107/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 107/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Asosiasi Desa Bersatu, yang diwakili oleh: Nama : Muhammad Asri Anas Jabatan : Ketua Umum Alamat : Mahogany Residence Blok G No.30, Rt.004/013, Kelurahan.Harjamukti, Kecamatan.Cimanggis,Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai ----------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : MUHADI Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Kp. Koroncong, Rt.002, Rw.002, Kel. Koroncong, Kec.Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. sebagai ---------------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : ARIF FADILLAH Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Jalan Penghulu Nurdin, Rt.001 / Rw. 001, Kelurahan Pekaitan, Kecamatan, Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai --------------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Wardin Wahid Pekerjaan : Kepala Desa 2 Alamat : Dusun Labu-labuan, Rt.001 / Rw.000, Kelurahan.Palipi Soreang, Kecamatan. Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat sebagai -------------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2024 memberi kuasa kepada Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS, CPM., Arizona Sitepu, S.H., C.FLS., Alexander Sinurat, S.H., C.FTAX., dan Wahyudi Sanjaya, S.H., para Advokat pada LAW FIRM D.R.S. & Partners yang berkedudukan di Jendral Sudirman, Wisma Bumiputera Kav.75, Lt.17, Jakarta Selatan, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 107/PUU-XXII/2024 pada tanggal 6 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 September 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa, mengacu pada Ketentuan-ketentuan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mana PARA PEMOHON mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Materiil Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 5 tahun 2014 tentang Desa (LN RI Tahun 2024 Nomor 77, TLN RI Nomor 6914), yang berbunyi; Pasal 118 huruf e Undang-undang No. 3 Tahun 2024: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini.” [Bukti P-7] Khusus untuk dapat menguraikan atau memberikan penjelasan dan atau perluasan norma hukum terhadap kalimat/frasa di dalam Pasal tersebut; Terhadap: Pasal 28 D UUD 1945, [Bukti P-5] yang berbunyi; (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga Negara.” 2. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: 6 a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Hak Konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji; c. Kerugian Konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa, berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam pengujian Undang-undang tersebut, PARA PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana argumentasi PARA PEMOHON sebagai berikut; a. Bahwa, PEMOHON-I berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan “ASOSIASI DESA BERSATU” tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.- dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah AMRIYATI A.SUPRIYADI, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan [Bukti P-8] Jo SK Kemenkumham Nomor AHU- 004160.AH.01.07.Tahun 2024 Tertanggal 08 Mei 2024, [Bukti P-9] adalah Badan Hukum Publik yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD ASRI ANAS selaku Ketua Umum [Bukti P-10] oleh karenanya SAH bertindak kedalam dan keluar Organisasi Untuk dan atas nama mewakili “Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu” sebagai PEMOHON I; b. Bahwa, PEMOHON I adalah Persekutuan dan atau Perkumpulan sebagai wadah Berhimpun 8 (Delapan) organisasi Desa Nasional, menjadi wadah perjuangan organisasi desa yang didirikan pada Tahun 2022 dan disahkan sebagai Organisasi Wadah Berhimpun 8 (delapan) Organisasi Desa Nasional melalui Kongres Desa Indonesia pada tanggal 13-14 Maret 2024, terdiri atas DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pengurus Nasional Persatuan 7 Perangkat Desa se-Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) dan KOMPAKDESI (Komunitas Mantan Kepala Desa se Indonesia), yang menjadi wadah perjuangan organisasi Desa dalam mendorong Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi hak inisiatif DPR RI dan mendorong kepada pemerintah untuk mendukung proses revisi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dapat disahkan sebelum pemilu 2024; c. Bahwa, sebagaimana tujuan didirikannya Perkumpulan ASOSIASI DESA BERSATU berdasarkan Akta Pendirian tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.- [Bukti P-8] Pasal 3 menyatakan “perkumpulan” memiliki tujuan; 1. Terbangunnya penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa 2. Memperkuat kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia; 3. Terciptanya organisasi Desa Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia dan memiliki keahlian profesional dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional menuju Indonesia emas; 4. Pemberdayaan seluruh potensi organisasi Desa Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945; 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 6. Memperkuat kemajuan perekonomian masyarakat Desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; 7. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan nasional dan daerah. d. Bahwa, tujuan didirikannya Asosiasi Desa Bersatu tersebut sebagai Badan Hukum Publik yang mewakili berbagai organisasi Desa yang ada di 8 Indonesia, memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang untuk menerima dan menyerap aspirasi yang mana keanggotaan dari perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu secara konstitusional di rugikan, hal ini sebagaimana pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: “Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata”.; e. Bahwa, berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Khususnya Pasal 118 huruf e [ Bukti P-7 ] adalah bentuk perjuangan dari anggota- anggota Para Kepala Desa yang tergabung dalam “Asosiasi Desa Bersatu”- PEMOHON I, yang mana seharusnya apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 118 Huruf e tersebut kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan masa perpanjangan masa jabatan selama 2 (tahun), oleh karena adanya kalimat dan atau frasa “sampai dengan bulan februari 2024” yang menunjukan rentang waktu, hal ini berarti bahwa PARA PEMOHON dalam rentang waktu tersebut seharusnya tetap dilantik perpanjangan masa jabatan. Akan tetapi anggota-anggota PEMOHON I yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak mendapatkan masa perpanjangan sebagaimana yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON-I sebagai perwakilan para kepala desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 yang keseluruhan totalnya adalah sebanyak 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa yang 9 tersebar di 60 kabupaten dan kota di Indonesia, sebagaimana rekapitulasi sebagai berikut: REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN (AMJ) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI NO PROPINSI KABUPATEN / KOTA AKHIR MASA JABATAN (AMJ) NOV. 2023 DES 2023 JAN 2024. 1 Lampung 1 Tanggamus 11 2 Lampung Timur 112 3 Lampung Utara 91 4 Waykanan 118 2 Sumatera Barat 5 Kota Sawahlunto 9 6 Agam 38 3 Kepulauan Riau 7 Karimun 5 4 Jawa Tengah 8 Kudus 2 9 Blora 27 10 Banyumas 2 5 Sulawesi Barat 11 Majene 35 12 Mamuju 32 6 Nusa Tenggara Barat 13 Lombok Barat 12 14 Dompu 33 7 Banten 15 Pandeglang 108 16 Serang 30 8 Sumatera Utara 17 Labuhanbatu Selatan 52 18 Nias Barat 105 19 Labuhanbatu 21 20 Simosir 28 21 Serdang Bedagai 10 9 Sumatera Selatan 22 Empat Lawang 39 23 Penukal Abab Lematang 17 24 Lahat 45 10 Bengkulu 25 Bengkulu Selatan 15 11 Jawa Barat 26 Sukabumi 71 27 Purwakarta 13 28 Majalengka 64 12 Jawa Timur 29 Pamekasan 15 30 Bondowoso 31 Pamekasan 11 13 Kalimantan Selatan 32 Barito Kuala 25 33 Tanah Bumbu 103 14 Sulawesi Tenggara 34 Kolaka 24 35 Buton Tengah 13 36 Konawe Kepulauan 49 10 15 Sulawesi Selatan 37 Sinjai 13 38 Luwu 29 39 Enrekang 46 40 Luwu Timur 34 16 Sulawesi Tengah 41 Parigi Moutong 51 42 Banggai 34 43 Banggai Kepulauan 64 44 Morowali 48 17 Aceh 45 Pidie Jaya 12 46 Aceh Tamiang 1 47 Aceh Jaya 39 18 Jambi 48 Merangin 3 19 Riau 49 Bengkalis 95 50 Indragiri hulu 29 51 Rokan Hilir 87 52 Kepulauan Meranti 15 53 Kampar 53 54 Kuantang Sengigi 62 20 Bali 55 Tabanan 14 56 Karangasem 3 21 Kalimantan Tengah 57 Sukamara 10 22 Bangka Belitung 58 Bangka Selatan 11 23 Gorontalo 59 Boalemo 17 60 Kab. Gorontalo 26 TOTAL 213 1055 913 REKAPITULASI 1 Propinsi 23 2 Total Jumlah Kabupaten/Kota 60 3 Jumlah Kepala Desa AMJ Nov-Des 2023 dan Jan 2024 2181 f. Bahwa, sebagaimana pada point huruf e tersebut diatas PEMOHON I merasa dirugikan konstitusionalnya karena para Kepala Desa yang masa jabatannya pada November, Desember 2023 dan Januari 2024 dilarang melakukan Pemilihan Kepala Desa karena dampak Moratorium dengan dalih dapat mengganggu proses pemilihan umum serentak 2024, tetapi sampai saat ini tidak ada jaminan atas dalih tersebut dan kejelasan. Hal ini akibat dari ketidak jelasan norma hukum didalam Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan adanya kalimat “Sampai dengan bulan Februari 2024” yang mana dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang berbunyi; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 11 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. [Bukti P-5] g. Bahwa, hubungan sebab akibat antara kerugian sebagaimana pada point huruf e di atas karena keanggotaan Asosiasi Desa Bersatu adalah perkumpulan dari beberapa Organisasi Desa Nasional dimana keanggotaan PEMOHON I adalah Para Kepala Desa baik yang masih aktif menjabat dan atau sudah tidak aktif, sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa khususnya [Bukti P-7] Pasal 118 huruf e seharusnya dapat mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun; h. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan ini PEMOHON I yang mengakomodir berbagai aspirasi lebih dari 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa yang berakhir Masa Jabatan Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat menerima manfaat untuk dapat diperpanjang masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana Ketentuan Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 sehingga tidak akan ada kerugian Konstitusional yang di alami oleh PEMOHON I; i. Bahwa, selanjutnya PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah warga Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024; 1. PEMOHON II adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-3] yang diangkat sebagai Kepala Desa di wilayah Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang periode masa jabatan 2017 – 2023 berdasarkan Penetapan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor.141.1/KEP.532-HUK/2017, tertanggal 8 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada Bulan Desember 2023; [Bukti P-13] 2. PEMOHON III adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-4] yang diangkat sebagai pejabat penghulu (Kepala Desa) pekaitan Kecamatan pekaitan 12 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. periode masa jabatan 2018-2024 berdasarkan Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor 585 Tahun 2017, tertanggal 29 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan Januari 2024; [Bukti P-15 & P-16] 3. PEMOHON IV adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-2] yang diangkat sebagai Kepala Desa di wilayah Kabupaten Majene dengan Jabatan Kepala Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/KEP-BUP/XI/2017, tertanggal 28 November 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan November 2023; [Bukti P-11 & P-12] j. Bahwa, PARA PEMOHON II, III dan IV memiliki Hak secara Konstitusional sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, sehingga mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 118 Huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PARA PEMOHON telah dirugikan oleh karena seharusnya PARA PEMOHON II, III, dan IV mendapatkan masa perpanjangan jabatan Kepala Desa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Pasal 118 huruf e UU 3/2024: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini”. [Bukti P-7] k. Bahwa, dengan tidak dilakukannya perpanjangan masa jabatan PARA PEMOHON II, III dan IV karena ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 118 huruf e Udang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut membawa dampak Kerugian bagi PARA PEMOHON, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang berbunyi; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 13 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. l. Bahwa, apabila permohonan PARA PEMOHON II, III dan IV tersebut dikabulkan maka tidak akan terjadi kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON dan 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa Lainnya yang tidak mendapat perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun; 4. Bahwa, berdasarkan Argumentasi dan uraian-uraian di atas, PARA PEMOHON baik PEMOHON I sebagai Badan Hukum Publik dan atau PEMOHON II, III dan IV sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, telah memenuhi kualifikasi sebagai PARA PEMOHON karena PARA PEMOHON mengalami Kerugian Konstitusional, terdapat causal verband antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima kedudukan hukum PARA PEMOHON. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Bukti P-6] menyebutkan bahwa: “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 2. R. Bintarto juga menyatakan; “Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu (insitu) dalam hubungannya dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain”. Lebih lanjut Menurut Soemardjan dan Hoesein “Desa adalah seperti sekumpulan semut yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Desa merupakan tempat dimana ikatan sosial dan ekonomi 14 antar penduduknya sangat kuat. Mereka seperti keluarga besar yang saling mengasihi dan mendukung.”; 3. Bahwa, sejalan dengan pengertian desa tersebut di atas Menurut Mahfud MD, dalam buku Politik Hukum di Indonesia; “Politik hukum adalah Legal Policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara “Dalam rangka mencapai tujuan negara” dapat dikaitkan dengan landasan UUD 1945 sebagai landasan hukum dalam kepentingan rakyat, oleh Karenanya revisi Undang-Undang desa yang memberlakuan perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah bentuk perwujudan untuk mencapai tujuan negara.” 4. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang menyatakan; “Satu-satunya dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis, Kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai, Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan atau sesuai dengan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat”. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dengan negara kesatuan yang menganut Desentralisasi, kedaulatan rakyat itu tidak semata-mata berada di pemerintahan pusat melainkan juga di daerah. sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi [Bukti P- 5] “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar" yang juga diimplementasikan melalui Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa." [Bukti P-6] 5. Oleh karenanya Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, dalam teorinya mengenai Supremasi Hukum bahwa Negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, dimana hukum berada diatas segalanya dan semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [Bukti P-5] yang menyatakan secara tegas; 15 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 6. Bahwa, berangkat dari pengertian tersebut diatas dimana PEMOHON I sebagai wadah berhimpun 8 (delapan) organisasi Desa Nasional [Bukti P-8] dan PARA PEMOHON II, III dan IV sebagai Warga Negara Indonesia mengapresiasi DPR RI yang telah menjadikan Revisi UU Desa sebagai Hak Inisiatif dan Pemerintah yang telah memberikan dukungan khususnya Badan Legislasi DPR RI yang telah melakukan Revisi perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; [Bukti P-7] 7. Bahwa, salah satu revisi Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa adalah tentang perpanjangan masa jabatan, yakni perpanjangan masa jabatan menjadi 8 (Delapan tahun) dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, [Bukti P-7] dimana yang menjadikan dasar pemikiran dimasukkannya revisi Penambahan masa jabatan tersebut dikarenakan masa jabatan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebelumnya yakni 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali [Bukti P-6] tersebut dirasa sangat melelahkan bagi Para Kepala Desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yang harus dijalankan dalam memimpin Desanya. Bahkan menurut Para Kepala Desa, persoalan politik di Desa pasca pemilihan Kepala Desa pun dirasakan masih sangat terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, belum lagi termasuk biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan Kepala Desa yang sangat tinggi; 8. Bahwa, bertalian dengan point 7 (tujuh) tersebut sebelum dilakukannya pengesahan revisi Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang- undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa pada tanggal 14 Januari 2023 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran dengan Nomor:100.3.5.5/244/SJ, perihal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 [Bukti P-17] yang pada pokoknya berisi tentang pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 atau dapat dilaksanakan pada bulan November 2025 setelah selesainya tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; 16 9. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) mulai dengan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan perlakuan ketidakadilan Para Kepala Desa tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan Kepala Desa, sehingga PEMOHON I sebagai Ketua Umum “Asosiasi Desa Nasional” menuntut keadilan dan memperjuangkan hak konsitusional 2181 Kepala Desa untuk diperpanjang masa jabatannya selama 2 (dua) tahun dan diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-undang tentang Desa yang sementara berlangsung di Baleg DPR RI setelah ditetapkan sebagai Undang-undung Usul inisiatif DPR RI yang ditetapkan pada masa Sidang V tanggal 11 Juli 2023; 10. Bahwa, demi keadilan bagi 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa yang akhir masa jabatannya berakhir pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 oleh PEMOHON I Secara Langsung memberikan masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Fraksi Partai Politik, Badan Legislasi DPR RI termasuk melakukan AKSI Penyampaian Aspirasi Ribuan Kepala Desa agar Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat menerima manfaat dari revisi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan dalam penyampaian Pendapat 35.000 Kepala Desa di DPR RI Tanggal 5 Desember 2023, Pimpinan 8 Organisasi Desa diterima oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasko Ahmad Menyatakan setuju untuk mengakomodir usulan krusial 8 (delapan) organisasi Desa termasuk mengakomodir 2181 Kepala Desa yang tidak mendapatkan keadilan oleh pemerintah. Pimpinan DPR RI sepakat agar organisasi memberikan rumusan bersama Pasal yang dianggap krusial dan urgen untuk ditambahkan dalam pembahasan revisi UU No 6 tahun 2014 (Bukti P-20). Adapun salah satu usulan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung Mulai November, Desember 2023 dan Januari 2024 dimana akhirnya usulan tersebut disetujui oleh DPR RI dalam Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 118 huruf e, yang menyatakan; “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” [Bukti P-7] 17 11. Bahwa, pada awal pemberlakuan Revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pandangan PARA PEMOHON yang mengawal proses Revisi Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 118 huruf e tersebut sudah seharusnya mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat diperpanjang kembali masa jabatanya selama 2 (dua) tahun, dengan adanya frasa “SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2024” yang menunjukkan rentang waktu, akan tetapi karena ketidakjelasan norma dan adanya multitafsir didalam Pasal 118 huruf e tersebut, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah yang bertanggungjawab membuat Surat Edaran sebagai lanjutan perintah Undang- undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa, tidak mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut; [Bukti P-19] 12. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON oleh karena adanya ketidakjelasan norma di dalam frasa tersebut yang menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D yang menyatakan; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. [Bukti P-5] 13. Bahwa, PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, III, dan IV serta 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa lainnya berhak atas Pengakuan, Jaminan dan Kepastian Hukum yang Adil untuk dapat diberikan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan adanya ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa, apabila ketentuan Pasal 18 tersebut dimaknai termasuk Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari November, Desember 2023 dan Januari 2024; 14. Lebih lanjut, pertentangan Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D Khususnya ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas Kepastian Hukum yang Adil, oleh karena Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dimulai sejak kapan kalimat frasa “SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2024”, dikarekan adanya kalimat didalam pasal tersebut yang menyatakan “SAMPAI DENGAN” dimana secara gramatikal kata tersebut menunjukan akhiran Waktu sehingga seharusnya ada awalan waktu kapan dimulai nya, atau rentang waktu, hal tersebut yang membuat tidak adanya KEPASTIAN HUKUM yang ADIL bagi PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON memohon untuk Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penjelasan dan atau Perluasan Norma terhadap Pasal 118 Huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan; “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” 15. Bahwa, akibat dari tidak adanya Kepastian Hukum dari norma yang terkandung didalam pemberlakukan Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, hal ini juga yang membuat PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, III, dan IV serta 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa Lainnya yang diwakili oleh PEMOHON I kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan. Sebagaimana yang seharusnya hak tersebut dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 2 Jo ayat 3 [Bukti P-5] yang menyatakan Pasal 28 D Ayat 2 UUD 1945; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; Pasal 28 D Ayat 3 UUD 1945; 19 “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah” 16. Bahwa, lebih lanjut apabila Norma yang terkandung didalam Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” [Bukti P-7] diartikan termasuk mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tetap mendapatkan penambahan masa jabatan sebagaimana Penegasan yang sudah dilakukan oleh Pimpinan DPR RI [Bukti P-18] melalui Rapat Koordinasi tertanggal 08 Mei 2024 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1, yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI bapak Dr.Supratman Andi Agtas, SH. dengan dihadiri oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI dan dihadiri oleh 2 (dua) perwakilan Organisasi Desa yaitu APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia) sebagai anggota Perkumpulan “Desa Bersatu”-PEMOHON I,[Bukti P-18], maka tidak aka nada kerugian Konstitusional yang dialami oleh Para PEMOHON; 17. Bahwa, Adapun hasil dari Rapat Koordinasi tertanggal 08 Mei 2024 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1, [Bukti P-18] yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H. M.H., memberi penegasan makna Pasal 118 huruf e tersebut mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan penambahan masa jabatan dua (2) tahun, dengan ketentuan; 1. Desa yang belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa; 2. Yang masih pelaksana tugas (PJ) Kepala Desa dicabut atau diberhentikan dan digantikan oleh Kepala Desa yang lama dengan mendapatkan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun; 3. Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 sedang tidak menjadi terdakwa atau mengundurkan diri; 20 4. Bagi Kepala Desa yang mendapatkan tambahan masa jabatan 2 (dua) tahun mendapatkan TMT sesuai dengan SK terakhir dan baru mendapatkan hak nya kembali terhitung mendapatkan SK Perpanjangan; 5. Untuk Ketentuan tersebut kementerian dalam negeri akan mengeluarkan surat edaran atau regulasi guna ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar penambahan jabatan 2 (dua) tahun. 18. Bahwa, ketidakjelasan norma hukum dimulainya waktu hingga pebruari 2024 yang mengakibatkan multitafsir terkait Definisi atau Kalimat di dalam Frasa Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024 yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” sehingga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D, terlihat jelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 100.3.5/2625/SJ tertanggal 05 Juni 2024 [Bukti P-19] perihal “Penegasan Ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dimana pada pokoknya Surat Edaran tersebut tidak mengakomodir penambahan masa jabatan Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat di perpanjang selama 2 (dua) tahun; [Bukti P-19] 19. Bahwa, Pasal 118 huruf e yang multitafsir membuat PARA PEMOHON dirugikan hak Konstitusionalnya, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri [Bukti P-19] yang mengartikan dan mempersepsikan sendiri Norma Pasal 118 huruf e tersebut, hal ini tidak sebagaimana seharusnya yang diatur didalam LAMPIRAN II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB III tentang RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada Angka 243 huruf a yang mengatur mengenai ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan, bahwa ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan yaitu; “Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); 21 d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.” Sehingga hal tersebut merugikan Konstitusional PARA PEMOHON, dimana Hak Konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 D, [Bukti P-5] yang menyatakan; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. 20. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas melalui Pengujian Secara Materiil (Judicial Review) ini kami PARA PEMOHON memohon dan meminta untuk Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum dan penegasan secara konstitusional terkait Ketidakjelasan Norma Hukum yang mengakibatkan multitafsir mengenai Definisi Kalimat atau Frasa didalam Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan; “Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” khusus mengenai Kalimat atau Frasa “Sampai dengan bulan Februari 2024”. Apakah Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tersebut termasuk didalamnya mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan 22 perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun? sehingga memberikan Hak Pengakuan, Jaminan dan Kepastian Hukum PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, III, dan IV dan 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa lainnya yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 yang sampai saat ini belum dilakukan masa perpanjangan masa jabatan yang mengakibatkan kerugian Hak Konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana Pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi; (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. [Bukti P-5] D. PENTINGNYA PERMOHONAN A QUO MENJADI PRIORITAS PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 21. Bahwa, dengan adanya Ketidakjelasan norma Hukum Terkait Definisi Kalimat atau Frasa di dalam Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024 yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” khusus mengenai Kalimat atau Frasa “Sampai dengan bulan Februari 2024” [Bukti P-7] yang multitafsir sehingga mengakibatkan 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Desa dipimpin oleh Pj Kepala Desa, sampai dengan dilakukannya pemilihan Kepala Desa, menimbulkan gejolak dan polarisasi di masyarakat, dimana hal tersebut mengakibatkan kondisi sosial politik masyarakat desa menjadi tidak kondusif dan rawan konflik, hal ini tidak menunjukkan sebagaimana adanya asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service), dimana asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (Welfare State) yang menuntut segenap kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat menuju pada penyelenggaraan untuk kepentingan umum; 23 22. Tidak hanya penyelenggaraan untuk kepentingan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, yang terdiri atas: a. Asas kepastian Hukum; Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty), dalam hal kepastian hukum berkaitan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 118 huruf e tidak memiliki kejelasan (certainty), dan menimbulkan multitafsir sehingga mengakibatkan Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak ikut diperpanjang 2 tahun. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap Para Pemohon karena ketidakjelasan norma kata “Sampai Dengan” yang seharusnya menunjukkan rentang waktu. b. Asas tertib penyelenggara Negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara termasuk juga didalamnya penyelenggara negara dalam hal ini sebagai pemohon Kepala desa. c. Asas kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, yang artinya ada Hak Masyarakat yang terabaikan jika Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa tidak diartikan lebih arif lagi yang artinya berdasarkan program kerja yang ditawarkan Kepala Desa kepada masyarakat terkait tidak dapat berjalan atau terselenggara dengan maksimal oleh karenanya Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 118 huruf e tidak dapat mengakomodir Para Kepala 24 Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024. d. Asas keterbukaan; asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Pemerintah dalam hal ini melalui DPR RI harus menjelaskan secara detail frasa yang terkandung dalam Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa yakni frasa “sampai dengan”, karena jika dalam hal tidak terjadinya keterbukaan maka hak-hak dari kepala desa banyak yang tidak diakomodir dan terabaikan. e. Asas proporsionalitas; asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. f. Asas Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. profesionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Asas akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Oleh karena itu menjadi penting Permohonan a quo sangat urgensi dan harus menjadi prioritas di Mahkamah Konstitusi dikarenakan saat ini pelaksanaan Pemerintah Desa di pimpin oleh Pj Kepala Desa, dimana Pj Kepala Desa tidak efektif karena tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis dan juga karena legitimasi kepemimpinan yang kurang sehingga Pemerintahan Desa tidak bisa berjalan secara efektif dan akhirnya menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan Desa; 24. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari gejolak di masyarakat dan polarisasi masyarakat Desa yang lebih luas dan agar pelaksanaan Pemerintahan Desa bisa segera berjalan efektif, 25 menjadi relevan bagi PARA PEMOHON untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi karena ada hal urgensi yang harus dapat diberikan kepastian. E. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan meminimalisir kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatanya mulai dari Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023, Januari 2024 dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 26 [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 September 2024, serta bukti P-21 dan bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ASRI ANAS, dengan Nomor Induk Kependudukan 7371021207750006. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WARDIN WAHID, S.H., dengan Nomor Induk Kependudukan 7605010707670001. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHADI, dengan Nomor Induk Kependudukan 360133050580001. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF FADILLAH, dengan Nomor Induk Kependudukan 1403102610820449. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Salinan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu dengan Nomor 13.- diterbitkan dan ditandatangani oleh Amiriyati Amin Supriyadi, SH., MH Selaku Notaris di Jakarta Selatan bertanggal 27 Maret 2024 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0004160.AH.01.07. Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu Diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggal 08 Mei 2024. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0004160.AH.01.07. Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Asosiasi bertanggal 08 Mei 2024. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/Kep-Bup/XI/2017 tentang Pengesahan dan 27 Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode Tahun 2017-2018 Beserta Lampiran Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/Kep-Bup/XI/2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode Tahun 2017-2018 bertanggal 28 November 2017. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/Kep-Bup/XI/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode Tahun 2017-2018 bertanggal 28 November 2017. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.532-Huk/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2017-2023 bertanggal 08 Desember 2017. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.532-Huk/2017 bertanggal 08 Desember 2017. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 585 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 29 Desember 2017. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Pejabat Penghulu Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 24 Januari 2018. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Perihal: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Nomor: Nomor 100.3.5.5/244/Sj, Tertanggal 14 Januari 2023. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/4735/LG.01/V.2024, perihal Acara Koordinasi Terkait Pemberlakuan/Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertanggal 07 Mei 2024. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nomor Surat: 100.3.5.5/2625/SJ bertanggal 05 Juni 2024. 28 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama “Revisi UU Desa” antara Pimpinan DPR RI dengan Para Pemimpin Organisasi Desa Nasional, tertanggal 05 Desember 2023. 21. Bukti P-21 : Daftar Rekapitulasi Jumlah Kepala Desa Yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Pada Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 berdasarkan Kabupaten/Kota Dan Provinsi di Indonesia. 22. Bukti P-22 : Rekaman Voice Note Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H., yang menyatakan bahwa Para Kepala Desa dan BPD yang akhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 termasuk dapat di perpanjang sebagaimana ketentuan Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Irawadi dan Surtawijaya yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Irawadi • Bahwa saksi merupakan panguluh atau kepala desa di Dusun Ulu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/11299/15.2.2023 bertanggal 31 Oktober 2023 dan sekaligus merupakan ketua umum DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia); • Bahwa adanya moratorium pemilihan kepala desa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SG bertanggal 14 Januari 2023 mengakibatkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak dapat dilakukan sejak November 2023 sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 seperti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa sekalipun masa jabatannya telah berakhir; • Bahwa saksi telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar penyelengggaraan pemilihan kepala desa dimajukan pada bulan Oktober 2023 sebelum moratorium diberlakukan, namun Menteri Dalam Negeri tidak 29 mengakomodir permintaan tersebut, sehingga permasalahan ini menjadi salah satu bagian dari substansi revisi UU 6/2014 selain tuntuntan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun; • Bahwa setelah diundangkannya UU3/2024, masih terdapat persoalan, khususnya pada frasa "sampai dengan bulan Februari 2024" dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang menimbulkan multitafsir. Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua DPR (Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H.,) dalam rekaman suara (voice note) yang disampaikan kepada saksi, serta berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 8 Mei 2024 yang dihadiri oleh saksi, Dr. Supratman Andi Atgas (Ketua Baleg DPR pada saat itu), Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Keahlian DPR, telah disepakati bahwa frasa a quo bermakna kepala desa yang masa jabatannya berakhir sejak moratorium diberlakukan, yakni sejak bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024, sementara kepala desa yang masa jabatannya berakhir sebelum berlakunya moratorium (bulan November 2023) tidak termasuk dalam kepala desa yang masa jabatannya dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 118 huruf e UU 3/2024; • Bahwa pada faktanya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5/2625/SJ tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan setelah diundangkannya UU 3/2024, para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024, tidak termasuk dalam kepala desa yang masa jabatannya dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 116 huruf e UU 3/2024; • Bahwa menurut saksi, kondisi demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum atas nasib dan status para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 (ibarat digantung tanpa tali). Di mana sampai saat ini para kepala desa dimaksud masih menjadi PJ Kepala Desa dan tidak terdapat jaminan akan dapat dipilih kembali dalam pemilihan kepala desa, karena pemilihan kepala desa merupakan kewenangan Bupati. Kondisi demikian berpotensi 30 menimbulkan krisis kepercayaan dari organisasi desa kepada penyelenggara pemerintahan, baik DPR maupun pemerintah. 2. Surtawijaya • Bahwa saksi merupakan mantan kepala desa yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode yang kemudian mengundurkan diri karena mendaftar sebagai calon legislatif dan sekaligus merupakan Ketua Umum APDESI yang berkali- kali turut menyuarakan aksi di depan gedung DPR perihal permohonan revisi UU 6/2014 yang dipandang kurang relevan dengan kondisi saat ini, termasuk perihal perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun; • Bahwa pada masa itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan dikabulkan, namun akibat adanya Pemilu Serentak Tahun 2024 maka dilakukan moratorium terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa sejak bulan November 2023. Sehingga para kepala desa yang masa jabatannya berakhir di bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2024 berdasarkan ketentuan dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024; • Bahwa saksi berharap terdapat kejelasan bagi para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 yang jelas dirugikan agar kepercayaan organisasi desa pada penyelenggara pemerintah dapat pulih kembali. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 3/2024 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 118 huruf e UU 3/2024 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: 31 e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini. Para Pemohon beranggapan bahwa UU 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**) (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**) (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa adanya frasa “sampai dengan bulan Februari 2024” yang menunjukkan rentang waktu, berarti para pemohon dalam rentang waktu tersebut seharusnya tetap dapat dilantik perpanjangan masa jabatan akan tetapi anggota Pemohon I yang AMJ pada November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak mendapat masa perpanjangan sebagaimana seharusnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon I (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9). • Bahwa Para Pemohon yang seharusnya mendapatkan masa perpanjangan jabatan KepalaDesa berdasarkan ketentuan a quo namun tidak dilakukannya perpanjangan tersebut menunjukkan ketidakjelasan norma a quo sehingga merugikan Para Pemohon dan 2181 Kepala Desa lainnya serta bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm 13). • Bahwa Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2023 mengeluarkan surat edaran nomor 100.3.5.5/244/SJ perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan pada bulan November 2025 setelah selesainya tahapan pemilu dan pilkada serentak 32 tahun 2024, sehingga Para pemohon tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa (vide Perbaikan Permohonan hlm 16). • Bahwa Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab membuat surat edaran sebagai lanjutan perintah UU 3/2024 berupa surat edaran nomor 100.3.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024, tidak mengakomodir Kepala Desa AMJ November, Desember 2023, dan Januari 2024 sebagaimana ketentuan dalam UU a quo. Fakta tersebut karena adanya ketidakjelasan norma pasal a quo yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (vide Perbaikan Permohonan hlm 17 dan 20). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ini.” Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 33 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa jabatannya mulai November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia 34 Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. B. KETERANGAN DPR RI 1. Pandangan Umum a. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asalusul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan 35 pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya frasa “sampai dengan bulan Februari 2024” yang menunjukkan rentang waktu, berarti para pemohon dalam rentang waktu tersebut seharusnya tetap dapat dilantik perpanjangan masa jabatan akan tetapi anggota Pemohon I yang AMJ pada November, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak mendapat masa perpanjangan sebagaimana seharusnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan 2181 Kepala Desa lainnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9 dan 13). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1). Bahwa pengaturan adanya frasa “sampai dengan bulan Februari 2024” dalam Pasal a quo merupakan ketentuan yang muncul dalam pembahasan RUU Perubahan UU Desa sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi kepala desa yang ada di daerah yang telah disepakati dalam pembahasan bahkan dalam pengambilan keputusan tingkat II di DPR RI. Selain itu, ketentuan penjelasan Pasal a quo yang menyatakan “cukup jelas” 36 merupakan bentuk bahwa apa yang diatur dalam pasal a quo memang demikian adanya tanpa perlu ada penjelasan lebih lanjut. 2). Bahwa secara bahasa, frasa “sampai dengan” dalam Pasal a quo bermakna sampai, hingga, had, batas, yang berarti menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya; membatasi. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-Undang sehingga tidak diperlukan lagi adanya penambahan pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon. 3). Bahwa dalam hal ini, pembatasan berapa bulan yang diakomodasi dalam pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 menjadi kewenangan Pemerintah karena harus disesuaikan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri selaku yang berwenang dalam pemerintahan di desa. Hal inilah yang menjadikan ketentuan Pasal a quo hanya mengatur batasan melalui frasa “sampai dengan bulan Feruari 2024”. b. Bahwa pemaknaan ketentuan a quo adalah sebagaimana adanya ketentuan yang tertera dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tersebut, sehingga apabila ada penafsiran yang berbeda maka hal itu bukanlah bentuk inkonstitusionalitas pasal a quo melainkan adanya permasalahan dalam penerapan pasal a quo. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: 37 Kesimpulan Pemohon 1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi diberikan Kewenangan antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat 1, yang menyatakan; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” A. TERBUKTI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PARA PEMOHON 38 3. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa, pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 39 6. Bahwa, mengacu pada Ketentuan-ketentuan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mana PARA PEMOHON mengajukan Permohonan a quo agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Materiil Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (LN RI Tahun 2024 Nomor 77, TLN RI Nomor 6914), Terhadap Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi; (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. 7. Bahwa, atas dasar uraian point 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) di atas, dapatlah di simpulkan peraturan perundang-undangan yang PARA PEMOHON mohonkan untuk diuji adalah tergolong peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-undang (Formel gezets) yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengujinya terhadap Undang-undang Dasar (Staatsgrund gezets). Dengan demikian terbukti Mahkaham Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo ; 1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang No.7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu: a. Perorangan WNI; B. TERBUKTI PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN 40 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Hak Konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji; c. Kerugian Konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa, berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam pengujian Undang-undang tersebut, PARA PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana argumentasi PARA PEMOHON sebagai berikut; 3.1.Argumentasi PEMOHON-I a. Bahwa, PEMOHON-I berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan “ASOSIASI DESA BERSATU” tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.- dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah AMRIYATI A.SUPRIYADI, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan [Bukti P-8] Jo SK Kemenkumham Nomor AHU-004160.AH.01.07.Tahun 2024 Tertanggal 08 Mei 2024, [Bukti P-9] adalah Badan Hukum Publik yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD ASRI ANAS selaku Ketua Umum [Bukti P-10] oleh karenanya SAH bertindak kedalam dan keluar Organisasi Untuk dan 41 atas nama mewakili “Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu” sebagai PEMOHON I; b. Bahwa, PEMOHON I adalah Persekutuan dan atau Perkumpulan sebagai wadah Berhimpun 8 (Delapan) organisasi Desa Nasional, menjadi wadah perjuangan organisasi desa yang didirikan pada Tahun 2022 dan disahkan sebagai Organisasi Wadah Berhimpun 8 (delapan) Organisasi Desa Nasional melalui Kongres Desa Indonesia pada tanggal 13-14 Maret 2024, terdiri atas DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) dan KOMPAKDESI (Komunitas Mantan Kepala Desa se Indonesia), yang menjadi wadah perjuangan organisasi Desa dalam mendorong Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi hak inisiatif DPR RI dan mendorong kepada pemerintah untuk mendukung proses revisi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dapat disahkan sebelum pemilu 2024; c. Bahwa, sebagaimana tujuan didirikannya Perkumpulan ASOSIASI DESA BERSATU berdasarkan Akta Pendirian tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.- [Bukti P-8] Pasal 3 menyatakan “perkumpulan” memiliki tujuan; 1. Terbangunnya penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa 2. Memperkuat kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia; 3. Terciptanya organisasi Desa Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia dan memiliki keahlian profesional dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional menuju Indonesia emas; 42 4. Pemberdayaan seluruh potensi organisasi Desa Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945; 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 6. Memperkuat kemajuan perekonomian masyarakat Desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; 7. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan nasional dan daerah. d. Bahwa, tujuan didirikannya Asosiasi Desa Bersatu tersebut sebagai Badan Hukum Publik yang mewakili berbagai organisasi Desa yang ada di Indonesia, memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang- undang untuk menerima dan menyerap aspirasi yang mana keanggotaan dari perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu secara konstitusional di rugikan, hal ini sebagaimana pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: “Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata”.; e. Bahwa, berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Khususnya Pasal 118 huruf e [ Bukti P-7 ] adalah bentuk perjuangan dari anggota-anggota Para Kepala Desa yang tergabung dalam “Asosiasi Desa Bersatu”-PEMOHON I, yang mana seharusnya apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 118 Huruf e tersebut kepala Desa yang Akhir Masa 43 Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan masa perpanjangan masa jabatan selama 2 (tahun), oleh karena adanya kalimat dan atau frasa “sampai dengan bulan februari 2024” yang menunjukan rentang waktu, hal ini berarti bahwa PARA PEMOHON dalam rentang waktu tersebut seharusnya tetap dilantik perpanjangan masa jabatan. Akan tetapi anggota-anggota PEMOHON I yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak mendapatkan masa perpanjangan sebagaimana yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON-I sebagai perwakilan para kepala desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 yang keseluruhan totalnya adalah sebanyak 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa yang tersebar di 60 kabupaten dan kota di Indonesia [Bukti P-21] : f. Bahwa, sebagaimana pada point huruf e tersebut diatas PEMOHON I merasa dirugikan konstitusionalnya karena para Kepala Desa yang masa jabatannya pada November, Desember 2023 dan Januari 2024 dilarang melakukan Pemilihan Kepala Desa karena dampak Moratorium dengan dalih dapat mengganggu proses pemilihan umum serentak 2024, tetapi sampai saat ini tidak ada jaminan atas dalih tersebut dan kejelasan. Hal ini akibat dari ketidak jelasan norma hukum didalam Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan adanya kalimat “Sampai dengan bulan Februari 2024” yang mana dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang berbunyi; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. g. Bahwa, hubungan sebab akibat antara kerugian sebagaimana pada point huruf e di atas karena keanggotaan Asosiasi Desa Bersatu adalah perkumpulan dari beberapa Organisasi Desa Nasional dimana keanggotaan PEMOHON I adalah Para Kepala Desa baik yang masih aktif 44 menjabat dan atau sudah tidak aktif, sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 118 huruf e seharusnya dapat mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun; h. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan ini PEMOHON I yang mengakomodir berbagai aspirasi lebih dari 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa yang berakhir Masa Jabatan Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat menerima manfaat untuk dapat diperpanjang masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana Ketentuan Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 sehingga tidak akan ada kerugian Konstitusional yang di alami oleh PEMOHON I 3.2.Argumentasi PEMOHON-II, PEMOHON III dan PEMOHON IV i. Bahwa, selanjutnya PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah warga Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024; 1. PEMOHON II adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-3] yang diangkat sebagai Kepala Desa di wilayah Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang periode masa jabatan 2017 – 2023 berdasarkan Penetapan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor.141.1/KEP.532-HUK/2017, tertanggal 8 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada Bulan Desember 2023; 2. PEMOHON III adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-4] yang diangkat sebagai pejabat penghulu (Kepala Desa) pekaitan Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. periode masa jabatan 2018-2024 berdasarkan Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor 585 Tahun 2017, tertanggal 29 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan Januari 2024; [Bukti P-15 & P-16 3. PEMOHON IV adalah warga Negara Indonesia [Bukti P-2] yang diangkat sebagai Kepala Desa di wilayah Kabupaten Majene dengan Jabatan Kepala Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/KEP-BUP/XI/2017, 45 tertanggal 28 November 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan November 2023; [Bukti P-11 & P-12] j. Bahwa, PARA PEMOHON II, III dan IV memiliki Hak secara Konstitusional sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, sehingga mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 118 Huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PARA PEMOHON telah dirugikan oleh karena seharusnya PARA PEMOHON II, III, dan IV mendapatkan masa perpanjangan jabatan Kepala Desa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Pasal 118 huruf e UU 3/2024: “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang- undang ini”. k. Bahwa, dengan tidak dilakukannya perpanjangan masa jabatan PARA PEMOHON II, III dan IV karena ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 118 huruf e Udang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut membawa dampak Kerugian bagi PARA PEMOHON, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang berbunyi; 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. 4. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian pada point 1 (satu) sampai dengan Point 3 (tiga) huruf k tersebut diatas, terbukti bahwa kerugian-kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON alami bukan-lah potensi atau sekedar rekaan belaka, melainkan kerugian yang benar-benar terjadi dalam kenyataan. Satu-satunya penyebab yang membuat PARA PEMOHON mengalami semua kerugian itu adalah berlakunya ketentuan Pasal 118 huruf e 46 Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang- undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki muatan multitafsir dengan adanya Kalimat/frasa “Sampai Dengan”, sehingga PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV tidak bisa mendapatkan perpanjangan masa Jabatan. Dengan demikian jelas-lah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang PARA PEMOHON alami dengan berlakunya ketentuan Pasal 118 huruf e Undang- undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang apabila Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional sehingga memasukkan Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada Bulan November,Desember 2023 dan Januari 2024 termasuk yang mendapatkan masa perpanjangan masa jabatan sebagaimana Pasal 118 huruf e tersebut, tentulah hal itu akan mengakhiri kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON alami dan lebih dari 2181 Para Kepala Desa lainnya. Dengan demikian terbukti PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ; 1. Bahwa, permohonan pengujian ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan alasan bahwa Pasal 118 huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah gagal memenuhi hak konstitusional PARA PEMOHON, terutama Hak untuk mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Kepastian, Perlakuan yang sama di hadapan Hukum, berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah sebagaimana telah dijamin didalam Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang PARA PEMOHON ajukan sebagai objek pengujian dalam permohonan ini; 2. Bahwa, terbukti dan beralasan hukum dalil PARA PEMOHON yang menyatakan pemberlakuan Pasal 118 huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menghilangkan Hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan Pengakuan C. TERBUKTI PERMOHONAN PARA PEMOHON BERALASAN MENURUT HUKUM 47 Jaminan, Perlindungan, Kepastian dan Perlakuan yang sama di hadapan Hukum dengan terbukti nya PARA PEMOHON II, PEMOHON III PEMOHON IV serta lebih dari 2181 Kepala Desa lainnya yang diwakili aspirasinya oleh PEMOHON I sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan Pengangkatan kembali untuk penambahan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagai Kepala Desa, hal ini senada sebagaimana keterangan saksi PARA PEMOHON atas nama IRAWADI yang menyatakan bahwa “2181 Kepala Desa sampai saat ini ibarat di gantung tapi tidak bertali, yang artinya sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan apakah Para Kepala Desa ini akan mendapatkan Perpanjangan masa jabatan atau tidak”, lebih lanjut saksi SURTAWIJAYA yang menyatakan “setelah di sahkannya perubahan kedua Undang-undang No 6 Tahun 2014 menjadi Undang Undang No 3 tahun 2024 tersebut terdapat permasalahan baru, yang diakibatkan oleh pandangan Kementerian Dalam Negeri, dimana seharusnya Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan hak yang sama dengan para Kepala Desa yang mendapatkan masa perpanjangan jabatan selama 2 tahun setelah bulan Februari 2024 oleh karena beberapa alasan; 1. Mereka pada saat pengajuan Revisi UU No 6 tahun 2014 sesungguhnya Kepala Desa AMJ pada Bulan November-desember 2023 dan Januari 2024 adalah garda yang terdepan para kepala desa menuntut perbaikan posisi desa dalam ketatanegaraan, termasuk yang dikebiri nasibnya akibat adanya edaran mendagri yang melakukan moratorium pemilihan kepala desa; 2. Jika Para kepala desa yang berakhir di bulan Februari dan seterusnya dapat di perpanjang kenapa para kepala desa yang AMJ pada bulan November,Desember 2023 dan Januari 2024 tidak dapat di perpanjang padahal jelas UU menyebutkan ada kata sampai dengan entri poin sampai dengan yang dimaksudkan adalah mulai November-Desember 2023 dan Januari 2024, sebab itu menjadi bagian kesepakatan atas tuntutan aspirasi yang disepakati oleh; 3. Pimpinan DPR RI yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI ibu Puan Mahararani dan Bapak Sufmi Dasko Ahmad bahwa AMJ November, Desember 2023 dan Januari 2024 akan diakomodir dalam Revisi UU 48 Desa; 4. Pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI dengan Ketua Baleg dan Anggota Baleg yang juga akan mengakomodir AMJ November, Desember 2023 dan Januari 2024. 3. Bahwa, pemberlakuan Pasal 118 Huruf e tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum oleh karena bermuatan Multitafsir dengan adanya frasa/kalimat “sampai dengan” dengan tidak memberikan penjelasan kapan start point (dimulainya) Para Kepala Desa yang seharusnya mendapatkan perpanjangan masa jabatan; 4. Bahwa, akibat dari tidak adanya Kepastian Hukum dari norma yang terkandung didalam pemberlakukan Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, hal ini membuat PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, III, dan IV serta 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa Lainnya yang diwakili oleh PEMOHON I kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan sebagaimana yang seharusnya hak tersebut dijamin oleh UU Dasar 1945; 5. Bahwa, terbukti dan beralasan hukum start point (dimulainya) Para Kepala Desa yang seharusnya mendapatkan Perpanjangan masa jabatan pada Bulan November,Desember 2023 dan Januari 2024, hal ini terbukti dengan adanya ketidak konsistenan pernyataan keterangan Pemerintah/Presiden yang mencabut keterangan tertulis pada persidangan tanggal 03 Oktober 2024 yang di wakili oleh Kuasa Hukum Pemerintah/Presiden pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2024 yang disampaikan secara lisan didalam persidangan secara terbuka untuk umum dengan menyatakan mencabut keterangan tertulis yang sudah di sampaikan dan dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024. Dimana ini menjadi fakta hukum bahwa Pemerintah/Presidan yang dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukum nya secara tidak langsung menyatakan dan mendukung bahwa Pasal 118 Huruf e UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang- undang ini” adalah termasuk Para Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada Bulan November,Desember 2023 dan Januari 2024 juga dapat di 49 perpanjang masa jabatan nya selama 2 tahun; 6. Bahwa, senada dengan hal tersebut terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Bukti P-22 yaitu Rekaman Voice Note Prof.Dr.Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H., yang menyatakan bahwa, Para Kepala Desa dan BPD yang akhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 termasuk dapat di perpanjang masa jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi atas nama IRAWADI yang memberikan keterangan bahwa “beliau telah mengkonfirmasi kembali kepada para pimpinan DPR RI pada Rapat tanggal 08 Mei 2024 di Gedung DPR RI ruang Baleg Bahwa yang di maksud Pasal 118 huruf e tersebut adalah Para Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 termasuk dapat di perpanjang masa jabatannya”; 7. Bahwa, ketidakjelasan norma hukum yang mengakibatkan multitafsir terkait Definisi atau Kalimat di dalam Frasa Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024 yang menyatakan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang- undang ini” sehingga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D, terlihat jelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 100.3.5/2625/SJ tertanggal 05 Juni 2024 [Bukti P-19] perihal “Penegasan Ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dimana pada pokoknya Surat Edaran tersebut tidak mengakomodir penambahan masa jabatan Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat di perpanjang selama 2 (dua) tahun; 8. Bahwa, Pasal 118 huruf e yang multitafsir membuat PARA PEMOHON dirugikan hak Konstitusionalnya, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut yang mengartikan dan mempersepsikan sendiri Norma Pasal 118 huruf e, hal ini tidak sebagaimana seharusnya yang diatur didalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB III tentang RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada Angka 50 243 huruf a yang mengatur mengenai ragam bahasa Peraturan Perundang- undangan, bahwa ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan yaitu; b. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; 9. Bahwa, seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalalui bukti- bukti, keterangan saksi-saksi, nyatalah bahwa Pasal 118 Huruf e UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bersifat bermuatan multitafsir sehingga menghilangkan Hak PARA PEMOHON dan 2181 Para Kepala Desa lainnya untuk mendapatkan “Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Kepastian, Perlakuan yang sama di hadapan Hukum, berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah” sebagaimana telah dijamin didalam Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Bahwa, sebagaimana yang telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, DPR RI yang telah di panggil secara patut oleh Mahkamah Konstitusi pada setiap agenda persidangan, akan tetapi sampai dengan persidangan ke-6 (enam) tanggal 04 Desember 2024 Pihak DPR RI dan atau Kuasa Hukum nya yang di tunjuk tidak sekalipun menghadiri agenda persidangan PARA PEMOHON dalam perkara Nomor;107/PUU-XXII/2024 yang mana hal ini menurut hemat PARA PEMOHON, DPR RI sebagai pihak yang membuat Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyetujui dan mendukung secara tidak langsung dengan tidak menggunakan hak nya untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah; 2. Bahwa, ketidakhadiran DPR RI ini harus lah dimaknai secara positif hal ini bertalian dengan pencabutan keterangan tertulis Pemerintah/Presiden yang di wakili oleh Kuasa Hukum nya yang dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2024 yang disampaikan secara lisan didalam persidangan secara terbuka untuk umum dengan menyatakan mencabut keterangan tertulis yang sudah di D. TERBUKTI KETIDAK HADIRAN DPR RI DAN PEMERINTAH YANG MENCABUT KETERANGANNYA MENDUKUNG PERMOHONAN PARA PEMOHON 51 sampaikan dan dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024. Dengan dicabutnya keterangan tersebut secara mutatis mutandis Pemerintah/Presiden yang di wakili oleh kuasa hukum nya sudah tidak lagi berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 100.3.5/2625/SJ tertanggal 05 Juni 2024 [Bukti P-19] perihal “Penegasan Ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dimana pada pokoknya Surat Edaran tersebut tidak mengakomodir penambahan masa jabatan Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat di perpanjang selama 2 (dua) tahun, sehingga dapat di simpulkan Pemerintah/Presiden sepakat dan menyetujui Permohonan PARA PEMOHON; 3. Bahwa, dapat di simpulkan dan beralasan hukum Permohonan PARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan pemberlakuan Pasal 118 Huruf e UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bermuatan multitafsir dengan adanya kalimat/frasa “SAMPAI DENGAN” yang mengakibatkan kerugian Konstitusional bagi PARA PEMOHON, oleh karenanya cukup dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON unyuk Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatanya mulai dari Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini” Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023, Januari 2024 dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini“. 52 [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- 53 undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 54 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian inkonstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 118 huruf e UU 3/2024 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai badan hukum publik yaitu Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu yang diwakili oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 27 Maret 2024 (Pemohon I), dan sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP yang berstatus sebagai Kepala Desa di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang (Pemohon II), Kepala Desa di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir (Pemohon III), dan Kepala Desa Palipi Soreang di Kabupaten Majene (Pemohon IV) yang beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-11]; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan berlakunya UU 3/2024 in casu Pasal 118 huruf e yang mengatur perihal perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Februari 2024 telah merugikan hak konstitusional 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) kepala desa yang tersebar di 60 (enam puluh) kabupaten dan kota di Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024, termasuk Pemohon II (berakhir pada bulan Desember 2023), Pemohon III (berakhir pada bulan Januari 2024), dan Pemohon IV (berakhir pada 55 bulan Februari 2024) yang kesemuanya telah dihimpun dan dikoordinir oleh Pemohon I. Sementara para kepala desa tersebut, sekalipun masa jabatannya telah berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa karena adanya moratorium pemilihan kepala desa yang diberlakukan sejak November 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ bertanggal 14 Januari 2023 yang mengakibatkan ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dilaksanakan; 4. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud disebabkan karena adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mengatur dan memberikan penegasan salah satunya perihal ketentuan dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, di mana norma pasal a quo berlaku untuk kepala desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan Februari 2024, Maret dan sampai dengan 24 April 2024. Sehingga menyebabkan para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 menjadi tidak mendapatkan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 agar batas waktu akhir masa jabatan kepala desa yang dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan norma pasal a quo dapat ditentukan secara pasti. Menurut para Pemohon, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo maka kerugian konstitusional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I s.d. Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar Pemohon I s.d. Pemohon IV merupakan badan hukum dan/atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-11]. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah menguraikan anggapan kerugian hak 56 konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beranggapan bahwa norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan merugikan hak konstitusionalnya dimaksud, apabila norma pasal a quo tidak dimaknai kepala desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024 dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial, di mana Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa sekalipun masa jabatannya telah berakhir, akibat adanya moratorium pemilihan kepala desa sejak bulan November 2023, serta tidak mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang disebabkan oleh adanya penafsiran berbeda atas norma pasal a quo dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024. Sementara bagi Pemohon I anggapan kerugian konstitusional tersebut terjadi akibat tidak dapat diakomodirnya aspirasi 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) kepala desa yang masa jabatannya berakhir di bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 yang notabene masih masuk dalam rentang waktu untuk diperpanjang 2 (dua) tahun kedepan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024. Oleh karenanya, dengan tidak diakomodirnya permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai kepala desa untuk memperoleh perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, maka dalam batas penalaran yang wajar, sama halnya dengan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial tersebut tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau 57 tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, karena kondisi sosial politik masyarakat pada 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) desa yang saat ini masih dipimpin oleh PJ Kepala Desa menjadi bergejolak, tidak kondusif dan rawan konflik. Terlebih, pemerintahan desa yang dipimpin oleh PJ Kepala Desa tersebut menjadi tidak efektif karena tidak dapat mengambil keputusan sebagai kepala desa dan adanya keterbatasan legitimasi kepemimpinan sehingga pada akhirnya dapat menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Terhadap dalil permohonan provisi a quo, menurut Mahkamah, meskipun permohonan para Pemohon dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan para pihak untuk memperoleh pendalaman yang lebih komprehensif berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, akan tetapi proses pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Mahkamah dengan mengikuti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga proses pemeriksaan perkara a quo tidak berlarut-larut dan tidak dapat dikatakan menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Oleh karena itu, permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 58 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan tentang batasan waktu yang spesifik perihal akhir masa jabatan kepala desa yang dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dinilai bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, keberhasilan revisi UU 6/2014 menjadi UU 3/2024 salah satunya adalah karena adanya peran dari para Pemohon yang turut memberikan dukungan bagi Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan perubahan terhadap beberapa isu, salah satunya adalah isu terkait perpanjangan masa jabatan dari 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali; 3. Bahwa menurut para Pemohon, sebelum UU 3/2024 disahkan, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5./244/SJ bertanggal 14 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada pokoknya mengatur mengenai moratorium pemilihan kepala desa yang diberlakukan sejak November 2023, sehingga mengakibatkan ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dilaksanakan. Oleh karena itu para kepala desa termasuk Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak dapat menyelenggarakan pemilihan kepala desa sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. Bahwa menurut para Pemohon, guna mengakomodir agar para kepala desa yang terkena dampak dari moratorium tetap dapat memperoleh perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam revisi UU 6/2014, 59 Pemohon I berupaya memberikan masukan kepada Pimpinan DPR, Fraksi Partai Politik, dan Badan Legislasi DPR perihal kondisi dimaksud. Pimpinan DPR RI sepakat agar organisasi memberikan rumusan bersama atas pasal yang dianggap krusial dan penting untuk ditambahkan dalam pembahasan revisi UU 6/2014, in casu ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024; 5. Bahwa menurut para Pemohon, pada faktanya setelah UU 3/2024 disahkan, norma Pasal a quo justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembedaan perlakuan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 dengan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2024, Maret 2024, dan April 2024. Ketiadaan penafsiran serta batasan waktu yang pasti atas frasa “sampai dengan bulan Februari 2024” dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang seharusnya secara gramatikal menunjukkan rentang waktu (terdapat awalan dan akhiran waktu), menyebabkan adanya ketidakjelasan perihal batas waktu Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala desa yang dapat diperpanjang dalam norma pasal a quo. Terlebih Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya memaknai batasan waktu dalam frasa “sampai dengan bulan Februari 2024” dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah mulai dari bulan Februari, Maret dan sampai dengan 24 April 2024. Dengan demikian, kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak termasuk dalam ketentuan norma pasal a quo; 6. Bahwa menurut para Pemohon, kondisi demikian menyebabkan para Pemohon menjadi tidak memperoleh hak untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun serta merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dan penegasan secara konstitusional terkait norma pasal a quo. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari bulan November, Desember 2023, 60 Januari 2024, dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini”; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Irawadi dan Surtawijaya yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, serta para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Presiden melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dengan kuasa Presiden, memutuskan melepaskan/tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan substansi alasan yang tidak dapat disampaikan dalam persidangan karena merupakan keputusan para pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa keterangan dari Presiden [vide risalah sidang Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hlm. 3-5]. Terhadap sikap Presiden yang melepaskan haknya untuk menyampaikan keterangan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah, dalam Pasal 54 UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) telah dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah sebagai badan peradilan konstitusional kepada para pencari keadilan, serta untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan pemerintah, DPR, dan juga Mahkamah 61 Konstitusi. Mengingat perkara pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi bukanlah ranah sengketa privat, melainkan sengketa publik yang menyangkut kepentingan umum, maka menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang diminta untuk memberikan keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pemerintah/Presiden maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang, untuk menjelaskan perihal suatu norma dalam produk undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pembentuk undang-undang seharusnya menguraikan fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari suatu undang- undang yang dimohonkan pengujian termasuk menyampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh para pemberi keterangan atau hal-hal lain yang diminta oleh Mahkamah, bahkan dapat menyertakan alat-alat bukti yang mendukung keterangan dimaksud. Berkenaan dengan pelepasan hak dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebelumnya pada tanggal 3 Januari 2025, yang antara lain menyatakan: “…Pasal 54 UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.” Permintaan keterangan dimaksud adalah dalam rangka mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pembentukan suatu norma yang sedang diajukan pengujiannya kepada Mahkamah. Hal ini tidak lain karena Presiden dan DPR adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, berkaitan dengan kata “dapat” dalam Pasal 54 UU MK mengandung makna sebagai pilihan bagi Mahkamah untuk diperlukan atau tidaknya keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. Bilamana Mahkamah memerlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU MK, menjadi kewajiban bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK untuk memenuhi dan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai suatu norma yang sedang diuji di Mahkamah, baik terkait proses, latar belakang, maupun substansi undang-undang dimaksud, termasuk risalah rapat. Pemberian penjelasan atau keterangan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pembentuk undang-undang kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu norma dalam undang-undang.” 62 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan Mahkamah untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, in casu norma yang dimohonkan pengujian agar menjadi jelas dan terang. [3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- XXII/2024 a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. … . 2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. 3. … . Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, terhadap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. 63 [3.13] Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, meskipun permohonan para Pemohon kehilangan objek, namun secara faktual masih menyisakan masalah konkret berkenaan dengan pengisian jabatan kepala desa. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir. Hal tersebut penting dilakukan demi kondusivitas masyarakat desa serta kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan desa. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 telah kehilangan objek. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 64 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 65 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari