107/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 107/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rudy Hartono, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat. Alamat : Jalan Bandara Narita ED 2 RT. 005/011, Desa Cemoro Kandang, Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Agustus 2023 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 18 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 107/PUU-XXI/2023 pada 31 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 04 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P-2)yang berbunyi : 2 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang terakhir diubah 3 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi”. 5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2). 7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian-uraian di atas maka, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2). B. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau keweanangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu : a. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang c. Badan publik atau privat atau d. Lembaga Negara Penjelasan: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang berbunyi: Pemohon sebagaima yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum prifat atau; d. Lembaga negara. Penjelasan: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perseorangan” adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang. 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Daerah Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371012707850008, saat ini Pemohon berdomisili di Kota Malang dengan Alamat : Jl. Bandara Narita ED 2 RT 005 /011 Kelurahan Cemoro Kandang Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Bukti P-1). 5 4. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia dan memiliki hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum dan Pemohon terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) di DPT Bandara Narita ED 2 dengan Nomor TPS : 40 di wilayah Bandara Narita ED 2 RT 005 /011 Kelurahan Cemoro Kandang Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur tertanggal 22 Februari 2023 (Bukti P-6). C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang di uji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan oleh pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam kaitanya dengan kerugian Konstitusional Pemohon berdasarkan Yurisprudensi Putusan 6 Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ( Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ) (Bukti P-2). b. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) yang mengatur persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. c. Bahwa di dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) hanya mengatur terkait batas minimum umur untuk dapat mencalonkan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan belum ada ketentuan terkait batas maksimum umur untuk dapat mencalonkan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. d. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. 3. Bahwa berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait klasifikasi umur manusia adalah sebagai berikut: 7 a) Usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45-54 tahun. b) Lansia (elderly), yaitu kelompok usia 55-65 tahun. c) Lansia muda (young old), yaitu kelompok usia 66-74 tahun. d) Lansia tua (old), yaitu kelompok usia 75-90 tahun. e) Lansia sangat tua (very old), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun. 4. Bahwa berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 terkait kriteria umur yang ditentukan ada 9 (sembilan) kategori yaitu: a) Masa balita = 0 – 5 th b) Masa kanak-kanak = 5 – 11 th c) Masa remaja awal = 12 – 16 th d) Masa remaja akhir = 17 – 25 th e) Masa dewasa awal = 26 – 35 th f) Masa dewasa akhir = 36 – 45 th g) Masa lansia awal = 46 – 55 th h) Masa lansia akhir = 56 – 65 th i) Masa manula = > 65 th 5. Bahwa berdasarkan point (3) dan (4) di atas terkait data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 tentang kriteria umur manusia dan umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai Manula. Dalam hal kerugian konstitusional Pemohon, dapat dipastikan jika Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam kategori Manula yakni usia 70 tahun. Maka dalam memimpin sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kurang efektif, dikarnakan dalam usia 70 tahun merupakan usia yang sangat rentan akan ganguan kesehatan dan kurangnya efektifitas dalam menentu suatu kebijakan sehingga hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk dapat di pimpin oleh Kepala Negara yang sehat jasmani dan rohani bepotensi tidak terwujud. 6. Bahwa dalam kategori usia 70 tahun, Pemohon berpendapat di usia 70 tahun bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam menentukan suatu kebijakan yang tidak sesuai, dikarnkan faktor dari umur sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat terutama Pemohon. 7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan Pengujian 8 Materiil terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) terkait pengaturan batas minimal dan batas maksimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) adalah “negara hukum”. Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun menegaskan penyelenggaraa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Penggunaan istilah rechsstaat ini menunjukan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan konsep yang diintrodusir oleh Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, yang bercirikan “perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemerintah haruslah berdasarkan atas Undang- Undang Dasar”. Di sisi yang lain, para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaaan (machtsstaat). 2. Bahwa pemlihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pesta demokrasi yang diamanatkan oleh Konstitusi Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden diplih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” 3. Bahwa persoalan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu isu penting dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hal mana kedudukan Presiden dalam sistem Presidensial sebagai Kepala Pemerintahan (head of executive), sekaligus sebagai Kepala Negara (head of state) menjadikan persoalan usia Presiden atau Wakil Presiden merupakan hal yang penting. 9 4. Bahwa pengaturan mengenai batas minimal dan batas maksimal merupakan pengejawantahan dari syarat Konstitusional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) yang berbunyi : “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahiranya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghanati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 5. Bahwa norma tersebut memiliki perhatian terhadap dua hal sekaligus yakni kemampuan rohani dan kemampuan jasmani yang dikaitkan dengan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden dan norma ini memiliki makna penting sebagai syarat normatif yang harus terpenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden. 6. Bahwa dalam sejarahnya, pengaturan tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden baru mengenai pengaturan batas minimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dimana setidaknya hal tersebut dapat dilihat di Undang-Undang yang mengatur tentang persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pasca penerapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (pasca amandemen konstitusi). 7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3) yang mengatur batas minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di usia 40 tahun sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, di Pasal 5 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), mengatur batas minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di usia 35 tahun. Hal yang sama juga dalam Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93) Tentang Presiden dan Wakil Presiden yang memberi batasan usia minimal capres di usia 35 tahun. 10 8. Bahwa pengaturan tentang usia batas maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden belum pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga apabila memahami konstitusi dengan cara baca moral reading constitution, sebagaimana diintrodusir Ronald Drowkin, maka frasa “mampu secara jasmani dan rohani” sebagai syarat konstitusional yang mutlak dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, pengejawantahan frasa “mampu secara jasmani dan rohani” semestinya tidak sekadar diatur dalam hal batas minimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, tetapi juga diatur batas maksimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Karena dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal). 9. Bahwa apabila merujuk pada angka harapan hidup saat lahir (life expectancy of birth) masyarakat Indonesia yang berarti perkiraan usia hidup yang diharapkan seseorang sejak dilahirkan, dengan merujuk data yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), maka life expectancy of birth masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 68,25 tahun (Bukti P-5), hal mana angka ini masuk di deretan terendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura 84,13 tahun, Thailand 79,68 tahun, Malaysia 76,26 tahun, dan Vietnam 74,58 tahun, yang artinya, kemampuan jasmani dan rohani penduduk Indonesia rata-rata di usia 68,25 tahun. 10. Bahwa apabila melihat fakta sejarah para Presiden Indonesia saat pertama kali menjabat, berada di usia yang masuk kategori life expectancy birth yakni sebelum di usia 68,25 tahun. Sebut saja Presiden Soekarno menjadi Presiden di usia 44 tahun dan lengser di usia 66 tahun, Presiden Soeharto menjadi Presiden di usia 46 tahun dan lengser di usia 77 tahun, Presiden BJ Habibie 62 tahun dan lengser di usia 63 tahun, Presiden KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden di usia 59 tahun dan lengser di usia 61 tahun, Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden di usia 54 tahun dan lengser di usia 57 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden di usia 55 tahun dan lengser di usia 65 tahun, sedangkan Presiden Jokowi dilantik menjadi Presiden di usia 53 tahun dan lengser di usia 63 tahun pada tahun 2024 mendatang. 11 11. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas menjadi penting pengaturan persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden melalui Undang- Undang Pemilu, khususnya terkait dengan batas maksimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang didasari pada landasan yuridis, sosiologis, serta filosofis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 12. Bahwa pengaturan ini semata-mata dimaksudkan untuk mengukuhkan Sistem Presidensial yang direpresentasikan dengan keberadaan Presiden dan Wakil Presiden yang “mampu secara jasmani dan rohani” dalam menjalankan Kekuasaan Pemerintahan dan Kekuasaan Kenegaraan. 13. Bahwa dalam konteks ini, pengaturan batas usia maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sama sekali tidak memiliki maksud diskriminasi kepada siapa saja yang masuk kategori usia yang melampaui batas maksimal. Sebagaimana dalam Pasal 2 International Convenant on Civil on Political Rights ditegaskan sepanjang pengaturan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengaturan mengenai batas maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak masuk kategori tindakan diskriminatif. 14. Bahwa pembatasan usia maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memiliki nilai penting dalam penguatan sekaligus pengukuhan Sistem Presidensial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2), hal mana keberadaan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar memberi pesan kuat mengenai posisi Presiden sebagai jabatan sentral dalam pengeloalan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam platform Negara Kesatuan. 15. Bahwa pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia selain ditopang oleh pengaturan organisasi negara sebagaimana dilakukan melalui amandemen konstitusi I-IV dalam kurun waktu tahun 1999-2002, melalui mekanisme separation of power juga antar cabang kekuasaan negara, juga memiliki atensi pada kedudukan Presiden yang memiliki posisi sentral dalam pengelolaan 12 penyelenggaraan pemerintahan baik dalam menjalankan Fungsi Eksekutif (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945) (Bukti P-2), Fungsi Legislatif (Pasal 5 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (Bukti P-2), bahkan Fungsi Yudikatif (Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (Bukti P-2), serta Diplomasi Hubungan Luar Negeri (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (Bukti P-2). 16. Bahwa posisi sentral Presiden dalam bentuk Negara Kesatuan ini juga menjadikan posisi Pemerintah Pusat memiliki rentang kendali yang cukup kuat terhadap Pemerintahan di daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan hingga Pemerintahan Desa. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam relasi antara pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dimana posisi Pemerintah Daerah merupakan kepanjangantanganan dari Pemerintah Pusat. 17. Bahwa konsekuensi dari kedudukan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasaan terhadap Pemerintah Daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak lantas menjadikan Pemerintah Pusat kehilangan kewenangan pengendalian terhadap Pemerintah Daerah. Karena itu, posisi Presiden dan Wakil Presiden yang mampu sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan sistem presidensial menjadi keniscayaan mutlak sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi. 18. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan sosiologis inilah yang dapat dijadikan landasan dalam pengaturan batas maksimal usia capres/cawapres dalam perspektif penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai batas usia maksimal calon presiden/wakil wakil presiden harus dibaca dalam perspektif pengejewantahan frasa “mampu secara jasmani dan rohani” yang dimaksudkan untuk penguatan sistem presidensial dalam desain negara kesatuan. 19. Bahwa pembatasan usia maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat mengadopsi batas usia di jabatan Hakim Agung yang notabene 13 merupakan jabatan yang terdapat di cabang kekuasaan yudikatif, ssbagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (MA) Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang berbunyi : “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; “ 20. Bahwa hal yang sama juga dapat dijumpai dalam pengaturan masa pensiun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang berbunyi: “(1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;” 21. Bahwa pengaturan batas usia pensiun di lingkungan Lembaga Peradilan untuk posisi Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK yang semula 65 tahun menjadi 70 tahun, kendati menimbulkan polemik, yang salah satunya disebabkan argumentasi soal produktivitas di usia 70 tahun, dalam kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap norma tersebut konstitusional. 22. Bahwa meskipun karakteristik jabatan Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK berbeda dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berbeda, tetapi keduanya memiliki nilai yang sama dalam perspektif representasi kekuasaan negara yang tercermin melalui “Trias Politica”, dengan kata lain, Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK, Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan tertinggi yang merepresentasikan di tiap-tiap cabang kekuasaan dalam negara. 23. Bahwa apabila kemudian membandingkan beban kerja Presiden dan Wakil Presiden dan Hakim Agung, maka beban kerja jabatan Presiden dalam Sistem Presidensial di Negara Kesatuan tentu jauh lebih kompleks dibanding jabatan Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK. 14 24. Bahwa kompleksitas kerja Presiden dan Wakil Presiden terletak dengan atribusi kewenangan yang melekat pada diri Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 25. Bahwa di sisi yang lain, jabatan Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK hanya fokus pada kewenangan penanganan perkara di ranah Peradilan yang juga ditopang oleh perangkat pendukung (supporting system), tetap saja dibatasi masa pensiunnya di usia 70 tahun. 26. Bahwa pembatasan usia jabatan juga terjadi di jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan batasan maksimal di usia 65 tahun yang terjadi pada jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), dimana beban kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan fungsional tidak sekompleks dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. 27. Bahwa adanya ketidaaan pengaturan batasan maksimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini justru berpotensi melahirkan” Tindakan Diskriminatif” bilamana disandingkan dengan jabatan publik lainnya, mulai Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memangku jabatan fungsional. 28. Bahwa pada sisi yang lain, berbagai pengaturan pembatasan masa pensiun Hakim Agung MA dan Hakim Konstitusi MK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional didasari pada produktivitas kerja pemegang jabatan tersebut. 29. Bahwa ketentuan a quo diskriminatif dengan memberikan batas usia minimum dan tidak mengatur batas usia maksimum meskipun karakteristik rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan jabatan lainnya sebagaimana disebutkan di atas, karena melalui prosedur “political elected” melalui pemilihan umum (Pemilu), bukan berarti meniadakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti soal kecakapan 15 dalam bertindak (principle of carefulness) yang berkorelasi kuat dengan soal usia produktif pemegang jabatan. E. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Pemohon dan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi usia 70 (tujuh puluh) tahun”; atau 3. Menyatakan frasa usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi usia 70 (tujuh puluh) tahun” merupakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang artinya, harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana Mestinya; Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 16 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu); 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu); 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Tentang Angka Harapan Hidup Indonesia; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum 2024. 17 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 18 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 19 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 20 ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah