105/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 105/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leonardo Olefins Hamonangan, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Perumahan Taman Alamanda B7 Nomor 24, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Frans Yudistira Sembiring, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Ruam Nomor 45, Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Martin Maurer, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Perumnas Klender, Jalan Delima 4 gg. 10 Nomor 136, RT 016/RW 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 105/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 26 Juni 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa 3 kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 51A ayat (3) UU MK “Dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan” c. Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU 12/2011”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” e. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti 4 Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” f. Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil” g. Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. 5. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji pernah Mahkamah gunakan untuk menilai uji materiil sebuah permohonan berkenan dengan kewenangan Mahkamah dalam memutus norma hukum berkaitan dengan kriminalisasi maupun dekriminalisasi materi muatan ketentuan sanksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Halaman 442 yaitu: “Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang- undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji 5 konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang.” 6. Selanjutnya Mahkamah pernah memutuskan perkara 132/PUU-XIII/2015 dimana putusan ini berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dengan membatalkan norma hukum dalam Undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat dalam halaman 49-50 selengkapnya berbunyi: “Doktrin yang senada dengan negative legislator adalah doktrin judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan atau pengendalian diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk tidak bertindak layaknya sebuah “miniparliament” (Phillip A. Talmadge, 1999, hal. 711). Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara judicial review. Dari dua doktrin di atas, maka pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara judicial review terdapat batasan yang juga harus diperhatikan yaitu pembatasan untuk tidak menjadi “miniparliament” atau mengambil kewenangan dari legislatif (DPR).” 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU- VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU- XIX/2021 dan Putusan 93/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan perundang – undangan diluar ketentuan KUHPerdata. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 meminta agar frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme bertentangan dengan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6 9. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang menjadi keweangan Mahkamah dalam memutus dan memeriksa perkara berkenan kebijakan hukum pidana dan perdata berkenaan dengan sanksi hukum, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme terhadap UUD 1945; 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 7 13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual dan Potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 16. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang Indonesia memiliki hak- hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh 8 UUD 1945 kepada para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." (Bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945). 17. Bahwa para Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) (Bukti P-3 salinan Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) KERUGIAN KONSTITUSI PARA PEMOHON 18. Bahwa Pemohon I terhadap keberlakuan Pasal 20 ayat (2) UU nomor 28 Tahun 1999 tentang KKN tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa “sanksi pidana dan/atau sanksi perdata” membuka ruang multitafsir dan potensi ketidakjelasan mekanisme penegakannya. Pemohon sebagai warga negara berhak untuk dilindungi oleh sistem hukum yang pasti, tidak sewenang-wenang, dan transparan terhadap penyelenggaraan negara yang melanggar kewajibannya. 19. Bahwa Pemohon I mengutip buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 (2007) disebutkan bahwa dan/atau halaman 71 “Ungkapan penghubung dan/atau itu sering ditulis dan atau tanpa dibubuhi tanda garis miring (/) di antara kata dan dan atau. Cara penulisan yang itu tidak dapat dibenarkan. Kesalahan penulisan kedua penghubung tersebut agaknya disebabkan oleh anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis. Akibatnya, orang menuliskan apa yang terdengar (ragam lisan), bukan apa yang seharusnya ditulis, yaitu digunakan tanda garid miring (/) antara kata dan dan kata atau. Di dalam ragam tulis kelengkapan tanda baca sangat diperlukan agar apa yang dituliskan itu tidak ditafsirkan lain. Makna kalimat 9 ragam lisan dapat didukung oleh situasi pembicaraan, sedangkan dalam ragam tulis tidak disukung hal itu. (bukti P-4 salinan halaman 71 Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2). Maka Pemohon I menyimpulkan Dalam Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 (2007) disebutkan bahwa dan/atau dapat diperlakukan sebagai dan serta atau. Misalnya, A dan/atau B berarti ‘A dan B atau A atau B’. Istilah dan atau dalam pasal 20 ayat (2) tersebut tidak bisa dipakai karena bukan pilihan hukum (pidana atau perdata) dan bukan tergolong dalam dua jenis hukum sekaligus (pidana dan perdata). 20. Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa hukum hak konstitusionalnya dirugikan karena dengan berlakunya Frasa “atau sanksi perdata” dalam pasal 20 ayat (2) UU KKN yang multitafsir menyebabkan kebingungan akademik dan menghambat proses pembelajaran yang efektif. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa dapat memahami dan menginternalisasi prinsip kepastian hukum jika norma dalam undang-undang itu sendiri tidak jelas dan inkonsisten? Ini menyebabkan hambatan dalam memperoleh pengetahuan hukum yang jelas dan konsisten (Hak atas Pendidikan). 21. Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa hukum yang saat ini mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang hukum, baik sebagai penegak hukum, praktisi, atau akademisi. Ketidakjelasan sanksi pidana atau perdata ini menciptakan ketidakpastian fundamental dalam pemahaman tentang penegakan hukum KKN di masa depan. Hal ini menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon II karena dasar-dasar hukum yang ia pelajari tidak memberikan landasan yang kokoh untuk praktik hukum yang prediktif dan adil, sehingga berpotensi menghambat kesiapan profesionalnya dan haknya untuk memilih pekerjaan yang dijamin kepastian hukumnya (Hak atas Pekerjaan/Profesi). 22. Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa hukum mempelajari perihal perbedaan mendasar antara hukum perdata (yang berorientasi pada pemulihan kerugian) sedangkan hukum pidana (yang berorientasi pada penghukuman dan efek jera). Frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU KKN mencampuradukkan atau menempatkan keduanya sebagai alternatif yang setara tanpa penjelasan memadai, sehingga dapat menyebabkan disorientasi dalam pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum. 10 Hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan pemahaman hukum yang konsisten dan logis, yang mana itu merupakan bagian penting untuk pendidian hukum yang komprehensif. 23. Pendapat dari Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Hiariej, diduga sempat bingung terhadap istilah nepotisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 apakah termasuk perbuatan pidana atau perdata. Ia mengatakan bahwa dalam Pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila melakukan KKN, penyelenggara negara akan disanksi pidana atau perdata. 24. Kualifikasi Pemohon III Sebagaimana diuraikan dalam syarat kerugian konstitusional yaitu merupakan seorang aktivis hukum yang saat ini berstatus sebagai Paralegal pada firma hukum Suka Hukum (Bukti P-5 dan P-6) sertifikat partisipasi mengikuti pelatihan paralegal) dimana Pemohon melakukan advokasi hukum dalam bentuk membuat tulisan/ opini di media massa berjudu l “Kebijakan Hukum Pidana terhadap korupsi pelayanan Publik” (Bukti P-7). Dimana Pemohon III selalu menyuarakan pemberantasan korupsi dan Good Governance dalam berbagai kesempatan. 25. Bahwa Pemohon III juga menyoroti belum adanya mekanisme jelas dan tegas terhadap ketentuan pengenaan sanksi perdata dalam Pasal a quo dimana penerapan sanksi perdata bagi pejabat atau penyelenggara Negara yang melakukan praktik kolusi dan nepotisme hal ini akan menciderai penegakan hukum yang memberi kepastian dan keadilan bagi pelaku praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga akan menimbulkan kerugian konstitusional secara potensial dimana akan terjadi ketidakpastian hukum akibat frasa alternatif dalam ketentuan a quo menimbulkan tebang pilih dalam proses pemberantasan korupsi. 26. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (WNI) mengalami kerugian konstitusi secara actual. Dengan diberlakukannya frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. menimbulkan ketidak jelasan dalam pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikarenakan adanya ketidak jelasan pengenaan sanksi perbuataan korupsi, kolusi, dan nepotisme 11 akan menimbulkan pemanfaatan celah yang dilakukan penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menimbulkan Para Pemohon dan masyarakat secara meluas 27. Bahwa frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang- undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sebagai alternatif pengenaan sanksi apabila penyelenggara negara melakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan bila merujuk ke Pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan sanksi pidana tidak ada pilihan alternatif pengenaan selain sanksi pidana 28. Bahwa Para Pemohon khawatir akibat terlanggarnya hak konstitusi para Pemohon terhadap pengenaan sanksi alternatif atas pemberlakuan frasa “atau sanksi perdata” di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Terlanggarnya hak konstitusi Para Pemohon didasari melihat data dari BPS yang terbaru: “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92” Data Nepotisme di Indonesia 2024: “Laporan V-Dem Institute (2024) menunjukkan bahwa Indonesia sedang mendekati fase autokrasi yang ditunjukkan dengan indeks demokrasi yang menurun dari >0,5 pada 2014 menjadi <0,4 pada 2024” III. ALASAN PERMOHONAN A. Melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 29. Bahwa isi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 12 Dengan diberlakukan frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme untuk keberlakuan sanksi alternatif bagi penyelenggaran negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme maka akan berdampak bebas dari tercorengnya penegakkan hukum di Indonesia, yang semestinya bisa dikenakan sanksi tegas akan tetapi dengan adanya sanksi alternatif atau sanksi opsi bisa saja penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikenakan sanksi perdata. 30. Bahwa untuk lebih menggambarkan adanya pertentangan Pasal 20 ayat (2) UU nomor 28 Tahun 1999 tentang KKN dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Para Pemohon mengutip Guru Besar UGM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang merasa bingung dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur terkait nepotisme saat hadir sebagai Ahli dari Pihak Terkait, Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait dengan nepotisme konteks Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini. Mengapa saya bingung? Saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana atau perbuatan perdata,” kata Eddy di sidang MK, Jakarta, Kamis (4/4). Eddy menjelaskan, dalam pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa apabila penyelenggara negara melakukan KKN maka akan disanksi pidana atau perdata. Sementara, di Pasal 22 dijelaskan pelanggaran itu dijerat hukuman pidana. “Tiba-tiba di Pasal 22 dikatakan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun maksimum 12 tahun,” 31. Bahwa tampak terlihat jelas ketidak jelasan sanksi terhadap penyelenggaran negara dalam hal melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dijelaskan dalam table dibawah ini: Pasal 20 ayat (2) Pasal 21 Pasal 22 Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan 13 sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terlihat jelas tidak sinkron satu disisi didalam Pasal 20 ayat (2) terdapat sanksi alternatif yaitu Pidana atau Perdata, sedangkan di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan sanksi pidana 32. Bahwa Frasa " atau sanksi perdata " memberikan ketidakjelasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks hukum pidana dan perdata, harus ada penentuan yang jelas mengenai jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam peradilan, karena hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apakah kedua sanksi (pidana dan perdata) dapat dikenakan bersamaan, atau hanya salah satunya saja. 33. Bahwa sebagai contoh kasus yang sangat berpotensi bisa memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yaitu kasus pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut menjadi kasus pusat perhatian Masyarakat luas, dan sangat jelas bahwa kasus laut sangat berpotensi penyelenggaraan negara melakukan Kolusi dan Nepotisme sehingga unsur-unsur tindak pidananya memenuhi sebagai yang dipersyaratkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Dengan adanya kasus pagar laut di Tangerang. Pemohon dapat menyakini akan ada oknum penyelenggara negara yang dengan gampangnya memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, sehingga yang semestinya dapat dipidana tetapi pelaksanaannya dapat saja hanya diberikan sanksi perdata 14 B. Melanggar Teori Kepastian Hukum dan Lex Certa 34. Bahwa frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Tidak ada penjelasan tentang bentuk pelanggarannya secara jelas, Pasal 5 angka 4 dan 7 itu isinya tentang kewajiban penyelenggara negara misalnya, tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dll.Tapi bentuk spesifik pelanggarannya tidak dijelaskan rinci di Pasal 20 ayat (2). Akibatnya: penyelenggara negara tidak bisa tahu secara pasti tindakan apa yang membuatnya kena pidana atau perdata. 35. Bahwa frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Menimbulkan kerancuan norma, Membuka peluang penafsiran bebas aparat penegak hukum, Tidak memenuhi asas kejelasan dan ketegasan dalam perundang-undangan (asas clear and unambiguous). 36. Bahwa frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengandung ketidakjelasan implementasi sanksi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketiadaan ketentuan rinci tentang jenis sanksi menimbulkan ketidakpastian bagi para penyelenggara negara. Kepastian hukum adalah syarat fundamental dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan keragu-raguan. 37. Bahwa dengan diberlakukannya frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme telah menimbulkan ketidak jelasan dalam penerapan Lex Certa. 38. Bahwa lex certa Aspek dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, bahwa, Tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas Syarat lex certa berarti bahwa undang undang harus cukup jelas sehingga: a. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalamm memilih tingkah lakunya dan 15 b. Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya. 39. Berikut adalah beberapa dampak dari ketidakjelasan lex certa dalam suatu UU: a. Bahwa ketidakjelasan dalam UU menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang terlibat. Jika norma atau ketentuan dalam UU tidak jelas, orang akan kesulitan untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan; b. Bahwa ketidakjelasan dalam UU memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki wewenang. Penyimpangan dalam penerapan hukum bisa terjadi karena pejabat atau aparat hukum cenderung menginterpretasikan UU secara subyektif atau tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang; c. Bahwa Lex certa berfungsi untuk melindungi individu dari ketidakadilan. Jika sebuah UU tidak jelas, maka dapat menyebabkan penerapan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu; d. Bahwa ketidakjelasan dalam UU mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian. 40. Bahwa ketidakjelasan dalam UU mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian a. Ambiguitas dalam Pengenaan Sanksi Teori kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran. Frasa “atau sanksi perdata” menyiratkan adanya ketidakpastian dalam pemilihan jenis sanksi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi pihak yang dikenai sanksi maupun aparat penegak hukum, 16 karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai apakah sanksi pidana, sanksi perdata, atau keduanya yang harus dijatuhkan. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum. b. Potensi Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten Ketidakjelasan tentang apakah sanksi pidana atau perdata yang akan dikenakan dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam teori kepastian hukum, diharapkan adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum sehingga warga negara dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu pelanggaran. Adanya opsi "dan atau" dalam pasal ini berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, yang dapat disalahgunakan dan menurunkan kredibilitas sistem hukum. c. Keharusan untuk Menetapkan Sanksi yang Tepat Teori kepastian hukum menjelaskan, penting untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 20 ayat (2) UU KKN menyebutkan dua jenis sanksi yang berbeda pidana dan perdata tanpa memberikan kriteria yang jelas dalam hal pemilihan antara kedua sanksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam konteks hukum yang berlaku, terutama dalam situasi di mana satu jenis sanksi lebih tepat diterapkan daripada yang lainnya. Dalam hal ini, teori kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang lebih rinci mengenai kapan dan bagaimana kedua jenis sanksi tersebut diterapkan. d. Menurunnya Kepastian dalam Perlakuan yang Setara di Masyarakat Perspektif teori kepastian hukum menjelaskan. semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Penggunaan frasa “atau sanksi perdata” dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, tergantung pada interpretasi dari aparat penegak hukum. Ini dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi individu yang terlibat dalam kasus serupa, yang pada akhirnya akan merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum. 17 41. Bahwa Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. 42. Bahwa Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri 43. Bahwa melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut: a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu; b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik; c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem; d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum; e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan; f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan; g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah; h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari- hari. 44. Bahwa frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 18 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: “asas kejelasan tujuan”. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Bahwa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menimbulkan ketidakjelasan tujuan yang signifikan, khususnya jika dikaitkan dengan konteks pemberantasan KKN yang merupakan kejahatan luar biasa. - Implikasi Pemilihan Sanksi: Penggunaan konjungsi "atau" secara gramatikal mengindikasikan pilihan. Dalam konteks ini, frasa tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Penyelenggara Negara yang melakukan KKN dapat dijatuhi sanksi pidana saja, atau sanksi perdata saja, atau bahkan sanksi pidana dan perdata (jika diinterpretasikan sebagai pilihan kumulatif yang terbuka). Namun, jika diartikan secara eksklusif (pilih salah satu), maka hal ini menjadi problematis. - Minimnya Kejelasan Ruang Lingkup dan Mekanisme Sanski Perdata: UU 28/1999 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis sanksi perdata apa yang dimaksud, bagaimana mekanisme penjatuhannya, serta tujuan dari penjatuhan sanksi perdata tersebut dalam konteks pemberantasan KKN. Apakah sanksi perdata yang dimaksud adalah ganti rugi, pengembalian aset, atau bentuk lain? Ketidakjelasan ini membuat norma ini bersifat norma kosong atau norma kabur (vague norm) dalam ranah sanksi perdata. - Potensi Inkonsistensi dengan Tujuan Pemberantasa KKN: Tujuan utama UU 28/1999 adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta mencegah kerugian negara. Sanksi pidana secara inheren memiliki fungsi penghukuman dan pencegahan (deterrence effect). Namun, jika frasa "atau sanksi perdata" dimaksudkan sebagai alternatif yang setara dengan sanksi pidana, padahal sanksi perdata lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan bukan pada penghukuman pelaku KKN secara personal dalam artian pidana, maka ini dapat mengaburkan tujuan utama dari pemberantasan KKN. Hal ini 19 berpotensi mereduksi bobot penegakan hukum terhadap pelaku KKN, seolah-olah tindak pidana KKN dapat diselesaikan hanya dengan jalur perdata. - Penyimpangan dari Prinsip Dasar Hukum Pidana: Tindak pidana KKN adalah delik khusus yang memiliki karakteristik pidana. Sanksi perdata pada umumnya diterapkan pada hubungan keperdataan yang sifatnya privat. Mencampuradukkan atau menempatkan sanksi pidana dan sanksi perdata sebagai alternatif yang setara dalam konteks pemberantasan KKN tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan batasannya, dapat menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 patut dipertanyakan konstitusionalitasnya karena bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Ketidakjelasan tujuan ini menyebabkan frasa tersebut menjadi norma yang kabur dan multitafsir, yang pada gilirannya mengaburkan esensi dan efektivitas pemberantasan KKN, serta mencederai prinsip kepastian hukum. 45. Bahwa frasa "atau sanksi perdata" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah adalah bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan diberlakukannya diberlakukannya frasa "atau sanksi perdata" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 20 Nepotisme (UU KKN) maka dalam praktik penegakan hukum dapat menimbulkan potensi disalahgunakan untuk: - Melemahkan Penuntutan Pidana: Jaksa atau aparat penegak hukum dapat memilih jalur perdata yang dianggap "lebih ringan" atau "lebih mudah" dibandingkan dengan membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, sehingga mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. - Menciptakan Celah Hukum: Pelaku Pelaku KKN dapat berdalih bahwa mereka cukup dikenakan sanksi perdata, menghindari hukuman pidana yang lebih berat. - Tidak Mendorong Efek Jera: Jika hanya sanksi perdata yang dikenakan, efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi akan hilang, sehingga tidak tercapai tujuan pemberantasan korupsi secara maksimal. 46. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, frasa “atau sanksi perdata” Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 dapat dinilai bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU 12/2011. Frasa ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, dan celah hukum yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak efektif dalam mencapai tujuan UU 28/1999. Secara tidak langsung, hal ini bertentangan dengan semangat konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang berkeinginan kuat memberantas KKN demi kemakmuran dan keadilan rakyat. 47. Bahwa frasa "atau sanksi perdata" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf f Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: “asas kejelasan rumusan” Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 21 istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya Dengan diberlakukannya frasa "atau sanksi perdata" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) maka telah menimbulkan ketidak pastikan dalam kejelasan rumusan, sehingga sangat mudah sekali disalah tafsirkan oleh banyak pihak 48. Bahwa frasa “atau sanski perdata” Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Tidak melindungi asas due process of law, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kekacauan hukum (legal uncertainty). terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 mengandung ketidakpastian, karena: - Tidak ada definisi atau indikator objektif yang menentukan jenis pelanggaran yang masuk ke ranah pidana atau perdata. - Tidak ada prosedur yang jelas terkait bagaimana sanksi pidana atau perdata diterapkan, serta siapa yang berwenang menentukan pilihan tersebut. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengutamakan asas lex certa (hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir) serta lex stricta (hukum tidak boleh diperluas melebihi yang sudah diatur dalam perundang-undangan). Dalam praktiknya, pejabat publik bisa dikenakan sanksi berbeda dengan kasus serupa, tergantung pada siapa yang menafsirkan norma tersebut. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. 49. Bahwa menurut Nella Sumika Putri, dosen hukum pidana di Universitas Padjadjaran. menggarisbawahi bahwa asas Lex Scripta sedang terjebak dalam hubungan yang paradoks dengan asas Lex Certa. Di satu sisi, kedua asas tersebut seperti “saudara kembar” karena kejelasan dalam pemaknaan dapat muncul karena kejelasan rumusan dalam penulisan. Namun, di sisi lain, sebagai salah satu produk bahasa, kendali atas pemaknaan instrumen hukum tertulis bukan tergantung pada sang penulis, melainkan pada sang 22 pembaca. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan yang memunculkan banyaknya penafsiran terhadap unsur-unsur seperti “agama,” “penodaan,” dan lain-lain 50. Bahwa Nella menemukan paling tidak ada tiga model perumusan tindak pidana. Pertama, ada istilah yang digunakan saja tanpa penjelasan. Kedua, ada istilah yang diberikan penjelasan berupa kualifikasi. Ketiga, ada juga tindakan yang diberi penjelasan tanpa adanya istilah tertentu. Ketiga model perumusan ini menunjukkan adanya hubungan-hubungan yang dinamis antara istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana dan perilaku yang berusaha direpresentasikan melalui istilah-istilah tersebut. Dinamika ini adalah sebagian kecil dari gejala yang menunjukkan tantangan implementasi asas Lex Certa itu dalam hukum pidana Indonesia. C. Kontradiksi dengan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 51. Bahwa secara fundamental tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa yang merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Sanksi pidana adalah respons utama terhadap pelanggaran ini karena sifatnya yang represif dan preventif, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara. Meskipun pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (misalnya gugatan ganti rugi), penempatan "sanksi perdata" sebagai alternatif tunggal atau setara dengan sanksi pidana atau administratif dalam pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku KKN dapat menimbulkan beberapa persoalan: - Implikasi Penghapusan Pidana: Jika frasa “atau sanksi perdata” diinterpretasikan sebagai alternatif sanksi pidana, maka ada potensi bagi pelaku KKN untuk hanya dikenakan sanksi perdata (misalnya membayar ganti rugi), tanpa melalui proses pidana yang memberikan efek jera dan stigmatisasi sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan KKN yang menghendaki penegakan hukum pidana yang tegas. - Proses Penyelesaian Kasus korupsi melalui Gugatan Perdata memakan waktu lama dan berlarut: Jika Frasa “atau sanksi perdata” digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menerapkan sanksi 23 bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi misalnya terpidana belum membayar uang pengganti dalam amar putusannya berkekuatan hukum tetap dan harus mengajukan gugatan perdata secara formalitas. Hal ini akan menyulitkan APH dalam memperoleh haknya guna melaksana isi amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini bertentangan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga APH memilih mekanisme seperti sehingga proses jangka waktu pengembalian kerugian dilakukan melalui gugatan perdata menjadi lambat. - Pengibirian Daya Paksa Hukum: Sanksi perdata secara inheren bersifat kompensatoris dan restitutif, bukan punitif secara langsung. Penerapannya sebagai sanksi utama atau alternatif bagi perbuatan KKN dapat mengurangi daya paksa hukum dalam upaya pemberantasan KKN. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “atau sanksi perdata” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 3. Memerintah Pemuatan Putusan Ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Dan apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yaitu sebagai berikut: 24 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme; 4. Bukti P-4 : Fotokopi halaman 71 Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Paralegal Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pemohon III; 7. Bukti P-7 : Fotokopi tulisan/opini Pemohon III di media massa berjudul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap korupsi pelayanan Publik”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- 25 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU 28/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 26 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999: Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), yang menerangkan pula Pemohon II berstatus sebagai mahasiswa dan Pemohon III selain berstatus mahasiswa juga paralegal (Bukti P5 dan Bukti P6); 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 27 4. Bahwa Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya frasa “sanksi pidana dan/atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang membuka ruang multitafsir dan potensi ketidakjelasan mekanisme dalam penegakannya. Pemohon I sebagai warga negara berhak untuk dilindungi oleh sistem hukum yang pasti, tidak sewenang-wenang, dan transparan terhadap penyelenggara negara yang melanggar kewajibannya. 5. Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang mencampuradukkan atau menempatkan hukum perdata dan hukum pidana sebagai alternatif yang setara tanpa penjelasan memadai, sehingga dapat menyebabkan disorientasi dalam pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum di mana keduanya berbeda, hukum perdata berorientasi pada pemulihan kerugian, sedangkan hukum pidana berorientasi pada penghukuman dan efek jera). 6. Bahwa Pemohon III menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dengan adanya sanksi perdata yang dirumuskan secara alternatif, yaitu “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999. Ketentuan tersebut potensial menyebabkan pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan praktik kolusi dan nepotisme tidak jera karena pengenaan sanksinya yang tebang pilih. Berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberantasan korupsi, karena terdapat celah yang dapat dimanfaatkan penyelenggara negara untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa ketentuan sanksi yang jelas. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon I dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2025 tidak hadir di persidangan dan setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal ketidakhadiran tersebut telah ternyata tidak memberikan kuasa, walaupun pada sidang penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Juli 2025 tidak hadir namun memberikan kuasa kepada Martin Maurer (Pemohon III) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 hlm. 1]. Sementara itu, Pemohon II tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Juli 2025 dan setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal 28 ketidakhadiran Pemohon II tersebut telah ternyata tidak memberikan kuasa [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 hlm. 1]. Dalam kaitan ini, kehadiran prinsipal (Pemohon) yang tanpa kuasa pada agenda persidangan pendahuluan dan perbaikan permohonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian identitas dan kerugian hak konstitusional yang seharusnya dijelaskan oleh prinsipal (Pemohon), in casu Pemohon I dan Pemohon II. Ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan-putusan selanjutnya, yang mensyaratkan bahwa Pemohon harus membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang nyata atau setidak-tidaknya potensial, memiliki hubungan sebab akibat yang logis dengan norma yang diuji, serta terdapat kemungkinan kerugian tersebut dapat dihilangkan apabila permohonan dikabulkan. Meskipun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional, seperti ketidakjelasan makna frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum, namun karena ketidakhadiran Pemohon I dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa ada kuasa hukum menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi atau konfirmasi langsung terhadap identitas dan permohonan a quo. Demikian juga dengan Pemohon II yang tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan maka Mahkamah tidak memiliki dasar faktual dan hukum yang cukup untuk menilai terpenuhinya syarat kedudukan hukum dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, terhadap Pemohon III menurut Mahkamah telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang juga sebagai paralegal pada firma hukum “Suka Hukum” dan penulis opini publik bertema pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, Pemohon III telah secara konkret menjalankan peran partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU 28/1999 yang menegaskan bahwa 29 masyarakat berperan serta dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemohon III telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam norma UU 28/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial disebabkan oleh berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam norma UU 28/1999 yang tidak memberikan kejelasan sanksi bagi penyelenggara negara yang melakukan perbuataan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menimbulkan pemanfaatan celah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan masyarakat. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon III memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon III tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa "atau sanksi perdata" dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 memberikan ketidakjelasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh 30 penyelenggara negara. Dalam konteks hukum pidana dan perdata, harus ada penentuan yang jelas mengenai jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam peradilan, karena hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apakah kedua sanksi (pidana dan perdata) dapat dikenakan bersamaan, atau hanya salah satunya saja. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, rumusan frasa "atau sanksi perdata" dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 tidak sesuai dengan prinsip lex certa serta menimbulkan ambiguitas dan multitafsir karena tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pelanggaran dari ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 7 UU 28/1999. 4. Bahwa menurut Pemohon, secara fundamental tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Meskipun pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (misalnya gugatan ganti rugi), penempatan "sanksi perdata" sebagai alternatif tunggal atau setara dengan sanksi pidana atau administratif diinterpretasikan sebagai alternatif sanksi pidana, maka ada potensi bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk hanya dikenakan sanksi perdata (misalnya membayar ganti rugi), tanpa melalui proses pidana yang memberikan efek jera dan stigmatisasi sosial. Padahal proses penyelesaian kasus korupsi melalui gugatan perdata memakan waktu lama atau berlarut, yang dapat menyulitkan aparat penegak hukum memperoleh haknya guna melaksanakan isi amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, sanksi perdata dapat mengurangi daya paksa hukum dalam upaya pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 31 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “atau hukum perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menimbulkan ketidakjelasan jenis sanksi dan tidak sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa salah satu agenda utama gerakan reformasi tahun 1998 adalah tuntutan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Aspirasi tersebut merefleksikan kehendak rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tuntutan ini memperoleh respon dari seluruh penyelenggara negara dan secara resmi dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tap MPR XI/1998). Dalam konsideransnya ditegaskan, antara lain bahwa: “c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna.” Sebagai bentuk pelaksanaan mandat Tap MPR XI/1998, negara perlu membentuk instrumen hukum yang bersifat operasional dan mengikat untuk 32 memastikan terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Ketetapan MPR tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang yang memiliki daya ikat yuridis terhadap para penyelenggara negara, yakni dengan dibentuknya UU 28/1999. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan penguatan arah kebijakan nasional di bidang ini. Berdasarkan hal tersebut, MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tap MPR VIII/2001), yang dalam konsideransnya antara lain menyatakan bahwa: “a. permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.” Berbagai kebijakan dan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan KKN merupakan agenda strategis nasional. Pembentukan UU 28/1999 bukan hanya sekadar respons terhadap tuntutan reformasi, tetapi juga merupakan wujud komitmen negara untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang berpotensi mengurangi efektivitas upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dipandang secara kritis dalam kerangka komitmen reformasi dan tekad untuk memberantas KKN, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan dan instrumen hukum yang lahir pasca-reformasi. [3.10.2] Bahwa selain pentingnya berbagai kebijakan dan instrumen hukum yang merupakan perwujudan komitmen negara dalam memberantas KKN di atas, perhatian juga perlu diarahkan pada dampak luas yang ditimbulkan oleh maraknya praktik KKN terhadap kehidupan sosial, perekonomian nasional, serta tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Mengingat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan manifestasi dari hak sekaligus tanggung jawab warga negara untuk turut memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Partisipasi tersebut harus dijalankan dengan berlandaskan pada asas-asas umum 33 penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas [vide Pasal 3 dan Pasal 8 UU 28/1999]. Dengan demikian, penguatan komitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan tersebut merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, segala bentuk ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, antara lain sebagaimana tercermin dalam UU 28/1999 perlu diletakkan dalam kerangka besar cita-cita reformasi, yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. [3.11] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “atau hukum perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakjelasan jenis sanksi dan tidak sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan frasa “atau hukum perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip keseluruhan norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Norma a quo merupakan bagian dari pengaturan sanksi yang merujuk pada beberapa ketentuan dalam Pasal 5, khususnya angka 4 dan angka 7 UU 28/1999 yang merupakan bagian dari pengaturan kewajiban penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme [vide Pasal 5 angka 4 UU 28/1999]. Sementara angka 7 menentukan kewajiban penyelenggara negara untuk bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai 34 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyelenggara negara melanggar kewajiban dimaksud maka norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menentukan “sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengaturan sanksi dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 tersebut berbeda dengan pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara negara apabila tidak mengucapkan sumpah/janji sebelum menjabat, tidak bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, serta tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, yang dikenakan sanksi administratif [vide Pasal 20 ayat (1) UU 28/1999]. Lebih lanjut, norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 juga memiliki keterkaitan dengan norma pasal lainnya yang juga mengatur mengenai sanksi bagi penyelenggara negara, khususnya terkait dengan perbuatan kolusi dan nepotisme. Dalam kaitan dengan kolusi, diwajibkan bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan kolusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 4 UU 28/1999. Apabila kewajiban tersebut dilanggar maka terhadap penyelenggara negara dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) [vide Pasal 21 UU 28/1999]. Sementara itu, dalam kaitan dengan nepotisme, diwajibkan pula bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan nepotisme sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 UU 28/1999, namun apabila hal tersebut dilanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) [vide Pasal 22 UU 28/1999]. Kedua sanksi pidana tersebut, selain dikenakan bagi penyelenggara negara juga dikenakan bagi anggota komisi pemeriksa. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi UU 28/1999, pengaturan mengenai sanksi untuk perbuatan korupsi tidak diatur secara rinci sebagaimana halnya perbuatan kolusi dan nepotisme. Sebab, pelanggaran atas kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi ditentukan sanksinya dalam undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana korupsi, in casu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 35 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Keberlakuan UU Tipikor untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971). Artinya, pada saat proses penyusunan UU 28/1999 dilakukan, masih berlaku UU 3/1971. Oleh karena itu, dalam perumusan norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 dirumuskan dengan menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku”. Dalam kaitan ini, UU Tipikor menjadi dasar pengenaan sanksi atas perbuatan atau tindak pidana korupsi. Sementara itu, UU 28/1999 menjadi “rambu-rambu” yang mengatur penyelenggaraan negara yang harus dilakukan dengan sungguh-sunguh dan penuh tanggung jawab sebagaimana amanat reformasi [vide Konsiderans Menimbang huruf b dan Penjelasan Umum UU 28/1999]. [3.11.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 karena tidak sesuai dengan prinsip lex certa serta menimbulkan ambiguitas dan multitafsir, menurut Mahkamah keberlakuan frasa “dan/atau sanksi perdata” harus dibaca secara sistematik dalam keseluruhan ketentuan UU 28/1999, khususnya berkaitan dengan pelanggaran atas Pasal 5 angka 4 dan angka 7 UU 28/1999. Dalam konteks ini, keberadaan frasa “atau sanksi perdata” tidak mengurangi kekuatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan justru memperluas instrumen pemulihan kerugian keuangan negara. Terlebih, sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan perbuatan kolusi dan nepotisme telah diatur secara tegas dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU 28/1999. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa penyelenggara negara dapat “meloloskan diri” hanya dengan dikenakan sanksi perdata adalah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar, karena pemberian sanksi tetap harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran, alat bukti yang tersedia, dan proses hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut tidak menciptakan ambiguitas hukum, melainkan memperkuat efektivitas penegakan hukum karena memberikan ruang fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menentukan jenis sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Terlebih, frasa “atau sanksi perdata” dimaksud memberikan kesempatan bagi negara untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembayaran denda secara keperdataan apabila pelanggar/pelaku terbukti melakukan perbuatan kolusi dan nepotisme 36 sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 UU 28/1999 tidak memenuhi kewajibannya terhadap sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU 28/1999, yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tetap dapat ditegakkan. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 tetap memberikan penegasan bahwa terhadap pelanggaran norma sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 4 dan angka 7 UU 28/1999 yang tidak termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana maka dapat dikenakan sanksi perdata apabila terbukti mengakibatkan kerugian negara. Keberadaan frasa “sanksi perdata” dalam norma tersebut tidak mengaburkan batas-batas norma pidana, melainkan mempertegas adanya kemungkinan alternatif yang dapat dilakukan oleh negara untuk memulihkan kerugian negara, tanpa mengorbankan prinsip due process of law. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon terhadap kemungkinan ambiguitas dan multitafsir tidak didukung oleh fakta empiris maupun norma hukum, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip lex certa serta menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. [3.11.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena membuka kemungkinan pelaku KKN hanya dijatuhi sanksi perdata. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting pula bagi Mahkamah untuk merujuk pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor (UU 20/2001) yang pada pokoknya menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘penyelenggara negara’ dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 28/1999”. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal- pasal berikutnya dalam UU Tipikor. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya negara melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara, Pasal 38C UU 20/2001 menentukan, “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”. Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi 37 yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum maupun setelah berlakunya UU 31/1999 untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasa untuk mewakili negara [vide Penjelasan Pasal 38 UU 20/2001]. Sama halnya dengan UU 20/2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 juga menyatakan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam UU 30/2002 adalah merujuk pada UU 28/1999. Bahwa adanya pengaturan sanksi yang demikian dalam UU Tipikor, maka keberlakuan frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menjadi penting artinya sebagai panduan (guidance) untuk menjembatani ketentuan yang lebih khusus dalam penerapan sanksi pelanggaran oleh penyelenggara negara sesuai dengan keberlakuannya. Dalam kaitan ini, keberadaan sanksi perdata bukanlah bentuk penggantian sanksi pidana, melainkan alternatif untuk memastikan pemulihan kerugian negara secara optimal. Tuntutan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali menjadi instrumen penting ketika sanksi pidana tidak dapat menjangkau pemulihan atas kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sanksi perdata memperlambat penegakan hukum atau menghalangi efek jera tidak dapat dibuktikan secara normatif maupun empiris, melainkan sanksi perdata justru memberikan perluasan mekanisme akuntabilitas yang lebih menyeluruh terhadap penyelenggara negara. Berkenaan dengan hal ini, apabila mengikuti petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “atau sanksi perdata” dinyatakan inkonstitusional, maka hal tersebut akan mengubah secara mendasar konstruksi pengaturan mengenai sanksi dalam pelanggaran tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Sebab, keberadaan frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 sebagai panduan (guidance) untuk menjembatani ketentuan yang lebih khusus mengenai pola pengaturan sanksi bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sesuai dengan keberlakuannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih, jika dikaitkan 38 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan kepastian hukum dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “atau hukum perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata frasa “atau hukum perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon III adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga , bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 40 ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah