105/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 105/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Teguh Boediyana Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Kenanga IV No. 40, RT. 010 RW. 008, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Lingk. Perum Korpri RT/RW: 012/005 Desa/Kelurahan Cigintung Kecamtan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ferry Kusmawan Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : KP. Cijemit RT. 003 RW. 003 Kelurahan/Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Irfan Arif Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Masjid At – Taqwa Warung Asem KP. Pulo Nomor 1 RT/RW. 001/035 Kel/Desa Sumberjaya, Kecamtan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., Dede Kusnadi, S.H., dan Budi Waluyo, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawanto & Rekan, yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Oktober 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor 105/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU Mahkamah Konstitusi “) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945; 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal suatu undang -undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4 6. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: “Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa objek permohonan Pengujian adalah Pasal 36E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo; II. Kedudukan Hukum para sPemohon 9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.” 10. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 11. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan beralukanya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 12. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para PEMOHON kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan a quo. 13. Bahwa Pemohon I (Sdr. Teguh Budiyana) adalah warga Negara Indonesia, merupakan seorang peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus Konsumen Daging dan Susu. Pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ ternak/produk hewan/ daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) atau lebih dikenal dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia, yang dapat merugikan hak konstitusional pemohon. Usaha peternakan 6 Pemohon terancam terkena penyakit PMK, susahnya bersaing dipasar hewan dan pasar daging dengan harga daging yang sangat murah dari negara yang terjangkit penyakit menular/PMK. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Selain itu hak hidup pada lingkungan yang sehat juga akan terganggu. Bahwa diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia dan ternak, serta lingkungan, menjadikan importasi daging/produk hewan yang sangat bebas dan akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta hilangnya daging dan susu segar dan sehat yang selama ini telah dinikmati, oleh karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa para Pemohon adalah prinsipal yang telah mengajukan Permohoan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk norma peraturan yang sejenis, sebagai berikut: 1) Uji Materi Undang-Undang 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Perkara Nomor: 137/PUU-VII/2009 dengan amar putusan di kabulkan. 2) Uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Perkara Nomor 129/PUU- XIII/2015 dengan amar putusan dikabulkan sebagian. 3) Uji Materi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Perkara Nomor 27 P/HUM/2018, dengan objek Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan putusan di tolak. 7 14. Bahwa Pemohon II (Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha) adalah warga Negara Indonesia, merupakan seorang peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus Konsumen Daging dan Susu. Pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ ternak/produk hewan/ daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) atau lebih dikenal dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia, yang dapat merugikan hak konstitusional pemohon. Usaha peternakan Pemohon terancam terkena penyakit PMK, susahnya bersaing dipasar hewan dan pasar daging dengan harga daging yang sangat murah dari negara yang terjangkit penyakit menular/PMK. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Selain itu hak hidup pada lingkungan yang sehat juga akan terganggu. Bahwa diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia dan ternak, serta lingkungan, menjadikan importasi daging/produk hewan yang sangat bebas dan akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta hilangnya daging dan susu segar dan sehat yang selama ini telah dinikmati, oleh karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Usaha peternakan Pemohon juga terganggu dan mengalami kerugian. Bahwa Pemohon adalah prinsipal yang telah mengajukan Permohoan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk norma peraturan yang sejenis, sebagai berikut: • Uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Perkara Nomor 129/PUU- XIII/2015 dengan amar putusan dikabulkan sebagian. 8 15. Bahwa Pemohon III (Ferry Kusmawan) adalah warga Negara Indonesia, merupakan seorang peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus Konsumen Daging dan Susu. Pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ ternak/produk hewan/ daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) atau lebih dikenal dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia, yang dapat merugikan hak konstitusional pemohon. Usaha peternakan Pemohon terancam terkena penyakit PMK, susahnya bersaing dipasar hewan dan pasar daging dengan harga daging yang sangat murah dari negara yang terjangkit penyakit menular/PMK. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Selain itu hak hidup pada lingkungan yang sehat juga akan terganggu. Bahwa diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia dan ternak, serta lingkungan, menjadikan importasi daging/produk hewan yang sangat bebas dan akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta hilangnya daging dan susu segar dan sehat yang selama ini telah dinikmati, oleh karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta susu segar dari para Peternak. Usaha peternakan Pemohon juga terganggu dan mengalami kerugian. Bahwa Pemohon adalah prinsipal yang telah mengajukan Permohoan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk norma peraturan yang sejenis, sebagai berikut: • Uji Materi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Perkara No. 27 P/HUM/2018, dengan objek Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 9 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan putusan di tolak. 16. Bahwa Pemohon IV (Irfan Arif) adalah warga Negara Indonesia, merupakan seorang peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus Konsumen Daging dan Susu. Pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU PKH, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/ daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) dapat merugikan hak konstitusional pemohon. Usaha peternakan Pemohon terancam terkena penyakit PMK, bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa Ternaknya Terkena PMK, susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Bahwa diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia dan ternak, serta lingkungan, menjadikan importasi daging/produk hewan yang sangat bebas dan akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta hilangnya daging dan susu segar dan sehat yang selama ini telah dinikmati, oleh karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahkan dengan terjadinya wabah PMK saat ini, telah dirasakan oleh Pemohon berupa susahnya mencari daging dan susu sehat, serta segar dari para Peternak. Usaha peternakan Pemohon juga terganggu dan mengalami kerugian. 17. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD 1945 dilanggar dengan berlakunya rumusan Pasal 36E UU PKH objek permohonan a quo, yakni hak konstitusional Para pemohon berkaitan dengan: a) Hak atas kepastian hukum b) Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; 

 c) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. d) Hak atas usaha, usaha peternakan, usaha jual-beli daging dan susu, dalam system Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 10 dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 18. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: 1) Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 2) Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945 ...” 3) Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; 4) Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 5) Pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 6) Pasal 33 ayat (4) menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; 19. Bahwa para Pemohon juga menganggap apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian yang nyata maupun yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. 20. Bahwa oleh karenanya menurut para Pemohon berlakunya Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon oleh karenanya 11 bertentangan dengan UUD NRI 1945, Khususnya Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 21. Dengan demikian, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, peternak, sekaligus konsumen, dalam rangka pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK, telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. III. PERMOHONAN AQUO BUKAN PENGUJIAN KEMBALI/TIDAK NEBIS IN IDEM Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pengujian kembali undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut: 1. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) diatur lebih lanjut sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan a quo bukan pengulangan atau pengujian kembali (Nebis In Idem) dari perkara sebelumnya. Sekalipun Pemohon dan Objek Permohonan yang sama. Hal ini dikarenakan: a. alasan permohonan yang berbeda b. adanya keadaan hukum baru yang ada setelah putusan perkara sebelumnya, perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, serta 12 c. adanya penambahan Pasal Batu Uji dalam UUD 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang belum pernah diajadikan batu uji pada permohonan sebelumnya. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 8/2011 ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 4. Sedangkan alasan dan keadaan hukum baru tersebut adalah: Pertama, ada keadaan hukum baru, berdasarkan pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, poin (3.13) yang tegas menyatakan “jika norma Pasal 36E UU No. 41/2014 tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah Poin (3.12) maka norma tersebut inkonstitusional. (3.12). … Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan- keadaan teretentu. Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah 13 dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas. Kedua, ada keadaan hukum baru, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 36E UU No. 41/2014. PP No. 4/2016 merupakan tafsir resmi Pemerintah atas Pasal 36E UU No. 41/2014, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan impor daging/produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK. Fakta hukum ini menunjukkan Pasal 36E UU No. 41/2014 tidak dimaknai sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Hal inilah yang patut dicurigai sebagai proses yang sistematis dan terstruktur untuk memanipulasi makna dan melanggar Konsttisui UUD 1945. Ketiga, ada keadaan hukum baru dengan Putusan Uji Materi PP No. 4/2016 dari Mahkamah Agung, sebagaimana Perkara No. 27 P/HUM/2018 yang menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon III. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI hanya didasarkan pada rumusan norma UU No. 41/2014, namun tidak menggunakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memberikan catatan/konstitusional bersyarat pada Pasal 36E UU No. 41/2014. IV. ALASAN PERMOHONAN Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut: A. MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa sejak dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) masyarakat yang berprofesi sebagai Peternak, Dokter Hewan, aktifis Konsumen, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain-lain secara terus menerus melakukan penolakan, karena UU PKH mengancam keselamatan dan keamanan (safety and security) hewan, daging ataupun produk hewan, industri peternakan dan terakhir pada konsumen daging dan susu. 14 Ujung dari kegelisahan disahkan dan diberlakukannya UUPKH adalah diajukannya Uji Materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah/MKRI) pada 16 Oktober 2009 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI pada 25 Agustus 2010, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya menegaskan berlakunya sistem country base atau prinsip maximum security, di mana negara atau pemerintah tidak boleh melakukan importasi hewan atau daging dari negara yang terjangkit penyakit, seperti Penyakit mulut dan kuku (PMK). Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah, Presiden dan DPR RI (legislator) melakukan perubahan UU PKH melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (UU No. 41/2014). Namun demikian, Perubahan UUPKH melalui UU No. 41/2014 rumusannya dipandang sebagai “menghidupkan kembali” norma UUPKH yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, oleh karenannya UU No. 41/2014 diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi oleh para Pemohon pada 12 Oktober 2015 dan telah diputus oleh MKRI pada tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 tertanggal 21 November 2016. Sebelum Mahkamah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 pada 21 November 2016, Pemerintah pada 10 Maret 2016 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP No. 4/2016) yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 36E UU No. 41/2014, yang menjadi objek permohonan Uji Materi di MKRI tersebut. Kemudian Melalui Putusannya Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 November 2016, Mahkamah menegaskan pada pokoknya: Berlaku sistem country base atau maximum security, dengan pengecualian dalam hal tertentu yakni keadaan bencana, dalam keadaan mendesak negara diperbolehkan untuk melakukan importasi daging atau produk hewan dari negara yang terjangkit penyakit/PMK. 15 Dan melalui putusannya Mahkamah juga menegaskan bahwa “frase dalam hal tertentu harus ditafsirkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahakmah, jika tidak maka ketentuan tersebut menjadi inkonstitusional. Bahwa setelah memperhatikan norma pada PP No. 4/2016 Pemohon memandang ketentuan pasal demi pasalnya bertentangan dengan maksud dari amar putusan Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, maupun bertentanagn dengan UU No. 41/2014 itu sendiri. Oleh karenanya Pemohon mengajukan Uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 25 April 2018 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Sebagaimana Putusan Perkara No. 27 P/HUM/2018 tanggal 5 Juli 2018. Melalui putusan tersebut MARI menyatakan bahwa PP No. 4/2016 tidak bertentangan dengan UU No. 41/2014 maupun norma -norma yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka pemohon berpandangan Presiden/Pemerintah melalui PP No. 4/2016 telah menafsirkan frase “dalam hal tertentu” Pasal 36E UU No. 41/2014 tidak sebagaimana maksud pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Bahkan patut dicurigai Pasal 36E UU No. 41/2014 setidaknya frasa “dalam hal tertentu” adalah upaya terselubung pembentuk undang-undang untuk melanggengkan importasi produk hewan tanpa memperhatikan aspek safety and security, keamanan dan keselamatan ternak, hewan, lingkungan, dan ekonomi para peternak, serta ekonomi bangsa dan negara. Dan secara sengaja melanggar UUD 1945. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta ketentuan PP No. 4/2016 telah dijadikan dasar untuk melakukan importasi daging maupun produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit secara terus menerus sejak dikeluarkannya PP tersebut, padahal negara tidak dalam status darurat bencana, tidak ada kebutuhan mendesak. Bahkan Jika pun dimaknai untuk bahan persediaan, apakah setidaknya sejak tahun 2016 hingga 2022 sekarang persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap saat bahkan seperti sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. 16 PASAL 36E UU NO. 41/2014 SETIDAKNYA FRASA “DALAM HAL TERTENTU” PATUT DICURIGAI SECARA SENGAJA DIRUMUSKAN OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG UNTUK MELANGGAR UUD 1945 Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 36E UU No. 41/2014 Juncto Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, telah dimaknai secara keliru dan disalahgunakan oleh pemerintah, bahkan patut dicurigai secara sengaja untuk menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbukkan kerugian konstitusional para Pemohon, dan melanggar UUD 1945. Rumusan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36E: (1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Penjelasan: Pasal 36E Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan. Rumusan Pasal 36E UU NO. 41/2014 jika disimpulkan bermakna: a. Pada saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak atau akibat terjadinya bencana, pemerintah diperbolehkan melakukan pemasukan/Impor hewan (ternak) dari negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK tanpa perlu di tempatkan di pulau karantina. Ketentuan ini patut dicurigai sebagai kesengajaan untuk menghindari kewajiban penempatan di pulau karantina jika melakukan importasi hewan/ternak dari negara yang bebas penyakit menular, apalagi importasi hewan dari negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK. 17 Hal ini nyata sejak berlakunya UU No. 18/2009 Juncto UU No. 41/2014 hingga sekarang , sudah 13 tahun Pemerintah tidak membuat Pulau Karantina, Padahal Pemerintah masih terus melakukan importasi hewan. b. Pada saat masyarakat membutuhkan pasokan Produk Hewan atau akibat terjadinya bencana, pemerintah diperbolehkan melakukan pemasukan/Impor produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK, untuk sementara. Norma ini telah diartikan secara keliru, disalahgunakan, bahkan disengaja oleh pembentuk undang-undang termasuk oleh Pemerintah sebagaimana PP No. 4/2016 untuk terus-menerus melakukan impor produk hewan/daging Sapi/Kerbau dari negara-negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK, padahal seharusnya importasi dari negara yang tidak bebas penyakit hanya untuk tindakan sementara, “dalam keadaan mendesak”, bukan selamanya, hal ini menunjukkan kesengajaan untuk melanggar UUD 1945. Sebagaimana diketahui setidaknya sejak 2009 keluarnya UUPKH No. 18/2009, atau bahkan sejak 2014 sejak keluarnya UU No. 41/2014, dan negara juga tidak dalam keadaan darurat, tidak ada bencana nasional, tidak ada “dalam keadaan mendesak” namun Pemerintah secara terus menerus melakukan impor dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular/PMK. Dan saat sekarang Negara Indonesai kembali terjangkit wabah PMK (Penyakit mulut dan kuku) yang patut dicurigai virus PMK berasal dari negara yang tertular penyakit menular PMK yang masuk melalui importasi produk hewan, padahal sejak tahun 1990 telah dinyatakan bebas PMK oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), setelah berjuang selama 100 (seratus) tahun untuk bebas dari PMK. Bahwa oleh karenanya ketentuan tersebut, Pasal 36E ayat (1) dan (2) UU No. 41/2014 menurut para Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon, yakni (setidaknya) tidak ada kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional pemohon. Bahwa oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 18 Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya Mahkamah menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “dalam hal tertentu” tidak dimaknai keadaan bencana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Penanggulangan Bencana”. Sedangkan keadaan bencana sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1 adalah: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Dengan rumusan keadaan bencana tersebut setidaknya bisa dijadikan pedoman yang lebih pasti bagi pemerintah dalam melakukan importasi produk hewan maupun importasi hewan dari negara yang terjangkit penyakit menular. Importasi pada prinsipnya hanya boleh dilakukan dari negara yang sehat (maximum security), importasi dari negara yang tidak sehat hanya bileh dilakukan dalam keadaan bencana untuk menolong masyarakat dari situasi bencana tersebut, sehingga tidak bar-bar dilakukan kapan saja berapun jumlahnya yang pada ujungnya merugikan pemohon juga para peternak dalam negeri dan lingkungan hidup yang sehat. B. MELANGGAR PRINSIP NEGARA HUKUM sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa seharusnya negara/pemerintah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi secara benar dan Konsisten, tidak menafsirkan secara keliru melalui peraturan pemerintah/peraturan pelaksana Undang-Undang yang telah diberikan tafsir konstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstusi. 19 Bahwa faktanya penafsiran frasa “dalam hal tertentu” pada Pasal 36E UU No. 41/2014 melalui PP No. 4/2016 telah secara nyata mengabaikan Pertimbangan Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU- XIII/2015 dan telah dijadikan dasar untuk importasi produk hewan hingga saat ini. 1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 Tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya Menyatakan: AMAR PUTUSAN Mengadili 1) Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; 2) Menyatakan: - frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”,dalam Pasal 59 ayat (2); - frasa, ”Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4); - kata”dapat”dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Menyatakan: - frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”,dalam Pasal 59 ayat (2); - frasa, ”Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4), - kata ”dapat” dalam Pasal 68 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tidak memiliki kekuatan hokum mengikat. - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 2. Dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 TANGGAL 25 AGUSTUS 2010, Menyatakan: [3.16] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menyatakan, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”, sementara yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah frasa, “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”; Bahwa dalam negara kesejahteraan, Pemerintah harus ikut aktif dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam lalu lintas perekonomian, seperti membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi 20 masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut. Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK), menurut ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S., penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain. Pendapat ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S. sejalan dengan pendapat ahli drh. Bachtiar Murad yang menerangkan bahwa pada abad ke-20 di Eropa muncul new variant dari Creutzfeldt-Jakob Disease, suatu penyakit yang belum ada obatnya, disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200o C, dan hanya mati pada suhu 1.000o C. Penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti meat and bone meal atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, perlu penerapan keamanan maksimal (maximum security) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia. Hal yang diterangkan kedua ahli tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. yang mengemukakan bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara airborne diseases, maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular. Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona dalam suatu negara”, melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945; Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”. Dengan putusan tersebut menegaskan berlakunya sistem country base/maximum security atau larangan importasi ternak dan produk ternak dari negara yang tertular penyakit seperti PMK. 21 4. Bahwa kemudian melalui putusannya tahun 2016 atas Permohonan dari Pemohon I dan II, Mahkamah dalam Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan Permohonan Uji Materi Pasal 36E ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, MKRI menyatakan sebagai berikut : [3.12] Menimbang bahwa walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona, namun dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap produk hewan, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang juga dimohonkan dalam permohonan ini memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa permasalahan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah juga didasarkan pada syarat keamanan maksimum. Perubahan Dalam persidangan perkara a quo, Mahkamah telah mendengarkan keterangan para ahli antara lain, dari Pemohon: 1) dr. drh. H. Sofjan Sudardjat D, SKh., M.S., 2) Dr. (HC). Drh. Soehadji, 3) Dr. Ir. Rochadi Tawaf., M.S., dan dari Pemerintah, yaitu: 1) Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Es., 2) drh. Bachtiar Moerad, DFM, dan 3) drh. Tri Satya Naipospos, M.Phil, Ph.D. Berdasarkan keterangan para ahli tersebut dan fakta di persidangan terungkap bahwa benar Pemerintah saat ini secara teknis telah mempersiapkan hal-hal antisipatif terkait dengan impor daging ke Indonesia, namun demikian hal tersebut tidak serta merta menjamin bahwa wabah penyakit tidak sepenuhnya dapat dijamin tidak masuk ke Indonesia [vide bukti P-9]. Sebelum itu, masyarakat Indonesia seharusnya diberikan pemahaman akan bahayanya penyakit yang menular melalui ternak, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Dalam persidangan, ahli dr. drh. H. Sofjan Sudardjat D., SKh., MS. menegaskan, “Adanya kebijakan atau aturan perundangan yang memberi peluang untuk memasukkan ternak dan bahan hasil ternak dari negara yang masih tertular penyakit, khususnya penyakit mulut dan kuku, walaupun berasal dari wilayah atau zona yang bebas, dampaknya tetap akan berisiko merugikan Indonesia.” Selain itu, Ahli Dr. (HC). drh. Soehadji menjelaskan “Dengan tidak melakukan impor ternak dan produk dari Negara tertular merupakan sikap yang terbaik demi keselamatan dan keamanan kelangsungan kehidupan ternak serta hewan peliharaan lain, bagi ekonomi peternak termasuk kita semua para konsumen daging dan susu segar. Sikap tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Bahwa terhadap permasalahan ini, Ahli Pemerintah, drh. Bachtiar Moerad menjelaskan bahwa salah satu program yang digulirkan pemerintah adalah Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang pertama kali dicanangkan tahun 2005. Melalui swasembada daging diharapkan Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi selain untuk 22 meningkatkan kesejahteraan peternak. Keberhasilan program swasembada masih diukur berdasarkan jumlah produksi daging dalam negeri yang mencapai 90% dari total kebutuhan nasional. Pada tahun 2015, produksi daging nasional baru sekitar 74% dari total kebutuhan nasional sehingga selisih antara penyediaan daging dengan total kebutuhan daging tersebut harus ditutup melalui impor dalam bentuk ternak hidup dan daging. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36B ayat (1) UU 41/2014 yang menyatakan, “Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem country based (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Namun demikan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan World Trade Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan). Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan teretentu. 23 Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya 5. Bahwa berdasarkan Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim MK tersebut, jelas prinsip-prinsip dasar untuk melakukan impor/pemasukan ternak maupun produk ternak adalah: 1) Impor ternak/produk ternak hanya dilakukan dari negara yang sehat, negara yang tidak tertular penyakit hewan menular; 2) Dalam keadaan tertentu yakni dalam keadaaan darurat, keadaaan mendesak, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dimungkinkan impor produk ternak dari negara yang tertular penyakit hewan menular 24 dengan syarat memberlakukan sistem zona sesuai ketentuan OIE (Organisasi Kesehatan hewan Dunia). 3) Importasi produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit hanyalah sebagai solusi sementara. 6. Bahwa berkaitan dengan situasi/kondisi “dalam hal tertentu” untuk bisa melakukan impor dengan sistem zona, yakni : 1) Keadaan mendesak, akibat bencana, atau 2) Keadaan mendesak, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan. 3) Bersifat sementara 7. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemoho III mengajukan uji materi ke MARI atas keluarnya PP No. 4/2016, yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 36E UU No. 41/2014, sebagaimana regester Perkara Nomor 27 P/HUM/2018 yang telah diputus pada tanggal 5 Juli 2018 dengan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang Para Pemohon ajukan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, apabila dicermati kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan tafsir konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal (maximum security), dan dalam keadaan mendesak, maka pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga syarat dalam ketentuan Pasal 36E ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam 25 suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penerbitan objek hak uji materiil telah mengakomodir frasa "dalam hal tertentu" yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat objek hak uji materiil tidak bertentangan (conflict norm) dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang berlaku, yaitu Pasal 36 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon: 1. TEGUH BOEDIYANA, 2. FERRY KUSMAWAN, 3. BUDIYONO, tersebut; Menghukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutaRupiah); 8. Bahwa berdasarkan Putusan MKRI dan MARI tersebut dapat disimpulkan rumusan pertimbangan putusan hakim sejak putusan MKRI terhadap UU No. 18/2009, Putusan MKRI terhadap UU No. 41/2014, dan Putusan MARI terhadap PP No. 4/2016 semuanya menegaskan bahwa importasi daging maupun produk hewan berlaku asas maximum security atau country base, dengan pengecualian dalam hal tertentu dapat dilakukan impor menggunakan sistem zona yakni dalam hal mendesak, yang berlaku sebagai solusi sementara. 9. Bahwa namun demikian faktanya, setidaknya sejak keluarnya Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 hingga saat sekarang, Pemerintah telah secara terus menerus melakukan importasi daging maupun 26 produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit, seperti dari negara India maupun Brazil. Dengan berdasarkan pada PP No. 4/2016. 10. Hal tersebut menunjukkan Pasal 36E UU No. 41/2014 yang telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi telah disalahgunakan oleh pemerintah untuk melakukan importasi hewan dan produk hewan secara terus - menerus dari negara yang tidak bebas penyakit, hal ini tidak sesuai maksud dari Pertimbangan Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. (3.12) … Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan teretentu. Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas. C. IMPOR DAGING/PRODUK HEWAN DARI NEGARA TIDAK BEBAS PENYAKIT MENULAR DILAKUKAN SEPANJANG TAHUN, BAHKAN MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA, TIDAK BERLAKU UNTUK SEMENTARA, melanggar hak konstitusional Pemohon Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. 11. Berdasarkan data Importasi daging menunjukkan bahwa Importasi daging dari negara yang tidak bebas penyakit seperti India dan Brazil dilakukan 27 sepanjang tahun, bahkan sejak 10 tahun terakhir terus meningkat. Hal ini menunjukkan importasi tersebut tidak berlaku sementara, karena faktanya dilakukan sepanjang tahun, padahal negara tidak dalam keadaan mendesak, negara tidak dalam keadaan darurat pangan, negara tidak dalam keadaan darurat bencana. 12. Sebagaimana diberitakan media online katadata.co.id yang dirilis pada 15/06/2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ri-impor- 419-ribu-ton-daging-sapi-dari-india-sejak-2016, dengan judul: RI Impor 419 Ribu Ton Daging Sapi dari India sejak 2016, menyatakan: Indonesia membuka keran impor daging kerbau India sejak 2016, meski negara tersebut belum berstatus bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak. Saat itu, pemerintah membuka keran impor karena daging kerbau India lebih murah dan untuk menstabilkan harga di pasar domestik. Pada 2016 Indonesia mengimpor 39.524,4 ton daging sejenis lembu dari India, sehingga India menjadi negara asal impor daging terbesar kedua. Adapun volume impor terbesar tercatat pada 2019, yakni mencapai 93.970 ton. Sedangkan pada 2021 volume impornya mencapai 84.954,8 ton. Jika diakumulasikan, sejak 2016 sampai 2021 Indonesia telah mengimpor 419.640 ton daging sejenis lembu dari India. Status India yang belum bebas PMK diduga menjadi salah satu penyebab menyebarnya wabah tersebut di Indonesia. Hingga Senin (13/6/2022), sudah ada 151.536 ekor sapi di berbagai wilayah Indonesia yang terjangkit PMK. 28 13. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor daging sapi Indonesia terus meningkat, sebagaimana data yang disampaikan pada 18 Mei 2022, yang diambil dari website dataindonesia.id. dengan judul: Impor Daging Sapi Indonesia Catat Rekor pada 2021 “Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor daging sapi Indonesia senilai US$785,15 juta dengan volume 211,43 ribu ton pada 2021. Berdasarkan nilainya, impor daging sapi mengalami kenaikan 26,51% dari tahun 2020 yang sebesar US$585,99 juta. Sedangkan, volume impor daging sapi tercatat naik 33,76% dibandingkan setahun sebelumnya. Pada 2020, volume impor daging sapi ke Indonesia hanya sebesar 167,13 ribu ton. Melihat trennya, impor daging sapi berfluktuasi cenderung meningkat dalam sedekade terakhir. Pada 2011, impor daging sapi senilai US$234,27 juta dengan volume 65,02 ribu ton. Baik nilai dan volume impor daging sapi menurun setahun setelahnya, tapi kembali meningkat pada 2013 dan 2014. Jumlahnya lalu kembali menurun menjadi senilai US$226,51 juta dengan volume 48,22 ribu ton pada 2015. Nilai impor daging sapi setelahnya meningkat hingga mencapai US$690 juta dengan volume 167,13 ribu ton pada 2019. Hanya saja, pandemi Covid-19 membuat impor daging sapi kembali anjlok pada 2020. Seiring dengan melandainya pandemi Covid-19 pada 2021, impor daging sapi kembali naik. Bahkan, angkanya merupakan yang tertinggi dalam 10 29 tahun terakhir. Adapun, nilai impor daging sapi Indonesia paling banyak dari India pada 2021, yakni US$288,45 juta dengan volume 84,95 ribu ton. Posisinya disusul oleh Australia dengan nilai impor daging sapi sebesar US$284,58 juta dan volume 84,22 ribu ton. Brasil menempati posisi ketiga dengan nilai impor daging sapi sebesar US$86,12 juta dan volume 15,91 ribu ton. Sedangkan, nilai impor daging sapi dari Amerika Serikat sebesar US$74,78 juta dengan volume 12,90 ribu ton. Sebagai catatan, impor daging sapi yang termuat dalam data ini dengan dua kode HS, yakni 0201 dan 0202. HS 0201 merupakan daging binatang jenis lembu yang segar atau dingin. Sedangkan, HS 0202 merupakan daging binatang jenis lembu yang beku. Klik selengkapnya di sini: https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor- daging-sapi-indonesia-catat-rekor-pada-2021. 14. Berdasarkan data Importasi daging tersebut diatas, menunjukkan bahwa Importasi daging dari negara yang tidak bebas penyakit seperti India dan Brazil dilakukan sepanjang tahun, bahkan sejak 10 tahun terakhir terus meningkat. Hal ini menunjukkan importasi tersebut tidak berlaku sementara, karena faktanya dilakukan sepanjang tahun, negara tidak dalam keadaan mendesak, negara tidak dalam keadaan darurat pangan, negara tidak dalam keadaan darurat bencana. 15. Padahal negara dalam hal ini Pemerintah seharusnya tahu, ada larangan impor daging/produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit, dan hanya boleh impor dengan syarat-syarat yang ketat, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. 16. Hal ini jelas menunjukkan importasi daging dari negara yang tidak bebas penyakit menular yang didasarkan pada Pasal 36E UU No. 41/2014 Jo. PP No. 4/2016 bertentangan dengan maksud dari Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, oleh karenanya Inkonstitusional. (3.12) … Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah 30 dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan teretentu. Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. 17. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pasal 36E UU No. 41/2014 Jo. PP No. 4/2016 telah dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang melanggar UUD 1945. Keadaan demikian, jika dibiarkan, di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum. Oleh karena itu penisbian kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar demikian, dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan bahkan, disadari atau tidak merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi"; 18. Bahwa berasarkan semua uraian tersebut diatas, maka nyata Pasal 36E ayat (1) dan (2) UU No. 41/2014, merugikan hak konstitusional para Pemohon oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945 setidaknya Pasal 33 ayat (4), hak ekonomi untuk berusaha dalam sistem ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945), mengingat akibat berlakunya Pasal 36E UU No. 41/2014 telah mengganggu perekonomian Pemohon, harga jual ternak yang murah, tidak bisa bersaing dengan harga daging produk impor, sehingga akses ekonomi pemohon terganggu. 31 D. INDONESIA KEMBALI TERKENA WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) SETELAH TAHUN 1990 DINYATAKAN BEBAS PMK OLEH ORGANISASI KESEHATAN HEWAN DUNIA (OIE) DAN TELAH BERJUANG SELAMA 100 TAHUN UNTUK BEBAS PMK, MERUGIKAN PEMOHON, melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 19. Bahwa sejak April – Mei 2022 Indonesia kembali terjangkit wabah PMK, dan sampai 22 September 2022 telah 538.354 ekor ternak yang terjangkit PMK. Padahal tahun 1990 Indonesia adalah negara bebas PMK, setelah berjuang 100 (seratus) tahun untuk menjadi negara bebas PMK. 20. Bahwa dengan terjadinya wabah PMK maka Indonesia kembali berstatus negara tidak bebas PMK, dan tentu mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar. 21. Dan Jumlah Hewan Ternak yang terjangkit PMK terus meningkat sebagaimana diberitakan. Berdasarkan https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/satgas- pmk-hewan-ternak-terjangkit-pmk-tembus-538-ribu-kasus-kamis-22-92022, yang bersumber dari data Satgas PMK https://siagapmk.crisis-center.id/ sebagai berikut: 32 Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut (PMK) di Indonesia mencapai 538.354 ekor pada Kamis, 22 September 2022. Dari seluruh kasus tersebut, sebanyak 419.726 ekor hewan ternak telah dinyatakan sembuh, 11.796 ekor dipotong bersyarat, 97.790 ekor belum sembuh, dan 9.042 ekor ternak mati karena PMK. Terdapat 17 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus aktif wabah PMK hingga saat ini. Jawa Timur masih mencatatkan jumlah kasus paling banyak, yaitu 186.754 kasus. Per 22 September 2022, hewan ternak yang terjangkit PMK, yaitu antaranya sapi potong 437.442 ekor, sapi perah 72.359, kerbau 22.326 ekor, kambing 4.230 ekor, domba 1.909 ekor, dan babi 88 ekor. Untuk menangani wabah ini, pemerintah telah melakukan vaksinasi kepada 2.837.759 ekor hewan ternak hingga saat ini. Koordinator Tim Pakar Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Prof Wiku Adisasmito mengimbau para peternak untuk melakukan vaksinasi bagi hewan ternak rentan PMK. “Ini perlu dijadikan perhatian bagi peternak di Indonesia, agar dapat melindungi ternak sebagai aset berharga yang dimilikinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring, Selasa (20/9). Wiku mengatakan, secara ilmiah telah terbukti bahwa hewan yang telah divaksinasi bakal memiliki kekebalan penyakit yang lebih baik. Pasalnya, ia melanjutkan, hewan yang telah divaksin jika terkena virus PMK akan memiliki gejala klinik yang lebih ringan daripada yang tidak divaksin sama sekali. Selain itu, hewan yang sudah divaksinasi juga akan memiliki risiko penularan dan kematian yang lebih rendah. 22. Bahwa sebelumnya pada 1 Juli 2022 Pemerintah telah mengeluarkan Status Darurat Wabah PMK pada Ternak, sebagaimana berita DetikFinance pada Sabtu, 02 Jul 2022 pukul 06:00 WIB dengan judul: Waduh ! RI Darurat Wabah PMK Pada Ternak. 33 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6157979/waduh-ri-darurat- wabah-pmk-pada-ternak. Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) menetapkan Status Keadaan Tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto telah mengeluarkan surat keputusan atas status itu. Status itu tertuang dalam surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku. Surat itu ditandatangani pada 29 Juni dan berlaku hingga 31 Desember 2022. "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," tulis keputusan Suharyanto, dikutip Jumat (1/7/2022). … Saat ini, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku sudah tersebar ke 19 provinsi. Data itu tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian No 5.1/KPTS/PK.300/M/ 06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Food and Mouth Disease). 19 provinsi yang terdeteksi wabah RI 1) Aceh; 2) Kepulauan Bangka Belitung; 3) Riau; 4) Sumatera Barat; 5) Sumatera Utara; 6) Sumatera Selatan; 7) Jambi; 8) Bengkulu; 9) Lampung; 10) Banten; 11) DKI Jakarta; 12) Jawa Barat; 13) Jawa Tengah; 14) D.I. Yogyakarta; 15) Jawa Timur; 16) Nusa Tenggara Barat; 17) Kalimantan Barat; 18) Kalimantan Tengah; dan 34 19) Kalimantan Selatan. Daerah wabah yang terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku dengan kriteria jumlah kabupaten/kota yang tertular lebih besar dari atau sama dengan 50% dari jumlah kabupaten/kota dinyatakan sebagai daerah tertular wabah PMK meliputi Provinsi: 1) Aceh; 2) Kepulauan Bangka Belitung; 3) Riau; 4) Sumatera Barat; 5) Jambi; 6) Bengkulu; 7) Banten; 8) DKI Jakarta; 9) Jawa Barat; 10) Jawa Tengah; 11) D.I. Yogyakarta; 12) Jawa Timur; 13) Nusa Tenggara Barat; 14) Kalimantan Barat; 23. Bahwa untuk mennggulangai wabah PMK pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar, hal ini sebagaimana berita Kompas.com tanggal 27/06/2022 pukul 17:30 WIB dengan judul: Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun https://money.kompas.com/read/2022/06/27/173000426/kementan-usulkan- tambahan-anggaran-untuk-penanganan-pmk-jadi-rp-4-6-triliun. “JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan ada tambahan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semulanya diusulkan hanya Rp 4,42 triliun, menjadi Rp 4,66 triliun. “Perkembangan terbaru Rakortas 22 Juni 2022 kami melakukan reevaluasi terhadap usulan tersebut sehingga anggarannya secara rinci totalnya Rp 4,66 triliun,” ujar Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR Jakarta, Senin (27/6/2022). Lebih lanjut Kasdi membeberkan, anggaran penanganan PMK tersebut nantinya digunakan untuk pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya Rp 2,6 triliun, operasional vaksinasi Rp 866,2 miliar, pendataan ternak Rp 570 miliar, bantuan penggantian ternak Rp 225 miliar, serta penanganan dan pencegahan penyebaran PMK Rp 159,5 miliar.” 35 24. Bahwa menurut Ombudsman RI Potensi Kerugian akibat PMK tidak kurang dari Rp. 6 miliar per hari, atau dalam satu bulan bisa mencapai Rp.1,7 triliun, sebagaimana berita dari website Ombudsman Republik Indonesia ombudsman.go.id pada kamis 14/07/2022 dengan judul Ombudsman: Potensi Kerugian Peternak Sapi Akibat Wabah PMK Capai Rp.788,8 M. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan potensi kerugian yang dialami para peternak sapi akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bisa mencapai Rp 788,81 miliar. Menurut dia, kerugian tersebut belum termasuk yang diderita oleh para peternak sapi perah akibat menurunnya produksi susu sapi yang dihasilkan. "Ombudsman berpandangan bahwa mitigasi dan penanganan ke depan perlu lebih ditingkatkan mengingat potensi nilai kerugian yang terus meningkat setiap harinya," kata Yeka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kamis (14/7). Berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) per 13 Juli 2022, sapi perah yang terinfeksi PMK jumlahnya sebanyak 19.267 ekor di Jawa Barat, atau 24,65 persen dari total populasi sapi perah. Sementara di Jawa Tengah jumlahnya mencapai 5.189 ekor atau 12,55 persen dari total populasi sapi perah. Sedangkan di Jawa Timur sebanyak 55.478 ekor atau 31,19 persen dari total populasi sapi perah. Akibatnya kondisi tersebut, terjadi penurunan produksi susu masing-masing mencapai 30 persen atau sekitar 137,14 ton, 40 persen atau sekitar 66 ton dan 30 persen atau sekitar 535,71 ton. "Potensi kerugiannya tidak kurang dari Rp 6 miliar per hari, atau dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1,7 triliun. Penurunan produksi susu sapi rakyat ini berdampak terhadap meningkatnya impor susu," tutur dia. Yeka menilai pemerintah sangat lamban menangani masalah PMK. Hal tersebut terlihat dengan dikeluarkannya Kepmentan No. 517 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 510 Tahun 2022, tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada 7 Juli 2022. "Semestinya hal ini bisa ditetapkan paling lambat tanggal 23 Juni 2022," ujarnya. Adapun saat ini, PMK sudah menyebar ke 21 provinsi di Indonesia dalam kurun kurang dari 2 bulan sejak ditetapkannya wabah PMK pada 9 Mei 2022 oleh pemerintah. Berdasarkan data laman Siaga PMK pada 14 Juli 2022, terdapat 362.263 kasus PMK. Di mana kasus aktif yang masih tersisa yakni sebanyak 219.601 ekor, dinyatakan sembuh 136.680 ekor, potong bersyarat 3.585 ekor, dan dinyatakan mati 2.397 ekor. Total hewan yang sudah divaksin 474.107 ekor. Sumber: judul Ombudsman: Potensi Kerugian Peternak Sapi Akibat Wabah PMK Capai Rp.788,8 M. https://kumparan.com/kumparanbisnis/ombudsman-potensi-kerugian- peternak-sapi-akibat-wabah-pmk-capai-rp-788-8-m-1ySgQeo6xFt/full 36 25. Bahwa oleh karennya importasi daging/produk hewan dari negara yang tidak bebas PMK patut dicurigai sebagai penyebab awal masuknya virus PMK ke Indonesia, mengingat Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak 1990. Itu artinya Indonesia bersih dari PMK, dan satu-satunya penyebab potensial dari penyebaran virus PMK datang dari proses Importasi hewan/produk hewan dari negara yang sakit/negara yang tidak bebas PMK, sebagaimana yang selama ini berjalan secara terus menerus Indonesia melakukan impor Produk hewan dari negara yang tidak bebas PMK seperti India dan Brazil. 26. Bahwa oleh karenanya, dengan memperhatikan pada objek permohonan aquo Pasal 36E UU No. 41/2014, kemudian keluarnya PP No. 4/2016 yang merupakan tafsir resmi pemerintah objek permohonan, fakta importasi yang terus bertambah volumenya dari tahun – ke tahun sebagaimana data BPS, padahal negara tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan mendesak, atau faktanya importasi dari zona bukan sebagai solusi sementara, melainkan dijalankan sepanjang tahun setidaknya sejak tahun 2016 hingga saat sekarang tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam melaksnakan UU No. 41/2014 nyata-nyata tidak menghargai, menghormati dan menaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang memiliki kualitas norma sebagaimana UUD 1945. 27. Padahal Pemerintah seharusnya tahu dan memberi contoh kepada Masyarakat, bahwa Mahkamah Konstitusi diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstutusi (interpreter of constitution ) dan penjaga konstitusi (guardian of constitution), yang hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (the soul of constitution), sehingga semua putusan Mahkamah di hormati dan dilaksanakan sebagaimana melaksanakan mandat UUD 1945. 28. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata dalam sistem ketatanegaraan yang tidak lain berperan sebagai pengawal serta penafsir tunggal konstitusi (The Guardian and The Interpreter of Constitution) yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. 37 29. Dalam kaitan dengan hal di atas, A. Mukthie Fadjar, mantan Hakim Konstitusi, (Malik.Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 84.) menyatakan bahwa Penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 dalam penjelasan umumnya menegaskan beberapa butir arahan ikhwal Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni: (1) Agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. (2) Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. (3) Bentuk koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. 30. Dalam konteks ini, putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (gronwet), dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interprestasinya dengan kritis dan dinamis. 31. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (binding) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi. 32. Oleh karena itu adalah patut untuk dinyatakan ketentuan 36E UU No. 41/2014 yang telah dilaksanakan tidak sesuai maksud Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 sehingga bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan prinsip Negara hokum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 33. Dengan mengulang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- VI/2005 dalam Uji Materi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam uji materi yang kedua yang diajukan oleh Pemohon yang sama PP Muhammadiyah dkk., yang merumuskan perbuatan pembuat Undang-Undang yang menghidupkan 38 norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagai mana disebutkan: "...telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar UUD 1945. Keadaan demikian, jika dibiarkan, di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum..' Oleh karena itu penisbian kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar demikian, dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan bahkan, disadari atau tidak merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi"; 34. Delegitimasi konstitusi seperti yang terjadi dalam tindakan yang dengan sengaja dilakukan pembuat undang-undang, merupakan hal yang tidak dapat ditolerir, karena dapat menimbulkan krisis dalam kehidupan konstitusi dan berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara, bagi prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 35. Bahwa berasarkan semua uraian tersebut diatas, maka nyata Pasal 36E ayat (1) dan (2) UU No. 41/2014, merugikan hak konstitusional para Pemohon oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). E. IMPOR HEWAN/TERNAK, MAUPUN PRODUK TERNAK DARI NEGARA YANG TIDAK BEBAS PENYAKIT HEWAN MENULAR, MERUGIKAN PARA PEMOHON MAUPUN PETERNAK DALAM NEGERI 36. Kebijakan impor ternak maupun produk ternak/produk hewan dari Negara yang tidak bebas penyakit hewan menular, adalah bentuk dis-insentif kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat. Produk peternakan rakyat dipaksa bersaing dengan produk ternak impor yang rata-rata sebagian besar lebih murah. Kebijakan semacam ini jelas akan semakin mematikan usaha-usaha peternakan rakyat. 37. Padahal saat ini terdapat sedikitnya 40,05 juta pekerja sektor pertanian, sebagian besar mengandalkan hasil ternak sebagai sumber pendapatan tambahan di tengah sulitnya meraih keuntungan dari usaha tani tanaman pangan. Sebanyak 2,57 juta bekerja di subsektor peternakan dalam pengertian sebagai peternak sepenuhnya dan 2,56 juta di antaranya adalah 39 peternak sapi potong yang harus dilindungi secara hukum dan ekonomi sekaligus. 38. Bahwa fakta masuknya PMK ke Indonesia telah berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil yang ternaknya baik berupa sapi , kerbau, kambing dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka. 39. Bahwa hal lain yang menjadi keberatan peternak/Pemohon dengan pemberlakuan sisitem zona sebagaimana fakta sekarang ini, adalah Negara Indonesia akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang tidak bebas penyakit menular/PMK, sebagai pintu keluar bagi daging-daging murah dan tidak ada jaminan keamanan dan keselamatannya. 40. Bahwa masuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari penyakit hewan menular utama (PHMU) akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah, dan pada akhirnya menghancurkan perekonomian para peternak termasuk pemohon. 41. Bahwa berasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Pasal 36E ayat (1) dan (2) UU No. 41/2014, merugikan hak konstitusional para Pemohon oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945, yakni hak untuk mendapat perlindungan sebagai warga negara sebagaimana Pembukaan UUD 1945, hak mendapatkan kepastian hukum di negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945), hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945), dan hak ekonomi untuk berusaha dalam sistem ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945). F. IMPORT HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG TERUS MENINGKAT MENUNJUKKAN NEGARA TIDAK SERIUS MEMBANGUN KEDAULAN PANGAN NASIONAL, SWASEMBADA DAGING, DAN PEMBERDAYAAN PETERNAK RAKYAT 42. Bahwa importasi hewan dan produk hewan terus meningkat sepanjang tahun, setidaknya selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentu menunjukkan 40 ketidakseriusan Pemerintah melakukan swasembada pangan, swasembada daging nasional. 43. Bahkan patut disayangkan, import hewan dan produk hewan dilakukan dari negara asal yang tidak bebas penyakit menular/PMK, seperti India dan Brazil yang sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan hewan, serta lingkungan nasional, bahkan merugikan perekonomian para peternak dan juga perekonomian negara. 44. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan impor daging sapi Indonesia terus meningkat, data pada 18 Mei 2022, yang diambil dari website dataindonesia.id. “Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor daging sapi Indonesia senilai US$785,1 5 juta dengan volume 211,43 ribu ton pada 2021. Berdasarkan nilainya, impor daging sapi mengalami kenaikan 26,51% dari tahun 2020 yang sebesar US$585,99 juta. Sedangkan, volume impor daging sapi tercatat naik 33,76% dibandingkan setahun sebelumnya. Pada 2020, volume impor daging sapi ke Indonesia hanya sebesar 167,13 ribu ton. Melihat trennya, impor daging sapi berfluktuasi cenderung meningkat dalam sedekade terakhir. Pada 2011, impor daging sapi senilai US$234,27 juta dengan volume 65,02 ribu ton. Baik nilai dan volume impor daging sapi menurun setahun setelahnya, tapi kembali meningkat pada 2013 dan 2014. Jumlahnya lalu kembali menurun menjadi senilai US$226,51 juta dengan volume 48,22 ribu ton pada 2015. Nilai impor daging sapi setelahnya meningkat hingga mencapai US$690 juta dengan volume 167,13 ribu ton pada 2019. Hanya saja, pandemi Covid-19 membuat impor daging sapi kembali anjlok pada 2020. Seiring dengan melandainya pandemi Covid-19 pada 2021, impor daging sapi kembali naik. Bahkan, angkanya merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Adapun, nilai impor daging sapi Indonesia paling banyak dari India pada 2021, yakni US$288,45 juta dengan volume 84,95 ribu ton. Posisinya disusul oleh Australia dengan nilai impor daging sapi sebesar US$284,58 juta dan volume 84,22 ribu ton. Brasil menempati posisi ketiga dengan nilai impor daging sapi sebesar US$86,12 juta dan volume 15,91 ribu ton. Sedangkan, nilai impor daging sapi dari Amerika Serikat sebesar US$74,78 juta dengan volume 12,90 ribu ton. Sebagai catatan, impor daging sapi yang termuat dalam data ini dengan dua kode HS, yakni 0201 dan 0202. HS 0201 merupakan daging binatang jenis lembu yang segar atau dingin. Sedangkan, HS 0202 merupakan daging binatang jenis lembu yang beku. Impor Daging Sapi Indonesia Catat Rekor Pada 2021, 18 Mei 2022. Klik selengkapnya di sini: https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-daging- sapi-indonesia-catat-rekor-pada-2021. Semoga Mahkamah akan memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian perlindungan bagi hak konstitusional para pemohon. Termasuk 41 menunjukkan berlaku dan mengikatnya Putusan Mahkamah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menjadi bagian dari contoh bahwa hukum dan konstitusi akan berfungsi melakukan perubahan sosial, perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, Law as a tool of sosial engineering sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, 3. Menyatakan frasa “ dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E ayat (1) dan (2) serta Penjelasanya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana“ 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 42 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) berlaku sejak 17 Oktober 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-VII/2009 tertanggal 25 Agustus 2010; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PUU-XIII/2015 tertanggal 21 November 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, disahkan dan diundangkan pada 10 Maret 2016; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 P/Hum/2018 tertanggal 5 Juli 2018; 7. Bukti P-7 : Berita Online: Pemerintah Tetapkan Kuota Impor Daging Tahun Ini Sebanyak 266.065 Ton – 13 Januari 2022; https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-kuota- impor-daging-tahun-ini-sebanyak-266065-ton; 8. Bukti P-8 : RI Impor 419 Ribu Ton Daging Sapi dari India sejak 2016 media online katadata.co.id yang dirilis pada 15/06/2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ri- impor-419-ribu-ton-daging-sapi-dari-india-sejak-2016.; 9. Bukti P-9 : Berita Online: Impor Daging Sapi Indonesia Catat Rekor pada 2021; Berita Webstie Badan Pusat Statistik (BPS) https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-daging-sapi- indonesia-catat-rekor-pada-2021; 10. Bukti P-10 : Berita Online: Satgas PMK: Hewan Ternak Terjangkit PMK Tembus 538 Ribu Kasus (Kamis 22 /9/2022) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/satgas- pmk-hewan-ternak-terjangkit-pmk-tembus-538-ribu-kasus- kamis-22-92022, yang bersumber dari data Satgas PMK https://siagapmk.crisis-center.id/; 11. Bukti P-11 : Berita Online: Komisi IV Minta Impor Daging Hewan Ternak dari Daerah Rawan PMK Disetop – 3 Juni 2022. 43 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39110/t/Komisi+IV+Minta +Impor+Daging+Hewan+Ternak+dari+Daerah+Rawan+PMK+ Disetop; 12. Bukti P-12 : Berita Online: DetikFinance pada Sabtu, 02 Jul 2022 pukul 06:00 WIB; judul: Waduh ! RI Darurat Wabah PMK Pada Ternak. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 6157979/waduh-ri-darurat-wabah-pmk-pada-ternak; 13. Bukti P-13 : Berita Online: Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp.4,6 Triliun – 27 Juni 2022. Berita online Kompas.com; https://money.kompas.com/read/2022/06/27/173000426/keme ntan-usulkan-tambahan-anggaran-untuk-penanganan-pmk- jadi-rp-4-6-triliun; 14. Bukti P-14 : Berita Online: Waw! Dalam Sebulan RI Impor Daging Sapi Hingga Rp1 Triliun-Berita Online - 23 Agustus 2021; https://www.cnbcindonesia.com/news/20210823133534-4- 270475/waw-dalam-sebulan-ri-impor-daging-sapi-hingga-rp-1- triliun; 15. Bukti P-15 : Berita Online: Ombudsman: Potensi Kerugian Peternak Sapi Akibat Wabah PMK Capai Rp.788,8 M. https://kumparan.com/kumparanbisnis/ombudsman-potensi- kerugian-peternak-sapi-akibat-wabah-pmk-capai-rp-788-8-m- 1ySgQeo6xFt/full; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619, selanjutnya disebut UU 41/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 36E ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang rumusannya masing- masing adalah sebagai berikut: 46 Pasal 36E (1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 36E ayat (1) (1) Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau produk Hewan. terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 2. Bahwa para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus sebagai konsumen daging dan susu. 3. Bahwa para Pemohon menganggap dengan adanya Pasal 36E UU 41/2014, menjadikan diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK), dengan berlakunya sistem zona dalam pemasukan ternak/produk hewan ke Negara Indonesia. Akibatnya, para Pemohon susah bersaing di pasar hewan dan pasar daging dengan adanya harga daging yang sangat murah dari negara yang terjangkit PMK tersebut. Importasi daging/produk hewan yang sangat bebas tersebut mengancam usaha peternakan sapi lokal. Selain itu, adanya wabah PMK menjadikan usaha peternakan para Pemohon terganggu dan mengalami kerugian. Apalagi sebagai konsumen, para Pemohon juga menjadi kesulitan mendapatkan daging dan susu yang sehat. 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya rumusan Pasal 36E UU 41/2014 yakni hak konstitusional para Pemohon berkaitan dengan hak atas kepastian hukum, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas usaha dalam sistem perekonomian nasional yang 47 diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon menganggap apabila permohonannya dikabulkan maka kerugian yang nyata maupun yang bersifat potensial tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon dengan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal dalam UU 41/2014 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009) melalui UU 41/2014. Namun demikian perubahan melalui UU 41/2014 justru menghidupkan kembali norma 48 UU 18/2009 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, oleh karenanya UU 41/2014 diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh para Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 November 2016. 2. Bahwa menurut para Pemohon, sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 November 2016 [sic!], Pemerintah pada 10 Maret 2016 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP 4/2016) yang menurut para Pemohon merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 36E UU 41/2014 yang menjadi objek permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. 3. Bahwa menurut para Pemohon, PP 4/2016 tersebut juga telah diajukan oleh para Pemohon untuk pengujian materiil ke Mahkamah Agung sebagaimana Perkara Nomor 27 P/HUM/2018 tanggal 5 Juli tahun 2018. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Presiden/Pemerintah melalui PP 4/2016 telah menafsirkan sendiri frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E UU 41/2014 yang tidak sebagaimana maksud pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E UU 41/2014 dicurigai karena adanya upaya terselubung pembentuk undang- undang untuk melanggengkan importasi produk hewan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan ternak, hewan, lingkungan, dan ekonomi para peternak, serta ekonomi bangsa dan negara. 6. Bahwa menurut para Pemohon, hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta ketentuan PP 4/2016 telah dijadikan dasar untuk melakukan importasi daging maupun produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit secara terus menerus sejak dikeluarkannya PP tersebut, padahal negara tidak dalam status darurat bencana dan tidak ada kebutuhan mendesak. Menurut para Pemohon, seharusnya importasi dari negara yang tidak bebas penyakit adalah hanya 49 untuk tindakan sementara, “dalam keadaan mendesak”, dan bukan impor yang terus menerus (selamanya). 7. Bahwa menurut para Pemohon, importasi tersebut menyebabkan masuknya PMK ke Indonesia sehingga berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil yang ternaknya berupa sapi, kerbau, kambing dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka. 8. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan a quo tidak ne bis in idem karena alasan permohonannya yang berbeda, adanya keadaan hukum baru setelah putusan perkara sebelumnya, serta adanya penambahan pasal batu uji, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang belum pernah dijadikan dasar pengujian pada permohonan sebelumnya. 9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 adalah inkonstitusional ataupun menyatakan frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. 50 [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa pengujian norma Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu harus memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) perihal ”keadaan mendesak”. Dalam perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, namun permohonan a quo juga menguji Pasal 36E ayat (2) dan Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Selain itu, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan a quo yang tidak terdapat dalam perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya 51 secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sesuai dengan esensi Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 41/2014]. UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. [3.12.2] Bahwa sudah menjadi tugas negara untuk memastikan kebutuhan pangan yang sehat bagi masyarakat dapat senantiasa terjaga dan terpenuhi. Konstitusi khususnya Paragraf Kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, konstitusi telah mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat termasuk memiliki kedaulatan atas ketahanan pangan. Kedaulatan dan ketahanan pangan tidak hanya penting bagi negara dan rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian negara. Meskipun demikian, Hal tersebut bukan pula menjadikan Indonesia tidak boleh menjadi negara pengimpor atas kebutuhan pangannya. Importasi dapat saja dilakukan secara insidentil guna menunjang stabilitas pangan nasional dan sepanjang tidak menghilangkan kedaulatan Indonesia atas pangan dan ditujukan semata-mata untuk memenuhi ketahanan pangan nasional agar kebutuhan rakyat atas pangan terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan pangan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan perihal impor pangan telah diatur dalam Undang-Undang 52 tentang Pangan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri [vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012)]. [3.12.3] Bahwa Mahkamah memahami dengan terbukanya arus importasi pangan, in casu produk hewan ternak, maka akan berdampak pada persaingan harga produk hewan ternak tersebut yang dapat melemahkan posisi pengusaha ternak lokal dalam menjalankan usahanya. Sementara itu di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen mendapatkan keuntungan dengan tersedianya produk hewan yang murah dari importasi sebagai imbas persaingan harga produk hewan ternak tersebut. Apalagi ketika kebutuhan masyarakat atas produk hewan ternak tengah mengalami peningkatan permintaan (demand) yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan kehati-hatian bagi negara dalam menentukan kebijakan impor produk hewan ternak agar sejalan dengan falsafah perekonomian yang diamanatkan UUD 1945 yaitu diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945] serta dalam rangka penguatan prinsip berdikari dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sudah seharusnya menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif dan kontra produktif terhadap keberlanjutan usaha ternak, kesejahteraan peternak, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Importasi produk hewan ternak dilakukan secara ketat, hati-hati, dan mengedepankan kepentingan peternak/petani di seluruh pelosok tanah air dan kepentingan nasional. Aspek standar kesehatan juga harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder dalam penyediaan produk hewan ternak di masyarakat. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan [vide Pasal 93 UU 18/2012]. [3.12.4] Bahwa berkenaan dengan perihal syarat pemasukan (importasi) produk hewan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa prinsip kehati- hatian dan keamanan maksimal adalah mutlak diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke 53 dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 telah menentukan mengenai maksud “keadaan tertentu” tersebut, yaitu keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan. Syarat tersebut yang menurut Mahkamah harus diterapkan dalam memasukkan produk hewan ke dalam wilayah NKRI. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal merupakan pedoman penting dalam penyediaan produk hewan ternak di masyarakat. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang menurut para Pemohon telah mengakibatkan impor daging maupun produk hewan dari negara lain yang tidak bebas penyakit sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak. [3.13.1] Bahwa bertalian dengan dalil para Pemohon, setelah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, persoalan pokok yang menjadi alasan permohonan para Pemohon dalam permohonannya adalah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP 4/2016). Menurut para Pemohon, ketentuan PP 4/2016 telah dijadikan dasar untuk melakukan importasi daging maupun produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit secara terus menerus, padahal negara tidak dalam status darurat bencana dan tidak ada kebutuhan mendesak. Bahkan menurut para Pemohon, penyalahgunaan PP 4/2016 untuk terus-menerus melakukan impor produk hewan/daging sapi/kerbau dari negara-negara yang tidak bebas penyakit menular mengakibatkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia, sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak. Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma, in casu pelaksanaan norma dalam UU 41/2014, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Seandainya pun terdapat persoalan legalitas dan penerapan PP 4/2016 hal tersebut juga bukan merupakan 54 kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, pokok dalil para Pemohon berkaitan dengan berlakunya PP 4/2016 sebagai pelaksanaan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pemasukan (importasi) ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara, Mahkamah pernah pula menjatuhkan putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu harus memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) perihal ”keadaan mendesak”, dengan pertimbangan hukum antara lain: [3.12] ... bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem country based (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Namun demikan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan World Trade Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan). 55 Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas. [3.13.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 di atas, dan oleh karena isu inkonstitusionalitas terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai esensi yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi pertimbangan hukum pula untuk perkara a quo berkenaan dengan Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.13.4] Bahwa meskipun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan kembali perihal kedaulatan negara atas ketahanan pangan bagi masyarakat sebagaimana uraian pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.12]. Dalam kaitan ini, tata kelola dan tata niaga produk ternak perlu dijaga baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, pemerintah bersama peternak dan pelaku usaha peternakan seyogyanya berupaya secara terencana dan terprogram untuk meningkatkan produk ternak dalam negeri dalam rangka memperkuat kedaulatan dan ketahanan 56 pangan nasional. Menurut Mahkamah, aspek kuantitas produk ternak perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan produk ternak dalam negeri dalam jumlah yang cukup, juga untuk memberdayakan peternak dalam negeri, dan untuk menegaskan tentang pentingnya keberpihakan negara/pemerintah kepada peternak dalam negeri. Keberpihakan negara/pemerintah dimaksud, penting diupayakan dan diselenggarakan untuk mendorong dan menciptakan tata kelola dan tata niaga produk ternak dalam negeri agar tumbuh subur, budi daya ternak menjadi lebih bergairah, inovasi di bidang peternakan akan lebih maju baik melalui metode intensifikasi maupun ekstensifikasi produk ternak, ketergantungan pada subtitusi impor semakin rendah, iklim usaha ternak menjadi lebih kondusif, dan kesejahteraan peternak semakin meningkat. Dari segi kualitas, produk ternak yang dihasilkan hendaknya memenuhi standar kesehatan yang maksimal agar terhindar dari wabah penyakit yang dapat merugikan semua pihak. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan peternak dan pengusaha di bidang peternakan untuk saling bekerja sama menjalankan ikhtiar dan prosedur yang memenuhi standar kesehatan ternak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal. Demikian pula meningkatkan aspek pengawasan, baik secara internal pemerintah maupun secara eksternal oleh lembaga DPR, terhadap pelaksanaan kebijakan impor yang diterapkan oleh negara agar tidak merugikan kepentingan nasional khususnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan inkontitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap petitum alternatif para Pemohon, yaitu petitum angka 3, yang memohon kepada Mahkamah agar frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 dimaknai “keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang- undang penanggulangan bencana”, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian justru akan mempersempit frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal a quo. Selain akan menutup kemungkinan terjadinya keadaan mendesak lain, pemaknaan para Pemohon tersebut, juga akan menutup ruang diskresi pemerintah apabila terjadi kondisi darurat yang disebabkan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan 57 perundang-undangan. Keadaan demikian justru menghambat prinsip kehati-hatian sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Selain itu, jika pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara hanya dapat dilakukan ketika keadaan mendesak akibat bencana saja sebagaimana kehendak petitum para Pemohon, maka hal tersebut justru akan berpotensi menyulitkan konsumen untuk mendapatkan produk hewan ketika stoknya berkurang dan persediaan produk hewan dalam negeri terbatas yang akan mengakibatkan harga tidak terkendali. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selain dalil para Pemohon berkenaan dengan inkontitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah berpendapat petitum para Pemohon pada angka 3 apabila dikabulkan justru menjadi kontraproduktif, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk hidup dan sejahtera, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 58 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing- 59 masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan dan Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari