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan atau melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Sebab serangkaian tindakan penyidik dalam hukum pidana harus melalui tahap penyelidikan karena Pasal 1 angka 5 jelas menyebutkan pengertian dari Penyelidikan yaitu "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" sehingga Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan", dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dengan demikian maka serangkaian tindakan Penyidik harus jelas ditafsirkan melalui permohonan a quo, karena seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka frasa "serangkaian tindakan penyidik"dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dimaknai sesuai dengan Penafsiran yang diputus oleh Mahkamah Konsitusi; VI. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga quo sepanjang frase "serangkaian tindakan penyidik" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; 3. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga quo sepanjang frase "serangkaian tindakan penyidik" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sepanjang tidak dimaknaiprosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka antara lain terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup di tunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3.PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitasPasal 1 angka 2 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “serangkaian tindakan penyidik”(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) bertentangan dengan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)Pemohon; Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa “serangkaian tindakan penyidik” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Tanggal 13 Juli 2015, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tanpa melalui adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang biasanya didasarkan pada Surat Perintah Penyilidikan; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, tidak melalui serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP; 3. Pemohon atas tindakan KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka; 4. Atas Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, pada besok harinya harinya tanggal 14 Juli 2015 KPK melakukan penangkapan kepada diri Pemohon di hotel Borubodur dengan cara menabrak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK melakukan penangkapan yang tidak didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai Pedoman dalam Hukum Pidana Formil; Oleh karena Pemohon menguji KUHAP terhadap UUD 1945 dimana menimbulkan kerugian secara langsung terhadap diri Pemohon berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa oleh karena dalam uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) sudah jelas mempersoalkan KUHAP dengan UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa ”serangkaian tindakan penyidik” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: 1. Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, antara lain, terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; 2. Penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan bersamaan perintah penyidikan tanggal 21 April 2015 sedangkan pemeriksaan saksi ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah tanggal 21 April 2015. Dengan demikian, penetapan tersangka diri Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang dan SOP KPK sendiri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.8] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa dalam hal ini, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa “serangkaian tindakan penyidik” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; [3.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah masuk dalam ketentuan umum, terhadap Bab tentang Ketentuan Umum, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, bertanggal 19 Desember 2013, sebagai berikut: “Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6 UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah,ketentuan tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang- undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1.107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”; “Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU Bantuan Hukum, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. ...”; [3.12] Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo, sebab dalil permohonan Pemohon merupakan bagian dari ketentuan umum. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota,dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Presiden atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id