107/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 107/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : R. Lella Karmila Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Pondok Rumput Gg Julung-Julung Nomor 28 RT. 001/05 Kelurahan KebonPedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Rejeki Putri Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Cimanggu GG. Pasama RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Sri Ayu Suryati Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Cimanggu GG. Pasama RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/LZA-SK/VI/2025 bertanggal 11 Juni 2025, memberi kuasa kepada Lalu Zulkifli, S.H., M.ESy., adalah Advokat pada Kantor LZ 2 Consultant, beralamat di Jalan Patra Kuningan VII Nomor 11, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juni 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Juli 2025 dengan Nomor 107/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa norma pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.” 2. Bahwa norma pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) kembali ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang 3 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang- undang (“PMK 2 Tahun 2021”) menegaskan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula didalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang telah diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (”UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) disebutkan bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah berbunyi sebagai berikut: “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur ciderra janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dab selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 4 penjualannya itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.” 5. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah berbunyi sebagai berikut: “Sifat ini merupakan salah satu jaminan bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur cidera janji.” 6. Bahwa dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya pengujian materil (materieele toetsingsrecht). Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 dan undang-undang sebagaimana Para Pemohon uraikan dalam angka 1 diatas. 7. Bahwa dikarenakan obyek pengujian yang Para Pemohon ajukan untuk diuji materil (materieele toetsingsrecht) adalah sebuah peraturan perundang- undangan berbentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materil atas undang-undang Dasar terhadap Undang- Undang yang mengatur penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan a quo. 8. Bahwa Kerugian Potensial Para Pemohon adalah bermakna kerugian sebagai kualifikasi legal standing dalam perkara pengujian Undang-Undang Hak Tanggungan yang muncul menurut penalaran wajar yang diakibatkan oleh perkara abstrak berupa ketidaksesuaian penjelasan norma UU dengan norma Undang-Undang Dasar NRI. 9. Bahwa Kerugian Konstitusional (Constitutional Injury) adalah kerugian yang dialami oleh Para Pemohon pengujian materil undang-undang hak atas berlakunya undang-undang. 10. Bahwa menilai rasio legis dari kepentingan konstitusional, maka berfikir radikal terhadap hak konstitusional (HAM dalam UUD) dan hak menguji (toetsingsrecht) harus dilakukan. “Hak konstitusional dalam konteks 5 Indonesia merupakan sekelompok hak yang diatur secara expressis verbis didalam UUD NRI. Hak-hak tersebut merupakan HAM yang dijewantahkan didalam konstitusi (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti: “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, 2016, 448-467). II. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa norma Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak kosntitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menentukan “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. masyarakat adat; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; d. Lembaga Negara.” 2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan status Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia maka Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar; 6 (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat pastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar secara spesifik telah dilanggar oleh keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo dan seolah-olah membatasi penerapan norma Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. 5. Bahwa dalam Permohonan judicial review perkara Nomor 97/PUU- XXIII/2025 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, telah diputuskan pada tanggal 17 Juli 2025 dengan Putusan Nomor 99.97/PUU/PAN.MK/SPts/07/2025 dengan amar “Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima” yang salah satu sebabnya adalah Para Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing). Dalam praktik selama ini, salah satu syarat fundamental dalam pemenuhan legal standing adalah adanya kerugian konstitusional. Bagi Para Pemohon paradigma tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan keadilan dan kepastian hukum ditengah masyarakat dan sudah saatnya bertransformasi menjadi kepentingan konstitusional. 6. Bahwa perkembangan hak yang terus meluas membuat minat masyarakat terhadap suatu produk hukum pun semakin meluas. Setiap masyarakat pasti memiliki “kepentingan.” Kepentingan dalam revolusi konstitusi berbeda dengan kepentingan pribadi. Kepentingan konstitusi 7 merupakan kepentingan jangka panjang yang dapat diperoleh dalam Negara kesejahteraan” (Malte faber, Reiner Manstetten, dan Thomas Petersen, “Homo Oecomonecus and Homo Politics…,” 1997: 457-483). 7. Bahwa pada perkembangannya kepentingan tersebut disebut sebagai kepentingan public. Hal tersebut terjadi dalam kasus peninjauan kepentingan public di Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat, termasuk Matilla pada tahun 2016 dan Lennon pada tahun 2017. Penentuan kepentingan umum ini dilakukan dengan meletakkan pada tingkat apa kepentingan tersebut dapat diuji, melalui kerangka konstitusi atau lingkungan social yang berkembang. Pilihan atas hal ini tidak bergantung pada kemanfataan pribadi namun pada kesesuaian hukum publik (Stefano Maroni, “Constitutional and Post-Constitutional Problems...”2019: 5-23). 8. Bahwa kepentingan konstitusional/kepentingan publik/kepentingan nasional diejawantahkan dalam pasal-pasal UUD inilah yang seharusnya menjadi dasar pemenuhan legal standing. 9. Kepentingan konstitusional merupakan paradigm pengujian konstitusi yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak pemohon dalam konstitusi. Paradigma ini menekankan pengujian atas dasar bahwa tidak ada undang- undang yang dapat bertentangan dengan konstitusi. Ini sudah menjadi hakekat hukum. Sejak zaman Yunani Kuno di Kerajaan Athena, terdapat perbedaan yang jelas antara nomoi (konstitusi) dan psephisma (undang- undang), dengan sistem psephisma tidak bertentangan dengan nomoi (Andriansyah dkk, “Akademik Penyusunan Konstitusi…”, Badan Pengkajian MPR RI, 2021, 27). 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Austria dalam kasus pengujian UU Penerbangan pada Putusan E 875/2017 menilai kepentingan konstitusional melalui ha katas lingkungan hidup yang sehat dan memperluas makna kepentingan tersebut menjadi kepentingan umum (Birgit Hollaus, “Austrian Constitutional Court..”, Vienna Online Journal on International Constitutional Law 11, No.3 (2017): 467-477). 11. Bahwa mantan hakim agung Amerika Serikat Benyamin Cardoso menegaskan, kepentingan konstitusional dapat dinilai dengan melihat beberapa aspek seperti adat, sejarah, logika dan kegunaan hukum (Chester James Antieau, The Jurisprudence of Interest…, No.4, (1997), 32). 8 12. Bahwa perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi membuat Jerman juga mengakomodir kepentingan konstutusional sebagai legal standing judicial review. “Tentang penafsiran konstitusi jika terjadi perselisihan mengenai sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu badan federal tertinggi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan yang telah diberi hak-hak mereka sendiri oleh konstitusi atau peraturan-peraturan prosedur federal.” (Pasal 93 ayat (1) Grundgesetz, umumnya disingkat (GG) di Jerman). 13. Bahwa penerapan hukum pengujian undang-undang di mahkamah Konstitusi RI yang terkadang menerima ataupun tidak menerima judicial review dengan alasan yang terkadang kabur. Misalnya pada contoh kasus Putusan MK 90/2023 yang telah diangkat sebelumnya, menunjukkan MKRI daoat meloloskan legal standing walaupun tidak ada kerugian faktual atau setidaknya potensial besar terjadi. 14. Bahwa MK RI sudah sangat responsif dengan terus mengembangkan system judicial review bahkan sudah mulai mengkaji judicial review berdasarkan pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional (constitutional question). (MKRI dengan MK Austria Sepakat Kerjasama untuk Menguatkan Kelembagaan, website dan jurnal ilmiah MKRI). Oleh karena itu reformulasi konsep kepentingan konstitusional yang menjadi keniscayaan untuk diterapkan. Sistem kepentingan konstitusional sebagai legal standing yang dilakukan Jerman lebih sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 15. Bahwa keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang dimohonkan untuk diuji ini jelas mempunyai sebab akibat yang nyata (causal verband) antara hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI. Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional karena akan adanya kerugian potensial akibat diberikannya surat pemberitahuan eksekusi lelang oleh pihak kredituryang tindaklanjutnya adalah eksekusi paksa. Dengan demikian Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing” untuk mengajukan permohonan ini. 9 III. ARGUMENTASI PERMOHONAN (POSITA) 16. Penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo adalah sangat bertolak belakang dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Para Pemohon mempertanyakan frasa “…martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya…” ? Apabila sebuah obyek harta benda tidak bergerak (rumah) ada dalam kekuasaan seseorang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kemudian datanglah seseorang yang mengusirnya dengan dalih sudah membeli obyek benda tidak bergerak tersebut melalui lelang dengan berdasar pada penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo sehingga ia dapat menggunakan bantuan aparat Negara (POLRI), maka terusirlah seseorang yang menguasai berdasar alas hak yang sah secara hukum (Akta Notaris) tersebut. Dari kasus ini, apabila penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo tetap dipertahankan dan tidak dirubah sesuai permohonan uji materil ini, maka muncul banyak hal kontraproduktif: 16.1 Siapa yang melindungi seseorang yang menguasai terlebih dahulu rumah tersebut (harta benda hasil dari membeli) setelah ia terusir dari harta benda miliknya? 16.2 Apa fungsi pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar NRI a quo yang menyatakan akan melindungi harta benda dibawah kekuasaan seseorang? 16.3 Ada yang berpendapat agar seorang yang terusir tersebut menggugat perdata melalui Pengadilan Negeri. Pendapat ini sangat tidak tepat, karena pada gugatan perdata majelis hakim akan menolak gugatannya karena majelis hakim akan berpedoman pada Penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 Undang-Undang Hak tanggungan a quo. 16.4 Satu-satunya cara melindungi hak seseorang tersebut adalah harus merubah penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan sebagaimana permohonan Para Pemohon. 10 17. Bahwa masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum berupa: a. Asas Kepastian Hukum terhadap harta benda milik sendiri yang diperoleh sebagai pembeli itikad baik. b. Asas Keadilan terhadap obyek Hak Tanggungan yang di eksekusi karena adanya debitur nakal, namun masyarakat selalu menjadi korban. c. Perlindungan Hak dan Kepentingan Konstitusional sesuai yang dijamin Undang-Undang Dasar NRI. 18. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon tidak diterima maka Impliaksi hukumnya adalah: a. Korban dari masyarakat akan semakin banyak akibat digunakannya celah hukum yang terdapat dalam penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Paal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo. b. Norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI semakin tidak memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kerancuan undang-undang dibawahnya. 19. Apabila Permohonan Para Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, maka masyarakat tidak akan dapat terlindungi haknya terhadap harta benda miliknya dari ancaman eksekusi dari seseorang atau badan yang menggunakan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo. Hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Dalam sebuah kaedah fiqih disebutkan “barang siapa yang memiliki sesuatu, maka ia memiliki segala apa yang menjadi kewajiban- kewajibannya yang melekat pada apa yang ia miliki.” Kaedah fiqih yang lain menjelaskan bahwa “Berikan kepada setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya.” 20. Apabila Permohonan Para Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, maka kita semua telah membiarkan perbuatan zholim terjadi terhadap rakyat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun hanya ratusan rakyat jadi korban. Dalam Kitab Suci Al Qur’an dijelaskan: a. “Ingatlah laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.” (QS. Hud (102). 11 b. “Dan kami katakana kepada orang-orang yang berbuat zhalim: rasakanlah olehmu azab neraka yang dahuunya kamu dustakan itu.” (QS. Saba’ (40). 21. Bahwa Pemohon R. Lella Karmila yang telah memiliki, menempati dan menguasai tanah berikut bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2357/Kel.Cibadak atas nama SITI SIANAH SOLEH yang diperoleh melalui Surat Perjanjian Pembelian tanggal 07 Mei 2011 dari AGUNG LIMAWAN. Pemohon Rejeki Putri telah memiliki, menempati dan menguasai tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang telah memiliki, menempati dan menguasai tanah berikut bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2351/Kel.Cibadak atas nama SITI SIANAH SOLEH melalui pembelian kredit dan Surat Pernyataan Hutang sejak tanggal 12 Mei 2011 dari pemilik property AGUNG LIMAWAN. Pemohon Sri Ayu Suryati telah memiliki, menempati dan menguasai tanah berikut bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2357/Kel.Cibadak atas nama SITI SIANAH SOLEH melalui Surat Perjanjian Pembeli tanggal 22 Februari 2012 dari Pemilik Properti yang bernama AGUNG LIMAWAN dan telah membayar angsuran hingga saat ini, adalah merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar, namun dengan keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang memberikan kewenangan tak terbatas tanpa melihat fakta hukum yang lain diatas tanah dan bangunan milik Para Pemohon dengan dugaan telah dijadikan obyek konspirasi hak tanggungan dan lelang yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal oleh Pemohon bernama Debitur ARI BUDIMAN SIREGAR dan Debitur TITIAN SULIVAN, Kreditur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 22. Bahwa sebagaimana tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum ditengah warga negaranya, maka kewenangan (authority against the constitution) kepada lembaga kreditur yang diberikan dalam penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo sangat mudah untuk disalahgunakan dan 12 diselewengkan sehingga merugikan Warga Negara Republik Indonesia sebagai pemilik tanah dan bangunan yang memiliki hak kepemilikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan yang menguasai obyek tanah dan bangunan a quo. 23. Bahwa kontradiksi pertama antara penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undnag-Undang Dasar sangat jelas terjadi. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengetahui bahwa sertipikat tanah dan bangunan atas tanah-bangunan yang dikuasai dan ditempati sejak tahun 2011 hingga permohonan ini diajukan. Para Pemohon dijanjikan akan diberikan SHM oleh Agung Limawan ketika telah melunasi pembayaran. Namun ternyata rumah dan bangunan a quo telah dijadikan obyek hak tanggungan pada Kreditur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni sehingga Bank Kreditur a quo menggunakan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo telah memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan milik Para Pemohon. Apabila mengacu pada norma Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni selaku kreditur dan sebagai BUMN seharusnya membantu melindungi Para Pemohon sesuai norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. 24. Bahwa berdasar pada norma Norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I aya (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang- Undang Dasar NRI, maka kreditur a quo harus tetap meminta tanggung jawab menagih utang (asas keadilan), pelunasan pituang dan selanjutnya menyita harta benda milik debitur a quo yang lain (asas kepastian hukum). 25. Bahwa dalam aspek Filosofis, perlindungan harta benda hak milik warga Negara harus dilindungi oleh Negara. Aspek ini adalah tujuan utama sebagai Negara hukum yakni menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo telah melahirkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia karena keberadaan dan penerapannya telah bertentangan dengan Norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 13 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I aya (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI. 26. Bahwa dari semua kontradiksi yang dilahirkan oleh keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang dimohonkan untuk diuji terhadap Norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI terdapat fakta yang paling mengerikan adalah penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo memberikan keadilan hanya untuk Pihak Kreditur, namun pada saat bersamaan telah menghancurkan sendi-sendi hukum hak perlindungaan harta benda terhadap Para Pemohon sesuai norma Undang –Undang Dasar NRI a quo. 27. Permohonan ini bertujuan agar dengan berlakunya undang-undang Hak Tanggungan yang dimohonkan a quo maka Kreditur tidak dirugikan dan pihak Pembeli Pertama obyek Hak Tanggungan (Masyarakat termasuk Para Pemohon) juga tidak dirugikan, karena pertanggungjawaban utang tetap dibebankan kepada Debitur, sehingga hak asasi manusia di Indonesia dapat dilindungi sebagaimana dikehendaki Pasal 28I ayat (4) a quo. 28. Bahwa telah beberapa kali telah dilakukan Permohonan Uji Materil Undang- Undang Hak Tanggungan di Mahkamah namun permohonan-permohonan tersebut sangat berbeda dengan permohonan Para Pemohon yang diajukan saat ini. Dalam Putusan MK.RI Nomor 70/PUU-VIII/2010 yang diuji adalah hak eksekutorial akibat adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta kuasa hukumnya yang satu sama lain memiliki hubungan hukum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan. Demikian juga dalam Putusan MK.RI No.84/PUU-XVIII/2020, Putusan MK.RI No.10/PUU- XIX/2021, dan Putusan MK.RI No.4/2020 yang diuji adalah jaminan dan perlindungan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan (kreditur) maupun kepentingan Debitur, serta Putusan MK.RI No.21/PUU-XVIII/2020 yang diuji adalah sebatas hubungan hukum antara kreditur dan debitur (pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggugan. 29. Bahwa berbeda dengan beberapa Permohonan-Permohonan a quo sebelumnya, karena Para Pemohon saat ini bukan sebagai pihak debitur dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak kreditur, 14 namun secara actual dan factual telah dirugikan akibat sempitnya pemaknaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo. Hal ini bisa terjadi karena Undang-Undang Hak Tanggungan a quo adalah produk masa orde baru sekitar dua puluh Sembilan tahun yang lalu yang sudah tidak menjawab permasalahan zaman. 30. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini tidak bermaksud mengganggu kepastian hukum yang dimiliki para kreditur atas obyek Hak Tanggugan yang dimiliki, namun permohonan ini dimaksudkan untuk mencegah para kreditur nakal yang tidak menjaga prudential banking (kehati-hatian), dan mencegah para debitur nakal yang memanfaatkan keluguan para pembeli rumah dan tanah dengan memanfaatkan kekuatan eksekutorial dalam penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo sehingga rakyat Indonesia tidak semakin banyak lagi menjadi korban. 31. Bahwa banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan penderitaan masyarakat Indonesia akibat digunakannya penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan Norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan. Di Pulau Lombok Ribuan hektar tanah hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi dan pembangunan. Salah satunya adalah terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.520 K/PDT/2019. Obyek tanah yang diagunkan SHM nya oleh seorang oknum (Komang Putriasih) dengan hak tanggungan, namun tidak bisa menguasai tanah selama 10 (sepuluh) tahun karena obyek tanah dikuasai oleh pemilik awal. Ini akan sangat kontraproduktif dengan kebijakan Menteri ATR/BPN yang akan mengambil alih tanah yang tidak dibangun/ditelantarkan selama dua tahun. 32. Akibat masih berlakunya penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo, terdapat peristiwa yang hingga saat nggemparkan masyarakat nasional yaitu lokasi tempat dibangunnya sirkuit mandalika Lombok. Ratusan masyarakat tidak dibayar tanahnya akibat sebuah perusahaan tahun 1989 mengagunkan sebagai obyek hak tanggungan tanah milik masyarakat padahal sebagian besar belum dibayar. Ketika saat ini masyarakat meminta untuk dibayar mereka justru diusir dan dieksekusi secara paksa. Pihak pemerintah beralasan bahwa tidak ada 15 pembayaran tanah karena dahulu tanah tersebut terikat dalam akad antara PT Rajawali dengan pihak Perbankan. 33. Bahwa perbuatan debitur nakal dan kreditur nakal yang merugikan Para Pemohon dan masyarakat luas adalah kata-kata yang harus dimengerti sedemikian, sehingga maknanya dipertahankan dan bukannya dihancurkan, sebagaimana praksis hukum Romawi kuno mengenal adagium:”Verba ita sunt intelligenda, ut res magis valeat quam pereat.” 34. Bahwa disatu sisi masih banyak Hakim di Indonesia masih menerapkan adagium Romawi kuno yang tidak tepat bagi sebuah Negara dengan dasar Pancasila yakni adagium “litis finiri oportet” yakni “setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak baik.” Penerapan adagium ini sangat berbahaya bila digunakan untuk menjadi pertimbangan permohonan Para Pemohon a quo karena akibatnya Para Pemohon dan masyarakat luas secara terus menerus akan dirugikan oleh para kreditur dan debitur nakal karena adagium ini memaksakan penerapan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggugan a quo yang dapat menguntungkan debitur nakal dan kreditur nakal tanpa memperhatikan hak konstitusional masyarakat lainnya termasuk Para Pemohon yang hilang. 35. Bahwa dari aspek Sosiologis, keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan penjelasan norma Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo semakin membuat masyarakat tidak mempercayai lembaga Negara dan lembaga peradilan karena telah gagal memahami peraturan perundang- undangan dan tidak lagi memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat luas yang dirugikan, karena telah terbiasa melakukan penyimpangan terhadap norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar melalui konspirasi, kolusi, korupsi dan nepotisme. Maka dari itu Para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah a quo yang dimohonkan diuji, tidak memiliki pijakan yang baik sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undnag-Undang a quo yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar karena mengandung ketidak- adilan dan ketidak-pastian hukum. 16 36. Filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa “Hukum itu adalah hasrat/kehendak untuk/demi mengabdi keadilan…Apabila Hukum/Undang-Undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus menolak hak-hak asasinya, maka undang- undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu pula, maka para ahli/Penegak Hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undnag tersebut.” (Prof. Dr.HR Atje Salman, SH, 2012.: 58). 37. Ahli Hukum ternama CF. Louis mengatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan sebuah living organism yang daya tahan hidupnya sangat bergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan (Living organism its vitality dependent upon reneval),yang didalamnya terdapat fungsi idiilnya seperti unsur-unsur kesusilaan (zedelijk element), rasional akaliah (verstandelijk element van het recht); keduanya adalah bahan idiil dari hukum, sekaligus memperlihatkan fungsi riilnya yaitu unsur manusia dan masyarakat, alam lingkungan dan tradisinya, (CF. Louis Jaffe, 1969; 1). 38. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008-2013 menyatakan bahwa “Hukum tidak lagi “supreme” karena sistem politik yang otoriter, maka hukum yang lahir adalah hukum-hukum yang tidak responsif tapi berwatak konservatif atau ortodoks yang dicirikan dalam lima hal (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH., SU, 2001; 158-159): 20.1 Pertama, Pembuatannya didominasi oleh Negara dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok dan individu masyarakat untuk berpartisipasi; 20.2 Kedua, Isinya bersifat “positivist-instrumentalistik” dalam arti selalu memberikan justifikasi (pembenaran) terhadap apa yang akan atau telah dilakukan oleh pemerintah; 20.3 Ketiga, Cakupan isinya bersifat “open interpretatif” dalam arti membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk membuat penafsiran secara sepihak melalui delegasi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan; 17 20.4 Keempat, Pelaksanaan hukum lebih mengutamakan program dan kebijakan daripada aturan hukumnya itu sendiri; 20.5 Kelima, Mengutamakan perlindungan korp pemerintah dalam arti jika ada pelanggaran hukum oleh aparat selalu dikatakan dilakukan oleh oknum. IV. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penjelasan norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan dan sepanjang adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kreditur tidak bertindak hati-hati dalam memberikan kredit dengan melanggar prinsip prudential serta pihak pembeli pertama yang menguasai fisik obyek hak tanggungan tidak memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah melakukan cidera janji.” 3. Menyatakan penjelasan norma Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sifat ini merupakan salah satu jaminan bagi kepentingan 18 pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur cidera janji dan sepanjang adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kreditur tidak bertindak hati-hati dalam memberikan kredit dengan melanggar prinsip prudential serta pihak pembeli pertama yang menguasai fisik obyek hak tanggungan tidak memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah melakukan cidera janji.” 4. Memerintahkan agar Putusan ini ditempatkan didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan pendapat berbeda yang memenuhi asas Lex semper dabit remedium, mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP para Pemohon 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) (selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya juga harus menguraikan keterpenuhan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yang menyatakan: 21 (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. ... d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah, para Pemohon harus dapat menguraikan secara jelas hal-hal berkenaan dengan keterpenuhan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Berdasarkan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025. Pada persidangan tersebut Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kejelasan uraian permohonan, terutama pada bagian kedudukan hukum para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juli 2025]. Terlebih, Mahkamah pun telah mengonfirmasi keterkaitan antara perkara a quo dengan Perkara Nomor 97/PUU-XXIII/2025, karena kedua perkara tersebut mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal dan dasar pengujian yang sama. Perbedaan kedua perkara tersebut, terletak pada para Pemohon yang mengajukan permohonan. Sementara norma pasal yang diuji adalah sama, bahkan kuasa hukum dari para Pemohon juga sama. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah terlebih dahulu memeriksa dan memutus permohonan pengujian norma pasal yang sama dengan permohonan a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025 pada Paragraf [3.6], yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. “…berkenaan dengan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah, setelah Mahkamah membaca secara saksama berkaitan dengan 22 permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak diuraikan secara jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] tersebut di atas, yaitu adanya uraian jelas mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Artinya, para Pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berakibat secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial menyebabkan para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik, di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian dan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian yang telah diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, meskipun telah disebutkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan dengan hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996, maka Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas.” [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon a quo, sebagaimana perbaikan permohonan yang telah diterima Mahkamah, terutama pada bagian kedudukan hukum, terdapat fakta bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, telah ternyata Mahkamah tetap tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebagaimana halnya dengan permohonan sebelumnya, para Pemohon pun ternyata tidak menjelaskan berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi, kesempatan mendapatkan hak milik pribadi, dan penghormatan terhadap hak orang lain, sehingga merugikan hak konstitusional yang dimiliki sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28J 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996. Uraian yang seharusnya dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional justru dijelaskan dalam bagian alasan-alasan mengajukan permohonan (posita). Terlebih, dalam perbaikan permohonan a quo, terutama pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon tidak menguraikan syarat- syarat anggapan kerugian hak konstitusionalnya, namun hanya menambahkan teori-teori yang sepanjang penalaran yang wajar menurut Mahkamah tidak mendukung atas kebenaran anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan a quo memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 24 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo 25 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra