107/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 107/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Su’ud Rusli. Pekerjaan : Warga Binaan Alamat : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Dusun Macan Mati, Desa Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Marselinus Edwin Hardian Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT. 02 RW. 04, Kampung Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : H. Boyamin Saiman Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60, Serengan, Surakarta; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2015 dan tanggal 2 November 2015 memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Arif Sahudi, S.H., M.H., Dpil-Ing Harjadi Jahja, S.H. M.H., Melky A. Hasundungan, S.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Tedjo Kristanto, S.H., Utomo Kurniawan, SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H. dan Azam Khan, S.H., para Advokat, Advokat Magang & Konsultan Hukum baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkedudukan/berkantor pada Kantor Hukum & Pengacara “Boyamin Saiman & Associates” yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT 002 RW 04 Kampungrawa, Kemanggisan, Jakarta Barat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 120, 5 th floor suite 03 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 5 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 224/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan Nomor 107/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945 adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini. II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN PEMOHON 1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara; b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu: a. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. b. Bahwa Pemohon I adalah Terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005 yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2005 junto Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005. Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Putusan Mahkamah Agung nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006; c. Bahwa karena putusan telah inckracht pada tanggal 07 Juli 2006 , maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pemohon I tidak memiliki upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya; d. Bahwa kemudian Pemohon I mengajukan Judicial Review Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi untuk digunakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Pemohon I memperoleh kesempatan mendapatkan Grasi yang telah diajukan Pemohon I pada tanggal 27 Januari 2014; e. Bahwa Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum semester VI Universitas At Thahiriyah Jakarta dan warga negara yang aktif memberikan bantuan hukum publik kepada masyarakat yang membutuhkan advokasi dalam rangka menjamin hak-hak warga negara di bidang hukum termasuk Grasi; f. Pemohon III sebagai Kuasa Hukum Antasari Azhar yang sedang mengajukan Grasi sebagaimana pemberitaan media massa sebagai berikut: - http://nasional.sindonews.com/read/999855/13/grasi-antasari-azhar- raih-dukungan-banyak-pihak-1431328297 - http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/16/14381611/Antasari.An da.Belum.Tahu.Sejarahnya.Saksi.Masuk.Penjara.gara-gara.Siapa. - http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/28/antasari-azhar-yakin- peninjauan-kembali-bisa-lebih-dari-sekali dengan demikian sah Pemohon III berhak dan sah selaku pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Kerugian Pemohon : 1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan: “Pasal 7 ayat (2): Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.” 2. Bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 3. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), hak para Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh undang-undang yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi para Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini para Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang melarang dilakukannya Grasi lebih dari sekali dan yang dapat diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sesungguhnya mencederai rasa keadilan (sense of justice) pencari keadilan (yustitiabelen); 4. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan dan ketidakadilan terhadap materi amnesti abolisisi rehabilitasi tidak ada batasan waktu, yang kemudian menjadi kerugian konstitusional Pemohon I karena tidak dapat mengajukan Grasi dengan demikian maka Pasal 7 ayat (2) harus dihapus dan kembali sebagaimana diatur dalam UU 22 Tahun 2002. 5. Bahwa larangan terhadap pengajuan/permohonan Grasi yang dapat diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut setidak-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan; 6. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengeyampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan permohonan Grasi dapat diajukan lebih dari paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengeyampingkan kepastian hukum. 7. Keadilan merupakan tujuan yang sering kali tidak sinonim dengan hukum dan sistem hukum tidak selalu mampu untuk mencapai keadilan moral. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Elemen dasar dari penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (impartial) dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (fair) dan patut (equitable). 8. Kewajiban etik dan moral siapa saja yang bekerja dalam sistem harus konsisten dengan konsep keadilan. Namun, harus jujur diakui bahwa praktik sehari-hari yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten denga pencapain keadilan bahkan mungkin melanggar asas-asas hukum. 9. Apapun “Teori Keadilan” yang digunakan dalam hal penegakkan hukum, harus memerhatikan konsep-konsep kejujuran (firness), persamaan (equality), tidak memihak (impartiality), serta pemberian saknsi dan hadiah yang patut (appropriate reward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (benevolence), kedermawan (generosity), rasa terima kasih (gratitude), dan perasaan kasihan (compassion). 10. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil- adilnya sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11. Bahwa Pemohon I telah dipertemukan dengan pihak keluarga korban dan telah dimaafkan oleh keluarga korban sehingga menjadi sangat beralasan Pemohon I mengajukan Grasi yang semestinya tidak dibatasi waktu pengajuan Grasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Grasi Nomor 5 Tahun 2010. Untuki mendukung dalil ini Pemohon I akan mengajukan saksi fakta Anton Medan; 12. Bahwa Pemohon I telah insyaf dan menyesali perbuatan di masa lalu dan dinyatakan berkelakuan baik serta menjadi panutan para narapidana dalam bentuk mempelopori kegiatan positif sehingga menjadi sangat beralasan Pemohon I mengajukan Grasi yang semestinya tidak dibatasi waktu pengajuan Grasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Grasi Nomor 5 Tahun 2010; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 13. Bahwa Pemohon I telah berketetapan hati untuk memilih upaya Grasi dan belum pernah melakukan upaya PK meskipun terdapan alasan untuk mengajukan PK. Pemohon I benar-benar mengaku bersalah dan insyaf atas peristiwa yang telah terjadi serta ingin mengabdi kepada negara dan agama untuk kedepannya, guna menebus segala salah dan dosa. Pemohon I menyatakan sebagai korban atasan adalah semata-mata untuk memperkuat pengajuan Grasi karena apapun yang sudah terjadi telah terjadi tidak bisa diganti dengan apapun. Keinginan menebus dosa dalam bentuk berbuat baik dan mengabdi negara dirasa paling tepat diajukan dalam bentuk upaya non hukum yaitu Grasi. Pemohon I tidak ingin dan tidak mau berdebat atau mempermaslahkan hukumnya. Pemohon I hanya berharap kemurahan hati Presiden RI untuk diberi kesempatan mengabdi dan lebih lebih mengadi kepada Negara, Bangsa dan Agama; 14. Bahwa Pemohon I telah berhasil membina narapina teroris Umar Patek sadar dan cinta NKRI dalam wujud Umar Patek bersedia menjadi petugas pengibar bendera merah putih peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana Photo dan Surat Pernyataan dari umar patek terhadap su’ud rusli sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 - http://www.enciety.co/harkitnas-di-lapas-porong-umar-patek-jadi-pengibar- bendera/ - http://beta.mediaindonesia.com/news/2015/05/21/1204992/ - http://wartakota.tribunnews.com/2015/09/16/suud-rusli-pernah-suruh-teroris- umar-patek-kibarkan-bendera III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI 1. NORMA MATERIIL Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100) berbunyi: “(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.” 2. NORMA UNDANG UNDANG DASAR 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU: a. Alenia Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berisi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....” Bangsa Indonesia adalah Warga Negara disini termasuk narapidana yang telah insyaf, berkelakuan baik, berjasa kepada negara dan berkelakuan baik berhak mendapatkan Grasi tanpa harus dibatasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 oleh Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dalam rangka menuju keadilan sosial; b. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Grasi dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya selama 1 (satu) saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati. Karena Grasi dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk tindak pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan mengandung arti bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaats/rule of law), bukan negara atas kekuasaan belaka (machtstaats). Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memilih konsep prismatik atau integratif dari dua konsepsi rechtstaats dan rule of law yang memadukan prinsip “kepastian hukum” dalam rechtstaats dengan prinsip “keadilan” dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasikan kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. c. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (1) yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemberian Grasi oleh Presiden berdasar kewenangan pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD jika kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang berkaitan dengan sifat pengaturan-pengaturan namun tidak boleh menjadikan bentuk pembatasan; Hak Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara dalam memberikan Grasi tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya, jika dibatasi waktu pengajuannya maksimal 1 Tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka bertentangan dengan Undang Undang Dasar; d. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hak Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara dalam memberikan Grasi tidak boleh dibatasi sekali dan waktu pengajuannya, jika dibatasi jumlah sekali dan waktu pengajuannya maksimal 1 Tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Grasi benbanding lurus dalam ayat yang sama dengan rehabilitasi yang tidak mungkin dibatasi pengajuan oleh ruang dan waktu. Rehabilitasi diberikan kapan saja, demikian juga semestinya pengajuan Grasi; e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian pengajuan Grasi dalam perkara pidana apabila dibatasi maksimal selama 1 (satu) tahun bertentangan dengan konstitusi. Dimana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dengan kata lain mendahulukan kepastian hukum daripada keadilan atau kebalikan dari asas ius contra legem. Pembatasan Grasi hanya sekali dan maksimal setahun sejak inkracht menimbulkan ketidak adilan bagi terpidana setelah tabun 2010 dibandingkan dengan terpidana sebelum tahun 2010 yang telah menerima Grasi dari Presiden. Hal ini jelas jelas perlakuan yang berbeda terhadap warga negara, atas dasar apa pembatasan ini diberlakukan padahal terjadi setelah NKRI berdiri dengan konstitusi yang sama atau setidak-tidaknya sama dengan UU Grasi Nomor 22 Tahun 2002 ? Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 jelas-jelas diskriminatif. f. Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 berbunyi: “(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan.” Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM termasuk dalam pengajuan Grasi tidak boleh dibatasi waktunya; Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM. Untuk ini apabila sarana upaya hukum dalam mencari kebenaran sudah tertutup baik yang biasa (Banding, Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (PK) maka Grasi adalah pilihan agung dan elegant sebagai implementasi negara kesejahteraan. Disisi lain bisa saja terpidana tidak memilih PK seperti Pemohon I, maka sarana terbaik dan terbagus adalah mengajukan Grasi. Grasi bukanlah sarana hina atau sekadar pilihan terakhir jika sarana yang lain sudah habis dan sekedar sarana perjudian atau untung-untungan belaka; Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan. Pembatasan Grasi maksimal 1 tahun sejak inkracht jelas bentuk yang bertentangan dengan prinsip HAM dijamin dan diatur dalam perundang-undangan. Dijamin dan diatur jelas berbeda maknanya dengan pembatasan oleh waktu, dengan demikian Grasi haruslah dapat diajukan sepanjang waktu. IV. PENDAHULUAN Pengertian Grasi Kata grasi berasal dari bahasa Latin Pardonare, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu Pardone. Menurut Blacks Law Dictionary Sixth Edition, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa Pardon : an executive action that mitigates or sets asid punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense . Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki keuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke MA. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. V. ALASAN ALASAN PEMOHON DENGAN ADANYA PEMBATASAN JANGKA WAKTU GRASI 1 TAHUN SEJAK PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA: 1. Bahwa Pemohon I adalah Terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005 yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2005 juncto Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005. Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Putusan Mahkamah Agung nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006; 2. Bahwa Pemohon I setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Porong Klas I Surabaya , alamat Desa Macan Mlati, Kecamatan Kebon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Agung – Porong, Kabupaten Sidoarjo setelah melalui perenungan yang panjang menyadari kesalahan dan insyaf serta menyesal atas perbuatan dimasa lalu. Pemohon I telah berusaha untuk menjadi orang berkelakuan baik dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bela begara kepada Narapidana lain. - http://www.jpnn.com/read/2012/01/07/113472/Suud-Rusli,-Terpidana- Mati-yang-Jadi-Instruktur-Kedisiplinan-di-Lapas-Porong 3. Bahwa Pemohon I pernah melarikan diri dari Rumah Tahanan dimasa awal perkara semata-mata atas perlakuan tidak manusiawi termasuk dikencingi dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun setelah dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Porong Klas I Surabaya, alamat : Desa Macan Mlati, Kecamatan Kebon Agung–Porong, Kabupaten Sidoarjo dan mendapat perlakuan manusiawi maka Pemohon I sangat patuh dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku. Pemohon I tidak pernah lagi berusaha melarikan diri meskipun kesempatan untuk itu terbuka lebar; - http://www.kaskus.co.id/thread/515feceb552acffe0f000003/kopda-arinir- suud-rusli-saksi-tidak-akan-kabur-lagi - http://news.detik.com/berita/490386/tni-al-saksingkan-suud-rusli-dicokok- layaknya-binatang 4. Bahwa apabila Pemohon I yang berpangkat Kopral Dua Marinir Angkatan Laut flashback atas perkara yang pernah terjadi melakukan pembunuhan adalah semata-mata atas pengaruh dan perintah atasan yaitu yaitu Letda Syam Ahmad Sanusi. Pemohon I tidak pernah berani mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena semata-mata jiwa korsa dan bermaksud melindungi atasan untuk pasang badan. Namun hal tersebut telah berlalu dan hanya dengan upaya Grasi Pemohon I berkehendak tetap mengabdi dan berbakti kepada NKRI. Untuk memperkuat dalil ini, Para Pemohon akan mengajukan saksi Mayor Jendral (Purn.) Saurip Kadi dan petugas penjaga gudang senjata saat kejadian perkara; 5. Bahwa setelah perjalanan waktu yang panjang menjadi insyaf dan berkelakuan baik serta keinginan kuat mengabdi kepada negara, Pemohon I telah mengajukan Grasi namun terbentur ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 yang berisi pembatasan pengajuan Grasi maksimal setahun sejak inkracht. Untuk itu Pemohon I mengajukan pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 ketentuan tersebut untuk dibatalkan dan untuk memperkuat dalil ini akan mengajukan ahli Psikolog Dra. Janna Liliani Setiawan; 6. Bahwa setiap Terpidana yang yang telah mendapatkan putusan inkracht sejak berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maka pengajuan Grasi yang melebihi 1 tahun sejak inkracht maka menjadikan pengajuan grasi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil alias kadaluarsa alias pengajuan Grasi yang telah diajukan Pemohon I seakan- akan melanggar UU Grasi terbaru yang dibuat oleh Pemerintahan jaman Presiden SBY; 7. Bahwa dengan materi pemberitahuan putusan inkracht tidak diterima terdakwa dan keluarga, maka Pemohon sebagai terdakwa tertutup akses untuk mengajukan Grasi, hal ini menjadi kerugian konstitusional Pemohon I karena tidak dapat mengajukan Grasi dengan demikan maka Pasal 7 ayat (2) harus hapus dan kembali sebagaimana dalam diatur dalam UU lama dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002. 8. Bahwa selain itu lambannya salinan putusan resmi yang diberikan kepada terdakwa menyebabkan menyulitkan terdakwa untuk menentukan akan mengajukan PK atau GRASI, sehingga hal ini menjadi kerugian konstitusional Pemohon I karena tidak dapat mengajukan Grasi, dengan demikan maka Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 2 ayat (3) harus hapus dan kembali sebagaimana dalam diatur dalam UU lama dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002. 9. Bahwa alasan Konstitusional dan Kemanusiaan era Reformasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menuju suatu fenomena tertentu yang ideal. Reformasi pada saat ini harus diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari Bangsa Indonesia guna mengaktualisasikan indeks demokrasi dan penegakan hukum pada era yang lalu menjadi layak dilupakan. Nilai-nilai dasar (core values) tersebut, yang bertumpu pada lima indeks utama, yaitu: 1. Sistem Pemerintahan yang jujur dan adil untuk jabatan-jabatan publik; 2. Keberadaan Pemerintah yang Terbuka, Akuntabel, dan Responsif; 3. Promosi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak Sipil dan Politik (civil and political rights); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 4. Keberadaan masyarakat yang penuh percaya hukum (civil society); dan 5. Eksistensi kepemimpinan yang commited pada nilai-nilai dasar demokrasi dan penegakan hukum; Dengan pembatasan Grasi hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun sejak inkracht telah memberikan batasan yang mencederai 5 poin nilai-nilai dasar tersebut di atas; 10. Para Pemohon tetap menghormati prinsip-prinsip Negara Hukum (the rule of law) dengan tidak mengurangi penghormatannya atas putusan Majelis Hakim karena bagaimanapun juga Lembaga Peradilan sebagai perwujudan Kekuasan Kehakiman (Judicial Power) haruslah dijunjung tinggi dan difungsikan keberadaannya dengan mengingat : 1) Katup penekan (Pressure Value), yaitu kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-Undang adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilaksanakan oleh siapapun dan pihak manapun, khususnya pelanggaran yang bersifat inkonstitusional. 2) Konstitusi dan Undang-Undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. 3) Menjaga kemerdekaan masyarakat (The Guardian Of Citizen’s constitutional rights and human rights), yaitu bahwa Lembaga Peradilan harus mampu mengedepankan hak-hak konstitusional Warga Negara dan perlindungan hak asasi manusia. 4) Sebagai wali masyarakat (Judiciary are regarded as costudian of society), yaitu badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan dan pemulihan bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik perorangan atau kelompok untuk memperoleh keadilan. 11. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan. 12. Bahwa Aristoteles dalam buku Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H; yang berjudul “Konstitusi Republik Indonesia. Sejak Proklamasi hingga Reformasi”, Penerbit PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11, menegaskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Lebih lanjut Aristoteles menekankan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka. 13. Bahwa Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelen) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H; dalam bukunya yang berjudul ”Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting; 14. Bahwa penegakkan hukum (law enforcement) itu berarti penegakkan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal. Dengan demikian Keadilan adalah abadi sepanjang masa sehingga pemenuhannya tidak dapat dibatasi waktu termasuk Grasi; 15. Bahwa setiap kejahatan akan memberikan pintu kebenarannya secara tidak terduga misalnya pelaku kejahatan/pembunuh yang sebenarnya atau aktor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 intelektualnya akan memberikan pengakuan dikemudian hari sebagai bentuk penyesalan dan penebusan dosa, sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan melalui salah satu upaya yang diberikan negara berupa Grasi; 16. Bahwa kata grasi berasal dari kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. 17. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi dan atau PK ke MA. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak konstitusional Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. 18. Bahwa Grasi yang merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara didasarkan pada hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sehingga jelas Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Hak Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara dalam memberikan Grasi tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya, jika dibatasi waktu pengajuannya maksimal 1 tahun sejak putusan inkracht maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga dengan demikian menimbulkan kerugian nyata kepada Pemohon I. Rakyat (narapidana) tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dapat dibatasi memperoleh fasilitas Grasi dalam rangka Presiden mewujudkan kesejahteraan rakyat. 19. Bahwa Presiden adalah perwujudan kedaulatan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat untuk diberi kewenangan konstitusional berupa Grasi, hal sangat tidak masuk akal kemudian dikurangi kembali oleh ketentuan Undang-Undang sebagai perwujudan konstitusi; 20. Bahwa untuk menjawab dan memberikan solusi kebenaran dan keadilan, maka upaya non hukum Grasi merupakan upaya Istimewa yang didasarkan pada hak konstitusional Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. Grasi dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana pidana mati yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Grasi berada di luar lingkup peradilan pidana yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses hukum yang mungkin saja salah akibat Hakim adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf sebagaimana pendapat Prof. Maria Farida Indrati dalam kesempatan suatu sidang di MK . 21. Bahwa Grasi merupakan Hak Konstitusional Presiden maka artinya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain kecuali yang sudah disebutkan UUD 1945 berupa pertimbangan Mahkamah Agung meskipun pertimbangan MA tidak bersifat mengikat, dapat diikuti maupun tidak diikuti oleh Presiden. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam perkara in casu merupakan pemberian Grasi tidak boleh ada pembatasan atas Hak Konstitusional Presiden, sehingga jelas pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu 1 tahun adalah melanggar Hak Konstitusional Presiden yang diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kemudian Grasi diberikan dalam hal kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 dan telah dijatuhkan hukuman, dimana hal ini perkara pidana tersebut telah habis upaya hukumnya dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga terpidana telah menjalankan hukuman pidananya maka Grasi sebagai solusi atas prinsip kemanusiaan pada negara modern dan beradab. 22. Bahwa harus ada kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana pula hak memberikan Grasi yang diberikan kepada Presiden merupakan Hak Konstitusional Presiden. Kepastian disini haruslah dimaknai yang mengandung dan mengutamakan keadilan sebagai sifat hukum pidana atas dasar kebenaran materiel, keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan formil; 23. Bahwa mengingat Presiden dapat memberikan grasi dengan menggunakan hak konstitusional sebagai Kepala Negara yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sehingga pada dasarnya tidak hanya mengatur pemberian grasi oleh Presiden setelah menerima pengajuan permohonan grasi dari terpidana dan/atau keluarganya, tetapi juga seharusnya memungkinkan Presiden memberikan grasi atas inisiatif Presiden sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Grasi Nomor 5 Tahun 2010 berisi Menteri dapat berinisiatif pemberian Grasi, sehingga pembatasan waktu menjadikan pertentangan didalam tubuh UU Grasi itu sendiri. 24. Bahwa dengan kata lain, pemberian grasi oleh Presiden dimungkinkan setelah terpidana dan/atau keluarganya mengajukan hak konstitusionalnya menurut UU Nomor 5 Tahun 2010 [UU yang lahir untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945] dan pemberian grasi oleh Presiden karena Presiden menggunakan hak konstutisionalnya menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Artinya, pemberian grasi oleh Presiden dapat terjadi karena terpidana dan/atau keluarganya proaktif atau karena Presiden sendiri proaktif melalui inisiatif Menteri Hukum dan HAM RI. Sifat aktif Presiden dan Menterinya haruslah diberi ruang seluas-luasnya tidak dibatasi waktu sehingga pembatasan waktu setahun justru bertentangan dengan maksud semangat negara hadir dalam setiap nafas warga negaranya ; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 25. Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan merupakan upaya hukum berupa upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan Upaya Non Hukum (istimewa) berupa Grasi, namun hal ini pada kenyataannya menjadi bertabrakan dan berlawanan saat peraturan perundang-undangan membatasi jangka waktu Grasi hanya 1 tahun sejak berkekuatan hukum tetap. Karena apabila saat Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali sehari setelah berkekuatan hukum tetap namun kemudian Putusan atas Peninjauan Kembali turun/ diputus lebih dari 1 tahun maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, hilanglah kesempatan atau hak hukum bagi terpidana untuk mengajukan Grasi, sehingga jelas pembatasan Grasi hanya maksimal 1 tahun adalah bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. 26. Bahwa berdasarkan diktum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: “Menimbang: b. Bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden; c. Bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. Bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan tersebut; f. Bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.” Pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak mencerminkan bahkan bertentangan dari diktum Pertimbangan tersebut di atas dan karenanya membatasi jangka waktu pemberian Grasi maksimal hanya 1 tahun sesudah berkekuatan hukum tetap adalah ironi kemanusiaan. ironi kemanusiaan demikian karena upaya tersebut terkendala akibat adanya peraturan yang merugikan Para Pemohon khususnya Pemohon I untuk memohon Grasi karena ketidakadilan pengaturan jangka waktu Grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mana sering berubah bukan untuk kemajuan namun justru mempersulit warga negara untuk mencapai keadilan, bertobat dan berbuat baik seakan tidak ada artinya karena penilaian abstrak keadilan hanya diukur waktu setahun saja; 27. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis; 28. Bahwa Undang-Undang Grasi Nomor 5 Tahun 2010 yang hanya berisi perubahan dua hal isu utama yaitu: - pembatasan maksimal 1 tahun sejak inkracht; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 - pemberian waktu sampai dengan akhir 2012 bagi pengajuan Grasi yang belum selesai diproses [ maka nampak UU Grasi Nomor 5 Tahun 2010 semata-mata dibuat untuk kepentingan sesaat terkait isu pemberian Grasi kepada Schapelle Corby yang notabene WNA, kasus Narkoba dan tidak pernah berjasa bagi RI serta Corby tidak pernah mengakui kesalahannya meskipun telah mengajukan Grasi. Namun Undang-Undang a quo justru untuk membatasi pengajuan Grasi oleh Warga Negara Indonesia, sudah berjasa, didukung keluarga korban dan telah berkelakuan baik siap mengabdikan hidupnya pada keluarga, masyarakat dan negaranya; Bukti Pengajuan Grasi Schapelle Corby tidak mengaku bersalah karena merasa jadi korban mafia narkoba sebagai berikut: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-3- pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby 29. Bahwa menurut Prof. Dr. Arief Hidayat, SH dalam pendapatnya pada Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014: Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, “this regressus is terminated by a highest, the basic norm...” (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (concretiserung process). Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel. Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang- undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah: 1. Generality (generalitas Undang-Undang); 2. Promulgation (Undang-Undang harus diumumkan); 3. Prospectivity (Undang-Undang tidak berlaku surut); 4. Clarity (rumusan Undang-Undang harus jelas); 5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi dalam konsepsi hukum); 6. Possibility of obedience (Undang-Undang yang dibuat harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 dapat dilaksanakan); 7. Constancy through time or avoidance of frequent change (Undang- Undang tidak boleh terlalu sering diubah); 8. Congruence between official action and declared rules (kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan); Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, mengutip salah satu pendapat Lon L. Fuller di atas bahwa undang- undang tidak boleh sering diubah, karena perubahan secara terus menerus (terlalu sering diubah) akan membuat masyarakat menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan; 30. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dijabarkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi: - Perlu adanya persamaan di dalam hukum (equality before the law); dan - Prinsip keadilan; 31. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum sebagaimana upaya yang dilakukan Pemohon II dan Pemohon III serta masih banyak lagi warga negara pejuang keadilan tanpa pamrih demi tegaknya kesejahteraan NKRI; 32. Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Grasi selam 1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan atau memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 pembelaan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945]; 33. Melihat pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2009, ditentukan sebagai berikut: “permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.” Dari ketentuan pasal tersebut dan dari penjelasan pasalnya yang juga berbunyi “cukup jelas”, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (“PK”) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi. (vide Putusan Nomor 17/PUU-XIII/2015) Dengan demikian asas kepastian hukum sudah terpenuhi dengan berlakunya Pasal 66 ayat (2) UU MA karena pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi sehingga suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dengan sendirinya prosesnya sudah final. Namun apabila terdapat jalan non hukum selain daripada Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon I dibutuhkan Upaya Pengajuan Grasi dapat meminimalisasi beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk tindak pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people atau sudah berkelakuan baik serta mendapat ampunan dari keluarga korban. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Grasi berada di luar lingkup peradilan pidana sebagai solusi atas kebuntuan hukum yang terjadi. Keadilan dalam UUD 1945 terlalu banyak disebut termasuk di Pembukaan yang terkait dengan Pancasila Sila ke 5 (lima) “Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” Sementara disisi lain asas kepastian hukum dalam UUD 1945 hanya disebut sekali dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, itupun dengan syarat kepastian hukum harus adil, apabila kepasitian hukum ini tidak adil maka akan gugur dengan sendirinya. 34. Perbedaan cara Penyusunan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 tentang Grasi dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagai berikut: No. PERBEDAAN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 1. Penyusunan Pembahasan DPR dengan membentuk Panitian Khusus dengan Proses Rapat Paripurna. Pembahasan DPR dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan mekanisme Rapat kerja (Raker), Rapat Paripurna hanya untuk pengesahan. 2. Risalah Rapat Terdiri dari 418 Halaman, menyangkut Pasal 7 ayat (2) dibahas secara mendalam. Ini dapat dipahami sangat serius. Terdiri dari 6 Halaman, menyangkut Pasal 7 ayat (2) tidak terdapat pembahasan. 3. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pasal 7 ayat (2) Grasi tidak dibatasi waktu antara RUU dan UU yang disahkan terdapat persamaan. Grasi dibatasi waktu dan antara RUU dan UU yang disahkan terdapat perbedaan yaitu RUU terdiri 4 ayat Pembatasan Khusus hukuman mati, sedangkan UU yang disahkan hanya terdiri dari 2 ayat dan Pembatasan Grasi berlaku untuk semua jenis Pidana. 4. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Grasi tidak ada batas waktu dan boleh lebih dari sekali dengan pertimbangan Grasi adalah wewenang Penuh Presiden, sehingga apabila dibatasi pengajuannya maka mengurangi kewenangan Presiden. Grasi dibatasi waktu dan hanya sekali dengan pertimbangan untuk segera memberikan kepastian hukum, dengan didasari awal RUU hanya untuk Hukuman Mati. 35. Bahwa penyusunan Undang Undang Grasi Nomor 5 Tahun 2010 sama sekali tidak mengatur aturan peralihan bagaimana dengan kasus-kasus perkara yang tempusnya sebelum tahun 2010 dan hanya sekedar membatasi pengajuan Grasi yang diajukan berdasar berlakunya Undang Undang Grasi 22 Tahun 2002 maka akan diproses sampai dengan akhir tahun 2012, padahal terdapat ketentuan azas hukum Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur apabila terjadi pergantian peraturan maka dipakai yang menguntungkan. Namun demikian untuk menghindari tabrakan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka sudah semestinya Pasal 7 ayat (2) UU Grasi Nomor 5 Tahun 2010 dicabut dan tidak berlaku; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 36. Bahwa praktek pemberian Grasi pada masa pemerintahan sebelumnya (SBY) terdapat dugaan melanggar konstitusi karena Grasi diberikan tanpa adanya pertimbangan Mahkamah Agung (dapat dilacak di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara Grasi tahun 2012/2013); 37. Bahwa praktek pemberian Grasi pada masa pemerintahan sekarang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 khusus Pasal 7 ayat (2) dimana Presiden telah memberikan Grasi kepada terpidana elemen OPM Papua yang perkaranya terjadi tahun 2003-2004 dan telah inkracht sejak tahun 2005 namun pada tahun 2015 mendapatkan Grasi . - (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papu a_grasi_jokowi) - (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/09/no3c3y- ini-lima-tahanan-politik-papua-yang-diberikan-grasi-jokowi) - (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150604173102-12- 57759/jokowi-pertimbangkan-beri-grasi-36-tapol-papua/) 38. Bahwa perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagai berikut: Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 1. Batasan Pengajuan Permohonan Grasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan permohonan grasi tidak terbatas dengan syarat tertentu. Pengajuan satu kali kecuali ditolak telah berumur 2 tahun dan untuk pidana mati dapat diajukan lagi setelah Grasi pertama yang ditolak telah lewat waktu 2 tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan batasan pengajuan permohonan grasi dibatasi maksimal 1 tahun sejak inkracht. Dengan Proses administrasi dan Pertimbangan di PN, MA, Presiden paling cepat 7 bulan maka Pengajuan Grasi UU Nomor 5 Tahun 2010 sama dengan Pengajuan Grasi hanya 1 kali karena umur 1 tahun hanya 12 bulan jika dikurangi 7 Bulan maka Pengajuan Kedua sudah habis. 2. Kewenangan Menteri Hukum dan Ham Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tidak mengatur adanya wewenang Menteri Hukum dan HAM dalam Proses pengajuan grasi. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru yaitu memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk aktif membantu pengajuan Grasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 39. Bahwa Grasi adalah sebagai sarana dari Kepala Negara untuk memperbaiki sistem hukum maupun sosiologis apabila ada kecacad-an dalam penerapannya atau terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan sehingga pemberian Grasi semestinya tidak dibatasi waktu pengajuan maupun jumlah pemberiannya; 40. Bahwa Grasi adalah senjata pamungkas Presiden RI dalam rangka melindung warga negaranya yang bisa terjadi sebagai korban akibat peradilan sesat dan atau cacad namun gagal mendapatkan keadilan dengan segala upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (PK), apalagi Mahkamah Agung masih berketatapan aturan PK hanya dapat diajukan sekali. Grasi adalah sarana terakhir untuk memberikan keadilan apabila terdapat Novum yang kuat, tidak terbantahkan berdasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dijamin oleh UUD 1945; 41. Bahwa Grasi dalam praktiknya diberikan atas dasar alasan kemanusiaan termasuk kesehatan. Pembatasan setahun sejak inkracht dan hanya sekali adalah sangat bertentangan dengan semangat kemanusiaan apabila Narapidana kemudian sakit-sakitan parah selama kurun waktu panjang bertahun-tahun namun tidak dapat menerima Grasi akibat pembatasan berdasar Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010; 42. Bahwa merujuk sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 pada diktum menimbang: “ C. Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Hal ini sangat jelas terkandung maksud Pemasyarkatan dinyatakan berjalan dan berhasil apabila warga binaan mendapatkan keringanan, pengurangan dan penghapusan pidana yang berasal dari Grasi dengan alasan telah berkelakuan baik. Untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 membutuhkan waktu yang panjang sehingga pembatasan Grasi maksimal 1 tahun adalah bertentangan dengan prinsip Pemasyarakatan yang sudah dianut negara modern dan beradab termasuk Indonesia; 43. Bahwa alasan Pemberian Grasi selain atas dasar kemanusiaan, juga atas dasar pemohon sudah berkelakuan baik dan menjadi teladan bagi narapidana yang lain. Disisi lain alasan pengajuan untuk grasi dapat berupa alasan seperti pengajuan PK yaitu adanya novum, kekhilafan hakim, pertentangan putusan, namun apabila upaya PK dianggap berat atau rumit sedangkan pemohon yakin merasa tidak bersalah atas vonis maka pilihan upaya untuk meringankan atau membebaskan hukuman adalah mengajukan Grasi. Mengacu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan PK hanya sekali maka semestinya Pembatasan grasi satu tahun sejak inkracht dibatalkan. Hal ini dapat mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai berikut: A. Pertimbangan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013: [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, “bak pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia; 2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]; 3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law; 4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan; Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan kapan saja, tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 44. Bahwa Grasi telah dijamin oleh Konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh Undang-Undang dibawahnya dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010. Grasi tidak termasuk Open Legal Policy yang diserahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut dengan cara membatasinya. 45. Bahwa apabila pembatasan Hak Konstitusional Presiden dibiarkan atau diperbolehkan seperti dalam Grasi ini, maka kedepannya akan terjadi DPR memaksa dan atau bersekongkol dengan Presiden membatasi hak konstitusional Presiden dengan berbagai alasan (misalnya perlu penguatan dari rakyat melalu DPR atau bentuk lari dari tanggungjawabnya). Selanjutnya rakyat jadi korban; 46. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak pengujian ketentuan PK tidak menghalangi eksekusi termasuk berlaku untuk pidana mati (Putusan Nomor 17/PUU-XIII/2015) . Hal ini senafas dengan ketentuan Pasal 3 UU Grasi dimana Grasi menunda eksekusi mati. Para Pemohon memahami alasan MK jika menyangkut nyawa diperlukan kehati-hatian. Untuk menjamin hak hidup maka sudah seharusnya Grasi tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun. Grasi sepenuhnya hak Presiden untuk dikabulkan atau ditolak yang tidak mungkin dibatasi ruang dan waktunya. Pengajuan Grasi belum tentu dikabulkan sehingga tidak perlu pintu masuknya dikunci gerendel; 47. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan Grasi karena pengajuan Grasi dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan Grasi tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; 48. Bahwa pembatasan sebagaimana Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap mengandung syarat terpenuhinya rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi sehingga pembatasan jangka waktu pengajuan Grasi paling lama 1 (satu) tahun dan dibatasi hanya sekali jelas-jelas menabrak prinsip keadilan sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 49. Bahwa dengan permohonan pembatalan ketentuan Grasi atas dasar perubahan Undang-Undang a quo (UU Nomor 5 Tahun 2010) apabila dikabulkan maka secara mutatis mutandis ketentuan yang diubah (UU Lama Nomor 22 Tahun 2002) menjadi berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; 50. Bahwa sebagai Prajurit dan Pejuang, Kami tidak pernah berani meminta apapun kepada Negara. Kami hanya ingin diberi kesempatan untuk mengabdi dan lebih mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa pembatasan kewenangan presiden dalam pemberian grasi untuk mencegah absolut telah diberi sarana yaitu setelah mendapat pertimbangan mahkamah agung, namun apapun kewenangan ini tetap dikembalikan utuh kepada presiden berupa pendapat MA tidak mengikat. dengan demikian pembatasan grasi maksimal setahun dalam aturan Undang-Undang yang stratanya dibawah konstitusi adalah jelas dan nyata bentuk pengurangan bahkan peniadaan kewenangan Presiden berdasar UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Berdasarkan uraian-uraian disertai bukti-bukti para Pemohon kiranya Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menetapkan dan memutuskan: PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berbunyi: “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berbunyi: “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi, “(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonI; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Permohonan Grasi dari Pemohon I; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonII; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama PemohonIII; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pemohonan Pengujian UU Grasi Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Presiden Nomor 34/G Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penolakan Grasi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Print out berita media online Tribun News; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat pernyataan Hisyam bin Ali Zein; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Psikotes Su’ud Rusli oleh Dra Janna Liliani; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Psikotes Su’ud Rusli oleh Hj. Suhermin; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita dengan judul dan link, news okezone; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita dengan judul dan link, news detik.com; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Riset yang dilakukan oleh Julianne Hill dan Raynov Tumorang Pamintori Gultom; Selain itu, para Pemohon mengajukan tiga orang saksi dan lima orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: SAKSI PARA PEMOHON 1. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. • Secara umum, Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang berbunyi, “Permohonan grasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut, dipandang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, yakni ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. • Sementara itu, Pihak Pemerintah selaku Termohon telah memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon pada sidang tertanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak prerogatif presiden, yaitu hak istimewa oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintah direntang sedemikian luas, sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 • Oleh karena itu, Presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan diberikan hak prerogatif dalam memberikan grasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dengan banyaknya permohonan grasi yang diajukan serta adanya upaya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan, sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan birokratis. Sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Grasi yang substansinya mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi, termasuk mengenai pengaturan permohonan grasi yang diajukan hanya paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. • Majelis Hakim Yang Mulia. Berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya perkenankan saksi untuk memberikan keterangan sebagai berikut. • Pertama. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut harus dipahami secara sistematik dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai dasar pertimbangan dan perbedaan mengenai tujuan dari kekuasaan Presiden yang terkait dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. • Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden memberi grasi dan rehabilitasi harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan, “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Sementara itu ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis yang diberikan oleh presiden Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 pada DPR. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden adalah semata-mata untuk tujuan hukum dan keadilan, sementara pemberian amnesti dan abolisi adalah untuk tujuan kepentingan politik nasional. Termasuk tujuan untuk menjaga integrasi nasional dan mempertahankan kedaulatan negara. • Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi harus didasarkan semata-mata pada tujuan hukum dan keadilan. Tidak disimpangkan untuk kepentingan lain, atau direduksi menjadi kepentingan administrasi. Keterangan Pemerintah selaku Termohon yang menyatakan bahwa permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis sehingga dilakukan pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menunjukkan bahwa pemberian grasi oleh presiden telah direduksi menjadi persoalan administrasi dan mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. • Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh presiden, kecuali harus berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang memberikan pembatasan terhadap permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan tetap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pembatasan apa pun, terutama dalam hal permohonan grasi kecuali dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. • Bahwa kekuasaan Presiden memberi grasi adalah kekuasaan konstitusional yang tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan yang lain. Dengan mengambil perbandingan pada presidensialis Amerika atau sistem presidesil Amerika, William F. Duker dalam tulisannya The President’s Power to Pardon of Constitutional History yang dimuat dalam William and Mary Law Review volume 8 nomor 3 tahun 1977 halaman 475 menyebutkan bahwa this power is not among the most awesome powers of the American chief executive, it is, at best, his most benevolent power. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 • Pada bagian lain tulisannya Duker menyebutkan juga kekuasaan presiden memberi grasi merupakan an apparently benign executive gift that cannot be taked by the other branches of government. Artinya kekuasaan presiden untuk memberikan grasi bukan hanya merupakan kekuasaan yang mengagumkan, tetapi kekuasaan presiden yang paling baik hati (he is the most benevolent power) yang merupakan suatu hadiah yang diberikan eksekutif yang tidak dapat dikontrol, tidak dapat diperiksa (unchecks) oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain. • Sementara itu Hakim Agung Marshal yang terkenal dengan putusannya dalam kasus Marbury vs Madison yang melahirkan lembaga judicial review mendefinisikan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi melalui penafsiran yudisial dalam kasus United States melawan Wilson sebagai berikut. • A pardon is an act of grace, proceeding from the power entrusted with the execution of the laws, which exempts the individual, on whom it is bestowed, from the punishment the law inflicts for a crime he has committed. It is the private, though official act of the executive magistrate, dimuat dalam William F. Duker halaman 507. Artinya suatu pengampunan dalam hal ini pemberian grasi adalah suatu tindakan mengasihi atau kasih saksing (an act of grace) dari seorang presiden untuk melanjutkan atau melaksanakan kekuasaanya yang dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan eksekusi hukum, yang membebaskan seorang individu, yang memperoleh pengampunan tersebut dari hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan. • Hakim Marshal menyebutkan bahwa kekuasaan tersebut bersifat pribadi (private). Sekalipun merupakan tindakan resmi dari presiden dalam kapasitas sebagai eksekutif (the executive magistrate). Pengertian yang diberikan oleh Hakim Marshal menunjukkan bahwa adanya karakter pribadi (private character) dalam kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang diwujudkan dalam suatu karunia kasih saksing (grace). Sehingga sekalipun secara resmi diputuskan oleh presiden dalam wewenangnya sebagai the executive magistrate tetapi sepenuhnya tergantung pada kebaikan hati (it’s benevolent of the president) sebagai pribadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 • Dengan karakter yang bersifat pribadi tersebut, maka kekuasaan presiden untuk memberi grasi tidak dapat dicampuri oleh cabang-cabang kekuasaan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut akan bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung ungkapan kasih saksing yang lahir semata-mata dari kebaikan hati presiden. Berdasarkan pengertian kekuasaan pengampunan (pardon power) dalam sistem presidensial Amerika tersebut, maka adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang membatasi pengajuan permohonan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan tetap adalah bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden untuk memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung kebaikan hati untuk mengkaruniakan kasih saksingnya kepada individu warga binaan. • Yang ketiga. Bahwa adanya perubahan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu menjadi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang membatasi permohonan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan. Memperoleh kekuatan hukum tetap adalah menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak didasarkan pada koherensi dengan norma dan hakikat dari kekusaan konstitusional presiden dalam memberikan grasi sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, melainkan semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kebijakan atau politik hukum pemerintah terutama pertimbangan yang bersifat administratif. Padahal ketentuan mengenai pemberian grasi oleh Presiden jelas tidak dapat didasarkan pada kebijakan hukum yang bersifat berubah- ubah karena kekuasaan presiden dalam memberikan grasi diberikan oleh UUD 1945 sebagai kekuasaan konstitusional yang memiliki karakter pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain atau dikurangi oleh kepentingan-kepentingan lain termasuk kepentingan yang bersifat administratif. • Dengan demikian, perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan yang sesuai dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 norma dan hakikat filosofis kekuasaan presiden sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, menurut pandangan saksi, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibatasi oleh tenggang waktu tertentu adalah sudah sesuai dengan norma dan hakikat kekuasaan presiden yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. 2. Dra. Jana Liliani Setiawan 1. Bahwa bertobat berasal dari kata tobat. Dalam bahasa Inggris istilahnya repentance, artinya berhenti berbuat dosa dan berubah. Bertobat merupakan kata kerja yang secara harfiah artinya berubah pikiran dan dalam pengertian rohani berarti berubah pikiran kepada hal yang lebih baik atau sungguh-sungguh berubah atau menyesal atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan, atau pun dosa yang tekah diperbuatnya, dan berbalik kepada ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. 2. Bahwa pertobatan dimulai dari kesadaran yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Selain melahirkan pengakuan, pertobatan yang sungguh-sungguh menuntun kepada penghentian perbuatan dosa dan mulai aktifnya penurutan, diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar ke arah yang salah. Bertobat artinya putar haluan menuju ke arah yang benar, bukan hanya berhenti dan terombang-ambing di tengah lautan kehidupan. 3. Bahwa menurut Sigmund Freud dalam teori psikodinamikanya, rasa bersalah digambarkan sebagai akibat dari konflik antara dua komponen kepribadian, yaitu ego dan super ego. Ego yang bekerja berdasarkan prinsip realitas cenderung ingin melakukan hal-hal memuaskan keinginan atau naluri manusiawinnya yang bersifat pribadi, sementara super ego yang merupakan standar moral yang diperoleh melalui pendidikan orang tua dan lingkungan sosial maupun ajaran agama cenderung bertindak sebagai sensor yang bersifat menyalahkan. Dengan demikian, super ego atau biasa disebut dengan hati nurani merupakan sensor moral yang berfungsi seperti pagar yang membatasi seseorang agar tidak berbuat hal- hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Ketika Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 seseorang melangkahi pembatas itu, maka alarm hati nurani akan berbunyi membisikan kesalahan yang telah dilakukan. 4. Bahwa ketika seseorang menyadari telah berbuat suatu kesalahan, maka hati nurani akan menggerakkannya untuk mengakui kesalahan tersebut. Rasa bersalah yang terus dipendam dapat merusak jiwa seseorang. Sebaliknya rasa bersalah yang diakui dan dimaafkan akan membuat jiwa terasa bebas. 5. Bahwa pertobatan adalah suatu pengalaman rohani yang hanya bisa dipahami oleh pribadi yang mengalaminya merupakan hasil dari pergumulan batin, terkadang merupakan sebuah pergumulan yang panjang. 6. Bahwa sebagian orang mengalami proses pertobatan yang ringkas dan tidak rumit, tetapi sebagian lagi membutuhkan waktu yang lama sebelum akhirnya bertobat setelah melalui jalan yang berbelit. Persoalannya kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersedia bagi masing-masing orang untuk bertobat. Dengan demikian jelas bahwa pertobatan tidak bisa diukur dengan waktu, ada yang seketika setelah melakukan kesalahan, ada yang butuh waktu beberapa bulan, bahkan ada juga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. 7. Bahwa ciri pertobatan yang sungguh-sungguh ialah. a. Kesedihan karena kesadaran yang mendalam. Bahwa ternyata kesalahannya telah mempermalukan dan menghancurkan hati Allah. b. Pengakuan yang sungguh-sungguh atas kesalahan yang sudah dilakukan, dan; c. Tekad untuk berbalik dari kesalahan itu dan terjadi reformasi atau perubahan perilaku dalam hidupnya. d. Bahwa seseorang yang telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan sungguh-sungguh sudah bertobat dari dosanya akan menunjukkan perubahan perilaku dari kecenderungan melakukan kejahatan kepada kecenderungan berbuat kebaikan, serta berusaha menjadi teladan bagi orang lain. e. Bahwa salah satu indikator adanya perubahan perilaku menjadi baik sehingga dapat dikatakan orang tersebut telah benar bertobat adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 apabila seseorang mampu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk juga berbuat baik serta bertobat. f. Bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh dari seorang pelaku kejahatan dibarengi dengan pemberian maaf oleh keluarga korban akan dapat menenteramkan hatinya dan dapat semakin memotivasi untuk berbuat kebaikan, sehingga kecil kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya. g. Bahwa menurut pandangan B. Veresme [Sic!] orang-orang yang telah bertobat lebih terbuka untuk peyakinan tentang hidup baru yang harus mereka jalani, sehingga mereka lebih mudah menerima saran dan membuat mereka juga lebih mudah menerima tanpa kritis tatanan ajaran dan praktik keagamaan, serta perilaku baru. Ini disampaikan oleh William S. seorang psikolog Inggris dalam bukunya The Battle for. h. Bahwa apabila dilakukan pemantauan dan pembinaan yang terarah kepada pelaku kejahatan yang telah sungguh-sungguh bertobat, maka akan dapat menghilangkan motivasi perilaku jahat yang sebelumnya pernah dilakukan dan terbentuk pola perilaku baik yang baru. i. Bahwa pelaku kejahatan yang telah merasa bersalah dan menyatakannya secara berulang-ulang, menyesali perbuatannya, dan tidak melakukan pembelaan diri meskipun terdapat alasan untuk itu merupakan indikasi yang menunjukkan kesungguhan hatinya yang tulus untuk bertobat. j. Bahwa pertobatan yang tulus dari pelaku kejahatan dapat dilihat dari perilaku baik yang telah ditunjukkannya, melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada para narapidana lain serta keinginan mengabdi kepada negara dan berguna bagi masyarakat. 3. Andi Muhammad Asrun • Perkenankan saksi pertama-tama menyampaikan pendapat yang sangat fundamental terkait dengan perkara a quo, yaitu bahwa tiada batasan waktu untuk memberi maaf, tiada syarat bagi kata maaf, maaf diberikan dari hati yang tulus, dan bahkan kata maaf dapat diberikan tanpa diminta. • Saksi memahami permohonan para Pemohon sebagaimana diungkapkan di bagian petitum, saksi anggap dibacakan, dan saksi sependapat dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 argumen-argumen yang diajukan Para Pemohon terkait dengan permohonan a quo. • Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sistem yang dianut di negara dunia memperlihatkan secara universal, the grasi diberikan oleh raja atau presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara. Pemberian grasi pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks keadilan permohonan grasi dikabulkan ternyata ada sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga pengadilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. Grasi diberikan sebagai legal remunis untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana telah membuktikan dirinya dalam keadaan sakit, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap manusia itu sendiri. • Di Indonesia sebelum diberikan keputusan permohonan grasi sebagaimana kita ketahui Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar pemberian grasi tidak digunakan secara sewenang-wenang dan pemberian grasi juga tidak boleh melemahkan atau merugikan perundang-undangan pengadilan. Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk minta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden. Grasi diberikan oleh Presiden kedudukannya sebagai kepala negara. • Grasi adalah satu dari lima hak yang dimiliki oleh kepala negara di dalam yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Presiden dalam memberikan grasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yaitu berupa perubahan, peringanan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalankan pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan apabila fakta sesungguhnya demikian dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana. • Sebuah penelitian memperlihatkan bahwa pemberian grasi tidak semua dikabulkan dan tidak semua terpidana dapat mengajukan grasi karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang dianggap sebagai obstacle atau perintang dari tercapainya suatu keadilan. • Kemudian penilaian-penilaian menunjukkan tentang alasan-alasan pemberian grasi sebagaimana diungkapkan yaitu karena adanya faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Pertama untuk memperbaiki akibat dari Undang-Undang sendiri dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakan hukuman terhadap orang itu akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar. Dari sudut keadilan grasi kepada orang yang telah dijatuhi hukuman bermanfaat mengorek sistem peradilan yang mungkin menghasilkan putusan keliru atau upaya grasi dapat menjadi sarana untuk menggenapkan keadilan. Kemudian grasi dapat menjadi sarana koreksi untuk sistem peradilan mengingat tidak ada sistem peradilan sempurna di dunia ini. Kesalahan mungkin terjadi dan disitulah manfaat grasi. Grasi diadakan untuk menggenapi keadilan tapi tidak bersifat penghapus kesalahan terpidana. Grasi diberikan dengan pertimbangan mungkin saja terjadi kesalahan dalam penghukuman baik jangka waktu penghukuman terlalu lama atau hukuman tidak setimpal dengan derajat kesalahan yang telah dibuktikan dalam berperadilan. • Faktor kemanusiaan dapat dijelaskan bahwa bila seorang terhukum tiba- tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakim adalah seorang manusia mungkin saja hilap atau ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwa perubahan ketatanegaraan, perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan reformasi maka kebutuhan grasi tiba-tiba mendesak terlepas dari kasus koalisi atau amnesti. • Pemberian grasi kepada seorang terpidana sebagaimana dalam rangka memberikan perlakuan manusiawi dan koreksi terhadap kesalahan dalam proses hukum dan penghukuman. Kemudian juga grasi sejalan dengan konsep pengayoman yang ditulis oleh Saharjo yang mengatakan, “Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 penjara dirumuskan disamping menimbulkan efek derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis yang berguna”. • Pemberian grasi juga perlu dilakukan pada terpidana yang karena proses hukum berlangsung tidak benar dengan bukti-bukti pendukung kesalahan yang lemah atau manipulatif. Saksi memberikan catatan kaki terhadap proses hukum terhadap Antasari yang saksi nilai banyak kontroversi mulai dari persoalan bukti-bukti yang bertentangan dengan pidana forensik dan pengakuan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama dengan bekas perkara yang berbeda yang dijadikan saksi mahkota. Peradilan Antasari dapat dikualifikasi sebagai peradilan sesat. Grasi oleh karena itu grasi menjadi upaya meluruskan proses hukum yang tidak benar tersebut. Pemberian grasi demikian haruslah memberikan efek positif dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum selain agar keputusan yang telah dibuat benar-benar telah sesuai dengan tujuan norma-norma keadilan juga agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Asalan untuk mewujudkan keadilan dapat menjadi faktor pemberian grasi jika ternyata hakim telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. Pemberian grasi oleh kepala negara merupakan satu perlindungan hak-hak warga negara dari perlakuan sewenang-wenang atau arbiteri oleh penegak hukum. • Saksi ingin mengajak, melihat beberapa praktik di negara lain. Di India, grasi diberikan kepada terpidana oleh kepala negara. Di India, grasi diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Dasar India. Permohonan grasi diajukan kepada kementerian dalam negeri kepada pemerintah pusat untuk dimintai pertimbangan dengan berkonsultasi dengan lemabga negara terkait. Setelah berkonsultasi dilakukan kementerian dalam negeri membuat rekomendasi kemudian mengirimkan kembali permohonan grasi pada presiden untuk diputuskan. Di India, di bawah ketentuan Pasal 161 konstitusi seorang gubernur provinsi juga dapat memberikan grasi pada untuk kasus-kasus kecil. Namun perbedaannya grasi oleh presiden dan grasi oleh gubernur bahwa kekuasaan presiden untuk memberikan grasi pada semua kasus termasuk hukuman mati. Konstitusi India tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 memberikan batasan waktu pengajuan grasi. Permohonan pun dapat ditolak jika rekomendasi tidak melihat relevansi permohonan grasi dengan kasus hukumnya. • Grasi di Korea, berdasarkan konstitusi Korea Selatan, presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi. Pemberian grasi kadang juga menimbulkan kritik ketika pemberian grasi ditenggarai sebagai bagian dari konspirasi politik ataupun hadiah politik pada kolega. • Satu bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Presiden Lee Myung Bak memberikan grasi kepada 55 rekan politiknya yang terbukti terbesut dan korupsi. Pemberian grasi tersebut telah menimbulkan gerbang protes kemarahan, bahkan priksi antara Lee dan presiden terpilih Park Geun Hye. Yang Mulia, di Korea Selatan tidak ada pengaturan batas waktu pemberian grasi. • Di Inggris, pemberian grasi juga memiliki akar historis. Sejarah Inggris kuno mencatat bahwa grasi sebagai bagian kekuasaan pemerintan berasal dari raja. Grasi dalam bentuk pengampunan adalah bagian upaya raja untuk menjaga perdamaian ketertiban. Grasi diberikan atas dasar kemanusiaan raja kepada seorang yang telah terbukti bersalah di pengadilan telah menjalani hukuman. Raja memberikan pengampunan pada setiap jenis kejahatan, raja memberikan pengampunan dengan mendengarkan nasihat menteri. Di Inggris tidak ada batas waktu pemberian grasi. • Di Amerika Serikat pun, grasi tidak ada pembatasan untuk pemberian grasi. • Di Malaysia, grasi diberikan oleh raja sebagai pemegang kewenangan konstitusional telah mendapatkan pertimbangan dari pemerintah. Dalam kasus yang paling mutakhir, Pemerintah Malaysia tidak memberikan rekomendasi grasi bagi Politisi Malaysia Anwar Ibrahim dan rekomendasi ini kemudian menjadi alasan mengapa raja tidak memberikan grasi. • Sebagai penutup, sangat tidak beralasan pembatasan waktu untuk pemberian grasi. Sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dan bertentangan dengan semangat yang dikandung dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 juncto Pasal 28I ayat (4) dan (5). Bahwa pembatasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 waktu telah membatasai, menghalangi, menegasi hak konstitusional Presiden baik kepala negara untuk memberikan grasi. • Ketentuan tentang grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada kata pembatasan, Presiden hanya dikatakan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan- pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian, hal itulah dengan terkait dengan pasal a quo, maka pasal a quo ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5). Dan kemudian juga bahwa dengan pembatasan waktu itu artinya telah hilang sebuah keadilan, dimana keadilan adalah elemen dari suatu negara hukum. Bila ada benturan antara kepastian hukum yang normatif dan keadilan, maka Hakim seharusnya mengutamakan keadilan dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Pemberian grasi, sesungguhnya juga bermuara pada semangat perlindungan hak asasi manusia, warga negara dari perlakuan semena-mena dari proses peradilan yang diperlihatkan pada hukuman yang tidak memenuhi unsur keadilan, kemudian juga putusan hakim yang tidak adil dapat bersumber dari tekanan kekuasan di luar kekuasaan kehakiman, seperti tekanan politik pemerintah atau tekanan sebagainya masyarakat. • Oleh karena itu, menurut hemat Ahli permohonan a quo beralasan menurut hukum. 4. Firman Wijaya • Grasi tidak dimaksudkan dalam ranah peradilan pidana, melainkan masuk ke ranah politis ataupun ranah kebijakan seorang presiden dalam memberikan pengampunan dan melihat aspek sosiologis masyarakat maupun individu terpidana tersebut. Dengan demikian grasi dalam bahasa ekstrimnya dapat diberikan tanpa alasan apapun atau dengan alasan apapun. Grasi dapat diberikan dengan permohonan atau tanpa permohonan sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. • Di dalam KUHAP tidak terdapat satu kata pun yang menyatakan peradilan pidana di Indonesia melibatkan kewenangan seorang Presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan. Presiden dalam melaksanakan hak konstitusionalnya (grasi) hanya perlu mendapatkan ketepatan dalam membuat suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 dalam masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang Grasi, tanpa adanya keterikatan hukum acara tertentu. • Namun ketika ditelaah lebih jauh bahwa antara grasi dengan peradilan itu memang terdapat suatu hubungan yang sangat erat karena grasi dapat mengubah suatu hukuman tanpa melalui peradilan. Pada poin inilah saksi sebagai Ahli Acara Pidana mencoba masukan materi dan semoga dapat menjadi bahan dalam rangka pembelajaran kita bersama. • Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, grasi dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau meringankan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. • Fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan. Bahwa hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya, di samping tujuan mengadakan koreksi terhadap putusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan. • Terdapat beberapa pendapat guru besar hukum pidana yang akan saksi kutip berdasarkan alasan pidana dan pemidanaan di luar konteks kemanusiaan pemberian grasi sebagai berikut. • Menurut J. E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan presiden untuk memberikan grasi. a. Adalah hakim seorang manusia yang mungkin saksi khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa. b. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan. • Menurut Pompe, keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi adalah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 1. Ada kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seorang itu harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan. 2. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. 3. Pemberian grasi sebagai terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan. • Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun tidak dapat dibatalkan atau diberikan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan hukum. Hukum telah ditegakkan dan sudah tercapai kepastian hukum, pemberian grasi sifatnya hanya memberikan pengampunan tanpa meniadakan kesalahan terpidana, meskipun Pemohon dalam pengajuan grasi tidak harus mengaku bersalah, sebagaimana dalam kasus grasi yang diperoleh Schapelle Corby (warga negara Australia). • Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak konstitusional Presiden untuk memberikan pengampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak menghilangkan kesalahan terpidana. Presiden bisa saja memutus pengajuan grasi kepada terpidana dengan pandangan berbeda dari Mahkamah Agung atau bisa saja tidak mengikuti pertimbangan dari Mahkamah Agung karena bersifat pertimbangan. Permohonan yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana, melainkan sebagai warga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 negara yang berhak meminta ampunan kepada Presiden sebagai pemimpin negara, meskipun tidak tercantup dalam KUHP. Namun grasi dapat menggugurkan hak warga negara untuk menjalankan pidana. • Dengan dikabulkannya grasi maka pidana yang dijatuhkan pada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah jenisnya. Atas dasar pengertian di atas seyogianya dan semestinya pengajuan grasi dan pemberian grasi tidak perlu dibatasi ruang dan waktunya. Grasi adalah sarana keadilan subtantif dalam rangka menuju kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Keadilan subtantif ini lebih ditekankan pada keadilan seoarang Presiden karena grasi adalah mutlak hak Presiden dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan, keadilan, dan persatuan NKRI. Contoh tujuan persatuan NKRI telah dijalankan dengan baik oleh Presiden Jokowi dengan memberikan grasi pada elemen pemberontak OPM Papua. Contoh pemberian grasi terkait kesejahteraan telah dijalankan Presiden Jokowi terhadap Eva Bande selaku pejuang kelestarian lingkungan hidup namun menjadi terpidana akibat risiko perjuangannya. • Akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memajukan bangsa, mensejahterakan, mempersatukan, dan menegakkan keadilan subtantif jika kemudian hak pemberian grasi dibatasi ruang dann waktu? Terbukti grasi tidak dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Saksi mengingatkan poin pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 poin 3, poin 26, poin b, “Pidana mati tidak dapat di jatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuakan terpuji dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau selama 20 tahun.” Perspektif percobaan 10 tahun ini akan dapat dipenuhi dan dijalankan pada saat ini dengan mekanisme grasi, yang mana akan berjalan baik secara grasi tidak dibatasi dengan ruang dan waktunya. 5. Efriyanto • Subtansi materi dalam hal ini menyangkut grasi. Yang mana topik bahasan tersebut lebih khusus kalau menurut saksi tepatnya melalui dua atau lebih pendekatan keilmuan dalam hal ini, baik secara indisipliner tadi sudah disinggung seperti hukum administarasi negara dan hukum pidana, atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 dengan pendekatan multi disipliner ilmu politik, dan ilmu hukum, dan sebagainya. • Adapun pertimbangan alasan tersebut di atas di dasarkan pada subtansi bahwa sepengetahuan saksi pengertian yuridis tentang grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Penerima grasi itu tentunya terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga kajian atas grasi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan baik secara indispliner maupun multi disipliner. • Pada kontek hukum topik bahasan grasi terlalu jauh itupun tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. Kendati demikian jika di lihat pada kontek dasarnya bahwa grasi esensinya, sepanjang mengenai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, maka lebih sesuai dipadankan dengan kontek pemaafan dalam hukum adat yang mana selanjutnya saksi urutkan di bawah ini. • Bahwa kita sering mendengar istilah pidana adat bila disarikan dari pengertian Ter Haar yaitu setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Dan setiap merupakan dari suatu pihak terhadap barang-barang materil dan imateril seseorang ataupun orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. • Yang ketiga, gangguan keseimbangan dan setiap penumpukan barang- barang tersebut menimbulkan suatu reaksi adat. Reaksi adat inilah yang termasuk untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu di dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir maupun dunia gaib. Reaksi adat biasanya dijalankan dengan pembayaran pelanggaran atau denda. • Guna sedikit bahasan bahwasanya dimana perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik adalah dengan mengambil uraian, misalnya dari uraian Sholehuddin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Yang pada intinya adalah pertama aliran klasik pada prinsip hanya menganut single track system. Ini sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 Pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan kepada perbuatan dan bukan pada pelakunya. • Kedua, aliran modern, memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Aliran ini bertolak dari pandangan determenisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. • Ketiga, berkembang aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepsinya pada kebebasan kehendak manusia (doctrin of free will) yang telah berkembang dan mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap perilaku tindak pidana. • Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Jadi, aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi, modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan meringankan sebagaimana yang sering terjadi di peradilan saat ini. • Menurut Muladi dalam konteks pemidanaan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah teori retributif yang berpandangan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak lalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Jadi, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam. • Yang kedua, teori teologis. Memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kejahatan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. • Yang ketiga, retributivisme teologis. Tujuan pemidanaan bersifat karena menghubungkan prinsip-prinsip teologis, misalnya utilitarianisme dan prinsip-prinsip retributivisme di dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk menghadirkan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu retribusi dan bersifat utilitarian, misalnya mencegah dan sekaligus merehabilitasi. • Dari sekian teori-teori ini, nampaknya pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan inilah yang lebih rasional dan saat ini lebih didambakan. Ini cocok dilandasi oleh asumsi dasar. Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. • Terkait dengan grasi, grasi atau pengampunan dan pemaafan dalam perspektif hukum adat. Perkenankan saksi mencoba mengkaji mengenai grasi dalam konteks pengampunan sekaligus pemaafan yang dikenal dalam hukum adat. Sebagai pengertian yuridis bahwasanya grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Menengok kepada grasi sebagai pengampunan yang ditujukan kepada pelaksanaan pidana kepada terpidana, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian grasi atau pengampunan akan terkait dengan tujuan pemidanaan pada umumnya. Sejalan dengan keinginan adanya perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk kritik dan kejenuhan atas keadilan yang diperoleh sebagai produk peradilan pidana yang hanya sekadar merefleksi kepentingan negara berhadapan dengan pelaku tindak pidana kurang memperhatikan kepentingan korban. Maka harapan akan perubahan orientasi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung terfokus pada perbuatan yang dilarang dan pelaku tindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 pidana, telah beralih ataupun bergeser kepada berorientasi terhadap perbuatan pelaku dan korban. • Sekilas jika dilihat dalam terminologi tentang grasi, maka pembahasannya terlalu jauh, bukan tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. Namun demikian, jika dilihat pada konteks dasarnya bahwa grasi atau pengampunan yang intinya dia akan sepadan dengan pamaafan dalam hukum adat, maka ini menjadi relevan. • Tujuan pemidanaan yang merupakan reaksi adat bermaksud untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu di dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir, maupun dunia gaib. • Prof. I Made Widnyana. Di Bali dikenal adanya pamarisudhan, misalnya. Itu bagaimana memulihkan keadaan suatu upacara pembersihan desa bertujuan untuk memulihkan keseimbangan gangguan masyarakat. Dan ini bukan dianggap sebagai suatu siksaan atau penderitaan, tapi semata- mata hanya untuk mengembalikan keharmonisan di masyarakat. • Memang tidak banyak referensi sebenarnya mengenai grasi dalam konteks hukum adat. Namun dalam konteks pembahasan tentang pemaafan, saksi mendengar dan pernah membaca tentang beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Pak Natangsa Surbakti dalam hal ini. Kebetulan ada bukunya tentang Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris Teori dan Kebijakan. • Secara etimologi bermakna setidaknya pembebasan seseorang dari hukuman atau pembebasan dari suatu kesalahan. Adapun pengampunan atau permintaan ampun dan serta memaafkan adalah memberikan ampunan atau kesalahan terhadap orang yang dianggap bersalah. • Pemberian maaf dari pihak korban atau keluarganya merupakan jawaban terhadap pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya, dalam hal ini di masyarakat kita sudah sering dilakukan. • Dalam konteks yang demikian, hal ini menunjukkan seluruh rangkaian upaya penyelesaian suatu perkara pidana disertai upaya-upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan, yang bersifat fisik, finansial, atau masalah psikis, emosional, hal inilah yang disebut dengan peradilan restoratif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 • Dalam konteks grasi, jika dipadankan dengan konteks pemberian maaf, maka pemberian grasi akan sejalan dengan pandangan pemidanaan, yaitu teori retributivisme teologis, di mana tujuan pemidanaan menggabungkan prinsip teologis dan retributivis, pencegahan dan rehabilitasi. Dan yang lebih penting lagi didasarkan pada alasan-alasan baik secara sosiologis, yuridis, maupun politis. • Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda dengan tujuan pemidanaan di dalam KUHP. • Oleh karena itu, saksi akan mencoba bagaimana perbedaan antara grasi dalam konteks pengampunan dan dalam konteks pemaafan menurut hukum adat. Perbedaan konteks grasi berupa pengampunan dan pemafaan dalam hukum adat adalah pertama, pengampunan dalam grasi secara yuridis formal menurut Undang-Undang lebih merupakan suatu proses pemberian maaf secara politis yang hanya dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Dalam hukum adat, konteks pengampunan yaitu pemberian maaf dapat diberikan oleh korban atau keluarganya, atau yang lebih luas misalnya kelompok atau sukunya. • Yang kedua, grasi dalam konteks yuridis formal perundang-undangan berupa pengampunan yang hanya diberikan kepada orang yang telah dijatuhi putusan pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun pengampunan berupa pemaafan dalam konteks hukum adat, diberikan kepada pelaku yang belum tentu atau belum mendapat hukuman. Jadi, perkara sedang berjalan. • yang ketiga, grasi dalam konteks yuridis formil. Pengampunan hanya diberikan kepada terpidana yang dijatuhi hukuman dengan lama tertentu, bahkan dibatasi jangka waktunya. Sedangkan pengampunan atau pemaafan dalam konteks hukum adat dilakukan lebih cepat, lebih baik. Karena hal tersebut akan menjadikan pertimbangan hal-hal yang meringankan. Ini biasa yang terjadi di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 SAKSI PARA PEMOHON 1. Anton Medan • pertama, saksi mengenal keluarga korban dan cukup baik. Yang kedua, dengan Su’ud Rusli juga saksi selalu membina, termasuk Bapak Patrialis Akbar, tahu persis. saksi bekas binaan Beliau. Yang ketiga, saksi menyampaikan sejak tahun 1994, saksi sudah dipercaya untuk berdakwah dari lapas ke lapas, rutan ke rutan. • Pertama, saksi ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yang sesungguhnya Gunawan Santoso atau Ahin, bekas istrinya Ang Shui Yin atau Alis Anggono, juga teman baik. saksi terakhir ketemu di Singapura, tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu di Pantai Mutiara lagi makan. saksi pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, “Alah sudahlah Koh Anton.” Katanya, “Kalau Tuhan saja maafin kita, kenapa kita enggak maafin.” “Jadi kamu ikhlas untuk memberikan maaf?” “Kalau untuk si gila itu, si Ahin, saksi enggak ada maaf. Yang lain terserah, saksi maafin semua.” Maksudnya bekas suaminya, si Santosa. saksi Tanya, “Rusli ini kan, Su’ud ini prajurit.” • Kedua, saksi pertama kali dihukum enam tahun penjara di penjara Binjai usia 12 tahun. Lalu pembakaran Komdak Metro Jaya tahun 1976 waktu belum ada KUHAP, yang ada KUHP. Orang ditahan sewenang-wenang, saksi kena 4 tahun di situ, lahir nama Anton Medan. Lalu keluar lagi, masuk lagi, total saksi dihukum 27 tahun, saksi jalani 18 tahun 7 bulan. Akhirnya dengan berbagai pembinaan yang saksi dapati, timbul kesadaran. • Dari perjalanan saksi di dalam lapas selama 18 tahun 7 bulan di 14 lapas dan selama saksi dakwah di dalam, saksi sangat memprihatinkan sekali melihat status narapidana, khususnya hukuman mati. Saksi kasih contoh, Pak Patrialis Akbar pun tahu, mungkin Pak Petan sama Koh Liong baru 26 tahun baru dieksekusi. Lalu Bahar, 46 tahun tidak dieksekusi, mati sendiri di Cilacap, sekarang ini masih banyak sekali di dalam. Ini kita tidak hanya menyiksa pelaku kejahatannya, tetapi keluarganya juga. Saksi pikir kok kita kejam sekali, coba berikan statusnya agak jelas. Kenapa? Su’ud Rusli ini 3 tahun lebih di tahanan Blitar, saksi terakhir merampok 16 toko emas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 26 nasabah, melibatkan 3 ABRI, sampai di Poncol itu komunikasi dunia luar susah setengah mati, contohnya sampai Edi Sampak kabur dari Poncol, sekarang ada di LP Kosambi, Cirebon, dari tahun 1981. Nah, ini kan tidak menyiksa narapidana saja, tetapi juga keluarga, anak, istri. Nah, komunikasinya mereka susah, kayak Rusli ini kan dia dari angkatan, bagaimana kok dibatasi 1 tahun, 3 tahun lebih kok dia tidak bisa komunikasi dengan luar. Jadi saksi katakan dalam ajaran Islam, Allah katakan, walaupun dosa yang kita lakukan penuh langit dan bumi, kalau kalian mau bertobat, Allah pasti menerima taubatmu. • Saksi minta Hakim Yang Mulia, kita ini di penjara besar, penjara kecil Nusakambangan, Salemba, Porong, penjara kecil, kita penjara besar. Kita akan hadapi pengadilan akhirat, mudah-mudahan kita hadapi pengadilan tempat persidangan ini tidak hanya membawa Undang-Undang, tetapi bawa hati nurani. 2. Saurip Kadi • Yang pertama, sebagaimana di kehidupan di tempat lain, di sipil, di tentara juga mengenal apa yang namanya keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kehidupan supremasi sipil, ada kehidupan supremasi militer. Menjadi keyakinan kami, saksi, dan adik-adik saksi, termasuk sekarang yang lagi aktif karena diturunkan secara sistematik, dan mohon maaf, saksi menyimpang sedikit, saksi pernah sekolah di Amerika, sekolah tentara, ternyata juga sama di negara lain karena itu sekolah-sekolah dari beberapa negara, kami meyakini kebenaran walaupun harus membunuh sekalipun manakala supremasi sipil sudah tidak bisa jalan, maka kehidupan supremasi militer, dimana perintah adalah hukum tertinggi, kalau dalam supremasi sipil sudah tahu pasti bahwa hukum adalah panglima, tetapi kalau di tentara perintah adalah hukum tertinggi. Itu sebagai kebenaran. • Kebenaran ini kemudian, dikaitkan dengan masalah yang kedua, yaitu nilai-nilai yang kami yakini. Dari nilai keillahian, nilai filsafati, sampai nilai operasional. Yang saksi maksudkan, walaupun dengan membunuh sekalipun, kami meyakini itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan, untuk tegaknya hukum. Maka, tidak ada kami merasa kemudian berdosa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 apalagi mohon maaf, kami merasa takut untuk dipenjara kalau kami harus melaksanakan perintah. Inilah nilai keillahian. • Kemudian, sapta marga dan sumpah prajurit dengan rincinya dan ternyata sapta marga dan sumpah prajurit, tidak hanya di Indonesia, tapi ini universal. Memang yang menciptakan kita, tetapi dengan bahasa lain di negara lain juga seperti itu. • Yang pertama adalah di sana ada nilai filsafati tentang keadilan dan kebenaran. Tetapi di dalam tataran nilai operasional bahkan didahului dengan demi Allah dan ini Undang-Undang di republik ini luar biasa, yang tidak beragama Islam pun harus demi Allah. Saksi bersumpah, salah satu sumpahnya adalah setia, hormat, serta taat pada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan. • Secara umum di mana pun, di negara mana pun dikenal asas tidak ada bawahan yang salah, kecuali atasan, atasanlah atau perwira yang salah. Dan dalam konteks ini, saksi ingin menjelaskan hal yang ketiga tentang pengorganisasian. Karena tentara itu dibikin ibaratnya kayak darah putih, Yang Mulia, kalau dalam tubuh kita, itu tidak menggunakan aturan. Dia ketika darah merah tidak berhasil, ini keyakinan semua prajurit,. Itu kemudian dia dengan caranya kemudian menghantam penyakit. Maka di dalam aturan kehidupan, sebelum melaksanakan tugas negara dalam sehari-hari, kita juga dikenal apa yang namanya perintah atasan. Undang- undang kemudian membenarkan kalau perintah itu tidak benar, maka ada delapan hari untuk mengajukan keberatan, tetapi selama delapan hari itu juga sebelum diputuskan oleh atasan, kamu perintah saksi ubah atau tidak, tapi ia wajib melaksanakan perintah itu. Yang jadi soal adalah untuk melaksanakan ini semua karena kepentingan negara diwakili oleh unit-unit, dimana unit-unit dipimpin oleh perwira-perwira, kepada perwiralah negara ini kemudian mempercayakan. • Dalam tataran organisasi kalau perwira begitu mendapat perintah ia mempunyai kesempatan sepertiga waktu dari saat perintah dikeluarkan sampai dengan pelaksanaan perintah. Tetapi kalau prajurit, dia tidak boleh ada berpikir sekali pun. Bagaimana mungkin, kalau perintah tembak, kemudian berpikir, lho ini yang saksi tembak punya anak, punya istri. Bubar itu semua. Itulah makanya, di sana diatur, diatur di dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 pengorganisasian sampai ke tingkat yang kecil. Saksi tahu, saksi mendengar, saksi diminta, dan saksi datang karena saksi harus membela si prajurit ini. Republik ini terlalu kejam, bagaimana mungkin ada bawahan masuk penjara gara-gara melaksanakan tugas. Ia harus masuk penjara kalau ia kesalahannya sendiri atau ia menyimpang ketika ia melaksanakan tugas. Dan ini banyak,. Bagaimana mungkin seorang kopral kemudian dihukum pelanggaran HAM, ini negara terlalu kejam, perwiranya yang harus dihukum, maka saksi mau datang ke sini karena saksi ingin menjelaskan kepada Yang Mulia. • Seorang prajurit dalam artian bawahan, yaitu mulai bintara, peltu ke bawah, senjata tidak bisa dibawa pulang. Kalau seorang kopral, seorang prajurit senjatanya umumnya adalah laras panjang. Kalau ia pengawal, maka ia senjatanya pistol. Baik pistol maupun laras panjang, itu seluruhnya dikunci, ada tempatnya. Dan itu ada seorang bintara yang bertanggung jawab. Tidak bisa kemudian dibawa keluar, kecuali dalam latihan dan dalam tugas, itu boleh. Tetapi kalau di luar itu, tidak boleh. Maka, kalau si Kopral II ini bukan dalam medan perang sampai bisa mengantongi senjata dan peluru, mustahil, kalau bukan karena perintah. • Yang kedua. Yang bersangkutan ternyata bawahan dari terpidana yang Letnan II. Persoalannya adalah bukan hanya sekadar bawahan, tetapi dia anggota langsung dalam kesatuan itu,. Maka ia berangkat meninggalkan kesatuan, meninggalkan anak, istri, mengawal yang bersangkutan semata- mata tugas. Ia tidak boleh kemudian menanyakan, “Ini tugas apa, Pak?” Karena itu kewenangan pemerintah. Boleh saja tanya, tetapi perwiranya bisa mengatakan, “Sudah, kamu laksanakan saja.” Karena kalau di tingkat bawah tidak dijadikan mesin, ia bukan tentara, tetapi ia gerombolan tanpa kode etik, tanpa disiplin. 3. Bambang Sugianto • Kami mewakili dari Lapas Porong. Kebetulan saudara Su’ud Rusli hampir delapan tahun ditempatkan di Lapas Porong dan kebetulan pertama kali yang menerima saudara Su’ud Rusli, mulai penggeledahan badan sampai ke karantina blok itu kebetulan saksi yang antar. • Mohon izin, saksi sampaikan fakta-fakta yang ada selama Su’ud Rusli, saudara Su’ud Rusli ini di Lapas Porong. Akan saksi bacakan di sini, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 • Bahwa Su’ud Rusli merupakan warga binaan yang ada di Lapas Porong. Masuk di Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada tanggal 11 Juli 2008. Jadi, sampai saat ini hampir delapan tahun. Pada periode tersebut yang menjabat sebagai kalapas adalah Bapak Kusnin. Setelah melalui serangkaian ketentuan tentang cara penerimaan warga binaan, yang bersangkutan masuk dalam blok karantina. Kemudian setelah itu ditempatkan di dalam blok yang maksimum security ada di blok D. • Selama di blok D, Su’ud Rusli itu dengan kesadaran sendiri membantu di rumah sakit lapas, terutama di poli gigi. Saudara Su’ud Rusli di situ bertanggung jawab mengawasi warga binaan lain yang memerlukan perawatan dan pengobatan. Yang bersangkutan selama dalam kepemimpinan Bapak Kusnin. Yang bersangkutan menjadi koordinator kebersihan lapas. • Kemudian pada tahun 2010 pada saat Bapak Nur Achmad Santosa, Bc. IP., S.H., M.Si. menjadi Kalapas di Porong, dibentuklah suatu kegiatan admisi orientasi, dimana program-program dalam admisi orientasi tersebut, Saudara Su’ud Rusli dipercaya sebagai semacam ketua dalam pembinaan tersebut. Ada saksi lampirkan surat pengangkatan dari kalapas saat itu. Di sini pun juga akan saksi lampirkan juga surat penghargaan dari Bapak Kalapas Pak Nur Achmad Nur Santosa pada saat itu. • Pada tahun 2010 itu yang dilakukan Saudara Su’ud Rusli adalah memberikan program kedisiplinan dan pengenalan lingkungan kepada warga binaan permasyarakatan, memberikan pelatihan baris-berbaris kepada warga binaan permasyarakatan. Sebagai koordinator pembinaan prikehidupan warga binaan permasyarakatan. Sebagai koordinator kegiatan pembuatan perkapalan yang saat itu bekerja sama dengan Unmuh. Sebagai koordinator kegiatan pertanian dan perikanan. Sebagai pembina kegiatan kepramukaan di Cibubur. Kebetulan saat itu saksi yang ngawal juga di Cibubur. Warga binaan 12 orang. Atas pelatihan dari Saudara Su’ud, dengan prestasi menjadi juara II nasional. Kemudian sebagai pembina upacara kesedaran nasional setiap tanggal 17. Di situ sampai saat ini tetap dilakukan setiap bulan. Tanggal 17, saudara Su’ud Rusli selalu melatih teman-teman warga binaan lain untuk sebagai pengibar bendera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 • Kemudian pada tahun 2012 pada saat kepemimpinan Pak Nur juga, melatih ibu-ibu dharma wanita Lapas Kelas I Surabaya dalam rangka menciptakan lomba yel-yel, dan Alhamdulillah menjadi juara I se-Jawa Timur. • Setelah itu pada tugas-tugas tersebut di atas, masih terus dilanjutkan, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan lapas. Yakni, mulai pada masa kepemimpinan Bapak Kalapas, Pak Bambang Sumardiono, pada tahun 2013, hingga kepemimpinan saat ini yaitu Bapak Kalapas, Bapak Prasetyo (2014-sekarang). Dan salah satunya yang ada terwujud, yaitu menjadi pelatih warga binaan narapidana terorisme atas nama Hisyam alias Umar Patek. • Di sini juga saksi lampirkan pernyataan surat tulisan tangan sendiri dari Umar Patek bagaimana bahwa Saudara Su’ud Rusli melatih Saudara Umar Patek untuk jadi pengibar bendera, dan bagaimana Saudara Umar Patek diberi keyakinan oleh Su’ud Rusli mengenai cinta tanah air. Dengan saudara Su’ud Rusli di situ di pertanyaan itu juga saudara Umar Patek ini bercerita bagaimana dia diyakinkan tentang NKRI. • Kemudian dengan binaan saudara Su’ud Rusli ini, Umar Patek dengan beraninya walaupun ditentang oleh para radikalis yang di luar tetap dengan berani, dengan keyakinan, akhirnya mengibarkan bendera pada hari kebangkitan nasional dan diekspose sampai berita di luar negeri. Kemudian juga hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun ini diekspose juga, itu juga berkat campur tangan dari saudara Su’ud Rusli. • Jadi pada intinya sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai hari ini tanggal 22 Oktober 2015, selama saksi di Lapas Porong, saksi di sana menjalankan tupoksi saksi salah satunya adalah menjalankan fungsi intelejen yang saksi laporkan langsung kepada bapak Kalapas bahwa mulai 11 Juli 2008 sampai tanggal 22 Oktober 2015, saudara Su’ud Rusli tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Porong. • Jadi pada intinya dapat kami ringkas bahwa saudara Su’ud Rusli ini selama di Lapas Porong selalu berkelakuan baik, bisa bekerja sama, dan juga membantu lapas, membantu dinas dalam menjalankan program- program di lembaga pemasyarakatan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar opening statement dari Presiden pada persidangan tanggal 12 Oktober 2015 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan Pemohon III adalah kuasa hukum Antazhari Azhar. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU Grasi karena berdasarkan pasal tersebut bahwa grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pemohon I, pasal a quo mencederai rasa keadilan (sense of justice) bagi pencari keadilan karena Pemohon I terkendala mengajukan permohonan grasi. 2. Pemohon I berpangkat Kopral Dua Marinir Angkatan Laut, didakwa atas perkara melakukan pembunuhan, padahal Pemohon I melakukan hal tersebut semata¬mata atas pengaruh dan perintah atasan yaitu Letda Syam Ahmad Sanusi. Pemohon I tidak pernah berani mengungkapkan peristiwa yang sebenamya karena semata-mata jiwa korsa dan melindungi atasan untuk pasang badan, namun Pemohon akhimya telah mendapat maaf dari keluarga korban; 3. Menurut Para Pemohon, hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara dalam pemberian grasi tidak boleh ada pembatasan waktu karena melanggar hak prerogatif Presiden dan keadilan yang diatur dalam UUD 1945; 4. Bahwa menurut Para Pemohon, grasi telah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh Undang-Undang di bawahnya dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU Grasi. Grasi tidak termasuk open legal policy yang diserahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut dengan cara membatasi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 Iebih merupakan constitutional complaint dari pada judicial review atau constitutional review. Namun, oleh Para Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan Pasal a quo UU Grasi yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang menyatakan: Pasal 7 ayat (2): "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi yang dibentuk sebagai hasil dari Konstitusi RIS dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem ketatanegaraan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 Indonesia yang berlaku pada saat itu. Undang-Undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi dan mefibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) serta tidak mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Dengan tidak diatumya ketentuan tata cara pengajuan permohonan grasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. 3. Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 telah diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 4. Bahwa terbentuknya Undang-Undang tentang Grasi yang bare tersebut, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, Undang-Undang ini mengatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi yakni hanya terhadap putusan paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap bahwa ketentuan a quo telah membatasi hak prerogatif Presiden sehingga mencederai rasa keadilan (sense of justice), Pemerintah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 1. Bahwa Grasi pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan. 2. Bahwa hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian Iuas sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi di bidang Pemerintahan, diberikan hak prerogatif dalam pemberian grasi oleh UUD 1945. Namun, dengan banyaknya permohonan grasi yang diajukan serta adanya upaya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis, sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Grasi yang substansinya mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi termasuk mengenai pengaturan permohonan grasi yang diajukan hanya paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010). 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebelum perubahan berbunyi sebagai berikut: "(1) permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu." Sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (UU Perubahan) menjadi "permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap." Terhadap perubahan ketentuan a quo dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 diberikan waktu penyelesaian 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut temyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum. Untuk menghindari kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. Bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannnya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, maka ketentuan ini perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati. Dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas terhadap anggapan Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo seharusnya tidak dibatasi dalam pengajuan grasinya, Pemerintah tidak sependapat karena dengan tidak dibatasi pengajuan permohonan grasi, penyelesaian atas grasi akan semakin menumpuk dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang yang menginginkan kepastian atas dirinya dan orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, sudah tepat pembatasan pengajuan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon (void) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon pada tanggal 10 November 2015 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150, selanjutnya disebut UU 5/2010) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma a quo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon I sebagai terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/14- K/PM II-08/AL/II/2005 yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2005 juncto Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT- II/AL/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005, Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006 dan terhalang untuk mengajukan permohonan grasi karena ketentuan a quo sehingga Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Sedangkan terhadap Pemohon II dan Pemohon III Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian maupun pelanggaran hak konstitusional pada kedua Pemohon dimaksud meskipun hanya berupa potensi yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010, sehingga menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, oleh karenanya Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Oleh karena Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 menyatakan bahwa grasi yang diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak inkracht-nya putusan dianggap kadaluwarsa, sehingga pengajuan Grasi yang diajukan Pemohon seakan-akan melanggar UU 5/2010; 2. Bahwa Pemohon berpendapat grasi merupakan hak prerogratif Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, namun menurut Pemohon hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara dalam pemberian grasi tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya karena bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 3. Bahwa menurut Pemohon, karena UU 5/2010 sama sekali tidak memuat aturan peralihan, bagaimana dengan kasus-kasus yang diajukan sebelum 2010 dan hanya sekadar membatasi pengajuan grasi yang diajukan berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi apakah akan diproses sampai dengan akhir 2012, padahal terdapat ketentuan asas hukum Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur apabila terjadi pergantian peraturan maka dipakai aturan yang menguntungkan. Oleh karena itu, untuk menghindari tabrakan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka sudah semestinya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 dicabut dan tidak berlaku; 4. Bahwa menurut Pemohon grasi telah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh Undang-Undang di bawahnya dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Grasi tidak termasuk open legal policy yang diserahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk mengatur lebih Ianjut dengan cara membatasi. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang telah disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta menghadirkan saksi dan ahli yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2015 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2015 sebagaimana selengkapanya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pemohon (Su’ud Rusli) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 berbunyi, “Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Alasan Pemohon dirugikan adalah bahwa Pemohon perseorangan WNI sebagai Terpidana dalam kasus pembunuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Porong Kelas 1 Surabaya. Pemohon tidak memiliki upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya karena adanya pembatasan jangka waktu pengajuan grasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 sebab Putusan resmi Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diterima Pemohon setelah melewati waktu satu tahun sehingga Pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengajukan grasi. Pemohon tidak mengajukan Peninjauan Kembali sebab Pemohon mengakui kesalahannya dan dengan sungguh-sungguh bertobat menyesali semua perbuatannya tersebut dan berusaha senantiasa untuk selalu berkelakuan baik sehingga Pemohon memilih mengajukan grasi. Terhadap argumentasi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks permohonan a quo jangka waktu 1 (satu) tahun dimaksud dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan. [3.9.2] Bahwa keberadaan lembaga grasi secara eksplisit diakui oleh UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1). Keberadaan grasi tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada narapidana yang sedang melaksanakan hukuman untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan kepada Presiden sehingga grasi merupakan salah satu hak konstitusional setiap Terpidana. Grasi juga dalam rangka penegakan, pemenuhan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu grasi adalah bagian dari cara negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang hak pemberiannya diserahkan kepada Presiden sepenuhnya meskipun terlebih dahulu harus dengan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung guna mengetahui latar belakang, motivasi, serta keadaan terpidana dan akibat perbuatannya; [3.9.3] Bahwa menimbang secara historis hak atau kekuasaan Presiden untuk memberi grasi berasal dari tradisi dalam sistem monarki Inggris dimana raja dianggap sebagai sumber keadilan sehingga kepadanya diberikan hak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 dikenal sebagai hak prerogatif eksekutif (executive prerogative) dalam bentuk hak untuk memberi pengampunan kepada warganya yang telah dijatuhi pidana. Ketika Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyusun konstitusinya secara tertulis, gagasan tentang hak prerogatif itu kemudian diadaptasi dalam sistem pemerintahannya yang kemudian dikenal sebagai sistem presidensial. Namun demikian, berbeda halnya dengan gagasan asalnya yang menganggap hak itu melekat pada kekuasaan raja atau mahkota (crown), di Amerika Serikat kekuasaan tersebut dianggap diturunkan dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Presiden (sepanjang berkenaan dengan Undang-Undang federal) dan kepada Gubernur negara bagian (sepanjang berkenaan dengan Undang-Undang negara bagian dan sesuai dengan konstitusi masing-masing negara bagian itu). Ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh banyak negara maka hak untuk memberikan pengampunan itu dianggap melekat kepada Presiden meskipun pengaturan dan pelaksanaannya sangat bervariasi di masing-masing negara; [3.9.4] Bahwa oleh karena hak untuk memberikan grasi adalah Hak Konstitusional Presiden yang secara umum disebut sebagai hak prerogatif yang atas kebaikan hatinya memberikan pengampunan kepada warganya maka tergantung pada Presiden untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Grasi ini memang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan terpidana, juga bisa jadi untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang ditanggung atas penghukuman yang diberikan kepada terpidana yang mungkin ada kaitannya dengan tekanan rezim kekuasaan sehingga akan melepaskan dari beban politik sedemikian rupa. Kepentingan lainnya adalah bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara, baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu. Demikian pula dengan adanya rencana kebijakan Presiden antara lain seperti untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang luar biasa sehingga sudah tidak manusiawi lagi bagi narapidana. Demikian pula grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana menjadi gila, sehingga secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 perikemanusiaan haruslah diberi kesempatan secara hukum dalam hal ini melalui pemberian grasi; [3.9.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi. Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang a quo, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut. [3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 [4.3] Permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id