107/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 107/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Karminah, SE Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan : WNI Alamat : Jalan Villa Aster II Blok P Nomor 6 Semarang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/LBHJR/X/2022 bertanggal 4 Oktober 2022 memberi kuasa kepada Pho Iwan Salomo, SH., adalah Advokat pada LBH JATI RAGA, yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok O-5 Nomor 9 Semarang, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022 dan telah dicatat dalam Buku 2 Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 November 2022 dengan Nomor 107/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 November 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar…” Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU KK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” b. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian material konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung: 3 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini” dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang- undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian” Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang” Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; II. Kedudukan Hukum Pemohon a. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: “a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 4 b. Bahwa kemudian, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: “a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” c. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 sangat dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal aquo yaitu dalam Alinea ke-4 Pembukaan, Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-4 Pembukaan, Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia……” Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” 5 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” d. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal aquo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang seharusnya wajib dilindungi terlebih dahulu dan lebih diutamakan kepentingan hukumnya serta keadilan hukumnya di Pengadilan Agama Semarang ketimbang seorang Warga Negara Asing; e. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo juga telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas hak milik pribadi yang tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat jo Putusan Cerai Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); f. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang wajib dilindungi dalam perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 4/Pd.Eks/202/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021 berupa pembayaran sejumlah uang yang telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi ditunda pelaksanaan lelangnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021 yang diumumkan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan alasan adanya perkara GUGATAN yang diajukan oleh termohon eksekusi yang nota bene WARGA NEGARA ASING dengan register perkara Nomor 3177/PDT.G/2021/PA.SMG Tanggal 15 Nopember 2021 hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga meskipun Penetapan (Penundaan Eksekusi) tersebut telah berakhir, tidak sah dan/atau harus dibatalkan faktanya Ketua Pengadilan Agama Semarang tetap tidak melanjutkan eksekusi dengan pelaksanaan lelang ,dan tidak mencabut dan/atau membatalkan penundaan sita eksekusi tersebut dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung; 6 g. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal a quo, maka Pemohon berharap permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang dapat dilaksanakan secara tuntas dan kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang Pemohon dalilkan tidak terjadi lagi atau tidak berkelanjutan; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; III. Alasan Permohonan (Posita) a. Dalil Pemohon 1. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah multitafsir dan tidak menjamin kepastian hukum; Bahwa pasal a quo adalah multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, sedangkan penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung bertujuan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur, sehingga peraturan- peraturan Mahkamah Agung adalah hanya Diskresi (Kebijakan) dari Ketua Mahkamah Agung, sehingga wewenangnya terbatas; Bahwa peraturan-peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA (Peraturan Ketua Mahkamah Agung), SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) dan SEMA (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung) dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda, dimana PERMA lebih tinggi dari SK KMA dan SK KMA lebih tinggi dari SEMA; Bahwa peraturan-peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam praktek/pelaksanaannya disalahgunakan oleh Pejabat Badan Peradilan; Salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung mengenai penangguhan eksekusi, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua 7 Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi, Tahun 2013, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, Bab am: Penangguhan Eksekusi, pada halaman 142, yang menyatakan bahwa: 1. Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda. 2. Dalam hal permintaan bantuan eksekusi, maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi sedangkan Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat “laporan” tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi (Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR / Pasal 206 ayat (4) RBg serta butir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi). 3. Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan. 4. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda. Bahwa peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas hanya mengatur Pejabat Badan Peradilan yang dapat menunda eksekusi yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Pertama hingga tingkat Banding dan jika Ketua berhalangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua; Akan tetapi, dalam prakteknya wewenang tersebut disalahgunakan oleh Pejabat Badan Peradilan dengan menunda eksekusi sebebas-bebasnya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang; Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Semarang dimana Pemohon sebagai pemohon eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat jo Putusan Cerai Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang telah teregister dengan perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021, yang telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi hanya karena Wakil Ketua 8 Pengadilan Agama Semarang mengeluarkan Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021 dengan alasan adanya perkara GUGATAN Nomor 3177/PDT.G/2021/PA.SMG tanggal 15 Nopember 2021 yang diajukan oleh termohon eksekusi yang notabene warga negara asing dan diumumkan pada tanggal 10 Januari 2022 hingga perkara gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap; Sedangkan Undang-Undang telah mengatur mengenai penundaan eksekusi, dimana: a) Hanya perkara Perlawanan yang dibolehkan untuk menunda eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 207 Ayat (1) HIR/225 Rbg yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 195 Ayat (6) HIR: “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukimnya harus dilaksanakan keputusan itu. itu, tiap dua kali dua puluh” Pasal 207 Ayat (1) HIR/225 Rbg menyatakan bahwa: “Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya” b) Penundaan eksekusi berdasarkan putusan provisionil dari majelis hakim dan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 185 huruf g HIR dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Tahun 2013 “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, Bab hh: Putusan, halaman 127, yang menyatakan sebagai berikut: 9 Pasal 185 Huruf g HIR: “Keputusan provisioneel: yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan- tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat (kortgeding)” SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006: “(1) Putusan provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir. (2) Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding. (3) Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. (4) Gugatan provisi dapat diajukan bersamaan dengan surat gugat dan apabila dikabulkan dibuat putusan sela yangmemerintahkan agar putusan sela tersebut dilaksanakan. (5) Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. (Selengkapnya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001). (6) Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara. (7) Dalam kasus perceraian gugatan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan dalam gugatan provisi.” c) Dalam hal penundaan eksekusi atas Diskesi, maka dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan masa berakhirnya sampai Pengadilan Tingkat Pertama mengambil keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 207 Ayat (2) HIR/226 Rbg yang menyatakan: “Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan” 10 d) Dalam hal penundaan eksekusi atas dasar Diskresi Ketua Pengadilan maka dilakukan sesudah persidangan yang pertama, dimana kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 207 Ayat (3) HIR/227 Rbg yang menyatakan sebagai berikut: Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah; Bahwa Pembatasan oleh Undang-Undang ini adalah Untuk menjamin kepastian hukum karena eksekusi merupakan penegakan hukum terakhir setelah kedua belah pihak melakukan proses persidangan yang lama dan melelahkan; Tidak ada gunanya putusan jika tidak dapat dilaksanakan karena putusan adalah Mahkota Pengadilan yang harus dijunjung tinggi; Hal ini selaras dengan dimasukkannya penundaan eksekusi sebagai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam kualifikasi tidak berintegritas tinggi; Bahwa penundaan eksekusi juga dikategorikan sebagai contemp of court (menghina lembaga peradilan) dalam hal ini tidak menaati perintah pengadilan yang tertuang dalam penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana Buku Naskah Akademis Penelitian “Contempt of Court”, Tahun 2002 terbitan Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang menyatakan: Contemp of Court (penghinaan terhadap lembaga peradilan) yaitu: perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan dengan tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders); Bahwa Penetapan (Penundaan Eksekusi) yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena: a) didasarkan atas adanya perkara Gugatan, bukan perkara Perlawanan; b) ditetapkan pada tanggal 15 Nopember 2021, dimana pada tanggal tersebut perkara Gugatan baru saja didaftarkan oleh termohon eksekusi, tanpa memanggil dan memeriksa kedua pihak secara sah dalam persidangan; 11 c) batas waktu berlakunya hingga perkara Gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan wewenang Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menunda eksekusi adalah hanya sampai perkara di putus di Pengadilan Agama Semarang yaitu tanggal 14 Maret 2022; d) diumumkan pada tanggal 10 Januari 2022 atau 40 (empat puluh) hari sejak ditetapkan, sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan pelayanan yang baik; Oleh karenanya, Penetapan (Penundaan Eksekusi) tersebut seharusnya telah berakhir, tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang, melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang; Akan tetapi, Ketua Pengadilan Agama Semarang tidak melanjutkan proses eksekusi, mencabut dan/atau membatalkannya dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung; Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan (upaya administratif) secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, akan tetapi tidak efektif dan berhasil guna karena kesemuanya tidak ada tanggapan yang baik, yaitu kepada: (1) Ketua Pengadilan Agama Semarang; (2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; (3) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI; (4) Kepala Badan Pengawas MA RI; (5) Ketua Mahkamah Agung RI; Dengan kenyataan seperti ini, peraturan Mahkamah Agung cenderung disalahgunakan oleh Pejabat Badan Peradilan karena jika suka dilaksanakan, tetapi jika tidak suka tidak dilaksanakan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum; Bahwa Pemohon juga telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial RI selaku pengawas eksternal Mahkamah Agung, akan tetapi tidak membuahkan hasil meskipun ditindaklanjuti dengan memeriksa Pemohon dan Pengadilan Agama Semarang; 12 Bahwa kemudian, Pemohon juga telah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, akan tetapi tidak dapat diterima dengan alasan Penetapan (Penundaan Eksekusi) adalah Keputusan dan/atau Tindakan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga bukan objek Peradilan Tata Usaha Negara; Bahkan Pemohon juga telah mengajukan pengaduan kepada Ombudsman RI, akan tetapi disimpulkan bukan kewenangannya karena Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI) Mengingat peraturan Mahkamah Agung tentang penundaan eksekusi ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan mungkin bisa membuat Negara Indonesia hancur karena semua orang yang terkena eksekusi yang telah diletakkan sita eksekusi akan segera mengajukan gugatan dengan menggunakan yurisprudensi perkara pemohon, sehingga tidak ada lagi kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia; Oleh karenanya, Pemohon dengan terpaksa mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi karena peraturan Mahkamah Agung mengenai Penundaan Eksekusi ini dilapangan menjadi sangat sakti karena meskipun dasar hukumnya SK KMA, akan tetapi dapat mengalahkan undang-undang dan bahkan UUD 1945 yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dan produknya kebal hukum karena tidak dapat diuji oleh lembaga Negara manapun sehingga tidak menjamin kepastian hukum; Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan mengenai penundaan eksekusi dihilangkan atau dikecualikan, sehingga penundaan eksekusi dilaksanakan sesuai mekanisme Undang-Undang; 2. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 13 Mahkamah Agung adalah tidak objektif dan tidak menjamin kepastian hukum; Bahwa pasal a quo yang memberi wewenang Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif dan bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua, yang mana hakim dilarang menangani perkara yang bersangkutan dengan dirinya; Oleh karenanya, jika peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi diuji ke Mahkamah Agung sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah Pemohon karena selain tidak objektif, judicial review di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak ada batas waktu penyelesaiannya; Untuk itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar peraturan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan UUD 1945 diuji materi di Mahkamah Konstitusi karena di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari peradilan konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai cabang dari peradilan biasa; Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, maka dilihat dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian materiil peraturan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi; Hal ini telah dilakukan oleh Negara Austria yang merupakan Negara yang membentuk pertama kali Mahkamah Konstitusi pada tahun 1920 dan menjadikan Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof) sebagai peradilan tertinggi yang telah menerapkan judicial review dalam satu atap, sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi selain menguji Undang- Undang terhadap Konstitusinya (Federal constitution Law) juga menguji peraturan perudang-undangan sebagaimana dapat dilihat dalam website https://www.vfgh.gv.at dimana salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji Gesetzwidrigkeit von Verordnungen und 14 Wiederverlautbarungskundmachungen (Illegalitas Peraturan dan Pemberitahuan Republikasi); Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar peraturan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan UUD 1945, dapat diuji materiil di Mahkamah Konstitusi; b. Argumentasi Yuridis Pemohon 1. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; Bahwa Pasal-pasal a quo digunakan untuk melindungi warga Asing yang mencari nafkahnya di Indonesia, sebagaimana hal ini terjadi di Pengadilan Agama Semarang dimana peraturan Mahkamah Agung berupa wewenang Diskresi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menunda eksekusi dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan Warga Negara Asing yang terkena eksekusi dan merugikan Pemohon selaku pemohon eksekusi yang adalah Warga Negara Indonesia, sehingga pasal-pasal a quo bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; 2. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-Pembukaan UUD 1945; Bahwa pasal-pasal a quo dimanfaatkan untuk kepentingan Orang Asing dan tidak memberi keadilan kepada rakyat Indonesia karena peraturan Mahkamah Agung berupa wewenang Diskresi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menunda eksekusi diberikan kepada termohon eksekusi yang adalah warga negara asing dan tidak dapat dicabut dan/atau dibatalkan meskipun telah berakhir, tidak sah dan harus dibatalkan, sehingga merugikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang wajib mendapatkan keadilan di Negara Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” Oleh karenanya, pasal-pasal aquo bertentangan dengan Sila ke-5 PANCASILA dalam Alinea ke-Pembukaan UUD 1945; 15 3. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 Bahwa hak milik pribadi warga negara tidak terbatas pada harta berwujud seperti rumah, mobil dan lain-lain, akan tetapi juga harta yang tidak berwujud seperti Hak yang tertuang dalam Penetapan atau Putusan Hakim; Bahwa pasal-pasal a quo telah mengambil secara sewenang-wenang hak milik pribadi Pemohon yang tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat jo Putusan Cerai Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Sm Tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach), sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tuntas; Oleh karenanya, pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945; 4. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bahwa pasal-pasal a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum karena: a) permohonan eksekusi Pemohon yang merupakan hak Pemohon dan kewajiban Pengadilan Agama Semarang sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilaksanakan secara tuntas; b) Pejabat Badan Peradilan melaksanakan peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 bahkan melebihi Undang- Undang, akan tetapi peraturan Mahkamah Agung mengenai pembinaan dan pengawasan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tidak dilaksanakan dengan baik; c) Produk dari Peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi tidak dapat diuji di lembaga Negara manapun dengan alasan keputusan badan peradilan dan kebebasan hakim; Oleh karenanya, pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945; 16 c. BUKTI-BUKTI (TERLAMPIR) IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi; c. Menyatakan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditambah frasa “untuk pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”; d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Kuasa Hukum 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTA Kuasa Hukum 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 17 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Tanggal 4 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Semarang 8. Bukti P-8 : Fotokopi Penetapan Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggap 8 Nopember 2021 9. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 15 Nopember 2021 10. Bukti P-10 : Fotokopi Penetapan PTUN Nomor 61/PEN.DIS/TF/2022/PTUN.SMG. Tanggal 15 Agustus 2022 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, bertanggal 22 Juli 2022. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bertanggal 17 Agustus 2022. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Dugaan Penyimpangan Tugas dan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Yang Dilakukan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama semarang, bertanggal 19 September 2022. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Dugaan Penyimpangan Tugas dan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Yang Dilakukan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bertanggal 24 September 2022. 15. Bukti P-15 : Fotokopi surat yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung, bertanggal 4 September 2022. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, bertanggal 20 Januari 2022, yang ditujukan kepada Komisi Yudisial. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 18 persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, selanjutnya disebut UU 5/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 19 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 20 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 yang masing-masing menyatakan: a. Pasal 79 UU 14/1985 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. b. Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Alinea ke-Empat Pembukaan UUD 1945, sila ke lima dari Pancasila, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang seharusnya wajib dilindungi terlebih dahulu dan lebih diutamakan kepentingan hukumnya serta keadilan hukumnya di Pengadilan Agama Semarang ketimbang seorang Warga Negara Asing. b. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang wajib dilindungi dalam perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Semarang, berupa pembayaran sejumlah uang yang telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi ditunda pelaksanaan lelangnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) dengan alasan adanya perkara Gugatan yang diajukan oleh termohon eksekusi yang nota bene Warga Negara Asing hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga meskipun Penetapan (Penundaan 21 Eksekusi) tersebut telah berakhir, tidak sah dan/atau harus dibatalkan, faktanya Ketua Pengadilan Agama Semarang tetap tidak melanjutkan eksekusi dengan pelaksanaan lelang, dan tidak mencabut dan/atau membatalkan penundaan sita eksekusi tersebut dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon yang sedang menghadapi penundaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang, Pemohon juga telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon Pasal 79 UU 14/1985 multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, sedangkan penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung bertujuan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur, sehingga peraturan-peraturan Mahkamah Agung 22 adalah hanya Diskresi (Kebijakan) dari Ketua Mahkamah Agung, sehingga wewenangnya terbatas. 2. Bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam prakteknya/pelaksanaannya telah disalahgunakan oleh pejabat badan peradilan salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung mengenai penangguhan eksekusi sebagaiamana yang dialamai oleh Pemohon di Pengadilan Agama Semarang. 3. Bahwa menurut Pemohon Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang- undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif dan bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua, yang mana hakim dilarang menangani perkara yang bersangkutan dengan dirinya. Oleh karenanya, jika peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi diuji ke Mahkamah Agung sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah Pemohon karena selain tidak objektif, judicial review di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak ada batas waktu penyelesaiannya; 4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan: a. Pasal 79 UU 14/1985 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi; b. Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditambah frasa “untuk pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk 23 mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan penangguhan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang terhadap perkara Pemohon bersandarkan pada pasal-pasal a quo. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 79 UU 14/1985 multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa pada umumnya undang-undang tidak mengatur secara rinci atau detail sehingga membutuhkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah. Perintah pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang bersangkutan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal ini hal-hal lain yang tidak atau belum diatur secara detail dalam undang-undang yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dimaksud. [3.11.2] Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) telah ditentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; 24 e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 8 UU 12/2011 juga telah ditentukan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 12/2011, salah satunya peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan [vide Pasal 8 UU 12/2011] yang juga menjadi peraturan lebih lanjut dari UU 14/1985 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.11.1] tersebut di atas. [3.11.3] Bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana undang- undang dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menyerap aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Pasal 79 UU 14/1985 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, maka di dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan agar tidak terjadi kekurangan atau kekosongan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 menyatakan bahwa, "apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”. Berdasarkan UU a quo Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam UU 14/1985. Dengan kata lain, Pasal 79 UU 14/1985 merupakan dasar untuk mejalankan salah satu fungsi Mahkamah Agung yakni fungsi mengatur di mana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan 25 hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan pelaksanaan, dengan salah satu cara menyerap aspirasi dari lembaga pengadilan yang ada di bawahnya terkait dengan hal-hal teknis peradilan yang perlu diatur dalam peraturan di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tersebut mengikat para pihak yang hendak beracara di pengadilan. [3.11.4] Bahwa permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah di dalam petitumnya agar Mahkamah menyatakan Pasal 79 UU 14/1985 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai peraturan mengenai Penundaan Eksekusi, dikarenakan kasus yang dihadapi oleh Pemohon di Pengadilan Agama Semarang berujung pada penundaan eksekusi yang menurut Pemohon penundaan eksekusi tersebut dikeluarkan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 UU 14/1985, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidaklah tepat. Sebab, jika Pasal 79 UU 14/1985 dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon maka justru hal tersebut akan mempersempit makna dari Pasal a quo dan akan terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan untuk hal-hal lainnya selain eksekusi. Dengan demikian, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak memiliki acuan atau petunjuk lagi dalam mengadili suatu perkara jika aturannya belum diatur dalam suatu peraturan pelaksana. Selain itu, Pasal 79 UU 14/1985 merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan lebih lanjut yakni peraturan Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut fungsi peradilan yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilannya tidak menemukan kebuntuan atau ketidakpastian hukum dalam mengambil suatu keputusan untuk para pencari keadilan. Apalagi Peraturan Mahkamah Agung tidaklah hanya mengatur masalah eksekusi saja seperti yang dialami oleh Pemohon, melainkan juga mengatur hal-hal teknis beracara lainnya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 26 [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 2 Februari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan a quo materinya adalah pemuatan kembali atau pengulangan materi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut (Vide Pasal 55 UU 24/2003); [3.9] Menimbang bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah oleh karena esensi permohonan a quo sama dengan permohonan yang telah diputus tersebut, maka pertimbangan putusan Mahkamah tersebut menjadi mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo. Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap 27 Undang-Undang termasuk peraturan Mahkamah Agung sendiri adalah tidak objektif dan bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo merupakan asumsi Pemohon belaka yang dihubungkan dengan perkara konkret yang sedang dihadapi oleh Pemohon di Pengadilan Agama Semarang yang kebenarannya bukan menjadi kewenangan MK untuk menilainya. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, telah ternyata Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 tidak bersifat multitafsir dan telah menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU- VII/2009 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004. [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 28 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 29 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar