106/PUU-XXI/2023

KETETAPAN Nomor 106/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Agustus 2023, yang diajukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, beralamat di Kampung Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Berkenaan dengan permohonan a quo, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Juli 2023 Pemohon memberi kuasa kepada Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/ AP3/08/2023, bertanggal 30 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 106.106/ PUU/TAP.MK/Panel/08/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 106/PUU- XXI/2023, bertanggal 31 Agustus 2023; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 106.106/PUU/TAP.MK/HS/8/2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 31 Agustus 2023; c. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 September 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; d. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan agenda perbaikan permohonan; e. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden; 3 f. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon; g. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 21 Februari 2024 dan 5 Maret 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat; h. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2024 dengan amar: Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. i. bahwa selama dalam proses pelaksanaan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam amar putusan huruf h di atas, Pemohon telah menyampaikan surat Nomor 100.4.11/ 218/BSS/2024, bertanggal 14 Agustus 2024, Perihal Pernyataan Pencabutan Permohonan Pengujian Materiil 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dengan pertimbangan akan dilakukan mediasi dan penyelesaian secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dengan mengacu pada peta Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong sebagaimana telah disepakati para Bupati terdahulu; j. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf i di atas, Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada huruf h bukanlah merupakan putusan akhir, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan pencabutan atau penarikan kembali permohonan oleh Pemohon; k. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; l. bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pleno dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Sorong atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan telah mencabut Perkara Nomor 106/PUU- XXI/2023; m. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf i sampai dengan huruf l di atas, Rapat 5 Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Agustus 2024 memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; n. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf m di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 6 2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong dan/atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat. 7 KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita