106/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 106/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Abraham Pelamonia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : KM 02, RT 002 RW 003, Kelurahan Bintuni Barat, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Yosep Adi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Madi, Desa Madi, Kelurahan Madi, Kecamatan Paniai Timur, Kabupetan Paniai Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Isay Wenda Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Asologaima, Desa Asologaima, Kelurahan Asologaima, Kabupaten Jayawijaya Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Samuel Fruaro Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Pasir Sentani RT 001 RW 001, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------- Pemohon IV; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Hasael Ayub Wombay Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Wasior RT 003, Desa Wasior, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Echletus Jefry Maximus Sawaki Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Desa Ramiki, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------- Pemohon VI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Heri Wahyudiono, S.H., Siswadi, S.H., Franditya Utomo, S.H. dan Gulfino Guevarrato, S.H., yang berdomisili hukum di Kantor Pengacara Law Firm “The Young Brothers”, dan beralamat di Jalan Bambu Kuning II/26 Pondok Ranggon, Jakarta Timur 13860, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 106/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Agustus 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”; 3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum Undang- Undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 5. Sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 memohon kiranya MK melakukan pengujian terhadap Pasal 80 huruf j Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah hak atas anggaran yang dimana anggaran dan pendapatan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang- Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009); 5. Bahwa, apabila permohonan yang bersangkutan, memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Undang-Undang yang dimaksud, persyaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 tersebut berkaitan dengan persyaratan hak konstitusional Pemohon, seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1), yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mappi (vide bukti P.2); 7. Bahwa keberadaan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Pulau Papua, kerugian mana yang bersifat potensial, dan menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dan disebut UU MD3) menyatakan: DPR berhak: a. mengajukan usul rancangan undang-undang; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 f. imunitas g. protokoler; h. keuangan dan administratif; i. pengawasan; j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan k. melakukan sosialiasi undang-undang. 2. Bahwa Pasal 80 huruf j UU MD3 sebagaimana dimaksud pada poin 1, yang memberikan hak kepada anggota DPR untuk “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon karena akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang tidak adil dan hanya menguntungkan rakyat di wilayah yang dapilnya memiliki jumlah kursi DPR terbanyak; 3. Bahwa daerah pemilihan (Dapil) pada dasarnya hanyalah tools untuk memudahkan dan/atau menyederhanakan sistem Pemilu. Tujuan utamanya agar kursi DPR RI dapat tersebar secara proporsional ke seluruh daerah, mengingat populasi penduduk Indonesia yang tidak merata. Dengan pembentukan dapil maka pembagian kursi ke masing-masing dapil akan lebih adil dengan ketentuan setiap dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi sebagaimana yang dinyatakan di Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 4. Bahwa Dapil tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan program pembangunan karena pendekatan dapil adalah pendekatan jumlah kursi. Sehingga besar kecilnya anggaran untuk program pembangunan nantinya akan didasarkan pada jumlah kursi. Akibatnya hanya rakyat yang tinggal di wilayah dengan jumlah kursi terbanyak sajalah yang akan mendapatkan anggaran untuk program pembangunan nantinya akan didasarkan pada jumlah kursi. Akibatnya hanya rakyat yang tinggal di wilayah dengan jumlah kursi terbanyak sajalah yang akan mendapatkan anggaran paling banyak. Tentu saja hal ini tidak adil bagi Pemohon yang tinggal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat karena jumlah kursinya hanya sebanyak 10 (sepuluh) kursi untuk Papua dan 3 (tiga) kursi untuk Papua Barat; 5. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 Juni 2015 di mana DPR telah menyetujui program pembangunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Dapil untuk diusulkan kepada Pemerintah di dalam RAPBN 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk setiap kursi (vide bukti P-4); 6. Bahwa berdasarkan poin 5 dapar dipastikan alokasi anggaran untuk program pembangunan dapil akan menumpuk di Pulau Jawa saja. Sebab mayoritas kursi DPR tersebar di Pulau Jawa yaitu 55% (lima puluh lima persen) dari 560 kursi. Padahal hampir semua daerah tertinggal, terisolir dan terbelakang yang membutuhkan percepatan pembangunan justeru berada di luar Jawa, khususnya daerah Pemohon yang tinggal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 7. Bahwa jika dikalkulasi, usulan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) per kursi, dapat diketahui Dapil-dapil di Pulau Jawa akan mendapatkan alokasi anggaran terbesar karena mencapai RP. 6.120.000.000.000,- (enam triliun seratus dua puluh milyar rupiah). Sementara Pulau Papua tempat Pemohon tinggal hanya akan mendapatkan Rp.260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar rupiah) saja karena hanya memiliki 13 (tiga belas) kursi saja, yang terdiri dari Papua 10 (sepuluh) kursi dan Papua Barat 3 (tiga) kursi; 8. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 7 telah diketahui apabila program pembangunan menggunakan pendekatan dapil akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebab pendekatan Dapil membawa konsekuensi pada alokasi anggaran yang hanya didasarkan pada jumlah kursi saja. Sementara Pemohon adalah warga negara yang lahir dan tinggal di Pulau apua yang jumlah kursinya sangat tidak sebanding dengan Pulau Jawa. Oleh karena itu pengaturan mengenai program pembangunan Dapil di Pasal 80 huruf j Undang-Undang a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena anggaran tidak dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, melainkan untuk sebagian rakyat khususnya rakyat di Pulau Jawa saja; 9. Bahwa pemberian hak kepada anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan Dapil harus dinayatakan sebatas bagi-bagi anggaran sesama anggota DPR terpilih, seperti praktik pork barrel di Kongres Amerika Serikat. Dana pork barrel digunakan anggota Konres terpilih untuk “membayar ballik” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di distriknya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya. Praktik ini berpotensi terjadinya suap oleh pemerintah daerah kepada anggota DPR. Sebab tidak menutup kemungkinan setiap angota DPR akan meminta kompensasi kepada Pemerintah Daerah karena dianggap telah berjasa mengusulkan program- program pembangunan yang diminta dan dititipkan oleh Pemerintah Daerah kepadanya; 10. Bahwa dalil sebagaimana disampaikan pada poin 9 dapat dibuktikan dari Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (vide bukti P-5). Setiap anggota DPR berhak mendaftarkan usulan program secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Sekretariat Fraksi. Sekretariar Jenderal DPR kemudian menginventarisasi anggota yang mendaftar untuk mengajukan usulan program dalam rapat paripurna. Rapat Paripurna akan menetapkan usulan program sebagai usulan program pembangunan daerah pemilihan Anggota DPR RI. Pimpinan DPR kemudian menyampaikan usulan program tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Usulan yang disampaikan oleh setiap anggota DPR tersebut tentu sangat sulit dikontrol sehingga berpotensi suap dari pemerintah daerah kepada anggota DPR karena tidak menutup kemungkinan adanya praktik “meminta imbalan jasa”. Sehingga Pasal 80 huruf j UU MD3 harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab yang tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; PETITUM Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mejelis Hakim Mahkamah untuk memutuskan sebagai berikut: PRIMAIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; SUBSIDAIR Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 September 2015 dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 23 Juni 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), yang menyatakan: “DPR berhak: a. ... b. ... ... j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan ...”; Terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 80 huruf j UU 17/2014 terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), yang merasa dengan berlakunya ketentuan Pasal 80 huruf j UU 17/2014 yang mengatur bahwa DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Pulau Papua, karena ketentuan dimaksud akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang tidak adil dan hanya menguntungkan rakyat di wilayah yang daerah pemilihannya memiliki jumlah kursi DPR yang terbanyak. Menurut para Pemohon Pasal 80 huruf j UU 17/2014 akan mengakibatkan kerugian konstitusionalitas bagi para Pemohon yang tinggal di Papua, kerugian mana bersifat potensial yang menurut penalaran wajar pasti akan terjadi; [3.6] Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, meskipun para Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik, secara implisit para Pemohon menganggap akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan WNI yang memiliki perwakilan lebih banyak di DPR. Oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Papua dan memiliki hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 80 huruf j UU 17/2014 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Adapun fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah. [3.12] Menimbang bahwa DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan selain DPD, dalam mekanisme pengisian anggota DPR dipilih seluruhnya melalui pemilihan umum melalui partai politik yaitu berdasarkan sistem perwakilan perorangan (people representative). Karena itu jumlah anggota DPR dari setiap daerah adalah proporsional sesuai jumlah penduduknya. Secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitikberatkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya, sedangkan untuk memberikan tempat bagi wakil dari daerah-daerah dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya, terdapat DPD sebagai lembaga perwakilan untuk mengakomodirnya. Dengan demikian sistem perwakilan DPD adalah bersifat regional representative, sehingga pada hakikatnya keterwakilan dari anggota DPD adalah merupakan wakil daerah di tingkat nasional; Dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia keanggotaan DPR adalah representasi seluruh rakyat Indonesia secara proporsional melalui partai politik (political representation), sedangkan DPD sebagai representasi dari daerah di seluruh wilayah Indonesia (regional representation) yang jumlah anggotanya sama banyaknya untuk setiap provinsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Untuk itulah lembaga perwakilan tidak saja dapat melambangkan semua kekuatan sosial politik masyarakat, tapi juga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. [3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 telah menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif. Sebaliknya, rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan. Pada saat ini, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, rakyat dapat memilih dan menentukan wakil-wakilnya yang dicalonkan oleh partai politik dalam Pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud dengan harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat; Perwakilan merupakan sifat yang hakiki dari sistem demokrasi modern. Di dalam badan perwakilan itulah wakil-wakil rakyat diorganisir untuk mengambil peran dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat. Untuk itulah DPR sebagai lembaga perwakilan memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPR yang dipilih oleh pemilih di suatu daerah pemilihan memiliki kedekatan dan tanggung jawab politik terhadap pemilihnya di daerah pemilihannya. Melalui kedekatan politik, anggota DPR lebih mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan di daerah pemilihannya, sedangkan melalui tanggung jawab politik, anggota DPR memiliki keterikatan dan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang telah memilihnya di daerah pemilihannya; Namun demikian, peserta pemilihan umum anggota Legislatif adalah partai politik. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 19 UUD 1945. Karena itu yang memiliki kursi di DPR adalah partai politik. Anggota DPR yang telah terpilih pun dapat ditarik dan diganti oleh partai politiknya. Fungsi partai politik bukan hanya sekadar kendaraan untuk mengantarkan calon Legislatif duduk menjabat sebagai anggota Legislatif, tetapi partai politik juga penyerap aspirasi seluruh rakyat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Indonesia. Fraksi sebagai wakil partai politik peserta pemilihan umumlah yang memiliki kursi di DPR, yang mengkoordinasi anggota DPR untuk melaksanakan tugas merepresentasikan daerah pemilihan sesuai dengan visi, misi, dan program yang sudah dijanjikan Parpol kepada pemilih di setiap daerah pemilihan. Menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada pemilih di daerah pemilihan, Pasal 80 huruf j UU 17/2014 merupakan bagian dari tugas menyerap aspirasi rakyat yang menjadi hakikat dari seorang anggota badan perwakilan. Frasa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 tidak dapat diartikan sebagai praktik “pembayaran kembali” kepada konstituen sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan sesungguhnya merupakan bagian dari tugas memperjuangkan aspirasi rakyat yang diemban oleh anggota DPR; Tugas DPR dalam menyerap aspirasi rakyat ini terkadang dikaitkan dengan daerah pemilihan anggota DPR yang bersangkutan, sehingga anggota DPR dari Daerah Pemilihan tertentu seakan-akan hanya menyerap aspirasi dari daerah pemillihannya saja. Hal demikian kerapkali menyebabkan benturan antara kepentingan konstituen yang diwakili dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Hal ini sebagaimana menjadi keberatan para Pemohon yang menganggap norma Pasal 80 huruf j UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun menurut para Pemohon saat ini belum ada aturan jelas mengenai mekanisme penyerapan aspirasi dalam hubungan antara anggota lembaga perwakilan dengan konstituen yang diwakilinya, namun menurut Mahkamah hubungan demikian tidak dapat dikatakan inkonstitusional. Ada konstruksi politik bahwa melalui Pemilu hubungan antara pemilih dengan calon anggota DPR yang dipilih digambarkan sebagai kontrak politik yang langsung ataupun tidak langsung mengikat pemilih dengan anggota DPR yang dipilihnya. Benturan antara kepentingan daerah pemilihan dengan kepentingan nasional seharusnya tidak pernah ada, karena daerah pemilihan di seluruh Indonesia adalah bagian dari kepentingan nasional itu sendiri. Benar bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya, namun hal itu tidaklah berarti bahwa anggota DPR hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 pemilihannya saja sebab hakikat anggota DPR adalah mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan. [3.14] Menimbang bahwa norma dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 bukanlah semata-mata merupakan kebijakan hukum terbuka yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang dalam mengimplementasikan tugas menyerap aspirasi rakyat melainkan sekaligus amanat kepada seluruh anggota DPR untuk sungguh- sungguh menyerap aspirasi rakyat di mana hal itu tidak terlepas dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dari DPR. Ketiga fungsi dimaksud berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional. Pembagian tugas antara legislatif dan eksekutif telah jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa DPR sebagai penyerap aspirasi rakyat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia akan membawa aspirasi tersebut ke forum dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga perwakilan, yang kemudian diserahkan kepada lembaga eksekutif, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk dilaksanakan; Terkait dengan dana aspirasi yang menjadi akar permasalahan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah adalah permasalahan implementasi dari norma Pasal 80 huruf j UU 17/2014, yang bukan merupakan permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Implementasi dari hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan seharusnya memikirkan pula keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jangan sampai mempertajam kesenjangan pembangunan daerah, karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi tidak dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan keterwakilan (equal representation) dan besaran daerah pemilihan bukan single-member constituency (satu kursi untuk setiap Dapil), melainkan multi-member constituency (satu Dapil untuk beberapa kursi). Pertimbangan-pertimbangan demikian seharusnya menjadi kebijakan pembuat Undang-Undang demi mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan UUD 1945. [3.15] Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah masalah inkonstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 80 huruf j UU 17/2014, melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id