107/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 107/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Serikat Petani Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Agus Ruli Ardiansyah Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Dwi Astuti Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Arie Gumilar Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110 Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Nama : Dicky Firmansyah Alamat : Jalan Perwira 2-4 R.139 Jakarta 10110 2 Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Mansuetus Alsy Hanu Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor, Jawa Barat Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Andi Inda Fatinaware Alamat : Perumahan Baranangsiang 3, Jalan Danau Singkarak H17, Tegalega, Bogor Jabatan : Ketua Badan Pengurus disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Gunawan Alamat : Jalan Budi 1 Nomor 2, Kemanggisan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat Jabatan : Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Rachmi Hertanti Alamat : Jalan Kalibata Tengan Nomor 1A, Kec. Pancoran, Kel. Kalibata, Jakarta Selatan Jabatan : Direktur Eksekutif IGJ disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon VII; 3 8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Abdullah Ubaid Alamat : Jalan KH. Ramli Nomor 20 A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Pusat Jabatan : Kordinator Nasional JPPI disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Budi Laksana Alamat : Perum Balongan Asri 2 C2 Nomor 14 Balongan, Indramayu, Jawa Barat Jabatan : Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Yayasan Daun Bendera Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Heru Setyoko Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G Jl. TB. Simatupang Nomor 18 Jabatan : Executive Director disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Said Abdullah Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16 Kota Bogor, Jawa Barat Jabatan : Koordinator Nasional KRKP disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Kustiwa S. Adinata Alamat : Dusun Kamurang, Desa Babakan Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandara, Jawa Barat Jabatan : Ketua Pengurus disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XII; 4 13. Aliansi Organis Indonesia (AOI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Maya Stolastika Boleng Alamat : Komplek Budi Agung, Jalan Bangkirai Blok H Nomor 2 Sukadamai - Bogor Jabatan : Direktur Eksekutif AOI disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Perkumpulan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Masnuah Alamat : Jalan Rajawati Timur, Blok AM-7, Ruko Kalibata Indah, RT. 7/RW.6, Kel. Rajawati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Jabatan : Ketua Pengurus disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Hamong Santono Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18 RT.13/RW.8 Kp. Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Jabatan : Ketua Pengurus KRUHA disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2020, tanggal 14 November 2020, tanggal 15 November 2020, tanggal 17 November 2020 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Dhona El Furqon, S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., Putra Rezeki Simatupang, S.H., Marselinus Andri, S.H., Rahmat Maulana Sidik, S.H., Taufiqul Mujib, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H., Priadi, S.H., Muhammad Rizal Siregar, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Christian Panjaitan, S.H., dan Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H., seluruhnya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS 5 LAW, yang beralamat di Gedung Menara Hijau 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 240/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 107/PUU-XVIII/2020 pada 23 November 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 6 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah Konstitusi”); 3. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa perihal Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: 7 “(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” 7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang- Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang- undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11); 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan 8 nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah Permohonan Uji Formil Atas UU Cipta Kerja Terhadap UUD 1945; II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil suatu undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang- undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan: “… Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup unttuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang” 13. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang dicatatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 tertanggal 02 November 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah 17 Desember 2020; 14. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh para Pemohon didaftarkan pada tanggal 19 November 2020, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana 9 yang dimaktubkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU- VII/2009; III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON 15. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi); 16. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak- haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; 17. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (Legal Standing); 18. Doktrin Organization Standing (Legal Standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang- Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin Organization 10 Standing (Legal Standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia; 19. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 20. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” 21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial 11 yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 22. Bahwa para Pemohon adalah Perorangan dan badan hukum privat yang bergerak dalam pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris dan SK Kemenkumham RI; 23. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu: - Berbentuk badan hukum; - Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut; - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut. 24. Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari Perorangan dan organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang memperjuangkan Hak–Hak Konstitusional di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari para Pemohon; Bahwa para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusinya karena di diskriminasikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Undang-Undang a quo tidak membuka ruang parisipasi dalam pembahasan dan penuh ketidakcermatan sehingga terhalangi para Pemohon untuk turut memajukan diri, masyarakat dan bangsa secara kolektid, dan ketidakpastian hukum, dimana kedua hal tersebut dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon X sampai dengan Pemohon XV telah mendapatkan status hukum sebagai badan Hukum 12 Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun status hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon X sampai dengan Pemohon XV adalah sebagai berikut: III. A. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT 1. Serikat Petani Indonesia (SPI) Bahwa Pemohon I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, Pemohon I (Vide Bukti P-33B) tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (Vide Bukti P-3A) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.(Vide Bukti P-3B) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 16/Kongres-IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014-2019.(Vide Bukti P-3C) Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 04/RAPAT PLENO VIII/DPP-SPI/IX/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Kongres Ke-V Serikat Petani Indonesia tertanggal 28 September 2019 menetapkan bahwa Dewan Pengurus Pusat dalam hal ini Henry Saragih masih berwenang menjalankan mekanisme organisasi sampai dengan pelaksanaan Kongres Serikat Petani Indonesia ke-V, sehingga Henry Saragih berhak mewakili Pemohon I untuk mengajukan Permohonan a quo. (Vide Bukti P-33A) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan “Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organsiasi ditingkat pusat”, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang 13 menyatakan “Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara”; Bahwa Pemohon I telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk mewakili Pemohon I (in casu Serikat Petani Indonesia) dalam mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 81/B/KU/DPP-SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020. (Vide Bukti P-3C) Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut: • Pasal 14, menyatakan: 1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota; 2. Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota; 3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati; 4. Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI; 5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai manusia, hak asasi-nya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara; 6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota; 7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis; 8. Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat laiinya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional; 9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI 10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri 14 sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI.” • Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, Pemohon I memiliki tujuan organisasi, yakni: Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan: “1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari; 2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab; 3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara” Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan: “1. Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. 3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.” 15 Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan: “1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab. 2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangklan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.” Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan mengatas-namakan investasi dan penciptaan lapangan kerja, akan tetapi faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura; Bahwa menurut Pemohon I, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon I, sehingga tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 16 2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Bahwa Pemohon II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006 (Vide Bukti P-4A), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. (Vide Bukti P-4B). Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian …”; Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (Vide Bukti P-4C) dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 (Vide Bukti P-4D) disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: (1) Di bidang Sosial : a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan. b. Menfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah- masalah rakyat. c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik. d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan. e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanuasiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi. 17 f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding (2) Di bidang kemanusiaan : a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan. b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan. c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia. d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan geladangan. f. Memberikan perlindungan konsumen. g. Melestarikan lingkungan hidup. Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya undang-undang a quo berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu Pemohon II memandang perlu untuk melakukan uji formil undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pemohon II, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon II; Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura, berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan 18 PEMOHON II yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Bahwa Undang-undang a quo juga berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani, sehingga undang-undang a quo tidak hanya mengancam eksistensi organisasi secara administratif, tetapi juga mengancam kearifan manusia tani. 3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Bahwa Pemohon III adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003; (Vide Bukti P-5A). Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts- 06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Penetapan Presiden FSPBB Periode 2018-2021, tertanggal 13 April 2018 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menyatakan: “Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan”. Bahwa Arie Gumilar dalam hal ini bertindak selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan untuk mewakili kepentingan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). (Vide Bukti P-5C) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 (tujuh) tanggal 12 April 2018 (Vide Bukti P-5B), menyatakan: “FSPPB berbentuk FEDERASI yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PERTAMINA termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.” Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART yang menyatakan: 19 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya; 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan. 4) Memperjuangkan Kedaulatan Energi Nasional”. Bahwa menurut Pemohon III, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon III; Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah melakukan perubahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon III; 4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Bahwa Pemohon IV didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik S.H, M.Kn dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. (Vide Bukti P-6B) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART Pemohon IV, menyatakan: 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 20 2. Dalam hal ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 AD/ART dan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 tentang Penetapan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat Petani Kelapa Sawit, telah menetapkan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Badan Pengurus Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon IV dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan Perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan, “bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan : a. Kepemimpinan dan politik; b. Kewirausahaan; c. Manajemen perkebunan kelapa sawit; d. Teknis perkebunan kelapa sawit; 2. Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota; 3. Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota; 4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit; 5. Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit; 6. Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit”. Bahwa menurut Pemohon IV, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan 21 rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon IV; Bahwa berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan Pemohon IV, keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil; Bahwa selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Pemohon IV adalah adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber daya alam yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercerabutnya para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan monopoli penggunaan dana pembiayaan usaha perkebunan yang mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun. 5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch Bahwa Pemohon V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. 22 Pemohon V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch (Vide Bukti P-7C) dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06 tanggal 09 Desember 2009 (Vide Bukti P-7C) yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, di mana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART Pemohon V, halaman 32 (Vide Bukti P-7C) menyatakan: 1. Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Keputusan Konggres Perkumpulan Sawit Watch ke- V Nomor SK 016/KONGRES/XI/2016 tentang Pengesahan Dan Penetapan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch periode 2016 - 2020, telah menetapkan Andi Inda Fatinaware sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch (Vide Bukti P-32), sehingga berdasarkan hal tersebut berwenang untuk mewakili Perkumpulan Sawit Watch dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch: a. Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi b. Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat c. Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit 23 d. Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat e. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat. Bahwa menurut Pemohon V, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khsusunya anggota Pemohon V; Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya petani/pekebun kecil dalam mengembangkan usaha-usaha di perkebunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak dilibatkannya dan diberikan akses dalam pembentukan Undang-Undang a quo, khususnya bagi para pekebun kecil (komoditas perkebunan bukan hanya komoditas sawit) dan pekerja/buruh perkebunan (kebanyakan pekerja/buruh manufaktur atau perkotaan yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang a quo) di antaranya pekerja/buruh sawit serta para pekebun kecil swadaya (perkebunan yang berkembang tanpa menggantungkan bisnisnya dengan Perusahaan perkebunan inti). Bahwa pemberlakuan Undang-Undang a quo juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani, yang menurut hemat Pemohon V bertentangan dengan misi Pemohon V tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat. Untuk itu menjadi penting bagi Pemohon V untuk mengajukan gugatan Judisial Review Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Bahwa Pemohon VI tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor: 3 tanggal 09 24 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, S.H., M.Kn, (Vide Bukti P-8A) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (Vide Bukti P-8C). Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI, menyatakan: ”4. Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya” Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenanganya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif (Vide Bukti P-8C); Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah: ”Organisasi ini didirikan bertujuan untuk: a) Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur; b) Menghapus ketidakdilan global yang disebabkan oleh negara dan modal; c) Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme; Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.” 25 Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan: ”Organisasi ini berfungsi : 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi. 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi. 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi masnusia. 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, poltik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata; 5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya.” Bahwa menurut Pemohon VI, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian, Cluster Kenegakerjaan dan Cluster Nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI; Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (judicial violence) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang 26 mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi Pemohon VI terhalangi. 7. Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global Bahwa Pemohon VII tercatat di Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H, dengan Nomor Akta 34 tanggal 22 April 2002 (Vide Bukti P-9A) dan Akta Nomor 25 Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global tanggal 28 September 2016 (Vide Bukti P-9C). Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon VII Tujuan Perkumpulan menyatakan: ”1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi; 2. Adanya kebijakan local, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan 3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan”. Pasal 7 terkait Kegiatan Pemohon VII adalah: ”Untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan melakukan kegiatan- kegiatan sebagai berikut: 1. Riset; 2. Advokasi; 3. Pendidikan: 4. Pengembangan Jaringan Kerja; 5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi”. Bahwa Pemohon VII adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jo. Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global Jo. Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan surat Keputusan Menteri 27 Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Angka (6) AD/ART Pemohon VII, menyatakan: “Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan”. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 28 September 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice tentang Penetapan Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus Indonesia untuk Keadilan Global telah menetapkan Rachmi Hertanti sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rachmi Hertanti berwenang mewakili Indonesia Untuk Keadilan Global dalam permohonan a quo sesuai dengan Pasal 9 Angka (6) AD/ART Pemohon VII. Bahwa Pemohon VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah: “1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi; 2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan; 3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.” Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART Pemohon VII menyatakan: “Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan- kegiatan sebagai berikut: 1. Riset; 2. Advokasi; 3. Pendidikan; 4. Pengembangan Jaringan Kerja; 5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.” Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan 28 nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Bahwa berdasarkan analisis Pemohon VII, UU Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang- Undang a quo. Bahwa adanya Undang-Undang a quo dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara. Berdasarkan penelitian dan analisa kritis Pemohon VII banyak perjanjian- perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres Nomor 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia. Pemohon VII juga menganalisis bahwa Undang-Undang a quo lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikatkan 29 komitmennya oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU a quo yang akan di liberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (World Trade Organization). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik. Oleh karena itu, Pemohon VII berdasarkan tujuan organisasi yaitu “adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan” memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan, khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Bahwa Pemohon VIII tercatat berdasarkan Akta Nomor 05 tentang Musyawarah Anggota Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat New Indonesia tertanggal 15 April 2020 (Vide Bukti P-10A) dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0000360.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 16 April 2020. (Vide Bukti P-10B). Bahwa Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 05, menyatakan: ”1. Dewan Pengurus atau Sekretaris Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi: a. Melaksanakan program kerja b. Mengorganisir penggalian dana c. Memfasilitasi Sinergisitas antar anggota d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan.” Berdasarkan Persetujuan Perubahan Organ Kepengurusan Perkumpulan dalam Akta Nomor 05 telah menetapkan Ketua Pengurus adalah Abdullah 30 Ubaid, sehingga Abdullah Ubaid berhak mewakili Pemohon VIII dalam mengajukan Permohonan a quo. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon VIII disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah : Visi Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan. Misi a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilaan; b. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional dan internasional; c. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan; d. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon VIII disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah : 1. Mempererat kerjasama di antara anggota di bidang pendidikan; 2. Melakukan jejaring dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional; 3. Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan; 4. Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama pada kelompok marjinal, perempuan dan anak; 5. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup.” Bahwa menurut Pemohon VIII, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang 31 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pendidikan akan berpotensi merugikan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon VIII, khususnya dalam hal menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 1 huruf d Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan “usaha” sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Karena pendidikan diposisikan sebagai barang dagangan (usaha-bisnis), maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal, dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak bisa akses disebabkan: (1) tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan, (2) tidak bisa masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas, sehingga menurut Pemohon VIII perlu dilakukan uji formil terhadap Undang-Undang a quo. 9. Yayasan Daun Bendera Nusantara Pemohon X tercatat di Akta Pendirian Nomor 09 tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., (Vide Bukti P-12A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019. (Vide Bukti P-12B) Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan: Pasal 16 ”5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ...” Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan: 32 ”1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara.” Bahwa pada Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian 09, Heru Setyoko adalah Ketua Pengurus Pemohon X yang dapat mewakili Pemohon X dalam mengajukan Permohonan a quo. Visi dan Misi dari Pemohon X adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan- gagasan demokratis dan ekologis. Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Pemohon X termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 09, yang menyatakan: “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan” Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari Pemohon X, Pemohon X mencatumkan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 09, yang menyatakan: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1. Di bidang sosial: a. Lembaga formal dan informal; b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; d. Pembinaan olahraga; e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan; f. Studi banding. 2. Di bidang kemanusiaan: a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; b. Memberi bantuan kepada korban pengungsi akibat perang; 33 c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; e. Memberikan perlindungan konsumen; f. Melestarikan lingkungan hidup. 3. Di bidang keagamaan: a. Mendirikan sarana ibadah b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah; d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; e. Melaksanakan syiar keagamaan; f. Studi banding keagamaan.” Bahwa menurut Pemohon X pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon X; Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi Pemohon X. Bahwa akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil dalam proses pembentukan Undang-undang a quo, sejumlah pertimbangan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam Undang-undang a quo 34 mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan. 10. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Bahwa Pemohon XI telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. (Vide Bukti P-13A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. (Vide Bukti P-13B) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: ”7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar” dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PEMOHON X dalam mengajukan Permohonan a quo. Berdasarkan Pasal 5 AD/ART Pemohon XI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. (Vide Bukti P-13C) Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 7 AD/ART Pemohon XI, menyatakan: Pasal 29 ”7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar.” Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon XI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. Bahwa menurut Pemohon XI, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang 35 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XI; Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, Pemohon XI telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, yang dengan berlakunya undang-undang a qou berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu Pemohon XI memandang perlu untuk melakukan uji materiil undang- undang a quo di Mahkamah Konstitusi. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon XI akan terhalangi, terlebih lagi jaringan Pemohon XI yaitu para petani gurem akan terus mengalami diskriminasi. 11. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) Bahwa Pemohon XII telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 01 Tentang Pendirian Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia tanggal 17 Desember 2018 (Vide Bukti P-14A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000019.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 03 Januari 2019. (Vide Bukti P-14B). Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan: Pasal 25 “5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang diatur dalam SOP Perkumpulan dan mendapat persetujuan dari anggota Kongres Nasional Petani.” 36 Bahwa pada Pasal 52 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) adalah Kustiwa S. Adinata, sehingga Kustiwa S. Adinata berhak mewakili Pemohon XII dalam mengajukan Permohonan a quo. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon XII yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian Nomor 01, yang menyatakan: Pasal 8 “Jaringan Masyarakat Tani Indonesia dibentuk sebagai wadah petani (Pertanian) dalam upaya memberdayakan peran dan fungsi petani sebagai berikut: a. Mengamati, menganalisa, mengungkapan, menyimpulkan, dan menerapkan semua konsep kehidupan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat tani Indonesia; b. Menjaga dan mengembangkan Kelestarian Lingkungan (Ekosistem) c. Mewujudkan kondisi (Budidaya, Perilaku, Pengambilan Keputusan) yang sehat; d. Mengembangkan upaya untuk menjadikan sebagai Petani Subjek” Pasal 9 “1. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani; 2. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi petani 3. Meningkatkan kualitas sumber daya petani 4. Mewujudkan petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup” Bahwa menurut Pemohon XII, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XI; Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas 37 Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura; Bahwa dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani di Indonesia, termasuk anggota Pemohon XII, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan Pemohon XII dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani bagi terwujudnya petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup; 12. Aliansi Organis Indonesia (AOI) Bahwa Pemohon XIII telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia (AOI) tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., (Vide Bukti P-15A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tertanggal 09 Februari 2016 (Vide Bukti P-15B) dan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 (Vide Bukti P-15C) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU- 0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018. (Vide Bukti P-15D) Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia, menyatakan: Pasal 49 “1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan.” Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Aliansi Organis Indonesia (AOI) adalah Maya Stolastika Boleng, 38 sehingga Maya Stolastika Boleng berhak untuk mewakili PEMOHON XII dalam mengajukan Permohonan a quo. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan: Pasal 7 “Visi Perkumpulan AOI adalah: Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang.” Pasal 8 “Misi Perkumpulan AOI adalah: 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas. 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil. 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani. 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade.” Bahwa menurut Pemohon XIII, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XII; Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura; Bahwa dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani 39 (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) di Indonesia, termasuk anggota Pemohon XIII, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan Pemohon XIII dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan; 13. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Bahwa Pemohon XIV telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor: 3838 Tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistia Bimasto, Sarjana Hukum, (Vide Bukti P-16A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0004826.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia. (Vide Bukti P-16B) Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 17 Desember 2020 yang menunjuk Masnuah untuk mewakili Pemohon XIV dalam mengajukan Permohonan a quo. (Vide Bukti P-34) Bahwa Pemohon XIV memiliki tujuan yang termaktub dalam Pasal 8 Akta Nomor: 3838, yang menyatakan: “Tujuan PERSAUDARAAN PEREMPUAN NELAYAN INDONESIA yang merupakan mandat organisasi untuk dilaksanakan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan, mensejahterakan perempuan nelayan dan keluarganya serta mendorong kebijakan Negara untuk berpihak kepada perempuan nelayan.” Bahwa Pemohon XIV dalam mencapai tujuannya, memiliki beberapa yang tercantum dalam Pasal 9 Akta Nomor: 3838, yang menyatakan: “1. Pengorganisasian; 2. Penguatan Kapasitas; 3. Kampanye; 4. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi; 5. Advokasi; 6. Studi dan Penelitian; 7. Bantuan Tehnis;” 40 Bahwa menurut Pemohon XIV, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus nelayan dan kelautan akan berpotensi merugikan hak-hak nelayan pada umumnya dan pada khsusunya anggota Pemohon XIV; Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menimbulkan ketidakpastian kelompok pelaku nelayan kecil yang menjadi bagian utama dari subsektor perikanan skala kecil. Penghilangan ukuran kapal merupakan kemunduran karena teknis ukuran kapal adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pelaku perikanan skala kecil. Data pelaku nelayan kecil akan sulit untuk dipastikan yang akan berdampak kepada akses dukungan perlindungan dan pemberdayaan yang wajib diberikan oleh negara. 14. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) Bahwa Pemohon XV telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor: 01 Tentang Yayasan KRUHA tertanggal 13 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarsi Arman Lany, S.H., (Vide Bukti P-17A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-3117.AH.01.02.TAHUN 2008 tertanggal 15 Juli 2008 (Vide Bukti P-17C) dan Akta Perbaikan Nomor: 05 tertanggal 26 Juni 2008. (Vide Bukti P-17B) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor: 01 tentang Yayasan KRUHA tertanggal 13 Mei 2008, menyatakan: Pasal 16 “(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengabil uang Yayasan di Bank); 41 b. Mendirikan suatu uasaha baru atau melakukan pernyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harga tetap atas nama Yayasan; e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; …” Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan: “(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara.” Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian Nomor: 01, menyatakan bahwa Hamong Santono sebagai Ketua Pengurus, sehingga Hamong Santono berhak mewakili Pemohon XV untuk mengajukan Permohonan a quo. Bahwa Pemohon XV memiliki maksud dan tujuan yang termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 01, yang menyatakan: Pasal 2 “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan.” Bahwa Pemohon XV dalam mencapai maksud dan tujuannya memiliki beberapa kegiatan, yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Perbaikan Nomor: 05, yang menyatakan: “1. Di bidang Sosial: a. Lembaga Formal dan Nonformal; b. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; c. Studi Banding 2. Di bidang Kemanusiaan: a. Memberikan perlindungan konsumen; b. Melestarikan lingkungan hidup;” Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan beberapa kerugian konstitusional 42 karena Pemohon XV tidak dilibatkan dengan peran yang dilakukan oleh Pemohon XV terhadap pembentukan norma hak atas air dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini, proses pengajuan sampai kemudian ditandatangani Presiden lalu diundangkannya Undang-Undang a quo, Pemohon XV tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan walaupun UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah salah satu dari Undang-Undang yang masuk di dalam muatan Undang-Undang a quo. III. B. PEMOHON PERORANGAN Bahwa Pemohon IX merupakan pemohon perorangan yang memiliki konsen dan kepedulian terhadap nelayan. Pemohon IX juga merupakan sekretaris jenderal Serikat Nelayan Indonesia sehingga berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo, menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan-nelayan Indonesia diubah dan berpotensial membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum 2. Bahwa konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kahn, Paul Laband, Julius Stahl, Ficthe dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstate”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dalam istilah dalam “rechtasstate” itu mencakup empat elemen antara lain : 1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; 2. Pembagian Kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan udang-undang; 4. Peradilan Tata Usaha; Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “The rule of law”. Menurut 43 Dicey, rule of law artinya harus ada kurangnya kesewenang-wenangan atau kewenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum. 3. Bahwa Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada tiga belas asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (due process of law). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures (regels). 4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 5. Bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” 6. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas mempertegas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang- undangan, dimana sebelumnya dalam UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan presiden. 7. Bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), maupun Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berhak untuk 44 mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 8. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengusulkan rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 21 UUD 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.” Bahwa Presiden berhak mengusulkan suatu rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” 9. Bahwa selanjutnya suatu undang-undang menjadi sah dan dapat diundangkan menurut UUD 1945 harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Bahwa hal tersebut secara jelas telah tersirat dalam Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 20 UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 45 10. Bahwa filosofi yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan diberikannya kewenangan menurut konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif maupun Presiden selaku lembaga eksekutif yang merupakan pemegang mandat yang telah dipilih menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Bahwa hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan proses dari pembentukan suatu undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah bersama-sama dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden dengan tujuan kebutuhan akan adanya suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 12. Bahwa tentunya suatu undang-undang harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan maupun individu tertentu saja. Bahwa dengan demikian suatu Undang-Undang supaya dapat memenuhi segala tujuan tersebut di atas, harus dibentuk dengan prosedur-prosedur yang ketat, detail dan terperinci. Tidak mungkin suatu Undang-Undang dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik apabila dibuat tanpa prosedur yang jelas dan asal- asalan; 13. Bahwa UUD 1945 sampai dengan amandemen terakhir belum mengatur secara detail dan terperinci mengenai tata cara maupun proses pembentukan Undang-Undang. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya UUD 1945 hanya memberikan pengaturan sederhana bagaimana pembentukan suatu Undang-Undang, yang dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut: a. Baik DPR maupun Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang; 46 b. Rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; c. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang d. Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang disetjui, maka rancangan undang-undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib disahkan. 14. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Bahwa berdasarkan Pasal 22A tersebut maka UUD 1945 telah memberikan atribusi pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu Undang-Undang. 15. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 tersebut maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 16. Bahwa dengan demikian dalam menyusun sampai dengan mengesahkan suatu Undang-Undang harus didasarkan pada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah 47 memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK mengenai pengujian formil suatu Undang-Undang yaitu: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan. 17. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “......,menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” 18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.” 19. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang 48 Cipta Kerja sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020; 20. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, Undang-Undang a quo telah mendapatkan penolakan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa- gesa mengesahkan Undang-Undang a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD. (Vide Bukti P-25 & P-26) 21. Bahwa belakangan diketahui terdapat fakta, Pemerintah Indonesia in casu Presiden Republik Indonesia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam prolegnas prioritas tahunan. Latar belakang yang membuat pemerintah meminta hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari World Trade Organization (WTO) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa hal tersebut dapat para Pemohon buktikan dengan adanya surat dari Pemerintah Indonesia dengan nomor WT/DS477/21/Add.13 WT/DS478/21/Add.13 tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menjamin akan mengubah 4 (empat) Undang-Undang Nasional yang termasuk di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada World Trade Organization (WTO) (Vide Bukti P-27) yaitu: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan; 22. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna; 23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta 49 Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 24. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari awal masuk dalam prolegnas yaitu tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pengesahannya tanggal 2 November 2020 hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Padahal diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat dan/atau mengatur 79 Undang-Undang yang berbeda; 25. Bahwa untuk itu, para Pemohon akan menguraikan apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil-dalil sebagai berikut: A. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PERENCANAAN 26. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 27. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang.” 28. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” 29. Bahwa selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, menyebutkan : Pasal 19 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. 30. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” 31. Bahwa Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut: 51 Pasal 163 ayat (2) “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai: a. APBN; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 32. Bahwa selanjutnya Pasal 113 ayat (2) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) “Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD” ayat (6) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai: a. APBN; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 33. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 2 huruf a “Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. perencanaan Rancangan Undang-Undang” 52 34. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: “Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan: a. Penyusunan Naskah Akademik” 35. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: “Naskah akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang” 36. Bahwa Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: (1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang- Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis meliputi: a. Naskah Akademik; b. Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan Undang-Undang; d. Surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan/atau antarnon kementerian dari Pemrakarsa; dan e. Surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri 37. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat Nomor R-06/Pres/02/2020 Perihal 53 Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut terdapat satu berkas lampiran Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam surat tersebut Presiden Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai prioritas utama. (Vide Bukti P- 23) 38. Bahwa anehnya Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan adalah Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja versi tanggal 11 Februari 2020 bukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020. Bagaimana mungkin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020 tetapi Naskah Akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020. (Vide Bukti P-24) 39. Bahwa dengan demikian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru Naskah Akademik disusun kemudian. Bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur 79 Undang-Undang seharusnya disusun dengan melandaskan pada Naskah Akademik yang menjadi landasan filosofi, yuridis dan sosiologis, dengan tujuan Undang-Undang a quo dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia; 40. Naskah Akademik berdasarkan angka 1 lampiran 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengertian sebagai berikut: 54 “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” 41. Bahwa kewajiban menyusun Naskah Akademik sebelum menyusun draft Rancangan Undang-Undang bukanlah sekedar syarat biasa. Naskah Akademik memiliki peran yang sangat penting dalam kedayagunaan dan kemanfaatan bagi dibentuknya suatu Undang- Undang atau dengan kata lain apabila Undang-Undang adalah suatu rumah, naskah akademik dapat diibaratkan sebagai pondasi awal yang menopang rumah tersebut supaya rumah tersebut akan dapat melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bahwa Undang-Undang tersebut nantinya akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum maupun dari ketidakadilan yang mengancam sebelum Undang-Undang disahkan; 42. Bahwa apabila pondasinya saja tidak dibuat dan langsung membangun rumahnya apakah mungkin suatu rumah dapat berguna bagi orang-orang akan tinggal didalamnya? Rumah tersebut bahkan akan menjadi sumber utama bencana bagi orang- orang yang tinggal didalamnya, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalamnya berisikan muatan 79 materi Undang-Undang yang artinya apabila diibaratkan bukan hanya rumah tetapi hotel yang di dalamnya berisi berbagai macam jenis orang; 43. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap Perencanaan yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3) dan 55 Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; 44. Bahwa selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyebutkan: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 56 mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 45. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional mengatur sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) “(1) Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Badan Legislasi: a. Mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik; b. Melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan c. Menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. 46. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf g Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hirearki dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 57 f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.” Penjelasan huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 47. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja bertentangan dengan asas keterbukaan dan Pasal 96 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena dalam tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU Ciptaker seharusnya sudah dipublikasikan sejak dimulainya pembahasan dalam Prolegnas dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draft Rancangan Undang- Undang yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya. 48. Bahwa Pasal 27 UUD 1945, menyatakan sebagai berikut : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 58 49. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut: “(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 50. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut: “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 51. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat 79 Undang-Undang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seharusnya, sekurang- kurangnya ada 79 unsur masyarakat terdampak yang dilibatkan dalam pembentuan Rancangan Undang-Undang a quo. 52. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi yang didasarkan pada: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 53. Bahwa faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah dijelaskan mengenai isi dari rancangan undang-undang cipta kerja a quo dan selanjutnya diberikan kesempatan memberikan pendapat-pendapat 59 maupun masukan-masukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama dalam Klaster-klaster yang memberikan dampak bagi Pemohon yaitu klaster: a. Kelautan b. Perikanan c. Perkebunan d. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan e. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani f. Hortikultura g. Kehutanan h. Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan i. Ketenagakerjaan j. Sumber daya air k. Sistem Pendidikan Nasional l. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil m. Pangan n. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum o. Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan p. Desa q. Penataan Ruang r. Koperasi 54. Bahwa proses perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak dimulai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law serta kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dimana dalam keputusan tersebut, tidak disebut ada satupun perwakilan dari para Pemohon, namun yang ada hanyalah kelompok pengusaha dan kelompok pemerintah. Tindakan ini merupakan sebuah bentuk 60 perlakuan berbeda antar warga negara (unequal treatment) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 55. Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terhadap uji materi Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perlakuan berbeda tersebut sebagai berikut: “Norma Pasal a quo menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha, sehingga mengurangi akses keterlibatan masyarakat,khususnya masyarakat lokal dan tradisional. Walaupun masyarakat diikutkandalam sosialisasi dan dengar pendapat (public hearing), akan tetapi posisidemikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding PemerintahDaerah dan dunia usaha. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang quo setidaknya akan memunculkan dua masalah. Pertama, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; Kedua,ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah. Menurut Mahkamah penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintahdan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (unequal treatment) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.” 56. Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya para Pemohon seringkali diundang oleh DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia dan Komnas HAM terkait pembahasan undang-undang terkait klaster sebagaimana disebut di atas, namun ketika undang-undang 61 tersebut dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, para Pemohon tidak dilibatkan dalam pembahasan atau tidak diminta pendapatnya; 57. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya menyangkut juga hak petani, hak nelayan, dan hak atas Pendidikan. Hal inilah adalah diskriminasi terhadap petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan; 58. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan besar bagi para Pemohon, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dibuat untuk kepentingan siapa, apabila masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja a quo, walau sekedar memberikan masukan atau pendapat; 59. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap Perencanaan yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 96 dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; 60. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan 62 Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENYUSUNAN 61. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”; 62. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf f Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hirearki dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. Penjelasan huruf f “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.” 63 63. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) huruf i (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum 64. Bahwa selanjutnya Pasal 64 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 64 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 65. Bahwa faktanya terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan. para Pemohon akan menguraikan beberapa Pasal dalam Undang- Undang Cipta Kerja yang tidak jelas rumusannya. 64 66. Bahwa pada Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: Pasal 6 “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. Penetapan Perizinan berusaha berbasis resiko; b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan berusaha; c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. Penyerdehanaan persyaratan investasi Bahwa anehnya Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut di atas tidak ada. Pasal 5 hanya menyebutkan sebagai berikut: Pasal 5 Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. 67. Bahwa ketentuan baik dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tidak jelas rumusan pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan. Pasal 5 ayat (1) yang mana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha mana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut? Apa makna dan tujuan dibentuknya Pasal 6 tersebut? 68. Bahwa selanjutnya ketidak-jelasan rumusan terdapat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Pasal 53 mengatur sebagai berikut: Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 65 (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 69. Bahwa ketentuan dalam ayat (5) tersebut di atas tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan rumusan karena ayat (3) tidak mengatur tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, melainkan mengatur mengenai proses permohonan sistem eletronik; 70. Bahwa segala sesuatu yang telah para Pemohon jabarkan sebelumnya membuktikan bahwa kualitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sangat buruk karena disusun tanpa adanya ketertiban hukum dalam mematuhi syarat-syarat formil dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah suatu produk undang-undang yang cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum; 66 71. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 64 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 72. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. C. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PEMBAHASAN 73. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang”; 74. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 65 ayat (1) “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.” 75. Bahwa Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur sebagai berikut: 67 Pasal 66 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” Pasal 67 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” Bahwa ketentuan tersebut di atas diatur juga dalam Pasal 142 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. 76. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 151 ayat (1) “Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam: a. Rapat kerja; b. Rapat panitia kerja; c. Rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau d. Rapat rim sinkronisasi 77. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 155 (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a membahas seluruh seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau pimpinan Badan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden 68 dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan: a. Daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang- undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui dengan rumusan; b. Penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus. c. Dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau d. Dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja 78. Bahwa Pasal 158 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 158 ayat (3) (3) Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar invertarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. (4) Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi. (5) Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja. 79. Bahwa Pasal 159 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: 69 (1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan menteri yang yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancagan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. (2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. (3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja. 80. Bahwa Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 161 (1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja. (2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang- undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. (3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. (4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjtunya diambil keputusan. 81. Bahwa Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagai berikut: 70 (1) Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh fraksi. (3) Apabila dalam rapat panitia kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan tersebut dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. (4) Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 82. Bahwa Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagai berikut: Pasal 163 “Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara: a. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus; b. Laporan panitia kerja; c. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akihir fraksi, presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; e. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan Tingkat II. 83. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam salah satu program televisi yaitu “Mata Najwa”, anggota tim perumus naskah 71 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI yaitu Ledia Hanifa Dyang menyatakan bahwa “pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I pada tanggal 3 oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II (paripurna) pada tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan tanpa adanya Naskah Rancangan Undang-Undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja (bersih).” (Vide Bukti P-22A) 84. Bahwa hal tersebut diakibatkan karena Tim Perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan tim perumus yang hanya ada dua orang yaitu Ledia Hanifa Dyang dan Andreas Eddy Susetyo, maka akibatnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur banyak undang-undang belum dapat diselesaikan oleh Tim Perumus; 85. Bahwa akibat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyelarasan rumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh Tim Perumus; 86. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; 87. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, rumusan rancangan undang-undang hasil dari keputusan rapat panitia kerja tersebut, harus dibacakan dan disepakati setiap kata, frasa, tanda baca yang tercantum dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja; 72 88. Bahwa apabila rumusan rancangan undang-undang cipta kerja telah disepakati bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan di ambil keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan naskah rancangan undang-undang; 89. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I (Vide Bukti P-31), lantas Naskah Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yang mana yang dibacakan dan disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I apabila Naskah Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun di sinkronkan oleh Tim Sinkronisasi? 90. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan dalam rapat akhir pembicaraan tingkat I harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tiap pasal dalam naskah rancangan undang-undang cipta kerja, kata per kata, titik koma harus dibacakan dan diminta persetujuan; b. Tiap pasal yang disetujui di paraf per pasal, sehingga tidak boleh ada perubahan lagi. 91. Bahwa pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tingkat I dilakukan pada sabtu malam hari Pukul 21.05 WIB s.d. 22.52 WIB tanggal 3 Oktober 2020 (Vide Bukti P-31). Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 Undang- Undang, dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Pemohon sangat meragukan Rancangan Undang- 73 Undang Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi; 92. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 93. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. D. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENGESAHAN 94. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: 74 Pasal 72 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Bahwa selanjutnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyebutkan : Pasal 73 Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 95. Bahwa Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: a. Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I; 75 b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna DPR; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. c. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. d. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pemimpin DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. e. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. f. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada yaat (4) tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang- undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. 96. Bahwa Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: 76 Pasal 110 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 111 Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dituangkan dalam bentuk naskah Rancangan Undang-Undang guna disahkan oleh Presiden. 97. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Bahwa dalam rapat paripurna tersebut fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena berpendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam; 98. Bahwa faktanya memang sampai dengan rapat paripurna DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Pemerintah RI tidak memegang Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disetujui bersama. Bahwa masyarakatpun tidak mengetahui mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama karena banyaknya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar. Bahwa mulanya setelah rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, naskah pertama yang dipublikasikan/beredar di masyarakat adalah naskah dengan 905 halaman; 77 99. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat RI beralasan naskah final masih diperbaiki dalam sisi pengetikan, namun pada Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indra Iskandar menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah halaman menjadi 1.035 halaman di naskah final, namun tidak berselang 24 jam, Indra Iskandar kembali memberi pernyataan bahwa draft final Omnibus Law UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Bahwa hal tersebut disampaikan Indra lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/10) malam. (Vide Bukti P-35) 100. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden RI tidak boleh lagi ada yang dirubah bahkan disentuh. 101. Bahwa faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR RI dengan Presiden RI dalam rapat paripurna versi 905 halaman, versi 1035 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 halaman. Perbedaan tersebut terdapat dalam Pasal 17 Klaster Penataan Ruang pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang akan diuraikan sebagai berikut: ➢ Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 905 halaman: “ruang laut dan ruang udara, pengolahan sumber dayanya diatur dengan undang-undangnya sendiri.” ➢ Pasal Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 1035 halaman: “pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undangtersendiri.” ➢ Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1187 halaman: 78 “pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.” 102. Bahwa selanjutnya ada temuan hilangnya Pasal 46 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal, dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman dengan versi 1035 halaman. Bahwa Pasal 46 masih ada dalam RUU versi 905 halaman terdiri dari 5 ayat, sedangkan dalam RUU versi 1035 halaman terdiri dari 4 ayat, yang dapat para Pemohon jabarkan sebagai berikut: Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman: “Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 188 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai: a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 79 e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Naskah RUU Cipta Kerja Versi 1035 halaman, ayat (5) Pasal 46 tersebut di atas tidak ada, namun ada frasa yang tidak jelas di dalam Pasal 46 ayat (4) yaitu: (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). turan dan penetapan tarif persetujuan Menteri. 103. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna versi 905 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 88A dan Pasal 154A ayat (1) yaitu: Perbedaan Pasal 88A ➢ Pasal 88A Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman: Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. (3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. 80 (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ➢ Pasal 88A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saatterjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh denganpengusaha dan berakhir pada saat putusnyahubungan kerja. (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yangsama untuk pekerjaan yang sama nilainya. (3) Pengusaha wajib membayar upah kepadapekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan ataskesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebihrendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkandalam peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (4) lebih rendah atau bertentangan denganperaturan perundang-undangan, kesepakatantersebut batal demi hukum dan pengaturanpengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. (6) Pengusaha yang karena kesengajaan ataukelalaiannya mengakibatkan keterlambatanpembayaran upah, dikenakan denda sesuai denganpersentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 81 (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakandenda. (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah. Perbedaan Pasal 154A ayat (1) Naskah Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman: ➢ Pasal 154A ayat (1) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman: “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian; d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur). e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh; h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; i. pekerja/buruh mangkir; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua ngan kerja atau ububelas) bulan; m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau 82 n. pekerja/buruh meninggal dunia. ➢ Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalihan, atau pemisahaan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh. b. Perusahaan melakukan efesiensi diikuti dengan penutupan perushaan atau tidak diikuti dengan penutupan perushaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebebkan perusahaan mengalami kerugian. c. Perushaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama (2) dua tahun. d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang f. Perushaan pailit g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja /buruh dengan alasan pengusaha melakukan perubahan sebagai berikut : 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh. 2. Membujuk dan/ atau menyuruh pekerja// buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peratu perundang-undangan 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan beraturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudahitu 83 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh. 5. Memerintahkan pekerja/ buruh untuk melaksanakan perkerjaan diluar dari yang diperjanjikan atau 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/bu uh sedangkan pekerjaan tersebu tidak dicantumda pada perjanjian kerja h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohanan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat : 1. Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas 3. Tetap melaksankan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara lisan dan tertulis. k. Pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. 84 l. Perkerja/buruh tidak dapat melakukan perkerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat alibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun atau o. Pekerja/buruh meninggal dunia. 104. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai berikut: ➢ Pasal 14 ayat (2) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) Pasal 14 ayat (2) “(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi; dan/atau i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. ➢ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 85 “(2) Penetapan bahasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. Jenis tanaman; dan/atau b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.” 105. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 seharusnya rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden sebagaimana ayat (2) tidak boleh lagi diubah-ubah baik substansinya termasuk mengubah-ngubah format pengetikan, sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang- undang. 106. Bahwa Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: “Pasal 20 UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” 107. Bahwa selain itu tidak diperbolehkannya merubah substansi baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah mencegah adanya penyelundupan pasal yang menguntungkan sebagian pihak 86 saja. Tentunya hal tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum. 108. Bahwa Prof. Maria Farida telah memberikan peringatan dan kekhawatiran ketika Pemerintah hendak menyusun Undang- Undang Cipta Kerja dengan model Omnibus Law. Menurut Prof. Maria Farida saat dimintai pandangannya terkait rencana penyusunan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sebagaimana dikutip dari artikel hukumonline.com sebagai berikut: “Saya mohon maaf, saya katakan lebih baik tunggu dulu (membuat omnibus law). Jangan sampai ini nantinya menjadi permasalahan. “Banyak persoalan dalam sistem regulasi kita yang tumpang tindih, bahkan saling bertabrakan satu UU dengan UU lainnya. Apalagi, gagasan penerapan omnibus law ini lazim digunakan di negara- negara yang menganut sistem common law. Menyisir 74 Undang- Undang bukanlah perkara mudah, apalagi pengaturan satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya berbeda materi dan kewenangannya.” (Vide Bukti P-21B) Prof. Maria Farida khawatir apabila keinginan membentuk Omnibus Law yang mengebu-gebu tanpa didasari kajian matang dan mendalam berujung sia-sia. Belum lagi, jika Omnibus Law diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. “Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua”; 109. Bahwa selanjutnya Prof. Jimly Assiddiqie mengatakan sepanjang materi muatan, Naskah UU Cipta Kerja setelah persetujuan bersama dalam sidang paripurna seharusnya sudah final. Setelah itu, mutlak tidak boleh lagi ada perubahan substansi (materi muatan) karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun RI tidak mengesahkan sebagamana ditentukan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi UU. “Seharusnya ketika sudah disahkan di DPR semuanya sudah final. Praktik di dunia, yang dianggap boleh 87 berubah hanya koreksi atas clerical error atau spelling saja,” kata Jimly.” (Vide Bukti P-21a) Bahwa selanjutnya Prof. Jimly Ashidiqie memberikan pendapat sebagai berikut: “Jika saya masih menjadi hakim MK, saya memeriksa terlebih dahulu uji formil UU Cipta Kerja ini, nanti saya kabulkan 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, tapi 1.000 persen,” kata Ketua MK pertama periode 2003-2008 ini saat dihubungi Hukumonline, Kamis (5/11/2020)”. 110. Bahwa Prof. Mahfud MD. memberikan pendapat mengenai banyaknya versi Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan dalam video youtube milik Karni Ilyas sebagai berikut: "Memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab DPR itu sesudah palu diketok itu, apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis, Menurut Mahfud, untuk memastikan isi UU Ciptaker tersebut tak berubah bisa dicocokan antara dokumen dalam Rapat Paripurna dengan naskah yang telah diserahkan ke Jokowi. jika benar diubah setelah disahkan, UU tersebut cacat formal." (Vide Bukti P-22c) 111. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden RI pada rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 berbeda tidak hanya halaman dan teknis saja namun berubah secara isi substansinya, sehingga telah terbukti cacat formil dan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 112. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22A Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 158, 161, 162, 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 113. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. E. SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TIDAK MENGENAL KONSEP, BENTUK DAN KARAKTER OMNIBUS LAW SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 114. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 89 115. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf c Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hirearki dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. Penjelasan huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 116. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini disebut sebagai undang-undang dengan jenis Omnibus Law, hal tersebut pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya pasca pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019 lalu; 117. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 90 Perundang-Undangan, setiap undang-undang hanya mengatur satu materi tertentu dan tidak pernah melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu materi; 118. Bahwa konsep yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hampir mirip dengan kodifikasi hukum, namun mengandung perbedaan yang sangat jauh, dimana kodifikasi hukum diberlakukan terhadap materi hukum yang sama atau sejenis. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja didalamnya memuat perubahan 79 Undang- Undang yang berbeda dan sebelumnya telah ada; 119. Bahwa Kodifikasi hukum menurut R. Soeroso adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts- zakerheid (kepastian hukum). Bahwa selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum, (hal. 92), tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti; 120. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri., S.H., LL.M, Omnibus Law diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. “Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang”. (Vide Bukti P-36) 121. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersirat dalam bagian menimbang huruf d dan e yang menyatakan sebagai berikut: Huruf d “bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang 91 sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan” Huruf e bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitankemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasidan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatanekosistem investasi, dan percepatan proyek strategisnasional, termasuk peningkatan perlindungan dankesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahanUndang- Undang sektor yang belum mendukungterwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatancipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yangdapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalambeberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif; 122. Bahwa selain itu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan bertabrakan yang menghambat terciptanya investasi dan lapangan kerja sebagaimana sering disampaikan oleh Pemerintah; 123. Bahwa faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan kepastian hukum sama sekali, bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Paling Cacat Dalam Sejarah Indonesia Baik Dari Proses Pembentukannya, Sifat/Karakter Maupun Hierarkinya; 124. Bahwa faktanya Undang-Undang a quo sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini dapat para Pemohon buktikan dengan dasar-dasar sebagai berikut: a. Undang-Undang a quo hanya mengubah dengan menghapus, merubah dan menambahkan Pasal dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya; b. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah; 92 c. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang a quo memiliki rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum; d. Adanya Pasal dalam Pasal yang menyebabkan kerancuan. 125. Bahwa selanjutnya mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya seharusnya tidak bisa disebut sebagai Undang-Undang dengan format judul Cipta Kerja. Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang; 126. Bahwa apabila tujuan utamanya untuk menyederhanakan perijinan dan/atau menyederhanakan syarat-syarat demi mempermudah investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan cukuplah dibuat Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang sudah ada secara terpisah dengan tidak menggabung-gabungkan banyak undang-undang yang tidak sejenis menjadi satu atau lebih baik menyusun undang-undang yang mencabut undang-undang lama dengan pengaturan syarat-syarat investasi yang lebih mudah dari sebelumnya; 127. Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dijelaskan oleh para Pemohon di atas telah menjadi jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila tidak dibatalkan dan tetap diberlakukan akan lebih memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Seharusnya membuat peraturan perundang-undangan itu untuk menyelesaikan masalah, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini justru menimbulkan masalah dan sangat sulit diterapkan; 128. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik model undang-undang maupun isi substansinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dasar pembentukannya tidak jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 93 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila tidak dibatalkan dan tetap diberlakukan akan lebih memberikan dampak negatif daripada dampak positif; 129. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Bukti P-3A : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia Nomor: 13 tertanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan 94 Notaris Maria Gunarti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; 4 Bukti P-3B Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Indonesia Tertanggal 02 Mei 2018; 5. Bukti P-3C Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 81/B/KU/DPP- SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020; 6. Bukti P-4A : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor: 03 tertanggal 18 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Joyce Karnadi, Sarjana Hukum; 7. Bukti P-4B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006; 8. Bukti P-4C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Saleh Abud Nomor 18, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjan Hukum, Magister Kenotariatan; 9. Bukti P-4D : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06- 0012558 Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Bina Desa Sadajiwa Tanggal 12 Desember 2018; 10. Bukti P-5A : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003 pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat; 11. Bukti P-5B : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor: Kpts- 04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Perubahan Ke- Tujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Tertanggal 12 April 2018; 12. Bukti P-5C : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor: Kpts- 06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Penetapan Presiden FSPPB Periode 2018-2021; 13. Bukti P-5D : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/KU.FSPPB/IV/2018 Tentang Susunan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2018 – 2021; 14. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor: 52 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat 95 dihadapan Notaris Dwi Sundjajik, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 15. Bukti P-6B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 69.AH.01.07.TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 12 April 2013; 16. Bukti P-6C : Fotokopi Surat Keterangan No. 004/SPKS- Nasional/XI/2020 Tentang Legalitas Organisasi Dan Susunan Badan Pengurus SPKS Periode 2018-2022 tanggal 05 November 2020; 17. Bukti P-7A : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” Nomor: 53 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Diana Linggawidjaja, Sarjana Hukum; 18. Bukti P-7B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000280.AH.01.08.TAHUN 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Sawit Tanggal 24 Mei 2017; 19. Bukti P-7C : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 131.AH.01.06.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perkumpulan Tanggal 09 Desember 2009; 20. Bukti P-7D : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 66/K-SW/XI/2020 tanggal 10 November 2020; 21. Bukti P-8A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor: 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 22. Bukti P-8B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice tanggal 13 Oktober 2017; 23. Bukti P-8C : Fotokopi Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai; 24. Bukti P-9A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Institut Keadilan Global Nomor 34 tanggal 22 April 2002, yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, SH.; 25. Bukti P-9B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0001785.AH.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Keadilan Global; 96 26. Bukti P-9C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global Nomor: 25 tertanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 27. Bukti P-10A : Fotokopi Musyawarah Anggota Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Disingkat New Indonesia Nomor: 5; 28. Bukti P-10B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000360.AH.01.06.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia tanggal 16 April 2020; 29. Bukti P-10C : Fotokopi Akta Perubahan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (New Indonesia) Nomor: 06 tanggal 23 November 2016 yang dibuat dihadapan Haji Zaenal Arifin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 30. Bukti P-11A : Fotokopi Akta Pendirian Serikat Nelayan Indonesia Nomor: 67 tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tavip Suganjar, Sarjana Hukum, Spesialis Kenotariatan; 31. Bukti P-11B : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/001/SK/PPSNI/XII/2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia tanggal 27 Maret 2015; 32. Bukti P-11C : Fotokopi AD/ART Serikat Nelayan Indonesia; 33. Bukti P-12A : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Daun Bendera Nusantara Nomor: 09 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; 34. Bukti P-12B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0011899.AH.01.04.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 22 Agustus 2019; 35. Bukti P-13A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Nomor: 10 tanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Bogor; 36. Bukti P-13B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tanggal 05 Agustus 2017; 37. Bukti P-13C : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan; 97 38. Bukti P-14A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia Disingkat (JAMTANI) Nomor: 01 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat; 39. Bukti P-14B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000019.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia; 40. Bukti P-15A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia (AOI) Nomor: 07 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 41. Bukti P-15B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia; 42. Bukti P-15C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia (disingkat AOI) Nomor: 03 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 43. Bukti P-15D : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000805.AH.01.08.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia; 44. Bukti P-16A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Nomor: 3838 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum; 45. Bukti P-16B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0004826.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia; 46. Bukti P-17A : Fotokopi Akta Pendirian YAYASAN KRUHA Nomor: 01 tertanggal 13 Mei 2008 yang dibuat dihapadan Notaris Arman Lany, Sarjana Hukum; 47. Bukti P-17B : Fotokopi Akta Perbaikan YAYASAN KRUHA Nomor: 05 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, Sarjana Hukum; 48. Bukti P-17C : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 3117.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Yayasan; 49. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 98 50. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 51. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 52. Bukti P-21A : Fotokopi artikel “Jimly: Jika Masih Hakim MK, 1.000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja.” Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448 e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya- kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=2/ diunduh pada tanggal 10 November 2020 53. Bukti P-21B : Fotokopi artikel “Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar.” Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d5 97/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar?page=2 diunduh pada tanggal 10 November 2020; 54. Bukti P-21C : Fotokopi artikel Pakar Hukum Unpar: Omnibus Law Bisa Ditunda Bahkan Dibatalkan.” Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 5203138/pakar-hukum-unpar-omnibus-law-bisa-ditunda- bahkan-dibatalkan diunduh pada tanggal 10 November 2020; 55. Bukti P-21D : Fotokopi artikel “Gonta-ganti! Begini Perubahan Draf UU Cipta Kerja sampai 1.035 Halaman.” Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5210415/gonta-ganti- begini-perubahan-draf-uu-cipta-kerja-sampai-1035- halaman diunduh pada tanggal 10 November 2020; 56. Bukti P-21E : Fotokopi artikel “Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja Oleh: Agus Riewanto*).” Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0 b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus- riewanto/ diunduh pada tanggal 10 November 2020; 57. Bukti P-21F : Fotokopi artikel “Naskah RUU Berubah-ubah Pasca Disahkan, Memang Boleh?.” Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f9fcc 67541a5/naskah-ruu-berubah-ubah-pasca-disahkan-- memang-boleh 99 diunduh pada tanggal 10 November 2020; 58. Bukti P-21G : Fotokopi artikel “Beberapa Dugaan Pelanggaran Formil dalam Pembahasan dan Persetujuan RUU Ciptaker.” Sumber: https://kumparan.com/ali-salmande/beberapa-dugaan- pelanggaran-formil-dalam-pembahasan-dan-persetujuan- ruu-ciptaker-1uM6aNsiPeY/full diunduh pada tanggal 11 November 2020; 59. Bukti P-21H : Fotokopi artikel “Kode Inisiatif Soroti 4 Poin Cacat Formil UU Cipta Kerja.” Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1396694/kode-inisiatif- soroti-4-poin-cacat-formil-uu-cipta-kerja/full&view=ok diunduh pada tanggal 11 November 2020; 60. Bukti P-22A : Video dari Akun YouTube “Narasi Newsroom”, dipublikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan judul: “Mereka- Reka Cipta Kerja (FULL VERSION) | Mata Najwa.” Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=MICnoNEAqZM&t=31 86s diunduh pada tanggal 12 November 2020; 61. Bukti P-22B : Video dari Akun YouTube “Narasi Newsroom”, dipublikasi pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan judul: “Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta (FULL VERSION) | Mata Najwa.” Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=THlRbyN27iU&t=499 s diunduh pada tanggal 12 November 2020; 62. Bukti P-22C : Video dari Akun YouTube “Karni Ilyas Club”, dipublikasi pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan judul: “Sekarang Anda Bohong Besok Dibongkar Orang’ Prof Mahfud MD – Karni Ilyas Club” Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=2E2AgDTHFwY diunduh pada tanggal 17 November 2020; 63. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R- 06/Pres/02/2020 Perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 7 Februari 2020; 64. Bukti P-24 : Fotokopi Naskah Akademis RUU Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020; 65. Bukti P-25 : Fotokopi Surat dari Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sumatera 100 Selatan dan Pemerintah Kabupaten Karawang, Kepada Presiden Republik Indonesia Perihal: Permohonan Menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja; 66. Bukti P-26 : Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gerakan Mahasiswa Kota Bukit Tinggi (GERMABI) Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentang penolakan pengesahan RUU Omni Bus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 67. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Indonesia Kepada World Trade Organization (WTO) Nomor: WT/DS477/21/Add.13 WT/DS478/22/Add.13, tanggal 18 Februari 2020; 68. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 69. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 70. Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; 71. Bukti P-31 : Fotokopi Laporan Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 72. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Sawit Watch Ke-V Nomor: SK 016/KONGRES/XI/2016 tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2016-2020; 73. Bukti P-33 : a. Fotokopi Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 04/Rapat Pleno VIII/DPP-SPI/IX/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Kongres Ke-V Serikat Petani Indonesia; b. Fotokopi Akta Nomor: 03 tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 101 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Reno Yanti, Sarjana Hukum; 74. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Penunjukan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) tanggal 17 Desember 2020; 75. Bukti P-35 : Fotokopi artikel “Tuduhan Upaya Mengecoh Publik di Balik Cacat Formil Omnibus” Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020101314414 0-32-557893/tuduhan-upaya-mengecoh-publik-di-balik- cacat-formil-omnibus diunduh pada tanggal 16 Desember 2020; 76. Bukti P-36 : Fotokopi artikel “Apa Itu Omnibus Law, Yang Disinggung Jokowi Dalam Pidatonya?” Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/07060066 5/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam- pidatonya?page=all diunduh pada tanggal 16 Desember 2020; 77. Bukti P-37 : Fotokopi Print Out - Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Maret 2020; 78. Bukti P-38 : Fotokopi Print Out – Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/5 November 2020; 79. Bukti P-39 : Fotokopi Print Out – “Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021; 80. Bukti P-40 : Fotokopi Print Out – Kertas Posisi “Ancaman Nyata Omnibus Law” Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2021; 81. Bukti P-41 : Fotokopi Print Out – Berita pada halaman Kata data dengan Judul “Tarik Investasi Tesla, UU Cipta Kerja Perlu Diperbaiki”. Sumber: https://katadata.co.id/saftezifitra/ekonomi- hijau/60cc3e4b55078/tarik-investasi-tesla-uu-cipta-kerja- perlu-diperbaiki Diunduh pada tanggal 17 September 2021. 82. Bukti P-42 : Fotokopi Print Out – Berita pada halaman Kompas.com dengan Judul “UU Cipta Kerja Dsahkan, Parisipasi Publik Dinilai Nyaris Nol”. Sumber: 102 https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/15240871/ uu-cipta-kerja-disahkan-partisipasi-publik-dinilai-nyaris- nol Diunduh pada tanggal 28 September 2021. 83. Bukti P-43 : Fotokopi Print Out – Berita pada halaman Kompas.com dengan Judul “KSPI: RUU Cipta Kerja Sudah Disiapkan Jauh Hari Tanpa Libatkan Partisipasi Publik”. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/13015361/ kspi-ruu-cipta-kerja-sudah-disiapkan-jauh-hari-tanpa- libatkan-partisipasi Diunduh pada tanggal 28 September 2021. 84. Bukti P-44 : Fotokopi Print Out – Berita pada halaman IDNTimes dengan Judul “Tidak Melibatkan Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja Disebut Absurd”. Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto- mujib-1/tidak-melibatkan-partisipasi-publik-uu-cipta-kerja- disebut-absurd Diunduh pada tanggal 28 September 2021. Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2021 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum Perkembangan prinsip Negara Hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 semakin pesat seiring dengan berkembangnya hukum pengujian undang-undang. Inti ajaran negara hukum menurut Andriaan Bedner (2010) adalah an umbrella term for a number of legal and institutional instruments which protect citizens from those who abuse state power. (F. Afandi; 2021:10) Negara hukum adalah payung untuk sejumlah instrumen hukum dan kelembagaan yang melindungi warga negara dari mereka (penguasa) yang menyalahgunakan kekuasaan negara. Pengujian formil (formeele toetsing) yang merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Pengujian formil akan “menjamin” dan “memastikan” perlindungan warga negara 103 (protect citizens) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penggunaan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang dinilai konstitusionalitas dari segi formilnya. Konstitusionalitas penetapan undang-undang diuji bentuknya yang tepat (appropriate form), institusi pembuatannya yang tepat (appropriate institution), dan prosedurnya yang juga harus tepat (appropriate procedure). Mahkamah sudah mengeluarkan landmark decision terkait pengujian formil undang-undang. Suatu landmark decision harus memuat suatu penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Penemuan hukum merupakan upaya mengisi ketidaklengkapan atau ketiadaan norma dalam hukum positif. (Shidarta: 2018) Landmark decision tersebut meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 meletakkan dasar pengujian berupa batu uji pengujian formil. Ketentuan dalam membentuk undang- undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi adalah termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 meletakkan dasar pengujian berupa tata cara pembentukan undang-undang yang mengikutsertakan DPD. Terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 meletakkan dasar pengujian berupa kriteria dan cakupan pengujian formil yang meliputi: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Ada 12 (dua belas) masalah hukum yang diajukan Pemohon melalui kuasanya kepada Ahli untuk diberikan keterangan keahlian. Atas kedua belas masalah hukum 104 tersebut, Ahli gunakan ketiga landmark decission Mahkamah dalam pengujian formil ini. A. Pengujian Atas Pelaksanaan Tata Cara atau Prosedur Pembentukan Undang-Undang, Baik dalam Pembahasan Maupun dalam Pengambilan Keputusan atas Rancangan Suatu Undang-Undang Menjadi Undang- Undang Ada 10 (sepuluh) pertanyaan yang menurut Ahli dapat dimasukkan dalam cakupuan pengujian formil yang pertama ini. Berikut pertanyaan dan jawaban ahli. 1. Apakah Ahli dapat menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pembentukan suatu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia? Ketentuan dalam membentuk undang-undang terdapat dalam UUD 1945: a. Pasal 5 ayat (1) (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. b. Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang. (2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undangundang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. c. Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. d. Pasal 22 ayat (1): (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 105 (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. e. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 tersebut maka, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, ketentuan dalam membentuk undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi juga termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Dengan demikian selain ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan pembentukan undang-undang termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam: a. undang-undang (UU 12/2011 sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 (UUP3) dan UU MD3; b. tata tertib produk lembaga negara (Tatib DPR dan Tatib DPD; dan c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural pembentukan undang-undang (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Ketentuan-ketentuan tersebut ditambah pula dengan penafsiran MK atas konstitusionalitas UU P3 dan UU MD3 dalam pembentukan undang-undang sebagaimana sudah diputus dalam Nomor Perkara 92/PUU-X/2012. Intinya, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pembentukan undang-undang di atas, pembentukan undang-undang merupakan pembuatan undang-undang yang mencakup tahapan: a. perencanaan; (ketentuannya ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan konstitusi) b. penyusunan; (ketentuannya ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan konstitusi) 106 c. pembahasan; (ketentuannya ada dalam Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi 92/PUU-X/2012, dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan konstitusi) d. pengesahan; dan (ketentuannya ada dalam Pasal 20 UUD 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan konstitusi) e. pengundangan. (ketentuannya ada dalam Pasal 20 UUD 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan konstitusi) Secara ringkas kelima Tahapan pembentukan undang-undang tersebut diuraikan dalam gambar berikut: Gambar 1 Tahapan Perencanaan Sumber: Tim Litigasi DPD, 2012 107 Gambar 2A Tahapan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan RUU (dari DPR) Sumber: Bahan hukum primer diolah Gambar 2B Tahapan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan (dari Presiden) 108 Gambar 2C Tahapan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan RUU (dari DPD) Sumber: Bahan hukum primer diolah 2. Menurut pendapat ahli apa maksud dan tujuan dibentuknya Naskah Akademik? Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang. 109 3. Menurut Ahli, Apakah Naskah Akademik selalu diwajibkan dalam proses perencanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan? Menurut ketentuan dalam UU 12/2011 Naskah Akademik tidak diwajibkan, tetapi diharuskan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 43 UU 12/2011 yang berbunyi: Pasal 43 (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Keharusan tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Di dalam Pasal 19 Ayat (3) UU 12/2011 juga menentukan bahwa konsepsi RUU yang dimuat dalam prolegnas dituangkan dalam Naskah Akademik. Pasal 19 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang- Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Makna kata “harus” berdasarkan angka 269 Lampiran II UU 12/2011 adalah untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia 110 memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Dengan demikian dalam konteks apabila suatu RUU tidak disertai Naskah Akademik maka konsekwensi hukumnya adalah tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya dipenuhi kondisi atau persyaratan adanya naskah akademik, yakni menjadi RUU. Tanpa Naskah Akademik maka tidak dapat menjadi RUU, tanpa RUU maka tidak bisa menjadi UU. 4. Menurut Ahli, apakah Naskah Akademik yang dibuat setelah Rancangan Undang-Undang disampaikan untuk dibahas dapat dibenarkan? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 12/2011 ditentukan bahwasannya: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan “pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan”. Kata “tahapan” menurut KBBI mempunyai arti tahapan/ta·hap·an/ n tingkatan; jenjang. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dengan demikian menjadi suatu jenjang yang berurutan. Tidak dapat dibalik atau dihilangkan jenjangnya. Makna demikian ini sebagaimana pula telah dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 Paragraf [3.15.2] yang berbunyi: bahwa berdasarkan UU P3, tahapan pembentukan perundang- undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan tahapan pengundangan; Lebih lanjut dalam Paragraf [3.15.4] Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU- XVII/2019 disebutkan bahwa pada tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU P3 dan teknik penyusunan peraturan perundang-undanganya diatur dalam Pasal 64 UU P3. Ketentuan keharusan penyusunan Naskah Akademik atas suatu RUU terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) Bagian Kesatu Penyusunan Undang- Undang BAB V yang berjudul Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UU 12/2011. 111 Dengan demikian apabila suatu Naskah Akademik yang dibuat setelah Rancangan Undang-Undang disampaikan untuk dibahas dapat tidak dapat dibenarkan atau disebut inkonstitusional. RUU yang disampaikan untuk di bahas sudah masuk ke dalam ketentuan BAB VII Pembahasan dan Pengesahan RUU Bagian Kesatu Pembahasan RUU UU 12/2011. 5. Menurut Ahli, seberapa penting aspirasi/masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan? Aspirasi/masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang- undangan yang dalam hal ini UU sangat penting. Pasal 96 UU 12/2011 memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menjamin partisipasi warga negara dengan memberikan pengaturan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, dalam seluruh tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Akan tetapi, ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang dan seakan ditutupi, sehingga melanggar asas keterbukaan tersebut. Dengan aspirasi/masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UU maka akan terbentuk hukum yang responsif. Nonet dan Selznik lewat hukum responsif, 112 menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan- perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah “sociological jurisprudence”. 6. Apa konsekuensi apabila dalam suatu Rancangan Undang-Undang, masyarakat yang akan terdampak Rancangan Undang-Undang tersebut tidak mendapat kesempatan untuk memberikan aspirasi? Konsekuensi apabila dalam suatu Rancangan Undang-Undang, masyarakat yang akan terdampak Rancangan Undang-Undang tersebut tidak mendapat kesempatan untuk memberikan aspirasi adalah RUU tersebut bila menjadi UU maka UU-nya akan bersifat represif. Hukum Represif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah adalah represif karena kurang memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kekuasaan yang memerintah cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan rakyat atau menolak legitimasinya. Nonet dan Selznick menyebutkan beberapa bentuk hukum represi dapat memanifestasikan dirinya. Pertama adalah ketidak mampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umum. Berikutnya adalah pemerintah yang melampaui batas. Suatu bentuk lain lagi adalah kebijakan umum yang berat sebelah. (Arwan: 2009) 7. Menurut Ahli, apa yang dimaksud dengan kejelasan rumusan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 huruf f UUP3? Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan muda dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian rumusan suatu RUU tidak boleh mengandung kesalahan penulisan (typo error) sehingga mengakibatkan makna normanya 113 menjadi tidak jelas atau multi tafsir. Rumusan norma UU juga harus mudah dipahami. Lon Luvis Fuller dalam bukunya yang berjudul The Morality of Law mengemukakan bahwa sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti. 8. Apakah ketika mengambil keputusan dalam rapat kerja tingkat I maupun pengambilan keputusan tingkat II, naskah Rancangan Undang-Undang wajib dibacakan secara keseluruhan? Ahli sampai saat ini belum menemukan norma yang mewajibkan pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang secara keseluruhan dalam rapat kerja tingkat I maupun pengambilan keputusan tingkat I. Dalam hal ini ahli hanya menemukan bahwa dilakukan pembicaraan, bukan pembacaan. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU 12/2011 ditentukan bahwa: Pasal 68 (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang berasal dari Presiden; atau d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden. (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan 114 c. Presiden. (5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pasal 69 (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas yang mengatur tata cara Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, tidak diketemukan kata “pembacaan RUU” baik sebagian atau keseluruhan. Kata yang digunaan adalah “Pembicaraan, Pengantar, Pembahasan, Penyampaian Pendapat, Pernyataan, Persetujuan”. Hal ini menurut ahli karena “membaca” suatu RUU dalam Tahap Pembahasan baik dalam Pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II merupakan Conditio sine qua non (syarat mutlak/“Absolute (ly) condition). Tidak mungkin tanpa membaca dapat melakukan pembicaraan. Tidak mungkin tanpa membaca dapat memberikan persetujuan. 9. Apakah RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dapat diubah-ubah lagi, baik isi maupun formatnya? Berdasarkan Pasal 72 UU 12/2011 ditentukan bahwa: (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 115 (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penjelasan Ayat (2): Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang- Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam ketentuan di atas tidak ada norma yang memberikan legitimasi untuk dapat mengubah substansi hukum pasca RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Tenggang waktu 7 (tujuh) hari hanya dianggap layak untuk: a. mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang; b. penuangan ke Lembaran Resmi Presiden; c. persiapan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden; dan d. persiapan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara. Dalam hal terjadi perubahan norma RUU pasca persetujuan bersama RUU maka inkonstitusional akibat tidak memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 10. Apa konsekuensi apabila RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden berbeda dengan RUU yang disampaikan kepada Presiden maupun yang telah disahkan? Apabila RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden berbeda dengan RUU yang disampaikan kepada Presiden maupun yang telah disahkan adalah cacat formil. Akibat hukumnya adalah batal demi hukum. 116 B. Pengujian atas Bentuk, Format, atau Struktur Undang-Undang Menurut Ahli, apakah Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah tepat dikatakan sebagai Undang-Undang (bukankah seharusnya disebut sebagai peraturan pengganti undang-undang)? Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menurut Ahli tidak tepat dikatakan sebagai Undang-Undang dan juga tidak tepat disebut sebagai peraturan pengganti undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat dikatakan sebagai Undang-Undang karena bentuk, format, dan strukturnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU 12/2011. Judul UU Cipta kerja merupakan Judul UU baru sebagaimana diatur dalam angka 4 Lampiran II UU 12/2011, bukan UU perubahan sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf a Lampiran II UU 12/2011. Namun demikian dalam Batang Tubuh, bentuk formatnya adalah UU Perubahan sebagaimana diatur dalam angka 230 sampai dengan 238 Lampiran II UU 12/2011. Agar lebih mudah dapat dilihat dari gambar berikut: Dengan demikian UU Cipta Kerja yang bentuknya “campuran” tidak memenuhi Bentuk, Format, atau Struktur Undang-Undang sebagaimana ditentukan peraturan pembentukan undang-undang sehingga inkonstitusional. Disamping itu menurut Ahli, UU Cipta Kerja juga bukan termasuk peraturan pengganti undang-undang atau tepatnya bukan termasuk jenis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 117 memaksa. UU Cipta Kerja tidak ditetapkan oleh Presiden, namun disahkan oleh presiden setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPR. Selain itu apabila dari sisi format berdasarkan angka 239 UU 12/2011, batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang- Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut: a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut. b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. UU Cipta Kerja tidak memenuhi format sebagaimana ditentukan angka 239 UU 12/2011. C. Pengujian Berkenaan dengan Kewenangan Lembaga yang Mengambil Keputusan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Pemohon tidak ada pertanyaan terkait hal ini, namun ahli hendak menambahkan keterangan bahwasannya berawal dari apa yang sudah disampaikan dalam huruf B yakni terkait bentuk atau format RUU. Menurut ahli terjadi cacat kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Berdasarkan BAB IV Lampiran II UU 12/2011 bentuk rancangan undang-undang/UU terdiri atas: 1. Bentuk Rancangan Undang-Undang Pada Umumnya; 2. Bentuk Rancangan Undang–Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang–Undang; 3. Bentuk Rancangan Undang–Undang Pengesahan Perjanjian Internasional yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Salah Satu Bahasa Resmi; 4. Bentuk Rancangan Undang–Undang Perubahan Undang–Undang; 5. Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Undang–Undang; dan 6. Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang. Berdasarkan keenam bentuk RUU/UU tersebut tidak ditemukan bentuk “campuran” yakni judulnya berupa Rancangan Undang-Undang Pada Umumnya sedangkan Batang Tubuhnya berupa Bentuk Rancangan Undang– Undang Perubahan Undang–Undang. DPR dan Presiden sebagai lembaga 118 negara yang berwenang membentuk undang-undang (cat: terkait RUU tertentu juga harus melibatkan DPD) tidak mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang dengan bentuk “campuran”. Dengan demikian menurut ahli kewenangan DPR dan Presiden dalam membentuk UU Cipta Kerja yang bentuk, format, dan strukturnya bertentangan dengan ketentuan BAB IV Lampiran II UU 12/2011 adalah inkonstitusional. D. Pengujian atas Hal-Hal Lain yang Tidak Termasuk Pengujian Materiil Bagaimana pendapat Ahli mengenai penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Dalam bagian akhir ini Ahli akan menyampaikan keterangan terkait penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara- negara anglo saxon dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law juga sudah diadopsi oleh Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom. (Antoni Putra:1-2) Sebagai suatu perkembangan hukum, Ahli tidak menafikan adanya hal baru yang mempengaruhi bahkan dapat mengubah pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian persoalan bukan pada nilai-nilai ajaran Omnibus Law yang dibawa yakni menyelesaikan masalah disharmonis, tumpang tindih, dan materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Menurut Ahli problem mendasar dari digunakannya Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tidak dimasukkannya metode pembentukan hukum Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur konstitusionalitas pembentukan undang-undang dan peraturan perundang- undangan. 119 Seharusnya pembentuk UU mengubah dahulu ketentuan dalam UU 12/2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. perubahan dilakukan untuk memasukkan ketentuan bentuk baru suatu RUU yang mengadopsi Omnibus law. Dengan demikian akan konstitusional karena bentuk, struktur, dan format dan proses penyusunan serta pembahasannya sudah berdasar atas hukum formil dalam pembentukan undang-undang [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN SECARA FORMIL TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DALAM PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020 Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian UU Cipta Kerja secara formil dalam Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, Perkara 4, dan Perkara 6 dengan dalil yang menyatakan pada intinya bahwa: ➢ UU a quo sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ➢ UU a quo bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan; ➢ Terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama pembentuk undang-undang; ➢ Pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD; ➢ Latar belakang pembahasan UU a quo karena desakan dari World Trade Organization (WTO); ➢ Pembahasan UU a quo tidak melibatkan partisipasi masyarakat; dan ➢ Pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang. 120 Bahwa yang diajukan sebagai batu uji dalam pengujian formil perkara a quo adalah: o Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; o Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 72, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); o Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU MD3); o Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; dan o Pasal 113 ayat (6), Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib DPR). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal 121 standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil dalam Perkara 107, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Pengujian Formil Dalam Perkara 107 1) Bahwa para Pemohon Perkara 107 tidak menguraikan dalam hal apa para Pemohon Perkara 107 tersebut memiliki pertautan yang langsung dengan UU a quo. Bahwa para Pemohon Perkara 107 yang terdiri dari perorangan dan organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena UU a quo tidak membuka ruang partisipasi dalam pembahasan dan penuh ketidakcermatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Banyaknya anggota masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum privat di Indonesia, tentu tidak memungkinkan bagi pembentuk undang-undang untuk menghadirkan semuanya dalam pembahasan suatu undang-undang. Terkait keterbukaan partisipasi publik dalam penyusunan suatu undang-undang, pembentuk undang-undang memiliki hak untuk melibatkan pihak-pihak yang dianggap yang berkaitan langsung dengan undang-undang yang sedang dibahas, dan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur ketentuan mengenai harus berapa pihak yang dilibatkan/atau dihadirkan untuk didengarkan aspirasinya dalam suatu pembahasan undang-undang. Oleh karenanya, dalil para Pemohon Perkara 107 tersebut tidak dapat diterima. 2) Dengan tidak dilibatkannya para Pemohon Perkara 107 sebagai badan hukum privat dalam pembahasan UU Cipta Kerja tidak berarti 122 ada diskriminasi terhadap para Pemohon Perkara 107, karena pada dasarnya semua organisasi kemasyarakatan diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan oleh karenanya para Pemohon tidak terkurangi hak dan/atau kewenangannya untuk melakukan tugasnya sebagai organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas). 3) Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak dihadirkannya para Pemohon Perkara 107 bukan berarti telah ditutup ruang partisipasinya. Selain itu, keterkaitan langsung yang dimiliki para Pemohon Perkara 107 hanya dinyatakan bahwa 18 klaster dalam UU Cipta Kerja memberikan dampak bagi Para Pemohon Perkara 107 tanpa adanya penjelasan lebih lanjut bagaimana bentuk keterkaitan tersebut (vide perbaikan permohonan Perkara 107 hlm 57-58). Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa para Pemohon Perkara 107 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan para Pemohon Perkara 107 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari UU Ketenagakerjaan saja melainkan mengatur 123 perubahan 78 undang-undang yang tentunya, para Pemohon Perkara 107 harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung keterkaitannya dengan semua undang-undang yang diatur perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para Pemohon Perkara 107 memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over- regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. 3. Bahwa kata Omnibus dalam bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai 124 macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang- undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang- undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang- undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. 4. Bahwa metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk dalam sistem Common Law sejak tahun 1937. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. 5. Praktik Omnibus Bill/Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem Civil Law sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. 6. Bahwa saat ini telah terjadi hyper regulation peraturan perundang- undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dengan komposisi sebagai berikut: Undang-Undang: 1.700 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 182 Peraturan Pemerintah: 4.670 125 Peraturan Presiden: 2.167 Peraturan Menteri: 15.735 Peraturan LPNK: 4.178 Peraturan Daerah: 15.982 (Data diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB) Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, penyederhanaan untuk efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 8. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. 9. Saat ini metode Omnibus Law telah diterapkan dalam UU Ciptaker dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pembentuk undang-undang 126 mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang- undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 79 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker. 10. Dengan dibentuknya UU Ciptaker juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 11. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat 127 menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 12. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang UU Cipta Kerja, cipta kerja merupakan upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 13. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (from cradle to the grave) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. DPR dan Pemerintah memiliki tugas untuk mempertemukan dua kepentingan yang sulit untuk disatukan di bidang ketenagakerjaan ini, yang paling penting adalah memberikan keadilan dalam perspektif masing-masing pihak yaitu buruh/pekerja dan pengusaha. 14. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 128 15. Bahwa klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka investasi dan disisi lain memberikan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tugas Negara untuk menyediakan lapangan kerja sesuai amanat konstitusi. Pengaturan ini diharapkan memberikan harapan baru bagi investasi. Dengan kemudahan regulasi dan iklim investasi yang kondusif diharapkan ketenagakerjaan juga tetap mendapatkan pelindungan yang cukup baik dari pemerintah maupun pengusaha. 16. Bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dari semua klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja karena tidak bisa dipisahkan antara perbaikan iklim investasi dengan pengaturan dan pelindungan ketenagakerjaan. Kondisi sosiologis berupa jumlah PHK yang terus meningkat dan ketersediaan pekerjaan semakin sedikit sebelum pandemi terlebih saat pandemi menciptakan kesenjangan lapangan kerja baru baik di sektor formal maupun informal yang belum dalam kondisi ideal telah mendorong perlunya perubahan ketentuan mengenai ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan transformasi atau perubahan dari sisi ekosistem ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung dua kepentingan besar berupa pelindungan bagi pekerja/buruh dan peningkatan investasi. C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN FORMIL 1. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara Perkara 107 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 129 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Cipta Kerja meskipun menggunakan metode omnibus law adalah tetap sebuah undang- undang yang pada hierarkinya tetap berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur materi muatan antara lain mengenai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XV/2017; dan pemenuhan kebutuhan hukum untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja yang dihadapkan dengan kondisi global dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UU Cipta Kerja memiliki materi muatan yang telah berkesesuaian dengan ketentuan 130 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (hal. 147), materi-materi tertentu yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu materi khusus tersebut adalah pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (legislative delegation of rule- making power), yaitu: • Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; • Perubahan ketentuan undang-undang; • Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang; • Pengesahan suatu perjanjian internasional; • Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan • Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut undang-undang yang ada sebelumnya dan mengubah ketentuan undang-undang lainnya. d. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. e. Bahwa dalam hukum perundang-undangan dikenal asas lex posterior derogate legi priori yang artinya suatu peraturan perundang- undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang lama, dan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang 131 bersifat umum. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Cipta Kerja menjelaskan tujuan pembentukan UU a quo antara lain adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan UMKM dan juga untuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat urgensi yang akan dituju dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut adalah untuk penyederhanaan regulasi, maka tentunya ketentuan perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan bagi undang-undang yang telah ada sebelumnya. f. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai judul UU a quo yang tidak sesuai dengan pedoman dalam Lampiran II Poin A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan judul undang-undang perubahan, DPR berpandangan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup, dan penjelasan. Selain itu materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik berikutnya. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam hal nomenklatur judul perubahan 78 UU yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja yang terlalu banyak, maka diperlukan terobosan demi efektivitas hukum. 132 g. Bahwa UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law sebagai sebuah terobosan/inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan legislative drafting yang belum terpecahkan. h. Secara konstitusi, metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga UU Cipta Kerja dibentuk atas urgensi tersebut dan telah sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 2. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden a. Bahwa terkait dengan perubahan halaman dan substansi antara UU a quo versi 905 halaman, dan UU a quo versi 1035 halaman dimungkinkan terjadi. Lebih lanjut, Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna, berdasarkan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan 133 Perundang-undangan dan Pasal 109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR 2/2020) bahwa DPR diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan suatu draft RUU dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum disampaikan kepada Presiden. Jadi perubahan teknis terhadap draft RUU masih dimungkinkan sebelum RUU tersebut resmi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan jumlah halaman dalam UU a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengesahaan UU a quo tidak melanggar syarat formil pembentukan undang-undang. b. Bahwa terkait perubahan materi yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam gugatannya, DPR memberikan keterangan bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan materi/substansi tetapi perubahan tersebut hanya bersifat teknis dalam teknik drafting dan proses editing (proses cleansing final) draft RUU Cipta Kerja, tanpa mengubah substansi pokok RUU Cipta Kerja. Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak perubahan melalui UU Cipta Kerja menjadi substansi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan merupakan perkara yang mudah mengingat muatan yang berbeda dan jumlah pasal yang mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan. c. Bahwa dalam hal ini para Pemohon tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh para Pemohon telah berubah-ubah sehingga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam agenda Perbaikan Permohonan II, secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa 134 naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. d. Dengan tidak dapat dibuktikannya validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, tentunya naskah RUU Cipta Kerja tersebut tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena tentunya dalam prinsip umum peradilan dikenal bahwa pihak yang mendalilkan memiliki beban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut. e. Naskah RUU Cipta Kerja telah diperbaiki teknis legal drafting secara benar dan tepat, sehingga memang terdapat penambahan lembar dokumen. Namun hal tersebut tidak merubah substansi yang telah disepakati. Adapun kesimpangsiuran terkait jumlah lembar RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat, DPR menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. f. Terhadap permohonan para Pemohon kepada DPR untuk mendapatkan naskah resmi RUU Cipta Kerja, DPR menerangkan bahwa para Pemohon bukanlah satu-satunya pihak yang meminta dokumen tersebut, karena banyak permintaan serupa yang masuk ke DPR. Namun atas kebijakan Pimpinan DPR, naskah RUU Cipta Kerja belum bisa disebarluaskan kepada masyarakat karena naskah tersebut sedang dirapikan, dan untuk menghindari penyalahgunaan naskah tersebut yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran di masyarakat. Perubahan atas naskah tersebut tentunya harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata naskah undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu naskah tersebut juga masih akan 135 melewati beberapa tahapan hingga mendapatkan nomor registrasi pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. 3. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD a. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah. Tentunya Pemerintah ketika menyusun draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, sepatutnya sudah mendengarkan aspirasi dari jajaran Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya DPRD sebagai unsur dari Pemerintah Daerah, yang merupakan satu kesatuan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya, adalah suatu hal yang wajar jika dalam proses pembahasan UU a quo di DPR tidak lagi mengundang dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana alasan di atas. b. Bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif sejak Pembicaraan Tingkat I mulai dari Panja, Timus dan Timsin, hingga dalam berbagai Rapat Kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir mini DPD. Sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. c. Bahwa dalam naskah RUU awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, di dalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizininan kepada Pemerintah Pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR, terdapat masukan dari DPD untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. d. Terhadap masukan dari DPD tersebut, Panja RUU tentang Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah 136 daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. e. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 (vide Lampiran VIII) antara lain sebagai berikut: • Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945; • Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja, oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI; dan • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU tentang Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. f. Bahwa selain itu untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah (vide Lampiran X). Dengan demikian dalil Para Pemohon Perkara 107 hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. g. Bahwa dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 yang berketentuan: “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus”. 137 Lebih lanjut, Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari – Oktober Tahun 2020 (8 bulan) sehingga telah memenuhi waktu 3 (tiga) kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang- undang yang kompleks seperti UU a quo karena selama masa pembahasan itu pula juga telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan UU a quo tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan para Pemohon Perkara 107. h. Bahwa baik berdasarkan ketentuan proses pembentukan undang- undang yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, UU MD3, Tatib DPR RI, dan Peraturan DPR 2/2020 maka tidak ada satupun yang mengatur mengenai persyaratan bahwa jika jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya maka proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi cacat formil. Oleh karena itu, dalil para Pemohon Perkara 107 tersebut adalah tidak berdasar. 4. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan UU Cipta Kerja karena desakan dari World Trade Organization (WTO) dalam Perkara Nomor 107 a. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950, dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir Putaran Uruguay (Uruguay Round). Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 138 b. Bahwa dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat (binding) seluruh anggota. Salah satunya pada Article XVI Paragraph 4 yang berketentuan: “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements”. Dengan demikian, seluruh peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali; c. Bahwa terkait sengketa dagang DS477/DS478, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Terdapat beberapa peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO) oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam perkara DS477/DS478 yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (selanjutnya disebut UU Hortikultura); 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan); 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/ 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 139 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/ 8/2013 Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. d. Bahwa dalam rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478, peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan Internasional tidak hanya 4 Undang-Undang seperti yang didalilkan para Pemohon, namun ada 10 peraturan perundang-undangan (5 Undang-Undang dan 5 Peraturan Menteri) yang diminta untuk diubah-sesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana disebutkan diatas; e. Bahwa Indonesia diberikan waktu hingga 22 Juni 2019 untuk menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478. Berdasarkan laporan Indonesia kepada WTO tanggal 19 September 2019, naskah akademik penyesuaian beberapa undang-undang tersebut telah selesai disusun dan sedang dalam pembahasan Pemerintah; f. Bahwa dalam laporan Indonesia kepada WTO tanggal 18 Februari 2020, komitmen Indonesia untuk mengubah 4 Undang-Undang yang tidak sesuai tersebut telah dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional: 1) UU Perdagangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 56. 2) UU Hortikultura dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 140. 3) UU Pangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 122. 4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 141. g. Bahwa sejak Februari Tahun 2020, DPR juga telah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU 140 Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut; h. Bahwa untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan atas situasi darurat Pandemi Covid-19, maka perubahan empat undang-undang tersebut yang telah disusun Naskah Akademiknya sejak 2019 dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam UU Cipta Kerja; i. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja merupakan desakan dari WTO hanyalah berdasarkan asumsi para Pemohon saja. Materi perubahan empat undang-undang tersebut yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah diubah-sesuaikan dengan hasil rekomendasi DSB WTO. 5. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat a. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR 2/2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut, dalam implementasinya Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan Prolegnas, seperti Provinsi Bali (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan-Legislasi-672) dan Provinsi Jawa Barat (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri- Foto-Badan-Legislasi-671); b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialiasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan Pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat 141 yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR dan Pemerintah mengundang sebagian masyarakat sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja; c. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekjen DPP (vide Lampiran I); 2) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja UU Cipta Kerja yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan (Hadir Fisik), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Menteri Pertanian (vide Lapsing Rapat Baleg Masa Persidangan III 2019-2020, tanggal 14 April 2020) (https://www.dpr.go.id/ dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200528-032217-2703.pdf); 3) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) orang Narasumber yakni Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512- 014946-3140.pdf); 142 4) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM., untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512- 020405-2120.pdf); 5) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/ dokumen/BALEG-RJ-20200512-021051-2900.pdf); 6) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200616- 103311-2045.pdf); 7) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.LM., Eur, PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-105103-7309.pdf); 8) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) terkait RUU tentang Cipta Kerja untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-102906-4042.pdf); 9) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media 143 (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200615- 040334-8799.pdf); 10) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200615- 040951-4691.pdf); 11) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan KPPU untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201009- 101927-2805.pdf); dan 12) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201019- 113449-4920.pdf). 6. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang a. Tahap Perencanaan 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan 144 bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”; 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 16 – Pasal 42 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang- undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam Naskah Akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya; 3) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 dan masuk dalam Prolegnas prioritas; 4) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020yang dapat dilihat publik dalam website DPR melalui http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list; 5) Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan pada intinya Naskah Akademik disusun setelah draft RUU Cipta Kerja, DPR memberikan pandangan: • Bahwa sesuai Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Perpres 87/2014), dinyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri untuk membahas RUU di DPR; • Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD memang harus disertai dengan Naskah Akademik yang memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang kesemuanya telah melalui pengkajian dan penyelarasan (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); 145 • RUU Cipta Kerja merupakan RUU inisiatif Presiden yang tentunya memiliki Naskah Akademik (vide Lampiran II) karena tidak mungkin norma-norma yang ada di dalam UU Cipta Kerja dapat dituangkan jika tidak tanpa melalui proses penyusunan Naskah Akademik terlebih dahulu; • Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki Naskah Akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR; dan • Terkait dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Naskah Akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan darimana para pemohon mendapatkan sumber tersebut, apakah mendapatkan sumber dari DPR atau Presiden atau justru dari sumber lain yang pantas diragukan validitasnya. 6) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: • DPR beranggapan bahwa terlebih dahulu Para Pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang memadai? Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Bahwa adapun dalam proses pembahasannya, terdapat suatu perubahan yang menjadikan Naskah Akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena Naskah Akademik pada dasarnya adalah academic reasoning and research atas kebijakan yang dituangkan dalam 146 suatu RUU. Bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Naskah Akademik tersebut tidak memadai dan UU a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. • Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang- 147 undangan) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; … • Bahwa terkait dengan pernyataan para Pemohon bahwa naskah akademik harus dimaknai secara ketat agar kemunduran ini tidak terulang, maka pemaknaan tersebut harus dijelaskan, bagaimana dan seperti apa yang dimaksud Para Pemohon? 7) Bahwa RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada Pimpinan DPR, dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan hal tersebut masuk dalam tahap perencanaan adalah salah, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU MD3 dan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dibahas oleh para pembentuk undang-undang adalah Rancangan Undang-Undang dan bukan Naskah Akademiknya. 148 9) Oleh karena itu, meskipun Surat Presiden RI Nomor R- 06/Pres/02/2020 menurut Para Pemohon tidak menyertakan Naskah Akademik, maka hal tersebut tidak berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Penyampaian Naskah Akademik yang tidak bersamaan dengan Draft RUU dalam sebuah Surat Presiden bukan berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Selain itu, pembentuk undang- undang hanya membahas Draft RUU, karena tidak ada DIM dalam Naskah Akademik. 10) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas dan mewakili substansi yang akan diatur. Namun pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder yang terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, salah satunya konsekuensi pelibatan banyak pihak ada pada anggaran. 11) Bahwa terkait dengan draft yang simpang siur, DPR berpandangan itu hanya asumsi Para Pemohon. Dalam pembuatan Naskah Akademik dan Draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi, apabila Naskah Akademik dan Draft RUU dibahas dan diperbaiki setiap rapat dengan intens, tentu saja akan terjadi perubahan terus menerus. Oleh karena itu, Naskah Akademik dan Draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder yang berbeda waktu, tentu akan berbeda pula substansinya. b. Tahap Penyusunan 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-205 terdapat pengusulan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) oleh Pemerintah. 149 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 3) Bahwa terkait dengan selama proses penyusunan RUU CIpta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak Pemerintah/Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo, karena pihak Pemerintah/Presiden adalah pihak pengusul UU Cipta Kerja. c. Tahap Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat I 1) Terhadap RUU tentang Cipta Kerja tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, serta mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. 2) Bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI dengan Pemerintah. Dalam proses tersebut kemudian Panja membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk mengkritisi, mendiskusikan, membahas, menolak, menyetujui, memberikan catatan, mengusulkan formula dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan Pemerintah yang ditolak, disetujui, direformulasi dan ada pula yang akhirnya ditarik/dikeluarkan dan dikembalikan pada UU eksisting. 3) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu 150 perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, melakukan Kunjungan Kerja, melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. 4) Bahwa apabila kita melihat Catatan Rapat Badan Legislasi pada hari selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III), Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019- 2020 antara lain adalah: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa point yang disepakati, antara lain: ➢ DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarkat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. Dan dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memeberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan 151 ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak agar saran dan masukan dari masyarakat dapat terakomodir. 5) Badan Legislasi DPR melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran VI), yaitu di antaranya: • Pakar, yaitu: Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H.; Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.); Emil Arifin; Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); • Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Gajah Mada); • Assosiasi (Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamar Dagang 152 Industri (Kadin), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)); dan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 6) Menurut para Pemohon dalam pembahasan UU a quo, DPR seharusnya mengundang para Pemohon karena dalam pembahasan beberapa RUU biasanya DPR sering meminta pendapat dari para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon, DPR berpandangan: • Bahwa DPR mempunyai hak untuk mengundang pihak-pihak yang terkait. Di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan sehingga suatu hal yang wajar jika DPR mengundang organisasi kemasyarakatan lain selain para Pemohon. Lebih lanjut, hal tersebut menandakan bahwa DPR bukan lembaga yang mendiskriminasikan ataupun mengeklusifkan organisasi kemasyarakatan tertentu. • Bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020, menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja (vide Lampiran III). Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). • Kemudian berdasarkan Rapat Panitia Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 (vide Lampiran V) menyimpulkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. • Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, 153 mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. • Bahwa dalam Perbaikan Permohonan 103 pada poin 7 halaman 6 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 103 sudah menjawab terkait dengan Pemohon a quo yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dengan menyatakan bahwa KSBSI yang merupakan organisasi yang mereka pimpin telah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja. 7) Selanjutnya dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut: • Bahwa telah dilaksanakan Rapat Badan Legislasi pada 7 April 2020 pukul 14.15 s.d. 15.30 WIB yang beragendakan pembahasan jadwal acara rapat-rapat pembahasan ruu tentang cipta kerja (vide Lampiran III); • Pada tanggal 14 April 2020 pukul 14.35 s/d 16.11 WIB, diadakan Rapat Badan Legislasi yang beragendakan penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja (vide Lampiran IV); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU Panja Baleg sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 27 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 3 orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 29 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono (vide Lampiran VI). • Bahwa Rapat Panja pada tanggal 20 Mei 2020, 3 Juni 2020, 4 Juni 2020, 29 Juni 2020, 1 Juli 2020, 9 Juli 2020, 13 Juli 2020, 14 Juli 2020, 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 23 Juli 2020, 27 Juli 2020, 154 28 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 12 Agustus 2020, 13 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, 2 September 2020, 3 September 2020, 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 10 September 2020, 12 September 2020, 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, 17 September 2020, 19 September 2020, 21 September 2020, 22 September 2020, 24 September 2020, dan 25 September 2020 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja dan pembahasan DIM (vide Lampiran VII); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 9 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D. (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 10 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 25 September 2020, Rapat Panja RDPU dengan KPPU (vide Lampiran VI). • Bahwa telah dilaksanakan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg) (vide Lampiran VIII). Pada saat 155 itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: ➢ Tujuh fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan ➢ Dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut. 8) Bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini melalui tautan: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqG FonxJY0sIjm2Lj Selain itu juga terdapat dalam berbagai sosial media lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 9) Menurut para Pemohon, pada rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa di dalam suatu pembahasan RUU itu terdapat mekanisme pembahasan RUU yang sudah diatur, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 156 • Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; • Berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; • Berdasarkan pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat; • Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika persetujuan dalam Rapat Paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; • Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tatib DPR, pada pembicaraan tingkat I dilakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi; • Bahwa Pasal 163 Tatib DPR mengatur tentang pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara: 1. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran serta panitia khusus; 2. Laporan pantia kerja; 3. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPR; 157 5. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II. • Bahwa sebelum diambil keputusan, pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I sudah membahas setiap DIM atau setiap pasal. Mekanisme pembahasan RUU sudah dilakukan secara detail dan setiap substansi juga dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat-rapat tersebut. Oleh karena itu, ketika rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal; • Selain itu berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya jika dalam suatu Pembicaraan Tingkat I seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansi hanya bersifat umum tanpa membacakan kata per kata maka mekanisme tersebut tetap sah; dan • Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Para Pemohon berpendapat bahwa Draft RUU Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi. 10) DPR menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan pada Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 3 Oktober 2020 dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: • Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F- Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja 158 Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; • Dua (2) Fraksi (F-PKS dan F-Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolah RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut; dan • Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari RUU Cipta Kerja tersebut. 11) Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Panja Baleg dalam Pembicaraan Tingkat II, DPR memberikan pandangan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dan bukan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu para Pemohon salah merujuk ketentuan yang menjadi dasar argumennya. Selain itu terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh anggota Panja harus diberikan salinan naskah RUU Cipta Kerja, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat ketentuan bahwa naskah yang dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I harus dibagikan kepada masing- masing anggota Panja. Dalam Pembicaraan Tingkat II 1) DPR menanggapi pendapat para Pemohon bahwa pada Rapat Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 tidak membahas mengenai Draft RUU Cipta Kerja melainkan pembahasan mengenai laporan ketua panitia kerja dan persetujuan RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak mengerti mekanisme secara detail kegiatan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam pembahasan. 2) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada tanggal 5 159 Oktober 2020 (vide Lampiran IX). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: • bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan harmonisasi dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; dan • bahwa peserta rapat menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. d. Tahap Pengesahan 1) Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang- undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan sebagai perkara yang mudah. Perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan, tentunya tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. 2) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada Pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam penjelasan Pasal tersebut, ketentuan batasan 7 (tujuh) hari ini dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Bahwa yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pimpinan DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XI). Sehingga dalil Para Pemohon adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan 160 hal tersebut maka tidak ada ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Berikut DPR sampaikan Keterangan Tambahan berdasarkan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pleno tanggal 17 Juni 2021: Bahwa DPR siap untuk menyerahkan Keterangan DPR secara tertulis beserta dengan seluruh lampiran dan dokumen yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak Sidang Pleno pada tanggal 17 Juni 2021. Terkait dengan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan RUU a quo, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan menimbang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang menyatakan bahwa “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Penulisan yang ada dalam UU Cipta Kerja juga telah mengikuti ketentuan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan teknis penyusunan undang- undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Lampiran II nomor C.5 ketentuan penutup nomor 143 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pada intinya jika ada perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama ke dalam peraturan perundang- undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan 161 yang lama di dalam bab ketentuan penutup. Namun perubahan dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap 78 undang-undang sehingga pada bab ketentuan penutup justru akan memuat banyak pengaturan yang menimbulkan ketidaklaziman komposisi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai undang-undang baru yang materi muatannya mengatur perubahan banyak undang-undang dalam satu undang-undang agar dapat disusun menjadi satu kesatuan utuh dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Langkah ini merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden dalam membahas UU Cipta Kerja dan metode omnibus law ini juga tidak dilarang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan merupakan karya agung yang revolusioner, dan fundamental yang dibuat dalam keadaan bangsa yang tidak ideal dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dalam upaya merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional. Metode omnibus law bukanlah suatu metode yang baru. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi telah menyatakan terdapat permasalahan, antara lain ketidakteraturan ketentuan mengenai perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlapping, dan obesitas jumlah peraturan. Metode omnibus law kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pertama Presiden di DPR setelah dilantik untuk periode kepemimpinan kedua. Bahkan Presiden menargetkan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law telah selesai pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Jadi pembicaraan mengenai metode omnibus law ini tidak dimulai pada awal tahun 2020. Bahwa metode omnibus law tidak dibakukan sebagai salah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pembentukan UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) tidak dihadapkan dengan situasi regulasi dan kebangsaan seperti kondisi yang melatarbelakangi pembentukan UU Cipta Kerja, antara lain hyper regulations. Jika kemudian metode omnibus law dibakukan dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- 162 undangan nantinya, dan ternyata pada 10 tahun kemudian terdapat metode yang lebih baik daripada metode omnibus law, maka bukan tidak mungkin yang digunakan nanti adalah metode yang lebih baik tersebut. Negara membutuhkan basis regulasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jika menggunakan metode sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka membutuhkan waktu yang lama karena mengubah satu persatu undang-undang. Sejatinya tidak hanya terdapat 79 undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga ribuan peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait dengan materi dalam UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan satu persatu undang- undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah memastikan tidak adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu undang-undang existing tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki dalam satu undang-undang. Terkait dengan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPD telah mengikuti seluruh rapat pembahasan RUU a quo dan telah menyerahkan DIM (vide Lampiran ....) dan telah dibahas dalam rapat-rapat Panja RUU a quo (vide Lampiran ....). DPD juga telah menyampaikan pandangannya dalam rapat pengambilan keputusan pada Tingkat Pertama (vide Lampiran ...). Kemudian terkait dengan pernyataan Sekjen DPR RI terhadap adanya koreksi teknis penulisan dan pencetakan UU Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, hal itu justru menunjukkan transparansi kerja DPR dengan menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa koreksi tersebut hanya sebatas konteks Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tidak menyentuh pada substansi UU Cipta Kerja, seperti kesalahan rujukan, kesalahan redaksi, dan kesalahan penulisan maupun tanda baca. Termasuk juga mengenai perbedaan 163 jumlah halaman, hal tersebut adalah teknis pencetakan sebatas perubahan format halaman. DPR menerangkan bahwa anggota Panja yang dibentuk untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ditugaskan untuk membahas seluruh klaster materi muatan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya pun, klaster materi muatan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan rapat Panja. Begitu pun halnya dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang bekerja ketika pembahasan di rapat Panja telah selesai sehingga tidak mengubah substansi muatan RUU a quo yang telah disepakati dalam rapat Panja. DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang-undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan saat itu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU. Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak stakeholders, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai keterlibatan banyak stakeholders ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. 164 E. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU CIPTA KERJA Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 165 Daftar Lampiran Lampiran I : Risalah Rapat Baleg tanggal 20 januari 2020 Lampiran II : Naskah Akademik Lampiran III : Catatan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020 Lampiran IV : Catatan Rapat Baleg tanggal 14 April 2020 Lampiran V : Laporan singkat Rapat Panja tanggal 20 April 2020 Lampiran VI : Laporan singkat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga KPPU; Lampiran VII : Dokumentasi Rapat Panja tanggal 20 Mei 2020 – 25 September 2020; Lampiran VIII : Risalah Rapat Panja tanggal 3 Oktober 2020; Lampiran IX : Risalah Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020; Lampiran X : Nota Pengantar dan DIM dari KPPOD; Lampiran XI : Surat Pengantar Naskah RUU Cipta Kerja tanggal 14 Oktober 2020; Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2021, dan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021 mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pilihan negara hukum secara tegas telah dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi sebagai negara hukum, maka segala aktifitas masyarakat, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif harus berlandaskan atas hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kekuasaan negara tersebut apakah telah sesuai dan atau telah 166 berdasarkan hukum mekanisme yang ditempuh diantaranya melalui pengujian pada lembaga peradilan (judicial control/judicial review). Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan negara di bidang legislatif (legislative power) sering dipahami sebagai kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, di mana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun demikian jika dilihat dari poses pembentukan sebuah undangundang, maka diperlukan adanya kolaborasi/kerjasama antar Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dapat disimpulkan bahwa: a. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. b. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. c. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang. d. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Namun demikian jika dilihat dari pengusulan sebuah RUU maka usul dapat berasal dari 2 (dua) pihak yakni Presiden dan anggota DPR. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memiliki kesempatan dan hak untuk mengusulkan sebuah RUU. Hal tersebut sebagaimana dialanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menentukan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Pasal 21 menentukan bahwa: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang- undang. Kemudian bagaimana hubungan kerja antara Presiden dan DPR dalam pembentukan sebuah UU, maka Pasal 22A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari amanah Pasal 22A UUD NRI 167 Tahun 1945 tersebut, maka diundangkanlah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian bersasarkan ketentuan Pasal 5 ditegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sri Soemantri menagaskan bahwa pengujian formal (formale toetsingsrecht) biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legaitas kompetensi institusi yang membuatnya. Dan sidat formail dalam pengujian formil (formale toetsingsrecht), dapat dikaitkan dengan beberapa hal antara lain : (1). Apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut UUD atau peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD; (2). Sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam pembentukan undang-undang memang ditaati; (3). Apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang berwenang untuk itu, dan (4). Apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan UUD atau peraturang perundangundangan berdasarkan UUD. Sementara itu Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal, berarti yang dipersoalkan adalah segi-segi form, format, dan formulasi serta proses pembentukannya undang-undang itu yang tidak prosedur-prosedur konstitusional yang seharusnya. Secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal (formale toetsingsrecht) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum bukan dari segi materinya, dan pengujian formal dapat mencakup: 168 a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedurpembentukan UU baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas RUU menjadi UU; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur UU; c. pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan UU; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Dalam perkembangannya pengujian formil (formale toetsingsrecht) atas UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 kriteria formalitas pembentukan sebuah UU di samping terkait dengan institusi atau lembaga yang membetuk dan mengusulkan sebuah UU, juga terkait dengan prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Bahkan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54A ayat (3) menegaskan bahwa: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka terkait dengan pungujian formil (formale toetsingsrecht) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah barang tentu akan berhubungan dengan mekanisme tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas UU No. 11 Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait pengujian secara formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon, maka ahli akan membe rikan keterangan sesuai dengan keahlian dan akan tidak akan terlepas dari beberapa hal yang dimohonkan oleh pemohon antara lain tidak terpenuhinya syarat pembuatan RUU sesuai dengan UU 12/2011 dan tidak adanya pelibatan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU dan tidak dikenalnya konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 169 Pada bagian awal keterangan ini, Ahli telah sampaikan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g.keterbukaan Dari asas pembentukan sebagaimana tersebut di atas, yang dipersoalkan terkait pengujian secara formal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain berkaitan dengan asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa: asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 bahwa UU tersebut dibuat dengan tujuan yang jelas, yakni : 1) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan 170 4) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian asas keterbukaan, berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 adalah bahwa : Asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Salah satu bentuk implementasi dianutnya asas keterbukaan adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hal tersebut juga merupakan implemantasi dari dianutnya konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat memiliki urgensitas yang tinggi dalam penyusunan peraturan perundang- undangan adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa produk hukum yang disusun benar-benar merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektifitas produk hukum yang dihasilkan dan hal tersebut juga menjadi idikator dianutnya prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan diamanatkan dalam Bab XI Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa : (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; 171 c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 243 huruf (b) yang menentukan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses penyiapan dan pembahasan Ransangan Undang-Undang. Partisipasi masyarakat lisan dapat dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk dengar pendapat dengan pimpinan komisi, gabungan pimpinan komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Badan Legislasi, atau Badan Anggaran dan dapat didampingi beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan RUU. Dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat juga berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang tata Tertib, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dijumpai ukuran dan luasnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan 172 bentuk peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan bukti-bukti proses dan makanisme penyusunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menunjukan bahwa ruang dan partisipaasi masyarakat telah dibuka dan dilaksanakan, bahwa pada akhirnya ada masukan yang mungkin tidak diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses penyusunan dan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan sebuah UU berdasarkan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011, Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional dan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011, dalam penyusunan Prolegnas penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 jo 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat merupakan upaya normatif dari negara untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta untuk memenuhi rencana kerja Pemerintah dan program strategis nasional, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyakarakat. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2020-2024. 173 Dalam lampiran I Narasi RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Khusus menyenai penyederhanaan regulasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat Ahli nyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan kegiatan yang sudah dimasukan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Hal lain yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkaitan dengan pernyataan bahwa metode Omnibus Law merupakan metode yang tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI. Omnibus Law sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau undang- undang omnibus (bahasa Inggris: Omnibus bill atau omnibus law) merupakan nomenklatur atau istilah sebuah undang-undang yang berkaitan mengatur berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Dalam Black’s Law Dictionary, omnibus law adalah satu undang-undang yang mengatur berbagai macam hal yang berbeda; atau disebut juga satu undang-undang yang diarahkan pada satu hal tertentu. Praktik penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sering dijumpai dalam sistem hukum common law seperti Amerika, dan sangat jarang dijumpai pada negara-negara dengan budaya dan sistem hukum civil law atau tradisi hukum pada negara-negara eropa kontinental atau yang dijajah oleh negara-negara eropa kontinental seperti Indonesia yang lebih mengedepankan civil law system. Terlepas dari kebiasaan tersebut, namun dalam praktik ketatanegaraa di Indonesia, metode Omnibus Law, sebenarnya sudah sering terjadi, misalnya : 174 Pada tanggal 22 Maret 1973 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. 5 Tahun 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Dalam konsideran menimbang huruf b dinyatakan bahwa : Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara yang perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai berikut: (1) Yang perlu dicabut; (2) Yang sudah tertampung materinya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara; (3) Yang masih berlaku dan perlu disempurnakan; (4) Yang sudah dilaksanakan, karena hanya mempunyai daya laku yang bersifat "einmahlig"; (5) Yang belum tertampung materinya dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR No. 5 Tahun 1973 terdapat 5 (lima) Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut. Kemudian berdarakan ketentuan Pasal 2 terdapat 8 Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan karena materinya sudah tertampung dalam Garis- garis Besar Haluan Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ada 3 (tiga) Ketetapan MPRS yang dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan. Praktik ketatanegaraan yang lain yang substansinya merupakan implementasi metode Omnibus Law juga da[at dilihat dari Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 – 2002. Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut meninjau 139 TAP MPR yang berlaku dari tahun 1960 sampai 2002. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003, terdapat 8 (delapan) Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ada 3 (tiga) Ketetapan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing, ada 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Kemudian ada 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Ada 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan 175 Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Kemudian ada 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Kemudian dalam praktik juga terdapat penggunaan metode omnibus law yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana materi muatannya itu menggabungkan tiga UU, yakni Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Praktik lain juga terlihat pada penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeilihan Umum yang materi muatannya mengggabungkan pengaturan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur mengenai metode omnibus law namun demikian metode tersebut telah diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Meningkatkan kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Mempercepat koreksi total atas perundang-undangan yang sedang berlaku. c. Mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi dan tumpang tindih perundang- undangan. Ahli tidak bisa membayangkan apabila perubahan terhadap lebih dari 70 (tujuh puluh) UU harus dilakukan secara konvensional, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama, misalnya untuk malakukan perubahan terhadap 1 (satu) UU dibutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan, maka memerlukan waktu 210 (dua ratus sepuluh) bulan 176 atau setara dengan 17,5 (tujuh belas setengah) tahun. Belum lagi berapa biaya yang dibutuhkan untuk merubah 70 an UU tersebut di atas. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat ahli simpulkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan sebuah terobosan yang diambil dalam rangka untuk memenuhi perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah untuk mengakhiri obisitas regulasi yang mengakibatkan gerak dan langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lambat dan tentunya juga dalam rangka menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital. Saksi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. - Berdasarkan pengetahuan yang saksi ketahui, pengujian formil suatu undang- undang, terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud; - Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan undang- undang pada pokoknya mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan; - Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya meliputi: tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam proses penyusunan RUU tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah; - Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat saksi terangkan bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, RUU tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai RUU usul Pemerintah; - Badan Legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait, baik masukan secara langsung dan/atau secara tertulis, antara lain dengan: 177 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 6. Dewan Pengawas TVRI; 7. Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia; 8. PBNU; 9. PP Muhammadiyah; 10. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia; 11. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara; 12. Forum Komunikasi Satuan Pengamanan Dalam Kantor DKI Jakarta; 13. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia; 14. Forum Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR; 15. Aliansi Pelangi Antar Bangsa; 16. Koalisi Kebebasan Berserikat; 17. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); 18. ICJR; 19. Komnas Perempuan; 20. Jala PRT; 21. Filantropi Indonesia; 22. Forum Zakat; 23. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI); 24. Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 25. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi; 26. Koalisi Masyarakat Sipil; 27. Imparsial; 28. Koalisasi Kebebasan Berserikat; 29. Serikat Pekerja Pos Indonesia; 178 30. Kelompok Kerja Indentitas Hukum; dan 31. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. - Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, disusun oleh Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019, tertanggal 17 Desember 2019, dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020, tertanggal 22 Januari 2020; - Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 (enam) provinsi, yaitu: 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Jawa Timur; 4. Provinsi Bali; 5. Provinsi Sulawesi Selatan; dan 6. Provinsi Kepulauan Riau. DPR juga telah mensosialisasi Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan saksi dan/atau anggota DPR lainnya, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada. - Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat saksi informasikan bahwa RUU tentang Cipta Kerja, telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 (satu) dilakukan di Badan Legislasi DPR, dan pembicaraan tingkat 2 (dua) dilakukan di Rapat Paripurna DPR; - Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tentang Cipta Kerja, berdasarkan penugasan yang diberikan 179 oleh Badan Musyawarah DPR. Pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewadah Covid-19 maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR (termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan RUU) disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung dengan menerapkan protokol Covid-19 di ruang rapat Badan Legislasi DPR, dan selebihnya, sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak Pemerintah. Kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; - Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengantar musyawarah; b. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); c. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan d. Pengambilan keputusan. - Pengantar musyawarah, disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Di dalam Rapat Kerja ini, hadir secara fisik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan menteri-menteri lainnya, hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan RUU dimaksud. Rapat Kerja tersebut menyepakati menerima penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan Rapat Kerja tersebut, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020; - Setelah pengantar musyawarah di sampaikan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait 180 RUU tentang Cipta Kerja. Dalam RDPU tersebut, hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain: 1. Tanggal 29 April 2020 a. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, LLM (Guru Besar FH UI); b. Dr. Bambang Kesowo, LLM (Dosen FH UGM) 2. Tanggal 5 Mei 2020 a. Emil Arifin; b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. 3. Tanggal 9 Juni 2020 a. Mohamad Mova Al Afghani, SH, LLM, PhD (Dosen FH Ibnu Khaldun Bogor; b. Rosan P. Roeslani (Ketua KADIN); c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 4. Tanggal 10 Juni 2020 a. Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan, SH (Guru Besar FH UI); b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH (Guru Besar FH Universitas Katholik Parahyangan); c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM) 5. Tanggal 11 Juni 2020 a. Dewan Pers; b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); c. Pengurus Pusat MUI; d. PBNU; e. PP Muhammadiyah. - Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Khusus DIM RUU terkait Bab 4 tentang Ketenagakerjaan, telah disepakati untuk dibahas diakhir pembicaraan tingkat 1 (satu). Adanya kesepakatan itu, didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah berharap agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi RUU tersebut. DPR bersama 181 Pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada (baik tenaga kerja, pelaku usaha, dan juga Pemerintah). Bahkan secara khusus, DPR (melalui anggota, fraksi, dan/atau alat kelengkapan DPR) juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 13 Agustus 2020 • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga, menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN); • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabotabek. 2. Tanggal 18 Agustus 2020 • Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya, menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 3. Tanggal 20 Agustus 2020 • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB, menerima kunjungan perwakilan serikat buruh/pekerja terkait Bab IV Ketenagakerjaan. Ada 2 (dua) hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, DPR menerima notulensi hasil pembahasan dari tim teknis tripartit yang difasilitasi oleh Pemerintah. Kedua, DPR membuka ruang seluas- luasnya untuk berdialog dan menerima saran dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh manapun. - Pembahasan DIM, dilakukan oleh Badan Legislasi melalui Rapat Panitia Kerja (PANJA). Setelah semua materi muatan DIM RUU tentang Cipta Kerja selesai dibahas, pembahasan RUU dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN); 182 - Selama pembahasan DIM, rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, mayoritas dilakukan di dalam gedung DPR. Namun dikarenakan di dalam gedung DPR banyak staf dan Anggota DPR yang terpapar Covid-19, pelaksanaan pembahasan DIM di gedung DPR dihentikan untuk beberapa saat dan dialihkan ke tempat lain yang lebih representatif dan memungkinkan rapat dapat diselenggarakan. Pelaksanaan rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang dilakukan di luar gedung DPR juga atas kesepakatan Badan Legislasi DPR dan Pemerintah dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Jadi ini bukan pertimbangan pribadi tetapi pertimbangan dan keputusan kelembagaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi; - Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi-fraksi DPR, dilakukan di dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) atas RUU tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 (satu) tersebut, RUU tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020. Sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020; - Pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait RUU tentang Cipta Kerja, telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat; Demikian keterangan saksi atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari RUU tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat, bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. DPR dan 183 Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menaati prosedur yang ditentukan tersebut, walaupun harus dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang sulit yaitu saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata Saksi lakukan, karena saksi dan rekan-rekan Anggota DPR lainnya, terikat pada sumpah/janji jabatan selaku wakil rakyat. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 16 Juni 2021, dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Presiden bertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021 I. Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon Bahwa Para Pemohon menguji secara formil terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari UU Cipta Kerja. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya; II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 184 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: 185 a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, yang didasarkan: a. Bahwa para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai Perkumpulan, Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, 186 dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji. b. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik (khusus), aktual atau setidak-tidaknya potensial, bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Menurut Pemerintah tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kepentingan Para Pemohon dimaksud dan berlakunya UU Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian, sehingga terhadap dalil-dalil para Pemohon hanya bersifat asumsi semata. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dalam rangka melaksanakan amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang pada pokoknya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 juncto Pasal 72 ayat (2) UU No. Tahun 2011 dan dalam proses pembentukan tersebut telah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. (vide bukti-bukti pemerintah) e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik secara spesifik (khusus), aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi 187 muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Cipta Kerja sebagai berikut: a. Pancasila dan UUD 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. b. Sejalan dengan tujuan tersebut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. c. Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. d. Beranjak dari hal tersebut, Pemeritah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui peningkatan investasi, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M), dan peningkatan kualitas SDM yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja. Bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari UU Cipta kerja. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011; Bahwa terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas 188 kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (1) Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; (2) Bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) adalah undang-undang; (3) Bahwa dengan demikian, UU Cipta Kerja dimaknai sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang pembentukannya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; (4) Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (5) Bahwa dalam kaitannya dengan asas keterbukaan, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur perwujudan asas tersebut di dalam Pasal 88 yang berbunyi: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang; (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 189 Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. (6) Bahwa selain Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014) juga mengatur bahwa: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. (7) Bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 170 Perpres No. 87 Tahun 2014, sejak penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan RUU hingga pengundangan UU, DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan; (8) Bahwa selanjutnya, mengenai bentuk penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengundangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Perpres No. 87 Tahun 2014 dilakukan melalui: a. media elektronik, melalui televisi, radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang- undangan; b. media cetak; c. forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau 190 d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (9) Bahwa UU Cipta Kerja disusun oleh Pemerintah sebagai respon berdasarkan masukan masyarakat dikarenakan sulitnya mengurus perizinan untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja disusun sebagai usaha Pemerintah untuk mendorong UMK-M agar lebih memiliki daya saing. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law untuk mengubah dan/atau mencabut beberapa undang-undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. UU Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yang memberi dampak pada 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang meliputi 10 (sepuluh) kluster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; dan i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. (10) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Rapat Paripurna dilakukan untuk mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian berubah menjadi RUU tentang Cipta Kerja) dan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020; (vide bukti Pemerintah) (11) Bahwa setelah terbitnya draft RUU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, draft RUU Cipta Kerja telah dapat diakses dengan mudah melalui media daring dalam situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, masyarakat juga masih dapat memberikan masukan terhadap draft RUU Cipta Kerja; (vide bukti Pemerintah) 191 (12) Bahwa dalam penyusunan UU Cipta Kerja, Pemerintah juga telah melakukan penyebarluasan informasi dan mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan, koreksi, serta masukan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberi masukan; (vide bukti Pemerintah) (13) Bahwa banyaknya undang-undang terdampak dari UU Cipta Kerja dalam penyusunannya mengalami dinamika perubahan rancangan yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terlebih dahulu untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidakpastian atas draft RUU Cipta Kerja tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti Pemerintah tidak melakukan penyebarluasan informasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja, faktanya Pemerintah telah mengundang stakeholders untuk berkoordinasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja tersebut; (vide bukti Pemerintah) (14) Bahwa untuk menerima masukan dan merespon isu dari masing- masing sektor, penyeberluasan informasi UU Cipta Kerja dilakukan per sektor oleh kementerian/lembaga terkait dan sosialisasi secara umum UU Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (15) Bahwa merujuk pada poin 1 sampai dengan poin 14 di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan; (16) Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari 192 UU Cipta kerja adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum; b. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. (1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja dengan dalil bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011; (2) Bahwa pengujian formil undang-undang adalah pengujian undang- undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 [vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]; (3) Bahwa pembentukan undang-undang secara formil diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Pasal 22A UUD 1945 dibentuklah UU No. 12 Tahun 2011; (4) Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU. Pembahasan RUU termuat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 1. Pasal 66 UU No. 12 Tahun 2011 jo. Pasal 168 UU No. 17 Tahun 2014 193 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”. 2. Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2011 juncto Pasal 169 UU No. 17 Tahun 2014 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 172 UU No. 17 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. (vide bukti-bukti pemerintah) Pengesahan RUU termuat dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 1. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan: (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2. Pasal 73 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan: Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. (5) bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan pada tanggal 2 November 2020; (vide bukti-bukti Pemerintah) (6) bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan in casu UU No. 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi 194 seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan 195 pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU- I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai 196 syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; ... [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang- Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang- Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat 197 menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang- Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang- Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang- Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut 198 Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang- Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR 199 pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang- Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (7) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadikan cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jikalau dalam materi undang-undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas undang-undang tersebut, bukan pengujian formil; (8) berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta 200 Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya. 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Keterangan Presiden bertanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2021 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu 201 aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 202 Untuk itu, cakupan UU Cipta Kerja meliputi yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re- design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian paling kurang menyangkut: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. 203 Adapun aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai undang- undang terkait. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karenanya, 204 Pemerintah mendorong penyusunan undang-undang melalui metode Omnibus Law, mengingat substansi undang-undang yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 undang-undang. Perubahan ke-78 undang-undang tersebut dalam UU Cipta Kerja merupakan satu kesatuan substansi untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Legal Standing para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh kebijakan dalam UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang diperlukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan berdasarkan asas: Pertama, pemerataan hak, yaitu penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kepastian hukum, yaitu penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan berusaha, yaitu penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat yang akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMK-M untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Keempat, kebersamaan, yaitu penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia UMK-M termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan. Kelima, kemandirian, yaitu pemberdayaan UMK-M termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Terhadap hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ruang lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2. 205 ketenagakerjaan, 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, 4. kemudahan berusaha, 5. dukungan riset dan inovasi, 6. pengadaan tanah, 7. kawasan ekonomi, 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan, 10. pengenaan sanksi. Kesepuluh ruang lingkup tersebut mendukung berbagai kepentingan masyarakat, termasuk pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mempertahankan pekerjaan yang layak baginya. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan ini tidak memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya UU Cipta Kerja merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, terutama pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Latar Belakang Penerbitan UU Cipta Kerja Sebelum memberikan keterangan atas UU Cipta Kerja, perlu Pemerintah sampaikan mengenai latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja. Saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia di tengah terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, serta digitalisasi. Dinamika tersebut ditambah lagi dengan munculnya disrupsi akibat pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari sisi domestik, saat penyusunan UU Cipta Kerja ini, kondisi nasional dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Pada sisi lain, Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang jika dioptimalkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Tantangan middle income trap terjadi ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan 206 berdaya saing lemah, yang disebabkan oleh: a. menjadi kalah bersaing dengan low- income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah; dan b. kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Sementara itu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan ketenagakerjaan dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Ditambah lagi masih ada permasalahan struktural yang mengganggu ekosistem berusaha di Indonesia, baik untuk usaha besar maupun UMK-M dan Koperasi. Diantaranya adalah tumpang tindih regulasi, kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan awal Tahun 2020 terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi yang banyak baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah kurang mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan keluar dari middle income trap, harus ada perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Melalui UU Cipta Kerja, target ini diharapkan terpenuhi melalui: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. 207 Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan. Per 1 Juli 2020 Indonesia naik kelas ke upper middle-income country setelah sejak Tahun 1995 berada dalam lower middle income country, dimana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia Tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari US$ 3.840 di Tahun 2018. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi struktural sebagai bagian dari tranformasi ekonomi dapat berjalan, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu disusun dan ditetapkan UU Cipta Kerja. Dengan terwujudnya transformasi ekonomi, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu terkait dengan aspek formil dan aspek materiil. Aspek formil yaitu: Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 22A UUD 1945. Kedua, proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 208 Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Kemudian aspek materiil meliputi ketenagakerjaan dan energi dan sumber daya mineral. Proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan in casu UU Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 dijelaskan: “[3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek 209 pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.” Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan. Pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan undang- undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalil pemohon yang menyampaikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pemangku kepentingan (stakeholder), dan tidak terdapat transparansi adalah tidak benar. Pemerintah telah melibatkan unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, akademisi/pakar, dan lembaga internasional (ILO), mulai penyusunan substansi dan pembahasan rumusan RUU Cipta Kerja. Bahkan untuk menampung masukan yang sangat signifikan terhadap rumusan norma RUU Cipta Kerja, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan melakukan perpanjangan waktu pembahasan dari target yang telah ditetapkan semula. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon dalam perkara yang menyangkut aspek materiil terkait Ketenagakerjaan, kami akan memberikan keterangan terkait hal-hal berikut: 210 1. Pelatihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 13 UU Ketenagakerjaan, Pemerintah menegaskan bahwa pada prinsipnya pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan. Pemerintah mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelatihan, baik kepada pekerja internalnya, maupun kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan (CSR) yang biayanya ditanggung perusahaan. Bahwa pembentukan lembaga pelatihan kerja perusahaan tidak akan menyamarkan tujuan diselenggarakannya pelatihan kerja yaitu untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, justru akan mempercepat upaya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas secara nasional. Bahwa terkait Pasal 81 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pemerintah menegaskan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta wajib terdaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, untuk menjamin suatu lembaga pelatihan kerja swasta yang berkompeten dan bertanggung jawab. 2. Penempatan Tenaga Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, dapat dijelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat Pasal 35 UU Ketenagakerjaan dan memberikan kepastian hukum bahwa pelaksana penempatan, terdiri atas instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), di mana LPTKS dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang harus memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, di mana salah satu kriteria adalah lembaga berbadan hukum perseroan. 3. Tenaga Kerja Asing (TKA) Bahwa terkait Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf c UU Ketenagakerjaan, pada prinsipnya setiap Pemberi 211 Kerja yang mempekerjakan TKA wajib untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penilaian kelayakan atas RPTKA sebelum disahkan. Penilaian atau verifikasi atas calon TKA yang akan dipekerjakan bertujuan untuk memastikan layak atau tidaknya yang bersangkutan bekerja di Indonesia. Ketatnya proses penilaian tersebut akan membuat TKA unskilled labour tidak memungkinkan untuk dapat dipekerjakan di Indonesia. Pengecualian terhadap RPTKA yang diatur dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja bagi TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat tidak memerlukan pengesahan RPTKA agar proses produksi tidak terhenti untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan pekerja. Sedangkan untuk TKA pada sektor vokasi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kemudian untuk TKA pada perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis teknologi dimaksudkan dalam rangka mendorong start-up nasional untuk bersaing dalam ekonomi global. 4. Perjanjian Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Pemerintah tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan kerja, khususnya bagi pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana batasan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan dalam perjanjian kerja. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja/buruh PKWT dalam hal terjadinya perselisihan dengan pengusaha terkait pelaksanaan PKWT. Perubahan ketentuan mengenai alih daya justru lebih mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian terpenuhinya hak-hak bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT, dimana Pemerintah mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh PKWT apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada. Hal ini telah sejalan dengan prinsip Transfer of Undertaking Protecting of Employment (TUPE) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011. UU Cipta Kerja tetap mengatur persyaratan perizinan perusahaan alih daya dalam Pasal 66 ayat (4) UU Cipta Kerja. 212 5. Waktu Kerja yang Eksploitatif Bahwa terkait Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, Pemerintah mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja standar untuk membayar upah kerja lembur. Bahwa terkait perubahan pada Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan waktu istirahat paling sedikit meliputi 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sehingga istirahat mingguan tetap dapat diberikan 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu. 6. Pengupahan Bahwa terkait Pasal 81 angka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 UU Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemerintah menyatakan bahwa cakupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bersifat sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tapi dapat juga diperoleh dari jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja dan lain sebagainya. Bahwa kebijakan pengupahan yang diusung dalam UU Cipta Kerja yang memuat upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan lainnya diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh yang mampu memberikan perlindungan dalam aspek pengupahan bagi pekerja/buruh sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Bahwa Pemerintah tidak menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pemerintah mengatur agar UMK ditetapkan berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodir berbagai putusan MK yaitu Putusan MK Nomor: 100/PUU-X/2012 dengan menghapus Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, dan Putusan MK Nomor: 67/PUU-XI/2013 melalui Pasal 81 angka 33 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 UU Ketenagakerjaan. 7. Pemutusan Hubungan Kerja 213 Bahwa terkait Pasal 81 angka 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan/atau Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pemerintah menyatakan dengan tegas dalam Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal tersebut mengamanatkan agar PHK merupakan upaya terakhir, dan pihak-pihak di luar pengusaha dapat mengusahakan agar PHK tidak dilakukan. Mekanisme PHK dalam UU Cipta Kerja sendiri telah diselaraskan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dirundingkan dalam suatu musyawarah mufakat secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. 8. Perubahan Konsep Sanksi Bahwa terkait dengan berbagai sanksi dalam Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, dan 67, Pemerintah menjelaskan bahwa konsep sanksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja disesuaikan dengan jenis kesalahan, sehingga pelanggaran yang bersifat administratif akan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan prinsip sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja mengedepankan konsep ultimum remedium (bersifat terakhir) apabila sanksi administratif tidak dipatuhi. 9. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bahwa terkait Pasal 2, Pasal 3, Pasal, 4 dan Pasal 5 Bagian Kelima BAB IV UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dianggap mengandung cacat formil. Terhadap dalil tersebut Pemerintah menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja terlebih lagi klaster ketenagakerjaan telah melibatkan partisipasi serikat pekerja/serikat buruh dan pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bahwa terkait penetapan besaran manfaat uang tunai yang diterima oleh peserta secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 214 sebagai amanat Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja yang memberikan tambahan pasal baru yakni Pasal 46D ayat (4) pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan Pasal 47 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar. Secara substansi semua keberatan Pemohon adalah hal-hal yang bersifat implementatif yang diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan Program JKP ini, Pemerintah justru ingin melindungi pekerja secara paripurna tanpa menambah beban apapun bagi pekerja maupun Pemberi Kerja. Pemerintah menanggung beban untuk memberikan tambahan manfaat bagi pekerja. Hal ini merupakan bukti nyata pelaksanaan amanat konstitusi bagi Negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Manfaat JKP yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan hanya berupa fasilitas uang tunai, namun juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja sehingga selain untuk mempertahankan daya beli pekerja yang mengalami PHK, juga agar secepat mungkin dapat memperoleh pekerjaan kembali. Program JKP merupakan salah satu alat Pemerintah dalam penegakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah ingin agar hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dipenuhi oleh pemberi kerja dan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil dan petitum Pemohon yang menyatakan adanya Program JKP berpotensi mengurangi penerimaan manfaat atas program jaminan sosial lainnya karena adanya rekomposisi iuran dan syarat pembatasan adalah keberatan yang tidak beralasan dan bukan ranah uji materi UU, sehingga Pasal 82 angka 2 serta Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU Cipta Kerja sama sekali tidak bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. 215 Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon dalam perkara yang menyangkut aspek materiil terkait energi dan sumber daya mineral, kami memberikan keterangan terkait hal-hal berikut: Pertama, pemahaman bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah menghilangkan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik yang berpotensi merugikan negara adalah tidak berdasar. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” tidak menghilangkan fungsi pengawasan dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh DPR RI. Fungsi pengawasan oleh DPR RI terhadap usaha penyediaan tenaga listrik masih tetap ada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyatakan bahwa “Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.” Kedua, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 dapat membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) yang menyebabkan peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang, adalah tidak benar. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 harus dimaknai bahwa praktek unbundling tidak dibenarkan apabila dapat menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja. Ketiga, Pemerintah menolak permohonan yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 7 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai BUMN di bidang usaha ketenagalistrikan adalah PT PLN. Sehubungan dengan potensi privatisasi yang dikhawatirkan oleh Pemohon, Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan bahwa penguasaan oleh Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh Negara. BUMN diberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selain 216 itu, Pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah masih tetap menjadi pemegang kendali terhadap keterlibatan pihak-pihak di sektor ketenagalistrikan. Keempat, Pemerintah menolak dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang berkaitan dengan kewajiban APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta untuk wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik PT PLN, dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa maksud ketentuan Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, dan dengan harga yang terjangkau; b. bahwa untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, PT PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat dengan persetujuan Pemerintah; c. terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU Cipta Kerja bersifat regulated yang dituangkan dalam APBN setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Kelima, Pemerintah menolak dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 karena penyewaan transmisi untuk kepentingan swasta menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan menyebabkan listrik padam serta merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, dengan alasan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan persetujuan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha di bidang ketenagalistrikan dan penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi karena dilakukan secara aman, andal, dan efisien serta mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga listrik. Sebelum mengakhiri Keterangan Presiden ini, sebagaimana filsuf berkebangsaan Italia, Cicero, yang mengatakan, “Salus populi suprema lex esto”, bagi Pemerintah saat ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan 217 memutus permohonan pengujian (constitutional review) UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing). 3. Menolak permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 4. Menyatakan UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau dalam hal Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Presiden bertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021 I. Pokok Permohonan Formil para Pemohon Perkara 107/PUU-XVIII/2020 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang- undang dalam tahap perencanaan. UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas keterbukaan dan Pasal 96 UU 12/2011 karena dalam tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft Rancangan Undang- Undang (RUU) seharusnya sudah dipublikasikan sejak dimulainya pembahasan dalam Prolegnas dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitanya UU Cipta Kerja tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draft RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya. 2. Bahwa UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 Undang-Undang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari Undang-Undang tersebut. Seharusnya, sekurang-kurangnya ada 79 (tujuh puluh sembilan) unsur masyarakat terdampak yang dilibatkan dalam pembentukan RUU a quo. Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya para Pemohon seringkali diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Komnas HAM terkait pembahasan undang-undang terkait klaster 218 sebagaimana disebut di atas, namun ketika undang-undang tersebut diubah melalui UU Cipta Kerja, para Pemohon tidak dilibatkan dalam pembahasan atau tidak diminta pendapatnya. 3. Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap penyusunan. Faktanya, terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan dalam UU Cipta Kerja yang tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas UU Cipta Kerja sangat buruk karena disusun tanpa adanya ketertiban hukum dalam mematuhi syarat-syarat formil dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah suatu produk undang-undang yang cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. 4. Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang- undang dalam tahap pembahasan. Akibat Tim Perumus RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan Naskah RUU tersebut, maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyelarasan rumusan RUU yang disusun oleh Tim Perumus. Seharusnya Naskah RUU hasil sinkronisasi tersebut yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. 5. Bahwa pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja pada tingkat I dilakukan pada sabtu malam hari Pukul 21.05 WIB s/d 22.52 WIB tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang, dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Pemohon sangat meragukan RUU Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah RUU Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi. 6. Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang- undang dalam tahap pengesahan. Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Bahwa dalam rapat paripurna tersebut fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang- 219 Undang karena berpendapat RUU Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam. 7. Bahwa seharusnya Naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh DPR dengan Presiden tidak boleh lagi ada yang diubah bahkan disentuh. Faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam Naskah RUU Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna versi 905 (sembilan ratus lima) halaman, versi 1035 (seribu tiga puluh lima) halaman dengan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman. 8. Bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal konsep, bentuk, dan karakter Omnibus Law sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja. Konsep yang dianut oleh UU Cipta Kerja hampir mirip dengan kodifikasi hukum, namun mengandung perbedaan yang sangat jauh, dimana kodifikasi hukum diberlakukan terhadap materi hukum yang sama atau sejenis. Adapun UU Cipta Kerja didalamnya memuat perubahan 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang yang berbeda dan sebelumnya telah ada. 9. Bahwa faktanya Undang-Undang a quo sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini karena: a. Undang-Undang a quo hanya mengubah dengan menghapus, merubah dan menambahkan pasal dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya; b. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah; c. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang a quo memiliki rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum; d. Adanya pasal dalam pasal yang menyebabkan kerancuan. 10. Bahwa selanjutnya mengenai isi dari UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya seharusnya tidak bisa disebut sebagai undang-undang dengan format judul Cipta Kerja. Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang. 11. Bahwa dengan demikian UU Cipta Kerja baik model undang-undang maupun isi substansinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, 220 sehingga dasar pembentukannya tidak jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 UU 12/2011 II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; 221 c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan hukum para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya 222 dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Sehingga dengan demikian terhadap bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak beralasan dan tidak jelas (obscuur libel); 7. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 96 223 UU 12/2011 maka UU Cipta Kerja telah memenuhi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara spesifik (khusus), aktual, maupun setidak-tidaknya secara potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), dan oleh karenanya adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan para Pemohon Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pokok permohonan formil yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. LANDASAN UU CIPTA KERJA Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap 224 rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi dan sosial serta lapangan kerja dan kesejahteraan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadap beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga tidak dapat optimal menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/sederajat, 22,31% tamat SMP/sederajat, 25,13% tamat SD/sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06% memerlukan 225 upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Ke depan kita menghadapi tantangan bonus demografi yang merupakan potensi untuk dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif yaitu akan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Kita dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% sangat sulit untuk menampung pengangguran, setengah pengangguran dan menarik pekerja informal menjadi pekerja formal. Kita memerlukan peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 % pertahun ditargetkan dapat membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% yang artinya bahwa perlu 6,8% dari pendapatan untuk menghasilkan 1% pertumbuhan. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari pendapatan. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Tahun 2015 peringkat 114, Tahun 2016 peringkat 109, Tahun 2017 peringkat 91, Tahun 2018 226 peringkat 72 dan Tahun 2019 peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Meski Indonesia sudah masuk kedalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dan secara terpotong (piecemeal/fragmented approach), dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karena 227 itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang- undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang- undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. (vide Bukti PK-01 s.d PK-05) Omnibus Law adalah suatu metode yang mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas dalam penyiapan penyusunan Undang-Undang. Penggunaan metode Omnibus Law tersebut memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. Perubahan ke-78 Undang-Undang tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan 228 UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Cakupan UU Cipta Kerja meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, 229 pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian dalam UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. Aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Pengaturan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat ketentuan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Pengaturan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat ketentuan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, 230 kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat ketentuan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. UU Cipta Kerja diyakini akan dapat membawa perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan 231 Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Dengan pencapaian target tersebut, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. B. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan formil UU Cipta Kerja perkara nomor 107/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas, maka pada dasarnya Pokok Permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil dalam Permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; 2. Bahwa dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011; 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; 232 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 20 AYAT (2) DAN PASAL 22A UUD 1945 DAN UU 12/2011 1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan: Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”, dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang diatur dengan Undang-Undang”. b. Bahwa UU 12/2011 telah menyatakan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: PERENCANAAN 1) RUU Cipta Kerja merupakan rancangan yang diajukan oleh Presiden dan dikoordinasikan penyusunannya secara internal oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang 233 Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 23 Oktober 2019 untuk menyusun draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja.(vide Bukti PK-6) 3) Penyusunan internal RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sesuai dengan substansi yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK- 7 s.d. PK-19) 4) Bahwa Naskah Akademik yang telah disusun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2011 yang memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, dan c. jangkauan dan arah pengaturan serta judul RUU Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020- 2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian, dalam rapat Paripurna DPR disepakati bahwa RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. (vide Bukti PK-20) 5) Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1- 9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk menyelaraskan Naskah Akademik (vide Bukti PK-21) dan Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2021. (vide Bukti PK-22) 234 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait. (vide Bukti PK- 23) 7) Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti PK-24) kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2021 melalui surat Kepala BPHN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-HN.02.04-04. (vide Bukti PK-25) 8) Draft RUU Cipta Kerja yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2020 melalui surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107. (vide Bukti PK-26) 9) Bahwa Naskah Akademik yang telah diselaraskan dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah disusun tersebut kemudian disiapkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. (vide Bukti PK-27) 235 PENYUSUNAN Presiden melalui surat Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI perihal: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan RUU Cipta Kerja untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. (vide Bukti PK-28) Surat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B- 105/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. (vide Bukti PK-29) PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 1) RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden dalam rapat pembahasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 12/2011. Pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 12/2011 yaitu: Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I 2) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 UU 12/2011, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan Rapat pada Tingkat I, dengan rincian sebagai berikut, yaitu: (1) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 April 2020 dengan agenda rapat kerja terkait pembahasan RUU tentang Cipta 236 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020; (vide Bukti PK-30) (2) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 dengan agenda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (selanjutnya disebut RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020; (vide Bukti PK-31) (3) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020; (vide Bukti PK-32) (4) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020; (vide Bukti PK-33) (5) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020; (vide Bukti PK-34) (6) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (selanjutnya disebut DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020; (vide Bukti PK-35) (7) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta 237 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020; (vide Bukti PK-36) (8) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020; (vide Bukti PK-37) (9) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-38) (10) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Kamar Dagang Indonesia dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-39) (11) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-40) (12) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-41) (13) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagaimana 238 Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-42) (14) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020; (vide Bukti PK-43) (15) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020; (vide Bukti PK-44) (16) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020; (vide Bukti PK-45) (17) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020(vide Bukti PK-46) (18) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020; (vide Bukti PK-47) (19) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020; (vide Bukti PK-48) (20) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020; (vide Bukti PK-49) (21) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 April 2020; (vide Bukti PK-50) 239 (22) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020; (vide Bukti PK-51) (23) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020; (vide Bukti PK-52) (24) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020 (vide Bukti PK-53) (25) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan penjelasan Pemerintah terkait dengan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori perubahan substansi yang ditunda pembahasannya berdasarkan 4 (empat) pengelompokan, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020 (vide Bukti PK-54) (26) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020 (vide Bukti PK-55) (27) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi sanksi pidana yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari 240 DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020; (vide Bukti PK-56) (28) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 57) (29) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 58) (30) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 59) (31) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 60) (32) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 61) (33) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 62) 241 (34) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 63) (35) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 64) (36) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020; (vide Bukti PK- 65) (37) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020; (vide Bukti PK-66) (38) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020; (vide Bukti PK-67) (39) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020; (vide Bukti PK-68) (40) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 242 Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020; (vide Bukti PK-69) (41) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020; (vide Bukti PK-70) (42) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020; (vide Bukti PK-71) (43) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020; (vide Bukti PK-72) (44) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020; (vide Bukti PK-73) (45) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020; (vide Bukti PK-74) (46) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020; (vide Bukti PK-75) (47) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU 243 Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020; (vide Bukti PK-76) (48) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 September 2020; (vide Bukti PK-77) (49) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020; (vide Bukti PK-78) (50) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020; (vide Bukti PK-79) (51) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020; (vide Bukti PK-80) (52) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020; (vide Bukti PK-81) (53) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-82) 244 (54) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja RDPU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-83) (55) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. (vide Bukti PK-84) (56) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. (vide Bukti PK-85) (57) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. (vide Bukti PK-86) (58) Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembicaraan Tingkat I. Dalam Rapat Kerja tersebut telah menerima pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. (vide Bukti PK- 87) 245 3) Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Pembicaraan Tingkat II 4) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011, DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Paripurna DPR RI. (vide Bukti PK-88) PENGESAHAN 1) Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden (vide Bukti PK-89) 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. PENGUNDANGAN UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 246 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 UU 12/2011 (vide Bukti PK-90) PENYEBARLUASAN 1) Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) antara lain JDIH Kementerian Sekretariat Negara, JDIH Sekretariat Kabinet, JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (vide Bukti PK-91) 2) Bahwa UU Cipta Kerja telah disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU 12/2011. Pemerintah telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. (vide Bukti PK-92) 3) Bahwa berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, pada dasarnya secara formil UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU 12/2011 dan UU 17/2014 termasuk adanya pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 247 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait seperti para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 keterangan Pemerintah di atas dan dibuktikan dari bukti-bukti Pemerintah. b. Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU 12/2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Bahwa Pasal 88 UU 12/2011 mengatur mengenai penyebarluasan undang-undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang- undang, hingga pengundangan undang-undang yang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang hal itu mencerminkan asas keterbukaan. d. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang- Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan 248 Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. e. Dalam pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, Pemerintah telah memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai substansi RUU Cipta Kerja melalui internet. Berdasarkan situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja RUU Cipta Kerja telah diakses sebanyak 303.569 kali dan Naskah Akademiknya telah diakses sebanyak 56.553 kali untuk periode Februari 2020 - Oktober 2020. (vide Bukti PK- 93) f. Bahwa transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses melalui platform Youtube dengan kata kunci “DIM Cipta Kerja DPR RI TVR Parlemen.” Bahkan, pada saat itu disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. g. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan (a) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020 (vide Bukti PK-94) (b) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020 (vide Bukti PK-95) 249 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan (a) Seminar Menyikapi Omnibus Law “Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center di Balai Sidang Universitas Indonesia pada tanggal 6 Februari 2020 (vide Bukti PK-96) (b) Pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-97) (c) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK- 98) (d) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-99) (e) Koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2020 (vide Bukti PK-100) (f) Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-101) (g) Diskusi Publik di Universitas Airlangga Surabaya dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada 250 masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti PK-102) (h) Rakorsus Tingkat Menteri yang mengundang dan dihadiri oleh pejabat dari KSPI di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-103) (i) Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Februari 2020. (vide Bukti PK-104) (j) Diskusi Publik di Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 3 Maret 2020 (vide Bukti PK-105) (k) Diskusi Publik Omnibus Law di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-106) (l) Diskusi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-107) (m) Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 10 Maret 2020 (vide Bukti PK-108) (n) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020 (vide Bukti PK-109) 251 (o) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020 (vide Bukti PK-110) (p) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020 (vide Bukti PK-111) (q) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020 (vide Bukti PK-112) (r) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020 (vide Bukti PK- 113) (s) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan ITB dan UNPAD melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020 (vide Bukti PK-114) (t) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020 (vide Bukti PK-115) (u) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. (vide Bukti PK-116) (v) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua KSPSI, Ketua 252 KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEP, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2021. (vide Bukti PK- 117) (w) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 (vide Bukti PK-118) (x) ATR Goes to Campus bersama Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020 (vide Bukti PK-119) (y) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17 – 18 Juni 2020 (vide Bukti PK- 120) (z) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Bukti PK-121) (aa) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK- 122) (bb) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK-123) (cc) Pembahasan RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt. 2, Kementerian Ketenagakerjaan 253 yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-124) (dd) Diskusi antara Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas Ketua DPD RI pada tanggal 25 Juli 2020 di Kawasan Denpasar Raya, Jakarta. (vide Bukti PK- 125) (ee) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Umum, Tenaga Kerja Asing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-126) (ff) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Waktu Kerja Waktu Istirahat, tanggal 13 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-127) (gg) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-128) (hh) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-129) (ii) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur 254 Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-130) (jj) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-131) (kk) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020 (vide Bukti PK-132) (ll) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Sanksi tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-133) (mm) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli r2020 (vide Bukti PK-134) (nn) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-135) (oo) Surat dari Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Penyampaian Penghargaan (vide Bukti PK-136) 255 (pp) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020 (vide Bukti PK-137) (qq) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 (vide Bukti PK-138) (rr) ATR Goes To Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020 (vide Bukti PK- 139) h. Selain mengadakan forum uji publik, sosialisasi, seminar, dan pertemuan ilmiah, Pemerintah juga menghadiri beberapa undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut: 1) Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. (vide Bukti PK-140) 2) Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. (vide Bukti PK- 141) 3) Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia 256 (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. (vide Bukti PK-142) 4) Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. (vide Bukti PK-143) 5) Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. (vide Bukti PK-144) 6) Keynote Speaker dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema “Omnibus Law: Menuju Ekonomi yang Produktif & Berdaya Saing” oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020. (vide Bukti PK-145) 7) Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. (vide Bukti PK-146) 8) Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Bukti PK-147) 9) Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. (vide Bukti PK-148) 10) Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak 257 New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. (vide Bukti PK-149) i. Bahwa merujuk pada poin a sampai dengan poin h di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam keterangan pada poin 1 tersebut di atas. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara formil ditentukan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 258 c. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU 12/2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- XII/2014 bertanggal 29 September 2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 259 (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang- Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang- Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU- I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada 260 saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara 261 pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang- Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang- Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang- Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian 262 antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang- Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi 263 muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang- Undang yang baik agar materi muatan Undang- Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu 264 Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. 265 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam dan UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2021 Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi- diskusi apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait 266 dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Penjelasan/Tanggapan: A. Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, serta telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU 12/2011 beserta perubahannya), sehingga UU Cipta Kerja telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 beserta perubahannya. Tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sendiri telah diuraikan dalam Keterangan Presiden yang disampaikan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. Secara hierarki UU 12/2011 beserta perubahannya bukan merupakan batu uji terhadap UU Cipta Kerja karena pengujian UU hanya terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan yurisprudensi: 1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU- VII/2009, hal. 91-92: ...Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang- Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal…” 267 2. Yurisprudensi MK No. 73/PUU-XII/2014, hal. 211-212: “...Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang- Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak 1 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945.” B. Pengertian Omnibus law, Praktik, dan Kesesuaiannya dengan Hukum Positif di Indonesia 1. Pengertian Omnibus law Omnibus law merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Berbagai literatur telah memberikan pengertian atau penjelasan mengenai omnibus law. 268 Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything). Dalam penjelasan yang lain, Barbara Sinclair mendefinisikan omnibus law sebagai: “Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation”. Berdasarkan pandangan Barbara di atas, dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dimana 1 (satu) undang- undang memuat berbagai materi/subjek/permasalahan. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mendefinisikan Omnibus law sebagai berikut: ”yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘civil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “omnibus law” atau UU Omnibus” Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Black’s Law Dictionary terdapat istilah omnibus bill yang berarti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. 269 Oleh karena itu, dapat disimpulkan kemudian bahwa omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan khususnya dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah undang-undang, omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan serta mencerminkan adanya sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. 2. Manfaat Penerapan Metode Omnibus law Beberapa manfaat dari penerapan omnibus law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan: a. Memperbaiki Tata Kelola Peraturan Perundang- Undangan (Penyederhanaan dan Penyelarasan Hukum) Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Sementara itu, aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, infrastruktur hukum menjadi instrumen yang sangat penting karena semakin baik kondisi hukum dan undang-undang, maka pembangunan ekonomi akan semakin baik pula. Dalam konteks ini, berdasarkan pandangan Glen S. Krutz, omnibus law memberikan manfaat yaitu mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca 270 pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan undang-undang lainnya. Manfaat ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu menekan jumlah regulasi yang terlalu banyak/obesitas regulasi. Selain itu, omnibus law dapat membuat kondisi peraturan perundang-undangan menjadi lebih selaras dan serasi. Keselarasan dan keserasian hukum perlu diperhatikan mengingat dalam hukum dikenal adanya suatu asas lex posterior derogat legi priori (suatu peraturan perundang- undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama) dan asas lex specialis derogat legi generalis (suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang- undangan yang bersifat umum). Dalam suatu undang- undang yang menerapkan metode omnibus law, terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat, dan utuh. Penyusunan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang memberikan kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut secara bersamaan. Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi omnibus law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, 271 dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. b. Menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi Adam M. Dodek menjelaskan bahwa manfaat dari teknik omnibus adalah pembentukan undang-undang menjadi lebih efisien. “Omnibus bills are efficient because they permit the bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill. When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary consideration of that particular area”. Pada umumnya, proses amandemen atau revisi undang-undang dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien serta membutuhkan waktu yang lama karena hanya merevisi satu undang-undang saja. Namun, dengan diadopsinya teknik omnibus, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. c. Kemudahan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik. Selaras dengan dua manfaat sebelumnya, Louis Massicotte menyampaikan: Omnibus bills, when present in legislatures where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self- interested legislators. Mengingat substansi omnibus law sangat beragam dan kompleks, maka kemungkinan penolakan terhadap keseluruhan isi omnibus law oleh partai minoritas/oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya. 272 3. Praktik Penerapan Metode Omnibus law di Beberapa Negara di Dunia Menurut House of Commons Procedure and Practice Kanada, praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus muncul pertama kali pada Tahun 1888, ketika suatu rancangan undang-undang diajukan untuk menyetujui 2 (dua) perjanjian jalan rel yang terpisah. Bahkan, pada Tahun 1868, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang dalam waktu yang terbatas yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, yang dapat diidentifikasikan karakternya sebagai omnibus bill yang pertama disahkan. Di samping itu, Kanada pun pernah mengundangkan omnibus bill lainnya, seperti the Energy Security Act pada tanggal 26 Februari 1982. Bill ini mengatur perubahan atas 13 (tiga belas) Perubahan undang-undang di antaranya: a. Petroleum Administration Act; b. National Energy Board Act; c. Foreign Investment Review Act; d. Canada Business Corporations Act; e. Petro-Canada Act; f. Energy Supplies Emergency Act; g. Oil Substitution and Conservation Act; h. Energy Supplies Emergency Act; i. Adjustment of Accounts Act; j. Petroleum Incentives Program Act; k. Canadian Ownership and Control Determination Act; l. Energy Monitoring Act; dan m. Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act. Contoh lainnya yaitu Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38. Omnibus Bill ini tidak hanya mengatur mengenai isu fiskal, tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum lingkungan di tingkat federal. Cakupannya pun sangat luas dengan lebih dari 400 (empat 273 ratus) halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 (tujuh puluh) undang-undang. Beberapa contoh omnibus bill yang lain yaitu ada di Amerika, seperti dalam undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam perindustrian Amerika (The Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988). Kemudian ada juga yang bentuknya dikeluarkan setiap tahun seperti Omnibus Spending Bill. Peraturan ini mengatur belanja negara untuk tahun fiskal selanjutnya. Selain urusan fiskal, Omnibus Spending Bill juga mengatur mengenai urusan politik, pemilihan umum, modernisasi teknologi, hingga Taylor Force Act. Selain di Amerika, salah satu negara di Eropa yakni Jerman juga pernah menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang- undang privasi informasi komprehensif pertama di dunia adalah sebuah undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Parlemen Hessian di Wiesbaden, Jerman pada tanggal 30 September 1970. Dalam terminologi yang diterima, undang-undang ini adalah omnibus law. Undang-undang ini menetapkan standar peraturan untuk area yang luas, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah Hessen yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, yang kemudian mempengaruhi bentuk dan isi undang-undang omnibus federal, Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman (Bundesdatenschutzgesetz, atau BDSG). Sementara itu, di Irlandia pada tahun 2007 pernah disahkan sebuah undang-undang (The Statute Law Revision Act 2007) yang mencabut sebanyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang-undang, yang dapat dikatakan sebagai sebuah rekor dunia. Undang-undang ini mencabut banyak peraturan awal tahun 1922 dari Irlandia, Inggris, Britania Raya, dan Inggris Raya. 274 Selain itu, Turki juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang yang mengenai batasan penjualan dan periklanan alkohol (The Omnibus law No. 6487 on Amendment of Some Laws and the Decree Law No. 375) pada tahun 2013. Beberapa negara di Asia juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di negaranya. Filipina pernah membuat suatu peraturan dengan konteks yang serupa dengan Indonesia yaitu berkaitan dengan investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Ketentuan The Omnibus Investment Code mengesampingkan peraturan perpajakan dan memuat peraturan baru tentang ketentuan pajak bagi daerah yang telah ditentukan. Selain itu, Vietnam yang juga merupakan negara civil law pernah menerapkan omnibus law pada Tahun 2016. Adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah suatu peraturan menjadi pertimbangan bagi Vietnam untuk menggunakan omnibus law. Adapun omnibus law yang berhasil disahkan diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value- Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration, dimana undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang- Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, terdapat juga Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan 275 Badan Usaha, Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Royalti, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan, dan Undang- Undang Pajak Ekspor-Impor. 4. Penerapan Metode Omnibus law di Indonesia Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, terobosan terhadap hal ini bukan sesuatu yang baru, dan Indonesia perlu melakukan terobosan terhadap ruang batas ini. Terobosan tersebut diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia yang saat ini tengah mengalami permasalahan diantaranya: a. Regulasi mengalami konflik Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. b. Regulasi inkonsisten Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak konsisten dengan peraturan perundang- undangan turunannya. c. Regulasi yang multitafsir Hal ini dapat terjadi saat terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan Bahasa serta sistematika yang tidak jelas. d. Regulasi yang tidak operasional. Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak memiliki daya guna, namun tersebut 276 masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Selain keempat hal di atas, dunia hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai hyper regulation atau istilah lain yaitu obesitas hukum. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website www.peraturan.go.id mencapai total 39.654 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan per 28 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Pusat sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Menteri sebanyak 15.087 (lima belas ribu delapan puluh tujuh) peraturan perundang-undangan; c. Peraturan LPNK sebanyak 4.196 (empat ribu serratus sembilan puluh enam) peraturan perundang-undangan; dan d. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang- undangan. Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah, disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum dan kedua dengan teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang kedua yaitu terkait teori transplantasi hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya diantaranya: a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another”. Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang yang 277 mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat. Alan Watson, memperkenalkan istilah legal transplants atau legal borrowing, atau legal adoption untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplantation sebagai “…the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.” Pada dasarnya, kebijakan hukum transplantasi dari sistem common law menjadi sistem civil law tidak lagi menjadi sesuatu yang baru melainkan telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai saat ini dengan adanya penyesuaian ke dalam hukum nasional. Bahwa menurut Alan Watson, transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto menyampaikan bahwa Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 278 beserta perubahannya). Pijakan hukum dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Omnibus law adalah UU 12/2011 beserta perubahannya, yang memuat syarat substantif dan syarat teknis. Syarat substansi yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Perintah UUD NRI 1945; b. Perintah Tap MPR; c. Perintah undang-undang lainnya; d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. Rencana pembangunan jangka menengah g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD; h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Adanya Rancangan Undang-Undang; dan b. Naskah Akademik. Adapun pembentukan UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai perwujudan dari pasal dimaksud, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain 279 itu dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sehingga dengan demikian baik syarat substansi dan syarat teknis telah dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. UU 12/2011 beserta perubahannya telah mengatur mengenai tahapan dan proses perencanaan peraturan perundang- undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta teknik penyusunannya. Dengan demikian perencanaan dan penyusunan serta teknik penyusunan suatu RUU yang menggunakan metode Omnibus law mengikuti sepenuhnya ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang- undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang- undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk Undang-Undang bukan UU pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. Indonesia telah menerapkan konsep Omnibus law tersebut pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 280 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (TAP MPR I/2003). Lahirnya TAP MPR I/2003 dilatarbelakangi karena terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sebagai akibat perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR. Sejumlah TAP MPR yang terdampak oleh TAP MPR I/2003 yaitu: 1) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2) 3 (tiga) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; 3) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; 4) 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- undang; 5) 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; dan 6) 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 281 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak perlu dilakukan tindak hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang yang jika dilihat substansinya mengandung ciri sebagai Omnibus law karena dalam satu UU ini berisi pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum yang secara substansi mengandung subjek pengaturan berbeda. c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, mengakibatkan dicabutnya 4 (empat) Undang- Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berdampak pada 6 (enam) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 4 (empat) undang-undang, yakni: 282 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengubah 2 (dua) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini berdampak pada 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 3 (tiga) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 283 Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus law bukan merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunannya merupakan bagian upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa, proses pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan) dan sistematika (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan) UU Cipta Kerja sesuai dengan UU 12/2011 beserta perubahannya. 5. Diskusi serta Pembahasan di Internal Pemerintah mengenai penggunaan metode Omnibus law dalam Hukum Positif di Indonesia a. Pembahasan konsepsi Omnibus law dan muatan substansi/materi telah dilakukan di internal Pemerintah yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat teknis, pembahasan tingkat menteri, dan rapat Presiden sebagai berikut: Tingkat Teknis: 1) Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. (vide Bukti PK-150). 2) Pada tanggal 15 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan 284 Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas identifikasi pasal-pasal dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-7 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 3) Pada tanggal 16 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kesehatan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas perizinan berdasarkan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-8 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 4) Pada tanggal 18 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan di Hotel Lumire, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai konsepsi Omnibus law terkait perizinan sektor. (vide Bukti PK-9 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 5) Pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster 285 Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut di- identifikasi pasal-pasal dalam sektor pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan dengan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-10 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 6) Pada tanggal 22 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan sebuah metode untuk membentuk regulasi atau Undang-Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyederhanakan suatu norma peraturan (vide Bukti PK-11 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 7) Pada tanggal 28 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Makassar. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Kepala Badan Pembinaan 286 Hukum Nasional menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan agenda penataan regulasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, selama ini terdapat regulasi yang membebani masyarakat, dunia usaha, dan menghambat daya saing nasional sehingga perlu terobosan hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut (vide Bukti PK-12 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 8) Pada tanggal 2 Desember 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Medan. Dalam FGD tersebut Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan salah satu instrumen hukum yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan kelas menengah (vide Bukti PK-13 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 9) Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai konsep perubahan yang akan dilakukan pada sektor Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-151). 10) Pada tanggal 12 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 287 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Izin Lingkungan dan KKP (vide Bukti PK-15 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 11) Pada tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri. Rapat tersebut membahas mengenai pembuatan norma baru pada UU Omnibus law tentang Kemudahan Perizinan Tunggal dan Omnibus law tentang Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (vide Bukti PK-16 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 12) Pada tanggal 15 Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law di bidang Lingkungan Hidup. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan- perubahan dalam beberapa undang-undang yang termasuk dalam klaster lingkungan hidup di Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-17 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 13) Pada tanggal 16 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang 288 yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. (vide Bukti PK-18 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 14) Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide Bukti PK-19 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). Tingkat Menteri 15) Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-152). 16) Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-153). 17) Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK-154). 18) Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan 289 tentang Penanganan Omnibus law (vide Bukti PK- 155). 19) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-156). 20) Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK-157). 21) Pada tanggal 11 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri. (vide Bukti PK-14 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 22) Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law (vide Bukti PK-158). 23) Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja (vide Bukti PK-159). 24) Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. (vide Bukti PK-160). 25) Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-161). 290 26) Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. (vide Bukti PK-162). Rapat Presiden 27) Pada tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi, dengan pokok-pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Proses Omnibus Law agar disampaikan kepada DPR setelah 20 Oktober 2019; • Menyelesaikan Naskah Akademik dan DIM serta seluruh dokumen yang dibutuhkan; • Membuat Rancangan Omnibus Law menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibahas; • DIM terkait Ketenagakerjaan telah selesai dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Menghapus peraturan yang membuat rumit investasi (vide Bukti PK-163) 28) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dengan pokok arahan Presiden untuk memberikan judul Omnibus Law yang sedang disiapkan dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja dan meninjau kemungkinan substansi perubahan UU Ketenagakerjaan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-02 Keterangan Presiden yang 291 disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 29) Pada tanggal 11 November 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Melakukan pendekatan kepada serikat pekerja dan menjelaskan semangat Omnibus Law; • Mengajukan Omnibus Law kepada DPR paling lambat akhir Desember 2019; • Muatan Omnibus Law memuat penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, dan sanksi; • Apabila Omnibus Law dapat ter-realisasi maka lapangan pekerjaan akan benar-benar terbuka; dan • Mengidentifikasi titik-titik resistensi terhadap Omnibus Law (vide Bukti PK-03 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 30) Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok-pokok arahan sebagai berikut: • Semangat dan arah Omnibus Law agar aturan yang ada menjadi sederhana dan cepat; • Melihat dampak Omnibus Law terhadap Usaha Kecil dan Mikro; • Memperbanyak komunikasi dengan serikat pekerja; 292 • Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; dan • Melakukan perbaikan RUU yang akan disampaikan kepada DPR (vide Bukti PK- 164). 31) Pada tanggal 15 Januari 2020, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus law Perpajakan, dengan pokok-pokok arahan Presiden sebagai berikut: • RUU akan diserahkan kepada DPR setelah Prolegnas siap; • Seluruh pimpinan kementerian/lembaga mengawal dan mengkomunikasikan DIM dengan DPR; • Melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan Menteri Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi ke daerah; dan • Mengajak dan melibatkan partisipasi daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut daerah (vide Bukti PK-04 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 2. Bukti PK-23 pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Bukti PK-23 yang ada dalam Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah 293 Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan tahapan Perencanaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undangan tentang Cipta Lapangan Kerja khususnya (Rapat Pleno) penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. b. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 52 Perpres 87/2014 bahwa forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan dalam tahap ini, pelibatan cukup dari internal pemerintah. Adapun pemangku kepentingan (stakeholder) lain dilibatkan dalam rapat sebelum pentahapan ini. c. Bahwa dalam rapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain, Pemerintah merangkum dan memfinalisasi semua masukan secara substansi terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya telah dirangkum dan dijaring dalam rapat-rapat pembahasan pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Rapat dengan pemangku kepentingan ini sudah kami sampaikan dalam Bukti PK-7 s.d PK-19 pada Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. d. Untuk memperkuat bukti keterlibatan multi pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, berikut disampaikan bukti pembahasan/rapat terkait RUU Cipta Kerja: 1) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-165) 294 2) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-166). 3) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan tentang Omnibus law Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM (vide Bukti PK-167), yang dihadiri oleh: a) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. HIPPI; iii. ASEPHI; iv. INKOWAPI; v. IWAPI; b) Law Firm/Firma Hukum: Lusma Rizki (Melli Darsa & Co – PwC) 4) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian (vide Bukti PK-168), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); ii. Djoni Liano (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. PERMAPI; iii. GAPKI; iv. GAPMMI; 5) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (vide Bukti PK-169), yang dihadiri oleh: Grace Salim (Akademisi - UPH). 6) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kehutanan (vide Bukti PK-170), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ishana (NAMPA); 295 ii. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); iii. Djoni Liano (GAPUSINDO); iv. G. Ginanjar (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. GAPKI; iii. APHI; iv. GAPMMI; 7) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi (vide Bukti PK-171), yang dihadiri oleh: KADIN 8) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan (vide Bukti PK-172), yang dihadiri oleh: KADIN 9) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan (vide Bukti PK-173), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) GIPI; b) KADIN; c) ASTINDO; d) ASITA; e) ARKI; f) PHRI; 10) Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan (vide Bukti PK-174), yang dihadiri oleh: KADIN 11) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law (vide Bukti PK- 175), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) KADIN; 296 b) APINDO; c) APRINDO; d) APRISINDO; e) REI; f) GAPKI; g) APHI; h) GAPMMI; i) PHRI; j) APKI; k) APBI; 12) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Penjelasan Tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-94 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Didi H (KSPSI) c) Tony Pangaribuan (KSPSI AGN) d) Mustopo M (KSPSI AGN) e) Eko Darwanto (K-Saburmusi) f) Iswan Abdullah (KSPI) g) Ramidi (KSPI) h) Ridwan H. Aziz (KSPI) i) Helmy Salim (KSPI) j) Arnold Sihite (KSPI) k) Surnadi (KSBSI) l) Mirah Sumirat (KSPI) m) Soenarjono (K-Sarbumusi) n) Pawutan SS (KSP) 13) Rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-95 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: 297 Serikat Pekerja: a) Arnold Sihite (KSPI) b) Elly Rosita (KSBSI) c) Eko Darwanto (K-Sarbumusi) d) Ristadi (KSPN) 14) Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja (vide Bukti PK-176), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Yose Rizal (CSIS) ii. Raden Pardede (Pakar Ekonomi) iii. Payaman Simanjuntak (Universitas Indonesia) iv. Aloysius Uwiyono (Universitas Indonesia) v. Muhammad Dokhi (STIS) vi. Ahmad Heri Firdaus (Peneliti Ekonom INDEF) vii. Prof. M. Zilal Hamzah (Universitas Trisakti) viii. Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti) ix. Ida Susanti (Universitas Parahyangan) x. Susilo Andi P (FH UGM) xi. Asri Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xii. Agus Mildah (Universitas Usu Medan) xiii. Fithriatus Shalihah (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) xiv. Umar Kasim (Dosen STHM Jakarta) xv. Agus G (Universitas Trilogi/STEKPI) xvi. Dessy Sunarsi (Universitas Sahid Jakarta) xvii. Linda Kurnia (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xviii. Rumainur (Universitas Nasional) xix. Gilang Ramadhan (Ketua Trisakti) b) Asosiasi Pelaku Usaha: Sri Mulyani (APINDO) c) Law Firm/Firma Hukum: i. Daniel Minggu (Peradi Soho) ii. Susanto Hutama (Trimurti Law Office) 298 iii. Johan Imanuel (Bireven & Partner Law Office) iv. Adimaz Cahaya P (HKHKI) v. Yudi Suryo (HKHKI) vi. Raditya Darmadi (HKHKI) vii. Raja Sirat (HKHKI) d) Organisasi: i. Cut Nurul Aidha (Prakarsa Research) ii. Wandi S (HMI) iii. Munawir (HMI) iv. Fiqri Hakil Nur (HMI) v. Galih Prasetyo (HMI) vi. fK. Anam Gumiilar (HMI) vii. Wendi (HMI) viii. Yogi Pratama (HMI) ix. Alwi (HMI) 15) Rapat tanggal 11 Februari 2020 tentang Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-97 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Hermaito Achmad (KSPSI) c) Muhammad Husni (KSBSI) d) Jumadi (KASBI) e) Kartina (KASBI) f) Nabila (AFR) g) Kusmin (SPN) h) Moh. Isran (KASBI) i) Indesmunasmar (GEKANAS/FSPI) j) Saepul Anwar (PPFSPKEPSPSI/GEKANAS) k) Dalail (K-Sarbumusi) l) Puji Santoso (SPN) m) Surya Adam (K-Sarbumusi) 299 n) Rustadi (KSPN) o) Arnold Sihite (KSPSI) p) Wispramoni Budiman (FSPBUN) q) Betar Sigit Prakoeswa (FSPBUN) r) Sasmira D (FSPBUN) s) Gallif F (FSPBUN) t) Febri Johannes (KASBI) 16) Rapat tanggal 18 Februari 2020 tentang Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK- 99 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: Evo J (KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: APINDO 17) Rapat tanggal 26 Februari 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-103 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Ely Yudiana (KSPI) b) Said Iqbal (KSPI) c) Andi Handoko (KSPI) d) M. Lubis (KSPI) e) Didi Suprijal (KSPI) f) Arif Minardi (FSPLEM) g) Indra Munaswar (KSPI) h) Radi Yanito (KSPI) i) Rahman Akbar (KSPI) 18) Rapat tanggal 5 Mei 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-112 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Andi Gani Nenawea (Presiden KSPSI) b) Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI) 300 c) Elly Rosita (Presiden KSBSI) d) Dedi Herdianto (Sekjen KSBSI) e) Said Iqbal (Presiden KSPI) f) Ramidi (Sekjen KSPI) 19) Rapat tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-116 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Yorris Raweyai Presiden (KSARBUMUSI) b) Eko DarwantoPerwakilan Presiden (KSARBUMUSI) c) Muchtar Pakpahan Ketua Umum (KSBSI) d) Ruth Pakpahan (KSBSI) e) Khoirul Anam Presiden (FKAHUTINDO) f) Ahmad Irfan Nasution (KSPSI) g) Andi S (KSPSI) h) Agus D. (KSPSI) i) Elly Rosita Silaban (KSBSI) j) Dedi H (KSBSI) k) Saut Pangaribuan (KSBSI) l) Said Iqbal (KSPI) m) Ramidi (KSPI) n) Lukman (KSPI) o) R Abdullah (FSP KEP) p) Bambang Surjono (FSP KEP) q) Mirah Sumirat (FSP KEP) r) Agus Darsana (FSP TSK) s) Vanny Sompie (FSP TSK) t) Riden (FSPMI) u) Djoko Harjono (SPN) v) Ary Joko Sulistyo (Gartex) w) Harris M (Nikeuba) 20) Rapat 3 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-124 Keterangan 301 Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Andi Gani Nena Wea (KSPSI) ii. Yorris Raweyai (KSPSI) iii. H. Said Iqbal (KSPI) iv. Elly Rosita Silaban (KSBSI) v. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 21) Rapat tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-126 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Hermanto Achmad (KSPSI) ii. Saepul Anwar (KSPSI) iii. Al Mansyur Ayyubi (KSPI) iv. Bibit Gunawan (KSBSI) v. Arnod Sihite (KSBSI) vi. Riden Hatam A (KSPI) vii. Djoko H (KSPI) viii. Said Ikbal (KSPI) ix. Dedi Hardianto (KSBSI) x. Saut Pangaribuan (KSBSI) xi. Haris Manalu (KSBSI) xii. Beny Rusli (KSPN) xiii. Eko Darwanto (KSARBUMUSI) xiv. Beta R Sigit Prakoeswa (FSP BUN) xv. Agus Salim (FSP KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: i. APINDO 302 ii. KADIN 22) Rapat tanggal 13 s.d. 16 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-128 s.d. PK-129 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Haris Manalu (KSBSI) iii. Beny Rusli (KSPN) iv. Arnod Sihite (KSBSI) v. Dedi Hardianto (KSBSI) vi. Dalail (KSARBUMUSI) vii. Bibit Gunawan (KSBSI) viii. AL Mansyur Ayubi (KSPI) ix. Sumadi (KSBSI) x. Markus (KSBSI) xi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) xii. Sunardi (KSBSI) xiii. Julian (KSBSI) xiv. Untung Riyadi (KSPSI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 23) Rapat tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK-130 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Arnod Sihite (KSPSI) ii. Saut Pangaribuan (KSPSI) iii. Harris Manalu (KSPSI) iv. Beny Rusli (KSPN) v. Eko Darwanto (KSBMI) 303 vi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) vii. Julian (KSBSI) viii. Untung Riyadi (KSPSI) ix. Surnadi (KSBSI) x. Dalail (KSBMI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 24) Rapat tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-133 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Saut Pangaribuan (KSBSI) b) Harris Manalu (KSBSI) c) Julian (KSBSI) d) Untung Riyadi (KSBSI) 25) Rapat tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-135 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Harris Manalu (KSBSI) iii. Elly Rosita (KSBSI) iv. Dedi (KSBSI) v. Yorris R (KSBSI) vi. Arnod Sihite (KSBSI) vii. Eko Darwanto (KSBMI) viii. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) ix. Beny Rusli (KSPN) x. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN 304 ii. APINDO e. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003, yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam evaluasi ini diperoleh gambaran mengenai tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU No.13 Tahun 2003 untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa pertemuan dalam rangka evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003 dengan stakeholders (pengurus/anggota serikat pekerja dan serikat buruh, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi) dilakukan sebelum adanya Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law). Pertemuan tersebut antara lain: 1) FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial (vide Bukti PK-177), yang hadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Praktisi: i. Yunus Trionggo, Bridgestone Indonesia (Ketua SC GNIK) ii. Aloysius Budi Santoso, Astra Group (SC GNIK) iii. Rudy Afandi, XL Axiata (SC GNIK) 2) FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan (vide Bukti PK-178), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: Dr. Dwini Handayani b) Praktisi: Hilda, PT NGK Busi Indonesia 305 3) FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” (vide Bukti PK-179), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Efendi Lubis (KSBSI) ii. Sofyan Abdul Latef (FSP PAR-REF) iii. Bambang Prasanto (SPSI AGN) iv. Saut H. Aritonang (SBM SETIAKAWAN) v. Timboel Sinagar (OPSI) vi. Anny Simanjuntak (KSPI) vii. Enung Yani (FSP KEP) viii. Ichsan (FKSPN) ix. Saut Pangaribuan (DPP FPE) b) Akademisi: Dhiky Pudya Gilangjati, S.Sos. 4) FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide Bukti PK-180), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) F.E. Kayadoe (KSPSI 1973) b) Hermawan H.S. (KSN) c) Matius Santoso (KSP RNI) d) Djoko Heriyono (SPN) 5) FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-181), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (FSP NIBA KSPSI) b) Ristadi (FKSPN) 6) FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja (vide Bukti PK-182), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Fahmi Amrozi (KSBDSI) b) M. Muhaimin (RNI) 306 c) HM. Nurdin Singadedja (KSPSI AGN) d) Hendrik Hutagalung (KSBSI) e) Aditya Adzi (KS Nusantara) f) Helmy Salim (KSPSI YR) g) Hermawan (KS Nasional) h) Buri Haryanto (KSPSI 1973) i) Suyanto (KSP BUMN) 7) FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing (vide Bukti PK-183), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Serikat Pekerja: i. Arsukman Edi (SPSI Sumbar) ii. Suarman Muaz (FSPP Kota Padang) iii. Paiman (SPSI Kota Padang) c) Praktisi: i. Suryadi (PT. Ansar Terang Crushindo) ii. Serli Wahyuni (PT. Kijang Lima Gunung) iii. Zulhendri (PT. Batanghari Barisan) iv. Wilker Sitio (PT. Abaisiat Raya) Hasil evaluasi UU No. 13 Tahun 2003 dengan stakeholders tersebut menjadi bagian pembahasan dan usulan substansi RUU Cipta Kerja. 3. Kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan, apakah dalam naskah akademik? Jawaban/Tanggapan a. Melalui penerapan pendekatan pengaturan tersebut, telah diidentifikasi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Peraturan Pemerintah dan 15 307 (lima belas) Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Setelah pembahasan dengan DPR dan disepakati dalam UU Cipta Kerja, jumlah amanat pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu). Sedangkan, jumlah amanat pembentukan Peraturan Presiden menjadi 11 (sebelas). b. Pengaturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerapkan pula metode Omnibus law yaitu penerbitan suatu peraturan perundang- undangan dilakukan dengan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan serupa. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan penyederhanaan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. c. Penyederhanaan tersebut tercermin dalam jumlah Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Peraturan Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Peraturan Presiden yang hanya berjumlah 4 (empat) Peraturan Presiden. d. Lebih jauh, penyederhanaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mencabut 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112). d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan e) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) . g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 309 Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816; b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) 310 e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131) b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66) c) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu: 311 a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum c) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum d) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum e) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793) 312 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472) 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal b) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97). e. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan dan mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 313 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) 314 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277). f. Selain itu, penyederhanaan tersebut dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencakup 18 sektor kegiatan usaha. Selama ini, pengaturan NSPK perizinan berusaha diatur oleh masing- 315 masing Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah. Dalam UU Cipta Kerja terdapat amanat sebanyak pendelegasian terhadap 126 (seratus dua puluh enam) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) pendelegasian terkait NSPK dan 79 (tujuh puluh sembilan) pendelegasian terkait perizinan. Ke-124 (seratus dua puluh empat) pendelegasian tersebut kemudian disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Dengan diterbitkannya PP 5/2021 tersebut, Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PP tersebut dalam hal terkait NSPK Perizinan Berusaha. 4. Kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 20 … 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu. Karena apa? Secara konkret, Pak Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih, perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu? 316 Jawaban/Tanggapan a. Versi resmi dari RUU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah sesuai dengan poin Keterangan Presiden vide- Bukti PK-89 dimana Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden cq. Menteri Sekretaris Negara RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Sehingga dengan demikian, selain draf RUU yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPR kepada Presiden bukan merupakan draf RUU resmi. b. Kementerian Sekretariat Negara, hanya melakukan penyesuaian terkait formatting dan pengecekan teknis RUU Cipta Kerja sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. c. Formatting yang dilakukan berupa penyesuaian naskah untuk dituangkan dalam kertas, margin, dan font sesuai standar yang biasa dilakukan. Kemudian untuk pengecekan teknis dilakukan dengan pemeriksaan typo dan perbaikan yang sifatnya teknis tanpa merubah substansi dari RUU Cipta Kerja hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI. d. Selanjutnya Naskah UU Cipta Kerja yang telah di-formatting dan dilakukan penyesuaian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS 1. Saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus law. apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan 317 yuridisnya, di mana ini kita bisa … karena ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak eenmalig ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan … apa … desakan keperluan perundang-undangan, kita akan pakai lagi metode seperti ini. Ya, bahkan tidak mungkin juga tidak … atau tidak mustahil juga mungkin teman-teman kita di daerah, Perda nya metode omnibus law juga. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi, artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban/Tanggapan Terkait dengan pertanyaan nomor 1 dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS terkait dengan penggunaan metode Omnibus Law telah kami uraikan pada jawaban pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA nomor 1 (halaman 3). 2. Saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021 Tanggapan/Jawaban a. RUU Cipta Kerja sebagaimana telah disampaikan dalam vide Bukti PK-20 dan vide Bukti PK-27 Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 serta tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat 318 Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. b. Adapun terkait Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menempuh tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menggunakan instrumen Izin Prakarsa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto Pasal 30 Perpres 87/2014. c. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden (vide Bukti PK-184). d. Permohonan Izin Prakarsa tersebut kemudian dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Nomor B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui permohonan Izin Prakarsa guna Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK -185). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH Kalau sekiranya jumlahnya 78, kalaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, “Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?” 319 Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 2 di atas (halaman 24). IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SUHARTOYO 1. Apa sih, sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi … apa … kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian dibentuk itu? Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh Pemerintah dan DPR. Termasuk dalam Perkara 107/PUU-XVIII/2020 misalnya, juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum klir, baik historikalnya, sejarahnya, maupun kemudian tinjauan- tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahiduddin tadi. Nah, itu. Jawaban/Tanggapan Bahwa Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12/2011 beserta perubahannya menyebutkan bahwasa masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Prof. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa konsep Partisipasi Masyarakat yang tertera pada pasal tersebut diatas berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwasanya salah satu konsep terkait partisipasi Publik adalah Partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan. Meskipun Partisipasi Masyarakat merupakan suatu wujud daripada asas keterbukaan dan implementasi nilai-nilai demokrasi namun apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 320 Republik Indonesia Tahun 1945 dimana mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR maka dalam hal ini Presiden sebagai pembuat kebijakan tetap harus melakukan pengkajian dan penelitian kembali apakah masukan dari masyarakat tersebut memang diperlukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangannya ketika beliau menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mana dalam keterangannya beliau mengungkapkan bahwa dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam keterangan DPR-RI yang menyatakan bahwa “bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak.” Yang diadaptasi dai salah satu tujuan hukum yang dikemukakan Jeremy bentham “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and utility: Jeremy Bentham’s Equation: J.H Burns, Hlm.1) Yang mana dalam konteks ini tujuan perubahan perubahan atau pembentukkan peraturan perundang-undangan adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya tidak semua pihak dapat terpuaskan. Selanjutnya Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 DPR-RI menyatakan bahwa Frasa “Dapat” dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (Vrijstelling) atau pembolehan bagi Anggota, Komisi, atau gabungan komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu meminta masukkan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja (Pembentuk Undang-Undang) untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak 321 untuk di dengar (right to be heard) namun tidak serta merta juga hak untuk dipertimbangkan (right to be considered). Adapun partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah dijabarkan dalam jawaban atas pertayaan Nomor 2 dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra di atas. 2. Secara faktual menurut Pemohon 107/PUUXVIII/2020 bahwa undang- undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya, kata dia. Nah, itu yang sebenarnya harus dijawab. Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 3 di atas (halaman 37). Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 24 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Agustus 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana praktik pembentukan Omnibus Law terutama di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Negara Kanada adalah negara yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum ini didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis dimana para penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada pada abad ke-17 dan abad ke-18. Setelah pertempuran Quebec pada tahun 1759, Kanada tunduk pada hukum Inggris common law, kecuali Quebec, yang mengikuti sistem civil law. Selain itu, terdapat juga sistem hukum yang terbangun dari adanya masyarakat adat terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Konstitusi Kanada mengakui dan melindungi hak-hak perjanjian yang ada. Konsep perjanjian historis ini terbentuk dari abad ke-17 sampai sekitar tahun 1930, di mana Pemerintah Kanada membentuk keyakinan bahwa masyarakat adat telah menyerahkan titel Aborigin ke seluruh Kanada. Perjanjian yang ada 322 beragam, di satu sisi terdapat usaha dalam membangun hubungan perdamaian dan persahabatan, di sisi lain juga pengalihan hak atas tanah. Hukum tertinggi di Kanada ada pada Konstitusi Kanada sehingga segala peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah tingkat federal, provinsi, atau pemerintahan teritorial yang tidak sejalan dengan konstitusi dianggap tidak sah. Permulaan konstitusional Kanada melibatkan serangkaian kesepakatan politik antara dua budaya Eropa, dimana satu didominasi Bahasa Prancis, katolik, dan diatur oleh civil law, sementara yang lainnya adalah Bahasa Inggris, lebih heterogen dalam hal agama, dan diatur oleh common law. Akomodasi bersama dari Warga Negara Kanada yang berbahasa Prancis dan yang berbahasa Inggris, dan pembentukan pemerintahan yang mayoritas berbahasa Prancis (Quebec) adalah bagian penting dari sejarah konstitusional Kanada. Secara umum terdapat 3 (tiga) tipe peraturan perundang-undangan di Kanada, yaitu: a. Statutes, merupakan peraturan yang berupa undang-undang yang dibahas oleh parlemen federal atau badan legislatif provinsi telah melalui proses voting sebelum keberlakuannya. Statutes merupakan aturan yang luas yang mengatur kehidupan sehari-hari; b. Regulations, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan federal atau provinsi, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes; dan c. Bylaws, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan tingkat kotamadya, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes. Statutes atau undang-undang merupakan sumber hukum utama di Kanada. Sebelum berlaku menjadi sebuah hukum, undang-undang harus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Rancangan Undang-Undang (Bill) yang diajukan dapat berupa perubahan atau pencabuntan undang-undang yang sudah ada maupun pembentukan undang-undang yang baru. Proses pembentukan undang-undang di Kanada yang melibatkan parlemen adalah sebagai berikut: a. Memorandum Kabinet disiapkan untuk mendapatkan persetujuan kebijakan dan dan wewenang untuk perancangan undang-undang baru. 323 Kabinet merupakan forum Perdana Menteri untuk membuat kesepakatan diantara menteri di pemerintahan; b. Berdasarkan keputusan Kabinet, Departemen Kehakiman menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama antara departemen pemerintah atau tim pengembangan kebijakan dan layanan hukum dari organisasi terkait; c. First Reading of The Bill, tahapan dimana RUU diajukan baik di House of Commons atau di Senat; d. Second Reading of The Bill, tahapan di mana anggota parlemen memperdebatkan prinsip RUU dan melakukan voting untuk menentukan apakah perlu dipelajari lebih lanjut; e. Apabila RUU tersebut lolos, akan dikirim ke Parliamentary Standing Committee yang akan melakukan kajian secara mendalam, mengadakan dengar pendapat publik to mendapatkan pandangan and memungkinkan saran perubahan; f. Report Stage, tahapan dimana Parliamentary Standing Committee telah menyelesaikan kajiannya lalu melaporkan RUU terkait kembali ke The House. Kemudian dilakukan perdebatan kembali. Pada tahapan ini, anggota parlemen dapat menyarankan perubahan terhadap RUU; g. Third Reading of The Bill, tahapan dimana RUU kembali kepada anggota parlemen untuk debat final dan melakukan voting, berdasarkan hasil laporan Committee; h. Setelah melewati voting, RUU dikirimkan ke Kamar (Chamber) yang lain, untuk melalui proses yang sama; i. Ketika RUU telah melewati Lower Chamber dan Upper Chamber, RUU tersebut diberikan kepada Governor General untuk mendapatkan persetujuan (Royal Assent) dan kemudian menjadi hukum yang berlaku di Kanada. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number 324 of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Berdasarkan kebiasaan dan guidelines di Kanada, tidak ada batasan seberapa banyak perubahan yang dapat dilakukan dalam satu RUU omnibus dan tidak ada panjang maksimal untuk satu buah RUU yang akan diajukan. Misalkan, pada tahun 1960-an dimana Criminal Law Amendment Act baru disahkan di Kanada. Omnibus bill ini merupakan contoh implementasi reformasi yang besar terhadap hukum pidana Kanada. Perubahan dibuat untuk mengatasi masalah hukum terhadap aborsi, kepemilikan senjata, ancaman panggilan telepon, kekejaman terhadap binatang, lotere, dan beberapa hal lainnya. RUU tersebut terdiri dari 126 halaman, dan mengandung 120 klausa. Prinsip dasar dan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Kanada dengan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Kemudian, terdapat pula omnibus bills yang lebih panjang. Pemerintah federal dari semua lapisan mengubah budget implementation act - undang- undang yang memberlakukan anggaran tahunan pemerintah - menjadi omnibus bills yang sangat besar. Antara tahun 1995 dan 2000, rata-rata panjangnya budget implementation act adalah 12 halaman. Pada saat awal tahun 2000-an, rata-rata menjadi 139 halaman. Sejak tahun 1009, hampir semua budget implementation act menjadi berates-ratus halaman panjangnya. Seperti misalnya Budget Implementation Act 2010 (Bill C-9) yang mencapai 883 halaman. Pemerintah menyatakan bahwa segala yang ada di dalam RUU tersebut berhubungan dengan pelaksanaan anggaran federal. Dikarenakan tidak adanya definisi dari omnibus bill yang pasti, sulit untuk menentukan dengan pasti kapan pertama kali omnibus bill pertama kali diperkenalkan di dalam parlemen. House of Commons Procedure and Practice menunjukkan bahwa praktek tersebut telah ada di tahun 1888, ketika suatu private bill diajukan dengan tujuan untuk mengukuhkan dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah. Namun, RUU yang memiliki ciri “omnibus” mungkin telah ada sebelum tahun tersebut. Pada tahun 1868, saat sesi parlementer yang pertama, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang untuk melanjutkan selama waktu yang terbatas beberapa undang- 325 undang yang disebutkan di dalamnya yang mungkin bercirikan sebagai omnibus bill pertama pasca Konfederasi Kanada. Undang-undang ini mengandung satu tujuan sebagai kelanjutan dari undang-undang yang akan berakhir, sekaligus pada saat bersama mengubah beberapa undang-undang dengan pokok pembahasan yang berbeda seperti kepailitan, perdamaian di perbatasan, dan perbankan. Sifat omnibus mencerminkan prinsip, tema atau tujuan yang sama, atau merupakan bagian dari inisiatif administratif tunggal. Penggabungan beberapa perubahan dari undang-undang sebenarnya dapat meningkatkan kajian parlemen terhadap komponen dan interaksinya dengan unsur-unsur RUU lainnya, serta memudahkan pemeriksaan RUU tersebut. Selain itu, omnibus dapat memfasilitasi pertimbangan dari semua aspek yang saling terkait dari agenda legislatif tertentu. Hal tersebut juga dapat membantu memfokuskan debat parlementer. Manfaat lainnya dari adanya undang-undang omnibus adalah menghemat waktu dan mempersingkat jumlah hari para pembuat undang-undang yang harus dihabiskan di dalam parlemen. The House of Commons dahulunya biasa duduk selama sekitar 175 hari dalam setahun di tahun 1990-an. Dengan memasukkan banyak perubahan ke dalam lebih sedikit RUU, parlemen dapat mempersingkat sidangnya. Saat ini, parlemen duduk selama sekitar 130-140 hari pertahun. Secara ideal, jika anggota parlemen menghabiskan waktu lebih sedikit, mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu di daerah pemilihan mereka. Hal ini dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu individu dan kelompok masyarakat, dan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Dengan demikian karena omnibus law di Kanada diterapkan dalam proses pembentukan 326 undang-undang dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Kanada sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 3. Bagaimana partisipasi publik dan standar pembentukan pembentukan omnibus law di luar negeri? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 4. Nah, yang belum terlihat adalah dari Pemerintah, itu varian-varian draf yang ada itu. Jadi, tolong Pemerintah menyerahkan kepada kami: Satu, draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Satu. Yang kedua. Draf dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu juga disampaikan kepada Mahkamah. Yang ketiga. Draf yang kemudian ada penyesuaian formatting segala macam yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara itu, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah. Penjelasan/Tanggapan: Sesuai dengan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Saldi Isra, berikut Pemerintah menyampaikan: a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani dalam persetujuan bersama akan disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi; 327 b. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disampaikan DPR RI kepada Pemerintah hasil Pembahasan Rapat Paripurna DPR RI (vide Bukti PK-186); dan c. Draft yang telah disesuaikan dari sisi formatting untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan Surat Deputi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D- 1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (vide Bukti PK-187) untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait konsistensi penulisan kepada DPR RI atas draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh Presiden. Atas dasar itu kemudian DPR RI menyampaikan matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI (vide Bukti PK-188) hal ini untuk membuktikan bahwa DPR RI telah mengklarifikasi substansi dimaksud yang ditandai dengan pembubuhan paraf dan tanda tangan dilembar terakhir oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI. Hasil dari formatting dan penyempurnaan dari DPR RI tersebut menjadi draft yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK- 90 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021). Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 9 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 September 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada sidang 12 Agustus 2021 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di negara lain? Penjelasan/Tanggapan: Beberapa negara yang menerapakan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang, diantaranya adalah Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Penerapan Omnibus Law di Irlandia yang menarik perhatian adalah pembentukan Withdrawal of the United Kingdom from the European Union 328 (Consequential Provisions) Act 2020 atau Brexit Omnibus Act 2020 sebagai pembaharuan Brexit Omnibus Act 2019. Fokus utama Brexit Omnibus Act 2020 adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi Brexit tanpa kesepakatan guna melindungi hak-hak warna negara, keamanan, dan memfasilitasi dukungan bisnis. Undang-Undang (UU) ini mencakup beberapa sektor prioritas, yaitu: 1. Perpajakan, 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, 3, Layanan Keuangan, 4. Imigrasi, 5. Kesehatan, 6. Bantuan Bagi Siswa, 7. Kesejahteraan Sosial, 8. Karyawan dan Imigrasi, 9. Keamanan Sosial, dan 10. Transportasi. Banyaknya sektor priorotas yang masuk dalam Brexit Omnibus Act 2020 menunjukan bahwa penyusunan Omnibus Law dapat dilakukan tidak hanya mencakup satu isu atau sektor semata. Proses perencanaan UU di Irlandia dilakukan oleh Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann) yang dilanjutkan di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann). Secara keseluruhan total waktu perumusan hingga pengesahan UU tersebut hanya memakan waktu 14 hari, yaitu pada: 1. Tahap 1 di Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann): a. 27 Oktober 2020 (RUU Brexit Omnibus Law 2020 pertama kali diangkat ke Majelis Rendah Irlandia (Dáil Éireann)), b. 11 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 25 November 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 25 November 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 25 November 2020 (Penyelesaian RUU pada Tahap 1 untuk diberikan kepada Senat). 2. Tahap 2 di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann): a. 25 November 2020 (RUU Tahap 1 diterima oleh Senat), b. 25 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 1 Desember 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 3 Desember 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 8 Desember 2020 (Penyelesaian RUU pada tahap 2 untuk dilanjutkan pada tahap pengesahan), f. 10 Desember 2020 (Pengesahan UU oleh Presiden Irlandia). Penerapan Omnibus Law tersebut disambut baik oleh publik dan pebisnis khususnya terkait ketentuan mengenai penundaan pembayaran PPN. Sampai saat ini belum ada judicial review atas penerapan Omnibus Law pada UU dimaksud. 329 Sedangkan di Kanada praktik Omnibus Law telah diterapkan sejak abad ke-19. Penggunaan praktik Omnibus Law cukup marak di Parlemen Kanada dan dianggap sebagai proses legislasi khusus yang tidak mengikuti proses legislasi yang umumnya. Inisiatif penyusunan rancangan Omnibus Law dilakukan oleh Pemerintah, anggota parlemen, maupun komite di parlemen. Beberapa UU yang menerapkan Omnibus Law di Kanada adalah Crminimal Law Amendments Act (Bill C-150), Jobs, Grwoth, and Long-term Prosperity Act (Bill C-38), Energy Security Act (Bill C-94), dan Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act (Bill C-130). Terhadap pembentukan Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), dibutuhkan waktu pembentukan kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan. Bill C-195 mulanya diajukan pada 21 Desember 1967 dan selanjutnya diajukan sebagai Bill C-150 pada tanggal 19 Desember 1968. Pada Mei 1969, Bill C-150 tersebut disahkan oleh parlemen. Dari catatan Supreme Court of Canada tidak ditemukan adanya judicial review atas UU tersebut. Catatan mengenai UU tersebut adalah fatwa hukum tanggal 26 Juni 1970 mengenai penerapan Proclamation of Section 16 berdasarkan permintaan Gubernur Jenderal Kanada, yang berkaitan dengan masa pemberlakukan aturan hukum untuk tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Adapun di Amerika Serikat, penerapan metode Omnibus Law merupakan praktek yang umum dalam pembentukan UU, dimana yang paling menonjol adalah UU yang berkenaan dengan anggaran (proses rekonsiliasi anggaran (Section 310, Congressional Budget Act of 1974) dan Appropriation Acts) karena dilakukan setiap tahun (rutin). Beberapa Omnibus Law yang banyak mendapat perhatian adalah Agricultural Act of 2014, Agriculture Improvement Act of 2018, Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Affordable Care Act (ACA) 2010. Penyusunan UU dengan menggunakan metode Omnibus Law sama dengan penyusunan UU pada umumnya. Dengan memperhatikan sistem legislatif di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral secara sama kuat, maka RUU dapat diusulkan baik di tingkat Senat maupun di House of Representative untuk kemudian dibawah di sebuah komite. RUU tersebut harus mendapat persetujuan baik Senat dan House of Representative. 330 Konstitusi Amerika Serikat juga mengatur bahwa dapat dilakukan public hearing terhadap suatu RUU yang dianggap penting dan biasanya diumumkan seminggu sebelum pelaksanaannya kepada masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahidudin Adams pada sidang 2 September 2021 2. Mengapa Pemerintah tidak terlebih dahulu mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat diubah dengan Peraturan Presiden sebelum membentuk UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law? Penjelasan/Tanggapan: Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) dalam membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam batang tubuh, penjelasan maupun lampiran. Dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang sepakat bahwa terkait metode pembentukan undang-undang memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang maupun pada penjelasan dan lampiran. Hal ini bisa kita pahami bahwa metode itu selalu berkembang, maka kalau metode itu harus termuat secara eksplisit dalam norma ataupun penjelasan dan lampiran, maka akan menyebabkan daya berlaku bagi undang-undang tersebut menjadi terbatas, dalam arti undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, walaupun kodratnya secara asas bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya : “Het recht hinkt achter de feiten aan”. Oleh karena itu sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pun tidak mencantumkan tentang metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan. 331 Penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengadopsi metode yang berasal dari common law system, karena Pembentuk Undang-Undang menganggap kondisi regulasi di Indonesia saat ini banyak permasalahan yang perlu ditata. Terkait dengan Permohonan Uji Formil ini yang sedang berlangsung, Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law dikarenakan mendasarkan pada kondisi sebagai berikut : a. Dalam rangka penataan regulasi mengingat telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal yang sama. b. Mendasarkan pada praktek yang selama ini sudah dilakukan dan selama ini pula tidak menimbulkan masalah. c. Belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka bagi Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan penemuan hukum (rechts vinding) untuk mengatasi kekosongan hukum tentang pengaturan “metode”, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah tata cara/ proses pembentukan undang-undang. Jelas kalau penataan regulasi khususnya revisi undang-undang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hasilnya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan perubahan satu per satu dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Oktober 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih pada sidang 6 Oktober 2021 1. Apakah yang dimaksud dengan Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja? 332 Penjelasan/Tanggapan: Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya bahwa dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Pemerintah menggunakan metode Omnibus Law dengan tema Cipta Kerja. Tema Cipta Kerja tersebut perlu dijabarkan dalam subtema yang mendukung tujuan tema Cipta Kerja, yaitu: a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dalam mencapai tujuan tema Cipta Kerja tersebut, inventarisasi dan pengelompokan permasalahan dan hambatan dalam pecapaian tema tersebut termasuk inventarisasi UU yang terkait, dijabarkan dalam beberapa subtema yang disebut dengan klaster. Penggunaan kata klaster tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu. Pengelompokan dalam bentuk klaster akan memudahkan penginventarisasian masalah dan UU terkait serta penyelarasan untuk penyelesaian permasalahan termasuk penyelarasan rumusan di beberapa UU yang terkait. 333 2. Berapa sesungguhnya jumlah klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Dalam penyusunan Nasakah Akademik dan RUU Cipta Kerja, subtema Cipta Kerja dibagi dalam 11 klaster, yaitu: a. Klaster 1 yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang meliputi Perizinan Berusaha pada 18 sektor yaitu: a. Perizinan Lokasi, b. Perizinan Lingkungan, c. Perizinan Bangunan Gedung, d. Perizinan Sektor Pertanian, e. Perizinan Sektor Kehutanan, f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan, g. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran, i. Perizinan Sektor Perindustrian, j. Perizinan Sektor Perdagangan, k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, l. Perizinan Sektor Pariwisata, m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, n. Perizinan Sektor Keagamaan, o. Perizinan Sektor Transportasi, p. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan. b. Klaster 2 yaitu Persyaratan Investasi. c. Klaster 3 yaitu Ketenagakerjaan. d. Klaster 4 yaitu: Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. e. Klaster 5 yaitu Kemudahan Berusaha. f. Klaster 6 yaitu Dukungan Riset dan Inovasi. g. Klaster 7 yaitu Administrasi Pemerintahan. h. Klaster 8 yaitu Pengenaan Sanksi. i. Klaster 9 yaitu Pengadaan Lahan. j. Klaster 10 yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah. k. Klaster 11 yaitu Kawasan Ekonomi. Dalam pembahasan di masing-masing klaster telah diidentifikasi UU dan pasal- pasal terkait yang ada yang perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hasil pembahasan di masing-masing klaster disinkronisasikan dan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut: 334 a. Substansi Klaster 1 dan Klaster 2 dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang memuat perubahan atas 49 UU yang meliputi: 7 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan perizinan dasar Perizinan Berusaha, 39 UU yang terkait dengan penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi, 3 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. b. Substansi Klaster 3 dimuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang memuat perubahan atas 4 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan ketengakerjaan, 2 UU yang terkait dengan jaminan sosial, dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. c. Substansi Klaster 4 dimuat dalam Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, yang memuat perubahan atas 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan perkoperasian, dan 2 UU yang terkait dengan UMKM. d. Substansi Klaster 5 dimuat dalam Bab VI Kemudahan Berusaha, yang memuat perubahan atas 13 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan keimigrasian, 1 UU yang terkait dengan paten, 1 UU yang terkait dengan merek, 1 UU yang terkait dengan perseroan terbatas, 1 UU yang terkait dengan UU ganguan, 3 UU yang terkait dengan perpajakan, 1 UU yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 UU yang terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, 1 UU yang terkait dengan wajib daftar perusahaan, 1 UU yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, 1 UU yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. e. Substansi Klaster 6 dimuat dalam Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan badan usaha milik negara dan 1 UU yang terkait dengan riset dan inovasi. f. Substansi Klaster 7 dimuat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan 1 UU yang terkait dengan pemerintahan daerah. g. Substansi Klaster 8 masuk dalam berbagai UU yang dimuat dalam berbagai bab. 335 h. Substansi Klaster 9 masuk dalam Bab VIII Pengadaan Lahan, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan i. Substansi Klaster 10 masuk dalam Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. j. Substansi Klaster 11 masuk dalam Bab IV Kawasan Ekonomi, yang memuat perubahan 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan kawaan ekonomi khusus dan 2 UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Penuangan norma dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan muatan dalam masing-masing klaster yang memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa urutan pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi dengan urutan pengelompokan sebagai berikut: a. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal, seperti di Bab III. b. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf, seperti di Bab VII. c. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf, seperti di Bab XI. 336 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada sidang 6 Oktober 2021 1. Berapakah Jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Berdasarkan hasil inventarisasi dari 11 klaster pembahasan, terdapat 79 UU yang perlu diubah atau dicabut dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja. 2. Berapakah jumlah Undang-Undang yang pada akhirnya di muat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah ada perubahan dari jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan alasan perubahannya? Penjelasan/Tanggapan: Dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, telah dilakukan kesepakatan untuk mengeluarkan 7 UU dari RUU Cipta Kerja dan menambah 6 UU untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. 7 UU yang dikeluarkan, yaitu: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 6. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian. 7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 20 Tahun 2013 merupakan UU pada bidang pendidikan yang pada sifatnya bukan termasuk dalam Perizinan Berusaha yang bersifat komersial. Kempat UU tersebut menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya, tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan laba. 337 Ketentuan izin untuk satuan pendidikan mengikuti ketentuan perundang- undangan di bidang pendidikan yang berlaku dan tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut, termasuk satuan pendidikan non-formal yang dikelola oleh masyarakat, melakukan proses izin melalui sistem Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2019 yang megatur perubahan Pasal 21 mengenai Surat Tanda Registrasi Bidan tidak termasuk dalam kegiatan pemberian Perizinan Berusaha sehingga cukup diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019. Dikeluarnya UU UU Nomor 20 Tahun 2014 dari RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan pidana atas penyalahgunaan tanda atau nomor SNI telah cukup dengan ketentuan yang ada dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai investasi modal asing yang diatur dalam Pasal 11 dan mengenai nilai denda yang diatur dalam Pasal 18 tidak diperlukan perubahan, karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas dan kuat untuk pengaturan mengenai investasi melalui penambahan modal asing pada perusahaan pers yang dilakukan melalui pasar modal serta nilai pidana denda atas pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah pula menyepakati untuk 6 memasukan 6 UU kedalam RUU Ciptra Kerja, yaitu: 1. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 3. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. 4. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU Nomor 42 Tahun 2009. 5. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 338 6. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Penambahan UU Nomor 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan kepastian proses Perizinan Berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan UU Nomor 20 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama bagi UMKM dalam pengajuan merek, terutama untuk mempersingkat waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan memberikan kepastian hukum atas sertifikat merek yang telah diterbitkan namun belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Adapun penambahan UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 8 Tahun 1983, dan UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan penggabungan dari substansi muatan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI melalui surat Nomor : R- 03/Pres/01/2020 tanggal 23 Januari 2020. Penggabungan materi muatan yang ada RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ke dalam RUU Cipta Kerja selain untuk mengefesiensikan pembahasan juga untuk penselarasan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan materi muatan tersebut menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penambahan UU Nomor 11 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan pembentukan badan riset dan inovasi daerah, sehingga dengan demikian hasil penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional. Dengan demikian maka UU terkait yang semula diinventarisasi dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam norma batang tubuh RUU Cipta Kerja 339 sebanyak 79 UU, kemudian disepakati untuk dikeluarkan sebanyak 7 UU dan ditambahkan sebanyak 6 UU, maka jumlah UU yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 78 UU. Untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-188, tanpa PK-128. 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Pidato Pengukuhan Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024; Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website beserta link; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 30 Oktober Tahun 2019; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 11 November Tahun 2019; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 15 Januari Tahun 2020; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: B- 0445/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 27 November 2019; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Lapangan Kerja tanggal 23 Oktober 2019; 7. Bukti PK-7 : : Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 November 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dokumen terdiri dari fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 8. Bukti PK-8 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha tanggal 16 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 340 9. Bukti PK-9 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kelautan dan Perikanan tanggal 18 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 10. Bukti PK-10 : : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan tanggal 19 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 11. Bukti PK-11 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 November 2019 di Sheraton Mustika Resort & SPA Yogyakarta. Dokumen terdiri dari fotokopi: Materi Presentasi; Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; Notulensi; Undangan; dan Dokumentasi; 12. Bukti PK-12 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM pada tanggal 28 November 2019 di Makassar Sulawesi Selatan. Dokumen terdiri dari fotokopi: Materi Presentasi; Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; 341 Notulensi; Undangan; dan Dokumentasi; 13. Bukti PK-13 : : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di Medan Sumatera Utara. Dokumen terdiri dari fotokopi: Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; Notula; Undangan; Dokumentasi; 14. Bukti PK-14 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri pada tanggal 11 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 15. Bukti PK-15 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Lingkungan dan KKP tanggal 12 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 16. Bukti PK-16 : : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri tanggal 13 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 17. Bukti PK-17 : Focus Group Discussion Pembahasan Omnibus Law di bidang Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 18. Bukti PK-18 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 16 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 19. Bukti PK-19 : : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Sanksi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 17 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tanggal 17 Desember 2019; 342 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1- 9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja; 22. Bukti PK-22 : : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1- 10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Lapangan Kerja; 23. Bukti PK-23 : Rapat yang diadakan pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 di JS Luwansa Hotel and Convention Centre. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Final; 25. Bukti PK-25 : : Fotokopi Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020; 28. Bukti PK-28 : : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada para menteri terkait Nomor: B-105/M.Sesneg/D- 1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020; 30. Bukti PK-30 : Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat 343 Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 31. Bukti PK-31 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 32. Bukti PK-32 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 33. Bukti PK-33 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, S.H., L.LM. atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 34. Bukti PK-34 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 35. Bukti PK-35 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 36. Bukti PK-36 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 344 37. Bukti PK-37 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 38. Bukti PK-38 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari narasumber yaitu Ketua Umum KADIN (Rosan P. Roeslani) dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Mohamad Mova Al Afghani, S.H., Ll.M.Eur., Ph.D) sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; Bahan paparan; 39. Bukti PK-39 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; Bahan paparan; 40. Bukti PK-40 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 41. Bukti PK-41 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (Dr. Irwansyah, S.Sos) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 345 Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 42. Bukti PK-42 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 43. Bukti PK-43 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 44. Bukti PK-44 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 45. Bukti PK-45 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tentang RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 46. Bukti PK-46 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 47. Bukti PK-47 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 48. Bukti PK-48 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi 346 tanggal 15 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 49. Bukti PK-49 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 50. Bukti PK-50 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 51. Bukti PK-51 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 52. Bukti PK-52 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 53. Bukti PK-53 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 54. Bukti PK-54 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 mengenai penjelasan Pemerintah terkait (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 55. Bukti PK-55 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 56. Bukti PK-56 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi 347 tanggal 10 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 57. Bukti PK-57 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 58. Bukti PK-58 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 59. Bukti PK-59 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 60. Bukti PK-60 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 61. Bukti PK-61 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 62. Bukti PK-62 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 63. Bukti PK-63 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 64. Bukti PK-64 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi 348 tanggal 27 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 65. Bukti PK-65 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 66. Bukti PK-66 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 67. Bukti PK-67 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 68. Bukti PK-68 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 69. Bukti PK-69 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 70. Bukti PK-70 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 71. Bukti PK-71 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 72. Bukti PK-72 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi 349 tanggal 10 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 73. Bukti PK-73 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 74. Bukti PK-74 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 75. Bukti PK-75 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 76. Bukti PK-76 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 77. Bukti PK-77 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 17 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 78. Bukti PK-78 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 79. Bukti PK-79 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 80. Bukti PK-80 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi 350 tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 81. Bukti PK-81 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 82. Bukti PK-82 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 83. Bukti PK-83 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan RDPU dengan KPPU tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 84. Bukti PK-84 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 85. Bukti PK-85 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 86. Bukti PK-86 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 87. Bukti PK-87 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 88. Bukti PK-88 : Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah; 351 89. Bukti PK-89 : Fotokopi Surat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik RI Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020; 90. Bukti PK-90 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 91. Bukti PK-91 : Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) website JDIH: Setneg (https://jdih.setneg.go.id/); Setkab (https://jdih.setkab.go.id/); UU Cipta Kerja (https://ekon.go.id/); dan Kumham (https://peraturan.go.id/); 92. Bukti PK-92 : Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 93. Bukti PK-93 : Fotokopi Matriks dan Tangkapan Layar (screenshot) data traffic situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu- cipta-kerja periode Februari 2020 - Oktober 2020; 94. Bukti PK-94 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Risalah Rapat; Daftar Hadir; 95. Bukti PK-95 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Risalah Rapat; Daftar Hadir; 96. Bukti PK-96 : Seminar Omnibus Law oleh Djokosoetono Research Centre, UI tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Flyer; Tangkapan Layar (screenshot) Youtube (beserta link); 352 Dokumentasi; 97. Bukti PK-97 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan di Kemenaker dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 11 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Daftar Hadir; Dokumentasi; Tanda Terima SK Tim; 98. Bukti PK-98 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Hotel Puri Denpasar Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Daftar Hadir; Dokumentasi; 99. Bukti PK-99 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 18 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Daftar Hadir; Dokumentasi; 100. Bukti PK-100 : Koordinasi Rencana dan Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Dokumentasi; 101. Bukti PK-101 : Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; 353 Dokumentasi; 102. Bukti PK-102 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Dokumentasi; 103. Bukti PK-103 : Rakorsus Tingkat Menteri dan dihadiri pejabat KSPI tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 104. Bukti PK-104 : Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Februari 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan dan risalah focus group discussion; 105. Bukti PK-105 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Padjajaran tanggal 5 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Dokumentasi; 106. Bukti PK-106 : Diskusi Publik Omnibus Law di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tanggal 6 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Dokumentasi; Bahan Paparan; 107. Bukti PK-107 : Diskusi APKASI dan Mendagri dalam mendukung Omnibus Law tanggal 6 Maret 2020. Fotokopi dokumen berupa screenshot website (beserta link); 108. Bukti PK-108 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 109. Bukti PK-109 : ATR Goes to Campus di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020. 354 Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 110. Bukti PK-110 : ATR Goes to Campus di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 111. Bukti PK-111 : ATR Goes to Campus di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 112. Bukti PK-112 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 113. Bukti PK-113 : ATR Goes to Campus di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Bahan Paparan; Minutes of Meeting; 114. Bukti PK-114 : ATR Goes to Campus di ITB dan Unpad melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 115. Bukti PK-115 : ATR Goes to Campus di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 116. Bukti PK-116 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: 355 Undangan. Daftar Hadir; 117. Bukti PK-117 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEK, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 118. Bukti PK-118 : ATR Goes to Campus di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 119. Bukti PK-119 : ATR Goes to Campus di Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 120. Bukti PK-120 : ATR Goes to Campus di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17-18 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 121. Bukti PK-121 : ATR Goes to Campus di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 122. Bukti PK-122 : ATR Goes to Campus di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 123. Bukti PK-123 : ATR Goes to Campus di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 356 124. Bukti PK-124 : Pembahasan RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt.2, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 125. Bukti PK-125 : Diskusi Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menko Perekonomian di Rumah Dinas DPD RI, Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020. Dokumentasi berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) website (beserta link); 126. Bukti PK-126 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 127. Bukti PK-127 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 13- 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 128. Bukti PK-129 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Dokumentasi; 357 129. Bukti PK-130 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 130. Bukti PK-131 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 131. Bukti PK-132 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 132. Bukti PK-133 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan dihadiri Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 133. Bukti PK-134 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 134. Bukti PK-135 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; 358 Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; dan Bahan Paparan; 135. Bukti PK-136 : Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian Penghargaan; 136. Bukti PK-137 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 137. Bukti PK-138 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 138. Bukti PK-139 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 139. Bukti PK-140 : Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. Dokumen berupa fotokopi dokumentasi; 140. Bukti PK-141 : Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan dan dokumentasi; 141. Bukti PK-142 : Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. 359 Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Dokumentasi; 142. Bukti PK-143 : Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi tangkapan layar (screenshot) website dan Youtube (beserta link); 143. Bukti PK-144 : Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri- 3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi undangan dan dokumentasi; 144. Bukti PK-145 : Keynote Speaker Diskusi Kebangsaan “Omnibus Law: Menuju Ekonomi Ekonomi Produktif & Berdaya Saing” oleh KNPI di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta tanggal 21 Februari 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) website (beserta link); 145. Bukti PK-146 : Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh APEKSI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan; 146. Bukti PK-147 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link); 147. Bukti PK-148 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link); 148. Bukti PK-149 : Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang 360 diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi undangan dan tangkapan layar (screenshot) Zoom Meeting dan Youtube (berserta link); 149. Bukti PK-150 : Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi. 150. Bukti PK-151 : Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir. 151. Bukti PK-152 : Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 152. Bukti PK-153 : Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law dan BATAM Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 153. Bukti PK-154 : Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 361 154. Bukti PK-155 : Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 155. Bukti PK-156 : Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 156. Bukti PK-157 : Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 157. Bukti PK-158 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 158. Bukti PK-159 : Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 159. Bukti PK-160 : Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 160. Bukti PK-161 : Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law Dokumen: 362 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir;ikan aja 161. Bukti PK-162 : Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 162. Bukti PK-163 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi Dokumen: Fotokopi Risalah Rapat Terbatas; 163. Bukti PK-164 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dokumen: Fotokopi Risalah Rapat Terbatas; 164. Bukti PK-165 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus Law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 165. Bukti PK-166 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus Law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 166. Bukti PK-167 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 167. Bukti PK-168 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian 363 Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 168. Bukti PK-169 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir 169. Bukti PK-170 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kehutanan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 170. Bukti PK-171 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 171. Bukti PK-172 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 172. Bukti PK-173 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 173. Bukti PK-174 : Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 364 2. Fotokopi Daftar Hadir; 174. Bukti PK-175 : Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 175. Bukti PK-176 : Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 176. Bukti PK-177 : FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi 177. Bukti PK-178 : FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Dokumentasi; 178. Bukti PK-179 : FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi 179. Bukti PK-180 : FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi; 180. Bukti PK-181 : FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 365 2. Fotokopi Dokumentasi; 181. Bukti PK-182 : FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 182. Bukti PK-183 : FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi; 183. Bukti PK-184 : Fotokopi Surat Nomor: PH.2.1- 272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden; 184. Bukti PK-185 : Fotokopi Surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 185. Bukti PK-186 : Fotokopi Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja hasil rapat paripurna; 186. Bukti PK-187 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilN Rakyat Nomor B- 406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020, bertanggal 14 Oktober 2020; 187. Bukti PK-188 : Fotokopi matriks-matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 2 September 2021 mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2021, dan dalam persidangan tanggal 23 September 2021 mengajukan 1 (satu) 366 orang saksi yang bernama Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum I. Pendahuluan I. Era globalisasi seperti saat ini, Ketika batas negara tidak jelas lagi (borderless), keberadaan hukum tertulis (ius scriptum) khususnya dalam kajian bidang hukum perundang-undangan, yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan, sudah menjadi suatu kebutuhan dasar manusia (basic need) apalagi dalam tatanan negara hukum seperti Indonesia. Hal ini sebagai upaya menggapai keadilan (justice), kedamaian (peaceful), kepastian hukum (legal certainty) dan kemanfaat (benefit), mengapa demikian? karena kemutahiran hubungan manusia saat ini sudah harus diatur dengan hukum-hukum yang modern. Ciri-ciri hukum yang modern adalah tertulis, rasional, terencana, universal dan responsif dalam mengadopsi perkembangan kamasyarakatan dan dapat menjamin kepastian hukum. II. Perjalanan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini mengalami perkembangan yang luar bisa dimana setiap masa berubah dan sangat dipengaruhi politik hukum di masing-masing masa.walaupun pada kenyataannya semua tetap mendasar dan mengarah pada tujuan negara dan di masing-masing masa ada semacam pedoman untuk pembentukan peraturan perundang- undangan. III. Pada era sekarang, pedoman yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (perubahan). Tujuan dibentuknya UU ini : 1. Melaksanakan Pasal 22A UUD 1945 “ ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang“, tetapi dalam pedoman ini dipeluas mencaku peraturan perundang-undangan. 2. Menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat, artinya segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan system hukum nasional sebagai konsekuansi Indonesia 367 sebagai negara hukum. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elememnya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka menatisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Pedoman bagi masyarakat mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. 4. Secara umum UU ini menyangkut materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan perundang-undangan; asas Materi muatan, jenis, hierarki dan materi muatan perundang-undangan; perencanaan perundang-undangan; penyusunan perundang-undangan; teknik penyusunan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan RUU, pembahasan dan penetapan perda provinsi dan Raperda daerah/kota; pengundangan perundang-undangan; penyebarluasan; pertisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain yang memuat mengeai pembentukan keputusan Presiden dan LN serta pem lainnya. 5. Terdapat pula lampiran tentang Teknik penyusunan peraturan perundang- undangan, yaitu Lampirann II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana dalam lampiran inipun tidak mengatur tentang metode dalam pembentukan peraturan perundang-undanagan, hanya Teknik penulisan, bentuk dan pengutipan serta Bahasa hukum. II. Pengujian Formil UU Cipta Kerja Memperhatikan bahwa dalam permohonan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, perkenankan ahli menyampaikan beberapa hal secara lisan pokok-pokok ringkasan keterangan terkait yang dikemukan oleh Pemohon, yaitu (1) proses Pembentukan UU Cipta Kerja pada tahapan penyusunan Naskah Akademik kurang memperhatikan keterlibatan publik; (2) Pengunaan Metode Omnibus law tidak dikenal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pembentukan Peraturan 368 Perundang-Undangan; (3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam pembentukannya. Dalam uji formil UU terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi: a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU; b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Sementara itu, menurut Pasal 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Hal ini semakin melebarkan lagi konsep pengujian formil yang bisa dilakukan karena tidak lagi hanya sebatas berdasarkan UUD 1945, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Perkembangan pengujian formil dalam praktik, menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Namun demikian Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian UU disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dengan demikian Ahli akan mendasarkan pada PMK No. 2 369 Tahun 2021 sebagai acuan, dimana PMK mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 A, disebutkan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusnan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”. A. Tahap Perencanaan penyusunan Undang Undang berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang tentang Pembentukan diatur dalam ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23. a. Bahwa dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. RUU Cipta Kerja ini telah masuk dalam Daftar Prolegnas Prioritas yang dibahas pada Tahun 2020 dan masuk daftar No. 40. b. bahwa dalam Pasal 19 Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan PeraturanPerundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademi. Pengertian pasal ini bahwa dengan “pengkajian dan penyelerasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikan atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpeng tindih pengaturan dan kewenangan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam RUU Cipta Kerja yang 370 diusulkan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan terjadinya obesitas undang-uandang yang berdampak pula pada persoalan tumpeng tindih materi muatan yang sama yang c. Bahwa dengan demikian secara pembentukan telah melalui tahapan perencanaan, yaitu tersusunnya RUU dalam Prolegnas. Dan tahapan ini belum disertai penyusunan Naskah Akademik secara lengkap sebagaimana acuan yang tertuang dalam Lampiran I dari UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. B. Tahap Penyusunan Undang-Undang diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a. Bahwa dalam Pasal 43 ayat (3) menyebutkan RUU yang bearasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. b. Bahwa dalam Pasal 44 menyebutkan untuk penyusunan Naskah Akademik RUU dialkukan sesuai dengan Teknik penyususunan Naskah Akademik. c. Bahwa dalam Pasal 47 menyebutkan RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintah non kementrian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian. d. Bahwa ketentuan Pasal 50 menyebutkan RUU dari Presiden diajukan dengan Surat Presiden kepada pimpinan DPR yang memuat penunjukan Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan; pemahasan di DPR dilakukan paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. e. Bahwa dengan demikian secara pembentukan peraturan perundang- undang yang mengatur tahapan /proses, maka proses penyusunan telah dilakukan oleh pihak Pemerintah dengan penyusunan Naskah akademik dan mulai pembahasan di DPR. Dimana jangka waktu pembahasan dilakukan paling lama 60 hari, artinya kurang dari 60 hari tidak menjadi masalah. 371 C. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 a. Bahwa Pasal 66 dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan ;yaitu tingkat I dan tingkat II. Tahapan inipun telah dilalui sebagaimana keterangan yang sudah diberikan oleh Pemerintah. b. Bahwa tahap pembahasan antara Presiden yang diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan DPR telah dilakukan sampai akhirnya pada tahap pengesahan dengan ditandatangani RUU ini menjadi UU oleh Presiden Pada tanggal 2 November 2020. D. Tahap Pengundang diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 Pada tahap pengundang sudah dilakukan dengan memasukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian secara formil Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidaklah dapat disebut melanggar ketentuan Proses Pembentukan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 Butir 1, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Lebih lanjut mengacu pada mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, hal 211-212 “sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak dipenuhinya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang Undang mengenai Pembentukan Peratiran Perundang-undanagn (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menururt Mahkamah, tidak serta merta menjadikan undang-undang tersebut inskonstitusional sebagaimana telah diperimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang Undang Pemebtukan Peraturan Perundang-undangan , dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan undang-undang hanyalah tata cara pembentukan undang undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu undang-undang 372 telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam unfdang Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945 “ III. Penggunaan Metode Omnibuslaw. Disampaikan pemohon bahwa metode Omnibuslaw tidak sejalan dengan pengaturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. a. Pengertian Omnibuslaw mengutip dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat sebagaimana dikutip Jimly Asshidiqie bahwa Omnibuslaw Bill diartikan sebagai: “A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or sereval minor matter which have been combined into one bill, ontensibly for the sake of convenience “lebih lanjut Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Omnibus law Boll atau RUU Omnibus tidak lain adalah Teknik pembentukan undang undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan yang berasal dari beberapa undang undang sekaligus dalam satu undang- undang. b. Menurut ahli memang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak diatur adanya metode ini, Sementara kalau dilihat pengertian Omnibuslaw adalah sebuah metode, apakah metode ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Istilah metode dalam UU No. 12 tahun 2011 hanya ditemukan dalam dasar pertimbangan huruf b perlu dibuat peraturan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti . baku dan standar yang kemudian dijabarkan dalam 104 pasal yang didalamnhya memang tidak membahas tentang metode, tetapi lebih pada cakupan tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengeshan/pemetapan dan pengundangan Sedangakan hal yang sifatnya teknis terdapat dalam lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Lampiran II 373 yang mengatur tentang Teknik tidak ditemukan secara spesifik bagaimana Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara menyatukan atau menggabungkan berbagai undang-undang yang memiliki materi muatan yang mirip atau sama dalam dalam berbagai undang- undang. Di Indonesia metode dalam penyusunan perundang-undangan karena tidak diatur secara ekplisit dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 maka dalam praktek pembentukan selama ini cukup bervariasi, misalnya dengan penggunaan model RIA yang dilakukan oleh para perancang undang- undang dalam penyusunan undang-undang, dan pada kenyataannya selama ini tidak ada yang mempermaslahkan Dalam perkembangan saat ini praktek pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada seperti Tap MPR No. 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dikatakan menggunakan metode Omnibuslaw karena mengubah materi ketentuan 3 undang-undang sekaligus dan diintegrasikan dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Angota DPR, DPD dan DPRD. Metode ini sebetulnya tidak saja dalam rangka investasi semata-mata, namun hal yang mendasar dalam rangka penataan regulasi di Indonesia. Perlunya pembenahan regulasi diperlukan karena percepatan pembangunan, terutama di bidang ekonomi, seiring terkendala sengkatrutnya regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling tumpeng tindih. Ujung-ujungnya regulasi yang demikian menghadirkan ketidak pastina hukum. Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan jumlah aturan yang dinilai menghambat laju percepatan investasi dalam rangka memacu pertumuhan ekonomi. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu metode yang efektif dan efisien untuk mengatasi hal tersebut. Karena persoalan perundang-undangan di Indonesia terkait investasi memang diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti ini kalau hanya mengacu pada Teknik penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 374 Nomor 12 Tahun 2011 yang hanya digunakan untuk pembentukan, perubahan satu undang-undang tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah. Jimly Ashidiqie juga menyatakan bahwa hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap mengawal keadaulatan rakyat yang merdeka dalam permusyawaratan/perwakilan, menjaga kerukunan dan perastuan kebangsaan dan menumbuhkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai wujud dari anak bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa Atas dasar inilah hukum digunakan dalam rangka pencapaian tujuan negara menuju pada masyarat adil dan Makmur.“ Lebih lanjut ahli sangat setuju dengan penggunaan metode omnibius law ini, justru dengan munculnya metode ini merupakan salah satu upaya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu untuk menyelesaikan persoalan banjir perundang-undangan dalam rangka penataan perundang-undangan, karena kenyataan hukum akan terus berkembang seiring dangan perkembangan kebutuhan masyarakat. Satjipto Raharjo bahkan selalu mengatakan bahwa hukum untuk manusia, hal ini menandakan bahwa hukum sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menata kehidupan masyarakat. secara keilmuan khususnya metode omnibus law ini merupakan perkembangan yang baik sebagai jalan untuk menyelesaikan kebutuan dalam rangka merampingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada selama ini yang banyak disebut juga dengan obesitas di bidang perundang-undangan. IV. Partisipasi Masyarakat Pemohon menyatakan bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja patisipasi masyarakat dipandang rendah karena tidak melibatkan masyarakat luas. Ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 yang menyebutkan bawa 1. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan; 2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: (1) rapat dengar pendapat umum; (2) kunjungan kerja; (3) sosialisasi dan /atau (4) seminar, lokakarya, dam atau/diskusi; 375 3. Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau terulis, setiap Rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam pejelasan tidak disebutkan lebih lanjut bentuk-bentuk keikutsertaan hanya dinayatakan bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3) cukup jelas, sementara ayat (4) menyebutkan lebih lanjut yang dimaksud dengan masyarakat termasuk kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masayarakat, kelompok profesi, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat. Ketentuan Pasal 96 ini mengatur tentang “hak”, yang artinya bagi masyarakat boleh menggunakan hak tersebut atau sebaliknya tidak menggunakan. Jadi bukan suatu keharusan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja ini dikatakan oleh Pemohon rendah partisipasinya tidak dapat diartikan bahwa telah terjadi cacat dalam proses pembentukannya. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas inilah sebetulnya ingin disampaikan bahwa di masa sekarang dengan gobalisasi dan era sangat modern adanya pertumbuhan teknologi, masyarakat yang cepet lajunya dibutuhkan pula pembentukan hukum yang responsif dan dilakukan dengan cara yang progresif. Tentu saja dalam proses pembentukan juga harus sangat memperhatikan materi muatan yang sejalan dan mendasar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga tujuan pembentukan suatu UU mampu menciptakan rasa keadilan, memenuhi kepastian hukum dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Saksi Presiden Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si - Saksi menghadiri, menyaksikan, memahami, dan mengikuti secara aktif dalam proses Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia pada hari Minggu, 26 Januari 2020, di Alana 376 Hotel and Convention Center, Solo, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Perekonomian; - Bahwa pihak-pihak yang hadir saat itu sebanyak 47 peserta yang terdiri atas PTN/PTS Jawa Tengah dan DIY, dengan lembaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang; - Bahwa maksud dan tujuan penyelenggaraan FGD untuk menindaklanjuti program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, serta untuk memenuhi undangan Nomor PH.21-100-SES.M.EKON-01/2020, tanggal 24 Januari 2020. Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk mendapatkan masukan dan/atau panduan pandangan akademisi sekaligus beberapa alternatif solusi dari potensi hambatan dan/atau kendala dalam penerapan RUU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia beserta kebijakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi naskah akademik dan rancangan undang-undang; - Bahwa dalam pertemuan tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas, Bapak Ketut Hadi Pratama S.H., LL.M., menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Omnibus Law selain bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Pada tahun 2020, Presiden dengan menggunakan paradigma baru, akan bekerja sama dengan berbagai marketplace untuk meningkatkan keterampilan para calon pekerja dengan menggunakan kartu prakerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas para calon pekerja; b. Omnibus Law secara sederhana merupakan kodifikasi hukum, dimana semua peraturan terkait perizinan yang terdapat pada sektor akan disederhanakan, serta dikembalikan kewenangannya kepada presiden. Dengan demikian, Omnibus Law akan mencabut, atau menghapus, atau mengubah pasal-pasal dalam undang- undang yang terkait dengan perizinan dan tetap menggunakan pengawasan perizinan; 377 c. Presiden menginstruksikan untuk mempermudah perizinan, namun hal ini bukan berarti izin diperlemah, melainkan menginginkan untuk meningkatkan pengawasan dalam Omnibus Law, yaitu pengawasan akan semakin meningkatkan sesuai dengan tingkat risiko atas kegiatan pelaku usaha; - Bahwa narasumber kedua, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., menyatakan antara lain: a. Bahwa naskah akademik dalam RUU Cipta Lapangan Kerja paling sedikit harus memuat pendahuluan, latar belakang, dan tujuan penyusunan, kajian teoretis, dan praktik empirik evaluasi, dan analisis peraturan perundang- undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang- undang, penutup, daftar Pustaka, dan lampiran draft rancangan undang-undang; b. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan undang- undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM; c. Aspek pada tahapan pengharmonisasian, pembulatan dilakukan dengan melakukan penyelarasan rancangan undang-undang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beserta asas hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal, vertikal, serta teknik penyusunan atau legal drafting; - Narasumber yang ketiga, Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., dari UNS menyatakan antara lain, Pertama, RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan suatu hal yang menarik karena dengan banyaknya undang-undang yang akan kembali ditata, tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Menjadi menarik untuk diketahui nantinya apa yang akan dicantumkan dalam konsiderans RUU ini. Kedua, sepakat bahwa Omnibus Law merupakan suatu metode yang tetap harus disesuaikan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Ketiga, Omnibus Law merupakan strategi reformasi regulasi, yang mana regulasi yang cukup banyak ditata sedemikian rupa agar pengaturan tidak tumpang tindih, dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan memperbaiki disharmonisasi. Keempat, adapun metode yang digunakan sebenarnya konstruksi terpenting yang harus dipikirkan, yaitu adanya naskah akademik yang komprehensif. Kemudian, setelah naskah akademik yang 378 komprehensif harus menerapkan konsep penyusunan produk hukum yang baik dan harus menerapkan asas hukum. Kelima, hal yang terpenting dalam substansi naskah akademik adalah inventarisasi terhadap peraturan, serta peraturan apa saja yang berdampak, serta perlu dianalisa mengenai tindakan hukum yang perlu dilakukan terhadap peraturan yang terdampak, baik dicabut, direvisi, dan lain-lain; - Bahwa Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., dari UNS, menyatakan tentang klaster-klaster yang harus diperhatikan di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja pada waktu itu, yaitu, klaster perizinan. Bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, dalam konteks ini adalah sebagai konstruksi norma kegiatan berusaha yang risiko rendah hanya melakukan pendaftaran. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya setiap kegiatan harus memiliki izin. Kedua, klaster UMKM, beberapa rekomendasi, antara lain menghilangkan multitafsir antara pemilik dan pihak berkepentingan dengan persekutuan perdata, firma, CV yang belum terlindungi dan/atau mendapat kepastian hukum, sehingga perlu ada regulasi dalam bentuk usaha yang tetap; - Bahwa tanggapan peserta pada pokoknya yaitu: a. Penataan regulasi dengan Omnibus Law adalah suatu hal yang urgent (penting) dan strategis dan harus dilakukan sebagai solusi obesitas dan tumpang tindih regulasi. Apa pun kompleksitas yang timbul dari Omnibus Law tetap dapat dicari solusinya sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan dan/atau ditunda saat ini; b. Bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja sudah mengacu pada Undang- Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Bentuk regulasi di dalam hierarki perundang-undangan perlu memperhatikan kesejahteraan negara dan keadilan sebagai tujuan substansi dari pembentukan perundang-undangan; - Bahwa kesimpulan akhir FGD tersebut yaitu: a. Secara garis besar, peserta dalam hal ini adalah akademisi pada FGD setuju bahwa Omnibus Law dalam RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan suatu metode yang dapat menyelesaikan masalah peraturan yang tumpang-tindih dan disharmoni; b. Bahwa Omnibus Law tepat dilakukan untuk menjadi solusi obesitas dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memang menjadi satu masalah yang urgent segera dicari solusinya; 379 c. Bahwa metode Omnibus Law tepat dan penting (urgent), strategis dibutuhkan dalam pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja yang berisi multisektor; d. Bahwa manfaat Omnibus Law antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya, artinya keuntungan teknik ini adalah efisiensi waktu dan biaya untuk membentuk undang-undang. Berapa waktu dan biaya yang diperlukan apabila amandemen dan/atau pencabutan regulasi yang saling disharmoni dilakukan dengan cara konvensional atau satu demi satu. Meminimalisir masalah, artinya Omnibus Law bisa menjadi secara singkat sebagai solusi untuk mengatasi regulasi yang saling konflik, tumpang-tindih, dan disharmoni, baik secara vertikal maupun horizontal, serta meniadakan tumpang tindih duplikasi dan/atau repitisi ketentuan yang biasa dialami saat teknik konvensional. Dalam hal ini adalah non Omnibus Law; - Bahwa perlu diperhatikan potensi tinggi yang muncul dengan banyaknya pengajuan judicial review. Jadi, pada waktu FGD sudah dideteksi kemungkinan adanya judicial review, sehingga butuh persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga perlu dilakukan komunikasi publik dengan metode yang tepat dan mudah agar maksud dari pemerintah dapat tersampaikan dan diterima publik secara umum. Prinsip FGD yang dilakukan ini adalah bentuk sosialisasi dan penjaringan masukan dari akademisi terhadap penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law; - Bahwa saksi hadir pada Minggu, 26 Januari 2020 di The Alana Hotel Convention Center, Solo, Jawa Tengah. Judulnya adalah FGD Penerapan RUU Cipta Kerja di Indonesia, temanya memang RUU Cipta Lapangan Kerja. Pada FGD tidak memperlihatkan secara lengkap naskah akademik dan draft RUU dijelaskan bentuk PPT oleh 4 pemateri yang materinya sebagaimana saksi telah jelaskan sebelumnya; - Bahwa FGD secara empirik memang terfokus sesuai dengan undangannya, yaitu penerapan RUU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia yang diawali dengan bagaimana metode Omnibus Law dan kemungkinan penerapannya di Indonesia dari segi teori disampaikan oleh dua narasumber akademisi, Dr. Sunny dan Agus Riwanto; 380 - Bahwa naskah akademik dan/atau RUU undang-undang bentuk pokoknya memang tidak disampaikan dan memang tidak dibahas di dalam FGD, namun demikian para narasumber menyampaikan dan menjelaskannya; - Bahwa metode Omnibus Law dibahas oleh para akademisi, mulai dari pengertian, kemanfaatan, klaster-klasternya, dan kemungkinan hambatan- hambatannya; - Bahwa naskah akademik dan RUU tidak secara khusus dibahas, namun disampaikan oleh para narasumber dan peserta memberikan masukan; - Dalam FGD tersebut, saksi tidak secara khusus memberikan masukan tentang legal drafting, saksi hanya menyampaikan bahwa omnibuslaw salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah Indonesia yang obesitas dan tumpang tindih perundang- undangan sehingga menjadi tidak efektif, kemudian saksi lebih khusus memberikan masukan karena pada waktu itu sedang pro dan kontra yang diperbincangkan untuk memperhatikan 6 isu; - Pada saat FGD tentang judul undang-undang tidak terdapat perdebatan, tetapi menyampaikan pendapat-pendapat secara logis dan ilmiah, konsentrasinya adalah tentang bagaimana RUU saat itu namanya Cipta Lapangan Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law; - Pembahasan tentang Omnibus Law pernah disinggung dan disampaikan oleh semua narasumber, baik dari Kepala Biro, Prof. Benny, Agus Riwanto, dan Dr. Sunny. Lalu, sepanjang saksi ketahui dari keempat narasumber tersebut, terutama para akademisi Dr. Sunny dan Agus Riwanto yang banyak mengemukakan secara teori Omnibus Law, menyampaikan tentang manfaat, pengertian dan belum sampai merujuk pada negara mana. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 381 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 382 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 240/PAN.MK/ 2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 383 [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara a quo sedang dalam masa persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat 384 fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiel terhadap UU 11/2020. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 385 [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan badan hukum privat yang bergerak dalam pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia untuk mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia; 2. Pemohon I adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000 dan tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (vide bukti P-3A) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 (vide bukti P-3B). Pemohon I memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk 386 mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 81//B/KU/DPP-SPI/XI/2020 (vide bukti P-3C). Pemohon I merasa UU 11/2020 telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi pondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang tentang Hortikultura. UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon I, sehingga tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat; 3. Pemohon II adalah Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006 (vide bukti P-4A), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan pengurus berhak mewakili Yayasan, dalam hal ini Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus yang berhak mewakili. Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) AD/ART Bina Desa menentukan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara. Dengan demikian, seharusnya yang mewakili Pemohon selaku pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, bukan hanya ketua saja. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU 11/2020 karena berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang- undang. UU 11/2020 yang melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi 387 Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura, berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan Pemohon II yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya, selain itu UU 11/2020 berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani, sehingga undang-undang a quo tidak hanya mengancam eksistensi organisasi secara administratif, tetapi juga mengancam kearifan manusia tani; 4. Pemohon III adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3), yang bertindak untuk mewakili kepentingan FSPPB adalah Presiden FSPPB yaitu Arie Gumilar (vide bukti P-5B), menurut Pemohon III pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang- undang, sehingga pemberlakuan khusus kluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon III, selain itu UU 11/2020 juga telah melakukan merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon III; 5. Pemohon IV adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. Berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART, Ketua badan pengurus berwenang mewakili. Dalam hal ini diwakili Mansuetus Alsy Hanu sebagai Ketua Umum/Sekretaris Jenderal SPKS (Vide bukti P-6A dan bukti 6C). Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya 388 karena keberadaan UU 11/2020 yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang tentang Hortikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil, selain itu kerugian lainnya yaitu adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber daya alam yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercabutnya hak para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan monopoli penggunaan dana pembiayaan usaha perkebunan yang mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun; 6. Pemohon V adalah Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06 tanggal 09 Desember 2009. Berdasarkan Pasal 21 ayat (6) menyatakan yang berhak mewakili perkumpulan yaitu Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus, dalam hal ini diwakili oleh Andi Inda Fatinaware sebagai Ketua Badan Pengurus (vide bukti P-7B, bukti P-7C, bukti P-7D dan bukti P-32). Pemohon V merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada 389 khsusunya anggota Pemohon V, selain itu pemberlakuan Undang-Undang a quo juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani dan bertentangan dengan misi Pemohon V tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat; 7. Pemohon VI adalah Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, (Vide Bukti P-8A) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) menyatakan, Ketua Eksekutif berwenang mewakili dan diwakili oleh Gunawan sebagai Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (vide bukti P-8C), menurut Pemohon VI, pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian, kenegakerjaan dan nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI. Keberadaan UU 11/2020 akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh negara yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi Pemohon VI terhalangi; 8. Pemohon VII adalah Indonesia For Global Justice (Perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global) yang VII tercatat di Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H, dengan Nomor Akta 34 tanggal 22 April 2002 (Vide Bukti P-9A) dan Akta Nomor 25 Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global tanggal 28 September 2016. Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Akta 34 tanggal 22 April 2002 menyatakan, Direktur Eksekutif berhak mewakili perkumpulan, dan 390 diwakili oleh Rachmi Hertanti sebagai Direktur Eksekutif (vide bukti P-9A dan bukti P-9C). UU 11/2020 perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai- nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. UU 11/2020 lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional, sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan undang-undang a quo. 9. Pemohon VIII adalah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berdasarkan Akta Nomor 05 tentang Musyawarah Anggota Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat New Indonesia tertanggal 15 April 2020 (Vide Bukti P-10A) dan SK Kemenkumham Nomor AHU- 0000360.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 16 April 2020. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d Akta Nomor 05 menyatakan, Dewan Pengurus atau Sekretaris Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi salah satunya mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan. Dalam hal ini diwakili oleh Abdullah Ubaid selaku Ketua Pengurus. Pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon VIII, khususnya dalam hal menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan, maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal, dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak dapat mengakses pendidikan karena tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan dan tidak dapat masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas, sehingga menurut Pemohon VIII perlu dilakukan uji formil terhadap Undang-Undang a quo; 10. Pemohon IX adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki kepedulian terhadap nelayan dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia sehingga berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11/2020 yaitu menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan-nelayan Indonesia diubah dan berpotensial 391 membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air; 11. Pemohon X adalah Yayasan Daun Bendera Nusantara berdasarkan di Akta Pendirian Nomor 09 Tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 09 menyatakan, Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan (vide bukti P-12A) Kemudian Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 09, menyatakan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara. Pemohon X, diwakili oleh Heru Setyoko selaku Ketua Pengurus (vide bukti P-12B). Pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon X, selain itu UU 11/2020 berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi Pemohon X, sehingga akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil dalam proses pembentukan Undang- undang a quo yakni, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam undang-undang a quo mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan; 12. Pemohon XI adalah Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. dengan 392 Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyatakan, Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar. Dalam hal ini diwakili oleh Said Abdullah selaku Ketua (vide bukti P-13A dan bukti P-13B). UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XI, selain itu UU 11/2020 yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon XI akan terhalangi, terlebih lagi jaringan Pemohon XI yaitu para petani gurem akan terus mengalami diskriminasi; 13. Pemohon XII adalah Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 01 Tentang Pendirian Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia tanggal 17 Desember 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000019.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 03 Januari 2019. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan, Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang diatur dalam SOP Perkumpulan dan mendapat persetujuan dari anggota Kongres Nasional Petani. Sementara itu, Pasal 22 ayat (1) menyatakan, Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang- kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; c. Seorang Bendahara (vide bukti P-14A). sementara dalam hal ini diwakili oleh Kustiwa S. Adinata selaku Ketua Pengurus tanpa sekretaris dan bendahara. UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 393 11/2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XII. UU 11/2020 telah melakukan perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang- Undang tentang Hortikultura, selain itu UU 11/2020 berpotensi mengancam hak- hak petani di Indonesia, termasuk anggota Pemohon XII, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan Pemohon XII dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani bagi terwujudnya petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup; 14. Pemohon XIII adalah Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 05 Februari 2016 dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan AOI yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tertanggal 09 Februari 2016 dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) menyatakan, Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan (Vide bukti P-15A dan bukti P-15C) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018 tentang susunan Pengurus dan Pengawas, dan dalam permohonan ini diwakili oleh Maya Stolastika Boleng selaku Ketua Pengurus untuk mewakili Pemohon (vide bukti P-15D). Pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XII, UU 11/2020 telah melakukan perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-undang tentang Hortikultura, sehingga berpotensi mengancam hak-hak petani (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) di Indonesia, termasuk anggota Pemohon XIII, sehingga berpotensi akan 394 menghambat tujuan Pemohon XIII dalam memperjuangkan dan melindungi hak- hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan; 15. Pemohon XIV adalah Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) dan telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 3838 Tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistia Bimasto, Sarjana Hukum, dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0004826.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 25 April 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia. Berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 17 Desember 2020 yang menunjuk Masnuah, sebagai Ketua Pengurus, untuk mewakili Pemohon (vide bukti P-34). Pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 khusus nelayan dan kelautan akan berpotensi merugikan hak-hak nelayan pada umumnya dan pada khsusunya anggota Pemohon XIV, selain itu pemberlakuannya juga menimbulkan ketidakpastian kelompok pelaku nelayan kecil yang menjadi bagian utama dari subsektor perikanan skala kecil. Penghilangan ukuran kapal merupakan kemunduran karena teknis ukuran kapal adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pelaku perikanan skala kecil. Data pelaku nelayan kecil akan sulit untuk dipastikan yang akan berdampak kepada akses dukungan perlindungan dan pemberdayaan yang wajib diberikan oleh negara; 16. Pemohon XV adalah Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) yang tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 01 Tentang Yayasan KRUHA tertanggal 13 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarsi Arman Lany, SH., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-3117.AH.01.02.TAHUN 2008 tertanggal 15 Juli 2008 dan Akta Perbaikan Nomor: 05 tertanggal 26 Juni 2008. berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 01 Tentang Yayasan KRUHA tertanggal 13 Mei 2008, menyatakan, Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sementara itu, Pasal 13 menyatakan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang Ketua; 395 b. seorang Sekretaris; dan c. seorang Bendahara. Pemohon diwakili oleh Hamong Santono selaku Ketua Pengurus. Diberlakukannya UU 11/2020 menimbulkan beberapa kerugian konstitusional karena Pemohon XV tidak dilibatkan dengan peran yang dilakukan oleh Pemohon XV terhadap pembentukan norma hak atas air dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini, proses pengajuan sampai kemudian ditandatangani Presiden lalu diundangkannya Undang-Undang a quo, Pemohon XV tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan walaupun UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah salah satu dari Undang-Undang yang masuk di dalam muatan Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing- masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV, menerangkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Para Pemohon merasa UU 11/2020 telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi pondasi bagi pelaksanaan reforma 396 agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang tentang Hortikultura. UU 11/2020 mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 11/2020 merugikan hak-hak asasi petani (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) terutama subsektor skala kecil. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 2. Pemohon III adalah badan hukum perkumpulan serikat pekerja, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan khusus kluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja, selain itu UU 11/2020 juga telah merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 3. Pemohon VI adalah badan perkumpulan yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia, yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan UU 11/2020 mengandung cacat formil, tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan UU 397 11/2020 khusus kluster pertanian, ketenagakerjaan dan nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon. Selain itu keberadaan UU 11/2020 akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh negara yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi. Dengan demikian, Pemohon VI telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak asasi manusia dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 4. Pemohon VII adalah badan perkumpulan yang bergerak di sektor perdagangan global, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena UU 11/2020 perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. UU 11/2020 lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional, sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan undang-undang a quo. Dengan demikian, Pemohon VII telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perdagangan global dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 5. Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap nelayan dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia sehingga berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11/2020 yaitu menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan-nelayan Indonesia diubah dan berpotensial membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air. Dengan demikian, Pemohon IX telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon IX sebagai Sekretaris 398 Jenderal Serikat Nelayan dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 6. Pemohon II, Pemohon X, Pemohon XII, dan Pemohon XV adalah badan hukum perkumpulan yang hanya diwakilkan oleh Ketua saja, padahal di dalam AD/ART atau akta pendirian telah ditentukan bahwa pihak yang dapat mewakili organisasi sekurang-kurangnya adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Namun, dalam permohonan a quo Pemohon hanya diwakilkan oleh Ketua saja. 7. Pemohon VIII dan Pemohon XI adalah badan hukum perkumpulan yang di dalam AD/ART maupun akta pendirian tidak menentukan siapa pihak yang berhak mewakili organisasi di luar dan di dalam persidangan dan tidak pula terdapat surat keterangan dari organisasi yang menyatakan mengenai siapa yang berhak mewakilinya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Pemohon II, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XV tidak diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART atau akta pendiriannya, atau di dalam dalam AD/ART maupun akta pendirian tidak menentukan subjek hukum yang berhak mewakili organisasi di luar dan di dalam pengadilan dan tidak pula terdapat surat keterangan atau mandat dari organisasi yang menyatakan pihak yang berhak mewakilinya, maka menurut Mahkamah, Pemohon II, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, terhadap Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon I, Pemohon III s.d. Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 399 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara a quo adalah UU 11/2020 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan: a. bahwa Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) 11/2020 yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan adalah Naskah Akademik versi tanggal 11 Februari 2020 bukan yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020, sehingga sangat tidak mungkin RUU 11/2020 telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020 tetapi Naskah Akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk RUU tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian RUU yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru Naskah Akademik disusun kemudian. Padahal seharusnya UU 11/2020 yang didalamnya mengatur 79 undang-undang seharusnya disusun dengan melandaskan pada Naskah Akademik yang menjadi landasan filosofi, yuridis dan sosiologis, dengan tujuan Undang-Undang a quo dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia; b. Bahwa dengan demikian UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap Perencanaan yaitu diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah 400 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020) dan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Perpres 87/2014); c. Bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan asas keterbukaan dan Pasal 96 UU P3, karena dalam tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU 11/2020 seharusnya sudah dipublikasikan sejak dimulainya pembahasan dalam Prolegnas dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya UU 11/2020 tidak melibatkan publik yang luas dalam prosesnya, namun hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draft RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya; d. Para Pemohon sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU 11/2020 dan diberikan kesempatan memberikan pendapat maupun masukan dalam kluster yang berdampak bagi para Pemohon yaitu kelautan, perikanan, perkebunan, sistem budi daya pertanian berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, hortikultura, kehutanan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ketenagakerjaan, sumber daya air, sistem pendidikan nasional, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pangan, pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, desa, penataan ruang, dan koperasi. Padahal sebelumnya para Pemohon seringkali diundang oleh DPR, Pemerintah Republik Indonesia dan Komnas HAM terkait pembahasan undang-undang terkait klaster sebagaimana disebut di atas; e. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang dalam tahap Perencanaan yaitu 401 RUU 11/2020 tidak menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 96 dan Pasal 5 huruf f UU P3, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Pasal 11 ayat (2) Perpres 87/2014; 2. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap penyusunan: a. Bahwa terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan dalam UU 11/2020 yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan, sehingga membuktikan bahwa kualitas UU 11/2020 itu sangat buruk karena disusun tanpa adanya ketertiban hukum dalam mematuhi syarat-syarat formil dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah suatu produk undang-undang yang cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum; b. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 64 dan Pasal 96 UU P3; 3. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap pembahasan: a. bahwa Tim Perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan tim perumus yang hanya ada dua orang yaitu Ledia Hanifa Dyang dan Andreas Eddy Susetyo, maka akibatnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur banyak undang-undang belum dapat diselesaikan oleh Tim Perumus, dampak selanjutnya maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyelarasan rumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh Tim Perumus; b. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan DPR 1/2020; 402 c. Bahwa apabila rumusan RUU 11/2020 telah disepakati bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya Naskah RUU 11/2020 akan di ambil keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Peraturan DPR 1/2020 dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan naskah RUU (tiap pasal dalam naskah RUU kata per kata, titik koma harus dibacakan dan diminta persetujuan. Kemudian tiap pasal yang disetujui di paraf per pasal, sehingga tidak boleh ada perubahan lagi); d. Bahwa pengambilan keputusan RUU 11/2020 pada tingkat I dilakukan pada Sabtu malam hari pukul 21.05 WIB s.d. pukul 22.52 WIB tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU 11/2020 yang di dalamnya memuat 79 undang-undang, dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Para Pemohon sangat meragukan RUU 11/2020 dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah RUU 11/2020 belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi; e. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 UU P3, Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 Peraturan DPR 1/2020; 4. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap pengesahan: a. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden telah menyetujui RUU 11/2020 menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II rapat paripurna DPR. Bahwa dalam rapat paripurna tersebut fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui RUU 11/2020 menjadi Undang-Undang karena berpendapat RUU 11/2020 dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam; b. Bahwa faktanya memang sampai dengan rapat paripurna DPR untuk menyetujui RUU 11/2020, baik DPR maupun Pemerintah tidak memegang Naskah RUU 11/2020 yang akan disetujui bersama. Bahwa masyarakatpun tidak mengetahui mana RUU 11/2020 yang telah disetujui bersama karena 403 banyaknya Naskah RUU 11/2020 yang beredar. Bahwa mulanya setelah rapat paripurna menyetujui RUU 11/2020, naskah pertama yang dipublikasikan/beredar di masyarakat adalah naskah dengan 905 halaman, kemudian Sekretaris Jenderal DPR menyatakan naskah final masih diperbaiki dalam sisi pengetikan dan terdapat penambahan jumlah halaman menjadi 1.035 halaman di naskah final, namun tidak berselang 24 jam, kembali memberi pernyataan bahwa draft final UU 11/2020 berjumlah 812 halaman. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, Naskah RUU 11/2020 yang sudah disepakati bersama oleh DPR dengan Presiden tidak boleh dilakukan perubahan baik substansinya termasuk mengubah- ngubah format pengetikan, sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang; c. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang dalam tahap pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 72 UU P3, Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 164 Peraturan DPR 1/2020 dan Pasal 110 dan Pasal 111 Perpres 87/2014; 5. Sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal konsep, bentuk, dan karakter Omnibus Law sebagaimana dimaksud dalam UU 11/2020. UU a quo sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini dapat para Pemohon buktikan dengan dasar-dasar sebagai berikut: a. Undang-Undang a quo hanya mengubah dengan menghapus, merubah dan menambahkan Pasal dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya; b. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah; c. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang a quo memiliki rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum; d. Adanya Pasal dalam Pasal yang menyebabkan kerancuan. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 11/2020 cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 404 [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2021. [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 serta telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut. [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 dan disampaikan di persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Lita 405 Tyesta ALW, S.H., M.Hum. yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2021 serta telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 September 2021, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2021 (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan 406 perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. [3.16] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak 407 relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon a quo lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Pemohon II, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.6] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 408 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams 409 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita