105/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 105/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Desa Karimunjawa RT 04/RW 03, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juni 2024, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Lelyana Santosa, S.H., Leonard Arpan Aritonang, S.H., Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D., Gilang M. Santosa, S.H., Rangga Sujud Widigda, S.H., Tondi Nikita Lubis, S.H., Yosef, S.H., dan Deni Daniel, S.H. yang kesemuanya para Advokat pada LSM Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 Agustus 2024, 3 September 2024, 6 September 2024, 9 Oktober 2024, 28 Oktober 2024, 11 November 2024, 29 November 2024, 13 Desember 2024, 16 Desember 2024, memberi kuasa kepada Al Fath Putra Syafaat, S.H., dan Gamaliel Ignace Moses Manihuruk, S.H., para Advokat magang pada LSM Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada tanggal 6 Agustus 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MKRI berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. 2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam: a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”) [vide Bukti P-3]; b. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) [vide Bukti P-4]; dan c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”) [vide Bukti P-5]. 3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 2 Tahun 2021”) menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, MKRI adalah pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (conditionally constitutional) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (unconditionally constitutional). 5. Objek pengujian dalam permohonan ini adalah UU ITE 2024, khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sebagaimana dikutip sebagai berikut: Pasal 27A UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud 4 supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 6. Permohonan pengujian terhadap: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan keseluruhan tindakan serta akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 diajukan karena frasa-frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Permohonan ini telah memenuhi syarat adanya ketentuan- ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan UU ITE 2024 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 7. Berdasarkan uraian di atas, MKRI berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 8. Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah pihak yang 5 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia. 9. Semenjak dibacakannya Putusan MKRI No. 006/PUU-III/2005, 010/PUU- III/2005, 011/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, pemenuhan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-6] dan karenanya memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 5. Sehubungan dengan kerugian konstitusional Pemohon, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon adalah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) [vide Bukti P-7]. Sebagai aktivis lingkungan, Pemohon kerap memperjuangkan, melestarikan, dan mempromosikan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup melalui pelbagai platform media sosial dengan memuat konten atau materi dengan tema perlindungan lingkungan hidup. 6. Pemohon adalah “korban” dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “UU ITE 2016”) yang diterapkan secara “karet”. Hal ini bermula dari konten video yang Pemohon 6 unggah pada laman Facebook-nya yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa [vide Bukti P-1 El]. Video tersebut ternyata menimbulkan pelbagai reaksi dari pengguna Facebook. Salah satu reaksi muncul dari pengguna bernama Mu’adz yang menyatakan: “Sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak utk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata.” Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh pengguna bernama Rego Kambuya yang menyatakan: “Mungkin Masyarakat banyak makan udang gratis pak”, yang kemudian ditanggapi Pemohon dengan menyatakan: “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”. [vide Bukti P-8] 7. Pernyataan Pemohon ini tidak ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun tetap saja Pemohon diproses dengan menggunakan ketentuan alternatif berikut: (i) Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016; atau (ii) Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016. 8. Proses peradilan pidana terhadap Pemohon terus bergulir sampai dengan diundangkannya UU ITE 2024 pada tanggal 2 Januari 2024. Berdasarkan Pasal II ayat (2)-nya, UU ITE 2024 mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, dan dengan merujuk pada Pasal II ayat (1), ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHP 2023”), yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Dengan kata lain, masa berlaku dari ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 adalah sejak 2 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2026. Proses yang dijalani oleh Pemohon tergambar dari lini masa berikut: 7 9. Pemohon seyogianya diproses dengan menggunakan UU ITE 2024 alih-alih UU ITE 2016 karena ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan hasutan kebencian dalam media elektronik yang ada pada UU ITE 2024 lebih menguntungkan untuk Pemohon baik dari segi ancaman pidana maupun rumusan unsurnya sebagaimana tergambar dari tabel perbandingan sebagai berikut: UU ITE 2016 UU ITE 2024 Pasal 27 ayat (3): “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal 27A: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 45 ayat (3): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (4): “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut 8 Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 10. Dari tabel di atas, berikut adalah perbedaan dari tindak pidana pencemaran nama baik dan hasutan kebencian melalui media elektronik yang ada dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2024: a. Perbedaan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2024 1) Penurunan sanksi pidana yang diancamkan; 2) Penghapusan unsur “tanpa hak”; 3) Penghapusan penghinaan melalui media elektronik; dan 4) Penyebutan unsur pencemaran nama baik secara langsung di dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. b. Perbedaan rumusan tindak pidana hasutan kebencian (incitement to hatred) melalui media elektronik dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2024 1) Tindak pidana yang semula bersifat formil menjadi materiil; 2) Objek kebencian yang didasarkan pada “antar golongan” dihapuskan; 3) Mengubah dasar objek kebencian yang semula “suku” menjadi “etnis”; dan 4) Penambahan dasar objek kebencian, yaitu: kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 11. Meski ketentuan dalam UU ITE 2024 lebih menguntungkan untuk Pemohon, namun Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, malah memutus bersalah Pemohon berdasarkan UU ITE 2016 [vide Bukti P-12]. 10 12. Pada tanggal 21 Mei 2024, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG telah melepaskan Pemohon dari kedua dakwaan [vide Bukti P-13]. Namun demikian, Penuntut Umum segera mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG dan karenanya, sebelum 1 Januari 2026, ada potensi yang sangat nyata di mana perkara Pemohon diadili dengan menggunakan UU ITE 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHP 1946”). 13. Oleh karena secara hukum proses peradilan pidana atas nama Pemohon haruslah menggunakan UU ITE 2024, terang bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap isi dari UU ITE 2024. Terdapat 3 (tiga) bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon sehubungan dengan berlakunya UU ITE 2024. 14. Pertama, hak konstitusional Pemohon yang dilanggar adalah hak atas kebebasan berekspresi yang diakui dan dijamin melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Dengan hak ini, Pemohon memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangannya melalui media suara, gambar, tulisan maupun kombinasinya dengan tunduk pada batasan-batasan yang ada dalam undang-undang. Hak ini terlanggar karena proses hukum yang dialami oleh Pemohon berdasarkan UU ITE 2016 yang niscaya dilanjutkan menggunakan UU ITE 2024 merupakan wujud nyata dari SLAPP (Strategic Litigation against Public Participation) yang ditujukan untuk membungkam Pemohon dalam menyuarakan kepentingan atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tujuan yang demikian ini ditegaskan oleh Donson [vide Bukti P-9] yang menyatakan: “The effect of the SLAPP suit is the chilling of political speech, closing down the arena for political discussion and transforming political speech into a more private legal-based dialogue.” Terjemahan [vide Bukti P-9A]: “Pengaruh dari GSTPP (Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik) adalah pembekuan pidato politik, penutupan arena untuk 11 diskusi politik, dan mentransformasikan pidato politik ke dalam dialog berbasis hukum yang lebih privat.” Dengan kata lain, UU ITE 2024, khususnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan hasutan kebencian melalui media elektronik, telah dan akan terus dijadikan alat untuk membungkam kritik, secara umum, dan suara Pemohon yang memperjuangkan lingkungan, secara khusus, selama rumusan tindak pidananya tidak diberikan interpretasi oleh MKRI. 15. Kedua, hak konstitusional lain dari Pemohon yang dilanggar adalah hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Hak ini tidak hanya meliputi mengenai penikmatan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan namun juga meliputi segala upaya yang bisa dan perlu dilakukan agar ada lingkungan hidup yang berkelanjutan tersebut. Dengan kata lain, salah satu hak yang diturunkan dari hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini adalah hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup dan perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU PPLH”) [vide Bukti P-10] yang menyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Pelanggaran terjadi karena jelas-jelas pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalam rangka memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan karenanya seyogianya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 66 UU PPLH. Namun yang terjadi justru Pemohon diproses secara pidana. Pada sisi yang lain, kegiatan Pemohon yang menyuarakan kepentingan lingkungan, dalam instrumen hukum internasional, telah diakui sebagai bagian 12 dari hak asasi manusia itu sendiri. Pengakuan ini dinyatakan secara tegas dalam Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, khususnya Pasal 1 [vide Bukti P-11] yang menyatakan: “Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.” Terjemahan [vide Bukti P-11A]: “Setiap orang memiliki hak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, mendukung dan mengusahakan perlindungan dan kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental pada tingkat nasional dan internasional.” Pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon ini semata-mata terjadi karena rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dan hasutan kebencian melalui media elektronik dalam UU ITE 2024 bisa diterjemahkan secara luas dan menabrak perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PPLH ini. 16. Ketiga, hak konstitusional Pemohon yang juga terlanggar dengan berlakunya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 17. Spesifik mengenai Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, dihapuskannya penghinaan melalui media elektronik dalam UU ITE 2024 berpotensi membuat pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi “keranjang sampah” yang tak hanya digunakan untuk melaporkan “pencemaran nama baik”, namun juga untuk melaporkan “penghinaan”. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas tafsir terhadap frasa “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 sehingga tak hanya berkenaan dengan “perbuatan/kegiatan” melainkan juga meliputi ejekan- ejekan. Fenomena yang jelas melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini dapat 13 dicegah dengan cara memberikan interpretasi terhadap frasa “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. 18. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik juga berpotensi dijadikan “alat kekuasaan” untuk membungkam suara sumbang dari masyarakat yang mengkritisi kebijakan atau bahkan keadaan. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas tafsir terhadap frasa “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tak hanya meliputi individual, namun juga korporasi, kelompok orang, atau bahkan lembaga pemerintahan. Fenomena yang macam ini tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945 serta hak atas kebebasan untuk melaksanakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Guna mencegahnya, perlu dilakukan interpretasi terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. 19. Sedangkan berkenaan dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, keberadaan frasa “tanpa hak” jelas menyebabkan munculnya interpretasi bahwa ada pihak yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian melalui media elektronik atas dasar kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Artinya, frasa ini membuka ruang terjadinya diskriminasi, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 20. Rumusan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 merupakan delik materiil dan karenanya penilaian terhadap dampak yang dilarang haruslah jelas parameternya. Masalahnya, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 tidaklah cukup jelas dalam menerangkan dampak yang hendak dilarangnya tersebut. Jika yang dijadikan standar adalah kebencian yang tidak termanifestasikan, maka niscaya akan banyak pihak yang terjerat dengan ketentuan ini. Kondisi yang demikian ini jelas melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka rumusan mengenai dampak yang hendak dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 haruslah diberikan tafsir. 14 21. Oleh karena terhadap Pemohon dapat diterapkan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 dalam proses peradilan pidananya, maka segala bentuk kerugian hak konstitusional di atas menjadi kerugian yang secara nyata dihadapi oleh Pemohon. 22. Selain itu, kalau pun tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap Pemohon oleh penuntut umum pasca Putusan No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG, Pemohon sebagai aktivis lingkungan yang acap perlu menyuarakan pendapat terhadap perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia merupakan pihak yang rentan untuk dapat dikenakan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. 23. Jika MKRI mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya, maka MKRI tidak hanya memulihkan hak konstitusional Pemohon tapi juga telah melakukan upaya untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. III. POKOK PERMOHONAN 24. Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah: 1) Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang melarang dan memidanakan terjadinya pencemaran nama baik (defamation) melalui media elektronik; dan 2) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang melarang dan memidanakan terjadinya hasutan kebencian (incitement to hatred) melalui media elektronik. Dengan kata lain, keempat ketentuan yang diuji oleh Pemohon adalah ketentuan yang mengatur bagian dari ujaran kebencian (hate speech). 25. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai “PBB”) [vide Bukti P-14 & 14A] serta organisasi ARTICLE 19 [vide Bukti P-15 & 15A] melakukan pengelompokan terhadap tingkatan dari ujaran kebencian serta konsekuensi dari masing-masing tingkatan tersebut. Sederhananya, kelompok tingkatan ujaran kebencian terlihat dari piramida berikut: 15 26. Merujuk pada tabel di atas, pencemaran nama baik (defamation) masuk ke dalam kategori ujaran kebencian yang bisa dibatasi, sementara hasutan kebencian (incitement to hatred) merupakan ujaran kebencian yang harus dibatasi. 27. Indonesia mengambil pilihan dengan melakukan pembatasan terhadap kedua kategori ujaran kebencian tersebut, dan bahkan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam rezim dunia maya, pilihan yang sama juga diambil melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui UU ITE 2016 dan terakhir melalui UU ITE 2024. 28. Perubahan yang dibawa oleh UU ITE 2024 merupakan perubahan positif yang perlu mendapatkan apresiasi. Namun demikian, pengaturan ketentuan pidana yang ada di dalam UU ITE 2024 masih membuka ruang besar bagi terjadinya penyalahgunaan yang tentunya berdampak buruk pada iklim demokrasi di Indonesia. 29. Salah 2 (dua) ketentuan pidana yang sangat mungkin untuk digunakan sebagai alat penguasa dalam membungkam kritikan adalah Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang diajukan 16 permohonan pengujiannya oleh Pemohon. Namun, Pemohon memahami betul bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik masih dibutuhkan di Indonesia sebagai instrumen pengendali agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi pengguna dunia maya. 30. Pemohon pun memahami bahwa MKRI telah berkali-kali menguji tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik dan secara konsisten menolak permohonan pengujian yang diajukan. Sehubungan dengan pencemaran nama baik, MKRI berpendapat bahwa nama baik, martabat atau kehormatan merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, dan perlindungannya dengan menggunakan instrumen hukum pidana adalah hal yang konstitusional. Lengkapnya, MKRI dalam Putusan No. 2/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-16] berpendapat: “[3.16] ...nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, karenanya apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.” 31. Selanjutnya, sehubungan dengan hasutan kebencian melalui media elektronik, MKRI bahkan berpendapat bahwa nilai yang hendak dilindunginya bersifat lebih prinsipiil lagi karena berkenaan dengan Pancasila. Lengkapnya, MKRI dalam Putusan No. 52/PUU-XI/2013 [vide Bukti P-17] berpendapat: “[3.14] ...Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena 17 bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;” 32. Menurut hemat Pemohon, ada 2 (dua) komponen utama yang seyogianya mendapatkan sorotan dalam menilai konstitusionalitas Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu: (i) maraknya hate speech khususnya di dunia maya yang tentunya perlu untuk ditanggulangi; dan (ii) semakin meningkatnya otoritarianisme berbaju demokrasi dan negara hukum. 33. Pertama, seluruh jagad maya mengalami peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian yang bahkan mendorong PBB untuk mengeluarkan strategi dan rencana aksi untuk memberantas ujaran kebencian (hate speech). Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam Pembukaan Rencana Aksi [vide Bukti P-18] menyatakan: “Hate speech, including online, has become one of the most frequent methods for spreading divisive and discriminatory messages and ideologies. This is why I launched a United Nations Strategy and Plan of Action to counter this poison.” Terjemahan [vide Bukti P-18A]: “Ujaran kebencian, termasuk secara daring, telah menjadi salah satu metode yang sering digunakan untuk menyebarkan pesan dan ideologi yang memecah belah dan mendiskriminasi. Inilah mengapa saya meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melawan balik racun ini.” 34. Dalam konteks Indonesia, kajian tematik yang dilakukan oleh Alexandra dan Satria berkenaan dengan ujaran kebencian di media sosial menemukan adanya peningkatan signifikan dari ujaran kebencian dalam rentang waktu 2010 sampai dengan 2020 sebagaimana tergambar dari beberapa grafik di bawah ini: 18 19 35. Ujaran kebencian yang merebak kerap tidak berhenti sebatas kata-kata saja. Penelitian yang dilakukan oleh Williams dkk. di London, menunjukkan adanya asosiasi antara ujaran kebencian di dunia maya dengan kriminalitas yang bermotif ras dan agama [vide Bukti P-19]. Lengkapnya dikatakan: “We concur that hate crimes must be conceptualized as a process set in geographical, social, historical and political context. We would add that ‘technological’ context is now a key part of this conceptualization. The enduring quality of hate victimization, characterized by repeated or continuous insult, threat, or violence now extends into the online arena and can be linked to its offline manifestation.” Terjemahan [vide Bukti P-19A]: “Kami menyepakati bahwa kejahatan kebencian harus dikonsepsikan sebagai sebuah proses yang terjadi pada konteks geografis, sosial kemasyarakatan, dan berkaitan dengan politik. Kami juga menyatakan bahwa konteks ‘teknologi’ kini menjadi bagian kunci dari konseptualisasi ini. Bertahan lamanya viktimisasi kebencian, dikarakterisasi oleh caci maki, ancaman, atau kejahatan berulang atau terus-menerus yang saat ini meluas ke area daring dan dapat dihubungkan dengan penjelmaan luringnya.” 36. Sejarah pun telah membuktikan bahwa ujaran kebencian yang tak tertangani dapat berujung pada terjadinya genosida terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994. 20 37. Kedua, adalah meningkatnya otoritarianisme yang terselubung dalam baju demokrasi dan negara hukum di pelbagai belahan dunia. 38. Laporan yang disusun Lembaga Advokasi Freedom House menunjukkan tren menurunnya kualitas demokrasi secara global dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari grafik di bawah ini: 39. Berdasarkan pada grafik tersebut, jumlah negara yang mengalami penurunan demokrasi lebih banyak dibanding dengan negara yang mengalami peningkatan demokrasi yang sudah terjadi sejak tahun 2006 sampai saat ini. 40. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Boese yang menyatakan bahwa tingkat demokrasi telah mundur kembali pada masa Perang Dingin dan karenanya lebih banyak masyarakat yang sekarang hidup pada negara otokrasi [vide Bukti P-20]. Lengkapnya dikatakan: “The democratic achievements of the past thirty years have been eradicated at the global level: The level of democracy enjoyed by the average citizen in the world is down to levels last observed around 1989. By this measure, the massive expansion of democratic rights and freedoms that followed the end of the Cold War have been lost and 70% of the world’s population now lives in autocracies.” Terjemahan [vide Bukti P-20A]: “Keberhasilan demokrasi dari tiga puluh tahun lalu telah diberantas pada tingkat global: Tingkat demokrasi yang dinikmati oleh masyarakat umum di dunia menurun ke tingkat yang terakhir diamati pada sekitar tahun 1989. Melalui ukuran ini, ekspansi masif dari hak- hak demokratis dan kebebasan yang diikuti dengan akhir dari Perang Dingin telah hilang dan 70% dari populasi dunia kini hidup dalam otokratisasi.” 21 41. Kesimpulan yang sama juga diperoleh Ash Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School [vide Bukti P-21] yang lengkapnya menyatakan: “Yet, today’s processes of democratic backsliding differ in a fundamental way from old assaults on democracy. According to many experts, contemporary democracies are destroyed in gradual and often imperceptible ways, whereas in the past they were victims of coup d’états, wars, and revolutions. Moreover, though many elements of democratic regime are technically left in place, they are manipulated and distorted beyond recognition. Elections are no longer considered dispensable. The way democracies die may have significant consequences for the possibilities of restoring full democratic rule after the ongoing period of democratic assault.” Terjemahan [vide Bukti P-21A]: “Namun, proses kemunduran demokrasi yang terjadi saat ini berbeda secara fundamental dengan serangan terhadap demokrasi di masa lalu. Menurut banyak ahli, demokrasi kontemporer dihancurkan secara bertahap dan sering kali tidak terlihat, sedangkan di masa lalu negara-negara demokrasi menjadi korban kudeta, perang, dan revolusi. Terlebih lagi, meskipun banyak elemen dalam rezim demokrasi yang secara teknis dibiarkan, elemen- elemen tersebut dimanipulasi dan diputarbalikkan hingga tidak dapat dikenali lagi. Pemilu tidak lagi dianggap dapat diabaikan. Kematian negara-negara demokrasi mungkin mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap kemungkinan memulihkan pemerintahan demokratis secara penuh setelah periode serangan demokrasi yang sedang berlangsung.” 42. Mandeknya kualitas demokrasi global sudah barang tentu mengancam kebebasan berpendapat. Pasalnya, instrumen penegakan hukum menjadi cara favorit bagi otokrat untuk membungkam lawannya ketimbang pembredelan dan opresi langsung. Varol menjelaskan konsep “Stealth Authoritarianism” atau “Otoritarianisme Terselubung” [vide Bukti P-22] bahwa: “In many cases, the use of libel laws to silence dissent is less costly than overt repression. Oppression of dissidents through direct harassment or violence admittedly is more efficient than a protracted libel lawsuit through the judicial system, which may produce uncertain outcomes. But the overt oppression of dissidents through non-legal means can also damage the credibility and the legitimacy of the government at home and abroad. A government’s response to free expression with overt repression may serve to galvanize activists against the government, strengthen their resolve, and allow them to leverage the repression to obtain domestic and global resonance for their movement. 22 ... In contrast, the use of libel lawsuits is less likely to impose the same costs on the regime as overt repression. To be sure, selective use of libel laws towards dissidents, especially prominent journalists, can also grab the attention of both domestic and global audiences. Nevertheless, where the prosecution of the libel lawsuit adheres to existing laws—as it often does—its use portrays the curtailment of dissent as an application of the rule of law. That, in turn, makes it more difficult to differentiate between legitimate application and abuse. In addition, any opprobrium directed at the regime can also be mitigated by the prosecution of libel cases through a relatively autonomous domestic judiciary, as well as review of libel judgments by a supranational court, such as the European Court of Human Rights, for conformity with international norms.” Terjemahan [vide Bukti P-22A]: “Dalam banyak kasus, penggunaan gugatan pencemaran nama baik untuk membungkam perbedaan pendapat lebih murah dibanding represi secara terang-terangan. Opresi terhadap pembangkang baik melalui pelecehan atau kekerasan secara langsung tentunya lebih efisien daripada gugatan pencemaran nama baik yang berlarut-larut melalui sistem yudisial, yang mungkin menghasilkan keluaran yang tidak pasti. Namun, opresi terbuka terhadap para pembangkang melalui cara-cara non-hukum juga dapat merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah di dalam dan luar negeri. Respons pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dengan represi yang terang- terangan dapat menjadi alat untuk menggembleng para aktivis melawan pemerintah, memperkuat tekad mereka, dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan represi tersebut untuk mendapatkan resonansi domestik dan global untuk pergerakan mereka. … Sebaliknya, penggunaan gugatan pencemaran nama baik lebih kecil kemungkinan untuk membebani rezim dengan biaya yang sama dengan penindasan secara terang-terangan. Pastinya, penggunaan hukum pencemaran nama baik secara selektif terhadap para pembangkang, terutama jurnalis terkemuka, juga dapat menarik perhatian audiens baik domestik dan global. Terlepas dari hal tersebut, ketika penuntutan gugatan pencemaran nama baik mematuhi hukum yang ada—seperti yang sering terjadi— penggunaannya menggambarkan pembatasan perbedaan pendapat sebagai penerapan prinsip negara hukum. Hal ini, pada gilirannya, membuat lebih sulit untuk membedakan antara penerapan yang sah dan penyalahgunaan. Selain itu, setiap pencemaran yang ditujukan kepada rezim juga dapat dimitigasi dengan penuntutan kasus-kasus pencemaran nama baik melalui peradilan domestik yang relatif otonom, serta peninjauan kembali putusan pencemaran nama baik 23 oleh pengadilan supranasional, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma- norma internasional.” 43. Penurunan kualitas demokrasi dan pergeseran menuju otokrasi secara global terjadi secara terselubung. Menurut Boese, dkk. [vide Bukti P-23] telah terjadi perubahan karakteristik otokrasi yang sebelumnya mengandalkan opresi menjadi polarisasi dan penggunaan misinformasi untuk memanipulasi narasi dan opini publik. Berikut adalah kutipan dari penelitian Boese, dkk.: “Second, autocratization is changing its nature. In 40 countries, political polarization amplified substantially and significantly between 2011 and 2021. Once polarization reaches ‘toxic’ levels, polarization and autocratization can form a mutually reinforcing, vicious cycle. Our analysis reveals that political polarization has increasingly damaged democracy in recent years, particularly under anti-pluralist governments. Relatedly, governments are more frequently using misinformation as a tool to manipulate domestic and international public opinion in autocracies and autocratizing countries.” Terjemahan [vide Bukti P-23A]: “Kedua, otokratisasi berubah sifatnya. Di 40 negara, polarisasi politik meningkat secara substansial dan signifikan antara 2011 dan 2021. Setelah polarisasi mencapai tingkat 'beracun', polarisasi dan otokratisasi dapat membentuk siklus saling memperkuat yang buruk. Analisis kami mengungkapkan bahwa polarisasi politik semakin merusak demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah pemerintah-pemerintah anti-pluralisme. Terkait dengan itu, pemerintah lebih sering menggunakan misinformasi sebagai alat untuk memanipulasi opini publik domestik dan internasional di negara-negara otokrasi dan yang sedang mengalami otokratisasi.” 44. Bayer dan Bárd dalam penelitiannya untuk Komite Kebebasan Sipil, Keadilan, dan Urusan Dalam Negeri dari Parlemen Eropa [vide Bukti P-24] menyatakan bahwa otoritarianisme, secara ironis, terjadi karena penggunaan sosial media untuk menciptakan kontra narasi yang bertentangan dengan kenyataan. Lengkapnya dikatakan: “Populistic leaders leverage their direct access to the electorate through social media. Without the filtering and the criticism of the independent press, they can freely develop alternative narratives of reality. Social cultures are built upon narratives: stories told about history, values, and choices that people made in various situations. Both popular and high culture are built on these stories which are to a 24 large extent mediated through various channels. Populistic leaders do a great effort to define and change the social narrative, through their own social media presence, distortion of facts (disinformation), propaganda and other forms of political marketing. Populistic politicians appear to 'reveal the truth' – as opposed to the political correctness which is stressed by a 'hypocritical elite' – and offer the audience to perceive themselves as a majority of 'pure people'. This process has been also described by Francis Fukuyama, and Cas Mudde, among others.” Terjemahan [vide Bukti P-24A]: “Pemimpin populistik memanfaatkan akses langsung mereka ke pemilih melalui media sosial. Tanpa penyaringan dan kritik dari pers independen, mereka dapat dengan bebas mengembangkan narasi- narasi alternatif realitas. Budaya-budaya sosial dibangun di atas narasi: cerita yang diceritakan tentang sejarah, nilai-nilai, dan pilihan yang dibuat orang dalam berbagai situasi. Baik budaya populer maupun budaya tinggi dibangun di atas cerita-cerita ini yang sebagian besar dimediasi melalui berbagai saluran. Pemimpin populistik melakukan upaya besar untuk mendefinisikan dan mengubah narasi sosial, melalui kehadiran media sosial mereka sendiri, distorsi fakta (disinformasi), propaganda dan bentuk pemasaran politik lainnya. Politisi populistik tampak 'mengungkapkan kebenaran' - berlawanan dengan kebenaran politik yang ditekankan oleh 'elit munafik' - dan menawarkan khalayak untuk memandang diri mereka sebagai mayoritas 'orang-orang murni'. Proses ini juga telah dijelaskan oleh Francis Fukuyama, dan Cas Mudde, dan lain sebagainya.” 45. Harus ada jaminan terhadap kebebasan berekspresi yang cukup guna dapat memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak semakin mengarah pada otoritarianisme. Namun di sisi lain, perlu pula ada pembatasan yang terlegitimasi terhadap kebebasan berekspresi guna mengendalikan dampak dari hate speech, khususnya yang terjadi di dunia maya. Titik kesetimbangan inilah yang perlu dicapai oleh MKRI dalam memeriksa Permohonan a quo. 46. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan a quo agar MKRI dapat memberikan tafsir terhadap keempat ketentuan ini sehingga harus dimaknai sebagai berikut: Pasal 27A UU ITE 2024 Rumusan awal: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan 25 maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Rumusan awal: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 Rumusan awal: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 26 berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Rumusan awal: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” III.1 ALASAN PENGUJIAN TERHADAP PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 47. Perlindungan terhadap reputasi sebagai akibat dari pencemaran nama baik (defamation) biasanya diberikan melalui instrumen hukum perdata dan/atau pidana. Indonesia memilih untuk menggunakan kedua instrumen hukum ini. 27 48. Secara global, telah banyak seruan yang disampaikan guna mendekriminalisasi pencemaran nama baik (defamation), sebagaimana Pemohon contohkan sebagai berikut: United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 [vide Bukti P-25]: “47. …States parties should consider the decriminalization of defamation and, in any case, the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.” Terjemahan [vide Bukti P-25A]: “47. … Negara-Negara Peserta harus mempertimbangkan untuk melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran nama baik dan, dalam kasus apa pun, penerapan hukum pidana hanya boleh disetujui dalam kasus-kasus yang paling serius dan hukuman penjara tidak pernah merupakan hukuman yang pantas.” United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Organization for Security and Co-operation in Europe Representative on Freedom of the Media, dan Organization of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression, International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression [vide Bukti P-26]: “Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.” Terjemahan [vide Bukti P-26A]: “Pencemaran nama baik secara pidana bukanlah pembatasan yang dapat dibenarkan terhadap kebebasan berekspresi; semua undang- undang pencemaran nama baik secara pidana harus ditiadakan dan digantikan, jika perlu, dengan undang-undang pencemaran nama baik secara perdata yang sesuai.” Majelis Parlemen Dewan Eropa dalam Resolusi 1577, Towards decriminalisation of defamation [vide Bukti P-27]: “13.The Assembly consequently takes the view that prison sentences for defamation should be abolished without further delay. In particular it exhorts states whose laws still provide for prison sentences – although prison sentences are not actually imposed – to abolish them without delay so as not to give any excuse, however unjustified, to those countries which continue to 28 impose them, thus provoking a corrosion of fundamental freedoms.” Terjemahan [vide Bukti P-27A]: “13.Majelis karenanya berpendapat bahwa hukuman penjara untuk pencemaran nama baik harus ditiadakan tanpa penundaan. Secara khusus, Majelis mendesak negara-negara yang hukumnya masih mengatur tentang hukuman penjara— meskipun hukuman penjara tidak benar-benar dijatuhkan—untuk meniadakannya tanpa penundaan agar tidak memberikan alasan apapun, betapapun tidak beralasannya, kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman penjara, yang dengan demikian akan menimbulkan kerusakan pada kebebasan fundamental.” 49. Studi komparatif yang dilakukan oleh Organization for Security and Co- operation in Europe [vide Bukti P-28] menemukan bahwa pemidanaan terhadap pencemaran nama baik (defamation) sangat berpotensi untuk disalahgunakan guna membungkam kritik dan lawan politik. Lengkapnya dikatakan: “Various European and international human rights bodies, including international and regional courts and IGOs that have a mandate in the area of human rights protection, have criticised the imposition of criminal sanctions in defamation cases. This critisicm is rooted partly in fears that criminal sanctions, when compared to civil remedies, carry a greater potential to generate a chiling effect on the media and on freedom of expression more broadly. In addition, criminal defamation laws, which involve the exercise of state power and the use of state resources, are particularly prone to abuse in order to silence opponents and critics. Monitoring by press freedom grounds indicates that, at a global level, criminal defamation cases continue to be brought against journalists in retaliation for unwanted investigations or commentary.” Terjemahan [vide Bukti P-28A]: “Berbagai lembaga hak asasi manusia Eropa dan internasional, termasuk pengadilan internasional dan regional serta Organisasi Antar Pemerintah (IGO) yang memiliki mandat di bidang perlindungan hak asasi manusia, telah mengkritik penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Kritik ini sebagian berakar pada ketakutan bahwa sanksi pidana, jika dibandingkan dengan ganti kerugian perdata, membawa potensi yang lebih besar untuk menimbulkan efek menakutkan terhadap media dan kebebasan berekspresi secara luas. Selain itu, pemidanaan pencemaran nama baik, yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara dan penggunaan sumber daya negara, sangat 29 rentan disalahgunakan untuk membungkam lawan dan pengkritik. Pemantauan oleh kelompok-kelompok kebebasan pers mengindikasikan bahwa, di tingkat global, kasus-kasus pencemaran nama baik terus diajukan terhadap jurnalis sebagai pembalasan atas investigasi atau komentar yang tidak diinginkan.” 50. Kendati tren global menunjukkan adanya dorongan penyelesaian terhadap pencemaran nama baik (defamation) melalui instrumen perdata, namun International Federations of Journalists [vide Bukti P-29] tetap memberikan catatan: “While the IFJ is calling for defamation to be dealt with only in the civil realm, it is important to note that there are problems in this jurisdiction as well. Some plaintiffs have sought – and been granted – enormous damages claims in civil defamation suits. While this is better than depriving a journalist of his or her liberty, wildly inappropriate financial awards can have just as crippling an effect on press freedom as jail. Newspapers have closed down, journalists have lost their jobs, and the ‘offending’ news outlet has been just as effectively silenced.” Terjemahan [vide Bukti P-29A]: “Meskipun IFJ menyerukan agar pencemaran nama baik hanya ditangani di ranah perdata, penting untuk dicatat bahwa ada masalah di yurisdiksi ini juga. Beberapa penggugat telah mencari — dan diberikan — klaim ganti rugi yang sangat besar dalam gugatan pencemaran nama baik perdata. Meskipun ini lebih baik daripada merampas kebebasan seorang jurnalis, amar-amar finansial yang sangat tidak pantas dapat memiliki efek yang juga melemahkan kebebasan pers seperti penjara. Surat-surat kabar telah ditutup, jurnalis telah kehilangan pekerjaan mereka, dan saluran berita yang 'bersalah' juga telah dibungkam secara efektif.” 51. Catatan yang diberikan oleh Internasional Federations of Journalists mengenai ganti kerugian finansial yang wajar juga merupakan sorotan yang diberikan oleh ARTICLE 19 [vide Bukti P-30]. Lengkapnya disampaikan: “Civil defamation laws do not involve the state’s criminal justice machinery and therefore have the potential to exert less of a chilling effect on free expression. This is only true however if they are formulated in a way that prevents abuse, allows proper defences, and sets reasonable limits on compensation. As with criminal defamation patterns, motivations for claims of civil defamation often have political and economic undertones. Governments sue their opposition for political incentives, public bodies attempt to bankrupt journalists and newspapers for their investigation of corruption, and 30 businesses sue the media and competitors to protect powerful interests.” Terjemahan [vide Bukti P-30A]: “Undang-undang pencemaran nama baik perdata tidak melibatkan mesin sistem peradilan pidana negara dan oleh karena itu memiliki potensi untuk memberikan efek pembekuan yang lebih kecil terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini hanya benar jika undang- undang tersebut dirumuskan dengan cara yang mencegah penyalahgunaan, memungkinkan pembelaan yang layak, dan menetapkan batas yang wajar untuk kompensasi. Seperti halnya pola-pola pencemaran nama baik pidana, motivasi untuk klaim pencemaran nama baik perdata sering kali memiliki nada politik dan ekonomi. Pemerintah menggugat oposisi mereka untuk insentif politik, badan-badan publik berusaha membangkrutkan jurnalis dan surat kabar karena investigasi mereka terhadap korupsi, dan bisnis menggugat media dan pesaingnya untuk melindungi kepentingan mereka.” 52. Dalam laporan yang sama, ARTICLE 19 bahkan memberikan peta besaran kompensasi yang dimungkinkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik (defamation) melalui instrumen perdata sebagaimana dicuplik di bawah ini: 53. Uraian di atas menunjukkan bahwa instrumen hukum untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik (defamation) baik pidana maupun perdata sama-sama menyimpan masalah—meski masalah dalam penyelesaian melalui instrumen hukum pidana adalah jauh lebih besar. Karenanya, Pemohon menyimpan harapan besar agar Indonesia bisa pada akhirnya 31 melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran nama baik (defamation). Terlepas dari harapan ini, Pemohon menyadari betul jalan menuju dekriminalisasi masih cukup panjang. 54. Secara praktik, Pemohon memahami kesulitan yang harus dialami manakala penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik (defamation) ditumpukan pada mekanisme hukum perdata saja. Setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan praktis yang dapat diidentifikasi, yaitu: (i) kelemahan inheren dari proses penegakan hukum perdata di Indonesia; dan (ii) anonimitas dari dunia maya yang mempersulit korban untuk melakukan upaya hukum. 55. Problem pertama adalah kelemahan inheren proses penegakan hukum perdata di Indonesia, terutama mengenai eksekusi yang tidak pasti, lambat dan berlarut-larut, serta potensi ketimpangan kedudukan pihak dalam sengketa. Kelemahan ini mengurangi efektivitas dari instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus pencemaran nama baik [vide Bukti P-31]. 56. Problem kedua adalah anonimitas dari dunia maya yang mempersulit korban untuk melakukan upaya hukum. Anonimitas menjadi masalah serius dari dunia maya karena mendorong perilaku merundung dan bahkan memungkinkan pelaku untuk bersembunyi dari korban [vide Bukti P-32]. Karenanya, korban tidak memiliki pilihan selain mengandalkan kekuasaan negara untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku. 57. Berangkat dari kesadaran mengenai permasalahan praktis ini, Pemohon tidak pada posisi untuk menghapuskan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, melainkan pada posisi untuk memastikan agar ketentuan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik bisa mendapatkan rambu-rambu yang mampu memastikan penggunaan instrumen hukum pidana tetap berada dalam rel demokrasi yang sehat dan jauh dari kesewenang-wenangan. A. FRASA “ORANG LAIN” DALAM PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 YANG TIDAK DIBERIKAN PENAFSIRAN MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KARENANYA MELANGGAR PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 58. Frasa “orang lain” pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian 32 hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya frasa “orang lain” dalam Pasal ini harus diberikan tafsir oleh MKRI. 59. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekadar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar tiap tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Karenanya, kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat ketidaksinkronan, apalagi pertentangan, di dalam sistem hukum Indonesia. 60. Frasa “orang lain” pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 menimbulkan ketidaksinkronan ini. 61. Frasa “orang lain” pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 merujuk pada “korban” yang diserang kehormatan atau nama baiknya melalui sistem elektronik. Namun demikian, siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai “orang lain”? 62. Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan delik aduan (vide Pasal 45 ayat (5) UU ITE 2024), dan karenanya luasnya spektrum “korban” akan berpengaruh pada siapa yang bisa mengajukan pengaduan—yang secara tak langsung juga akan berpengaruh pada siapa yang akan diadukan. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mendapatkan kepastian mengenai siapa yang dimaksud sebagai “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. 63. Jika frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidak dibatasi penafsirannya, maka frasa ini akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena ada ketidaksinambungan spektrum “orang lain” yang diatur dalam UU ITE 2024 dengan sistem hukum pidana yang dimanifestasikan dalam KUHP 2023. 64. UU ITE 2024 memperkenalkan 2 (dua) kata yang sama namun berbeda makna, yaitu a. “Orang” (vide Pasal 1 angka 21, Pasal 2, Pasal 4 huruf d, Pasal 7, Pasal 12 dst.); dan 33 b. “orang” (vide objek dalam Pasal 27A, Pasal 27B, maupun Pasal 28 ayat (2)). UU ITE 2024 memberikan definisi “Orang” di dalam Pasal 1 angka 21 sebagai “orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Namun demikian, tidak ada penjelasan mengenai kata “orang” atau frasa “orang lain”. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan “orang lain” tersebut? 65. Guna menjawabnya perlu untuk merujuk sejarah pembentukan dari undang- undang tentang informasi dan teknologi elektronik, yaitu sebagai pelengkap dari KUHP 1946. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan MKRI pada Putusan Indonesia. 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan [vide Bukti-P-33]: “Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus.” 66. Hal ini dipertegas melalui ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 menyatakan bahwa berlakunya KUHP 2023 akan mencabut ketentuan pidana dalam UU ITE 2016, termasuk di dalamnya adalah Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016. Ketentuan ini menunjukkan posisi KUHP 2023 sebagai upaya unifikasi dan kodifikasi terhadap ketentuan hukum pidana di Indonesia. Posisi ini dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum KUHP 2023 [vide Bukti P-34] yang menyatakan: “Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 34 67. Kedudukan ini kembali diakui melalui Pasal II ayat 1 UU ITE 2024 yang menyatakan bahwa UU ITE 2024 merupakan peraturan perantara yang hanya berlaku sampai dengan berlakunya KUHP 2023. Merujuk pada kondisi ini, terang bahwa pemaknaan terhadap unsur pidana yang ada di dalam UU ITE 2024 haruslah merujuk pada KUHP 2023. 68. Pendekatan macam ini dalam konteks penafsiran hukum pidana juga dibenarkan karena merupakan bagian dari penafsiran sistematis, yang menurut Sudikno Mertokusumo [vide Bukti P-35] adalah: “Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.” 69. Artinya, UU ITE 2024 tidaklah bisa berdiri sendiri dan harus dilihat dengan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya adalah KUHP 2023 yang jelas-jelas memiliki pengaturan yang serupa dengan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE 2024—bahkan sebagian besar unsur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 [vide Bukti P-1] menyadur unsur dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 [vide Bukti P-34] sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” 70. Pemaknaan terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang merujuk pada kedudukan KUHP 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia dan menggunakan tafsir sistematis perundang- 35 undangan sejalan dengan pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 71. Kordela dalam tulisannya menerangkan bahwa kepastian hukum merupakan gabungan dari pelbagai prinsip dalam hukum, yang mana salah satunya adalah kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan, khususnya pada area hukum pidana di mana rumusannya semestinya lengkap, tepat, dan tegas. Guna mencegah interpretasi yang meluas, Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogianya memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa kutipan langsung dari pendapat Kordela tersebut [vide Bukti P-36]: “Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment. … Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which ‘must be formulated correctly, precisely and clearly’. … The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) may even take on constitutional dimension whereas ‘definiteness’ here is qualified as ‘maximal’ and in accordance with the rule which states that ‘substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal’. … Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform 36 expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms.” Terjemahan [vide Bukti P-36A]: “Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip-prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip umum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu. ... Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang ‘harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas’. ... Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana ‘kejelasan’ di sini dikualifikasikan sebagai ‘maksimal’ dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa ‘unsur-unsur substantif dari suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’. ... Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyaratkan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna-makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional.” 37 72. Dalam konteks hukum Indonesia, termasuk cara memaknai ketentuan pidana dalam UU ITE 2024, kepastian hukum akan tercapai manakala ada kesinambungan dalam sistem hukum pidana yang berpusat pada KUHP 2023 dengan peraturan yang menjadi jembatan pengantar sebelum berlakunya KUHP 2023, in casu UU ITE 2024. Jika terjadi ketidaksinkronan antara pemaknaan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE 2024 dengan KUHP 2023, maka akan muncul kesenjangan penanganan perkara yang dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari tidak adanya kepastian hukum. 73. Dalam kondisi saat ini, meski Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik, namun ternyata ada ketidaksinkronan antara makna frasa tersebut. Hal ini dapat terlihat jelas dengan membandingkan Penjelasan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 [vide Bukti P-1] dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 [vide Bukti P-34] sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah ini: Penjelasan Pasal 27A UU ITE 2024 Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 “Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.” “Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.” 74. Merujuk pada tabel di atas, terang bahwa Penjelasan Pasal 27A UU ITE 2024 tidak memberikan arah apalagi batasan mengenai yang dimaksud sebagai “orang lain”, dan kondisi ini sangatlah rentan untuk disalahgunakan sehingga 38 korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi meliputi kelompok orang, lembaga pemerintah maupun korporasi. 75. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 telah dengan jelas memberikan arahan dan batasan mengenai siapa yang bisa dan tidak bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik. Pertama, yang bisa menjadi korban hanyalah orang perseorangan yang tunggal, dan bukan Korporasi (vide Pasal 145 KUHP 2023). Kedua, yang tidak bisa menjadi korban adalah kelompok perorangan dan juga lembaga pemerintah. 76. Lantas, siapa yang dimaksud sebagai “Korporasi”, “lembaga pemerintah” maupun “sekelompok orang” ini? 77. Cukup mudah untuk memahami Korporasi karena KUHP 2023 telah mendefinisikannya dalam Pasal 146 sebagaimana dikutip berikut ini: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.” 78. KUHP 2023 tidak memberikan penjelasan mengenai lembaga pemerintah maupun sekelompok orang. Namun dapatlah dipahami bahwa lembaga pemerintah merujuk pada pelaksana fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dan baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Sedangkan sekelompok orang merujuk pada kumpulan orang perorangan yang memiliki identitas sebagai suatu kelompok. 79. Guna menciptakan kepastian hukum, maka selayaknya frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 mengikuti batasan yang ada di dalam KUHP 2023, sehingga frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 harus dibaca dengan mengecualikan: (i) Korporasi; (ii) lembaga pemerintah; dan/atau (iii) kelompok perorangan. B. PENAFSIRAN TERHADAP FRASA “ORANG LAIN” DALAM PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 SEYOGIANYA DIPERLUAS GUNA MEMENUHI TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMAJUKAN HAK 39 ASASI MANUSIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28I AYAT (4) UUD NRI 1945 80. Telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 harus dibaca dengan mengecualikan: (i) Korporasi; (ii) lembaga pemerintah; dan/atau (iii) kelompok perorangan, guna menciptakan kepastian hukum. Namun perlu pula menjadi perhatian bahwa pengecualian dari frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bisa dan bahkan seyogianya diperluas agar bisa memenuhi kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. 81. Adapun perluasan pengecualian terhadap frasa “orang lain” yang Pemohon maksud adalah dengan menambahkan: (i) pejabat publik; dan (ii) figur publik, sehingga pengecualian terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 secara lengkap adalah: 1) Korporasi; 2) lembaga pemerintah; 3) kelompok perorangan; 4) pejabat publik; dan/atau 5) figur publik. 82. Perluasan ini diperlukan sebagai wujud nyata perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Sehubungan dengan kewajiban konstitusional ini, Y.M. Hakim Konstitusi Saldi Isra [vide Bukti P-37] pernah menggoreskan tinta dan menyampaikan: “Kewajiban negara yang ditegaskan Pasal 28I Ayat (4) adalah berkenaan dengan kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.” 83. Mengingat bahwa kewajiban ini merupakan kewajiban bersama yang tentunya juga diemban oleh MKRI, maka pemeriksaan terhadap Permohonan ini pun seyogianya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional ini—salah 40 satunya dengan memberikan perluasan pengecualian terhadap siapa yang bisa menjadi “korban” dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. 84. Bagian dari hak asasi manusia yang hendak “diperkuat” dengan perluasan pengecualian korban pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat ini perlu mendapatkan penguatan karena dengan merujuk pada indeks hak asasi manusia tahun 2023 yang dihimpun dan diolah oleh SETARA Institute [vide Bukti P-38], telah terjadi penurunan secara terus- menerus terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana terlihat dari tabel berikut: 85. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi dan informasi publik, merupakan hak asasi manusia yang sangat krusial. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada negara yang demokratis, perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 41 86. The Johannesburg Principles On National Security, Freedom Of Expression And Access To Information (selanjutnya disebut sebagai “Johannesburg Principles”), sebuah prinsip hukum umum mengenai kebebasan berekspresi, mengafirmasi pentingnya kebebasan berekspresi bagi masyarakat yang demokratis dan bahkan menyatakan kebebasan berekspresi, bersama-sama dengan kebebasan informasi, sebagai hal yang penting untuk kemajuan masyarakat yang demokratis tersebut [vide Bukti P-39]. Lengkapnya dalam paragraf ketiga Mukadimahnya dikatakan: “Reaffirming their belief that freedom of expression and freedom of information are vital to a democratic society and are essential for its progress and welfare and for the enjoyment of other human rights and fundamental freedoms;” Terjemahan [vide Bukti P-39A]: “Menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi adalah penting bagi masyarakat demokratis dan sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraannya serta untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya;” 87. The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (selanjutnya disebut sebagai “Camden Principles”) pun melihat bahwa kebebasan berekspresi dan kesetaraan secara bersama-sama dapat memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia [vide Bukti P-40]. Lengkapnya dalam Pernyataan Pembuka paragraf 3 dikatakan: “Too often, the rights to freedom of expression and equality have been construed as being in opposition to one another, or as being in direct conflict, with attention focused on the potential for tension between them. The Principles assert the affirmative relationship between freedom of expression and equality, identifying the complementary and essential contribution they make to the securing and safeguarding of human dignity, and the fact that together they are key to the indivisibility and universality of human rights. Observed and upheld they enable and strengthen respect for human rights for all.” Terjemahan resmi [vide Bukti P-40A]: “Dalam banyak kesempatan, hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan ditempatkan dalam posisi saling bertentangan atau dalam relasi konflik. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan pada potensi ketegangan antara kedua hak tersebut. Prinsip-prinsip 42 ini justru mengungkapkan hubungan saling memperkuat antara kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagaimana keduanya saling memberikan sumbangan yang penting dan saling melengkapi pada perlindungan dan penguatan harga diri umat manusia. Hal ini juga dilakukan dengan mengakui bahwa kedua hak menjadi kunci universalisme dan saling keterkaitan antar hak-hak asasi manusia. Pemahaman dan penegakan terhadap hak-hak ini akan memperkuat dan memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi semua manusia.” 88. Melihat bagaimana tingginya kebebasan berekspresi dijunjung dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang ada di dunia, adanya penyelarasan pemaknaan frasa “orang lain” di dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dengan KUHP 2023 hanya merupakan langkah awal untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui perlindungan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Untuk melindungi kebebasan berekspresi, penyelarasan tersebut masih jauh dari kata cukup. 89. Dengan meninjau perkembangan dari hak atas kebebasan berekspresi serta pencemaran nama baik secara global, setidaknya ada 2 (dua) subjek hukum yang perlu dikecualikan dalam pemaknaan frasa “orang lain” pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, yaitu: (i) individu yang merupakan pejabat publik; dan (ii) individu yang merupakan figur publik. 90. Perluasan ini perlu dilakukan karena pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara orang perorangan biasa dengan pejabat publik maupun figur publik. Hal ini secara tegas disampaikan dalam beberapa putusan berikut: European Court of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai “ECHR”), Almeida Arroja v. Portugal, Application No. 47238/19 (2024) [vide Bukti P-41]: “78. Nevertheless, P.R. can be regarded as a public figure (see paragraphs 6 and 19 above) who had voluntarily exposed himself to public scrutiny by virtue of his role in society and more significantly in the political sphere and who was therefore required to display a higher level of tolerance than would be expected of non-public figures.” Terjemahan [vide Bukti P-41A]: “78. Namun demikian, P.R. dapat dianggap sebagai figur publik (lihat paragraf 6 dan 19 di atas) yang secara sukarela mengekspos dirinya pada pengawasan publik berdasarkan perannya di masyarakat dan lebih penting lagi di bidang politik dan oleh 43 karena itu diharuskan menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada yang diharapkan dari figur non-publik” ECHR, Radio Broadcasting Company B92 ad v. Serbia, Application No. 67369/16 (2023) [vide Bukti P-42]: “78. The Court reiterates that a distinction has to be made between private individuals and persons acting in a public context as political or public figures. Accordingly, whilst a private individual unknown to the public may claim particular protection of his or her right to private life, the same is not true of public figures, in respect of whom the limits of critical comment are wider, as they inevitably and knowingly expose themselves to public scrutiny and must therefore display a particularly high degree of tolerance… As regards State bodies and civil servants, the Court has held that, when acting in an official capacity, they too are in some circumstances subject to wider limits of acceptable criticism than private individuals.” Terjemahan [vide Bukti P-42A]: “78. Pengadilan menyatakan kembali bahwa perlu dibedakan antara individu privat dan orang yang bertindak dalam konteks publik sebagai figur politis atau publik. Oleh karenanya, meski individu pribadi yang tidak dikenal oleh publik dapat meminta perlindungan khusus terhadap hak pribadinya, namun hal yang sama tidak berlaku bagi figur publik, di mana batas-batasnya untuk komentar kritis lebih luas, karena mereka mau tidak mau dan dengan sengaja mengekspos diri mereka pada perhatian publik dan oleh karena itu harus menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi... Mengenai badan negara dan pegawai sipil, Pengadilan telah memutuskan bahwa, ketika bertindak dalam kapasitas resmi, mereka juga dalam beberapa keadaan tunduk pada batas-batas yang lebih luas atas kritik yang dapat diterima daripada individu pribadi.” ECHR, Ólafsson v. Iceland, Application No. 58493/13 (2017) [vide Bukti P-43]: “51. As to the question of how well-known the person concerned was and the subject matter of the report, the Court considers that, by running for office in general elections, A must be considered to have inevitably and knowingly entered the public domain and laid himself open to closer scrutiny of his acts. The limits of acceptable criticism must accordingly be wider than in the case of a private individual.” Terjemahan [vide Bukti P-43A]: “51. Mengenai pertanyaan tentang seberapa terkenalnya individu yang bersangkutan dan subjek laporan, Mahkamah 44 mempertimbangkan bahwa dengan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, A harus dianggap secara pasti dan sadar telah memasuki ranah publik dan membuka dirinya untuk mendapatkan pengawasan lebih ketat terhadap tindakannya. Oleh karena itu, batas-batas kritik yang dapat diterima harus lebih luas daripada dalam perkara individu pribadi.” ECHR, Jerusalem v. Austria, Application No. 26958/95 (2001) [vide Bukti P- 44]: “38. The Court recalls that the limits of acceptable criticism are wider with regard to politicians acting in their public capacity than in relation to private individuals, as the former inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of word and deed by both journalists and the public at large. Politicians must display a greater degree of tolerance, especially when they themselves make public statements that are susceptible to criticism.” Terjemahan [vide Bukti P-44A]: “38. Mahkamah mengingatkan bahwa batas-batas kritik yang dapat diterima lebih luas terhadap politisi yang bertindak dalam kapasitas publik mereka dibandingkan dengan individu pribadi, karena politisi secara pasti dan sadar membuka diri mereka terhadap pengawasan ketat atas perkataan dan perbuatan mereka oleh jurnalis maupun publik secara umum. Politisi harus menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi, terutama ketika mereka sendiri membuat pernyataan publik yang rentan terhadap kritik.” African Court on Human and Peoples’ Rights, Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso, Application No. 004/2013 (2013) [vide Bukti P-45]: “156.The Court considers that there is no doubt that a prosecutor is a ‘public figure’; as such, he is more exposed than an ordinary individual and is subject to many and more severe criticisms. Given that a higher degree of tolerance is expected of him/her, the laws of States Parties to the Charter and the Covenant with respect to dishonouring or tarnishing the reputation of public figures, such as the members of the judiciary, should therefore not provide more severe sanctions than those relating to offenses against the honor or reputation of an ordinary individual.” Terjemahan [vide Bukti P-45A]: “156.Mahkamah menganggap tidak ada keraguan bahwa seorang jaksa adalah ‘figur publik’; dengan demikian, ia lebih terpapar dibandingkan dengan individu biasa dan menjadi sasaran kritik 45 yang lebih banyak dan lebih keras. Mengingat bahwa tingkat toleransi yang lebih tinggi diharapkan darinya, undang-undang Negara-Negara Pihak pada Piagam dan Kovenan sehubungan dengan penghinaan atau pencemaran reputasi figur publik, seperti anggota peradilan, tidak boleh memberikan sanksi yang lebih berat daripada yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau reputasi individu biasa.” 91. Mahkamah Agung di Amerika Serikat pun faktanya memberikan pembedaan antara orang perorangan biasa dengan pejabat publik maupun figur publik. Hal ini terlihat dari beberapa putusan berikut ini: U.S. Supreme Court, Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966) [vide Bukti P-46]: “The thrust of New York Times is that when interests in public discussion are particularly strong, as they were in that case, the Constitution limits the protections afforded by the law of defamation. Where a position in government has such apparent importance that the public has an independent interest in the qualifications and performance of the person who holds it, beyond the general public interest in the qualifications and performance of all government employees, both elements we identified in New York Times are present and the New York Times malice standards apply.” Terjemahan [vide Bukti P-46A]: “Inti dari perkara New York Times adalah bahwa ketika kepentingan dalam diskusi publik sangat kuat, seperti dalam kasus tersebut, Konstitusi membatasi perlindungan yang diberikan oleh hukum pencemaran nama baik. Ketika suatu posisi dalam pemerintahan memiliki kepentingan yang begitu penting sehingga publik memiliki kepentingan independen terhadap kualifikasi dan kinerja orang yang memegang posisi tersebut, melampaui kepentingan umum dalam kualifikasi dan kinerja semua pegawai pemerintah, kedua unsur yang kami identifikasi dalam kasus New York Times hadir dan standar kebencian dalam New York Times berlaku.” U.S. Supreme Court, Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) [vide Bukti P-47]: “In the New York Times case, we held that a State cannot, consistently with the First and Fourteenth Amendments, award damages to a ‘public official’ for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless the verdict is based on proof of ‘actual malice’-that is, proof that the defamatory statement was made ‘with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not.’ … The present cases involve not ‘public officials,’ but ‘public figures’ whose views and actions with respect to public issues and events are often of as much concern to the 46 citizen as the attitudes and behavior of ‘public officials’ with respect to the same issues and events. All of us agree that the basic considerations underlying the First Amendment require that some limitations be placed on the application of state libel laws to ‘public figures’ as well as ‘public officials’.” Terjemahan [vide Bukti P-47A]: “Dalam kasus New York Times, kami memutuskan bahwa Negara tidak bisa, sesuai dengan Amandemen Pertama dan Keempat Belas, memberikan ganti rugi kepada ‘pejabat publik’ untuk pencemaran yang berkaitan dengan perilaku mereka dalam tugas kecuali jika putusan tersebut didasarkan pada bukti ‘kebencian nyata’ — yaitu, bukti bahwa pernyataan pencemaran tersebut dibuat ‘dengan pengetahuan bahwa pernyataan tersebut adalah salah atau dengan kelalaian yang sembrono terhadap apakah pernyataan itu salah atau tidak.’ ... Perkara-perkara ini tidak melibatkan ‘pejabat publik,’ melainkan ‘figur publik’ yang pandangan dan tindakannya terhadap isu-isu dan peristiwa publik sering kali menjadi perhatian warga sama besarnya dengan sikap dan perilaku ‘pejabat publik’ terhadap isu-isu dan peristiwa yang sama. Kami semua sepakat bahwa pertimbangan mendasar yang melandasi Amandemen Pertama menuntut bahwa penempatan beberapa batasan terhadap penerapan undang-undang negara bagian tentang pencemaran nama baik kepada ‘figur publik’ serta ‘pejabat publik’." 92. Hal senada pun diakui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “Komnas HAM”) dalam Standar Norma dan Pengaturan No. 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diterbitkan tahun 2021 [vide Bukti P-48] angka 114 yang menyatakan: “Sistem hukum nasional harus secara jelas mengatur, baik secara eksplisit maupun melalui yurisprudensi pengadilan, bahwa perdebatan yang terbuka dan bebas pada isu yang menjadi perhatian publik merupakan inti dari suatu masyarakat demokratis. Figur publik, terutama Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pejabat Negara lain, dan individu yang memiliki kepentingan atau menjalankan peran publik, seperti politisi dan selebriti, secara sadar dan tidak terhindari membuka dirinya pada pengawasan oleh jurnalis dan publik. Oleh karena itu, hak atas perlindungan diri pribadinya lebih rendah dibanding orang biasa dalam kaitan tentang hal yang menjadi perhatian publik. Kepentingan publik dalam hal ini bisa mencakup kehidupan privat mereka karena berkaitan dengan, atau mempengaruhi [sic], peran mereka didepan 47 [sic] publik. Akan tetapi, hal ini tidak mencakup hal-hal yang sepenuhnya bersifat pribadi dimana [sic] kepentingan publik, jika ada hanya bersifat sensasional. Seseorang, selebriti, yang tidak melakukan fungsi publik, bisa digolongkan sebagai figur publik jika melalui kemahsyurannya mendapatkan keuntungan dan dapat menyebarluaskan pandangannya dari keberadaannya di muka publik.” 93. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam memahami referensi-referensi di atas. Pertama, dari perspektif konsekuensi. Pejabat publik atau figur publik dengan sengaja melakukan aktivitas yang berkenaan dengan publik, dan karenanya sudah barang tentu mendapatkan perhatian dari publik. Artinya, pilihan untuk menjadi pejabat publik atau figur publik sama dengan izin untuk mendapatkan sorotan. Dan sorotan yang diberikan publik sudah barang tentu bisa merupakan sorotan positif maupun negatif; pujian maupun kritikan. Dengan kata lain, kritik adalah hal yang secara inheren melekat pada pilihan untuk menjadi pejabat publik atau figur publik. 94. Kedua adalah perspektif kepentingan publik. Oleh karena yang dikerjakan oleh pejabat publik menyangkut kepentingan publik, sementara yang dilakukan oleh figur publik lainnya menyangkut perhatian publik, maka publik (masyarakat) menjadi memiliki kepentingan yang besar terhadapnya. Karenanya pula, diskursus yang terjadi sehubungan dengan aktivitas dari pejabat publik atau figur publik merupakan diskursus publik. Dan di dalam masyarakat yang demokratis, diskursus macam ini merupakan hal yang begitu penting. Hal ini, misalnya, terlihat dalam beberapa putusan berikut: U.S. Supreme Court, New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) [vide Bukti P-49]: “’Those who won our independence believed . . . that public discussion is a political duty; and that this should be a fundamental principle of the American government. They recognized the risks to which all human institutions are subject. But they knew that order cannot be secured merely through fear of punishment for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and imagination; that fear breeds repression; that repression breeds hate; that hate menaces stable government; That the path of safety lies in the opportunity to discuss freely supposed grievances and proposed remedies; and that the fitting remedy for evil counsels is good ones. Believing in the power of reason as applied through public discussion, they eschewed silence coerced by law-the argument of force in its worst form. Recognizing the occasional 48 tyrannies of governing majorities, they amended the Constitution so that free speech and assembly should be guaranteed.’ Thus we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.” Terjemahan [vide Bukti P-49A]: “Mereka yang memenangkan kemerdekaan kita percaya ... bahwa diskusi publik adalah kewajiban politik; dan bahwa ini harus menjadi prinsip fundamental dari pemerintah Amerika. Mereka mengakui risiko yang dihadapi semua lembaga manusia. Tetapi mereka tahu bahwa ketertiban tidak dapat diperoleh hanya melalui rasa takut akan hukuman atas pelanggarannya; bahwa berbahaya untuk menghambat semangat pemikiran, harapan, dan imajinasi; bahwa ketakutan menghasilkan penindasan; bahwa penindasan menghasilkan kebencian; bahwa kebencian mengancam pemerintahan yang stabil; bahwa jalur yang aman terletak pada kesempatan untuk berdiskusi secara bebas mengenai keluhan yang dirasakan dan solusi yang diusulkan; dan bahwa solusi yang tepat untuk nasihat jahat adalah nasihat yang baik. Dengan mempercayai kekuatan akal yang diterapkan melalui diskusi publik, mereka menolak pembungkaman yang dipaksakan oleh hukum—argumen kekuasaan dalam bentuk terburuknya. Dengan mengakui adanya tirani yang sesekali muncul oleh mayoritas yang memerintah, mereka mengubah Konstitusi sehingga kebebasan berbicara dan berkumpul seharusnya dijamin.’ Dengan demikian kami mempertimbangkan perkara ini dalam konteks komitmen nasional yang mendalam terhadap prinsip bahwa perdebatan tentang masalah publik haruslah tidak terhambat, kokoh, dan terbuka luas, dan bahwa diskusi ini mungkin mencakupi serangan yang keras, pedas, dan terkadang serangan tajam yang tidak menyenangkan terhadap pemerintah dan pejabat publik.” U.S. Supreme Court, Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964) [vide Bukti P- 50]: “Of course, any criticism of the manner in which a public official performs his duties will tend to affect his private, as well as his public, reputation. The New York Times rule is not rendered inapplicable merely because an official's private reputation, as well as his public reputation, is harmed. The public official rule protects the paramount public interest in a free flow of information to the people concerning public officials, their servants. To this end, anything which might touch on an official's fitness for office is relevant. Few personal attributes are more germane to fitness for office than dishonesty, malfeasance, or improper motivation, even 49 though these characteristics may also affect the official's private character.” Terjemahan [vide Bukti P-50A]: “Tentu saja, setiap kritik terhadap cara seorang pejabat publik menjalankan tugasnya cenderung memengaruhi reputasinya baik secara pribadi maupun publik. Aturan New York Times tidak menjadi tidak berlaku hanya karena terganggunya reputasi pribadi seorang pejabat serta reputasinya di masyarakat. Aturan pejabat publik melindungi kepentingan publik terpenting dalam aliran informasi yang bebas kepada rakyat mengenai pejabat publik, pelayan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, segala hal yang mungkin memengaruhi kelayakan seorang pejabat untuk jabatannya adalah relevan. Hanya sedikit atribut pribadi yang lebih relevan dengan kelayakan jabatan daripada ketidakjujuran, kejahatan jabatan, atau motivasi yang tidak pantas, meski karakteristik ini juga dapat memengaruhi karakter pribadi pejabat.” ECHR, Lingens v. Austria, Application No. 9815/82 (1986) [vide Bukti P-51]: “42. Freedom of the press furthermore affords the public one of the best means of discovering and forming an opinion of the ideas and attitudes of political leaders. More generally, freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society which prevails throughout the Convention. The limits of acceptable criticism are accordingly wider as regards a politician as such than as regards a private individual. Unlike the latter, the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance. No doubt Article 10 para. 2 (art. 10-2) enables the reputation of others - that is to say, of all individuals - to be protected, and this protection extends to politicians too, even when they are not acting in their private capacity; but in such cases the requirements of such protection have to be weighed in relation to the interests of open discussion of political issues.” Terjemahan [vide Bukti P-51A]: “42. Kebebasan pers juga memberikan masyarakat salah satu cara terbaik untuk menemukan dan membentuk pendapat tentang ide dan sikap para pemimpin politik. Lebih umum lagi, kebebasan perdebatan politik adalah inti dari konsep masyarakat demokratis yang berlaku di seluruh Konvensi. Batasan kritik yang dapat diterima oleh seorang politisi lebih luas daripada bagi individu pribadi. Berbeda dengan yang terakhir disebut, yang pertama secara pasti dan dasar membuka dirinya untuk diawasi secara ketat atas setiap kata dan perbuatannya baik 50 oleh jurnalis maupun masyarakat luas, dan konsekuensinya ia harus menunjukkan tingkat toleransi yang lebih besar. Tidak diragukan lagi bahwa Pasal 10 ayat 2 (Pasal 10-2) memungkinkan reputasi orang lain – yaitu seluruh individu – untuk dilindungi, dan perlindungannya berlaku bagi politisi juga, bahkan ketika mereka tidak bertindak dalam kapasitas pribadi mereka; namun dalam kasus seperti itu persyaratan perlindungan tersebut harus ditimbang dalam kaitannya dengan kepentingan terhadap diskusi terbuka mengenai masalah- masalah politik.” 95. Oleh karena pejabat publik maupun figur publik tidaklah sama dengan orang perorangan biasa, maka sudah pasti terhadap mereka perlu ada perlakuan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang diperkenalkan oleh MKRI dalam Putusan No. 070/PUU-II/2004 [vide Bukti P-52] dan secara konsisten diterapkan, yang menyatakan: “...Mahkamah berpendapat, keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal- hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. ...Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan.” 96. Ketidaksamaan perlakuan yang harus diberikan kepada pejabat publik dan figur publik dalam konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah dengan mengecualikan mereka sebagai “korban” dari pencemaran nama baik melalui media elektronik, atau dengan kata lain memasukkan mereka sebagai bagian dari pengecualian frasa “orang lain”. Konsekuensi lanjutan dari hal ini adalah, pejabat publik dan figur publik tak lagi bisa melaporkan adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik yang berkenaan dengan diri mereka. 97. Manakala frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 mengecualikan: (i) Korporasi; (ii) lembaga pemerintah; (iii) kelompok perorangan; (iv) pejabat publik; dan/atau (v) figur publik, sebagai korban, lantas apa yang bisa mereka lakukan jika ada pihak yang mencemarkan nama baik mereka melalui media elektronik? 98. Sederhananya, mereka dapat mengajukan gugatan perdata. 51 99. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia mengenal 2 (dua) mekanisme penyelesaian terhadap pencemaran nama baik, yaitu penyelesaian melalui jalur perdata dan penyelesaian melalui jalur pidana. Jika pun jalur pidana ditutup bagi mereka, namun mereka toh tidak kehilangan hak untuk mencoba penyelesaiannya melalui jalur perdata. Terlebih hambatan- hambatan yang ada dalam penyelesaian jalur perdata sebagaimana Pemohon uraikan sebelumnya akan lebih mudah diatasi oleh kelima kualifikasi subjek hukum ini dibandingkan dengan warga masyarakat biasa. 100. Berdasarkan pada uraian di atas, untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, maka sehingga frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 harus dibaca dengan mengecualikan: (i) Korporasi; (ii) lembaga pemerintah; (iii) kelompok perorangan; (iv) pejabat publik; dan/atau (v) figur publik. C. FRASA “SUATU HAL” DALAM PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 YANG TIDAK DIBERIKAN PENAFSIRAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 101. Frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 merujuk pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pencemaran nama baik. Karena frasa ini memuat inti dari persoalan pencemaran nama baik, seyogianya frasa “suatu hal” menjadi frasa yang memiliki kejelasan penafsiran. Bilamana tidak, niscaya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi alat untuk membungkam opini, dan bukan menjadi alat pelindung nama baik di dunia maya. 102. Frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 sebagaimana adanya sekarang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena makna leksikal dari “suatu hal” memberikan beberapa kondisi berbeda dengan gradasinya masing-masing, atau dengan kata lain multitafsir. 103. UU ITE 2024 tidak memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud “suatu hal”. Begitu pula adanya dengan KUHP 2023. 52 104. Karenanya, perlu untuk melakukan penafsiran terhadap yang dimaksud dengan frasa “suatu hal” dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang dijelaskan oleh Mertokusumo sebagaimana dikutip berikut [vide Bukti P- 53]: “Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.” 105. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hal” memiliki beberapa arti, yaitu: (i) keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi); (ii) perkara, urusan, soal; masalah; (ii) sebab; dan (iv) tentang; mengenai. Beberapa arti dari kata “hal” memiliki gradasi yang berbeda-beda sehingga menciptakan ruang ketidakpastian. 106. Kondisi yang benar-benar serupa dengan kondisi di atas telah dinyatakan oleh MKRI sebagai penyebab timbulnya ketidakpastian hukum. Lengkapnya, dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-54], MKRI berpendapat: “Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.” 107. Persoalan multitafsir terhadap frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 menjadi semakin krusial karena 2 (dua) alasan, yaitu: (i) telah terjadi penghapusan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik; dan (ii) praktik peradilan yang ada cenderung memperluas penerapan frasa “suatu hal”. 108. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 terdapat 2 (dua) tindakan yang dilarang, yaitu: (i) penghinaan melalui media elektronik; dan (ii) pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun, UU ITE 2024 menghilangkan penghinaan 53 melalui media elektronik, dan hanya menyisakan pencemaran nama baik melalui media elektronik. 109. Penghilangan ini sangat berpotensi membuat segala perbuatan yang mulanya masuk ke dalam kategori penghinaan melalui media elektronik menjadi diadukan dalam payung pencemaran nama baik melalui media elektronik. Atau dengan kata lain, menjadikan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai “keranjang sampah”. 110. Potensi yang Pemohon khawatirkan ini sangat mungkin terjadi khususnya dengan melihat praktik peradilan yang selama ini berjalan yang justru menggunakan ketentuan pidana pencemaran nama baik untuk kasus-kasus di mana jelas-jelas yang terjadi adalah penghinaan. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang Pemohon maksudkan: a. Nomor Putusan : 276/Pid.B/2023/PN Plg [vide Bukti P-55] Nama Terdakwa : Dahlia Binti Yang Cik Rahman Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 3 (tiga) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Sudah sudahlah, awak lonte, lonte kau itu” Pertimbangan : Kata “lonte” sering dijadikan kata makian karena berkonotasi negatif, sehingga perempuan yang dimaki akan merasa malu dan terserang kehormatannya; dan Ucapan “lonte kau itu” disampaikan di hadapan beberapa orang dan karenanya tidak bersifat pribadi. b. Nomor Putusan : 9/Pid.B/2023/PN Bir [vide Bukti P-56] Nama Terdakwa : Ridwan Harun bin Harun Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 3 (tiga) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “aneuk bajeng/anak haram” sebanyak 4 (empat) kali Pertimbangan : Kata “aneuk bajeng/anak haram” diucapkan di hadapan umum serta didengar masyarakat; 54 Akibat perkataan tersebut, korban merasa dipermalukan; dan Korban dilahirkan dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan bukan anak haram. c. Nomor Putusan : 153/Pid.B/2022/PN Blg [vide Bukti P-57] Nama Terdakwa : Elmi Br Simarmata als Mak Aldi Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 2 (dua) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Dasar kau babi, lonte kau, kurang ajar” Pertimbangan : Kata-kata diucapkan di depan banyak orang; dan Kata-kata penghinaan disampaikan sebagai balasan atas sindiran. d. Nomor Putusan : 542/Pid.B/2020/PN Bgl [vide Bukti P-58] Nama Terdakwa : Sumaryatim bin Alm. Abdul Maad Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 4 (empat) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Iya itulah parfum bau janda, lain kan baunya” Pertimbangan : Korban benar berstatus janda; Tidak ada parfum dengan merek janda maupun parfum bau janda; dan Perkataan yang disampaikan membuat korban tidak senang, tersinggung, risih dan terhina. e. Nomor Putusan : 37/Pid.B/2020/PN Bhn [vide Bukti P-59] Nama Terdakwa : Desi Puspita Sari binti Basarudin Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 7 (tujuh) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Lonte kau” Pertimbangan : Perkataan yang dikatakan membuat korban merasa malu; Disampaikan di halaman depan rumah korban yang merupakan tempat umum; 55 Pada saat dikatakan, terdapat beberapa orang yang mendengar dan melihat; dan Kata-kata yang disampaikan adalah tidak benar. f. Nomor Putusan : 75/Pid.B/2018/PN Dgl [vide Bukti P-60] Nama Terdakwa : Fitriani alias Ani Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 3 (tiga) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Berenti jow bicara, Sutarman baik dalam mulut, busuk dalam hati munafik.” Pertimbangan : Disampaikan dalam pertemuan desa; dan Pelaku jelas menyadari bahwa perkataan demikian dapat membuat korban tersinggung dan malu terhadap banyak orang yang ada dalam pertemuan. g. Nomor Putusan : 20/Pid.B/2016/PN Tul [vide Bukti P-61] Nama Terdakwa : Ali Rahantan alias Ali Tindak Pidana : 310 ayat (1) KUHP 1946 Sanksi : 3 (tiga) bulan penjara Bentuk Pencemaran : “Jangan coba-coba ganggu saya di sini, saya akan putus kamu punya leher. Nanti lihat saja, nanti saya akan bunuh kamu. Haji binatang, babi, serakah, bodoh.” Pertimbangan : Tuduhan yang disampaikan kepada korban tidak benar dan tidak dapat dibuktikan pula apa yang diperbuat korban; Perkataan yang diucapkan tidaklah pantas ditujukan kepada seseorang; dan Perkataan didengar oleh orang lain atau umum. 111. Praktik di atas merupakan wujud nyata dari ketidakpastian hukum karena seseorang dinyatakan bersalah dan dipidana tidak berdasarkan pada tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini pun merupakan suatu ketidakadilan karena dalam konteks KUHP 1946, penghinaan (Pasal 315 KUHP 1946) merupakan 56 tindak pidana yang ancaman pidananya lebih rendah dibandingkan dengan pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP 1946). 112. R. Soesilo di dalam bukunya [vide Bukti P-62] telah menerangkan secara jelas perbedaan di antara kedua tindak pidana sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut: Pencemaran Nama Baik Penghinaan “Supaya dapat dihukum menurut pasal 310 (1) ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara ‘menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu’...” “Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan ‘menuduh suatu perbuatan’ terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: ‘anjing’, ‘asu’, ‘sundel’, ‘bajingan’, dsb. masuk pasal 315 dan dinamakan penghinaan ringan.” Pendekatan serupa juga digunakan oleh Sianturi [vide Bukti P-63] yang mana pendapatnya dapat dirangkum dalam tabel berikut: Pencemaran Nama Baik Penghinaan “Caranya untuk menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan.” “Penghinaan yang tidak dengan menuduhkan sesuatu hal/tindakan disebut sebagai penghinaan ringan atau bersahaja.” 113. Meski R. Soesilo dan S.R. Sianturi membuat pemaknaan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam KUHP 1946, namun penjelasannya masih akurat hingga saat ini karena KUHP 2023 masih memisahkan kedua tindak pidana ini. Dengan demikian, sudah selayaknya pemaknaan yang dengan tegas memisahkan antara pencemaran nama baik dan penghinaan ini perlu diadopsi dalam menginterpretasikan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. 57 114. Jika tafsir macam ini tidak diadopsi, maka pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil akan terjadi semakin masif karena akan berjatuhan korban-korban salah hukum. 115. Oleh karenanya, guna memastikan terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 harus dianggap inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “dilakukannya suatu perbuatan”. III.2 ALASAN PENGUJIAN TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) jo. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE 2024 116. Salah satu mandat dari Pasal 20 ayat (2) Internasional Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut sebagai “ICCPR”) [vide Bukti P-64] yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, adalah adanya kewajiban bagi negara anggota untuk melarang oleh hukum “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan”. Kewajiban ini dapatlah dikatakan sebagai terusan dari Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai “UDHR”) [vide Bukti P-65] yang menyatakan: “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.” Terjemahan resmi [vide Bukti P-65A]: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” 117. Kewajiban bagi negara untuk menyusun peraturan yang melarang hasutan kebencian dinyatakan secara tegas dalam General Comment No. 11 [vide Bukti P-66] yang lengkapnya berbunyi: 58 “In view of the nature of article 20, States parties are obliged to adopt the necessary legislative measures prohibiting the actions referred to therein.” Terjemahan [vide Bukti P-66A]: “Mengingat sifat dari Pasal 20, Negara-negara anggota diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan yang melarang tindakan-tindakan yang dirujuk di dalam pasal tersebut.” 118. Keberadaan Pasal 20 ayat (2) ICCPR tidaklah bisa lepas dari aspek historis yang melandasinya, yaitu terjadinya Holokaus. Keberadaannya diharapkan bisa mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dari akarnya. Sehubungan dengan aspek historis ini, Temperman [vide Bukti P-67] menyatakan: “The original crafting of the prohibition of hateful incitement should be understood against the background of the Second World War. The horrors of the Holocaust had been fostered significantly by a hate-mongering state apparatus. Tackling the prevention of crimes against humanity at the roots, it was felt, implied a need for ‘preventive prohibitions in the area of formation of public opinion’. The drafters presumed a direct link between the incitement prohibition and the right to life, a clear indication of the extreme type of speech that comes within the ambit of Article 20(2) ICCPR. Thus, what the drafters were talking about are the most abominable acts of dehumanizing or demonizing the other, affecting the latter’s dignity, equality and integrity by way of actually inciting violence, hostility or discrimination against that ‘otherness’.” Terjemahan [vide Bukti P-67A]: “Asal pembentukan dari larangan terhadap hasutan kebencian harus dipahami dalam konteks Perang Dunia II. Kengerian Holokaus telah dipupuk secara signifikan oleh aparatur negara yang mempropagandakan kebencian. Dalam rangka mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan sampai ke akar-akarnya, telah dirasakan, menyiratkan perlunya ‘larangan preventif di bidang pembentukan opini publik’. Para perancang mengasumsikan adanya hubungan langsung antara larangan hasutan dan hak untuk hidup, sebuah indikasi jelas dari jenis ekstrem sebuah pendapat yang masuk ke dalam ruang lingkup Pasal 20(2) ICCPR. Dengan demikian, apa yang dibicarakan oleh para perancang adalah tindakan yang paling tercela dalam mendehumanisasi atau mengutuk orang lain, memengaruhi martabat, kesetaraan dan 59 integritasnya dengan cara menghasut kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi terhadap 'perbedaan' tersebut.” 119. Di dalam buku yang sama, Temperman menerangkan pandangan dari beberapa delegasi pada saat penyusunan Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang melihat kaitan antara ketentuan ini dengan hak asasi manusia [vide Bukti P- 68]. Lengkapnya disampaikan: “A positive link between Article 20(2) and human rights was, however, made by some contributors to the drafting debates. There were delegates who considered norms against incitement a matter of minority rights protection, while others deemed the incitement provision a matter of group or collective rights. Ghana, for instance, argued that ‘there was a great difference between article 19 [on freedom of expression] and [article 20 on incitement], since the former set forth individual rights while the latter defined collective rights’. Similarly, the Czechoslovakian representative in the Third Committee ‘could not understand’ those delegations that were of the opinion that the incitement clause ‘did not protect a fundamental right’, implying that it was self-evident that the provision safeguarded a host of Covenant rights. A Philippines representative specified this. He regretted that some states felt that the incitement clause was out of place in this human rights instrument, for this provision ‘in fact sanctioned the right to life and the right to live in peace with one’s neighbours’.” Terjemahan [vide Bukti P-68A]: “Adanya hubungan positif antara Pasal 20 (2) dan hak asasi manusia, bagaimana pun, disampaikan oleh beberapa kontributor dalam perdebatan penyusunan rancangan tersebut. Ada delegasi yang menganggap bahwa norma yang menentang hasutan sebagai masalah perlindungan hak minoritas, sementara yang lain menganggap ketentuan tentang hasutan sebagai masalah hak kelompok atau kolektif. Ghana, misalnya, berpendapat bahwa 'ada perbedaan besar antara Pasal 19 [tentang kebebasan berekspresi] dan [Pasal 20 tentang hasutan], karena ketentuan yang pertama disebut menetapkan hak-hak individu sementara ketentuan yang terakhir menetapkan hak-hak kolektif'. Perwakilan Chekoslovakia dalam Komite Ketiga juga 'tidak dapat memahami' delegasi-delegasi yang berpendapat bahwa klausa hasutan 'tidak melindungi hak fundamental', hal mana mengimplikasikan bahwa ketentuan tersebut sudah jelas melindungi sejumlah hak yang dijamin dalam Kovenan. Perwakilan Filipina memperjelas hal ini. Ia menyesalkan bahwa beberapa negara merasa bahwa klausa hasutan ini tidaklah layak berada di dalam instrumen hak asasi manusia ini, karena ketentuan ini 'menguatkan hak untuk hidup dan hak untuk hidup dalam damai dalam lingkungannya'.” 60 120. Ringkasan dari travaux préparatoires di atas menunjukkan bahwa yang hendak dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah hak kolektif, yang bisa diartikan sebagai kelompok rentan dan minoritas, dan tujuan dari pengaturannya adalah kehidupan yang harmonis bagi semua. Hal ini senada dengan pandangan dalam Putusan Mahkamah Agung Kanada antara Canada (Human Rights Commission) v. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892 [vide Bukti P-69] yang menyatakan: “It can thus be concluded that messages of hate propaganda undermine the dignity and self-worth of target group members and, more generally, contribute to disharmonious relations among various racial, cultural and religious groups, as a result eroding the tolerance and open-mindedness that must flourish in a multicultural society which is committed to the idea of equality.” Terjemahan [vide Bukti P-69A]: “Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan propaganda kebencian merendahkan martabat dan harga diri anggota-anggota kelompok yang dituju dan, secara umum, berkontribusi pada ketidakharmonisan hubungan antara pelbagai kelompok ras, budaya, dan agama, yang menghasilkan pengikisan toleransi dan keterbukaan pemikiran yang harus berkembang dalam masyarakat dengan bermacam-macam budaya yang berkomitmen pada gagasan kesetaraan.” 121. Meski Pasal 20 ayat (2) ICCPR merupakan bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang diamanatkan dalam ICCPR, tidak lantas pembatasan yang dilakukan bisa semena-mena. Bahkan, General Comment No. 34 [vide Bukti P-25] menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan atas dasar Pasal 20 ayat (2) ICCPR haruslah mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Lengkapnya dikatakan: “50. Articles 19 and 20 are compatible with and complement each other. The acts that are addressed in article 20 are all subject to restriction pursuant to article 19, paragraph 3. As such, a limitation that is justified on the basis of article 20 must also comply with article 19, paragraph 3. 51. What distinguishes the acts addressed in article 20 from other acts that may be subject to restriction under article 19, paragraph 3, is that for the acts addressed in article 20, the Covenant indicates the specific response required from the State: their prohibition by law. It is only to this extent that article 20 may be considered as lex specialis with regard to article 19. 61 52. It is only with regard to the specific forms of expression indicated in article 20 that States parties are obliged to have legal prohibitions. In every case in which the State restricts freedom of expression it is necessary to justify the prohibitions and their provisions in strict conformity with article 19.” Terjemahan [vide Bukti P-25A]: “50. Pasal 19 dan 20 selaras dan saling melengkapi satu sama lain. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 20 semuanya tunduk pada pembatasan berdasarkan pasal 19 ayat 3. Dengan demikian, pembatasan yang dibenarkan berdasarkan pasal 20 juga harus mematuhi pasal 19 ayat 3. 51. Apa yang membedakan tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 20 dengan tindakan-tindakan lain yang mungkin dikenakan pembatasan berdasarkan pasal 19 ayat 3, adalah bahwa untuk tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 20, Kovenan menunjukkan tanggapan spesifik yang harus dilakukan oleh Negara: pelarangan tindakan tersebut berdasarkan hukum. Hanya sejauh itulah pasal 20 dapat dianggap sebagai lex specialis terhadap pasal 19. 52. Hanya berkenaan dengan bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang disebutkan dalam pasal 20, Negara-Negara Peserta wajib menerapkan larangan hukum. Dalam setiap kasus di mana Negara membatasi kebebasan berekspresi, maka Negara perlu untuk memberikan alasan pembenar larangan dan bahwa ketentuan-ketentuannya benar-benar sesuai dengan pasal 19.” 122. Dalam travaux preparatoires pembahasan Pasal 19 ayat (3) ICCPR dikatakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tidaklah bisa dibatasi secara semena- mena. Lengkapnya dikatakan sebagai berikut [vide Bukti P-112]: “The existing text recognized that since the freedom in question carried with them certain duties they might therefore have to be subject to certain limitations. It was difficult, if not impossible, to cover the whole range of limitations which might be necessary to prevent abuses of freedom of expression, but the method adopted in the existing article of formulating general categories which could apply to individual cases seemed to be the only practicable one” Terjemahan [vide Bukti P-112A]: “Teks yang ada mengakui bahwa karena kebebasan yang dibicarakan membawa serta kewajiban-kewajiban tertentu, maka kebebasan tersebut mungkin perlu dibatasi dalam beberapa hal. Sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk mencakup seluruh rangkaian pembatasan yang mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi, tetapi metode yang diadopsi dalam pasal yang ada dengan merumuskan kategori- 62 kategori umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus individual tampaknya menjadi satu-satunya cara yang dapat dilaksanakan.” 123. Rambu-rambu pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang harus diikuti dalam menerapkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah tes tiga tahap (three-part test) yang mensyaratkan pemenuhan 3 (tiga) tahap secara kumulatif agar pembatasan menjadi sah. Ketiga tahapan tersebut adalah: (i) diatur oleh hukum (prescribed by law); (ii) adanya tujuan pembatasan yang sah (legitimate aim); dan (iii) kebutuhan (necessity). Tujuan dari rambu-rambu ini adalah untuk memastikan pembatasan yang proporsional dan mencegah pembungkaman yang eksesif. 124. Selanjutnya, khusus untuk Pasal 20 ayat (2) ICCPR, PBB telah menerbitkan Rabat Action Plan on the Prohibition of Advocay of National, Racial or Religious Hatred that Constitues Incitement to Discrimination, Hostility or Violence (selanjutnya disebut sebagai “Rabat Plan of Action”) yang bertujuan untuk merumuskan pembatasan kebebasan berpendapat yang proporsional untuk mengategorikan suatu pernyataan sebagai hasutan kebencian [vide Bukti P- 70], yakni: a. Konteks (context): yaitu bagaimana konteks politik dan sosial yang lazim saat pernyataan tersebut disampaikan; b. Pembicara (speaker): yaitu bagaimana kedudukan dari pembicara di tengah audiens yang dituju oleh pernyataan tersebut; c. Intensi (intent): yaitu adanya kehendak dari pembicara untuk menyampaikan objek pernyataan kepada audiens tertentu; d. Konten dan Bentuk (content and form): yaitu derajat tingkat provokasi dan tutur penyampaian dari pernyataan dikaitkan dengan keabsahan argumen yang mendukungnya; e. Jangkauan (extent of the speech act): yaitu seberapa jauh/luas audiens yang terjangkau dari pernyataan tersebut; dan f. Kemungkinan (likelihood, including imminence): yaitu seberapa mungkin tindakan yang dihasut berisiko akan untuk terjadi. 125. Sama halnya dengan pengaturan mengenai pencemaran nama baik (defamation), pembatasan di atas diberikan agar tidak terjadi kesewenang- wenangan dalam mengatasi hasutan kebencian. Pertanyaan paling awal yang 63 kemudian harus dijawab dalam konteks Indonesia adalah, apakah Indonesia sudah membuat peraturan yang melarang hasutan kebencian? 126. Jawabannya adalah sudah. Indonesia menjadikan hasutan kebencian sebagai tindak pidana. Dalam dunia nyata, tindak pidana hasutan kebencian diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 300 KUHP 2023. Sedangkan dalam dunia maya, tindak pidana hasutan kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024—yang juga menjadi objek pengujian dalam Permohonan a quo. 127. Yang kemudian menjadi soal adalah, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memiliki desain pengaturan yang jauh berbeda dengan Pasal 20 ayat (2) ICCPR sebagaimana tergambar dari tabel berikut: Faktor Pembeda Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 Pasal 20 ayat (2) ICCPR Hal yang dilarang - Perbuatan; dan - Akibat. Perbuatan Perbuatan yang dilarang Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain Anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan Akibat yang dilarang Timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik Tidak ada Karakteristik yang dilindungi Ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis Kebangsaan, ras, dan agama 64 kelamin, disabilitas mental, dan disabilitas fisik 128. Pada bagian perbuatan yang dilarang, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 dan Pasal 20 ayat (2) ICCPR membuat rumusan yang begitu luas karena: a. Perbuatan yang dilakukan adalah “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan”, yang artinya ketentuan ini dapat menjerat orang yang sekedar membagikan kembali atau “repost” suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baik kepada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang; dan b. Isi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan bisa berupa apa pun selama hasil akhirnya adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan karakteristik tertentu. 129. Pada sisi yang lain, akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 justru menjadikan Pasal ini menjadi tidak bisa mencegah timbulnya kebencian karena penanganan baru dilakukan saat kebencian sudah timbul. Dengan kata lain, standar yang digunakan malah melenceng dari apa yang dikehendaki oleh keberadaan Pasal 20 ayat (2) ICCPR. 130. Namun demikian, tak pula dapat disangkal bahwa Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memuat lebih banyak karakteristik yang dilindungi, yang ternyata telah mengakomodir perkembangan dalam dunia internasional. Sayangnya, perluasan ini menjadi sia-sia karena materi pokok dari Pasalnya, yaitu perbuatan dan akibat yang dilarangnya, justru membuat kedua Pasal ini menjadi terlalu luas dan tidak dapat mencapai tujuannya. 131. Dengan mengingat kewajiban Indonesia untuk membuat pengaturan yang melarang adanya hasutan kebencian dan dengan melihat ketentuan hasutan kebencian melalui media elektronik yang sekarang berlaku, Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 harus diberikan tafsir melalui MKRI. 65 D. FRASA “TANPA HAK” DALAM PASAL 28 AYAT (2) jo. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE 2024 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28G AYAT (1), PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945 132. Frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 merujuk pada bagian dari unsur melawan hukum dalam tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik. Keberadaan frasa ini memberikan ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah dan karenanya melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, serta hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 133. Hak atas rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) meliputi serangkaian hak yang dapat dilindungi baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan yang ada meliputi—namun tidak terbatas pada—perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat maupun hak miliknya. Hak ini pun meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang damai dan tenteram. Hak ini akan terancam ketika terjadi gejolak sosial, ekonomi maupun politik dalam negeri. Hak ini juga akan terancam manakala negara melalui kebijakan maupun sikap diamnya mengizinkan terjadinya serangan kepada masyarakat atau bagiannya. 134. Sedangkan hak untuk bebas dari diskriminasi bersumber dari prinsip egalitarianisme, namun dengan mengakui dan mempertimbangkan keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Hak ini juga meliputi perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan. Hak ini pada dasarnya melingkup larangan diskriminasi langsung dan tidak langsung. 135. Hak untuk bebas dari diskriminasi berjalan beriringan dengan hak persamaan di hadapan hukum. Namun keduanya tidaklah sama. Hak untuk bebas dari diskriminasi merupakan larangan yang sifatnya negatif, namun hak persamaan di hadapan hukum memuat kewajiban positif guna mewujudkannya. Namun pada akhirnya, keduanya merupakan kunci dari perlindungan hak asasi manusia secara umum. 66 136. Frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 melanggar ketiga jenis hak di atas. 137. Di dalam Draft Naskah Akademik Rancang Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [vide Bukti P-71] dikatakan: “Dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, maka sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum.” Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (i) tindak pidana selalu melawan hukum; dan (ii) sifat melawan hukum bisa disebut atau tidak disebut dalam rumusan tindak pidana. 138. Pandangan ini sejalan dengan pendapat dari Schaffmeister yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum tidak perlu selalu dimanifestasikan dalam rumusan tindak pidana. Namun ketika sifat melawan hukum diformalkan sebagai unsur dalam tindak pidana, maka unsurnya harus dibuktikan. Sebaliknya, ketika tidak diformalkan sebagai rumusan dalam tindak pidana, hal tersebut tidak perlu dibuktikan. Lengkapnya, pendapat Schaffmeister [vide Bukti P-72] dikutip sebagai berikut: “Bukankah fungsi penting dari rumusan delik, seperti telah diketahui, adalah menunjukkan apa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan, jadi juga yang tidak perlu dibuktikan. Dengan perkataan lain, dalam hal demikian dan yang sejenis, sifat melawan hukum bukan merupakan syarat tertulis, melainkan syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum itu harus direalisasikan (sebab tetap merupakan syarat untuk dapat dipidana) tetapi tidak perlu dibuktikan.” 139. Dituliskannya unsur “tanpa hak” (zonder bevoegdheid) yang merupakan bagian dari sifat melawan hukum ke dalam rumusan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik membawa implikasi bahwa unsur tersebut harus dibuktikan. Yang kemudian harus dibuktikan dari unsur ini adalah, apakah pelaku yang bersangkutan memiliki “izin” atau dengan kata lain “alas hak” untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan hasutan kebencian. Jika penuntut umum gagal untuk membuktikan unsur ini, maka terdakwa yang bersangkutan haruslah dianggap berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan hasutan kebencian. 67 140. Kondisi yang demikian ini sudah barang tentu akan menyebabkan korban yang tidak berdaya menjadi semakin tidak berdaya. Fischer dkk. menggambarkan di dalam tulisannya bahwa korban dari kejahatan berbasis kebencian tidaklah berdaya dan tidak bisa mengendalikan situasi karena mereka dibenci atas dasar siapa mereka dan bukan apa yang mereka lakukan [vide Bukti P-73]. Lengkapnya dikatakan: “An important feature of hate crimes is that the victims generally have not done anything specific: they are terrorized for who they are, not for what they have done. This makes the victims feel powerless and unable to control the situation because changing their behavior or attitudes would not help.” Terjemahan [vide Bukti P-73A]: “Ciri penting dari kejahatan kebencian adalah bahwa para korban pada umumnya tidak melakukan sesuatu yang spesifik: mereka diteror karena siapa mereka, bukan karena apa yang telah mereka lakukan. Hal ini membuat para korban merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengendalikan situasi karena mengubah perilaku atau sikap mereka tidak akan membantu.” 141. Jika kemudian terjadi impunitas karena adanya pihak yang dianggap berhak untuk menebar hasutan kebencian melalui media elektronik, sudah barang tentu ketidakberdayaan korban akan berlipat ganda. Dalam kondisi yang demikian ini, sebenarnya telah terjadi 2 (dua) serangan terhadap hak atas rasa aman. Pertama, pemberian izin untuk melakukan serangan berupa hasutan kebencian dengan adanya rumusan frasa “tanpa hak” merupakan ancaman bagi hak atas rasa aman. Kedua, sikap diam pemerintah dengan membiarkan terjadinya impunitas jelas merupakan gangguan terhadap hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 142. Pada sisi yang lain, karena Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 merupakan turunan dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang merupakan turunan dari Pasal 7 UDHR yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap diskriminasi, maka keberadaan pihak yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian sama dengan adanya pihak yang berhak untuk melakukan diskriminasi. 143. Artinya, frasa “tanpa hak” membuka ruang terjadinya “serangan secara sah” terhadap kelompok rentan dan minoritas. Atau setidak-tidaknya, frasa ini akan 68 mendorong pelaku untuk mengklaim bahwa mereka adalah orang yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian atas dasar yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024. Padahal, negara telah memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan dan minoritas di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 144. Dalam konteks Indonesia, perlindungan bagi kelompok rentan dan minoritas menjadi komponen yang amat penting. Hal ini karena Indonesia terus memiliki rapor merah untuk perlindungan bagi kelompok rentan dan minoritas bahkan sampai tahun 2023. Merujuk pada Indeks Rule of Law yang diterbitkan oleh World Justice Project, nilai secara umum dari rule of law Indonesia mengalami stagnasi sejak tahun 2015 sebagaimana terlihat dari cuplikan grafik di bawah ini: 145. Berdasarkan indeks yang sama, Indonesia masih memiliki nilai rendah untuk kebebasan berkeyakinan (posisi 129 dari 142 negara) dan kesetaraan perlakuan dan ketiadaan diskriminasi (114 dari 142 negara) sebagaimana terlihat dari cuplikan grafik di bawah ini: 146. Dalam kaitannya dengan hak persamaan di hadapan hukum, pelanggaran jelas terjadi karena alih-alih melakukan tindakan positif untuk memastikan 69 terjadinya persamaan di hadapan hukum, negara malah membuat peraturan yang memberikan izin bagi dilakukannya serangan berbasis diskriminasi. 147. Merujuk pada uraian di atas, terang bahwa frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 telah melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. E. RUMUSAN PASAL 28 AYAT (2) jo. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE 2024 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 SEPANJANG TIDAK DIBERIKAN PENAFSIRAN 148. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang semula berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” adalah INKONSTITUSIONAL selama tidak dimaknai sebagai “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” 149. Terdapat 4 (empat) alasan yang menunjukkan betapa rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 perlu diberikan interpretasi, yaitu: a. Formulasi Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024—yang merupakan bentuk implementasi dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR—sebagai delik materiil tidak menyasar akar masalah dari kebencian dan bahkan malah menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah; b. Rumusan unsur kesalahan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 mempersulit penegakan hukum terhadap kebencian yang sudah termanifestasi; 70 c. Rumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu “mentransmisikan” bertentangan dengan standar dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian yang terjadi di muka publik; dan d. Rumusan isi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan bisa berupa apa pun selama hasil akhirnya adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga sangat mungkin menyasar orang yang tidak bersalah. E.1 Formulasi Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sebagai delik materiil tidak menyasar akar masalah dari kebencian dan bahkan malah menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah 150. Penafsiran terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024—dan tentunya terhadap Pasal 45A ayat (2)—diperlukan agar pengaturan mengenai hasutan kebencian melalui media elektronik yang ada di Indonesia dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. 151. Secara historis, telah diuraikan bahwa Pasal 20 ayat (2) ICCPR diadakan guna mencegah terulangnya situasi yang serupa dengan Nazi, yaitu berkembangnya pandangan totalitarian dan rasis yang kemudian berubah menjadi bagian dari kebijakan suatu negara yang didukung dengan propaganda. Pasal ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dari akarnya, yaitu dengan mencegah timbulnya benih-benih ide yang memisahkan antara “kita” atau “in-group” dan “mereka” atau “out-group”. 152. “Kita” dan “mereka”. Inilah mekanisme dasar dari hasutan kebencian. Penciptaan “in-group” atau “kita” dan “out-group” atau mereka. Pembedaan antara “kita” dan “mereka” hanya didasarkan pada 1 (satu) aspek dalam identitas: ras, agama, suku, kebangsaan, orientasi seksual dan seterusnya. Akibatnya kelompok yang dikategorikan “mereka” tereduksi hingga menyisakan aspek tunggal ini saja: negro, yahudi, cina, homoseksual dan seterusnya. Pemisahan dan pengerdilan ini sangat mudah berlanjut pada pandangan yang merendahkan, lalu kebencian. 71 153. Penting untuk dicatat bahwa proses ini tidak terjadi secara instan, dan tidak pula terjadi karena 1 (satu) orang saja—apalagi hanya 1 unggahan atau pernyataan. Perlu upaya terstruktur dan berkelanjutan untuk melakukan hasutan kebencian. Dalam kelompok yang dikategorikan sebagai “kita” atau “in-group”, perubahan dilakukan dengan menghilangkan eksistensi diri dan menonjolkan aspek kolektif dari kelompok/kerumunan atau “crowd” atau “foule”. Hal ini telah digambarkan oleh Gustave Le Bon [vide Bukti P-74] dalam magnum opus-nya: “We see, then, that the disappearance of the conscious personality, the predominance of the unconscious personality, the turning by means of suggestion and contagion of feelings and ideas in an identical direction, the tendency to immediately transform the suggested ideas into acts; these, we see, are the principal characteristics of the individual forming part of a crowd. He is no longer himself, but has become an automaton who has ceased to be guided by his will.” Terjemahan [vide Bukti P-74A]: “Kita lihat, kemudian, bahwa hilangnya kepribadian sadar, dominasi kepribadian tidak sadar, berubahnya perasaan dan ide ke arah yang identik melalui sugesti dan penularan, kecenderungan untuk segera mengubah ide yang disarankan menjadi tindakan; ini, kita lihat, adalah karakteristik utama individu yang menjadi bagian dari kerumunan. Ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, tetapi telah menjadi boneka mekanis yang tidak lagi dipandu oleh kehendaknya.” 154. Interaksi di dalam kelompok memiliki tendensi untuk memperkuat kepercayaan atau “belief” seseorang selama hal tersebut merupakan ideologi dari kelompok yang bersangkutan. Akhirnya, kelompok tersebut secara bersama-sama akan menjadi semakin dan semakin ekstrim. 155. Dengan segregasi, maka telah dibangun jarak antara “kita” dan “mereka”. Dengan pengelompokan diri, maka muncul erosi terhadap proses berpikir kritis. Dan dengan amplifikasi kepercayaan, maka muncul semangat. Ketika kemudian ketiga faktor ini diarahkan secara negatif melalui suatu propaganda, niscaya kebencian akan tercipta. Fenomena ini digambarkan oleh Robert J. Sternberg dan Karin Sternberg [vide Bukti P-75] sebagaimana dikutip sebagai berikut: 72 “Hate propaganda, which proposes story themes, typically accomplishes one or more of three functions. A first function is the negation of intimacy toward the targeted entity (e.g., leader, country, ethnic group). The propaganda portrays the hated object as undeserving of intimacy from a human being. A second function is the generation of passion. The propaganda attempts to stir up hot animosity toward the target. And a third function is to generate commitment to false beliefs via the implantation of false presuppositions. People are encouraged to suspend or distort their critical-thinking processes, and the encouragement of people to reach targeted (often false) conclusions based on the pseudo-logic of false presuppositions and flawed critical thinking.” Terjemahan [vide Bukti P-75A]: “Propaganda kebencian, yang mengusulkan tema-tema cerita, biasanya mencapai satu atau lebih dari tiga fungsi. Fungsi pertama adalah penolakan keintiman terhadap entitas yang ditargetkan (misalnya, pemimpin, negara, kelompok etnis). Propaganda menggambarkan objek yang dibenci sebagai tidak layak mendapatkan keintiman dari manusia. Fungsi kedua adalah pembangkitan gairah. Propaganda berusaha untuk membangkitkan permusuhan yang panas terhadap target. Dan fungsi ketiga adalah menghasilkan komitmen terhadap keyakinan palsu melalui penanaman prasangka yang salah. Orang-orang didorong untuk menunda atau mendistorsi proses berpikir kritis mereka, dan mereka didorong untuk mencapai kesimpulan yang ditargetkan (seringkali palsu) berdasarkan logika semu dari prasangka yang salah dan pemikiran kritis yang cacat.” 156. Pola pikir ini yang tidak terefleksikan dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. Berdasarkan pada rumusan kedua Pasal ini, maka terang bahwa hasutan kebencian melalui media elektronik dalam UU ITE 2024 merupakan delik materiil. Namun, hasutan kebencian melalui media elektronik dalam UU ITE 2024 bukanlah delik materiil biasa yang sekadar melarang terjadinya suatu akibat karena hasutan kebencian melalui media elektronik dalam UU ITE 2024 juga mengatur perbuatan yang dilarang. 157. Adapun akibat yang dilarang berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. 73 158. Sedangkan perbuatan yang dilarang berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain.” 159. Masalah utama dengan menjadikan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik sebagai delik materiil adalah tujuan pencegahan yang hendak dicapai tidak akan tercapai. Jika rasa kebencian atau permusuhan sudah terlebih dahulu timbul, maka artinya sudah terjadi pengidentifikasian dan pemisahan antara “kita” dan “mereka”. Atau dengan kata lain, ide kebencian sudah tersebar, tertanam, berkembang dan bahkan berbuah. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hak yang dilakukan justru tidak tepat sasaran. 160. Permasalahan lain sehubungan dengan dijadikannya tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik sebagai delik materiil adalah penjatuhan pidana pada orang yang keliru. 161. Kebencian atau permusuhan bukanlah suatu hal yang muncul karena 1 (satu) kejadian saja. Rasa kebencian atau permusuhan merupakan sesuatu yang perlu dipupuk. Hal inilah yang membedakannya dari amarah sebagaimana diuraikan oleh Fischer dkk [vide Bukti P-76], yang lengkapnya dikutip sebagai berikut: “With respect to appraisals, hate is different from anger, because an anger target is appraised as someone whose behavior can be influenced and changed (Fischer & Roseman, 2007; Halperin, 2008; Halperin, Russell, Dweck, & Gross, 2011). A hate target, on the contrary, implies appraisals of the other’s malevolent nature and malicious intent. In other words, hate is characterized by appraisals that imply a stable perception of a person or group and thus the incapability to change the extremely negative characteristics attributed to the target of hate (Allport, 1954; Royzman et al., 2005; Schoenewolf, 1996; Sternberg, 2003). Its appraisals are targeted at the hate target itself, rather than at specific actions carried out by that target (Ortony, Clore, & Collins, 1988). While we feel anger because a certain action by a certain person or group is appraised as immoral, unfair, or unjust, if that very same person changed their behavior, the levels of anger would be reduced and the person would be forgiven. However, the entire configuration of hatred appraisals focuses on the innate nature, motives, and characteristics of the target itself and therefore a momentary change in certain behavioral patterns will not necessarily diminish levels of hatred. One hates one’s 74 father because he is perceived as a bad father in one’s entire youth, not just once.” Terjemahan [vide Bukti P-76A]: “Sehubungan dengan penilaian, kebencian berbeda dengan kemarahan, karena target kemarahan dinilai sebagai seseorang yang perilakunya dapat dipengaruhi dan diubah (Fischer & Roseman, 2007; Halperin, 2008; Halperin, Russell, Dweck, & Gross, 2011). Sebaliknya, target kebencian menyiratkan penilaian terhadap sifat jahat dan niat jahat orang lain. Dengan kata lain, kebencian dicirikan oleh penilaian yang menyiratkan persepsi stabil terhadap seseorang atau suatu kelompok dan dengan demikian ketidakmampuan untuk mengubah karakteristik yang sangat negatif yang dikaitkan dengan target kebencian (Allport, 1954; Royzman et al., 2005; Schoenewolf, 1996; Sternberg, 2003). Penilaiannya ditujukan pada sasaran kebencian itu sendiri, bukan pada tindakan spesifik yang dilakukan oleh sasaran tersebut (Ortony, Clore, & Collins, 1988). Meskipun kita merasa marah karena tindakan tertentu yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu dinilai tidak bermoral, tidak wajar, atau tidak adil, jika orang tersebut mengubah perilakunya, tingkat kemarahannya akan berkurang dan orang tersebut akan dimaafkan. Namun, seluruh konfigurasi penilaian kebencian berfokus pada sifat bawaan, motif, dan karakteristik dari target itu sendiri dan oleh karena itu perubahan sesaat dalam pola perilaku tertentu tidak serta merta mengurangi tingkat kebencian. Seseorang membenci ayahnya karena dia dianggap sebagai ayah yang buruk di masa mudanya, bukan hanya sekali.” 162. Kutipan di atas menunjukkan bahwa kebencian adalah hal yang tidak terjadi secara instan. Ada pelbagai faktor dan kondisi yang pada akhirnya “menimbulkan kebencian”. Menjadi tidak masuk akal untuk membebankan “timbulnya kebencian” pada unggahan atau pernyataan seseorang dalam media elektronik. Jika pun seseorang bereaksi atas unggahan atau pernyataan seseorang, maka sebenarnya hal itu hanya memanifestasikan kebencian yang memang sudah ada pada dirinya karena pengalaman hidupnya. Artinya, pembebanan kepada pihak yang mengunggah atau menyatakan pikirannya dalam media elektronik sama dengan pembebanan pertanggungjawaban atas tindakan atau pengalaman yang dialami oleh orang lain. Atau dengan kata lain, telah terjadi pelanggaran terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)—yang jelas merupakan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 75 E.2 Rumusan unsur kesalahan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 mempersulit penegakan hukum terhadap kebencian yang sudah termanifestasi 163. Permasalahan lain dari rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah mengenai unsur kesalahannya. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memilih untuk memasukkan unsur kesalahan di dalam rumusannya dan artinya unsur ini harus dibuktikan dalam proses pembuktian. Lantas, apa unsur kesalahan yang harus dibuktikan? 164. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memilih unsur kesalahan dalam bentuk “dengan sengaja”, artinya pelaku harus menghendaki (willens) apa yang ia perbuat serta mengetahui (wetens) apa yang ia perbuat beserta dengan akibatnya. Dalam konteks Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, apa yang perlu dikehendaki dan diketahui oleh pelaku? 165. Ada 2 (dua) interpretasi guna menjawab pertanyaan ini, yaitu: a. dengan membaca unsur “dengan sengaja” untuk 2 (dua) komponen yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu tindakannya dan akibatnya. Dengan kata lain, pelaku harus “dengan sengaja” “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain” dan “dengan sengaja” pula “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”; atau b. dengan membaca unsur “dengan sengaja” hanya sebagai unsur kesalahan bagi tindakan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. Hal ini berarti bahwa kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kesengajaan dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain. 76 166. Cara baca kedua ini tentunya menimbulkan pertanyaan baru, lantas bagaimana dengan rumusan akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024? Apakah “timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” merupakan sesuatu yang “disengaja” atau bisa timbul akibat “kelalaian”? Atau, apakah akibat yang dilarang ini malah tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya? 167. Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023 [vide Bukti P-34] yang menyatakan: “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” 168. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023 [vide Bukti P-34] menyatakan: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah 'dengan maksud', 'mengetahui', 'yang diketahuinya', 'padahal diketahuinya', atau 'sedangkan ia mengetahui'.” 169. Dengan merujuk pada Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, maka untuk kedua cara baca, akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 haruslah dimaknai sebagai akibat yang disengaja dan karenanya harus pula dibuktikan. Artinya, pelaku haruslah menghendaki (willens) timbulnya rasa kebencian atau permusuhan serta mengetahui (wetens) bahwa yang ia lakukan akan berakibat pada timbulnya rasa kebencian atau permusuhan. 170. Dalam kedua cara baca, pembuktian terhadap unsur kesalahan terjadi 2 (dua) kali, yaitu terhadap tindakan dan terhadap akibat. Hal ini tentunya akan membuat beban pembuktian bagi penuntut umum menjadi begitu tinggi. Kondisi ini setidaknya bisa berujung pada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: 77 a. Hampir tidak bisa dibuktikannya unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yang tentunya akan menyebabkan apa pun yang hendak dicapai dari keberadaan Pasal ini menjadi tidak tercapai; atau b. Dilakukannya penyelundupan hukum dengan cara mengabaikan dan tidak membuktikan kedua unsur kesalahan, yang jelas merupakan abuse of power dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia; atau c. Dilakukannya penyelundupan hukum dengan cara hanya membuktikan tindakan yang dilarang atau akibat yang dilarang saja, yang lagi-lagi merupakan abuse of power dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 171. Kondisi mana pun yang pada akhirnya terjadi lagi-lagi akan menyebabkan tujuan pencegahan yang hendak dicapai tidak akan tercapai. Pada sisi yang lain, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang menciptakan pelbagai alternatif kemungkinan dalam penerapannya jelas melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. E.3 Rumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu “mentransmisikan” bertentangan dengan standar dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian yang terjadi di muka publik 172. Selain tidak bisa mencapai tujuannya, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 juga tidak mengikuti standar pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR karena salah satu tindakan yang dilarangnya adalah “mentransmisikan”. 173. Diksi “mentransmisikan” bukanlah diksi yang eksklusif ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 saja. Ketentuan lain dalam UU ITE 2024 juga menggunakannya, misalnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024, yang kemudian juga memberikan definisi terhadapnya sebagai: “Yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan’ adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.” 78 174. Definisi ini berarti bahwa “mentransmisikan” adalah kegiatan mengirimkan informasi dan/atau dokumen antar individu. Atau dengan kata lain, kegiatan ini tidak ditujukan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan diketahui oleh khalayak ramai. 175. Padahal, konteks hasutan kebencian yang dilarang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah hasutan kebencian yang dilakukan di hadapan publik. Hal ini terlihat jelas di dalam Camden Principles serta Rabat Plan of Action yang masing-masing dikutip sebagai berikut: Camden Principles, Prinsip 12.1.ii [vide Bukti P-40]: “The term ‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred publicly towards the target group.” Terjemahan resmi [vide Bukti P-40A]: “Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu.” Rabat Plan of Action, angka 29 huruf e [vide Bukti P-70]: “Extent of the speech act: Extent includes such elements as the reach of the speech act, its public nature, its magnitude and size of its audience. Other elements to consider include whether the speech is public, what means of dissemination are used, for example by a single leaflet or broadcast in the mainstream media or via the Internet, the frequency, the quantity and the extent of the communications, whether the audience had the means to act on the incitement, whether the statement (or work) is circulated in a restricted environment or widely accessible to the general public;” Terjemahan resmi [vide Bukti P-70A]: “Luasan tindakan hasutan: Luasan mencakup unsur-unsur seperti jangkauan hasutan, sifat publiknya, efek dan jangkauan pendengarnya. Unsur-unsur lain yang perlu dipertimbangkan termasuk apakah pidato itu bersifat publik, sarana penyebaran apa yang digunakan, misalnya dengan selebaran atau disiarkan di media umum atau melalui internet, frekuensi, jumlah dan tingkat komunikasi, apakah audiens memiliki sarana untuk bertindak atas hasutan, apakah pernyataan (atau pekerjaan) diedarkan dalam lingkungan terbatas atau dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum;” 79 176. Dengan merujuk pada standar sebagaimana dikutip di atas, perbuatan “mentransmisikan” yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jelas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar penerapan dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR. Komentar serupa mengenai hal ini disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform [vide Bukti P-77] yang lengkapnya menyatakan: “Catatan terpenting dalam pasal ini adalah penggunaan unsur ‘mentransmisikan’ atau korespondensi individu ke individu yang kembali muncul dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pasal ujaran kebencian seharusnya didasarkan pada Pasal 20 ayat (2) ICCPR dengan pembatasan-pembatasan yang telah dirumuskan dalam Prinsip Camden maupun Rabat Plan Action. Salah satu unsur penting dalam pasal ujaran kebencian adalah ‘di muka umum’. Unsur ini menjadi penting karena salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan ujaran kebencian yang dapat dipidana adalah potensi akibat yang nyata berupa diskriminasi, kekerasan, dan/atau permusuhan. Oleh karena itu, mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari dan ke satu pihak tidak selalu sesuai dengan unsur ‘di muka umum’ yang seharusnya masuk ke dalam unsur pasal 28 ayat (2) naskah revisi kedua UU ITE.” E.4 Rumusan isi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan bisa berupa apa pun selama hasil akhirnya adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga sangat mungkin menyasar orang yang tidak bersalah 177. Permasalahan lain dari rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah cakupannya yang terlalu luas sehingga melanggar standar yang ditetapkan dalam ICCPR. 178. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Sifat dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan adalah “menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain”. Namun, tidak pernah dijelaskan apa isi dari hasutan, ajakan maupun pengaruhnya. 179. Selanjutnya, penting untuk melihat bahwa tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik merupakan delik materiil. Artinya, ada akibat yang 80 dilarang, yaitu timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 180. Dengan menghubungkan kedua komponen di atas, maka sebenarnya tidaklah penting isi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan selama terjadi akibat yang dilarang. Dengan kondisi yang demikian ini, sangatlah mungkin terjadi varian kondisi berikut ini: a. Unggahan yang merupakan pembagian kembali atau “repost” bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena ada pihak yang membacanya dan mengekspresikan rasa kebenciannya atau permusuhannya kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; b. Unggahan yang dibuat pada masa lalu bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena ada pihak di masa mendatang yang entah kapan yang membacanya dan mengekspresikan rasa kebenciannya atau permusuhannya kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan c. Unggahan yang berisi ajakan umum, misalnya “jangan gunakan produk cina”, jika kemudian dibaca oleh orang yang memang sudah memiliki kebencian pada ras Cina dan membuatnya memberikan komentar yang memanifestasikan kebencian itu bisa kemudian dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. 181. Varian kondisi ini jelas menunjukkan bahwa mereka yang dipidana adalah “mereka yang sial” saja, dan bukan mereka yang benar-benar bersalah melakukan hasutan kebencian melalui media elektronik. Pun, varian di atas, alih-alih mencapai tujuan dari diadakannya Pasal 20 ayat (2) ICCPR, malah merupakan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang tidak bisa dibenarkan. 182. Untuk bisa mencapai tujuannya dan agar memenuhi standar yang ada, maka sudah barang tentu rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 perlu untuk diinterpretasikan oleh MKRI, sehingga normanya menjadi 81 sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menganjurkan kebencian atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.” 183. Dengan memperhatikan rumusan yang Pemohon usulkan, terang bahwa Pemohon mencoba untuk mengikuti rumusan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR, dan karenanya cara memaknainya pun seyogianya mengikuti pemaknaan Pasal 20 ayat (2) ICCPR beserta dengan perkembangannya. Oleh karenanya, penting untuk merujuk pada Prinsip 12.1 dari Camden Principles [vide Bukti P- 40] yang secara tegas memberikan definisi terhadap beberapa terminologi yang ada dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR sebagaimana dikutip sebagai berikut: “All States should adopt legislation prohibiting any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence (hate speech). National legal system should make it clear, either explicitly or through authoritative interpretation, that: i. The terms ‘hatred’ and ‘hostility’ refer to intense and irrational emotions of opprobrium, enmity and detestation towards the target group. ii. The term ‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred publicly towards the target group. iii. The term ‘incitement’ refers to statements about national, racial or religious groups which create an imminent risk of discrimination, hostility or violence against persons belonging to those groups.” Terjemahan resmi [vide Bukti P-40A]: “Negara sebaiknya mengadopsi legislasi yang melarang advokasi kebencian antarbangsa, ras atau agama yang mengandung penyebarluasan diskriminasi, kebencian atau kekerasan (ungkapan kebencian). Sistem hukum nasional sebaiknya memperjelas, baik secara eksplisit maupun interpretasi yang otoritatif, bahwa: i. Istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu. ii. Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu. iii. Istilah ‘penyebarluasan’ mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan resiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang 82 mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok- kelompok tersebut.” 184. Merujuk pada uraian di atas, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menganjurkan kebencian atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.” III.3 TES TIGA TAHAP TERHADAP PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 SERTA PASAL 28 AYAT (2) jo. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE SEBELUM DAN SETELAH DIBERIKAN TAFSIR 185. Dasar hukum utama bagi pembatasan hak asasi manusia di Indonesia adalah Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 186. Rumusan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan modifikasi dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) UDHR [vide Bukti P-65] yang menyatakan: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” Terjemahan resmi [vide Bukti P-65A]: “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak- hak dan kebebasankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” 83 187. Pasal 29 ayat (2) UDHR merupakan general limitation clause yang ditujukan sebagai “pengingat” bahwa penikmatan hak dan kebebasan dilakukan dalam masyarakat. Bahwa setiap manusia harus menghormati hak orang lain dan pada saat yang sama haknya juga dihormati oleh orang lain. 188. Konsep serupa juga diadopsi oleh MKRI dalam memaknai general limitation clause yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 di dalam Putusan MKRI No. 29/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-78] sebagaimana dikutip di bawah ini: “[3.11.2] Terhadap bentuk pembatasan hak yang demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual sekaligus sosial. Sebagai mahkluk [sic] individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-individu lain di luar dirinya, sehingga kebebasan individual tersebut kemudian berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari masyarakat. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya, sehingga kebebasan individu akan selalu dibatasi oleh kebebasan sosial. Konsep pembatasan hak atau kebebasan individu demikian yang mendasari perlunya pembatasan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;” 189. Merujuk rumusan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan hak asasi manusia barulah bisa dibenarkan jika memenuhi unsur-unsur berikut ini: a. Ditetapkan dengan undang-undang; b. Bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; c. Bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; dan d. Dalam masyarakat demokratis. 190. Sehubungan dengan unsur-unsur di atas, pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah, bagaimanakah cara menerapkannya? Apakah seluruh unsurnya harus secara kumulatif dipenuhi barulah kemudian pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia dapat dikatakan konstitusional? Atau, apakah justru pembatasan umum ini bisa diterapkan secara berbeda-beda bergantung pada jenis hak yang hendak dibatasi? 84 191. Dengan melihat praktik di MKRI, ternyata MKRI telah mengambil sikap secara konsisten bahwa penerapan pembatasan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tak hanya harus dilakukan secara proporsional, namun juga didasarkan pada alasan yang kuat serta masuk akal. Diksi lengkap yang dipilih oleh MKRI adalah “pembatasan yang didasarkan pada alasan yang kuat, masuk akal, proporsional dan tidak berlebihan”. Diksi dan syarat ini digunakan, misalnya, dalam Putusan No. 011-017/PUU-I/2003 [vide Bukti P-79], Putusan No. 9/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-80], Putusan No. 98/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-81], Putusan No. 52/PUU-XIII/2015 [vide Bukti P-82], Putusan No. 42/PUU-XIV/2016 [vide Bukti P-83], Putusan No. 20/PUU- XVII/2019 [vide Bukti P-84], maupun Putusan No. 75/PUU-XVII/2019 [vide Bukti P-85]. 192. Alasan yang kuat serta masuk akal tentu merujuk pada alasan pembatasan bagi tiap-tiap hak yang tengah diuji. Proporsional pun harus dimaknai dalam konteks hak yang sedang diuji di hadapan MKRI. Hal ini menunjukkan bahwa MKRI telah menggunakan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar untuk melakukan pembatasan yang spesifik bagi setiap hak asasi manusia. Jika kemudian praktik ini dikaitkan dengan bagian rumusan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu “ditetapkan dengan undang-undang”, dapatlah dikatakan bahwa desain pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serupa dengan tes tiga tahap yang digunakan secara internasional untuk menguji pembatasan hak asasi manusia. F. TES TIGA TAHAP 193. Guna menguji apakah pembatasan yang diterapkan kepada hak atas kebebasan berekspresi telah memenuhi standar dalam ICCPR, maka perlu dilakukan tes tiga tahap (three-part test) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR [vide Bukti P-64] yang menyatakan: “The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.” 85 Terjemahan resmi [vide Bukti P-64A]: “Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.” 194. Berdasarkan ketentuan di atas, tes tiga tahap terdiri dari: a. Pembatasan harus diatur oleh hukum (prescribed by law); b. Pembatasan harus dilakukan berdasarkan tujuan(-tujuan) yang sah (legitimate aims); dan c. Pembatasan harus merupakan hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut (necessary). Ketiga tahapan di atas merupakan tahap yang saling berkelindan dan karenanya secara kumulatif harus dipenuhi. 195. Guna menerapkan tes tiga tahap, sudah barang tentu diperlukan penelaahan lebih lanjut mengenai setiap tahapannya. Berikut adalah uraian mengenai masing-masing tahapan yang dihimpun dari pelbagai referensi hukum yang relevan. F.1 Prescribed by law 196. General Comment No. 34 telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud sebagai prescribed by law [vide Bukti P-25], yaitu: “25. For purposes of paragraph 3, a norm, to be characterised as a ‘law’, must be formulated with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution. Laws must provide sufficient guidance to those charged with their execution to enable them to ascertain what sorts of expression are properly restricted and what sorts are not. 26. Laws restricting the rights enumerated in article 19, paragraph 2, including the laws referred to in paragraph 24, must not only comply with the strict requirements of article 19, paragraph 3 of the Covenant but must also themselves be compatible with the provisions, aims and objectives of the Covenant. Laws must not violate the non-discrimination provisions of the 86 Covenant. Laws must not provide for penalties that are incompatible with the Covenant, such as corporal punishment.” Terjemahan [vide Bukti P-25A]: “25. Berkenaan dengan tujuan sebagaimana disebutkan di ayat 3, suatu norma, agar dapat dikategorikan sebagai ‘hukum’, harus dirumuskan dengan keakuratan yang memadai, sehingga memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dan norma tersebut harus dapat diakses oleh publik. Suatu hukum tidak boleh memberikan diskresi yang tidak terbatas untuk membatasi kebebasan berekspresi bagi mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Hukum harus memberikan panduan yang memadai kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan tersebut, sehingga mereka bisa memastikan jenis ekspresi apa yang dibatasi dengan benar dan mana yang tidak. 26. Hukum yang membatasi hak-hak yang disebutkan dalam pasal 19, ayat 2, termasuk hukum yang dimaksud dalam ayat 24, tidak hanya harus mematuhi persyaratan ketat pasal 19, ayat 3 Kovenan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan, tujuan dan tujuan Kovenan. Hukumnya tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminasi dalam Kovenan. Hukumnya tidak boleh memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan Kovenan, seperti hukuman fisik.” 197. Dari kutipan di atas, ada beberapa kata kunci yang bisa diambil, yaitu: a. Hukumnya harus dirumuskan dengan ketepatan yang cukup agar masyarakat dapat mengatur sikapnya; b. Hukumnya harus bisa diakses oleh publik; c. Hukumnya tidak boleh memberikan diskresi tidak terbatas bagi pembatasan kebebasan berekspresi; d. Hukumnya harus memberikan panduan yang layak mengenai ekspresi apa yang dibatasi dan yang tidak; dan e. Hukumnya harus bersesuaian dengan ICCPR, misalnya dengan tidak diskriminatif. 198. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the Internasional Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut sebagai “Siracusa Principles”) selanjutnya turut memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud sebagai prescribed by law [vide Bukti P-86], yaitu: “15. No limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is 87 consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied. 16. Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not be arbitrary or unreasonable. 17. Legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and accessible to everyone. 18. Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.” Terjemahan [vide Bukti P-86A]: “15. Tiada pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dilakukan kecuali ditentukan oleh hukum nasional yang berlaku secara umum dan konsisten dengan Kovenan dan berlaku pada saat pembatasan diterapkan. 16. Hukum yang membebankan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang atau tidak masuk akal. 17. Aturan hukum yang membatasi hak asasi manusia haruslah jelas dan dapat diakses oleh semua orang. 18. Perlindungan yang memadai serta upaya yang efektif harus diatur oleh hukum terhadap pengenaan atau pemberlakuan pembatasan hak asasi manusia yang melawan hukum atau menyimpang.” 199. Dari uraian di atas, terdapat beberapa tolok ukur yang bisa diambil guna menentukan bagaimanakah hukum yang memenuhi tahapan prescribed by law, yaitu: a. Hukum yang dibuat harus berlaku umum; b. Hukum yang dibuat konsisten dengan ICCPR; c. Hukum yang dibuat telah berlaku saat pembatasan diberlakukan; d. Hukum yang dibuat tidak sewenang-wenang; e. Hukum yang dibuat tidaklah tidak masuk akal; f. Norma hukum yang dibuat haruslah jelas; g. Norma hukum yang dibuat dapat diakses oleh semua orang; dan h. Hukum yang dibuat harus memberikan upaya hukum yang efektif terhadap pembatasan hak asasi manusia yang melawan hukum atau menyimpang. 200. Di dalam Prinsip 1.1 Johannesburg Principles memberikan beberapa tolok ukur dalam menilai prescribed by law [vide Bukti P-39], yaitu: 88 “(a) Any restriction on expression or information must be prescribed by law. The law must be accessible, unambiguous, drawn narrowly and with precision so as to enable individuals to foresee whether a particular action is unlawful. (b) The law should provide for adequate safeguards against abuse, including prompt, full and effective judicial scrutiny of the validity of the restriction by an independent court or tribunal.” Terjemahan [vide Bukti P-39A]: “(a) Setiap pembatasan atas ekspresi atau informasi harus diatur oleh hukum. Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak ambigu, dirumuskan secara sempit dan tepat sehingga memungkinkan individu untuk memperkirakan apakah suatu tindakan tertentu melanggar hukum atau tidak. (b) Hukum tersebut harus memberikan perlindungan yang memadai melalui pengadilan atau mahkamah yang independen terhadap penyalahgunaan, termasuk pemeriksaan yudisial yang cepat, menyeluruh dan efektif atas keabsahan pembatasan.” 201. Merujuk pada Prinsip 1.1 Johannesburg Principles, tolok ukur dalam menilai prescribed by law adalah: a. Hukumnya harus bisa diakses; b. Rumusan hukumnya harus tidak ambigu; c. Rumusan hukumnya harus dibuat secara sempit; d. Rumusan hukumnya harus dibuat dengan jelas; e. Hukumnya harus mampu membuat subjek hukum yang diaturnya menentukan apakah suatu tindakan tertentu adalah melawan hukum atau tidak; dan f. Hukumnya harus memberikan perlindungan terhadap penyelewengan. 202. Selanjutnya, dengan memperhatikan praktik peradilan di ECHR, dapatlah ditemukan bahwa ECHR menyederhanakan cara memahami tahapan prescribed by law dalam pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Secara formil, harus ada hukum nasional yang dibuat. Sedangkan secara materiil, terdapat 3 (tiga) parameter yang digunakan, yaitu: a. Aksesibilitas (accessibility); b. Prediktabilitas (foreseeability); dan c. Perlindungan terhadap penyalahgunaan (safeguard against abuse). 89 203. Hal ini misalnya terlihat dalam beberapa putusan berikut: ECHR, NIT S.R.L. v. Republic of Moldova, Application No. 28470/12 (2022) [vide Bukti P-87]: “158. The Court reiterates further that the expression ‘prescribed by law’ in the second paragraph of Article 10 not only requires that the impugned measure should have a legal basis in domestic law, but also refers to the quality of the law in question, which should be accessible to the person concerned and foreseeable as to its effects… 159. As regards the requirement of foreseeability, the Court has repeatedly held that a norm cannot be regarded as a ‘law’ within the meaning of Article 10 § 2 unless it is formulated with sufficient precision to enable a person to regulate his or her conduct. That person must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail. Those consequences need not be foreseeable with absolute certainty. A law which confers a discretion is thus not in itself inconsistent with the requirement of foreseeability, provided that the scope of the discretion and the manner of its exercise are indicated with sufficient clarity, having regard to the legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate protection against arbitrary interference…” Terjemahan [vide Bukti P-87A]: “158. Mahkamah menegaskan kembali bahwa ungkapan ‘diatur oleh hukum’ dalam paragraf kedua Pasal 10 tidak hanya mensyaratkan bahwa tindakan yang diuji harus mempunyai dasar hukum dalam hukum domestik, namun juga mengacu pada kualitas hukum yang bersangkutan, yang mana harus dapat diakses oleh orang yang bersangkutan dan dampaknya dapat diprediksi... 159. Mengenai persyaratan prediktabilitas, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa suatu norma tidak dapat dianggap sebagai “hukum” dalam pengertian Pasal 10 § 2 kecuali jika norma tersebut dirumuskan dengan cukup teliti sehingga memungkinkan seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Orang tersebut harus mampu – jika perlu dengan nasihat yang tepat – untuk memprediksi, hingga tingkat yang masuk akal dalam situasi tersebut, konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tertentu. Konsekuensi-konsekuensi tersebut tidak perlu dapat diperkirakan dengan pasti. Suatu hukum yang memberikan diskresi tidak dengan sendirinya bertentangan dengan persyaratan prediktabilitas, asalkan ruang lingkup diskresi dan cara pelaksanaannya ditunjukkan dengan cukup 90 jelas, dengan memperhatikan tujuan sah dari tindakan yang bersangkutan, untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada individu terhadap gangguan sewenang-wenang...” ECHR, Pasko v. Russia, Application No. 69519/01 (2009) [vide Bukti P-88]: “67. The Court reiterates that the expression ‘prescribed by law’, within the meaning of Article 10 § 2 of the Convention, requires first of all that the impugned measure should have some basis in domestic law; however, it also refers to the quality of the law in question, requiring that it should be accessible to the person concerned, who must be able to foresee the consequences of his or her actions, and that it should be sufficiently precise.” Terjemahan [vide Bukti P-88A]: “67. Mahkamah menegaskan kembali bahwa ungkapan ‘diatur oleh hukum’, dalam arti Pasal 10 § 2 Konvensi, pertama-tama mensyaratkan bahwa tindakan yang diuji harus mempunyai dasar dalam hukum domestik; namun, hal ini juga mengacu pada kualitas hukum yang dipermasalahkan, yang mengharuskan hukum tersebut dapat diakses oleh orang yang bersangkutan, yang harus dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya, dan bahwa hukum tersebut harus cukup tepat.” ECHR, Glas Nadezhda Eood & Elenkov v. Bulgaria, Application No. 14134/02 (2007) [vide Bukti P-89]: “45. ...According to its settled case-law, this expression, which is also used in Articles 9 and 11 of the Convention, and the expression ‘in accordance with the law’, used in Article 8 of the Convention, not only require that an interference with the rights enshrined in these Articles should have some basis in domestic law, but also refer to the quality of the law in question. That law should be accessible to the persons concerned and formulated with sufficient precision to enable them – if need be, with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail… 46. Domestic law must also afford a measure of legal protection against arbitrary interferences by public authorities with the rights guaranteed by the Convention. In matters affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to be expressed in terms of an unfettered power. Consequently, the law must indicate with sufficient clarity the scope of any such discretion and the manner of its exercise (see Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 84, ECHR 2000-XI). It must 91 furthermore provide adequate and effective safeguards against abuse, which may in certain cases include procedures for effective scrutiny by the courts…” Terjemahan [vide Bukti P-89A]: “45. ...Menurut perkara hukum yang telah ajek, ungkapan ini, yang juga digunakan dalam Pasal 9 dan 11 Konvensi, dan ungkapan 'berdasarkan hukum', yang digunakan dalam Pasal 8 Konvensi, tidak hanya mensyaratkan bahwa gangguan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Pasal-Pasal ini harus mempunyai dasar dalam hukum domestik, namun juga mengacu pada kualitas hukum yang bersangkutan. hukum tersebut harus dapat diakses oleh orang-orang yang bersangkutan dan dirumuskan dengan ketelitian yang cukup sehingga memungkinkan mereka – jika perlu, dengan nasihat yang tepat – untuk memprediksi, sampai pada tingkat yang masuk akal dalam situasi tersebut, konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tertentu... 46. Hukum domestik juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas publik berdasarkan hak yang dijamin oleh Konvensi. Dalam hal-hal yang memengaruhi hak-hak dasar, hal ini akan bertentangan dengan supremasi hukum (rule of law), salah satu prinsip dasar masyarakat demokratis yang tercantum dalam Konvensi, jika diskresi hukum yang diberikan kepada eksekutif dinyatakan dalam bentuk kekuasaan yang tidak terkekang. Oleh karena itu, hukum harus menunjukkan dengan cukup jelas ruang lingkup diskresi tersebut dan cara pelaksanaannya (lihat Hasan dan Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 84, ECHR 2000- XI). Hukum juga harus memberikan perlindungan yang memadai dan efektif terhadap penyimpangan, yang dalam kasus tertentu mungkin mencakup prosedur pengawasan yang efektif oleh pengadilan...” ECHR, RFE/RL INC. And Others v. Azerbaijan, Applications No. 56138/18, 48735/19, 51207/19 and 58694/19 (2024) [vide Bukti P-90]: “88. The principles relevant to an assessment of whether an interference with freedom of expression was ‘prescribed by law’ have been summarised in detail in Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC], no. 931/13, §§ 142-44, 27 June 2017; Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary [GC], no. 201/17, §§ 93-98, 20 January 2020; and Selahattin Demirtaş v. Turkey (no. 2) [GC], no. 14305/17, §§ 249-54, 22 December 2020). In particular, the Court reiterates that the expression ‘prescribed by law’ in the second paragraph of Article 10 not only requires that the impugned measure should have a legal basis in domestic law, but also refers to the quality of the law in question, which should be accessible to the person concerned and foreseeable as to its effects 92 (see Magyar Kétfarkú Kutya Párt, cited above, § 93). As regards the requirement of foreseeability, the Court has repeatedly held that a norm cannot be regarded as a ‘law’ within the meaning of Article 10 § 2 unless it is formulated with sufficient precision to enable a person to regulate his or her conduct. That person must be able – if need be, with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail (ibid., § 94). 89. The notion of ‘quality of the law’ requires, as a corollary of the foreseeability test, that the law be compatible with the rule of law. It thus implies that there must be adequate safeguards in domestic law against arbitrary interferences by public authorities (ibid., § 93). In matters affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to be expressed in terms of an unfettered power. Consequently, the law must indicate with sufficient clarity the scope of any such discretion and the manner of its exercise (see Selahattin Demirtaş, cited above, §§ 249-50, and Navalnyy v. Russia [GC], nos. 29580/12 and 4 others, § 115, 15 November 2018).” Terjemahan [vide Bukti P-90A]: “88. Prinsip-prinsip yang relevan dengan penilaian apakah gangguan terhadap kebebasan berekspresi 'diatur oleh hukum' telah dirangkum secara rinci dalam Satakunnan Markkinapörssi Oy dan Satamedia Oy v. Finland [GC], no. 931/13, §§ 142-44, 27 Juni 2017; Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hongaria [GC], no. 201/17, §§ 93-98, 20 Januari 2020; dan Selahattin Demirtaş v. Turki (no. 2) [GC], no. 14305/17, §§ 249-54, 22 Desember 2020). Secara khusus, Mahkamah menegaskan kembali bahwa ungkapan 'diatur oleh hukum' dalam paragraf kedua Pasal 10 tidak hanya mensyaratkan bahwa tindakan yang diuji harus mempunyai dasar hukum dalam hukum domestik, namun juga mengacu pada kualitas hukum yang bersangkutan, yang mana harus dapat diakses oleh orang yang bersangkutan dan dampaknya dapat diprediksi (lihat Magyar Kétfarkú Kutya Párt, dikutip di atas, § 93). Mengenai persyaratan prediktabilitas, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa suatu norma tidak dapat dianggap sebagai 'hukum' dalam arti Pasal 10 § 2 kecuali jika norma tersebut dirumuskan dengan cukup tepat untuk memungkinkan seseorang mengatur perilakunya. Orang tersebut harus mampu – jika perlu, dengan nasihat yang tepat – untuk memprediksi, hingga tingkat yang masuk akal dalam situasi tersebut, konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tertentu (ibid., § 94). 89. Konsep 'kualitas hukum' mensyaratkan, sebagai konsekuensi dari uji prediktabilitas, bahwa hukum tersebut sesuai dengan supremasi hukum. Oleh karena itu, hal ini menyiratkan bahwa 93 harus ada perlindungan yang memadai dalam hukum domestik terhadap gangguan sewenang-wenang oleh otoritas publik (ibid., § 93). Dalam hal-hal yang memengaruhi hak-hak dasar, hal ini akan bertentangan dengan supremasi hukum, salah satu prinsip dasar masyarakat demokratis yang tercantum dalam Konvensi, jika diskresi hukum yang diberikan kepada eksekutif dibuat dalam bentuk kekuasaan yang tidak terkekang. Oleh karena itu, hukum harus menunjukkan dengan cukup jelas ruang lingkup diskresi tersebut dan cara pelaksanaannya (lihat Selahattin Demirtaş, dikutip di atas, §§ 249-50, dan Navalnyy v. Russia [GC], no. 29580/12 dan 4 lainnya, § 115, 15 November 2018).” 204. Putusan-putusan sebagaimana dikutip di atas juga menunjukkan bahwa ketiga parameter ini saling berkelindan. Jika hukum tidak diketahui oleh subjek hukum yang diaturnya, maka tidaklah mungkin subjek hukum tersebut dapat mengetahui efek dari hukumnya dan karenanya tidak mungkin untuk memprediksi apakah tindakannya melanggar hukum atau tidak. Pada sisi yang lain, jika subjek hukum tidak bisa mengakses hukumnya, maka tidaklah mungkin baginya untuk melindungi dirinya dari penyalahgunaan. Selanjutnya, jika hukum dirumuskan secara jelas, maka subjek hukumnya dapat memperoleh cukup kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut bekerja, dan karenanya mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Sebaliknya, jika hukumnya tidak dirumuskan secara jelas, akan terbuka ruang penyalahgunaan di dalamnya. 205. Khusus mengenai parameter aksesibilitas (accessibility), putusan-putusan pada ECHR menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: (i) apakah hukum yang bersangkutan sudah diinformasikan melalui jalur-jalur resmi; dan (ii) apakah hukum tersebut dapat diakses oleh publik. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan sebagai berikut: ECHR, NIT S.R.L. v. Republic of Moldova, Application No. 28470/12 (2022) [vide Bukti P-87]: “163.As regards the applicant company’s argument that the legal basis for the revocation of its licence, or part of that basis, was not accessible, the Court reiterates that the Convention does not contain any specific requirements as to the degree of publicity to be given to a particular legal provision (see Špaček, s.r.o., v. the Czech Republic, no. 26449/95, § 57, 9 November 1999). In this connection, the Court notes that the applicant company has never maintained that it did not have access to the actual text of the broadcasting licence it held or 94 to the various points set out in the licence. Moreover, it has not contended as such, or presented any evidence, that the Code was not published and available in the country’s main legislation database, a source of information easily accessible not only to a professional television operator, but also to any member of the general public.” Terjemahan [vide Bukti P-87A]: “163. Mengenai argumen perusahaan pemohon bahwa dasar hukum untuk pencabutan izinnya, atau bagian dari dasar tersebut, tidak dapat diakses, Mahkamah menegaskan kembali bahwa Kovenan tidak memuat persyaratan khusus mengenai tingkat publisitas yang harus diberikan pada ketentuan hukum tertentu (lihat Špaček, s.r.o., v. Republik Ceko, no. 26449/95, § 57, 9 November 1999). Dalam hubungan ini, Mahkamah mencatat bahwa perusahaan pemohon tidak pernah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap teks sebenarnya dari izin penyiaran yang dimilikinya atau terhadap pelbagai poin yang tercantum dalam izin tersebut. Terlebih lagi, mereka tidak membantah, atau memberikan bukti apa pun, bahwa Undang- Undang ini tidak dipublikasikan dan tidak tersedia dalam pusat data utama legislasi nasional di negara tersebut, sebuah sumber informasi yang mudah diakses tidak hanya oleh operator televisi profesional, namun juga oleh setiap anggota dari masyarakat umum.” ECHR, Sud Fondi srl and Others v. Italy, Application No. 75909/01 (2009) sebagaimana dikutip di dalam ECHR, G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, Applications No. 1828/06, 34163/07 and 19029/11 (2018) [vide Bukti P-91]: “116. …Moreover, it would be inconsistent, on the one hand, to require an accessible and foreseeable legal basis and, on the other, to allow an individual to be found ‘guilty’ and to ‘punish’ him even though he had not been in a position to know the criminal law owing to an unavoidable error for which the person falling foul of it could in no way be blamed. 117. Under Article 7, for the reasons set out above, a legislative framework which does not enable an accused person to know the meaning and scope of the criminal law is defective not only on the grounds of the general conditions of ‘quality’ of the ‘law’ but also in terms of the specific requirements of the principle of legality in criminal law.” Terjemahan [vide Bukti P-91A]: “116. ... Selain itu, akan menjadi tidak konsisten, di satu sisi, untuk mewajibkan dasar hukum yang dapat diakses dan diprediksi, dan di sisi lain, membiarkan seseorang dinyatakan 'bersalah' 95 dan 'menghukumnya' meskipun dia tidak berada dalam kedudukan untuk mengetahui hukum pidana karena suatu kesalahan yang tidak dapat dihindarkan dan orang yang melanggarnya sama sekali tidak dapat dipersalahkan. 117. Berdasarkan Pasal 7, karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, kerangka legislatif yang tidak memungkinkan terdakwa mengetahui makna dan ruang lingkup hukum pidana adalah cacat, bukan hanya berdasarkan kondisi umum 'kualitas' hukum tersebut' tetapi juga dalam hal persyaratan khusus asas legalitas dalam hukum pidana.” ECHR, Kasymakhunow and Saybatalov v. Russia, Applications No. 26261/05 and 26377/06 (2013) [vide Bukti P-92]: “91. The Supreme Court’s decision of 14 February 2003 banning Hizb ut-Tahrir has never been officially published, as acknowledged by the Government, and is therefore not accessible to the public. Nor was the official list of banned extremist organisations published until July 2006, long after the commission of the offences of which the second applicant was accused. 92. The Court takes note of the Government’s argument that, despite the lack of an official publication, the second applicant knew about the Supreme Court’s decision because information about it had been widely reported in the media. It is, however, not convinced by that argument. It considers that journalistic reporting of the Supreme Court’s decision cannot substitute for official publication of the text of the decision, or at least of its operative part. Only a publication emanating from an official source can give an adequate and reliable indication of the legal rules applicable in a given case. 93. It follows that, in the absence of an official publication of Supreme Court’s decision of 14 February 2003, the second applicant could not reasonably have foreseen that his membership of Hizb ut-Tahrir would make him criminally liable under Article 282.2.” Terjemahan [vide Bukti P-92A]: “91. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2003 yang melarang Hizb ut-Tahrir tidak pernah secara resmi dipublikasikan, sebagaimana diakui oleh Pemerintah, dan karenanya tidak dapat diakses oleh khalayak umum. Begitu juga daftar resmi dari organisasi ekstremis yang dilarang yang dipublikasikan hingga Juli 2006, lama setelah dilakukannya pelanggaran yang dituduhkan terhadap pemohon kedua. 92. Pengadilan mencatat dalil Pemerintah bahwa, terlepas dari tidak adanya publikasi resmi, pemohon kedua mengetahui tentang 96 Putusan Mahkamah Agung karena informasi mengenai hal tersebut telah diliput secara luas dalam media. Pengadilan, meski demikian, tidak teryakinkan oleh dalil tersebut. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pelaporan jurnalistik mengenai suatu Putusan Mahkamah Agung tidak dapat menggantikan publikasi resmi dari teks putusan tersebut, atau setidaknya mengenai bagian operatifnya. Hanya dengan publikasi yang berasal dari sumber resmi saja yang dapat memberikan indikasi yang memadai dan dapat diandalkan terhadap peraturan hukum yang berlaku untuk suatu perkara. 93. Karenanya, dengan ketiadaan publikasi resmi dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2003, pemohon kedua tidak dapat secara wajar memperkirakan keanggotaannya pada Hizb ut-Tahrir akan menyebabkannya bersalah secara pidana berdasarkan Pasal 282.2.” ECHR, Karademirci and Others v. Turkey, Applications No. 37096/97 and 37101/97 (2005) [vide Bukti P-93]: “35. The Court must now examine whether, in the light of the particular circumstances of the case, those provisions had the requisite quality to constitute law. It must therefore verify whether they were accessible and foreseeable. 36. As regards accessibility, the Court notes that sections 44 and 82 of the Associations Act satisfied that condition, as the Act was published in the Official Gazette of 7 October 1983 (see paragraph 20 above). It therefore finds that the Act satisfied the requirement of accessibility.” Terjemahan [vide Bukti P-93A]: “35. Pengadilan kini perlu memeriksa apakah, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari perkara ini, ketentuan- ketentuan tersebut memiliki kualitas yang diperlukan dari suatu hukum. Pengadilan karenanya perlu memeriksa apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat diakses dan dapat diperkirakan. 36. Mengenai aksesibilitas, Pengadilan mencatatkan bahwa Pasal 44 dan 82 dari Undang-Undang Perkumpulan memenuhi syarat tersebut, karena Undang-Undang tersebut telah dipublikasikan dalam Lembaran Negara tanggal 7 Oktober 1983 (lihat paragraf 20 di atas). Pengadilan oleh karenanya berpandangan bahwa Undang-Undang tersebut memenuhi syarat aksesibilitas.” 206. Berkenaan dengan parameter prediktabilitas (foreseeability), putusan-putusan pada ECHR menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: (i) apakah hukum yang ada dirumuskan perumusan dengan cukup jelas dalam artian tidak ambigu dan 97 tidak pula terlalu luas; dan (ii) apakah tujuan dari perumusan yang demikian itu adalah agar masyarakat mengetahui apa yang diatur, apa yang dilarang, apa konsekuensi dari tindakannya, serta bilamanakah pemerintah dapat menggunakan kewenangannya yang dapat memengaruhi hak masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan sebagai berikut: ECHR, Sanchez v. France, Application No. 45581/15 (2023) [vide Bukti P-94]: "125. As regards the requirement of foreseeability, the Court has repeatedly held that a norm cannot be regarded as a ‘law’ within the meaning of Article 10 § 2 unless it is formulated with sufficient precision to enable a person to regulate his or her conduct. That person must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail. Those consequences need not be foreseeable with absolute certainty. A law which confers a discretion is thus not in itself inconsistent with the requirement of foreseeability, provided that the scope of the discretion and the manner of its exercise are indicated with sufficient clarity, having regard to the legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate protection against arbitrary interference (see Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary [GC], no. 201/17, § 94, 20 January 2020, with further references)." Terjemahan [vide Bukti P-94A]: “125. Mengenai syarat prediktabilitas, Pengadilan telah berulang kali mempertimbangkan bahwa suatu norma tidak dapat dianggap sebagai sebuah “hukum” dalam pemaknaan Pasal 10 § 2 kecuali ia dirumuskan dengan presisi yang cukup untuk memungkinkan seseorang individu untuk mengatur perilakunya. Orang tersebut harus dapat – jika diperlukan dengan advis yang cukup – untuk memprediksi, pada derajat tertentu yang wajar dalam keadaannya, konsekuensi yang dapat diakibatkan oleh suatu tindakan. Konsekuensi tersebut tidak perlu dapat diperkirakan dengan kepastian absolut. Suatu hukum yang memberi diskresi dengan demikian tidak dengan sendirinya inkonsisten dengan syarat prediktabilitas, dengan syarat bahwa cakupan dari diskresi dan cara pelaksanaannya ditunjukkan dengan kejelasan yang cukup, dengan memperhatikan tujuan pembatasan yang sah dari tindakan yang dipersoalkan, untuk memberikan perlindungan yang memadai dari gangguan sewenang-wenang kepada individu (lihat Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungaria [GC], no. 201/17, § 94, 20 Januari 2020, dengan referensi lebih lanjut).” 98 ECHR, NIT S.R.L. v. The Republic of Moldova, Application No. 28470/12 (2022) [vide Bukti P-87]: “165. Turning to the foreseeability of the domestic legislation and its interpretation and application by the domestic courts, the Court notes that the language used by the Code was rather unambiguous… … 171. Having regard to the above, the Court is of the view that the relevant domestic law applicable in the applicant company’s case was formulated sufficiently clearly in order to fulfil the requirements of precision and foreseeability under Article 10 § 2 of the Convention.” Terjemahan [vide Bukti P-87A]: “165. Dengan mempertimbangkan kemungkinan legislasi domestik serta penafsiran dan penerapannya oleh pengadilan domestik, Mahkamah mencatat bahwa bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang ini cukup jelas... ... 171. Mengingat hal-hal di atas, Mahkamah berpandangan bahwa hukum domestik terkait yang berlaku dalam perkara perusahaan pemohon telah dirumuskan dengan cukup jelas untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan prediktabilitas berdasarkan Pasal 10 § 2 Kovenan.” ECHR, Engels v. Russia, Application No. 61919/16 (2020) [vide Bukti P-95]: “27. …Unlike the first part of that subsection, which defined seven particular categories of online content susceptible to blocking, or the third part, which referred expressly to libellous content, the second part allowed websites to be blocked on the basis of a ‘judicial decision which identified particular Internet content as constituting information the dissemination of which should be prohibited in Russia’. The Court finds that the breadth of this provision is exceptional and unparalleled. It does not give the courts or website owners any indication as to the nature or categories of online content that is susceptible to be banned. Nor does it refer to any secondary legislation, by- laws or regulations which could have circumscribed its scope of application. The Court finds that such a vague and overly broad legal provision fails to satisfy the foreseeability requirement. It does not afford website owners, such as the applicant, the opportunity to regulate their conduct, as they cannot know in advance what content is susceptible to be banned and can lead to a blocking measure against their entire website.” 99 Terjemahan [vide Bukti P-95A]: “27. ...Tidak seperti bagian pertama dari ayat tersebut, yang mendefinisikan 7 kategori tertentu dari konten daring yang rentan untuk diblokir, atau bagian ketiga yang merujuk dengan tegas konten pencemaran, bagian kedua memungkinkan laman web untuk diblokir dengan dasar adanya 'putusan pengadilan yang mengidentifikasikan konten Internet tertentu sebagai informasi yang penyebarluasannya harus dilarang di Rusia'. Pengadilan berpandangan bahwa lebarnya ketentuan ini adalah luar biasa dan tidak ada bandingannya. Hal ini tidak memberikan pengadilan atau pemilik laman web indikasi apa pun mengenai hakikat atau kategori dari konten daring yang rentan untuk dilarang. Hal ini juga tidak merujuk peraturan turunan, anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan yang dapat membatasi cakupan penerapannya. Pengadilan berpandangan bahwa ketentuan hukum yang kabur dan terlalu luas gagal untuk memenuhi syarat prediktabilitas. Hal ini tidak memberikan pemilik laman web, seperti pemohon, kesempatan untuk mengatur perilaku mereka, karena mereka tidak dapat mengetahui terlebih dahulu konten apa yang rentan untuk dilarang dan dapat berujung pada tindakan pemblokiran terhadap seluruh laman web.” ECHR, Güler and Uğur v. Turkey, Applications No. 31706/10 and 33088/10 (2015) [vide Bukti P-96]: “47. The expression ‘prescribed by law’ requires, firstly, that the impugned measure should have some basis in domestic law. Secondly, it refers to the quality of the law in question, requiring that it should be accessible to the person concerned, who must moreover be able to foresee its consequences for him, and compatible with the rule of law. The phrase thus implies, inter alia, that domestic law must be sufficiently foreseeable in its terms to give individuals an adequate indication as to the circumstances in which and the conditions on which the authorities are entitled to resort to measures affecting their rights under the Convention.” Terjemahan [vide Bukti P-96A]: “47. Ungkapan 'diatur oleh hukum' mensyaratkan, pertama-tama, bahwa tindakan yang dipersoalkan harus memiliki dasar dalam hukum domestik. Kedua, ia mengatur kualitas dari undang- undang yang dipersoalkan, mensyaratkannya agar dapat diakses oleh orang yang berkepentingan, yang harus terlebih lagi dapat memperkirakan konsekuensi baginya, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Frasa tersebut karenanya menyiratkan, antara lain, bahwa hukum domestik harus secara memadai dapat diprediksi dalam ketentuannya untuk memberikan individu indikasi yang cukup mengenai keadaan dan kondisi di mana 100 pemerintah berhak untuk menggunakan tindakan yang mempengaruhi hak mereka berdasarkan Konvensi.” ECHR, The Sunday Times v. The United Kingdom, Application No. 6538/74 (1979) [vide Bukti P-97]: “49. In the Court’s opinion, the following are two of the requirements that flow from the expression ‘prescribed by law’. Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case. Secondly, a norm cannot be regarded as a ‘law’ unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able - if need be with appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail.” Terjemahan [vide Bukti P-97A]: “49. Dalam pandangan Pengadilan, berikut ini merupakan dua dari syarat-syarat yang timbul dari ungkapan ‘diatur oleh hukum’. Pertama, hukum tersebut harus dapat diakses secara memadai: warga negara harus dapat memiliki indikasi yang memadai tentang keadaan peraturan hukum apa yang akan dapat diterapkan untuk suatu kasus tertentu. Kedua, suatu norma tidak dapat dianggap sebagai ‘hukum’ kecuali dirumuskan dengan presisi yang cukup untuk memungkinkan seorang warga negara untuk mengatur perilakunya: ia harus dapat – jika diperlukan dengan advis yang cukup – untuk memprediksi, pada derajat tertentu yang wajar dalam keadaannya, konsekuensi yang dapat diakibatkan oleh suatu tindakan." 207. Mengenai parameter perlindungan terhadap penyalahgunaan (safeguard against abuse), ECHR menekankan pada 4 (empat) hal, yaitu: (i) apakah hukum memberikan prosedur pelaksanaan tindakan yang dapat membatasi penikmatan hak asasi manusia dan apakah prosedur yang ada telah diikuti; (ii) apakah hukum yang mengizinkan tindakan yang mengganggu penikmatan hak asasi manusia menerapkan standar yang tinggi; (iii) apakah hukum yang ada memberikan ruang keterlibatan bagi mereka yang haknya terpengaruh guna membela dirinya; dan (iv) apakah ada dasar dan alasan dalam melakukan tindakan pembatasan hak. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan sebagai berikut: ECHR, RFE/RL Inc. and Others v. Azerbaijan, Applications No. 56138/18, 48735/19, 51207/19 and 58694/19 (2024) [vide Bukti P-90]: 101 “98. While the domestic law provided for some procedural safeguards, those safeguards were not respected in this case. In particular, the applicant organisation in application no. 56138/18 was not given any advance written warning as required by Article 13-3.1 of the IIPI Law, and was therefore deprived of the opportunity to remove the allegedly illegal content before blocking measures could be taken – an opportunity to which it was entitled under Article 13-3.2. 99. Moreover, while Article 13-3.3 authorised the MTCHT to take a decision temporarily blocking access to the website, it limited its power to do so to only ‘urgent’ (‘təxirəsalınmaz’) cases where, among other things, the State or public interests protected by law were threatened. However, it did not require the MTCHT to provide justification for the urgency of the measure, and the Ministry’s decision neither contained any reasoning justifying the urgency of the measure in the present case nor specified what particular information published by azadliq.org was considered to threaten the State or public interests protected by law. … 101. In respect of application no. 56138/18, and in addition to its findings in paragraphs 95-96 above, the Court therefore finds that the domestic law did not afford the applicant organisation sufficient safeguards against arbitrary interferences involving temporary blocking measures imposed by the MTCHT in the absence of a judicial decision, and that moreover, the safeguards which were actually provided for by law were not respected in this case.” Terjemahan [vide Bukti P-90A]: “98. Meskipun hukum domestik mengatur beberapa pengamanan prosedural, namun pengamanan tersebut tidak dipatuhi dalam perkara ini. Secara khusus, organisasi pemohon dalam permohonan no. 56138/18 tidak diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 13-3.1 Undang-Undang IIPI, dan oleh karena itu tidak diberi kesempatan untuk menghapus konten yang diduga ilegal sebelum tindakan pemblokiran dapat dilakukan – sebuah peluang yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 13-3.2. 99. Selain itu, meskipun Pasal 13-3.3 memberi wewenang kepada MTCHT untuk mengambil keputusan untuk memblokir sementara akses ke situs web, namun ketentuan ini membatasi kewenangannya untuk melakukan hal tersebut hanya pada kasus-kasus 'mendesak' ('təxirəsalınmaz') di mana, antara lain, Negara atau kepentingan umum yang dilindungi undang-undang terancam. Namun, ketentuan ini tidak mengharuskan MTCHT untuk memberikan pembenaran atas urgensi tindakan tersebut, dan keputusan Kementerian tidak memuat alasan apa pun yang membenarkan urgensi tindakan tersebut dalam perkara ini atau 102 merinci informasi tertentu apa yang diterbitkan oleh azadliq.org yang dianggap mengancam kepentingan Negara atau masyarakat yang dilindungi hukum. ... 101. Sehubungan dengan permohonan no. 56138/18, dan sebagai tambahan dari temuan-temuan dalam paragraf 95-96 di atas, Mahkamah kemudian berkesimpulan bahwa hukum domestik tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi organisasi pemohon terhadap gangguan sewenang-wenang yang melibatkan tindakan pemblokiran sementara yang diberlakukan oleh MTCHT tanpa adanya putusan pengadilan, dan terlebih lagi, perlindungan yang sebenarnya diatur oleh undang-undang tidak dihormati dalam perkara ini.” ECHR, Hasan and Chaush v. Bulgaria, Application No. 30985/96 (2000) [vide Bukti P-98]: “85. The Court notes that in the present case the relevant law does not provide for any substantive criteria on the basis of which the Council of Ministers and the Directorate of Religious Denominations register religious denominations and changes of their leadership in a situation of internal divisions and conflicting claims for legitimacy. Moreover, there are no procedural safeguards, such as adversarial proceedings before an independent body, against arbitrary exercise of the discretion left to the executive. Furthermore, Decree R-12 and the decision of the Directorate were never notified to those directly affected. These acts were not reasoned and were unclear to the extent that they did not even mention the first applicant, although they were intended to, and indeed did, remove him from his position as Chief Mufti.” Terjemahan [vide Bukti P-98A]: “85. Pengadilan mencatatkan bahwa dalam perkara ini peraturan yang relevan tidak memberikan kriteria substantif mengenai dasar dari mana Dewan Menteri dan Direktorat Denominasi Agama mendaftarkan denominasi agama dan pergantian kepemimpinan mereka dalam situasi perpecahan internal dan klaim-klaim bertentangan atas legitimasi. Lebih lanjut, tidak ada perlindungan prosedural, seperti persidangan adversarial di hadapan badan independen, terhadap pelaksanaan sewenang-wenang atas diskresi yang diberikan kepada lembaga eksekutif. Lebih lanjut, Dekrit R-12 dan Keputusan dari Direktorat tidak pernah diberitahukan kepada mereka yang terpengaruhi secara langsung. Tindakan-tindakan ini tidak berdasar dan tidak jelas sampai pada titik di mana tindakan-tindakan tersebut bahkan tidak menyebutkan pemohon pertama, meski tindakan-tindakan 103 tersebut ditujukan untuk, dan nyatanya, menyingkirkannya dari kedudukannya sebagai Ketua Mufti.” ECHR, Bulgakov v. Russia, Application No. 20159/15 (2020) [vide Bukti P-99]: “35. Turning next to the issue of the safeguards which domestic legislation must provide to protect individuals from the excessive and arbitrary effects of blocking measures, the Court notes that the Russian law did not require any form of involvement of the website owner, such as the applicant, in blocking proceedings conducted under section 10(6) of the Information Act. The prosecutor’s application for a blocking order had been prepared without advance notification to the parties whose rights and interests were likely to be affected. The applicant had not been informed of the prosecutor’s application or afforded the opportunity to remove the illegal content before the application was lodged with the court. The District Court had not invited him to intervene in the proceedings or to make submissions, treating the matter as being between the prosecutor and the local ISP. 36. The Court finds that the participation of a local ISP as the designated defendant was not sufficient to bestow an adversarial character on the proceedings. The ISP provides technology enabling users to access millions of websites it knows nothing about. It does not have the same detailed knowledge of their contents as their owners do; nor does it have the legal resources required to mount a vigorous defence of every targeted website. The ISP has no vested interest in the outcome of the proceedings. Blocking orders have no incidence on its connectivity business; they are enforceable not just against the defendant ISP but, once final, they acquire universal effect requiring all Russian ISPs to implement blocking measures. The Court finds that the blocking proceedings which were conducted in the applicant’s absence were not adversarial in nature and did not provide a forum in which the interested parties could have been heard.” Terjemahan [vide Bukti P-99A]: “35. Beralih kepada persoalan perlindungan yang harus disediakan oleh legislasi domestik untuk melindungi individu dari dampak eksesif dan sewenang-wenang dari tindakan pemblokiran, Pengadilan mencatatkan bahwa hukum Rusia tidak mensyaratkan keterlibatan dalam bentuk apa pun dari pemilik situs web, seperti halnya pemohon, dalam proses pemblokiran yang dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Informasi. Permohonan jaksa penuntut umum atas perintah pemblokiran telah dipersiapkan tanpa pemberitahuan di muka kepada para pihak yang hak dan kepentingannya mungkin terdampak. Pemohon tidak diberitahukan mengenai permohonan jaksa penuntut umum atau diberikan kesempatan untuk 104 menghapus konten ilegal sebelum permohonan tersebut didaftarkan ke pengadilan. Pengadilan Negeri tidak mengundangnya untuk mengintervensi proses atau membuat permohonan, memperlakukan persoalan ini sebagai sesuatu di antara jaksa penuntut umum dan Penyedia Jasa Internet (ISP) lokal. 36. Pengadilan berpandangan bahwa partisipasi dari ISP lokal sebagai tergugat yang dituju tidaklah cukup untuk memberikan sifat adversarial dari proses tersebut. ISP memberikan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan situs web yang ia sendiri tidak ketahui. Ia tidak memiliki pengetahuan mendetail mengenai kontennya yang sama seperti diketahui pemiliknya; ia juga tidak memiliki sumber daya hukum yang diperlukan untuk menyiapkan pembelaan yang kuat untuk setiap situs web yang ditarget. ISP tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap keluaran dari proses. Perintah pemblokiran tidak memiliki hubungan terhadap usaha konektivitasnya; perintah tersebut dapat dilaksanakan bukan hanya terhadap tergugat ISP tetapi, ketika mengikat, perintah tersebut memperoleh dampak universal yang mengharuskan seluruh ISP Rusia untuk mengimplementasikan pemblokiran. Pengadilan berpandangan bahwa proses pemblokiran yang dilakukan dalam keadaan tak hadir pemohon tidaklah bersifat adversarial dan tidak memberikan forum di mana pihak berkepentingan dapat didengarkan.” ECHR, Wingrove v. The United Kingdom, Application No. 17419/90 (1996) [vide Bukti P-100]: “60. As regards the content of the law itself, the Court observes that the English law of blasphemy does not prohibit the expression, in any form, of views hostile to the Christian religion. Nor can it be said that opinions which are offensive to Christians necessarily fall within its ambit. As the English courts have indicated (see paragraph 27 above), it is the manner in which views are advocated rather than the views themselves which the law seeks to control. The extent of insult to religious feelings must be significant, as is clear from the use by the courts of the adjectives ‘contemptuous’, ‘reviling’, ‘scurrilous’, ‘ludicrous’ to depict material of a sufficient degree of offensiveness. The high degree of profanation that must be attained constitutes, in itself, a safeguard against arbitrariness. It is against this background that the asserted justification under Article 10 para. 2 (art. 10-2) in the decisions of the national authorities must be considered.” Terjemahan [vide Bukti P-100A]: “60. Mengenai isi hukum itu sendiri, Pengadilan mengamati bahwa hukum penistaan agama Inggris tidak melarang ekspresi, dalam 105 bentuk apa pun, pandangan yang bermusuhan terhadap agama Kristen. Juga tidak dapat dikatakan bahwa pendapat yang menyinggung umat Kristen selalu masuk dalam cakupannya. Seperti yang telah ditunjukkan oleh pengadilan Inggris (lihat paragraf 27 di atas), adalah cara pandangan diadvokasi bukan pandangan itu sendiri yang berusaha dikendalikan oleh hukum. Tingkat penghinaan terhadap perasaan keagamaan haruslah signifikan, seperti yang jelas dari penggunaan kata sifat 'merendahkan', 'menghujat', 'merusak kehormatan', 'tidak masuk akal' oleh pengadilan untuk menggambarkan materi dengan derajat ketersinggungan yang memadai. Derajat penistaan yang tinggi yang harus dicapai merupakan, dengan sendirinya, perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Berdasarkan latar belakang inilah pembenaran yang dikemukakan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 (pasal 10-2) dalam keputusan- keputusan otoritas nasional harus dipertimbangkan.” 208. Merujuk pada putusan-putusan ECHR di atas, pengujian mengenai terpenuhi tidaknya tahapan prescribed by law dapat dilihat, setidak-tidaknya, berdasarkan parameter dan hal-hal berikut: a. Aksesibilitas (accessibility), yang terpenuhi dengan adanya penginformasian hukum melalui jalur resmi dan hukum yang bisa diakses oleh publik; b. Prediktabilitas (foreseeability), yang terpenuhi dengan adanya rumusan hukum yang cukup jelas, yaitu tidak ambigu dan tidak terlalu luas yang ditujukan agar masyarakat mengetahui apa yang diatur, apa yang dilarang, apa konsekuensi dari tindakannya, serta bilamanakah pemerintah dapat menggunakan kewenangannya yang dapat memengaruhi hak masyarakat; dan c. Perlindungan terhadap penyalahgunaan (safeguard against abuse), yang terpenuhi dengan adanya prosedur untuk melakukan pembatasan penikmatan hak asasi manusia yang diikuti, adanya standar yang tinggi bagi pelaksanaan tindakan yang membatasi penikmatan hak asasi manusia, adanya ruang keterlibatan bagi mereka yang haknya terpengaruh guna membela dirinya, dan adanya dasar dan alasan dalam melakukan pembatasan hak. 209. Berdasarkan pada uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tahapan prescribed by law memiliki 4 (empat) parameter berikut: 106 a. General application; b. Accesibility; c. Foreseeability; dan d. Safeguard against abuse. F.2 Legitimate aims 210. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, tujuan yang sah dalam membatasi hak atas kebebasan berekspresi adalah: (i) menghormati hak atau reputasi orang lain; (ii) melindungi keamanan nasional; (iii) melindungi ketertiban umum; (iv) melindungi kesehatan publik; dan (v) melindungi moral publik. 211. Dalam konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik, ECHR telah berkali-kali melakukan penafsiran bahwa tujuan yang sah dari pembatasan terhadap pencemaran nama baik adalah sebagai penghormatan atas reputasi atau hak orang lain seperti dapat dilihat pada putusan Almeida Arroja v. Portugal [vide Bukti P-41], Udovychenko v. Ukraina [vide Bukti P-101], Radio Broadcasting Company B92 ad v. Serbia [vide Bukti P-42], dan Palomo Sánchez dan Lainnya v. Spanyol [vide Bukti P-102]. 212. Sedangkan dalam konteks Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 mengenai hasutan kebencian melalui media elektronik, Nowak dalam bukunya menerangkan bahwa tujuan yang sah dari larangan ujaran kebencian adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain dan untuk melindungi ketertiban umum sebagaimana dikutip dalam bukunya yang menyatakan [vide Bukti P-103]: “Therefore, ‘legal prohibitions under Art. 20 are to be interpreted in conformity with the restrictions that are legitimate under Art. 19(3). Art. 20 merely sets forth additional, specific purposes for interference, which may easily be included under those in Art. 19 (3): The prohibition of propaganda for war is necessary for the protection of national security, and the prohibition of advocacy of hatred is necessary for the respect of the rights of others and for the protection of ordre public.” Terjemahan [vide Bukti P-103A]: “Oleh karena itu, larangan-larangan hukum berdasarkan Pasal 20 harus ditafsirkan sesuai dengan pembatasan yang sah berdasarkan 107 Pasal 19 (3). Pasal 20 hanya menetapkan tujuan-tujuan tambahan dan spesifik untuk gangguan, yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam tujuan-tujuan dalam Pasal 19(3): Larangan propaganda untuk perang dibutuhkan untuk perlindungan keamanan nasional, dan larangan advokasi kebencian dibutuhkan untuk menghormati hak-hak orang lain dan untuk perlindungan ketertiban umum.” 213. Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka bagian dari legitimate aims yang akan diuraikan lebih lanjut hanyalah: (i) penghormatan terhadap hal atau reputasi orang lain; dan (ii) melindungi ketertiban umum. 214. General Comment No. 34 telah memberikan penjelasan dalam bentuk contoh- contoh mengenai “penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain” maupun “melindungi ketertiban umum” yang dimaksud sebagai legitimate aims [vide Bukti P-25], yaitu: “28. The first of the legitimate grounds for restriction listed in paragraph 3 is that of respect for the rights or reputations of others. The term ‘rights’ includes human rights as recognized in the Covenant and more generally in international human rights law. For example, it may be legitimate to restrict freedom of expression in order to protect the right to vote under article 25, as well as rights article under 17 (see para. 37). Such restrictions must be constructed with care: while it may be permissible to protect voters from forms of expression that constitute intimidation or coercion, such restrictions must not impede political debate, including, for example, calls for the boycotting of a non- compulsory vote. The term ‘others’ relates to other persons individually or as members of a community. Thus, it may, for instance, refer to individual members of a community defined by its religious faith or ethnicity. … 31. On the basis of maintenance of public order (ordre public) it may, for instance, be permissible in certain circumstances to regulate speech-making in a particular public place. Contempt of court proceedings relating to forms of expression may be tested against the public order (ordre public) ground. In order to comply with paragraph 3, such proceedings and the penalty imposed must be shown to be warranted in the exercise of a court’s power to maintain orderly proceedings. Such proceedings should not in any way be used to restrict the legitimate exercise of defence rights.” Terjemahan [vide Bukti P-25A]: “28. Alasan sah yang pertama untuk melakukan pembatasan yang tercantum dalam ayat 3 adalah penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain. Istilah ‘hak’ mencakup hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan dan secara lebih umum 108 dalam hukum hak asasi manusia internasional. Misalnya, mungkin adalah sah untuk membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi hak untuk memilih berdasarkan pasal 25, serta pasal hak berdasarkan 17 (lihat paragraf 37). Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati: walaupun diperbolehkan untuk melindungi pemilih dari bentuk ekspresi yang bersifat intimidasi atau paksaan, pembatasan tersebut tidak boleh menghalangi perdebatan politik, termasuk, misalnya, seruan untuk memboikot pemungutan suara yang tidak wajib. Istilah ‘orang lain’ berhubungan dengan orang lain secara individu atau sebagai anggota suatu komunitas. Jadi, misalnya, istilah tersebut dapat merujuk pada anggota individu suatu komunitas yang ditentukan oleh keyakinan agama atau etnisnya. ... 31. Atas dasar pemeliharaan ketertiban umum (ordre public), misalnya, dalam keadaan tertentu diperbolehkan mengatur cara berpidato di tempat umum tertentu. Penghinaan terhadap proses pengadilan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ekspresi dapat diuji berdasarkan alasan ketertiban umum (ordre public). Untuk mematuhi ayat 3, proses persidangan dan hukuman yang dikenakan harus terbukti sesuai dengan pelaksanaan kekuasaan pengadilan untuk menjaga proses yang tertib. Proses hukum seperti ini tidak boleh digunakan untuk membatasi pelaksanaan hak pembelaan yang sah.” 215. Siracusa Principles memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud sebagai legitimate aims berupa rights or reputations of others [vide Bukti P-86], yaitu: “35. The scope of the rights and freedoms of others that may act as a limitation upon rights in the Covenant extends beyond the rights and freedoms recognized in the Covenant. 36. When a conflict exists between a right protected in the Covenant and one which is not, recognition and consideration should be given to the fact that the Covenant seeks to protect the most fundamental rights and freedoms. In this context especial weight should be afforded to rights not subject to limitations in the Covenant. 37. A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.” Terjemahan [vide Bukti P-86A]: “35. Ruang lingkup hak dan kebebasan orang lain yang dapat menjadi pembatasan hak-hak dalam Kovenan melampaui hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan. 36. Ketika terjadi konflik antara hak yang dilindungi dalam Kovenan dan hak yang tidak dilindungi dalam Kovenan, pengakuan dan 109 pertimbangan harus diberikan terhadap fakta bahwa Kovenan berupaya melindungi hak-hak dan kebebasan yang paling mendasar. Dalam konteks ini, perhatian khusus harus diberikan pada hak-hak yang tidak dibatasi oleh Kovenan. 37. Pembatasan hak asasi manusia berdasarkan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.” 216. Merujuk pada General Comment No. 34 serta Siracusa Principles, “hak” yang harus dihormati dalam konteks pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi adalah setiap dan seluruh hak yang diakui dan dilindungi berdasarkan instrumen hak asasi manusia secara internasional. Sedangkan “reputasi” hanya dimaknai secara negatif dalam artian tidak bisa digunakan guna melindungi negara serta pejabatnya dari opini publik maupun kritik. Frasa “orang lain” dimaknai sebagai setiap orang lain sebagai individu atau sebagai bagian dari komunitas. 217. Sedangkan sehubungan dengan public order, Siracusa Principles [vide Bukti P-86] menjelaskannya sebagai berikut: “22. The expression ‘public order (ordre public)’ as used in the Covenant may be defined as the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded. Respect for human rights is part of public order (ordre public). 23. Public order (ordre public) shall be interpreted in the context of the purpose of the particular human right which is limited on this ground. 24. State organs or agents responsible for the maintenance of public order (ordre public) shall be subject to controls in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies.” Terjemahan [vide Bukti P-86A]: “22. Frasa 'ketertiban umum (ordre public)' yang digunakan dalam Kovenan dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau kumpulan prinsip dasar yang membentuk masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum (ordre public). 23. Ketertiban umum (ordre public) harus diinterpretasikan dalam konteks tujuan dari hak asasi manusia tertentu yang dibatasi berdasarkan dasar ini. 110 24. Organ atau agen negara yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum (ordre public) harus tunduk pada kontrol dalam pelaksanaan kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan, atau badan independen lain yang kompeten.” 218. Ketertiban umum menurut General Comment No. 34 maupun Siracusa Principles merujuk pada: (i) aturan-aturan yang memastikan berfungsinya masyarakat, atau dengan kata lain aturan yang menjaga ketertiban dalam masyarakat; dan (ii) prinsip dasar yang melandasi terbentuknya masyarakat. Yang kemudian menjadi catatan adalah: (i) interpretasi terhadap ketertiban umum harus dilakukan dalam konteks tujuan yang sedang dibatasi, in casu hak atas kebebasan berekspresi; dan (ii) lembaga yang berwenang untuk menjaga ketertiban umum harus dapat diawasi penggunaan kekuasaannya. 219. MKRI dalam praktiknya juga memiliki pandangan yang serupa sehubungan dengan apa yang menjadi legitimate aims dari pencemaran nama baik melalui media elektronik dan hasutan kebencian melalui media elektronik. 220. Sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik, MKRI menyatakan bahwa yang menjadi legitimate aims-nya adalah perlindungan terhadap reputasi orang lain—yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini tercermin dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 yang masing-masing dikutip sebagai berikut: Putusan MKRI No. 50/PUU-VI/2008 [vide Bukti P-33]: "[3.15.8] ... Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak- hak masyarakat. Dari penjelasan di atas, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan hukum yaitu antara melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, berhadapan dengan hak-hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain; ... 111 [3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. ... [3.16.7] Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’, tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas- bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:...;” Putusan MKRI No. 2/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-16]: "[3.18] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dengan kebebasan berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi." 221. Sedangkan menyangkut hasutan kebencian melalui media elektronik, MKRI menyatakan bahwa tujuan pembatasannya didasarkan pada penghormatan atas hak orang lain—meski tidak disebutkan hak apa yang perlu dihormati tersebut. MKRI telah mempertimbangkan hal ini di dalam 3 (tiga) putusan, yaitu Putusan No. 52/PUU-XI/2013, Putusan No. 76/PUU-XV/2017 serta Putusan No. 36/PUU-XX/2022 yang sekedar menyadur 2 (dua) putusan sebelumnya. 112 Putusan MKRI No. 52/PUU-XI/2013 [vide Bukti P-17]: "[3.12] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, ‘Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’. Menurut Mahkamah, ketentuan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, 113 oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;” Putusan MKRI No. 76/PUU-XV/2017 [vide Bukti P-104]: "[3.13.2]... Frasa ‘mengeluarkan pendapat’ meliputi juga penyebaran informasi baik secara lisan maupun melalui media tertentu, termasuk di dalamnya melalui sarana teknologi komputer berjaringan yang secara populer dikenal sebagai media sosial (social media). Namun kebebasan demikian bukanlah tanpa batas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945." 222. Berdasarkan pada uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa tahapan legitimate aims sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan hasutan kebencian melalui media elektronik adalah terpenuhi bila didasarkan pada alasan berikut: a. Reputation of others; b. Rights of others; dan c. Public order. F.3 Necessary 223. General Comment No. 34 telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud sebagai necessary [vide Bukti P-25], yaitu: "33. Restrictions must be 'necessary' for a legitimate purpose. Thus, for instance, a prohibition on commercial advertising in one language, with a view to protecting the language of a particular community, violates the test of necessity if the protection could be achieved in other ways that do not restrict freedom of expression. On the other hand, the Committee has considered that a State party complied with the test of necessity when it transferred a teacher who had published materials that expressed hostility toward a religious community to a non- teaching position in order to protect the right and freedom of children of that faith in a school district. 34. Restrictions must not be overbroad. The Committee observed in general comment No. 27 that 'restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might 114 achieve their protective function; they must be proportionate to the interest to be protected…The principle of proportionality has to be respected not only in the law that frames the restrictions but also by the administrative and judicial authorities in applying the law'. The principle of proportionality must also take account of the form of expression at issue as well as the means of its dissemination. For instance, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high in the circumstances of public debate in a democratic society concerning figures in the public and political domain. 35. When a State party invokes a legitimate ground for restriction of freedom of expression, it must demonstrate in specific and individualized fashion the precise nature of the threat, and the necessity and proportionality of the specific action taken, in particular by establishing a direct and immediate connection between the expression and the threat." Terjemahan [vide Bukti P-25A]: 33. Pembatasan harus ‘dibutuhkan’ untuk tujuan yang sah. Jadi, misalnya, larangan terhadap iklan komersial dalam satu bahasa, dengan tujuan melindungi bahasa komunitas tertentu, melanggar uji kebutuhan jika perlindungan dapat dicapai dengan cara lain yang tidak membatasi kebebasan berekspresi. Di sisi lain, Komite beranggapan bahwa suatu Negara telah memenuhi uji kebutuhan ketika Negara tersebut memindahkan seorang guru yang telah menerbitkan materi yang menyatakan permusuhan terhadap komunitas agama ke posisi non-mengajar untuk melindungi hak dan kebebasan anak-anak dengan kepercayaan tersebut dalam lingkungan sekolah. 34. Pembatasan tidak boleh berlebihan. Komite mengamati dalam komentar umum No. 27 bahwa ‘tindakan pembatasan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas; pembatasan tersebut harus sesuai untuk mencapai fungsi perlindungannya; instrumen pembatasan tersebut harus menjadi instrumen yang paling tidak mengganggu di antara instrumen-instrumen yang dapat mencapai fungsi perlindungannya; pembatasan tersebut harus proporsional dengan kepentingan yang ingin dilindungi… Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam undang- undang yang membingkai pembatasan tersebut tetapi juga oleh otoritas administratif dan peradilan dalam menerapkan undang- undang tersebut’. Prinsip proporsionalitas juga harus mempertimbangkan bentuk ekspresi yang dipermasalahkan serta cara penyebarannya. Misalnya saja, nilai-nilai yang ditetapkan Kovenan terhadap ekspresi tanpa hambatan sangatlah tinggi khususnya dalam konteks perdebatan publik dalam masyarakat demokratis mengenai figur-figur dalam ranah publik dan politik. 115 35. Ketika suatu Negara Peserta mengajukan alasan yang sah untuk melakukan pembatasan kebebasan berekspresi, Negara tersebut harus menunjukkan dengan cara yang spesifik dan individual sifat sebenarnya dari ancaman tersebut, dan kebutuhan serta proporsionalitas dari tindakan spesifik yang diambil, khususnya dengan membangun hubungan yang langsung dan segera antara ekspresi dan ancamannya.” 224. Kutipan di atas menerangkan bahwa tahapan necessary berkelindan dengan tahapan legitimate aims, karena penentuan ada tidaknya kebutuhan pertama- tama harus didasarkan pada ada tidaknya tujuan sah yang hendak dicapai. Jika ada tujuan sah yang hendak dicapai, maka pembatasan harus dilakukan dengan merujuk pada prinsip proporsionalitas, yang bermakna bahwa: a. Pembatasan tidak boleh berlebihan; b. Pembatasan yang dilakukan haruslah yang paling tidak mengganggu dibandingkan dengan opsi pembatasan yang lain; dan c. Pembatasan yang dilakukan harus proporsional terhadap kepentingan yang hendak dilindungi. 225. Siracusa Principles memberikan penjelasan terhadap necessary [vide Bukti P- 86], yaitu: “10. Whenever a limitation is required in the terms of the Covenant to be ‘necessary’, this term implies that the limitation: (a) is based on one of the grounds justifying limitations recognized by the relevant article of the Covenant; (b) responds to a pressing public or social need; (c) pursues a legitimate aim; and (d) is proportionate to that aim. Any assessment as to the necessity of a limitation shall be made on objective considerations.” Terjemahan [vide Bukti P-86A]: “10. Manakala pembatasan diharuskan dengan terminologi Kovenan sebagai ‘dibutuhkan’, terminologi ini mengimplikasikan bahwa pembatasan tersebut: (a) didasarkan pada dasar yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan; (b) merupakan respons terhadap kebutuhan publik atau sosial yang mendesak; (c) mengejar pemenuhan tujuan yang sah; dan (d) proporsional terhadap tujuan tersebut. Setiap penilaian tentang kebutuhan akan adanya pembatasan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif.” 116 226. Siracusa Principles menggunakan pendekatan serupa dengan General Comment No. 34 karena ia memaknai necessary sebagai: a. Didasarkan pada alasan yang membenarkan pembatasan; b. Merupakan reaksi dari kebutuhan publik atau sosial yang mendesak; c. Bertujuan untuk mencapai tujuan yang sah; dan d. Pembatasannya proporsional terhadap tujuan tersebut. 227. ECHR memaknai tahapan necessary sebagai necessary in a democratic society dan di dalam praktiknya memberikan 3 (tiga) parameter dalam memaknai tahapan ini, yaitu: (i) adanya kebutuhan sosial yang mendesak (pressing social need); (ii) proporsional dengan tujuan sah yang hendak dicapai (proportionate to the legitimate aim pursued); dan (iii) alasan yang diberikan adalah relevan dan cukup (relevant and sufficient). Ketiga parameter ini diintrodusir dalam Putusan The Sunday Times v. Inggris Raya, Application No. 13166/87 (No. 2) (1991) [vide Bukti P-105] yang menyatakan: “50. ... (c) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 para. 2 (art. 10-2), implies the existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with a European supervision, embracing both the law and the decisions applying it, even those given by independent courts. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10 (art. 10). (d) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 (art. 10) the decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’.” Terjemahan [vide Bukti P-105A]: “(c) Kata sifat 'dibutuhkan', dalam arti Pasal 10 ayat 2 (pasal 10-2), menyiratkan adanya 'kebutuhan sosial yang mendesak'. Negara- 117 negara Peserta memiliki margin apresiasi tertentu dalam menilai apakah kebutuhan tersebut ada, tetapi hal ini berjalan seiring dengan pengawasan Eropa, yang mencakup baik hukum maupun keputusan yang menerapkannya, bahkan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan independen. Pengadilan oleh karena itu diberi wewenang untuk memberikan putusan akhir mengenai apakah suatu 'pembatasan' dapat diselaraskan dengan kebebasan berekspresi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 10 (pasal 10). (d) Tugas Pengadilan, dalam menjalankan yurisdiksi pengawasannya, bukanlah untuk menggantikan otoritas nasional yang berwenang tetapi untuk meninjau berdasarkan Pasal 10 (pasal 10) keputusan-keputusan yang mereka berikan sesuai dengan kekuasaan apresiasi mereka. Ini tidak berarti bahwa pengawasan terbatas pada memastikan apakah Negara yang bersangkutan menjalankan kebijakannya secara wajar, hati-hati dan dengan itikad baik; apa yang harus dilakukan Pengadilan adalah melihat campur tangan yang dikeluhkan dalam konteks kasus secara keseluruhan dan menentukan apakah itu 'proporsional dengan tujuan sah yang ingin dicapai' dan apakah alasan yang dikemukakan sebagai bukti oleh otoritas nasional untuk membenarkannya 'relevan dan memadai’.“ 228. Ketiga parameter ini digunakan secara konsisten di dalam putusan-putusan selanjutnya, misalnya dalam beberapa putusan berikut: ECHR, Gündüz v. Turkey, Application No. 35701/97 (2003) [vide Bukti P-106]: “38. The test of whether the interference complained of was ‘necessary in a democratic society’ requires the Court to determine whether it corresponded to a ‘pressing social need’, whether it was proportionate to the legitimate aim pursued and whether the reasons given by the national authorities to justify it are relevant and sufficient...” Terjemahan [vide Bukti P-106A]: “38. Pengujian apakah gangguan yang dikeluhkan 'dibutuhkan dalam masyarakat demokratis' mengharuskan Mahkamah untuk menentukan apakah hal itu sesuai dengan 'kebutuhan sosial yang mendesak', apakah itu proporsional dengan tujuan sah yang hendak dicapai dan apakah alasan-alasan yang diberikan oleh otoritas nasional untuk membenarkannya relevan dan memadai…” ECHR, Klein v. Slovakia, Application No. 72208/01 (2007) [vide Bukti P-107]: “47. ... The test of whether the interference complained of was ‘necessary in a democratic society’ requires the Court to 118 determine whether it corresponded to a ‘pressing social need’, whether it was proportionate to the legitimate aim pursued (the potential impact of the medium of expression concerned is an important factor in the consideration of the proportionality of an interference), and whether the reasons given by the national authorities to justify it are relevant and sufficient.” Terjemahan [vide Bukti P-107A]: “47. … Pengujian apakah gangguan yang dikeluhkan 'dibutuhkan dalam masyarakat demokratis' mengharuskan Mahkamah untuk menentukan apakah hal itu sesuai dengan 'kebutuhan sosial yang mendesak', apakah itu proporsional dengan tujuan sah yang hendak dicapai (dampak potensial dari media ekspresi yang bersangkutan merupakan faktor penting dalam pertimbangan proporsionalitas suatu gangguan), dan apakah alasan yang diberikan oleh otoritas nasional untuk membenarkannya relevan dan memadai.” ECHR, Satakunna Markkinapӧrsssi Oy and Satamedia v. Finland, Application No. 931/13 (2017) [vide Bukti P-108]: “164. According to the Court’s established case-law, the test of necessity in a democratic society requires the Court to determine whether the interference complained of corresponded to a pressing social need, whether it was proportionate to the legitimate aim pursued and whether the reasons given by the national authorities to justify it are relevant and sufficient...” Terjemahan [vide Bukti P-108A]: “164. Menurut putusan-putusan Mahkamah yang telah menjadi yurisprudensi, pengujian kebutuhan dalam masyarakat demokratis mengharuskan Mahkamah untuk menentukan apakah gangguan yang dikeluhkan sesuai dengan kebutuhan sosial yang mendesak, apakah itu proporsional dengan tujuan sah yang hendak dicapai dan apakah alasan yang diberikan oleh otoritas nasional untuk membenarkannya relevan dan memadai...” 229. Dalam konteks hukum nasional, MKRI pun secara implisit telah membuat tafsirnya mengenai tahapan necessary ini—meski MKRI lebih memfokuskannya pada prinsip proporsionalitas. 230. Dalam pelbagai kesempatan, MKRI telah berupaya menjelaskan yang dimaksud sebagai proporsional—yang mana pada tiap putusan, MKRI 119 semakin mengembangkan dan menyempurnakan konsep ini. Setidaknya ada 3 (tiga) pemaknaan yang digunakan oleh MKRI, yaitu: a. Adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan; b. Hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara; dan c. Adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (balancing). 231. Sehubungan dengan pemaknaan pertama, yaitu adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan, hal ini dikemukakan oleh MKRI dalam Putusan No. 9/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-80] yang lengkapnya menyatakan: "[3.23] Menimbang bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitutional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran- ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut 'pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis';" 232. Sehubungan dengan pemaknaan kedua, bahwa hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara, telah dikemukakan oleh MKRI dalam Putusan MKRI No. 64/PUU-IX/2011 [vide Bukti P-109] yang mana pertimbangannya dikutip di bawah ini: "[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak 120 konsititusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia. Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga negara." 233. Untuk pemaknaan ketiga, yaitu adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (balancing), MKRI telah berkali-kali mempertimbangkannya dalam beberapa putusan berikut: Putusan MKRI No. 67/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-110]: “[3.12.2] ...Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara.” Putusan MKRI No. 20/PUU-XVII/2019 [vide Bukti P-84]: “[3.15] ... Walaupun hak pilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (non-derogable rights), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. 121 Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU- I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak pilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan. Dengan demikian, di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proposional [sic] dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas.” Putusan MKRI No. 52/PUU-XIII/2015 [vide Bukti P-82]: "[3.9] ... Bahwa keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan nasional/kepentingan umum yang merupakan pembatasan atau pengecualian hak eksklusif pemegang hak cipta menurut Mahkamah mempunyai landasan konstitusional yaitu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'. Keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'. Dalam hal ini pembatasan atau pengecualian tersebut dilakukan melalui Undang-Undang, diperuntukan [sic] semata-mata untuk masyarakat dan negara, dan adanya pemberian imbalan kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pembatasan atau 122 pengecualian dalam UU 28/2014 in casu Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 telah didasarkan atas alasan-asalan [sic] yang kuat, rasional, dan proporsional serta tidak berlebihan." Putusan MKRI No. 152/PUU-VII/2009 [vide Bukti P-111]: "[3.16.2] ... Bahwa dari rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak asasi tetap dapat dilakukan dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang yang semata- mata bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan [sic], dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; Bahwa prinsip pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945 dikaitkan dengan norma Pasal 219 UU 27/2009 adalah untuk menjaga prinsip-prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap kepentingan jabatan publik yang bersangkutan;" 234. Balancing dalam konteks putusan-putusan MKRI di atas seyogianya tidak dimaknai sebagai balancing test yang digunakan di Amerika Serikat melainkan sebagai bagian dari tes proporsionalitas dalam arti sempit, yaitu kerugian yang dialami oleh individu sebagai akibat dari pembatasan hak haruslah sebanding (proporsional) dengan keuntungan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya (legitimate aims). 235. Berdasarkan pada uraian di atas, tahapan akhir dari tes tiga tahap, yaitu necessary, memiliki 4 (empat) parameter, yaitu: a. Pressing social need; b. Proportionate to the legitimate aim pursued (balance); c. Relevant and sufficient reasoning—yang hanya berlaku dalam kasus konkret; dan d. Limited discretion. G. PENERAPAN TES TIGA TAHAP TERHADAP PASAL 27A jo. PASAL 45 AYAT (4) UU ITE 2024 236. Dengan merujuk pada parameter dalam tes tiga tahap sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut adalah hasil tes tiga tahap bagi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 sebelum dan setelah diinterpretasikan: 123 Tahapan Rumusan Asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Hasil Interpretasi Tahap 1: Prescribed by law General application ✓ ✓ Accesibility ✓ ✓ Foreseeability  ✓ Safeguard against abuse ✓ ✓ Tahap 2: Legitimate aims Reputations of others ✓ ✓ Rights of others ✓ ✓ Public order Tidak berlaku Tidak berlaku Tahap 3: Necessary Pressing social need ✓ ✓ Proportionate to the legitimate aim pursued (balance)  ✓ Relevant and sufficient reasoning Tidak berlaku Tidak berlaku Limited discretion  ✓ 237. Berikut adalah uraian mengenai terpenuhi tidaknya tahapan pertama, yaitu prescribed by law: a. Yang diuji dengan menggunakan tes tiga tahap adalah Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang merupakan bagian dari undang-undang dan karenanya merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, parameter general application atau berlaku untuk umum serta parameter accesibility yang mensyaratkan hukumnya diinformasikan melalui jalur resmi serta hukumnya dapat diakses oleh publik, telah secara otomatis terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh persyaratan sebagai peraturan 124 perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP yang dikutip di bawah ini: Pasal 1 angka 2 UU PPP: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Pasal 81 UU PPP: “Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang- undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.” Secara faktual pun, UU ITE 2024 telah diundangkan baik dalam Lembaran Negara Tahun 2024 No. 1 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6905. b. Rumusan asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidak memenuhi parameter foreseeability karena rumusannya yang ambigu sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilarang dan tentunya konsekuensi dari tindakannya. Hal ini terlihat dari: 1) frasa “orang lain” yang diposisikan sebagai korban dari pencemaran nama baik yang tidak jelas ruang lingkupnya sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 58 s.d. 100 Permohonan ini; dan 2) frasa “suatu hal” yang merupakan tuduhan yang disampaikan dalam pencemaran nama baik adalah multitafsir dan membuka ruang penyelewengan sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 101 s.d. 115 Permohonan ini. 125 Permasalahan ini akan selesai dengan interpretasi Pemohon terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang memperjelas ruang lingkup dari frasa “orang lain” dan “suatu hal”. c. Parameter safeguard against abuse harus diasumsikan terpenuhi karena telah ada sistem hukum Indonesia yang mengatur prosedur serta hak dari setiap orang yang masuk ke dalamnya, termasuk hak atas upaya hukum. Selama seluruh prosedur yang ada berjalan dengan baik, sudah barang tentu parameter ini tidak menjadi isu. 238. Sehubungan dengan tahapan kedua, yaitu legitimate aims, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa MKRI melalui Putusan No. 50/PUU- VI/2008 dan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 telah menetapkan bahwa tujuan dari pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah untuk melindungi kehormatan dan martabat orang lain, atau dengan kata lain reputasi orang lain—yang mana berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, tahapan ini telah terpenuhi baik bagi rumusan asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 maupun rumusan yang telah diinterpretasikan. 239. Berkenaan dengan tahapan ketiga, necessary, berikut adalah uraiannya: a. Parameter pressing social need harus diasumsikan terpenuhi karena MKRI dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008 telah menggariskan kebutuhan- kebutuhan yang menghendaki pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik, yaitu: (i) menjaga demokrasi; serta (ii) mencegah terjadinya kejahatan [vide Bukti P-33]. Lengkapnya dikatakan: “[3.15.2] Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengung-dengungkan nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada titik terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu... ... [3.15.7] Bahwa kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi 126 berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan- kejahatan tersebut akan membunuh masyarakat dimana [sic] kejahatan itu berada.” b. Parameter proportionate to the legitimate aim pursued (balance) tidaklah dipenuhi oleh rumusan asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 karena frasa “orang lain” yang dapat dimaknai meliputi Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik telah menempatkan perlindungan reputasi yang tidak pada tempatnya. Korporasi, lembaga pemerintah dan kelompok perorangan bukanlah subjek hukum yang memiliki reputasi, dan karenanya pemaknaan yang meliputi kedua golongan ini justru melenceng dari tujuan perlindungan reputasi. Penjelasan lengkap mengenai hal ini telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan poin 58-79. Pada sisi yang lain, pejabat publik serta figur publik yang secara sadar dan sukarela menempatkan dirinya di bawah pengawasan masyarakat pun telah kehilangan hak atas reputasinya, dan karenanya pemaknaan yang meliputi kedua golongan ini juga melenceng dari tujuan perlindungan reputasi. Penjelasan lengkap mengenai hal ini telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan poin 80-100. Permasalahan ini tidak akan ada lagi dengan interpretasi yang diusulkan oleh Pemohon yang mengecualikan Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. 127 c. Parameter limited discretion juga tidak dipenuhi oleh rumusan asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 karena: 1) frasa “orang lain” yang tidak jelas ruang lingkupnya membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; dan 2) frasa “suatu hal” yang multitafsir juga membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum—sebagaimana dibuktikan Pemohon dalam poin 110 Permohonan ini. Kedua permasalahan di atas akan selesai jika mengikuti interpretasi yang diusulkan oleh Pemohon yang tidak hanya memperjelas siapa yang bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik, namun juga memperjelas konten apa yang bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. 240. Merujuk pada seluruh uraian di atas, terang bahwa rumusan asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidaklah lolos dari tes tiga tahap—atau dengan kata lain pembatasan haknya tidaklah dapat dibenarkan. Sedangkan rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang telah diinterpretasikan lolos dari tes tiga tahap ini—atau dengan kata lain, pembatasan haknya dapat dibenarkan. H. PENERAPAN TES TIGA TAHAP TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) jo. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE 2024 241. Dengan merujuk pada parameter dalam tes tiga tahap sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut adalah hasil tes tiga tahap bagi Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sebelum dan setelah diinterpretasikan: Tahapan Rumusan Asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Hasil Interpretasi Tahap 1: Prescribed by law General application ✓ ✓ Accesibility ✓ ✓ Foreseeability  ✓ 128 Safeguard against abuse ✓ ✓ Tahap 2: Legitimate aims Reputations of others Tidak berlaku Tidak berlaku Rights of others ✓ ✓ Public order ✓ ✓ Tahap 3: Necessary Pressing social need ✓ ✓ Proportionate to the legitimate aim pursued (balance)  ✓ Relevant and sufficient reasoning Tidak berlaku Tidak berlaku Limited discretion  ✓ 242. Berikut adalah uraian mengenai terpenuhi tidaknya tahapan pertama, yaitu prescribed by law: a. Sebagaimana pengujian parameter general application dan accesibility di atas, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memenuhi kedua parameter ini karena ia merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan. b. Rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 tidak memenuhi parameter foreseeability karena rumusannya yang ambigu sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilarang dan tentunya konsekuensi dari tindakannya. Hal ini terlihat dari: 1) rumusan perbuatan yang dilarang memiliki cakupan yang terlalu luas yang bisa meliputi tindakan repost dan bahkan menjangkau unggahan di masa lalu yang tidak terukur waktunya—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 177 s.d. 183 Permohonan ini; dan 2) rumusan akibat yang dilarang yang menimpakan pertanggungjawaban atas munculnya kebencian pada 1 (satu) unggahan atau pernyataan 129 akan menjaring orang yang tidak bersalah—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 150 s.d. 162 Permohonan ini. Kedua permasalahan ambiguitas ini akan selesai dengan mengikuti interpretasi Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang menjadikan deliknya sebagai delik formil saja dengan tolok ukur yang jelas terhadap perbuatan yang dilarangnya. c. Sama halnya dengan pengujian sebelumnya, parameter safeguard against abuse dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 harus diasumsikan terpenuhi dengan adanya sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 243. Sehubungan dengan tahapan kedua, yaitu legitimate aims, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa MKRI melalui Putusan No. 52/PUU- XI/2013, Putusan No. 76/PUU-XV/2017, dan Putusan No. 36/PUU-XX/2022 telah menetapkan bahwa tujuan dari pengaturan hasutan kebencian melalui media elektronik adalah untuk melindungi hak orang lain. Dengan demikian, tahapan ini telah terpenuhi baik bagi rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 maupun rumusan yang telah diinterpretasikan. 244. Berkenaan dengan tahapan ketiga, necessary, berikut adalah uraiannya: a. Parameter pressing social need harus diasumsikan terpenuhi karena MKRI dalam Putusan No. 52/PUU-X/2013 telah menggariskan kebutuhan- kebutuhan yang menghendaki perlindungan terhadap identitas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia [vide Bukti P-17]. Lengkapnya dikatakan: “[3.14] ...Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, 130 karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;” b. Parameter proportionate to the legitimate aim pursued (balance) tidaklah dipenuhi oleh rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena: 1) frasa “tanpa hak” yang mengindikasikan adanya pihak yang berhak menyampaikan hasutan kebencian justru mendorong terjadinya diskriminasi, yang jelas bertentangan dengan tujuan diadakannya ketentuan ini—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 132 s.d. 147 Permohonan ini; 2) perumusannya sebagai delik materiil justru tidak akan mencapai tujuan keberadaan ketentuan ini, yaitu untuk melindungi hak orang lain, karena ketika akibat yang dilarang telah terjadi artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 150 s.d. 162 Permohonan ini; 3) perumusan unsur kesalahan berganda akan menyebabkan pembuktian menjadi hampir tidak mungkin dilakukan dan karenanya menyebabkan ketentuan ini menjadi tidak bisa dilaksanakan, apalagi untuk mencapai tujuannya—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 163 s.d. 171 Permohonan ini; dan 4) rumusan perbuatan yang dilarang yang memiliki cakupan yang terlalu luas justru hanya akan menyasar orang yang sekadar sial, bukan yang benar-benar bersalah dan karenanya justru membuat tujuan keberadaan pengaturan ini menjadi tidak tercapai—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 177 s.d. 183 Permohonan ini. Seluruh permasalahan di atas tidak akan ada dengan dihapusnya frasa “tanpa hak” serta diinterpretasikannya Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sebagaimana diusulkan oleh Pemohon yang menjadikan deliknya sebagai delik formil dengan tolok ukur yang jelas terhadap perbuatan yang dilarangnya. c. Parameter limited discretion juga tidak dipenuhi oleh rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena: 131 1) rumusan perbuatan yang dilarang yang terlalu luas ruang lingkupnya membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; 2) rumusan akibat yang dilarang menyebabkan cakupan ketentuan ini menjadi terlalu luas sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; dan 3) frasa “mentransmisikan” yang meliputi kegiatan mengirimkan informasi dan/atau dokumen antar individu menempatkan setiap percakapan antar-individu di bawah risiko untuk diusut, yang tentunya merupakan ruang diskresi yang terlalu luas—sebagaimana diuraikan Pemohon dalam poin 172 s.d. 176 Permohonan ini. Permasalahan-permasalahan di atas tidak akan ada dengan penghapusan frasa “mentransmisikan” disertai dengan interpretasi yang diberikan Pemohon yang menjadikan deliknya sebagai delik formil dengan tolok ukur yang jelas terhadap perbuatan yang dilarangnya. 245. Merujuk pada seluruh uraian di atas, terang bahwa rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 tidaklah lolos dari tes tiga tahap—atau dengan kata lain pembatasan haknya tidaklah dapat dibenarkan. Sedangkan rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang telah diinterpretasikan lolos dari tes tiga tahap ini—atau dengan kata lain, pembatasan haknya dapat dibenarkan. IV. PETITUM Merujuk pada seluruh argumentasi hukum di atas, Pemohon dengan ini memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui 132 umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”; 3. Menyatakan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”; 133 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”; 5. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 134 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”; dan 6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-112 serta Bukti P-1 Elektronik yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (1); 135 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 012.A/SK. DPW- KAWALI - JTG/X/2021 Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Tengah Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) tentang Susunan Kepengurusan DPD Kawali Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021- 2025; 8. Bukti P-8 : Tangkapan layar tanggapan Daniel Frits pada laman Facebook miliknya yang diunggah pada tanggal 13 November 2022; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Jurnal berjudul “Libel Cases and Public Debate – Some Reflections on whether Europe Should be Concerned about SLAPPs” oleh Fiona Donson, diterbitkan oleh Review of European Community & International Environmenal Law, Vol. 19 No. 1, tahun 2010, hal. 88; 10. Bukti P-9A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Libel Cases and Public Debate – Some Reflections on whether Europe Should be Concerned about SLAPPs” oleh Fiona Donson, diterbitkan oleh Review of European Community & International Environmenal Law, Vol. 19 No. 1, tahun 2010, hal. 88; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66; 12. Bukti P-11 : Fotokopi United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, tahun 1999, hal. 3; 136 13. Bukti P-11A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, tahun 1999, hal. 3; 14. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa; 15. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG; 16. Bukti P-14 : Fotokopi United Nations, Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Detailed Guidance on Implementation for United Nations Field Presences, tahun 2020, hal. 12; 17. Bukti P-14A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari United Nations, Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Detailed Guidance on Implementation for United Nations Field Presences, tahun 2020, hal. 12; 18. Bukti P-15 : Fotokopi Article 19, “‘Hate Speech’ Explained A Toolkit”, tahun 2015, hal. 19; 19. Bukti P-15A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Article 19, “‘Hate Speech’ Explained A Toolkit”, tahun 2015, hal. 19; 20. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2/PUU-VII/2009, hal. 136 & 139; 21. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 52/PUU-XI/2013, hal. 14-16; 22. Bukti P-18 : Fotokopi United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Detailed Guidance on Implementation for United Nations Field Presences, tahun 2020, hal. 3; 23. Bukti P-18A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, Detailed 137 Guidance on Implementation for United Nations Field Presences, tahun 2020, hal. 3; 24. Bukti P-19 : Fotokopi Jurnal berjudul “Hate in the Machine: Anti- Black and Anti-Muslim Social Media Posts As Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime” oleh Matthew L. Williams et al., diterbitkan oleh Brit J. Criminal Vol. 60, tahun 2020, hal. 112-113; 25. Bukti P-19A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Hate in the Machine: Anti-Black and Anti-Muslim Social Media Posts As Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime” oleh Matthew L. Williams et al., diterbitkan oleh Brit J. Criminal Vol. 60, tahun 2020, hal. 112-113; 26. Bukti P-20 : Fotokopi Jurnal berjudul “State of The World 2021: Autocratization Changing It’s Nature?” oleh Vanessa A. Boese et al., diterbitkan oleh Democratization Vol. 29, No. 6, tahun 2022, hal. 18; 27. Bukti P-20A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “State of The World 2021: Autocratization Changing It’s Nature?” oleh Vanessa A. Boese et al., diterbitkan oleh Democratization Vol. 29, No. 6, tahun 2022, hal. 18; 28. Bukti P-21 : Fotokopi Artikel berjudul “Democracy and Authoritarianism in the 21st Century: A sketch” oleh Grzegorz Ekiert, diterbitkan oleh Ash Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, tahun 2023, hal. 4; 29. Bukti P-21A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Artikel berjudul “Democracy and Authoritarianism in the 21st Century: A sketch” oleh Grzegorz Ekiert, diterbitkan oleh Ash Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, tahun 2023, hal. 4; 138 30. Bukti P-22 : Fotokopi Jurnal berjudul “Stealth Authoritarianism” oleh Ozan O. Varol, diterbitkan oleh Iowa Law Review Vol. 100, No. 4, tahun 2015, hal. 1695-1696; 31. Bukti P-22A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Stealth Authoritarianism” oleh Ozan O. Varol, diterbitkan oleh Iowa Law Review Vol. 100, No. 4, tahun 2015, hal. 1695-1696; 32. Bukti P-23 : Fotokopi Jurnal berjudul “State of The World 2021: Autocratization Changing It’s Nature?” oleh Vanessa A. Boese et al., diterbitkan oleh Democratization Vol. 29, No. 6, tahun 2022, hal. 2; 33. Bukti P-23A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “State of The World 2021: Autocratization Changing It’s Nature?” oleh Vanessa A. Boese et al., diterbitkan oleh Democratization Vol. 29, No. 6, tahun 2022, hal. 2; 34. Bukti P-24 : Fotokopi Penelitian berjudul "Hate Speech And Hate Crime In The EU And The Evaluation Of Online Content Regulation Approaches" oleh Judit Bayer dan Petra Bárd untuk Komite Kebebasan Sipil, Keadilan, dan Urusan Dalam Negeri dari Parlemen Eropa, tahun, hal. 57-58; 35. Bukti P-24A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Penelitian berjudul "Hate Speech And Hate Crime In The EU And The Evaluation Of Online Content Regulation Approaches" oleh Judit Bayer dan Petra Bárd untuk Komite Kebebasan Sipil, Keadilan, dan Urusan Dalam Negeri dari Parlemen Eropa, tahun, hal. 57-58; 36. Bukti P-25 : Fotokopi Human Rights Committee, General Comment No. 34, tahun 2011, Poin 22-35, 47-52; 139 37. Bukti P-25A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Human Rights Committee, General Comment No. 34, tahun 2011, Poin 22-35, 47-52; 38. Bukti P-26 : Fotokopi United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Organization for Security and Co-operation in Europe Representative on Freedom of the Media, dan Organization of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression, International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, tahun 2002, hal. 2; 39. Bukti P-26A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Organization for Security and Co-operation in Europe Representative on Freedom of the Media, dan Organization of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression, International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, tahun 2002, hal. 2; 40. Bukti P-27 : Fotokopi Resolusi Parlemen Eropa No. 1577, “Towards Decriminalisation of Defamation” tahun 2007, hal. 2; 41. Bukti P-27A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Resolusi Parlemen Eropa No. 1577, “Towards Decriminalisation of Defamation” tahun 2007, hal. 2; 42. Bukti P-28 : Fotokopi Penelitian berjudul “Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study” oleh Organization for Security and Co-operation in Europe, tahun 2017, hal. 7; 43. Bukti P-28A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Penelitian berjudul “Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study” oleh Organization for Security and Co-operation in Europe, tahun 2017, hal. 7; 140 44. Bukti P-29 : Fotokopi Artikel berjudul "Decriminalising defamation: an IFJ campaign resource for defeating criminal defamation" oleh Emma Walters dan Alex Johnson, diterbitkan oleh International Federation of Journalists, tahun 2005, hal. 5; 45. Bukti P-29A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Artikel berjudul "Decriminalising defamation: an IFJ campaign resource for defeating criminal defamation" oleh Emma Walters dan Alex Johnson, diterbitkan oleh International Federation of Journalists, tahun 2005, hal. 5; 46. Bukti P-30 : Fotokopi Article 19 “Civil Defamation: Undermining Free Expression” tahun 2009, hal. 3; 47. Bukti P-30A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Article 19 “Civil Defamation: Undermining Free Expression” tahun 2009, hal. 3; 48. Bukti P-31 : Fotokopi Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, ditulis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tahun 2021, hal. 24; 49. Bukti P-32 : Fotokopi Jurnal berjudul “Why Do Adults Engage in Cyberbullying on Social Media?” oleh Paul Benjamin Lowry et al., diterbitkan oleh Information Systems Research, tahun 2016, hal. 12; 50. Bukti P-32A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Why Do Adults Engage in Cyberbullying on Social Media?” oleh Paul Benjamin Lowry et al., diterbitkan oleh Information Systems Research, tahun 2016, hal. 12; 141 51. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, hal. 99, 101, 102, 106, dan 108; 52. Bukti P-34 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penjelasan Umum, Pasal 36 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 433 ayat (1) dan Penjelasannya; 53. Bukti P-35 : Fotokopi Buku berjudul “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” oleh Sudikno Mertokusumo, diterbitkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2010, hal. 76; 54. Bukti P-36 : Fotokopi Jurnal berjudul “The Principle of Legal Certainty As a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law” oleh Marzena Kordela, diterbitakn oleh La Revue du Notariat, tahun 2008, hal. 598, 601-603; 55. Bukti P-36A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “The Principle of Legal Certainty As a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law” oleh Marzena Kordela, diterbitkan oleh La Revue du Notariat, tahun 2008, hal. 598, 601-603; 56. Bukti P-37 : Fotokopi Jurnal berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” oleh Saldi Isra, diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, tahun 2014, hal. 418; 57. Bukti P-38 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif berjudul “Indeks Hak Asasi Manusia tahun 2023” SETARA Institute, hal. 5; 58. Bukti P-39 : Fotokopi The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression And Access to Information; 142 59. Bukti P-39A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression And Access to Information; 60. Bukti P-40 : Fotokopi The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality; 61. Bukti P-40A : Fotokopi Terjemahan resmi dari The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality; 62. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Almeida Arroja v. Portugal Application No. 47238/19, tahun 2024, hal. 17 & 20; 63. Bukti P-41A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Almeida Arroja v. Portugal Application No. 47238/19, tahun 2024, hal. 17 & 20; 64. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Radio Broadcasting Company B92 ad v. Serbia, Application No. 67369/16, tahun 2023, hal. 17 & 20; 65. Bukti P-42A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Radio Broadcasting Company B92 ad v. Serbia, Application No. 67369/16, tahun 2023, hal. 17 & 20; 66. Bukti P-43 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Ólafsson v. Iceland, Application No. 58493/13, tahun 2017, hal. 13; 67. Bukti P-43A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Ólafsson v. Iceland, Application No. 58493/13, tahun 2017, hal. 13; 68. Bukti P-44 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Jerusalem v. Austria, Application No. 26958/95, tahun 2001, hal. 8; 143 69. Bukti P-44A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Jerusalem v. Austria, Application No. 26958/95, tahun 2001, hal. 8; 70. Bukti P-45 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika, Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso, Application No. 004/2013, tahun 2013, hal. 42; 71. Bukti P-45A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika, Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso, Application No. 004/2013, tahun 2013, hal. 42; 72. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, tahun 1966, hal. 86; 73. Bukti P-46A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, tahun 1966, hal. 86; 74. Bukti P-47 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Curtis Publishing Co. v. Butts, U.S. 388, tahun 1967, hal. 162; 75. Bukti P-47A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Curtis Publishing Co. v. Butts, U.S. 388, tahun 1967, hal. 162; 76. Bukti P-48 : Fotokopi Kajian berjudul “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tahun 2021, hal. 23-24; 77. Bukti P-49 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, tahun 1964, hal 264 & 270; 78. Bukti P-49A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, New York Times 144 Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, tahun 1964, hal 264 & 270; 79. Bukti P-50 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, tahun 1964, hal. 77; 80. Bukti P-50A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, tahun 1964, hal. 77; 81. Bukti P-51 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Lingens v. Austria, Application No. 9815/82, tahun 1986, hal. 13-14; 82. Bukti P-51A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Lingens v. Austria, Application No. 9815/82, tahun 1986, hal. 13- 14; 83. Bukti P-52 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 070/PUU-II/2004, hal. 45; 84. Bukti P-53 : Fotokopi Buku berjudul “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” oleh Sudikno Mertokusumo, diterbitkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2010, hal. 74; 85. Bukti P-54 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 78/PUU-XXI/2023, hal. 350; 86. Bukti P-55 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 276/Pid.B/2023/PN Plg; 87. Bukti P-56 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 9/Pid.B/2023/PN Bir; 88. Bukti P-57 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 153/Pid.B/2022/PN Blg; 89. Bukti P-58 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 542/Pid.B/2020/PN Bgl; 145 90. Bukti P-59 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 37/Pid.B/2020/PN Bhn; 91. Bukti P-60 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 75/Pid.B/2018/PN Dgl; 92. Bukti P-61 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 20/Pid.B/2016/PN Tul; 93. Bukti P-62 : Fotokopi Buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” oleh R. Soesilo, diterbitkan oleh Politeia, tahun 1988, hal. 226 & 228; 94. Bukti P-63 : Fotokopi Buku berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya” oleh S.R. Sianturi, diterbitkan oleh Alumni AHM-PTHM, tahun 1983, hal. 59 & 568; 95. Bukti P-64 : Fotokopi International Covenant on Civil and Political Rights; 96. Bukti P-64A : Fotokopi Terjemahan resmi dari International Covenant on Civil and Political Rights; 97. Bukti P-65 : Fotokopi Universal Declaration of Human Rights; 98. Bukti P-65A : Fotokopi Terjemahan resmi dari Universal Declaration of Human Rights; 99. Bukti P-66 : Fotokopi Human Rights Committee, General Comment No. 11, tahun 1983; 100. Bukti P-66A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Human Rights Committee, General Comment No. 11, tahun 1983; 101. Bukti P-67 : Fotokopi Buku berjudul “Religious Hatred and International Law” oleh Jeroen Temperman, diterbitkan oleh Cambridge University Press, tahun 2016, hal. 32- 33; 146 102. Bukti P-67A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Buku berjudul “Religious Hatred and International Law” oleh Jeroen Temperman, diterbitkan oleh Cambridge University Press, tahun 2016, hal. 32-33; 103. Bukti P-68 : Fotokopi Buku berjudul “Religious Hatred and International Law” oleh Jeroen Temperman, diterbitkan oleh Cambridge University Press, tahun 2016, hal. 84; 104. Bukti P-68A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Buku berjudul “Religious Hatred and International Law” oleh Jeroen Temperman, diterbitkan oleh Cambridge University Press, tahun 2016, hal. 84; 105. Bukti P-69 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Kanada Canada (H.R.C.) v. Taylor, tahun 1990, hal. 919; 106. Bukti P-69A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Mahkamah Agung Kanada Canada (H.R.C.) v. Taylor, tahun 1990, hal. 919; 107. Bukti P-70 : Fotokopi Human Rights Committee, Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence; 108. Bukti P-70A : Fotokopi Terjemahan resmi dari Human Rights Committee, Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence; 109. Bukti P-71 : Fotokopi Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, ditulis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tahun 2015, hal. 31; 147 110. Bukti P-72 : Fotokopi Buku berjudul “Hukum Pidana” oleh D. Schaffmeister et al., diterbitkan oleh Liberty, tahun 2003, hal. 43; 111. Bukti P-73 : Fotokopi Jurnal berjudul “Why We Hate” oleh Agneta Fischer, diterbitkan Emotion Review, Vol. 10, No. 4, tahun 2018, hal. 315; 112. Bukti P-73A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Why We Hate” oleh Agneta Fischer, diterbitkan Emotion Review, Vol. 10, No. 4, tahun 2018, hal. 315; 113. Bukti P-74 : Fotokopi Artikel berjudul "The Crowd: A Study of the Popular Mind" oleh Gustave Le Bon, diterbitkan oleh International Relations and Security Network, tahun 1895, hal. 13; 114. Bukti P-74A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Artikel berjudul "The Crowd: A Study of the Popular Mind" oleh Gustave Le Bon, diterbitkan oleh International Relations and Security Network, tahun 1895, hal. 13; 115. Bukti P-75 : Fotokopi Buku berjudul "The Nature of Hate" oleh Robert J. Sternberg dan Karin Sternberg, diterbitkan oleh Cambridge University Press, hal. 132; 116. Bukti P-75A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Buku berjudul "The Nature of Hate" oleh Robert J. Sternberg dan Karin Sternberg, diterbitkan oleh Cambridge University Press, hal. 132; 117. Bukti P-76 : Fotokopi Jurnal berjudul “Why We Hate” oleh Agneta Fischer, diterbitkan Emotion Review, Vol. 10, No. 4, tahun 2018, hal. 310; 118. Bukti P-76A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Jurnal berjudul “Why We Hate” oleh Agneta Fischer, diterbitkan Emotion Review, Vol. 10, No. 4, tahun 2018, hal. 310; 148 119. Bukti P-77 : Fotokopi Artikel berjudul, “Catatan Singkat Draft Revisi Kedua UU ITE: Substansi Revisi Ke-2 UU ITE Alami BeberapaPerubahan Namun Masih Menyisakan Perdebatan” oleh Elisabeth Garnis, diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, tahun 2023, hal. 2; 120. Bukti P-78 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIX/2021, hal. 40-41; 121. Bukti P-79 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003, hal. 35; 122. Bukti P-80 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-VII/2009, hal. 63-64; 123. Bukti P-81 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-VII/2009, hal. 28; 124. Bukti P-82 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XIII/2015, hal. 26; 125. Bukti P-83 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIV/2016, hal. 74; 126. Bukti P-84 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, hal. 75-76; 127. Bukti P-85 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XVII/2019, hal. 37; 128. Bukti P-86 : Fotokopi Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Convenant on Civil and Political Rights, Bab I; 129. Bukti P-86A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Convenant on Civil and Political Rights, Bab I; 149 130. Bukti P-87 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa NIT S.R.L. v. Republic of Moldova, Application No. 28470/12, tahun 2022, hal. 59-61 & 63; 131. Bukti P-87A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa NIT S.R.L. v. Republic of Moldova, Application No. 28470/12, tahun 2022, hal. 59-61 & 63; 132. Bukti P-88 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Pasko v. Russia, Application No. 69519/01, tahun 2009, hal. 20; 133. Bukti P-88A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Pasko v. Russia, Application No. 69519/01, tahun 2009, hal. 20; 134. Bukti P-89 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Glas Nadezhda Eood & Elenkov v. Bulgaria, Application No. 14134/02, tahun 2007, hal.15; 135. Bukti P-89A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Glas Nadezhda Eood & Elenkov v. Bulgaria, Application No. 14134/02, tahun 2007, hal.15; 136. Bukti P-90 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa RFE/RL INC. And Others v. Azerbaijan, Applications No. 56138/18, 48735/19, 51207/19 dan 58694/19, tahun 2024, hal. 22 & 25-26; 137. Bukti P-90A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa RFE/RL INC. And Others v. Azerbaijan, Applications No. 56138/18, 48735/19, 51207/19 dan 58694/19, tahun 2024, hal. 22 & 25-26; 150 138. Bukti P-91 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, Applications No. 1828/06, 34163/07 and 19029/11, tahun 2018, hal. 50; 139. Bukti P-91A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, Applications No. 1828/06, 34163/07 and 19029/11, tahun 2018, hal. 50; 140. Bukti P-92 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Kasymakhunow and Saybatalov v. Russia, Applications No. 26261/05 dan 26377/06, tahun 2013, hal. 30-31; 141. Bukti P-92A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Kasymakhunow and Saybatalov v. Russia, Applications No. 26261/05 dan 26377/06, tahun 2013, hal. 30-31; 142. Bukti P-93 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Karademirci and Others v. Turkey, Applications No. 37096/97 dan 37101/97, tahun 2005, hal. 8; 143. Bukti P-93A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Karademirci and Others v. Turkey, Applications No. 37096/97 dan 37101/97, tahun 2005, hal. 8; 144. Bukti P-94 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Sanchez v. France, Application No. 45581/15, tahun 2023, hal. 45; 145. Bukti P-94A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Sanchez v. France, Application No. 45581/15, tahun 2023, hal. 45; 146. Bukti P-95 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Engels v. Russia, Application No. 61919/16, tahun 2020, hal. 8; 151 147. Bukti P-95A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Engels v. Russia, Application No. 61919/16, tahun 2020, hal. 8; 148. Bukti P-96 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Güler and Uğur v. Turkey, Applications No. 31706/10 dan 33088/10, tahun 2015, hal. 6; 149. Bukti P-96A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Güler and Uğur v. Turkey, Applications No. 31706/10 dan 33088/10, tahun 2015, hal. 6; 150. Bukti P-97 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa The Sunday Times v. The United Kingdom, Application No. 6538/74, tahun 1979, hal. 24; 151. Bukti P-97A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa The Sunday Times v. The United Kingdom, Application No. 6538/74, tahun 1979, hal. 24; 152. Bukti P-98 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Hasan and Chaush v. Bulgaria, Application No. 30985/96, tahun 2000, hal. 22; 153. Bukti P-98A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Hasan and Chaush v. Bulgaria, Application No. 30985/96, tahun 2000, hal. 22; 154. Bukti P-99 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Bulgakov v. Russia, Application No. 20159/15, tahun 2020, hal. 10; 155. Bukti P-99A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Bulgakov v. Russia, Application No. 20159/15, tahun 2020, hal. 10; 152 156. Bukti P-100 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Wingrove v. The United Kingdom, Application No. 17419/90, tahun 1996, hal. 19; 157. Bukti P-100A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Wingrove v. The United Kingdom, Application No. 17419/90, tahun 1996, hal. 19; 158. Bukti P-101 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Udovychenko v. Ukraine Application No. 46396/14, tahun 2023, hal. 8; 159. Bukti P-101A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa Udovychenko v. Ukraine Application No. 46396/14, tahun 2023, hal. 8; 160. Bukti P-102 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Palomo Sánchez and Others v. Spain, Application No. 28955/06, 28957/06, 28959/06, dan 28964/06, tahun 2023, hal. 24; 161. Bukti P-102A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Palomo Sánchez and Others v. Spain, Application No. 28955/06, 28957/06, 28959/06, dan 28964/06, tahun 2023, hal. 24; 162. Bukti P-103 : Fotokopi Buku berjudul “U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary” oleh Manfred Nowak, diterbitkan oleh N.P. Engel, tahun 2005, hal. 477; 163. Bukti P-103A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Buku berjudul “U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary” oleh Manfred Nowak, diterbitkan oleh N.P. Engel, tahun 2005, hal. 477; 153 164. Bukti P-104 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XV/2017, hal. 68; 165. Bukti P-105 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, The Sunday Times v. The United Kingdom (No. 2), Application No. 13166/87, tahun 1991, hal. 24; 166. Bukti P-105A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, The Sunday Times v. The United Kingdom (No. 2), Application No. 13166/87, tahun 1991, hal. 24; 167. Bukti P-106 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Gündüz v. Turkey, Application No. 35701/97, tahun 2003, hal. 12; 168. Bukti P-106A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Gündüz v. Turkey, Application No. 35701/97, tahun 2003, hal. 12; 169. Bukti P-107 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Klein v. Slovakia, Application No. 72208/01, tahun 2007, hal. 11; 170. Bukti P-107A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Klein v. Slovakia, Application No. 72208/01, tahun 2007, hal. 11; 171. Bukti P-108 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Satakunna Markkinapӧrsssi Oy and Satamedia v. Finland, Application No. 931/13, tahun 2017, hal. 47; 172. Bukti P-108A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Satakunna Markkinapӧrsssi Oy and Satamedia v. Finland, Application No. 931/13, tahun 2017, hal. 47; 173. Bukti P-109 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-IX/2011, hal. 66; 154 174. Bukti P-110 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021, hal. 28; 175. Bukti P-111 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PUU-VII/2009, hal 55; 176. Bukti P-1El : Video yang diunggah pada laman Facebook milik Daniel Frits Maurits Tangkilisin pada tanggal 12 November 2022. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli atas nama Bambang Harymurti, Eva Achjani Zulfa, dan Herlambang Perdana Wiratraman, yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 November 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024 dan pada tanggal 5 Desember 2024, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Bambang Harymurti Pencemaran nama baik serta hasutan kebencian melalui media elektronik merupakan 2 dari pelbagai tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2024”). UU ITE 2024 sendiri merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”). UU ITE 2008 awalnya didesain hanya untuk mengatur aspek teknis dari informasi dan transaksi elektronik saja. Namun ketika pembahasan akhir, malah muncul tambahan ketentuan pidana yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketentuan pidana yang ditambahkan belakangan ini nyatanya adalah bagian dari hukum kuno yang tidak cocok manakala dimasukkan ke dalam peraturan era modern. Akibatnya, masalah pun bermunculan, khususnya kriminalisasi dan pembungkaman. Menurut hemat saya, ada 2 faktor yang menyebabkan permasalahan ini, yaitu: (i) perubahan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat; dan (ii) perkembangan hak asasi manusia yang secara pesat. 155 Ketentuan pidana yang ada dalam UU ITE sebenarnya mengadopsi ketentuan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentunya merupakan produk kolonial yang dibuat dengan menjadikan bangsawan/penguasa sebagai subjek yang harus dilindungi. Pada situasi hari ini, kondisinya sudah jauh berbeda karena telah terjadi perubahan pola relasi antara penguasa/pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menjadi subjek pengawasan dari masyarakat dan karenanya menjadi suatu keniscayaan jika kritik dilontarkan kepada pemerintah. Pada sisi yang lain, pesatnya perkembangan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, menjadi hal yang luput dalam penyusunan ketentuan pidana UU ITE 2008. Penyebaran informasi baik lewat media konvensional maupun media sosial adalah kenyataan hidup hari ini. Maraknya pertukaran ide melalui media elektronik seyogianya pun difasilitasi dan dikembangkan secara positif, dan bukannya malah ditakut-takuti dengan ancaman pidana. Kesemua hal ini sebenarnya juga merupakan konsekuensi dari perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang menempatkan masyarakat dan khususnya pers menjadi pengawas bagi pemerintah. Kegagalan untuk memahami perkembangan yang ada ini menyebabkan ketentuan pidana dalam UU ITE 2008 menjadi rawan disalahgunakan. Bahkan faktanya, telah berkali-kali terbukti bahwa memang ketentuan pidana dalam UU ITE 2008 disalahgunakan. Prita Mulyasari menjadi korban pertamanya di tahun 2009. Ibu 2 anak itu harus meringkuk dalam tahanan selama 20 hari karena surel berisi keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang yang ia sampaikan kepada beberapa teman dekatnya beredar di dunia maya. Dari kasus pertama itu, Prita-Prita lain pun bermunculan. Hal ini terjadi tak hanya di era UU ITE 2008, namun juga di era Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”) dan UU ITE 2024. Sebut saja aktivis di Makassar, yaitu Muhammad Arsyad yang dianggap menghina keluarga Nurdin Halid; lalu tengok juga Anindya Joediono seorang mahasiswa Universitas Narotama yang mengisahkan pelecehan seksual yang dialaminya melalui akun Facebook miliknya. Keduanya diproses menggunakan UU ITE. Lalu jangan pula 156 lupakan Baiq Nuril yang dihukum 6 bulan penjara karena memperdengarkan percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Bahkan, dengan meninjau laporan pemantauan yang diterbitkan oleh SAFEnet, diketahui bahwa pada periode Juli-September 2024 saja, telah terjadi 42 pelaporan yang ditujukan untuk membungkam hak atas kebebasan berekspresi—yang sebagian besar didasarkan pada UU ITE—sebagaimana terlihat dari grafik berikut: Dari sisi pers, catatan hitam penerapan UU ITE pun terlihat dengan jelas. Kriminalisasi terhadap awak media terjadi berkali-kali hingga harus dibuat Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (“MoU 2017”). Permasalahannya kemudian, pasca-MoU 2017 kriminalisasi terhadap awak media tetap terjadi. Hal ini mendorong Dewan Pers untuk membuat kembali membuat Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi Dalam 157 Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (“MoU 2022”). Yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah dampak UU ITE terhadap kebebasan pers bahkan lebih represif dibandingkan regulasi era Orde Baru. Di masa lalu, ancaman terhadap pers bersifat langsung dan terlihat jelas— pembreidelan, kekerasan fisik, atau pencabutan SIUPP. UU ITE menciptakan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan dan rasa takut yang menggerogoti fundamen jurnalisme investigatif. Media menjadi sangat berhati-hati, bahkan dalam menyampaikan fakta-fakta yang sudah terverifikasi. Hal ini saya rasakan langsung ketika memimpin investigasi-investigasi besar di Tempo, di mana tim redaksi harus melakukan rapat berulang kali hanya untuk memastikan pilihan kata yang digunakan tidak bisa dijerat UU ITE, meski ketika fakta-faktanya sudah sangat kuat. Permasalahan yang terus berulang ini terjadi karena meski terjadi perubahan dalam ketentuan pidana UU ITE 2008, namun semangatnya tidak pernah dikaji dan diubah. Belum lagi, jika menilik pada rumusan yang ada, ternyata yang ditemukan adalah kebingungan karena begitu tidak jelasnya perbuatan yang hendak dilarang. Mari ambil contoh frasa “untuk diketahui umum” yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE 2024. Bagaimanakah cara menentukannya? Apakah kemudian seseorang yang memasang status pada aplikasi Whatsapp yang sudah diatur untuk orang tertentu saja masuk ke dalam kualifikasi “untuk diketahui umum”? Atau bagaimana dengan komentar yang disampaikan pada suatu grup yang tertutup? Apakah semuanya diserahkan pada diskresi penegak hukum? Yang lebih aneh adalah pilihan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024, yaitu “mentransmisikan” yang kemudian digabungkan dengan “untuk diketahui umum”. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 mendefinisikan “mentransmisikan” sebagai “mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.” Artinya, mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu orang tertentu. Ketika perbuatan ini dikaitkan dengan rumusan frasa selanjutnya, yaitu “untuk diketahui 158 umum”, maka muncul komplikasi: bagaimana jika si penerima yang kemudian menyebarkannya? Apakah sama seperti kasus Prita dan Baiq Nuril, maka pengirim awal yang harus dimintai pertanggungjawaban? Mari lihat pula frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang mengatur mengenai hasutan kebencian. Frasa ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan memunculkan orang yang “berhak” dan “tidak berhak” untuk menyampaikan hasutan kebencian. Pertanyaan yang tentunya akan muncul adalah, apa kriteria untuk menentukan apakah seseorang berhak atau tidak untuk menyampaikan hasutan kebencian? Yang tidak kalah bermasalah tentunya adalah frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024. Pertanyaan paling utamanya adalah, bagaimana cara mengukur dan menentukannya? Apakah jika wartawan memberitakan perayaan Natal dan kemudian muncul komentar-komentar pada berita tersebut bahwa dilarang untuk menyampaikan ucapan selamat Natal, maka wartawan tersebut kemudian harus dianggap bertanggungjawab karena sudah “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”? Dengan tafsir yang sedemikian luas dan tak menentu, cukup terang rasanya untuk menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 disusun dengan tidak memperhatikan The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (“Camden Principles”), khususnya pada Prinsip 11 mengenai Pembatasan. Di dalam Prinsip 11 Camden Principles, telah digariskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi bisa dilakukan selama memenuhi standar internasional, yang mana standar paling rendahnya adalah perumusan yang jelas dan sempit (clearly and narrowly defined). Persyaratan ini diadakan agar masyarakat mengetahui ekspresi seperti apa yang dilarang untuk disampaikan. Jika pembatasannya tidak cukup jelas dan sempit, maka masyarakat dan tentunya penegak hukum jadinya tidak mengetahui ekspresi apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan. Akibatnya, ruang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi menjadi begitu luas dan justru akan muncul pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. 159 Dengan penuhnya ketidakpastian dalam pemaknaan—dan penerapan— dari ketentuan pidana yang ada di dalam UU ITE 2024, maka posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi pun menjadi terancam runtuh. Risiko yang harus ditanggung insan pers menjadi kian besar. Tak hanya itu, menjadi informan pun ada risikonya—khususnya jika namanya tersebar ke publik. Instrumen hukum pidana bisa dikerahkan untuk membungkam semua. Akibatnya, kebebasan pers menjadi terganggu. Akibatnya, alih-alih mengawasi, pers hanya akan jadi perpanjangan lidah penguasa. Akibatnya, tak ada lagi demokrasi. Pada titik ini rasanya perlu untuk mengutip ucapan dari Churcill dalam pidatonya di hadapan British House of Commons pada tahun 1984 bahwa "Those that fail to learn from history are doomed to repeat it". Dari sini, pertanyaan yang bisa saya ajukan adalah: apa yang sudah kita pelajari sebagai bangsa dan negara selama 16 tahun penerapan UU ITE? Pertanyaan yang juga tidak kalah penting adalah, apa yang bisa kita lakukan agar sejarah kelam kriminalisasi menggunakan UU ITE tidak terulang kembali? Sebenarnya Camden Principles dalam Prinsip 11.2 telah menggariskan bahwa negara seyogianya mengkaji aturan-aturan yang ditetapkannya guna memastikan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Namun faktanya, hasil kajian dan perubahan aturan yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat—yang diwujudkan dalam bentuk UU ITE 2024—malah tetap mempertahankan pembatasan yang tidak sesuai dengan standar dan karenanya tetap melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari negara perlu ambil bagian dalam proses kajian ini. Jika pencabutan terhadap ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 masih belum dimungkinkan, maka yang paling mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan memberikan batasan yang ketat terhadap ketentuan pidana di dalam UU ITE 2024, agar tidak mudah digunakan dan disalahgunakan. Hal ini perlu untuk dilakukan demi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta iklim demokrasi yang sehat. 160 2. Keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa A. PENDAHULUAN Asas legalitas adalah fondasi dari hukum pidana. Asas ini acap dibunyikan sebagai “nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali”. Keberadaan asas ini bertujuan untuk melindungi individu, baik kemerdekaan maupun pribadinya, dari perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah (baik hakim maupun jaksa). Menariknya, tak seperti kebanyakan asas yang bukan merupakan aturan hukum konkret, asas ini dipositifkan baik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maupun Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023. Dalam Asas legalitas beberapa prinsip yang mendasari bekerjanya hukum pidana salah satunya adalah lex certa. Lex certa (bestimmtheitsgebot), yaitu undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat sehingga memberikan kepastian hukum. Asas lex certa ini penting karena fungsi undang- undang sebagai aturan hukum tertulis (lex scripta) merupakan panduan bagi penegak hukum dan masyarakat mengetahui dengan terang perbuatan apa yang dilarang untuk dilakukan, perbuatan apa yang jika dilakukan akan dikenakan sanksi pidana, dan sanksi pidana apa yang akan mengenai mereka jika mereka melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika ketentuan pidana tidak dirumuskan secara rinci dan cermat, maka masyarakat dan penegak hukum akan bingung mengenai perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pertanyaan yang perlu dijawab sehubungan dengan penerapan asas lex certa adalah, seberapa rinci, cermat dan jelas suatu rumusan tindak pidana dibuat? Kajian yang membahas pertanyaan ini bisa ditemukan dalam literatur Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dalam kajian di Uni Eropa, asas lex certa dikenal sebagai principle of foreseeability (prinsip prediktabilitas). Sedangkan dalam khazanah intelektual di Amerika Serikat, asas lex certa dikenal sebagai fair warning rule. Dalam konteks Uni Eropa, penerapan dari principle of foreseeability dapat ditemukan dalam pelbagai putusan European Court of Human Rights. Ide dari principle of foreseeability kali pertama dikemukakan dalam perkara The Sunday 161 Times v. The United Kingdom di tahun 1979, yang menerangkan bahwa hukum seyogianya diformulasikan dengan cukup seksama. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengatur sikapnya dalam artian mereka mampu memprediksi secara logis konsekuensi dari perbuatannya. Hakim dalam perkara ini kemudian memberikan 2 catatan, yaitu: (i) prediksi logis dari masyarakat tidak menutup kebutuhan akan perlunya saran dari pihak profesional; dan (ii) prediksi terhadap konsekuensi tidak perlu dirumuskan dengan ketepatan yang mutlak sebab akan menyebabkan hukumnya tidak bisa mengikuti perkembangan keadaan. Cara pandang ini kemudian diterapkan secara konsisten oleh European Court of Human Rights, dengan sedikit varian di sana sini. Misalnya, dalam perkara Sanchez v. France, pengadilan menambahkan bahwa pemberian diskresi tidak lantas membuat suatu undang-undang menjadi tidak prediktabel. Namun demikian, ruang lingkup dan cara penerapan dari diskresinya haruslah cukup jelas guna memberikan perlindungan individual dari tindakan yang sewenang-wenang. Beranjak ke Amerika Serikat, Supreme Court of the United States—dalam perkara Greyned v. City of Rockford—menyatakan bahwa hukum yang tidak jelas (vague) melanggar beberapa prinsip penting, yaitu: (i) orang dengan kecerdasan yang biasa harus bisa memahami hukum yang dibuat, mengenai apa yang dilarang agar ia bisa memilih tingkah lakunya; (ii) agar hukum bisa mencegah tindakan yang sewenang-wenang, maka formulasi penggunaan kewenangannya haruslah jelas; dan (iii) ketidakjelasan akan sulit untuk mengarahkan masyarakat dari area-area pelanggaran hukum. Dengan pemikiran tersebut, Supreme Court of the United States secara konsisten menerapkan fair warning rule guna menguji kejelasan suatu peraturan pidana. Dalam perkara Carbice Corporation v. American Patents Development Corp., fair warning dianggap terpenuhi manakala rumusan kalimatnya bisa dipahami oleh masyarakat umum, khususnya mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Selanjutnya, dalam Connaly v. General Construction Co. diberikan tambahan cara pengaplikasiannya dengan menyatakan bahwa ketentuan pidana adalah tidak jelas manakala orang dengan kecerdasan pada umumnya harus menebak makna dari ketentuan pidana, yang kemudian pelaksanaannya pun berbeda. 162 Analisis yang akan saya buat terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 baik rumusan aslinya maupun rumusan yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan pada premis- premis mengenai asas lex certa di atas. B. ANALISIS Saya akan membagi analisis saya ke dalam 4 bagian, yaitu analisis terhadap rumusan asli dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024; analisis terhadap rumusan yang diusulkan Pemohon terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024; analisis terhadap rumusan asli dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024; dan analisis terhadap rumusan yang diusulkan Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. 1. Analisis terhadap rumusan asli dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Rumusan asli dari Pasal 27A UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 27A UU ITE 2024 memberikan Penjelasan resmi terhadap Pasal ini yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.” Sedangkan rumusan asli dari Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Berdasarkan pada rumusan di atas, maka unsur (bestandeel delict) dari tindak pidana dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah: (i) Setiap Orang; (ii) dengan sengaja; (iii) menyerang kehormatan atau nama 163 baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal; dan (iv) dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Dengan membaca UU ITE secara utuh, maka ditemukan bahwa penjelasan yang ada tidaklah memadai untuk bisa memahami apa yang hendak dilarang berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, sebab frasa yang mendapatkan penjelasan secara resmi hanyalah: (i) “Setiap Orang” melalui Pasal 1 angka 21 UU ITE 2016; (ii) “menyerang kehormatan atau nama baik” melalui Penjelasan Pasal 27A UU ITE 2024; (iii) Informasi Elektronik melalui Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016; (iv) Dokumen Elektronik melalui Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016; dan (v) Sistem Elektronik melalui Pasal 1 angka 5 UU ITE 2016. Setidaknya ada 2 frasa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bisa mengatur perilaku masyarakat—dan penegak hukum—adalah: (i) frasa “orang lain” yang merujuk pada korban pencemaran nama baik; dan (ii) frasa “menuduhkan suatu hal” yang merujuk pada cara dilakukannya pencemaran nama baik. Pertama, UU ITE 2016 menjelaskan siapa yang bisa melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun entah mengapa UU ITE 2016 maupun 2024 tidak menerangkan siapa yang bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Berkaca dari pengalaman dalam praktek poenerapan Pasal 310 KUHP, frasa ini menjadi perdebatan dikarenakan dalam beberapa putusan hal ini dapat ditujukan untuk korporasi namun dalam beberapa putusan lainnya hakim melarang sehingga hal demikian tidak memberikan kepastian hukum misalnya dalam kasus Jerink (pencemaran nama baik Lembaga IDI saat covid 19). Sehingga keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membatasi interpretasi frasa ini hanya melingkupi manusia (natuurlijk person) dan bukan kepada korporasi. 164 UU ITE 2024 justru memberikan panduan mengenai cara pelaporannya di dalam Pasal 45 ayat (5) dengan menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.” Berdasarkan ketentuan ini, karena badan hukum tidak bisa mengadukan terjadinya pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka secara implisit bisa dikatakan bahwa badan hukum tidak bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengecualian ini tentunya menimbulkan tanda tanya baru, apakah ada pihak-pihak lain yang juga dikecualikan dari kategori korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik? Pertanyaan ini harus mendapatkan jawaban yang jelas karena pengecualian mengenai siapa yang bisa menjadi korban akan menentukan luasnya ruang lingkup dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. Karenanya, tanpa adanya pembatasan yang jelas mengenai hal ini, rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 menjadi tidak jelas. Kedua, cara dilakukannya pencemaran nama baik, yaitu “menuduhkan suatu hal”, pun merupakan rumusan yang tidak jelas. Mengapa? Karena frasa "menuduhkan suatu hal" memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Seorang warga negara yang ingin menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau melaporkan dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik, misalnya, tidak memiliki panduan yang jelas apakah tindakannya dapat dikategorikan sebagai "menuduhkan suatu hal" yang merupakan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan frasa “menuduhkan suatu hal” juga membuka ruang lebar bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Tanpa parameter yang jelas, penegak hukum memiliki diskresi yang terlalu luas dalam menentukan apakah suatu pernyataan merupakan tindak pidana atau tidak. Kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatiah Maulidyanty menjadi contoh nyata bagaimana ketidakjelasan rumusan dapat dimanfaatkan untuk membungkam pendapat yang diutarakan terhadap pejabat publik. Mereka dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik dalam UU ITE 2016 hanya 165 karena menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat. Kasus lain yang bisa dirujuk adalah kasus yang menimpa Saiful Mahdi, seorang dosen Universitas Syiah Kuala yang dipidana karena mengkritik proses rekrutmen pegawai di kampusnya melalui grup WhatsApp. Meskipun kritiknya ditujukan untuk perbaikan sistem manajemen kampus, dia tetap dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan rumusan ketentuan pidana dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sebenarnya diperlukan untuk perbaikan institusi. Jika cara untuk melakukan pencemaran nama baiknya saja tidak jelas, maka bagaimana mungkin masyarakat dapat mengatur sikapnya? Karenanya, frasa “menuduhkan suatu hal” merupakan bentuk ketidakjelasan dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. 2. Analisis terhadap interpretasi yang diusulkan Pemohon terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon terhadap Pasal 27A UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Sedangkan interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon terhadap Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” 166 Dari rumusan di atas, usulan interpretasi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 membawa perubahan signifikan, terutama dalam aspek korban dan konkretisasi tuduhan, yang layak mendapat perhatian khusus dari perspektif prinsip lex certa. Meski usulan interpretasi yang ditawarkan Pemohon tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan “orang lain”, namun Pemohon memberikan pengecualian-pengecualian mengenai korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Model pengecualian ini adalah model yang digunakan pula oleh KUHP 2023. Keberadaan pengecualian ini akan memperjelas siapa yang bisa dan tidak bisa menjadi korban—dan tentunya mengadukan—tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dikecualikannya pejabat publik dan figur publik sebagai korban dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, menurut saya, adalah langkah maju untuk memastikan bahwa pemerintah, pejabat dan figur publik merupakan subjek yang memang bisa dan bahkan harus menerima kritik demi perbaikan pelayanan publik dan tumbuhnya iklim demokrasi. Selanjutnya, perubahan frasa dari "menuduhkan suatu hal" menjadi "menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan" merepresentasikan langkah maju yang substansial dalam memenuhi tuntutan lex certa. Saya melihat setidaknya ada 3 hal yang membuat perubahan ini membuat prinsip lex certa menjadi terpenuhi. Pertama, konkretisasi ini mempersempit ruang lingkup tuduhan yang dapat dikriminalisasi. Tidak semua pernyataan negatif tentang seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, hanya tuduhan tentang dilakukannya perbuatan tertentu yang masuk dalam cakupan pasal ini. Hal ini sejalan dengan prinsip lex certa yang menuntut batasan yang jelas tentang perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana. Kedua, fokus pada "perbuatan" meningkatkan objektivitas dalam penilaian hukum. Perbuatan, sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diverifikasi, memberikan landasan yang lebih solid untuk pembuktian di pengadilan. Ini mengurangi risiko penghukuman berdasarkan persepsi 167 subjektif atau interpretasi yang terlalu luas terhadap "suatu hal" yang dituduhkan. Ketiga, konkretisasi ini juga memberikan panduan yang lebih jelas bagi masyarakat tentang perbuatan yang dilarang. Seseorang dapat lebih mudah memahami bahwa menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu yang merugikan nama baiknya bisa berimplikasi hukum, dibandingkan dengan rumusan sebelumnya yang lebih abstrak. Lebih jauh lagi, perubahan ini juga berpotensi memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan membatasi lingkup tuduhan pada "perbuatan" yang konkret, ruang untuk mengkriminalisasi kritik, opini, atau ekspresi sah lainnya menjadi lebih sempit. Ini sejalan dengan semangat lex certa yang tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak fundamental warga negara dari penerapan hukum yang sewenang-wenang. Kesimpulan saya, konkretisasi tuduhan dalam usulan interpretasi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 merupakan langkah signifikan dalam memenuhi tuntutan prinsip lex certa. Perubahan ini membawa kejelasan, meningkatkan objektivitas dalam penerapan hukum, dan secara potensial memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. 3. Analisis terhadap rumusan asli dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Rumusan asli dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Sedangkan rumusan asli dari Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, 168 kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Kedua Pasal di atas menunjukkan problematika serius dalam konstruksi deliknya karena mencampurkan karakteristik delik formil dan delik materiil. Di satu sisi, ada rumusan perbuatan yang dilarang secara formil yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan". Namun di sisi lain, ada pula akibat yang dilarang yaitu "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan". Pencampuran ini menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum karena tidak jelas apakah fokus pembuktiannya pada perbuatan atau pada akibat. Percampuran kedua jenis delik ini bertentangan dengan prinsip lex certa karena menciptakan ketidakpastian dalam penentuan selesainya tindak pidana. Frasa "menghasut, mengajak, atau memengaruhi" tidak memiliki definisi yang jelas dan batasan yang tegas. Ketiga kata kerja ini memiliki spektrum makna yang sangat luas dan tumpang tindih. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana. Dimasukkannya unsur "mentransmisikan" dalam rumusan kedua Pasal ini menciptakan permasalahan serius karena dapat mencakup komunikasi privat dalam grup tertutup. "Mentransmisikan" memiliki pengertian yang lebih luas dari "mendistribusikan" karena mencakup setiap tindakan pengiriman informasi elektronik, termasuk dalam ruang privat. Kasus Saiful Mahdi menjadi cermin terhadap berbahayanya unsur mentransmisikan dalam UU ITE. Dalam kasus tersebut sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas, kritik yang dilontarkan Saiful Mahdi di grup Whatsapp yang seharusnya merupakan grup tertutup menjadi dasar pemidanaan terhadapnya berdasarkan unsur “mentransmisikan” yang sebelumnya ada di Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016. Meski pun unsur tersebut sudah menghilang dari Pasal 27A UU ITE 2024, namun Pasal 28 ayat (2) UU ITE tetap mempertahankan unsur tersebut. 169 Kombinasi dari ketiga permasalahan ini—pencampuran karakteristik delik, ketidakjelasan unsur perbuatan, dan luasnya cakupan "mentransmisikan"—menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat serius. Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah komunikasi mereka, terutama dalam ruang privat, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini bertentangan dengan prinsip fundamental lex certa yang menuntut bahwa setiap orang harus dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang dilarang oleh hukum. Pada sisi yang lain, konsep "kebencian" dan "permusuhan" adalah konsep yang sangat subjektif dan emosional. Apa yang dianggap sebagai kebencian oleh satu individu mungkin dipandang sebagai kritik yang sah oleh individu lain. Tidak ada definisi yang jelas dan objektif dalam undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan "rasa kebencian" atau "permusuhan". Apakah setiap perasaan tidak suka atau ketidaksetujuan dapat dikategorikan sebagai kebencian? Atau apakah harus ada tingkat intensitas tertentu? Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip lex certa yang menuntut kejelasan dalam setiap unsur tindak pidana. Selain itu, frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" mengimplikasikan adanya hubungan kausal antara tindakan mendistribusikan informasi dengan timbulnya perasaan tersebut. Namun, bagaimana cara membuktikan hubungan kausal ini secara objektif? Rasa kebencian atau permusuhan bisa timbul dari berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, latar belakang budaya, atau bahkan kesalahpahaman. Menetapkan bahwa suatu informasi "menimbulkan" perasaan tertentu adalah tugas yang sangat sulit dan rentan terhadap interpretasi subjektif. Lebih jauh lagi, frasa ini tidak memberikan panduan yang jelas mengenai standar pembuktian yang diperlukan. Apakah cukup jika satu orang merasa tersinggung atau harus ada bukti bahwa kebencian atau permusuhan telah menyebar luas di masyarakat? Bagaimana mengukur intensitas atau luasnya rasa kebencian atau permusuhan yang "ditimbulkan"? Ketiadaan parameter yang jelas ini membuka ruang untuk penafsiran yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. 170 Kesimpulan saya, rumusan asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 gagal memenuhi standar lex certa karena menciptakan ketidakpastian dalam 3 aspek krusial: konstruksi delik yang tidak jelas, unsur perbuatan yang tidak terdefinisi dengan baik, dan cakupan yang terlalu luas dalam hal sarana komunikasi yang dapat dijerat. Revisi substansial terhadap pasal ini menjadi sebuah keharusan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam penegakannya. 4. Analisis terhadap interpretasi yang diusulkan Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Sedangkan interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon terhadap Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah: “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perubahan mendasar dari rumusan sebelumnya terletak pada perubahan dari delik materiil menjadi delik formil melalui spesifikasi jenis konten Informasi Elektronik yang dilarang untuk didistribusikan. Penggunaan frasa "hasutan kebencian" memberikan batasan yang lebih tegas dan spesifik dibandingkan rumusan sebelumnya yang lebih ambigu. Ini bukan lagi sekadar tentang konten yang "menghasut, mengajak, atau memengaruhi", tetapi secara eksplisit merujuk pada hasutan yang berbasis kebencian. Perubahan ini secara signifikan mempersempit ruang lingkup interpretasi, memberikan panduan yang lebih jelas bagi penegak hukum dan masyarakat umum tentang jenis konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 171 Lebih lanjut, penambahan frasa "untuk melakukan" memberikan kejelasan mengenai intensi atau arah dari hasutan tersebut. Ini bukan sekadar tentang ekspresi kebencian yang pasif, tetapi hasutan aktif yang bertujuan menciptakan aksi konkret untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penegasan ini membantu membedakan antara ekspresi ketidaksukaan atau kritik keras yang terlegitimasi dengan hasutan yang benar-benar bertujuan menimbulkan aksi konkret. Hal ini sejalan dengan prinsip lex certa yang menuntut adanya batasan yang jelas antara perilaku yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penyebutan "diskriminasi, permusuhan atau kekerasan" memberikan 3 kategori akibat yang jelas dan terukur. "Diskriminasi" mengacu pada tindakan membedakan perlakuan, "permusuhan" mencakup sikap antagonistik, sedangkan "kekerasan" merujuk pada tindakan fisik yang merusak. Spesifikasi ini meningkatkan presisi dalam penentuan tindak pidana, memberikan kriteria yang lebih objektif bagi penegak hukum dalam menilai suatu konten. Struktur kalimat dalam karakterisasi ini juga menetapkan hubungan kausal yang jelas antara hasutan dan akibat yang diinginkan. Ini bukan hanya tentang konten yang berpotensi menimbulkan kebencian, tetapi harus ada unsur hasutan yang secara langsung diarahkan untuk menciptakan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Penetapan hubungan kausal ini membantu dalam pembuktian niat pelaku, sebuah aspek krusial dalam hukum pidana. Karakterisasi baru ini juga menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk konten yang dapat dipidana. Tidak cukup hanya menimbulkan kebencian, tetapi harus ada unsur hasutan untuk melakukan tindakan konkret. Peningkatan ambang batas ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, memastikan bahwa hanya konten yang benar-benar berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian serius yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks yang lebih luas, upaya penyempurnaan ini mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dan ketertiban sosial dengan perlindungan hak-hak fundamental 172 warga negara. Ini merupakan langkah penting dalam evolusi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, di mana batas-batas antara kebebasan berekspresi dan penyebaran konten berbahaya acap kali menjadi kabur. Kesimpulan saya, karakterisasi konten dalam usulan interpretasi baru Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam memenuhi prinsip lex certa. Rumusan ini memberikan kejelasan dan ketegasan yang lebih baik, membatasi ruang interpretasi yang sewenang-wenang, dan menetapkan kriteria yang lebih spesifik untuk konten yang dapat dipidana. 3. Keterangan Ahli Herlambang Perdana Wiratraman I. Pendahuluan Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 105/PUU—XXII/2024 menghadirkan Daniel F. M. Tangkilisan, sebagai pemohon, yang mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE 2024). Daniel, merupakan korban dari UU ITE 2024. Ia menyatakan ekspresi kritik dan legitimate dalam rangka membela lingkungan di Pulau Karimunjawa. Dalam kasus a quo, jelas sekali betapa lenturnya (alias diterapkan secara ‘karet’) penerapan hukum pidana dan dituduhkan kepadanya melanggar (i) Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016; atau (ii) Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016. Padahal, pernyataan Daniel tidak sedang ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, beruntunglah Pengadilan Tinggi Semarang telah melepaskan Daniel dari dakwaan. Sekalipun Jaksa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, akhirnya putusan inkracht melepaskan Daniel, dengan menguatkan putusan PT. Kasus Daniel adalah kasus hukum yang berkaitan dengan sejumlah elemen hukum hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar 173 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1) berkaitan dengan kebebasan ekspresi, menyatakan pendapat; (2) hak untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan lingkungan, penyelamatan hak atas ruang hidup dan kehidupannya; dan (3) hak untuk mendapatkan perluan dan perlindungan hukum yang sama di depan pemerintahan. Berbasis permohonan yang diajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Daniel selaku pemohon mengajukan permohonan agar MKRI dapat memberikan tafsir terhadap keempat ketentuan dalam UU ITE 2024 yang pernah berdampak terhadap dirinya, sehingga dimohonkan tafsir dengan sebagai berikut (vide: poin 46 permohonan uji materi). Perbandingan Rumusan Awal Permohonan Tafsir Pasal 27A UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau 174 paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 175 II. Argumen atas Permohonan Tafsir Berbasis permohonan ini, berikut sejumlah pemikiran untuk Majelis Hakim Konstitusi dan sejumlah pihak dalam perkara permohonan ini untuk mempertimbangkannya. 1. Dalam perkembangan peradaban kemanusiaan, hal yang tak bisa terhindarkan adalah pesatnya dunia digital yang memengaruhi keseharian hidup warga bangsa di dunia. Tantangan paling awal adalah konstitusionalisasi keadilan digital itu sendiri. Sekalipun secara eksplisit tidak ada penyebutan dalam konstitusi, namun tak berarti perlindungan terhadap hak atas keadilan digital menjadi tiada. Hak digital tetaplah sebagai hak asasi manusia yang bukan saja secara normatif kian banyak diatur dalam sejumlah ketentuan hukum, melainkan karena memang pengaruhnya besar nan mendasar dalam peradaban kemanusiaan saat ini. 2. Celeste mengembangkan pikiran soal ‘konstitusionalisme digital’. Menurutnya, ‘Digital constitutionalism’ is an appealing concept to explain the recent emergence of constitutional counteractions against the challenges produced by digital technology…. Digital constitutionalism consequently shares the foundational values and the overall aims of contemporary constitutionalism, but focuses on the specific context affected by the advent of digital technology. Interpretation of digital constitutionalism also implies to reconsider the kinds of normative counteractions that emerge in order to implement its values and principles.’ (terjemahan: ‘Konstitusionalisme digital’ merupakan konsep yang menarik untuk menjelaskan kemunculan baru-baru ini tindakan pembentengan konstitusional terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital.’ Konstitusionalisme digital karenanya memiliki nilai-nilai dasar dan tujuan keseluruhan konstitusionalisme kontemporer, tetapi berfokus pada konteks spesifik yang dipengaruhi oleh munculnya teknologi digital. Penafsiran konstitusionalisme digital juga menyiratkan untuk mempertimbangkan kembali jenis-jenis tindakan pembentengan normatif yang muncul untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. 176 3. Dalam pemikirannya, ia membuat lebih sistematis untuk mengembangkan kerangka teoritis baru yang diusulkan dengan skema argumentatif sebagai berikut. a. Konstitusionalisme digital juga mendasarkan pandangan soal nilai- nilai dasar dan tujuan keseluruhan konstitusionalisme kontemporer, tetapi berfokus pada konteks spesifik yang dipengaruhi oleh munculnya teknologi digital. Konstitusionalisme digital juga merupakan sebuah 'isme', dan oleh karena itu seseorang dapat mendefinisikannya sebagai ideologi yang bertujuan untuk membangun dan memastikan keberadaan kerangka normatif untuk perlindungan hak-hak dasar dan penyeimbangan kekuasaan dalam lingkungan digital (Costanzo dalam Celeste, 2019). b. Konstitusionalisme digital, memang, adalah sebuah konsep yang mengacu pada konteks spesifik, lingkungan digital, di mana aktor swasta muncul di samping negara-negara bangsa sebagai aktor dominan baru, pada saat yang sama, penjamin utama dan pelanggar potensial hak-hak dasar. Kekhasan lingkungan digital semacam itu mengharuskan kita untuk melepaskan konsep konstitusionalisme dari dimensi negara agar kita dapat memahami sepenuhnya munculnya kekuatan aktor swasta. c. Penjelasan tersebut diringkas dalam ‘Skema Celeste’ berikut ini yang menjadi basis argumentasinya. 177 4. Dalam kesempatan pemberian keterangan ahli ini, perlu mengingatkan kembali penggunaan, pemaknaan atau pendefinisian tersendiri yang kiranya lebih mendekati gagasan baru atau pemikiran soal apa makna konstitusionalisme hak atas keadilan digital. Konstitusionalisme keadilan digital adalah aliran konstitusionalisme dalam perspektif kontemporer yang mengadaptasi nilai-nilai dasar dalam konstitusi, keadilan sosial dan transformasi teknologi digital dengan segala algortitma yang bekerja sekaligus memengaruhi kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai nilai dasar, konstitusionalisme keadilan digital tentunya tak bisa dilepaskan dengan pandangan bagaimana memastikan prinsip negara hukum (rule of law) sebagai prinsip-prinsip dasar, seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, dalam situasi masyarakat digital, sebagai peradaban baru dalam kemanusiaan. 5. Konstitusionalisme keadilan digital mewakili keterhubungan antara narasi baru ketatanegaraan, masalah keadilan sosial dan transformasi digital yang kian menjadi keseharian masyarakat. Secara konseptual, menjadi momentum konstitusional saat ini. Ia secara normatif menganjurkan konfigurasi ulang kerangka konstitusi. Bukan sebatas konstitusionalisasi, melainkan menarik interpretasi konstitusionalisme sebagai ruhnya. Ruh itu bertemali dengan norma-norma analog yang dianggap tidak lagi mampu mengatasi seluruh kompleksitas lingkungan sosial, ekonomi, politik dan bahkan budaya virtual. 6. Pertanyaannya, bagaimana upaya menjamin keberlakuan UU ITE 2024 sehingga ketentuan normatifnya tidak mudah untuk disalahgunakan? Apakah Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan tatkala diuji materi, mengingat kasus a quo di hadapan kita saat ini, bukanlah yang pertama, melainkan untuk kesekian kalinya, dengan basis pijakan argumen hukum yang berbeda? 7. Dalam pemberian keterangan ahli, di majelis terhormat sidang Mahkamah Konstitusi tahun lalu, intinya, "...Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 terkait uji materi pasal 27 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mendasarkan begitu terbatas ketentuan hukum HAM 178 internasional, sehingga mengakibatkan begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan ekspresi dan kriminalisasi yang masih saja begitu mudah terjadi, hingga hari ini. Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” 8. Data itu saja, tentu bertambah jumlah korbannya, sebagaimana dilaporkan SAFENet, kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital, setidaknya ada 27 kasus selama triwulan kedua 2023 dengan jumlah korban kriminalisasi sebanyak 33 orang. Pada periode ini, pasal ujaran kebencian [UU ITE Pasal 28 ayat (2)] banyak digunakan untuk membungkam warga yang mengkritik pemerintah daerah. Dua kasus yang cukup menyita perhatian warga adalah kasus Bima dan SFA yang sama-sama membuat konten kritik terkait kinerja pemerintah daerah. 9. MKRI dalam putusannya memberikan penegasan bahwa, “Satu hal yang dapat dinilai memberikan perspektif lebih baik adalah berkaitan dengan ratio decidendi yang menyatakan, "...penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP" (Putusan, hal 110). Dalam keterangan ahli yang diberikan kala itu, memberikan argumen bahwa, “Sekalipun demikian, putusan demikian tak menjawab problem dasar ketentuan hukum yang masih jauh di bawah standar hukum HAM internasional, yang pada kenyataannya telah mengakibatkan begitu banyak korban penyalahgunaan dalam kasus- kasus defamasi.” 10. Mari kita simak faktanya saat ini, penyalahgunaan pula terjadi terhadap Septia Dwi Pertiwi, buruh perusahaan harus mendekam di penjara gara- gara mengungkap gaji di bawah UMR. Ajaibnya, ia justru dijerat pasal UU ITE yang tidak berlaku. Tak terbayangkan, pasal yang dihapus saja bisa dibawa ke proses hukum, apalagi bila ada pasal pasal yang justru bisa 179 dengan mudah disalahtafsirkan akibat ketidakjelasan rumusan dan memungkinkan kriminalisasi akan terus dan terus terjadi sebagai konsekuensi ekspresi atau kritik yang disampaikannya melalui medium digital. 11. Sesungguhnya, pasal-pasal yang sedang dimohonkan tafsirnya oleh Pemohon saat ini, Pasal 27A UU ITE 2024 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024, idealnya masuk kualifikasi cyber-enabled crime (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer), tetapi dalam perumusannya justru dipersamakan dengan cyber-dependent crime (kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer). Oleh karenanya dalam perumusannya juga seharusnya dibedakan, karena proses pembuktian setiap unsurnya juga berbeda. 12. Konstruksi hukum ‘larangan penyebaran ujaran kebencian’, sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sesungguhnya juga telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Dengan pertimbangan itu, mestinya penerapan unsur‐unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok atau golongan penduduk tertentu, yang diatur dalam UU ITE, juga harus merujuk pada Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Pasal 28 (2) UU ITE justru berdiri sendiri, dengan proses membuktikan secara subjektif dan gramatikal ujaran yang disampaikan oleh seseorang, tidak menggali setiap elemen ujaran kebencian, guna membuktikan actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran. Dalam konteks ini, idealnya memang harus diberi penegasan soal tafsir yang sistematis dan tak membuat kerugian atau bahkan pelanggaran hak atas tafsir yang berdiri sendiri tersebut. 13. Dalam perkembangan hukum, ada sejumlah perkembangan baik setelah revisi UU ITE 2024, khususnya pengaturan secara lebih rigid, sekalipun tetap saja terbuka peluang untuk penyalahgunaan atau kesewenang wenangan terjadi akibat tafsir pasal yang memungkinkan memberi jalan tersebut. Misalnya, perkembangan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016, yang awalnya mengatur 2 (dua) tindakan yang dilarang, yakni: (i) penghinaan melalui media elektronik; dan (ii) pencemaran nama baik 180 melalui media elektronik. Namun dalam revisi UU ITE 2024, pasal berkaitan dengan ‘penghinaan melalui media elektronik’ dihapus. Sehingga kini hanya menyisakan pasal ‘pencemaran nama baik melalui media elektronik’. 14. Masalahnya, penghapusan pasal ‘penghinaan melalui media elektronik’, justru besar kemungkinannya menjadi tindakan hukum yang dialamatkan pada pasal berkaitan dengan ‘pencemaran nama baik melalui media elektronik’, alias menjadikan pasal tersisa tersebut sebagai pasal ‘sapu jagat’, atau terbilang ‘keranjang sampah’. 15. Itu sebabnya, sejalan dengan butir pemikiran Permohonan uji materi ini, bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, perlu lebih diperjelas agar tak menjadi pasal ‘sapu jagat’ atau ‘keranjang sampah’, yakni mengembalikan pada upaya maju penafsirannya berbasis pada instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Dengan penafsiran yang lebih rigid, sebagai standar hukum yang dimungkinkan pembatasan harus mendasarkan pada doktrin Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (atau kerap disebut sebagai “Siracusa Principles”). 16. Pembatasan tersebut dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 20 ayat (2) ICCPR/ International Covenant on Civil and Political Rights (telah diratifikasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005) Pasal 19 ayat (3): Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a. Menghormati hak atau nama baik orang lain; b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Pasal 20, ayat (2): Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. 181 17. Penerapan kedua pasal tersebut, harus diikuti dalam menerapkan standar tafsir berbasis doktrin Siracusa Principles. Intinya, pembatasan dimungkinkan melalui tes tiga tahap (three-part test) yang mensyaratkan pemenuhan 3 (tiga) tahap secara kumulatif agar pembatasan menjadi sah. Ketiga tahapan pengujian tersebut ialah: (i) diatur oleh hukum (prescribed by law); (ii) adanya tujuan pembatasan yang sah (legitimate aim); dan (iii) kebutuhan (necessity). 18. Pembatasan ini ditujukan untuk memastikan agar ketentuan pidana ‘pencemaran nama baik melalui media elektronik’ tidak keliru penerapan hukumnya atau bahkan tidak membuka peluang disalahgunakan dalam ruang demokrasi (sejalan dengan poin 57 Permohonan). 19. Berbasis permohonan uji materi melalui tafsir yang diajukan Pemohon, secara umum berkehendak menegaskan pembatasan dengan kualifikasi tafsir hukum yang jelas posisi kepastiannya (lex certa) dan terukur batas rumusan formulasi pasalnya (lex scripta), terutama berbasis pada instrumen hukum atau standar hak asasi manusia. 20. Permohonan tafsir Pasal 27A UU ITE 2024: Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Hal ini pada intinya, memberi kualifikasi pihak atau subyek yang dikecualikan atas pemberlakuan pasal ‘pencemaran nama baik’, yakni lima subyek: a. Korporasi b. Lembaga pemerintah c. Kelompok perorangan d. Pejabat publik, dan/atau e. Figur publik 182 Terhadap lima subyek tersebut, telah dijelaskan secara rigid oleh Pemohon, dengan melandaskan pada upaya maju pemanfaatan metode penafsiran hukum, yakni metode interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis. 21. Secara tafsir gramatikal atau bahasa, memang rumusan Pasal 27A UU ITE 2024 sangat lentur, terbuka penafsiran yang penerapannya, bila tanpa merigidkannya, berpotensi disalahgunakan. Tafsir ini jelas pula ditegaskan dalam Standar Norma dan Pengaturan, yang menyatakan bahwa, “Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik orang lain (reputasi) tidak berlaku untuk reputasi organisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang.” Penjelasan sama diupayakan oleh Pemohon dalam permohonan penafsirannya. 22. Sedangkan berbasis tafsir atau interpretasi teleologis atau sosiologis, menunjukkan fakta bahwa memang selama ini UU ITE kerap menjadi ancaman bagi kebebasan ekspresi di ranah digital. Fakta ini terus menerus terjadi, mengorbankan banyak warga bangsa, dan trennya pun kian menunjukkan dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa sebagai pejabat, pengusaha, atau juga sekelompok orang (termasuk privatised gangsterism, orang orang bayaran atau suruhan yang dimiliki oleh pihak pribadi) untuk membungkam kritik atau ekspresi kritis di ruang publik digital. Tak mengejutkan, sekalipun kasus kasus hukum berujung pada pembebasan terdakwa, sebagai kasus yang dialami Daniel/Pemohon, atau juga kasus hukum lain yang dialami Haris Azhar dan Fatia, tetap saja akan menguras energi, melelahkan dan menyakitkan bagi warga yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya berpendapat maupun berekspresi. 23. Dalam berkas permohonan tafsir, pula disebutkan sejumlah putusan peradilan, khususnya peradilan hak asasi manusia Eropa (ECHR, European Court of Human Rights). Sebagai contoh soal ‘figur publik’ 183 mengapa menjadi relevan pengecualiannya untuk menggunakan pasal ‘pencemaran nama baik di ruang digital’, yakni menyajikan kutipan putusan ECHR terbaru tahun ini, Almeida Arroja v. Portugal, Application No. 47238/19 (2024), yang menegaskan bahwa “….P.R. dapat dianggap sebagai figur publik yang secara sukarela mengekspos dirinya pada pengawasan publik berdasarkan perannya di masyarakat dan lebih penting lagi di bidang politik dan oleh karena itu diharuskan menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada yang diharapkan dari figur non- publik”. 24. Upaya mengembangkan tafsir ini sejalan dengan SNP Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2021, poin 221, yang menyatakan: Pengadilan harus memastikan terhadap pernyataan yang menimbulkan kerugian yang serius dan substantif, tidak untuk pelanggaran yang bersifat nominal dan minor. Secara lebih spesifik, defamasi tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi hal-hal berikut: a. Mencegah kritik terhadap pejabat publik atau figur publik atau pengungkapan kesalahan atau tindakan koruptif seseorang; b. Pelindungan terhadap reputasi suatu objek, seperti simbol negara atau agama, bendera, atau lambang nasional; c. Pelindungan reputasi suatu daerah atau negara; d. Memperbolehkan seseorang untuk menggugat atas nama orang yang sudah meninggal; e. Memperbolehkan seseorang menggugat atas nama suatu kelompok yang tidak memiliki status untuk melakukan gugatan; f. Melindungi perasaan subjektif atau pemahaman subjektif terhadap selera humor. 25. Penafsiran demikian memanfaatkan putusan di lingkup yurisdiksi lain, sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran perlunya pengembangan pemikiran hukum dengan penafsiran komparatif atau perbandingan. Pemanfaatan perkembangan putusan hukum demikian diperlukan, agar MKRI turut andil mengembangkan strategi konstitusionalisme hak atas keadilan digital. 184 26. Sedangkan argumen hukum untuk memberikan penafsiran sebagaimana diajukan Pemohon, Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Menghapus kata “..dan tanpa hak”, “dan/atau mentransmisikan”, plus menambahkan kata, “.. merupakan hasutan kebencian melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan”, adalah upaya untuk mengualifikasi kategori penggunaan pasal ‘ujaran kebencian’ sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Dengan mendetilkan kata dalam pasal 28A ayat 2 UU ITE 2024, maka proses untuk membuktikannya menjadi lebih ketat dan terarah dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan hukum ICCPR, berkaitan dengan hate speech yang dilarang. 27. Upaya memperbaiki kualifikasi rumusan ini sangat diperlukan mengingat begitu banyak kasus yang tak terhubung dengan ‘dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik’, faktanya kriminalisasi terjadi masuk dalam kategori penerapan pasal ini, sebagaimana terjadi terhadap Daniel/Pemohon, atau kasus yang mengemuka di ruang publik lainnya, seperti kasus Jerinx (2020). Kejelasan kualifikasi ini bertemali dengan basis rasialisme, terutama dengan tindakan yang memang harus ditentang, yakni segala bentuk ‘diskriminasi, permusuhan atau kekerasan’. 28. Upaya permohonan memberikan tafsiran ini sejalan dengan pemaknaan dalam Rencana Aksi PBB/Perserikatan Bangsa Bangsa berkaitan dengan hate speech, atau siar kebencian. “Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan siar kebencian sebagai “segala jenis komunikasi dalam bentuk lisan, tulisan atau tingkah laku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif yang menyerang yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan pada agama, 185 etnisitas, kebangsaan, ras, warna kulit, asal keturunan, gender atau faktor identitas mereka lainnya.” Siar kebencian ini seringkali berakar, dan mendorong intoleransi dan kebencian dan, dalam konteks tertentu, dapat menjadi merendahkan dan memecah belah. III. PENUTUP Dalam memungkasi argumen hukum ini, penting bagi majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan masa depan peradaban digital dengan mengupayakan pencegahan sistematisnya penyalahgunaan, secara khusus serangan terhadap hak digital sehingga berdampak atas problem ketidakadilan sosial secara meluas. Terlebih, dalam konteks negara yang belum mendasarkan pertanggungjawaban dan kontrol demokratik atas kuasa digital, sehingga teknologi digital justru menjadi instrumen yang bisa dengan mudah disalahgunakan dalam segala bentuknya, tak terkecuali atas nama kebebasan ekspresi dan demokrasi. Upaya menegakkan konstitusionalitas hak atas keadilan digital, mendapati konteks kenegaraan masing-masing. Dalam konteks mekanisme dan sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu rujukan perdebatan atau terbilang ‘narasi yang berkontestasi’ (contested narration) adalah interpretasi putusan hakim melalui Mahkamah Konstitusi. Apakah secara konseptual sedang menghadapi evolusi, revolusi, atau stagnasi dalam perbincangan konstitusionalisme (keadilan digital) kontemporernya? Apakah membentuk kembali konstitusionalisme untuk era digital hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan kesesuaiannya dengan kondisi realitas sosial yang bertransformasi? Atau apakah ini berarti perubahan paradigma yang lebih radikal? Secara empirikal, cakupan konstitusionalisme keadilan digital justru jauh lebih luas dibandingkan dengan versi analognya, sehingga dapat disebutkan sebagai bukti nyata sifat revolusioner dari momen konstitusional saat ini. Semua sektor kehidupan, tak berjarak sama sekali dengan realitas digitalnya. Baik di sektor kesehatan, pendidikan, ketatapemerintahan, inovasi teknologi, transportasi, hingga perbincangan keseharian dalam kehidupan sosial budaya sebagai ekspresi atau pendapat warga. Terlebih dalam konteks pandemi covid sejak 2020 lalu, transformasi digital kian terinstitusionalisasi, tersistematisasi, dan melibatkan peran besar negara 186 dalam memberikan jaminan kebebasan ekspresi, hak digital berikut keadilan sosialnya dengan kemampuan adaptifnya soal teknologi digital. Terakhir, memungkasi keterangan ini, satu hal yang perlu dipertimbangkan kembali untuk menguatkan argumentasi putusannya, adalah sejalan dengan argumen yang diberikan saat Konferensi Hukum Tata Negara 2024 lalu, bahwa kekhawatiran masa depan adalah, bahwa dalam situasi menguatkan teknologi digital yang mempengaruhi kehidupan keseharian manusia, maka peran negara menjadi semakin besar, terutama untuk memastikan perlindungan hak atas keadilan digital. Narasi untuk menguatkannya dalam sistem negara hukum yang demokratis perlu dan mendasar menjadikannya sebagai perspektif ‘konstitusionalisme keadilan digital’, yang mewakili keterhubungan antara narasi baru ketatanegaraan, masalah keadilan sosial dan transformasi digital. Secara konseptual, menjadi momentum konstitusional saat ini, dalam rangka pembentengan hak asasi manusia dalam bentuk atau situasi yang tak mengenali kata mudah tatkala berhubungan dengan teknologi. Hal ini, secara normatif, arah perubahan kebijakannya adalah menegaskan pentingnya mengatur dan mempertanggungjawabkan kuasa digital, karena menyangkut bagaimana peran dan wewenangnya, termasuk pembatasan dan upaya strategi perlindungan kewargaannya. Hal demikian akhirnya menganjurkan konfigurasi ulang kerangka konstitusional, yang bisa dimulai dengan mengembangkan tafsir kebijakan dan putusan peradilan yang melindungi hak konstitusional saat ini. Di titik ini perlu untuk mempertimbangkan jenis kejahatan baru yang sifatnya memanfaatkan teknologi digital namun berdampak besar bagi pelanggaran hak asasi manusia, yang disebut digitisida. Digitisida merujuk pada kejahatan digital tertentu yang dilakukan dalam konteks serangan berskala besar yang menargetkan warga sipil, secara sengaja sebagai bagian dari serangan sistematis dan/atau serangan meluas yang menyebabkan penderitaan manusia yang telah dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Negara, tetapi dapat juga dilakukan oleh kelompok non-Negara atau bahkan pasukan militer siber. Digitisida sengaja menargetkan warga sipil mana pun, terlepas dari apapun kewarganegaraannya, termasuk 187 pengawasan maupun pengintaian sistematis, penganiayaan digital (persekusi digital), doxing, pemblokiran internet, dan pelanggaran hak digital lainnya yang bertujuan untuk membungkam kritik, memanipulasi data dan informasi, mengacak acak hak privasi, menjadikan target pemenjaraan atau kriminalisasi, bahkan untuk membungkam setiap perbedaan pendapat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui e-mail bertanggal 13 November 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024, kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, dan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 188 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis”. Merujuk pada ketentuan tersebut maka meskipun setiap orang dijamin haknya secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi dalam menjalankan hak dan kebebasannya tersebut tetap dilakukan secara terbatas dikarenakan untuk menjamin pula pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. b. Bahwa dalam konteks alasan kerugian Pemohon dimana Pemohon merasa dijamin haknya untuk berekspresi; haknya atas jaminan kepastian hukum; haknya untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif; dan haknya atas perlindungan dirinya pribadi, akan tetapi hak-hak tersebut juga tetap dibatasi dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, guna menjamin pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis maka setiap orang berkewajiban untuk saling menggunakan hak dan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi dengan baik. c. Bahwa berkenaan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bukan merupakan pasal yang berkenaan dengan hak konstitusional Pemohon, sebab pasal tersebut merupakan penegasan mengenai tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. d. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon juga bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi norma dan bentuk kekecewaan Pemohon atas proses peradilan yang saat ini 189 Pemohon jalani. Sebab, ketentuan a quo justru telah memberikan kepastian hukum bagi setiap orang untuk dapat berekspresi sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, sekalipun tindakan yang Pemohon lakukan dimaksudkan sebagai wujud kepedulian Pemohon sebagai aktivis lingkungan akan tetapi tetap tindakan-tindakan sebagai wujud upaya untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa melanggar hak dan kebebasan konstitusional yang juga dimiliki oleh orang lain. Adapun untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan pidana tersebut telah dilakukan, maka hal tersebut bergantung pada proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini memberi arti bahwa apabila Pemohon nyatanya dihukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan maka itu berarti bahwa terdapat peristiwa hukum yang mampu dibuktikan dalam proses persidangan sehingga Hakim mendasar pada bukti yang ada dan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman tersebut pada Pemohon, sehingga hal tersebut tentunya sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma-norma a quo. e. Bahwa mengingat Pemohon dalam proses pidana hingga diputus bersalah melalui Pengadilan Tinggi Semarang masih menggunakan UU ITE 2016 berdasarkan pasal alternatif Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2016, maka DPR RI beranggapan tidak ada korelasi dan pertautan langsung antara pengujian norma UU ITE 2024 dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ikhwalnya merupakan pengaturan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan tersebut diperlukan guna menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Sehingga melalui pengaturan tersebut diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum, berkeadilan dan dapat melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, lahirnya UU ITE 2024 juga 190 dilatarbelakangi oleh karena UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 dalam pelaksanaannya masih menimbulkan mutitafsir dan kontroversi di masyarakat. Oleh karenanya, dibentuk UU ITE 2024 untuk menyempurnakan materi muatan di dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam UU ITE 2024 tersebut sudah sepatutnya jauh lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. g. Oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam permohonan a quo, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, terlebih lagi hak tersebut juga diberikan pembatasan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, maka dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak apapun bagi Pemohon, termasuk proses hukum yang saat ini Pemohon jalani. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dengan kejahatan siber. 2. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi 191 informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. 3. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. 4. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. 5. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. 6. Mengingat dewasa ini kejahatan yang dilakukan dalam ruang siber (cyber space) semakin marak terjadi, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) untuk memberikan kerangka hukum untuk melandasi pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman, bersih, sehat, beretika, produktif, dan 192 berkeadilan. Hal tersebut dimaksudkan guna mencegah adanya penyalahgunaan atau potensi pelanggaran hukum dalam menggunakan teknologi informasi. 7. Bahwa UU ITE 2008 tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) dan terakhir dengan UU ITE 2024. Lahirnya UU ITE 2024 menyempurnakan dan melengkapi beberapa materi muatan yang belum termaktub ataupun sudah termaktub di dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016. Adapun penyempurnaan norma tersebut, meliputi: a. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; e. peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan f. kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. Sedangkan, untuk materi-materi yang belum diatur dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, juga dilengkapi melalui UU ITE 2024, yaitu meliputi: a. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi eletronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; b. pelindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B; c. Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan d. peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa DPR RI memberikan pandangan terhadap perkara pengujian UU ITE 2024 berdasarkan tiap pasal-pasal yang diujikan sebagai berikut: 193 • Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 1. Bahwa Pemohon mendalilkan: - frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 harus dibaca dengan mengecualikan (i) korporasi, (ii) lembaga pemerintah, dan/atau (iii) kelompok perorangan guna menciptakan kepastian hukum dan tanggung jawab negara dalam memajukan hak asasi manusia (vide Perbaikan Permohonan hlm. 23 s/d 49); - frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena makna “leksikal” dari “suatu hal” multitafsir (vide Perbaikan Permohonan hlm. 45). Terhadap dalil tersebut DPR RI memberi pandangan sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 telah memenuhi “unsur-unsur subjektif dan objektif” tindak pidana ITE. Pasal-Pasal a quo terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 1) “setiap orang” sebagai Pelaku 2) “dengan sengaja”, “dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum” berkenaan dengan unsur kesalahan atas niat jahat yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan; 3) “menuduhkan suatu hal” berkenaan dengan dilakukannya perbuatan dilarang; 4) “dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”, berkenaan dengan bentuk perbuatan yang dilakukan; b. Pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang dikenakan dalam hal unsur-unsur tindak pidana Pasal 27A UU ITE 2024 telah terpenuhi. c. Bahwa terkait frasa “orang lain”, DPR RI menerangkan bahwa frasa tersebut merupakan rumusan untuk mempertegas “orang lain” sebagai perseorangan yang menjadi objek atau korban atas suatu perbuatan yang dilarang; dalam konteks kepada siapa ditujukan suatu perbuatan dilarang. 194 d. Bahwa dirumuskannya frasa “orang lain” melekat pada aspek “kehormatan” atau “nama baik” karena makna terhadap frasa “orang lain” ini berkorelasi pada pemenuhan HAM yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap orang dilarang mencederai hak orang lain. Hal ini juga sebagaimana diamanatkan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selain itu, perlindungan terhadap setiap orang ini sejalan dengan diakuinya kebebasan mengeluarkan pendapat yang tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang; serta untuk mencegah penyalahgunaan hak, baik oleh negara maupun oleh bukan negara, dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan makna pembatasan HAM. (vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023, hlm. 343-344) e. Bahwa perlindungan terhadap “nama baik” dan “kehormatan” yang melekat pada “setiap orang tanpa kecuali” tersebut, juga sejalan dengan hak warga negara untuk melaksanakan kebebasan berpendapat dan berekspresi; sebagaimana diuraikan melalui Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023 berikut: [3.16.2] Bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memperhatikan etika, norma dan moral, sehingga kebebasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan perpecahan antar warga negara. Terkait dengan hal tersebut, negara telah memiliki instrumen hukum dalam membatasi kebebasan mengemukakan pendapat tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia … Hal tersebut juga ditegaskan dalam beberapa undang-undang antara lain, dalam Penjelasan UU 9/1998 pada bagian Umum yang antara lain menyatakan, “Perwujudan kehendak warga 195 negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan Masyarakat. … Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. (vide Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 340-341) f. Bahwa peran negara menjamin hak “orang lain” dalam konteks hak- hak yang bersubstansikan kebebasan sangat penting mengingat kesadaran atas adanya pembatasan yang melekat dalam hak itu merupakan suatu keharusan. Sehingga DPR RI berpandangan perbuatan dilarang ini berlaku secara sama terhadap semua warga negara dan sudah tepat dirumuskan dengan frasa “orang lain” dalam Pasal-Pasal a quo, tanpa perlu mencantumkan pemaknaan pengecualian. DPR RI berpandangan frasa tersebut telah menciptakan kepastian hukum dan jaminan pemenuhan persamaan HAM setiap warga negara di hadapan hukum. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan diberikannya pemaknaan dengan mengecualikan (i) korporasi, (ii) lembaga pemerintah, dan/atau (iii) kelompok perorangan guna menciptakan kepastian hukum dan pemajuan hak asasi merupakan hal yang tidak berdasar hukum. g. Oleh karena itu, tanpa perlu melakukan pemaknaan pengecualian terhadap subjek hukum tertentu sebagaimana Petitum Pemohon, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan “orang lain”, serta tunduk pada batasan- batasan penghormatan hak asasi yang melekat pada setiap individu orang perseorangan. h. Selanjutnya terkait frasa “suatu hal” dalam Pasal-Pasal a quo, DPR RI berpandangan bahwa frasa tersebut menunjuk pada jenis 196 perbuatan yang dilarang. Adapun “menuduhkan suatu hal” dijelaskan sebagai berikut: • “suatu hal” sebagai kelanjutan dan tidak terpisahkan dengan frasa sebelumnya, yaitu “dengan cara menuduhkan” → “dengan cara menuduhkan suatu hal” • “suatu hal” berkorelasi langsung dengan perumusan dan penormaan atas perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.” Sehingga konteks “suatu hal” Pasal-Pasal a quo tetap menunjukkan pada “dilakukannya suatu perbuatan” (sebagaimana pemaknaan yang dikehendaki Pemohon). • Penjelasan Pasal 27A UU ITE 2024 mengatur bahwa "menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.” i. Bahwa meski baru akan berlaku pada Januari 2026, ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) juga mengatur permusan norma yang sejalan dengan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023: Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. 197 j. KUHP 2023 juga menggunakan frasa “orang lain” untuk menunjukkan orang perseorangan sebagai objek Pasal a quo; serta frasa “menuduhkan suatu hal” sebagai suatu cara dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Meskipun KUHP 2023 menjelaskan objek adalah “orang perseorangan”, seharusnya makna “orang lain” juga akan sejalan dengan pemaknaan demikian selama APH mampu memahami konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 secara komprehensif. k. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI justru berpandangan pemaknaan sebagaimana Petitum Pemohon agar “suatu hal” diubah menjadi “dilakukannya suatu perbuatan”, merupakan bentuk pengulangan penormaan yang tidak efektif dan tidak diperlukan. Sebab, frasa “dilakukannya suatu perbuatan” juga merujuk pada bagaimana perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik itu dilakukan. DPR RI berpandangan bahwa pemaknaan sebagaimana frasa di Petitum Pemohon tersebut tidak menjawab persoalan banyaknya proses pemidanaan di masyarakat sebagaimana Pemohon dalilkan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 48). Frasa “suatu hal” dalam Pasal- Pasal a quo UU ITE 2024 hanya akan dapat dimaknai secara ideal dan komprehensif apabila melihat keseluruhan rumusan secara sistematis dan utuh. Tentunya terpenuhi atau tidaknya unsur- unsur delik perbuatan dimaksud juga akan bergantung pada peristiwa hukum yang nantinya akan dibuktikan di pengadilan. l. Bahwa berdasarkan fakta di media terkait dengan kasus yang dialami Pemohon, organisasi kemasyarakatan Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) telah mengirimkan surat dan pendapat hukum kepada Jaksa terkait kasus yang terjadi pada Pemohon yang pada intinya berpandangan bahwa permasalahan yang dialami Pemohon merupakan persoalan penegakan hukum oleh APH. Hal tersebut menunjukkan Pasal a quo bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. 198 m. Selain itu, terkait dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon tidak relevan dan berdasar hukum. Sebab, Pemohon menghendaki pemaknaan hanya berdasarkan kepentingan subjektif agar pemidanaan pencemaran nama baik (defamation) bisa mendapatkan rambu-rambu dan instrumen hukum pidana jauh dari kesewenang- wenangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28); sementara di sisi lain pemaknaan yang Pemohon kehendaki justru mereduksi nilai kepastian hukum dan ketertiban dalam dunia digital saat ini dalam konteks negara memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk warga negaranya. n. Berdasarkan seluruh uraian di atas, DPR RI berpandangan bahwa dalil-dalil Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan sangat bergantung pada peristiwa hukum dan penerapan hukum, dan pembuktian oleh APH. Sehingga tidak ada urgensi untuk memberikan pemaknaan bersyarat sebagaimana Petitum Pemohon terkait Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. • Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sepanjang frasa “tanpa hak” telah memberikan ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon dikarenakan: - frasa “tanpa hak” telah membuka ruang bagi “pihak-pihak yang dianggap berhak untuk menebar hasutan kebencian melalui media elektronik” sehingga rumusan tersebut memberikan ancaman bagi hak atas rasa aman (vide perbaikan permohonan hlm. 59); - frasa “tanpa hak” telah membuka ruang terjadinya “serangan secara sah” terhadap kelompok rentan dan minoritas karena mendorong pelaku untuk mengklaim bahwa mereka adalah orang yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian padahal negara telah memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan dan minoritas (vide perbaikan permohonan hlm. 59). 199 Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam memaknai suatu tindak pidana maka harus mencermati unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua unsur tersebut menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum. b. Bahwa norma-norma a quo telah mencerminkan adanya “unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana”, yaitu: 1) Pelaku memiliki niat jahat yang dilakukan secara sadar; 2) Pelaku tidak memiliki hak atau dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan; 3) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. c. Bahwa terhadap frasa “tanpa hak” dalam norma-norma a quo sangat diperlukan karena menunjukkan “sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan”. Artinya orang tersebut mengetahui bahwa tidak adanya alas hak untuk membenarkan suatu perbuatan yang dilakukan. Tanpa adanya frasa tersebut justru akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikannya karena frasa tersebut berkaitan erat dengan unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Tanpa adanya frasa “tanpa hak” justru akan lebih mudah untuk menjatuhkan pidana pada setiap orang karena hanya dibuktikan atas dasar “adanya unsur niat jahat atau tidak dan terpenuhinya perbuatan yang dilarang” sementara dengan adanya frasa “tanpa hak” justru mempertegas norma a quo khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang itu tidak hanya dilakukan dengan niat jahat tetapi juga tidak memiliki alas hak untuk melakukan perbuatan tersebut. d. Bahwa makna “tanpa hak” juga seharusnya ditafsirkan jika orang tersebut melakukan perbuatan “tanpa hak” maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang. Dengan adanya frasa tersebut, tentunya memang membuka ruang bagi “pihak-pihak dengan alas hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi 200 Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dikarenakan memang terdapat pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau memiliki kepentingan untuk itu menurut undang-undang. Untuk mengartikan norma a quo juga terdapat unsur-unsur lainnya yakni perbuatan berupa “mendistribusikan dan mentransmisikan” tersebut dilakukan dengan tujuan yang dikehendaki untuk menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang mana tujuan yang dikehendaki tersebut merupakan tujuan yang dilarang. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan terhadap dalil Pemohon dalam memaknai norma a quo. e. Selain itu, berkenaan dengan kelompok rentan dan minoritas yang menurut Pemohon kepentingannya menjadi tidak terlindungi, DPR RI berpandangan bahwa penafsiran Pemohon dalam memaknai norma a quo sama sekali tidak berkorelasi dengan tidak terlindunginya kelompok rentan dan minoritas. Sehingga, menjadi tidak relevan untuk Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena akan menimbulkan permasalahan jika tidak diinterpretasikan, yaitu: - menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah (vide perbaikan permohonan hlm. 62); - mempersulit penegakan hukum (vide perbaikan permohonan hlm. 66); - frasa “mentransmisikan” pada Pasal a quo bertentangan dengan standar dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian terjadi di muka publik (vide perbaikan permohonan hlm. 68); Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa norma-norma a quo sama sekali tidak menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah sebab dalam penerapan hukum pidana yang dibuktikan adalah kebenaran materiil. Dalam mengungkap kebenaran materiil tersebut tentu yang diutamakan adalah mekanisme pembuktian dalam suatu tindak pidana. Artinya, 201 terhadap suatu perbuatan pidana yang didakwakan pada seseorang maka harus dibuktikan perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur pidananya atau tidak. Dalam konteks ini, tentunya unsur- unsur pidana yang melekat pada rumusan a quo harus mampu dibuktikan oleh APH khususnya Jaksa selaku penuntut umum. b. Penting pula bagi Pemohon pahami bahwa ketentuan-ketentuan a quo merupakan delik formil dan materiil dimana delik tersebut dianggap selesai ketika terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang yang harus terbukti terjadi. Oleh karena itu, pemaknaan dan perubahan yang dikehendaki melalui Petitum Pemohon, justru akan menyebabkan Pasal a quo menjadi delik formil, dan tidak membutuhkan akibat untuk dibuktikan. Diaturnya rumusan yang memuat delik formil dan materiil tersebut, justru menunjukkan pembentuk undang-undang yang menghendaki agar APH tidak sewenang-wenang dalam menerapkan Pasal a quo karena harus membuktikan perbuatan dan akibat yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum. Penting pula bagi Pemohon pahami bahwa ketentuan-ketentuan a quo merupakan delik formil dan materiil dimana delik tersebut dianggap selesai ketika terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang yang harus terbukti terjadi. Oleh karena itu, pemaknaan dan perubahan yang dikehendaki melalui Petitum Pemohon, justru akan menyebabkan Pasal a quo menjadi delik formil, dan tidak membutuhkan akibat untuk dibuktikan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa APH harus melihat dan membuktikan peristiwa hukum dengan membuktikan perbuatan sebagai delik formil dan akibat hukum yang terjadi sebagai delik materiil. c. Bahwa apabila menurut Pemohon terdapat kesalahan dalam penerapan suatu norma atau kesewenang-wenangan APH dalam menerapkan suatu norma, maka telah terdapat mekanisme pengawasan yang dapat digunakan oleh Pemohon ataupun masyarakat lainnya terhadap persoalan yang dialami, seperti misalnya: 202 1) Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada Kompolnas terkait kinerja Polri apabila terdapat persoalan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru; 2) Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia (Propam) terkait adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh anggota/PNS Polri; 3) Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan ke Komisi Kejaksaan terkait kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan apabila ditemukan persoalan yang menyangkut penyelahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan buruk, dan perlakuan diskriminasi; atau 4) Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan ke Komisi Yudisial yang berwenang dalam hal melakukan pengawasan dan kontrol terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya. 5) Mekanisme-mekanisme tersebut tentunya dipandang jauh lebih relevan untuk Pemohon gunakan menyangkut persoalan konkrit yang dialami Pemohon. • Bahwa selain argumentasi-argumentasi di atas DPR RI juga memberikan pandangan atas Petitum Pemohon: a. DPR RI menegaskan bahwa kepentingan subjektif Pemohon tidak sepatutnya untuk dijadikan alasan hukum Pemohon untuk menjawab kebutuhan hukum dalam mengimplementasikan UU ITE 2024. Artinya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan permohonannya termasuk petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sudah sepatutnya tidak dikabulkan Mahkamah karena tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal a quo melainkan permasalahan tersebut berkenaan dengan implementasi norma. b. DPR RI kembali menegaskan pendiriannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 bahwa jaminan warga 203 negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memperhatikan etika, norma dan moral, sehingga kebebasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan perpecahan antar warga negara. Penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara ini juga sejalan dengan prinsip hukum internasional. Sehingga diaturnya ketentuan Pasal-Pasal a quo yang diujikan Para Pemohon merupakan bagian dari terciptanya instrumen hukum yang menjadi rambu-rambu untuk melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang penuh tanggung jawab. c. Bahwa perluasan makna hukum yang menuju kearah perumusan delik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: [3.12]… Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan a quo benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnyapun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional beryarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembebasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. 204 Sehingga apabila Pemohon memohon perumusan delik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon hendaklah dapat mengajukan legislative review kepada DPR RI. d. Dengan demikian, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang berkesimpulan Pasal-Pasal a quo UU ITE 2024 telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum sehingga tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 November 2024, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi kepada DPR RI, sebagai berikut: 1. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M • Mengapa rumusan Pasal II UU ITE 2024 dirumuskan berlaku hanya sampai dengan KUHP 2023 berlaku? Mengapa pada saat perumusan UU ITE 2024 tidak dilakukan penyesuaian dengan KUHP 2023? • Mengapa pilihan politik hukum pembentukan UU ITE 2024 tidak mengadopsi KUHP 2023? Mengapa memilih ketentuan pidana sendiri yang hanya berlaku sampai 2026 ? Jawaban: a. UU ITE 2024 dibentuk segera untuk merespon kebutuhan hukum di masyarakat, sementara KUHP 2023 baru dapat diberlakukan pada tahun 2026. Beberapa kebutuhan hukum dimaksud terkait permasalahan antara lain: • munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang telah beberapa kali diajukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi; 205 • UU ITE Perubahan Pertama dianggap masih belum dapat menyelesaikan masalah; • munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut. • UU ITE Perubahan Kedua ini menyempurnakan norma yang diatur dalam UU ITE sebelumnya meliputi: ✓ alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; ✓ sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan ✓ Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; ✓ perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 278, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; ✓ peran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan ✓ kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. • Selain itu, UU a quo juga melengkapi materi yang telah diatur dalam UU ITE sebelumnya yang meliputi: ✓ identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; ✓ pelindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16El; ✓ Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan ✓ peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A. b. Penyesuaian UU ITE 2024 dengan KUHP 2023 Bahwa selain untuk penyempurnaan dengan UU ITE 2008 dan 2016, UU ITE 2023 telah dilakukan dengan membawa semangat kodifikasi KUHP 2023. Pembentuk undang-undang bersepakat untuk membentuk UU ITE 2024 yang beberapa rumusannya mengadopsi beberapa ketentuan rumusan yang telah diatur di dalam KUHP 2023, contohnya: 206 Pasal 27A UU ITE 2024: Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Oleh karena menjawab kebutuhan hukum saat ini serta telah ada KUHP 2023, maka keberlakuan mengenai pasal-pasal pemidanaan di dalam UU ITE 2024 hanya dinyatakan berlaku sampai dengan berlakunya KUHP 2023 yang baru (Pasal II angka 1 UU ITE Perubahan Kedua). 2. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Sejauh mana batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE 2024? Apakah terdapat pengecualian? Jawaban: DPR RI berpandangan bahwa dengan merujuk pada Risalah Pembahasan UU ITE 2024, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan tersebut dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari korban atau orang yang terkena kejahatan, dan bukan oleh badan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa frasa “orang lain” dalam norma a quo merujuk pada korban yang dituduhkan, sehingga korban disini adalah orang perseorangan dan bukan merupakan badan hukum. Sehingga, dalam konteks ini, badan hukum atau institusi yang diserang kehormatannya oleh orang perseorangan tidak dapat menggunakan norma ini untuk menjerat orang tersebut, karena norma tersebut bukan peruntukannya untuk badan hukum/institusi, melainkan antar orang ke orang. 3. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. 207 Apakah Komisi yang membahas KUHP 2023 dan UU ITE 2024 berbeda? Apakah ketidaksinkronan ini karena pembahasan di Komisi ? Jawaban: Ya, Komisi yang membahas KUHP 2023 dan UU ITE 2024 berbeda. Pembahasan KUHP 2023 dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, sedangkan pembahasan RUU ITE 2024 berada di bawah kewenangan Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika. Kendati demikian, original intent pembentuk undang-undang dalam pembahasan RUU ITE 2024 adalah untuk menyelaraskan materi muatan dalam undang-undang ini dengan ketentuan-ketentuan KUHP 2023 yang akan berlaku tiga tahun mendatang. Dengan adanya penyelarasan ini, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa UU ITE 2024 dapat langsung diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan potensi pertentangan hukum dengan KUHP 2023. E. RISALAH PEMBAHASAN UU 1/2024 Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk memperhatikan risalah pembahasan terkait Pasal a quo dalam undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Akademisi/Pakar (25 Januari 2023) • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “Tapi saya ingin masuk ke substansinya karena kemarin kita dengar statement dari Wamen Kumham bahwa Pasal 27 ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (2) itu dicabut oleh RKUHP. Nah, ini yang sebenarnya butuh kejelasan dari pihak kementerian ataupun sebenarnya dari para pakar. Nah, kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan (3), kemudian Pasal 28 ayat (2) dicabut oleh KUHP, apakah baiknya kita masih tetap atur dalam undang-undang atau revisi Undang-Undang ITE ini, tapi diganti secara substansinya atau benar-benar kita lepaskan ke KUHP tersebut. 208 Saya yakin, Bapak dan Ibu sudah dengar kemarin statement dari Wamen Kumham. Apa perlu saya bacakan, Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE selama ini disebut sebagai pasal karet dan dicabut. Dan, beliau sampaikan ini menjadi kabar baik untuk kebebasan berpendapat, katanya seperti itu. Nah, saya minta masukan dari Bapak dan Ibu semua, apakah artinya kita masih bakal atur dalam revisi undang-undang ini, karena ini menyangkut komisi kami kebebasan berpendapat bukan transaksi elektroniknya, itu di Komisi XI mungkin atau di Baleg, karena menyeluruh itu, Pak. Jadi itu masukan pertama.” • Ketua Cyber Law Center Unpad (Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H., LL.M) “…Mengenai Pasal 27, menurut saya karena sudah ada di KUHP dan ada khususnya mengatur tentang transaksi elektronik, kalau menurut saya pribadi sebagai akademisi saya pikir harusnya kembalikan saja kepada KUHP, karena nanti overlapping di dalamnya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya.” • Pembicara: Pakar Kebijakan ICR Telkom University (Dr. Helni Mutiarsih Jumhur) “Izin saya memberikan pendapat dari pertanyaan yang pertama tentang beberapa ayat yang sudah dihilangkan karena adanya, sudah dicabut karena adanya Undang-Undang KUHP Pidana. Kalau saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bu Shinta, bahwa karena ini ranahnya spesifik tentang cyber gitu, jadi sebaiknya memang ada pasal khusus yang terkait dengan cyber crime yang memang tentu saja menggunakan asas-asas yang ada di KUH Pidana, tapi pasalnya ditempatkan secara khusus di Pasal 27 ini gitu. Jadi saya masih merasa bahwa treatment dari dunia cyber dan dunia nyata itu agak susah disatukan dalam suatu perundang-undangan. Jadi, kalau pendapat saya bahwa pasal ini harus tetap ada di Undang-Undang ITE sebagai pasal lex specialis yang akan membantu menyelesaikan beberapa persoalan pidana yang terjadi di dunia cyber. Karena tetap kalau saya baca di Pasal 42 Undang-Undang ITE bahwa beberapa hal yang terjadi di dunia cyber tetap menggunakan asas-asas yang ada di 209 KUH Pidana. Jadi artinya kalau tadi saya menyatakan tentang konsep duality kita masih mem-blended antara kaidahkaidah yang ada di dunia cyber dan di dunia nyata, tetapi kita harus mentreatment secara lex specialis itu saja.” • Pembicara: F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “RKUHP di situ bunyinya mencabut Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan 28 ayat (2) di Undang-Undang ITE.” • Pembicara: F-PDIP (Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.) “Itu yang nggak boleh.” • Pembicara: F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) “Walaupun persetujuan.” • Pembicara: F-PDIP (Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.) “Karena dia tidak ada, kita kan ada dibuat peraturan pembuatan undangundang, Pak. Kecuali menggunakan metoda omnibus boleh, kalau yang itu nggak boleh. Terima kasih.” 2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Amnesty Internasional Indonesia, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (27 Maret 2023) • Amnesty Internasional (Wira Adiwena) ... Yang kedua Pasal 27 ayat (1), pasal ini sebenarnya kalau kita lihat di Pasal 14 Undang-Undang TPKS sudah ada yang mengatur kondisi khusus terkait perlindungan korban ketika menyebarluaskan konten seksual untuk tujuan pembelaan. Dan, di sini yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian, jika kasus kekerasan seksual dilaporkan menggunakan UU ITE, kami khawatir korban tidak akan memperoleh hak- haknya, penanganan hukumnya akan melibatkan unit siber atau cyber, bukan unit khusus perempuan dan anak yang akan lebih paham cara 210 melindungi dan memenuhi hak-hak korban dalam sebuah kasus yang sangat sensitif seperti kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, unsur melanggar kesusilaan pun masih tidak jelas, belum ada pendefinisian dalam UU ITE tentang kesusilaan sehingga jika terjadi sebuah pertukaran informasi katakanlah yang dilakukan tanpa paksaan berdasarkan informasi dalam ruang privat itu pun berpotensi dikriminalisasi. Yang ketiga, Pasal 28a ayat (1) urgensi parameter dan proporsionalitas bentuk kebencian yang dibahas dalam pasal ini masih subjektif dan sangat rentan multitafsir. Selain itu, perbuatan mengajak atau menggerakkan bukanlah ranah Undang-Undang ITE. Dan, seperti dalam konteks pasal sebelumnya, jika ini terjadi dalam ruang privat pun sesuai dengan informasi sebelumnya disetujui dan lain sebagainya ini masih rentan dikriminalisasi apalagi dasar kata kebencian tadi multitafsir.” • Aliansi Jurnalis Independen (Ika Ningtyas) …kemudian Pasal 45 ayat (4) yang memuat ketentuan pidana terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (7) yang memuat tentang delik aduan berupa individu dan juga korban dan bukan oleh badan hukum. Catatan kami bahwa sebenarnya Pasal 27 ayat (3) ini sudah dimuat dalam KUHP baru, sehingga apabila ini tetap diakomodir dalam revisi kedua Undang-Undang ITE ini akan berpotensi menjadi duplikasi pasal dan juga memberikan ketidakpastian hukum. Pasal ini telah banyak digunakan sebagai instrumen balas dendam dan juga mempidanakan jurnalis dan narasumber. Bukan hanya yang terkait pada karya jurnalistiknya maupun karya jurnalistik yang diedarkan melalui media sosial. Pasal ini menghalangi ekspresi yang sah yang telah dikeluarkan atas kepentingan umum, karena tidak mengenal pengecualian serta membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat. Pasal berikutnya adalah Pasal 28a ayat (1) dan yang terkait dengan pasal tersebut dalam ketentuan pidananya adalah Pasal 45a ayat (2). Ketentuan Pasal 28a ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian, sebenarnya telah diatur juga dalam KUHP yang baru serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 dan 211 Pasal 16 untuk lingkup ras dan etnis. Sebelumnya juga sama dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2a) ini telah digunakan juga untuk mempidanakan jurnalis yang telah mempublikasikan karya jurnalistiknya. Contoh kasus pertama jurnalis, Banjar Hits.id, dari Kumparan dan Kumparan.com juga Diananta Putra Semedi, dia divonis penjara 3 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru, pada 10 Agustus 2020. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) setelah mempublikasikan berita berjudul “Tanah dirampas Johnlin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel”. Kasus yang kedua adalah menimpa Muhammad Sadli Saleh, dia divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pasar Wajo, Kabupaten Buton, setelah menulis berita yang mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin dalam proyek pembangunan Jalan Simpang Lima. Ketiga adalah Pasal 28a ayat (2) yang berisi tentang “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat”. Catatan dari kami adalah, satu ketentuan mengenai pemberitahuan bohong ini nantinya dapat menyasar juga kepada jurnalis dikenakan pada produk jurnalistiknya, mengingat dalam 2 tahun terakhir sejumlah karya jurnalistik dilabelin hoax oleh institusi Polri, di antaranya misalnya, berita Kompas.id, kemudian, Magdalene, sorry dari Project Multatuli ketika menulis serial tentang 3 anak saya diperkosa saya lapor ke Polisi. Artinya dengan pelabelan hoax ini membuka peluang jurnalis dan juga tim redaksi yang bekerja dalam pemberitaan yang dilabeli hoax itu bisa dikenakan dengan Pasal 28a ayat (2). Nah, yang perlu diketahui sebenarnya dalam gangguan informasi kita harus membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi keliru yang dia dibagikan oleh orang tanpa niat jahat. Dan, disinformasi adalah informasi salah yang dibagikan dengan kesengajaan untuk tujuan merugikan publik. Karya jurnalistik tidak termasuk dalam miss dan disinformasi tersebut, karena karya jurnalistik sudah melalui verifikasi yang ketat di lapangan dengan melakukan 212 wawancara, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer yang bisa dipertanggungjawabkan oleh tim redaksi. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana informasi bohong, mana juga karya jurnalistik. Meskipun demikian kami juga mendorong dengan berbagai jenis informasi bohong atau menyesatkan di masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia yang dapat membantu, baik dalam hal mengidentifikasi bahaya yang harus ditangani, maupun dalam menyusun tanggapan yang tepat. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Nah, tadi juga ada contoh-contoh kasus kriminalisasi yang terjadi akibat potensi multitasir tadi itu tentu menjadi perhatian dari teman-teman di Komisi I. Kami setuju kesempatan merevisi tidak akan datang dua kali, jadi ini menjadi momen yang bagus untuk menelusuri segala sesuatunya yang memang perlu. Cuma tadi menarik juga, kalau ingin membahas lintas komisi itu memang pendapat saya dulu di awal sebelum Surpres- nya turun, tapi kalau sekarang kan Surpres-nya sudah turun, lalu Pimpinan DPR juga sudah menugaskan Komisi I. Nah, kalau ingin ini untuk dirubah itu pasti harus kembali dulu menjadi kewenangan dari Pimpinan DPR untuk menentukannya dan kita harus bicara juga soal waktu di sini. Ini kan periode sudah 2023 ya, waktunya tidak akan panjang lagi, tentu menjadi harapan bersama agar undang-undang ini bisa diselesaikan secepat mungkin untuk mencegahlah terjadinya kasus- kasus yang tadi juga Mas Arsyad tadi sempat sampaikan. Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih. • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): … Tapi dilemanya memang jelas, Pak, kita ingin men-translate atau kita ingin menerjemahkan norma dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di dunia nyata ke dunia online. Yang tadi juga disempat disebutkan dari beberapa narasumber yang memang kompleks gitu loh. Di sisi lain tadi juga kami menerima masukan-masukan yang yang kami sangat apresiasi, 213 pertama harus sejalan dengan KUHP, ini membutuhkan effort ataupun kerja sama antar lintas sektor, lintas komisi, tapi dari pengalaman kami, Pak, itu juga belum memastikan atau belum bisa memastikan bahwa hak masyarakat untuk bisa berdaulat secara digital atau hak digital yang tadi disampaikan oleh SAFEnet itu bisa terpenuhi. Karena kalau disampaikan atau dikumpulkan dari komisi untuk pelecehan seksual atau perempuan, atau misalnya di kumpulan dari seluruh lintas komisi ini prosesnya pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan, yang kami lakukan di Komisi I adalah merespon surpres yang sudah turun untuk melakukan revisi terbatas tersebut itu, Pak, tanpa mereduksi poin-poin penting tadi yang disampaikan dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada usulan-usulan baru atau usulan substansi baru yang akan ditambahkan. • Koordinator Safenet (Damar Juniarto): … Perkenankan saya menjawab pertanyaan tentang tadi ya tentang pentingnya sinkronisasi dan di mana tumpang tindihnya Undang-Undang ITE dengan undang-undang atau produk hukum yang lain. Karena persoalan duplikasi hukum ini memang cukup jelas, semisal saya bisa menyebutkan sekarang mengenai Pasal 27 ayat (1) yang sudah dimasukkan dalam rumusan rancangan ini sebetulnya sudah diatur dalam KUHP yang baru. Diatur dalam Pasal 407 KUHP, lalu dia dalam Ketentuan tersebut juga sudah dicantumkan tentang bunyi yang sebetulnya sama ya, sebetulnya sudah ada di dalam KUHP kita. Lalu dalam 45, aturan tentang pidananya di 45 ayat (1) itu dia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu saya juga bisa menunjukkan lagi tentang 45 ayat (2) dalam revisi Undang-Undang ITE ini, juga masuk dalam 407 KUHP yang baru, begitu juga yang lain-lain. Sebetulnya, tidak terlalu sulit untuk bisa menunjukan tumpang tindihnya. … Nah, di mana bisa Bapak- Ibu bisa temukan tumpang tindih ini. Sebetulnya kami sudah mengirimkan DIM dan di dalam DIM tersebut sudah dicantumkan juga di mana pasal- pasal yang tumpang tindih tadi. Jadi, saya setuju bahwa sinkronisasi 214 memang sudah harus dilakukan sejak mulai dari pembahasan di DPR, terutama dalam Komisi I. • Pembicara: F.P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah) Tadi disampaikan juga oleh Ibu dari AJI ini bukan, ini cuma exercise saja, Bu, sebenarnya. Tadi Ibu menyampaikan Pasal 27 ayat (3) yang bisa mengriminalisasi jurnalis dan lain sebagainya. Ini pasal-pasal yang sudah dikunci oleh KUHP kemarin gitu loh. Dan, kita di Komisi I juga nggak bisa sebenarnya ber-manuver untuk membongkar pasal-pasal yang tadi disampaikan Pak Bobby, yang nggak sinkron dengan ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang KUHP itu sendiri. Jadi, bagaimana cara merumuskannya jika tetap ingin dirumuskan dalam RUU ITE kedua ini dalam bentuk DIM yang sudah konkrit bisa disampaikan ke kami, di Komisi I. • Pembicara: F-PKS (H. Sukamta Ph.D) “Yang kedua, pertanyaan yang ada hari ini sama juga dengan pertanyaan dulu. Jadi, kalau kita tidak ingin memidanakan orang tidak bersalah, kan faktanya tetap saja ada orang yang di dalam dunia nyata maupun dunia maya itu melakukan tindakan-tindakan yang memang membuat masalah. Nah, apakah pertanyaannya ini akan diatur atau tidak diatur. Dulu pertanyaan itu muncul waktu itu kalau ini tidak diatur kok dunia online, dunia online akan menjadi rimba yang tanpa aturan, maka pilihannya adalah waktu itu kita tetap mengatur, walaupun di dalam larangan-larangan ini kalau dilihat dari asal-usulnya dirujuk tahun 2008, memang itu tambahan dari rancangan awal soal transaksi elektronik. Namun demikian, karena ini sebagai tambahan sudah masuk maka di dalam revisi kemudian semangatnya adalah Undang-Undang ITE itu tidak membuat norma baru di dalam hal-hal yang dilarang. Nah, kita hanya merujuk pada undang-undang yang ada khususnya KUHP. Nah, bahwa kemudian sekarang ada KUHP yang sudah direvisi, sudah pasti itu memerlukan Undang-Undang ITE yang harus direvisi juga untuk diadaptasi karena semangatnya adalah semangat yang sama. 215 Nah, walaupun kalau kita lihat nanti beberapa pasal yang dipersoalkan menjadi pasal karet, itu di dalam undang-undang yang sama yang kita rujuk, itu ya memang apa adanya seperti itu karet juga gitu loh. Artinya UndangUndang ITE itu boleh dibilang copy paste pengaturan offline diatur di dalam pengaturan online. Waktu itu kenapa perlu dimasukkan di dalam pengaturan online, apakah itu tidak ada double atau redundansi. Nah, argumen waktu itu kita hanya tidak ingin sebuah tindakan yang dilarang menurut undang-undang yang itu dilarang secara offline itu tidak masuk di dalam online. Nah, itu semangat karena waktu itu internet belum semasif sekarang, ya.” • Pembicara: Wakil Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (Muhammad Arsyad) Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bicara singkat saja, Pimpinan, memang pasti ketika tadi Bapak Anggota menyampaikan bahwa ada 10 kali dilakukan uji di MK dan selalu batal, salah satunya yang bisa lolos hanya ketika pengujian terkait dengan alat bukti, perekaman itu bisa dijadikan alat bukti. Yang semuanya itu dibatalkan karena alasannya cuman satu, Pak, karena itu induknya adalah KUHP. Makanya direvisi terakhir, hasil MK terakhir diminta 27, Pasal 3, itu mengadopsi Pasal 310 dan 311. Tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah proses penanganannya, tetapi di penanganan inilah yang memang banyak menjadi problem. Kami di PAKU ITE adalah orang-orang yang pernah dijerat, kita bercerita, kita berdiskusi mencari kenapa sih Undang-Undang ITE ini. Hanya 3 indikator orang yang menggunakan Undang-Undang ITE, Pak. … Nah, dalam proses di kepolisian yang banyak kita temui, memang pada saat hari ini telah dibuka ruang untuk melakukan mediasi dalam proses ini. Tetapi ruang mediasi-mediasi ini terkadang banyak oknum- oknum dari pihak kepolisian sendiri yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan …. 216 3. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (13 Februari 2023) • Menkominfo (Jhonny G. Plate): Penyusunan Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang ITE diperlukan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi muatan Undang-Undang ITE, sebagai berikut: 1. Pertama perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk ketentuan KUHP. 2. Kedua perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen. 3. Ketiga penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. 4. Keempat perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau cyber bullying. 5. Kelima perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 6. Keenam perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan 7. Ketujuh perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selain perubahan pasal Undang-Undang ITE tersebut Pasal 622 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut: 217 1. Pertama ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai kesusilaan dan ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. 2. Kedua ketentuan Pasal 28 ayat (2), mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA. 3. Ketiga ketentuan Pasal 30, mengenai akses ilegal. 4. Keempat ketentuan Pasal 31, mengenai intersepsi atau penyadapan. 5. Kelima ketentuan Pasal 36, mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 6. Keenam ketentuan Pasal 45 ayat (1), ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan dan ayat (3) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3), terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. 7. Ketujuh ketentuan Pasal 45 (a) ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2), terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA. 8. Kedelapan ketentuan Pasal 46, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 terkait akses ilegal. 9. Kesembilan ketentuan Pasal 47, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan dan 10. Kesepuluh ketentuan Pasal 51 ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Pertama kita welcome, Pak, adanya keseriusan antara Pemerintah dengan DPR dalam merevisi Undang-Undang ITE ini. Kita bahas beberapa Undang-Undang di Komisi I terkait dengan Penyiaran, terkait dengan PDP yang diminta sama masyarakat Undang Undang ITE ini, Pak. Jadi kita welcome di bawah kepemimpinan Pak Menteri, kita bisa merevisi undang-undang ini dengan …, dengan baik. Tapi memang ada kerancuan Pak, yang kita dapati di DPR ini karena kemarin kita sadar bahwa surat Presiden yang masuk untuk merevisi Undang-Undang ITE ini di tahun 2021, sedangkan kemarin KUHP disahkan oleh Komisi III bersama Kementerian Kumham di tahun 2023. 218 Pertanyaan saya pertama sebenarnya, nanti bisa dinyatakan secara tertulis, berarti kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dicabut oleh KUHP. Apakah DIM dari pemerintah kemarin yang disampaikan kepada DPR terkait dengan revisi Undang Undang ITE yang melalui Surpres 2021 itu masih relevan atau tidak? Begitu Pak, karena kalau misalnya sudah dicabut oleh KUHP harusnya pasal dan penjelasannya artinya juga dicabut. Artinya apa? Barang yang kita pegang, Pak Ketua, sejauh ini masih perlu harmonisasi. Harmonisasi ini karena ini inisiatif dari pemerintah artinyakan pemerintah yang harus bisa mengharmonisasi itu, Pak Ketua, dan kemarin DIM yang kita sudah kumpulkan yang tadi Pak Ketua sampaikan akan diberikan kepada pemerintah itu adalah DIM sandingan dari Surpres yang disampaikan kepada kami di 2021 itu, Pak. … • F-P. GOLKAR (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai lex specialis tapi kalau memang KUHP sudah mengatur itu saya lihat tidak masalah jadi bukan omnibus law juga jadinya, intinya adalah tinggal kita masukan ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP itu akan diberlakukan, something like that, mungkin itu jadi kita klarifikasi dulu beberapa poin ini Pak Menteri terima kasih, Pimpinan. … • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Sebentar, Pak Ketua, mohon izin kita hanya minta klarifikasi dari Pemerintah terkait dengan kerancuan yang ada barangnya sudah basi, Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Rizky tolong ditahan, karena itu nanti berkaitan dengan mekanisme di kita, mekanisme di kita. • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): 219 Tapi menurut saya nggak ada salahnya kalau kita mendengar sedikit saja. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Jadi salah kalau kalau konfirmasinya ke sana. • F-P. DEMOKRAT (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Ya Oke, baik, Pak Ketua, terima kasih, ini Pak Ketua kita memang luar biasa mungkin bisa diteliti lagi, Pak. Terima kasih, Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Nanti kita, saya jelaskan di luar ya, karena memang ini sesungguhnya adalah domain di kita, itu ya. Oke saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, prosedur kita lalui mekanisme kita lalui, nanti ada saatnya seperti kata Pak TBH, kita akan berdebat tentang yang disampaikan ini tapi waktunya bukan sekarang. Kalau waktunya dipaksakan sekarang nanti ada kaitannya dengan mekanisme prosedur di kita yang kita langkahi, gitu. Jadi, oke ya saya kira demikian. 4. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (13 Februari 2023) • Menkominfo (Jhonny G. Plate): … Secara umum Undang-Undang ITE memuat dua materi pokok yakni, yang pertama penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan yang kedua pengaturan tentang cyber crime yang merujuk kepada budapest convention on cyber crime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang cyber pada ketentuan hukum pidana. Dalam kurung waktu hampir 15 tahun pasca perundangannya, pelaksanaan Undang-Undang ITE berjalan penuh dinamika. Masyarakat sendiri telah mengajukan 12 permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Pemerintah menghormati berbagai perbedaan pendapat 220 yang disampaikan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ITE serta secara aktif mendengarkan beragam masukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE. Merespon dinamika yang ada, pemerintah telah melakukan beberapa strategi agar Undang-Undang ITE dapat diimplementasikan secara optimal bahkan pasca pengundangan, Undang-Undang ITE di tahun 2008, Undang-Undang ITE direvisi pada tahun 2016. Namun revisi tersebut belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal Undang- Undang ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. Undang- Undang ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. Dalam merespon hal tersebut, terdapat dua strategi yang ditempuh. Pertama, sebagai strategi jangka pendek, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu Undang-Undang ITE pada tahun 2021. Pedoman ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan maupun penuntutan dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkan ketentuan pidana konten ilegal secara konsisten. Kedua, sebagai strategi jangka panjang pemerintah menyiapkan rancangan perubahan kedua Undang-undang ITE bersama naskah akademis yang telah Bapak Presiden sampaikan kepada Ketua DPR RI pada tanggal 16 Desember tahun 2021 yang lalu. Kementerian Kominfo juga mengadakan diskusi publik Undang-Udang ITE di bulan September dan Desember Tahun 2022. Dari diskusi tersebut terdapat masukan bahwa Undang-Undang ITE perlu menyertakan norma restorative justice. Usulan ini direncanakan dimuat dalam Undang-Undang ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE terkait bentuk aplikasi restorative justice. Penyusunan Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang ITE diperlukan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan informasi dan 221 transaksi elektronik. Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi muatan Undang-Undang ITE, sebagai berikut: … Ketiga penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. … Keenam perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan Ketujuh perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. … • F-P. Demokrat (Rizky Aulia Rahma Natakusumah): Pertanyaan saya pertama sebenarnya, nanti bisa dinyatakan secara tertulis, berarti kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dicabut oleh KUHP. Apakah DIM dari pemerintah kemarin yang disampaikan kepada DPR terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang melalui Surpres 2021 itu masih relevan atau tidak? Begitu Pak, karena kalau misalnya sudah dicabut oleh KUHP harusnya pasal dan penjelasannya artinya juga dicabut. Artinya apa? Barang yang kita pegang, Pak Ketua, sejauh ini masih perlu harmonisasi. Harmonisasi ini karena ini inisiatif dari pemerintah artinyakan pemerintah yang harus bisa mengharmonisasi itu, Pak Ketua, dan kemarin DIM yang kita sudah kumpulkan yang tadi Pak Ketua sampaikan akan diberikan kepada pemerintah itu adalah DIM sandingan dari Surpres yang disampaikan kepada kami di 2021 itu, Pak. Jadi itu pertama. Poin kedua, Pak Ketua, mohon izin sedikit lagi sepengetahuan kami Pak, ini ada Kementerian Kumham juga sebenarnya bisa menjelaskan 222 sepemahaman kami yang bisa mencabut pasal-pasal atau poin-poin dari undang-undang spesifik adalah omnibus law itu ketentuannya. Nah, apakah KUHP ini masuk kepada kriteria omnibus law? Itu pertama dan kalau memang tidak benar yang…, yang saya pertanyakan apakah kalau misalnya kita membahas Undang-Undang ITE ini yang sudah dicabut oleh KUHP beberapa pasalnya ada tidak ketentuan perundang-undangan yang sebenarnya kalau misalnya kita lakukan bisa terkesan terlanggar, itu yang kami minta klarifikasi. Satu lagi, Pak Ketua, apakah boleh atau tidak, diizinkan atau tidak, kita merevisi sebagian pasal yang tidak masuk dalam surpres tersebut? Karena kalau tadi Pak Menteri menyampaikan ini harus diharmonisasi dengan Undang-Undang KUHP, berarti Pasal 26 juga harus kita harmonisasi dengan Undang-Undang PDP, Pak. Jadi, ada beberapa pasal, Pak, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): … Senada cepat saja, Pak Menteri, jadi kalau di poin tiga titik tiga dari penjelasan Pemerintah di sini kan perlu dilakukan harmonisasi, itu notabene given-lah, karena ini dari pemerintah inisiatifnya pasti pemerintah yang harus melakukan harmonisasi, jadi draf yang kami terima saat ini boleh dibilang tidak akan relevan lagi, Pimpinan, itu pandangan saya Lalu yang kedua, setelah melakukan harmonisasi tersebut bagaimana pandangan Pemerintah saat ini jika nanti bergulir dalam pembahasan untuk kita juga masuk ke pasal-pasal lain karena ada kemungkinan karena memang kita ingin melakukan revisi terbatas tapi dalam kenyataannya ada masih banyak masukan ke kami jadi ada kemungkinan kita juga akan melihat lagi untuk pasal-pasal lain. Nah, bagaimana pandangan pemerintah tentang hal ini, itu yang kedua. Lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai lex specialis tapi kalau memang KUHP sudah mengatur itu saya lihat tidak masalah jadi bukan omnibus law juga jadinya, intinya adalah tinggal kita masukan ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan pidana 223 yang diatur dalam KUHP itu akan diberlakukan, something like that, mungkin itu jadi kita klarifikasi dulu beberapa poin ini Pak Menteri terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ya itu juga yang saya maksudkan, kenapa tidak perlu saya buka pertanyaan karena ini penyampaian. Kalau pertanyaan nanti jadi panjang ya karena ada mekanisme prosedur di DPR sendiri ya, saya kira hari ini kita mendengarkan jadi cukup nggak usah ditanggapi Pak Menteri. … 5. Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (24 Mei 2023) • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): … Ya, jadi kalau kita melihat usulan dari F-PKB, Fraksi PKB berarti nanti berkaitan dengan DIM 11, ya? Kemudian dari Partai Demokrat, dua perubahan substansi. Usulan substansi pertama 1A ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Substansi kedua, Pada DIM nomor 15 1B ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 27 dihapus. Alasannya untuk menyesuaikan dengan usulan Fraksi Partai Demokrat agar menghapus beberapa ayat yang sudah diatur secara lengkap dalam KUHP maka bagian ini perlu diubah redaksinya. Kemudian, dari Fraksi PAN usulannya dihapus. Catatan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebab pasal tersebut sudah dicabut dalam Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023, tidak ada urgensi untuk menghidupkan pasal yang telah dicabut oleh Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 karena redaksi dan substansinya hampir sama. Menurut Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023, bahwa Pasal 27 dinyatakan tidak berlaku, bunyinya, Pasal 622 ayat (1) huruf (r), Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3) dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 tambahan Lembaran 224 Negara Republik Indonesia Nomor 48, 43, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ada dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Kemudian, ayat (10) huruf (a), (b), dan (c) dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana terhadap informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (r) diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan. Pengacuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan pasal 441, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan pasal 243, oke. … • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya ingin mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang saya hormati, baik dari Pemerintah maupun Anggota Komisi I, tentang istilah bahwa pasal 27 itu sudah diganti dalam Kitab Undang Hukum Pidana, yang notabene akan bisa diberlakukan pada 3 tahun ke depan. Kebetulan, saya bersama Pemerintah, dulu, juga yang membuat revisi itu ya, dan saya kira kita semua paham ya. Lahirlah kemudian undang-undang yang diresmikan kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. … • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Terima kasih, saya tanya dulu dengan KUMHAM ini. Apakah ada di peraturan perbuatan perundang-undangan kalau sudah dibuat undang- undang yang lain juga menyesuaikan dicabut, apakah ada kewenangan undang-undang itu misalnya KUHP mencabut undang-undang yang lain ada kewenangan itu. Setahu saya yang bersifat yang kita kemarin seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, itu memang kita buat peraturannya, 225 undang-undang lain menyesuaikan dengan undang-undang ini. Apakah KUHP itu bisa mencabut undang-undang lain? Pertanyaan saya itu, Pak, mohon dijawab. Izin, Pimpinan, terima kasih. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Izin, Pak Dirjen. Yang terhormat Pimpinan sidang dan Anggota yang terhormat, Kontekstual cara kita kemudian memahami apakah ada larangan di satu undang-undang, begitu pasal itu dicabut maka kemudian kita, tanda kutip, wajib menyesuaikan secara umum. Tapi, secara mendasar adalah pasal itu dicabut oleh undang-undang yang baru, berarti kan pada posisi kita memahami secara teoritis ini maupun perundang-undanganya, lex posterior derogat lex prior, yang terbaru mengalahkan yang kemarin, apalagi pada konsep pencabutan maka kita wajib taat juga pada rumpun keilmuan itu, karena sudah ditegas soal pencabutan. Yang menjadi perdebatan kita adalah saat ada undang-undang yang cipta kerja khususnya omnibus law sudah merubah banyak undang- undang, apa undang-undang aslinya undang-undang prinsipalnya atau undang-undang originnya juga harus kita sesuaikan. Tapi, kalau untuk pencabutan kami di KUMHAM sudah tegas dengan kebijakan one criminal policy, karena KUHP memang sudah mencabut beberapa pasal walaupun kita, Pemerintah, nanti Pak Dirjen yang lebih detail tidak semua pasal Undang-Undang ITE dicabut oleh KUHP tapi begitu ayat itu dicabut dengan tegas maka kita wajib taat sama pencabutannya. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Nah, pertanyaan saya belum dijawab, Pak, apakah ada kewenangan, Bapak mengatakan tadi, undang-undang yang baru boleh mencabut undang-undang yang lama iya kan? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): 226 Mengalahkan. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Mengalahkan lama. Kalau gitu bisa dong kita sekarang mau buat mengalahkan KUHP, nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Untuk pencabutan, tidak. Izin... • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Kenapa? Makanya pertanyaan saya tadi, apakah ada kewenangan undang-undang yang sama yang selevel ya, bisa saling cabut mencabut ini, itu pertanyaannya, Pak. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Kalau dicari dasar hukum di undang-undang dengan segala hormat memang tidak ada pada posisi kemudian kita akan menjadi satu garis tegas, garis merah. Kemudian, undang-undang yang baru mengalahkan yang kemarin sehingga dengan konteks pencabutan, terus undang- undang yang tadi yang sudah dicabut kita hidupkan lagi. Nah, kalau cari dasar hukum memang tidak, Bapak, tapi ini ketaatan berhukum saja. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Ketaatan kepada? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Kita bernegara hukum. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Bernegara hukum, hukum berarti ada peraturannya dong, mengapa kita melakukan itu kan ada dasarnya, Pak. Kita mau buat undang-undang ada peraturan pembuatan undang-undang, peraturan pembuatan undang-undang ada kita buat itu dia. Nah, kita dasarnya itu, Pak, kalau 227 kita. Jadi, kalau kita cabut mencabut ini, kita kan harus berdasarkan undang-undang juga, Pak, karena kan negara hukum. Jadi, kalau Bapak bilang nggak ada dasarnya, bisa KUHP mencabut undang-undang yang lain misalnya yang terkait, mungkin kita harus Bapak cari dulu alasannya, Pak, supaya kita bisa saling cabut mencabut ini. Persoalannya kan, Bapak, nggak bisa menjelaskan berdasarkan kesepakatan kita negara hukum. Justru negara hukum itulah kita berdasarkan aturan yang sudah kita buat sehingga dasar itu kita bisa mengolah yang lain. Demikian, Pimpinan, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Sebentar kita (suara tidak jelas), Pak Taufiq dulu. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Sebentar saya menengahi saja apakah ada pasal pencabutan? Kan, ndak ada. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Izin, Pimpinan ya. Ini yang sebenarnya kita harus apa namanya, sepakati bagaimana menyikapi. Meman ada, Pak, pencabutan, Pak. Undang-Undang KUHP ini mencabut beberapa pasal yang ada di Undang-Undang ITE, tapi harus diingat Undang-Undang KUHP itu baru berlaku tahun, 3 tahun lagi. Ini kan ada kesenjangan, apakah …. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Mohon izin, narasinya itu memang di situ tertulis pasal sekian mencabut, begitu? Iya? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Ya, tegas, Pak, tegas, Pak. Tapi itu kan baru…, KUHP, tegas Pak. Makanya izin, Pak Ketua, jadi gitu ini yang harus kita, ini bukan hanya satu pasal banyak beberapa pasal. Bagaimana kita menyikapi perubahan ini supaya kita yang harus dipegang adalah jangan sampai ada 228 kekosongan hukum, ini, Pak. Karena itu baru berlaku 2026, Januari, tanggal 1 Januari 2026, ini bagaimana? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Dalam pengetahuan saya, belum ada satu undang-undang itu dapat mencabut pasal undang-undang lain, nggak ada. Kalau undang-undang yang sama dibuat atau dibentuk, ya, dibentuk istilah, undang-undang yang baru dan itu istilahnya bukan dicabut, ya, mungkin tidak berlaku, begitu. Ini tapi nggak bisa didiskusikan sekarang ini, kita lebih baik mungkin jalan tengah saja. Saya sepakat dengan, Pak Ketua, dari pihak Pemerintah, itu ya sudah ada sebuah kekosongan, kevakuman ketika diberlakukannya KUHAP 3 tahun yang akan datang, nah, ini harus kita isi dengan catatan tentu kita harus duduk lagi menselaraskan dan mensinkronisasikan pasal ini, ya 3 tahun yang akan datang, ya? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Ini yang kita harus sepakati. Karena tadi ya, ada beberapa memang Undang-Undang KUHP itu baru berlakunya, tanggal 1 Januari tahun 2026. Nah, kita kan memang Pemerintah sudah masukkan ini dan sebagai ini adalah juga tuntutan dari masyarakat untuk menyelaraskan, Pak. Nah, mekanismenya bagaimana nanti ini, sebelum kita bicara substansinya nanti akan kita bahas, Pak, jadi ini mekanisme menyikapi adanya Undang-Undang KUHP yang berlaku 3 tahun lagi, yang di mana juga akan berdampak pada undang-undang yang sedang kita bahas ini beberapa pasalnya, Pak. Mekanisme itunya sih sebenarnya, Pak, substansi baru itu. Oke nanti apakah ini biarkan saja kita bahas saja itu nanti 3 tahun ya. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Ya maksud saya begitu jadi ketika nanti tanggal 1, apa Juni atau Juli ya? • Peserta Rapat: Januari, Pak. 229 • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Januari 2026, KUHP mulai berlaku, inikan menjadi hal yang perlu kita diskusikan lagi ya. Begitu maksud saya. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Mungkin, mungkin anu, Pak Ketua. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Taufiq dulu. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Mungkin Pak Semmy bisa memberikan penjelasan agak cukup detail soal perubahan-perubahan atau istilahnya pencabutan oleh KUHP, itu dictum apa saja. Lalu saya agak kurang setuju kalau kita sekarang merumuskan dictum-dictum yang pada nanti 3 tahun lagi kita diskusikan lagi. Sebaiknya, kalau toh kita sekarang merumuskan ketentuan- ketentuan hukum melalui dictum di undang-undang ini, ya kita seiring saja dengan yang ada di KUHP yang berlakunya 3 tahun lagi, sehingga 3 tahun lagi kita tidak ribut lagi soal ini. Terima kasih. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Jazuli dulu. • F-PKS (Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.): Ya terima kasih, Saudara Pimpinan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Taufiq itu selaras dengan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau di KUHP akan berlaku 3 tahun lagi, tidak mungkin undang-undang ini disandera. Kalau kita mau sandera undang-undang ini, kenapa kita revisi sekarang? Ya, nanti aja 3 tahun lagi. Saya setuju bahwa konten yang kita perlukan, yang kita selaraskan dengan yang di KUHP yang akan berlaku 3 tahun lagi, ya, dimasukkan di sini. Sehingga, berlakunya undang-undang ini, selesai langsung berjalan 230 dan tidak bertentangan, kan tidak ada perintah juga, kalau sudah ada undang-undang, ada undang-undang baru nunggu dulu undang-undang itu berlaku kan nggak ada begitu juga ya? KUMHAM nggak ada begitu kan? Apa yang kita setujui di Undang-Undang KUHP, yang akan berlaku 3 tahun lagi, ya, kita masukkan di RUU ini, supaya ini tetap berjalan KUHP akan berjalan dipending 3 tahun ya 3 tahun. Menurut saya sih begitu terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Bu Christina. • F-P. GOLKAR (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Ini kan jadi baru kelihatan, nih, memang ada masalah KUHP-nya sudah mengatur tapi berlakunya masih 3 tahun lagi, lalu kita mau revisi saat ini terus dengan pretensi, ini ada kekosongan hukum kita berharap dengan ini berlaku sampai 3 tahun ini. Padahal kan ini permasalahannya kita sudah tahu, dan lagian juga banyak masukan dari yang kita terima selama ini bahwa pasal-pasal ini bermasalah gitu, maksud saya kenapa kita harus membatasi diri hanya mau merevisi sesuai DIM, padahal masalahnya itu banyak di Undang-Undang ITE. Kalau dibilang nanti 3 tahun lagi, ya, kita bahas lagi nggak mungkin, momentumnya kita nggak akan dapat, susah ngerevisi undang-undang itu, nggak mudah gitu ya. Belum lagi kita nanti, apa namanya, saingan dengan undang-undang lain ini bisa jadi hilang-hilang kesempatan. Jadi, ini kesempatan yang kita punya saat ini, kalau pendapat saya ya kita harus memanfaatkan baik- baik. Toh kita belum lihat ini sandingannya, pasal ini dengan KUHP. Kita kan bingung, Pak, iyakan saya juga barusan minta mana coba KUHP-nya, dibilang ada NGO dulu pernah nyampaikan ini sudah diatur dengan TPKS, kenapa nggak disandingkan? Jadi, kita bisa lihat, gitu. Baru kita selaku legislator ngelihat, oh kita mau aturnya seperti ini, kalau kita mau bicara soal kekosongan hukum, oke berarti yang ini kita aturnya. Kalau sekarang masih ada 2 redundant tapi berlakunya satu, yang ini hanya kekosongan, saya rasa agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya absurd gitu ya. Kita 231 sudah tahu kok ada masalahnya, kok kita kekeuh, kita nggak mau lihat dulu masalahnya, kita petakan, kita cari solusinya. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mungkin ada lagi masukan? • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan, mungkin kita.… • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Sturman, silakan. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Siap, terima kasih. Pemerintah dan Anggota Panja, yang saya hormati. Kita harus melihat dulu dasar-dasar hukum yang kita gunakan, seperti undang-undang, saya lagi cari Undang-Undang PPP itu apa sih yang diatur di situ. Kita ada revisi yang baru, Pak, apakah dia omnibus menggunakan seperti itu, Omnibus, seperti yang sudah kita sepakati karena di Undang-Undang PPP yang baru sudah ada, pola pembuatan undang-undang menggunakan metode omnibus. Jadi, itu kalau omnibus memang bisa, itu memang sudah kita sepakati. Tapi, kalau undang- undang sama, level sama-sama undang-undang bukan undang-undang dasar ya, lah itu apakah bisa kita cabut mencabut itu yang dikatakan tadi? Sehingga atau, okelah katakan karena memang sudah boleh disesuaikan monggo. Seperti apa yang dikatakan Ibu Christina yang wajahnya agak sedikit tegang sekarang ini bisa saja kita melihat itu dengan kondisi aktual gitu loh. Kondisi aktual yang kita hadapi, atau kalau memang perlu supaya kita memang, kan waktunya jangan terburu-buru karena ini banyak menuai proteslah dari masyarakat, kita sandingkan saja dulu mana yang pas itu. Demikian saran, Pimpinan, terima kasih. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Pimpinan, izin, Pimpinan. 232 • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya mohon nanti kita bahas bersama-sama, yang saya tangkap dalam KUHP baru itu, yang nanti satu 1 Januari 2026 itu berlakukan, soal pencemaran nama baik itu real sebuah kejahatan di TKP. Bukan kejahatan yang namanya pencemaran nama baik melalui media sosial di elektronik, itu ya. Jadi, kalau menurut hemat saya, ya ndak apa-apa kita bahas pencemaran nama baik di elektronik itu untuk melengkapi KUHP nanti juga, begitu ya. Tapi, kita tidak bisa kemudian harus menyesuaikan dengan KUHP, karena KUHP itu sendiri khusus pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik belum dicantumkan. Saya ulangi lagi, tidak dicantumkan itu, begitu. Jadi, kita harus paham juga masalah ini terima kasih. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan, itulah…. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Bobby dulu. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Terima kasih, Pimpinan. Jadi, memang ini sudah teknis legal drafting, Pimpinan. Jadi, mungkin saya bisa mengusulkan bahwa tadi yang disampaikan Pak TBH itu, itu adalah pasal contohnya pencemaran nama baik, itu pasal 45 sampai ayat (3), lantas ada 27 ayat (3), itu sudah dimutakhirkan di Undang-Undang KUHP pasal 441 yang mengatur tentang pemberatan tindakan pidana pencemaran melalui sarana teknologi informasi. Jadi, ini diatur sudah. Semua yang berbeda dari KUHP yang pertama, kalau KUHP yang pertama yang dulu itu hanya mengatur lisan dan tulisannya. Sekarang di pasal 441 itu sudah jelas bukan hanya lisan dan tulisan tapi diberatkan pidananya kalau menggunakan sarana teknologi 233 informasi di Undang-Undang KUHP pasal 441 ayat (1) dan juga sampai diatur lagi ketentuan pidananya di pasal 433 dengan pasal 439, jelas ditambah sepertiga jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Itu sudah ada di KUHP. Jadi, sebenarnya ini sudah ada. Tinggal mungkin supaya semua memiliki interpretasi yang sama, Pimpinan, mungkin kita sandingkan saja. Karena memang utamanya undang-undang ini adalah memastikan bahwa semua yang ada di Undang-Undang ITE itu selaras dengan KUHP yang sudah diatur. Di KUHP sudah diatur, pencemaran nama baik itu dibagi dua lagi. Kalau pencemaran plus ada fitnah, plus ada sarana teknologi informasinya dan itu ada mekanismenya bagaimana pembuktiannya. Kalau bisa dibuktikan pencemaran nama baik itu ada fitnahnya, yang melakukan itu ditambah lagi sampai 4 tahun pidananya. Itu sudah sebenarnya sudah jelas di KUHP ini sehingga mungkin yang kita hanya perlu pastikan bagaimana dalam masa transisi ini, ini memasukan ke yang mana. Nah, masalah transisi ini sebenarnya tidak perlu dipusingkan lagi, selama transisi itu kita menunggu KUHP yang baru, berarti yang normal KUHP yang lama ini kan masih berjalan berarti dan itu tidak…tidak…bukan, kita yang ngikutin saja tidak perlu kita bikin norma baru. Karena kalau kita mau sampai pencabutan pasal ya kalau cara gampangnya ya gampang aja, kita selesaikan saja Undang-Undang ITE ini, ini apa pun jadinya entar kita suruh orang judicial review entar dicabut juga itu pasal, seperti yang dilakukan. Dan model seperti ini sudah ada, pencabutan di Undang-Undang Bea materai contohnya. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke Bu Christina, dulu, cukup? Ada lagi Pak TBH? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya melanjutkan dari Pak Bob, betul sepakat. Nah, sekarang tinggal dari hari ini sampai 1 Januari 2026, mau seperti apa? Mari kita diskusikan mana yang terbaik itu saja, terima kasih. 234 • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si): Tambahan sedikit, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya, Pak Rizki. • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si): Terima kasih, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak TB yang sebelumnya, bahwa forumnya mungkin belum cocok kalau membahas tentang masalah mendiskusikan masa transisi, karena itu butuh persandingan sandingan yang disampaikan Bu Christina. Tapi yang jelas kita semua paham bahwa aturan yang disampaikan di KUHP semuanya sudah lengkap. Itu pun juga kita tadi sempat berbeda kan, ada yang menyatakan tidak ada, ada yang menyatakan ada, walaupun kita nggak ikut bahas KUHPnya gitu. Jadi, saya kira ini masalah sensitif yang, jangan kita kemudian wacana kita yang otaknya masih kosong terhadap undang-undang yang lain ini kemudian terkontaminasi dengan informasi yang salah. Jadi, saya kira kalau memang ini sensitif dan berkaitan dengan undang-undang yang sudah ada pencabutan, kan fungsinya sinkronisasi itu, nggak mungkin juga kita ini membuat undang-undang yang saling tabrak satu sama lain, kan memalukan kita juga Komisi I. Terima kasih, Pimpinan. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Ya. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Jadi, mungkin boleh mengusulkan kepada tim tenaga ahli yang koordinasi dengan Tim Panja Pemerintah, kita sandingkan saja pasal- 235 pasal yang ada di tadi 27 itu dicabut diganti 43…, dan 433 itu disandingkan sehingga nantinya kita memiliki keyakinan yang sama bahwa norma itu sudah diatur di KUHP. Sehingga, transisi ini hanya masalah teknis drafting sinkronisasi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Jawa Timur. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Baik, Pak Semmy, silakan. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pak Pimpinan, terakhir. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Jadi, izin, selain sandingan tadi sebetulnya yang ingin kita tahu juga ini dimaksudkan untuk mengatur apa? Karena bisa jadi, bukan di luar KUHP itu sudah ada diundang, kita kan bikin Undang-Undang TPKS juga, Pak, gitu. Jadi, kalau kita tahu ini dimaksudkan untuk mengatur tindak pidana apa, kita bisa pikir, apakah ini sudah bisa dipakai dengan norma yang lain karena kita tidak mau juga bikin undang-undang yang saling tabrak menabrak gitu kan nanti akhirnya jadi dagang pasal, mana hukumannya yang paling ringan. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Pak Semmy. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.): Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, terima kasih atas masukkannya, jadi memang ini yang makanya tadi saya tawarkan bagaimana apa, metodologinya, karena ada yang tadi jadi jangan satu-satu toh nanti semuanya jadi kita urutkan semua, Pak, yang ada di KUHP apa saja, kita sandingkan dengan sini. Di situ pun nanti kami lihat apakah KUHP sudah meng-cover semua seperti yang yang 236 diusulkan, Pak TB, kok belum ya, kita atur. Nah, kayak gitu, Pak, tapi yang kita nanti revisi sekarang harus selaras dengan yang di KUHP, karena dia akan berlaku. Itu secara selaraskan, ya, tadi, jadi dan itu harus jelas sekarang Bu Christina, tidak 3 tahun lagi, kita maunya sekarang selesai. Itu, Pak, jadi kita sepakat nanti kita akan sandingkan yang ITE yang lama bagaimana, KUHP itu nantinya bagaimana, yang diusulkan Pemerintah mana, itu yang nanti kita bahas, Pak, kurang lebihnya itu ya kita di situ bahasnya, Pak. Begitu Bapak, yang kami usulkan untuk di pembahasan supaya terstruktur. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke, saya kira ada titik temu, bahwa kita perlu menyiapkan sandingannya dulu, nah…. 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (29 Mei 2023) • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): … Agenda rapat kita hari ini adalah melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah pada rapat sebelumnya, di mana kita waktu itu ada pada DIM ke 10, setelah kita menyepakati DIM 1 dan DIM 5. Pada DIM ke 10 ini, kita kemarin ingin meminta kepada tim, tim, baik Tim Asistensi di Komisi I di DPR maupun Tim Pemerintah untuk bersama-sama membahas menyandingkan antara matriks persandingan Undang- Undang ITE, kemudian Undang-Undang Perubahan kedua ITE, dan KUHP yang baru. Kenapa? Karena kemarin dalam pembahasan, kita ketahui bahwa KUHP yang baru, baru akan berlaku mulai tanggal…mulai tahun 2026. Sementara kemudian, kalau ini nanti segera kita selesaikan dan segera diundangkan tentunya akan berlaku segera. Nah, oleh karena itu 237 kemarin sudah dilakukan pembahasan disandingkan, dari berbagai unsur tadi dan sudah diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Namun, saya hanya ingin memberikan garis bawah bahwa saya kira kemarin arahnya bahwa menyandingkan ini bukan berarti kemudian kita ingin membuat langkah baru seperti apa tapi mungkin kita tetap akan membuat undang-undang revisi kedua Undang-Undang ITE ini tetap bersesuaian dengan KUHP, bukan berarti yang KUHP yang baru itu kemudian tidak kita nyatakan lagi dalam undang-undang ini, tetap dinyatakan dalam undang-undang ini, agar ketika undang-undang ini diundangkan itu bisa segera langsung bisa digunakan. Toh semangatnya sudah mengacu ke sana. Itu mungkin yang bisa kami simpulkan dari apa yang kemarin dibahas bersama antara Tim Asistensi DPR RI dengan Tim Pemerintah. … • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): … Untuk DIM 11 Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang ITE, hukum positif saat ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kemudian, di usulan perubahan kedua Undang-Undang ITE rumusan Pasal 27 ayat (1), sebagai berikut “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kemudian, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, delik yang sama ada di Pasal 406 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 406 berbunyi sebagai berikut “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 238 satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori dua (2), setiap orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum, atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.” Kemudian, untuk menambahkan keterangan “di muka umum” Pasal 158 KUHP “di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik” Untuk menambahkan lagi pengertian, di Pasal 167 KUHP ada pengertian ruang. “Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu”. Analisis dari Tim Asistensi dan Pemerintah Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf R, kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan keterangan analisanya unsur “di muka umum” dalam KUHP sudah mencakup ruang virtual yang bisa diakses dengan komputer. Selanjutnya unsur “di muka umum” mencakup unsur mendistribusikan dalam Undang-undang ITE. Keterangan berikutnya analisis berikutnya, unsur “di muka umum” dalam KUHP dapat mencakup sebagai unsur membuat dapat diaksesnya dalam Undang-Undang ITE, sepanjang informasi tersebut dapat diakses secara publik. Selanjutnya unsur “di muka umum” dalam KUHP belum dapat mencakup unsur mentransmisikan dalam Undang-Undang ITE. Demikian, kami bacakan tanpa membacakan penjelasan hukum positif yaitu penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan yang dimaksud mentransmisikan. … • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Pimpinan, 239 Boleh sedikit, Pak. Jadi, ada Pasal 27 ayat (1) ini, ada 2 persoalan memang yang sebetulnya mungkin sudah di-cover oleh Undang-Undang KUHP namun memang di dalam KUHP itu juga ada persoalan di dalamnya. Satu, soal transmisi yang sedang kita diskusikan, yang kedua adalah soal melanggar kesusilaan karena di dalam KUHP, itu juga tidak diperjelas, apa batasan melanggar kesusilaan itu. Nah, sehingga kalau kita ada ruang untuk memperjelas di dalam Pasal 27 ayat (1) ini, mungkin itu lebih baik untuk kita bahas. Karena di dalam KUHP juga tidak memperjelas apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu. Demikian, Pak Ketua. Jadi, kalau saya lihat di KUHP nanti, ya “melanggar kesusilaan terjadi dalam hal membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi seksualitas”, masih sebatas itu, nah, ini kan menurut saya masih perlu penjelasan bentuk perbuatan apa yang dimaksud membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi itu. Kan, mestinya tidak hanya itu kan, kalau ada orang yang memang jualannya, jualan itu dia tidak malu lagi, begitu. Dia mungkin malah justru. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Tidak membuat nafsu birahi juga, Pak, ya? • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Dia cari uang dari situ, cari nafkah dari situ, ya kan? Dia tidak malu justru dengan sengaja dia expose gitu. Nah, sehingga di KUHP ini menurut saya masih perlu penjelasan lebih rinci, yang itu peluangnya di dalam Undang-Undang ITE ini, Pasal 27 ayat (1). Terima kasih, Pimpinan. … • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Kan, kira-kira begini ini pasal 27 ayat (1), mau di otak-atik seperti apa pun masih selaras atau sudah selaras, masih ya, masih selaras dengan KUHP yang akan berlaku tahun 2026. Oleh karena itu, saya kira jika ini disetujui oleh seluruh Poksi, saya kira tidak ada masalah dengan 240 nanti karena ini akan ketika revisi ini diundangkan maka akan segera bisa di pakai untuk menjadi rujukan begitu, ya? Masih ada masukan 27 ayat (1), DIM Nomor 11? Gimana teman- teman pasal 27 ayat (1)? • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Saya kira kalau dari pakar hukum dalam hal ini diwakilkan KUMHAM sudah oke, kami sepakat. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): PKB oke? PKB oke, Demokrat? nggak ada. Oke ya. Nasdem bagaimana Nasdem oke? Oke ya? Golkar oke Insya Allah, ya. PKS? • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Pasal 407 ayat (1) ini, Pak, ini KUHP itu dengan tegas mengatakan pornografi, nah, pornografi itu kan definisinya lebih jelas sebetulnya dengan melanggar kesusilaan. Nah, kalau pasal 407 ini diajukan rujukan, saya kira ini lebih tepat lebih baik ya karena juga dijelaskan nanti di Pasal 172 KUHP. Jadi, pornografi itu ada gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dan seterusnya. Saya kira itu sudah cukup baik, Pak, hanya tinggal mungkin jembatan ketika KUHP ini belum diberlakukan dari hari ini sampai masa berlakunya KUHP yang baru itu mungkin perlu jembatan seperti apa rumusannya nanti, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mungkin jembatannya, ya pasal 27 ayat (1) ini kan? Ya, artinya ketika 27 ayat (1) kita sepakati dan Undang-Undang ITE revisi kedua…perubahan kedua ini disepakati diundangkan berarti berlaku, ketika KUHP belum berlaku ini menjadi rujukan kan gitu ya? Oke kita ketok, sepakat? Saya bacakan lagi ya baik. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D.): Yang pasal 27 bunyinya masih kesusilaan itu ya? Kalau saya usul melanggar kesusilaan itu, di Pasal 27 ayat (1) ini, mungkin diberikan definisi, Pak, diberikan definisi yang tidak multi tafsir karena ini kalau nanti 241 multi tafsir, ini jadi pasal karet lagi. Definisi seperti Pasal 407 di KUHP yang baru mungkin lebih tepat, langsung saja pornografi. Tapi, pasal 27 ayat (1) ini kan berbicara tentang orang yang mendistribusikan, tidak membicarakan pelaku. Pelakunya malah tidak masuk di sini, karena itu masuknya di KUHP, kan? Nah, karena bicaranya adalah proses distribusi mestinya rujukannya bukan pasal 406 tapi Pasal 407 KUHP itu rujukannya. Nah, Pasal 407 itu, di situ dengan lebih eksplisit disebutkan pornografi. Nah, cuma pornografi itu kan sering kali di dalam hal lain atau di dalam…, saya nggak tahu ada undang-undangnya nggak juga di sering disandingkan dengan pornoaksi, nah, apakah pornografi dan pornoaksi ini bisa dicakup dengan satu cakupan pornografi sebagaimana di dalam Pasal 407 ayat (1), ini. Nah, ini pertanyaan saya terima kasih. Kalau itu bisa dicakup maka cukup misalnya kata kesusilaan diganti dengan pornografi misalnya, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Mestinya, coba, 27 ayat (1) itu tidak hanya dirujukan mestinya tidak hanya dirujukkan pada pasal berapa ya tadi? 406 ya, 406 ya, 407 itukan untuk mengatakan referensi hukuman pidananya tapi sesungguhnya apa yang dipidana itu ya termasuk 406 juga. Pengertian yang saya tangkap begitu, ya kan? Masuk di 27 ayat, sorry 27 ayat (1) juga? Nggak? • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Kalau menurut saya begini yang Pak Kamta tadi itu, kalau pornoaksi itu dibuat 406. Itu pornoaksinya. “Disebarkan” itu diatur oleh pasal grafi, di mana tadi itu yang pasal berikutnya ya di anu ya, di KUHP-nya oh ya di Pasal 407, 407 itu memang menyebarkan. Karena itu yang disebarkan, kan, grafinya, aksinya itu di 406, karena kita Undang-Undang ITE memang kita tidak sedang mengadili pelaku asusila. Kita sedang mengatur tentang ITE, Pak. Jadi, tidak perlu mengatur pelakunya kecuali pelakunya menyebarkan, baru dia kena, begitu. Mestinya begitu mestinya Ariel selamat loh itu, mestinya. 242 • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Masih ingat juga. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Kalau dia tidak menyebarkan selamat lho mestinya karena Undang- Undang ITE lho ini. Sedangkan, yang mengatur tentang pelaku asusila itu di KUHP Pasal 406. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Saya coba tambahkan, penjelasan KUHP 406 huruf A, “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” Jadi, tentang, tentang melanggar kesusilaan ada penjelasan di KUHP 406 huruf A. Oke, sekarang kan kita mau apa, mau merumuskan ini, 27 ayat (1) apakah cukup dengan kata-kata melanggar kesusilaan atau sehingga nanti mungkin perlu ditambahkan pengertian dari melanggar kesusilaan dipenjelasannya mengacu pada KUHP 406 huruf A atau perlu ditambah juga pengertian di 407. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Silakan, Pak Bobby. • F-P. GOLKAR (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Izin, Pimpinan. Kiranya memang di dalam Undang-Undang ITE ini kan kita mengatur mengenai apa pun yang berformat tentang sistem elektroniknya tetapi secara substansinya itu memang diatur undang-undang yang lain. Jadi, misalkan kena dia penyebaran pornografi pasti sebelumnya dia ada Pasal KUHP yang mengenakan dia tentang pornografi dan ada pasal lain di 243 Undang-Undang Pornografi yang dilanggar. Jadi, seperti waktu sebelum KUHP yang baru itu kan ada semua substansi kepidanaan itu ada dimuat di dalam KUHP tetapi hanya lisan dan tulisan. Kalau substansi kepidanaan itu objeknya itu berupa sistem elektronik baru me-refer kepada Undang-Undang ITE. Jadi, hendaknya kami mengusulkan di Pasal 27 ayat (1) yang diusulkan pemerintah ini sudah cukup. Karena kan utamanya adalah semua pasal yang ada pemidanaan di dalam KUHP bilamana ada transmisi elektroniknya ini masuk di dalam pasal 27. Yang mungkin, yang perlu kita sinkronkan adalah bagaimana nanti referensi hukuman atau sanksinya apakah ini diatur di dalam KUHP, kita merujuk ke sana atau justru KUHP yang merujuk kepada undang-undang ini. Tetapi, kalau secara substansi saya rasa tidak perlu ditambahkan karena substansinya itu diatur oleh undang-undang yang lain, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke, oke. Jadi, sepakat dengan yang disampaikan Pak Bobby hanya masalahnya ini apakah di KUHP yang lama sudah masuk atau belum? Ini kan problem kita diskusi panjang lebar karena KUHP ini baru akan berlangsung, berlaku 2026, itu. Apakah yang lama juga seperti ini? Ya, sama? Coba Kumham coba, tunjukkan pada kita agar ketika kita ngetok sudah yakin banget. Yang disampaikan Pak Bobby kita sepakat hanya ini kan jadi diskusi karena, lah sampai tahun 2026 ini yang acuannya adalah KUHP yang baru yang kita rujuk ini, ini kan belum, belum berlaku ini, terus Undang-Undang ITE ngapain, kalau apa, kalau yang diacu itu belum berlaku kan gitu ada nggak, Pak? • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Iya, pornografi tidak hanya di KUHP yang saat ini masih berlaku ya bukan KUHP baru, ada Undang-Undang Khusus juga untuk pornografi yang disampaikan Pak, Pak itu betul. Jadi, sudah banyak juga Kepolisian menjerat, menghukum pelaku yang melakukan pornografi. Nah, tinggal 244 yang ITE ini kan, begitu menggunakan sarana elektronik, informasi elektronik baru ITE yang dipakai, sudah itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oke, Pak, gini saja tunjukkan saja dulu, biar Pak Taufik, Pak Kamta, dan kita semuanya oke, yakin sudah terus kemudian kita segera melangkah. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Sebentar, Pimpinan, kami siapkan, sambil kami menyiapkan, dari POLRI ingin menambahkan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Oh ya, silakan dari POLRI. • Siber Bareskrim Polri (AKBP Andi Haloho): Mohon izin, Bapak, saya dengan AKBP Andi Haloho dari Siber Bareskrim Polri, Pak. Mohon izin, memberikan contoh saja, Pak, terkait dengan beberapa perkara yang sudah kita tangani terkait dengan kesusilaan ini. Kami sependapat sekali, Pak, mohon izin terkait dengan beberapa yang disampaikan tadi bahwa antara pelaku yang membuat konten dengan yang menyebarkan ini memang cenderung tidak sama gitu, berbeda. Sebagai contoh, ada beberapa kasus yang kami tangani itu adalah berawal dari hubungan asmara begitu, saling video call kita sebutnya VCS (video call sex) begitu, salah satu merekamnya, Pak, setelah salah satu merekamnya tanpa sadar tersimpanlah di handphone- nya begitu. Ada yang memang dengan maksud secara tegas yang bersangkutan itu langsung menyebarkan, itu memang pelaku dan pembuat adalah sama. Ada juga kondisi di mana gadget atau alat yang digunakan oleh orang ini hilang atau kondisi tertinggal atau dalam proses reparasi di satu tempat, orang yang reparasi itulah yang menyebarkan. Artinya, di sana ada orang lain yang berperan dalam menyebarkannya, Pak, nah gitu. Jadi, tidak ada di sini kesengajaan yang membuatnya begitu. Nah, ini contoh kasus yang ada, bagaimana kami 245 membedakan, satu yang membuat konten sekaligus sebagai pelaku, ada juga di sana tadi yang bersangkutan bukan membuat konten tetapi dialah pelaku penyebarannya. Kurang lebih begitu, Bapak, izin. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Sudah, Pak Semmy? Jelas sekali, ya, saya kira cukup ya? Cukup ya. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan, tadi yang pengertian yang dikatakan Pak Kamta tadi tentang kesusilaan itu, sudah pas itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS): Gimana? • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Penjelasan kesusilaannya itu, itu sudah sesuai? • Peserta Rapat: Sudah, Pak, lengkap banget. … 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI (Tertutup) (30 Mei 2023) • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Jadi, sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam kami setelah menyusun secara DIM terlepas Pasal 27 secara lengkap ada penambahan dan juga ada penjelasan yang akan kami bacakan sebagai berikut. Untuk Pasal 27, jadi untuk ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui, untuk diketahui umum”. Itu saja anunya terus di penjelasannya nanti “ketentuan ini ditujukan terhadap perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui 246 umum, ketentuan ini tidak ditujukan untuk perbuatan dengan menggunakan sisi elektronik untuk konsumsi pribadi”. Jadi, itu penjelasan pertamanya. Kedua, adalah yang dimaksud dengan menyiarkan tanda kutip “termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik”. Ini kami ambil dari penjelasan Pasal 247 Undang- Undang KUHP. Berikutnya yang dimaksud dengan “mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebar…menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”. Ini adalah penjelasan yang sudah ada di Undang-undang ITE yang saat ini berlaku. Penjelasan berikutnya adalah yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Ini kami ambil dari penjelasan Pasal 406 huruf A, Undang- Undang KUHP. Penjelasan berikut adalah penafsiran, penafsiran pengertian kesusilaan sesuai dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu atau contemporary community standar, ini di ambil dari pasal penjelasan sorry penjelasan Pasal 407 UU KUHP. Berikutnya, yang dimaksud dengan diketahui umum adalah untuk dapat dan/atau sehingga dapat diakses oleh publik, titik, sedangkan yang dimaksud dengan publik ialah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Ini kami ambil dari pedoman SKB UU ITE 2021, yang dimaksud dengan, berikutnya yang dimaksud dengan “Di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang di…yang dapat dilihat didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen 247 atau dokumen elektronik”. Ini diambil dari penjelasan Pasal 158 UU KUHP. • Tim Asistensi (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.): Baik, terima kasih, Ketua. Mohon izin usulan Tim Asistensi RUU Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk di RUU kami menyajikan dalam bentuk matriks sebelah kiri adalah RUU-nya, sebelah kanan adalah argumentasinya. Alternatif satu atas Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara tanpa hak”. Penjelasannya, “yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan/atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu, garis miring, dalam kurung, satu, pihak lain melalui sistem elektronik”. Alternatif dua, dari Pasal 27 ayat (1) ini adalah “setiap orang”, ayat (1)nya “dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Jadi, frasa secara tanpa haknya dihapus karena langsung diturunkan menjadi ayat (2) mengenai pasal pengecualiannya yaitu pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, pendidik kedokteran, dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal perbuatan ayat (3) “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembelaan atas diri sendiri tidak 248 dapat dipidana”. Ayat (4) “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan”. Argumentasinya kami sampaikan di sebelah kanan. Mohon izin, apa tidak perlu, baik terima kasih, Bapak. Kami bacakan argumentasinya. Asas tindak pidana tanpa kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana, oleh karenanya, ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut. Mohon izin, Pak Ketua. Jadi itu sebabnya dalam draft kami langsung menyatakan setiap orang dilarang. Yang berikutnya, struktur tindak pidana secara umum memuat tentang subjek hukum, perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan akibat, serta ancaman pidananya. Kesalahan sebagai mens rea atau keadaan batin/intention atau niat atau mental biasanya dalam perumusan berbagai undang-undang dirumuskan tanda kutip dengan sengaja atau karena tanda kutip kealpaan. Tetapi tindak pidana adalah berisi larangan terhadap perbuatan, bukan larangan terhadap keadaan batin. Oleh karenanya strafbaar sebaiknya tidak merumuskan keadaan batin atau, keadaan batin orang atau mens rea yang melakukan perbuatan tersebut sebagai, tanda kutip, kesalahan. Asumsi umum, semua tindak pidana dilakukan dengan sengaja, sehingga tidak diperlukan penegasan lagi. Berbeda halnya dengan kealpaan yang sifatnya perkecualian. Jika perkecualian maka dapat tetap dirumuskan. Jadi, seperti alternatif kedua yang kami rumuskan alternatif pengecualiannya. Mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, rumusan dari penjelasan Pasal 409 KUHP cukup memadai untuk diadopsi. Unsur yang, unsur dan penjelasan dalam tanda kutip untuk diketahui umum, tidak diperlukan karena sudah termasuk dalam penjelasan mengenai mendistribusikan. Di dalam KBBI pun arti mendistribusikan sudah 249 termasuk menyalurkan (membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat). Jika, sudah terbukti mendistribusikan maka selanjutnya harus dilihat apakah punya dalam tanda kutip “tanpa hak”. Jika tidak, jika terbukti mendistribusikan tanpa hak maka sudah dapat dipastikan niatnya untuk diketahui umum. … Menurut Lamintang, meliputi beberapa pengertian istilah tersebut bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak yang ada pada diri sendiri atau tanpa kewenangan. “melawan hukum” menurut kutipan dari Sudarto ada tiga pendapat yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain tanpa kewenangan atau tanpa hak. Karena tadi kita memberikan alternatif, Pak Ketua… • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Izin, Pak, saya sih melihat alternatif kedua lebih mudah dipahami, Pak. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Farhan, alternatif dari Tim Asistensi, Tim DPR. Oke, ada tambahan keterangan? Cukup. Pak Sukamta, silakan. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Saya baru ingat ketika kemarin itu memperdebatkan frase dapat diaksesnya. Itu dulu perdebatan ketika kita membahas di, apa, revisi Undang-Undang ITE, itu maksudnya itu bukan pada pelaku langsung saja, tapi siapa pun yang menyebabkan barang itu bisa diakses termasuk di dalamnya adalah penyelenggara elektronik, dalam hal ini misalnya Facebook. Facebook tahu ini melanggar hukum, sudah diperingatkan, tidak juga dalam waktu tertentu, 1X24 jam atau 2X24 jam, ternyata tidak men-takedown, tidak menurunkan maka Facebook bisa dipidana, diancam pidana dengan Undang-Undang ITE ini, itu juga sudah berlaku di negara lain di Eropa berlaku, di Amerika juga berlaku. 250 Nah, sehingga asalnya seingat saya frase dapat diaksesnya itu supaya memang bisa menjerat bukan hanya orang per orang tapi kita ingin seluruh pihak yang terkait dengan kriminal itu bisa juga diancam dengan ancaman pidana, gitu. Nah, itu ketika dihilangkan, ini alternatif pasal ini, menjadi hanya mengancam personal, semata-mata hanya pelaku langsung. Sementara, yang menjadi medium, ketika dia sudah diingatkan tidak mau, itu tidak dikenai, tidak dapat dikenai. Misalnya, gini ada satu bangunan pemilik bangunan tahu bangunannya itu dipakai untuk tindakan yang dilarang oleh undang- undang misalnya untuk perjudian online, sekarang di mana-mana sedang muncul perjudian online. Polisi sudah mengingatkan itu gedungmu dipakai perjudian online, tolong kamu hentikan, kamu larang. Tapi pemilik gedung masih nekat. Nah, apakah pemilik gedung tidak bisa ikut dipidana dalam hal ini, apakah hanya pelaku langsung yang berjudui online di situ yang dipidana? Nah, kalau semangatnya dulu di Undang-Undang ITE yang dulu itu sebetulnya itu, tapi dari situ justru yang terkena pelakunya. Dalam konteks kaitan dengan kasus-kasus yang lama itu, bukan si server, bukan si pemilik platform yang diancam pidana, tapi justru yang di ancam adalah si pelaku, karena masuk dalam kategori dapat diakses. Terima kasih, Pimpinan. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Iya, saya juga lebih banyak, lebih dapat memahami apa yang dirumuskan oleh tim kita. Hanya mungkin, perlu perbaikan juga ya. Jadi, pertama misalnya soal sistematika penulisan mungkin ya juga ya. Karena ini misalnya Pasal 27 ayat (1) itukan ketentuan yang bersifat umum, artinya berlaku untuk siapa saja. Ayat (2), (3) dan (4) itu kan selevel yaitu semua adalah pengecualian. Ayat (2), ayat (3) ayat (4) itu bisa saja susunannya 2, 3, 4 tapi kalau bisa di, diselaraskan ya kalimatnya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, sebelum lanjut ke pembicara yang lain, jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Tim Pemerintah dia sampaikan Pasal 27 ayat 251 (1) kemudian diperkaya dalam penjelasan sehingga ruang untuk menjadikannya pasal karet ini dibatasi semaksimal mungkin dengan makin banyaknya penjelasan kira-kira begitu. Kan makin banyak penjelasan berarti makin sempit ruang untuk bisa ngaret, itu yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian, kalau yang disampaikan oleh Tim Asistensi, mungkin nanti kalau kalau kemudian ditambahkan dengan penjelasan argumentasinya ini bisa dirumuskan dalam penjelasan mungkin akan, akan lebih baik ya. Tapi, ketika berdiri hanya ayat-ayat itu, rasanya pasal karet masih akan banyak sekali ya bisa-bisa muncul di situ. Jadi, secara sistematika saya kira, mungkin yang disampaikan, ini pandangan saya, ya yang disampaikan oleh pemerintah lebih memungkinkan untuk mengurangi menekan semaksimal mungkin terjadinya pasal karet. Oke, silakan yang lain dulu kita explore dulu, belum ada? • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Substansinya digabung saja. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Digabung? Saya coba bacakan ya, yang usulan dari pemerintah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Sementara yang dari Pemerintah yang dari Tim Asistensi “setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Saya kira plus minus ini. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Jadi, kalau yang dari DPR itu “menghilangkan sengaja dan tanpa hak” kemudian memasukkannya dalam ayat (2) gitukan ya terus kalau yang 252 dari Pemerintah, itu masih tetap, menambahkan “untuk diketahui umum” ya. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Izin, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Silakan, Pak. • F-PDIP (Mayjen TNI. MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.): Saya kira, dua-dua itu punya kelemahan dan kelebihan masing- masing, kalau saya dengan dihapuskannya “sengaja tanpa hak” itu saya sudah suka gitu, Pak, karena kalimat ini buat saya nggak pas. Kalau kemarin kan Pemerintah mesti mempertahankan “sengaja dan tanpa hak”, satu tarikan nafas katanya begitu. Mana bisa, orang itu beberapa frasa kata kok, kok bisa disatukan satu tarik nafas. nggak bisa. Tapi kalau sekarang yang dibuat oleh Tim Asistensi kita, saya lebih suka itu, Pak. Kemudian di ayat keduanya dibuat lagi, apa yang khusus tadi kata Pak Taufiq kemarin, umum dulu kemudian baru yang khusus. Itu lebih pas yang ini. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, kita dengar Bu Christina. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.) Ya, terima kasih, Pimpinan, saya lebih cocok dengan rumusan dari Tim Asistensi sih jadi larangannya langsung jelas perumusan normanya itu larangannya langsung diatur di atas. Tapi, mungkin concern saya di soal pengecualian. Jadi, yang kayak untuk budaya, lalu untuk karya seni dan lain-lain itu harus bunyi juga, karena kalau nggak kesusilaan inikan terlalu luas. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Izin, Pimpinan. Kalau dari usulan yang disampaikan oleh asistensi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Christina tadi, ada di penjelasan poin mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan rumusan 253 dari penjelasan Pasal 409 KUHP, untuk diadopsi, mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Poin kedua paling bawah, Pak, ya itu dia yang ada kursornya. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Memang benar kalau ada dua orang ahli hukum berdiskusi pendapatnya bisa sampai 5, ya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ya, ini nanti kalau misalnya yang di Tim Asistensi itu poin-poin dalam argumen ini kan menjadi penjelasan, itu akan sangat bagus. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H): Izin, Pimpinan, kalau bisa masuk dalam norma sih lebih baik, gitu. Jadi tidak ada harus dilihat lagi di penjelasan sudah jelas pengecualiannya apa, masuk dalam norma yang diaturnya tidak harus dilihat di penjelasan lagi. Terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Darizal. • F-P. Demokrat (H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.): Ya. kami melihat ya. versi yang dari pemerintah ini bagus ya, karena langsung merujuk pada KUHP dan memiliki banyak penjelasan. Namun juga versi DPR banyak keunggulan karena memiliki pengecualian yang dapat meminimalisir kriminalisasi dan menjawab tantangan. Nah, untuk itu barangkali, apa, mungkin kedua ini digabung sehingga lebih sempurna lagi. Demikian, Ketua, terima kasih. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Kalau digabung jadi usulan pertama nantinya. Oke, Pak Irmadi dulu kita dengarkan. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Dari kemarin kan yang kita ini kan, bahwa di Pasal 27 ini jangan sampai korban itu yang bertugas yang menjadi apa namanya, yang 254 terdakwanya, kan itu kemarin. Saya kira dari apa ini, dari apanya usulan Tim DPR saya kira sudah cukup mengakomodir itu. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Kalau mengenai kita, satu-satu jadi memang apapun nanti kita akan ini disepakatin, Pak Ketua. Jadi memang kalau khususnya untuk Pasal 27 ayat (1) itu tanpa memasukkan diketahui umum itu berarti kita masuk ke ranah private, lho. Kalau tanpa memasuki diketahui umum, itu berarti kita masuknya ke ranah private loh, nggak boleh juga. Padahal, kita di undang-undang lain di bolehkan, Pak. Makanya kita bilang ini yang nggak boleh, itu umum, tidak boleh dipublikasikan secara terbuka gitu loh, itu Pak ininya. Nah, terkait tadi umpamanya kalau itu 27-nya itu setiap orang dilarang ini akan merubah konstruksi, Pak, karena Bab 27 dan sampai ke bawah itu, hal yang dilarang, babnya itu sudah hal yang dilarang. Nggak perlu lagi kita ngomong yang dilarang, dilarang. Semuanya itu sudah dilarang, Pak. Makanya tadi ini adalah konstruksi menyusun undang-undangnya. Jadi, kita harusnya fokusnya dulu ke sustain, kalau nggak itu nanti merombaknya panjang, Pak, itu Pak. Babnya sendiri sudah bab yang dilarang. Kalau kita ngomong dilarang, saya harus merombak banyak ini, Pak. Itu kira-kira dari kami, Pak. Jadi, kalau yang dari kami paparkan ini tadi sebenarnya ini berdasarkan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bagaimana sih supaya, kan intinya jangan sampai ada orang yang tidak bersalah itu terjerat. Nah, ini yang kita masukanlah pedoman- pedoman ini bukan lagi menjadi pedoman SKB, Pak, tapi undang-undang walaupun ada di penjelasan di mana memberikan pedoman yang secara hakiki pada para penyidik. “Eh kamu nggak boleh keluar dari sini ada loh, tafsirannya sudah ada di sini jangan menafsirkan sendiri”. Kira-kira demikian, Pak Ketua, dan Bapak-Ibu sekalian. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Ada lagi? Jika usulan dari Pak Semmy yang akan kita pakai “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, 255 mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Berarti kalau dari usulan yang awal itu dibalik saja, ya? Diketahui umumnya di belakang, kalau yang usulan awalnya kan di teng…di depan ya, sebentar saya bacakan yang usulan awalnya. Naskah RUU dari Pemerintah, “setiap orang dengan sengaja tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, menunjuk menunjukan, dan seterusnya…mempertunjukkan, dan seterusnya sampai muatan yang melanggar kesusilaan titik”. Jadi, diketahui umumnya dipindah di belakang saja. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Berdasarkan masukkan dari ahli bahasa jadi menjelaskan itu harusnya di belakang. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Baik, terima kasih, jadi kalau semangat dari yang tim rumusan yang dibuat oleh Tim DPR ini, ini kan semangat untuk menyederhanakan konstruksi dengan nanti di belakang hari itu membuat setiap orang, membuat orang itu lebih mudah memahami tapi juga tidak mudah dijerat sehingga kosakata dengan sengaja itu dihilangkan. Di semangat yang dibuat oleh DPR itu. Kemarin kita mendengar penjelasan dari Kejaksaan, sangat menarik sekali ternyata satu kosakata itu di dalam studi hukum ternyata sangat mendalam sekali, konsekuensi hukumnya juga sangat luas. Nah, sehingga supaya orang awam itu tidak terjebak di situ, karena kan kadang-kadang orang awam terjebak “oh saya nggak sengaja kok” gitu. Nah, saya usul supaya kalau nanti akan dipakai oleh Tim Pemerintah sebetulnya ini sama saja sebetulnya, kosakata “dengan sengaja” itu dihilangkan sehingga menjadi “setiap orang” tanpa hak atau tanpa haknya ini mau di depan atau di belakang, itu saya kira nanti tinggal redaksionalnya saja yang sesuai dengan konstruksi kalimat di atasnya. 256 Kalau di atasnya kan hal-hal yang dilarang. Maka yang dilarang, satu, “setiap orang menyiarkan”, sudah masuk di situ karena sudah dilarang kan “setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dengan tanpa hak”, itu. Jadi dihilangkan dengan sengajanya tapi tanpa haknya tetap masih ada di situ. Karena, kenapa tanpa haknya dipertahankan? Penjelasan dari Tim Asistensi DPR itu cukup, cukup masuk akal itu, unsur tanpa hak atau melawan hukum perlu ada, karena dimungkinkan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak melawan hukum, misalnya polisi pada saat melakukan penyidikan saling mendistribusikan data ke rekan penyidik atau Dosen Kedokteran, ketika sedang mengajar dan seterusnya. Jadi, frasa tanpa hak masih perlu dipertahankan walaupun saya usul dengan sengajanya dihilangkan. Terima kasih, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Terima kasih. Dari Kumham saya coba konfirmasi, Pak. Untuk tadi menghilangkan apa kata dilarang karena ini babnya adalah bab perbuatan yang dilarang Bab VII ya, Bab VII kan ya, Pak ya, Bab VII perbuatan yang dilarang, 27 ayat (1) ini bunyinya ya…yang lama, ya “setiap orang dengan sengaja dan seterusnya”. Kalau misalnya kemudian kata dilarang itu tetap dimunculkan untuk menghindari bahwa ketika orang membaca, sengaja hanya itu tanpa tahu ini bab apa, mungkin nggak dalam drafting itu tetap dimunculkan? Rasanya tidak, tidak masalah rasanya. Coba tolong Kumham. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Pada posisi kita men-drafting, kalau lepasan tentu tidak ada persoalan dengan kata dilarang kita cantumkan, tapi masalahnya Undang-Undang ITE sudah terlanjur mensistematisasikan itu ada bab yang khusus perbuatan yang dilarang. Artinya kita maknai semua itu adalah dilarang. 257 Nah, kalau sekarang kita perubahan kedua untuk pasal yang baru ini perubahan ini kemudian kita ganti teknik drafting-nya, nanti pasal yang tidak kita ubah itukan jadi pertanyaan juga. Inkonsistensi kita dalam menorma, itu lho. Ini satu, satu, satu persoalan sendiri. Kemudian yang persoalan apa kita masih mencantumkan dengan sengaja? KUHP di Pasal 36 sudah menegaskan, sebenarnya pendulum politik hukum pidananya tidak kita cantumkan dengan sengaja pun sudah bisa dibuktikan oleh aparat untuk, itu tugasnya aparatlah, tugasnya penyidik, tugasnya penuntut dan hakim untuk menentukan dengan sengaja atau tidak gitu lho. • F-P. Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Ya oke jadi ini kan Bab VII ya perbuatan yang dilarang, berarti kita harus konsisten ikuti konstruksinya seperti itu setiap orang bla, bla, bla langsung jadi tidak bisa pakai narasi dilarang lagi, karena semua yang masuk di sini adalah perbuatan yang dilarang. Tapi, mungkin kita definisikan dulu saja Pimpinan sebelum dinarasikan. Intinya kan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, itu sudah oke, informasi elektronik atau dokumen elektronik oke yang melanggar muatan kesusilaan. Itu poin intinya. Nah, sekarang pengecualiannya apa saja yang mau kita atur, yang kita bisa normakan siapa yang boleh lakukan lalu informasi muatan kesusilaan yang dikecualikan kayak tadi bicara olahraga budaya, karya seni, kesehatan mungkin itu-itu saja. Jadi, tidak mungkin orang yang melakukan otherwise itu kena, gitu. Kita hanya mau memberikan ruang jadi untuk konteks yang pengecualian-pengecualian itu sudah tidak ada dispute lagi, itu boleh. Nah, sekarang masalah sengaja atau tidak sengaja, kalau dia sudah mengeluarkan kan ya pasti ya, sudah masuk gitu, sudah masuk mau didefinisikan seperti apa gitu, apakah itu penting untuk dia sengaja, apa sengaja padahal kita udah ada pengecualian. Itu saja, Pimpinan. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pak Semmy, tadi tentang sengaja tanpa hak gimana, Pak ? 258 • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Ya, kalau “sengajanya” kami seperti yang tadi dijelaskan itu bisa dihapus “dengan sengajanya” dengan konstruksi. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Sengaja tanpa hak dihapus? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Nggak, “sengajanya” harus, Pak, “dengan sengajanya” yang bisa dihapus, Pak, karena itu sudah…. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Berarti bunyinya bagaimana? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Ya itu nanti bisa di depan atau belakang, Pak Ketua. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Coba-coba jangan nanti. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Oke. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Setiap orang dengan tanpa hak menyiarkan dan seterusnya. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Jadi, kata “sengajanya” dihilangkan ya Pak, ya, begitu ya. Setiap orang dengan tanpa hak menyiarkan. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): 259 Nggak pakai “dengan”, “dengan, sampe dan-nya” di hapus Pak. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Gimana bahasanya, gimana? • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Pak, ini kalau setiap orang tanpa hak menyiarkan, artinya kalau yang tidak sengaja tetap kena ya, Pak? Iya dong yang tanpa sengaja tetap kena ini, tanpa sengaja boleh gini nggak. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Pimpinan. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan): Ini case-nya ini, handpone saya dicopet, dibongkar ini sama mereka terus disebarkan. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Yang menyebarkan bukan Bapak kan? Yang menyebarkan dia. • F-P. NASDEM (MUHAMMAD FARHAN): Oh yang mentransmisikan ya. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Bukan Bapak kan, Bapak kehilangan, lapor Polisi, Pak “HP saya hilang”. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke, Pak Irmadi. • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Pak Pimpinan, jadi saya kira soal sengaja, nggak sengaja itu sesuai dengan yang oleh tim kita, bahwa semua perbuatan pidana itu ada diasumsikan sengaja kecuali nanti ditemukan hakim ada alasan pembenar ada mens rea-nya ada itu ini di hakim. Jadi, bukan di sini kita 260 atur jadi “dengan sengajanya” itu memang bisa dihilangkan, semua perbuatan pidana adalah ini, ada perbuatan pidana yang sengaja tapi dengan tidak dengan mens rea yang kriminal, seperti pembelaan diri. Jadi, itu di ruang lain, Pimpinan. Saya kira sepakat, kalau saya sepakat dengan ini Pemerintah bahwa “sengajanya” bisa dihilangkan tapi “tanpa haknya” harus dan “tanpa hak” tadi yang didefinisikan oleh DPR itu ditambahin bahwa jangan sampai dilimitasi, sampai dengan ini saja tenaga kesehatan, ada, dan/atau pihak lain yang sesuai yang aturan perundang-undangan. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. Roberia S.H., M.M): Menambahkan masukan Bapak, mengingatkan, kalau dari Pemerintah kita tidak membatasi pada jenis-jenis subjek hukum, pada hukum yang seperti tenaga kesehatan, polisi, pendidik, ini kita tidak batasi. Di rumusan Pemerintah di ayat (1A), ayat (1A) itu kita sudah menggeneralisasi, tidak membatasi diri yang penting ada alasan pemaaf dan ada alasan pembenar sehingga tidak dipidana. Jadi, bisa termasuk nanti profesi yang mana saja yang suatu ketika undang-undang baru melahirkan profesi baru. Nah, saat ini komisi berapa itu lagi membahas RUU Penilai, itu profesi baru juga, nah kalau nanti ada lagi profesi baru lagi tidak dibatasi. Tapi, kalau kita batasi saat ini, kita terkunci, yang penting kuncinya di KUHP, pidana yang baru yang berlaku di 2026, sudah ditegaskan soal alasan pemaaf, alasan pembenar, sudah ditegaskan itu sifatnya lebih luas. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis AlmasyharI/F-PKS): Oke sebentar. Dari Tim Asistensi coba kata-kata dilarang tadi bisa dijelaskan. • Tim Asistensi: Terima kasih. Jadi, menurut kami kata dilarang itu justru mempertegas bahwa bab itu merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi, kalau tidak ada kata dilarang, ketika Pasal 27 ayat (1) itu menjadi berdiri sendiri jadinya 261 tidak ada kata dilarang norma dilarangnya gitu, karena adanya di judul bab itu penjelasannya. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.): Betul memang dibacanya lebih mudah kalau kita masukkan dilarang tapi nggak konsisten dengan yang existing, karena exisisting itu ada satu bab judulnya perbuatan yang dilarang, lalu di semua A, B, C, 1, 2, 3 itu semua langsung tanpa ada kata dilarang lagi, jadi kalau ujug-ujug masuk dia sendiri nggak konsisten dengan yang sebelumnya. • Tim Asistensi: Karena inikan merupakan perubahan, maaf ya, Bu, inikan merupakan perubahan, jadi nanti di sinkronkan juga dengan ayat-ayat yang berikutnya dan pasal-pasal yang berikutnya. Jadi, ada kata perbuatan dilarang maksudnya begitu. • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Dr. ROBERIA S.H., M.M): Izin, Pak ketua, Panja Pemerintah. … Sehingga, kalau saat kita satu naskah kan kelihatan itu Pasal 27 yang baru ini bagian dari bab itu juga. Iya kan, jadi bagian dari bab itu juga sehingga KUMHAM di waktu Pemerintah kita konstruksi Undang-Undang ITE-nya yang kita pertahankan. Tapi, kalau teknik penormaan sepakat dari TA kalau pada ilmu perancang peraturan perundangannya yang dikenai sanksi pidana itu memang harus ada kata dilarang, yang melanggar larangan, melanggar perintah dikasih sanksi. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Alasan pembenar inikan mau dicantumkan hari ini, lalu bulan depan misalnya ditetapkan oleh presiden, sementara alasan pembenar dan pemaaf rujukannya KUHP. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Nggak, kan sudah ada di tempat. 262 • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Di tempat lain ada, Pak ? • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Banyak Pak, banyak, ada pembenarnya sudah banyak, tadi salah satu yang paling yang baru adalah di Undang-Undang Kekerasan Seksual itu kan ada pembenar itu. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Pembenar dan pemaaf. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): Iya itu ada itu ada salah satunya bahwa dia berhak untuk menyajikan untuk membela dirinya, umpamanya itu bersifat pornografi umpamanya, foto-fotonya umpamanya itu untuk membela diri. Itu dia tidak bisa dipindanakan. • F-P.Golkar (Christina Aryani, S.E., S.H., M.H): Ini satu pendapat saja ya, Pimpinan, ya, masalahnya kan ini undang- undang kan memang kental sekali dengan perbedaan pendapat, multitafsir dan lain-lain jadi kalau kita bilang di sini alasan pembenar dan pemaafnya sebagaimana diatur di undang-undang lain yang kita tidak spesifik sebutkan di sini, ya kita buka ruang lagi untuk orang berbeda pendapat multitafsir. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Artinya mungkin begini, Pak, di KUHP itu kan, itu dalam kerangka menjelaskan apa ini kan pembenar dan pemaaf, ya. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke ya, coba…coba saya tarik anu, ya, sementara tarik kesimpulan sementara, Tim Asistensi bahwa ini yang dirubah Pasal 27, kalau kemudian ini apa ya, memastikan bahwa kita tidak menggunakan kata “dilarang” lagi ya, karena nanti harus merubah yang tidak diusulkan untuk 263 ada perubahan. Berarti konstruksinya tetap mengikuti drafting yang sudah ada, oke, ya, satu dulu. • Kepolisian RI: Terima kasih, mohon izin Bapak, sedikit ada pendapat sajalah. Kami tadi sebenarnya tetap berpikir bahwa ada kesengajaan gitu, karena yang kita hindari kenapa terjadi akhir-akhir ini, sebelum, sebelumnya terjadi perdebatan karena di sana ada multitafsir. Di mana multitafsir antar APH ini pandangannya kan kadang-kadang tidak semua APH ini punya kemampuan hukum yang sama, begitu. Jadi, saya, kita khawatirnya bahwa dengan kita menghilangkan “dengan sengaja” berarti kealpaan juga, ada berpikir nanti kealfaan jadi masuk, berpikir begitu, Pak, yang pertama. Yang kedua, kondisi ini kan di sana ada kemungkinan seseorang mentransmisikan karena tipu daya, hasutan, karena di dunia cyber atau di dunia maya ini kan, antar orang yang menyuruh dan disuruh ini, cenderung tidak saling kenal, cenderung sulit. Jadi, saran Pak, dari kami dari praktisi agar memang tadi kita sudah coba buat penjelasan yang detail di dalam penjelasannya pada saat rapat bersama dengan Pemerintah, tadi. Alasan kami, kami adalah kenapa setiap orang dengan sengaja tetap di kita dorong untuk dimasukkan dengan sengaja itu adalah yang ingin kita hukum adalah orang yang berbuat begitu, siapa yang mengirimkan itu yang kita kejar, bukan sebenarnya milik pribadi. Kalau dia mengirimkan dari gadget dia ke punya dia, dan keinginannya hanya untuk pribadi dia, konsumsi pribadi dia, tentu itukan ranah privasi dia, Pak. Tetapi di saat itu di sana ada 2, yang 2 poin yang penting menurut kami, nanti mungkin kami mohon dibimbing, Pak, izin. Yaitu yang pertama, dengan sengaja, yang kedua tujuan orang itu harus, yang pertama harus itu adalah untuk diketahui umum, begitu. Jadi, bukan untuk bukan diruang umum, begitu, kalau diruang umum seperti kita ini, apakah kalau dibuat kondisi terbuka rapatnya tentu ini menjadi ruang umum tapi ini untuk diketahui umum. Diketahui umum ini ada dua, Pak, yang menurut pandangan kami. Yang pertama, orang ke 264 orang dikirim pun, kalau seluruh ruangan ini saya kirim orang per orang yang bermuatan kesusilaan, itu pun menjadi tujuannya untuk umum juga, orang per orang. Kalau di grup pun itu kalau seandainya dikirimkan itu, kembali ke tadi kita di grup ini, apa ini kita pengertiannya, makanya tadi kami coba untuk memasukkan dalam pengertian-pengertian, Pak. Nanti mohon izin ini kami pandangan kami, Pak, mungkin kami mohon bimbingan atau arahan supaya pada praktiknya antara APH ini punya pandangan yang sama dalam praktiknya. … • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): kalau menurut hemat saya. Pimpinan, kita sudah benar, sudah ya, masa kita mau terus, terus-terusan begini, ya, nanti nggak apa-apa, nanti kita revisi lagi berikutnya, iya kalau kurang sempurna, kita bukan membuat Firman, Pak. Iya nanti kita, oh, ini ada masukan-masukan, ada teknologi lagi dan sebagainya, ya sudah kita revisi lagi. Iya, konsinyering lagi gitu, Pak. Menurut hemat saya begitu, Pimpinan. Jadi, kita sudah mendekati, ya, kesempurnaan dan sebagainya begitu. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Ya maksud saya, kalau kita beri ruang kepada penyidik untuk membuktikan menafsirkan sengaja nggak sengaja itu tadi, terus ruang itu merugikan kepada terdakwa sudah kadung di penjara 6 bulan terus baru ngomong oh ternyata benar nggak sengaja gitu. Mungkin APH, mungkin Pengadilan, itu yang kita hindari sebetulnya, Pak. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Ini bayangan-bayangan seperti ini harus kita luruskan. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Bukan bayangan, Kang, ini kan terbukti dari 300 sekian kasus yang sebelum revisi dan sesudah revisi 300 lagi itukan terjadi orang dipenjara…. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Masalahnya, Pimpinan. 265 • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Di penjara dengan Undang-undang ITE jadi ini bukti Kang bukan, bukan. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Kita dulu kita batasi dulu diskusi itu soal dalam “sengaja” dan “tidak sengaja”. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Betul maksud saya begitu. Jadi…. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Oke, jadi draf ini dikatakan “tidak sengaja” atau “sengaja”, kita pilih kan “sengaja” berarti penyidik nanti ya, membuktikan bahwa seseorang itu melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Oke, ada teknik-teknik lain di dalam para penyidik untuk mengetahui itu. Misalnya saja, apakah orang ini kebiasaan, ya, kebiasaan ini, membuat film? Apakah orang ini punya kebiasaan pamer alat kelaminnya misalnya, dan lain sebagainya. Itu ada teknik-teknik menurut hemat saya itu urusannya dari penyidik. Kalau kita kemudian terus muter-muter lagi dan sebagainya semua kekhawatiran itu kita tuangkan dalam aturan perundang-undangan tidak akan selesai biar di situ urusannya penyidik kalau menurut hemat saya, Kang, terima kasih. • KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Oke, Pak Kamta. • F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D): Ya, justru masalahnya ini kan terlalu banyak kasus yang terjadi sehingga Undang-Undang ITE ini revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi gitu loh. Kalau kita beri ruang abu-abu terlalu besar lagi, ini nanti akan timbul masalah lagi sama mengulang tidak ada gunanya revisi, itu. Maka, kita usahakan supaya kasus-kasus yang sudah terjadi itu supaya tidak terulang maka kita rumuskan pasal mana yang memungkinkan supaya tidak mengulang itu gitu loh maksud saya itu. 266 “Sengaja” itu kemarin kan menurut ilmu hukum ternyata dalam gitu loh, ada sengaja pasif, sengaja aktif, gitu. Itu yang diungkap baru dua, saya nggak ngerti, jangan-jangan nanti kalau sekolah S3 kata “sengaja” itu tafsirnya mungkin 15 gitu loh yang saya nggak tahu sebagai orang yang ikut merumuskan undang-undang ini. Nah, kita pengin tahu sebetulnya dari teman-teman Kejaksaan atau Kepolisian, kata sengaja itu sebetulnya tafsirnya seperti apa aja yang ada gitu? Kalau kemarin kan, baru dua yang diungkap itu, sengaja aktif dan sengaja pasif, kalau dihilangkan kan sudah tidak masuk ranah itu. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Dihilangkan, untuk menjerat bahwa seseorang yang melakukan sengaja, sulit Pak, sulit justru kembali kita…. • F-PKS (H. Sukamta, Ph.D): Artinya kembali kepada larangan, Pak, semuanya dilarang kecuali yang terbukti menurut pengecualian undang-undang nanti, gitu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Sebentar, sebentar ini perdebatannya di mana ini, kata-kata sengaja, sekarang begini, begini, kita kan tadi konsisten bahwa yang dirubah, kan, Pasal 27 tidak merubah konstruksi yang lain, sama juga ini nanti karena Pasal 29 itu setiap orang dengan “sengaja” dan tanpa hak juga, itu. Berarti 27 harus begitu dong sengaja tanpa hak kan? Iya, 28 nya, sengaja tanpa hak. • F-PDIP (Dr. Hasanuddin S.E., M.M., M.Si.): Kalau dihilangkan dari 27, semua kontruksinya harus berubah. … • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Nah, jadi oke jadi ini agak beralih soalnya diskusinya, diskusi kita tadi malam itu sesungguhnya adalah pada kata tanpa hak tanpa hak dan dimuka umum. Dua hal itu. Nah, saya kita semalam mendiskusikan bahwa undang-undang itu umum dulu baru ada taksis atau khususnya ya 267 khususnya dan ini sudah dilakukan sesungguhnya, sudah dilakukan. Jadi kayaknya yang sengaja saya lebih cenderung tetap ada. Nah, keberatan kami soal tanpa hak, kan itu tim kami ya tim, di FKB tanpa hak itu semalam kita pertanyakan adakah orang yang berhak untuk mentransmisikan? Ternyata ada. Nah, penjelasan ada, itu pengecualian yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi, dengan hanya menyebutkan alasan pemaaf dan pembenar, Pak, ini sangat debatable. Karena itu, maka perlu dijelaskan yang disebut, ya, disengaja ya, bukan tanpa hak? Bukan, yang diperbolehkan, artinya yang berhak, yang berhak melakukan itu adalah manakala ada alasan pemaaf atau pembenar, kan itu kan. Ini yang menurut saya perlu dirinci jadi yang disampaikan di sini dalam sebuah penjelasan, ini norma sebenarnya tadi kita sepakati dengan norma begini pun masih menimbulkan multitafsir. Kalau kembalinya kepada KUHP yang baru, sudahkah berlaku? Gitu kan pertanyaannya tadi ada penjelasan bahwa di undang-undang lain juga ada, karena itu saya ingin dapat contoh di undang-undang lain, apakah kalimatnya begini gitu, pemaaf dan pembenar, alasan pemaaf dan alasan pembenar memang hanya begitu? • Kejaksaan: Jadi kalau kita tadi mengacu ke KUHP masalah “sengaja”, di Undang- Undang 1/2023 itu memang di pasal 36 itu dikatakan semua tindak pidana dianggap sengaja. Kemudian, kalau di ayat (2)nya, itu kalau, misalnya itu ada suatu kealpaan itu dijelaskan secara tegas di undang-undang, itu. Itu perbedaannya. … Akan tetapi Undang-Undang 1/2023 ini baru berlaku 2026, Pak. Sedangkan, undang-undang kita ini, kita memprediksi kalau disepakati bisa berlaku tahun ini atau tahun depan. Artinya, undang-undang kita ini masih mengacu ke KUHP yang lama yang mana KUHP yang lama itu tidak menentukan hal seperti ini. Jadi, semuanya ditulis dengan sengaja untuk menghilangkan kekosongan hukum di situ. Jadi, kenapa kami tetap berpikiran mungkin sengaja dan tanpa hak itu tetap harus melekat, karena 268 kita paradigmanya masih mengacu ke Undang-Undang KUHP sekarang, yang yang akan datang 2023 ini, baru berlaku tahun 2026. Jadi, itu Pak, jadi jangan sampai nanti ada ada kekosongan hukum dan menimbulkan banyak korban, karena banyak sekali kritik yang terkait mengenai pasal karet, jadi itu. Nah, yang pasti, intinya adalah yang dilarang itu adalah orang dengan sengaja dan tanpa hak kemudian untuk diketahui oleh umum, Pak. Intinya seperti itu yang terkait kesusilaan ya. Kalau yang bersifat pribadi artinya itu kan tidak kena, private. Kalau memang ada niat dan dia memang tidak punya hak untuk menyebar luaskan, apa, ke muka umum itu dia bisa kena. Ini juga kalau tadi dikatakan ada alasan pemaaf ada alasan Pemerintah itu saya kemarin menyampaikan bahwa ada pekerjaan- pekerjaan yang memang ada, apa, ada kaitannya juga dengan pornografi, seperti misalnya penyuluh keluarga berencana, Pak. Nah, penyuluh keluarga berencana dia kan kadang juga apa menggunakan alat peraga itu kan bagaimana caranya memasang. Nah, itu bisa juga sebenarnya terkena pornografi sebenarnya kalau dikatakan ini bisa kena, tapi dia karena dia memang tugasnya dan memang karena pekerjaannya itu bisa dilindungi. … Akan tetapi, kalau di kejaksaan Bapak-Ibu sekalian ini sudah clear bagi kami, karena Pak Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan Pedoman Nomor 24 tahun 2021 yang menjadi guidance yang menjadi petunjuk bagi penuntut umum seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan penuntutan maupun juga berkoordinasi dengan penyidik tentang bagaimanakah cara menafsirkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) ini yaitu harus ada perbuatan aktif dan kemudian kontennya itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang tempat ataupun juga yang dianut oleh si terdakwa atau si pelaku. • F-P. Gerindra (Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si): Terima kasih, Pimpinan. Kalau saya melihat relevansi daripada Pasal 27 ayat (1) yang kita perdebatkan ini, sebenarnya kalau kita bilang relevan 269 ini apabila aplikasi yang kita awasi itu masih terbatas mungkin dua atau tiga itu tapi kalau era teknologi sekarang, aplikasinya terlalu banyak, itu, dan susah untuk kita awasi itu, untuk membuktikan sengaja dan tidak sengaja tadi itu. Sehingga, memang pasal ini yang sering dibilang publik karet itu, dari berbagai macam evaluasi yang saya terima dari mana-mana ya, saya pikir ini harus perlu kita selesaikan dengan melihat perkembangan teknologi digital yang makin hari makin canggih, gitu. Sehingga pasal pun juga dengan redaksional kata per kata yang akan kita atur ini, itu benar-benar bisa mendukung perkembangan teknologi yang saat ini digunakan oleh publik. Jangan sampai nanti di sisi lain kita lemah dari sisi penegakan hukum itu, dengan dibilang pasal karet. Jadi, saya tadi membandingkan bahwa “sengaja” ini oke, tapi bagaimana ketika saya itu sebagai pelaku, kemudian saya itu beralibi bahwa saya tidak sengaja, sedangkan postingan yang saya katakan saya tidak sengaja itu sudah tersebar. Nah, tentunya untuk membuktikan, inikan, pasti penyidik punya syarat untuk menentukan alat bukti. Nah, tapi pertanyaannya apakah perkembangan penyidikan untuk, yang tadi saya katakan tidak sengaja ini bisa dibuktikan sebatas alat bukti penyidik, baik saksi rekaman dan lain-lain dengan misalkan tadi mengatakan bahwa tujuan. Nah, inikan kita tidak bisa mengatakan kalau orang beralibi, kan pasti membela diri itu. Pada akhirnya yang menentukan benar tidaknya itu adalah penyidik. Nah, ini yang dibilang pasal karet sehingga yang korban bisa jadi pelaku, ya, pelaku bisa jadi korban. Oh, bukan, maksud saya pelaku bisa jadi korban, ya, bahkan korban pun bisa dibalik menjadi pelaku. Itu yang akan terjadi seperti saat ini itu. Sehingga, kata sengaja tadi ya, saya minta untuk harus perlu diperjelas bukan soal rujukan sengajanya di mata hukum gitu. • F-P. Golkar (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Usul, bahwa kalau kita akan mengubah frasa “sengaja” dengan “tanpa hak” itu, itu nanti akan berbeda interpretasinya dengan KUHP yang baru. Karena kalau KUHP yang baru ini sebenarnya itu sudah sangat detail karena bedanya dengan KUHP yang lama, KUHP yang baru itu frasa 270 “sengaja dan/atau tanpa hak” yang di sini “sengaja” itu ada rumusan lainnya yaitu dengan merencanakan terlebih dahulu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang kita perdebatkan di publik, yang publik perdebatkan, penggiat-penggiat itu, karena mereka kan ingin menghilangkan pasal ini karena di KUHP itu adanya bahwa melanggar kesusilaan itu kalau sudah membuat malu orang ada efeknya untuk diketahui umum, sudah umum. Nah, yang menjadi banyak polemik adalah karena di Pasal 27 ini disebutkan ada mendistribusikan dan transmisi, nah distribusi dan transmisi kan kita menganggapnya, karena di KUHP itu tidak mencakup mengenai transmisi elektronik tetapi di masyarakat, mereka merasa, kalau ditransmisi hanya kepada satu pihak itu pun sudah pidana. Nah, ini yang kita perdebatkan harusnya. Jadi, kalau misalkan ditransmisi kepada satu pihak di mana di Undang-Undang TPKS itu Pasal 14, bahwa kalau dia menjadi korban dia melapor dengan bahan bukti muatan kesusilaan dia itu yang proses Direktorat Cyber Crime apa Direktorat Anak dan Wanita, norma itu yang kita ingin ambil untuk masuk di dalam Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang ITE ini. Jadi kalau misalkan saya boleh usul, Pimpinan. Bagaimana menginterpretasikan yang sama dari penegak hukum dan Pemerintah bahwa muatan yang ada di Undang-undang TPKS, muatan yang di ada di KUHP itu bisa disinkronkan. Karena perbedaannya itu, transmisi itu satu pihak saja itu sudah dianggap transmisi dan sudah ada pidananya. Sedangkan di dalam Undang-Undang TPKS kalau mentransmikan satu itu sebagai alat bukti dia harus dilindungi, dia korban, tapi dengan Undang-Undang ITE dia jadi pelaku. Nah, supaya ini tidak menjadi kerancuan di dalam kasus-kasus berikutnya ada Baiq Nuril ada segala macam. Nah, ini bagaimana kita mengharmonisasikan norma-norma yang sudah ada tetapi kita bridging meng cover kalau ini format oral dan tulisan ini menjadi transmisi elektronik bagaimana agar tidak terjadi kriminalisasi di sini terima kasih, Pimpinan. 271 • F-PDIP (H. Irmadi Lubis): Sedikit, Pak, persoalan tadi malam, kan kita menyerahkan kepada Pemerintah dan kepada tim kita untuk membuat, terutama kemarin banyak sekali dari, dari ini terkait persoalan kata “sengaja”. Saya kira, kita sudah apa, sudah sampai kepada kesimpulan menurut dari kita tim DPR, bahwa kesengajaan itu tidak perlu dicantumkan karena pada asasnya semua perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja, kecuali ada alasan pembenar dan pemaaf. • Ketua Tim Panja Pemerintah/Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Semuel Abrijani Pangerapan, B.SC., M.M.): … Terima kasih, Pak Ketua, kalau jadi kalau tadi hasil penyusunan bersama itu untuk Pasal 27 ayat (1), izin membacakan menjadi “setiap orang tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan maksud untuk diketahui umum” Itu yang di inikan dengan alasan catatannya unsur “dengan maksud untuk diketahui umum” bermakna “perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perbuatan aktif yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk diketahui umum”. Catatan kedua unsur “sengaja” tidak perlu dimunculkan kembali karena sudah terserap dalam frasa “dengan maksud” sebagai bentuk kesengajaan dengan gradasi tertinggi. Catatan ketiga unsur “tanpa hak” dipertahankan untuk melindungi orang yang diberikan hak oleh peraturan perundangan untuk melakukan perbuatan ini. Sedangkan untuk penjelasannya terkait Pasal 27 ayat (1) “yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik” Ini diambil dari penjelasan yang ada sudah ada penjelasan sebelumnya yaitu Pasal 27 272 ayat (1) Undang-Undang ITE, Tahun 2016 sedangkan penjelasan berikutnya ada yang dimaksud dengan transmisi adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain atau lebih melalui sistem elektronik. Ini juga diambil dari Undang-Undang ITE. Yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang cukup…, yang…nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran mengenai…, penafsiran, pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu, diambil dari diselaraskan dengan penjelasan Pasal 406 huruf A UU KUHP. Berikutnya mengenai yang mengenai umum. “Yang dimaksud dengan umum adalah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal”. • Ahli Bahasa: Mohon izin, barangkali tadi ada ilustrasi tadi ada transmisi yang dilakukan oleh seseorang ke…, ada satu pihak di Amerika kemudian di Indonesia pun juga di mana-mana dan pihak-pihak yang disebari itu tidak berkumpul gitu tapi cukup, menurut hemat saya dari sisi bahasa, cukup umum itu ya orang banyak, gitu. • F-P.Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Karena prinsipnya seperti ini Pak Ketua, kita merancang seperti apa pun ini Pasal 27 ayat (1) pasti bakal ada celah-celah dan masyarakat pun pasti bakal menganggap ada karetnya, mau karet gelang atau karet yang lain. Jadi, kita perlu penekanannya memang di pasal pengecualiannya ini seperti yang Pak Semmy tadi sampaikan, cuma Pasal 27 ayat (1A) ini Pak, inikan mana tadi, dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal perbuatan tersebut mempunyai atau didasarkan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Ini lagi-lagi harus bisa dicek, Pak, ini Undang- 273 Undang KUHP yang lama, mempunyai definisi yang sama atas alasan pemaaf atau alasan pembenar atau tidak dengan yang baru? Karena kalau yang dimaksud di sini KUHP yang baru, nah bagaimana, Pak Semmy. • F-P.Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Demokrat minta agak sedikit lebih lagi, Pak Semmy. Karena kayaknya bagus juga mungkin untuk jadi pertimbangan kita bersama, ini Pasal 27 ayat (1) menjerat banyak orang, jadi harusnya ada disandingkan dengan pasal-pasal pengecualian secara eksplisit ditulis di situ bisa dibaca secara jelas. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): … Sekedar mengingatkan kembali ya, mengingatkan, sekali lagi ini hanya mengingatkan, bahwa sesungguhnya kemarin kan perdebatannya Pasal 27 ayat (1) ini kan dicabut oleh, tidak berlaku lagi oleh Undang- Undang KUHP, hanya KUHP ini kan tidak berlaku langsung, masih nunggu 2026. Untuk menghindari adanya kekosongan 2023 sampai 2026 maka harus diambil Undang-Undang ITE ini direvisi, fokusnya pada transmisi dan distribusi yang belum ter cover kemudian juga hal-hal yang sifatnya kita ngambil dari KUHP yang akan mencabut nanti tahun 2026 sehingga kita tarik maju ke depan. Jadi, seperti itu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS) Bapak-Ibu, kalau misalnya begini, kalau misalnya begini, agar kita bisa satu step maju ya, Pasal 27 ini kita tambahkan dengan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau dapat menyebabkan diaksesnya, gitu kan, eh membuat…dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau data elektronik. Coba…dokumen. Membuat dapat diaksesnya. Oke, sampai di situ nanti di penjelasan itu untuk tambahan yang baru ini harus dimunculkan dengan kesepakatan kita. Ini di dedikasikan untuk membatasi agar platform dan semacam platform tidak memfasilitasi tapi 274 juga jangan sampai menjerat pada per orang individu yang memang tidak ada niatan di sana. • F-P. Golkar (Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E): Nah, tetapi sebagai legal drafting itu tadi, Kalau Pasal 27 ayat (1) ini, haram, ya kita Pasal 27 (1) A, B, C. termasuk juga secara substansi kita harus mengakomodir di mana pasal 407 KUHP ini belum sinkron dengan Pasal 14 ayat (4) di TPKS, yang tadi sudah dinormakan di situ. Jadi, saya rasa ada dua hal, pertama, kita harus diketok dulu, Pimpinan, kita harus menyetujui dulu substansinya bahwa kita sama-sama memahami Pasal 407 KUHP itu, tidak sempurna, perlu tambahan. Nah, itu dulu, kalau dari Pemerintah dibilang Pasal 407 itu adalah harga mati, ya berarti, tidak ada pembahasan ini. Jadi, itu dulu, setelah substansi kita sama-sama setuju bahwa Pasal 407 KUHP itu perlu disempurnakan dengan substansi baru di klaster Pasal 27, kita ketok itu, baru masalah legal drafting, tapi kalau secara substansinya semuanya harga mati di Pasal 407, ya ngapain dibahas begitu. • Ketua Rapat (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Oke ya, jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bobby, Pak Bobby saya sepakat. Yang pertama, mau kita ketok dulu ini hal-hal yang prinsip, kita lanjutkan rapat berikutnya soalnya ini, waktunya sudah habis. Lampu sudah mau dimatikan. Waduh, Pak Ketua, nggak lihat saya. Oke, jadi yang pertama, bahwa 407 kita punya apa ya, pemahaman, bahwa ini tidak…atau perlu dilakukan, dilakukan dilengkapi, itu ya, kita sepakat ya? Perlu kita lengkapi, kaitanya dengan Undang-Undang ITE ini ya, artinya bahwa 407 itu belum lengkap, sudah sepakat ya? Untuk…untuk bahas lebih lanjut, kalau dianggap 407 sudah segala- galanya, tutup kita, selesai. Keluar kita. Ya, oke ya sepakat ya, 407 itu belum lengkap. Artinya akan dilengkapi dalam revisi Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE Tahun 2023 nanti. Oke ya sepakat ya. (RAPAT:SETUJU) 275 Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kita bahas dua hari ini, substansinya sudah hampir pas, tinggal nanti melakukan drafting, teknik drafing. Mohon dari KumHAM benar-benar dikonsultasikan, jangan sampai kemudian ada kesalahan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi apa- apa atau sebenarnya apa-apa tapi kita anggap nggak apa-apa, itu tolong benar-benar dikonsultasikan sehingga pada rapat yang akan datang substansi yang sudah 99% kita sepakati ini, akan kita bahas lanjut masuk pada penjelasannya, oke ya. Tok. (RAPAT:SETUJU) Cukup ya? Sampai di situ dulu ke kesimpulan kita, ya. 8. Rapat Kerja Komisi I DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (22 November 2023) • Ketua Panja (Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari/F-PKS): Pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 10 April 2023, disepakati jumlah Daftar Inventarisasi Masalah RUU sebanyak 38 DIM, yang terdoro atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi dan DIM penjelasan sebanyak 26 DIM. Adapun identifikasi atas substansi yang dimaksud, yaitu: 1. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai muatan kesusilaan, ayat (3) mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; 2. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (1) mengenai larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 3. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (2) mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA; 276 4. Perubahan ketentuan Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; 5. Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain; 6. Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda, serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); 7. Perubahan ketentuan Pasal 45a terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Selanjutnya, Panja Komisi I DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melakukan pembahasan terhadap materi dimaksud. Dalam rangka menambahkan argumentasi terhadap pasal-pasal yang dibahas, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Komisi I DPR RI telah menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum dengan menghadirkan para pakar hukum telekomunikasi, pakar informasi teknologi komunikasi, organisasi profesi yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang ITE, serta lembaga kajian yang bergerak di bidang ITE, serta secara keseluruhan Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE telah menyelenggarakan rapat panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas pasal- pasal dalam Undang-Undang ITE. … Dalam perjalanan pembahasan rapat panja, Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui materi-materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, sebagai berikut. 1. Perubahan konsideran menimbang; 2. Perubahan ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4); … 10. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, 277 mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta penjelasan Pasal 27 ayat (2) mengenai ketentuan perjudian; 11. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik diaturdalam Pasal 27a; … 21. Perubahan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45a; … 23. Pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diatur dalam Pasal 2, romawi; 24. Penjelasan umum RUU ITE, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua ITE selanjutnya menugaskan kepada Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang ITE agar seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan pasal per pasal dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik, serta juga dilakukan sinkronisasi pasal. Selanjutnya pada rapat panja tanggal 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE telah menerima laporan Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE dan menyetujui laporannya. Untuk selanjutnya secara keseluruhan dilaporkan pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I, untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. 278 • Ketua Rapat (Meutya Viada Hafid/F-PG): Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Panja. Perubahan atas RUU ITE, yang sudah bekerja kurang lebih, kurang dari setahun ya, setahun itu masuk ke sini ya 8 bulan. Saya lupa menyampaikan dari Pemerintah, Ketua Panjanya Pak Dirjen APTIKA, ya, jadi sangat produktif yang sudah dilakukan Pak Menteri, sehingga akhirnya sebagaimana dilaporkan tadi kita melihat banyak masukan lain atau kesepakatan lain antara DPR dengan Pemerintah dari RUU inisiatif pemerintah yang dikirimkan ke DPR. Jadi, artinya tidak hanya mengurusi hal-hal yang terkait dengan sanksi tapi yang terkait dengan khususnya mengamankan transaksi digital sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang ini namanya informasi transaksi elektronik. Kita hampir lupa karena banyak kasus ITE ini justru bukan digunakan untuk transaksi elektronik, tapi dengan masukan dari tadi, beberapa RDPU yang kita lakukan kita juga menyempurnakan agar ekosistem digital khususnya untuk transaksi ekonomi itu juga diperbaiki. Sehingga, sebagaimana tadi ketua panja sampaikan cukup banyak dan cukup komprehensif tambahan-tambahan lainnya untuk melindungi transaksi digital di dalam RUU ITE ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja, baik itu dari Komisi I maupun juga dari Panja Pemerintah, yang sampai pada titik ini, ini cukup progresif menurut hemat kami dan semoga ini kemudian dapat kita sepakati semua hari ini. Saya akan tanyakan kepada Bapak-Ibu, baik dari Komisi I maupun dari Pemerintah setelah kita mendengarkan laporan panja terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, apakah dapat kita setujui laporan panja? Setuju, ya. (RAPAT: SETUJU) Ketua Panja, setuju? Pemerintah setuju juga, ya, semua setuju. Dengan telah disetujuinya laporan panja pada rapat kerja hari ini, maka selesai tugas panja dalam membahas materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu pembacaan naskah RUU. Di hadapan yang terhormat Bapak dan 279 Ibu, telah terdapat naskah akhir RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, untuk dapat Bapak dan Ibu, baca. Ini adalah perubahan terbatas sesuai bahasanya pemerintah. Jadi saya rasa kalau dibaca keseluruhan tidak perlu dan kalau memang semua sudah membaca, saya izin untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Apakah kita sepakat tidak perlu dibaca? Setuju ya. (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan akhir mini dari fraksi- fraksi, kami persilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi ini disebut pandangan akhir mini karena memang diharapkan tidak terlalu berpanjang-panjang. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara yang ditunjuk di catatan saya adalah Bapak Mukhlis Basri yang terhormat. Belum ya, Pak? Ini diganti Pak Junico, kami persilakan, Pak Junico. • F-PDIP (Junico BP Siahaan, S.E.): Pimpinan sidang, para Anggota Komisi I, serta hadirin sekalian, Merujuk pada persoalan pada implementasi Undang-Undang ITE dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat mengenai akhir, sebagai berikut: Yang kedua, perubahan terhadap sejumlah pasal dalam undang- undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat khususnya terkait hal-hal substansial, antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta perubahan terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Yang ketiga, perubahan terhadap sanksi pidana sudah sejalan dengan prinsip keadilan hukum sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang di 280 masyarakat, antara lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ancaman pidana penjara dan pidana denda, penambahan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam perubahan ketentuan terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Yang keempat, penambahan dalam penjelasan pasal-pasal termasuk penambahan penjelasan pasal mengenai ketentuan perjudian, membuat rancangan undang-undang ini menjadi lebih jelas. Kelima, penyempurnaan dan perubahan sejumlah pasal dan ketentuan peralihan dalam rancangan undang-undang ini telah juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya penyempurnaan dan perubahan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang ini, maka kami Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa rancangan undang-undang ini dapat menjadi acuan hukum yang komprehensif dan tidak multitafsir. Undang-Undang ITE dapat menjadi produk legislasi yang merupakan pionir yang meletakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, guna menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, aman, serta produktif. • F-P. Golkar (Dave Akbarshah Fikarno, M.E.): Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Mencermati perkembangan teknologi yang sedemikian pesat berkembangnya bukan tidak mungkin kebebasan dalam segala sendi kehidupan dijadikan topeng untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Sudah banyak contoh di sekitar kita yang memperlihatkan bagaimana informasi keruh akibat perbuatan atau penyampaian Informasi yang tidak benar dan mempunyai potensi memecah belah, banyak ragam penipuan ekonomi yang berbasis digital dengan mengatasnamakan kecepatan dan efektivitas. 281 Atas dasar itulah Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendesak dan sangat dibutuhkan. Pembaharuan hukum ini ditujukan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kebebasan berpendapat, berserikat, serta integral dengan jaminan atas rasa aman dan hal lainnya seperti martabat, kehormatan diri dan pribadi tetap terlindungi. Ketiga, dalam pelaksanaannya segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat, serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir termasuk juga memberikan efek jera dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam Pasal 27a dan 27b di antara Pasal 27 dan 28. Dengan mencermati poin-poin yang disampaikan, maka kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti agar disahkan menjadi undang-undang dalam rapat sidang paripurna berikutnya. • F-P. Gerindra (H. Subarna, S.E., M.Si.): … Satu, berpandangan bahwa keberadaan RUU ITE harusnya dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan, serta kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konvensional sebagai warga negara. Dua, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tidak boleh terciderai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 282 martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan pandangan yang telah kami paparkan di atas, dengan ini menyatakan menyetujui, mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • F-P. Nasdem (Muhammad Farhan, S.E.): … Setelah beberapa tahun proses legislasi RUU ITE ini, banyak terjadi masukan dari masyarakat untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Dalam berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE sebelumnya tidak sepenuhnya dapat melindungi korban khususnya perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. Hal ini malah membuat korban semakin distigmatisasi dan dikriminalisasi. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem sepakat harus adanya pengaturan tentang penyebaran konten intim nonkonsensual bahwa seseorang yang menjadi objek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika perbuatan penyebarluasan materi tersebut dengan menggunakan sarana elektronik dilakukan tanpa persetujuannya. Dan, setelah mendengar pendapat serta audiensi yang kami lakukan, Fraksi Partai Nasdem DPR sepakat bahwa harus ada penjaminan hak korban tindak pidana ITE seperti adanya penghapusan jejak digital dan perlindungan hak privasi. Maka dari itu, Fraksi Partai Nasdem setuju dan menerima RUU ITE ini untuk disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akhir kata, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Panja RUU ITE, DPR RI beserta seluruh anggotanya, Panja RUU ITE dari pihak pemerintah beserta seluruh anggotanya, kepada Pimpinan Komisi I, kepada Pimpinan Kementerian Kominfo, dan Pimpinan Kementerian Kumham, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang telah 283 menunjukkan kerja sama yang sangat baik, sehingga kita bisa menuntaskan revisi undang-undang yang sangat penting ini. • F-PKB (Drs. H. Taufiq R. Abdullah): Kami memandang bahwa RUU ini sangat penting sebagai instrumen negara dalam mengatur batasan-batasan hak asasi manusia, karena sesungguhnya bahwa hak asasi manusia satu itu harus dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Di dalam kaidah fiqih dikenal dengan hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati goirihi, bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. RUU ini juga diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat mengatur untuk penciptaan lingkungan yang baik bagi dunia digital, sehingga sistem informasi dan sistem transaksi elektronik benar-benar dapat melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya perilaku yang merugikan, seperti misalnya pelanggaran atas norma-norma sosial, perjudian online, penyebaran berita bohong, konten elektronik yang bermuatan intimidasi, ancaman, atau hasutan yang menjadi pemantik bagi keonaran dan pertikaian antara individu di masyarakat. Kemudian, RUU ini juga diharapkan menjadi bagian instrumen hukum yang memberikan proteksi terhadap hak asasi anak. Di mana mereka membutuhkan lingkungan siber yang mendukung pertumbuhan jiwa mereka. Selanjutnya, kami memandang bahwa undang-undang ini memang telah beberapa diuji di MK, akan tetapi tentu kita, tidak pernah putus asa untuk terus melakukan perubahan-perubahan karena kita meyakini bahwa untuk tugas-tugas konstitusional kita salah satunya adalah bagaimana mencegah kehancuran. Karena menurut pandangan kami bahwa mencegah kehancuran itu lebih utama di atas upaya perbaikan. Selanjutnya kami berharap bahwa RUU ini juga menjadi sebuah aturan perundang-undangan yang tidak menghambat dinamika pemikiran masyarakat. Dan, juga jangan sampai membungkam hak-hak asasi manusia khususnya dari sisi bagaimana hak berekspresi atau berpendapat. Kami juga berharap bahwa undang-undang ini memberikan 284 kepastian hukum sebagai upaya untuk memperkecil adanya ayat-ayat, ketentuan-ketentuan, atau pasal yang ambigu, yang multitafsir sehingga tidak digunakan untuk kepentingan kepentingan yang tidak semestinya. Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mengikuti secara serius di dalam proses-proses panja dan memperhatikan berbagai perkembangan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju RUU ini untuk dilanjutkan di dalam proses-proses berikutnya. • F-P. Demokrat (Rizki Aulia Rahman Natakusumah): Pertama, efektifitas implementasi muatan-muatan yang diatur dalam revisi Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang KUHP akan sangat bergantung pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu mengoordinasikan instrumen penegak hukum untuk menghindari terjadinya kriminalisasi dan penegakan dalam kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dinilai kontroversial. Dua, terkait penguatan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik, dalam menyikapi konten-konten yang mengisi ruang digital, Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa kewenangan ini harus disertai dengan perilaku yang netral dan senantiasa memperjuangkan norma-norma yang menjadi nilai pegangan bangsa Indonesia. Tiga, terkait muatan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang juga menyentuh aspek keamanan data dan transaksi elektronik, Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu menciptakan peraturan turunan yang adil, berimbang, dan tidak berpihak. Hal ini demi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung kemajuan sektor usaha digital di Indonesia. … dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- 285 Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat disahkan di tingkat selanjutnya. • F-PKS (Dr. H. Sukamta): … Fraksi PKS menilai kasus-kasus dengan sangkaan menggunaan Undang-Undang ITE ini terbagi di dalam dua kelompok utama. Yang pertama, kasus kejahatan tindak kriminal yang dengan sengaja dengan motif jahat, mau merugikan orang lain, menguntungkan diri atau kelompoknya. Kasus dalam kriminal murni ini seperti kasus perjudian, pengancaman, pemerasan yang mendominasi kasus di Undang-Undang ITE. Sedangkan yang kedua, kriminalisasi kasus yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, namun dengan tafsir atau pandangan subjektif sulit diukur dan sulit dibuktikan, namun tindakan tersebut menjadi tindakan kejahatan yang disangkakan. Kasus yang sering terjadi adalah kasus berita palsu dan penistaan agama. Perlunya revisi kedua Undang-Undang ITE untuk meminimalisasi kasus- kasus hukum yang menjerat warga dengan acuan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap karet. Selain itu, revisi kedua Undang-Undang ITE ini perlu dilakukan karena ada jeda waktu antara sekarang dengan pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu pada tahun 2026 yang di dalamnya ada beberapa pasal Undang-Undang ITE yang telah dicabut oleh KUHP yang baru. Selama jeda waktu kurang lebih 2 tahun ke depan ini perlu ada penegasan dan pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dianggap karet dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Fraksi PKS mengikuti dan mengawal dengan serius pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE serta memberikan masukan-masukan dan pendapat. Ada 8 catatan penegasan Fraksi PKS terhadap hasil Panja RUU ITE Komisi I DPR RI bersama Tim Pemerintah, sebagai berikut. Pertama, perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik untuk menjaga 286 masa depan anak-anak, masa depan bangsa dari kejahatan-kejahatan dan pengaruh negatif dari dunia digital. Kedua, konten kesusilaan dan perjudian. Negara Indonesia harus melindungi rakyat Indonesia dari informasi elekronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, serta yang memiliki muatan perjudian. Dua kegiatan ini terbukti merusak masa depan bangsa, revisi Undang Undang ITE telah mengatur pembedaan antara penyebaran konten asusila dengan pengecualian untuk membela diri, sebagaimana kasus yang menimpa Baiq Nuril. Sehingga, diharapkan pasal konten kesusilaan ini tidak lagi multitafsir yang berpotensi menjadi pasal karet. Ketiga, keabsahan dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan tanda tangan sertifikat elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini memberikan dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, keamanan data dan kedua pengujian terhadap keabsahannya. Kedua hal ini untuk memastikan bahwa penyalahgunaan dan penipuan memanfaatkan dokumen elektronik ini tidak terjadi. Keempat, pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana untuk mencegah setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Pemberian sanksi pidana dengan ancaman lebih berat dari undang-undang sebelumnya, harapannya permasalahan terkait dengan ancaman kekerasan, penipuan digital, kesusilaan, kebencian, dan permusuhan, pencemaran nama baik, hoax, dan perjudian bisa berkurang kejadian dan kerugian yang ditimbulkan. … Keenam, pasal karet pencemaran nama baik. Salah satu dorongan kuat revisi Undang-Undang ITE yaitu mengenai pasal karet pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik. Revisi Undang- Undang ITE mengenai pencemaran nama baik memperjelas mengenai bentuk pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik harus berdasarkan aspek objektifitas dan penilaian yang adil dan terukur. 287 Sedangkan dalam konteks kritik membangun dalam batasan norma dan kesusilaan terhadap pejabat publik tidak termasuk sebagai pencemaran nama baik. Ketujuh, konten penyebaran berita bohong, penghasutan, ujaran kebencian atau hate speech berdasarkan SARA yang dapat menimbulkan kerusuhan. Revisi kedua Undang-Undang ITE kali ini menegaskan aturan yang tidak lagi multitafsir agar dapat meminimalisasi kasus-kasus kriminalisasi pihak-pihak yang kritis. Menimbang delapan hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan memohon Taufiq Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibawa ke pembicaraan tingkat dua di Paripurna untuk disahkan menjadi undang- undang. • F-PAN (Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.) … Setelah melakukan pembahasan secara mendalam oleh Anggota Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah dan mendengar masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi undang- undang, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah disepakati perubahan-perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat sebagai berikut. Ini kalau saya bacakan panjang, jadi nomor 1 sampai nomor 10 jadi saya lewati saja bisa dibaca sendiri-sendiri. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting dalam revisi kali ini adalah terkait dengan sanksi pidana. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa kekisruhan yang selama ini terjadi hingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan sanksi pidana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional telah menyepakati bahwa berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini 288 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bertitik tolak dari hasil kerja Panja Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah dan masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju revisi Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk disahkan menjadi undang-undang dalam tahapan selanjutnya. • Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi): … Berikut beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penerapan norma-norma pidana dalam Undang-Undang ITE berbeda-beda di berbagai tempat. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap normal Undang-Undang ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat. Kedua, Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak anak yang menggunakan produk atau layanan digital. … Ketiga, UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, pada tahun 2022 nilai dari ekonomi digital Asean mencapai 194 miliar US Dollar dan Indonesia berkontribusi 40% dari nilai tersebut. … Rapat panja serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi telah menghasilkan dan menyelesaikan pembahasan dan menyepakati 289 perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua Undang Undang ITE, di mana beberapa poin yang dihasilkan di antaranya adalah penyempurnaan norma yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana norma yang dimaksud meliputi, alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 27, Pasal 27a, Pasal 27b, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b. Peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah meyakini bahwa RUU Perubahan Kedua UU ITE akan dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk itu, pemerintah dapat menyetujui naskah RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang sudah disepakati bersama Komisi I DPR RI untuk dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE ini kami sampaikan. • Ketua Rapat (Meutya Viada Hafid/F-PG): … Terima kasih sudah disampaikan tadi, baik itu dari pemerintah. Saya harus ketok, Pak, sebagai prasyarat bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapur DPR RI untuk disetujui menjadi undang undang ya, kita ketok. (RAPAT: SETUJU) 290 F. PERMOHONAN DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, dan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon pada intinya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa frasa “orang lain” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena ada ketidaksinambungan pemaknaan “orang lain” yang diatur dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- 291 Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023), sehingga harus diberikan tafsir dengan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban. 2. Bahwa frasa “suatu hal” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 memuat inti persoalan pencemaran nama baik, sehingga harus memiliki kejelasan penafsiran. Dengan tidak diaturnya lagi penghinaan dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 berpotensi terhadap kasus penghinaan akan digunakan ketentuan pidana pencemaran nama baik. Hal ini merupakan suatu ketidakadilan karena dalam konteks KUHP 1946 ancaman pidana bagi tindak pidana penghinaan lebih rendah daripada ancaman pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga apabila frasa “suatu hal” tidak dimaknai sebagai “dilakukannya suatu perbuatan”, maka ketentuan a quo UU ITE 1/2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Bahwa rumusan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 memiliki desain pengaturan yang jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR). Ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak bisa mencegah timbulnya kebencian karena penanganan baru dilakukan saat kebencian sudah timbul, sehingga melenceng jauh dari yang dikehendaki ketentuan Pasal 20 ayat (2) ICCPR. 4. Bahwa frasa “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 memberi ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah dan karenanya melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, serta hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 perlu diberikan penafsiran dengan alasan sebagai berikut: a. rumusan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak menyasar akar masalah dari kebencian dan bahkan menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah; 292 b. rumusan unsur kesalahan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 mempersulit penegakan hukum terhadap kebencian yang sudah termanifestasi; c. rumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 yaitu “mentransmisikan” bertentangan dengan standar Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian terjadi di muka publik; dan d. rumusan isi dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan bisa berupa apapun selama hasil akhirnya adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga sangat mungkin menyasar orang yang tidak bersalah. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang- halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan a quo UU ITE 1/2024 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 293 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5, Pemohon secara sadar menyatakan dirinya adalah “korban” dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 19/2016) yang diterapkan secara karet. Namun, dalam permohonan ini, justru Pemohon kemudian melakukan 294 pengujian kepada UU ITE 1/2024, sehingga Pemerintah patut mempertanyakan dalil kerugian Pemohon apakah disebabkan oleh UU ITE 19/2016 atau UU ITE 1/2024. b. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tentang Kedudukan Hukum halaman 5 angka 6 s.d. angka 8, merupakan hal yang didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon tersebut bukan akibat inkonstitusional norma melainkan implementasi norma atas tindakan konkret yang dilakukan oleh Pemohon. c. Bahwa pasal-pasal yang diajukan untuk diujikan oleh Pemohon tidak memiliki hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang, karena tindakan Pemohon pada media sosialnya bukanlah upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon terkait melindungi lingkungan hidup tidak terlanggar karena pada dasarnya yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus konkret yang Pemohon alami tidak dalam rangka melindungi lingkungan hidup. d. Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causaal verband) antara pemberlakuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, yang kemudian menurut anggapan Pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Maka dari itu, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang menjadi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon. e. Bahwa Pemohon mendalilkan saat ini sudah bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG dan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan tuntutan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 19/2016. Pemohon dengan sendirinya menyatakan bahwa hak konstitusional berpotensi dirugikan dengan berlakukan pasal-pasal yang diujikan 295 dalam perkara a quo menjadi tidak ada. Hal ini menguatkan bahwa tidak ada kerugian yang nyata yang telah dialami Pemohon atas pasal- pasal yang dimohonkan untuk diuji, apalagi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) serta Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 bukan merupakan dakwaan terhadap perkara hukum yang dihadapi Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kerugian terhadap pasal- pasal yang dimohonkan untuk diuji. Alasan yang menjadi alasan Pemohon sebenarnya adalah kekhawatiran Pemohon semata akan (apabila) adanya proses kasasi yang melakukan pemeriksaaan ulang terhadap kasus konkret Pemohon tersebut. Hal demikian bukanlah alasan inkonsitusionalitas norma karena Kasasi merupakan suatu proses hukum dan konstitusional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi, supremasi hukum, keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, berdasarkan due process of law dalam hukum pidana, hal yang dihadapi Pemohon merupakan pemeriksaan hukum konkret yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya. f. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya berusaha untuk mengarahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma baru sesuai petitum Pemohon karena Pemohon lebih banyak menguraikan masukan-masukannya terkait perbaikan rumusan ketentuan-ketentuan yang diuji dibandingkan menguraikan hubungan kerugian yang dialaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). 296 Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU ITE 1/2024 Landasan Filosofis Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE) pada BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis hal. 110 s.d. 113, yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut: 1. Perubahan Kedua UU ITE bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta merupakan salah satu pegangan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk pola pikir yang bijaksana dalam bersikap maupun melakukan tindakan, termasuk menghadapi perubahan cepat dari globalisasi saat ini. 2. Teknologi dan informasi yang didorong oleh globalisasi akan berguna dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan sarana pemanfaatan Teknologi Informasi secara tepat. Oleh karenanya, demi menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah dan untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut dilakukan perubahan kedua dalam UU ITE untuk menyesuaikan perkembangan di masyarakat. 3. Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan demi mencapai tujuan negara tersebut, dipandang perlu diadakan perubahan kedua UU ITE 297 karena terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sehingga pengaturan hak seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara elektronik harus kembali disesuaikan untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara. 4. Kebebasan berpendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa seorang warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya mengenai sesuatu hal. Kendati demikian, Undang-Undang Dasar juga membatasi kebebasan berpendapat dengan maksud menjaga penghormatan, menjamin pengakuan, dan melindungi kebebasan dari orang lain. Pembatasan tersebut selanjutnya diatur dalam undang-undang yang dilakukan agar dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seseorang terus berpegang pada moral, nilai yang hidup di masyarakat, keamanan, dan senantiasa menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Pasal 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan dasar bahwa seorang warga negara memiliki kebebasan dalam berpendapat dengan beberapa pembatasan yang harus diatur oleh undang-undang. 5. Sesuai dengan norma Pasal 28J UUD NRI 1945, UU ITE mengatur adanya pembatasan dalam menjalankan kebebasan berpendapat. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 6. UU ITE 19/2016 dirasa kurang mencerminkan penerapan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan terdapat pasal yang multitafsir sehingga meningkatkan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Oleh karenanya, perlu diadakan perubahan kedua UU ITE demi menjaga kebebasan berpendapat orang lain secara adil sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Pembatasan yang diatur kembali dalam perubahan kedua pun dilakukan dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai falsafah negara yang berisikan 298 agama, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis serta demi mencapai tujuan negara. 7. Perubahan kedua UU ITE dilakukan agar penataan dan perbaikan pengaturan mengenai komunikasi dan transaksi elektronik dapat terlaksana dengan baik. Perubahan ini pun diharapkan akan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna maupun Penyelenggara Sistem Elektronik, sehingga keadilan sosial seperti butir sila kelima dalam Pancasila dan tujuan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan umum dapat terlaksana. 8. Realitas globalisasi informasi tetap harus ditempatkan sebagai perkembangan yang tetap berada dalam nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipahami dampak perkembangan dan interaksi dalam globalisasi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi dapat berdampak negatif bagi proses berbangsa dan bernegara. 9. Tujuan yang ingin dicapai oleh UU ITE yaitu untuk melakukan penataan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi alat penting dalam kegiatan kehidupan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan adil. Untuk itu penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. 10. Perubahan UU ITE terhadap penyadapan dan penurunan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Teknologi Informasi menjadi kebutuhan karena secara filosofis pengaturan mengenai penyadapan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang oleh konstitusi merupakan hak asasi. Membangun keadilan dan kesejahteraan tetapi melupakan hak-hak individu sebagai manusia 299 akan menimbulkan ketidakadilan yang baru dan mendorong pengabaian atas hak prinsipil dari nilai kemanusiaan. Di samping itu, pengecualian karena kepentingan hukum dapat dipahami dalam rangka menciptakan tatanan bernegara yang lebih baik. Namun, menjaga kehormatan serta hak individu sebagai manusia dan warga negara merupakan fondasi dalam bernegara. B. Asas dan Tujuan Asas dalam Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE dalam BAB II. B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Norma, hal. 70 s.d 74, menguraikan Asas sebagai berikut: 1. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan uraian sebagai berikut: “... dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Terdapat tiga nilai identitas pada hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu: a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; b. Asas keadilan hukum (gerechtigheid), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; c. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). Secara normatif, asas kepastian hukum dilihat ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan konflik norma atau benturan atas adanya keraguan atau multitafsir. Maka dari itu, aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, asas keadilan hukum tidak dapat dipandang sama dengan arti penyamarataan dan berarti bahwa tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun pertimbangan menurut tiap-tiap perkara tersendiri. Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kemanfaatan, dengan arti bahwa kedua asas tersebut harus memiliki manfaat didalamnya.” 2. Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Nasionalitas Pasif, dengan uraian sebagai berikut: “Asas Nasionalitas aktif dan pasif dapat ditemukan di Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada pasal 4 dan 5, sehingga merupakan salah satu asas keberlakuan hukum pidana indonesia. Berdasarkan 300 ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan asas nasionalitas aktif merupakan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun dia berada, sedangkan asas nasionalitas pasif berarti ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. .......................... Asas Nasionalitas Aktif disebut juga asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Dalam hal penegakan hukum mengenai pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik akan berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga WNI harus tunduk pada UU ITE. Asas nasional pasif atau Asas Perlindungan ialah suatu asas yang memberlakukan suatu peraturan terhadap siapa pun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Berdasarkan asas ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Demikian hendaknya ketika konsepsi pencemaran nama baik UU ITE diberlakukan. Apabila terdapat orang asing yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang Indonesia yang mana tindakan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka harus tunduk pada ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE.” 3. Asas Efektivitas, dengan uraian sebagai berikut: “Efektivitas hukum merupakan situasi ketika hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan perubahan UU ITE ini ialah berkaitan dengan perumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang perubahan UU ITE. Hal tersebut yang dikarenakan adanya kemajuan yang begitu pesat dibidang Teknologi Informasi yang telah memberikan sumbangan besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik.” Selain itu, Perubahan Kedua UU ITE memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam BAB V. A. Sasaran, hal. 119, dengan uraian sebagai berikut: “Sasaran pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas ITE adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang 301 demokratis. Lebih spesifik lagi, pengaturan dalam RUU ITE dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Dengan perubahan kedua dari UU ITE diharapkan akan dapat dicapai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.” C. Arah Pengaturan Arah Pengaturan Perubahan Kedua UU ITE sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE pada BAB V. B. 1. Arah Pengaturan hal. 119 dinyatakan untuk memperbaiki rumusan delik pidana, penyesuaian beratnya ancaman pidana, dan keselarasan dengan KUHP, sebagai berikut: “Arah pengaturan dari RUU Perubahan Kedua atas UU ITE ITE adalah memperbaiki rumusan delik pidana dan menyesuaikan bobot/beratnya beberapa ancaman pidana di dalam BAB XI UU ITE yang memuat Ketentuan Pidana agar selaras dengan KUHP atau rasionalisasi norma- norma pidana yang diatur dalam BAB VII UU ITE yang memuat Perbuatan yang Dilarang.” Selain Arah Pengaturan, Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE memuat mengenai Jangkauan Pengaturan (BAB V. B.2. Jangkauan Pengaturan hal. 119 s.d. 120) sebagai berikut: “Jangkauan Subjek Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas ITE adalah setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia di luar negeri, dan badan hukum sebagaimana pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE. Sedangkan mengenai jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang undang ini adalah penyempurnaan norma-norma pidana dalam UU ITE yang meliputi pengaturan perbuatan hukum terkait muatan kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, cyberbullying. Selain itu, dalam jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang-undang ini ditambahkan juga norma penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.” D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon 302 No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon 1. Pasal 27A UU 1/2024 Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945 (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 2. Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 303 No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 1. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 yang telah banyak diajukan pengujiannya dengan putusan MK antara lain: a. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945; b. Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; c. Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945; 304 d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XXI/2023 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945; e. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan batu uji yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik dalam sistem elektronik telah dilakukan pengujian oleh MK dengan berbagai batu uji dalam UUD NRI 1945 dengan Putusan MK menyatakan tetap konstitusional. 2. Bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 sudah secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam pengertian tersebut hukum merupakan instrumen untuk melindungi hak seseorang. Hak seseorang yang dilindungi oleh hukum dapat menjadi kewajiban orang atau pihak lain untuk memenuhinya. Memperhatikan Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 paragraf [3.16.2] halaman 104 dan halaman 105 yang berbunyi: “...meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi”. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945] untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang…” maka Pasal 27A UU ITE 1/2024 telah memberikan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi (mematuhi larangan) dengan hak. Selain itu, rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 hanya membatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” menyerang 305 kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dengan bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, Pasal 27A UU ITE 1/2024 merupakan norma hukum yang mengatur secara proporsional mengenai pelindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dalam aktivitas di dunia siber. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa “orang lain” pada ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena ada ketidaksinambungan pemaknaan “orang lain” yang diatur dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga harus diberikan tafsir dengan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon berusaha menghubungkan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga kemudian memberikan tafsir frasa “orang lain” dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 harus dipersempit dengan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk telah diatur dalam BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM dalam Paragraf 2 dan Paragraf 3 mulai dari ketentuan Pasal 240 sampai dengan ketentuan Pasal 243 KUHP 2023, sedangkan tindak pidana penghinaan bagi masyarakat umum diatur dalam BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN dalam Bagian Kesatu sampai 306 dengan Bagian Ketujuh mulai dari ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP 2023. 2) Frasa “Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini” dalam Penjelasan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 bertujuan menegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih pemaknaan dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 yang berada pada BAB lain dan telah secara spesifik mengatur tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan golongan penduduk. Ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 tidak bertujuan untuk mengecualikan lembaga negara dan golongan penduduk sebagai korban tindak pidana penghinaan, karena tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan golongan penduduk sudah diatur pada ketentuan Pasal lainnya dari KUHP 2023. 3) KUHP 2023 tidak mengecualikan lembaga pemerintah dan pejabat publik dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan pejabat publik (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) diatur dalam ketentuan Pasal 241 KUHP 2023 yang menyatakan: Pasal 241 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipindana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kemudian, Penjelasan Pasal 240 KUHP 2023 menyatakan: Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 307 Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan pejabat publik (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 241 KUHP 2023; 4) KUHP 2023 juga tidak mengecualikan kelompok perorangan dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan kelompok orang (golongan penduduk) diatur dalam ketentuan Pasal 243 KUHP 2023 yang menyatakan: Pasal 243 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan kelompok orang (golongan penduduk) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 243 KUHP 2023; 5) Terkait dengan pengecualian figur publik sebagai korban tindak pidana dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai frasa “orang lain” itu sendiri karena tidak ada ukuran yang jelas untuk menentukan “orang lain” tersebut merupakan publik figur 308 atau bukan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena menimbulkan diskriminasi bagi orang yang dinyatakan bukan sebagai publik figur; 6) Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 tidak dapat diberikan penafsiran untuk mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik karena apabila yang dijadikan pembanding oleh Pemohon adalah KUHP 2023, maka sesungguhnya norma ketentuan a quo UU ITE 1/2024 sudah mencakup ketentuan dalam Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 atau dengan kata lain KUHP 2023 pun tidak mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban tindak pidana penghinaan. 7) Ketetuan a quo UU ITE 1/2024 tidak dapat mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban karena apabila dimaknai demikian, maka tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebelum KUHP 2023 berlaku menjadi tidak dapat dipidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 sudah mengatur materi muatan pengenaan sanksi pidana yang sama dengan ketentuan Pasal 241, Pasal 243, dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. b. Arah Pengaturan Perubahan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU ITE 19/2016 menjadi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 berdasarkan Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE hal. 122-123, adalah sebagai berikut: 309 “Arah pengaturan terhadap perubahan UU ITE yang mengatur perubahan ancaman pidana dalam perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana terhadap pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik ini dikurangi menjadi 2 tahun, pertimbangannya adalah Pasal 310 KUHP hukuman hanya 9 bulan dan Pasal 310 ayat (2) KUHP ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Dengan demikian ancaman 2 tahun merupakan hukuman yang dianggap telah sesuai, karena selain dapat dihukum penjara, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan untuk dalam hal perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya maka diancam melakukan fitnah. Apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa. Ketentuan ini mengacu pada ketentuan Pasal 311 KUHP yang mana ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Sehingga, ancaman hukuman 4 tahun dan denda sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk perbuatan fitnah dianggap telah sesuai, dengan pertimbangan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sarana elektronik yang mana mengakibatkan dampak yang sangat luas. Selain itu juga terdapat penjelasan unsur dari yang sebelumnya hanya “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” diatur menjadi “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud diketahui orang lain” yang mana merupakan unsur dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008. Inti dari muatan penghinaan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Kemudian, perbuatan-perbuatan yang bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, serta cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas.” 310 c. Bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan satu kesatuan norma dengan Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024 yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.” d. Bahwa berdasarkan atas penjelasan dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE di atas dan ditegaskan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa penafsiran frasa “orang lain” sebagai bukan badan hukum dan delik terhadap Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A UU ITE 1/2024 merupakan delik aduan sehingga yang dapat diproses berdasarkan adanya pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan badan hukum. e. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024 sebagai pengecualian terhadap badan hukum sebagai korban bersesuaian dengan sistem hukum pidana di Indonesia yang mengenal pemidanaan sebagai subjek hukum yaitu pribadi kodrati (natuurlijk persoon) dan pribadi hukum (rechtspersoon) yang dikenal dengan badan hukum. Dengan demikian, berdasarkan dua jenis subjek hukum maka frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 hanya ditujukan kepada orang perseorangan sebagai pribadi kodrati menjadi korban dan melakukan pengaduan terhadap delik a quo. f. Bahwa landasan filosofis pencemaran nama baik dalam UU ITE dan ditegaskan kembali dalam Perubahan UU ITE dalam Naskah Akademik pada hal. 113 berbunyi sebagai berikut: “Perubahan UU ITE terhadap penyadapan, dan penurunan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Teknologi Informasi menjadi kebutuhan karena secara filosofis pengaturan mengenai penyadapan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin hak atas perlindungan diri 311 pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang oleh konstitusi merupakan hak asasi. Membangun keadilan dan kesejahteraan tetapi melupakan hak- hak individual sebagai manusia akan menimbulkan ketidakadilan yang baru dan mendorong pengabaian atas hak prinsipil dari nilai kemanusiaan. Disamping itu, pengecualian karena kepentingan hukum dapat dipahami dalam rangka menciptakan tatanan bernegara yang lebih baik. Tetapi menjaga kehormatan dan hak individu sebagai manusia dan warga negara adalah menjadi pondasi dalam bernegara.” Dengan demikian, landasan filosofis dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap perlindungan diri dan kehormatan sebagai manusia dan warga negara sebagai subjek hukum pribadi kodrati. g. Bahwa dalam permohonan pemohon dengan membatasi frasa “orang lain” dengan mengecualikan pejabat publik dan publik figur dinilai tidak tepat karena pelindungan dimaksud bukan dilakukan terhadap jabatan publiknya tetapi terhadap setiap orang pribadi kodrati dalam kedudukannya di masyarakat secara adil bukan melihat jabatan ataupun kedudukannya sebagai publik figur atau tidak. Batasan ini alih-alih membuat kesamaan tetapi di lain pihak akan memberikan pengaturan yang bersifat diskriminatif melihat manusia sebagai pribadi kodrati dengan melihat kedudukannya dalam masyarakat. Adapun lebih lanjut akan menimbulkan suatu penafsiran yang tidak jelas bagaimana pengertian dan definisi sebagai pejabat publik dan publik figur yang tidak diuraikan oleh Pemohon. h. Bahwa selain itu, pembatasan frasa “orang lain” dengan mengecualikan pejabat publik dan publik figur dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 antara lain: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 312 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka, Permohonan Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 pada frasa “orang lain” yang tidak diberikan penafsiran sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan dalil keliru karena Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024 telah mengatur secara tegas dan jelas, korban dan pihak yang dapat melakukan pengaduan atas delik tersebut. 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa “suatu hal” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 memuat inti persoalan pencemaran nama baik, sehingga harus memiliki kejelasan penafsiran, dan selanjutnya menurut Pemohon dengan tidak diaturnya lagi penghinaan dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 berpotensi terhadap kasus penghinaan akan digunakan ketentuan pidana pencemaran nama baik, serta hal ini merupakan suatu ketidakadilan karena dalam konteks KUHP 1946 ancaman pidana bagi tindak pidana penghinaan lebih rendah daripada ancaman pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga apabila frasa “suatu hal” tidak dimaknai sebagai “dilakukannya suatu perbuatan”, maka ketentuan a quo UU ITE 1/2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalam membentuk suatu norma dalam peraturan perundang- undangan, Pemerintah berpedoman pada asas-asas sebagaimana 313 dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 selanjutnya disebut UU PPP. b. Bahwa frasa “suatu hal” perlu dibaca secara satu kesatuan dan saling terkait dalam satu unsur-unsur Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal”. Dengan membaca secara keseluruhan maka perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Frasa “suatu hal” tersebut tidak hanya terbatas terhadap “dilakukannya suatu perbuatan” karena kehormatan atau nama baik seseorang bersifat abstrak dalam arti tidak dapat tafsirkan sempit sebagai suatu hal yang konkret berupa suatu perbuatan. Dalam pengaturan yang demikian maka, cakupan perlindungan atas harkat martabat, kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tidak dilakukan secara tepat dan proporsional. c. Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa "suatu hal" tidak diberikan penafsiran yang membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga perlu diubah menjadi frasa “dilakukan suatu perbuatan” merupakan suatu dalil yang keliru karena apabila dimaknai “dilakukan suatu perbuatan” maka justru akan mereduksi nilai-nilai budaya Indonesia yang bersifat multikultural dan hal ini bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta penjelasan UU PPP, antara lain sebagai berikut: 1) asas “dapat dilaksanakan” “Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis” 2) asas “kejelasan rumusan” 314 “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya” 3) asas “kemanusiaan” “Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.” d. Memperhatikan asas di atas, penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh peraturan dalam hal ini ketentuan a quo UU ITE 1/2024 telah memperhatikan nilai-nilai budaya, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Bahwa terkait asas “kemanusiaan”, UU ITE 1/2024 bertujuan melindungi masyarakat dari akibat adanya suatu penyerangan nama baik, apabila pemaknaan “suatu hal” dipersempit sebagaimana kehendak yang ada dalam posita dan petitum Pemohon, maka terhadap perbuatan yang tidak termuat di dalamnya berpotensi akan terlepas dari jeratan hukum, dan menyebabkan tidak tercapainya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi setia warga negara secara prosoposal sehingga asas “kemanusiaan” yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundanga- undangan dalam UU PPP dan sebagai bagian dari tujuan penyusunan UU ITE 1/2024, tidak akan tercapai. e. Ketentuan Pasal II angka 1 UU ITE 1/2024 diatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023 artinya adalah ketentuan pidana yang 315 diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, rumusan ini telah sesuai dengan asas lain di bidang hukum peraturan perundang- undangan terkait, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPP. f. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan “Dengan tidak diaturnya lagi penghinaan dalam ketentuan a quo UU ITE 1/2024 berpotensi terhadap kasus penghinaan akan digunakan ketentuan pidana pencemaran nama baik”, Pemerintah menjelaskan bahwa KUHP 2023 mengatur tindak pidana penghinaan terbagi menjadi 6 (enam) kategori: 1) pencemaran, diatur dalam ketentuan Pasal 433; 2) fitnah, diatur dalam ketentuan Pasal 434 dan Pasal 435; 3) penghinaan ringan, diatur dalam ketentuan Pasal 436; 4) pengaduan fitnah, diatur dalam ketentuan Pasal 437; 5) persangkaan palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 438; dan 6) pencemaran orang mati, diatur dalam ketentuan Pasal 439. Dengan demikian, antara KUHP 1946 yang dijadikan pembanding oleh Pemohon dengan KUHP 2023 yang menjadi arah pengaturan kemudian dari UU ITE 1/2024 memiliki perbedaan pengaturan (dhi. terkait tindak pidana penghinaan) karena dalam KUHP 2023 mengatur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan. g. Bahwa tindak pidana dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 saat KUHP 2023 mulai berlaku dapat dikategorikan menjadi: 1) pencemaran dalam ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; 2) pencemaran secara tertulis dalam ketentuan Pasal 433 ayat (2) KUHP 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; 316 3) apabila tuduhan dalam pencemaran tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dipidana karena fitnah dalam ketentuan Pasal 434 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau 4) penghinaan ringan dalam ketentuan Pasal 436 KUHP 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ancaman pidana terhadap tindak pidana penghinaan di atas, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) karena konteks ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 adalah menggunakan sarana teknologi informasi. h. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “dalam KUHP 1946 ancaman pidana bagi tindak pidana penghinaan lebih rendah daripada ancaman pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga apabila frasa “suatu hal” tidak dimaknai sebagai “dilakukannya suatu perbuatan”, maka ketentuan a quo UU ITE 1/2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945”, merupakan dalil yang menunjukkan inkonsistensi sikap Pemohon terkait permohonannya apakah berkiblat pada KUHP 2023 (seperti dalil Pemohon sebelumnya terkait pengecualian korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban tindak pidana) atau pada KUHP 1946 yang masih mengatur tindak pidana penghinaan dan tindak pidana pencemaran sebagai tindak pidana yang berbeda. 5. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 19/2016 telah diajukan beberapa pengujian dengan putusan MK antara lain: a. Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dengan batu pengujian Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD NRI 1945; b. Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945. 317 Hal ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai delik hasutan kebencian melalui sistem elektronik telah dilakukan pengujian oleh MK dengan berbagai batu uji dalam UUD NRI 1945 dengan Putusan MK menyatakan tetap konstitusional. 6. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa rumusan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 memiliki desain pengaturan yang jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR), karena ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak bisa mencegah timbulnya kebencian karena penanganan baru dilakukan saat kebencian sudah timbul, sehingga melenceng jauh dari yang dikehendaki ketentuan Pasal 20 ayat (2) ICCPR, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalam ICCPR yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) selanjutnya disebut UU 12/2005 mengklasifikasikan 2 (dua) jenis hak, yaitu: 1) Derogable rights (hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya) sebagaimana diatur dalam Article 4 (1)/Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial. 2) Nonderogable rights (hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya) sebagaimana diatur dalam Article 4 (2)/Pasal 4 ayat (2) ICCPR yaitu termasuk: a) Hak untuk hidup (Pasal 6) 318 b) Larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7) c) Larangan perbudakan [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] d) Larangan penahanan karena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual (Pasal 11) e) Prinsip legalitas dalam hukum pidana (Pasal 15) f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16) g) Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18) Dalam hal ini, hak-hak selain yang diuraikan dalam Pasal 6 s.d Pasal 18 ICCPR maka termasuk hak yang tidak absolut dan dapat disimpangi pemenuhannya atau dibatasi sesuai dengan sistem hukum nasional atau hukum positif di suatu negara. b. Undang-undang merupakan hukum positif suatu negara yang mengikat masyarakat di suatu wilayah tertentu. Undang-undang sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara hukum sesuai sistem hukum nasional sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PPP, yaitu: “Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”... Pancasila dan UUD NRI 1945 serta Sistem hukum nasional Indonesia baik itu berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, ataupun hukum spesialis lainnya tentunya selaras dengan perlindungan universal terhadap hak asasi manusia termasuk kovenan internasional seperti ICCPR yang memuat derogable rights maupun nonderogable rights yang dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembatasannya telah memuat Prinsip Siracusa yatu dilakukan atas dasar “prescribed by law”, “in a democratic society”, “public order”, “public health”, “public morals”, “national 319 security”, “public safety”, dan “rights and freedoms of others,” atau “rights and reputations of others”. 7. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 memberi ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah dan karenanya melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, serta hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE 1/2024 memuat kajian terhadap teori delik pidana yang dimuat dalam Bab II. A.7. khususnya dalam Tipe Delik: Tindak Pidana Menghasut, Mengajak, Atau Mempengaruhi Seseorang Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan hal. 65 s.d 67, yaitu “Tindak pidana menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan perlu untuk diatur dengan alasan bahwa demi terciptanya sebuah ketertiban umum yang mana dapat terganggu dan terpecah apabila ada yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana informasi elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang tentu jangkauannya dapat tersebar sangat luas tidak hanya lokal ataupun nasional namun dapat pula secara Internasional. Untuk menentukan kapan perbuatan menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dianggap sebagai actus reus yang mengganggu ketertiban umum maka perlu ada parameter yang jelas yaitu ketika perbuatan tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Bahwa jenis kelamin yang diatur dalam aturan ini adalah jenis kelamin dalam konteks jenis kelamin secara alamiah yaitu laki- laki dan perempuan, bukan merupakan orientasi seksual. Lantas bagaimana dengan orang yang telah terhasut, diajak, dan telah dipengaruhi sehingga ia memiliki rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau jenis 320 kelamin? Mengenai orang yang telah terhasut, diajak, dan telah dipengaruhi sehingga ia memiliki rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau jenis kelamin juga dapat dipidana selama ia mendapatkan keuntungan baik secara materiil atau immateriil atas perbuatannya. Untuk memperjelas actus reus perlu disebutkan secara tegas sebagai berikut: 1) Bahwa perbuatan menghasut seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dilarang. 2) Bahwa perbuatan mengajak seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dilarang. 3) Bahwa perbuatan mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dilarang. Bahwa mens rea dalam poin 1, 2, dan 3 diatas harus dilakukan dengan sengaja dimana “niat sengaja” tergambar secara obyektif akibat untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau jenis kelamin merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Bahwa dalam revisi UU ITE ini terdapat penghapusan frasa antar golongan yang mana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Antar golongan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017 pada dasarnya merupakan semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh suku, agama, dan ras. Bahwa definisi antargolongan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017 tersebut bersifat sangat luas sehingga bertentangan dengan asas legalitas khususnya prinsip Lex Stricta dan Lex Certa. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang tidak rigit dan detail dan tidak tertentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan sekaligus berpotensi menimbulkan analogi yang mana sebuah larangan dalam hukum pidana Indonesia. Adapun pemidanaan untuk perbuatan pidana dimaksud disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang dalam konteks ini adalah menjerakan (deterrence) baik umum maupun khusus. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah perbuatan pidana yang diancam Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dianggap sesuai dengan keseriusan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2, dan poin 3. Adapun dasar rujukan penentuan berat ringan hukuman mengacu pada RKUHP yang telah disusun.” b. Bahwa Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE 1/2024 memuat Analisa dan Evaluasi tentang Unsur Menghasut, Mengajak, Atau Mempengaruhi Seseorang Untuk Menimbulkan 321 Rasa Kebencian dan Permusuhan sebagaimana diuraikan dalam hal. 103 s.d 104 sebagai berikut: “Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dan perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Adapun hal- hal tersebut antara lain: Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan antargolongan (SARA). Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/ atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu, sentiment atas SARA. Kriteria "menyebarkan" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. Frasa "antargolongan" adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/ PUU-XV /2017. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA. 322 c. Bahwa Naskah Akademik Perubahan Kedua UU ITE 1/2024 memuat Ruang lingkup dan Materi Muatan dalam Delik Menghasut, Mengajak, Atau Mempengaruhi Seseorang Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan sebagaimana diuraikan dalam hal. 125 s.d 126 sebagai berikut: “Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE dijadikan pasal tersendiri, yaitu Pasal 28A ayat (1) UU ITE. Arah pengaturan delik dalam Pasal 28A ayat (1) UU ITE ialah penegasan bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik haruslah memiliki sifat yang melawan hukum yaitu menghasut, mengajak, atau mempengaruhi Orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA). Ditambahkannya kualifikasi bentuk-bentuk sifat melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperjelas delik a quo.” Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa frasa “tanpa hak” tetap ada dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 sebagai bentuk pelindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak untuk melakukan kajian dan telaahan terhadap kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan sesuatu hal yang berdasarkan hak dan alas hukum yang dilindungi secara hukum. Salah satu pengejawantahan dari norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks perlindungan hak di bidang pendidikan, hak melakukan penelitian, dan tujuan penegakan hukum. 8. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 perlu diberikan penafsiran dengan alasan Pemohon sebagai berikut: a. rumusan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak menyasar akar masalah dari kebencian dan bahkan menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah; 323 b. rumusan unsur kesalahan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 mempersulit penegakan hukum terhadap kebencian yang sudah termanifestasi; c. rumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 yaitu “mentransmisikan” bertentangan dengan standar Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian terjadi di muka publik; dan d. rumusan isi dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan bisa berupa apapun selama hasil akhirnya adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga sangat mungkin menyasar orang yang tidak bersalah. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam konteks ini berdasarkan dalil Pemohon dalam angka 124 hal. 55 menjelaskan pengkategorian hasutan kebencian dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR berdasarkan konteks, pembicara, intents, konten dan bentuk, jangkauan, dan kemungkinan. Dalil ini menunjukan bahwa kategori perbuatan dimaksud perlu dinilai dan dimungkinkan secara konteks, pembicara, intents, konten dan bentuk, jangkauan, dan kemungkinan sehingga memungkinkan adanya hak yang dimiliki untuk dilakukannya suatu perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum. b. Bahwa frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai suatu kesatuan unsur dalam perbuatan dengan frasa “menyebar informasi” yang semula dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016. Penormaan dengan menggunakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” sebagai terminologi yang terstruktur dan sistematis yang digunakan dalam UU ITE sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) yaitu: “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik 324 dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.” c. Bahwa penormaan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 1/2024 memuat frasa “mentransmisikan” dengan pengertian bahwa pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sesuai dengan maksud dan tujuan pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 1/2024 sebagai pencegahan dan memberikan hukuman terhadap perbuatan “yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” d. Bahwa perubahan penormaan kelompok masyarakat tertentu yang semula diatur “berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA)” menjadi “berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” mengacu kepada ketentuan KUHP 2023 dengan alasan penormaan dalam KUHP 2023 sebagaimana diuraikan Naskah Akademik hal. 216 dan hal. 230 yang berbunyi: “...maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan ataupun bukan, dengan maksud untuk memusnahkan suatu kelompok (minoritas) yang dapat diidentifikasi berdasarkan suatu rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental dan fisik.” (NA KUHP 2023 hal. 216) “Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang semata-mata bertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik.” (NA KUHP 2023 hal. 230) e. Bahwa Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 1/2024 telah menegaskan unsur sifat dari konten yang dilarang, yaitu "yang 325 sifatnya menghasut, mengajak, dan mempengaruhi orang lain." Unsur sifat dari konten yang dilarang tersebut harus dihubungkan dengan unsur akibat dari perbuatan distribusi atau transmisi, yaitu "sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan...." 9. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terdapat dampak dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam penyusunan perubahan kedua UU ITE, pembuat undang-undang telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon berupa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 telah sesuai dengan delik pencemaran nama baik dan delik terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) dan telah sesuai dengan rumusan delik Pencemaran dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. b. Selain itu, Perubahan Kedua UU ITE perlu dipandang sebagai upaya untuk membentuk kesatuan sistem hukum pidana Indonesia dengan KUHP 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II UU ITE 1/2024 yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal. 28 ayat (2), Pasal 28 ayal (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).” Dengan demikian, apabila Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 inkonstitusional bersyarat dengan melakukan perubahan terhadap penormaannya akan berdampak terhadap sistem hukum pidana 326 nasional yaitu menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ditujukan untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital, sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD NRI 1945. Pasal a quo menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan landasan filosofis negara, memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dengan tetap menghormati hak dan kehormatan orang lain serta kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera. E. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: a. Berkenaan dengan legal standing Pemohon: 1) Pemerintah berpendapat bahwa dalil kerugian yang diuraikan Pemohon berasal dari penerapan atau implementasi norma, bukan karena inkonstitusionalitas norma. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialaminya dengan pasal- pasal yang diuji. 2) Pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon tidak ada hubungan kausalitas dan tidak relevan dengan dalil kerugian yang dialaminya. Komentar Pemohon di media sosial yang menyebabakan Pemohon terkena kasus 327 konkret, bukan merupakan pendapat untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup, sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang terlanggar. 3) Saat permohonan PUU ini berlangsung, Pemohon telah mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Semarang terkait kasus konkret yang dialaminya, sedangkan mengenai kemungkinan adanya upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan kekhawatiran Pemohon dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus konkretnya, Pemerintah menilai bahwa hal tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian nyata yang diakibatkan oleh pasal-pasal UU ITE 2024 yang diuji. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. b. Berkenaan dengan Keterangan Pemerintah atas Pokok Permohonan Pemohon: 1) Ketetuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 tidak dapat mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban karena apabila dimaknai demikian, maka tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebelum KUHP 2023 berlaku menjadi tidak dapat dipidana. 2) Frasa “suatu hal” perlu dibaca secara satu kesatuan dan saling terkait dalam satu unsur-unsur Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal”. Frasa “suatu hal” tersebut tidak hanya terbatas terhadap “dilakukannya suatu perbuatan” karena kehormatan atau nama baik seseorang bersifat abstrak dalam arti tidak dapat tafsirkan sempit sebagai suatu hal yang konkret berupa suatu perbuatan. Dalam pengaturan yang demikian maka, cakupan perlindungan atas harkat martabat, kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tidak dilakukan secara tepat dan proporsional. 328 3) Bahwa frasa “tanpa hak” tetap ada dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 sebagai bentuk pelindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak untuk melakukan kajian dan telaahan terhadap kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan sesuatu hal yang berdasarkan hak dan alas hukum yang dilindungi secara hukum. Salah satu pengejawantahan dari norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks perlindungan hak di bidang pendidikan, hak melakukan penelitian, dan tujuan penegakan hukum. 4) Apabila Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 inkonstitusional bersyarat dengan melakukan perubahan terhadap penormaannya akan berdampak terhadap sistem hukum pidana nasional yaitu menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam penegakannya. 5) Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ditujukan untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital, sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar konstitusi Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD NRI 1945. Pasal a quo menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan landasan filosofis negara, memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dengan tetap menghormati hak dan kehormatan orang lain serta kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian 329 (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. 1. Berkaitan dengan Pasal II ini memang agak unik ini Pasal II ini, ya. Karena di situ ditentukan ada beberapa pasal. Jadi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya sebagaimana yang kemudian didalilkan atau dimohonkan oleh Para Pemohon, itu dinyatakan berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Belum dijelaskan di dalam penjelasan ini … di dalam keterangan ini, apa sih sebetulnya yang melatarbelakangi munculnya 330 rumusan sampai dengan diberlakukannya KUHP yang baru. Karena justru di dalam keterangan Pak Dirjen tadi di halaman 34 itu menyebutkan di situ bahwa norma yang disebutkan di dalam Pasal II itu berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP baru, artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini juga harus tetap dilanjutkan. Nah, ini kan dua hal yang kontradiktif sebetulnya dengan apa yang tertulis di dalam Pasal II dari undang-undang itu sendiri. Yang kalau dibaca di sini sih sebetulnya tidak perlu tafsir yang lain, ya, berlakunya sampai dengan … apa namanya … tanggal 2 Januari 2026. Tapi di sini kalau di Keterangkan Pemerintah justru berlaku terus. Apakah itu tidak menimbulkan nanti persoalan terkait dengan keberlakuannya? Nah, ini yang saya perlu mendapatkan keterangan tambahan, mengapa kemudian muncul rumusan demikian? 2. Pada saat KUHP-nya sebetulnya sudah ada, walaupun belum diberlakukan, kenapa tidak misalnya diakomodasi yang ada dalam KUHP tersebut? Karena kalau dilihat dalam KUHP Pasal 433 penjelasannya itu sebetulnya yang dikecualikan itu termasuk lembaga pemerintah, kemudian kelompok orang- orang tertentu, termasuk yang dikecualikan di situ. Kenapa pada saat perumusan norma ketentuan peralihan ini kok tidak dimunculkan? Itu tolong, Pak, diberikan keterangan yang bisa memberikan gambaran komprehensif soal ini, termasuk kemudian naskah akademiknya dilampirkan dan risalah persidangannya juga. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan latar belakang rumusan “sampai dengan berlakunya KUHP baru”, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pasal II UU ITE 1/2024 dirumuskan untuk mengantisipasi kekosongan hukum dan mengantisipasi komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari Perubahan Kedua UU ITE terhadap Pasal 622 ayat (1) huruf r dan Pasal 622 ayat (10) UU 1/2023 (KUHP 2023), dengan kronologis dan penjelasan sebagai berikut: 331 1) Sebagaimana dalam Risalah Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 13 Februari 2023, salah satu penjelasan Pemerintah dilakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU ITE adalah karena revisi UU ITE 1/2008 UU ITE 19/2016 pada waktu itu masih dianggap belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal Undang-Undang ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. Undang-Undang ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. 2) Pada awalnya, dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE terdapat 7 (tujuh) usulan perubahan materi muatan norma pidana sebagai berikut: a) Pertama, perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk ketentuan KUHP; b) Kedua, perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen; c) Ketiga, penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat; d) Keempat, perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau cyber bullying; e) Kelima, perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain; f) Keenam, perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan g) Ketujuh, perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. 332 3) Selain perubahan terhadap norma pidana dalam UU ITE tersebut, Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 mengatur ketentuan dalam UU ITE 19/2016 dan UU ITE 1/2008 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, beberapa contohnya antara lain yang mengatur mengenai kesusilaan beserta sanksi pidananya (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)), penghinaan dan pencemaran nama beserta sanksi pidananya (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3)), dan ujaran kebencian berdasarkan SARA besert sanksi pidananya (Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 huruf a ayat (2)) dst. Dicabutnya ketentuan-ketentuan dimaksud perlu diantisipasi kekosongan hukumnya dan komplikasi dari implementasinya yang perlu dituangkan dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE yang nantinya menjadi Pasal II UU ITE 1/2024. 4) Secara historis, perubahan norma-norma pidana konten ilegal dalam UU 11/2008 jo. UU 19/2016 seperti ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dilatarbelakangi diterbitkannya dan diterapkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SK Menkopolhukam 22/2021). 5) Dalam SK tersebut dibentuk dua sub tim yaitu Sub Tim I yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE dan Sub Tim II yang disebut Tim Telaah Substansi UU ITE. Sub Tim I menghasilkan SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229/2021, Nomor 154/2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE). Sedangkan Sub Tim II menghasilkan rumusan ketentuan dari UU 11/2008 jo. UU 19/2016 yang perlu direvisi pada RUU Perubahan Kedua UU ITE. 6) Pada dasarnya RUU Perubahan Kedua UU ITE menekankan pada perubahan atas ketentuan pidana terkait diseminasi, transmisi, atau distribusi konten yang dilarang, termasuk Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016. Meskipun dalam perkembangan pembahasan dengan DPR, Pemerintah dan DPR juga menilai penting untuk mengubah norma- 333 norma lain, seperti Pasal 5 ayat (4) UU 1/2024 dan menambah norma seperti Pasal 16A UU 1/2024 terkait pelindungan anak. 7) Perubahan atas norma-norma pidana dalam UU 11/2008 jo. UU 19/2016 didasarkan pada pertimbangan perlunya memperjelas norma ketentuan a quo karena dianggap masih multitafsir. Dalam pembahasan dengan DPR, Pemerintah dan DPR menggunakan UU 1/2023 sebagai rujukan dalam perubahan UU ITE. Misalnya, dalam menyusun perubahan atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016, Pemerintah telah menggunakan norma Pasal 433 KUHP 2023. Penggunaan rujukan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu tujuan dari KUHP 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum adalah membangun harmonisasi dalam kodifikasi melalui “rekodifikasi”, termasuk terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 8) Meskipun norma-norma pidana konten ilegal dalam UU ITE telah diakomodir dalam KUHP 2023 (misalnya Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diakomodir dalam Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP 2023), Pemerintah tidak menghapus pasal-pasal dalam UU ITE karena pilihan tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum, mengingat KUHP 2023 baru akan berlaku pada 2 Januari 2026. Kekosongan hukum dari tahun 2024 hingga 2 Januari 2026 dapat berdampak signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengharmonisasikan norma-norma pidana konten ilegal dalam UU 1/2024 dengan norma-norma pidana konten ilegal dalam KUHP 2023. 9) Dengan perkataan lain, in casu, Pemerintah menilai Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 tetap perlu dilakukan perubahan meskipun telah diakomodir dalam Pasal 433 KUHP 2023 karena secara de facto penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, tetapi secara de jure norma Pasal 433 KUHP 2023 belum berlaku hingga 2 Januari 2026. 10) Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 mengatur bahwa pada saat KUHP 2023 mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 2a ayat (2) Pasal 30, Pasal 31 ayat (l), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, 334 Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11) Perubahan atas norma-norma pidana dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan implikasi hukum terhadap ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023. Pasal a quo mengatur secara limitatif dua hal yaitu: a) pertama pasal-pasal dari UU ITE yang akan diubah, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU ITE; b) kedua, dasar hukum eksisting (pada waktu itu) dari UU ITE, yaitu hanya terbatas pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 12) Perubahan atas norma ketentuan-ketentuan pidana dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan implikasi hukum yang kontraproduktif terhadap ketentuan Pasal 622 ayat (10) KUHP 2023. Pasal ini menegaskan bahwa acuan beberapa pasal dalam UU ITE telah diganti dengan asumsi bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut telah diatur dan diakomodir secara harmonis dalam KUHP 2023, yaitu: a) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407 KUHP 2023; b) Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441 KUHP 2023; c) Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243 KUHP 2023; 335 d) Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332 KUHP 2023; e) Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2) KUHP 2023; 13) Dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE, in casu hubungan antara UU ITE dan KUHP 2023 salah satunya pada pembahasan agenda sidang DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 13 Februari 2023, muncul pertanyaan hukum: apakah dalam hal norma atau nomor pasal dari UU 11/2008 jo. UU 19/2016 diubah dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE akan menyebabkan Pasal 622 ayat (1) huruf r tetap berlaku atau tidak? Secara konkrit terhadap perubahan sebagai berikut: a) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diubah menjadi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024; (meskipun nomor pasal sama tetapi norma pasal dan nomor serta tahun undang-undang berbeda); b) Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 telah diubah menjadi Pasal 27A dan Pasal 54 ayat (4) UU 1/2024 (nomor pasal, norma pasal, serta nomor dan tahun undang-undang berbeda); 14) Pertanyaan hukum yang menjadi implikasi atas perubahan tersebut yang perlu dicermati adalah apakah Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 akan tetap berlaku terhadap Pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024? Selain itu, apakah dengan diundangkannya UU 1/2024 maka secara otomatis tanpa ada permasalahan hukum Pasal 407 KUHP 2023 merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dan Pasal 441 KUHP 2023 merujuk kepada Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditekankan pada asas lex posterior derogat legi priori atau undang-undang yang lahir kemudian mengesampingkan undang-undang yang terdahulu. Berdasarkan asas tersebut, maka Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023 tidak berlaku terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. 336 Akan tetapi, jawaban atas pertanyaan tersebut juga dapat didasarkan pada asas substansi dan esensi yang dihubungkan dengan tujuan dari Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP 2023. Berdasarkan pilihan tersebut, maka tujuan dari ketentuan a quo adalah menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 tidak berlaku, sehingga pasal pengganti dari kedua pasal tersebut juga seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Pertanyaan tersebut juga mungkin dijawab dengan asas atau konsep hukum lain. Artinya, akan timbul ketidakpastian hukum. 15) Oleh karena itu, dibentuklah Pasal II UU 1/2024 yang mengatur bahwa pada saat undang-undang a quo berlaku, beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023. Dengan demikian, Pasal II UU 1/2024 mengatur dan menegaskan sunset provision dari beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang telah diakomodir dalam KUHP 2023. b. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah perlu mengklarifikasi dan memperjelas kembali Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 sebagai berikut: 1) Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 sebelumnya menyatakan: Ketentuan Pasal II angka 1 UU ITE 1/2024 diatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023 artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, rumusan ini telah sesuai dengan asas lain di bidang hukum peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPP. 2) Bahwa frasa “ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku” ialah bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE 1/2024 yang diundangkan setelah KUHP 337 2023, namun berlaku lebih dahulu dari KUHP 2023 tetap dapat sinkron dengan ketentuan pidana dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih awal, namun berlaku setelah UU 1/2024. Dengan perkataan lain, ketentuan-ketentuan pidana dalam UU 1/2024 yang telah diakomodir dalam KUHP 2023 merupakan bayangan atau refleksi keberlakukan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP 2023. 3) Apabila norma ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadi disharmonisasi hukum dengan norma-norma pidana yang diatur dalam KUHP 2023. Norma Pasal 27A UU ITE 1/2024 mengakomodir Pasal 433 KUHP. Pengaturan pidana terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pehabat publik telah diatur dalam Pasal 241 dan 243 KUHP 2023 sebagai berikut: a) ketentuan Pasal 241 KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara; dan b) ketentuan Pasal 243 KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian apabila ketentuan norma Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban, maka akan terjadi disharmoni norma antara UU ITE dengan KUHP 2023 yang akan menimbulkan efek tidak sinerginya antar peraturan perundang-undangan dan dapat terjadi tumpang tindih serta dapat menimbulkan kebingungan masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam mematuhi ketentuan pasal yang mana apabila terjadi pertentangan (perbedaan) ketentuan pasal antar undang-undang. 338 4) Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah mereformulasi Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 34 menjadi: Ketentuan Pasal II angka 1 UU ITE 1/2024 diatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023 artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 yang berlaku lebih dahulu dari KUHP 2023 juga tetap harus sinkron dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih dulu dari UU ITE 1/2024 namun berlaku lebih kemudian dibandingkan UU ITE 1/2024, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026, rumusan ini telah sesuai dengan asas lain di bidang hukum peraturan perundang- undangan terkait, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPP. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai rumusan pengecualian dalam Pasal 433 KUHP 2023 yang tidak diakomodir dalam UU ITE 1/2024, Pemerintah memberikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut: a. Dalam Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2024 pada halaman 24 – halaman 27, Pemerintah menyampaikan: 1) Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk telah diatur dalam BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM dalam Paragraf 2 dan Paragraf 3 mulai dari ketentuan Pasal 240 sampai dengan ketentuan Pasal 243 KUHP 2023, sedangkan tindak pidana penghinaan bagi masyarakat umum diatur dalam BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN dalam Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketujuh mulai dari ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP 2023. 2) Frasa “Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini” dalam Penjelasan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 bertujuan menegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih pemaknaan dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 yang berada pada BAB lain dan telah secara spesifik mengatur tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan 339 golongan penduduk. Ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 tidak bertujuan untuk mengecualikan lembaga negara dan golongan penduduk sebagai korban tindak pidana penghinaan, karena tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dan golongan penduduk sudah diatur pada ketentuan Pasal lainnya dari KUHP 2023. 3) KUHP 2023 tidak mengecualikan lembaga pemerintah dan pejabat publik dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan pejabat publik (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) diatur dalam ketentuan Pasal 241 KUHP 2023 yang menyatakan: Pasal 241 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kemudian, Penjelasan Pasal 240 KUHP 2023 menyatakan: Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan pejabat publik (pemerintah) dan lembaga pemerintah (lembaga negara) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 241 KUHP 2023; 4) KUHP 2023 juga tidak mengecualikan kelompok perorangan dari ketentuan tindak pidana penghinaan. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penghinaan kelompok orang (golongan penduduk) diatur dalam ketentuan Pasal 243 KUHP 2023, dan bukan dalam Pasal 433 KUHP 2023, yang menyatakan: Pasal 243 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan 340 ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dengan demikian, frasa “orang lain” dari ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terkait dengan kelompok orang (golongan penduduk) tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan juga dengan ketentuan lainnya dalam KUHP 2023, yaitu Pasal 243 KUHP 2023; 5) Terkait dengan pengecualian figur publik sebagai korban tindak pidana dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai frasa “orang lain” itu sendiri karena tidak ada ukuran yang jelas untuk menentukan “orang lain” tersebut merupakan publik figur atau bukan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena menimbulkan diskriminasi bagi orang yang dinyatakan bukan sebagai publik figur; 6) Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 tidak dapat diberikan penafsiran untuk mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik karena apabila yang dijadikan pembanding oleh Pemohon adalah KUHP 2023, maka sesungguhnya norma ketentuan a quo UU ITE 1/2024 sudah mencakup ketentuan dalam Pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023 atau dengan kata lain KUHP 2023 pun tidak mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban tindak pidana penghinaan. b. Terhadap Keterangan Presiden pada halaman 24 – halaman 27 tersebut, Pemerintah perlu mengelaborasi dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Frasa “orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 perlu dipahami dari aspek historis, aspek substantif kepentingan hukum, aspek kontekstual, dan aspek sistematika pengaturan norma penghinaan. Secara historis, pemahaman frasa “orang lain” harus dikembalikan pada konteks Pasal 27A UU ITE 1/2024 yang mengakomodir Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam kedua pasal tersebut digunakan frasa “orang lain”. Secara historis, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 merupakan penormaan kembali Pasal 310 KUHP dan dalam pasal tersebut unsur yang digunakan adalah “seseorang.” Secara historis, mengingat KUHP berasal dari Wetbook van Strafrecht yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1918, unsur seseorang dalam Pasal 310 KUHP hanya mengacu kepada pribadi 341 kodrati (natuurlijk person) dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). Tidak ada perbedaan maksud dan tujuan antara pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dengan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditegaskan bahwa unsur “seseorang” adalah sama maksud dan tujuannya dengan “orang lain”, yaitu pribadi kodrati dan bukan pribadi hukum. 2) Secara kontekstual, frasa “orang lain” perlu disandingkan dengan definisi “Orang” yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 tidak mengacu pada pribadi hukum, tetapi pribadi kodrati. Dengan perkataan lain, perbuatan “menyerang kehormatan nama baik orang lain” adalah perbuatan terhadap pribadi kodrati atau individu dan bukan terhadap pribadi hukum seperti lembaga pemerintah serta bukan terhadap kelompok orang secara umum. 3) Secara substantif kepentingan hukum, perlu ditegaskan kembali bahwa norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 yang kemudian diubah menjadi Pasal 27A UU ITE 1/2024 dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Tujuan ketentuan penghinaan untuk melindungi hak asasi manusia telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagaimana Pemerintah telah sebutkan dalam Keterangan Pemerintah halaman 22. Hanya manusia sebagai pribadi kodrati (natuurlijk persoon) yang memiliki hak asasi manusia, sedangkan pribadi hukum (rechtspersoon) tidak memiliki hak asasi manusia. Untuk memperkuat konstruksi hukum bahwa Pasal 27A UU ITE 1/2024 hanya ditujukan bagi korban pribadi kodrati, Pasal 45 ayat (5) UU ITE 1/2024 juga sudah menegaskan bahwa ketentuan a quo merupakan indak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Oleh karena itu, maka frasa “orang lain” tidak bisa ditafsirkan untuk pribadi hukum (rechtspersoon). Kepentingan hukum yang ingin dilindungi dari Pasal 433 KUHP 2023 berbeda halnya dengan substansi kepentingan hukum yang mau dilindungi dari pasal 241 dan Pasal 243 KUHP 2023. Kepentingan hukum 342 yang diatur dalam Pasal 241 KUHP 2023 adalah melindungi integritas martabat pemerintah atau Lembaga negara. Kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 243 KUHP 2023 adalah menjaga dan melindungi kesatuan dan nilai positif keberagaman bangsa Indonesia. Dengan demikian, pengecualian bahwa Pasal 27A UU ITE 1/2024 terhadap lembaga pemerintah maupun kelompok orang (sebagai kelompok) sudah tidak diperlukan lagi. 4) Dari aspek sistematika pengaturan ketentuan penghinaan dalam UU 1/2024, Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 juga sudah menegaskan bahwa ketentuan penghinaan tersebut merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. 5) Dengan demikian, meskipun Pasal 27A UU ITE 1/2024 mengacu pada Pasal 433 KUHP 2023 dan dalam penjelasan Pasal 433 KUHP 2023 disebutkan “Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”, penjelasan semacam itu tidak diperlukan dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. Aspek historis, aspek substantif, aspek konteks, dan aspek sistematika yang membangun maksud dan tujuan Pasal 27A UU ITE 1/2024 sudah memadai untuk menegaskan bahwa penjelasan in casu tidak diperlukan. c. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 sudah sejalan dengan konstruksi pembagian aspek kepentingan hukum yang dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 243, dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Bagaimana komdigi, ini kan Kementerian Komdigi, ya, (Komunikasi dan Digital) membedakan antara kritik, ya, dengan sesuatu yang bersifat menghasut dari perspektif elektronik digital ini? 343 2. Nah, ada enggak? Kalau misalnya ada data yang bisa ditampilkan, karena ini larinya ke penggunaan data elektronik, ya, ada enggak data yang bisa kita … Mahkamah bisa … apa … dapatkan, bahwa apa … mentransmisikan, mentransfer data-data, pembicaraan-pembicaraan itu, itu menunjukkan sebagai bentuk distribusi yang … distribusi data digital yang telah masuk kategori penghasutan. Nah, ini kami butuh data ini supaya bisa melihat apakah memang di Kementerian ini punya instrumen, punya mekanisme, atau punya kriteria untuk membedakan antara kritik? Kan tadi Pak Dirjen sampaikan kalau kritik itu boleh sah-sah saja, tapi yang menghasutnya ini enggak boleh, karena ini … apa … enggak boleh dan seterusnya.. 3. Nah, menurut hemat saya, kalau itu misalnya ... ya, ini minta nanti di keterangan tambahannya, dijelaskan sudut pandang dari Komdigi. Kalau itu misalnya dikecualikan terhadap kritik badan hukum, ya, kritik terhadap badan hukum. Jadi, normanya menjadi kritik terhadap badan hukum, ya. Jadi, itu kecuali kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan seterusnya. Kalau seperti itu, bagaimana menurut ... apa ... sudut pandang Kominfo ... Komin ... Komdigi? Mungkin bisa dipahami, ya, Pak Dirjen.. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai cara membedakan antara kritik dan hasutan dalam perspektif elektronik digital, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kritik" didefinisikan sebagai: - Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. - Penelitian atau pembahasan mengenai baik buruk suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. 344 Dengan kata lain, kritik adalah suatu cara untuk memberikan penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu. b. Kritik yang konstruktif melibatkan beberapa aspek penting agar kritik tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi yang menerima. Berikut adalah beberapa persyaratan yang umum diterima: ● Objektif atau berimbang: Kritik sebaiknya didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada perasaan atau pendapat pribadi. ● Spesifik: Kritik yang baik fokus pada aspek-aspek tertentu yang bisa ditingkatkan, bukan hanya mengatakan sesuatu itu buruk secara umum. ● Konstruktif: Kritik memberikan saran atau solusi yang konkret untuk perbaikan. ● Empati: Penyampai kritik perlu tetap menghormati pihak yang dikritik, termasuk memahami perasaan dan perspektif orang yang dikritik, sehingga kritik disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak merendahkan. ● Jelas dan Terstruktur: Kritik mudah dipahami, disampaikan dengan bahasa yang jelas dan disusun secara teratur. c. Kritik yang disampaikan dengan baik di media dapat membantu memajukan diskusi publik dan membawa perubahan positif. Namun, penting untuk selalu memperhatikan etika dan dampak dari kritik tersebut. d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hasutan" adalah kata benda yang berarti dorongan, anjuran, atau bujukan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik atau melanggar hukum. Secara umum, hasutan sering kali diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan negatif atau merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hasutan dapat membawa dampak negatif yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat, sehingga penting untuk selalu berhati-hati dalam memberikan atau menerima pengaruh dari orang lain. e. Sebagai bentuk kebertanggungjawaban dalam penggunaan media sosial, perlu ada aturan dan kode etik yang dapat digunakan oleh masyarakat yang menggunakan media sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga 345 ketertiban dan ketenteraman serta membangun budaya penggunaan media informasi secara bijaksana. Meskipun aturan dan kode etik telah dibuat dalam masyarakat, ternyata masih banyak celah yang menjadi peluang bagi pengguna media untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum, dimana salah satunya adalah dengan membuat akun palsu untuk digunakan sebagai sarana menyerang/mengomentari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kondisi seperti ini menjadi hal yang sangat wajar, dikarenakan tidak ada syarat yang mewajibkan pengguna media sosial menyertakan identitas aslinya dalam pembuatan akun user, terlebih tidak ada batasan khusus bagi pengguna media sosial untuk memiliki jumlah akun tertentu dalam waktu yang bersamaan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta untuk menyajikan data yang diperoleh melalui instrumen, mekanisme, atau kriteria di Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat membedakan antara kritik dan hasutan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Menurut arti dari kata hasutan dalam KBBI online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hasutan, makna dari kata hasutan adalah sebagai berikut: 1) n, hasutan adalah perbuatan, perkataan, dan sebagainya yang bersifat menghasut : ia marah karena ~ tetangganya 2) v, menghasut” adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) : ia ditangkap polisi karena ~ rakyat b. Hasutan mengandung unsur provokatif atau bahkah manipulatif yang sengaja dibuat untuk membentuk opini yang keliru, isinya tidak selalu fakta, tendensius, dan tidak berimbang. c. Kritik merupakan tanggapan disertai dengan uraian yang berisi opini atas pemikiran, dapat didasarkan pada fakta/keadaan sebenarnya, menggunakan banyak pendekatan pemikiran, tidak bersifat menyerang kepada personal, berisi informasi yang tidak menyesatkan, berdasarkan analisa suatu keadaan. 346 d. Berdasarkan Pedoman Implementasi UU ITE angka 6 huruf f halaman 19 menjelaskan bahwa penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA 3. Terhadap pertanyaan Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta pandangan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pengecualian kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan seterusnya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Sebagaimana Pemerintah telah nyatakan sebelumnya pada angka 1 di atas, “kritik” adalah penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu, dan dapat bertujuan memberikan masukan untuk perbaikan. Hal ini berbeda dengan “hasutan” yang merupakan dorongan, anjuran, atau bujukan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan dampaknya negatif. b. Kata “kritik” dalam UU ITE 1/2024 terdapat dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 yang merupakan pengecualian dari sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024, yaitu atas dasar “dilakukan untuk kepentingan umum” yang berbunyi sebagai berikut: “Huruf a Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. 347 Pada dasamya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.” Memperhatikan uraian di atas, kata kritik yang termasuk kepentingan umum dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024 bukanlah termasuk dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. c. Memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 27A UU ITE 1/2024 dimana pada pokoknya terdapat frasa “menyerang kehormatan nama baik orang lain” dan “dengan cara menuduhkan suatu hal…”. Dalam Penjelasan Pasal 27A UU ITE 1/2024 telah dijelaskan lebih lanjut ihwal tersebut sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.” Contoh dari perbuatan yang diberikan penjelasan Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah termasuk menista dan/atau memfitnah. Unsur-unsurnya perbuatannya juga telah disebutkan yaitu “merendahkan” dan “merusak” yang berakibat “merugikan” orang (pribadi kodrati) yang diserang kehormatan nama baiknya. Sedangkan cara menyerang kehormatan nama baik orang lain dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah dilakukan dengan cara “menuduhkan suatu hal”. Apabila melihat arti dari kata menuduh dalam KBBI online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menuduh, makna dari kata menuduh adalah sebagai berikut: 1) v, menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik: ia ~ saya bersekongkol dengan penjahat 2) v, menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum; mendakwa: mereka ~ kedua pedagang itu menerima barang selundupan Dari pemaknaan gramatikal kata “menuduh” tersebut sudah cukup terang dan jelas makna “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 adalah 348 hal yang berkonotasi negatif yaitu menunjuk dan mengatakan bahwa orang tertentu melakukan perbuatan yang kurang baik bahkan melanggar hukum. Sekali lagi Pemerintah terangkan bahwa hal tersebut bukanlah karakteristik dari pengertian “kritik” yang merupakan suatu penilaian yang dapat berupa komentar, analisis, atau evaluasi terhadap sesuatu, dengan tujuan memberikan masukan untuk perbaikan. Dengan perkataan lain “kritik” bukanlah maksud atau cakupan dari Pasal 27A UU ITE 1/2024, sehingga dalil Pemohon 105 dan juga Para Pemohon secara bersama-sama berkenaan dengan pengecualian kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan seterusnya merupakan dalil yang tidak pada tempatnya karena Pasal 27A UU ITE 1/2024 bukan ketentuan pidana untuk pihak yang melakukan kritik. d. Selain hal-hal di atas, juga berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) pada angka 3 huruf c merupakan bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Memperhatikan uraian di atas, kata “penilaian” ataupun “pendapat” dapat diartikan sebagai kritik, maka melihat dalam uraian muatan dari implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimaksud dapat diartikan bahwa kritik merupakan hal yang dikecualikan dari muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya dalil Pemohon 105 dan Para Pemohon pada umumnya untuk ditolak dan dinyatakan tidak beralasan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 349 III. Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Sekaligus saya titip sedikit juga tambahan. Begini, Pak Dirjen, sebagus apapun atau selengkap apapun penjelasan dari Pihak Pemerintah, kalau secara ... secara apa ... secara sederhana dipahami keterangan dan penjelasannya tadi, kan sulit untuk keluar dari anggapan bahwa norma-norma yang diuji ini tetap masih kesannya adalah pasal-pasal karet itu, Pak. Apalagi kalau kemudian, para pengkritis itu mengaitkan dengan bagaimana kebebasan yang dijamin oleh konstitusi untuk berpendapat, berserikat, mengeluarkan pikiran, yang itu dijamin oleh konstitusi? Tapi kalau kemudian ada norma-norma undang-undang yang masih seperti ini, kan tetap juga kemudian ’ada benturan-benturan’ bagaimana ini bisa ... bisa diterima? Ada satu ... atau handicap begini, ada beberapa handicap begini, sementara jaminan konstitusi untuk berpendapat, menyampaikan sesuatu itu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, mohon Keterangan itu mungkin lebih di-explore lagi, lebih kepada hal yang sifatnya lebih ... apa ... lebih filosofis, lebih … bagaimana filosofis dan sosiologinya bisa ... bisa memahami ini kalau ... supaya tidak kemudian pasal ini quod and quod masih seperti kemasannya kemasan pasal karet, gitu, Pak, supaya bisa keluar dari itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Terhadap pertanyaan Nomor 3 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan filosofis dan sosiologis agar ketentuan yang diuji tidak dianggap sebagai pasal karet, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pertimbangan filosofis perubahan terhadap UU ITE 1/2024 merupakan akumulasi berbagai pertimbangan filosofis terhadap dinamika penerapan ketentuan pidana, antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE 11/2008 dan UU ITE 19/2016. Dinamika tersebut tidak hanya terkait penerapan ketentuan-ketentuan pidana dalam praktik peradilan tetapi juga dalam pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi. 350 b. Pemerintah mendengar dan mencermati dengan seksama berbagai pertimbangan, masukan, tanggapan, kritik, bahkan keluhan yang disampaikan masyarakat, termasuk para akademisi dan praktisi hak asasi manusia serta pers. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk berusaha secara optimal menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam penerapan ketentuan-ketentuan pidana. c. Sebagai contoh, secara filosofis, nilai instrumental ketentuan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 11/2008 yang sekarang telah menjadi Pasal 27A UU ITE 1/2024 sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa Indonesia menggunakan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk menyikapi, mentransplantasi, atau mengabsorbsi nilai-nilai hak asasi manusia yang tercantum dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Berkaitan dengan globalisasi dan pergerakan HAM,Indoensia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal,maupun moralitas institutional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk social,dan ebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya ebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa; [Pertimbangan 3.15.1] d. Landasan filosofis perubahan kedua UU ITE sebagaimana telah dimuat dalam Keterangan Presiden halaman 13 s.d halaman 16, didasari atas nilai- nilai dalam Pancasila yang bersumber dari kepribadian bangsa sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan Kedua UU ITE lebih meningkatkan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sehingga pengaturan hak seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara elektronik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat untuk memperoleh rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi warga negara. e. Tiap-tiap hak asasi yang diatur dalam Konstitusi dapat menjadi checks and balances terhadap hak asasi lainnya yang diatur dalam Konstitusi. Misalnya 351 hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, atau martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dapat menjadi checks and balances terhadap hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Itu sebabnya, secara filosofis, Pasal 28J UUD NRI 1945 merupakan jembatan untuk membangun dan menghadirkan checks-and-balances dari pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam Konstitusi. f. Pembentuk undang-undang mengalami banyak tantangan dalam menghadirkan keseimbangan pemenuhan hak-hak asasi yang dapat saling bersitegang tersebut, sehingga keseimbangan yang dimaksud dalam banyak situasi tidak dapat sempurna. Rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 telah dibahas bersama dengan DPR. Akan tetapi, banyak pihak menilai norma tersebut masih belum memberikan keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak asasi yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap diri dan martabat. g. Pemerintah memiliki komitmen untuk berusaha secara optimal menghadirkan keseimbangan yang dimaksud dengan menganalisa aspek lex certa dan lex scripta. Itu sebabnya, Pemerintah bersama dengan DPR telah dua kali mengubah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) serta norma-norma pidana lain yang masih dianggap belum memberikan perlindungan. Kondisi ini membawa pertanyaan besar secara filosofis apakah norma pidananya tidak konstitusional ataukah norma pidananya diterapkan salah atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan norma? Berkali-kali norma penghinaan dalam UU ITE diuji dan berkali-kali pula norma tersebut dinyatakan konstitusional oleh Penjaga Konstitusi. Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga telah diuji konstitusionalitasnya dan secara hakiki, norma tersebut tetap diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dan, dengan perkataan lain, mencegah terjadinya disintegrasi bangsa (vide Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara [3.11] hal 64-65). h. Perubahan kedua UU ITE diadakan demi menjaga kebebasan berpendapat orang lain secara adil sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Pembatasan yang diatur kembali dalam perubahan kedua pun dilakukan 352 dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai falsafah negara yang berisikan agama, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis serta demi mencapai tujuan negara. Selain itu, realitas globalisasi informasi tetap harus ditempatkan sebagai perkembangan yang tetap berada dalam nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipahami dampak perkembangan dan interaksi dalam globalisasi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi dapat berdampak negatif bagi proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. i. Landasan sosiologis perubahan kedua UU ITE didorong beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat, yaitu sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya, pada 2020 pengguna internet berjumlah 175,4 juta dan kini di tahun 2021 jumlah pengguna internet meningkat menjadi 202,6 juta pengguna. Hal ini menunjukan kondisi masyarakat saat ini, teknologi dan transaksi elektronik suatu hal yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. j. Pertimbangan sosiologis yang lain adalah realita sosial mengenai sikap atau perilaku banyak anggota masyarakat pengguna sosial media di Indonesia dan. Banyak pihak dan publikasi telah menyebutkan serta mempertanyaan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, tetapi dapat berbeda di dunia virtual. (Misalnya, Indonesian netizens: The uncivil society? https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/06/13/indonesian-netizens- the-uncivil-society.html) Kondisi ini memberikan indikasi penting bahwa perlu ada pengaturan larangan pidana diseminasi konten ilegal seperti konten penghinaan atau penghasutan berdasarkan atribut-atribut diri seperti suku, agama, ras, disabilitas. k. Kesalahan penerapan pasal-pasal pidana konten ilegal juga merupakan realita sosial yang menjadi pertimbangan sosiologis dalam perubahan kedua atas UU ITE. Dalam Naskah Akademik halaman 115 s.d 116 menguraikan hal sebagai berikut: 353 “Perkembangan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan UU ITE, namun demikian persoalan yang mendesak saat ini di masyarakat terletak pada implementasi atas UU ITE. UU ITE memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, namun kondisi masyarakat memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan terhadap penafsiran UU ITE, salah satunya dapat dilihat dari permohonan pengujian UU ITE terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Persoalan implementasi UU ITE terkait dengan pasal-pasal ketentuan pidana. Pasal-pasal ketentuan pidana dalam UU ITE memiliki potensi perbedaan implementasi masing- masing pihak terhadap pasal-pasal tersebut. Koalisi masyarakat sipil menghimpun laporan sejak tahun 2016 sampai Februari 2020, kasus-kasus terkait dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) hingga 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara). Tahun 2020 Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet menunjukan bahwa terdapat 84 kasus pemidanaan yang 64 diantaranya menggunakan pasal yang dinilai karet.125 Kondisi yang ada di masyarakat tersebut tidak juga dapat diartikan bahwa UU ITE disusun dengan maksud pemidanaan terhadap masyarakat, sebab pada dasarnya peraturan perundang undangan disusun dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian perlu menjadi evaluasi bahwa terdapat permasalahan implementasi terhadap beberapa pasal dalam UU ITE. ………………………………………………………………………………….. Kondisi masyarakat Indonesia yang terus berkembang secara cepat akibat dari tuntutan perkembangan teknologi serta keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat kuat. Urgensi terhadap pemenuhan tuntutan masyarakat tersebut menyebabkan perlunya rumusan pengaturan tentang ketentuan terkait dengan dengan kesusilaan, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, cyberbullying, dan membuat 354 keonaran dalam masyarakat yang diatur secara jelas dan komprehensif dalam UU ITE. Perubahan terhadap UU ITE adalah upaya negara dalam merespon aspirasi dan perubahan nilai yang ada di masyarakat untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam informasi dan transaksi elektronik.” Berdasarkan uraian tersebut, tujuan perubahan kedua UU ITE merupakan suatu wujud negara dapat lebih responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dengan perubahan terhadap UU ITE diharapkan dapat menimbulkan ketahanan sosial yang lebih baik dalam melakukan penataan masyarakat untuk mencapai tujuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta diharapkan menimbulkan ketahanan sosial yang lebih baik dalam melakukan penataan masyarakat dan mengarah pada tujuan negara yang adil dan sejahtera. IV. Nilai Konstitusionalitas Unsur “Tanpa Hak” Selain menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, dapatlah juga kami sampaikan mengenai nilai konstitusionalitas unsur “tanpa hak” yang diatur dalam UU ITE, termasuk dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. a. Pasal “tanpa hak” merupakan unsur yang dimasukkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrument internasional. b. Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 mengatur norma pidana perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individua tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atribut tertentu. Berdasarkan ketentuan a quo, beberapa hal yang akan dipermasalahkan adalah: 1. Apakah konten adalah konten penghasutan; 2. Apakah pelaku sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan; 3. Apakah pelaku memiliki hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan; 355 4. Apakah hasil dari perbuatan distribusi atau transmisi tersebut berdampak pada menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu; c. Nilai konstitusionalitas unsur “tanpa hak” ada pada nilai instrumental unsur tersebut yang berkaitan dengan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan. Adanya unsur “tanpa hak” tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ada orang yang memiliki hak untuk melakukan incitement atau hak untuk mendiskriminasi. Secara lebih tegas, seseorang yang sama sekali tidak berniat untuk menghasut orang lain tetap dapat dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan. d. Dengan demikian, adanya unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendstribusikan atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. e. Hubungan atau interaksi dalam ruang virtual menyebabkan konten dapat diakses dari berbagai tempat dan waktu. Konten yang menurut hukum Indonesia dapat dipidana belum tentu diatur sebagai kontan yang dilarang menurut hukum negara lain. Negara-negara lain mungkin mengatur bahwa apa yang termasuk dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bukanlah konten yang dapat dipidana. Dalam hal konten yang menurut negara lain bukanlah konten hate speech yang dapat pidana seperti menurut Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tetapi didiseminasi oleh warga negara asing dari luar wilayah Indonesia dan dapat diakses di Indonesia, apakah hukum Indonesia dapat serta merta memproses warga negara asing tersebut? Hal yang serupa juga dapat terjadi dalam situasi di mana pers memberitakan konten hate speech di media online dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Pers. f. Pembentuk undang-undang memahami kondisi lintas batas negara yang mungkin terjadi dalam diseminasi konten dan adanya kemungkinan bahwa satu pihak mungkin memiliki hak berdasarkan peraturan perundang- undangan. Permasalahan cross-border access dan adanya hak tersebut juga menjadi perhatian negara-negara lain dan banyak negara berusaha untuk 356 menjaga keseimbangan kepentingan hukum dalam pemenuhan hak asasi atau fundamental dengan mencantumkan unsur “tanpa hak”. g. Dari aspek historis, Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan revisi Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008. Unsur “tanpa hak” ada di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE. Konsep unsur “tanpa hak” juga mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Norma-norma pidana dalam Budapest Convention on Cybercrime 2001 juga memuat unsur “without right”. h. Explanatory Report to the Budapest Convention on Cybercrime (Explanatory Report Budapest) menegaskan nilai penting dari unsur “without right”, untuk kepentingan hukum publik dan kepentingan hukum privat. Dalam Explanatory Report Budapest ditegaskan bahwa unsur “without right” adalah persyaratan yang perlu diatur dalam hukum masing-masing negara anggota Budapest Convention. Lebih jauh, unsur makna “without right” didasarkan pada konteks di dalam mana unsur tersebut digunakan. 38. A specificity of the offences included is the express requirement that the conduct involved is done "without right". It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self-defence or necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression "without right" derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect national security or investigate criminal offences). “38. Kekhususan pelanggaran yang tercakup adalah ketentuan yang jelas bahwa tindakan terkait dilakukan “tanpa hak”. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa tindakan yang dideskripsikan tidak selalu dapat dipidana dengan sendirinya (per se), tetapi dapat menjadi sah secara hukum atau dijustifikasi tidak hanya dalam kasus saat pembelaan diri umum dapat diterapkan, seperti adanya izin, sebagai pembelaan diri, atau dalam keadaan diperlukan, tetapi juga pada saat prinsip atau kepentingan lain mengarah pada pengecualian pertanggungjawaban pidana. Ungkapan “tanpa hak” diartikan dari 357 konteks di mana ungkapan tersebut digunakan. Dengan demikian, tanpa membatasi cara Para Pihak dapat mengimplementasikan konsep ini dalam hukum domestiknya, ini dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan (baik legislatif, eksekutif, administratif, yudisial, kontraktual, atau konsensual) atau tindakan yang tidak tercakup dalam pembelaan diri, alasan, justifikasi, atau prinsip terkait yang ditetapkan berdasarkan hukum domestik. Oleh karena itu, Konvensi tidak memengaruhi tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah yang sah menurut hukum (misalnya, apabila pemerintah suatu Pihak bertindak menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan nasional, atau menyelidiki pelanggaran pidana).” i. Additional Protocol to the Budapest Convention on Cybercrime 2003 (Additional Protocol Budapest 2003) secara khusus mengatur kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi atau membuat dapat diaksesnya konten xehophobic. Article 3 – Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public through a computer system. Article 5 – Racist and xenophobic motivated insult Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong to a group distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics. j. Tidak hanya Budapest Convention on Cybercrime 2001, Draft United Nations Convention Against Cybercrime tertanggal 7 Agustus 2024 sebagai hasil kesepakatan negara-negara di dunia juga memuat unsur “without right”. Article 14. Offences related to online child sexual abuse or child sexual exploitation material 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: 358 (a) Producing, offering, selling, distributing, transmitting, broadcasting, displaying, publishing or otherwise making available child sexual abuse or child sexual exploitation material through an information and communications technology system; (b) Soliciting, procuring or accessing child sexual abuse or child sexual exploitation material through an information and communications technology system; (c) Possessing or controlling child sexual abuse or child sexual exploitation material stored in an information and communications technology system or another storage medium; (d) Financing the offences established in accordance with subparagraphs (a) to (c) of this paragraph, which States Parties may establish as a separate offence. Article 16. Non-consensual dissemination of intimate images 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the selling, distributing, transmitting, publishing or otherwise making available of an intimate image of a person by means of an information and communications technology system, without the consent of the person depicted in the image. k. Menghilangkan unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 untuk memenuhi permintaan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas karena nilai konstitusionalitas dari pasal a quo juga dibangun melalui adanya unsur “tanpa hak”. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SK Menkopolhukam 22/2021); 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan 359 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin, 13 Februari 2023. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Henri Subiakto yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 serta keterangan tertulis ahli atas nama Khairul Fahmi yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Henri Subiakto Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering dituding sebagai draconian code, UU yang mengancam dan menakut nakuti pengguna internet. Pasal-pasal di UU ITE sudah beberapa kali digugat atau di-judicial review dengan alasan membungkam kritik, menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi. Padahal konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Walau selanjutnya menurut Pasal 28 J ayat (1) disebutkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kemudian Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Artinya menurut konstitusi, walau hak atas kebebasan berkomunikasi, atau kebebasan berekspresi itu dijamin dan diakui, namun hak itu bukanlah kebebasan absolut. Kebebasan Berekspresi bukanlah hak yang bersifat derogable right, hak yang tidak boleh dikurangi. Konstitusi pasal 28 J membenarkan, dan bahkan mengamanahkan agar negara membuat undang 360 undang untuk mengatur kebebasan berpendapat ini supaya tidak merugikan hak hak yang dimiliki warga negara lain. UU ITE dengan pasal pasalnya dapat dipandang sebagai salah satu UU yang mengatur kebebasan berpendapat dan berkomunikasi sebagaimana hak yang diberikan oleh konstitusi RI yaitu UUD 1945. Hak Kebebasan Berpendapat Warga Negara Tidak Menghilangkan Kewenangan Negara Membuat UU. Meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk berekspresi dan berpendapat, tetapi hak warga negara tersebut tidak menghilangkan kewenangan negara (parlemen dan pemerintah) untuk membuat UU yang mengatur agar kebebasan berpendapat maupun hak untuk berkomunikasi tidak melanggar atau merugikan hak-hak orang lain. Cara mengatur dan membatasi hak tersebut lewat regulasi Undang Undang. Kewenangan atau hak negara untuk mengatur itu dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI menuangkan kesepakatan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan situasi ketertiban umum sehingga terpenuhinya hak warga negara sekaligus menjaga dan menjamin hak warga negara yang lain. Di situlah UU ITE dibuat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. UU ITE salah satu alasannya dibuat untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan internet. Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 telah 5 kali diajukan pengujian. Sejak UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, secara konseptual norma di dalamnya, terutama norma Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 telah beberapa kali diajukan pengujian. Norma yang diuji beberapa kali sama, tetapi pasalnya sudah berbeda karena 361 telah ada revisi, atau batu ujinya yang berbeda. Hasilnya ada beberapa putusan MK antara lain: a. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945; b. Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; c. Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022 dengan batu pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945; d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XXI/2023 dengan batu pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945; e. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan batu uji yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Beberapa kali proses uji materi itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari proses penyempurnaan materi isi pasal UU ITE, apalagi ditambah Revisi Pertama UU ITE yang dilakukan DPR dan Pemerintah tahun 2016 dan Revisi Kedua UU ITE tahun 2024. Semua itu merupakan upaya hukum dan legislasi untuk memperbaiki dan memenuhi tuntutan agar norma yang ada dalam UU ITE memiliki pemaknaan yang lebih jelas sesuai azas lex certa. Sayangnya dalam implementasi penerapan hukum, pasal pasal UU ITE yang telah dua kali direvisi dan telah 5 kali diuji secara materil di MK, tetap saja pelaksanaannya di lapangan memunculkan kontroversi. Problema Pasal Pasal UU ITE Ada Di Implementasi Penerapan Ini terkait banyaknya kasus konflik, “permusuhan” dan sengketa antar para pengguna internet atau media sosial di era digital. Berdasar pengalaman dan 362 pengamatan ahli, penanganan dan penerapan pasal pasal dalam penegakkan hukum di masyarakat proses dan keputusannya sering tidak sesuai dengan norma pengertian yang ada dalam UU ITE. Banyak kasus di lapangan terjadi penerapan yang salah atau keliru dilakukan oleh penegak hukum. Salah satunya dikarenakan adanya relasi kekuasaan dan kepentingan politik antara oknum penegak hukum dengan pelapor. Ada pula pertimbangan Kamtibmas karena ada tekanan massa, atau tekanan medsos yang viral. Terdapat faktor sensitifitas sosial, masyarakat mudah marah, mudah tersinggung pada kelompok politik lain, mereka mudah saling melaporkan kasus kasus siber disebabkan ketersinggungan. Seolah ketersinggungan masyarakat adalah alat bukti pidana siber. Bahkan ada aktivis hukum yang pekerjaannya membuat laporan pelanggar ITE, walau tidak sesuai dan tidak relevan dengan pasal pasal UU ITE. Kasus kasus kontroversi tetap diproses dengan menghadirkan “ahli” yang langganan untuk memasukkan dan menjerat terlapor kendati substansinya tidak sesuai norma UU ITE. Mereka menggunakan pasal-pasal langganan yang sering “dipaksakan” dibantu ahli pesanan. Salah satunya dengan Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016. Kemudian juga digunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan sekarang ditambah pasal baru yaitu Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU ITE. Walhasil pasal pasal langganan di UU ITE yang sering dipakai menjerat orang di pengadilan digugat di Mahkamah Konstitusi. Walau sebenarnya norma Pasal a quo itu sudah beberapa kali diperbaiki dan disesuaikan asas lex certa. Baik revisi di DPR dan Pemerintah, maupun dalam peradilan materiel Undang Undang di MK. Ahli memandang, ini bukan semata ketidakjelasan norma di dalam pasal pasal UU ITE, namun lebih terkait dengan perilaku banyak oknum penegak hukum di lapangan, yang menggunakan UU ITE tidak sesuai norma sebenarnya. UU ITE digunakan as a tool of economical and political engineering. Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 dan UU 19/2016 tentang Revisi UU ITE, sekarang menjadi pasal 27A UU 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal yang berisi norma yang paling dipakai sekaligus dikritik, hingga diuji materi. Terutama untuk pasal pasal yang ancaman sanksinya di atas 5 363 tahun. Itu yang bisa dipakai untuk menahan terlapor, menjadi pasal yang laris digunakan penegak hukum. Walau sering kemudian keputusan pengadilan tidak terbukti. Tapi terlapor atau pelakunya sudah ditahan sekian bulan. Selama ini tidak ada sanksi terhadap oknum-oknum penegak hukum yang memaksakan menggunakan pasal-pasal UU ITE secara tidak tepat, sehingga yang dipersalahkan adalah norma UU-nya yang dianggap karet. Salah Memahami Pasal 27A UU 1/2024 Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik, atau (defamation) adalah ranah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE. Siapapun korbannya berhak mengadukan pelaku pencemaran nama baik kepada kepolisian (penegak hukum), tidak peduli jabatan atau kedudukan korban. Indonesia menjamin right to honor pada setiap orang. Beda dengan konsep defamation (pencemaran nama baik) di AS dan beberapa nergara Eropa yang masuk di ranah perdata. Karena Perdata, dalam pembuktian defamation di AS, beban pembuktian dibedakan antara kasus yang korbannya orang biasa dan public figure. Bagi Pejabat dan Public figure untuk membuktikan pelaku defamation bersalah di Pengadilan, penggugat atau korban harus membuktikan pelaku memiliki actual malice, niat Jahat. Tak cukup hanya alasan karena negligence, ketidak hati-hati, atau sembrono. Sedang bagi rakyat biasa pembuktian lebih mudah, tidak perlu bukti ada niat jahat (actual malice). Di Indonesia, korban defamation diperlakukan sama, equality before the law. Semua boleh mengadu atau melapor. Presidenpun harus mengadu sendiri ke penegak hukum. Sebab defamation dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016 adalah delik aduan absolut. UU ITE juga tidak mengenal konsep Anti SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation Kontroversi ketidakpahaman pada UU ITE, tak hanya di kalangan aktivis Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri. Tahun 2022-2023, ada 3 kali surat dari Special Procedure Mandate Holders (SPMH, yaitu Kelompok Pakar Dewan HAM PBB) yang mempertanyakan kenapa terjadi Judicial Harassment dan pembungkaman demokrasi di Indonesia? Ternyata opini tersebut muncul karena 364 UU ITE. Mereka tidak mendalami dinamika media sosial negeri ini, makna dan substansi UU ITE. Bahkan mencampuradukkan kebebasan berpendapat dengan fitnah, pencemaran nama baik, dan hasutan kebencian (hate speech). Ujung ujungnya minta pasal pasal di UU ITE diubah, bahkan dihapus. Berpendapat Itu Hak Setiap Orang Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, serta tanpa ada tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, ada dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat, Kritik, Pencemaran Nama Baik itu merupakan konsep yang berbeda. Pengertian “pendapat”, sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundangan, dapat dimaknai sebagai gagasan atau pikiran yang berasal dari sikap dan hasil evaluasi seseorang terhadap objek tertentu. Dalam ilmu komunikasi, pendapat atau opini itu selain merupakan hasil pemikiran atau gagasan, konsep ini terkait dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Gordon W Allport, Handbook of Social Psichology (2010) “opinion is verbal expression of attitude”. Sebelum muncul pendapat, terdapat terlebih dahulu sikap (attitude). Kemudian tatkala sikap disampaikan dalam bentuk kata kata, gambar, tulisan, text, atau bahasa verbal yang lain, itulah yang pendapat atau opini. Berarti sikap dan pendapat itu dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Sikap ada di dalam diri seseorang (inherent) tidak tampak, baru nampak saat diekspresikan. Nah saat sikap diekspresikan dalam bentuk kata kata itulah pendapat, atau opinion. Tapi sikap juga bisa disembunyikan, misal ada orang sikapnya menolak, tapi memilih diam, tidak bicara dengan berbagai 365 alasan. Sikap juga bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan (action) atau gerakan yang memiliki makna. Jadi kemerdekaan atau kebebasan berpendapat itu bisa diartikan sebagai kebebasan untuk mengekspresikan sikap dalam bentuk verbal (words) kata kata, secara tertulisan, ataupun lisan, dan bentuk pesan verbal lainnya. UU ITE tidak melarangnya. Menyampaikan Fakta Kebenaran Itu Tidak Bisa Dipidana Di UU ITE tidak ada larangan ataupun ancaman bagi warga negara untuk mengekspresikan sikap atau pendapatnya di internet atau ruang publik. Kalau ada warga negara bersikap atau berpendapat makna arahnya setuju, atau tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat tidak setuju, ataupun netral terhadap kebijakan pemerintah, lembaga negara, pejabat, atau siapapun, tidak ada sanksi terhadap sikap seperti ini. Warga negara berhak memiliki pendapat atau penilaian terhadap suatu objek, baik objeknya manusia, lembaga, kebijakan, ataupun peristiwa. Orang menilai sebuah objek itu dikatakan “buruk”, “gagal”, “baik”, “rusak” dan kata-kata atau kalimat lain bersifat opinionative itu adalah hak warga negara, dan sesuatu yang wajar, tidak dilarang oleh pasal manapun di UU ITE. Kecuali Tindakan bullying. Jadi UU ITE khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) sama sekali tidak melakukan pelarangan atau menghalangi kebebasan berpendapat, ataupun kritik, bahkan pasal itu tidak terkait dengan kemerdekaan berpendapat. Dalam konsep defamation, libel, atau kasus pecemaran nama baik, terdapat prinsip hukum secara umum yang menjadi yurisprudensi “truth is an absolute defense of libel cases. Kebenaran itu adalah sebuah pembelaan absolut untuk kasus pencemaran nama baik. Artinya jika yang dituduhkan itu adalah fakta kebenaran, walaupun dianggap menyakitkan atau merugikan orang lain, pelaku tidak bisa dikenakan ancaman delik pencemaran nama baik. Truth is an absolute defends to a claim of defamation. By definition, a true statement cannot be defamatory. Prinsip umum itulah yang diadopsi di Indonesia, khususnya dalam SKB antara Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Kominfo 2021 terkait pemahaman pasal pasal tertentu dalam UU ITE. 366 Kenapa Perbuatan Pidana Siber Diatur Berbeda Dan Sanksinya Lebih Berat Dibanding Perbuatan Di Dunia Fisik? Aktivitas komunikasi di dunia siber itu mempunyai karakter yang khas, yaitu: (1) Komunikatornya bisa siapapun, dan komunikator bisa sangat mudah menyembunyikan identitas, ganti ganti penampilan. (2) Penyebaran kontennya sangat cepat dan meluas, berupa mass self communication (Manuel Castells, 2007) Yaitu komunikasi yang dilakukan oleh self to self, person to person yang bisa melibatkan jutaan orang, siapapun dan dimanapun, borderless dan berulang-ulang; (3) konten konten komunikasi siber dapat bersifat destruktif, berisi materi yang melanggar hukum, tata nilai dan perundang undangan seperti fitnah, pornografi, penipuan, perjudian, hingga khabar bohong dan provokasi yang dibuat secara sengaja. Dengan memahami dunia siber beserta karakter, perkembangan dan pemanfaatannya, hingga ragam kejahatan, logis kiranya diperlukan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan aktivitas di dunia fisik, termasuk besaran sanksinya. Karena menggunakan media elektronik atau internet itu sangat luar biasa, memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Perbuatan Hasutan Kebencian Yang Dilarang UU ITE Pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur setiap orang sebagai subjek pelakunya bisa naturlijk persoon, maupun recht persoon. Unsur dengan sengaja (artinya pelaku sadar, mengetahui dan menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan, hasutan menimbulkan kebencian). 367 Unsur Tanpa Hak, Pelaku orang yang tidak memiliki hak, atau tidak ada alas hak, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan, atau tidak ada perjanjian yang memperbolehkan. Unsur Perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan aktif mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Ada unsur korban yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat yang jadi sasaran kebencian dan permusuhan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE Untuk Melindungi HAM, Mencegah Diskriminasi dan Dehumanisasi Unsur utama pasal ini adalah adanya informasi berupa hasutan (incitement), mengajak, atau mempengaruhi orang lain supaya muncul kebencian dan atau permusuhan pada individu atau kelompok masyarakat. Unsur hasutan tersebut materinya bisa dicermati dari informasi elektronik yang disdistribusikan dan atau ditransmisikan. Bisa dilihat dari intonasi (tone) yang menunjukan intensi ujaran tersebut bersifat menghasut, mengajak, atau menganjurkan. Materi kebencian dan/atau permusuhan itu bisa berupa ajakan melakukan diskriminasi (perbuatan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama). Materi kebencian dan/atau permusuhan juga bisa berupa ajakan melakukan kekerasan (yaitu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis). Materi kebencian dan/atau permusuhan juga bisa berupa ajakan, anjuran, membenarkan, menyetujui melakukan perseteruan, atau permusuhan atau penganiayaan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 368 Jadi pasal ini justru merupakan pasal untuk melindungi HAM, mencegah diskrimasi, dan dehumanisasi, melindungi warga negara yang beragam dari kebencian atau permusuhan. Norma Asli Hasutan Kebencian Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara 4 tahun … 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 157 KUHP: Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yg isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Idonesia dengan maksud isinya supaya diketahui oleh umum, diancam pidana maksimal 2 tahun 6 bulan ... UU Nomor 40 Tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 16: Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasar diskriminasi ras atau etnis. Mengapa Istilah Menstransmisikan Digunakan Di Pasal 28 Ayat (2) UU ITE? Norma Pasal 28 ayat (2) UU No. 1/2024 tentang ITE memang menjerat pelaku pengiriman informasi elektronik yang ditujukan pada satu pihak, selama pelaku itu sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau menstransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 369 Pengertian “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Mengapa pengiriman pada satu pihak (menstransmisikan) masuk dalam norma hasutan kebencian dan permusuhan? Ini dikarenakan munculnya fenomena komunikasi yang disebut Manuel Castells sebagai Mass self Communication. Fenomena baru menggeser Mass Communication, berupa komunikasi yang menyebarkan informasi ke jutaan orang lewat self to self communication, atau person to person communication (Manuel Castells, dalam Communication, Power and Counter-power in the Network Society 2007). Informasi yang berupa hasutan kebencian dan permusuhan bisa nyebar lewat komunikasi privat, self to self communication. Maka kendati hanya disampaikan ke satu pihak, jika isinya adalah hasutan, dia bisa merambat kemudian menyebar ke masyarakat yang luas lewat person to person communication. Delik Materiel Pasal 28 ayat (2) UU ITE Bunyi normanya adalah; “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. Ini harus dibuktikan secara materiel. Rasa kebencian dan Permusuhan harus ada (materiel) sebagai akibat informasi elektronik yang sifatnya menghasut (ini juga harus ada). Memenuhi unsur unsurnya jika secara materiel, dalam informasi elektronik itu bersifat hasutan, mengajak, atau memengaruhi orang lain”, juga harus secara materiel, pesan atau kalimat itu terbukti telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu (sebagai korban) berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 370 Jadi pelakunya selain harus terbukti punya motif ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan (ada informasi yang menghasut). Selain itu juga ada bukti materiel atau alat bukti nyata atas efek langsung yang ditimbulkan oleh informasi elektronik yang dimaksud, yaitu benar benar menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap korban, tanpa terbukti secara materiel maka unsur norma Pasal 28 ayat (2) itu tidak terpenuhi. Makna Hasutan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah larangan perbuatan aktif mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang berupa hasutan (memicu emosi) agar orang lain ikut membenci dan ikut memusuhi terhadap individu atau kelompok orang berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Jadi pelakunya selain harus terbukti punya motif ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan, juga ada bukti materiel, terjadi efek langsung yang ditimbulkan oleh informasi elektronik yang dimaksud, yaitu benar benar menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap korban, maka unsur norma Pasal 28 ayat (2). Maksud Mendistribusikan informasi elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Negara Wajib Melindungi Warganya Dari Objek Hasutan Kebencian Dan Permusuhan Hasutan kebencian adalah perbuatan mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk, dalam hal ini adalah memicu kebencian dan permusuhan Wujudnya bisa berupa ajakan melakukan pengucilan, diskriminasi, hingga kekerasan pada individu dan/atau kelompok tertentu. 371 Pada tingkat paling ekstrim, hasutan bisa menimbulkan kebencian kolektif, hingga memunculkan keinginan penyerangan, persekusi, yang tidak hanya di media sosial tapi juga di kehidupan fisik, di kehidupan nyata. Oleh karena itu negara harus melarang hasutan, agar tidak terjadi pengucilan, kerusuhan, pembantaian, pembakaran, pengusiran, pembumihangusan kampung, atau pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Di dalam sejarah kerusuhan dan pembantaian di beberapa negara. Tindakan kekerasan terhadap suatu individu, atau kelompok acap kali didahului dengan hasutan, ajakan membenci dan memusuhi. Provokasi sekarang banyak dilakukan melalui media sosial atau transaksi elektronik. Hate speech berupa hasutan kebencian bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Namun dalam praktek, "hate speech" sering berlindung di balik prinsip prinsip demokrasi, sebagian orang mengacaukannya dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Karenanya negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas negara dan aparat meyakinkan bahwa distribusi/transmisi informasi elektronik yang bersifat hasutan, ajakan untuk menumbuhkan rasa kebencian dan/atau permusuhan yang memiliki potensi kekerasan, tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. Disitulah pentingnya keberadaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Awalnya konflik itu bisa antar-individu, kemudian meluas menjadi konflik komunal, antar-kelompok kelompok masyarakat, bahkan bisa memunculkan persekusi, kerusuhan, dan kekerasan antar kelompok. Disitulah mengapa hate speech berupa hasutan itu dilarang karena sangat berbahaya bagi kerukunan, bahkan keutuhan sebuah bangsa. Negara Wajib Melindungi Warganya Dari Objek Hasutan Kebencian Dan Permusuhan Hasutan kebencian adalah perbuatan mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk, dalam hal ini adalah memicu kebencian dan permusuhan Wujudnya bisa berupa ajakan melakukan pengucilan, diskriminasi, hingga kekerasan pada individu dan/atau kelompok tertentu. 372 Pada tingkat paling ekstrim, hasutan bisa menimbulkan kebencian kolektif, hingga memunculkan keinginan penyerangan, persekusi, yang tidak hanya di media sosial tapi juga di kehidupan fisik, di kehidupan nyata. Oleh karena itu negara harus melarang hasutan, agar tidak terjadi pengucilan, kerusuhan, pembantaian, pembakaran, pengusiran, pembumihangusan kampung, atau pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Di dalam sejarah kerusuhan dan pembantaian di beberapa negara. Tindakan kekerasan terhadap suatu individu, atau kelompok acap kali didahului dengan hasutan, ajakan membenci dan memusuhi. Provokasi sekarang banyak dilakukan melalui media sosial atau transaksi elektronik. Hate speech berupa hasutan kebencian bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Namun dalam praktek, "hate speech" sering berlindung di balik prinsip prinsip demokrasi, sebagian orang mengacaukannya dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Karenanya negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas negara dan aparat meyakinkan bahwa distribusi/transmisi informasi elektronik yang bersifat hasutan, ajakan untuk menumbuhkan rasa kebencian dan/atau permusuhan yang memiliki potensi kekerasan, tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. Disitulah pentingnya keberadaan pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE. Awalnya konflik itu bisa antar-individu, kemudian meluas menjadi konflik komunal, antar-kelompok kelompok masyarakat, bahkan bisa memunculkan persekusi, kerusuhan, dan kekerasan antar kelompok. Disitulah mengapa hate speech berupa hasutan itu dilarang karena sangat berbahaya bagi kerukunan, bahkan keutuhan sebuah bangsa. Beberapa Frasa Di UU ITE Yang Perlu Dipahami Makna frasa “orang lain” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No 1/2024 Tentang ITE, diartikan sebagai naturlijk persoon, orang secara alami, bukan badan hukum atau recht persoon, sehingga orang yang berhak mengadu itu adalah korban yang nama atau identitasnya disebut saat diserang kehormatannya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU No 1 Tahun 373 2004 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Sedang frasa “suatu hal” dalam ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 itu terkait dengan pengertian perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Dengan demikian frasa “suatu hal” itu bermakna suatu perbuatan yang dituduhkan, yaitu melakukan perbuatan tertentu yang buruk atau melanggar perundangan. Sedangkan frasa “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 menurut ahli, dipakai karena memang ada profesi yang perlu dilindungi dari pemberlakuan norma ini, yaitu mereka yang dalam profesinya berhak mengirimkan atau mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya hasutan. Missal wartawan, dan peneliti, dalam pekerjaannya sering harus mengirimkan informasi yang dibuat orang tua atau pihak tertentu yang bersifat menghasut. Dalam Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (2001), ketentuan yang berlaku di Uni Eropa ini juga memberlakukan frasa intentionally and without right, sengaja tanpa hak. Hal itu juga untuk melindungi profesi tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. 2. Keterangan Ahli Khairul Fahmi Pokok masalah konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar frasa “orang lain” dikecualikan terhadap “korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik”, dan frasa “suatu hal” dimaknai sebagai “dilakukan suatu perbuatan”. 2. Frasa “tanpa hak” Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar frasa 374 “tanpa hak” dihilangkan, dan meminta agar norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dirumus ulang sehingga menjadi, Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Terkait pokok masalah yang dipersoalkan di atas, ahli akan menyampaikan pendapat atau pandangan akademik terkait masalah frasa “orang lain”, frasa “suatu hal”, dan frasa “tanpa hak” dalam norma-norma yang dimohonkan untuk diuji di atas dalam perspektif ilmu perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan penggunaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Pemohon meminta agar frasa “orang lain” dalam norma tersebut dikecualikan terhadap “korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik”. Alasannya, dalam penjelasan Pasal 433 KUHP ditafsirkan bahwa objek dari perbuatan penghinaan tersebut adalah orang perseorangan. Konsekuensi ketentuan KUHP tersebut adalah, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk dalam maksud frasa “orang lain” tersebut. Atas alasan itu, Pemohon meminta agar rumusan Pasal 27A UU ITE diubah atau ditafsirkan sehingga menjadi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik dengan cara menuduhkan dilakukan suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Terhadap hal tersebut, ahli berpendapat: Pertama, sama sekali tidak terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Subjek dan perbuatan yang diatur dalam 2 (dua) norma tersebut sama. Hal yang berbeda hanya terkait pengaturan tentang cara perbuatan tersebut dilakukan. Berikut dapat dibaca perbandingan rumusan 2 (dua) norma dimaksud: Pasal 27A UU ITE Pasal 433 ayat (1) KUHP Setiap Orang dengan sengaja Setiap Orang yang dengan lisan 375 menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dari kutipan di atas, rumusan Pasal 27A UU ITE sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP. Sama sekali tidak terdapat disharmoni norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum justru akan muncul dan terjadi mana kala rumusan norma Pasal 27A UU ITE diubah dengan mengikuti usulan rumusan yang disampaikan Pemohon. Oleh karena itu, untuk menjaga harmonisasi antara norma UU ITE dengan KUHP, rumusan Pasal 27A UU ITE justru harus dipertahankan. Selain itu, jika konstruksi norma Pasal 27A UU ITE diubah sesuai dengan permintaan Pemohon, maka langkah itulah yang akan dapat menimbulkan ketidakpastian. Sebab, rumusan Pasal 27A UU ITE akan tidak sinkron lagi dengan rumusan Pasal 443 ayat (1) KUHP. Ketidaksinkronan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masa transisi menjelang berlakunya KUHP baru secara efektif. Kedua, dalam penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP, pembentuk undang- undang telah memberikan tafsir atas objek yang menjadi korban perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik yang dirumuskan dengan frasa “orang lain” dalam norma Pasal 433 ayat (1) KUHP itu. Tafsir resmi yang dimuat dalam penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP adalah bahwa objek dari perbuatan menyerang kehormatan seseorang adalah orang perseorangan, di mana penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Dengan tafsir demikian, maka norma Pasal 433 ayat (1) KUHP tidak berlaku untuk objek berupa lembaga pemerintah atau kelompok orang. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Lampiran II poin 176 dinyatakan bahwa fungsi penjelasan suatu norma adalah sebagai tafsir resmi pembentuk undang- 376 undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Jika dihubungkan dengan keberadaan penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP, maka penjelasan tersebut adalah tafsir resmi pembentuk undang-undang terhadap Pasal 433 ayat (1) KUHP. Sebagai sebuah penafsiran, maka tidak tepat jika penjelasan Pasal 433 ayat (1) tersebut disandingkan dan dijadikan dasar untuk menyatakan Pasal 27A UU ITE tidak sinkron dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Tidak apple to apple menyatakan bahwa Pasal 27A UU ITE mengandung ketidakpastian hukum dengan menyandingkannya dengan penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Norma mesti disandingkan dengan norma, penjelasan juga mesti disandingkan dengan penjelasan. Dalam konteks ini, pada level rumusan norma, sebagaimana sudah ahli jelaskan di atas, tidak terdapat disharmoni antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Lalu bagaimana dengan penjelasan norma 2 (dua) Pasal tersebut? Berikut persandingannya: Penjelasan Pasal 27A UU ITE Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Dalam penjelasan Pasal 27A UU ITE, pembentuk undang-undang memberikan tafsir resmi atas bentuk perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik. Selain itu, objek perbuatan tersebut adalah orang. Ada pun dalam penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang memberikan tafsir resmi terhadap bentuk perbuatan dan cara bagaimana perbuatan tersebut 377 dilakukan. Lebih jauh jditafsirkan juga tentang objek perbuatan, yaitu orang perorangan, yang tidak termasuk di dalamnya lembaga pemerintah atau kelompok orang. Sebagai sebuah tafsir, penjelasan atas dua norma tersebut sama sekali tidak mengandung pertentangan. Bahkan penafsiran tersebut dapat saling melengkapi. Penafsiran terhadap objek perbuatan dalam penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP dapat melengkapi penafsiran pembentuk undang-undang terhadap Pasal 27A UU ITE. Dalam konteks itu, frasa “orang lain” dalam Pasal 27A ayat (1) juga dapat dijelaskan dengan menggunakan tafsir resmi pembentuk undang-undang ketika menafsirkan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Ketiga, maksud dari frasa “orang lain” yang menjadi objek dalam perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU ITE sesungguhnya memang hanya mencakup orang perorangan, bukan badan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE yang menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Dalam norma tersebut ditegaskan bahwa yang dapat mengadu sebagai korban dalam tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE (norma sekunder dari Pasal 27A UU ITE) adalah korban atau orang dan bukan badan hukum. Jadi, frasa “orang” dalam norma tersebut dimaknai secara spesifik sebagai natuurlijk persoon), bukan rechts persoon. Ketika objek yang menjadi korban perbuatan pidana telah ditegaskan maksudnya dalam norma sekunder (Pasal 45 ayat (4) UU ITE), maka maksud dari frasa “orang lain” dalam norma primer (Pasal 27A UU ITE) pun menjadi jelas dan terang, yaitu orang perorangan. Berdasarkan analisa di atas, menjadi tidak berasalan sesungguhnya untuk menyatakan terdapat disharmoni norma antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP. Pada saat yang sama, juga tidak beralasan untuk menyatakan terdapat perbedaan tafsir antara kedua norma tersebut. Kedua, terkait perluasan pengecualian dari frasa “orang lain” yang tidak hanya bagi lembaga pemerintah, badan hukum dan kelompok orang, tetapi juga terhadap pejabat publik dan/atau figur publik. Terhadap hal itu, menurut ahli, 378 jabatan yang diemban seseorang merupakan hal yang mesti dipisahkan dari diri pribadinya sebagai seorang manusia. Jika seseorang melakukan tindakan dan/atau keputusan atas nama jabatan yang diembannya, maka pertanggungjawaban yang mesti ia pikul adalah atas nama jabatan yang diembannya itu. Misalnya, dalam kapasitas suatu jabatan, seseorang tidak berlaku profesional, tidak taat hukum dan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, maka ia akan dapat dituntut atas pelaksanaan jabatannya itu. Tuntutan tersebut dapat berupa mencabut keputusan yang diambil atau hingga ia mesti berhenti dari jabatannya. Dalam konteks demikian, apabila serangan terhadap kehormatan atau nama baik itu ditujukan pada jabatan yang diembannya, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Sebab, jabatan tersebut adalah bagian dari konsep lembaga pemerintah. Hanya saja, jika tindakan menyerang nama baik itu ditujukan pada diri pribadi orang tersebut, maka seharusnya hal itu tetap dapat dituntut dan tidak dikecualikan dari keberlakuan Pasal 27A UU ITE. Bagaimana pun, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak memandang kedudukan dan jabatan seseorang. Seseorang yang sedang mengemban suatu jabatan tetaplah subjek yang memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan mesti pula diperlakukan secara setara. Lalu bagaimana dengan pengecualian terhadap “figur publik”? Menurut ahli, frasa tersebut tidak memiliki batasan yang jelas secara hukum, sehingga penerapannya akan sangat luas dan sangat tergantung pada perspektif orang yang membacanya. Katakan batasannya adalah “perhatian publik”, seberapa luas dan seberapa banyak perhatian publik atas seseorang sehingga baru dapat dikatakan yang bersangkutan adalah figur publik? Sangat sulit menentukan batasnya. Oleh karena tidak memiliki batasan yang jelas, frasa “figur publik” justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum jika diadopsi dalam Pasal 27A UU ITE. Ketiga, terkait frasa “suatu hal” yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dimaknai menjadi “dilakukan suatu perbuatan”. Alasannya, kata atau frasa tersebut dalam KBBI tidak memiliki arti atau makna yang tunggal. Terkait hal itu, ahli berpandangan, apakah karena makna kata tersebut tidak tunggal sehingga 379 ia digolongkan sebagai frasa yang multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum? Menurut ahli, kata atau frasa yang memiliki makna tidak tunggal tidak selalu mengandung ketidakpastian. Jika makna kata atau frasa dalam KBBI yang dijadikan rujukan untuk membangun argumentasi multi tafsir atau tidaknya suatu kata atau norma, maka kebanyakan kata atau frasa dalam peraturan perundang- undangan tentunya akan dikualifikasi sebagai kata atau frasa yang multi tafsir. Sebab, mayoritas kata dalam KBBI diartikan secara tidak tunggal, tetapi memiliki dua atau lebih makna dengan maksud yang serupa atau tidak jauh berbeda. Faktanya ternyata tidak demikian. Jadi, ketika suatu kata atau frasa memiliki arti yang tidak tunggal, tidak dapat dimaknai bahwa kata atau frasa tersebut multi tafsir, apalagi langsung disimpulkan akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam memaknai kata atau frasa pada suatu norma mesti sesuai dengan konteks yang dituju dengan keberadaan norma dimaksud. Konteks frasa “suatu hal” memang dimaksudkan untuk mencakup hal-hal berkenaan dengan perkara, urusan, soal, masalah, dan makna kata atau frasa tersebut lainnya dalam bahasa Indonesia. Lalu, apakah hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum? Konteks frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE jelas memiliki makna sesuai arti frasa tersebut dalam bahasa Indonesia, yaitu bisa diartikan perkara, urusan, soal, mengenai, atau masalah, sepanjang hal itu merupakan tuduhan. Artinya, frasa tersebut memang memiliki arti yang tidak tunggal, namun ia tidak mengandung ketidakpastian, karena kalau pun semua makna kata itu digunakan untuk mengimplementasikan norma tersebut, ia tidak akan menyimpang dari maksud yang dituju oleh rumusan Pasal 27A UU ITE itu sendiri. Oleh karena itu, menurut ahli, setiap kata atau frasa dengan arti yang tidak tunggal dalam KBBI tidak dapat serta merta dinyatakan mengandung ketidakpastian hukum. Lalu, bagaimana jika frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE diganti dengan frasa “dilakukan suatu perbuatan” sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon? Frasa “suatu perbuatan” justru akan menyebabkan norma tersebut tidak akan dapat menjangkau hal yang terkategori sebagai ucapan. Kata “perbuatan” sesuai KBBI diartikan sebagai “tindakan atau tingkah laku”. Lalu, bagaimana dengan menuduhkan suatu ucapan? Tentunya, tidak dapat dijangkau. Oleh karena itu, rumusan sebagaimana diusulkan Pemohon justru 380 akan menimbulkan masalah baru ketika hendak dilaksanakan. Dengan demikian, jauh lebih tepat dan mengandung maksud dan cakup yang lebih jelas dengan menggunakan frasa “suatu hal” sebagai saat ini menjadi rumusan norma Pasal 27A UU ITE. Keempat, terkait frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Frasa tersebut bermakna “melawan hukum”, sehingga memang norma itu mengandung maksud bahwa akan terdapat perbuatan melawan dan tidak melawan hukum dalam tindakan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang mengandung hasutan”. Pasal 28 ayat (2) UU ITE bukanlah norma larangan menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa benci, namun merupakan larangan menyebarkan informasi yang berisi hasutan atau ajakan yang menimbulkan rasa benci. Konteks perbuatan yang dilarang dalam norma tersebut adalah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi”, sehingga penggunaan frasa “tanpa hak” itu sudah tepat dan memang seharusnya demikian. Sebab, terdapat perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” yang tidak ditujukan untuk menghasut, melainkan untuk tujuan baik, misalnya untuk penelitian, pendidikan atau untuk kepentingan penegakan hukum. Jika tujuan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi itu adalah untuk tujuan yang tidak melawan hukum, maka sudah seharusnya perbuatan tidak dituntut berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sementara terhadap perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik untuk tujuan menghasut atau mengajak orang lain untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu atau kelompok lain, baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Terkait maksud frasa “tanpa hak” tersebut, MK juga telah memberikan penilaian resmi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 hlm. 105 dengan menyatakan: Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 381 dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Sehubungan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan pencemaran nama baik tersebut, MK juga telah menyatakan pendirian konstitusional yang tegas. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 hlm. 106, MK menyatakan: Bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain, adalah tindakan yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia, tindakan semacam itu merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia tidak akan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya; Bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (cyberspace) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Sang Pencipta; [3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. Pendirian di atas kembali ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 36/PUU- XX/2022. Dengan merujuk Putusan MK di atas, frasa “tanpa hak” yang dimuat 382 dalam norma larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan mencemarkan nama baik sama sekali tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut ahli, keberadaan frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jika frasa itu dihilangkan, maka perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik untuk tujuan baik justru juga akan ikut terancam dipidana. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon dan Presiden yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut. KESIMPULAN TERTULIS PEMOHON Pemohon dengan ini mengajukan tanggapan terhadap Keterangan Tertulis Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kesimpulan Pemohon dalam perkara a quo. A. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR Presiden dan DPR sama-sama memberikan keterangannya terhadap 2 hal, yaitu terhadap Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Perkara. Namun demikian, Pemohon tidak akan memberikan tanggapan terhadap keterangan Presiden dan DPR mengenai Kedudukan Hukum Pemohon karena: 1. pengujian undang-undang bukanlah merupakan sengketa antara Pemohon melawan Presiden dan DPR—yang mana para pihaknya bisa saling menjatuhkan untuk mencapai kemenangan; dan 2. hal yang diharapkan dari Presiden dan DPR sebagai Pemberi Keterangan adalah fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang- undang yang sedang diujikan (vide Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang). Terlepas dari keterangan terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, keterangan Presiden dan DPR tentang Pokok Perkara bisa dibagi menjadi 2, yaitu: (i) keterangan mengenai Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 383 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2024”); dan (ii) keterangan mengenai Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yang jika disarikan adalah sebagai berikut: 1. Keterangan Presiden Secara Umum a. Presiden menyatakan bahwa UU ITE 2024 merupakan penyesuaian yang dilakukan karena ketentuan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”) bersifat multitafsir (vide hlm. 15 angka 6 Keterangan tertanggal 25 Oktober 2024). b. Penyesuaian ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 dilakukan dengan melihat keselarasan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) (vide hlm. 19 huruf c Keterangan tertanggal 25 Oktober 2024). 2. Keterangan Presiden terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Presiden memberikan 2 Keterangan Tertulis yang isinya tidak konsisten dan bahkan saling bertentangan. Dalam Keterangan tertanggal 25 Oktober 2024, Presiden pada pokoknya menolak penuh tafsir yang ditawarkan oleh Pemohon, sementara dalam Keterangan tertanggal 13 Desember 2024, Presiden justru mendukung penuh tafsir yang ditawarkan oleh Pemohon. Berikut adalah rangkuman dari kedua Keterangan tersebut: a. Keterangan Presiden tertanggal 25 Oktober 2024 1) Frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE 2024 tidak bisa hanya dibaca dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 saja, melainkan harus merujuk pula pada Pasal 241 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan Pasal 243 KUHP 2023 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap golongan atau kelompok penduduk (vide hlm. 25-26 angka 3 dan 4). 2) Pengecualian terhadap “figur pulik” tidak memiliki ukuran yang jelas (vide hlm. 26 angka 5). 384 3) Frasa orang lain tidak meliputi “badan hukum” karena sistem hukum pidana di Indonesia mengenal pemidanaan terhadap subjek hukum pribadi kodrati dan pribadi hukum (vide hlm. 29 huruf d). 4) Frasa “suatu hal” tidak hanya terbatas pada dilakukannya suatu perbuatan karena kehormatan bersifat abstrak dan karenanya tidak bisa ditafsirkan sempit sebagai suatu hal konkret berupa suatu perbuatan (vide hlm. 32 huruf b). 5) Perlindungan terhadap kehormatan dimaksud bukan ditujukan terhadap jabatan publiknya tetapi terhadap setiap orang pribadi kodrati dalam kedudukannya di masyarakat (vide hlm. 30 huruf g). 6) Jika pemaknaan frasa “suatu hal” dipersempit, maka perbuatan yang tidak termuat di dalamnya berpotensi lepas dari jerat hukum (vide hlm. 33 huruf d). 7) Pencemaran nama baik adalah bagian dari penghinaan sehingga harus dimaknai mencakup semua bentuk penghinaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP 2023. b. Keterangan Presiden tertanggal 13 Desember 2024 1) Penyusunan terhadap Pasal 27A UU ITE 2024 dilakukan dengan merujuk pada norma Pasal 433 KUHP 2023 (vide hlm. 6 angka 7). 2) Perbuatan menyerang kehormatan nama baik orang lain adalah perbuatan terhadap pribadi kodrati atau individu dan bukan terhadap pribadi hukum seperti lembaga pemerintah serta bukan terhadap kelompok orang secara umum (vide hlm. 15-16 angka 2). 3) Makna “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE 2024 adalah hal yang berkonotasi negatif yaitu menunjuk dan mengatakan bahwa orang tertentu melakukan perbuatan yang kurang baik bahkan melanggar hukum (vide hlm. 23 angka 3 huruf c). 3. Keterangan Presiden terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE 2024 385 Dalam Keterangannya tanggal 25 Oktober 2024, Presiden menolak penuh tafsir yang diberikan Pemohon dengan alasan sebagai berikut: a. Parameter pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 adalah ketika perbuatan tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (vide hlm. 39 huruf a). b. Perbuatan yang dilarang adalah (vide hlm. 40 huruf a): 1) Perbuatan menghasut seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan; 2) Perbuatan mengajak seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan; dan 3) Perbuatan memengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. c. Frasa “tanpa hak” diadakan untuk melindungi pihak yang berhak untuk melakukan kajian untuk kepentingan yang berlandaskan pada hukum, misalnya hak di bidang pendidikan, penelitian dan penegakan hukum (vide hlm. 42-43 angka 7). d. Frasa “mentransmisikan” memang ditujukan untuk perbuatan pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (vide hlm. 44 huruf c). Selanjutnya, dalam Keterangannya tanggal 13 Desember 2024, Presiden menambahkan bahwa keberadaan frasa “tanpa hak” atau “without right” merujuk pada dokumen maupun rancangan dokumen hukum yang berlaku secara regional dan internasional, yaitu Budapest Convention on Cybercrime, termasuk Additional Protocol-nya, serta Draft United Nations Conventions against Cybercrime. 4. Keterangan DPR terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Secara umum DPR menyetujui sebagian dari tafsir yang ditawarkan Pemohon meski tidak menyepakati reformulasi terhadap rumusan Pasal 27A UU ITE 2024, dengan alasan sebagai berikut: a. Perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan melekat pada “setiap orang tanpa kecuali” (vide hlm. 28 huruf d). b. Frasa “suatu hal” merujuk pada “dilakukannya suatu perbuatan” (vide hlm. 30 huruf g). 386 5. Keterangan DPR terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE 2024 DPR menolak tafsir yang ditawarkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: a. Jika unsur “tanpa hak” dihilangkan, maka justru akan memudahkan pemidanaan karena pembuktian mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 hanya berdasarkan niat dan perbuatan (vide hlm. 34 huruf c). b. Delik formil dan materiil di mana delik tersebut dianggap selesai ketika terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang yang harus terbukti terjadi (vide hlm. 36 huruf b). Terhadap Keterangan Tertulis Presiden dan DPR tersebut di atas, perkenankan Pemohon untuk menanggapinya sebagai berikut: 1. Pengakuan dari Presiden—yang juga diperkuat oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si. (vide Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2024 hlm. 3-4)—bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE sangat sering diterapkan secara berbeda-beda, tentunya menimbulkan tanya: mengapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan inilah yang enggan untuk dijawab baik oleh Presiden dan DPR. Secara sederhana, salah satu penyebabnya adalah karena rumusan ketentuan pidana dalam UU ITE tidak cukup jelas sehingga multitafsir. 2. Ketidaksinambungan cara menafsirkan Pasal 27A UU ITE 2024 yang dilakukan oleh Presiden sendiri, yang juga berbeda dengan cara tafsir dari DPR membuktikan secara sempurna bahwa Pasal 27A UU ITE 2024 tidak dirumuskan dengan cukup jelas dan menyisakan ruang penafsiran yang begitu besar. Jika penyusun peraturannya saja tidak bisa memberikan tafsir tunggal terhadap Pasal 27A UU ITE 2024, maka bagaimana mungkin penegak hukum yang hendak menegakkan aturannya, dan masyarakat yang tindakannya diatur, bisa menafsirkan, menjalankan, dan mematuhi aturannya? 3. Presiden dan DPR yang sama-sama mengamini bahwa Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE 2024 merupakan delik formil dan materiil adalah bukti paripurna bahwa kedua Pasal ini salah secara teori dan niscaya akan gagal 387 untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu mencegah timbulnya kebencian. Dengan menyatakan bahwa adanya rasa kebencian sebagai unsur yang harus dipenuhi, maka secara kasat mata tujuannya berarti telah gagal untuk dicapai karena sudah terjadi pengidentifikasian dan pemisahan antara “kita” (in-group) dan “mereka” (out-group). Atau dengan kata lain, ide kebencian sudah tersebar, tertanam, berkembang dan bahkan berbuah. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa guna dari ketentuan pidana yang sudah pasti gagal mencapai tujuannya? 4. Sehubungan dengan keberadaan frasa “without right” pada beberapa dokumen hukum secara regional maupun internasional, yang perlu menjadi perhatian adalah, hal tersebut menjadi suatu keniscayaan karena tiap negara yang pada akhirnya harus mengimplementasikannya memiliki sistem pemidanaan dan kultur yang berbeda-beda—sebagaimana diakui sendiri oleh Presiden di dalam Keterangan Tertulisnya tanggal 25 Oktober 2024 hlm. 19-20—dan karenanya harus dipilih suatu frasa umum yang bisa meliputi semua jenis sistem hukum dan kultur tersebut. Dengan perkataan lain, perbandingan yang dilakukan oleh Presiden menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan. Berbeda dengan Presiden yang tidak pernah mengimplementasikan pernyataan di dalam Keterangannya sendiri, Pemohon telah mengaktualisasikan perkembangan norma yang ada di Indonesia, khususnya dengan mengakomodir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun dan menerapkan tes tiga tahap. B. KESIMPULAN PEMOHON 1. UU ITE 2008 Tidak Didesain dengan Hati-Hati sehingga Memuat Patahan Logika antara Aturan yang Bersifat Administrasi dan Aturan yang Bersifat Pidana Desain awal dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”) adalah untuk menjadi suatu undang- undang yang mengatur aspek teknis dari informasi serta transaksi elektronik (vide Keterangan Tertulis Ahli Pemohon Bambang Harymurti hlm. 1). Persoalannya kemudian adalah, muncul “titipan” ketentuan pidana yang 388 sekonyong-konyong muncul tanpa pembahasan dan semata-mata dibuat secara reaktif demi menjerat orang yang dianggap “menghina” presiden pada saat itu. Problemnya adalah, ketentuan pidana yang diselundupkan ini masih menggunakan pola pikir dari sistem hukum yang kuno, kolonial, dan represif yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya untuk diaplikasikan pada dunia maya. Akibatnya, aturan yang angan- angannya adalah untuk menciptakan pola perilaku berinternet yang baik (vide Keterangan Tertulis Presiden tanggal 25 Oktober 2024, hlm. 13) malah menjadi alat bagi yang “marah” untuk menghukum pihak lain (vide Keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2024, hlm. 4). Jurang antara das sollen dan das sein ini tercipta karena kegagalan untuk memahami karakteristik khusus ruang digital yang membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda dengan ruang fisik konvensional. Pendekatan pidana yang bersifat teritorial dan konvensional tidak sesuai dengan karakteristik internet yang bersifat borderless dan dinamis. Diperlukan reformulasi mendasar terhadap UU ITE 2008 untuk menyelaraskan kembali tujuan pengaturannya dengan instrumen hukum yang digunakan, serta memastikan bahwa ketentuan pidana hanya digunakan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama dalam mengatur aktivitas di ruang digital. 2. Revisi terhadap Ketentuan Pidana dalam UU ITE 2024 Dilakukan Tanpa Memperhatikan Perubahan yang Mendasar dalam Sistem Hukum Indonesia sehingga Malah Menciptakan Ketidakpastian Hukum Meski UU ITE 2008 sudah 2 kali diubah, namun karena perubahannya yang sekedar bersifat semantik, maka perubahan yang dilakukan tidak kunjung menyelesaikan permasalahan kriminalisasi yang terus-menerus terjadi. Terkhusus pada revisi ketentuan pidana melalui UU ITE 2024, permasalahan yang ada bahkan lebih pelik lagi. Sebabnya, rumusan ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 mengabaikan apa yang sudah termuat lebih dahulu 389 dalam KUHP 2023—yang mana didesain sebagai payung baru bagi sistem hukum pidana Indonesia (vide Bukti P-34). Seyogianya ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 menginduk pada KUHP 2023 (vide Bukti P-33), khususnya karena UU ITE 2024 hanyalah aturan perantara sebelum diberlakukannya KUHP 2023. Namun faktanya tidaklah demikian. Perubahan ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 mengabaikan rumusan-rumusan norma yang ada di dalam KUHP 2023. Mirisnya adalah, Presiden dan DPR menyatakan di dalam Keterangan Tertulis mereka bahwa formulasi ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 sudah merujuk pada KUHP 2023 (vide Keterangan Tertulis Presiden tanggal 25 Oktober 2024, hlm. 34 & 45-46 dan Keterangan Tertulis DPR tanggal 4 Desember 2024, hlm. 30-31 & 42-43). Jika benar demikian, lantas mengapa pengaturannya begitu berbeda? Jika benar demikian, lantas mengapa pengecualian dalam KUHP 2023 tidak juga dimasukkan dalam UU ITE 2024? Perubahan pada UU ITE 2024 lebih tampak sebagai perubahan yang sporadis, dan bukan bagian dari suatu perubahan yang terencana dan sistematis. Akibatnya, alih-alih menciptakan keselarasan, yang muncul justru pertentangan: ketidakpastian hukum. 3. Rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 Tidak Mempertimbangkan Rangkaian Kesalahan Penerapan di Masa Lalu dan Karenanya Tetap Rentan Disalahgunakan serta Menimbulkan Kebingungan UU ITE 2024 adalah undang-undang yang membawa “beban” masa lalu berupa kesalahan penerapan yang berulang dan terjadi di pelbagai penjuru Indonesia (vide Keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2024, hlm. 3-4). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah karena rumusan tindak pidananya yang begitu multitafsir. Ironisnya, alih-alih menjadikan sejarah kelam ini sebagai bagian dari pembelajaran, rumusan ketentuan pidana, khususnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 malah 390 mengabaikan catatan hitam ini dan menyusun rumusannya dengan tetap multitafsir. Dalam konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, terdapat 2 frasa yang multitafsir, yaitu frasa “orang lain” dan frasa “menuduhkan suatu hal”, dan karenanya menurut Ahli Pemohon Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., ketentuannya tidak memenuhi prinsip lex certa (vide Keterangan Tertulis Ahli Pemohon Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., hlm. 5-7). Sedangkan dalam konteks Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024, rumusannya begitu jauh dari kejelasan karena ada pencampuran karakteristik delik, ketidakjelasan unsur perbuatan, dan luasnya cakupan "mentransmisikan", dan karenanya menciptakan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat serius (vide Keterangan Tertulis Ahli Pemohon Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. hlm. 5). Ketidakpastian dan ketidakjelasan ini yang pada akhirnya menimbulkan isu konstitusional terhadap keempat Pasal di atas mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), yang memunculkan pula pertanyaan derivatif mengenai keabsahan pembatasan hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 4. Rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Tidak Mengakomodir Perkembangan Kondisi Politik dan Hukum di Indonesia serta Perkembangan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi secara Internasional Indonesia telah mengalami penurunan secara gradual terhadap hak atas kebebasan berekspresi sejak tahun 2019 (vide Bukti P-38). Hal ini merupakan indikator bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, dan bahkan telah terjadi pergeseran menuju otokrasi secara terselubung. Salah 2 ketentuan pidana yang sangat mungkin untuk digunakan sebagai alat penguasa dalam membungkam kritikan adalah Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024. Maka dari itu, harus ada jaminan terhadap hak atas 391 kebebasan berekspresi yang cukup guna dapat memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak semakin mengarah pada otoritarianisme. Secara internasional, seruan yang bergaung adalah dekriminalisasi terhadap pencemaran nama baik (defamation) (vide Bukti P-25 s.d. Bukti P-28A). Tujuannya, tentunya menjamin hak atas kebebasan berekspresi khususnya untuk mewujudkan kemajuan masyarakat yang demokratis (vide Bukti P-39 s.d. Bukti P-40A). Upaya untuk memastikan adanya jaminan terhadap hak atas kebebasan berekspresi sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan niscaya tidak akan berhasil manakala Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 masih dibiarkan dalam rumusannya saat ini. Ketentuan ini, khususnya frasa “orang lain” dan frasa “menuduhkan suatu hal”, merupakan ketentuan yang multitafsir dan karenanya perlu untuk direformulasi. a. Urgensi melakukan reformulasi terhadap frasa “orang lain” Ada 3 premis yang perlu menjadi perhatian, yaitu: 1) Tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE 2024 mengekor pada KUHP 2023 yang mengatur pula mengenai tindak pidana pencemaran nama baik (vide Bukti P-33 dan Bukti P-34); 2) UU ITE 2024 merupakan ketentuan perantara sebelum berlakunya KUHP 2023 di tahun 2026; dan 3) Terdapat ketidaksinambungan antara ruang lingkup korban pencemaran nama baik dalam UU ITE 2024 dan KUHP 2023. Guna menarik kesimpulan dari ketiga premis tersebut, perlu untuk menggunakan tafsir sistematis dalam hukum pidana yang menghubungkan aturan hukum yang ada dengan keseluruhan sistem hukumnya (vide Bukti P-35). Secara konkret hal ini dilakukan dengan memahami tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE 2024 dengan memperhatikan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP 2023. Hal ini harus dilakukan mengingat UU ITE 2024 tidak memberikan definisi maupun penjelasan mengenai frasa “orang lain”. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjelasannya, maka ternyata telah ditentukan pihak yang TIDAK BISA menjadi korban 392 dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu Korporasi, lembaga pemerintah dan kelompok orang. Perbedaan pengaturan antara pencemaran nama baik dalam UU ITE 2024 dan KUHP 2023 merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum pidana Indonesia (vide Bukti P-36 dan Bukti P-36A). Ketidakpastian hukum semacam ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 berkepastian hukum, maka pemaknaannya harus diselaraskan dengan pemaknaan yang ada di dalam KUHP 2023. b. Urgensi memperluas pengecualian korban dalam frasa “orang lain” Pengecualian dari korban pencemaran nama baik melalui media elektronik seyogianya diperluas sehingga meliputi pejabat publik dan figur publik agar kewajiban negara dalam Pasal 28I ayat (4) untuk memastikan hak asasi manusia yang diperhatikan dilaksanakan dengan SEBESAR MUNGKIN (vide Bukti P-37). Secara konkret, tambahan ini diperlukan karena pada dasarnya ada perbedaan yang fundamental antara orang perorangan biasa dengan pejabat publik maupun figur publik sebagaimana telah digambarkan di dalam pelbagai putusan baik di Eropa maupun Amerika Serikat (vide Bukti P-41 s.d Bukti P-47A), maupun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (vide Bukti P-48). Pejabat publik dan figur publik adalah orang yang dengan sengaja melakukan aktivitas yang berkenaan dengan publik, dan karenanya mendapatkan perhatian publik (vide Bukti P-49 s.d. Bukti P-51A dan Keterangan Ahli Pemohon Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 5 Desember 2024 hlm. 14). Pilihan yang diambil secara sadar ini telah mengizinkan adanya segala bentuk sorotan kepadanya, baik yang positif maupun negatif. 393 Selain itu, karena yang dikerjakan oleh pejabat publik maupun figur publik menyangkut kepentingan publik, maka masyarakat memiliki kepentingan yang besar terhadapnya. Dengan demikian, diskursus yang terjadi berkenaan dengan aktivitas dari pejabat publik maupun figur publik adalah diskursus publik (vide Bukti P-49 s.d. Bukti P-51A). Oleh karena pejabat publik maupun figur publik tidaklah sama dengan orang perorangan biasa, maka sudah pasti terhadap mereka perlu ada perlakuan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 070/PUU- II/2004 (vide Bukti P-52). Ketidaksamaan perlakuan yang harus diberikan kepada pejabat publik dan figur publik dalam konteks Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah dengan mengecualikan mereka sebagai “korban” dari pencemaran nama baik melalui media elektronik, atau dengan kata lain memasukkan mereka sebagai bagian dari pengecualian frasa “orang lain”. Konsekuensi lanjutan dari hal ini adalah, pejabat publik dan figur publik tak lagi bisa melaporkan adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik yang berkenaan dengan diri mereka. c. Urgensi melakukan reformulasi terhadap frasa “menuduhkan suatu hal” Frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 adalah multitafsir ketika ditafsirkan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal (vide Bukti P-53). Bahkan, gradasi yang ada dari makna “suatu hal” adalah berbeda-beda sehingga menciptakan ruang ketidakpastian. Dengan kondisi yang demikian ini dan dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 78/PUU- XXI/2023 (vide Bukti P-54), maka dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Multitafsirnya frasa “suatu hal” telah terbukti dalam pelbagai putusan pengadilan yang mencampuradukkan antara pencemaran nama baik dengan penghinaan (vide Bukti P-55 s.d. Bukti P-61). Padahal dengan merujuk pada ahli-ahli pidana, pencemaran nama baik hanya bisa dikenakan jika yang dituduhkan adalah suatu perbuatan, sedangkan 394 untuk penghinaan dapat dikenakan jika yang dituduhkan bukan suatu tindakan (vide Bukti P-62 dan Bukti P-63). Dengan demikian, tafsir yang menjelaskan apa yang bisa dimaksud sebagai pencemaran nama baik haruslah diadopsi agar tercipta suatu kepastian hukum. 5. Rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 yang Merupakan Turunan dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR malah Mengingkari Esensinya Sendiri Meski secara prinsip Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 adalah implementasi dari Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) (vide Bukti P-64 s.d. Bukti P-66), namun Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024 dirumuskan dengan begitu berbeda dengan Pasal 20 ayat (2) ICCPR sehingga bahkan sulit untuk menemukan kesamaan di antara keduanya sebagaimana ditunjukkan dari tabel berikut: Faktor Pembeda Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 Pasal 20 ayat (2) ICCPR Hal yang dilarang - Perbuatan; dan - Akibat. Perbuatan Perbuatan yang dilarang Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain Anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan Akibat yang dilarang Timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik Tidak ada Karakteristik yang dilindungi Ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, Kebangsaan, ras, dan agama 395 disabilitas mental, dan disabilitas fisik Perbedaan di atas menjadi masalah yang serius karena rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024 justru menghalangi tercapainya tujuan yang dikehendaki dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR yaitu adanya perlindungan hak kolektif bagi kelompok rentan dan minoritas (vide Bukti P-67 s.d. Bukti P- 69A). Setidaknya ada hal yang menyebabkan Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024 perlu untuk direformulasi, yaitu keberadaan frasa “tanpa hak” serta rumusan tindakan serta akibat yang dilarangnya. a. Urgensi untuk mereformulasi frasa “tanpa hak” Keberadaan unsur “tanpa hak” yang merupakan unsur melawan hukum mengindikasikan adanya pihak yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian. Atau dengan kata lain, ada serangan secara sah terhadap kelompok rentan dan minoritas. Atau setidak-tidaknya, frasa ini akan mendorong pelaku untuk mengklaim bahwa mereka adalah orang yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian atas dasar yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024. Kondisi ini akan melanggar 3 hak konstitusional berikut: 1) Hak atas rasa aman karena adanya izin untuk melakukan serangan pada satu sisi mengancam hak atas rasa aman, dan pendiaman dari pemerintah dalam bentuk impunitas merupakan gangguan terhadap hak atas rasa aman (vide Bukti P-73 dan Bukti P-73A) yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 2) Hak untuk bebas dari diskriminasi juga terlanggar karena adanya izin untuk melakukan serangan atas dasar yang diskriminatif dan karenanya melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; dan 3) Hak persamaan di hadapan hukum juga terlanggar karena pemerintah yang seharusnya melakukan tindakan positif untuk memastikan adanya persamaan di hadapan hukum malah membuat pengaturan yang memberikan izin dilakukannya serangan berbasis diskriminasi sehingga melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 396 Di sisi lain, keberadaan frasa “tanpa hak” sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan penelitian dan pendidikan karena sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan hasutan kebencian melainkan untuk meneliti dan untuk pengembangan pendidikan yang dilindungi payung hukum kebebasan akademik (vide Keterangan Ahli Pemohon Dr., Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 5 Desember 2024, hlm. 15). Keberadaan frasa “tanpa hak” ini juga tidak relevan dalam konteks penegakan hukum karena yang digunakan bukanlah hak melainkan kewenangan (vide Keterangan Ahli Pemohon Dr., Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 5 Desember 2024, hlm. 15). Dengan kata lain, penghilangan frasa “tanpa hak” tidak akan memunculkan risiko terhadap mereka yang melakukan penelitian, bergelut di bidang pendidikan atau dalam konteks penegakan hukum. Sebaliknya, dengan dihilangkannya frasa ini, akan muncul kepastian bahwa tidak satu pun orang berhak untuk melakukan hasutan kebencian. b. Urgensi untuk mereformulasi rumusan tindakan serta akibat yang dilarang Ada 4 alasan untuk mereformulasi rumusan tindakan serta akibat yang dilarang dari Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu: 1) Formulasi saat ini tidak menyasar akar masalah dari kebencian dan bahkan menyebabkan dipidananya orang yang tidak bersalah. Sebagaimana diakui oleh Presiden dan DPR, Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024 dirumuskan sebagai delik formil dan materiil, dan karenanya kebencian harus ada terlebih dahulu jika ketentuan ini hendak digunakan (vide Keterangan Tertulis Presiden tanggal 25 Oktober 2024, hlm. 40, Keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si. sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2024, hlm. 6, dan Keterangan Tertulis DPR tanggal 4 Desember 2024, hlm. 36). Kalau yang dilarang adalah akibatnya, artinya sudah ada kebencian di sana. Layaknya peribahasa, jauh panggang dari api, maka rumusan 397 ini justru menyebabkan gagal tercapainya tujuan yang dikehendaki, yaitu mencegah timbulnya pemisahan antara kita atau in-group dan mereka atau out-group (vide Bukti P-74 s.d. Bukti P-75A), atau sederhananya mencegah timbulnya kebencian. Pada sisi yang lain, kebencian adalah hal perlu dipupuk dan dipelihara barulah bisa termanifestasi. Ada banyak faktor, kondisi dan pengalaman yang menimbulkan kebencian (vide Bukti P-76 dan Bukti P-76A). Karenanya, tidaklah masuk akal untuk membebankan timbulnya kebencian pada unggahan atau pernyataan seseorang dalam media elektronik. Jika seseorang bereaksi atas unggahan atau pernyataan seseorang, sebenarnya hal itu hanya merupakan manifestasi dari kebencian yang memang sudah ada pada dirinya karena pengalaman hidupnya. Artinya, pembebanan kepada pihak yang mengunggah atau menyatakan pikirannya dalam media elektronik sama dengan pembebanan pertanggungjawaban atas tindakan atau pengalaman yang dialami oleh orang lain. Atau dengan kata lain, telah terjadi pelanggaran terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)—yang jelas merupakan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2) Rumusan unsur kesalahan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) UU ITE 2024 mempersulit penegakan hukum terhadap kebencian yang sudah termanifestasi dan karenanya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 memiliki 2 unsur kesalahan yang harus dibuktikan. Unsur kesalahan pertama dalam bentuk kesengajaan melekat pada tindakan yang dilarang, yaitu “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain”. Sedangkan unsur kesalahan kedua, yang tidak tertulis namun muncul karena adanya Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023 melekat pada akibat yang dilarang, yaitu “menimbulkan 398 rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” (vide Bukti P-34). Akibatnya, pembuktian terhadap unsur kesalahan terjadi 2 kali. Hal ini tentunya akan membuat beban pembuktian bagi penuntut umum menjadi begitu tinggi. Kondisi ini setidaknya bisa berujung pada 3 kemungkinan, yaitu: a) hampir tidak bisa dibuktikannya unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yang tentunya akan menyebabkan apa pun yang hendak dicapai dari keberadaan Pasal ini menjadi tidak tercapai; atau b) dilakukannya penyelundupan hukum dengan cara mengabaikan dan tidak membuktikan kedua unsur kesalahan, yang jelas merupakan abuse of power dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia; atau c) dilakukannya penyelundupan hukum dengan cara hanya membuktikan tindakan yang dilarang atau akibat yang dilarang saja, yang lagi-lagi merupakan abuse of power dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kondisi mana pun yang pada akhirnya terjadi lagi-lagi akan menyebabkan tujuan pencegahan yang hendak dicapai tidak akan tercapai. Pada sisi yang lain, rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 yang menciptakan pelbagai alternatif kemungkinan dalam penerapannya jelas melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3) Salah satu perbuatan yang dilarang dalam kedua Pasal ini, yaitu mentransmisikan, bertentangan dengan standar dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian di muka publik. Sebagaimana diakui oleh Presiden, “mentransmisikan” adalah kegiatan mengirimkan informasi dan/atau dokumen antar individu (vide Keterangan Tertulis Presiden tanggal 25 Oktober 2024, hlm. 44). 399 Dengan kata lain, kegiatan ini tidak ditujukan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan diketahui oleh khalayak ramai. Padahal, konteks hasutan kebencian yang dilarang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah hasutan kebencian yang dilakukan di hadapan publik. Hal ini terlihat jelas di dalam Camden Principles (vide Bukti P-40 dan Bukti P-40A) serta Rabat Plan of Action (vide Bukti P-70 dan Bukti P-70A). Dengan demikian, perbuatan “mentransmisikan” yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jelas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar penerapan dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR (vide Bukti P-77). 4) Cakupan dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 terlalu luas sehingga melanggar standar yang ditetapkan dalam ICCPR. Dengan menjadikan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 sebagai delik formil dan materiil pada saat yang sama, sebenarnya tidaklah penting isi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan selama terjadi akibat yang dilarang. Maka dari itu, sangatlah mungkin terjadi varian kondisi berikut ini: a) unggahan yang merupakan pembagian kembali atau “repost” bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena ada pihak yang membacanya dan mengekspresikan rasa kebenciannya atau permusuhannya kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; b) unggahan yang dibuat pada masa lalu bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 karena ada pihak di masa mendatang yang entah kapan yang membacanya dan mengekspresikan rasa kebenciannya atau permusuhannya kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan c) unggahan yang berisi ajakan umum, misalnya “jangan gunakan produk cina”, jika kemudian dibaca oleh orang yang memang 400 sudah memiliki kebencian pada ras Cina dan membuatnya memberikan komentar yang memanifestasikan kebencian itu bisa kemudian dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024. Dalam varian kondisi ini, yang dipidana semata-mata “mereka yang sial” saja, dan bukan mereka yang benar-benar bersalah melakukan hasutan kebencian melalui media elektronik. Pun, varian di atas, alih- alih mencapai tujuan dari diadakannya Pasal 20 ayat (2) ICCPR, malah merupakan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang tidak bisa dibenarkan. 6. Rumusan Interpretasi yang Ditawarkan oleh Pemohon Memberikan Keseimbangan pada Perlindungan dan Pembatasan Hak Asasi Manusia Tafsir yang Pemohon tawarkan didesain dengan mempertimbangkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan penanganan pencemaran nama baik dan hasutan kebencian melalui media elektronik dan kebutuhan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, di Indonesia. Tafsir yang diberikan Pemohon—bersama dengan rumusan awal dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024—telah diujikan terhadap tes 3 tahap sehingga menghasilkan tabel berikut ini: a. Hasil pengujian terhadap rumusan asli dan tafsir yang diberikan Pemohon terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Tahapan Rumusan Asli Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Rumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Hasil Interpretasi Tahap 1: Prescribed by law General application ✓ ✓ Accesibility ✓ ✓ 401 Foreseeability  ✓ Safeguard against abuse ✓ ✓ Tahap 2: Legitimate aims Reputations of others ✓ ✓ Rights of others ✓ ✓ Public order Tidak berlaku Tidak berlaku Tahap 3: Necessary Pressing social need ✓ ✓ Proportionate to the legitimate aim pursued (balance)  ✓ Relevant and sufficient reasoning Tidak berlaku Tidak berlaku Limited discretion  ✓ b. Hasil pengujian terhadap rumusan asli dan tafsir yang diberikan Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 Tahapan Rumusan Asli Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Hasil Interpretasi Tahap 1: Prescribed by law General application ✓ ✓ Accesibility ✓ ✓ Foreseeability  ✓ Safeguard against abuse ✓ ✓ Tahap 2: Legitimate aims 402 Reputations of others Tidak berlaku Tidak berlaku Rights of others ✓ ✓ Public order ✓ ✓ Tahap 3: Necessary Pressing social need ✓ ✓ Proportionate to the legitimate aim pursued (balance)  ✓ Relevant and sufficient reasoning Tidak berlaku Tidak berlaku Limited discretion  ✓ Merujuk pada kedua tabel di atas, tampak jelas bahwa rumusan asli dari Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 tidak lulus dari tes 3 tahap yang sudah dilokalisir dengan mengadopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan rumusan hasil interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon telah lulus dari tes 3 tahap tersebut. Dengan kata lain, rumusan hasil interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon telah berhasil menyeimbangkan perlindungan dan pembatasan hak asasi manusia, dan karenanya permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. C. PETITUM Merujuk pada seluruh argumentasi hukum di atas, Pemohon dengan ini memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja 403 menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”; 3. Menyatakan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 404 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”; 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”; 5. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 405 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”; dan 6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi), yaitu pada tanggal: 1. 10 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR RI yang dimohonkan penundaan oleh Pemerintah; 2. 29 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR RI; 3. 13 November 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024; 4. 5 Desember 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 dan Ahli Presiden; dan 5. 17 Desember 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Presiden, atas 2 (dua) permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE 1/2024 dan Undang- 406 Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP 1946 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagai berikut: 1. Permohonan pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum LSM Law Firm beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District Lot.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, sebagai kuasa hukum Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A., selanjutnya disebut Pemohon 105, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 9 September 2024; dan 2. Permohonan pengujian ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024 terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Adi Guna Prawira Lubis, S.H., M.H., dkk kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum Adi Guna Prawira & Partners beralamat di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km.7 Nomor 75 Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai kuasa hukum dari Jovi Andrea Bachtiar, S.H., selanjutnya disebut Pemohon 115, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 18 September 2024, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Perkenankanlah Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) menyampaikan Kesimpulan Presiden yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden dan Tambahan Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada saat persidangan, yaitu sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 407 Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan alasan sebagai berikut: 1. Terhadap Pemohon 105, Pemerintah berpendapat Pemohon 105 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5, Pemohon 105 secara sadar menyatakan dirinya adalah “korban” dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 19/2016) yang diterapkan secara karet. Namun, dalam permohonan ini, justru Pemohon 105 kemudian melakukan pengujian kepada UU ITE 1/2024, sehingga Pemerintah patut mempertanyakan dalil kerugian Pemohon 105 apakah disebabkan oleh UU ITE 19/2016 atau UU ITE 1/2024. b. Bahwa Pemohon 105 sebagaimana dalam Permohonannya tentang Kedudukan Hukum halaman 5 angka 6 s.d. angka 8, merupakan hal yang didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 105. Menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon 105 tersebut bukan akibat inkonstitusional norma melainkan implementasi norma atas tindakan konkret yang dilakukan oleh Pemohon 105. c. Bahwa pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon 105 tidak memiliki hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang. Hak konstitusional Pemohon 105 terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak terlanggar karena, berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara tersebut, Pemohon 105 memiliki perlindungan terhadap aktivitasnya dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang lahir dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Justru adanya unsur “tanpa hak” merupakan unsur konstitusional yang melindungi Pemohon dalam menyuarakan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan perkataan lain, proses hukum yang dialami oleh Pemohon 105 merupakan kasus konkret yang 408 Pemohon 105 alami dalam penerapan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 19/2016. d. Pemohon 105 tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causaal verband) antara pemberlakuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024, yang kemudian menurut anggapan Pemohon 105 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 105 berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, karena memang Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. e. Tanpa bermaksud untuk memberikan penilaian terhadap kasus pidana yang dihadapi Pemohon 105, perkara tersebut sama sekali tidak mempermasalahkan UU 1/2024 in casu Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. Kronologis perkara tersebut menegaskan tidak adanya hubungan sebab akibat Pemohon 105 dengan pasal-pasal a quo. f. Kasus Pemohon 105 diproses dalam tingkat penyidikan pada tahun 2023 berdasarkan UU 19/2016. Kemudian Pengadilan Negeri Jepara memeriksa dan memutus perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tertanggal 4 April 2024 berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 19/2016. Selanjutnya, Pengadilan Tingkat Banding di Semarang memeriksa dan memutus perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 19/2016. g. Permohonan 105 dicatat dalam Register tanggal 29 Juli 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada tanggal 12 September 2024. Pengadilan Tingkat Kasasi menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan tingkat banding. h. Maka dari itu, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang menjadi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon 105. 409 i. Bahwa Pemohon 105 mendalilkan saat ini sudah bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 374/PID.SUS/2024/PT.SMG dan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan tuntutan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 19/2016. Pemohon 105 dengan sendirinya menyatakan bahwa hak konstitusional berpotensi dirugikan dengan berlakukan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo menjadi tidak ada. Hal ini menguatkan bahwa tidak ada kerugian yang nyata yang telah dialami Pemohon 105 atas pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, apalagi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) serta Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024 bukan merupakan dakwaan terhadap perkara hukum yang dihadapi Pemohon 105. Oleh karena itu, Pemohon 105 tidak memiliki kerugian terhadap pasal- pasal yang dimohonkan untuk diuji. Alasan Pemohon 105 sebenarnya adalah kekhawatiran Pemohon 105 semata akan (apabila) adanya proses kasasi yang melakukan pemeriksaaan ulang terhadap kasus konkret Pemohon 105 tersebut. Hal demikian bukanlah alasan inkonsitusionalitas norma karena Kasasi merupakan suatu proses hukum dan konstitusional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi, supremasi hukum, keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, berdasarkan due process of law dalam hukum pidana, hal yang dihadapi Pemohon 105 merupakan pemeriksaan hukum konkret yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya. j. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon 105 merupakan bentuk upaya untuk mengarahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan norma baru sesuai petitum Pemohon 105 karena Pemohon 105 lebih banyak menguraikan masukan-masukannya terkait perbaikan rumusan ketentuan-ketentuan yang diuji dibandingkan menguraikan hubungan kerugian yang dialaminya sendiri. 410 k. Bahwa selain itu kiranya perlu menjadi perhatian bahwa dalil kerugian yang dialami Pemohon 105 hanya sampai dengan halaman 10 permohonannya. Selebihnya mulai dari halaman 10 sampai dengan halaman 109 (99 halaman) permohonan Pemohon menguraikan maksud mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik dari frasa “orang lain” dalam ketentuan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. Dalil sepanjang 99 halaman tersebut (11 kali lebih banyak uraiannya daripada dalil kerugian yang dialaminya sendiri) sama sekali tidak terkait dengan dalil kerugian Pemohon 105 yang hanya sampai halaman 10 saja. Dengan demikian, menurut Pemerintah patut dipertimbangkan bahwa Pemohon 105 sesungguhnya tidak memiliki kerugian, tidak dapat menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband), dan terlihat jelas bahwa Pemohon 105 berusaha membuat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator karena antara dalil kerugiannya (halaman 1 s.d halaman 10) dengan posita Pemohon 105 (halaman 10 s.d. halaman 109) ternyata 11 (sebelas) kali lebih banyak uraian mengenai usulan Pemohon 105 untuk mengubah ketentuan a quo UU ITE 1/2024 daripada dalil kerugian yang dialaminya sendiri. 2. Terhadap Pemohon 115, Pemerintah berpendapat Pemohon 115 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa permohonan Pemohon 115 didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 115 dimana menurut Pemerintah dalil kerugian Pemohon tersebut lebih tepat disebut sebagai kerugian akibat implementasi norma, bukan kerugian akibat inkonstitusionalitas norma. b. Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon 115 halaman 5 s.d halaman 11 angka 4, Pemohon 115 sebagai peorangan Warga Negara Indonesia pada intinya mendalilkan diri sebagai aktivis penegakan hukum, Jaksa, serta pengamat Hukum Tata Negara yang sedang mengalami 411 kriminalisasi karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di tempat Pemohon 115 bekerja, namun demikian pemidanaan tersebut bukan masalah kritik akan tetapi lebih pada masalah implementasi penyampaian pandangan Pemohon 115 melalui media sosial yang materinya diduga memuat informasi yang melanggar kesusilaan dan menyerang kehormatan nama baik seseorang. Selain itu, terhadap pelaporan tindak pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap di pengadilan, sehingga kerugian yang didalilkan Pemohon 115 baru berupa asumsi. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa untuk dapat dianggap memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan di MK, Pemohon 115 harus dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusi yang nyata dan spesifik akibat ketentuan yang dipermasalahkan. c. Menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Dalam konteks ini, Pemohon 115 seharusnya mampu menjelaskan dengan tegas perannya dalam kapasitas mana Pemohon 115 mengajukan permohonan: apakah sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan hukum, sebagai aktivis yang memperjuangkan kepentingan publik, atau sebagai individu yang mengalami kerugian secara pribadi. d. Pemohon 115 tidak memiliki hubungan langsung dan nyata dengan ketentuan hukum yang dipersoalkan. Dalam hal ini, Pemohon 115 tidak menunjukkan bagaimana setiap peran yang diakuinya berkontribusi pada kerugian konstitusi yang dialami. Ketidakjelasan mengenai peran Pemohon 115 mengakibatkan ketidakjelasan klaim dan substansi permohonan yang diajukan, sehingga sulit untuk melakukan identifikasi terkait kedudukan hukum Pemohon 115, apakah pasal yang diajukan untuk diuji telah mengakibatkan kerugian kepada hak dan kewajibannya sebagai Jaksa ataukah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara. 412 Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada MK kiranya mempertimbangkan ketidakjelasan legal standing Pemohon 105 ini sebagai tidak cukup untuk melanjutkan permohonan. e. Bahwa pihak Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon 115 bukan merupakan bentuk kesalahan aturan atau salah tafsir (misinterpretation) terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Pemohon 115 saat ini berstatus sebagai tersangka dalam suatu perkara yang terkait dengan pengungkapan ujaran asusila melalui media elektronik. Ketentuan dalam UU ITE secara jelas mengatur bahwa setiap individu bertanggung jawab atas konten yang mereka sampaikan di platform digital. Pengungkapan ujaran yang dianggap asusila tidak hanya melanggar norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain serta menciptakan dampak negatif di masyarakat. f. Bahwa tidak ada relevansi Pemohon 115 mengajukan pengujian terhadap Pasal a quo dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pemohon 115, selain itu pasal yang dimohonkan pengujian merupakan pengecualian perbuatan pidana pencemaran yang tidak dapat dikategorikan kriminalisasi kepada pihak Pemohon 115. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian hak konstitusi yang disebabkan hukum yang berlaku. Sebaliknya status tersangka Pemohon 115 menunjukkan konsekuensi hukum yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang relevan terhadap perbuatannya. g. Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa setiap individu, termasuk Pemohon 115 yang mendalilkan diri sebagai seorang penegak hukum (jaksa), harus menghormati norma hukum dan etika yang ada, serta memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap terikat pada tanggung jawab individu bahkan profesi Pemohon 115 (kode etik). Dalam menggunakan hak untuk berpendapat tetap harus didasarkan pada tanggung jawab menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi tanggung jawab etik profesi. h. Selain itu, Pemohon 115, dalam permohonannya, berusaha ingin mengarahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjadi positive legislator dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang dalam 413 membuat rumusan norma baru sesuai petitum Pemohon 115 karena Pemohon 115 lebih banyak menguraikan masukan-masukannya terkait perbaikan rumusan ketentuan-ketentuan yang diuji dibandingkan menguraikan hubungan kerugian yang dialaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Persidangan tanggal 29 Oktober 2024: Pada masa persidangan atas permohonan pengujian register 105/PUU- XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya terhadap Keterangan Presiden pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi tersebut, Pemerintah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 13 Desember 2024 yang telah diserahkan pada Kepantieraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024 dengan inti pokok keterangan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan Pasal II UU ITE 1/2024: a. Ketentuan Pasal II UU ITE 1/2024 merupakan penyelarasan dan pengharmonisasi hukum norma pidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan KUHP 2023 dan 414 mengantisipasi kekosongan hukum dan komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari UU ITE 1/2024 terhadap Pasal 622 ayat (1) huruf r dan Pasal 622 ayat (1) KUHP 2023 sebelum KUHP baru efektif diberlakukan pada 2 Januari 2026. b. Meskipun beberapa pasal terkait kasus konkrit Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016 telah diakomodir dalam Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP 2023, Pemerintah tidak menghilangkan pasal berkenaan dengan materi muatan tersebut dalam UU ITE 1/2024 karena secara de facto penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016 masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, tetapi secara de jure KUHP 2023 belum berlaku hingga 2 Januari 2026. Kekosongan hukum tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan dalam UU ITE yang telah dikomodir dalam KUHP 2023 dirumuskan kembali selaras dengan norma KUHP 2023 terkait, dengan tetap mempertimbangkan aspek lex posterior derogat legi priori. c. Oleh karena itu, dibentuklah Pasal II UU ITE 1/2024 yang mengatur bahwa pada saat undang-undang a quo berlaku, beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023. Dengan demikian, Pasal II UU ITE 1/2024 mengatur dan menegaskan sunset provision dari beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang telah diakomodir dalam KUHP 2023. d. Selain hal tersebut, berkenaan dengan norma pemberlakuan Pasal II UU ITE 1/2024 dan pernyataan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga harus dapat dilanjutkan saat KUHP 2023 mulai berlaku, Pemerintah memberikan klarifikasi bahwa maksud Pemerintah adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE 1/2024 juga tetap harus sinkron dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP 2023 yang diundangkan lebih dulu dari UU ITE 1/2024 namun berlaku lebih kemudian dibandingkan UU ITE 1/2024. 415 2. Berkenaan dengan rumusan pengecualian dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang tidak diakomodir dalam UU ITE 1/2024: 1. Frasa “orang lain” yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 perlu dipahami dari aspek historis, aspek substantif kepentingan hukum, aspek kontekstual, dan aspek sistematika pengaturan norma penghinaan. 2. Dilihat dari aspek-aspek dimaksud, unsur “seseorang” yang sama maksud dan tujuannya dengan “orang lain” adalah berkenaan dengan pribadi kodrati (natuurlijk persoon) dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). 3. Dalam UU ITE 1/2024 juga telah ditegaskan ketentuan a quo merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. 3. Berkenaan dengan perbedaaan Kritik dengan Hasutan: a. Kritik didefinisikan sebagai penilaian yang objektif, spesifik, dan konstruktif, sedangkan hasutan melibatkan ajakan atau provokasi untuk tindakan negatif. b. Pemerintah menegaskan bahwa UU ITE tidak membatasi kritik konstruktif yang dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi mengatur pidana untuk hasutan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. 4. Berkenaan dengan nilai Filosofis dan Sosiologis: a. Perubahan UU ITE didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah negara untuk menyeimbangkan hak atas kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat individu. b. Pertimbangan sosiologis mencakup peningkatan pengguna internet dan tantangan pengelolaan konten ilegal di era digital. 5. Berkenaan dengan Unsur "Tanpa Hak": a. Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan UU ITE termasuk juga yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan unsur yang 416 dimasukkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrumen internasional. Konsep unsur “tanpa hak” juga mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Tidak hanya Budapest Convention 2001, Draft United Nations Convention Against Cybercrime tertanggal 7 Agustus 2024 sebagai hasil kesepakatan negara-negara di dunia juga memuat unsur “without right”. b. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan dalam Keterangan Presiden tertulis halaman 42 sampai dengna halaman 43, unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 yang dimohonkan dalam pengujian undang-undang a quo ini mencerminkan upaya melindungi hak hukum tertentu, misalnya dalam hal distribusi atau transmisi konten elektronik yang memuat hate speech yang secara hukum sah berhak untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam kajian, telaahan, atau penelitian akademik, penegakan hukum, dan pemberitaan/jurnalistik. Unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendstribusikan atau mentransmisikan konten elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tersebut. Uraian lebih lanjut mengenai “unsur tanpa hak” juga akan Pemerintah elaborasi di bagian lain Kesimpulan ini ada tanggapan atas pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 dan atas tanggapan Ahli Pemohon 105. 6. Berkenaan dengan kekhawatiran Pasal Karet: Pemerintah menjelaskan bahwa norma dalam UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016 yang dianggap multitafsir justru dengan pembentukan UU ITE 1/2024 telah dirancang ulang dan diselaraskan dengan KUHP 2023 untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga tidak menjadi alat kriminalisasi yang sewenang-wenang. 417 B. Persidangan tanggal 13 November 2024: Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M pada persidangan tanggal 13 November 2024 terkait mengapa Pemerintah tidak menggunakan norma penghinaan dan norma penghasutan dalam KUHP 2023 ke dalam UU ITE 1/2024 sehingga UU ITE 1/2024 tidak perlu mengatur kembali norma penghinaan dan norma penghasutan hanya dalam kurun waktu 2024 s.d. 2026, dapat Pemerintah berikan keterangan sebagai berikut. 1. Secara hakiki, norma pidana penghinaan dan penghasutan yang diatur dalam UU ITE 1/2024 adalah murni cybercrime dalam kategori cyber- enabled crime, sedangkan norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam KUHP 2023 mencakup perbuatan pidana konvensional dan cyber- enabled crime. 2. Norma dasar penghinaan yang diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 tidak menunjukkan adanya karakteristik perbuatan yang dilakukan di ruang siber. Pasal 441 KUHP 2023 merupakan pemberatan terhadap Pasal 433 KUHP 2023 dalam hal perbuatan menyerang kehormatan tersebut dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Akan tetapi, ketentuan pidana dalam KUHP 2023 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud “sarana teknologi informasi.” Di lain pihak, UU ITE telah mendefinisikan “Informasi Elektronik”, “Dokumen Elektronik”, dan “Sistem Elektronik” sebagaimana digunakan dalam Pasal 27A UU 1/2024. 3. Norma Pasal 242 KUHP 2023 juga mengatur penghasutan yang dilakukan secara konvensional maupun cyber-enabled crime, yaitu dengan memperluas ruang lingkup “Di Muka Umum”. Pasal 242 KUHP 2023 mengatur: Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas lisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 418 Pasal 158 KUHP 2023 mendefinisikan “Di Muka Umum” sebagai berikut. “di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik. 4. Mengingat UU ITE mengatur perbuatan yang dilakukan secara elektronik, maka UU ITE menggunakan unsur-unsur yang merefleksikan perbuatan yang dilakukan secara elektronik tersebut, yaitu: (1) Dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024, konten “menyerang kehormatan atau nama baik …” adalah “dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” (2) Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024, “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” 5. Mengingat keterbatasan KUHP 2023 dan karakteristik UU ITE, Pemerintah mempertahankan karakteristik transaksi elektronik UU ITE dan mengadopsi konsep dan konstruksi hukum KUHP 2023 ke dalam UU ITE 1/2024. Akan tetapi, mengingat norma pidana penghinaan dan penghasutan sudah diatur dalam KUHP 2023, UU ITE 1/2024 hanya mengatur keberlakuan norma penghinaan dan penghasutan hingga akhir tahun 2025. Politik hukum ini bukanlah suatu inkonsistensi atau keragu-raguan, tetapi politik hukum tersebut dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum dan mempertahankan integritas kodifikasi dalam KUHP 2023. C. Persidangan tanggal 17 Desember 2024: Atas Pertanyaan Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo SH. MH terkait permasalahan rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 usulan Pemohon 105 pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, dapat Pemerintah sampaikan tanggapan permasalahan konstitusionalitas usulan rumusan dari Pemohon 105 tersebut, sebagai berikut: Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 eksisting Usulan Pemohon 105 Perubahan Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 419 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan distriminasi, pemusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. 1. Bahwa dalam usulan Pemohon 105 Perubahan Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 tidak dimuat unsur “tanpa hak”. Padahal sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di bagian A di atas serta uraikan dan tegaskan dalam Tambahan Keterangan Pemerintah hal 30 s.d. 34 dan keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH, MA dalam sidang tanggal 17 Desember 2024, unsur “tanpa hak” memiliki nilai kostitusionalitas untuk melindungi profesi tertentu (seperti pers atau peneliti) dalam menjalankan aktivitas profesinya. Selain itu, dimuatnya unsur “tanpa hak” juga sejalan dengan praktik instrument regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau xenophobic content. Menghilangkan atau menghapus unsur “tanpa hak” akan dapat mengkriminalisasi profesi-profesi tersebut. 2. Unsur mentransmisikan merupakan unsur yang penting dan relevan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. Sebagaimana telah dijelaskan dengan gamblang oleh Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH, MA dalam sidang tanggal 17 Desember 2024 bahwa hasutan sangat mungkin terjadi melalui perbuatan mentransmisikan dari satu orang ke satu orang lain. Dalam hal diakukmulasikan, perbuatan mentransmisikan melalui konsep mass-self communication, dapat memiliki efek yang sama dengan mendistribusikan: “di era digital, di era digital sekarang ini, terjadi apa yang disebut fenomena mass self communication, informasi itu menyebar ke jutaan orang, bahkan mungkin ratusan juta orang, 420 bukan lagi lewat media massa, komunikasi massa yang diketahui umum, yang sifatnya umum, tapi seringkali informasi- informasi yang melanggar undang-undang itu disebarkan, itu lewat self to self communication, komunikasi dari pribadi ke pribadi, person to person communication. Itu yang oleh Manuel Castell tahun 2007 disebut sebagai mass self communication. Jadi, kalau ada … ada saya tidak suka kepada satu kelompok orang tertentu karena berbeda suku, ras, agama, saya menghasut tidaklah lewat secara umum, tapi lewat WA pribadi untuk mengajak kepada orang lain memusuhi atau katakanlah melakukan diskriminasi kepada orang yang berbeda. 3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 memiliki norma operasional yang lebih luas dan elaboratif dibandingkan Pasal 28 ayat (2) usulan Pemohon 105. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 digunakan “yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain”. Unsur “yang sifatnya” menekankan pada makna bahwa esensi, ciri, atau kekhasan dari konten yang dipermasalahkan adalah menghasut, mengajak, atau memengaruhi. Sebaliknya, unsur “yang merupakan hasutan” menunjukkan sempitnya dan terbatasnya ruang lingkup pasal tersebut. KBBI mendefinisikan menghasut dengan perbuatan “membangkitkan hati orang supaya marah.” Padahal, pelaku tidak perlu harus membuat orang lain marah terhadap individu atau kelompok Masyarakat tertentu agar orang lain tersebut mendiskriminasi individu atau kelompok masyarakat yang dimaksud. Perbuatan mengajak atau memengaruhi orang lain untuk mendiskriminasi atau menimbulkan rasa benci terhadap individu atau masyarakat tertentu (tanpa menimbulkan orang lain marah) dapat memiliki nilai cela atau bahaya (harmful) dengan menghasut. Dengan demikian, unsur “menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain” memiliki jangkauan lebih luas dan lebih memberikan perlindungan bagi perlindungan hak asasi dibandingkan “merupakan hasutan”. 4. Norma usulan Pemohon 105 merupakan delik formil. Delik formil tanpa ada unsur “tanpa hak” jelas akan mempermudah kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi konten yang dianggap menghasut. Lebih jauh lagi, Pemohon 105 mengusulkan agar delik formil tersebut mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Konstruksi delik 421 formil dengan ancaman pidana yang dapat dilakukan penahanan akan kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia yang diusung oleh Pemohon 105 dalam permohonannya. Sebaliknya, norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 diatur dalam delik materiel. Pasal a quo tidak perlu menunggu terjadinya violence seperti “kekerasan” atau “menyerang balik” sebagaimana diasumsikan oleh ahli Pemohon 105, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman (Risalah Sidang Perkara 105/115, tanggal 5 Desember 2024, hal. 16). Akibat yang dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2028 adalah “timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.” Timbulnya “rasa kebencian” adalah akibat yang dilarang yang dinilai sesuai atau pantas mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Timbulnya “rasa kebencian” tidak harus muncul “kekerasan” atau “menyerang balik” sebagaimana dimaksud Ahli Pemohon 105 tersebut. Dalam media sosial, timbulnya rasa kebencian dapat dinilai dari komentar atau tanggapan para pengguna lain yang melihat, membaca, menonton konten yang di-posting oleh pelaku. 5. Norma Usulan Pemohon 105 belum sejalan dengan konsep hate speech yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech mendefinisikan hate speech: “any kind of communication in speech, writing or behaviour, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor.” Norma usulan Pemohon 105 tidak menjelaskan apakah pasal yang diusulkannya ditujukan untuk melindungi seseorang, satu kelompok tertentu, atau keduanya. Tidak ditegaskannya unsur seseorang atau kelompok tertentu merupakan permasalahan lex certa. Sebaliknya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 dengan tegas melindungi baik individu atau kelompok masyarakat tertentu karena faktor identitas yang mereka miliki. 6. Permasalahan siapa pihak yang dilindungi dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan hal mendasar yang perlu diatur secara tegas. Dalam 422 pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE, Pemerintah telah menganalisa Pasal 242 KUHP 2023 yang mengatur norma sebagai berikut. “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas lisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam ketentuan tersebut, pembentuk KUHP 2023 menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan Pasal 242 adalah terhadap “satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia”. Pasal a quo tidak dimaksudkan untuk diterapkan terhadap individu. 7. Frasa “yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar” usulan Pemohon 105 tersebut bermasalah dalam lex certa, yaitu rumusan tersebut secara literal dapat dibaca hasutan [mengenai] “kebencian melakukan diskriminasi …”, yang seharusnya hal tersebut tidak dikriminalisasi. Atas Pertanyaan Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 terkait konsekuensi dan implikasi apabila yang dimohonkan Pemohon 105 itu agar dimaknai saja seperti yang dirumuskan dalam KUHP 2023 apa konsekuensinya atau implikasinya, dapat Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Pemerintah jelaskan pada halaman 4 Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 13 Desember 2024 dan Bukti PK-3 Pemerintah, perumusan ketentuan pidana UU ITE 1/2024 berangkat dari permasalahan revisi UU ITE 1/2008 jo UU ITE 19/2016 yang pada waktu itu masih dianggap belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal UU ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. UU ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik. 2. Berkenaan dengan materi tanggapan atas pertanyaan Hakim KonStitusi Prof. Saldi Isra, Pemerintah menjawab dengan merujuk kembali hal yang 423 telah Pemerintah uraikan pada Bagian II huruf A, huruf B, dan huruf C Kesimpulan Presiden ini di atas, yang pada intinya: a. Ketentuan UU ITE 1/2024 bertujuan mengantisipasi kekosongan hukum dan potensi komplikasi hukum terkait KUHP 2023 yanag baru berlaku. Ketentuan ini merupakan upaya harmonisasi norma pidana UU ITE dengan KUHP 2023. b. Norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam UU ITE 1/2024 adalah cybercrime dalam kategori cyber-enabled crime, sementara dalam KUHP 2023, norma serupa mencakup tindak pidana konvensional dan cyber-enabled crime. Namun, KUHP 2023 tidak mendefinisikan "sarana teknologi informasi," sedangkan UU ITE telah mendefinisikan "Informasi Elektronik," "Dokumen Elektronik," dan "Sistem Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. c. Untuk mengatasi keterbatasan KUHP 2023, UU ITE 1/2024 politik hukumnya adalah mempertahankan karakteristik transaksi elektroniknya sekaligus mengadopsi konsep hukum dari KUHP 2023. Namun, norma pidana penghinaan dan penghasutan dalam UU ITE 1/2024 hanya berlaku s.d untuk mencegah kekosongan hukum dan menjaga integritas kodifikasi KUHP 2023. 3. Selain itu, kiranya juga dapat Pemerintah kembali nyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon 105 berkenaan dengan “kerugian konstitusionalnya yang dialaminya” sebenarnya bukan diakibatkan oleh keberlakukan UU ITE 1/2024 yang justru perumusannya sudah lebih menunjukkan adanya lex certa dibandingkan UU ITE 11/2008 jo. UU ITE 19/2016. Oleh karena itu mohon kiranya kebijaksaan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo dengan tetap melihat kekhasan karakteristik transaksi elektronik UU ITE, politik hukum, dan goodwill pembentuk undang-undang berkenaan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE 1/2024, serta tidak serta merta memberlakukan awal KUHP 2023 atas dasar permohonan a quo yang tidak tepat terkait objek permohonan dan kualitas kerugiannya. 424 III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 dan Ahli Presiden, yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024, Bambang Harimurty, yang pada intinya menyatakan 1. "Undang-Undang ITE Tahun 2008, setahu kami awalnya didesain hanya untuk mengatur aspek teknis dan informasi transaksi bisnis secara elektronik" (Risalah Sidang 105/115, 13 November 2024, hal. 16) 2. “Yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah dampak Undang- Undang ITE terhadap kebebasan pers bahkan lebih represif dibandingkan regulasi era Order Baru. Karena era Orde Baru hukumannya berdasarkan KUHP, sedangkan di UU ITE ini lebih berat ancaman hukumannya.” (Risalah Sidang 105/115, 13 November 2024, hal. 18) Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut a. Pemahaman Ahli Pemohon 105 bahwa UU ITE awalnya didesain hanya untuk mengatur aspek teknis dan informasi transaksi bisnis secara elektronik tidak tepat. UU 11/2008 berasal dari 2 rancangan undang-undang,yaitu UU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran dan RUU E- Commerce dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003 kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU untuk dibahas di DPR. b. Pemahaman Ahli 105 bahwa dampak Undang-Undang ITE terhadap kebebasan pers bahkan lebih represif dibandingkan regulasi era Order Baru tidak didukung data dan kebijakan yang memadai. Ahli Pemohon menyebutkan kasus “Prita Mulyasari”, “Muhammad Arsyad”, “Anindya Yudiono”, dan “Baiq Nuril”. Ahli Pemohon tidak menyebutkan contoh anggota resmi dewan pers yang terkena UU ITE. Selain itu, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. 425 Keterangan Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. yang pada intinya menyatakan: 1. Pasal 27A UU ITE 1/2024 berasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sering diterapkan secara keliru; 2. Setuju dengan Pemohon 105/PUU-XXII/2024 untuk mengecualikan 5 (lima) pihak: korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban; 3. Perlu kualifikasi lebih rigid untuk mencegah hak atas keadilan digital tidak mudah untuk direpresi atau dipidana; dan 4. Frasa “tanpa hak” menurut Ahli adalah bias dengan “kewenangan” yang seharusnya bisa dibedakan karena hak melekat pada personnya, sedangkan kewenangan melekat pada jabatannya. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Ahli Pemohon 105 keliru dalam memahami norma pidana penghinaan terhadap pejabat yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHP 2023. Penjelasan Pasal 433 KUHP 2023 menegaskan bahwa "Penistaaan terhadap Lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini." Pasal 433 mengecualikan lembaga pemerintah atau sekelompok orang. Akan tetapi, Pasal 433 dapat diterapkan kepada orang-orang yang masuk ke dalam kategori Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 ayat (2) KUHP 2023 yang mengatur: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud alam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Pasal 154 KUHP 2023 mengatur definisi Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 441 ayat (2), yaitu: Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; 426 b. pejabat negara; c. pejabat publik; d. pejabat daerah; e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, asumsi dasar Pemohon 105 bahwa Pasal 433 KUHP 2023 telah mengacualikan pejabat publik adalah asumsi yang keliru. Pengecualian yang diusulkan oleh Pemohon 105 dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak memiliki dasar dalam Pasal 433 KUHP 2023. b. Ahli keliru dalam memahami konstruksi hukum dan unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024. Dalam keterangannya, Ahli menjelaskan sebagai berikut. Nah, apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, tanpa hak ini sebenarnya bias, tidak ada hak untuk melakukan incitement to … incitement to hatred, discriminate, hostility, apalagi violence, itu tidak ada, hak itu tidak ada. (Risalah Sidang Perkara 105/115, tanggal 5 Desember 2024, hal. 15) c. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 bukanlah mengatur hak untuk melakukan incitement hatred, discriminate, hostility, dan violence sebagaimana yang disangka oleh Ahli Pemohon 105. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 mengatur perbuatan: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. d. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan dalam Tambahan Keterangan Pemerintah hal 30 s.d. 34 dan Bagian II Kesimpulan Pemerintah ini bahwa: (1) Pasal “tanpa hak” merupakan unsur yang dimasukkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrument internasional. 427 (2) Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 mengatur norma pidana perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten penghasutan sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individua tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atribut tertentu. (3) Adanya unsur “tanpa hak” tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ada orang yang memiliki hak untuk melakukan incitement atau hak untuk mendiskriminasi, tetapi hak untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang dianggap menghasut. Dengan demikian, adanya unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi orang- orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendstribusikan atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. (4) Hubungan atau interaksi dalam ruang virtual menyebabkan konten dapat diakses dari berbagai tempat dan waktu. Konten yang menurut hukum Indonesia dapat dipidana belum tentu diatur sebagai kontan yang dilarang menurut hukum negara lain. (5) Pembentuk undang-undang memahami kondisi lintas batas negara yang mungkin terjadi dalam diseminasi konten dan adanya kemungkinan bahwa satu pihak mungkin memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan cross-border access dan adanya hak tersebut juga menjadi perhatian negara-negara lain dan banyak negara berusaha untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dalam pemenuhan hak asasi atau fundamental dengan mencantumkan unsur “tanpa hak”. (6) Dari aspek historis, Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan revisi Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008. Unsur “tanpa hak” ada di dalam ketentuan- ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE. Konsep unsur “tanpa hak” juga mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Norma- norma pidana dalam Budapest Convention on Cybercrime 2001 juga memuat unsur “without right”. 428 (7) Menghilangkan unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 untuk memenuhi permintaan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas karena nilai konstitusionalitas dari pasal a quo juga dibangun melalui adanya unsur “tanpa hak”. e. Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Dr. Henri Subiakto, SH, MA juga menegaskan nilai konstitusionalitas “tanpa hak” sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Desemebr 2024. Ahli memberikan keterangan bahwa unsur “tanpa hak” diperlukan untuk melindungi profesi-profesi tertentu yang melaksanakan profesi tersebut terkait pengiriman, pendistribusian, atau pentransmisian informasi elektronik yang sifatnya hasutan. Ahli juga telah menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” merupakan unsur yang ditemui dalam Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (2001) yang dimaksudkan hak untuk melindungi profesi tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. II. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimohonkan pengujian terbukti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan UU ITE 1/2024 dan KUHP 1946 terhadap 429 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU- XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Menyatakan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 430 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 431 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 432 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 27A UU 1/2024 “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 433 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-6], sebagai seorang aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) [vide Bukti P-7]. Pemohon kerap menyuarakan kelestarian dan promosi kesadaran terhadap lingkungan hidup melalui pelbagai platform media sosial dengan konten-konten yang bertema perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebagai aktivis lingkungan hidup, Pemohon mengunggah pada laman Facebook-nya berupa konten video yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa [vide Bukti P-1 El], namun ternyata menimbulkan reaksi dari para pengguna Facebook yang berujung pada Pemohon diputus bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) oleh Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang memutus Pemohon bersalah berdasarkan UU 19/2016 [vide Bukti P-12]. Selanjutnya Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Pemohon diputus lepas dari dakwaan dengan Putusan Nomor 374.PID.SUS/2024/PT SMG [vide Bukti P-15]. Namun, Pemohon khawatir penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan menggunakan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, sebelum berlaku KUHP yang baru. 4. Bahwa terjadinya permasalahan yang dihadapi Pemohon di atas karena pasal- pasal dalam UU 19/2016 diterapkan secara ‘karet’ terhadap Pemohon yang mengunggah konten video yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Unggahan Pemohon tersebut tidak ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah potensi diadilinya Pemohon dengan menggunakan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 karena adanya ketidakjelasan mengenai frasa “suatu hal” yang dituduhkan sebagai pencemaran nama baik. Dengan dihapuskannya penghinaan dengan menggunakan media elektronik maka berpotensi rumusan 434 frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 dapat digunakan tidak hanya untuk melaporkan pencemaran nama baik namun juga penghinaan. Selain itu dengan adanya rumusan “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik berpotensi membungkam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon juga mengkhawatirkan adanya ketidakpastian hukum atas Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang dirumuskan sebagai delik materiil namun tidak diikuti dengan kejelasan parameter akibat dari perbuatan yang dilarang, sehingga hal tersebut berpotensi melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya, jika Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dinyatakan inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi disebabkan karena berlakunya norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang menentukan dipidananya seseorang karena pencemaran nama baik dan hasutan kebencian. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 435 sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) serta frasa “tanpa hak” dan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik masih dibutuhkan di Indonesia sebagai instrumen pengendali hate speech agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi pengguna dunia maya, namun pengaturan dalam norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 masih membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dalam penegakannya yang berdampak buruk pada iklim demokrasi di Indonesia karena dapat digunakan oleh penguasa sebagai alat membungkam kritikan. 2. Bahwa menurut Pemohon, sebagai upaya unifikasi dan kodifikasi terhadap ketentuan hukum pidana di Indonesia, ketentuan Pasal II angka 1 UU 1/2024 yang menyatakan UU 1/2024 merupakan peraturan perantara yang hanya berlaku sampai dengan berlakunya KUHP 2023 sejalan dengan berlakunya KUHP 2023 yang mencabut beberapa ketentuan pidana dalam UU 19/2016 di antaranya Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016. Dengan demikian, pemaknaan terhadap unsur pidana yang ada di dalam UU 1/2024 haruslah merujuk pada KUHP 2023 436 agar tidak menimbulkan kesenjangan penanganan perkara yang dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari tidak adanya kepastian hukum. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik, namun tidak mengikuti ruang lingkup yang ada dalam KUHP 2023. Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024 tidak memberikan batasan yang dimaksud “orang lain” sehingga rentan untuk disalahgunakan. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjelasannya, telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu korporasi, lembaga pemerintah dan kelompok orang sehingga menjadi kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jika tidak diberikan penafsiran, karena makna leksikal dari “suatu hal” memberikan beberapa kondisi berbeda dengan gradasinya masing-masing, atau dengan kata lain multitafsir. Persoalan multitafsir terhadap frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 menjadi semakin krusial karena telah terjadi penghapusan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dan praktik peradilan cenderung memperluas penerapan frasa “suatu hal”. Oleh karenanya, untuk memastikan terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Pasal 27A UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “dilakukannya suatu perbuatan”. 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 menimbulkan implikasi adanya orang yang berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian dan karenanya melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 juga tidak mengikuti 437 standar pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR. Selain itu, dalam ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 1/2024 salah satu tindakan yang dilarang adalah “mentransmisikan”, sedangkan konteks hasutan kebencian dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah hasutan kebencian yang dilakukan di hadapan publik. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 27A UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. 2. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. 3. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, 438 warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. 4. Ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-112 dan Bukti P-1 Elektronik, serta mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Bambang Harymurti, Eva Achjani Zulfa, dan Herlambang Perdana Wiratraman, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 November 2024 dan 3 Desember 2024 serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024 dan pada tanggal 5 Desember 2024. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2024 dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 serta mengajukan alat 439 bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Henri Subiakto yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 serta keterangan tertulis ahli bernama Khairul Fahmi yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: (1) Apakah benar frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam menjamin kebebasan berekspresi di media sosial apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. (2) Apakah benar frasa “tanpa hak” dan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 melanggar hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas persamaan di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta standar hukum internasional apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. 440 [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa UU ITE dibentuk salah satunya untuk mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat maupun peradaban manusia yang sejak akhir abad ke-20 atau awal abad ke-21 semakin dipengaruhi oleh pesatnya transformasi digital. Perkembangan tersebut telah mengubah cara hidup masyarakat, termasuk pola komunikasi, interaksi sosial, dan gaya hidup individu dengan menggunakan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan. Keunggulan teknologi informasi ditandai dengan kecepatan dalam transfer data, informasi dan karakternya yang sangat terbuka, serta hampir tanpa batas. Oleh karena itu, semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat menangkal nilai-nilai negatif (self-censorship) ketika berinteraksi. Dalam konteks inilah, UU ITE memberi batasan sisi-sisi yang merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2009]. Dalam perkembangannya, penerapan UU ITE (UU 11/2008) selain telah memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat juga menimbulkan berbagai persoalan yang sebagian besar bermuara pada keberatan masyarakat terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 sehingga diajukan beberapa kali pengujiannya ke Mahkamah karena dianggap memberikan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi atau berpendapat. Hak kebebasan berekspresi dimaksud merupakan salah satu hak asasi manusia yang menempati posisi penting untuk menjaga negara yang demokratis, akuntabilitas kekuasaan, dan perwujudan partisipasi publik dalam pemerintahan yang efektif. Hak ini dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 441 informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan batasan konstitusional bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dimaksud merupakan tindakan yang dibenarkan secara konstitusional sepanjang memenuhi kriteria pembatasan yang sah (legitimate restriction), yang ditetapkan dengan undang-undang dan dijalankan secara proporsional. Secara doktrinal, konsepsi kebebasan merupakan harm principle, di mana intervensi negara terhadap kebebasan individu hanya sah apabila ekspresi tersebut menimbulkan bahaya nyata (real and imminent danger) terhadap hak atau kepentingan orang lain. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam merumuskan Rabat Plan of Action (2012) yang merupakan kerangka kerja untuk mengatasi ujaran kebencian yang berpotensi memicu diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia dengan membedakan tiga kategori kebebasan berekspresi: (i) ekspresi ofensif yang tetap dilindungi oleh hukum (offensive speech), (ii) ekspresi yang dapat dibatasi secara proporsional (restrictable speech), dan (iii) ekspresi yang harus dilarang karena mendorong kebencian dan kekerasan atas dasar identitas tertentu (prohibited speech). Dalam kerangka demikian, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi melalui norma- norma pidana semestinya dilakukan secara proporsional agar tidak menyimpang dari semangat konstitusi. Terlebih, seiring dengan berkembangnya teknologi 442 komunikasi, termasuk internet dan media sosial, bentuk-bentuk ekspresi digital menimbulkan tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dengan pencegahan penyalahgunaan informasi yang dapat merusak tatanan sosial budaya, mencemarkan nama baik seseorang, atau menghasut kebencian berdasarkan identitas sosial. Sebab, kebebasan berpendapat melalui media sosial memungkinkan setiap individu menyuarakan pendapatnya tanpa adanya sensor atau pembatasan dari pihak tertentu. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat secara lebih terbuka menyampaikan ide, kritik, dan pandangan terhadap berbagai isu yang sedang terjadi. Pada salah satu sisi, hal tersebut dianggap sebagai salah satu wujud sarana memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat melalui media sosial juga dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah terjadinya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang justru dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengaturan yang jelas sehingga penyebaran informasi, khususnya dengan menggunakan media sosial oleh setiap individu dapat terverifikasi dan dipertanggungjawaban agar tidak menjadi sarana yang justru memperparah polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Dalam konteks inilah kebebasan berpendapat melalui media sosial oleh setiap individu seharusnya digunakan dengan bijak dan dengan penuh tanggung jawab serta menghormati hak-hak orang lain, sehingga kritik dan informasi yang disampaikan tersebut dapat berkontribusi positif untuk memperkuat pilar kehidupan berdemokrasi dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat, bukan hal yang sebaliknya. Dalam rangka menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi di ruang digital, negara tidak hanya dituntut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap pembatasan atas ekspresi di ruang tersebut tetap tunduk pada prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Dalam kaitan ini, UUD NRI Tahun 1945 sekalipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai konstitusionalisasi digital (digital constitutionalism), namun sebagai suatu konstitusi yang perubahannya mendasarkan pada konstitusionalisme maka prinsip-prinsip dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tetap dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 sekalipun terdapat tantangan masif karena perkembangan pengaruh teknologi digital terhadap keseimbangan ekosistem konstitusional 443 (constitutional equilibrium). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sejalan dengan perkembangan teknologi digital [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya]. Gagasan mengenai konstitusionalisme digital (digital constitutionalism) muncul sebagai respons terhadap tantangan era digital dengan menggunakan pendekatan normatif dan institusional dalam menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi, di ruang digital. Terhadap hal tersebut, berkenaan dengan konstitusionalisme digital (digital constitutionalism) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah telah berpendirian bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah berarti dengan sendirinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan perlindungan atas kebebasan berekspresi, diperlukan penilaian Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 maupun Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Penilaian demikian diperlukan agar pembatasan terhadap kehormatan pribadi dan perlindungan atas kebebasan berekspresi memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak menimbulkan kekhawatiran (chilling effect) yang berlebihan terhadap ruang kebebasan sipil. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan ketertiban sosial dapat tercapai tanpa mengorbankan pilar utama dalam sistem negara hukum demokratis, yakni kebebasan untuk berpikir, menyuarakan kritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara terbuka. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dalil Pemohon yang 444 mempersoalkan frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa untuk memahami norma Pasal 27A UU 1/2024 tidak dapat dilepaskan pengaturannya dengan norma sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 UU 11/2008 yang semula mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi infomasi, yaitu berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Pengaturan perbuatan yang dilarang tersebut dirumuskan tanpa ada penjelasan dan dalam penerapannya banyak menimbulkan persoalan yang sebagian persoalan tersebut, khususnya terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah dimohonkan pengujian normanya ke Mahkamah. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah telah menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai delik biasa, tetapi sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar seseorang tidak langsung diproses hukum tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Hal demikian selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperjelas substansi Pasal 27 UU 11/2008 sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah dilakukan perubahan terhadap UU 11/2008 melalui UU 19/2016. Perubahan dimaksud salah satunya dengan menambah substansi Penjelasan Pasal 27 UU 11/2008. Norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Norma tersebut diberi penjelasan bahwa, “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Dalam perkembangannya, UU 11/2008 diubah kembali dengan UU 1/2024 karena dalam penerapannya muncul keberatan sebagian masyarakat terhadap 445 ketentuan pidana yang menyertainya [vide Penjelasan Umum UU 1/2024]. Salah satu substansi yang diubah adalah Pasal 27 UU 11/2008 dengan mengurangi cakupan perbuatan yang dilarang yaitu mengenai menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian [vide Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2024]. Artinya, fokus pengaturan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UU 1/2024 hanya terkait dengan pelanggaran terhadap kesusilaan dan yang bermuatan perjudian. Sementara itu, terkait dengan norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang semula termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 direformulasi dan direposisi pengaturannya dengan membentuk norma baru yaitu Pasal 27A UU 1/2024 yang menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”. Penambahan norma perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi melalui Pasal 27A a quo diikuti pula dengan penambahan ketentuan pidananya sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Jika dicermati secara saksama rumusan kedua norma tersebut, unsur tindak pidana (bestandeel delict) dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 adalah: (i) setiap orang; (ii) dengan sengaja; (iii) menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal; dan (iv) dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sementara itu, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UU ITE secara keseluruhan terdapat 446 pasal-pasal dalam UU a quo yang dapat digunakan untuk menerangkan sebagian norma terkait dengan Pasal 27A UU 1/2024, yaitu (i) “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum [vide Pasal 1 angka 21 UU 19/2016]; (ii) “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah [vide Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024]; (iii) “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya [vide Pasal 1 angka 1 UU 19/2016]; (iv) “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya [vide Pasal 1 angka 4 UU 19/2016; dan (v) “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik [vide Pasal 1 angka 5 UU 19/2016]. Namun demikian, dalam kaitan dengan unsur tindak pidana tersebut, tidak terdapat kejelasan maksud frasa “orang lain” dan frasa “suatu hal”, sehingga dikhawatirkan Pemohon akan menimbulkan persoalan dalam penegakannya. [3.13.2] Bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon tidak bermaksud menghapuskan norma a quo, namun memohon kepada Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai rambu-rambu subjek yang dapat dikenakan ketentuan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga instrumen hukum pidana tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi [vide 447 Permohonan Pemohon hlm. 28]. Rambu-rambu yang perlu diperjelas tersebut terkait dengan 2 (dua) frasa yaitu (i) frasa “orang lain” yang merujuk pada korban pencemaran nama baik; dan (ii) frasa “menuduhkan suatu hal” yang merujuk pada cara dilakukannya pencemaran nama baik. Menurut Pemohon, kedua hal tersebut tidak jelas dalam mengatur perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk merujuk terlebih dahulu ketentuan Pasal II UU 1/2024 yang pada pokoknya menegaskan di antaranya bahwa ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). KUHP 2023 dimaksud baru berlaku mengikat tanggal 2 Januari 2026 [vide Pasal 624 KUHP 2023]. Dalam kaitan ini, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut ihwal yang melatarbelakangi diberlakukannya ketentuan Pasal II UU 1/2024 tersebut. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah hanya menyatakan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengantisipasi komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari perubahan UU ITE [vide Keterangan Tambahan Presiden, hlm.3]. Jika dirunut, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 tersebut secara substansi merupakan transformasi dari norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008. Apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Artinya, konstitusionalitas norma Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu [vide Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008]. Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukan perubahan UU 11/2008 dengan UU 1/2024, telah diundangkan KUHP 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas KUHP 2023, norma Pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan bahwa, “Sifat dari 448 perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Artinya, menurut Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan norma Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A UU 1/2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A UU 1/2024 akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya dapat tidak hanya individu (natuurlijk). Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma pasal a quo rentan untuk disalahgunakan. Padahal, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjelasannya, sekali lagi tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma- norma yang terdapat dalam KUHP 2023, terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Umum UU 1/2024 menyatakan bahwa diubahnya UU 11/2008 karena dalam penerapannya banyak menimbulkan keberatan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum yang adil menurut Mahkamah, penting adanya penegasan konstitusionalitas frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 agar memberikan kejelasan pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Penegasan tersebut penting artinya untuk memberikan kepastian hukum dalam menegakkan Pasal 27A UU 1/2024, di mana ketentuan Pasal a quo berkaitan 449 dengan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Untuk memperjelas maksud kepentingan umum tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A UU 1/2024 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat [vide Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024]. Artinya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, terhadap kritik yang konstruktif, in casu terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penyeimbang atau salah satu sarana kontrol publik yang justru harus dijamin dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UU 1/2024. Terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini, untuk menerapkan Pasal 27A UU 1/2024 menurut Mahkamah, tetap harus mengacu pada ketentuan KUHP, in casu Pasal 310 KUHP yang saat ini masih berlaku, termasuk sebagaimana yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 khususnya pemaknaan atas Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan kepada orang perseorangan. Berkenaan dengan pengecualian subjek hukum, in casu korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 450 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena badan hukum tidak dapat mengadukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 tersebut, hanya korban (individu) yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya. Oleh karena itu, menjadi tidak masuk akal ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang diberlakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 27A UU 1/2024. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah agar tidak terjadi kesewenang- wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa “orang lain” Pasal 27A UU 1/2024 maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa “orang lain” adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas yang spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Walakin, pengecualian tersebut tidak menutup kemungkinan pihak yang dikecualikan mengajukan gugatan dengan menggunakan sarana hukum perdata. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka terhadap Pasal 27A UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “orang lain” tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. [3.13.3] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 yang juga dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon karena menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam penegakannya sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon untuk dimaknai “dilakukannya suatu perbuatan”. Menurut Mahkamah, frasa “suatu hal” yang dimaksudkan tersebut berkaitan dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang 451 diajukan pengujian konstitusionalitasnya mengatur mengenai larangan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” dengan “menuduhkan suatu hal” melalui sistem elektronik. Unsur “menuduhkan suatu hal” merupakan inti dari rumusan delik pencemaran nama baik sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Akan tetapi, berbeda dengan KUHP yang secara eksplisit menyebutkan “perbuatan tertentu” sebagai unsur pokok pencemaran nama baik, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 menggunakan istilah “suatu hal” tanpa penjelasan lebih lanjut. Terhadap frasa “suatu hal” dalam norma a quo berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak diberikan batasan normatif yang tegas. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hal” memiliki arti yang sangat umum dan beragam, mulai dari peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga tentang atau mengenai. Kata “hal” yang demikian terbuka tersebut, menyebabkan ketidakpastian dalam pemaknaan yuridis, terlebih jika frasa tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Padahal dalam hukum pidana, asas nullum crimen sine lege certa mengharuskan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, demi menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penggunaan frasa “suatu hal” dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Padahal, secara doktrinal keduanya merupakan dua bentuk delik yang berbeda. Dalam hal ini, penghinaan lebih bersifat ekspresi emosional yang tidak mengandung penuduhan perbuatan tertentu, misalnya dengan penggunaan kata-kata kasar, berupa ujaran atau makian. Perbedaan ini tidak hanya relevan dari segi struktur unsur delik, tetapi juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan (mens rea), beban pembuktian, dan proporsi ancaman pidana yang dijatuhkan. Apabila frasa “suatu hal” ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam UU 1/2024 yang merupakan perubahan dari UU 11/2008, ketentuan mengenai penghinaan dihapus dari Pasal 27 ayat (3) dan hanya menyisakan ketentuan tentang pencemaran nama baik. Dalam konstruksi seperti ini, frasa “suatu hal” tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan 452 menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal a quo sebagai “pasal keranjang sampah”, “mulur mungkret”, “pasal karet” (catch-all provision) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “suatu hal” tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk mencegah perluasan tafsir, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi, menurut Mahkamah, frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Sementara itu, frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Namun demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan frasa “tanpa hak” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 menyebabkan munculnya interpretasi bahwa ada pihak yang berhak untuk menyampaikan atau menebar hasutan kebencian sebagaimana dimaksud dalam norma a quo. Selain itu, norma a quo menurut Pemohon tidak memberikan batasan substansi terhadap isi informasi yang dianggap “menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain”, maka bentuk ekspresi apa pun dapat dikriminalisasi apabila ternyata menimbulkan akibat berupa “rasa kebencian atau permusuhan” 453 terhadap kelompok tertentu. Rumusan semacam ini menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, melanggar hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak sesuai dengan standar internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan frasa “tanpa hak” telah ternyata tidak hanya terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 akan tetapi juga terdapat hampir pada semua norma terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Bab VII UU ITE. Perubahan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. Norma a quo masih mempertahankan frasa “tanpa hak” yang menurut Pemohon hal tersebut dapat diinterpretasikan ada pihak yang berhak dan ada pihak yang tidak berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian melalui media elektronik atas dasar kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Dalam kaitan dengan dalil Pemohon a quo, unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (wedderechtelijkheid), sebagai unsur konstitutif dari 454 suatu tindak pidana, yang lebih spesifik. Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur “tanpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan maka dapat dipidana. Dengan demikian, pada hakikatnya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang, berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, unsur “tanpa hak” dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 merupakan unsur yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrumen internasional yang mengakomodasi unsur “without right” yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention 2001). Dalam kaitan ini, unsur “tanpa hak” memiliki nilai kostitusionalitas untuk melindungi profesi tertentu (misalnya pers, peneliti, dan aparat penegak hukum) dalam menjalankan aktivitas profesinya. Selain itu, dimuatnya unsur “tanpa hak” juga sejalan dengan praktik instrumen regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau xenophobic content. Oleh karena itu, frasa “tanpa hak” tersebut harus dibaca sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, sehingga yang dimaksud tanpa hak ini adalah dalam konteks siapa yang berhak dan tidak berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik, bukan dalam konteks siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hasutan kebencian sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “tanpa hak” masih dibutuhkan dalam rumusan norma a quo untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. Sebab, unsur “tanpa hak” bukan merupakan instrumen yang membatasi kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi orang lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, penggunaan frasa “tanpa hak” merupakan upaya negara dalam melindungi atau menyeimbangkan hak hukum orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten 455 elektronik dalam suatu sistem elektronik, misalnya dalam hal distribusi atau transmisi konten elektronik yang memuat hate speech yang secara hukum sah dan berhak untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam kajian, telaahan, atau penelitian akademik, penegakan hukum, dan pemberitaan/jurnalistik. Oleh karena itu, apabila unsur “tanpa hak” dihilangkan atau dihapus justru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi profesi-profesi tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Terlebih, apabila unsur tanpa hak dihilangkan dan menjadikan Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 sebagai delik formil dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana petitum Pemohon maka hal tersebut justru mempermudah kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi konten yang dianggap menghasut. Konstruksi delik formil dengan ancaman pidana yang dapat dilakukan penahanan tersebut akan kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Dalam kaitan ini, unsur “tanpa hak” tersebut akan menjadi tolok ukur yang pasti bagi penegak hukum untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dituntut. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “tanpa hak” dalam Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang juga dimohonkan masalah konstitusionalitasnya oleh Pemohon, karena merupakan norma sekunder dari norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024, dalam batas penalaran yang wajar, dengan sendirinya frasa “tanpa hak” dalam Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 tersebut menjadi tidak beralasan pula menurut hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “tanpa hak” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang juga mempersoalkan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang dalam penerapannya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan tidak memberikan kepastian hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon a quo, terlebih 456 dahulu Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 merupakan ketentuan pidana yang termasuk ke dalam jenis delik materiil, yaitu delik yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu (dalam hal ini, timbulnya rasa kebencian atau permusuhan) sebagai syarat pelengkap terbukti adanya tindak pidana. Sebagai delik materiil, unsur akibat dari perbuatan menjadi penentu keberadaan tindak pidana. Artinya, tanpa batasan yang tegas terhadap isi atau substansi dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 sangat mungkin atau potensial terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon. Meskipun berlakunya norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 memiliki tujuan yang sejalan dengan kewajiban negara untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian berbasis identitas, namun perlu ada batasan yang ketat agar tidak digunakan secara eksesif atau berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat yang demokratis. Ketiadaan batasan substansi terhadap isi informasi yang dilarang, dalam norma a quo, dapat menyebabkan penegakan hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur, bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak memiliki niat jahat atau yang sekadar reposting atau kutipan dari sumber lain. Apabila merujuk pada Pasal 20 ayat (2) ICCPR menyatakan “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”. Dalam hal ini, setiap tindakan/penyebaran kebencian terhadap bangsa, ras, atau agama yang merupakan hasutan yang bersifat diskriminatif, menyebarkan permusuhan atau kekerasan yang harus dilarang oleh hukum. Selanjutnya, Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34 dan Rabat Plan of Action telah menekankan pula bahwa pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ekspresi tersebut memenuhi kriteria yang ketat, yaitu: (i) dilakukan dengan niat jahat (intention to incite), (ii) diarahkan secara langsung terhadap kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera (real and imminent risk) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Panduan serupa juga diberikan dalam Camden Principles on Freedom of Expression and Equality yang menyatakan “The term ‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred publicly towards the target group” [vide Camden Principles, Prinsip 12.1.ii]. Dalam Camden Principles tersebut mensyaratkan adanya 457 intensi tindakan/penyebaran kebencian yang bersifat umum, terarah, dan memiliki risiko nyata terhadap ketertiban umum atau pelanggaran hak orang lain. Artinya, istilah ‘tindakan/penyebaran” mensyaratkan adanya maksud untuk menyebarkan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu. Oleh karena itu, dengan tidak adanya batasan mengenai bentuk atau isi dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang dimaksud dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, norma tersebut berpotensi digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi yang tidak tendensius (netral), bahkan ekspresi yang tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian, apabila akibat kebencian atau permusuhan timbul secara tidak langsung, melalui respons pihak ketiga. Dalam kondisi seperti ini, terdapat potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk ekspresi bernuansa kritik, satire, atau ekspresi yang bersifat netral tetapi digunakan oleh orang lain secara keliru. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dalam norma a quo digunakan secara proporsional, maka penegakan hukumnya harus dibatasi hanya terhadap informasi elektronik yang secara substansi memuat ajakan, anjuran, atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas (advocacy of hatred), yang dilakukan secara sengaja di depan umum, dan secara nyata mengarah kepada bentuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi. Dengan pembatasan tersebut, menjadikan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 sejalan dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sesuai pula dengan beberapa sarana hukum internasional, seperti Pasal 20 ayat (2) ICCPR. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, dan pada saat yang sama juga menjamin bahwa ekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis tidak dikenai sanksi pidana secara sewenang-wenang, menurut Mahkamah frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas 458 tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang juga dimohonkan masalah konstitusionalitasnya oleh Pemohon, karena merupakan norma sekunder dari norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 maka dalam batas penalaran yang wajar, dengan sendirinya beralasan pula menurut hukum. Namun demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta menjamin rasa aman sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 459 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. 3. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. 4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam 460 Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 461 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah