106/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 106/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Haerul Kusuma, S.H. Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Maulana Hasanuddin, Kampung Rancagawe, RT. 001, RW. 001, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 106/PUU-XXII/2024 pada tanggal 6 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;...” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;...” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution), apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang- undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (the living of constitution). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; [Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 4 Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006] 8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dalam perkara a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;...”. Selanjutnya di dalam penjelasannya dipertegas bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2021, menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;...”; 3. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah Konsultan Hukum yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-3]. Selanjutnya, Pemohon saat ini sedang mendaftarkan diri mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat [Bukti P-T1]; 4. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena berlakunya ketentuan a quo melanggar hak konstitusional Pemohon; 5. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin UUD NRI 1945, hal mana segala pengaturan tindakan dan perbuatan dalam 5 kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan pada hukum, tidak terkecuali dalam kaitannya dalam mengembangkan diri sebagai Profesi Advokat, hal demikian merupakan konsekuensi logis atas dinyatakannya negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945; 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat penting terhadap kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan: 6 Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 8. Bahwa berkaitan dengan syarat pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yaitu sebagaimana “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hak yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon untuk dapat mengembangkan diri dan melanjutkan karirnya menjadi seorang Advokat, sehingga Pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ini; 9. Bahwa berkaitan dengan syarat kedua, Pemohon akan mengalami dampak kerugian secara langsung maupun tidak langsung akibat berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, hal mana Pemohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum, kemudahan dan perlakuan khusus karena untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan 7 profesinya sebagai Calon Advokat dibatasi pada magang formal saja, tanpa mempertimbangkan pengalaman lain yang lebih relevan, selain itu perhitungan jangka waktu magang pun tidak ada kejelasan apakah dapat dihitung sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu atau dihitungnya sejak dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu. Selanjutnya, Pemohon juga akan mengalami dampak kerugian secara tidak langsung akibat berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat, karena Pemohon dihadapkan dengan ketidakjelasan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang potensial merusak marwah negara Indonesia sebagai negara hukum, hal mana setiap Organisasi Advokat dapat membentuk Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat secara sendiri-sendiri berdasarkan seleranya, sehingga menurut penalaran yang wajar akan terjadi pula perbedaan substansi pada Kode Etik Profesi Advokat dan perbedaan dalam penegakannya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat; 10. Bahwa berkaitan dengan syarat ketiga, dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian secara spesifik (khusus) atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, hal mana kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dapat berakibat hilangnya marwah Negara Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya, Pemohon untuk mengembangkan diri dan melanjutkan karirnya sebagai Calon Advokat potensial tidak mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, karena: a. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan salah satunya “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “Magang tersebut dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan 8 etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat”, persyaratan dan/atau maksud magang tersebut seolah-olah ditafsirkan hanya dapat diperoleh ketika magang formal saja. Dengan demikian, menjadi pertanyaan mendasar apakah atas apa yang telah Pemohon lakukan sejak masa kuliah sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu dengan memiliki pengalaman magang dan bekerja di Kantor Advokat, dan aktif mengikuti berbagai kegiatan di bidang hukum, tidak termasuk dan/atau tidak dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan serta penjelasan Pasal a quo?; b. Diberlakukannya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak terdapat penjelasan secara pasti mengenai perhitungan waktu magang apakah dapat dihitung sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu atau dihitungnya sejak dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu?, selain itu ketentuan a quo juga tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan cara lain yang relevan untuk mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, padahal pada prinsipnya pengalaman tersebut tidak hanya dapat diperoleh ketika magang formal saja, namun dapat pula diperoleh dengan cara lain seperti pernah/sedang bekerja pada Kantor Advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di bidang hukum seperti kompetisi-kompetisi hukum dalam debat hukum maupun peradilan semu; c. Pemohon yang hendak berencana untuk menjadi seorang Advokat akan mengalami ketidakjelasan Kode Etik Profesi Advokat, hal mana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat terdapat pengaturan bahwa “untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat, juncto “Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan Kode Etik Profesi Advokat bagi para anggotanya,” dan “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”, sehingga setiap Organisasi Advokat dapat membentuk 9 Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat secara sendiri-sendiri berdasarkan seleranya, sehingga menurut penalaran yang wajar potensial akan terjadi pula perbedaan substansi pada Kode Etik Profesi Advokat dan perbedaan dalam penegakannya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bahkan dapat saja terjadi pula benturan kepentingan di Internal Organisasi Advokat, dengan demikian kehormatan dan martabat Profesi Advokat akan tereduksi sebagai Officium Nobile; d. Bahwa apabila dicermati secara seksama Organisasi Advokat di Indonesia cukup banyak, sehingga apabila setiap Organisasi Advokat tetap dapat menyusun dan menetapkan Kode Etik Profesi Advokat secara sendiri-sendiri, maka penegakan dan pemberian sanksi terhadap Kode Etik Profesi Advokat akan berbeda-beda bahkan persoalan etika menjadi persoalan biasa, hal mana Advokat dapat saja berpindah ke Organisasi Advokat lain apabila diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat pada Organisasi Advokat nya. Selain itu “Organisasi Advokat juga dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”, sehingga yang menjadi pertanyaan mendasar apakah setiap Organisasi Advokat telah memiliki masing-masing Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat, serta apakah sudah berjalan efektif?; e. Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat apabila masih diatur dan dibentuk oleh setiap masing-masing Organisasi Advokat, maka menurut penalaran yang wajar potensial akan mengalami ketidakjelasan pengaturan, penegakan atau pemberian sanksi yang tidak memberikan efek jera. Dalam hal ini Pemohon beranggapan, perlunya pembentukan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dibentuk secara tunggal dan independen, sehingga dapat mempermudah para masyarakat pencari keadilan untuk melaporkan perilaku-perilaku Advokat yang tidak sesuai Kode Etik Profesi Advokat dalam menjalankan kepentingan hukum klien. 10 11. Bahwa berkaitan dengan syarat keempat, Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat, hal mana Pemohon secara spesifik telah menjelaskan di atas mengenai hak konstitusional yang dirugikan dan potensial menurut penalaran yang wajar kerugian itu dapat dipastikan akan terjadi, sehingga dalam hal ini terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan berlakunya undang-undang dimohonkan pengujian ini; 12. Bahwa berkaitan dengan syarat kelima, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, maka kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon yaitu kehilangan marwah Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hak yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dipastikan tidak akan terjadi, sehingga hak konstitusional Pemohon akan pulih kembali. Dengan demikian, Pemohon dalam mengembangkan diri serta melanjutkan karirnya untuk menjadi seorang Advokat memiliki martabat dan kehormatan yang terjaga dan atas apa yang telah dilakukan sejak masa kuliah sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu tidak menjadi sia-sia; 13. Bahwa Pemohon selain sebagai perorangan warga negara, juga merupakan lulusan Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pamulang sejak tanggal 21 Agustus 2023 [Bukti P-4]. Selanjutnya saat ini Pemohon sedang melanjutkan Pendidikan Tinggi Strata Dua di kampus yang sama yaitu pada Program Studi Magister Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas Pamulang terdaftar sejak bulan Juli 2024 [BUKTI P-5], dengan demikian di samping 11 melanjutkan Pendidikan Tinggi Strata Dua, Pemohon juga hendak berencana untuk mengembangkan diri serta melanjutkan karirnya untuk dapat menjadi seorang Advokat [Vide Bukti P-T1]; 14. Bahwa objek permohonan yang Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bukan semata-mata hanya persoalan Pemohon secara pribadi, melainkan persoalan setiap warga negara Indonesia khususnya berstatus sebagai lulusan Sarjana Hukum yang akan mengembangkan diri dan/atau melanjutkan karirnya menjadi seorang Advokat, sehingga permohonan a quo merupakan bentuk kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Advokat muda yang berkualitas, berintegritas tinggi, memiliki pengalaman praktis dan teoritis, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan dan mampu menjalankan etika profesinya dengan baik, sehingga memiliki martabat dan kehormatan; 15. Bahwa Pemohon semasa kuliah memiliki pengalaman kerja di Kantor Hukum Advokat, sehingga apabila dilihat dalam kacamata logika dapat diartikan bahwa dengan Pemohon bekerja di Kantor Hukum Advokat, maka dapat juga dimaksudkan untuk memiliki pengalaman praktis dan teoritis, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, dan menjalankan etika profesi sebagai Calon Advokat. Hal mana Pemohon memiliki pengalaman bekerja di Kantor Hukum Advokat pada: a. Heriyanto & Partners Law Firm sejak 2 Desember 2021 sampai dengan 29 September 2022 [BUKTI P-6] sebagai Staf Analisis Perkara Perdata dengan job desk diantaranya: 1) Membantu menganalisis perkara; 2) Membantu menyusun legal drafting dan legal opinion; dan 3) Writing legal document; dan kedua bekerja pada: b. AGH Law Firm sejak 1 November 2022 sampai dengan 31 Juli 2023 [BUKTI P- 7] dengan job desk: 1) Menyusun legal writing, issues, opinions, dan drafting; 2) Editing tulisan dan transkrip; 3) Melakukan pendampingan hukum sebagai Asisten Advokat dan mengkoordinasikan pelayanan hukum klien; 16. Bahwa Pemohon semasa kuliah aktif juga pada kegiatan kampus dengan bergabung dalam Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang (selanjutnya disebut KPS FH Unpam), dalam organisasi a quo Pemohon mengikuti berbagai praktik beracara baik dalam hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara maupun hukum acara mahkamah 12 konstitusi. Dalam praktik beracara semu tersebut setidaknya Pemohon telah memiliki pengalaman membuat surat kuasa khusus, somasi, laporan pengaduan, dakwaan, tuntutan, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan persidangan, permohonan judicial review, keterangan pemerintah/presiden, keterangan DPR RI, putusan sela, putusan akhir, dan masih banyak berkas lainnya. Hal demikian diimplementasikan pula dalam ketika Pemohon mengikuti kompetisi peradilan semu. Selain demikian, Pemohon juga mengikuti beberapa kompetisi karya tulis ilmiah dan debat hukum di tingkat regional maupun nasional. Sehingga dalam beberapa kompetisi, Pemohon berkesempatan mendapatkan predikat juara; 17. Bahwa Pemohon juga aktif di dalam kegiatan organisasi internal kampus yakni aktif di kepengurusan KPS FH Unpam menjadi bagian dari Badan Pelaksana Harian sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Periode 2021-2022 [BUKTI P-8], serta sebagai Sekretaris Jenderal Periode 2022-2023 [BUKTI P-9]. Selanjutnya, Pemohon menyadari bahwa memang berbicara hukum itu cukup luas, namun setidaknya untuk mengasah pengalaman praktis dan kemampuan berpikir Pemohon, selama bergabung di KPS FH Unpam Pemohon juga telah mengikuti berbagai kegiatan- kegiatan akademis, pelatihan maupun kompetisi-kompetisi di bidang hukum seperti karya tulis ilmiah, penyusunan dokumen hukum legal drafting, debat hukum, peradilan semu, adapun hal demikian Pemohon lakukan dengan uraian hasil sebagai berikut: a. Sertifikat sebagai Juara 1 Kompetisi Debat Internal Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan tema: “Menciptakan Gagasan Positif Berlandaskan Konstitusi”, 12-13 Juni 2021 [BUKTI P-10]; b. Sertifikat Penghargaan sebagai Delegasi pada Constitutional Moot Court Competition (CMCC) VII, Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Tarumanagara, yang diberikan oleh KPS FH Unpam [BUKTI P-11]; c. Sertifikat atas partisipasinya sebagai Official Defiance Lawsuit Competition 2022 (Gugatan Perdata), diselenggarakan Komunitas 13 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara [BUKTI P- 12]; d. Penghargaan sebagai Juara 3 Kategori Penyusunan Gugatan Perdata, Kompetisi Nasional Penyusunan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Vol. 1, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang 2022, 2 April 2022 [BUKTI P-13]; e. Sertifikat sebagai Peserta (10 Besar Nasional) pada acara Lomba Penulisan Karya Ilmiah, Call For Papers Mahasiswa se-Indonesia, dalam rangka HUT ke-56 Universitas Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Lomba Penulisan Karya Ilmiah dengan tema: “Dalam Rangka Pendidikan Penguatan 4 Pilar Bagi Generasi Muda”, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 di Space Ballroom Aloft Hotels Jakarta [BUKTI P-14]; f. Piagam atas partisipasinya sebagai Peserta Moot Court Peradilan Militer Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Piala Tetap Kepala Staf Angkatan Darat Tahun 2022 [BUKTI P-15]; g. Sertifikat sebagai Peserta Lomba Esai, Airlangga Critical Movement, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, 10 Desember 2022 [BUKTI P-16]; h. Sertifikat sebagai Konsultan Hukum dalam kegiatan Bakti Untuk Negeri (Konsultasi Hukum Gratis), LBH DPN Indonesia, di Silang Barat Daya Tugu Monumen Nasional, 11 Desember 2022 [BUKTI P-17]; i. Sertifikat atas partisipasinya sebagai Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-70 Tahun 2023 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 20 Maret 2023 [BUKTI P-18]; j. Sertifikat Apresiasi atas partisipasinya sebagai Peserta dalam Kompetisi Esai dan Artikel Tingkat Nasional Tahun 2023 “Optimalisasi Strategi dan Inovasi Hukum Dalam Upaya Menyukseskan Sustainable Development Goals 2030”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Hukum Nusantara, 15 Mei 2023 [BUKTI P-19]; 14 k. Sertifikat sebagai Juara III dalam rangka Kompetisi Debat Antar- Mahasiswa Se-Jabodetabek, yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia dan Cakerda Debate and Speech dalam rangkaian acara Advokat Expo pada tanggal 29 Mei 2023 - 1 Juni 2023 di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail [BUKTI P-20]; l. Sertifikat Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, telah kompeten pada bidang Hubungan Industrial dengan kualifikasi/kompetensi Spesialis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 4 September 2023, (Masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun) [BUKTI P-21]. 18. Bahwa selanjutnya, Pemohon memiliki pengalaman mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan VII, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Cisarua Bogor pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 [BUKTI P-22]. Dalam Bimbingan Teknis a quo terdapat sesi Praktik Penyusunan Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) selanjutnya berdasarkan penilaian pendamping/juri, Pemohon menjadi bagian dari Peserta Terbaik [BUKTI P-23], hal mana dalam kegiatan tersebut mayoritas pesertanya adalah para Advokat/Pengacara senior yang Pemohon anggap beliau adalah panutan Pemohon dan kemungkinan sudah terbiasa dalam pemberkasan perkara; 19. Bahwa Pemohon juga telah menyelesaikan magang pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional Indonesia (LBH DPN Indonesia) berdasar pada Surat Keterangan Magang No. 012/LBH-DPN- INDONESIA/AKT.2/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 [BUKTI P-24]. Adapun Pemohon telah mengikuti kegiatan magang di LBH DPN Indonesia dimulai sejak 28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2024 dengan Advokat Pendamping Ihsan Firmansyah, S.H., bahwa selama magang di LBH DPN Indonesia Pemohon dinyatakan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, apabila dilihat mengenai tahun dimulainya Pemohon magang, maka pada tahun 2022 merupakan waktu dimana Pemohon masih menjabat sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu di Universitas Pamulang; 15 20. Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat beserta penjelasannya membuat Pemohon mengalami kebingungan, hal mana ketentuan a quo yang tidak ada batasan yang jelas mengenai waktu mulai magang dihitung, oleh karenanya Surat Keterangan Magang a quo bisa saja tidak dapat digunakan apabila setiap Organisasi Advokat memberikan kebijakan bahwa syarat magang 2 (dua) tahun terus-menerus pada Kantor Advokat dihitung mulai sejak dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum, sehingga Pemohon ketika nanti akan menjadi seorang Advokat juga akan mengalami kerugian waktu, hal mana Pemohon harus melakukan magang kembali; 21. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelaslah telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yaitu untuk mempertahankan marwah “Negara Indonesia sebagai negara hukum” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945; 22. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Nomor 011/PUU-V/2007. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya patut dan dianggap bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional. C. ALASAN PERMOHONAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) 16 DAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang mensyaratkan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan salah satunya ”magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat,” dalam penjelasannya “Magang tersebut dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat,” sehingga Pemohon beranggapan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengatur: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". b. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". 2. Bahwa dalam suatu negara hukum, produk hukum haruslah memberikan kepastian yang adil bagi setiap insan masyarakat terutama bagi Pemohon sendiri yang memiliki kepentingan terhadap berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, selain itu Pemohon berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Diberlakukannya ketentuan a quo, yang mensyaratkan persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat,” yang dalam penjelasannya “Magang tersebut dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat, bukan semata-mata memberikan kekuasaan 17 sepenuhnya kepada setiap Organisasi Advokat untuk mengatur perhitungan waktu mulai magang, melainkan ketentuan a quo harus tetap dibatasi dan diatur mengenai perhitungan waktu mulai magang, bukan dikembalikan kepada setiap Organisasi Advokat untuk mengaturnya. Apabila ketentuan a quo tetap diberlakukan, maka potensial akan terjadi pula konflik dan perbedaan penafsiran antarorganisasi Advokat; 3. Bahwa Pemohon tetap berpendirian, untuk dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan maupun keterampilan itu sangat diperlukan, namun bukan berarti dibatasi oleh magang saja, melainkan dapat juga didapatkan dengan pengalaman lain seperti pernah/sedang bekerja di Kantor Advokat, karena dapat saja yang pernah/sedang bekerja di Kantor Advokat memiliki kemampuan maupun pengalaman praktis yang lebih unggul. Hal demikian dapat dilakukan baik ketika seseorang itu sedang menjabat sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu maupun ketika dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu. Selain itu, kemampuan untuk memahami dan memiliki pengalaman praktis juga tidak bisa dibatasi setelah dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu, melainkan bisa juga dihitung ketika sedang menjabat sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu, oleh karenanya patut dianggap memenuhi salah satu unsur persyaratan menjadi Advokat; 4. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena membatasi pengalaman praktis untuk mendukung kemampuan maupun keterampilan hanya didapatkan ketika magang formal saja dan tidak mengatur perhitungan waktu mulai magang apakah dapat dihitung sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu atau setelah dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu?, dengan demikian magang 2 (dua) tahun yang dapat dijadikan persyaratan untuk menjadi Advokat apabila hanya terhitung mulai sejak dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu maka tidaklah logis, karena pengalaman praktis tidak mesti hanya akan diperoleh pada saat magang sejak dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu, lalu bagaimana apabila Pemohon telah melakukan magang sejak masa kuliah, hal mana Pemohon telah mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengalaman praktis? maka jelaslah ketentuan Pasal 3 18 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum dan tidak menghargai rumpun ilmu pengetahuan di bidang hukum, hal mana menganggap remeh ketajaman berpikir Mahasiswa Hukum; 5. Bahwa hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah direduksi secara nyata, hal mana kualifikasi Pemohon yang telah memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, yang dilakukan sejak masa kuliah sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu berpotensi tidak dapat dijadikan persyaratan untuk menjadi Advokat, karena sebagai upaya perwujudan untuk menjadi Advokat muda yang berkualitas, berintegritas tinggi, memiliki pengalaman praktis dan teoritis, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, dan mampu menjalankan etika profesinya sebagai Calon Advokat dibatasi dengan magang formal saja, sehingga menurut penalaran yang wajar maka tidaklah logis apabila ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat beserta penjelasannya tetap diberlakukan, karena pada prinsipnya pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, dapat diperoleh dengan cara lain seperti pernah/sedang bekerja pada kantor Advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan- kegiatan lainnya di bidang hukum seperti kompetisi-kompetisi hukum dalam debat hukum maupun peradilan semu yang dapat dilakukan sejak masa kuliah sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu; 6. Bahwa untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat apabila dikonotasikan hanya diperoleh dari magang formal saja, maka jelaslah terjadi pula logical fallacy (kesalahan berpikir), karena pada prinsipnya masih terdapat cara lain yang relevan untuk mendapatkan pengalaman a quo. Selanjutnya kemampuan bernalar seseorang terutama dalam bidang hukum tidak dapat pula dinilai dengan parameter berapa lama ia magang, akan tetapi seberapa mampunya ia bernalar dengan baik, memahami dengan cepat dan terus mengasah otaknya dengan belajar secara konsisten agar pikirannya selalu tumbuh dan memiliki argumentasi 19 hukum yang mumpuni. Seperti misalnya apabila akademisi hukum maupun praktisi hukum membahas perihal teori-teori hukum yang dilakukan dengan kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka tentulah pemikiran- pemikirannya bermuara pada kajian filsafat untuk memperoleh pemikiran yang logis. Atau seperti misalnya, sebelum dibentuknya undang-undang, terlebih dahulu harus ada naskah akademik terlebih dahulu, hal mana dibentuknya suatu undang-undang itu pada pokoknya harus memenuhi tiga aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis; 7. Bahwa oleh karenanya, pada prinsipnya tatanan praktis merupakan bagian dari tatanan teoritis, sehingga tatanan teoritis memiliki kajian yang sangat dalam, bahkan nilai-nilai teoritis dapat dijadikan sebagai pedoman dasar praktik, dengan demikian apabila berbicara perihal praktik (hukum acara pidana atau perdata) maka yang dikedepankan adalah kemampuan membaca data, sedangkan apabila berbicara perihal kajian teoritis maka yang dikedepankan adalah kemampuan bernalar. Sehingga maksud dari penjelasan tersebut, artinya selain pengalaman praktis, diperlukan juga keseimbangan dengan kemampuan teoritis, hal mana kemampuan teoritis merupakan hal fundamental yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa Hukum sebagai upaya untuk mengawasi tatanan praktis agar tidak jauh menyimpang dari nilai-nilai teoritis; 8. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak memiliki nilai kepastian hukum yang adil, karena tidak terdapat batasan limitatif mengenai perhitungan mulai waktu magang sehingga setiap Organisasi Advokat maupun Kantor Advokat potensial menafsirkan dengan bias mengenai persyaratan bagi Calon Advokat, artinya dapat saja ditafsirkan dihitung mulai setelah dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu atau dapat saja ditafsirkan bahwa magang dapat dihitung mulai sejak masa kuliah sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu, maka jelaslah ketentuan a quo melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945, padahal sebagaimana Gustav Radbruch mengemukakan bahwa prinsip kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas tersebut pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas tersebut menjadi penting karena akan 20 menjamin kejelasan dari suatu produk hukum. Makna penting dari asas tersebut pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni adanya kejelasan (certainty); [Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Crepido 1.1 (2019): 13-22.] 9. Bahwa akan berbahaya apabila konstruksi hukum mengenai persyaratan magang yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat beserta penjelasannya tidak memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan, hal mana dalam ketentuan a quo terdapat juga pembatasan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, dikonotasikan hanya akan didapatkan ketika magang formal saja, dan tidak mengatur perhitungan waktu mulai magang apakah dapat dihitung sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu atau setelah dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu?, apabila ketentuan a quo dikembalikan kepada Organisasi Advokat maka terdapat kemungkinan persyaratan tersebut hanyalah sebuah formalitas belaka. Karenanya tindakan, langkah atau keputusan Organisasi Advokat bukan didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera Organisasi Advokat itu sendiri. Padahal sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus menjadi panglima, bukan person to person Organisasi Advokat. Kaidah- kaidah hukum yang tidak pasti, bukan saja dapat merusak citra negara hukum, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi setiap Organisasi Advokat untuk menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat secara bebas; 10. Bahwa kaidah-kaidah yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional Pemohon, sehingga apabila adanya penafsiran secara bebas yang memberikan peluang bagi setiap Organisasi Advokat untuk menafsirkan perhitungan mulai waktu magang, apakah hal itu akan menjamin dan memberi kepastian hukum yang adil terutama bagi Pemohon? hal mana setiap Organisasi Advokat akan potensial memiliki pengaturan dan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga jelaslah ketentuan 21 Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat patut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945; 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, yang menyatakan: “Calon Advokat yang hendak menjalani magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat” [BUKTI P-25]; 12. Bahwa hemat Pemohon, mengenai persyaratan magang bagi Calon Advokat tidak semestinya harus setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat dimaksudkan agar Calon Advokat untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, apakah tujuan tersebut tidak dapat diperoleh pada saat Pemohon menjabat sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu atau hanya akan didapat setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu? Padahal pada saat menjabat sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu, tujuan magang a quo dapat saja diperoleh tanpa harus dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu, bahkan bukan hanya akan memperoleh pengalaman praktis, melainkan akan juga memperoleh pemahaman teoritis yang lebih unggul; 13. Bahwa bagaimana apabila ketika sedang menjabat sebagai Mahasiswa Hukum, ternyata Mahasiswa Hukum itu telah memiliki pengalaman pernah/sedang magang atau pernah/sedang bekerja di Kantor Advokat, apakah mungkin Mahasiswa Hukum itu tidak akan memperoleh pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat? Bahkan menurut hemat Pemohon Mahasiswa Hukum Strata yang telah memiliki pengalaman pernah/sedang atau pernah/sedang bekerja di Kantor Advokat akan memiliki keunggulan pemahaman dan kemampuan mengenai pengalaman praktis dan teoritis dibandingkan harus dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu; 22 14. Bahwa untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya, tidak dapat dikonotasikan hanya diperoleh dari magang saja, namun apabila dikonotasikan hanya demikian maka jelaslah terjadi pula logical fallacy (kesalahan berpikir), karena justru pengalaman atau kemampuan teoritis merupakan hal yang sangat fundamental untuk mengawasi tatanan praktis agar tidak jauh menyimpang dari nilai-nilai teoritis. Selain itu kemampuan bernalar seseorang terutama dalam bidang hukum tidak dapat pula dinilai dengan parameter berapa lama ia magang, akan tetapi seberapa mampunya ia bernalar dengan baik, memahami dengan cepat dan terus mengasah otaknya dengan belajar secara konsisten agar pikirannya selalu tumbuh, sehingga memiliki argumentasi hukum yang mumpuni. Seperti misalnya apabila akademisi maupun praktisi hukum membahas teori-teori hukum dengan kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka diperlukanlah pemikiran-pemikiran filsafat untuk dapat mengarah pada titik terang. Atau misalnya, sebelum dibentuknya undang-undang, terlebih dahulu harus ada naskah akademik, hal mana dibentuknya suatu undang- undang itu pada pokoknya harus memenuhi tiga aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada dasarnya tatanan praktis merupakan bagian dari tatanan teoritis, artinya bahwa tatanan teoritis memiliki kajian yang sangat dalam, bahkan pemahaman terhadap teori hukum itu dapat dijadikan sebagai pedoman dasar praktik, karena apabila berbicara perihal praktik (hukum acara pidana atau perdata) maka yang dikedepankan adalah kemampuan membaca data, sedangkan apabila berbicara perihal teori maka yang dikedepankan adalah kemampuan bernalar untuk melihat apakah praktik itu sesuai dengan nilai-nilai teoritis; 15. Bahwa apabila untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat hanya ditafsirkan diperoleh setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, maka jelaslah hak konstitusional Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan tidak akan diperoleh. Selanjutnya penafsiran 23 tersebut juga telah menimbulkan pertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil; 16. Bahwa selanjutnya apabila magang 2 (dua) tahun terus-menerus pada Kantor Advokat hanya ditafsirkan setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, sehingga bagaimana dengan pengalaman magang 2 (dua) tahun yang telah Pemohon lakukan sejak menjadi Mahasiswa Hukum Strata Satu, apakah tidak dapat dijadikan persyaratan ketika nanti Pemohon akan mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat? Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Legal Standing Pemohon, bahwa Pemohon dimulai sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu telah menyelesaikan magang pada LBH DPN Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Magang No. 012/LBH-DPN-INDONESIA/AKT.2/V/2024 sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2024 [Vide BUKTI P-24] dengan Advokat Pendamping Ihsan Firmansyah, S.H. Namun berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat beserta penjelasannya membuat Pemohon mengalami kebingungan, karena berlakunya ketentuan a quo tidak ada batasan yang jelas mengenai perhitungan waktu mulai magang, sehingga Pemohon akan mengalami kerugian waktu, yang dimana Pemohon harus melakukan magang kembali, pada prinsipnya magang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat; 17. Bahwa sebelumnya memang terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat pernah dilakukan pengujian materiil terhadap UUD NRI 1945 yaitu dapat dilihat dalam perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023, oleh karenanya Pemohon dengan ini perlu menguraikan mengenai perbedaan materi, muatan, ayat, Pasal atau argumentasi hukum yang dirumuskan dalam perkara a quo dengan permohonan Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam perkara Nomor 79/PUU- XVI/2018 meminta kepada Mahkamah Konstitusi tercatat dalam angka 3 untuk: “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang frasa ‘terus-menerus” 24 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Selanjutnya Pemohon yang dimaksud dalam perkara Nomor 79/PUU- XVI/2018 mendalilkan bahwa frasa “terus menerus” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi Calon Advokat yang magang. Jika merujuk pengertian “terus- menerus” dalam KBBI, maka masa magang calon advokat tidak dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus jika seorang Calon Advokat diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun. Padahal pada saat ini tidak mudah untuk mencari Kantor Advokat Magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari Kantor Advokat magang yang baru; b. Bahwa dalam perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023 meminta kepada Mahkamah Konstitusi tercatat dalam angka 3 untuk: “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sepanjang “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “…atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi”. Selanjutnya Pemohon yang dimaksud dalam perkara Nomor 138/PUU- XXI/2023 mendalilkan bahwa tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana untuk menjadi seorang Advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada Kantor Advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. 25 Oleh karena itu, Pemohon berpendapat, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di Kantor Advokat karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; 18. Bahwa perbedaan perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023 dengan permohonan Pemohon yakni sebagai berikut: a. Bahwa perwujudan untuk menjadi Advokat muda yang berkualitas, berintegritas tinggi, memiliki pengalaman praktis dan teoritis, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, dan memiliki pemahaman etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, hal mana menurut nalar yang wajar, tidak logis apabila ditafsirkan hanya akan diperoleh menurut Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat beserta penjelasannya saja yang mengatur persyaratan “magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, Magang tersebut dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat”. Padahal menurut penalaran yang wajar, secara prinsip pengalaman tersebut tidak hanya dapat diperoleh ketika magang formal saja, namun dapat pula diperoleh dengan cara lain seperti pernah/sedang bekerja pada Kantor Advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan- kegiatan lainnya di bidang hukum seperti kompetisi-kompetisi hukum dalam debat hukum maupun peradilan semu, atau bergabung di berbagai Kantor Advokat sebagai Paralegal; b. Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk menghilangkan persyaratan magang 2 (dua) tahun terus-menerus pada Kantor Advokat, melainkan untuk mempertegas kembali konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, karena pada prinsipnya Pemohon juga tetap berpendirian bahwa memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya tetap sangat diperlukan bagi Calon Advokat, akan tetapi 26 Pemohon beranggapan bahwa perlunya juga paradigma yang lebih progresif karena apabila ditinjau lebih komprehensif lagi bukan hanya magang yang dimaksudkan untuk memiliki pengalaman a quo, akan tetapi terdapat cara lain yang sama-sama relevan seperti pernah/atau sedang bekerja di Kantor Advokat; c. Bahwa selain itu Pemohon juga beranggapan perlunya kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, mengenai pengaturan perhitungan waktu mulai magang apakah dapat dihitung sejak Mahasiswa Hukum Strata Satu atau setelah dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum terlebih dahulu? hal demikian sudah sepatutnya memiliki kejelasan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi perselisihan antarorganisasi Advokat, serta setiap Organisasi Advokat tidak mengalami perbedaan penafsiran dan tidak menafsirkan secara bebas; 19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, Pasal atau argumentasi hukum dalam perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023, jelaslah mengalami perbedaan signifikan dengan permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bersifat nebis in idem, hal mana Pemohon hanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertegas pemaknaan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat. Selain itu, Pemohon juga tetap berpendirian bahwa untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya tetap harus dilakukan di Kantor Advokat, agar memiliki relevansi dengan Profesi Advokat yang memiliki karakter khusus; 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan di atas, maka jelaslah ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang menyatakan “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat,” bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pernah/sedang bekerja atau pernah/sedang magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu pada Semester 4 (empat) atau sebelum Calon Advokat diangkat sebagai Advokat”; 27 21. Bahwa alasan Pemohon meminta pemaknaan a quo kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bukan hanya semata-mata mempermudah Calon Advokat untuk diangkat menjadi Advokat, karena pada dasarnya pengertian magang dan bekerja memiliki arti berbeda, namun apabila ditinjau dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat memiliki tujuan yang sama. Adapun mengenai terhitung sejak menduduki jabatan sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu pada Semester 4 (empat), hal mana Mahasiswa Hukum Semester 4 (empat) telah mendapatkan mata kuliah hukum acara. Oleh karenanya, memiliki konsekuensi logis apabila untuk dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai Calon Advokat, tidak dibatasi hanya akan didapatkan ketika magang saja atau dihitung setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, melainkan bisa dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permintaan pemaknaan a quo; PASAL 26 AYAT (1) JUNCTO PASAl 29 AYAT (1), DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 22. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “oleh Organisasi Advokat” Juncto Pasal 29 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “menetapkan dan”, dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah,” sehingga Pemohon beranggapan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengatur: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 23. Bahwa dalam suatu negara hukum, berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat, Pemohon berhak mempertahankan marwah negara Indonesia sebagai negara hukum. Diberlakukannya ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “oleh Organisasi Advokat” Juncto Pasal 29 ayat (1) UU 28 Advokat sepanjang frasa “menetapkan dan”, dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah,” potensial menurut penalaran yang wajar akan merusak citra negara hukum karena ketentuan a quo semata-mata memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada setiap Organisasi Advokat untuk mengatur Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat secara sendiri-sendiri berdasarkan seleranya, sehingga hemat Pemohon ketentuan a quo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang memberikan batasan kekuasaan dalam mengatur Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bukan dikembalikan kepada setiap Organisasi Advokat; 24. Bahwa apabila ketentuan a quo tetap diberlakukan, maka potensial akan terjadinya konflik antarorganisasi Advokat sehingga Pemohon akan mengalami kerugian sebagai Calon Advokat yang martabat dan kehormatannya didasarkan pada prinsip kekuasaan, selain demikian konflik tersebut juga potensial akan terjadi apabila terdapat Advokat diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat kemudian sebelum dia diputus oleh Majelis yang dibentuk dari dan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, ternyata dia pindah ke Organisasi Advokat lain, bukankah itu mencerminkan akan terjadinya konflik?; 25. Bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “the founding fathers” bangsa Indonesia, menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan semata (machtsstaat). Penyebutan kata “rechtsstaat” dan “machtsstaat” menunjukkan bahwa para pendiri negara Republik Indonesia mengacu pada konsep negara hukum atau “rechtsstaat” di Jerman. Julius Stahl menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. AV Dicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakni adanya (a) suprermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) “due process of law”. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman 29 sekarang, maka ciri-ciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl dan Dicey yang digabungkan dan pada umumnya diterima oleh para akademisi hukum sebagai ciri dari negara hukum modern; [Asnawi, Habib Sulthon, et al. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022] 26. Bahwa Indonesia dalam konsep negara hukum, maka hukum yang dinormakan dalam sebuah peraturan perundang-undangan haruslah memberikan kepastian hukum. Terlebih pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, untuk mempertahankan citra Indonesia sebagai negara hukum serta memenuhi kepastian hukum dalam menjalankan dan/atau menegakkannya, maka haruslah dibuat secara tunggal dan independen di luar Organisasi Advokat, hal demikian bertujuan juga untuk mencapai efektivitas hukum, hal mana setiap Organisasi Advokat tidak lagi melakukan penyelesaian permasalahan Advokat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, melainkan menjadi kompetensi Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan independen untuk mengadili; 27. Bahwa sebagaimana etika profesi menentukan independensi seorang penegak hukum (Advokat), maka Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum memiliki koherensi yang harus sesuai dengan efektivitas hukum. Selain itu, Advokat sebagai pelaksana mewakili masyarakat untuk mencari keadilan tentu harus memperhatikan Kode Etik Profesi, hal mana pengaturan Kode Etik Profesi Advokat apabila dibentuk dengan sifat tunggal yang mengatur bagi seluruh Advokat tentunya akan memiliki ketegasan dalam penegakannya, sehingga martabat dan kehormatan Advokat terjaga dan/atau tidak akan adanya celah-celah permainan di internal Organisasi Advokat yang dapat saja menyembunyikan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat yang dilakukan oleh Advokat yang merupakan anggota dari Organisasi Advokat dimaksud; 28. Bahwa Kode Etik Profesi tidak lepas dari nilai-nilai etika, maka pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap Kode Etik Profesi Advokat, hal mana tidaklah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum apabila setiap Organisasi Advokat diberikan peluang dan kekuasaan selebar-lebarnya 30 untuk membentuk Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan seleranya masing-masing, lain halnya dengan Kode Etik Anggota Organisasi Advokat yang hanya berlaku di internalnya saja, maka hal itu tidak menjadi permasalahan; 29. Bahwa Advokat sebagai bagian dari penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari nilai-nilai etika sebagai pegangan moralitas, hal mana terdapat etika profesi yang harus diterapkan, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Hal demikian ditujukan juga agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan pendampingan hukum. Dalam ilmu filsafat, moral dan nilai memiliki keterkaitan dengan etika. Etika digunakan dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang (Advokat) atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau bisa dikatakan sebagai suatu sistem nilai. Oleh karenanya, Kode Etik Profesi Advokat merupakan pegangan bagi seluruh Advokat dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari penyimpangan terhadap kaidah-kaidah etika, sehingga sudah semestinya Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat dibentuk dengan sifat yang tunggal dan independen; 30. Bahwa etika sangat erat kaitannya dengan filsafat moral yang merupakan ajaran baik atau buruk yang dapat diterima secara umum tentang sikap, perbuatan dan kewajiban. Etika memiliki kaitannya dengan masalah nilai yaitu tentang baik buruknya perbuatan manusia (Advokat). Etika merupakan sistem nilai yang merupakan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Ketika etika dibuat menjadi norma maka etika itu menjadi aturan, patokan, ukuran untuk mempertimbangkan apakah perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk dan bermanfaat atau merugikan diri sendiri atau juga orang lain. Amran Suadi menjelaskan bahwa berbicara perihal hukum, maka sebenarnya tidak lepas dari pembicaraan mengenai norma moral yang bersumber dari nilai-nilai dan etika yang menjadi tatanan kehidupan manusia baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Hal ini pula yang menjadi pokok bahasan atau kajian dari filsafat hukum agar dapat dipahami latar belakang mengapa hukum itu harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap individu (Advokat) maupun kelompok masyarakat 31 berdasarkan prinsip negara hukum. Selain itu, teori nilai yang bersifat monistis atau bersifat pluralistis yang menjadi sumber inspirasi munculnya etika, sehingga akhirnya berwujud moral, sehingga ketika moral dinormakan maka jadilah suatu hukum yang menjadi pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan, benar atau salah, baik atau buruknya perbuatan manusia (Advokat) secara individu maupun kelompok masyarakat. [Amran Suadi, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Jakarta, Prenada Media Group, 2019, Hlm. 144.] Adapun dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi hukum (Advokat), maka sudah semestinya setiap orang yang memangku jabatan profesi hukum haruslah menaati hukum. Sehingga dalam hal ini, diperlukan adanya kejelasan pembentukan Kode Etik Profesi Advokat yang dapat mempertahankan marwah negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bukan lagi dibuat berdasarkan selera setiap Organisasi Advokat; 31. Bahwa sebenarnya upaya untuk menjadikan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal (pusat) telah dibicarakan oleh para senior-senior praktisi hukum, namun pada realitasnya sampai saat ini belum berjalan efektif, sehingga secara tidak langsung para senior-senior praktisi hukum juga telah menganggap bahwa ketentuan yang Pemohon ujikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagaimana dikutip dalam hukum online, pembentukan a quo sudah dibicarakan dan dibahas oleh pimpinan- pimpinan Organisasi Advokat sebagai berikut: [BUKTI P-26] “Para pimpinan Organisasi Advokat baru saja menggelar pertemuan sebagai komitmen Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia di Jakarta, Selasa (6/3). Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Ketua PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA), Luhut MP Pangaribuan, Ketua PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI), Juniver Girsang, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ranto P Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), Kores Tambunan, dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia, Daud Berueh. Dalam kesempatan tersebut, Tjoetjoe menyambut positif komitmen para pimpinan Organisasi Advokat di Indonesia merealisasikan 32 Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia. Tjoetjoe mengaku merasa terhormat karena KAI bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor DPP KAI. “Sebuah kehormatan bagi KAI karena hari ini telah ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan para pimpinan Organisasi Advokat, tokoh- tokoh nasional praktisi dalam dunia Advokat,” ujarnya, Kamis (7/3/2024). Dia menerangkan dalam pertemuan tersebut mengukuhkan kebersamaan dan soliditas melalui Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia. Selain membahas pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan permasalahan hukum terkini sekaligus penguatan peran Advokat. Sekretaris Umum (Sekum) KAI, Ibrahim Massidenreng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, terdapat perkembangan hukum yang menjadi perhatian. Antara lain Revisi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Revisi KUHAP serta rekomendasi tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Menkopolhukam tentang Dewan Advokat Nasional (DAN). Ibrahim menyampaikan, berlangsungnya pertemuan kali ini menandakan satu langkah lebih maju dalam pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat ini bersifat presidium. Dia juga menjelaskan model keanggotaan yang direncanakan dewan kehormatan tersebut. Sementara, Ketua Umum AAI, Ranto P Simanjuntak mengatakan, pertemuan tersebut menjadikan satu langkah lebih maju dalam pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat. Dalam pertemuan tersebut sudah memutuskan lokasi kantor Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia. Baginya, pembahasan lokasi kantor menunjukan keseriusan dan langkah maju Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia. Ranto melanjutkan, tahapan berikutnya bakal mendeklarasikan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat Indonesia. ”Namun sebelum sampai deklarasi mungkin kita masing mengundang Organisasi-Organisasi Advokat yang bercita-cita sama, yang intinya mencegah Advokat yang nakal untuk tidak mudah berpindah ke organisasi lain bila dihukum organisasi dia sendiri,” ujar Ranto. Lebih lanjut Ranto mengatakan, kebutuhan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat ini dibutuhkan mengingat UU 18/2003 menganut konsep multibar. Dengan adanya Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat ini menjadi upaya hukum terakhir yang ditempuh Advokat saat dihukum oleh masing-masing Organisasi Advokat. Sebagai informasi, Dewan Kehormatan merupakan komitmen Organisasi Advokat Indonesia agar standar profesi Advokat yang officium nobile dapat terus ditegakkan dengan baik. Teknis pelaksanaan hasil deklarasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai aturan hukum yang berlaku. 33 Disepakati semua jabatan ketua Dewan Kehormatan terdiri dari masing-masing Organisasi Advokat otomatis menjadi anggota Presidium. Kepemimpinan di Dewan Kehormatan Pusat Bersama telah disepakati berbentuk presidium. Tujuannya agar semua Organisasi Advokat memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara.” 32. Bahwa selanjutnya, UU Advokat disadari telah mengalami berbagai permasalahan terutama permasalahan dalam kelembagaan Organisasi Advokat mengenai penegakan Kode Etik Profesi Advokat dan/atau Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dimana saat ini dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap Organisasi Advokat, hal mana permasalahan tersebut telah disadari oleh beberapa para profesional hukum dan/atau ahli, diuraikan sebagai berikut: [Bukti P-T2] a. Pendapat Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M “Secara filosofis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menghendaki organisasi advokat menjadi wadah profesi advokat yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Namun sampai saat ini organisasi advokat terus dihadapkan dengan sejumlah kondisi yang mengganjal untuk menggapai amanatnya. Kondisi saat ini menunjukkan terdapat puluhan organisasi aktif yang menjalankan fungsi organisasi profesi advokat tanpa adanya standar. Mulai dari perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan calon advokat, permohonan pengambilan sumpah advokat, sampai penegakan kode etik diserahkan kepada masing-masing organisasi advokat. Dengan mencermati sejumlah kondisi tersebut maka sangat penting untuk melakukan perbaikan terhadap kelembagaan organisasi advokat melalui revisi UU Advokat. Perbaikan ini juga menjadi pintu masuk dalam rangka pembentukan profesi advokat yang mandiri, profesional, dan bertanggung jawab sebagaimana cita advokat sebagai profesi yang mulia. Sejumlah permasalahan lain seperti pemenuhan akses terhadap keadilan juga harus diperhatikan dalam revisi UU Advokat ke depan. Berangkat dari permasalahan di atas, maka sangat diperlukan studi yang dapat membahas secara mendalam terkait pengaturan kelembagaan advokat di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebuah lembaga yang menaruh perhatian dalam reformasi hukum di Indonesia. Melalui kajian ini ICJR memberikan rekomendasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia ke depan yang menekankan pada pentingnya penerapan standardisasi, memperkuat akuntabilitas dan nilai-nilai ideal profesi advokat. Saya mengapresiasi dan mendukung penuh pemanfaatan hasil kajian ini dalam proses legislasi RUU Advokat ke depan. Kajian ini memberikan sumbangan pemikiran dan tentu bermanfaat sebagai 34 bahan rujukan pembentukan naskah akademik maupun rancangan perubahan UU Advokat, untuk perubahan kelembagaan organisasi advokat yang lebih baik.” b. Pendapat Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum “Perubahan UU Advokat sudah harus segera dibahas untuk melakukan perbaikan terhadap pengaturan profesi advokat hari ini. Kita memandang profesi advokat sebagai profesi yang mulia, sehingga harus sangat selektif untuk menjadi advokat. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat harus memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai dan harus berintegritas. Oleh karena itu, UU Advokat ke depan harus betul-betul bisa menyeleksi seseorang untuk bisa menyandang profesi sebagai advokat yang kembali kepada khittah- nya yaitu profesi yang mulia, profesi yang terhormat, dan tidak sembarang orang bisa menjadi advokat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem rekruitmen dan pola pendidikan bagi calon advokat harus diperketat, serta yang juga paling penting yaitu menjamin penegakan kode etik yang tunggal sehingga akuntabilitasnya terjamin. Hal tersebut hanya bisa terjadi melalui standardisasi yang sistematis yang dapat dilaksanakan oleh semua organisasi profesi yang ada. Dengan demikian, keberadaan single regulator dengan situasi multi bar saat ini sebagaimana direkomendasikan dari hasil kajian ini perlu diadopsi dalam revisi UU Advokat ke depan. Organisasi profesi yang banyak untuk konteks advokat hari ini merupakan keniscayaan. Namun syarat untuk mendirikan organisasi advokat sebagaimana rekruitmen advokat perlu diatur supaya pendiriannya hingga pelaksanaan kewenangannya bisa mendapatkan pengawasan yang sungguh-sungguh. Sebab organisasi advokat memiliki peran yang juga sentral dalam memastikan pelaksanaan rekruitmen advokat yang berkualitas, misalnya pelaksanaan magang yang memerlukan kontrol dari organisasi profesi, termasuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pro bono. Organisasi profesi dicita-citakan agar bersifat independen yang terlepas dari institusi lain dari negara. Hubungan organisasi profesi dengan Kemenkumham misalnya hanya sebatas administrasi, tidak perlu ada intervensi pemerintah di dalam organisasi penegak hukum. Oleh karena sebagai bagian penegak hukum, maka organisasi profesi advokat harus bersifat independen dan objektif. Sebagai penutup, kami menyambut baik hasil kajian yang disusun oleh ICJR dalam rangka menciptakan standardisasi profesi advokat sebagai bahan perubahan UU Advokat ke depan. Harapannya, konsep rekomendasi kelembagaan organisasi advokat yang multi bar dengan single regulator dapat mengembalikan marwah advokat sebagai officium nobile.” c. Pendapat Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum “...Selain itu masalah yang juga penting dirumuskan adalah terkait Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat yang tunggal. Dengan demikian, semua organisasi profesi 35 advokat dapat berkembang dan bersaing secara sehat serta mengedepankan Kode Etik Profesi Advokat yang menaungi dan berlaku sama bagi semua organisasi profesi advokat. Terkait sumpah advokat juga penting dikaji. Advokat harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI” (vide Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015). Namun demikian Putusan MK ini hanya berlaku sementara yakni 2 (dua) tahun sejak diucapkan. Selanjutnya terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagaimana putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 maka perubahan UU Advokat perlu mengubah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan menentukan yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan adanya Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia ini diharapkan masalah-masalah tersebut di atas semakin terang dan dapat ditemukan jalan keluarnya. Akhirnya Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ICJR dan para partner serta tim penulis yang berasal dari akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) yaitu Fachrizal Afandi, sebagai perwakilan FH UB, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, dan Erasmus A. T. Napitupulu. Semoga kerja kerasnya ini menjadi curahan amal yang bermanfaat bagi dunia hukum.” d. Pendapat Erasmus A. T. Napitupulu, S.H “...Kondisi profesi advokat saat ini mengakibatkan pencari keadilan berada dalam kondisi resiko berhadapan dengan advokat yang tidak memegang prinsip officium nobile tersebut. Sederhananya, tanpa sistem yang jelas dan kuat, maka penegakan etik profesi advokat sulit bahkan berada pada titik tidak ditegakkan, ujungnya pencari keadilan yang akan menanggung akibatnya. Dalam kondisi jangka panjang, maka hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum dan sistem hukum secara luas...” 33. Bahwa demikian sebagai upaya untuk mengembalikan citra negara hukum dari permasalahan-permasalahan antarorganisasi Advokat dalam hal diperlukannya pembatasan kekuasaan pada setiap Organisasi Advokat dan sebagai upaya untuk meningkatkan martabat dan kehormatan Profesi Advokat, oleh karenanya pembentukan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat telah terang-benderang memiliki 36 urgensi untuk segera dilakukan, hal mana pembentukan tersebut sudah saatnya bersifat tunggal dan independen yang memiliki konsep single regulator dengan situasi multi bar. Namun demikian upaya tersebut akan menjadi persoalan biasa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak berkenan mengabulkan permohonan ini; 34. Bahwa permasalahan-permasalahan antarorganisasi Advokat akan potensial sering terjadi apabila penegakan Kode Etik Profesi Advokat yang dilakukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat masih diatur masing- masing Organisasi Advokat yang berimplikasi pada standar penerapan dan/atau penegakan Kode Etik Profesi Advokat yang berbeda-beda, sehingga dapat melemahkan akuntabilitas Profesi Advokat. Selain itu masalah penegakan Kode Etik Profesi Advokat yang tidak seragam oleh setiap Organisasi Advokat, berpotensi juga bahwa Advokat dapat dengan mudah berpindah-pindah keanggotaannya ke Organisasi Advokat yang lain, hal demikian tentunya akan merusak citra dan jauh dari prinsip-prinsip negara hukum, sehingga jelaslah ketentuan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat patut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; 35. Bahwa selanjutnya berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat patut dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia, hal mana perkembangan hukum di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan memiliki koherensi juga dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, oleh karenanya memiliki konsekuensi logis apabila ketentuan a quo mengikuti perkembangan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga dapat memperkuat kelembagaan Organisasi Advokat dari sisi penegakan Kode Etik Profesi Advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan Independen; 36. Bahwa sebagai upaya persesuaian dengan perkembangan hukum di Indonesia, hemat Pemohon urgensi pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tunggal dan independen haruslah segera terealisasi. Namun demikian, Pemohon menyadari bahwa mengenai konsep 37 pembentukan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan independen telah dibicarakan dan dibahas oleh para senior-senior praktisi hukum bahkan sudah dikonsepkan bentuk kelembagaannya melalui revisi UU Advokat namun sampai saat ini belum juga terealisasi, oleh karena itu sedikit banyaknya mengenai konsep single regulator antara maksud Pemohon dalam permohonan ini dengan pandangan para senior-senior praktisi hukum memiliki persamaan dan memiliki cita-cita yang sama [Bukti P-T3]; 37. Bahwa permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup Organisasi Advokat sampai saat ini masih menjadi polemik, hal mana berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform, mengatakan bahwa: [Bukti P-T4] “Dalam praktiknya, berdasarkan data tertulis yang diterima ICJR dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI per 21 September 2022, sudah terdaftar sebanyak 46 organisasi (yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan yang mengandung nama “advokat”, per Mei 2023 menjadi 51 organisasi)75 yang dianggap sebagai OA di Indonesia, dengan potensi lahirnya organisasi-organisasi advokat serupa yang baru. Pertanyaan mendasar dari kondisi ini adalah, bagaimana memastikan bahwa para advokat yang bernaung di berbagai organisasi akan mempunyai standar yang sama, termasuk kesamaan dan keberlakuan standar penegakan etik dan tanggung jawab seorang advokat. Fakta bahwa banyak advokat yang tidak bertanggung jawab menjalankan profesinya, melakukan tindakan malpraktik, dan melanggar kode etik advokat, memperlihatnya urgensi bahwa perlu ada standardisasi profesi advokat yang sama. Standardisasi ini mencakup standardisasi dalam proses pendidikan dan pengangkatan, pendidikan lanjutan profesi advokat dan penegakan kode etik profesi...” 38. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini, maka jelaslah berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Organisasi Advokat” dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dimaknai “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”, sehingga rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 38 Advokat berubah menjadi “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”; 39. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini, jelaslah berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Organisasi Advokat yang terdaftar secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama-sama membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen”; 40. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini, jelaslah berlakunya ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menetapkan dan melakukan penegakan Kode Etik Profesi Advokat”; 41. Bahwa alasan Pemohon meminta pembatalan frasa dan/atau pemaknaan a quo kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bukan semata-mata berdasarkan selera Pemohon semata, melainkan memiliki konsekuensi logis apabila Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dibentuk secara tunggal dan independen. Adapun pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat secara bersama-sama oleh Organisasi Advokat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas Profesi Advokat dalam menjalankan fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun dalam hal ini perlu juga peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 39 Manusia sebagai pihak yang dapat mewadahi kebutuhan hukum Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat; 42. Bahwa adanya peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bukan semata-mata dimaksudkan untuk mengintervensi Organisasi Advokat, melainkan sebagai antisipasi adanya perselisihan dalam Organisasi Advokat pada masa pembentukan wadah tunggal dan independen Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, hal mana untuk mengantisipasi permasalahan yang menimbulkan perebutan siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, sehingga Pemerintah tersebut perlu menjadi penengah dan wadah. Oleh karenanya, perkenankanlah Pemohon dalam permohonan ini, juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mewadahi Organisasi Advokat dalam pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wadah tersebut memiliki keterkaitan apabila dikabulkannya permohonan ini karena merupakan bagian dari pihak yang menjalankan fungsi administratif dengan Organisasi Advokat; 43. Bahwa selanjutnya adanya peran DPR RI bukan juga semata-mata dimaksudkan untuk mengintervensi Organisasi Advokat, melainkan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada pokoknya para senior- senior praktisi hukum telah menilai UU Advokat mengalami berbagai polemik sehingga diperlukan peran dan/atau mendorong DPR RI sebagai Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan UU Advokat sesuai perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Oleh karenanya, perkenankanlah Pemohon dalam permohonan ini, juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hal mana perubahan tersebut memiliki keterkaitan apabila dikabulkannya permohonan ini, yakni sebagai reformasi hukum kelembagaan Profesi Advokat agar adanya standarisasi yang jelas dan akuntabel, terutama dalam penegakan Kode Etik Profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat; 40 44. Bahwa selanjutnya Indonesia sebagai negara hukum akan mengalami pertumbuhan yang mencerminkan adanya konsep negara hukum modern (welfare state) apabila negara tidak lagi pasif untuk mengatasi permasalahan dalam ruang lingkup Organisasi Advokat. Hal ini menunjukkan pula adanya perubahan paradigma tentang sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi Profesi Advokat dan Organisasi Advokat dengan tetap tidak mengintervensi dan juga memposisikan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai lembaga yang independen. Selanjutnya apabila sudah dibentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan Independen, tentunya bukan tidak mungkin akan memerlukan juga pembiayaan operasional, oleh karenanya dapat saja pembiayaan operasional tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, adanya peran DPR RI dan Pemerintah dalam membantu Organisasi Advokat melakukan pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tunggal dan independen, maka konsep negara hukum di bidang Profesi Advokat akan lebih maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia; 45. Bahwa demikian berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. D. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 41 "pernah/sedang bekerja atau pernah/sedang magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu pada Semester 4 (empat) atau sebelum Calon Advokat diangkat sebagai Advokat”; 3. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Organisasi Advokat” dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dimaknai “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”, sehingga rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berubah menjadi “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”; 4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Organisasi Advokat yang terdaftar secara sah berdasarkan peraturan perundang- undangan bersama-sama membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen”; 5. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan “Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan 42 kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menetapkan dan melakukan penegakan Kode Etik Profesi Advokat”; 6. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mewadahi Organisasi Advokat dalam pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen dalam waktu 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak putusan ini diucapkan; 7. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) dalam waktu 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak putusan ini diucapkan; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 serta P-T1 sampai dengan P-T4, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 September 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 43 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Haerul Kusuma; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah S-1 Ilmu Hukum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pendaftaran S-2 Magister Hukum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Pengalaman Kerja Heriyanto & Partners Law Firm; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Pengalaman Kerja AGH Law Firm; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Sekertaris Jenderal; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat sebagai Juara 1 Kompetisi Debat; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan sebagai Delegasi pada Constitutional Moot Court Competition (CMCC) VII; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat atas partisipasinya sebagai Official Defiance Lawsuit Competition; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Penghargaan sebagai Juara 3 Kategori Penyusunan Gugatan Perdata; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat sebagai Peserta (10 Besar Nasional) pada acara Lomba Penulisan Karya Ilmiah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Piagam atas partisipasinya sebagai Peserta Moot Court Peradilan Militer; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat sebagai Peserta Lomba Esai; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat sebagai Konsultan Hukum; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat atas partisipasinya sebagai Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah; 44 19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Apresiasi atas partisipasinya sebagai Peserta dalam Kompetisi Esai dan Artikel Tingkat Nasional; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat sebagai Juara III dalam rangka Kompetisi Debat Antar-Mahasiswa Se-Jabodetabek; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; 23. Bukti P-23 : Video Penyerahan Penghargaan sebagai Peserta Terbaik; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Magang No. 012/LBH-DPN- INDONESIA/AKT.2/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kutipan Hukum Online; 27. Bukti P-T1 : Fotokopi Pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat; 28. Bukti P-T2 : Fotokopi sebagian Buku “Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat, Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia, oleh Fachrizal Afandi dkk; 29. Bukti P-T3 : Fotokopi sebagian Buku “Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat, Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia, oleh Fachrizal Afandi dkk; 30. Bukti P-T4 : Fotokopi sebagian Buku “Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat, Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia, oleh Fachrizal Afandi dkk. 45 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 46 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah norma Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; Pasal 26 ayat (1) UU 18/2003 (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat; Pasal 27 ayat (1) UU 18/2003 (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3] yang saat ini bekerja sebagai konsultan hukum sebagaimana dalam identitas permohonan. Selain itu, Pemohon saat ini sedang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) [vide bukti P-T1]. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena norma a quo setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak Pemohon 48 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Pemohon untuk menjadi advokat, karena untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai calon advokat hanya dibatasi pada magang formal saja, tanpa mempertimbangkan pengalaman lain yang relevan. Selain itu, menurut Pemohon tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak mahasiswa hukum Strata Satu (S-1) atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Sedangkan Pemohon telah menyelesaikan magang pada kantor LBH DPN Indonesia sejak 28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2024 [vide bukti P-24], di mana tahun dimulainya magang, Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa hukum S-1, sehingga bisa saja surat keterangan magang tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat. Hal ini berakibat Pemohon mengalami kerugian waktu karena harus melakukan magang kembali. Terlebih, persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat bagi calon advokat tidak semestinya harus setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat dapat diperoleh pada saat menjadi mahasiswa hukum S-1. 5. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU 18/2003 akan menimbulkan kerugian secara tidak langsung bagi Pemohon yang berencana untuk mengembangkan diri dan menjadi advokat, karena akan mengalami ketidakjelasan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Menurut Pemohon, Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat perlu dibentuk secara tunggal dan independen. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, terdapat 2 (dua) isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni isu konstitusionalitas norma UU 18/2003 yang mengatur penghitungan masa magang yang dihitung sejak perkuliahan semester 4 (empat) pada jenjang studi S-1 dan isu konstitusionalitas 49 norma UU 18/2003 yang mengatur kode etik profesi serta dewan kehormatan organisasi advokat yang bersifat tunggal. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas penghitungan masa magang semenjak perkuliahan hukum semester 4 (empat) pada jenjang studi S-1 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dalam pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan kerugian konstitusional yang secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial terjadi akibat berlakunya norma a quo. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo karena terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi advokat dikarenakan waktu magang dihitung semenjak lulus pendidikan hukum pada jenjang S-1. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dianggap Pemohon bersifat aktual tidak akan terus atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terkait isu tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dalam permohonan a quo. Sementara itu, mengenai isu konstitusionalitas kode etik profesi advokat serta dewan kehormatan organisasi advokat yang bersifat tunggal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dalam pengujian Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003, Mahkamah berpendapat dikarenakan Pemohon belum menjadi seorang advokat, sekalipun Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai peserta PKPA, oleh karena itu, saat ini Pemohon tidak terikat pada kode etik profesi advokat, maka tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berkaitan dengan pengujian norma Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 tersebut. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon terhadap sebagian dari pokok permohonan, maka Mahkamah 50 selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Menurut Pemohon, lamanya magang seharusnya dapat dihitung sejak menjadi mahasiswa hukum semester 4 (empat) karena mahasiswa pada semester tersebut telah mendapatkan mata kuliah hukum acara. 2. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat bagi calon advokat tidak semestinya harus dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat, hal tersebut dapat diperoleh pada saat menjadi mahasiswa hukum S-1. 3. Bahwa menurut Pemohon, untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat yang merupakan tujuan dari magang tidak dapat dibatasi hanya dengan magang formal saja, namun dapat mempertimbangkan pengalaman lain di bidang hukum yang relevan, misalnya pernah/sedang bekerja pada kantor advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan lainnya di bidang hukum seperti kompetisi di bidang hukum termasuk debat hukum maupun peradilan semu, atau bergabung di berbagai kantor advokat sebagai paralegal yang telah dapat diperoleh sejak masa kuliah. 51 Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang menyatakan “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pernah/sedang bekerja atau pernah/sedang magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata satu pada semester 4 (empat) atau sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 dan Bukti P-T1 sampai dengan Bukti P-T4 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2024. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali; Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 52 Berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah pernah dimohonkan pengujian yaitu sepanjang frasa “terus menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah frasa “terus-menerus” dalam pasal a quo tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magang kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selain itu, permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pernah pula dimohonkan pengujian yaitu sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Menurut Pemohon, persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat bagi 53 calon advokat tidak semestinya harus dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat, hal tersebut dapat diperoleh pada saat menjadi mahasiswa hukum S-1. Selain itu, untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat yang merupakan tujuan dari magang tidak dapat dibatasi hanya dengan magang formal saja, namun dapat mempertimbangkan pengalaman lain di bidang hukum yang relevan, misalnya pernah/sedang bekerja pada kantor advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan lainnya di bidang hukum, termasuk debat hukum maupun peradilan semu, atau bergabung di berbagai kantor advokat sebagai paralegal yang telah dapat diperoleh sejak masa kuliah. Bahwa meskipun Pemohon menguji norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” juga telah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, namun dalam permohonan a quo, selain menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon juga menggunakan dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, yaitu tidak dihitungnya masa magang ketika mengikuti pendidikan hukum S-1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terhadap 54 persoalan konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat” yang menurut Pemohon seharusnya dimaknai “pernah/sedang bekerja atau pernah/sedang magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata satu pada semester 4 (empat) atau sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu proses peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Hal ini diakui dan menjadi salah satu pertimbangan yang termuat dalam bagian konsideran “Menimbang” UU 18/2003. Peran advokat sangat esensial dalam mengadvokasi hak asasi manusia, melindungi hak-hak klien, dan mendorong penegakan keadilan sehingga penting bagi setiap advokat untuk mematuhi berbagai ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku di manapun advokat berpraktik. [3.12.2] Bahwa terkait dengan peran advokat, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 dinyatakan bahwa profesi advokat merupakan bagian dan unsur sistem peradilan serta menjadi salah satu pilar penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia harus kompeten, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas profesi berupa pemberian bantuan atau jasa hukum dengan selalu berpegang teguh kepada kode etik advokat yang berlaku. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami serta menerapkannya dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian dapat diwujudkan antara lain dengan mengikuti magang yang bersifat terus- menerus dan berkesinambungan serta berada dalam bimbingan, pendampingan, dan pengawasan oleh advokat senior dan/atau organisasi advokat. [3.12.3] Bahwa profesi advokat dengan karakter yang baik, yakni berbudaya kerja dengan standar pengetahuan dan keahlian yang memadai serta memegang teguh 55 etika profesi sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 merupakan profesi yang masih terbuka cukup luas di Indonesia jika mengacu pada Data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. Data tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, bantuan, atau jasa pendampingan hukum oleh advokat masih sangat kurang memadai karena berada pada skor 3,33 dalam skala sampai dengan angka 10. Idealnya, satu advokat mampu menangani 1.150 penduduk pencari keadilan dalam setahun. Namun demikian, data empiris di atas menunjukkan bahwa satu advokat untuk menangani 34.515 pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada. [3.12.4] Bahwa dalam kaitan dengan data tersebut, menurut Mahkamah, belum idealnya jumlah advokat di Indonesia untuk menangani permasalahan hukum atau pendampingan hukum dalam masyarakat perlu diatasi tidak hanya dengan penambahan kuantitas advokat saja, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kualitas para advokat baik mengenai pengetahuan dan pengalaman praktik maupun etika profesi dan budaya kerja. Penguatan kualitas dimaksud dapat diperoleh melalui program magang yang memberikan pengayaan, pendalaman, dan kompetensi bagi calon advokat. Menurut Mahkamah, profesi advokat adalah salah satu pemangku kepentingan utama yang menjadi bagian dari upaya memenuhi pembangunan dalam bidang transformasi layanan keadilan dan perluasan akses layanan bantuan hukum. Oleh karenanya, magang bagi calon advokat bukan sekadar sebagai pemenuhan syarat formal untuk dapat diangkat menjadi advokat, tetapi lebih dari itu, yakni magang bagi calon advokat sebagai bagian dari redesign pendidikan hukum, praktik hukum, dan etika profesi hukum dalam penegakan hukum. [3.12.5] Bahwa terkait isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon yakni magang pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum S-1, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan arti penting magang bagi calon advokat. Dalam 56 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang. [3.10.2] Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: [3.12.1] … bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori- teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud 57 dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. [3.12.2] … Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat. [3.12.3] Bahwa … Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk 58 lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan. [3.12.6] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat proses pembelajaran ilmu dalam perkuliahan di perguruan tinggi dengan penerapan ilmu dalam magang di kantor advokat merupakan suatu proses yang perlu dibedakan meski tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mahasiswa ketika dalam perkuliahan belajar untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum, sedangkan ketika menjalani magang lebih menekankan pada kegiatan menerapkan atau mengimplementasikan teori, ilmu dan pengetahuan hukum dalam kasus-kasus konkret, sehingga para calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis untuk membentuk kompetensi dan keterampilan, serta etika dalam menjalankan profesi advokat. Meskipun Mahkamah juga mengikuti perkembangan bahwa dalam proses perkuliahan hukum saat ini, terdapat beberapa kampus yang telah mengintroduksi program magang termasuk di kantor advokat. Akan tetapi, proses magang ketika masih menjadi mahasiswa dilakukan untuk waktu yang relatif jauh lebih pendek dan merupakan bagian dari proses pendidikan untuk lulus menjadi sarjana yang berlatar 59 pendidikan tinggi hukum. Sedangkan, proses magang di kantor advokat yang menjadi persyaratan khusus untuk menjadi advokat berdasarkan UU 18/2003 merupakan bagian dari proses praktik yang lebih bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam rangka menjamin proses pendidikan pada perguruan tinggi dapat tuntas, proses magang menjadi advokat sudah tepat dilakukan setelah mahasiswa lulus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan tidak tercampur dengan proses magang -jikapun dilakukan- dalam masa studi. Terlebih, Mahkamah pernah menegaskan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang kemudian diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, antara lain menyatakan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Dengan demikian, proses magang selama 2 (dua) tahun bagi calon advokat haruslah dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang harus dijalani untuk menjadi seorang advokat setelah lulus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan penghitungan masa magang di berbagai organisasi advokat, ternyata Pemohon juga tidak menyertakan alat bukti di organisasi advokat mana saja disparitas tersebut telah terjadi. Andaipun dalil Pemohon a quo benar, praktik magang yang demikian merupakan ranah pengawasan dari masing-masing organisasi advokat untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan ketentuan magang di kantor advokat yang jika mengacu penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 berarti dihitung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat, sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat. Singkatnya, yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan bukan masalah konstitusionalitas norma. 60 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar prinsip kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 sehingga pokok permohonan berkenaan dengan pasal-pasal a quo tidak dipertimbangkan; [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003; [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 62 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari