105/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 105/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang beralamat di Jalan Mitra Sunter Bulevar No. 16 Lt 8.01 Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, diwakili oleh: 1. Nama : Roy Jinto Ferianto, S.H. Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Bukit Permata Blok C-4, Nomor 21, RT.005, RW.004, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 2. Nama : Moch. Popon, S.H., Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Kampung Cibarengkok RT.003/RW.007, Desa Darmareja Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Sebagai --------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Rudi Harlan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Chang Shin Indonesia Alamat : Gintung Kolot RT. 015, RW.004, Desa Gintung Kolot, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. 2 Sebagai --------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Arie Nugraha Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Chang Shin Indonesia Alamat : Jalan Berlian 5, Blok E 10/33, RT.002, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Bey Arifin Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Dean Shoes Alamat : Griya Pesona Asri, Blok A10/08, RT.064, RW.018, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Wahyu Tri Prabowo Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Dean Shoes Alamat : Perum BMI 2, Blok A.5, Nomor 51, RT.004, RW.012, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Doni Purnama Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Win Textile Alamat : Kampung Cibinong, RT. 010, RW.003, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Rahmat Saepudin Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Indorama Synthetic Tbk, Div. Polyester 3 Alamat : Bumi Jaya Indah, RT. 042, RW.011, Desa Mnjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon VII; 8. Nama : Agus Darsana Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Victory Chingluh Indonesia Alamat : Bumi Pasar Kemis Indah, J-3/2 RT.002, RW.003, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon VIII; 9. Nama : Caska Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Indorama Ventures Alamat : Kampung Cihuni, RT.002, RW.002, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon IX; 10. Nama : Guruh Hudhyanto Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Kahatex Alamat : Dusun Cigabus, RT. 004, RW. 013, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon X; 11. Nama : Jayadi Prasetya Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Kahatex Alamat : Karangnongko, RT. 003, RW.005, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo; Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Wagiyanto 4 Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Multi Garment Jaya Alamat : Jalan Babakan Sari III Nomor 239 RT. 005, RW 009, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon XII; 13. Nama : Pradana Koswara Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Pratama Abadi Industry JX Alamat : Graha Metropolis Residence, Blok B5/5, RT.005, RW.002, Desa Cieundeur, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon XIII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 November 2020 memberi kuasa kepada Andri Herman Setiawan, S.H., M.H., Tarya Miharja, S.H., Dion Untung Wijaya, S.H., Cahya Sehabudin Malik, S.H., Hamid, S.H., M.H., Alek Safri Winando, S.H., M.H., Yogi Lesmana, S.H., Candra Irawan, S.H., Asep Sunara, S.H., M.Kn., Aih Dadan, S.Ag., M.H., Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., Slamet Utomo, S.H., Sarli Saut Martua Lbn Toruan, S.H., Wayan Suprapta Ginting, S.H., Abdul Akbar, S.H., Trisna Kesumanjaya, S.H., Fazar Sobirin, S.H., M.H., Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., M.H., dan Akmani, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (TAB FSP TSK - SPSI), berkedudukan di Jalan Mitra Sunter Bulevar Nomor 16 lt.08.01 Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; 5 Memeriksa bukti-bukti Presiden; Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi DPR; Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 16 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 November 2020 dengan Nomor 105/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Desember 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6 Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang- undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut “UU PPP” Bukti P- 3) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”; 4. Bahwa terdapat dua bentuk pengujian undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil, mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “ PMK No. 6/PMK/2005” Bukti P-4) pengujian materiil di definisikan sebagai “…… pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. Hal ini berarti dalam pengujian materiil, tidak saja dapat menguji pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang, melainkan pula seluruh bagian dari 7 kerangka atau sistematika undang-undang yang terdiri atas: (1) judul; (2) pembukaan; (3) batang tubuh; (4) penutup; (5) penjelasan; dan (6) lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam undang-undang, sebagaimana dijabarkan dalam lampiran II Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Bahwa perihal pengujian formil, hal ini dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 6/PMK/2005, yaitu pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2); 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: “Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”; 7. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil diatur juga dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK yang menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”; 8. Bahwa Pemohon mengajukan uji formil atas pembentukan UNDANG- UNDANG a quo Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UNDANG- UNDANG Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan jelas bahwa pemohon wajib menguraikan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal 51 ayat (3) UNDANG-UNDANG MK tersebut dapat dikutip sebagai berikut: 8 “Pasal 51 (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 9. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.......dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 10. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”; 11. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas secara formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945); 12. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek pengujian formil, pengujian formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yaitu Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menurut Para Pemohon telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akademik, dan naskah akademik (Bukti P-5) hanya formalitas belaka, proses pembahasan dilakukan tergesa-gesa, di bahas di masa reses dan dihotel-hotel mewah sampai tengah malam, tidak memperhatikan sense of crisis pandemic Covid-19; 13. Bahwa Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 UU Cipta Kerja pada prinsipnya telah merevisi, mengubah, menghapus, dan menetapkan norma baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) (selanjutnya disebut “UU KETENAGAKERJAAN” (Bukti P-6); 14. Bahwa pada pengujian materiil Para Pemohon mengajukan pengujian UU Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua mengenai ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) , Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88 , Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c (Bukti P-7); 15. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo karena permohonan ini merupakan permohonan uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Mahkamah, UU Kekuasaan Kehakiman, PMK No. 6/PMK/2005, dan yurisprudensi putusan MK; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa salah satu fungsi fundamental MK ialah mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini MK memastikan bahwa tidak ada produk legislasi yang mencederai hak-hak konstitusional yang melekat pada warga negara, 10 dengan kesadaran ini, Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan konstitusional pembentukan dan materi muatan subtansi BAB IV KETENAGAKERJAAN bagian kedua Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja; 2. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 3. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi : ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 4. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3); 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 11 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa oleh karena itu, terdapat dua syarat yang harus di penuhi oleh Para Pemohon agar Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu kualifikasi dari Para Pemohon dan adanya kerugian konstitusional; Mengenai Kualifikasi Para Pemohon 7. Bahwa PEMOHON I adalah Serikat Pekerja yang berbentuk Federasi, yang bernama Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tesktil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI), didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) (selanjutnya disebut “UU SP/SB”) (Bukti P-8); 8. Bahwa penjelasan umum UU SP/SB “Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas- luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 12 Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri. Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh 13 dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara. Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini.”; 9. Bahwa pengertian serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya” 10. Bahwa pengertian federasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.”; 11. Bahwa tujuan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.” 12. Bahwa fungsi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menurut UU SP/SB adalah antara lain sebagai “sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya” (Vide Pasal 4 ayat (2) huruf d); 13. Bahwa syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menurut UU SP/SB antara lain: “Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” (Vide Pasal 11 ayat (1)); 14 14. Bahwa ketentuan mengenai anggaran dasar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU SP/SB dalam Penjelasan pasal a quo disebutkan dengan bunyi sebagai berikut: “Serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi serikat pekerja/serikat buruh, demikian juga federasi yang menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh” 15. Bahwa pengaturan mengenai legalitas serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh antara lain disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.”; 16. Bahwa PEMOHON I sebagai Serikat Pekerja memiliki tujuan, fungsi memiliki Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut ”AD/ART”) dan legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SP/SB, sebagai serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU SP/SB, antara lain ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf d, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB, yang selengkapnya dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut: a. Bahwa Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, disingkat FSP TSK-SPSI didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi dan NPWP Organisasi (Bukti P-9 dan Bukti P-10); b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran dasar FSP TSK – SPSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Bahwa tujuan FSP TSK – SPSI dinyatakan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar, yang berbunyi: a. Terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan Makmur berdasarkan moral agama, Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. tetap 15 terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; c. berkembangnya kehidupan demokrasi; d. terciptanya perluasan dan kesempatan kerja serta turut mensukseskan pembangunan; d. Bahwa fungsi FSP TSK – SPSI selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi yang berbunyi: • Menghimpun dan mempersatukan serta menggalang solidaritas dikalangan pekerja tekstil, sandang dan kulit pada khususnya serta pekerja pada sektor aneka industri lainnya pada umumnya (Vide huruf a); • Membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta kaum pekerja dan keluarganya (Vide huruf b); • Memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan tarap hidup pekerja (Vide huruf c); • Memberikan bimbingan dan Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan pekerja akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pekerja, masyarakat dan bangsa yang merdeka serta beradab sesuai dengan harkat dan martabatnya (Vide huruf d); e. Bahwa legalitas Pimpinan Pusat SP TSK - SPSI dibuktikan dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan : 89/V/N/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberitahuan dan permohonan pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) telah tercatat sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti P-11); f. Bahwa dalam Permohonan a quo, PEMOHON I di wakili oleh Ketua Umum saudara Roy Jinto Ferianto, S.H. (Bukti P-12 dan Bukti P-13) dan Sekretaris Umum saudara Moch. Popon, S.H. (Bukti P-14 dan Bukti P-15), sebagai Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI, yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII/FSP TSK- SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, 16 Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 (Bukti P-16); g. Bahwa kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar Organisasi FSP TSK- SPSI “wewenang dan kewajiban pimpinan pusat” berbunyi: (1) Pimpinan Pusat sebagai badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif berwenang untuk: e. Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan; 17. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang dimana legal standing pemohonnya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014; f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XV/2017; g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2017; h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2012; i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012; j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2017; 18. Bahwa selain perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh diantaranya dapat dilihat dan terdapat pula dalam perkara PUU Nomor: 70/PUU-IX/2011 dan Nomor: 72/PUU-XIII/2015; 17 19. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU SP/SB dan AD/ART, PEMOHON I mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja a quo; 20. Bahwa PEMOHON II sampai dengan PEMOHON XIII, merupakan Pemohon Perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan Pekerja/Buruh di berbagai Perusahaan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, sebagaimana uraian sebagai berikut: 1) Bahwa PEMOHON II adalah RUDI HARLAN , Warga Negara Indonesia, yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-17) karyawan di PT. CHANG SHIN INDONESIA (Bukti P-18) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan surat keterangan kerja (Bukti P- 19) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P- 20); 2) Bahwa PEMOHON III adalah ARIE NUGRAHA Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 21) karyawan di PT. CHANG SHIN INDONESIA (Bukti P-22) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap (Bukti P-23) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-24); 3) Bahwa PEMOHON IV adalah BEY ARIFIN, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-25) karyawan di PT. DEAN SHOES (Bukti P-26) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-27) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-28); 4) Bahwa PEMOHON V adalah WAHYU TRI PRABOWO, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 29) karyawan di PT. DEAN SHOES (Bukti P-30) dengan status karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-31) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-32); 5) Bahwa PEMOHON VI adalah DONI PURNAMA, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 33) karyawan di PT. WIN TEXTILE (Bukti P-34) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan 18 Tetap dari perusahaan (Bukti P-35) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-36); 6) Bahwa PEMOHON VII adalah RAHMAT SAEPUDIN Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 37) karyawan di PT. INDORAMA SYINTHETICS Tbk. (Bukti P-38) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Sura Keputusan dari perusahaan (Bukti P-39) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-40); 7) Bahwa PEMOHON VIII adalah AGUS DARSANA, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 41) karyawan di PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA (Bukti P-42) dengan status karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tugasan Pengurus Serikat Pekerja (Bukti P-43) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-44); 8) Bahwa PEMOHON IX adalah CASKA Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-45) karyawan di PT.INDORAMA VENTURES INDONESIA (Bukti P-46) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Pengangkatan (Bukti P-47) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-48); 9) Bahwa PEMOHON X adalah GURUH HUDHYANTO, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 49) karyawan di PT. KAHATEX (Bukti P-50) dengan status sebagai karyawan tetap Surat Keterangan dari perusahaan (Bukti P-51) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-52); 10) Bahwa PEMOHON XI adalah JAYADI PRASETYA Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 53) karyawan di PT. KAHATEX (Bukti P-54) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan keputusan dari perusahaan (Bukti P-55) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-56); 11) Bahwa PEMOHON XII adalah WAGIYANTO, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-57) karyawan di PT. MULTI GARMEN JAYA (Bukti P-58) dengan status 19 sebagai pekerja tetap dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P- 59); 12) Bahwa PEMOHON XIII adalah PRADANA KOSWARA Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 60) karyawan di PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI-JX (Bukti P-61) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-62) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-63); 21. Bahwa PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII masing- masing adalah pekerja/buruh, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SP/SB jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279; 22. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII, adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama (Bagian dari Pemohon Perorangan); 23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang ditentukan dalam pasal 51 UU MK; Mengenai Kerugian Konstitusional Para Pemohon II.1. DALAM FORMIL 24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh 20 berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasannya Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 26. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil; 27. Bahwa dalam Praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945; 28. Bahwa berdasarkan syarat Legal Standing untuk Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi telah melonggarkan syarat terpenuhinya mengingat 21 hubungan pertautan antara Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya secara formil dengan Para Pemohon sangat sulit terpenuhi, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.9] angka 1a halaman 59-60: “Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh Rakyat, kedepan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak yang dibuktikan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka punya hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945” 29. Bahwa selanjutnya uraian Paragraf [3.9] angka 1b halaman 62 Putusan a quo menyatakan: “…….dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu UU atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, disamping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d. Menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang di perolehnya secara fiduciair.”; 30. Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; 31. Bahwa dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciair dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR) , yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang-Undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Para Pemohon; 32. Bahwa Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuatan UU tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih 22 berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”; 33. Bahwa secara formil berdasarkan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang mendapatkan legitimasi untuk menduduki jabatannya karena telah dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, termasuk pula oleh para Pemohon sebagai warga negara dan memegang KTP Indonesia yang berpartisifasi sebagai pemilih, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Artinya, ada ikatan tali mandat antara para Pemohon sebagai warga negara dan konstituen dengan Presiden dan DPR terpilih. Presiden dan DPR terpilih telah diberikan kewenangan menurut konstitusi memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta bersama dengan Presiden untuk membahas rancangan undang-undang, tidak terkecuali UU Cipta Kerja untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat termasuk didalamnya para Pemohon, tidak seharusnya mengabaikan aspirasi, pastisipasi, dan keaktifan para Pemohon dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja sehingga tidak semestinya pembuatan, pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara tergesa-gesa, (kurang lebih 6 bulan perencanaan, pembuatan, pembahasan dan pengesahan 79 UU yang terdapat dalam UU Cipta Kerja) dan untuk BAB IV Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja hanya dibahas 3 hari (tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020), keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedudukan para Pemohon harus dilihat sebagai wujud kedaulatan rakyat yang secara langsung diimplementasikan dengan cara memilih; 34. Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan 23 memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai warga negara hendaknya diperlakukan secara sama di dalam hukum dan pemerintahan dalam memberikan masukan, saran, kritik, dan bahkan menuntut kebijakan Negara yang dianggap inkonstitusional, meskipun para Pemohon bukanlah merupakan pejabat langsung yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang seperti Presiden dan DPR; 35. Bahwa para Pemohon yang merupakan warga negara diberikan jaminan untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Bahwa pengajuan permohonan ini merupakan bagian dari pelaksaan hak sebagai warga negara yang merupakan organisasi Serikat Pekerja dan juga pekerja/karyawan di berbagai daerah di Indonesia, dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan, dengan mengajukan tuntutan hukum sebagai warga Negara Indonesia atas kebijakan pembentukan undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi; 36. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktik MK tersebut, syarat- syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang- undang yakni mengenai (i) kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”, dan (ii) adanya kerugian konstitusional Pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas para Pemohon dengan undang- undang yang dimohonkan hak uji formalnya.; 37. Bahwa Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur relasi hal dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para Pemohon sebagai pekerja 24 dan serikat pekerja. Oleh karenanya para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja dan keluarganya; 38. Bahwa para Pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh para Pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat undang-undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan kepentingan para Pemohon; 39. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para pemohon yang terdiri dari pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional Para Pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2); 40. Bahwa sebagai contoh dalam Bab IV Ketengakerjaan kerugian konstitusional Para Pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja baik tingkat pusat, dan pekerja/buruh dimana pasal-pasal tersebut telah melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas para pemohon (para Pemohon akan uraikan dalam dalil kerugian materiil) diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecederungan melegalkan praktek PKWT berkepanjangan tanpa batasan waktu, dilegalkannya hubungan kerja alih daya (outsourcing) terhadap semua jenis pekerjaan tanpa batasan waktu, di hapuskannya Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota, kemudahan melakukan PHK dan 25 berkurangnya nilai pesangon, sehingga sangat berpotensi banyaknya akan terjadi perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam bab IV ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 41. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; 42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional, sehingga dapat dianggap mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK; II.2. DALAM MATERIIL 43. Bahwa para Pemohon secara nyata (factual) atau setidak-tidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya ketentuan pada Bab IV Ketengakerjaan bagian kedua mengenai ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) , Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88 , Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 44. Bahwa Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon khususnya PEMOHON I yang merupakan pengurus Federasi ataupun Serikat 26 Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; 45. Bahwa bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan pasal 81 UU Cipta Kerja, telah mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha serta peran serikat pekerja/serikat buruh dalam hubungan industrial; 46. Bahwa PEMOHON I yang merupakan Pengurus Federasi Serikat Pekerja yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh yang bersifat Bebas, Terbuka, Mandiri, Demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, sebagaimana dalam ketentuan UU SP/SB, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya UU Cipta Kerja a quo; 27 47. Bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja telah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I maupun Anggota PEMOHON I baik secara langsung maupun secara tidak langsung; 48. Bahwa dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon lainnya sebagai karyawan/pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; 49. Bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81, secara materiil Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidak- tidaknya potensial kerugian, oleh karena itu Para Pemohon akan menguraikan perbandingan melalui tabel berikut berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Hak Konstitusional Para Pemohon Kerugian Konstitusional Para Pemohon Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c (1). Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: c.lembaga pelatihan kerja perusahaan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa dengan diberlakukannya Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, maka dengan adanya lembaga Pelatihan kerja Perusahaan akan menimbulkan kerugian bagi PEMOHON I dan anggota 28 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pekerja PEMOHON I, karena perusahaan bisa saja menjadikan Lembaga Kerja Perusahaan sebagai alasan mempekerjakan Pekerja dengan status pelatihan kerja, padahal peserta pelatihan kerja mengerjakan proses produksi perusahaan yang seharusnya dilakukan oleh pekerja yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan baik sebagai PKWT maupun PKWTT, hal ini dapat menyebabkan eksploitasi terhadap pekerja, dimana Pekerja sedang dalam masa pelatihan kerja mengerjakan kegiatan produksi yang menghasilkan hasil produksi akan tetapi pekerja sebagai peserta pelatihan tersebut tidak mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan, sehingga konsekuensi hukumnya pekerja sebagai peserta pelatihan kerja tersebut tidak berhak atas upah dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal unsur-unsur hubungan kerja telah terpenuhi secara hukum. 29 Angka 2 Pasal 14 ayat (1) (1). Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 2 Pasal 14 ayat (1), maka dengan adanya lembaga pelatihan kerja swasta yang tidak berbadan hukum, anggota pekerja PEMOHON I tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak jelas status lembaga pelatihan kerja swasta tersebut. Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b (1). Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, maka akan mengakibatkan banyaknya Lembaga penempatan tenaga kerja swasta perorangan tidak berbadan hukum yang dapat berpotensi tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota PEMOHON I yang ditempatkan. Angka 4 Pasal 42 (1) setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana pengunaan tenaga kerja Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan Bahwa dengan diberlakukannya Angka 4 Pasal 42 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON 30 asing yang disahkan oleh pemerintah Pusat. (2) pemberi kerja orang perseorangan di larang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b.pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (star-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) mendapatkan kemudahan syarat administrasi untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia, padahal fakta yang terjadi adalah masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di Indonesia. Bahwa dengan masuknya TKA ke Indonesia, secara otomatis semakin memperkecil peluang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bisa berkompetisi dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia demi mendapatkan hidup yang lebih layak. Bahwa organ-organ perusahaan di Indonesia dapat didominasi oleh TKA ketimbang tenaga kerja WNI, sehingga menimbulkan tenaga kerja WNI tidak mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Bahwa hal ini menyebabkan kecil kemungkinan tenaga 31 kompentesi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dalam Peraturan Pemerintah. kerja WNI untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlakuan yang sama di perusahaan pemberi kerja yang telah mempekerjakan TKA. Para pencari kerja WNI nantinya akan memiliki saingan dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak yaitu TKA. Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) 3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. Bahwa ayat (3) dan ayat (4) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, disisi lain jangka waktunya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja kemudian ayat (4) akan mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Angka 13 Pasal 57 (1). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus mengunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (2). Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa dengan diberlakukannya Angka 13 Pasal 57 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. Bahwa mengakibatkan hilangnya kepastian hukum 32 bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; untuk pekerja yang perjanjian kerjanya dibuat secara tidak tertulis (lisan), karena sampai saat ini masih banyak hubungan kerja yang dibuat secara tidak tertulis (lisan). Angka 14 Pasal 58 ayat (2) (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 14 Pasal 58 ayat (2) maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. Bahwa Pekerja/buruh kehilangan kesempatan untuk menjadi pekerja dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karena prakteknya selama ini perjanjian kerja waktu tertentu yang mensyaratkan masa percobaan hubungan kerjanya berubah demi hukum menjadi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Angka 15 Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan Bahwa dengan diberlakukannya Angka 15 Pasal 59 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. 33 pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama: c.pekerjaan yang bersifat musiman: d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai lamanya waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan hilangnya kesempatan pekerja/buruh untuk menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau yang dikenal pekerja tetap karena aturan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak diatur lagi. Maka dari itu tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak oleh karena selamanya akan menjadi Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT. Dengan dihapusnya norma terkait jangka waktu PKWT sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang diberikan oleh oleh konstitusi yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 34 kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c (1). Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu; Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. Bahwa penambahan frasa “selesainya suatu pekerjaan tertentu” menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pekerja, karena tidak dijelaskan apa pengertian pekerjaan tertentu dan sangat berpotensi akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu- waktu dengan alasan pekerjaan sudah selesai. Angka 20 Pasal 66 (1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa dengan diberlakukannya Angka 20 Pasal 66 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I dan anggota PEMOHON I. Bahwa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam hubungan kerja, serta kepastian hukum untuk 35 (2) Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. (3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak- hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perulsahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. pekerja/buruh alih daya (outsourcing) menjadi pekerja/karyawan tetap karena ketentuan batasan waktu dan ketentuan adanya peralihan hubungan kerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan di hapuskan, hal ini sangat berpotensi mengakibatkan selamanya pekerja alih daya (outsourcing) tidak akan pernah berubah status hubungan kerja dan akan tetap menjadi pekerja/buruh alih daya selamanya bahkan mungkin seumur hidupnya selama bekerja. 36 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa dengan diberlakukannya Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa hilangnya hak konstitusional Para Pemohon mengenai hak istirahat mingguan dengan waktu kerja 8 Jam satu hari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu karena tidak diatur sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum pekerja/buruh termasuk Para Pemohon untuk waktu istirahat mingguan lima hari kerja dalam satu minggu. 37 Dan berpotensi upah tidak dibayar pada saat waktu istirahat mingguan untuk lima (5) hari kerja dalam satu minggu. Angka 24 Pasal 88 (1). Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2). Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. struktur dan skala upah; c. upah kerja lembur; d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran upah; f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Bahwa dengan diberlakukannya Angka 24 Pasal 88 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa dihapusnya kewajiban pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon, dimana jaminan perlindungan itu merupakan kewajiban negara. Dan tidak adanya kepastian upah pekerja/buruh termasuk Para Pemohon apabila tidak masuk kerja dengan alasan melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya, upah 38 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. karena menjalankan hak istirahat kerjanya. Angka 25 Pasal 88A ayat (7) (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda . Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Bahwa dengan diberlakukannya Angka 25 Pasal 88A maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai jenis pelanggaran atau bentuk kelalaian yang dapat dikenakan denda, pasal ini berpotensi akan dimanfaatkan pengusaha/pemberi kerja untuk mengenakan sanksi denda kepada pekerja/buruh dalam setiap adanya pelanggaran. Bahwa asas praduga tak bersalah telah dilanggar oleh ketentuan pasal a quo. Angka 25 Pasal 88B Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 Bahwa dengan diberlakukannya Angka 25 39 (1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 88B maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa ketentuan pasal ini sangat merugikan pekerja/buruh upah satuan waktu sama dengan upah dibayarkan perjam, artinya perusahaan dimungkinkan hanya mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari waktu jam kerja sebagaimana dimaksud UU a quo Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 angka 21 pasal 77 ayat (2) huruf b, dengan membayar upah perjam. Upah satuan hasil sama dengan upah dibayarkan sesuai hasil yang dikerjakan ketentuan ini sangat berpotensi merugikan pekerja/buruh karena perusahaan akan membayar upah tidak sesuai dengan upah minimum yang berlaku, karena ketentuan ini tidak memberikan kepastian 40 berapa upah satuan waktu dan satuan hasil dan berlaku untuk pekerja/buruh yang bagaimana? Angka 25 Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa dengan diberlakukannya Angka 25 Pasal 88C maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa dalam ayat (2) memberikan ketidak pastian dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan adanya frasa “dapat” artinya gubernur dapat juga tidak menetapkan upah minimum kab/kota. Bahwa menghilangkan kewajiban ketentuan upah minimum diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak, dengan demikian hilangnya kepastian pekerja/buruh untuk mendapatkan kehidupan 41 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. yang layak melalui penetapan upah minimum. Bahwa menghilangkan kewenangan bupati/walikota untuk merekomendasikan upah minimum kab/kota. Bahwa menghilangkan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam merumuskan dan merundingkan penetapan upah minimum melalui Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kab/Kota dimana dalam Lembaga Dewan Pengupahan tersebut ada unsur keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh. Angka 30 Pasal 92 (1) Pengusaha wajib merumuskan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 30 Pasal 92 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa mengakibatkan kerugian bagi para pemohon 42 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah. karena hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas. Pada dasarnya penyusunan struktur dan skala upah yang memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas bersifat subjektif, yang tidak memiliki kepastian hukum, tidak adanya kepastian bagaimana tata cara membuktikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, bisa saja terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh pengusaha. Angka 37 Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang Bahwa dengan diberlakukannya Angka 37 Pasal 151 maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. Bahwa akan memberikan peluang kepada pengusaha untuk melakukan PHK terhadap para pekerja dengan alasan yang belum tentu dibenarkan oleh 43 (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. adil dan layak dalam hubungan kerja. ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Dan mengabaikan asas praduga (presumption of innocence) tak bersalah karena idealnya pengusaha dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ( Pengadilan Hubungan Industrial ). Angka 38 Pasal 151A Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal: a. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; b. Pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 38 Pasal 151A maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. 44 perjanjian kerja waktu tertentu; c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau d. Pekerja/buruh meninggal dunia. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa ketentuan ini merugikan Para Pemohon dan Para Pekerja/buruh lainnya karena adanya perlakukan yang berbeda terhadap jenis-jenis PHK huruf b dan c dengan jenis PHK lainnya yang wajib diberitahukan. Karena faktanya banyak pekerja/buruh yang tidak diberikan salinan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga pekerja/buruh tersebut tidak mengetahui kapan berakhirnya hubungan kerja, maka dengan tidak diberitahukan akan menimbulkan ketidakpastian kepada pekerja/buruh dan pasal ini satu kesatuan dengan Pasal 151 ayat (2). Angka 42 Pasal 154A (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta Bahwa dengan diberlakukannya Angka 42 Pasal 154A maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. 45 bersedia menerima pekerja/buruh; b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) . e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh; mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa ketentuan ini sangat merugikan Para pemohon dengan tidak memberikan kepastian secara hukum berapa hak-hak pesangon pekerja/buruh apabila terjadi PHK dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 154A tersebut. Serta berpotensi mengurangi hak-hak pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebagaimana ketentuan PHK yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184. Bahwa UU a quo telah menghilangkan sanksi Pidana terkait Pasal 167 jo Pasal 184 UU Nomor 13 Tahun 2003. 46 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan 47 tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh; i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; 48 k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; 49 n. pekerja buruh memasuki usia pensiun o. pekerja/buruh meninggal dunia (2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam peraturan Pemerintah. Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : c. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Bahwa dengan diberlakukannya Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c maka merugikan Hak Konstitusional PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, dan PEMOHON XIII. 50 perjanjian kerja bersama. Bahwa ketentuan ini merugikan Para Pemohon dan pekerja/buruh lainnya karena tidak adanya kepastian hukum mengenai uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas perseratus) sebagaimana yang biasa diterima pekerja/buruh kalau ter PHK, dengan tidak dicantumkan kewajiban perusahaan tersebut akan berpotensi tidak diberikan oleh perusahaan hak pekerja/buruh tersebut. 50. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; 51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional, sehingga dapat dianggap mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 1. Bahwa merujuk pada putusan MK Nomor: 27/PUU-VII/2019, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Selengkapnya MK menyatakan: “(3.34) ……sebuah undang-undang yang dibentuk tidak didasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang subtansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah 51 telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang.”; 2. Bahwa UU Cipta Kerja dicatatkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 2 Nopember 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang a quo ialah tanggal 16 Desember 2020; 3. Bahwa permohonan a quo di daftarkan pada tanggal 16 Nopember 2020; 4. Berdasarkan uraian diatas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009; IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Bahwa ruang lingkup pengujian a quo meliputi: 1. Pengujian formil yang berkaitan dengan pembentukan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional; 2. Pengujian Materiil BAB IV Ketenagakerjaan bagian kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi: Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c (1) . Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. Angka 2 Pasal 14 ayat (1) (1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Angka 4 Pasal 42 (1) setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana pengunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah Pusat. (2) pemberi kerja orang perseorangan di larang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau 52 c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (star-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (2) tenga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (3) tenga kerja asing dilarang menduduki jabatan hanya mengurusi personalia. (4) ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 12 Pasal 56 Ayat (3) dan (4) (3) Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 13 Pasal 57 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Angka 14 Pasal 58 ayat (2) (2). dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratakan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Angka 15 Pasal 59 (1). perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama: c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2). perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat di adakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap; (3). perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; (4). ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c (1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 53 c. selesainya suatu pekerjaan tertentu; Angka 20 Pasal 66 (1) Hubungan kerja antara perusahan alih daya dengan pekerja/buruh yang diperkerjakan didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (2) Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang- kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahan alih daya. (3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Perizinan Berusaha sebagimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b (2). b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Angka 24 Pasal 88 (1) setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2). Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusian. (3). Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. struktur dan skala upah; c. upah kerja lembur; d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran upah; f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 25 Pasal 88A ayat (7) (7). Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. 54 Pasal 88B (1). Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 30 Pasal 92 (1) Pengusaha wajib merumuskan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 37 Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerjalserikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Angka 38 Pasal 151A Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal: a. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; 55 b. Pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau d. Pekerja/buruh meninggal dunia. Angka 42 Pasal 154A (1). Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh; b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; 56 k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; n. pekerja buruh memasuki usia pensiun; atau o. pekerja/buruh meninggal dunia. (2). Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalm perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 44 Pasal 156 Ayat (4) huruf c (4). Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: C. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. V. 1. Alasan Permohonan Pengujian Formil 1. Bahwa proses pembentukan perundang-undangan merupakan tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 ayat 2); 2. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ini secara nyata dilaksanakan melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR. Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat itu, diberikan kewenangan menurut konstitusi memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta bersama dengan Presiden untuk membahas rancangan undang-undang tidak terkecuali UU Cipta Kerja, untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945; 57 4. Bahwa keberadaan Presiden dan DPR dalam pembentukan undang- undang, harusnya mencerminkan kehendak rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum. Mandat rakyat dalam pembentukan undang- undang ini merupakan mandat khusus yang tidak diberikan kepada Lembaga lain, bahkan persetujuan bersama dalam pembentukan undang- undang itu secara eksplisit diberikan kepada DPR dan Presiden, bukan kepada pemerintah atau Menteri-menteri pembantu Presiden; 5. Bahwa berdasarkan hal itu, dalam pembentukan undang-undang tidak hanya memperhatikan aspirasi rakyat, namun harus berdasarkan kehendak publik secara luas. Pembentukan undang-undang harus mencerminkan kehendak rakyat, tidak menjadi monopoli pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden semata. DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, harus dilihat semata mata sebagai “alat” bagi representasi publik; 6. Bahwa berkaitan dengan itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) hendaknya dimaknai bukan hanya sebagai control kolektif terhadap pemenuhan kebutuhan bersama (Bentham 1986), bukan juga hanya Gerakan ketegangan dalam pemenuhan hak bersama lewat Gerakan massa (Tilly, 2006), tetapi juga sebuah proses komunikasi dengan mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama (Hardiman, 2009; Habermas, 1986). Lewat komunikasi tersebut, kesepakatan-kesepakatan bersama dapat dicapai untuk mengisi kekosongan. Keterlibatan warga yang berasal dari berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan publik adalah jalan utama menuju demokrasi yang bermakna (Tornquist et ak.2005). dalam pembentukan kebijakan mestinya berlaku yang disebut sebagai aouthority of function, otoritas yang melekat pada actor kepemimpinan digunakan semaksimal mungkin untuk memunculkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan. Otoritas itu mestinya difungsikan untuk menyelesaikan apa yang dianggap sebagai persoalan public (Wareen, 1996); 7. Bahwa skema demokrasi liberal, partisipasi publik menjadi nyawa untuk mencapai sebuah kebaikan bersama. Berbagai consensus diperdebatkan secara argumentatif oleh aktor yang ada diruang public (Fishkin,2009). Demokrasi mengajak warga kearah perdebatan rasional demi kehidupan 58 bersama yang lebih baik. Hebermas mengatakan bahwa suatu ruang publik yang setara merupakan jalan menuju demokrasi yang melindungi kebebasan dan kebaikan bersama. Demorkasi deliberative mensyaratkan ruang publik yang mengandung informasi setara. Semua aktor yang berada dalam interaksi kepentingan dapat mengakses semua informasi yang ada mengenai kesepakatan yang hendak dituju; 8. Bahwa oleh sebab itu, proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur vital dalam berdemokrasi dalam menentukan konstitusionalitas undang-undang. Sebab proses pembentukan legislasi menentukan hasil substansi legislasi, legitimasi, rule of law, dan nilai-nilai esensial demokrasi procedural (itta Bar-Simon-Toy, 2011). Dengan demikian, penilaian konstitusionalitas terhadap proses pemebntukan legislasi tidak hanya berkelindan pada prinsip fundamental konstitusi, mengutip pandangan Prof. Susi Dwi Harijanti, prinsip yang dimaksud ialah the umbrella principils (prinsip-prinsip payung) sebagai prinsip mendasar ketatanegaraan Indonesia, yang digarikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tentang prinsip negara kesatuan dan republik, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, landasan yang relevan adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi mengarahkan proses pembentukan legislasi harus bernilai transparan, partisipatif, akuntabel, aksesibel, dengan publisitas, inklusif, dan deliberative. Sementara itu prinsip negara hukum menunjukkan, proses ini harus dilakukan secara lawful atau berdasarkan pada norma yang berlaku secara ketat, dijalankan sesuai dengan kewenangan, dan dijalankan dengan konsisten menurut hukum. Landasan fundamental inilah yang memberikan nyawa bagi norma formil-prosedural pembentukan undang- undang. (vide keterangan Ahli Prof Susi Dwi Harijanti dalam sidang Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi; itta Bar-Simon-Tov, “the puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process”. Bastan University Law Review Vol. 91: 1915, 2011, hlm. 1928-1936); 59 9. Bahwa secara formil, UUD 1945 tidak mengatur secara rinci ketentuan Pembentukan Undang-Undang, oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan Undang-Undang, yakni dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian artinya Pasal 22A UUD 1945 telah mendelegasikan kewenngan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 termasuk UU Cipta Kerja; 10. Bahwa selanjutnya suatu undang-undang menjadi sah dan dapat diundangkan menurut UUD 1945 harus terlebih dahulu di bahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 UUD 1945, yaitu sebagai berikut: Pasal 20 UUD 1945 (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan: 11. Bahwa filosofi yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan diberikannya kewenangan menurut konstitusi kepada DPR maupun Presiden yang merupakan pemegang mandat yang dipilih oleh rakyat Indonesia termasuk Para Pemohon, untuk membentuk dan mengesahkan UU yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 12. Bahwa tujuan dan proses dari pembentukan suatu UU yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah bersama-sama dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, dengan tujuan kebutuhan akan 60 adanya suatu UU yang memberikan kepastian hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi, mengingat negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 13. Bahwa dengan demikian tentunya suatu UU harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan atau individu tertentu saja. Oleh karena itu suatu UU harus dibentuk berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik; 14. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam UU MK pasal 51A ayat (3) menyatakan: “Dalam hal permohon pengujian berupa permohonan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan.”; 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 72/PUU-VII/2009 menyatakan: “dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme ……., menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara atau formil procedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”; 16. Bahwa pada prinsipnya, UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu-rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam pembentukan undang-undang. Batasan konstitusional tersebut dicerminkan dalam asas, norma, dan juga aturan turunan pada undang- undang organik tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat ketidakpatuhan, pelanggaran, apalagi dengan sengaja 61 mengabaikan seluruh batasan konstitusional tersebut, artinya telah terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi; 17. Bahwa ketentuan untuk Menyusun sebuah undang-undang diturunkan dan dirincikan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto Nomor 15 Tahun 2019. Menurut UU ini tahapan pembentukan undang-undang terbagi atas enam tahapan, yaitu tahap perancangan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam pembentukan UU a quo, setidaknya empat tahapan tidak dijalankan sesuai prosedur, yaitu tahap perencanaan, penyusun, pembahasan, dan pengesahan; 18. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997); 19. Bahwa pengujian formil ini adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753, yang bertentangan dengan UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 20. Bahwa kepastian hukum mengenai pembentukan peraturan Perundang- Undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dari perencanaan Rancangan Undang-Undang, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pengesahan Rancangan Undang-Undang hingga diundangkan menjadi Undang-Undang; 21. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur pada Lampiran I mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 62 Daerah, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Lampiran II mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 22. Bahwa dalam Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika kita cermati secara seksama jelas tidak mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur baku berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; A. UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22A UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945 KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 43 AYAT (3) UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PEARURAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PASAL 163 AYAT (2) UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PASAL 113 AYAT (6) PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB 23. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang.”. artinya Pasal 22A UUD 1945 mendelegasikan secara konstitusional kepada Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 24. Bahwa Pasal 43 ayat (3) UU 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan menyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”; 25. Bahwa berdasarkan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) menyatakan: “Rancangan undang-undang 63 yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah Akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai: a. APBN; b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 26. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, kewajiban rancangan undang- undang harus disertai naskah akademik juga ditegaskan dalam Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 27. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat Presiden Nomor Nomor R-06/Pres/02/2020 (Bukti P- 64), mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut disertai dengan lampiran Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan jumlah halaman RUU Cipta Kerja 1.028 halaman; 28. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, diberbagai media cetak dan elektronik diberitakan Pemerintah menyerahkan draff RUU Cipta Kerja dan naskah akademik yang diwakili oleh Menko Perekonomian kepada Ketua DPR RI, tentu saja hal tersebut menimbulkan pertanyaan draff RUU Cipta Kerja dan naskah akademik yang mana yang dibahas, apakah versi tanggal 7 Februari 2020 sesuai surat Presiden atau yang tanggal 12 Februari 2020; 29. Bahwa pengertian Nasakah Akademik berdasarkan angka 1 lampiran 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah “ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”; 64 30. Bahwa perlu para Pemohon tegaskan khususnya catatan kejanggalan naskah akademik yang dilampirkan dalam penyertaan RUU Cipta kerja yakni: a. Tidak pernah para pemohon mengetahui adanya uji publik atau sekedar disebarluaskan ke publik naskah akademik RUU Cipta kerja yang diamanatkan; b. Didalam draft naskah akademik tersebut masih terdapat kesalahan bukan sekedar typo (salah ketik), tapi halaman yang salah, warna penulisan, dan sebagainya yang menandakan tidak siapnya naskah akademik yang ada; c. Perbedaan naskah akademik versi yang diunggah di website kemenko perekonominan 31. Bahwa materi muatan yang diatur dalam undang-undang yang berkualitas haruslah berbasis ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, bukan hanya sekedar untuk kepentingan satu kelompok ataupun partai politik. Naskah akademik inilah yang menjadi dokumen yang menjawab landasan filosofi, yuridis dan sosiologis tentang perlunya membentuk undang-undang berdasarkan penelitian mendalam sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tidak hanya landasan paradigmatik kajian dalam naskah akademik pun akan menunjukkan sasaran dan jangkauan pengaturan undang-undang serta implikasi dari keberlakuan suatu undang-undang; 32. Bahwa UU Cipta Kerja dibangun dengan landasan naskah akademik yang yang tidak memadai, tidak menjabarkan secara komprehensif Analisa mengenai perubahan ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang- Undang khususnya UU Ketenagakerjaan dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan, juga tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan dalam UU Ketenagakerjaan, naskah akademik UU Cipta Kerja seolah-olah hanya dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata; 33. Bahwa naskah akademik dengan pertimbangan akademik yang dangkal, tidak komprehensif dan hanya formalitas belaka ditunjukkan dengan beberapa fakta berikut: 65 a. gagal menangkap dan tidak menguraikan secara rinci latar belakang perubahan yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak menjelaskan relevansi mengapa pembahasan UU Cipta Kerja menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19; b. tanpa adanya pengkajian dan uraian secara komprehensif landasan filosofis, yuridis, dan sosilogis mengenai urgensi dihapusnya kewajiban memiliki izin Tenaga Kerja Asing, perlunya adanya pelatihan kerja perusahaan, dihapusnya kewajiban berbadan hukum dalam lembaga penempatan kerja swasta, tidak adanya batasan waktu sistem kerja PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), dibebaskannya sistem kerja alih daya (outsoursing) terhadap semua jenis pekerjaan tanpa adanya batasan waktu, dihapusnya Pasal pemborongan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dalam UU Ketenagakerjaan, dihapusnya hak istirahat mingguan pekerja/buruh yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, upah minimum Kabupaten/kota (UMK) yang bersyarat, dihapusnya upah minimum sektor Kabupaten/Kota (UMSK) yang dihapus, di kuranginya nilai pesangon yang menjadi kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja/buruh dan Pasal-Pasal lainya yang diubah, dihapus dan penambahan norma baru dalam UU Cipta Kerja ini; 34. Bahwa selain itu, terdapat terdapat materi perubahan yang sama sekali tidak memiliki legal reasoning dan tidak pernah di bahas dalam naskah akademik, (vide Bukti P-5), diantaranya; a. pelatihan kerja dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 Pasal 13; b. ketentuan perizinan pelatihan kerja swasta dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 2 Pasal 14; c. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 3 Pasal 37; 35. Bahwa Pasal 81 Angka 1 Pasal 13, Angka 2 Pasal 14, dan Angka 3 Pasal 37 BAB IV Ketenagakerjaan bagian kedua Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja tidak pernah tertuang dalam Naskah Akademi (NA)/tidak ada Naskah Akademik nya, (vide Bukti P-5) karena Pasal-Pasal tersebut diatas merupakan usulan tambahan Pasal yang di ajukan oleh Pemerintah pada 66 saat pembahasan BAB IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja tanggal 25 September 2020 (Bukti P-65). Sedangkan Naskah Akademik (NA) dan draff RUU Cipta Kerja berjumlah 1.028 halaman diserahkan oleh Pemerintah ke DPRI pada tanggal 12 Februari 2020; 36. Bahwa penyusunan naskah akademik UU Cipta Kerja dengan sejumlah persoalan di atas menunjukkan bahwa naskah akademik di sini hanya digunakan sebagai syarat formalitas semata untuk melangsungkan proses UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang terutama Presiden sebagai pengusul, terlihat terburu-buru dan tidak serius dalam merumuskan landasan ilmiah yang menyokong pembentukan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu harus memberikan pesan tegas agar kemunduran seperti ini tidak terulang, naskah akademik harus dimaknai secara lebih ketat dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan akademik yang layak serta mendobrak kedudukan naskah akademik yang dipandang pembentuk undang-undang sebelah mata dan formalitas; 37. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tahap penyusunan UU Cipta Kerja bernilai inkonstitusional dan cacat formil karena telah melanggar Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 163 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan Pasal 113 ayat (6) Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020; B. UU CIPTA KERJA TIDAK MELIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA STAKEHOLDER TERMASUK PARA PEMOHON DARI SEJAK PERENCAAN, MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22A UUD 1945, PASAL 88 DAN 96 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 38. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibuat tidak mengikuti prosedur baku yang telah diatur, dimulai 67 dari perencanaannya secara diam-diam dan tertutup tanpa dilibatkannya masyarakat luas termasuk tidak melibatkan buruh/pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh, justru hanya mellibatkan Pengusaha-Pengusaha dan elit politik saja; 39. Bahwa perlunya partisipasi publik dalam perencanaan penyusunan Undang-Undang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: Pasal 88 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 40. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 88 juncto Pasal 96 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jelas Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas subtansi Rancangan UU Cipta Kerja khususnya Bab IV Ketenagakerjaan; 68 41. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam tahapan perencanaan dan penyusunan sesuai ketentuan di atas seharusnya Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang a quo sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya Undang-Undang a quo ini tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam proses ini hanya melibatkan segelintir pihak saja yaitu pihak dunia usaha yang tergabung dalam SATGAS OMNIBUS LAW, yang mana isinya tidak ada satupun dari Serikat Pekerja termasuk para Pemohon; 42. Bahwa dalam tahap pembahasan Undang–Undang a quo juga unik, karena dilakukan hanya di hilirnya saja bukan di hulu karenanya publik tidak bisa mengakses perdebatan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik. Harus diakui bahwa pembuatan perundang-undangan di Indonesia secara teknis tidak banyak diketahui publik, maka seolah-olah tahap pembahasan ini dianggap penting padahal yang paling krusial adalah pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah adanya partisipasi publik dan respon pemerintah yang responsif. Karena beberapa kriteria produk hukum yang baik yaitu: a. Produk hukum yang responsif dan aspiratif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat; b. Proses pembentukaannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat; Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang a quo sangat minim partisipasi publik atau pemerintah terkesan bukan mengeluarkan peraturan perundang-undangan akan tetapi lebih kepada public policy. 43. Bahwa dalam beberapa pernyataan Pemerintah telah menyatakan adanya keterlibatan publik dalam hal ini perwakilan serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas dalam beberapa pertemuan termasuk secara khusus dengan Tripartit padahal kajian yang dilakukan adalah setelah draft 69 Rancangan Undang-Undang diserahkan ke Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajak Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 96 Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 44. Bahwa Faktanya masyarakat hanya dipertontonkan adegan demi adegan rapat demi rapat yang jelas tidak ada unsur partisipasi publiknya. Padahal dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan MEWAJIBKAN adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembahasan Undang-Undang; 45. Bahwa ditahap penyusunan, Undang-Undang a quo tidak melibatkan publik dan penyusunannya didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) OMNIBUS LAW berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 378 tahun 2019 Tentang SATUAN TUGAS BERSAMA PEMERINTAH DAN KADIN UNTUK KONSULTASI PUBLIK OMNIBUSLAW (Bukti P-66). Padahal perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari Undang - Undang a quo, yakni salah satunya pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya; 46. Bahwa pembahasan UU Cipta Kerja sangat tergesa-gesa dilakukan dalam masa reses DPR dan diluar hari kerja, selain itu juga dilakukan di hotel-hotel mewah sampai tengah malam di luar Gedung DPR, tidak memperlihatkan sense of crisis pandemic Covid-19; 47. Bahwa diatur secara jelas pada Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) menyebutkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 70 Pasal 1 (13) Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR. (14) Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 48. Bahwa dalam Pasal 226 Tatib DPR menyebutkan bahwa waktu-waktu rapat DPR mencakup hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pelaksanaan rapat dalam masa reses, di luar waktu rapat, dan di luar Gedung DPR memang dimungkinkan, tetapi atas dasar kesepakatan dalam rapat atau persetujuan Pimpinan DPR. Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di luar waktu rapat serta di luar Gedung DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak dapat diketahui mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan, berikut adalah bunyi Pasal 226 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR), (Bukti P-67) sebagai berikut: Pasal 226 (1) Waktu rapat DPR adalah: a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja. (2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR. 49. Bahwa faktanya khusus pembahasan UU Cipta Kerja BAB IV Ketenagakerjaan dilakukan di luar hari kerja yaitu (hari sabtu, tanggal 26 September 2020 dan hari minggu, 27 September 2020) di laksanakan di hotel Sheraton (26), dan tanggal 27 di Swissbell; 50. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan, UU Cipta Kerja melanggar Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 71 C. UU CIPTA KERJA MELANGGAR ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK SEBAGAIMANA PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UU NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 51. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 menurunkan ketentuan pembentukan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan perundang-undangan yang baik harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan 52. Bahwa penting bagi pembentuk undang-undang untuk menginplementasikan asa-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan mengutip pendapat Hamid A. Attamini, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk: “.….. memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku.” (Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2009, hlm.166). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik digunakan sebagai pedoman pembentukan undang- 72 undang oleh DPR dan Presiden, sekaligus sebagai dasar bagi hakim konstitusi untuk mengujikan keabsahan prosedural dan konstitusionalitas perancang undang-undang; 53. Bahwa pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra, selain sebagai pedoman pembentukan hukum, asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundangan yang baik merupakan conditio sine quanon bagi keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, sebab telah memperoleh dukungan landasan filosofi, yuridis dan sosiologis (Yusril Izha Mahendra, 2020) artinya, respon masyarakat terhadap suatu undang-undang terkait erat dengan ketaatan pembentuk undang-undang terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada produk legislasi yang dirumuskan. (vide Yusril Izha Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukumm di Indonesia (catatan dan gagasan), Jakarta Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan HAM RI,2002, Hlm.152); 54. Bahwa berkenaan dengan tujuan pembentuk undang-undang, dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 29 September 2014, Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Arief Hidayat mengingatkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan undang-undang berdasarkan kepentingan yang bersifat pragmatis semata ataupun untuk kepentingan segelintir kelompok saja serta menghendaki pembentukan undang-undang ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi masyarakat. Selengkapnya sebagai berikut: “…Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.” (Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm.224); 55. Bahwa penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja mengingkari lima dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas dapat dilaksanakan, (c) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (d) asas kejelasan rumusan; (e) asas keterbukaan; 56. Bahwa pelanggaran Asas Kejelasan Tujuan merujuk pada pada penjelasan pasal 5 huruf a UU 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 73 “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, melihat proses pembentukan dari materi muatan undang-undang. UU Cipta Kerja ini tidak sesuai tujuan pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana di maksud Pasal 3 UU Cipta Kerja dengan materi muatannya, salah satunya adalah Pasal 3 Huruf b yaitu“ menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” ketentuan asas tujuan tersebut tidak sesuai dengan materi muatan Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 dimana ketentuan mengenai batasan waktu lamanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di hapuskan dan di bebaskan nya system hubungan kerja alih daya (outsoursing) tanpa adanya batasan jenis pekerjaan, lamanya waktu, termasuk Upah Minimum Kabupaten/Kota yang bersyarat dan di hapusnya Upah Minimum Sektor Kab/Kota dalam UU Cipta Kerja jelas membuktikan tidak ada lagi jaminan warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, imbalan yang layak, maupun perlakuan yang adil karena pekerja/buruh PKWT dan outsoursing akan mudah saja di pecat oleh perusahaannya karena hubungan kerjanya tidak tetap; 57. Bahwa pelanggaran Asas Dapat Dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam dalam masyarakat baik secara fisolofis, sosiologis, maupun yuridis. Merujuk pada asas tersebut maka ketentuan Pasal 6 yang merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, padahal Pasal 5 tidak mempunyai ayat dan huruf, kemudian Pasal 151 Bab IX Kawasan Ekonomi Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Paragraf 1 Umum Pasal 151 ayat (1) merujuk pada Pasal 141 huruf b sedangkan Pasal 141 UU Cipta Kerja tak memiliki turunan huruf dan berbeda konteks dengan Pasal 151 dan ketentuan Pasal 175 Angka 6 ayat (5) yang mengubah Pasal 53 UU Administrasi Negara yang salah rujukan yang seharusnya merujuk pada ayat (4) tapi ditulis meurujuk ayat (3) yang merupakan kesalahan fatal dalam UU Cipta Kerja (vide Bukti P-1), sehinga tidak dapat di laksanakan dan melanggar asas dapat dilaksanakan; 74 Mengutip pernyataan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palaguna dalam media online CNN Indonesia (rabu.04-11-2020. 11.31.) “mengakui bahwa setiap bentuk kesalahan dalam UU Cipta Kerja memang tak dapat diterima lantaran bertentangan dengan prinsip keseksamaandan kehati-hatian dalam pembentukan hukum, kondisi ketidak hati-hatian tersebut sangan sulit diterima berbagai negara yang menganut konsep “Civil Law” atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat tergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, “tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah ketedeledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik” “meskipun, selama ini belum pernah ada presedennya. Namun saya yakin MK akan sangat berhati-hati soal ini,” ucap dia. (Rabu 04 Nopember 2020, CCN Indonesia, Mantan Hakim MK: Keteledoran UU Ciptaker Tak Dapat Diterima); 58. Bahwa pelanggaran Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan berdasarkan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan dibuat karena benar-benar di butuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Cipta Kerja tidak menunjukkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat khususnya para pekerja/buruh termasuk para Pemohon terbukti semua buruh/pekerja termasuk kelompok masyarakat lainnya menolak UU Cipta Kerja ini, apalagi dikontektualisasikan dengan kondisi Pandemi Covid- 19 yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan Pandemi Covid-19 dan UU Cipta Kerja disusun tanpa adanya urgensi karena yang diatur dalam UU Cipta Kerja khususnya Bab IV Ketenagakerjaan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, justru sebaliknya UU Cipta Kerja malah mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang sudah ada diatur dalam UU Ketenagakerjaan; 59. Bahwa penolakan publik khususnya para pekerja/buruh baik melalui berbagai media maupun secara langsung dengan AKSI UNJUK RASA terhadap pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja terus terjadi sejak awal dalam tahap perencanaan, pembuatan draff, pembahasan, pengesahan, dan 75 pengundangan bahkan sampai saat ini penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus di lakukan, karena materi muatan yang merugikan para pekerja/buruh dan sarat hanya kepentingan kelompok tertentu, tidak subtansial menjawab persoalan ketenagakerjaan/ perburuhan, dan adanya potensial cacat formil apalagi di bahas ditengah krisis Kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dimana Pemerintah dan DPR untuk fokus untuk menangani pandemi Covid-19. Namun demikian aspirasi publik tersebut tidak didengarkan oleh pembentuk undang-undang; 60. Bahwa dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam pembentukan Undang-Undang a quo terbukti dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat luas, telah menjadi bukti nyata bahwa Undang-Undang a quo tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas 61. Bahwa pelanggaran Asas Kejelasan Rumusan berdasarkan penjelasan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya. Dalam UU Cipta Kerja Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 40 yang memberikan makna isi materi muatan pasal-pasal di bawahnya, di Angka 1 Ketentuan Pasal 1 ayat 3 halaman 223 yang berbunyi: “Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi”. (vide Bukti P- 1); Bahwa Pasal tersebut diatas membuktikan pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara ugal-ugalan dan melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Selain itu penulisan rumusan pasal dalam UU Cipta Kerja ini tidak jelas dan rumit tidak sistimatis dan bercampur sehingga publik kesulitan membacanya tidak mencerminkan kejelasan rumusan; 62. Bahwa pelanggaran Asas Keterbukaan berdasarkan penjelasan Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 76 atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; Bahwa jelas faktanya pembentukan UU Cipta Kerja sejak dari perencanaan, penyusunan draf RUU nya para Pemohon tidak pernah dilibatkan di lakukan secara tertutup, bahkan tidak bisa diakses draff tersebut sebelum resmi diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI tanggal 12 Februari 2020, tahap perencanaan dan penyusunan draf dimaksud hanya melibatkan kelompok atau organisasi pengusaha/ dunia usaha dalam SATGAS OMNIBUS LAW yang di bentuk Pemerintah, dalam tahap pembahasan Para Pemohon dan kelompok buruh lainnya tidak pernah di undang secara resmi oleh DPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang diundang secara resmi oleh pembentuk UU Cipta Kerja dalam hal ini DPR RI adalah kelompok Himpunan Pengusaha dan dalam hal ini berdasarkan LAPORAN SINGKAT PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI UNTUK MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN DARI NARASUMBER ATAS RUU tentang CIPTA KERJA Tanggal 27 April 2020 (Bukti P-68), dan dalam tahap pengesahan pun di lakukan secara tergesa-gesa yang seharusnya jadwal Paripurna di laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020 sampai menjelang tengah malam; 63. Bahwa pembahasan BAB IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja BALEG DPR RI tidak pernah mengundang kelompok organisasi pekerja/buruh secara resmi dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) termasuk para Pemohon, padahal jelas BAB IV Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangat berdampak kepada pekerja/buruh termasuk Para Pemohon, justru BALEG DPR hanya mengundang secara resmi kelompok Dunia Usaha dalam hal ini KADIN untuk RDPU tanggal 9 Juni 2020 serta memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi (Bukti P-69); 64. Bahwa pemerintah bersama-sama dengan Presiden dalam membuat produk hukum harus sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 77 undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan atau dampak luas bagi masyarakatnya. Karena pemerintah saat ini realitanya membuat aturan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, sehingga terkesan menggunakan sistem represif. Dengan demikian proses pembahasan Undang-Undang a quo tersebut melanggar asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 65. Bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja sangat cepat dimana 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang dalam UU Cipta Kerja hanya dibahas dan disyahkan dengan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan saja, khusus Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 25 September 2020 s.d 27 September 2020 pembahasannya, di mana pembahasan khusus Bab IV Ketenagakerjaan di lakukan di hotel-hotel mewah sampai menjelang tengah malam, proses yang minim partisipasi publiknya, tidak transparan dan tidak menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terlebih para pekerja/buruh di tengah pandemi Covid- 19 yang terus menerus meningkat yang positif Covid-19; 66. Bahwa faktor kedaruratan Kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang. Sebab kondisi darurat Kesehatan masyarakat ini sangat membatasi gerak dan aktivitas masyarakat. Terlebih masayarakat akan lebih fokus kepada kesehatan dan keselamatan diri selama pandemi Covid-19. Tapi kenyataanya justru kondisi pandemi Covid-19 di manfaatkan oleh pembentuk undang-undang untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja dengan mengabaikan aspirasi-aspirasi publik; 67. Bahwa secara padigmatik, proses legislasi demikian menjauh dari demokrasi yang deliberatif, yaitu adanya mutual respect (sikap saling menghormati) yang menempatkan rakyat sejajar dengan pembentuk undang-undang. 78 Menurut Amy Gutmann dan Dennis Thompson, rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek atau subjek pasif yang terkait aturan, tetapi sebagai pihak otonom yang terlibat dalam pemerintahan, yang dapat berpartisifasi secara langsung (Jane Mansbridge, dkk,2012). Oleh karena itu, pembentukan legislasi harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisifatif; 68. Bahwa berdasarkan pada argumentasi diatas, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yaitu (a) asas kejelasan tujuan, (b) asas dapat dilaksanakan, (c) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, (d) asas kejelasan rumusan dan (e) asas keterbukaan. Dengan demikian UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD 1945 yang menjadi dasar aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; D. UU CIPTA KERJA TELAH MELANGGAR PASAL 20 AYAT (5) UUD 1945, PASAL 22A UUD 1945, PASAL 72 AYAT (2) UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PASAL 163 DAN PASAL 164 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB. 69. Bahwa Pasal 66 dan Pasal 67 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaima diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Pasal 66 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” Pasal 67 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” 79 Bahwa ketentuan tersebut di atas diatur juga dalam Pasal 142 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 70. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan: Pasal 163 Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I di lakukan dengan cara: a. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; b. Laporan panitia kerja; c. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; e. Penandatangan naskah rancangan undang-undang; dan f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. 71. Bahwa faktanya pengambilan keputusan pada Tingkat I tanggal 3 Oktober 2020 dan Tingkat II tanggal 5 Oktober 2020, naskah rancangan undang- undang Cipta Kerja tidak dibagikan kepada anggota PANJA BALEG RUU Cipta Kerja serta naskah rancangan undang-undang Cipta Kerja juga tidak dibacakan oleh Pimpinan PANJA BALEG sebagaimana Pasal 163 huruf c TATIB DPR; 72. Bahwa salah satu anggota Panja Baleg RUU Cipta Kerja, yakni ibu Ledia Hanifa dari Fraksi PKS dalam salah satu acara televisi program “mata najwa” menyatakan bahwa “pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II (paripurna) pada tanggal 5 Oktober 2020, dilakukan tanpa adanya Nasakah Rancangan Undang-Undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja (bersih).”; 73. Bahwa oleh karena tidak jelasnya draff RUU yang disyahkan pada pengambilan keputusan Tingkat I dan Tingkat II (paripurna) terjadi perubahan draff RUU Cipta Kerja dari 1.035 lembar, diparipurna 905 lembar, diserahkan oleh sekjen DPR RI ke Sekretariat Negara menjadi 812 lembar, dan yang ditandatangani Presiden menjadi 1.187 lembar serta pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 di hapusnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 80 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi (UU Migas) dalam draft 1.187 halaman oleh Pemerintah padahal Pasal 46 tersebut telah disyahkan dalam Paripurna dan dalam draft yang telah disyahkan dan diserahkan ke Pemerintah berjumlah 812 halaman Pasal itu masih ada terdiri dari 4 (empat) ayat; 74. Bahwa dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyampaian Undang- Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. merujuk juga pada Peraturan DPR RI Pasal 164 ayat (5) Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur 'Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.”; 75. Bahwa Rapat Paripurna yang menyetujui omnibus law UNDANG - UNDANG Cipta Kerja adalah tanggal 5 Oktober 2020, dengan frasa penyampaian rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Maka hitungannya adalah jatuh pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan menghilangkan tanggal 10 dan tanggal 11 oktober 2020 yaitu hari sabtu dan minggu, tetapi faktanya diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden Joko Widodo, pada Hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020, artinya melebihi waktu yang sudah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari; 76. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal rancangan Undang - Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang - Undang tersebut disetujui, rancangan Undang - Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.” Oleh karena itu sudah jelas RUU yang sudah disetujui dalam rapat paripurna itu sah menjadi Undang-Undang, dengan kata lain sudah final tidak bisa dirubah, senada dengan hal tersebut mengutip pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Assiddiqie mengatakan 81 sepanjang materi muatan, naskan Undang-Undang Cipta Kerja setelah persetujuan bersama dalam sidang paripurna seharusnya sudah final. Setelah itu mutlak tidak boleh lagi ada perubahan substansi (materi muatan) karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun presiden tidak mengesahkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi Undang-Undang (dikutip dari hukumonline, pada Hari Jum’at tanggal 06 November 2020); 77. Bahwa selain itu, tidak diperbolehkannya merubah subtansi baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah untuk mencegah adanya penyelundupan pasal yang menguntungkan Sebagian pihak saja. Tentunya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum; 78. Bahwa Undang-Undang a quo memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika Undang-Undang a quo diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok RUU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di mana materi pokok RUU a quo adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat di Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 80 Undang-Undang Cipta Kerja; 79. Bahwa Menurut Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order). Batu uji dalam pengujian Undang- Undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan Undang-Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal, melainkan juga 82 cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945. Pengujian formal dapat mencakup: 1) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang- undangan menjadi peraturan perundang-undangan; 2) pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang- undangan; 3) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan; dan 4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 80. Bahwa dalam praktik justru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan tolak ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang ini menggunakan tolak ukur Sila ke-1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila ke-1 tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme; 81. Bahwa berdasarkan hal di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolak ukur ini dapat diterapkan secara langsung. Selain itu, bahwa desain pertentangan norma tidak semata pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/Pancasila) dan 83 sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam constitutional review karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; 82. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (materiil) maupun proses pembentukan (formil), tetapi keberlakuan sebuah Undang- Undang. Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian ini sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmahkamah Konstitusi/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai pengujian formil, oleh Mahkamah Konstitusi hanya menguji aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang. Sementara itu pengaturan mengenai Pengujian Materiil termuat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005; 83. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian Formil Undang-Undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang- undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Pemohon. 84 Dengan pertimbangan para hakim bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat; 84. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82 - 83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.; 85. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gamblang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan). Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat prosedural” atau pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 85 2003), maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 86. Bahwa menurut pernyataan Prof. Mahfud MD ketika beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkurung pada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah Undang-Undang (bouche de la loi); 87. Bahwa Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (rule) tetapi juga perilaku (behavior), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup, teks hanya sekedar zombie (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang- Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang-Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang- Undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang-Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (het recht hink achter de feiten aan); 88. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 86 2020, telah terbukti cacat formil dan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 89. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, apabila UU Cipta Kerja a quo dibatalkan, maka mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus oleh UU Cipta Kerja a quo dinyatakan berlaku kembali; 90. Bahwa dengan demikian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak perencanaan sampai dengan pengesahan telah melanggar syarat formil/cacat formil, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945, Pasal 22A UUD 1945, Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 91. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diajukan oleh Para Pemohon, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; 92. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diajukan oleh Para Pemohon; V.2. ALASAN PENGUJIAN MATERIIL 93. Bahwa pengujian materill Para Pemohon dalam permohonan a quo terfokus pada BAB IV KETENAGAKERJAAN bagian kedua ketenagakerjaan UU CIPTA KERJA yaitu: Pasal 81 Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) , Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88 , Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B , Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151 , Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c; 87 94. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja yang banyak kesalahan-kesalahan fatal dan juga menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional. Khususnya Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan UU Cipta Kerja tidak subtansif menjawab persoalan-persoalan ketengakerjaan selama ini, tidak berorentasi pada perlindungan dan peningkatan kesejateraan pekerja/buruh. Materi yang disajikan minim gagasan konseptual dan holistik tentang grand design ketenagakerjaan di Indonesia kedepan, materi muatan UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan hanya mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang selama ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan; 95. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka tunggal ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 96. Bahwa UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 telah merevisi, mengubah, menghapus dan menetapkan norma baru dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Para Pemohon akan menguraikan UU cipta kerja yang bertentangan dengan UUD 1945; V.2.1. Pasal 13 ayat (1) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 88 97. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan menyatakan “pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.” Pelatihan bagi karyawan/pekerja merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan/pekerja semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja yang dapat digunakan dengan segera. Menurut Ambar Teguh dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Pelatihan ini sangat penting karena cara yang digunakan untuk mempertahankan, menjaga, memelihara karyawan dan sekaligus meningkatkan keahlian para karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya (Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2010, p. 23). Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pelatihan biasanya berfokus pada penyediaan bagi karyawan ketrampilan-ketrampilan khusus yang dapat langsung terpakai untuk pelaksanaan pekerjaannya dan membantu mereka mengoreksi kelemahan dalam kinerja mereka. Pelatihan mempunyai fokus yang agak sempit dan harus memberikan ketrampilan dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori yang memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat. Manfaat finansial bagi perusahaan biasanya terjadi dengan segera (Meldona, 2012, p. 54). Merujuk pada definisi pelatihan kerja dan penjelasan para ahli tersebut diatas, pelatihan kerja yang dimaksudkan pelatihan kerja terhadap karyawan/ti yang sudah bekerja dengan tujuan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, bukan untuk para pencari kerja; 89 98. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang menjadi obyek perkara a quo, sangat tidak jelas yang dimaksud dalam pelatihan kerja perusahaan, karena tidak menjelaskan secara jelas kewenangan lembaga pelatihan kerja perusahaan untuk melakukan pelatihan terhadap siapa? apakah untuk karyawan/ti di perusahaan tersebut dalam rangka meningkatkan etos kerja dan kompentensi para karyawan yang ada? atau untuk pencari kerja/pelamar kerja?, karena kalau pelatihan kerja yang dimaksud untuk para karyawan yang sudah ada ketentuan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan kegiatan pelatihan kerja perusahaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 13 a quo, tidak diperlukan karena pelatihan tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk meningkatkan etos kerja dan kompentensi karyawannya. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah lembaga pelatihan kerja yang dibentuk oleh perusahaan untuk calon-calon tenaga kerja atau kepada para pencari kerja tentu saja izin kegiatan sangat diperlukan. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c akan berpotensi terjadi ekploitasi terhadap pencari kerja dan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dengan dalih atau modus pelatihan kerja yang di lakukan di area produksi perusahaan dan menghasilkan hasil produksi namun tidak ada hubungan kerja antara perusahaan dengan peserta pelatihan kerja, dengan tidak adanya hubungan kerja, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 88A ayat (1) yang termuat dalam Pasal 81 angka 25 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan UU Cipta Kerja; Ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c yang menjadi obyek perkara a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 90 (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 99. Merujuk pada ketentuan UUD 1945 tersebut jelas peserta pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak akan mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta imbalan yang adil, karena perusahaan menganggap tidak ada hubungan kerja dengan peserta latihan kerja/pencari kerja walaupun mereka di pekerjakan dengan modus pelatihan di tempat area produksi bersama-sama dengan dengan karyawan perusahaan yang lainnya, dan sama-sama menghasilkan proses produksi yang menjadi keuntungan perusahaan; V.2.2. Pasal 14 ayat (1) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 100. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) obyek perkara a quo telah menghapus norma kewajiban Pelatihan Kerja Swasta berbadan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dihapusnya frasa” lembaga pelatihan kerja swasta berbadan hukum Indonesia”, mengakibatkan berjamurnya lembaga-lembaga pelatihan swasta yang tidak berbadan hukum yang pada akhirnya ketidakpastian jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan, dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana jaminan perlindungan tersebut sangat penting untuk tenaga kerja yang ditempatkan, menyangkut pertanggung jawaban apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terhadap tenaga kerja yang di tempatkan baik 91 mengenai hak-hak sebagai pekerja/buruh maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara; V.2.3. Pasal 37 ayat (1) huruf b Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 101. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b menjadi objek sengketa a quo, telah menghapus frasa “berbadan hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 102. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah “kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya”.; 103. Bahwa merujuk pada penjelasan pelayanan penempatan tenaga kerja diatas, tugas dan tanggungjawab lembaga penempatan tenaga kerja mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan demikian lembaga penempatan tenaga kerja mempunyai peran penting untuk memastikan tenaga kerja yang di tempatkan memperoleh pekerjaan sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan kata lain penghidupan dan pekerjaan yang layak, serta memastikan juga hak-hak tenaga kerja yang ditempatkan, dan juga memastikan pemberi kerja memberikan hak-hak tenaga kerja yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan dihapusnya frasa” berbadan hukum” bagi lembaga penempatan tenaga kerja swasta akan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, tidak adanya jaminan perlindungan dan jaminan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja, Ketika pemberi kerja tidak melaksanakan hak-hak tenaga kerja yang di tempatkan, disebabkan hapusnya pertanggungjawaban badan hukum terhadap 92 tenaga kerja yang ditempatkan apabila lembaga penempatan tenaga kerja swasta tersebut tidak berbadan hukum. Pasal 13 ayat (1) huruf b yang menjadi obyek perkara a quo akan berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penempatan pekerja/buruh alih daya (outsoursing), sehingga potensi kerugian konstitusional Para Pemohon nampak nyata, lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja alih daya (outsorsing) atau pelayur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri bisa lepas tanggungjawab apabila terjadi permasalahan-permasalahan hukum terhadap tenaga kerja yang ditempatkan; 104. Bahwa sehubungan dengan uraian diatas dalam Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 88 yang sudah diratifikasi dalam KEPPRES No 36/2002 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor 88 (Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) menegaskan bahwa "Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja wajib diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin penerimaan dan penempatan tenaga kerja secara efektif, untuk mencapai tujuan ini lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja wajib. (Bukti P-70); Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pelaksaan Penempatan Tenaga Kerja haruslah dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki legalitas yang jelas. Bahwa menurut Prof Subekti Badan Hukum “adalah Suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat dimuka hukum”. Bahwa dengan uraian tentang pengertian badan hukum yang dijelaskan Prof. Subekti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Swasta yang dapat melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja haruslah Lembaga Swasta yang berbadan hukum. 105. Berdasarkan argumentasi diatas jelas ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Pasal 81 Angka 3 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang frasa” dimaknai tidak berbadan hukum” telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 93 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. V.2.4. Pasal 42 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 106. Bahwa ketentuan Pasal 42 yang menjadi obyek sengketa a quo telah merubah ketentuan Pasal 42 dan menghapus Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menghapus frasa” setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. dengan merubah izin menjadi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan merubah ayat (3) dengan menambah huruf a dan c dan merubah ayat (6) yang berbunyi: (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilkan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusaha rintisan (star-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (6) ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dalam Peraturan Pemerintah. Bahwa ketentuan ayat (6) Pasal 42 objek permohonan pengujian a quo, telah merubah ketentuan larangan memperpanjang tenaga kerja asing yang habis masa kerjanya untuk diperpanjang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 94 Dalam pasal tersebut Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak lagi memerlukan izin tertulis dari menteri atau pejabat, sebagaimana sebelumnya diatur di dalam Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003. Dengan ketentuan ini, setiap pengusaha yang ingin memperkerjakan TKA, tidak lagi membutuhkan izin, cukup dengan hanya mengajukan rencana penggunanaan TKA, dan rencana tersebut disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dampak atau implikasi yang akan timbul dengan perubahan ini adalah Pertama, kemudahan yang diberikan masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia, dan berpotensi mengambil kesempatan peluang kerja dari tenaga kerja dalam Negeri. Kedua, sulitnya melakukan monitoring dan menghasilkan data yang akurat akan jumlah TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini membuka peluang celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha yang memiliki kepentingan besar untuk mempekerjakan TKA. Dokumen yang bentuknya hanya perencanaan, sulit dimonitor oleh Pemerintah dalam praktek, sebab memungkinan sekali realisasi mengalami perubahan dari apa yang direncanakan, dan hal tersebut akan dianggap bukan sebuah pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang mengatur pelanggaran tersebut. Ketiga, Pengesahan rencana penggunaan TKA ini dikecualikan untuk beberapa TKA asing di beberapa jenis pekerjaan (lihat pasal 42 ayat 3 RUU Cipta Kerja), disebutkan bahwa: “tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.” Apabila alasan Pemerintah talent Digital di Indonesia kurang, bukan dengan dengan cara membuka akses seluas-luasnya untuk TKA, namun seharusnya ciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan start up. Hal ini dapat menjadi ironi, sebab Indonesia menghasilkan lulusan sarjana ilmu komputer hampir sekitar 50.000 orang setiap tahunnya, namun harus berhadapan dengan TKA. Kebijakan ini tentu menunjukkan inkonsistensi Pemerintah dengan maksud dan tujuan diawal yakni mengurangi jumlah pengangguran. Jangan sampai lapangan kerja tercipta, namun yang menikmati justru TKA bukan tenaga kerja dalam negeri. Bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sangat jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 95 Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kant, Stahl, Laband hingga Fitche dan istilah rule of law yang dipelopori oleh A.V. Dicey dimana pada Negara hukum dikenal konsep rechtstaat maupun rule of law. Konsep tersebut memberikan jaminan bagi warga negaranya melalui hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tolak ukur perlindungan terhadap setiap Warga Negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara itu ada untuk kepentingan warga negaranya, agar mereka dapat hidup baik dan bahagia. Sedangkan Epicurus berpendapat, selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, negara juga bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan perseorangan baik bersifat materialistis maupun bersifat kejiwaan dan kerohanian. Kepentingan warga yang materialistis mencakup kepentingan untuk memperoleh kesejahteraan, baik pendidikan maupun pekerjaan yang dijamin melalui konstitusi negara. Bahwa Negara, sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang Dasar memiliki kewajiban untuk menyediakan Lapangan Pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha mengharuskan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pekerja Indonesia dalam menghadapi Persaingan dengan tenaga kerja asing, bahwa sebagaimana dalam Pasal 27 UUD 1945 mengatur bahwa “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan Lapangan kerja bagi warga negaranya, termasuk mendahulukan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing. Menurut (Abdul Hakim dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan 2009) Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut C. Sumarprihatiningrum, M.Si. dalam tulisannya yang berjudul: ”Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”, diterbitkan oleh Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI) 2006), Tenaga Kerja Asing adalah orang asing yang bukan warga negara 96 Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja asing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kehadiran TKA sangat perlu didukung dengan prosedur untuk masuk ke suatu negara termasuk dalam hal ini Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi akibat hukum lain atau untuk melindungi TKA sendiri ketika bekerja. Adapun beberapa pendapat mengenai izin yang disampaikan oleh para ahli yaitu: a. E. Utrecht mengartikan vergunning: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). b. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 107. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, jelas Pasal 42 obyek permohonan a qou bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian” Pasal 28D ayat (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak” V.2.5. Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 12 Undang-Undang 97 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 108. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi objek permohonan a quo, telah mengubah ketentuan pasal 56 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan menambahkan norma baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), yang implikasinya tidak memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon mengenai jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu apakah diatur dalam perjanjian kerja atau diatur dalam Peraturan Pemerintah ketentuan ini menjadi ambigu. Ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja dan menjadi peluang untuk dapat memberhentikan pekerja sewaktu-waktu. Berangkat dari refleksi pola hubungan kerja saat ini, perusahaan cenderung menggunakan praktek hubungan kerja berdasarkan PKWT, bahkan di beberapa industri seperti garmen, tekstil dan perkebunan, banyak praktek pekerja dengan status harian lepas, hal ini menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja. Tidak hanya itu, kerap kali terjadi diskriminasi dari sisi hak antar pekerja dengan status tetap, kontrak, alih daya, dan harian lepas. Ketentuan ini dapat menyebabkan praktek kerja kontrak akan semakin menjamur dan memberikan ketidakpastian hukum dan jaminan pekerjaan bagi pekerja; 109. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) a qou tidak memberikan kepastian hukum dan pekerjaan bagi Para Pemohon dan telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. V.2.6. Pasal 57 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 110. Bahwa ketentuan Pasal 57 yang menjadi obyek permohonan a quo telah menghapus ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis 98 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”maka dengan dihapusnya ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional Para Pemohon yaitu hilangnya kepastian hukum dan perlindungan pekerjaan untuk menjadi karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Bukti P-71); 111. Memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk memastikan bahwa pekerja memiliki bukti atas adanya hubungan kerja. Pembebanan kewajiban harus dibuat tertulis diberikan kepada pengusaha, karena rekrutmen terhadap tenaga kerja dilakukan oleh pengusaha. Sehingga pengusaha memiliki orotitas untuk menentukan apakah perjanjian kerja akan dibuat secara tertulis atau tidak. Maka perjanjian yang dibuat tidak tertulis, adalah sebuah bentuk tindakan ‘lalai’ yang dilakukan oleh pengusaha, yang dapat merugikan pekerja dikemudian hari. Maka dari itu, UU Ketenagakerjaan, mengatur bahwa punishment atas tindakan tersebut oleh pengusaha yakni demi hukum status kerja pekerja tersebut akan beralih dari PKWT menjadi PKWT. Dalam arti, demi hukum terjadi peningkatan derajat status kerja terhadap pekerja tersebut. Hilangnya ketentuan ini, sama dengan hilangnya peran hukum untuk memberikan punishment terhadap perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kelaiaian ini akan menyebabkan kerugian bagi pekerja dikemudian hari, dalam hal terjadi sengketa diantara pemberi kerja dan pekerja. Pekerja akan sulit membuktikan bahwa terlah terjadi hubungan kerja di dalam proses peradilan apabila tidak dapat menunjukkan perjanjian kerja; 112. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, ketentuan Pasal 57 aquo telah merugikan pekerja setidak-tidaknya berpotensi merugikan pekerja dengan tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta hilangnya kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan pengasilan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 99 Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. V.2.7. Pasal 58 ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 113. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek permohonan a quo telah manambahkan frasa ”dan masa kerja tetap dihitung”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagakerjaan frasa tersebut tidak ada, dengan adanya penambahan frasa tersebut semakin tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karena selama ini prakteknya ketika PKWT mensyaratkan masa percobaan, maka batal demi hukum, konsekwensinya hubungan kerja berubah menjadi PKWTT sebagai bentuk konsekwensi dari pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2). Akan tetapi dengan adanya frasa “masa kerja tetap dihitung” apabila mensyaratkan masa percobaan. maka pekerja tidak memiliki perlindungan pekerjaan dan kepastian hukum hubungan kerja bisa berubah menjadi PKWTT, dengan demikian ketentuan a quo bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” V.2.8. Pasal 59 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 100 114. Bahwa ketentuan Pasal 59 yang menjadi obyek permohonan a quo telah merubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dengan menghapus ketentuan batasan waktu berapa lama perusahaan mempekerjakan pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ketentuan Pasal 59 tidak memberikan perlindungan kepastian pekerjaan dan kepastian hukum mengenai batasan waktu lamanya PKWT; 115. Bahwa ketentuan Pasal 59 a quo akan mengakibatkan Praktek sistem kerja kontrak (PKWT) akan semakin marak. Tidak ada lagi ketentuan yang mengatur batasan waktu dengan sistem PKWT. Dalam arti sepanjang pekerja bekerja status hubungan kerja PKWT dengan kata lain (“seumur hidup menjadi karyawan PKWT”). Masalah yang timbul dengan sistem kerja kontrak yakni pekerja akan kehilangan kepastian atas pekerjaan (Job Uncertainty). Dalam praktek saat ini di beberapa industri banyak menerapkan sistem kerja kontrak jangka pendek dengan sistem ‘on off’ yang dilakukan oleh satu pemberi kerja. Hal ini celah hukum dari sistem kerja kontrak yang dimanfaatkan pengusaha untuk membuat masa kerja pekerja kembali menjadi ‘nol’ tahun, atau lebih dikenal dengan istilah pemutihan. Praktek diskriminasi atas pekerjaan yang sama nilainya. Dalam praktek, antar pekerja untuk satu jenis pekerjaan yang sama, mendapatkan hak yang berbeda, akibat status kerja yang berbeda. Contoh, pekerja status PKWTT (tetap) mendapatkan hak atas tunjangan transportasi, sedangkan pekerja dengan status (PKWT) tidak, hal lainnya adalah hak atas pesangon. Praktek diskriminasi banyak dilakukan oleh Perusahaan, dengan alasan efisiensi; 116. Bahwa disamping itu mengenai PKWT telah pernah di uji secara materiil di Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015, (Bukti P-72), dengan demikian ketentuan Pasal 59 a quo tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut; 117. Berdasarkan argumentasi tersebut diatas Pasal 59 objek permohonan a quo, tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menjadi pekerja PKWTT, tidak memberikan perlindungan pekerjaan untuk menjadi PKWTT, tidak memberikan kepastian hukum batasan waktu lamanya PKWT, dan berpotensi adanya tindakan tidak adil antara pekerja PKWTT dengan PKWT dalam hubungan kerja. Maka 101 ketentuan Pasal 59 a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.9. Pasal 61 ayat (1) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 16 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 118. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c yang menjadi obyek permohonan a quo, telah merubah dengan menambah huruf c dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan frasa” selesainya suatu pekerjaan tertentu”. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c ini tidak memberikan kepastian pekerjaan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pekerja, karena selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak bisa dipastikan kapan selesainya. Selesainya suatu pekerjaan tertentu pastinya perusahaan atau pemberi kerja yang memutuskan, kapan saja perusahaan ingin mengakhiri hubungan kerja/PHK dengan alasan tersebut bisa dilakukan, sedangkan para pekerja tidak punya kepastian hanya menunggu keputusan pemberi kerja/perusahaan. Objek huruf Pasal 61 ayat (1) huruf c a quo adalah pekerjaan yang dikerjakannya, sedangkan menyangkut pekerjaan dan order produksi perusahaan yang mengetahuinya, sehingga kapan pekerjaan dimaksud selesai pekerja tidak akan mengetahuinya; 119. Berdasarkan argumentasi diatas, jelas bertentangan dengan konstitusi yaitu kepastian dan perlindungan pekerjaan serta kepastian hukum, 102 dengan demikian Pasal 61 ayat (1) huruf c a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. V.2.10. Pasal 66 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 120. Bahwa ketentuan Pasal 66 yang menjadi obyek permohonan a quo telah merubah ketentuan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 66 a quo telah mengahapus larangan jenis pekerjaan yang tidak boleh menggunakan atau dikerjakan oleh pekerja alih daya (outsoursing) yaitu “kegiatan atau pekerjaan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi”, dengan dihapusnya ketentuan larangan tersebut konsekwensinya semua jenis pekerjaan boleh menggunakan dan dikerjakan oleh pekerja/buruh alih daya (outsoursing); 121. Bahwa Alih daya adalah penyerahan orang (tenaga kerja) dari perusahaan labour supplier untuk dipekerjakan di dalam perusahaan ‘user’, untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha pokok (core bussiness), kecuali hanya pekerjaan penunjang yang tidak ada hubungannya dengan produksi. Dengan rumusan Pasal 66 UU Cipta Kerja ini, jelas bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan labour supplier dan perusahaan user untuk mempekerjakan para pekerja dari perusahaan labour supplier mengerjakan apa saja tanpa batasan inti atau non-inti, dengan demikian kepastian perlindungan pekerjaan dan kepastian hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi Para Pemohon berpotensi terancam diambil oleh pekerja alih daya (outsousing), kemudian kesempatan pekerja alih daya (outsoursing) untuk mendapatkan kepastian hukum dan pekerjaan yang layak serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan beralih hubungan kerjanya kepada perusahaan pemberi kerja sudah tidak ada karena ketentuan mengenai hal tersebut telah di ubah dalam Pasal 66 a quo. 103 Disampaing itu ketentuan mengenai alih daya (outsoursing) telah pernah di putuskan oleh Mahkamah Konstutis perkara nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015; 122. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Pasal 66 a quo telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.11. Pasal 79 ayat (2) huruf b Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 23 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 123. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b yang menjadi obyek permohonan a quo telah merubah dengan menghapus ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yaitu menghapus frasa” atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”Penghapusan ketentuan tersebut berdampak ketidakpastian secara hukum hak waktu istirahat mingguan Para Pemohon apabila bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, apakah mendapat hak waktu istirahat mingguan atau tidak? dan bagaimana upahnya apakah dibayar atau tidak? ketidakpastian tersebut sangat merugikan pekerja yang bekerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 124. Bahwa disamping itu ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b a quo sebagai bentuk diskriminasi atau perlakuan yang berbeda dalam hubungan kerja dengan pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 104 minggu, hak waktu istirahat mingguan termasuk hak atas upah jelas di atur secara tegas dalam ketentuan a quo; 125. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b obyek permohonan a quo, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 126. Bahwa disamping itu ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b saling bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) huruf b yang termuat dalam Angka 22 Pasal 81 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, dimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf b mengatur tentang waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; V.2.12. Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 24 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 127. Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3), yang menjadi obyek permohonan a quo, telah merubah ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan (3) dalam UU Ketenagakerjaan, menghapus frasa” memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak”. Ketentuan ini tidak memberikan kepastian untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang yang layak sebagamana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 128. Bahwa dengan di ubahnya Pasal 88 ini, bentuk intervensi atau hadirnya negara dalam bentuk perlindungan upah itu hilang. Hal ini dapat dilihat dari formulasi Pasal 88 ayat (2) dalam UU No.13/2003 yang menegaskan “…., Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”, dihapuskan di dalam Pasal 88 ayat (2) UU Cipta Kerja 105 dapat diartikan negara melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan upah terhadap pekerja; Peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan amatlah dibutuhkan, karena dengan adanya intervensi pemerintah tersebut maka peningkatan masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh persaingan pasar dapat terhindari. Friedman menjelaskan dalam bukunya Law in Changing Society, Stevens & Sons Limited, London, 1959, h.495 tentang peran negara dalam konsep negara modern yakni: “...first, as protector, secondly, as diposer of social services, thirdly, as industrial manager, fourtly, as economic controller, fifthly as arbitrator.” Dari pendapat Friedman tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah suatu yang dibenarkan apabila pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip negara modern dengan melibatkan dirinya sebagai pengontrol ekonomi. Sejalan dengan pendapat Friedman di atas, Pratama Rahardja menjelaskan tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah, yakni: a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindari; c. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil; d. Mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan; e. Menyediakan barang public (public good) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Pendapat tersebut semakin mempertegas kemungkinan keterlibatan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama yang mengakibatkan naiknya permasalahan ketenagakerjaan. 129. Bahwa UU Cipta Kerja telah menghapuskan norma dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d, e UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 106 130. Bahwa dengan dihapusnya beberapa norma dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Permohonan a quo telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon karena kehilangan hak-haknya atas upah apabila tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 131. Bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja, sehingga pasal Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Permohonan a quo telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.13. Pasal 88A ayat (7) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 132. Bahwa ketentuan Pasal 88A ayat (7) yang menjadi obyek permohonan a quo, merupakan norma baru dan pasal sisipan di antara Pasal 88 dan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 88A ayat (7) a quo tidak menjelaskan bentuk pelanggaran dan kelalaian yang dapat dikenakan denda oleh perusahaan. Ketentuan Pasal a quo sangat berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan sanksi denda kepada para pemohon terhadap semua jenis pelanggaran tanpa dibuktikan kerugiannya terlebih dahulu dan atau ada keputusan Pengadilan yang bersifat Final menyatakan bahwa terjadi kerugian akibat perbuatan para pemohon, oleh karena tidak ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai jenis-jenis pelanggaran yang boleh dikenakan sanksi denda dan tata cara pengenaan denda. 107 133. Bahwa oleh karena itu ketentuan ini sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dimana perusahaan bisa memberikan sanksi denda atas tuduhan telah melakukan pelanggaran, walaupun pelanggaran tersebut belum tentu benar atau kelalaian tersebut belum tentu atas dasar kesengajaan hanya tergantung pada penilaian subjektif perusahaan; Prof. Romli Atmasasmita dalam artikelnya berjudul Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, menjelaskan “Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah)” Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip due process of law. Friedman (1994) menegaskan, prinsip “due process” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip “due process of law”. 134. Bahwa dalam Pasal 88 A ayat (7) UU Cipta Kerja, dengan tidak di atur secara jelas tolak ukur dari frasa “melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya” tersebut, tentu telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mewajibkan hukum harus di atur secara jelas sebagaimana penjelasan Gustav Radbruch yang menyatakan: “bahwa hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.”; 135. Bahwa berdasarkan alasan dan perndapat tersebut diatas, ketentuan Pasal 88A ayat (7) a quo telah merugikan hak konstituional Para Pemohon, dan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 108 V.2.14. Pasal 88B Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 136. Bahwa ketentuan Pasal 88B yang menjadi obyek permohonan a quo, merupakan norma baru dan pasal sisipan di antara Pasal 88 dan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan, ketentuan norma baru yang menyatakan “upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan atau b. satuan hasil.” Ketentuan a quo sangat berpotensi merugikan Para Pemohon, dimana perusahaan diperbolehkan membayar upah berdasarkan satuan waktu (upah perjam) dan satuan hasil (upah borongan) tanpa adanya kepastian jenis hubungan kerja seperti apa yang upahnya boleh di bayar berdasarkan upah satuan waktu (upah perjam) maupun upah satuan hasil (upah borongan); 137. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah adalah “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Berdasarkan pengertian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, jelas bahwa upah adalah imbalan dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan kepada para pemohon menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja. Pasal 88B a quo, hingga kini Indonesia belum memiliki acuan dasar mekanisme perhitungan upah berdasarkan satuan hasil. Hal ini membuka peluang perusahaan menerapkan skema upah berdasarkan target produksi, seperti yang terjadi di Industri garmen/pakaian jadi. Masalah yang kerap kali muncul dari skema pengupahan ini adalah target produksi yang tidak realistis bagi pekerja yang diterapkan pengusaha. Sehingga, upah yang diterima pekerja kerap kali sangat kecil, dengan alasan tidak mencapai target kerja. Oleh karena itu ketentuan Pasal a quo akan 109 merugikan anggota Pemohon I, yang bekerja di industri garmen/pakaian jadi, dengan tidak adanya jaminan perlindungan, dan adanya potensi perlakuan yang berbeda dengan industri lainnya, yang mengakibatkan perbedaan upah dan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja; 138. Bahwa dengan ditetapkannya upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, seakan para pemohon tidak berhak atas penghidupan yang layak dan ditakdirkan hidup miskin, hal ini senada dengan Seorang ahli ekonomi klasik dari Inggris menciptakan teori upah substansi (1772-1823) dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan Adam Smith. Menurut Teori Ricardo, jika upah buruh/pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja itu akan cenderung melakukan pesta pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran dan selanjutnya semakin meningkat juga pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan dan bersedia kerja walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substansi. Demikian terus-menerus yang dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi itu. Bahkan Ricardo telah sampai berani berkesimpulan bahwa sudah merupakan takdir Tuhan jika nasib pekerja itu tidak akan pernah jadi kaya karena mereka telah ditakdirkan hidup miskin di dunia ini, sedangkan majikan sudah takdir Tuhan juga menjadi majikan dan orang kaya selama hidup di dunia. 139. Bahwa upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil yang akan diterima oleh Pemohon II s/d XIII dalam 1 (satu) bulan berpotensi lebih rendah dari upah minimum dalam 1 (satu) bulan nya jika Pemohon II s/d XIII bekerja dibawah 7 (tujuh) jam dalam sehari 7 (tujuh) jam dalam sehari untuk 6 (enam) hari kerja / di bawah 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja. Dan jika bekerja di atas 7 (tujuh) jam dalam sehari untuk 6 (enam) hari kerja / di atas 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja berpotensi tidak dibayar upah kerja lembur. Berdasarkan hal tersebut ada potensi upah Pemohon II s/d XIII yang diterima lebih rendah dari upah minimum dalam satu bulannya, sehingga upah yang diterima dalam satu bulan tidak dapat mencapai pemenuhan kehidupan yang layak. 110 140. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, ketentuan Pasal 88B a quo sangat merugikan pekerja dan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.15. Pasal 88C Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 141. Bahwa ketentuan Pasal 88C ini, sama dengan ketentuan Pasal 88A dan Pasal 88B, yang merupakan pasal sisipan dan sekaligus Pasal yang menghapus Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 142. Bahwa ketentuan Pasal 88C ayat (1) dengan frasa “wajib” mengambarkan keinginan pembentuk undang-undang sebenarnya hanya menginginkan Upah Minimum Provinsi (UMP) saja, maka ayat (2) untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan frasa “dapat” dan dengan syarat tertentu”; 143. Bahwa faktanya dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia yang menggunakan UMP hanya DKI Jakarta karena kekhususannya, sedangkan Provinsi-Provinsi lainya mengunakan UMK, fakta tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak melakukan kajian dan penelitian secara komprehensif terhadap penerapan upah minimum di Indonesia, sebelum Pasal 88C a quo dimasukkan dalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Dimana seharusnya yang menjadi wajib itu adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bukan Upah Minimum Provinsi (UMP), karena faktanya UMK sudah berlaku dan diterapkan di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia; 144. Bahwa dengan adanya frasa “dapat” dalam penetapan UMK, menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan kewajiban Negara dalam 111 memberikan jaminan perlindungan terhadap upah Pemohon II s/d XIII, karena bisa jadi Gubernur tidak menetapkan UMK karena tidak ada kewajiban secara hukum untuk menetapkannya, dengan demikian yang berlaku adalah UMP, dengan tidak ditetapkannya UMK, maka kerugian konstitusional Para Pemohon jelas dan nyata tidak akan mendapatkan kenaikkan upah minimum setiap tahunnya, karena sudah pasti UMK lebih tinggi dari UMP, sebagai contoh UMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 1.810.351,16 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah enam belas sen), (Bukti P-73), sedangkan Upah Minimum Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebesar Rp. 4.594.324,54 (empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah lima puluh empat sen) (Bukti P-74), maka dengan tidak ditetapkannya UMK oleh Gubernur mengacu pada ketentuan Pasal 88C ayat (2) a quo dengan frasa “dapat” tidak wajib maka sudah dapat dipastikan UMK Kabupaten Karawang tidak akan ada kenaikkan setiap tahunnya sampai UMP Provinsi Jawa Barat diatas UMK Kabupaten Karawang, karena yang dilarang adalah membayar upah dibawah upah minimum, maka kalau UMK tidak ditetapkan oleh Gubernur upah minimum yang dimaksud adalah UMP. Maka sudah sangat jelas ketentuan Pasal 88C sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon dengan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum penetapan UMK; Peran Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan amatlah dibutuhkan, karena dengan adanya intervensi pemerintah tersebut maka peningkatan masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh persaingan pasar dapat terhindari. Friedman menjelaskan dalam bukunya Law in Changing Society, Stevens & Sons Limited, London, 1959, h.495 tentang peran negara dalam konsep negara modern yakni: “…first, as protector, secondly, as diposer of social services, thirdly, as industrial manager, fourtly, as economic controller, fifthly as arbitrator.” Dari pendapat Friedman tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah suatu yang dibenarkan apabila pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip negara modern dengan melibatkan dirinya sebagai pengontrol ekonomi. Sejalan dengan pendapat Friedman di atas, Pratama Rahardja menjelaskan tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah, yakni: 112 a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindari; b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil; c. Mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan; d. Menyediakan barang public (public good) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Pendapat tersebut semakin mempertegas kemungkinan keterlibatan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama yang mengakibatkan naiknya permasalahan ketenagakerjaan. 145. Bahwa disamping itu ketentuan Pasal 88C a quo telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga menghapus ketentuan upah minimum kepada pencapaian hidup layak, yang komponen kebutuhan hidup layaknya telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Bukti P-75), serta menghapus kewajiban Gubernur memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 146. Bahwa faktanya pekerja khususnya di sektor industri sepatu/alas kaki dan tekstil upah minimumnya sampai saat ini berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK), maka dengan penghapusan ketentuan UMSK sebagaimana Pasal 88C a quo, pekerja tidak mendapat penghidupan yang layak, dengan tidak adanya perlindungan, jaminan, kepastian upah minimum dan perlakuan yang sama di depan hukum; 113 147. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, jelas Pasal 88C a quo sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.16. Pasal 92 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 148. Bahwa ketentuan Pasal 92 yang menjadi objek permohonan a quo, telah merubah ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menghapus ketentuan penyusunan struktur dan skala dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi; 149. Upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha/Perusahaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian upah dapat di defenisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan; 150. Bahwa tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian mengenai struktur dan skala upah pekerja, ditambah lagi kerugian pekerja karena membuat norma baru dengan hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas. Pada dasarnya penyusunan struktur dan skala upah yang memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas bersifat subjektif, yang tidak memiliki kepastian hukum, tidak adanya kepastian bagaimana tatacara membuktikan kemampuan 114 perusahaan dan produktivitas, bisa saja terjadi pemalsuan data dilakukan oleh perusahan dengan membuat data yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan, sehingga penyusunan struktur dan skala bisa jadi formalitas belaka, yang tidak mencerminkan proporsional; 151. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, pekerja tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 92 a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) undang-undang Dasar 1945; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. V.2.17. Pasal 151 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 152. Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (2) yang menjadi obyek permohonan aquo, telah mengubah ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana ketentuan a quo menghapus kewajiban perundingan sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lakukan oleh perusahaan, dengan cukup hanya diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; 153. Bahwa Pasal 151 ayat (2) Menambahkan frasa “diberitahukan” tidak memberikan kepastian hukum kepada pekerja mengenai kewajiban perusahaan untuk memberitahu kepada pekerja dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 151 ayat (2) akan memberi peluang kepada pengusaha untuk mengabaikan kewajibannya menghormati hak asasi bagi para pekerja dengan cara tidak memberitahukan kepada pekerja dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, sehingga akan berampak merugikan pekerja. Sehingga Pasal 151 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 154. Dalam Pasal 151 ini menjelaskan bahwa pengusaha harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, dalam ayat (2) pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja 115 diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh, namun tidak jelas sifat pemberitahuan tersebut adalah “wajib” atau hanya sekedar anjuran “dapat”, karena jika melihat Pasal 151 keseluruhan dalam ayat (3) jelas terdapat klausul “wajib” dalam perundingan bipartit mempunyai kepastian hukum, namun dalam ayat (2) sifat pemberitahuan tersebut tidak jelas “wajib” atau “dapat”, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidak pastian hukum sifat dari pemberitahuan tersebut, yang pada akhirnya pengusaha bisa sewenang-wenang untuk memberitahukan atau tidak memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Maka Pasal 151 ayat (2) inskonstitusional sepanjang frasa “wajib” tidak dimasukan ke dalam Pasal 151 ayat (2) tersebut; V.2.18. Pasal 151A Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 155. Bahwa ketentuan Pasal 151A dalam yang menjadi obyek permohonan a quo merupakan norma baru, dimana pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan mengenai pengakhiran hubungan kerja karena perjanjian kerja berakhir atau karena memasuki usia pensiun dimana pekerja tidak memiliki kepastian hukum mengenai pengakhiran hubungan kerja,karena faktanya banyak perjanjian kerja yang tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya hubungan kerja, walaupun asas kebebasan berkontrak diatur dalam KUHPerdata, namun posisi pekerja/buruh dengan pengusaha tidak bisa dianggap sejajar dalam hubungan kerja, nyatanya pekerja tetap dalam posisi yang lemah, sehingga peran Negara sangat penting untuk melakukan intervensi terhadap masalah hubungan kerja dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja/buruh, dan meskipun dicantumkan di dalam perjanjian kerja, pada faktanya banyak pekerja yang tidak diberikan salinan perjanjian kerja oleh 116 pengusaha. Sehingga jika pengusaha tidak memberitahukan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut memang benar-benar tidak memasuki kriteria tersebut, maka pekerja/ buruh dengan status PKWT tidak akan mengetahui bahwa pekerjaannya itu telah selesai, pekerjaannya musiman, atau pekerjaannya itu adalah produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan, maka pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan status PKWT tetap wajib diberitahukan terlebih dahulu; 156. Bahwa dalam huruf c, Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, karena batas usia pensiun dalam huruf c dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, artinya setiap perusahaan dapat berbeda terkait batas usia pensiun, sehingga pekerja/buruh dapat menimbulkan kebingungan dan perlakuan yang tidak layak dengan tidak diberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja karena mencapai usia pensiun. Disamping itu dalam huruf c, batas usia penisun tersebut hanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga jika tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, maka tidak ada batasan usia pensiun, karena dalam huruf c tidak mencantumkan usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Maka untuk Pasal 151A harus dihapus karena bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.19. Pasal 154A Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 40 Undang-Undang Nomor 11 117 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 157. Bahwa ketentuan Pasal 154A yang menjadi obyek permohonan aquo, merupakan ketentuan yang merubah, merevisi dan menghapus ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 158. Bahwa ketentuan Pasal 154A a quo merupakan jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang diperbolehkan di lakukan oleh perusahaan yang sebenarnya sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, namun khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan perusahaan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) sebagaimana Pasal 154A ayat (1) huruf e a quo, merupakan norma baru; 159. Bahwa dalam huruf a, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh, dalam huruf a ini pekerja/buruh tidak mendapat perlindungan hukum, dalam hal perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh tidak mendapat perlindungan hukum jika pengusaha yang baru tidak bersedia menerima pekerja/buruh, dan bahkan dapat dijadikan jalan oleh pengusaha yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja besar- besaran dengan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.Bahkan huruf a ini pun bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 16 UU Cipta Kerja, yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.” dalam pasal tersebut pekerja/buruh menjadi tanggungjawab pengusaha yang baru, dan tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh, sedangkan dalam huruf a 118 memungkinkan pengusaha baru tidak menerima pekerja/buruh. sehingga huruf a ini inskonstitusional sepanjang frasa “atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh”; 160. Bahwa dalam huruf b, c dan d terdapat alasan pemutusan hubungan kerja yang erat kaitannya dengan perusahaan tutup, hal ini dapat menimbulkan multitafsir apakah perusahaan tutup sementara atau permanen, dan dapat merugikan pekerja/buruh karena jika pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tutup sementara, disamping itu hal ini pun bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- IX/2011 (Bukti P-76) yaitu pemaknaan frasa “perusahaan tutup” inskonstitusional selama tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.; 161. Bahwa dalam huruf e, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini pekerja/buruh tidak mendapat perlindungan hukum, karena perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang belum tentu perusahaan tersebut pailit, karena bisa dimungkinkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terjadi perdamaian antara kreditur dengan debitur, sehingga perusahaan dapat menjalankan perusahaannya, sedangkan pekerja/buruh dilakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga dalam hal ini pekerja/buruh tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga huruf e ini inskonstituional dan harus dihapus; 162. Bahwa secara keseluruhan Pasal 154A, tidak memberikan kepastian hukum terkait hak-hak pekerja/buruh yang di PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 154A a quo, baik mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak, sebagaimana hak-hak pekerja/buruh yang di putus hubungan kerjanya dengan alasan- alasan terdapat dalam ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 163. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian hukum mengenai hak-hak pekerja/buruh yang di PHK dengan alasan-alasan sebagaimana Pasal 154A a quo, maka akan terjadi implementasi ketentuan Pasal 154A a quo 119 berbeda-beda, bahkan bisa ditafsirkan semua jenis PHK dengan alasan apapun tidak mendapatkan hak apapun, atau mendapatkan hak yang sama terhadap semua jenis alasan PHK; 164. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, jelas nyata ketentuan Pasal 154A a quo sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon, dan ketentuan Pasal 154A a quo telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. V.2.20. Pasal 156 ayat (4) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 44 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 165. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c yang menjadi obyek permohonan a quo, telah mengubah ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dengan menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”.; 166. bahwa Hal ini berdampak pada hak dari pekerja/buruh yang tidak terpenuhi dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh negara dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemutusan hubungan kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selalu melekat ketentuan mengenai hak dari pekerja/buruh terhadap penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, pun pekerja/buruh yang melakukan 120 pengunduran diri sekalipun dalam pemutusan hubungan kerja yang tidak mendapatkan pesangon dan uang penghargaan masa kerja, mendapatkan hak dan jaminan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini dapat diartikan melalui upah penggantian hak inilah tumpuan dan harapan terakhir pekerja/buruh apabila keadaan pemutusan hubungan kerja ini terjadi. Merujuk pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukann nilai 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja lebih menjamin penggantian hak yang akan diterima pekerja/buruh nantinya dan secara tegas memberikan kepastian hukum kepada pekerja/buruh yang suatu saat mengalami pemutusan hubungan kerja yang tidak diduga sebelumnya serta dapat membantu pekerja/buruh untuk hidup melalui dana cadangan dari uang penggantian hak tersebut; 167. Dalam konteks ini pekerja/buruh tidak mendapat jaminan hidup yang layak, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dari Negara sehingga sangat pantas apabila Pasal yang mengatur ketentuan penggantian hak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pesangon dan upah penghargaan masa kerja tidak dihapuskan/dihilangkan karena sangat merugikan hak dan perampasan masa depan pekerja/buruh tersebut. Oleh sebab itu, atas penghapusan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 156 ayat (4) huruf c yang menjadi obyek permohonan aquo telah bertentangan dengan Jaminan dan Kepastian hukum dari pekerja/buruh sehingga secara konstitusional dan telah bertentangan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap perlindungan, jaminan hidup dan pemenuhan kepastian hukum untuk mendapatkan perlakuan sama dihadapan hukum, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 168. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum mohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 42, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 151, 121 Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal,164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 169. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; 170. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional, sehingga dapat dianggap mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; VI. PETITUM Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara Pengujian Fomil 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), setidak- tidaknya pada Bab IV Ketenagakerjaan, cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 122 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam Perkara Pengujian Materiil 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sepanjang frasa “…lembaga pelatihan kerja perusahan...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sepanjang frasa “…tidak dimaknai berbadan hukum Indonesia...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), frasa “...sepanjang tidak dimaknai berbadan hukum...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 42 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 123 6. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 12 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 57 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 59 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 15 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),” …sepanjang dimaknai selesainya suatu pekerjaan tertentu...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 66 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 124 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 23 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),sepanjang tidak dimaknai”…..atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu..” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 13. Menyatakan Pasal 88 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 14. Menyatakan Pasal 88A ayat (7) yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 15. Menyatakan Pasal 88B yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 16. Menyatakan Pasal 88C yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 125 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 17. Menyatakan ketentuan ketentuan Pasal 42, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 92 dan Pasal 151 dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 18. Menyatakan Pasal 92 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 19. Menyatakan Pasal 151 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 20. Menyatakan Pasal 151A yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 21. Menyatakan Pasal 154A yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 126 22. Menyatakan ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal,164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 23. Menyatakan Pasal 156 ayat (4) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 44 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sepanjang tidak dimaknai “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 24. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi NASKAH AKADEMIK RUU CIPTA KERJA; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279; 7. Bukti P-7 : Fotokopi BAB IV Ketenagakerjaan Bagian kedua ketenagakerjaan, Pasal 81 Angka 1 Pasal 13, Angka 2 Pasal 14, Angka 3 Pasal 37, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 Ayat (2) Huruf b, Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58, Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 Ayat (1) Huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 21 Pasal 77 Ayat (3), Angka 22 Pasal 78 Ayat (3), Angka 23 Pasal 79 Ayat (2) Huruf b, Angka 24 Pasal 88 Ayat (2) dan Ayat (3), Angka 25 Pasal 88A Ayat (7), Pasal 88B Ayat (1), Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151 Ayat (2), Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 Ayat (4); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK- SPSI Tahun 2019 Nomor:Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK- SPSI/XI/2019 Tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu NPWP: 81.124.787.3-016.000 SP TSK SPSI; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan yang di keluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan : 89/V/N/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001 Atas pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Atas nama ROY JINTO FERIANTO,SH NIK.3273021504750012; 128 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu NPWP :82.205.105.5-421.000 A/n ROY JINTO FERIANTO; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama MOCH POPON,SH NIK.3202120912740003; 15, Bukti P-15 : Fotokopi Kartu NPWP: 25.353.462.2-405.000 A/n MOCHAMMAD POPON; 16. Bukti P-16 : Fotokopi KEPUTUSAN NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 Nomor: Kep.13/MUNAS VIII FSP TSK- SPSI/XI/2019 Tentang PENGESAHAN DEWAN PENASEHAT, DEWAN PAKAR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA PENGURUS PIMPINAN PUSAT FSP TSK- SPSI MASA BAKTI 2019-2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RUDI HARLAN NIK.3215050903830003; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama RUDI HARLAN di PT CHANG SHIN INDONESIA; 19. Bukti P-19 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KERJA Nomor: 0899/ HRD/CSI-SKK/X/2020 atas nama RUDI HARLAN; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu NPWP: 78.359.262.9.433.000 A/n RUDI HARLAN; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama ARIE NUGRAHA NIK.3215251901920002; 22. Bukti P-22 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama ARIE NUGRAHA di PT CHANG SHIN INDONESIA; 23. Bukti P-23 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 3352/HRD/CSI- SPKT/II/2014 atas nama ARIE NUGRAHA; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu NPWP: 26.890.598.1-433.00 A/n ARIE NUGRAHA; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama BEY ARIFIN NIK.3215141506880003; 26. Bukti P-26 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama BEY ARIFIN di PT DEAN SHOES 27. Bukti P-27 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 130603/FIL/3092 atas nama BEY ARIFIN; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu NPWP: 59.972.490.3-433.000 A/n BEY ARIFIN; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama WAHYU TRI PRABOWO NIK.3215132906720001; 30. Bukti P-30 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama WAHYU TRI PRABOWO di PT DEAN SHOES 31. Bukti P-31 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 200211/FIL/106 atas nama WAHYU TRI PRABOWO; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu NPWP: 71.167.449.4-433.000 A/n WAHYU TRI PRABOWO 129 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama DONI PURNAMA NIK.3214031312890003; 34. Bukti P-34 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama DONI PURNAMA di PT WIN TEXTILE; 35. Bukti P-35 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 344/WT/ HRD&GA/ XI/2013 atas nama DONI PURNAMA 36. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu NPWP: 74.838.185.2-409.000 A/n DONI PURNAMA 37. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RAHMAT SAEPUDIN NIK.3214011107770005; 38. Bukti P-38 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama RAHMAT SAEPUDIN di PT INDORAMA; 39. Bukti P-39 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 237/867/SK/IRSP/ PD/CP-1/XII/2000 atas nama RAHMAT SAEPUDIN; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu NPWP: 09.298.652.0-409.000 A/n RAHMAT SAEPUDIN; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama AGUS DARSANA NIK.360312048660007; 42. Bukti P-42 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama AGUS DARSANA di PT VICTORY CHING LUH INDONESIA; 43. Bukti P-43 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor:001/HR-JV/VII/2017 atas nama AGUS DARSANA; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu NPWP: 77.439.555.2-418.000 A/n AGUS DARSANA; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama CASKA NIK.3603221802720001; 46. Bukti P-46 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama CASKA di PT INDORAMA; 47. Bukti P-47 : Fotokopi SURAT PENGANGKATAN Nomor:052/HR/III/ 2011 atas nama CASKA; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Kartu NPWP: 07.931.905.9-451.000 A/n CASKA; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama GURUH HUDHYANTO NIK.3211153012720004; 50. Bukti P-50 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama GURUH HUDHYANTO di PT KAHATEX; 51. Bukti P-51 : Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor: 189/KH-Pers/IV/ 2020 atas nama GURUH HUDHYANTO; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Kartu NPWP: 25.814.287.6-446.000 A/n GURUH HUDHYANTO; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama JAYADI PRASETYA NIK.3519072106800002; 54. Bukti P-54 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama JAYADI PRASETYA di PT KAHATEX; 130 55. Bukti P-55 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 139/SK-S/PERS/II/ 2009 atas nama JAYADI PRASETYA; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Kartu NPWP: 97.254.287.2-444.000 A/n JAYADI PRASETYA 57. Bukti P-57 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama WAGIYANTO NIK.3273162110780004 58. Bukti P-58 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama WAGIYANTO di PT MULTI GARMENTJAYA; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Kartu NPWP: 26.003.026.7-444.000 A/n WAGIYANTO; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama PRADANA KOSWARA NIK.3213192806890002; 61. Bukti P-61 : Fotokopi KARTU TANDA PEKERJA (ID CARD) atas nama PRADANA KOSWARA di PT PRATAMA ABADI INDUSTRI; 62. Bukti P-62 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: 059/KEP-PEA/ PERS/PAI/VI/2017 atas nama PRADANA KOSWARA; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Kartu NPWP: 88.976.466.8-439.000 A/n PRADANA KOSWARA; 64. Bukti P-64 : Fotokopi SURAT PRESIDEN Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal Jakarta. 07 Februari 2020 tentang penyerahan draft rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Usulan Penyempurnaan BAB IV Ketenagakerjaan pada tanggal 25 September 2020; 66. Bukti P-66 : Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR:378 tahun 2019 Tentang SATUAN TUGAS BERSAMA PEMERINTAH DAN KADIN UNTUK KONSULTASI PUBLIK OMNIBUSLAW; 67. Bukti P-67 : Fotokopi PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 tentang TATA TERTIB; 68. Bukti P-68 : Fotokopi LAPORAN SINGKAT PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI UNTUK MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN DARI NARASUMBER ATAS RUU tentang CIPTA KERJA Tanggal 27 April 2020; 69. Bukti P-69 : Fotokopi LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN KAMAR DAGANG INDUSTRI (IKADIN) DAN M.MOVA AL AFGHANI,S.H.,L.LM.EUR.,PH.D DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN ATAS RUU tentang CIPTA KERJA Tanggal 9 Juni 2020; 70. Bukti P-70 : Fotokopi KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2002 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO.88 CONCERNING THE ORGANIZAQTION OF THE EMPLOYMENT SERVICE 131 (KONVENSI ILO NO.88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA); 71. Bukti P-71 : Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU; 72. Bukti P-72 : Fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 7/PUU-XII/2014 TERTANGGAL 08 APRIL 2014; 73. Bukti P-73 : Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021; 74. Bukti P-74 : Fotokopi KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 TETANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DIDAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 75. Bukti P-75 : Fotokopi PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK 76. Bukti P-76 : Fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 19/PUU-IX/2011 Selain itu, para Pemohon mengajukan ahli bernama Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pendahuluan Keberadaan hukum di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, sedangkan tujuan hukum adalah (akan bermuara pada) keadilan. Namun demikian, fungsi hukum dalam perkembangannya pada masyarakat modern lebih menonjol daripada aspek tujuan hukum, yaitu keadilan. Pengabaian tujuan hukum berupa keadilan tersebut jusrtu dimulai dari saat pembentukannya, khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, dalam praktik masih banyak menimbulkan persoalan. Akibatnya, masyarakat banyak melakukan reaksi termasuk melakukan penolakan dengan berbagai cara 132 baik yang sifatnya konstruktif maupun destruktif. Penolakan masyarakat terhadap kelahiran dan keberadaan undang-undang dilakukan terhadap lembaga pembentuknya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (Pemerintah). Bentuk penolakan masyarakat tersebut ada yang berupa demonstrasi, petisi, mimbar bebas, mogok, dan sebagainya. Bahkan, penolakan itu dilakukan ketika suatu undang-undang masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU). Idealnya lembaga pembentuk undang-undang adalah yang menerima aspirasi dan mengakomodasinya ke dalam undang- undang yang sedang dibentuk. Alasannya, lembaga pembentuk undang-undang, terutama DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang keberadaannya justru untuk dan atas nama rakyat. Demikian pula halnya Presiden (Pemerintah) keberadaannya untuk memperhatikan, mengayomi, dan melindungi rakyat. Namun demikian, sesuatu yang ideal itu saat ini menjadi anomali karena baik DPR maupun Presiden dianggap kurang memperhatikan suara dan aspirasi rakyat. Sebagai akibatnya, rakyat melakukan reaksi berupa penolakan terhadap kelahiran dan keberadaan undang-undang dengan melakukan permohonan pengujian kepada lembaga yang bukan pembentuknya. Dalam hal ini, rakyat justru mencari keadilan ke lembaga yang bukan pembentuk undang-undang tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, MK menjadi lembaga yang harus menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Bahkan, terdapat kecenderungan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pembentukan undang-undang bukan oleh lembaga pembentuknya sendiri, tetapi diserahkan kepada pihak lain, dalam hal ini MK. Adanya berbagai reaksi penolakan dari masyarakat pada umumnya dan pihak yang berkepentingan khususnya yang dirugikan menandakan bahwa terdapat persoalan dalam pembentukan undang-undang. Persoalan tersebut di satu sisi semestinya menjadi pelajaran bagi pembentuk undang-undang untuk lebih berhati-hati dalam pembentukan undang-undang. Di sisi lain, MK juga menjadi petugas “pemadam kebakaran” atas reaksi masyarakat terhadap suatu undang- undang. Kenyataan tersebut dikhawatirkan akan menjadi faktor pendorong ketidakpercayaan masyarakat terhadap pembentuk undang-undang. Penyelesaian setiap persoalan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dilakukan oleh lembaga lain, dalam hal ini MK, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan negatif terhadap pembentuk undang-undang. Artinya, 133 pembentuk undang-undang dianggap tidak mampu mendengar, menampung, menyerap, mengakomodasi, atau menjalankan aspirasi dari rakyat. Padahal, keberadaan DPR adalah untuk dan atas nama kepentingan atau aspirasi rakyat terutama dalam pembentukan undang-undang. Secara ideal wakil rakyat semestinya memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hal itu terutama ketika sedang berlangsung proses pembentukan undang-undang mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan. Pembentuk undang-undang perlu menyadari bahwa mengabaikan aspirasi rakyat kemungkinan akan menjadi persoalan terhadap undang- undang yang dihasilkannya. Dengan demikian, pembentuk undang-undang harus kembali kepada jati diri dan hakikat keberadaannya sebagai wakil rakyat. Sejarah menunjukkan bahwa sejak dibentuknya lembaga MK sudah banyak sekali undang-undang yang dimohonkan pengujian kepada MK. Munculnya MK dirasakan sebagai pintu terakhir oleh sebagian kalangan untuk memperoleh keadilan. Adanya anggapan bahwa pihak MK yang dapat memberikan keadilan terkait dengan keberadaan suatu undang-undang tentu harus menjadi tanda tanya besar bagi pembentuk undang-undang. Artinya, undang-undang yang dihasilkannya belum dirasakan adil oleh sebagian masyarakat. Salah satu undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidak-adilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Bahkan, kelahiran dan keberadaan undang- undang tersebut dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi atau melalui proses pembentukan undang- undang yang wajar. Akibatnya, cukup banyak pihak yang kemudian mengajukan permohonan pengujian kepada MK yang diharapkan akan lebih mendengar suara mereka dalam memperoleh keadilan dibandingkan dengan pembentuk undang- undangnya sendiri. B. Persoalan Seputar Proses dan Prosedur Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, yang baik secara doktrinal harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat atau dasar dasar peraturan perundang-undangan yang baik. Banyak pakar yang telah mengemukakan dan menulis pendapat tentang syarat-syarat atau dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL menyebutkan setidaknya 3 (tiga) syarat atau dasar peraturan perundang-undangan 134 yang baik, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL menambahkan unsur teknik perancangan. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Syarat atau dasar secara yuridis setidaknya mengandung empat pengertian, yaitu: A. Keharusan adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang- undangan. B. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang- undangan dengan materi yang diatur. C. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. D. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Syarat atau dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL menambahkan bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar yuridis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Syarat atau dasar filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum termasuk undang- undang harus mencerminkan cita hukum (rechtsidee) masyarakat, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Secara normatif, cita hukum masyarakat Indonesia sudah terangkum dalam Pancasila, sehingga undang-undang harus mencerminkan dan memperhatikan rechtsidee yang terkandung dalam Pancasila. Sementara itu, teknik perancangan menyangkut cara perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya (ambiguous), atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretatif), atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan, atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya. Secara normatif, pembentukan undang-undang juga sudah diatur sedemikian rupa agar memenuhi syarat-syarat atau dasar-dasar pembentukannya. Hal itu antara lain alasan dikeluarkannya UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan (UU PPP). Konsiderans menimbang huruf b UU PPP menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 135 masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Namun demikian, UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian (tata) cara dan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar. Secara umum, UU Nomor 12 Tahun 2011 materi-muatannya mengatur dan menegaskan berbagai aspek terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan undang-undang. Semua ketentuan tersebut mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk lembaga pembentuk undang-undang. UUD 1945 sudah menegaskan bahwa lembaga pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, pembentuk undang-undang tersebut harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai penjabaran perintah UUD 1945. UU Nomor 12 Tahun 2011 antara lain sudah mengatur terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, termasuk kewenangan masing-masing lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2011 juga memberikan pedoman terkait dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (NA) dan teknik perancangan peraturan perundang- undangan, termasuk format Naskah Akademik dan format peraturan perundang-undangan. Semua aspek tersebut merupakan (tata) cara dan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar. Artinya, semua lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan terikat untuk mengikuti dan menjalankan pedoman yang sudah diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 termasuk lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang biasa disebut dengan model atau metode omnibus law menjadi pertanyaan tersendiri. Secara harfiah, omnibus (Latin) artinya adalah in all things; in all the world; in all nature; in all respects. Secara leksikal, omnibus artinya “Relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various 136 purposes. (Berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan).” Sementara itu, Omnibus bill artinya adalah: 1. A Single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. (RUU Omnibus artinya: 1. RUU tunggal yang berisi berbagai hal yang berbeda, biasanya dirancang dengan cara ini untuk memaksa eksekutif menerima semua ketentuan minor yang tidak terkait atau memveto ketentuan mayor. 2. RUU yang menangani semua proposal yang berkaitan dengan subjek tertentu, seperti "RUU Omnibus Kehakiman" yang mencakup semua proposal untuk jabatan hakim baru atau “RUU Omnibus Kejahatan” yang menangani subjek berbeda seperti kejahatan baru dan hibah kepada negara bagian untuk mengontrol kejahatan). Berkaitan dengan metode pembentukan undang-undang tidak ditegaskan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Secara leksikal, metode artinya adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian, metode maknanya sama dengan cara kerja, cara menjalankan suatu pekerjaan, atau cara pekerjaan dilakukan atau dijalankan. Dalam hal ini, cara kerja dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya undang- undang. Dalam cara kerja pembentukan atau pembuatan undang-undang dikenal adanya tahapan-tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Masing-masing tahapan tersebut akan menghasilkan produk tertentu, misalnya: tahapan perencanaan menghasilkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan penyusunan menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Berkaitan dengan tahapan penyusunan yang produknya adalah suatu rancangan (RUU) harus mengikuti ketentuan sebagaimana sudah diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 termasuk lampirannya. 137 Di dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur ketentuan terkait dengan bentuk-bentuk peraturan perundang- undangan mulai dari undang- undang sampai dengan peraturan daerah. Dalam hal ini, Ahli akan menunjukkan bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagaimana terlampir dalam UU Nomo 12 Tahun 2011, khususnya Lampiran II BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Di dalam Lampiran II tersebut terdapat banyak bentuk RUU tersebut sebagai berikut: (1) Bentuk Rancangan Undang-Undang Pada Umumnya. (2) Bentuk Rancangan Undang–Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang– Undang. (3) Bentuk Rancangan Undang–Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Salah Satu Bahasa Resmi. (4) Bentuk Rancangan Undang–Undang Perubahan Undang-Undang. (5) Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Undang-Undang. (6) Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang. Berdasarkan bentuk RUU di atas, Ahli mengelompokkan ke dalam 2 (dua) bentuk RUU, yaitu RUU pada umumnya (RUU umum) dan RUU pada khususnya (RUU khusus). Dalam hal ini, RUU umum maksudnya adalah RUU selain yang termasuk RUU khusus, sedangkan RUU khusus mencakup bentuk RUU mulai dari huruf B sampai dengan huruf F. Bentuk-bentuk tersebut masih dalam bentuk RUU yang jika sudah selesai proses atau tahapannya akan menjadi atau berbentuk undang-undang. Berkaitan dengan kategori atau bentuk undang-undang sebagaimana diatur di dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, muncul pertanyaan: Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masuk kategori bentuk peraturan perundang- undangan yang mana? Apakah sebagai UU pada umumnya atau UU khusus, dalam arti UU Penetapan Perpu, UU Pengesahan Perjanjian, UU Perubahan, atau UU Pencabutan? Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya tentang bentuk-bentuk RUU, UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal adanya bentuk atau metode omnibus law seperti yang digunakan oleh UU Cipta Kerja. Apabila dilihat dari 138 namanya, “Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, undang-undang tersebut semestinya merupakan undang-undang pada umumnya (huruf A Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011). Hal ini mengingat undang-undang tersebut tidak mencantumkan adanya kata “Perubahan”. Demikian pula halnya, UU Cipta Kerja tidak mengandung kata Penetapan Perpu, Pengesahan Perjanjian, dan sebagainya. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja tidak mungkin dikelompokkan ke dalam (R)UU khusus karena tidak menunjukkan ciri atau bentuk penetapan perpu, pengesahan perjanjian internasional, perubahan undang-undang, pencabutan undang-undang, atau pencabutan perpu. Meskipun materi-muatan UU Cipta Kerja sebagian di antaranya merupakan perubahan terhadap materi-muatan undang-undang lain, namanya tidak disebut dengan undang-undang perubahan. UU Cipta Kerja secara bentuk mengambil bentuk (R)UU pada umumnya, tetapi secara substantif tidak mencerminkan UU pada umumnya. Pengaturan materi-muatan UU Cipta Kerja yang mengubah berbagai macam materi-muatan undang-undang yang sudah ada dan kemudian digabungkan ke dalam satu undang- undang tidak dikenal dalam bentuk undang-undang di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan lampirannya. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru ketentuan yang sudah diatur di dalam undang- undang sebelumnya. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak dapat dikelompokkan ke dalam semua bentuk (R)UU yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Secara metode pengkitaban UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai kodifikasi artinya penggabungan atau penyatuan materi- muatan undang-undang ke dalam satu undang-undang saja. Tujuannya juga untuk menyederhanakan, memudahkan, menyerasikan, dan sebagainya. Namun demikian, metode pengkitaban UU Cipta Kerja menjadi tidak tepat karena di dalamnya berisi materi- muatan yang bermacam-macam alias gado-gado. Keberadaan UU Cipta Kerja juga bukan lahir dan mengatur materi- muatan yang baru sama sekali, tetapi lebih banyak merupakan perubahan atas materi- muatan undang-undang yang sudah ada. Hal itu kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan keberadaan undang-undang yang sudah diubah dan diganti materi- muatannya secara parsial, tetapi masih berlaku. 139 Misalnya, UU Tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) masih ada dan tidak dicabut karena hanya sebagian diubah, diganti, atau dicabut oleh UU Cipta Kerja. Materi-muatan yang tidak diubah, diganti, atau dicabut tetap berlaku, sehingga UU Ketenagakerjaan menjadi undang- undang “sisa” dan menjadi “compang-camping”. Demikian pula halnya undang- undang lain yang terkena perubahan, penggantian, atau pencabutan juga mengalami hal yang sama dengan UU Ketenagakerjaan. Berbagai undang-undang tersebut sudah menjadi undang-undang sisa dan compang-camping. Akibatnya, tujuan untuk menyederhanakan aturan dengan mengatur sedemikian rupa berbagai materi-muatan undang- undang ke dalam UU Cipta Kerja menjadi sulit tercapai. Materi- muatan UU Cipta Kerja bukan saja banyak, tetapi juga susunannya tidak lazim. Pasal yang dicantumkan hanya 186 pasal, tetapi di dalamnya terdapat banyak anak-pinak dari pasal- pasal tersebut. Hal itu ditambah lagi dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Akibatnya, muncul lagi peraturan pelaksananya, sehingga terjadi lagi penambahan ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila dibandingkan dengan KUHPidana, KUHPerdata, KUH- Dagang, berbagai undang-undang tersebut tidak ada peraturan pelaksananya. Artinya, materi-muatan dari semua undang- undang tersebut sudah tuntas dari A-Z, sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksana lagi. Apabila UU Cipta Kerja seperti itu sebenarnya tidak terlalu masalah karena akan menjadi sederhana seperti tujuan pembentukannya. Namun, faktanya UU Cipta Kerja tidak sama atau tidak mengikuti pola penyusunan seperti KUHPidana, KUHPerdata, KUHDagang, dan lain-lain. Secara normatif, UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan keharusan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti asas-asas formal dan asas-asas material. Adapun asas- asas formal diatur di dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 140 muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Terhadap pengertian 7 (tujuh) asas tersebut, asas yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengertian asas kejelaasan rumusan dan keterbukaan. Di dalam Penjelasan Pasal 5 khususnya Huruf f dan Huruf g berbunyi sebagai berikut: Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dapat diartikan bahwa suatu undang-undang yang tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (APPPB) dapat dikatakan bukan merupakan undang- undang yang baik. Dengan demikian, asas-asas tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji formal suatu undang-undang. Apabila dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, hal tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya uji formal suatu undang-undang. Persoalan lain yang menyangkut UU Cipta Kerja adalah pertanyaan terkait dengan keberadaan Naskah Akademiknya. Secara normatif, Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menjelaskan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” 141 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan suatu (R)UU dibentuk sesuai dengan undang-undang tersebut, termasuk dalam konteks penyusunan Naskah Akademik. Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah untuk menyempurnakan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena masih adanya kekurangan yang dimiliki oleh UU Nomor 10 Tahun 2004, antara lain tentang Naskah Akademik. Menurut Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2011 terdapat beberapa aspek yang dilakukan penyempurnaan. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang- Undang ini, yaitu antara lain: … d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang- Undang ini. Dengan demikian, pembentukan undang-undang harus memenuhi persyaratan termasuk persyaratan dalam penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Apabila suatu undang-undang atau ketika masih RUU tidak disertai dengan Naskah Akademik artinya pembentukan undang- undang tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam penyusunan RUU sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dalam hal ini, suatu Naskah Akademik harus disusun atau dibuat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011. Secara kelembagaan Naskah Akademik disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD sesuai dengan lembaga mana yang mengajukan usulan RUU tersebut. Dalam konteks UU Cipta Kerja yang RUU- 142 nya diusulkan oleh Presiden, Naskah Akademiknya harus disiapkan oleh Presiden atau setidaknya dari pihak Presiden. Naskah Akademik tersebut digunakan untuk menyertai RUU Cipta Kerja pada waktu itu yang diajukan oleh Presiden. Secara substantif, Naskah Akademik juga harus memenuhi ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 44 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik harus mengikuti ketentuan tersebut baik dari sistematika, tata cara penuangan, metode, dan sebagainya. Di dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur Sistematika Naskah Akademik sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP Berkaitan dengan sistematika RUU Cipta Kerja perlu dikembalikan kepada sistematika yang sudah diatur di dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011. Apabila sistematikanya sudah sesuai dengan pedoman tersebut artinya pihak penyusun Naskah Akademik sudah konsisten atau taat asas terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebaliknya, apabila sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman 143 tersebut artinya pihak penyusun Naskah Akademik tidak konsisten atau taat asas terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011. UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak menegaskan adanya keharusan apalagi kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk menyebarluaskan Naskah Akademik kepada masyarakat. Namun demikian, penyebarluasan Naskah Akademik semestinya satu paket dengan penyebarluasan RUU-nya. Hal itu penting dilakukan agar suatu RUU yang disebarluaskan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 disertai juga Naskah Akademiknya. Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: a. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. b. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang- Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.” Berdasarkan penjelasan tersebut semestinya Naskah Akademik juga disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan. Selain itu, masyarakat juga dapat menilai apakah Naskah Akademik yang disusun tersebut sudah menampung aspirasi atau kepentingan masyarakat atau tidak. Dalam sistematika Naskah Akademik antara lain terdapat aspek yang harus memperhatikan masyarakat. Hal itu tampak dalam BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, dan BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS. Praktik empiris dan landasan sosiologis akan menyangkut masyarakat termasuk kepentingan, harapan, aspirasi, dan sebagainya. Dengan demikian, 144 Naskah Akademik menjadi penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat pada tahapan awal dan bukan hanya menyebarluaskan RUU atau Prolegnasnya. Selain itu, berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang juga menjadi pertanyaan tersendiri dari banyak pihak. Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pertanyaannya adalah jika dikaitkan dengan Pasal 96 UU 12 Tahun 2011, dalam tahapan proses pembentukan undang- undang, di tahapan mana pembentuk undang-undang melibatkan masyarakat. UU Nomor 12 Tahun 2011 memberikan pengertian pembentukan undang-undang ke dalam lima tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Masing-masing tahapan tersebut dilaksanakan oleh para pembentuk undang- undang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan undang-undang, UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara tegas. Namun demikian, di dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sendiri disebutkan bahwa: 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 145 Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penyebarluasan (informasi) terkait dengan pembentukan undang-undang dimulai sejak penyusunan Prolegnas (tahapan perencanaan), penyusunan Rancangan Undang-Undang (tahapan penyusunan), pembahasan Rancangan Undang-Undang (tahapan pembahasan), dan Pengundangan Undang-Undang (tahapan pengundangan). Dengan demikian, dari lima tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaskud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat setidaknya dapat berpartisipasi dalam empat tahapan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Pembentuk undang-undang harus melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan tersebut. Adanya penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi selain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, dalam partisipasi masyarakat juga muncul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan masyarakat. Secara normatif, Pasal 96 ayat (3) UU 12 Tahun 2011 menyatakan ”Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” Apabila dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ada 78 UU dan kurang lebih 11 klaster termasuk Klaster Ketenagakerjaan, siapa atau pihak mana yang dimaksud dengan orang atau kelompok yang berkepentingan atas subtansi RUU tersebut. Secara umum, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 sendiri sudah memberikan contoh siapa saja yang dimaksud sebagai masyarakat yang dapat terlibat dalam partisipasi masyarakat. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.” Namun demikian, penyebutan itu hanya bersifat contoh bukan membatasi atau menentukan hanya pihak-phak tersebut saja yang dapat terlibat dalam pembentukan undang-undang. Artinya, siapapun yang berkepentingan dibuka ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. 146 Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua pihak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan lebih baik dan bermanfaat diikuti oleh pihak-pihak tertentu yang secara langsung berkepentingan. Dalam konteks UU Cipta Kerja khususnya klaster Ketenagakerjaan tentu yang akan lebih berkepentingan adalah para tenaga kerja atau buruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, para tenaga kerja atau buruh secara individu atau melalui organisasi buruh yang ada menjadi lebih tepat untuk menyalurkan aspirasinya. Dalam hal ini, para tenaga kerja atau buruh baik sebagai pribadi atau organisasi buruh adalah pihak yang berkepentingan, sehingga suara dan aspirasinya harus didengar dan diakomodasi dalam pembentukan UU Cipta Kerja baik dalam tahapan perencanaan, penyusunan, maupun pembahasan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pihak buruh atau organisasinya sebagai pihak yang menjadi lebih tepat dilibatkan karena mereka yang akan terkena ketentuan atau akibat dikeluarkannya undang- undang tersebut. Selain itu, tentu pihak pengusaha atau organisasi pengusaha juga harus dilibatkan agar terdapat keseimbangan. Namun demikian, pelibatan masyarakat dalam hal ini jangan hanya mengutamakan pihak pengusaha atau organisasi pengusaha. Dalam hal ini, kedua belah pihak perlu dilibatkan secara adil dan proporsional karena mereka yang lebih berkepentingan terkait dengan UU Cipta Kerja, khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam proses pembentukan undang- undang. Secara normatif, UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengatur hak masyarakat untuk dilibatkan dalam pembentukan undang-undang, termasuk tata caranya secara umum. Masukan masyarakat dapat berbentuk secara tertulis atau tidak tertulis. Masukan masyarakat tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; 147 b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan kegiatan yang tidak boleh diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis harus membuka ruang dalam pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dengan melibatkan masyarakat atau publik. Pelibatan masyarakat merupakan ciri negara hukum yang demokratis di mana pengambilan keputusan atau pembentukan undang-undang tidak bersifat sepihak hanya oleh pembentuk undang-undang saja, tetapi harus juga melibatkan masyarakat. Berkaitan dengan rangkaian kegiatan pembahasan RUU dalam pembicaraan di DPR, UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas kegiatan atau rangkaian kegiatan setelah dilaksanakannya pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat I maupun pembicaraan tingkat II. Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak mengatur adanya keharusan atau kewajiban pihak tertentu, misalnya pimpinan Baleg, pimpinan Panja, atau pihak lainnya untuk membagikan atau menyebarluaskan kepada anggota DPR draft RUU yang sudah dibahas dan disepakati bersama. Penyebarluasan justru lebih diarahkan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011. 1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 148 Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang- Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. Namun demikian, menurut pandangan Ahli semestinya RUU yang sudah disetujui bersama perlu dibagikan kepada para anggota DPR untuk diteliti kembali terkait dengan catatan, perbaikan, atau hal teknis lainnya. Dalam hal ini, anggota DPR memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memastikan tidak ada kesalahan yang tidak perlu. Pelaksanaan secara teknisnya dapat saja melibatkan tim perancang yang ada di DPR, tetapi secara politis anggota DPR memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa draft RUU yang sudah disetujui bersama tidak ada kesalahan teknis apalagi yang bersifat fatal dan vital. Sementara itu, dalam pandangan Ahli mengingat waktu suatu RUU yang sudah disepakati bersama atau termasuk yang sudah diperbaiki tidak perlu dibacakan lagi oleh pimpinan sidang, pimpinan Baleg, atau pimpinan Panja. Dengan demikian, RUU yang sudah selesai diperbaiki dapat langsung disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Berkaitan dengan waktu yang disediakan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama DPR harus menyerahkan RUU kepada Presiden apakah ada konsekuensi tertentu jika melampaui waktu tersebut. UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur sanksi apapun atas kesalahan, kelalaian, kelambatan, dan lain-lain dalam pembentukan undang-undang. Pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah menentukan batas 7 (tujuh) hari yang kemudian di dalam Penjelasan Pasal 72 baru ditambahkan kata “kerja”, sehingga menjadi “hari kerja”. Penentuan 7 (tujuh) hari kerja sudah dianggap cukup untuk menyelesaikan urusan teknis sampai disahkan dan diundangkannya RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Namun demikian, tidak ada ketentuan tentang sanksi apa dan bagaimana jika DPR terlambat atau melebihi batas waktu 149 7 hari kerja tersebut. Namun demikian, secara moral dan politis artinya DPR tidak taat asas atau tidak patuh terhadap ketentuan undang-undang yang nota bene adalah produknya sendiri (meskipun UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 bukan produk langsung DPR periode saat ini, undang- undang tersebut adalah produk DPR dan Presiden). Pertanyaan lain yang berkembang adalah apabila sebuah draft RUU yang telah disepakati atau disetujui bersama dalam Pembahasan tingkat II (paripurna), apakah DPR masih boleh mengubah, menambah, bahkan menghapus materi muatan dalam RUU tersebut sebelum diserahkan ke Presiden. Pertanyaan tersebut muncul terkait dengan adanya “kecurigaan” sebagian kalangan ketika pembahasan dan persetujuan bersama RUU Cipta Kerja ada materi-muatan yang diubah, diganti, atau dihilangkan. Persetujuan bersama merupakan tahapan yang sangat penting dalam mempertemukan kepentingan pihak pemerintah (Presiden) dengan wakil rakyat (DPR). Suatu RUU wajib mendapatkan persetujuan bersama kedua belah pihak. Apabila terdapat RUU yang tidak disetujui bersama oleh kedua belah pihak, RUU tersebut tidak boleh dibahas lebih lanjut untuk dijadikan undang- undang, setidaknya tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan masa itu. Dengan demikian, suatu RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak boleh diubah, ditambah, apalagi dihapus oleh pihak DPR sendiri. Hal itu sangat beralasan karena jika ada perubahan, penambahan, atau penghapusan yang dilakukan oleh DPR atas materi-muatan RUU yang sudah disetujui bersama artinya DPR secara sepihak sudah melakukan perubahan tanpa persetujuan dari Presiden. Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan konsekuensi jika hal tersebut terjadi, Ahli berpandangan bahwa semestinya RUU tersebut dibahas ulang untuk mendapatkan persetujuan bersama lagi. Perubahan sepihak oleh DPR terhadap RUU yang sudah disetujui bersama akan mengakibatkan kecurangan atau ketidakjujuran pihak DPR. Oleh karena itu, tahapan persetujuan bersama harus dipertegas dengan melakukan pemberian paraf bersama terhadap draft RUU yang sudah disetujui bersama. Dengan demikian, sebelum dilakukan penyerahan draft RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR kepada Presiden, kedua belah harus memberikan paraf pada draft RUU tersebut. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak ada 150 lagi perubahan secara sepihak baik oleh pihak DPR maupun Presiden ketika akan dilakukan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Ketentuan tersebut semestinya berlaku juga untuk Presiden apabila sebuah RUU sudah disepakati atau disetujui bersama DPR, RUU tersebut tidak boleh diubah, diganti, atau dihapus secara sepihak oleh Presiden. Seperti sudah dijelaskan di atas, persetujuan bersama merupakan tahapan yang sangat penting dalam mempertemukan kepentingan pihak pemerintah (Presiden) dengan wakil rakyat (DPR). Suatu RUU yang sudah disetujui bersama oleh kedua belah pihak tidak boleh diubah, ditambah, atau dihapus oleh salah satu pihak. Hal ini juga berlaku untuk Presiden (Pemerintah) di mana tidak boleh melakukan perubahan, penambahan, atau penghapusan atas materi-muatan RUU yang sudah disetujui bersama DPR. Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan konsekuensi jika hal tersebut terjadi atau dilakukan oleh Presiden, Ahli berpandangan bahwa semestinya RUU tersebut dibahas ulang untuk mendapatkan persetujuan bersama lagi. Perubahan sepihak oleh Presiden terhadap RUU yang sudah disetujui bersama dengan DPR akan mengakibatkan kecurangan atau ketidakjujuran pihak Presiden dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, tahapan persetujuan bersama harus dipertegas dengan melakukan pemberian paraf bersama terhadap draft RUU yang sudah disetuji bersama. Dengan demikian, draft RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang kemudian diserahkan oleh DPR kepada Presiden harus sudah diparaf oleh kedua belah pihak. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak ada lagi perubahan secara sepihak oleh Presiden ketika akan dilakukan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Berbagai persoalan yang muncul seputar kelahiran atau dikeluarkannya UUCK di atas secara ringkas antara lain adanya ketidaklaziman dari sisi waktu, bentuk, metode, proses, tahapan, dan lain-lain. Persoalan tersebut secara kasat mata diketahui dan dirasakan oleh masyarakat terutama pihak-pihak yang akan terkena atau menjadi sasaran dari undang-undang tersebut. Namun, demikian berbagai persoalan tersebut terkesan kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh pembentuk undang- undang. 151 Beberapa persoalan tersebut setidaknya dapat dirangkum ke dalam 5 (lima) persoalan yang dianggap terkait dengan proses dan prosedur kelahiran UUCK sebagai berikut: (1) UUCK dianggap tidak lazim dari segi bentuk karena tidak seperti undang- undang pada umumnya yang bersifat tunggal. UUCK menggunakan nama, metode, atau model sebagai undang- undang omnibus law yang berisi demikian banyak materi- muatan undang-undang yang disatukan ke dalam satu undang- undang. Tercatat sebanyak 78 materi-muatan undang-undang yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri kemudian digabungkan ke dalam satu undang-undang. Namun demikian, undang-undang yang lama masih berlaku kecuali materi- muatan yang diubah, diganti, atau dicabut. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesulitan secara teknis ketika akan mencari dan menemukan materi-muatan tertentu. (2) Model omnibus law yang diambil oleh pembentuk UUCK tidak dikenal di dalam sistem hukum positif Indonesia. Model tersebut tidak dikenal khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Meskipun tidak digunakan lagi istilah omnibus law baik di dalam konsiderans menimbang maupun penjelasan seperti yang tercantum di dalam draft RUUCK yang sebelumnya sempat beredar di masyarakat. Faktanya, model tersebut masih dipertahankan dan digunakan dengan memasukkan materi-muatan di dalamnya yang mengakomodasi 78 materi-muatan undang-undang terkait. (3) Bentuk UUCK juga tidak lazim karena berbeda dari format dan sistematika undang-undang pada umumnya sebagaimana diatur di dalam UU PPP. Dengan demikian, bentuk atau format UUCK tidak sesuai dengan UU PPP, sebagaimana Lampiran II UU PPP yang memuat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya format dan sistematika undang- undang. Akibatnya, UUCK tidak dapat dikelompokkan apakah masuk ke dalam undang-undang baru, undang-undang perubahan, undang-undang pencabutan, undang-undang penggantian, undang-undang penundaan, dan sebagainya. Namun demikian, materi-muatan UUCK justru berisi materi- muatan undang-undang baru, materi-muatan undang-undang perubahan, materi-muatan undang-undang pencabutan, bahkan materi-muatan undang- undang penggantian; 152 4. Persoalan lainnya adalah terkait dengan keberadaan Naskah Akademik (NA) yang beredar di masyarakat dengan beberapa versi. Hal itu kemudian menimbulkan kesimpangsiuran informasi tentang versi NA yang resmi dari lembaga pembentuk undang-undang. Selain itu, keberadaan NA juga dipertanyakan apakah memenuhi format dan sistematika NA seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 UU PPP. Bahkan, masyarakat meragukan keberadaan NA dalam memberikan alasan-alasan sebagai pertanggung jawaban akademik dalam pembentukan UUCK. 5. Selain itu, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan kemunculan UUCK yang dirasakan tiba-tiba karena sebelumnya tidak masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Artinya, prosedur pembentukan UUCK diragukan memenuhi tahapan yang sudah ditentukan atau diatur di dalam UU PPP. Sebagai akibatnya, masyarakat yang berkepentingan tidak merasa dilibatkan dalam tahapan perencanaan karena informasinya baru diperoleh setelah memasuki tahapan selanjutnya, terutama dalam tahapan pembahasan. Kelima persoalan tersebut tampak secara kasat mata dan diketahui oleh masyarakat secara luas dan terbuka. Akibatnya, masyarakat mempertanyakan kehadiran UUCK tersebut bukan hanya dari sisi substansi (materi muatan) semata- mata, tetapi juga dari sisi formal atau proseduralnya. Oleh karena itu, sebagian kalangan masyarakat mengajukan permohonan pengujian kepada MK sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji dan menilai aspek formal dan material dari suatu undang-undang. Secara ideal, kehadiran sebuah undang-undang diharapkan mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan. Dalam mencapai tujuannya itu, suatu undang-undang bukan hanya dilihat dari materi-muatannya, tetapi juga dari proses pembentukannya. Sebuah undang-undang akan sulit dikatakan memberikan perlindungan, kepastian, atau keadilan apabila prosesnya sendiri tidak sejalan dengan cara-cara yang lazim. Tolok ukur kelaziman antara lain dapat dilihat dari tata cara atau prosedur pembentukan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, prosedur pembentukan undang-undang juga akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan, 153 kehati-hatian, kemanfaatan, kedayagunaan, kepastian, atau keterlibatan masyarakat (partisipasi publik) bukan saja akan menghasilkan undang-undang yang tidak efektif, tetapi juga menjauhkan keadilan dari masyarakat. Adanya berbagai persoalan yang dirasakan atau dilihat oleh masyarakat semestinya mendapat respons positif dari pihak DPR dan Pemerintah. Apabila berbagai persoalan tersebut dirasakan tidak benar oleh DPR atau Pemerintah, semestinya DPR dan/atau Pemerintah memberikan penjelasan dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Hal itu penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan sesuai dengan data dan fakta yang sesungguhnya. Sebaliknya, apabila persoalan yang dirasakan atau dilihat oleh masyarakat adalah benar sebaiknya DPR dan Pemerintah juga mengakui dan meminta maaf kepada rakyat. Tindakan tersebut tentu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPR dan Pemerintah. Rakyat hanya ingin dihargai, didengar, ditampung, dan diakomodasi aspirasi dan kepentingannya bukan ingin mengganggu apalagi menjatuhkan wibawa lembaga pembentuk undang-undang. Dalam melihat suatu produk peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, dapat dilihat apakah proses atau prosedurnya memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Hukum positif yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, penilaian apakah suatu undang-undang memenuhi proses atau prosedur pembentukan undang- undang harus didasarkan kepada undang-undang tersebut sebagai pelaksanaan perintah dari UUD 1945. Penilaian tersebut antara lain akan menunjukkan pembentukannya sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPP, mengikuti atau tidak mengikuti UU PPP, konsisten atau tidak konsisten dengan UU PPP, bertentangan atau tidak bertentangan dengan UU PPP, dan lain-lain. Keberadaan UU PPP akan menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu undang-undang dikeluarkan sesuai dengan seharusnya atau tidak. Penilaian tersebut juga dapat diterapkan ketika akan melihat dan membuktikan ketaatasasan dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Terpenuhi atau tidaknya, dijalankan atau tidaknya UU PPP dalam pembentukan UUCK akan dapat dilihat dari proses dan prosedur yang sudah ditentukan di dalam UU PPP tersebut. Akibat lebih lanjut dari pemenuhan proses dan prosedur pembentukan UUCK akan membawa konsekuensi apakah undang- 154 undang tersebut mencerminkan keadilan atau tidak, baik atau tidak, benar atau tidak, dan sebagainya. Dengan kata lain, persoalan UUCK tidak hanya ditentukan oleh materi-muatannya semata-mata, tetapi juga oleh proses dan prosedur pembentukannya. Antara proses dan prosedur pembentukan UUCK akan berkaitan dengan materi- muatannya dirasakan perlu atau tidak perlu, adil atau tidak adil, dan seterusnya. Aspek materi-muatan dengan proses dan prosedur pembentukan undang- undang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Hal ini pula yang kemudian membawa konsekuensi adanya pembedaan pengujian terhadap suatu undang- undang. Secara umum, pengujian terhadap undang-undang dikenal dengan pengujian formal dan pengujian material. Kedua pengujian tersebut merupakan dua hal yang berbeda meskipun tidak dapat dipisahkan secara kaku karena keduanya akan membawa konsekuensi terhadap kualitas undang-undang tersebut. Hal itu juga berlaku untuk UUCK yang sudah selesai dari sisi proses dan prosedur pembentukannya, tetapi kemudian dipersoalkan lagi karena adanya anggapan dan penilaian bahwa proses dan prosedurnya terdapat kekurangan bahkan kecacatan. C. Pengujian Formal Undang-Undang Dalam Perspektif Teoretis- Akademis dan Yuridis-Empiris Adanya berbagai persoalan yang mengiringi kelahiran UUCK baik yang bersifat formal-prosedural maupun material-substansial kemudian mengakibatkan pihak-pihak yang merasa tidak puas, berkepentingan, atau berpotensi akan dirugikan oleh undang- undang tersebut kemudian mengajukan permohonan pengujian UUCK ke MK. Prosedur tersebut ditempuh oleh pihak-pihak terentu karena aspirasi yang disampaikan kepada pembentuk UUCK tersebut kurang mendapatkan respon dan tindak lanjut secara konkret. Secara doktrinal dikenal adanya dua jenis hak menguji atau hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Sri Soemantri menyebutkan bahwa baik di dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu: (1) Hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan (2) Hak menguji material (materiele toetsingsrecht). Selanjutnya, Sri Soemantri menjelaskan pengertian atau definisi hak menguji formal dan hak menguji material tersebut. “Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif terjelma (dibentuk) melalui 155 cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku atau tidak. Sementara itu, hak menguji material adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tingi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Mekanisme pengujian undang-undang merupakan perkembangan baru di Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun 2001. Secara normatif, keberadaan mekanisme pengujian undang-undang diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” UUD 1945 sendiri tidak membedakan atau memisahkan kewenangan “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” ke dalam pengujian formal atau pengujian material. Dalam perkembangan selanjutnya, kewenangan tersebut dikenal menjadi pengujian formal (hak menguji formal) dan pengujian material (hak menguji material). Pengertian dari hak menguji formal dan hak menguji material tersebut kemudian diatur di dalam peraturan perundang- undangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian atau definisi kedua hak menguji tersebut. Namun demikian, Ahli akan lebih memfokuskan perhatian dan pembahasan terkait dengan hak menguji formal. Sementara itu, pembahasan terkait dengan hak menguji material akan dikesampingkan sesuai dengan kepentingan dalam keterangan ahli yang diperlukan dalam sidang pengujian formal UUCK. Adapun kedua jenis pengujian undang-undang tersebut diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan di dalam UU MK tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit istilah hak uji formal dan hak uji material, tetapi 156 maknanya sama dengan hak uji formal dan hak uji material seperti dalam pandangan Sri Soemantri di atas. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Secara terminologis, rumusan pada huruf a di atas memiliki pengertian aspek formal (pembentukan) dari undang-undang, sehingga pengujiannya merupakan pengujian formal atau hak uji formal. Sementara itu, rumusan huruf b di atas memiliki pengertian aspek material (materi muatan) undang-undang, sehingga pengujiannya merupakan pengujian material atau hak uji material. Hal itu kemudian dipertegas di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK). Pasal 1 angka 1 PMK tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, Pasal 4 PMK menegaskan sebagai berikut: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan pengertian Pasal 4 ayat (3) PMK tersebut, pengujian formal mencakup 2 (dua) kategori, yaitu berkenaan dengan proses pembentukan undang- undang, dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (material). Dalam hal ini, secara teoretis, frasa “hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil” menggunakan atau merupakan teori sisa (residu). Dengan demikian, pengujian 157 formal akan mencakup “proses pembentukan undang-undang” dan “segala hal (aspek) di luar pengujian material.” Pengertian proses pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam PMK sebagai penjelasan atau penegasan UU MK memiliki pengertian seperti yang disampaikan oleh Sri Soemantri di atas. Pengertian “pembentukan undang-undang” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU MK artinya adalah “proses” atau “cara-cara” (prosedur) pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, proses atau prosedur pembentukan undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD 1945. Apabila suatu undang-undang yang dihasilkan tidak melalui proses atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur di dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini UUD 1945 dan peraturan pelaksananya, undang-undang yang dihasilkan tersebut dapat dilakukan pengujian formal. “Proses” atau “prosedur” pembentukan undang-undang dapat dianalogikan dengan “proses” atau “prosedur” penelitian dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan karya ilmiah atau produk ilmiah. Karya ilmiah atau produk ilmiah yang baik memerlukan proses atau prosedur ilmiah yang sudah ditentukan di dalam disiplin ilmu masing-masing. Secara umum dapat dikatakan untuk menghasilkan karya ilmiah atau produk ilmiah yang baik diperlukan metodologi penelitian di mana di dalamnya terdapat tahapan, metode, format, teknik, waktu, dan lain-lain yang bersifat aspek prosedural bukan substansial. Namun, untuk menghasilkan karya ilmiah atau produk ilmiah yang substansi atau bentuknya memenuhi standar tertentu, aspek prosedural tersebut tidak boleh diabaikan. Demikian pula halnya dalam pembentukan undang-undang agar menghasilkan undang-undang yang baik diperlukan bahkan harus memenuhi ketentuan proses atau prosedur yang sudah ditentukan. Proses atau pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk diuji aspek proses atau prosedur dari pembentukan undang-undang tersebut. Dengan kata lain, ketidaksesuaian proses atau prosedur pembentukan undang- undang dapat menyebabkan undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi aspek prosedural pembentukan undang-undang. 158 Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL mengingatkan arti penting prosedur pembentukan undang-undang yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang. Dalam tulisannya, Bagir Manan menegaskan bahwa: “keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang- undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Berdasarkan pandangan tersebut, prosedur pembentukan undang-undang sama-sama penting seperti halnya substansi atau materi-muatan undang- undang itu sendiri. Dengan demikian, prosedur pembentukan undang- undang tidak dapat diabaikan oleh para pembentuk undang-undang. Arti penting ketaatasasan para pembentuk undang-undang terhadap prosedur pembentukan undang-undang dapat dianalogikan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM). Dalam buku lainnya, Bagir Manan menegaskan bahwa tata cara atau prosedur sama pentingnya dengan substansi dari undang-undang itu sendiri. Ia menegaskan: “Selain peraturan perundang- undangan yang mengatur materi HAM, diperlukan juga pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan HAM, implementasi HAM di dalam praktik bukan saja sulit tetapi juga akan menimbulkan berbagai masalah.” UUCK ditengarai mengesampingkan asas-asas undang-undang yang dikenal dalam tataran doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Asas-asas tersebut antara lain asas lex specialis derogat lex generalis namun tidak dikenal asas yang sebaliknya, misalnya lex generalis derogat lex specialis. Pengesampingan suatu undang-undang antara lain dapat dilakukan ketika suatu undang- undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum, tetapi untuk sebaliknya tidak dapat. Dengan kata lain, undang- undang spesialis atau khusus tidak dapat dikesampingkan oleh undang-undang yang bersifat generalis atau umum. UUCK secara substantif bukan merupakan undang-undang spesialis atau khusus, tetapi dapat dikategorikan sebagai undang- undang generalis (umum). Berdasarkan materi-muatannya, UUCK terdiri atas 11 (sebelas) kluster materi- muatan undang-undang. Bahkan, UUCK mengakomodasi 78 (tujuh puluh delapan) materi- muatan undang-undang terkait. Dengan demikian, materi-muatan UUCK sudah dapat dipastikan bukan undang-undang khusus atau spesialis yang mengatur tentang materi-muatan tertentu. Pertanyaannya adalah apakah secara 159 teknis UUCK dapat melakukan perubahan materi-muatan yang ada di dalam undang- undang tertentu yang lebih khusus (spesialis)? Misalnya, apakah UUCK dapat melakukan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam hal ini, undang- undang yang lebih khusus (spesialis) adalah UU Ketenagakerjaan, sehingga UUCK tidak dapat mengubah, mengganti, mencabut materi-muatan UU Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, UUCK yang bersifat generalis tidak berlaku atau tidak dapat mengubah UU Ketenagakerjaan. Pencabutan suatu undang-undang harus dilakukan oleh undang- undang yang memiliki materi-muatan atau undang-undang yang sama. Misalnya, Undang- Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dapat diubah, dicabut, diganti oleh Undang- Undang Tentang pemerintahan (lagi). Dalam praktik, UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sangat logis karena undang- undang tersebut mengatur materi-muatan yang sejenis atau hal yang sama. Namun demikian, perubahan terhadap materi-muatan tertentu dari suatu undang-undang dapat saja dilakukan baik terhadap Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, dan lain-lain. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pernah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan seperti itu sudah biasa dan sering dilakukan dalam dunia peraturan perundang- undangan di Indonesia. Perubahan dilakukan terhadap materi-muatan tertentu baik berupa bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan lain-lain. Secara teoretis, perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula halnya, penggantian atau pencabutan peraturan perundang-undangan, termasuk pula untuk undang- undang. Artinya, perubahan, penggantian, atau pencabutan peraturan perundang- undangan merupakan hal yang biasa dan sering terjadi dalam konteks hukum di Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa syarat tersebut di antaranya adalah: (1) Memiliki rezim hukum yang sama. 160 (2) Mengatur materi-muatan yang sejenis. (3) Mengisi kekosongan hukum. (4) Menjaga kepastian hukum. (5) Menjadi kesatuan yang utuh. Berkaitan dengan contoh di atas, keberlakuan UU Pemerintahan Daerah tidak dapat diubah, dicabut, atau diganti dengan undang- undang lain yang tidak mengatur tentang hal yang sama. Misalnya, ada ketentuan terkait dengan kewenangan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah. Materi-muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut tidak dapat diubah atau dicabut oleh Undang- Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), meskipun UU MD3 tersebut di dalamnya mengatur tentang DPRD. Apalagi jika undang-undang tersebut berbeda rezim hukum dan materi- muatannya tidak berkaitan sama sekali. Berbagai praktik kegiatan atau tindakan yang terjadi karena mengabaikan aspek prosedur dalam kehidupan dapat menimbulkan persoalan tertentu. Beberapa contoh tersebut antara lain: - Kesalahan prosedur penanganan pasien di rumah sakit dapat menyebabkan malapraktik. - Kesalahan prosedur dalam perolehan sertifikat dapat mengakibatkan sertifikat tersebut dibatalkan. - Kesalahan prosedur penangkapan atau penahanan dapat mengakibatkan tidak sah. - Kesalahan prosedur penelitian vaksin dapat mengakibatkan tidak keluar izin penggunaan. - Kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dan/jasa dapat mengakibatkan persoalan hukum. - Kesalahan prosedur pembentukan undang-undang dapat mengakibatkan batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau tidak mengikat. Akibat demikian pentingnya tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, hal itu tidak boleh disimpangi apalagi diabaikan. Penyimpangan atau pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang tersebut dapat menjadi faktor penyebab suatu undang-undang batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau bahkan tidak mengikat. Demikian pula halnya, ketidaksesuaian atau pengabaian tata cara atau prosedur 161 pembentukan undang-undang juga akan menyebabkan dilakukannya permohonan pengujian formal oleh pihak berkepentingan. Beberapa contoh sudah terjadi di dalam permohonan pengujian formal yang dilakukan oleh pihak tertentu karena pembentukan undang-undang dianggap tidak mengikuti prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana mestinya. Permohonan pengujian formal tersebut (baik terpisah maupun tergabung dengan pengujian material) diajukan kepada MK. Dalam hal ini, MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak, mengikuti atau tidak, menjalankan atau tidak, taat asas atau tidak, bertentangan atau tidak dengan tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang yang sudah diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan pelaksananya. Berdasarkan pengertian pengujian formal dan pengujian material seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dirumuskan bahwa selain objek yang masuk ke dalam pengujian material adalah pengujian formal. Apabila disederhanakan, misalnya pengujian formal sebagai “A”, dan pengujian material sebagai “B”, maka dapat diartikan bahwa selain A adalah B atau sebaliknya selain B adalah A. Dengan demikian, sepanjang bukan masuk ke dalam pengujian material akan menjadi objek pengujian formal atau sebaliknya sepanjang bukan masuk ke dalam pengujian formal akan menjadi objek pengujian material. Rumusan tersebut akan tampak dalam pembagian ruang lingkup pengujian formal yang akan diuraikan kemudian dalam keterangan ini. Keberadaan UU PPP merupakan pedoman untuk semua lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal itu ditegaskan di dalam konsiderans menimbang UU PPP, khususnya huruf b yang berbunyi “bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa UU PPP merupakan atau mengandung cara dan metode dalam pembentukan undang- undang, di mana cara dan metode tersebut bersifat pasti, baku, dan standar. Cara dan metode dalam pembentukan undang-undang yang bersifat pasti, baku, dan standar tersebut mengikat lembaga pembentuk undang-undang. 162 Secara normatif, lembaga pembentuk undang-undang menurut UUD 1945 adalah DPR, Presiden, dan DPD. Dengan demikian, ketiga lembaga pembentuk undang-undang tersebut terikat oleh UU PPP, sehingga wajib menjalankan UU PPP sebagaimana mestinya. Meskipun UU PPP tidak mengatur secara khusus sanksi tertentu apabila ketiga lembaga pembentuk undang-undang tersebut tidak mengikuti atau menjalankan UU PPP sebagaimana mestinya dalam pembentukan suatu undang-undang, sanksi lain dapat diterapkan terhadap produknya baik dalam arti pembatalan, pencabutan, atau putusan lainnya oleh lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang. Dalam hal ini, UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut dapat berupa pengujian formal atau pengujian material sesuai dengan alasan dan kepentingan para pihak, terutama pihak yang merasa dirugikan atau berkepentingan dengan suatu undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang- undang dapat saja mengabaikan proses dan prosedur pembentukan undang-undang, termasuk UUCK, tetapi jangan lupa bahwa produknya yang berupa undang-undang tersebut dapat dinilai dan kemudian dinyatakan tidak sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan undang- undang. Kewenangan tersebut melekat pada MK yang dapat melakukan koreksi atas keluarnya suatu undang-undang, baik aspek proses dan prosedur maupun aspek materialnya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pembentukan undang- undang di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, sehingga pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 dapat diuji secara formal (pengujian formal). Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu sepenuhnya merupakan ranah kewenangan MK. Namun demikian, Ahli akan mencoba menjawab dan menguraikan hal tersebut sepanjang pengetahuan, persepsi, perspektif, dan konteks sendiri. D. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan terkait dengan proses atau prosedur pembentukan undang- undang terutama dapat dilihat dari rumusan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Selanjutnya, Pasal 20 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat 163 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang- undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang- undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 terdapat prosedur yang ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu: (1) Presiden mengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden membahas rancangan undang- undang. (3) Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memberikan atau melakukan persetujuan bersama terhadap rancangan undang- undang. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Presiden mengundangkan undang-undang yang sudah disahkan atau sah dengan sendirinya. Ahli memberikan catatan terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, “jika rancangan undang-undang itu sedang dibahas, tetapi waktu masa sidang sudah habis, sehingga tidak sempai disetujui bersama, apakah rancangan undang-undang tersebut dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR berikut. Di dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 hanya disebutkan “Jika tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” Frasa yang digunakan “jika tidak mendapat persetujuan bersama”, bukan “jika tidak sempat mendapat persetujuan bersama” atau “jika tidak sempat disetujui bersama”. Sementara itu, Pasal 22A UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang- 164 undang.” Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 tersebut ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud saat ini adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU PPP tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang juga mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU PPP). Kemudian, UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diubah oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan pelaksanaan perintah lebih lanjut dari Pasal 22A UUD 1945 adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Pengakuan dan penegasan secara normatif bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pelaksanaan perintah dari Pasal 22A UUD 1945 terbukti dengan dicantumkannya Pasal 22A UUD 1945 sebagai salah satu pasal dalam konsideran (dasar hukum) mengingat (di samping Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945). Dengan demikian, pembicaraan tentang prosedur pembentukan undang- undang yang dimaksud oleh UUD 1945 saat ini adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan UU Nomor 15 Tahun 2019. Sementara itu, pengakuan dan penegasan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari Pasal 22A UUD 1945 dijelaskan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 15 tahun 2019. Penjelasan Umum tersebut berbunyi sebagai berikut: “Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.” 165 Berbicara sistem hukum nasional di dalamnya akan berbicara pula tentang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S. Sos, LL.M., dan Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.H. terdapat 9 (sembilan) komponen sistem hukum yang merupakan suatu rangkaian unsur yang satu sama lain merupakan rangkaian saling terkait dan membentuk suatu rangkaian proses. Kesembilan komponen tersebut adalah masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum (ilmu hukum), konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum. Salah satu komponen dari sistem hukum tersebut adalah pembentukan hukum, khususnya hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Menurut kedua pakar tersebut, pembicaraan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi pembicaraan tentang personil pembentuknya, institusi pembentuknya, proses pembentukannya, dan bentuk hukum hasil bentukannya. Berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, menurut kedua pakar tersebut, jika terjadi kepincangan proses hukum yang berkaitan dengan proses pembentukannya, maka yang layak diperiksa adalah keseluruhan kualitas lembaga-lembaga itu. Masyarakat yang tidak puas atas keberadaan suatu undang- undang yang dianggap tidak memenuhi prosedur pembentukannya saat ini sudah diberi ruang untuk melakukan pengujian formal atas undang-undang tersebut. Dalam hal ini, MK merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Undang-undang sebagai bagian dari jenis peraturan perundang- undangan memiliki prosedur pembentukan yang sudah diatur di dalam UU PPP. Dalam hal ini, masyarakat luas atau khususnya yang berkepentingan atas undang-undang tertentu dapat melihat dan menilai dilaksanakan atau tidaknya tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UUD 1945 dan UU PPP. Undang-Undang PPP tersebut antara lain mengatur tentang pengertian atau batasan pembentukan peraturan perundang- undangan. Pasal 1 angka 1 UU PPP menjelaskan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan, 166 termasuk undang- undang, harus memenuhi dan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya, pengertian peraturan perundang-undangan dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 UU PPP. Rumusan Pasal 1 angka 2 UU PPP berbunyi sebagai berikut: “Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Salah aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, termasuk undang-undang, adalah melalui prosedur tertentu. Prosedur tersebut harus yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah UUD 1945 dan UU PPP di atas. Namun demikian, di dalam undang- undang tersebut tidak dijelaskan pengertian dan rincian prosedur pembentukan undang- undang tersebut. Prosedur pembentukan undang-undang di dalam UU PPP tidak lain adalah tahapan-tahapan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Tahapan dalam pembentukan undang-undang yang 5 (lima) tahapan tersebut kemudian ditambah dengan tahapan lain di luar lima tahapan tersebut, yaitu tahapan penyebarluasan. Bahkan, di dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 ditambah dengan tahapan pemantauan dan peninjauan. Sementara itu, pengertian undang-undang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 UU PPP. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PPP berbunyi: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Dalam pengertian tersebut, lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan undang- undang adalah DPR dan Presiden. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut definisi tersebut tidak termasuk sebagai lembaga negara yang turut dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, di dalam UU PPP juga diatur terkait dengan DPD dalam pembentukan undang-undang. Dalam UU PPP tersebut diatur masing-masing lembaga pembentuk undang- undang, yaitu DPR, Presiden, dan DPD dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang. Dalam tahapan itu sekaligus juga untuk melihat ruang pelibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Untuk mengetahui kewenangan dari masing- masing lembaga 167 pembentuk undang-undang tersebut di bawah ini akan dijelaskan secara garis besar masing-masing pasal yang mengatur kewenangan khususnya DPR dan Presiden dalam tahapan pembentukan undang-undang. Sebagai tolok-ukur untuk melihat dilaksanakan atau tidaknya kewenangan tersebut dalam setiap tahapan pembentukan undang- undang diajukan pertanyaan seperti yang lazim digunakan oleh para jurnalis dalam mencari dan menulis berita, yaitu “5 W dan 1 H” (what, who, where, when, why, dan how). Selanjutnya, pertanyaan tersebut dielaborasi dan diperluas lagi sesuai dengan kepentingan untuk mengetahui dan menggali informasi yang diperlukan dalam melihat pelaksanaan kewenangan DPR dan Presiden dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Menurut Ahli, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang harus dijawab dan dibuktikan oleh DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Apabila pihak DPR dan Presiden mampu menjawab dan menjelaskan dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan relevan dapat saja diterima oleh rakyat terutama pihak- pihak yang berkepentingan. Namun demikian, apabila sebaliknya pihak DPR dan Presiden tidak mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang disertai dengan bukti yang kuat dan relevan rakyat akan selalu mempertanyakan keseriusan dan kinerja DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. (1) Dewan Perwakilan Rakyat a. Tahapan Perencanaan Tahapan perencanaan undang-undang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun rumusan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang- Undang. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 168 Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria penyusunan dan penetapan? Apa saja pertimbangannya? Bagaimana cara mengevaluasi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Dan lain-lain. Pasal 21 (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. (4) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Bagaimana bentuk koordinasinya? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara melakukan koordinasi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Dan lain- lain. Pasal 22 a. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. b. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR. Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Bagaimana bentuk kesepakatannya? Apa kriteria kesepakatan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyepakati? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 23 (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. ... (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa 169 kriteria pengajuan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara mengajukannya? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. b. Tahapan Penyusunan Selanjutnya adalah tahapan penyusunan yang diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun rumusan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. (4) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria pengajuan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyusun naskah akademik? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 45 (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. (2) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria pengajuan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyusun rancangan undang-undang? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 46 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 170 Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria pengajuan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyusun rancangan undang-undang? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 48 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang. (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Bagaimana cara menyampaikan rancangan undang-undang? Bagamana cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 49 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa ada yang tidak sampaikan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyampaikan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. 171 c. Tahapan Pembahasan Tahapan pembahasan diatur di dalam Pasal 50, Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) ... (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang dilakukan dalam pembahasan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara membahas? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 65 (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. (2) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa materi pembahasan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara membahas? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 68 (1) ... (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; 172 c. ... (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. ... b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; (5) . Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang dijelaskan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menjelaskan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 69 (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: (2) ... Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria pengambilan keputusan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara pengambilan keputusan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. d. Penyebarluasan Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa tahapan penyebarluasan tidak termasuk ke dalam 5 (lima) tahapan dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, tahapan penyebarluasan tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan dengan tahapan dalam pembentukan undang- undang. Bahkan, tahapan ini materinya justru mendahului tahapan perencanaan, yaitu menyangkut penyebarluasan Prolegnas dan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, penyebarluasan juga dilakukan terhadap Undang-Undang setelah selesainya tahapan pengundangan. Hal itu diatur di dalam Pasal 88-Pasal 89 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 173 Pasal 88 1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa informasi yang diberikan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara memperoleh masukan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 89 (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Pertanyaannya adalah: apakah DPR sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang disebarkan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyebarkan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya sudah jelas tentang peluang pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang- undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah terbuka dimulai sejak perencanaan pembentukan undang- undang dalam menyusun prolegnas. Dalam hal ini, semestinya pihak DPR sudah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sejak perencanaan dalam menyusun prolegnas. 174 (2) Presiden (Pemerintah) a. Tahapan Perencanaan Tahapan perencanaan dari pihak Presiden juga diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal itu disebabkan ketentuan tersebut memasukkan Presiden dan DPR dalam tahapan yang sama. Selengkapnya, rumusan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang- Undang. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa kriteria penyusunan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyusun prolegnas? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 21 (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) … (3) ... (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 175 Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang dikoordinasikan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara melakukan koordinasi? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 22 (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. (2) ... Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang disepakati? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara melakukan kesepakatan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 23 (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. ... (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. ... Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara mengajukan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. b. Tahapan Penyusunan Selanjutnya adalah tahapan penyusunan yang diatur di dalam Pasal 47. (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (2) ... (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 176 (4) ... Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang diajukan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara mengajukan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 49 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang diterima? Apa pertimbangannya? Berapa banyak yang diterima? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. c. Tahapan Pembahasan Tahapan selanjutnya adalah pembahasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 50, Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2011. Selengkapnya, rumusan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. (3) ... (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. 177 Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang diajukan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara mengajukan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Darimana anggarannya? Berapa anggarannya? Dan lain-lain. Pasal 65 (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. (2) ... (3) ... (4) ... (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (Menerima). Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang dibahas? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara melakukan pembahasan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 68 (1) ... (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden. (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. ... 178 (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. ... b. ... c. Presiden. (5) ... Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang diajukan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara mengajukan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 69 (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (4) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. d. Penyebarluasan Seperti halnya untuk DPR yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa tahapan penyebarluasan tidak termasuk ke dalam 5 (lima) tahapan dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, tahapan penyebarluasan tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan dengan tahapan dalam pembentukan undang-undang dari sisi Presiden. Bahkan, tahapan ini materinya justru mendahului tahapan perencanaan, yaitu menyangkut penyebarluasan Prolegnas dan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, penyebarluasan juga dilakukan terhadap Undang-Undang setelah selesainya tahapan pengundangan. Hal itu diatur di dalam Pasal 88-Pasal 89 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 179 Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang disebarkuaskan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara menyebarluaskan? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Pasal 89 (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pertanyaannya adalah: apakah Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Berapa jumlahnya? Apa yang dikoordinasikan? Apa pertimbangannya? Bagaimana cara melakukan koordinasi? Persoalan apa yang dihadapi? Bagaimana hasilnya? Apakah ada pelibatan pihak lain? Apa alasannya? Apa buktinya? Kapan pelaksanaannya? Berapa lama waktunya? Dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya sudah jelas tentang peluang pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang- undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah terbuka dimulai sejak perencanaan pembentukan undang- undang dalam menyusun prolegnas. Dalam hal ini, semestinya pihak Presiden juga sudah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang- undang sejak perencanaan dalam menyusun prolegnas. Partisipasi Masyarakat Sebagai Prasyarat Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas dan Demokratis Salah satu aspek prosedural yang penting dalam pembentukan undang- undang adalah adanya keterlibatan masyarakat atau publik. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang- undang saat ini dikenal dengan istilah partisipasi publik, partisipasi masyarakat, dan lain-lain. Dalam istilah asing yang digunakan berbeda-beda, antara lain: citizen participation, civic participation, 180 public involvement, civic engagement, dan lain-lain. Dalam beberapa undang- undang di Indonesia disebut dengan partisipasi masyarakat. Persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan undang- undang adalah pelaksanaan partisipasi publik. Hal ini tidak dapat dianggap enteng karena untuk menilai keberhasilan, kegagalan, termasuk hambatan yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang akan turut ditentukan oleh sejauh mana partisipasi publik tersebut. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan undang- undang akan dapat melihat dan mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan memberikan sumbangan, diterima, diakomodasi, ditolak, dan sebagainya. Dengan demikian, evaluasi atas jalannya partisipasi masyarakat akan menampilkan dan memberikan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Alasan pentingnya pembentukan suatu peraturan perundang- undangan, khususnya undang-undang, melibatkan masyarakat setidaknya ada dua hal. Pertama, partisipasi masyarakat akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Kedua, partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan kadar demokrasi. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah semestinya melibatkan atau dilibatkan dalam pembentukan undang- undang. Secara normatif, partisipasi masyarakat sudah diatur di dalam UU PPP. Namun demikian, pengaturan hal tersebut dianggap belum lengkap dan rinci. Dalam hal ini, UU PPP tidak mengatur prosedur, model, waktu, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Akibat tidak jelas atau lengkapnya prosedur, model, waktu, dan lain-lain terkait dengan partisipasi publik, para pihak tidak memiliki pandangan yang sama dalam pelaksanaannya. Hal itu kemudian berimplikasi kepada ketidakjelasan hasil atau produk dari partisipasi publik itu seperti apa. Apakah sekedar menerima pengunjuk rasa atas suatu RUU merupakan bagian dari partisipasi masyarakat? Apakah sosialisasi yang bersifat sepihak dan hanya menginformasikan suatu RUU dapat dinilai sebagai partisipasi publik? Seminar yang hanya mendatangkan para pembicara dari kalangan pakar apakah juga partisipasi yang sesungguhnya? Berbagai pertanyaan tersebut muncul karena ketidakjelasan aturan tentang partisipasi publik tersebut. 181 Partisipasi publik menciptakan hubungan langsung baru antara publik dan para pengambil keputusan di birokrasi. Pada tingkat yang paling dasar, partisipasi publik adalah cara untuk memastikan bahwa mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat berdialog dengan publik tersebut sebelum membuat keputusan tersebut. Dalam hal itu ada dua segi yang terlibat, yaitu dari perspektif publik, partisipasi publik meningkatkan pengaruh mereka terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dari perspektif pejabat pemerintah, partisipasi publik menyediakan sarana di mana isu-isu kontroversial dapat diselesaikan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, khususnya undang-undang, sangat penting. Secara akademik, penelitian tentang partisipasi masyarakat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi. Hal itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan merupakan hal yang aneh atau tabu untuk dilakukan. Partisipasi masyarakat sudah merupakan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan termasuk dalam pembentukan undang-undang sudah bukan barang baru. Bahkan, pengaturan partisipasi masyarakat di dalam peraturan perundang- undangan bukan lagi merupakan hal yang relatif baru. Pertama kali partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan selanjutnya diatur pula di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Partisipasi masyarakat tersebut diatur dalam Bab XI dengan judul Partisipasi Masyarakat. Namun demikian, pengaturan terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang- undang belum diatur secara rinci. Hal itu diatur hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 96. Adapun Pasal 96 UU PPP berbunyi sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; 182 c. Sosialisasi; dan/atau d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 96 ayat (6) UU PPP berbunyi sebagai berikut: “Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.” Pengertian masyarakat tersebut tentu hanya merupakan contoh saja dan tidak bersifat limitatif. Selain itu, masyarakat lainnya juga harus dimasukkan seperti kelompok atau organisasi buruh, pencinta lingkungan hidup, dan lain-lain. Dalam hal-hal tertentu yang menyangkut kepentingannya justru kelompok tersebut semestinya yang diprioritaskan dalam partisipasi masyarakat. Misalnya, ketika penyusunan RUU tentang Perburuhan atau Ketenagakerjaan, pihak buruh justru harus lebih diutamakan daripada seorang pakar sekalipun. Alasannya, mereka yang akan terkena aturan tersebut, sedangkan pakar belum tentu akan terkena aturan tersebut. Apalagi jika pakar tersebut seorang profesor yang berstatus PNS atau ASN tentu tidak akan terkena aturan atau UU Ketenagakerjaan tersebut. Pakar tersebut dapat saja dilibatkan, tetapi jangan dengan menafikan buruh atau organisasi buruh. Hal itu juga berlaku untuk undang-undang lainnya, misalnya undang- undang lingkungan hidup perlu melibatkan organisasi pencinta lingkungan hidup, aktivis lingkungan hidup, dan lain-lain. Namun demikian, pengaturan tentang partisipasi masyarakat di dalam UU PPP tersebut tidak cukup menjelaskan tata cara, bentuk, waktu, dan lain-lain. Bahkan, penegasan keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat seperti yang diatur di dalam judul bab juga tidak muncul di dalam pasalnya. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat belum 183 mendapatkan kejelasan dalam hukum positif baik mekanisme, model, tipe, bentuk, waktu, dan lain-lain. Sementara itu, pengaturan terkait dengan partisipasi masyarakat yang agak lebih lengkap justru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pengaturan hal tersebut terdapat di dalam Bab XIV dengan judul bab “Partisipasi Masyarakat” yang terdapat dalam Pasal 354. Selengkapnya, Pasal 354 UU Pemda berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan publik. (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; 184 c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. (6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur: a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Huruf c berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “efektif” adalah partisipasi masyarakat tersebut bukan hanya bersifat formalitas melainkan benar-benar menyangkut kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat.” Untuk melihat dan menilai efektivitas pelaksanaan partisipasi publik tentu harus ada tolok ukur yang dapat digunakan. Namun demikian, UU Nomor 12 Tahun 2011 sendiri ternyata tidak mengatur hal tersebut secara riinci dan jelas. Keadaan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan seperti apa dan bagaimana pelaksanaan partisipasi publik tersebut dalam kenyataannya. Ketentuan tersebut penting bukan hanya untuk masyarakat atau publik, tetapi juga untuk kalangan anggota DPR, Presiden (Pemerintah), dan DPD. 185 Ketersediaan aturan main dalam pelaksanaan partisipasi publik akan memudahkan semua pihak yang akan terlibat dalam pembentukan undang- undang. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat akan memiliki pedoman dan tolok ukur yang jelas dan pasti, sehingga tidak ada peluang terjadinya kesalahpahaman, ketidakadilan, dan lain-lain. Hal ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat formal (prosedural) dalam pembentukan undang-undang apabila terjadi pengujian khususnya terkait dengan prosedur pembentukan undang-undang. Selain mengatur lima tahapan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 memasukkan tahapan baru yang disebut dengan pemantauan dan peninjauan. Di dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut: “Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pengaturan tentang pemantauan dan peninjauan diatur di dalam Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95A (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas. Pasal 95B (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap tindak lanjut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 186 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap undang-undang yang sudah dihasilkan dan diberlakukan semestinya ada pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Dalam pemantauan dan peninjauan tersebut akan dapat dilihat seperti apa efektivitas dari suatu undang-undang. Hal itu semestinya juga dilakukan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 yang sejak awal mendapatkan reaksi dari sebagian masyarakat. Pertanyaan yang muncul antara lain adalah bagaimana pelaksanaan partisipasi publik dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia? Secara normatif ketentuan tersebut memang sudah diatur di dalam UU PPP. Pertanyaan lanjutannya, apakah pihak pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden sudah menjalankan ketentuan tersebut? Pelaksanaan partisipasi publik seperti apa yang dipilih atau ditempuh oleh DPR dan Presiden (Pemerintah). Selanjutnya, apakah dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode tertentu, model bagaimana, pihak mana yang diundang, dan sebagainya. Misalnya, jika bentuknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) siapa yang diundang dalam RDPU, bagaimana pelaksanaan RDPU, bagaimana hasil RDPU, dan seterusnya. Dengan demikian, partisipasi publik dilaksanakan bukan hanya formalitas, tetapi harus dalam bentuk benar- benar partisipatif. Masyarakat yang partisipatif dalam proses pembentukan undang- undang akan menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Dalam RDPU tersebut apakah terjadi diskusi, dialog, memberi, menerima, menyetujui, atau menyepakati atas materi yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat. Artinya, partisipasi publik bukan hanya menunjukkan dominasi dari salah satu pihak atas jalannya pertemuan, tetapi harus tercipta adanya kesetaraan dalam memberi dan menerima tanpa harus ada paksaan dari salah satu pihak. Pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik (good governance). Menurut UNDP terdapat 9 (sembilan) asas yang terkandung dalam good governance, yaitu: 18 participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness, accountabiluty, dan strategic vision. Dengan demikian, partisipasi publik merupakan aspek penting yang harus 187 dipenuhi oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk oleh DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Secara akademik, terdapat banyak metode partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh para pakar. Menurut John E. Bonine, terdapat setidaknya 8 (delapan) metode partisipasi masyarakat tersebut sebagai berikut: 1. Referenda. 2. Public hearing/inquires. 3. Public opinion survey. 4. Negotiated rule making. 5. Consencus conference. 6. Citizens’ jury/panel. 7. Citizens/public advisory committee. 8. Focus group. Sementara itu, metode partisipasi masyarakat menurut Abelson jauh lebih banyak lagi, bahkan sampai 17 (tujuh belas), sebagai berikut: 1. Citizens juries 2. Citizens panels 3. Planning cells 4. Consensus conference 5. Deliberative polling 6. Citizens panels 7. Focus group 8. Consensus building exercises 9. Survey 10. Public hearing 11. Open houses 12. Citizens advisory committee 13. Community planning 14. Visioning 15. Notification, distribution and solicitation of comments 16. Referenda 17. Structured value referenda 188 Partisipasi publik setidaknya memiliki dua manfaat, yaitu untuk mengurangi penentangan publik dan meningkatkan atau memper- besar legitimasi. Hal ini sangat logis karena dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk parisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan undang- undang, masya-rakat sudah tahu sejak awal apa materi, masalah yang dihadapi, jalan keluar, atau kesepakatan yang dapat diambil, dan lain-lain. Dalam hal ini, James L. Creighton menegaskan bahwa: “Anda mungkin dapat lolos dengan tingkat partisipasi yang lebih rendah selama proses pengambilan keputusan, hanya untuk mengetahui bahwa Anda tidak dapat menerapkan keputusan Anda karena tentangan publik dan kurangnya legitimasi untuk proses pengambilan keputusan Anda.” (You may be able to get away with a lesser level of participation during the decision-making process, only to discover that you are unable to implement your decision due to public opposition and the lack of legitimacy for your decision-making process). Manfaat pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi publik akan memberikan manfaat kepada para pihak, baik pembentuk undang-undang, masyarakat, atau pihak lainnya yang akan terkena undang-undang tersebut. Dengan demikian, partisipasi publik harus menjadi elemen yang selalu ada dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Penutup Sebagai penutup, Ahli menyampaikan lima catatan sebagai berikut: 1. Pengujian formal mencakup seluruh proses pembentukan undang-undang dan segala hal (aspek) di luar pengujian material, sehingga cakupannya sangat luas sepanjang bukan menyangkut materi-muatan undang-undang yang diuji. 2. Prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari pembentukan hukum yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Partisipasi publik (partisipasi masyarakat) dalam pembentukan undang-undang merupakan hal yang sangat penting sebagai tolok-ukur wujud kedaulatan rakyat dan keturutsertaan rakyat dalam pembentukan undang-undang, sehingga pengabaian atau kesengajaan menafikan partisipasi masyarakat 189 akan menjadi alasan undang-undang yang dibentuk batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau tidak mengikat. 4. Pengujian formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi bagian penting dalam melihat dan menilai apakah pembentukan undang-undang tersebut memenuhi ketentuan UUD 1945 dan peraturan pelaksananya, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. 5. Hasil pengujian formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut akan menjadi modal penting sebagai pembelajaran bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Presiden (Pemerintah), untuk selalu konsisten dan konsekuen menempuh prosedur pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam UUD 1945 dan peraturan pelaksananya. Ahli Juga menanggapi pertanyaan para Pihak dan Majelis Hakim dalam persidangan yang pokok tanggapannya sebagai berikut: - Pertama, terkait dengan pembentukan undang-undang yang baik. Kalau kita bicara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya undang-undang, tentu kita kembali kepada doktrin, antara lain, dan kepada ketentuan normatif. Ahli mengambil pandangan antara lain dari Prof. Bagir Manan yang menyebutkan tentang syarat-syarat atau dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik. Antara lain terkait dengan dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan lain-lain. Tetapi Prof. Bagir Manan menambahkan satu dasar atau syarat adalah terkait dengan teknik perancangan. - Terkait dengan konteks pengujian formal ini tentu adalah yang terkait dengan tadi dasar yuridis, khususnya terkait dengan keharusan mengikuti tata cara tertentu. Dan tata cara tertentu itu tentu dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian dilanjutkan atau dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, itulah syarat-syarat baik filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknik perancangan itu sebetulnya sudah ada di dalam ketentuan yang sifatnya final, termasuk juga dalam hukum normatif. Artinya, hukum positif juga. Dan itulah yang harus diikuti sebetulnya oleh para pembentuk undangundang, baik dari sisi DPR maupun dari sisi Pemerintah. 190 - Metode omnibus law itu tidak dikenal dan tidak diatur di dalam Undang-Undang P3, terutama kalau dilihat dari lampiran. Dari Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Kalau dilihat di lampiran itu tidak disebutkan, tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia bentuk omnibus law itu. Di dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 itu secara jelas dikatakan bahwa pembentukan undang-undang itu harus mengikuti teknik perancangan teknik penyusunan undang-undang sebagaimana lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini, artinya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam lampiran tadi itu, ada beberapa contoh format undang- undang. Dari sisi bentuk, undang-undang omnibus law itu dapat dikelompokkan sebagai undang-undang pada umumnya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu bukan merupakan bagian atau undang-undang penetapan perppu atau pengesahan perjanjian internasional, dan seterusnya. - Undang-undang dalam model omnibus law pun mungkin tidak masalah, tetapi karena di dalam undang-undang itu secara eksplisit jadi sulit. Tapi di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan itu bentuknya hanya itu yang dikenal begitu. Jadi, kalau nanti ada muncul yang baru, kalau mau undang- undangnya diubah dulu, seperti tadi disampaikan Ahli sebelumnya. Ketika perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mestinya pada waktu itu dimasukkan bentuk lain, apakah omnibus law atau apa pun, sehingga begitu ada undang-undang yang bermodelkan atau bermetode omnibus law itu tidak menyalahi ketentuan undang-undangnya sendiri. - Pelibatan masyarakat itu antara lain diatur di dalam Pasal 88, selain di Pasal 96 tadi. Di dalam Pasal 88 itu secara eksplisit ditegaskan bahwa pelibatan masyarakat itu dimulai sejak penyusunan program legislasi nasional. Jadi, kalau kembali kepada 5 tahapan pembentukan undang-undang, artinya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan mestinya pelibatan masyarakat itu sejak awal, artinya sejak perencanaan. Artinya, sejak perencanaan tadi penyusunan prolegnas itu, kemudian termasuk juga penyusunan, termasuk pembahasan, termasuk pengundangan, mungkin kalau pengesahan itu relatif ranahnya Presiden karena itu hanya melakukan penandatanganan. Dalam konteks pengundangan. Mungkin itu harus dibaca bahwa setelah pengundangan, artinya mungkin tadi bisa dikatakan 191 sosialisasinya kepada masyarakat atau kalau mau dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tadi sebagai perubahannya, maka di situ harus ada pemantauan. - Bahwa semestinya ketika akan dilakukan persetujuan bersama atas suatu RUU yang sudah dibahas di pembicaraan 1, pembicaraan 2 itu belum diambil keputusan untuk mengiyakan atau mentidakkan, sepanjang sebelum dilakukan perbaikan-perbaikan teknis. Jadi, perbaikan teknis itu sebetulnya atau semestinya dilakukan sebelum diambil persetujuan bersama untuk menerima rancangan undang-undang itu akan diusulkan untuk diserahkan ke Presiden untuk pengesahan. Artinya, hal-hal teknis itu dibenahi dulu, termasuk typo, dan sebagainya, termasuk tadi salah rujuk pasal, ayat, dan seterusnya. Sehingga apa yang diistilahnya dibawa, diumumkan di dalam pembahasan tingkat 2 itu sudah clear and clean, tidak ada masalah. Tidak ada lagi tadi kecurigaan ada penambahan, pengurangan, termasuk perubahan pasal dan seterusnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kontrol dari Pihak DPR sendiri, termasuk dari Pihak Pemerintah, termasuk juga di situ masyarakat bisa dilibatkan - Bahwa semestinya ketika akan dilakukan persetujuan, artinya persetujuan bersama atas suatu RUU yang sudah dibahas di pembicaraan 1, pembicaraan 2 itu belum diambil keputusan untuk mengiyakan atau mentidakkan, sepanjang sebelum dilakukan perbaikanperbaikan teknis. Jadi, perbaikan teknis itu sebetulnya atau semestinya dilakukan sebelum diambil persetujuan bersama untuk menerima rancangan undang-undang itu akan diusulkan untuk di diserahkan ke Presiden untuk pengesahan. Artinya, hal-hal teknis itu dibenahi dulu, termasuk typo, dan sebagainya, termasuk tadi salah rujuk pasal, ayat, dan seterusnya. Sehingga apa yang diistilahnya dibawa, diumumkan di dalam pembahasan tingkat 2 itu sudah clear and clean, tidak ada masalah. Tidak ada lagi tadi kecurigaan ada penambahan, pengurangan, termasuk perubahan pasal dan seterusnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kontrol dari Pihak DPR sendiri, termasuk dari Pihak Pemerintah, termasuk juga di situ masyarakat bisa dilibatkan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan 192 keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang- undang secara formil dalam Perkara 105, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 105 1) Bahwa esensi utama untuk adanya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi Para Pemohon Perkara 105 selain harus dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran/invasi hak-hak hukum (legal rights), Para Pemohon Perkara 105 juga harus memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang hendak dilindungi dalam ranah kepentingan hukum menurut undang-undang. In casu, para Pemohon Perkara 105 hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional para Pemohon Perkara 105 untuk menjalankan profesinya sebagai pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja serta para pekerja/buruh. Adapun concern para 193 Pemohon Perkara 105 tidak lantas menjadikan para Pemohon Perkara 105 memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. 2) Bahwa para Pemohon Perkara 105 tidak menguraikan pertautannya dengan UU Cipta Kerja secara formil. Sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi Para Pemohon Perkara 105 saja, yang bahkan Para Pemohon Perkara 105 tidak dapat menguraikan secara konkrit kerugiannya atas dibentuknya UU Cipta Kerja. Selain itu, Para Pemohon Perkara 105 yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pertautan yang berbeda khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan UU a quo, namun hal ini tidak diuraikan oleh para Pemohon Perkara 105 sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang dimiliki Para Pemohon Perkara 105 terhadap UU Cipta Kerja. Dengan demikian, para Pemohon Perkara 105 tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU Cipta Kerja. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang- undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. 3. Bahwa kata Omnibus dalam bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur 194 sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. 4. Bahwa metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk dalam sistem Common Law sejak tahun 1937. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. 5. Praktik Omnibus Bill/Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem Civil Law sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. 6. Bahwa saat ini telah terjadi hyper regulation peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dengan komposisi sebagai berikut: Undang-Undang: 1.700 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 182 Peraturan Pemerintah: 4.670 Peraturan Presiden: 2.167 Peraturan Menteri: 15.735 Peraturan LPNK: 4.178 Peraturan Daerah: 15.982 (Data diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB) 195 Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, penyederhanaan untuk efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 8. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. 9. Saat ini metode Omnibus Law telah diterapkan dalam UU Ciptaker dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan dapat 196 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 79 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker. 10. Dengan dibentuknya UU Ciptaker juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 11. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 12. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang UU Cipta Kerja, cipta kerja merupakan upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem 197 investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 13. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (from cradle to the grave) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. DPR dan Pemerintah memiliki tugas untuk mempertemukan dua kepentingan yang sulit untuk disatukan di bidang ketenagakerjaan ini, yang paling penting adalah memberikan keadilan dalam perspektif masing-masing pihak yaitu buruh/pekerja dan pengusaha. 14. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 15. Bahwa klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka investasi dan disisi lain memberikan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tugas Negara untuk menyediakan lapangan kerja sesuai amanat konstitusi. Pengaturan ini diharapkan memberikan harapan baru bagi investasi. Dengan kemudahan regulasi dan iklim investasi yang kondusif diharapkan ketenagakerjaan juga tetap mendapatkan pelindungan yang cukup baik dari pemerintah maupun pengusaha. 16. Bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dari semua klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja karena tidak bisa dipisahkan antara perbaikan iklim investasi dengan pengaturan dan pelindungan ketenagakerjaan. Kondisi sosiologis berupa jumlah PHK yang terus meningkat dan ketersediaan pekerjaan semakin sedikit sebelum pandemi terlebih saat pandemi menciptakan kesenjangan lapangan kerja baru baik di sektor formal maupun informal yang belum dalam kondisi ideal telah mendorong perlunya perubahan ketentuan 198 mengenai ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan transformasi atau perubahan dari sisi ekosistem ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung dua kepentingan besar berupa pelindungan bagi pekerja/buruh dan peningkatan investasi. C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN FORMIL 1. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Cipta Kerja meskipun menggunakan metode omnibus law adalah tetap sebuah undang- undang yang pada hierarkinya tetap berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 199 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur materi muatan antara lain mengenai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, Nomor 67/PUU-XI/2013, dan Nomor 13/PUU-XV/2017; dan pemenuhan kebutuhan hukum untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja yang dihadapkan dengan kondisi global dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UU Cipta Kerja memiliki materi muatan yang telah berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. c. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (hal. 147), materi-materi tertentu yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu materi khusus tersebut adalah pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (legislative delegation of rule- making power), yaitu: • Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; • Perubahan ketentuan undang-undang; • Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang; • Pengesahan suatu perjanjian internasional; • Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan • Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki kewenangan mutlak 200 untuk mencabut undang-undang yang ada sebelumnya dan mengubah ketentuan undang-undang lainnya. d. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. e. Bahwa dalam hukum perundang-undangan dikenal asas lex posterior derogate legi priori yang artinya suatu peraturan perundang- undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang lama, dan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Cipta Kerja menjelaskan tujuan pembentukan UU a quo antara lain adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan UMKM dan juga untuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat urgensi yang akan dituju dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut adalah untuk penyederhanaan regulasi, maka tentunya ketentuan perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan bagi undang-undang yang telah ada sebelumnya. f. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai judul UU a quo yang tidak sesuai dengan pedoman dalam Lampiran II Poin A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan judul undang-undang perubahan, DPR berpandangan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup, dan penjelasan. Selain itu materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi 201 Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik berikutnya. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam hal nomenklatur judul perubahan 78 UU yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja yang terlalu banyak, maka diperlukan terobosan demi efektivitas hukum. g. Bahwa UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law sebagai sebuah terobosan/inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan legislative drafting yang belum terpecahkan. h. Secara konstitusi, metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga UU Cipta Kerja dibentuk atas urgensi tersebut dan telah sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 202 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 2. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 105, Perkara 4, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Asas Kejelasan Tujuan 1) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 (hal. 366) sebagai berikut: “Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil.” 2) Meskipun demikian DPR memberikan pandangan bahwa dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja telah dengan tegas dicantumkan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yaitu: • menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan 203 nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; • menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 3) Bahwa UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, telah sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja. Penyesuaian tersebut terdapat di antaranya dalam undang-undang sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 77 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan membuka bidang-bidang usaha yang dimungkinkan untuk kegiatan penanaman modal dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketahanan nasional. Sehingga dengan demikian dalil Para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 79 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 204 investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dibukanya kesempatan bagi badan hukum asing atas kepemilikan bank umum syariah ditujukan untuk meningkatkan ekosistem investasi yang akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 17 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sangat penting dilakukan untuk sentralisasi penataan ruang yang terintegrasi, penyederhanaan perizinan yang berbelit-belit dan panjang, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (Perizinan OSS) dapat menghapuskan sistem perizinan usaha yang berbelit-belit dan panjang yang 205 berdampak pada kurang berminatnya investor dalam kegiatan penanaman modal di industri nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja yang mengubah penerapan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based) dapat menciptakan kemudahan dan pengaturan kembali agar investasi dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja berjalan optimal. Pesimisme dan kekhawatiran Para Pemohon juga berlebihan karena ketidakpahaman Para Pemohon terkait sistem baru yang akan diterapkan ini, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan yang akan dilaksanakan terintegrasi oleh 18 (delapan belas) kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapeten, BPOM, Kepolisian. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan bekerja dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Bahwa pada implementasi saat ini banyak hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi oleh para pemberi kerja, kondisi seperti itu yang melandasi tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak para pekerja dapat terjamin dan terpenuhi. Selain itu, ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk penyederhanaan perizinan agar dapat meningkatkan iklim 206 investasi di Indonesia sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat namun tidak di imbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa poin penting dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi pekerja antara lain: ➢ Kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi; ➢ Kepastian pemberian pesangon di mana pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha; ➢ pengaturan jam kerja khusus untuk pekerja tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan pada jam kerja umum, yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah pada industri 4.0 dan ekonomi digital; dan ➢ Persyaratan terkait dengan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon perlu lebih memahami kembali maksud dan tujuan dalam UU Cipta Kerja, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Pemohon hanyalah asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 111 – Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, yaitu untuk melakukan penyesuaian salah satunya pada aspek pengaturan perpajakan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan 207 perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Pengaturan bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat berdampak positif pada: ➢ adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; ➢ adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan ➢ adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan (fairness) dan tujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) terhadap Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. 4) Bahwa tujuan UU Cipta Kerja dalam Pasal 3 telah menjamin kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti: • Perizinan Tunggal bagi UMK melalui pendaftaran; • Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK; • Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; • Insentif Fiskal dan Pembiayaan; • Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; • Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; • Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 208 • Kemitraan UMK: tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan Terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara) melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan; • Kemudahan untuk Koperasi; • Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang; • Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; • Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; dan • Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, maka dalil Para Pemohon tidak beralasan dan hanya asumsi belaka. 5) Berdasarkan penjelasan di atas, telah terlihat dengan jelas dan tegas tujuan UU Cipta Kerja atas dasar kepentingan dan kesejahteraan nasional, dan tentunya telah memperhatikan dengan cermat kaidah- kaidah ataupun asas-asas yang terkandung dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar. b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang tersebut dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara DPR dan Presiden, in casu UU Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden sesuai UUD NRI tahun 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. 209 c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) DPR menerangkan bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: • Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang tentunya untuk bertujuan untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Upaya ini tentunya akan berdampak pula kepada masyarakat yang salah satunya adalah dengan terbukanya peluang lapangan kerja yang baru guna dapat mengakomodir angkatan kerja yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan meluncurkan PTSP dan Pemerintah pun melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang masih ditemukan potensi disharmoni. Sepanjang tahun 2016 terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. • Selain peluncuran PTSP, usaha yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Pada tahun 2018 Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun semua usaha tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, proses deregulasi yang dilakukan secara biasa (business as usual) dengan mengubah satu persatu undang-undang tentunya akan sulit untuk mencapai integrasi dalam waktu yang singkat. Maka penerapan metode Omnibus Law dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya, tentu menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal peningkatan iklim investasi di Indonesia yang lebih baik. 210 2) Dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, tentunya telah dilakukan secara mendalam dengan adanya kajian yang memperhitungkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga dampaknya bagi keuangan negara. Dalam kajian dan penelitian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, telah diperhitungkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan RUU Cipta Kerja mampu menata, mengharmoniskan, menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mempermudah alur perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta untuk memperkuat UMKM. Selain hal tersebut, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja juga diharapkan mampu untuk memastikan bahwa penerapan metode Omnibus Law tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan. 3) Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka meskipun secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tiap undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja berbeda seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, namun kajian secara mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukan tujuan besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tersebut, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi, dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat, salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. Para Pemohon perlu lebih memahami secara mendalam maksud dan tujuan yang ada dalam UU Cipta Kerja agar tidak salah dalam menginterpretasikannya. 211 d. Asas Kejelasan Rumusan 1) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kesalahan rujukan dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU a quo tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak masuk ke dalam syarat formil pembentukan undang-undang melainkan sudah masuk ke dalam pokok pengujian secara materil. 2) Kesalahan rujukan dalam rumusan tersebut merupakan suatu permasalahan teknis administratif/clerical yang tidak membuat pengaturan yang ada di dalam pasal tersebut menjadi kehilangan esensi atau maknanya. 3) Bahwa penyebab ketidakpastian hukum terjadi, karena: • substansi yang tidak jelas, sehingga terjadi penafsiran ganda (menimbulkan multi tafsir); • adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama (menciptakan 2 (dua) atau lebih kondisi hukum yang berbeda terhadap hal yang sama); dan • tidak adanya pengaturan sama sekali (kekosongan hukum). 4) Bahwa ketiga penyebab ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan substansi/materi muatan peraturan perundang-undangan dan bukan disebabkan oleh teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum tidaklah terjadi karena teknik pengacuan, melainkan karena adanya substansi dalam pasal atau ayat yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran ganda (multi tafsir), menciptakan 2 (dua) kondisi hukum berbeda, atau meniadakan suatu kondisi hukum tertentu sehingga kondisi hukum tertentu tersebut menjadi sama sekali tidak ada yang mengatur (kekosongan hukum). Dengan demikian, teknik pengacuan tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum hanya terjadi berkaitan dengan substansi/ materi muatan suatu norma dalam pasal atau 212 ayat saja, bukan terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 271 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.” Berdasarkan ketentuan tersebut jika dalam suatu pasal terdapat rumusan yang mengacu kepada pasal lain namun pasal yang diacu tersebut dianggap salah tidak berarti rumusan dalam pasal tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena pasal tersebut tetap sebagai satu kebulatan pengertian. 6) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU- XVII/2019 (hal. 367) sebagai berikut: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil.” 7) Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan rujukan atau acuan pasal/ayat di dalam pasal-pasal a quo tidak akan mengubah makna rumusan, tidak berpengaruh pada 213 implementasinya, tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjadikan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menjadikan UU a quo bertentangan dengan syarat formil pembentukan dalam tahap penyusunan. Dalam hal Para Pemohon beranggapan terdapat kesalahan teknis administratif/clerical mengenai rujukan pasal dalam UU Cipta Kerja sehingga diperlukan koreksi atau perbaikan, maka Para Pemohon dapat menyampaikan kepada DPR untuk melakukan legislative review. e. Asas Keterbukaan 1) Proses pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah, telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut, ataupun melalui kanal live streaming Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqGFo nxJY0sIjm2Lj) dan juga media sosial DPR lainnya, agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 2) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menyerap aspirasi masyarakat. 3) Bahwa dalam setiap proses pembahasan RUU Cipta Kerja, selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui dokumen Laporan 214 Singkat ataupun Catatan Rapat yang diunggah secara berkala di dalam website DPR, untuk kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 4) Bahwa dalam catatan rapat Badan Legislasi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III) Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 antara lain sebagai berikut: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa poin yang disepakati, antara lain DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. • Dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi- fraksi di DPR dalam menyusun DIM; dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja, serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” 215 dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholder dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat. 5) Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR bersama dengan Pemerintah telah melibatkan banyak pihak dalam hal ini dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar UU Cipta Kerja nantinya dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan proses pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu salah satunya dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum ataupun batasan maksimum dalam hal penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. 3. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden a. Bahwa terkait dengan perubahan halaman dan substansi antara UU a quo versi 905 halaman, dan UU a quo versi 1035 halaman dimungkinkan terjadi. Lebih lanjut, Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna, berdasarkan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 216 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR 2/2020) bahwa DPR diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan suatu draft RUU dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum disampaikan kepada Presiden. Jadi perubahan teknis terhadap draft RUU masih dimungkinkan sebelum RUU tersebut resmi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan jumlah halaman dalam UU a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengesahaan UU a quo tidak melanggar syarat formil pembentukan undang-undang. b. Bahwa terkait perubahan materi yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam gugatannya, DPR memberikan keterangan bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan materi/substansi tetapi perubahan tersebut hanya bersifat teknis dalam teknik drafting dan proses editing (proses cleansing final) draft RUU Cipta Kerja, tanpa mengubah substansi pokok RUU Cipta Kerja. Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak perubahan melalui UU Cipta Kerja menjadi substansi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan merupakan perkara yang mudah mengingat muatan yang berbeda dan jumlah pasal yang mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan. c. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh Para Pemohon telah berubah-ubah sehingga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam agenda Perbaikan Permohonan II, secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat 217 tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. d. Dengan tidak dapat dibuktikannya validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon tersebut, tentunya naskah RUU Cipta Kerja tersebut tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena tentunya dalam prinsip umum peradilan dikenal bahwa pihak yang mendalilkan memiliki beban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut. e. Naskah RUU Cipta Kerja telah diperbaiki teknis legal drafting secara benar dan tepat, sehingga memang terdapat penambahan lembar dokumen. Namun hal tersebut tidak merubah substansi yang telah disepakati. Adapun kesimpangsiuran terkait jumlah lembar RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat, DPR menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. f. Terhadap permohonan Para Pemohon kepada DPR untuk mendapatkan naskah resmi RUU Cipta Kerja, DPR menerangkan bahwa Para Pemohon bukanlah satu-satunya pihak yang meminta dokumen tersebut, karena banyak permintaan serupa yang masuk ke DPR. Namun atas kebijakan Pimpinan DPR, naskah RUU Cipta Kerja belum bisa disebarluaskan kepada masyarakat karena naskah tersebut sedang dirapikan, dan untuk menghindari penyalahgunaan naskah tersebut yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran di masyarakat. Perubahan atas naskah tersebut tentunya harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata naskah undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu naskah tersebut juga masih akan melewati beberapa tahapan hingga mendapatkan nomor registrasi pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. 218 4. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD a. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah. Tentunya Pemerintah ketika menyusun draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, sepatutnya sudah mendengarkan aspirasi dari jajaran Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya DPRD sebagai unsur dari Pemerintah Daerah, yang merupakan satu kesatuan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya, adalah suatu hal yang wajar jika dalam proses pembahasan UU a quo di DPR tidak lagi mengundang dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana alasan di atas. b. Bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif sejak Pembicaraan Tingkat I mulai dari Panja, Timus dan Timsin, hingga dalam berbagai Rapat Kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir mini DPD. Sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. c. Bahwa dalam naskah RUU awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, didalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizininan kepada Pemerintah Pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR, terdapat masukan dari DPD untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. d. Terhadap masukan dari DPD tersebut, Panja RUU tentang Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. 219 e. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 (vide Lampiran VIII) antara lain sebagai berikut: • Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945; • Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja, oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI; dan • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU tentang Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. f. Bahwa selain itu untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah (vide Lampiran X). Dengan demikian dalil Para Pemohon Perkara 107 hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada g. Bahwa dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 yang berketentuan: “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus”. Lebih lanjut, Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari – Oktober Tahun 2020 (8 bulan) sehingga telah memenuhi waktu 3 (tiga) kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 220 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang- undang yang kompleks seperti UU a quo karena selama masa pembahasan itu pula juga telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan UU a quo tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan Para Pemohon Perkara 107. h. Bahwa baik berdasarkan ketentuan proses pembentukan undang- undang yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, UU MD3, Tatib DPR RI, dan Peraturan DPR 2/2020 maka tidak ada satupun yang mengatur mengenai persyaratan bahwa jika jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya maka proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi cacat formil. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara 107 tersebut adalah tidak berdasar. 5. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan UU Cipta Kerja karena desakan dari World Trade Organization (WTO) dalam Perkara Nomor 107 a. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950, dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir Putaran Uruguay (Uruguay Round). Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). b. Bahwa dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat (binding) seluruh anggota. Salah satunya pada Article XVI Paragraph 4 yang berketentuan: 221 “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements”. Dengan demikian, seluruh peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. c. Bahwa terkait sengketa dagang DS477/DS478, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Terdapat beberapa peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO) oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam perkara DS477/DS478 yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (selanjutnya disebut UU Hortikultura); 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan); 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M- DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M- DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan 222 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. d. Bahwa dalam rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478, peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan Internasional tidak hanya 4 Undang-Undang seperti yang didalilkan Para Pemohon, namun ada 10 peraturan perundang-undangan (5 Undang-Undang dan 5 Peraturan Menteri) yang diminta untuk diubah-sesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana disebutkan diatas. e. Bahwa Indonesia diberikan waktu hingga 22 Juni 2019 untuk menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478. Berdasarkan laporan Indonesia kepada WTO tanggal 19 September 2019, naskah akademik penyesuaian beberapa undang-undang tersebut telah selesai disusun dan sedang dalam pembahasan Pemerintah. f. Bahwa dalam laporan Indonesia kepada WTO tanggal 18 Februari 2020, komitmen Indonesia untuk mengubah 4 Undang-Undang yang tidak sesuai tersebut telah dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional: 1) UU Perdagangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 56. 2) UU Hortikultura dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 140. 3) UU Pangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 122. 4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 141. g. Bahwa sejak Februari Tahun 2020, DPR juga telah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut. h. Bahwa untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan atas situasi darurat Pandemi Covid-19, maka perubahan empat undang-undang tersebut yang telah disusun Naskah 223 Akademiknya sejak 2019 dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam UU Cipta Kerja. i. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja merupakan desakan dari WTO hanyalah berdasarkan asumsi Para Pemohon saja. Materi perubahan empat undang-undang tersebut yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah diubah-sesuaikan dengan hasil rekomendasi DSB WTO. 6. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat a. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR 2/2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut, dalam implementasinya Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan Prolegnas, seperti Provinsi Bali (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan-Legislasi-672) dan Provinsi Jawa Barat (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri- Foto-Badan-Legislasi-671). b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialiasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR dan 224 Pemerintah mengundang sebagian masyarakat sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. c. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekjen DPP (vide Lampiran I); 2) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja UU Cipta Kerja yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan (Hadir Fisik), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Menteri Pertanian (vide Lapsing Rapat Baleg Masa Persidangan III 2019-2020, tanggal 14 April 2020) (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200528- 032217-2703.pdf); 3) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) orang Narasumber yakni Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512- 014946-3140.pdf); 4) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM., untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. 225 (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512- 020405-2120.pdf); 5) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512- 021051-2900.pdf); 6) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200616- 103311-2045.pdf); 7) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.LM., Eur, PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-105103-7309.pdf); 8) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) terkait RUU tentang Cipta Kerja untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-102906-4042.pdf); 9) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200615- 040334-8799.pdf); 226 10) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200615- 040951-4691.pdf); 11) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan KPPU untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201009- 101927-2805.pdf); dan 12) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201019- 113449-4920.pdf). 7. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang a. Tahap Perencanaan 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 16 – Pasal 42 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang- undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi 227 yang diatur yang dituangkan dalam Naskah Akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 dan masuk dalam Prolegnas prioritas. 4) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020yang dapat dilihat publik dalam website DPR melalui http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. 5) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya Naskah Akademik disusun setelah draft RUU Cipta Kerja, DPR memberikan pandangan: • Bahwa sesuai Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Perpres 87/2014), dinyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri untuk membahas RUU di DPR; • Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD memang harus disertai dengan Naskah Akademik yang memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang kesemuanya telah melalui pengkajian dan penyelarasan (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); • RUU Cipta Kerja merupakan RUU inisiatif Presiden yang tentunya memiliki Naskah Akademik (vide Lampiran II) karena tidak mungkin norma-norma yang ada di dalam UU Cipta Kerja dapat dituangkan jika tidak tanpa melalui proses penyusunan Naskah Akademik terlebih dahulu; 228 • Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki Naskah Akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR; dan • Terkait dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Naskah Akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan darimana para pemohon mendapatkan sumber tersebut, apakah mendapatkan sumber dari DPR atau Presiden atau justru dari sumber lain yang pantas diragukan validitasnya. 6) Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: • DPR beranggapan bahwa terlebih dahulu Para Pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang memadai? Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Bahwa adapun dalam proses pembahasannya, terdapat suatu perubahan yang menjadikan Naskah Akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang- Undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena Naskah Akademik pada dasarnya adalah academic reasoning and research atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu RUU. Bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja, hal 229 tersebut tidak serta merta menyebabkan Naskah Akademik tersebut tidak memadai dan UU a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. • Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada 230 materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; … • Bahwa terkait dengan pernyataan para Pemohon bahwa naskah akademik harus dimaknai secara ketat agar kemunduran ini tidak terulang, maka pemaknaan tersebut harus dijelaskan, bagaimana dan seperti apa yang dimaksud Para Pemohon? 7) Bahwa RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada Pimpinan DPR, dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan hal tersebut masuk dalam tahap perencanaan adalah salah, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU MD3 dan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dibahas oleh para pembentuk undang-undang adalah Rancangan Undang- Undang dan bukan Naskah Akademiknya. 9) Oleh karena itu, meskipun Surat Presiden RI Nomor R- 06/Pres/02/2020 menurut Para Pemohon tidak menyertakan Naskah Akademik, maka hal tersebut tidak berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Penyampaian Naskah Akademik yang tidak bersamaan dengan Draft RUU dalam sebuah Surat Presiden bukan berarti melanggar proses pembentukan 231 undang-undang. Selain itu, pembentuk undang-undang hanya membahas Draft RUU, karena tidak ada DIM dalam Naskah Akademik. 10) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas dan mewakili substansi yang akan diatur. Namun pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder yang terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, salah satunya konsekuensi pelibatan banyak pihak ada pada anggaran. 11) Bahwa terkait dengan draft yang simpang siur, DPR berpandangan itu hanya asumsi Para Pemohon. Dalam pembuatan Naskah Akademik dan Draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi, apabila Naskah Akademik dan Draft RUU dibahas dan diperbaiki setiap rapat dengan intens, tentu saja akan terjadi perubahan terus menerus. Oleh karena itu, Naskah Akademik dan Draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder yang berbeda waktu, tentu akan berbeda pula substansinya. b. Tahap Penyusunan 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-205 terdapat pengusulan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) oleh Pemerintah. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 232 3) Bahwa terkait dengan selama proses penyusunan RUU CIpta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak Pemerintah/Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo, karena pihak Pemerintah/Presiden adalah pihak pengusul UU Cipta Kerja. c. Tahap Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat I 1) Terhadap RUU tentang Cipta Kerja tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, serta mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. 2) Bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI dengan Pemerintah. Dalam proses tersebut kemudian Panja membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk mengkritisi, mendiskusikan, membahas, menolak, menyetujui, memberikan catatan, mengusulkan formula dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan Pemerintah yang ditolak, disetujui, direformulasi dan ada pula yang akhirnya ditarik/dikeluarkan dan dikembalikan pada UU eksisting. 3) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, melakukan Kunjungan 233 Kerja, melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. 4) Bahwa apabila kita melihat Catatan Rapat Badan Legislasi pada hari selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III), Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019- 2020 antara lain adalah: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa point yang disepakati, antara lain: ➢ DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarkat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. Dan dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memeberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM 234 dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak agar saran dan masukan dari masyarakat dapat terakomodir. 5) Badan Legislasi DPR melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran VI), yaitu di antaranya: • Pakar, yaitu: Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H.; Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.); Emil Arifin; Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M. Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); • Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Gajah Mada); • Assosiasi (Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamar Dagang Industri (Kadin), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)); dan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 6) Menurut Para Pemohon dalam pembahasan UU a quo, DPR seharusnya mengundang Para Pemohon karena dalam 235 pembahasan beberapa RUU biasanya DPR sering meminta pendapat dari Para Pemohon. Terhadap dalil Para Pemohon, DPR berpandangan: • Bahwa DPR mempunyai hak untuk mengundang pihak-pihak yang terkait. Di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan sehingga suatu hal yang wajar jika DPR mengundang organisasi kemasyarakatan lain selain Para Pemohon. Lebih lanjut, hal tersebut menandakan bahwa DPR bukan lembaga yang mendiskriminasikan ataupun mengeklusifkan organisasi kemasyarakatan tertentu. • Bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020, menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja (vide Lampiran III). Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). • Kemudian berdasarkan Rapat Panitia Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 (vide Lampiran V) menyimpulkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. • Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. 236 • Bahwa dalam Perbaikan Permohonan 103 pada poin 7 halaman 6 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 103 sudah menjawab terkait dengan Pemohon a quo yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dengan menyatakan bahwa KSBSI yang merupakan organisasi yang mereka pimpin telah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja. 7) Selanjutnya dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut: • Bahwa telah dilaksanakan Rapat Badan Legislasi pada 7 April 2020 pukul 14.15 s/d 15.30 WIB yang beragendakan pembahasan jadwal acara rapat-rapat pembahasan ruu tentang cipta kerja (vide Lampiran III); • Pada tanggal 14 April 2020 pukul 14.35 s/d 16.11 WIB, diadakan Rapat Badan Legislasi yang beragendakan penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja (vide Lampiran IV); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU Panja Baleg sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 27 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 3 orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 29 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono (vide Lampiran VI). • Bahwa Rapat Panja pada tanggal 20 Mei 2020, 3 Juni 2020, 4 Juni 2020, 29 Juni 2020, 1 Juli 2020, 9 Juli 2020, 13 Juli 2020, 14 Juli 2020, 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 23 Juli 2020, 27 Juli 2020, 28 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 12 Agustus 2020, 13 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, 2 September 2020, 3 September 2020, 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 10 September 2020, 12 237 September 2020, 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, 17 September 2020, 19 September 2020, 21 September 2020, 22 September 2020, 24 September 2020, dan 25 September 2020 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja dan pembahasan DIM (vide Lampiran VII); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 9 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D. (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 10 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 25 September 2020, Rapat Panja RDPU dengan KPPU (vide Lampiran VI). • Bahwa telah dilaksanakan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg) (vide Lampiran VIII). Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: ➢ Tujuh fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan 238 menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan ➢ Dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut. 8) Bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini melalui tautan: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqG FonxJY0sIjm2Lj Selain itu juga terdapat dalam berbagai sosial media lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 9) Menurut Para Pemohon, pada rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa di dalam suatu pembahasan RUU itu terdapat mekanisme pembahasan RUU yang sudah diatur, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; 239 • Berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; • Berdasarkan pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat; • Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika persetujuan dalam Rapat Paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; • Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tatib DPR, pada pembicaraan tingkat I dilakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi; • Bahwa Pasal 163 Tatib DPR mengatur tentang pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara: 1. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran serta panitia khusus; 2. Laporan pantia kerja; 3. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPR; 5. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II. • Bahwa sebelum diambil keputusan, pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I sudah membahas setiap DIM atau setiap pasal. Mekanisme pembahasan RUU sudah dilakukan secara detail dan setiap substansi juga dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat-rapat tersebut. Oleh karena itu, ketika 240 rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal; • Selain itu berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya jika dalam suatu Pembicaraan Tingkat I seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansi hanya bersifat umum tanpa membacakan kata per kata maka mekanisme tersebut tetap sah; dan • Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Para Pemohon berpendapat bahwa Draft RUU Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi. 10) DPR menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan pada Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 3 Oktober 2020 dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: • Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F- Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; • Dua (2) Fraksi (F-PKS dan F-Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolah RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut; dan • Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari RUU Cipta Kerja tersebut. 241 11) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Panja Baleg dalam Pembicaraan Tingkat II, DPR memberikan pandangan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dan bukan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu Para Pemohon salah merujuk ketentuan yang menjadi dasar argumennya. Selain itu terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh anggota Panja harus diberikan salinan naskah RUU Cipta Kerja, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat ketentuan bahwa naskah yang dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I harus dibagikan kepada masing- masing anggota Panja. Dalam Pembicaraan Tingkat II 1) DPR menanggapi pendapat Para Pemohon bahwa pada Rapat Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 tidak membahas mengenai Draft RUU Cipta Kerja melainkan pembahasan mengenai laporan ketua panitia kerja dan persetujuan RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak tepat dan tidak mengerti mekanisme secara detail kegiatan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam pembahasan. 2) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 (vide Lampiran IX). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: • bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan harmonisasi dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; dan • bahwa peserta rapat menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. 242 d. Tahap Pengesahan 1) Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang- undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan sebagai perkara yang mudah. Perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan, tentunya tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. 2) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada Pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam penjelasan Pasal tersebut, ketentuan batasan 7 (tujuh) hari ini dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Bahwa yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pimpinan DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XI). Sehingga dalil Para Pemohon adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. 243 KETERANGAN TAMBAHAN DPR Berikut DPR sampaikan Keterangan Tambahan berdasarkan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pleno tanggal 17 Juni 2021: Bahwa DPR siap untuk menyerahkan Keterangan DPR secara tertulis beserta dengan seluruh lampiran dan dokumen yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak Sidang Pleno pada tanggal 17 Juni 2021. Terkait dengan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan RUU a quo, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan menimbang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan”. Sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Penulisan yang ada dalam UU Cipta Kerja juga telah mengikuti ketentuan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Lampiran II nomor C.5 ketentuan penutup nomor 143 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pada intinya jika ada perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang- undangan yang lama ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama di dalam bab ketentuan penutup. Namun perubahan dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap 78 undang-undang sehingga pada bab ketentuan penutup justru akan memuat banyak pengaturan yang menimbulkan ketidaklaziman komposisi materi muatan suatu peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai undang-undang baru yang materi muatannya mengatur perubahan banyak undang-undang dalam satu undang-undang agar dapat disusun menjadi 244 satu kesatuan utuh dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Langkah ini merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden dalam membahas UU Cipta Kerja dan metode omnibus law ini juga tidak dilarang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan merupakan karya agung yang revolusioner, dan fundamental yang dibuat dalam keadaan bangsa yang tidak ideal dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dalam upaya merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional. Metode omnibus law bukanlah suatu metode yang baru. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi telah menyatakan terdapat permasalahan, antara lain ketidakteraturan ketentuan mengenai perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlapping, dan obesitas jumlah peraturan. Metode omnibus law kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pertama Presiden di DPR setelah dilantik untuk periode kepemimpinan kedua. Bahkan Presiden menargetkan pembentukan undang- undang dengan metode omnibus law telah selesai pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Jadi pembicaraan mengenai metode omnibus law ini tidak dimulai pada awal tahun 2020. Bahwa metode omnibus law tidak dibakukan sebagai salah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pembentukan UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak dihadapkan dengan situasi regulasi dan kebangsaan seperti kondisi yang melatarbelakangi pembentukan UU Cipta Kerja, antara lain hyper regulations. Jika kemudian metode omnibus law dibakukan dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan nantinya, dan ternyata pada 10 tahun kemudian terdapat metode yang lebih baik daripada metode omnibus law, maka bukan tidak mungkin yang digunakan nanti adalah metode yang lebih baik tersebut. Negara membutuhkan basis regulasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jika menggunakan metode sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka membutuhkan waktu yang lama karena mengubah satu persatu undang- undang. Sejatinya tidak hanya terdapat 79 undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga ribuan peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait dengan materi dalam UU Cipta Kerja. 245 Pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan satu persatu undang-undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah memastikan tidak adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu undang- undang existing tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki dalam satu undang-undang. Terkait dengan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPD telah mengikuti seluruh rapat pembahasan RUU a quo dan telah menyerahkan DIM (vide Lampiran ....) dan telah dibahas dalam rapat-rapat Panja RUU a quo (vide Lampiran ....). DPD juga telah menyampaikan pandangannya dalam rapat pengambilan keputusan pada Tingkat Pertama (vide Lampiran ...). Kemudian terkait dengan pernyataan Sekjen DPR RI terhadap adanya koreksi teknis penulisan dan pencetakan UU Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, hal itu justru menunjukkan transparansi kerja DPR dengan menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa koreksi tersebut hanya sebatas konteks Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tidak menyentuh pada substansi UU Cipta Kerja, seperti kesalahan rujukan, kesalahan redaksi, dan kesalahan penulisan maupun tanda baca. Termasuk juga mengenai perbedaan jumlah halaman, hal tersebut adalah teknis pencetakan sebatas perubahan format halaman. DPR menerangkan bahwa anggota Panja yang dibentuk untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ditugaskan untuk membahas seluruh klaster materi muatan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya pun, klaster materi muatan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan rapat Panja. Begitu pun halnya dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang bekerja ketika pembahasan di rapat Panja telah selesai sehingga tidak mengubah substansi muatan RUU a quo yang telah disepakati dalam rapat Panja. DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang- undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan 246 saat itu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU. Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak stakeholders, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai keterlibatan banyak stakeholders ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU CIPTA KERJA Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 247 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, DPR mengajukan ahli bernama Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph. D yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis ahli, serta saksi bernama H. Firman Soebagyo, S.E., M.H., dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Yose Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph. D (Ahli DPR) Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan yang lebih baik dapat tercapai jika warga negara Indonesia dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat yang cukup. Ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dalam melakukan usaha dan bisnis, ataupun untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu perekonomian harus mampu memberikan lingkungan untuk mendukung aktivitas usaha secara intensif, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi angkatan kerja Indonesia. 248 Penciptaan lingkungan usaha yang mendukung merupakan elemen paling penting (necessary condition) untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tanpa adanya lingkungan usaha yang mendukung, aktivitas ekonomi menjadi tidak berkembang dan menurunkan permintaan atas tenaga kerja. Penerima Nobel dalam bidang ekonomi Abhijit Banerjee dan Esther Duflo mencatat bahwa salah satu alasan penting mengapa dunia usaha di negara berkembang enggan melakukan investasi dan mengembangkan teknologi produksi mereka adalah karena berbagai aturan dan regulasi memberikan disinsentif bagi mereka untuk melakukan itu. Akibatnya, dunia usaha cenderung dipenuhi oleh usaha informal dan kecil dengan keinginan yang rendah untuk mengembangkan diri. Konsekuensi bagi angkatan kerja akan sangat besar: permintaan tenaga kerja dari usaha formal akan sangat terbatas, sehingga angkatan kerja terpaksa harus beraktivitas dalam usaha informal dengan produktivitas rendah dan tidak memberikan penghasilan yang layak. Studi lain yang melihat kinerja dan permintaan atas tenaga kerja dari lebih 70 ribu perusahaan dari 107 negara, juga menunjukkan bahwa perusahaan di negara- negara yang lingkungan usahanya tidak mendukung akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di lingkungan usaha yang lebih baik, bahkan setelah memasukan berbagai aspek lain yang terkait. Apa yang dipaparkan dalam berbagai studi tersebut terlihat sangat jelas di dalam perekonomian Indonesia saat ini. Struktur dunia usaha di Indonesia terlihat sangat tidak seimbang. Menurut Sensus Ekonomi dari BPS yang dilakukan pada tahun 2016, menunjukkan bahwa 92,08% dari usaha di Indonesia adalah usaha mikro yang mempekerjakan kurang dari 5 orang, 6,34% usaha kecil, serta 1,42 dan 0,16% adalah usaha menengah dan besar. Terlihat di sini bahwa bahkan hanya sedikit dari usaha di Indonesia yang mampu menjadi usaha kecil dan menengah. Sebagian besar adalah usaha mikro yang tidak mempekerjakan banyak tenaga kerja, mempunyai produktivitas yang rendah, serta cenderung tidak memberikan penghasilan yang layak baik bagi pekerja maupun pengusahanya. Patut dicurigai pula bahwa banyak dari usaha mikro tersebut didasarkan atas “keterpaksaan”, karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal yang lebih layak. Lebih jauh lagi situasi lingkungan usaha yang ada cenderung membuat UMKM sulit ataupun enggan untuk “naik kelas”. World Bank Enterprise Survey menujukkan bahwa hanya 4% dari usaha kecil yang meminta pinjaman, sementara 249 usaha menengah mencapai 17%, dan hanya 10% dari usaha kecil yang mengajukan aplikasi peningkatan daya listrik. Usaha kecil di Indonesia juga cenderung tidak mendaftarkan usaha mereka dan memilih untuk tetap menjadi usaha informal. Berbagai studi menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena rumitnya dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi. Selain itu, usaha kecil juga khawatir akan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika mereka menjadi usaha yang lebih formal dan teregistrasi dengan baik. Di sisi lain, mereka tidak melihat bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat dalam usaha mereka, apalagi jika usaha kecil tersebut tidak berniat untuk mengembangkan aktivitas mereka. Ini menjadi lingkaran setan dimana UMK enggan untuk mendaftarkan diri karena hambatan dan biaya yang tinggi, dan membuat mereka kurang mempunyai keinginan untuk berkembang, yang akhirnya memang membuat UMK menjadi tidak berkembang. Akibatnya struktur dunia usaha Indonesia menjadi timpang, dengan besarnya unit usaha kecil dan kurangnya unit usaha menengah. Kinerja UKM di Indonesia juga masih relatif rendah. Tingkat produktivitas UKM Indonesia hanya sekitar sepertiga dari tingkat produktivitas rata-rata perusahaan besar. Sementara di beberapa negara ASEAN lain, seperti Thailand dan Vietnam, produktivitas UKM dapat lebih dari setengah tingkat produktivitas perusahaan besar. Dari sisi tujuan pasar, kebanyakan UKM (75%) hanya menjual hasil produksi mereka dalam kabupaten atau kota tempat mereka berproduksi. Proporsi UKM yang mampu melakukan ekspor ataupun terhubung dalam rantai nilai global (global value chain, GVC) juga sangat kecil (kurang dari 0,5%). Akibat dari lingkungan usaha yang kurang mendukung juga dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya oleh UKM. Akumulasi modal Indonesia berada di bawah banyak negara lain. Menurut laporan World Bank berjudul The Changing Wealth of Nations, Indonesia hanya mempunyai modal buatan manusia sebesar $15 ribu per penduduk. Bandingkan dengan Tiongkok yang ketersediaan modalnya hampir dua kali lipat dari Indonesia. Atau negara tetangga Singapura yang setiap orangnya mempunyai modal hingga $180 ribu. Bahkan Thailand dan Malaysia mempunyai jumlah modal per kapita yang lebih tinggi sebesar $20 ribu dan $30 ribu. Dengan rendahnya modal yang tersedia, maka akan sulit bagi negara ini untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. 250 Peningkatan ketersediaan modal menjadi kata kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ini hanya dapat dilakukan jika dunia usaha bersedia melakukan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, baik besar maupun kecil. Sayangnya investasi di Indonesia masih cenderung rendah. Menurut data BPS, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama lima tahun terakhir hanya tumbuh secara rata-rata sebesar 5.4%. Bahkan pada tahun 2019, PMTB hanya tumbuh 4,4%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2014-2019 penanaman modal asing langsung (PMA) secara rata-rata dapat dikatakan stagnan, meskipun terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2016. Proporsi PMA dalam perekonomian Indonesia juga masih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Pada periode 2015-2019, porsi PMA hanya sekitar 1,7% dari PDB. Ini berada di bawah negara-negara lain lain di kawasan, termasuk India dan Filipina yang sering dianggap tidak terlalu bersahabat terhadap investasi. Rendahnya PMA juga menunjukkan rendahnya kualitas dari investasi yang dilakukan. PMA cenderung mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi dan proses produksi yang lebih maju. Bahkan produktivitas dari perusahaan domestik yang diambil alih oleh PMA juga akan membaik dari sebelumnya. PMA juga memiliki proporsi ekspor yang lebih besar dan memberikan kontribusi tinggi dalam mendorong ekspor, terutama bagi PMA dalam sektor intensif teknologi. Bahkan PMA juga cenderung membayar upah yang lebih tinggi serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Sejauh mana investasi dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas juga dapat dilihat dari sektor tujuan dari investasi tersebut. Kebanyakan dari investasi ditanamkan pada sektor primer, terutama pertambangan dan perkebunan, serta sektor jasa. Sementara proporsi investasi pada sektor pengolahan terus menurun pada periode 2003-2012. Setelah itu terlihat kenaikan investasi di sektor tersebut, sebelum turun kembali dalam beberapa tahun terakhir. Investasi di sektor padat karya, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, bahkan lebih parah lagi. Pada awal 2000-an sekitar 3,5% dari total investasi ditanamkan di sektor tersebut. Tetapi di beberapa tahun terakhir proporsinya berada di bawah 2%. Padahal sektor pengolahan inilah yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, yang memberikan pendapatan cukup tinggi dan memberikan perlindungan kepada pekerja. 251 Seperti dijelaskan dalam studi-studi di atas, fenomena ini tidak terlepas dari iklim investasi dan kerangka regulasi yang mempengaruhi dunia usaha Indonesia. Dalam berbagai survei yang dilakukan terhadap dunia usaha, terlihat bahwa permasalahan iklim usaha masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi. Global Competitiveness Report 2019 dari World Economic Forum memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 51 dalam hal kelembagaan terkait iklim usaha. Survei yang sama juga memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. Rendahnya nilai tersebut memperlihatkan bagaimana iklim investasi di Indonesia masih dipandang sebagai hal yang memberatkan aktivitas usaha dan perekonomian. Survei lain dari Japan External Trade Organization, JETRO 2020 terhadap perusahaan dari Jepang juga memperlihatkan masalah upah dan kepastian regulasi merupakan tiga risiko investasi teratas dalam menunjang aktivitas usaha di Indonesia, selain masalah perpajakan. Hambatan dari tiga risiko tersebut dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan hal yang sama di negara-negara lainnya. Dua hal ini juga secara konsisten selalu menjadi aspek risiko teratas dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan. Permasalahan hambatan regulasi terkait dunia usaha dan aktivitas ekonomi sudah lama dianggap menjadi salah satu permasalahan utama. Dalam laporan Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha dalam Proses Penyusunan Kebijakan Ekonomi, CSIS mendokumentasikan berbagai akibat dari ruwetnya kerangka regulasi di Indonesia8. Ini tidak saja telah menghambat perkembangan dunia usaha, tetapi juga telah mendorong berbagai praktik-praktik yang merusak persaingan usaha serta merugikan konsumen. Regulasi telah banyak digunakan untuk memberikan hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki sektor-sektor tertentu, seperti kelistrikan, transportasi udara dan laut, bahkan hingga pertanian. Regulasi juga banyak digunakan sebagai instrumen untuk penetapan harga yang tentunya merugikan konsumen. Seiring dengan menurunnya proporsi investasi di dalam sektor pengolahan dan padat karya, sektor ini juga mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja. Dari tahun 2000 hingga 2011, jumlah pekerja di sektor pengolahan cenderung tidak bertambah. Setelah 2012 terlihat ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu cepat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,8% per tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi yang 252 memberikan kontribusi sebesar 20% dari penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan ini. Hingga tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor ini terus mengalami penurunan, meskipun pada beberapa waktu belakangan mulai terlihat adanya peningkatan. Ini terjadi karena permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Investasi yang lebih mengarah pada sektor padat sumber daya alam dan padat modal tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja. Sektor padat modal juga meminta tenaga kerja dengan ketrampilan lebih tinggi yang belum dapat dipenuhi dengan baik oleh pasar tenaga Indonesia: Sebanyak 42% dari tenaga kerja hanya mendapatkan pendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, ditambah 18% lainnya yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Di sisi lainnya, perkembangan sektor jasa yang pesat, seperti perdagangan, rumah makan dan pariwisata, meskipun membuka banyak lapangan pekerjaan, biasanya mempunyai produktivitas rendah dan berkualitas rendah. Konsekuensinya bagi kebanyakan angkatan kerja di Indonesia adalah menjalankan apapun pekerjaan yang tersedia, terutama pada kegiatan-kegiatan informal. Data BPS mencatat lebih dari 56% penduduk bekerja pada kegiatan informal per Agustus 2019 (termasuk pekerja rentan, pekerja tidak tetap dan pekerja lepasan). Lebih jauh lagi 2/3 pekerja berada di perusahaan skala rumah tangga, dengan 45 juta pemilik dan 38 juta pekerja. Hanya sebagian kecil dari pekerja Indonesia yang mempunyai kontrak kerja dengan ketentuan yang jelas. Pandemi yang sudah berlangsung selama setahun ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah pekerja informal akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Sementara penghasilan pekerja informal tersebut juga mengalami penurunan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja informal di Indonesia. Pertama, mereka cenderung mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah dari upah pekerja formal, bahkan berada di bawah upah minimum. Pada tahun 2019, upah rata-rata pekerja informal hanya sekitar Rp 1,8 juta, di bawah dari upah minimum di berbagai daerah Indonesia. Kedua, besar penghasilan yang didapat juga cenderung fluktuatif karena aktivitas pekerjaan yang juga cenderung tidak tetap. Ketiga, pekerja informal juga tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan, seperti asuransi, tunjangan pemutusan hubungan kerja, upah minimum dan lainnya. Kurangnya perlindungan pekerja ini sebenarnya tidak 253 hanya dialami oleh pekerja informal, tetapi juga oleh sebagian pekerja formal yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil. Perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tekait. Ada tiga pemangku kepentingan yang selama ini diakomodasi oleh pembicaraan tripartit: dunia usaha sebagai pemberi kerja, pekerja yang direpresentasikan oleh serikat pekerja, dan pemerintah. Ini tentu saja agar kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan berbagai hak yang seharusnya bagi para pekerja disamping memberikan keleluasaan bagi dunia usaha dalam rangka mengembangkan usahanya. Kebijakan ketengakerjaan yang kurang fleksibel dan terlalu memberatkan dunia usaha akan membuat dunia usaha kurang antusias untuk mengembangkan usaha mereka dan membuat penciptaan lapangan kerja berkualitas juga akan terkendala. Sebenarnya ada satu pihak lagi yang sayangnya kurang direpresentasikan dalam pembicaraan mengenai kebijakan ketengakerjaan. Mereka adalah para pencari kerja dan para pekerja informal yang selama ini tidak dapat menerima berbagai hak dan perlindungan. Aspirasi mereka adalah untuk dapat diserap dalam lapangan kerja formal yang memberikan penghidupan yang layak. Sayangnya kebijakan ketenagakerjaan yang telalu rigid, akan mengurangi insentif bagi dunia usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Survey yang dilakukan oleh CSIS dan Universitas Atmajaya pada tahun 2014, memperlihatkan bahwa mayoritas perusahaan akan mengambil strategi bisnis mengurangi tenaga kerja mereka, seperti menjalankan otomasi, ataupun melakukan relokasi ke daerah lain ataupun luar negeri, sewaktu ada kenaikan upah minimum yang tajam di tahun tersebut. Kebijakan yang ditujukan untuk lebih memberikan perlindungan kepada pekerja malah dapat merugikan angkatan kerja, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun berusaha masuk ke dalam pasar kerja formal. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak untuk turut mendengarkan aspirasi para pencari kerja tersebut. Menarik untuk melihat persepsi para pencari kerja yang dikumpulkan oleh survey yang dilakukan oleh Cyrus Network. Pencari kerja cenderung mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap gaji yang ditawarkan; secara rata-rata mereka bersedia menerima upah 20% lebih rendah dari yang diharapkan. Bahkan dalam berbagai kesempatan mereka juga bersedia menerima penghasilan yang lebih rendah dari upah minimum. Sebagian besar 254 pencari kerja (92%) juga menganggap bahwa untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, pemerintah perlu mempermudah persyaratan izin investasi. Fasilitasi investasi adalah kata kunci untuk peningkatan permintaan tenaga kerja, terutama untuk investasi yang berkualitas. Fasilitasi tersebut hanya dapat dilakukan jika Indonesia dapat melakukan reformasi regulasi ekonominya dengan lebih serius. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan langkah awal untuk mendorong reformasi ekonomi. Usaha reformasi ekonomi bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) telah dikeluarkan. Tetapi berbagai paket tersebut belum dapat menciptakan kerangka regulasi ekonomi yang lebih baik. UU Cipta Kerja mengambil pendekatan lain yang lebih menyeluruh dan total dalam melakukan reformasi. Pendekatan ini mungkin perlu dilakukan karena Indonesia relatif terlambat dalam melakukan reformasi regulasi ekonomi dibandingkan negara lain di kawasan. Vietnam telah memulai inisiatif reformasi regulasi mereka sejak tahun 2010, yang dikenal sebagai Project 30, untuk melengkapi reformasi ekonomi mereka, Do Moi, yang berlangsung sejak 1986. Malaysia juga memulai inisiatif Pemudah di tahun 2007 untuk mengkaji berbagai regulasi terkait ekonomi, baik yang sedang berlaku maupun yang akan dikeluarkan. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan membawa angin segar perbaikan bagi daya saing perekonomian Indonesia, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi di era pasca COVID-19 dan membantu penanganan permasalahan ketenagakerjaan pada saat ini maupun dalam periode pasca pandemi mendatang. Keberhasilan dari reformasi ekonomi Indonesia tentunya akan tergantung dari implementasi dan keberlanjutan usaha reformasi tersebut, tetapi Undang Undang ini akan membuka jalan untuk keberhasilan usaha tersebut. 2. H. Firman Soebagyo, S.E., M.H. (Saksi DPR) Berdasarkan pengetahuan yang Saksi ketahui, pengujian formil suatu undang- undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan Saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 255 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya meliputi tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang cipta kerja, penyusunan rancangan undang-undang tentang cipta kerja merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, rancangan undang-undang tentang cipta kerja ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul Pemerintah. Badan legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas tahun 2002-2004 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang ada, baik berupa masukan secara langsung dan/atau masukan secara tertulis, antara lain: 1. Dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.A., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, civitas akademika, dan masyarakat. 3. Dewan pengawas TVRI. 4. Pengurus Majelis Ulama Indonesia. 5. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 7. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia. 8. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. 9. Komunikasi satuan pengamanan dalam kantor DKI Jakarta. 10. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia. 11. Pegawai non ASN kementerian PUPR. 12. Aliansi Pelangi Antarbangsa. 13. Koalisi Kebebasan Berserikat. 14. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK). 15. The Institute for Criminal Justice Reform. 16. Komnas Perempuan. 17. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. 256 18. Filantropi Indonesia. 19. Forum zakat. 20. Ikatan Apoteker Indonesia. 21. Ikatan Dokter Indonesia. 22. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi. 23. Koalisi Masyarakat Sipil. 24. Imparsial. 25. Koalisi Kebebasan Berserikat. 26. Serikat Pekerja Pos Indonesia. 27. Kelompok Kerja Identitas Hukum, dan 28. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 disusun oleh badan legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan panitia perancang undang‑undang DPD. PenyusunanProlegnas tersebut dikoordinasikan oleh badan legislasi dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas tahun 2020‑2024 dan Prolegnas tahun 2020 selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2020 tertanggal 22 Januari 2020. Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 provinsi, yaitu: 1. Provinsi Banten 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Jawa Timur 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Sulawesi Selatan 6. Provinsi Kepulauan Riau DPR juga telah mensosialisasikan Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan anggota DPR yang lain ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap 257 aspirasi yang ada. Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat Saksi informasikan bahwa rancangan Undang‑Undang tentang Cipta Kerja telah dibahas melalui dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama atau satu dilakukan di Badan Legislasi DPR, sedangkan pembicaraan tingkat dua dilakukan di Rapat Paripurna DPR. Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang‑Undang tentang Cipta Kerja berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR, pembicaraan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewabah Covid-19, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR, termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan rancangan undang‑undang disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR dengan menerapkan Protokol Covid-19. Selebihnya, sebagian anggota badan legislasi yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak pemerintah, kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang‑undang dalam pemilihan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. a. Pengantar musyawarah b. Pembahasan daftar inventarisir masalah atau DIM c. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir jika d. Pengambilan keputusan. Pengantar musyawarah disampaikan dengan rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah. Di dalam rapat kerja ini hadir secara fisik: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Menteri Ketenagakerjaan Sedangkan menteri‑menteri lainnya hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan 258 Undang‑Undang tentang Cipta Kerja, dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi‑fraksi DPR atas penjelasan rancangan undang‑undang tersebut. Rapat kerja menyepakati untuk menerima penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang‑Undang Cipta Kerja. Kegiatan rapat kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020. Setelah pengantar musyawarah disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang‑Undang tentang Cipta Kerja. Di dalam RDPU tersebut hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain tanggal 27 April 2020: 1. Prof. Djisman Simandjuntak, Ph.D., Rektor Prasetiya Mulya. 2. Saudara Yose Rizal Damuri, Ph.D., CSIS. 3. Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI. Tanggal 29 April 2020 hadir: a. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., L.L.M., Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia. b. dr. Bambang Kesowo, L.L.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tanggal 5 Mei 2020 hadir: a. Saudara Emil Arifin, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, M.A., Direktur Institute of Developing Entrepreneurship. Tanggal 9 Juni 2020 hadir: a. Muhammad Mova Al Afghani, S.H., L.L.M, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Inbu Khaldun Bogor. b. Saudara Rosan P. Roeslani Ketua Kamar Dagang Indonesia. c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Tanggal 10 Juni 2020, hadir: a. Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 259 b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tanggal 11 Juni 2020. Hadir: Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Pengurus MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 3. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M (Saksi DPR) - Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada, dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu, kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. - Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait, khusus DIM RUU terkait Bab IV tentang Ketenagakerjaan telah disepakati untuk dibahas pada akhir pembicaraan Tingkat 1. Adanya kesepakatan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah ingin agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi rancangan undang-undang tersebut. - DPR bersama pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada, baik tenaga kerja maupun pelaku usaha. Bahkan secara khusus, DPR melalui anggota fraksi dan/atau alat kelengkapan DPR, juga telah berulangkali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. - Berikut beberapa kegiatan yang dapat Saksi diterangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 12 Agustus 2020. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo, menerima Pengurus Majelis Ulama Indonesia. 2. Tanggal 13 Agustus 2020. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga menerima perwakilan Konfederasi 260 Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se- Jabodetabek. 3. Tanggal 18 Agustus 2020: Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 4. Tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB menerima kunjungan perwakilan Organisasi Serikat Buruh/Pekerja terkait masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan Bab IV Ketenagakerjaan. DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima saran, dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh mana pun. 5. Tanggal 25 Agustus 2020: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco bersama Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dan Willy Aditya serta anggota DPR lainnya, menerima aspirasi berbagai organisasi serikat buruh dan sekaligus menyampaikan hasil kesepahaman yang telah dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020. Salah satu hasil kesepahaman tersebut mengenai komitmen untuk tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan substansi Bab IV Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan perwakilan 15 organisasi serikat buruh lainnya. Pembahasan DIM dilakukan oleh badan legislasi melalui rapat panitia kerja atau panja. Setelah semua materi muatan DIM rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja selesai dibahas, maka pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau timsin. Di dalam pembahasan DIM, sejak awal Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat untuk melibatkan Dewan Perwakilan Daerah pada pembicaraan tingkat satu. Badan Legislasi DPR dan Pemerintah juga menerima DIM yang disampaikan oleh DPD. DIM tersebut dijadikan sandingan dan ikut dibahas bersama dengan DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR. 261 Keterlibatan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 berakhir. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir di fraksi DPR dilakukan di dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020, sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Pelaksanaan rapat dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial, dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada, ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan rancangan undang-undang sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Demikian keterangan Saksi atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun harus pada saat situasi dan kondisi yang sulit, yaitu saat Pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata Saksi lakukan karena Saksi dan rekan-rekan anggota DPR lainnya terikat pada sumpah jabatan sebagai wakil rakyat, sumpah anggota DPR, “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan 262 demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011; 263 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan hukum Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja 264 ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemerintah Para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Sehingga dengan demikian terhadap bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak beralasan dan tidak jelas (obscuur libel); 7. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 maka UU Cipta Kerja telah memenuhi hak-hak konstitusional Para Pemohon 265 sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara spesifik (khusus), aktual, maupun setidak-tidaknya secara potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), dan oleh karenanya adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pokok permohonan formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. LANDASAN UU CIPTA KERJA Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan 266 menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi dan sosial serta lapangan kerja dan kesejahteraan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadap beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga tidak dapat optimal menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/sederajat, 22,31% tamat SMP/sederajat, 25,13% tamat SD/sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06% memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Kedepan kita menghadapi tantangan bonus demografi yang merupakan potensi untuk dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif yaitu akan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. 267 Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Kita dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% sangat sulit untuk menampung pengangguran, setengah pengangguran dan menarik pekerja informal menjadi pekerja formal. Kita memerlukan peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 % pertahun ditargetkan dapat membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% yang artinya bahwa perlu 6,8% dari pendapatan untuk menghasilkan 1% pertumbuhan. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari pendapatan. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Tahun 2015 peringkat 114, Tahun 2016 peringkat 109, Tahun 2017 peringkat 91, Tahun 2018 peringkat 72 dan Tahun 2019 peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. 268 Meski Indonesia sudah masuk kedalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dan secara terpotong (piecemeal/fragmented approach), dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. (vide Bukti PK-01 s.d PK- 05) Omnibus Law adalah suatu metode yang mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas dalam penyiapan penyusunan Undang- Undang. Penggunaan metode Omnibus Law tersebut memperhatikan muatan dan 269 substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. Perubahan ke-78 Undang-Undang tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 270 Cakupan UU Cipta Kerja meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian dalam UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. 271 Aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Pengaturan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat ketentuan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Pengaturan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat ketentuan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat ketentuan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. UU Cipta Kerja diyakini akan dapat membawa perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan 272 peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Dengan pencapaian target tersebut, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan formil UU Cipta Kerja perkara nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU- XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021 tersebut di atas, maka pada dasarnya Pokok Permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil dalam Permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (dalam perkara register 91/PUU- 273 XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021). 2. Bahwa dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 (dalam perkara register 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 107/PUU- XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021). 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (dalam perkara register 91/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU- XIX/2021). Bahwa terhadap Pokok Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 20 AYAT (2) DAN PASAL 22A UUD 1945 DAN UU 12/2011 1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”, dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang”. b. Bahwa UU 12/2011 telah menyatakan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan. 274 c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1) RUU Cipta Kerja merupakan rancangan yang diajukan oleh Presiden dan dikoordinasikan penyusunannya secara internal oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 23 Oktober 2019 untuk menyusun draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK-6) 3) Penyusunan internal RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sesuai dengan substansi yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK- 7 s.d. PK-19) 4) Bahwa Naskah Akademik yang telah disusun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2011 yang memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, dan c. jangkauan dan arah pengaturan serta judul RUU Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian, dalam rapat Paripurna DPR disepakati bahwa RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. (vide Bukti PK-20) 5) Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan PERENCANAAN 275 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1-9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk menyelaraskan Naskah Akademik (vide Bukti PK-21) dan Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2021. (vide Bukti PK-22) 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait. (vide Bukti PK-23) 7) Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti PK-24) kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2021 melalui surat Kepala BPHN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-HN.02.04-04. (vide Bukti PK-25) 8) Draft RUU Cipta Kerja yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2020 melalui surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107. (vide Bukti PK-26) 9) Bahwa Naskah Akademik yang telah diselaraskan dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah disusun tersebut kemudian disiapkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program 276 Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. (vide Bukti PK-27) Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI perihal: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan RUU Cipta Kerja untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. (vide Bukti PK-28) Surat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B-105/M.Sesneg/D- 1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. (vide Bukti PK-29) 1) RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden dalam rapat pembahasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 12/2011. Pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 12/2011 yaitu: Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I 2) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 UU 12/2011, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan Rapat pada Tingkat I, dengan rincian sebagai berikut, yaitu: (1) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 April 2020 dengan agenda rapat kerja terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020; (vide Bukti PK-30) PENYUSUNAN PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 277 (2) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 dengan agenda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (selanjutnya disebut RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020; (vide Bukti PK-31) (3) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020; (vide Bukti PK-32) (4) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020; (vide Bukti PK-33) (5) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020; (vide Bukti PK-34) (6) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (selanjutnya disebut DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020; (vide Bukti PK-35) (7) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020; (vide Bukti PK-36) (8) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020; (vide Bukti PK-37) (9) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 278 terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-38) (10) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Kamar Dagang Indonesia dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph. D terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-39) (11) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-40) (12) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-41) (13) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-42) (14) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020; (vide Bukti PK-43) (15) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020; (vide Bukti PK-44) (16) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan 279 Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020; (vide Bukti PK-45) (17) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020(vide Bukti PK-46) (18) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020; (vide Bukti PK-47) (19) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020; (vide Bukti PK-48) (20) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020; (vide Bukti PK-49) (21) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 April 2020; (vide Bukti PK-50) (22) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020; (vide Bukti PK-51) (23) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020; (vide Bukti PK-52) (24) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana 280 Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020 (vide Bukti PK-53) (25) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan penjelasan Pemerintah terkait dengan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori perubahan substansi yang ditunda pembahasannya berdasarkan 4 (empat) pengelompokan, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020 (vide Bukti PK-54) (26) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020 (vide Bukti PK-55) (27) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi sanksi pidana yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020; (vide Bukti PK-56) (28) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020; (vide Bukti PK-57) (29) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020; (vide Bukti PK-58) (30) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020; (vide Bukti PK-59) (31) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana 281 Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020; (vide Bukti PK-60) (32) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020; (vide Bukti PK-61) (33) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020; (vide Bukti PK-62) (34) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020; (vide Bukti PK-63) (35) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020; (vide Bukti PK-64) (36) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020; (vide Bukti PK-65) (37) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020; (vide Bukti PK-66) (38) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020; (vide Bukti PK-67) (39) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020; (vide Bukti PK-68) 282 (40) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020; (vide Bukti PK-69) (41) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020; (vide Bukti PK-70) (42) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020; (vide Bukti PK-71) (43) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020; (vide Bukti PK-72) (44) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020; (vide Bukti PK-73) (45) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020; (vide Bukti PK-74) (46) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020; (vide Bukti PK-75) (47) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020; (vide Bukti PK-76) (48) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana 283 Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 September 2020; (vide Bukti PK-77) (49) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020; (vide Bukti PK-78) (50) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020; (vide Bukti PK-79) (51) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020; (vide Bukti PK-80) (52) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020; (vide Bukti PK-81) (53) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-82) (54) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja RDPU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-83) (55) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. (vide Bukti PK-84) (56) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. (vide Bukti PK-85) 284 (57) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. (vide Bukti PK-86) (58) Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembicaraan Tingkat I. Dalam Rapat Kerja tersebut telah menerima pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. (vide Bukti PK-87) 3) Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Pembicaraan Tingkat II 4) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011, DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Paripurna DPR RI. (vide Bukti PK-88) 1) Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden (vide Bukti PK-89) PENGESAHAN 285 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 UU 12/2011 (vide Bukti PK-90) 1) Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) antara lain JDIH Kementerian Sekretariat Negara, JDIH Sekretariat Kabinet, JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (vide Bukti PK-91) 2) Bahwa UU Cipta Kerja telah disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU 12/2011. Pemerintah telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. (vide Bukti PK-92) 3) Bahwa berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, pada dasarnya secara formil UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU 12/2011 dan UU 17/2014 termasuk adanya pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur PENGUNDANGAN PENYEBARLUASAN 286 dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan: Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait seperti para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 keterangan Pemerintah di atas dan dibuktikan dari bukti-bukti Pemerintah. b. Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU 12/2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Bahwa Pasal 88 UU 12/2011 mengatur mengenai penyebarluasan undang- undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang- undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang yang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang hal itu mencerminkan asas keterbukaan. d. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. 287 e. Dalam pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, Pemerintah telah memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai substansi RUU Cipta Kerja melalui internet. Berdasarkan situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta- kerja RUU Cipta Kerja telah diakses sebanyak 303.569 kali dan Naskah Akademiknya telah diakses sebanyak 56.553 kali untuk periode Februari 2020 - Oktober 2020. (vide Bukti PK- 93) f. Bahwa transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses melalui platform Youtube dengan kata kunci “DIM Cipta Kerja DPR RI TVR Parlemen.” Bahkan, pada saat itu disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. g. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan (a) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020 (vide Bukti PK-94) (b) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020 (vide Bukti PK-95) 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan (a) Seminar Menyikapi Omnibus Law “Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center di Balai Sidang Universitas Indonesia pada tanggal 6 Februari 2020 (vide Bukti PK-96) (b) Pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-97) 288 (c) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-98) (d) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-99) (e) Koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2020 (vide Bukti PK-100) (f) Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-101) (g) Diskusi Publik di Universitas Airlangga Surabaya dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti PK-102) (h) Rakorsus Tingkat Menteri yang mengundang dan dihadiri oleh pejabat dari KSPI di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-103) (i) Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Februari 2020. (vide Bukti PK-104) (j) Diskusi Publik di Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan 289 menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 3 Maret 2020 (vide Bukti PK-105) (k) Diskusi Publik Omnibus Law di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-106) (l) Diskusi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-107) (m) Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 10 Maret 2020 (vide Bukti PK-108) (n) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020 (vide Bukti PK-109) (o) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020 (vide Bukti PK-110) (p) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020 (vide Bukti PK-111) (q) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020 (vide Bukti PK-112) (r) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020 (vide Bukti PK-113) (s) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan ITB dan UNPAD melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang 290 dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020 (vide Bukti PK- 114) (t) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020 (vide Bukti PK-115) (u) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. (vide Bukti PK-116) (v) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEP, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2021. (vide Bukti PK-117) (w) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 (vide Bukti PK-118) (x) ATR Goes to Campus bersama Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020 (vide Bukti PK-119) (y) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17 – 18 Juni 2020 (vide Bukti PK-120) (z) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Bukti PK- 121) (aa) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK-122) 291 (bb) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK- 123) (cc) Pembahasan RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt. 2, Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-124) (dd) Diskusi antara Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas Ketua DPD RI pada tanggal 25 Juli 2020 di Kawasan Denpasar Raya, Jakarta. (vide Bukti PK-125) (ee) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Umum, Tenaga Kerja Asing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-126) (ff) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Waktu Kerja Waktu Istirahat, tanggal 13 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-127) (gg) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-128) (hh) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-129) (ii) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh 292 unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-130) (jj) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-131) (kk) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020 (vide Bukti PK-132) (ll) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Sanksi tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-133) (mm) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli r2020 (vide Bukti PK-134) (nn) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-135) (oo) Surat dari Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Penyampaian Penghargaan (vide Bukti PK-136) (pp) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020 (vide Bukti PK- 137) 293 (qq) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 (vide Bukti PK-138) (rr) ATR Goes To Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se- Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020 (vide Bukti PK-139) h. Selain mengadakan forum uji publik, sosialisasi, seminar, dan pertemuan ilmiah, Pemerintah juga menghadiri beberapa undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut: 1) Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. (vide Bukti PK-140) 2) Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. (vide Bukti PK-141) 3) Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. (vide Bukti PK-142) 4) Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. (vide Bukti PK-143) 5) Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. (vide Bukti PK-144) 294 6) Keynote Speaker dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema “Omnibus Law: Menuju Ekonomi yang Produktif & Berdaya Saing” oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020. (vide Bukti PK-145) 7) Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. (vide Bukti PK-146) 8) Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Bukti PK-147) 9) Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. (vide Bukti PK-148) 10) Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. (vide Bukti PK-149) i. Bahwa merujuk pada poin a sampai dengan poin h di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 295 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam keterangan pada poin 1 tersebut di atas. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara formil ditentukan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU 12/2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU- XII/2014 bertanggal 22 September 2015 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 296 (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang- Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 297 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang- Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang- Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. 298 Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU- XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang- Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang- Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang- 299 Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang- Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang- Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat 300 MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing- masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana 301 diatur dalam dan UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan Para Pemohon. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN 21 Agustus 2021 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi-diskusi apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Penjelasan/Tanggapan: A. Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 302 (DPR) sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, serta telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU 12/2011 beserta perubahannya), sehingga UU Cipta Kerja telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 beserta perubahannya. Tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sendiri telah diuraikan dalam Keterangan Presiden yang disampaikan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. Secara hierarki UU 12/2011 beserta perubahannya bukan merupakan batu uji terhadap UU Cipta Kerja karena pengujian UU hanya terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan yurisprudensi: 1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-VII/2009, hal. 91-92: ...Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang- Undang tersebut batal…” 2. Yurisprudensi MK No. 73/PUU-XII/2014, hal. 211-212: “...Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang- Undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang- Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak 1 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan 303 perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945.” Pengertian Omnibus law, Praktik, dan Kesesuaiannya dengan Hukum Positif di Indonesia 1. Pengertian Omnibus law Omnibus law merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang- undangan yang diterapkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Berbagai literatur telah memberikan pengertian atau penjelasan mengenai omnibus law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything). Dalam penjelasan yang lain, Barbara Sinclair mendefinisikan omnibus law sebagai: “Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation”. Berdasarkan pandangan Barbara di atas, dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dimana 1 (satu) undang-undang memuat berbagai materi/subjek/permasalahan. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mendefinisikan Omnibus law sebagai berikut: “yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘civil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “omnibus law” atau UU Omnibus” Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Black’s Law Dictionary terdapat istilah omnibus bill yang berarti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan 304 yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kemudian bahwa omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan khususnya dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah undang-undang, omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan serta mencerminkan adanya sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. 2. Manfaat Penerapan Metode Omnibus law Beberapa manfaat dari penerapan omnibus law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan: a. Memperbaiki Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan (Penyederhanaan dan Penyelarasan Hukum) Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Sementara itu, aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, infrastruktur hukum menjadi instrumen yang sangat penting karena semakin baik kondisi hukum dan undang-undang, maka pembangunan ekonomi akan semakin baik pula. Dalam konteks ini, berdasarkan pandangan Glen S. Krutz, omnibus law memberikan manfaat yaitu mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan undang-undang lainnya. Manfaat ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu menekan jumlah regulasi yang terlalu banyak/obesitas regulasi. 305 Selain itu, omnibus law dapat membuat kondisi peraturan perundang-undangan menjadi lebih selaras dan serasi. Keselarasan dan keserasian hukum perlu diperhatikan mengingat dalam hukum dikenal adanya suatu asas lex posterior derogat legi priori (suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama) dan asas lex specialis derogat legi generalis (suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang- undangan yang bersifat umum). Dalam suatu undang-undang yang menerapkan metode omnibus law, terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat, dan utuh. Penyusunan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang memberikan kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut secara bersamaan. Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi omnibus law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. b. Menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi Adam M. Dodek menjelaskan bahwa manfaat dari teknik omnibus adalah pembentukan undang-undang menjadi lebih efisien. “Omnibus bills are efficient because they permit the bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill. When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary consideration of that particular area”. Pada umumnya, proses amandemen atau revisi undang-undang dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien serta membutuhkan waktu yang lama karena hanya 306 merevisi satu undang-undang saja. Namun, dengan diadopsinya teknik omnibus, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. c. Kemudahan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik. Selaras dengan dua manfaat sebelumnya, Louis Massicotte menyampaikan: Omnibus bills, when present in legislatures where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self-interested legislators. Mengingat substansi omnibus law sangat beragam dan kompleks, maka kemungkinan penolakan terhadap keseluruhan isi omnibus law oleh partai minoritas/oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya. 3. Praktik Penerapan Metode Omnibus law di Beberapa Negara di Dunia Menurut House of Commons Procedure and Practice Kanada, praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus muncul pertama kali pada Tahun 1888, ketika suatu rancangan undang-undang diajukan untuk menyetujui 2 (dua) perjanjian jalan rel yang terpisah. Bahkan, pada Tahun 1868, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang-undang dalam waktu yang terbatas yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, yang dapat diidentifikasikan karakternya sebagai omnibus bill yang pertama disahkan. Di samping itu, Kanada pun pernah mengundangkan omnibus bill lainnya, seperti the Energy Security Act pada tanggal 26 Februari 1982. Bill ini mengatur perubahan atas 13 (tiga belas) Perubahan undang-undang di antaranya: a. Petroleum Administration Act; b. National Energy Board Act; c. Foreign Investment Review Act; d. Canada Business Corporations Act; 307 e. Petro-Canada Act; f. Energy Supplies Emergency Act; g. Oil Substitution and Conservation Act; h. Energy Supplies Emergency Act; i. Adjustment of Accounts Act; j. Petroleum Incentives Program Act; k. Canadian Ownership and Control Determination Act; l. Energy Monitoring Act; dan m. Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act. Contoh lainnya yaitu Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38. Omnibus Bill ini tidak hanya mengatur mengenai isu fiskal, tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum lingkungan di tingkat federal. Cakupannya pun sangat luas dengan lebih dari 400 (empat ratus) halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 (tujuh puluh) undang-undang. Beberapa contoh omnibus bill yang lain yaitu ada di Amerika, seperti dalam undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam perindustrian Amerika (The Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988). Kemudian ada juga yang bentuknya dikeluarkan setiap tahun seperti Omnibus Spending Bill. Peraturan ini mengatur belanja negara untuk tahun fiskal selanjutnya. Selain urusan fiskal, Omnibus Spending Bill juga mengatur mengenai urusan politik, pemilihan umum, modernisasi teknologi, hingga Taylor Force Act. Selain di Amerika, salah satu negara di Eropa yakni Jerman juga pernah menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang privasi informasi komprehensif pertama di dunia adalah sebuah undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Parlemen Hessian di Wiesbaden, Jerman pada tanggal 30 September 1970. Dalam terminologi yang diterima, undang-undang ini adalah omnibus law. Undang-undang ini menetapkan standar peraturan untuk area yang luas, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah Hessen yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, yang kemudian mempengaruhi bentuk dan isi undang-undang 308 omnibus federal, Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman (Bundesdatenschutzgesetz, atau BDSG). Sementara itu, di Irlandia pada tahun 2007 pernah disahkan sebuah undang-undang (The Statute Law Revision Act 2007) yang mencabut sebanyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang- undang, yang dapat dikatakan sebagai sebuah rekor dunia. Undang- undang ini mencabut banyak peraturan awal tahun 1922 dari Irlandia, Inggris, Britania Raya, dan Inggris Raya. Selain itu, Turki juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang yang mengenai batasan penjualan dan periklanan alkohol (The Omnibus Law No. 6487 on Amendment of Some Laws and the Decree Law No. 375) pada tahun 2013. Beberapa negara di Asia juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di negaranya. Filipina pernah membuat suatu peraturan dengan konteks yang serupa dengan Indonesia yaitu berkaitan dengan investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Ketentuan The Omnibus Investment Code mengesampingkan peraturan perpajakan dan memuat peraturan baru tentang ketentuan pajak bagi daerah yang telah ditentukan. Selain itu, Vietnam yang juga merupakan negara civil law pernah menerapkan omnibus law pada Tahun 2016. Adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah suatu peraturan menjadi pertimbangan bagi Vietnam untuk menggunakan omnibus law. Adapun omnibus law yang berhasil disahkan diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration, dimana undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang- Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, terdapat juga Law 309 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang- Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Royalti, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Ekspor-Impor. 4. Penerapan Metode Omnibus law di Indonesia Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, terobosan terhadap hal ini bukan sesuatu yang baru, dan Indonesia perlu melakukan terobosan terhadap ruang batas ini. Terobosan tersebut diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia yang saat ini tengah mengalami permasalahan diantaranya: a. Regulasi mengalami konflik Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lain. b. Regulasi inkonsisten Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan turunannya. c. Regulasi yang multitafsir Hal ini dapat terjadi saat terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan Bahasa serta sistematika yang tidak jelas. d. Regulasi yang tidak operasional. Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya guna, namun tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. 310 Selain keempat hal di atas, dunia hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai hyper regulation atau istilah lain yaitu obesitas hukum. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website www.peraturan.go.id mencapai total 39.654 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan per 28 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Pusat sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Menteri sebanyak 15.087 (lima belas ribu delapan puluh tujuh) peraturan perundang-undangan; c. Peraturan LPNK sebanyak 4.196 (empat ribu serratus sembilan puluh enam) peraturan perundang-undangan; dan d. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan. Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah, disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum dan kedua dengan teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang kedua yaitu terkait teori transplantasi hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya diantaranya: a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another”. Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang yang mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat. Alan Watson, memperkenalkan istilah legal transplants atau legal borrowing, atau legal adoption untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau 311 bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplantation sebagai “…the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.” Pada dasarnya, kebijakan hukum transplantasi dari sistem common law menjadi sistem civil law tidak lagi menjadi sesuatu yang baru melainkan telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai saat ini dengan adanya penyesuaian ke dalam hukum nasional. Bahwa menurut Alan Watson, transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto menyampaikan bahwa Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 beserta perubahannya). Pijakan hukum dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Omnibus law adalah UU 12/2011 beserta perubahannya, yang memuat syarat substantif dan syarat teknis. Syarat substansi yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Perintah UUD NRI 1945; b. Perintah Tap MPR; c. Perintah undang-undang lainnya; d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. Rencana pembangunan jangka menengah 312 g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD; h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Adanya Rancangan Undang-Undang; dan b. Naskah Akademik. Adapun pembentukan UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai perwujudan dari pasal dimaksud, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sehingga dengan demikian baik syarat substansi dan syarat teknis telah dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. UU 12/2011 beserta perubahannya telah mengatur mengenai tahapan dan proses perencanaan peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta teknik penyusunannya. Dengan demikian perencanaan dan penyusunan serta teknik penyusunan suatu RUU yang menggunakan metode Omnibus law mengikuti sepenuhnya ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang- 313 undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk Undang-Undang bukan UU pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. Indonesia telah menerapkan konsep Omnibus law tersebut pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (TAP MPR I/2003). Lahirnya TAP MPR I/2003 dilatarbelakangi karena terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sebagai akibat perubahan UUD 1945 pada 1999- 2002 mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR. Sejumlah TAP MPR yang terdampak oleh TAP MPR I/2003 yaitu: 1) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2) 3 (tiga) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; 3) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; 4) 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 314 Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- undang; 5) 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; dan 6) 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak perlu dilakukan tindak hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang yang jika dilihat substansinya mengandung ciri sebagai Omnibus law karena dalam satu UU ini berisi pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum yang secara substansi mengandung subjek pengaturan berbeda. c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, mengakibatkan dicabutnya 4 (empat) Undang- Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berdampak pada 6 (enam) undang- 315 undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 4 (empat) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengubah 2 (dua) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini berdampak pada 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 3 (tiga) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 316 Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus law bukan merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunannya merupakan bagian upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa, proses pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan) dan sistematika (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan) UU Cipta Kerja sesuai dengan UU 12/2011 beserta perubahannya. 5. Diskusi serta Pembahasan di Internal Pemerintah mengenai penggunaan metode Omnibus law dalam Hukum Positif di Indonesia a. Pembahasan konsepsi Omnibus law dan muatan substansi/materi telah dilakukan di internal Pemerintah yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat teknis, pembahasan tingkat menteri, dan rapat Presiden sebagai berikut: Tingkat Teknis: 1) Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. (vide Bukti PK-150). 2) Pada tanggal 15 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas identifikasi pasal-pasal dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan 317 menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-7 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 3) Pada tanggal 16 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kesehatan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas perizinan berdasarkan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-8 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 4) Pada tanggal 18 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan di Hotel Lumire, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai konsepsi Omnibus law terkait perizinan sektor. (vide Bukti PK-9 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 5) Pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut di-identifikasi pasal-pasal dalam sektor pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan dengan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-10 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 6) Pada tanggal 22 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta. 318 Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan sebuah metode untuk membentuk regulasi atau Undang- Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyederhanakan suatu norma peraturan (vide Bukti PK-11 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 7) Pada tanggal 28 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Makassar. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan agenda penataan regulasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, selama ini terdapat regulasi yang membebani masyarakat, dunia usaha, dan menghambat daya saing nasional sehingga perlu terobosan hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut (vide Bukti PK-12 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 8) Pada tanggal 2 Desember 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Medan. Dalam FGD tersebut Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan salah satu instrumen hukum yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan kelas menengah 319 (vide Bukti PK-13 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 9) Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai konsep perubahan yang akan dilakukan pada sektor Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-151). 10) Pada tanggal 12 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Izin Lingkungan dan KKP (vide Bukti PK-15 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 11) Pada tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri. Rapat tersebut membahas mengenai pembuatan norma baru pada UU Omnibus law tentang Kemudahan Perizinan Tunggal dan Omnibus law tentang Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (vide Bukti PK-16 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 12) Pada tanggal 15 Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law di bidang Lingkungan Hidup. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan-perubahan dalam beberapa undang-undang yang termasuk dalam klaster lingkungan hidup di Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-17 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 13) Pada tanggal 16 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi 320 Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. (vide Bukti PK-18 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 14) Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide Bukti PK-19 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). Tingkat Menteri 15) Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-152). 16) Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-153). 17) Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK- 154). 18) Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law (vide Bukti PK-155). 19) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-156). 321 20) Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK- 157). 21) Pada tanggal 11 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri. (vide Bukti PK-14 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 22) Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law (vide Bukti PK-158). 23) Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja (vide Bukti PK-159). 24) Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. (vide Bukti PK-160). 25) Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-161). 26) Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. (vide Bukti PK-162). Rapat Presiden 27) Pada tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi, dengan pokok-pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: 322 • Proses Omnibus Law agar disampaikan kepada DPR setelah 20 Oktober 2019; • Menyelesaikan Naskah Akademik dan DIM serta seluruh dokumen yang dibutuhkan; • Membuat Rancangan Omnibus Law menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibahas; • DIM terkait Ketenagakerjaan telah selesai dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Menghapus peraturan yang membuat rumit investasi (vide Bukti PK-163) 28) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dengan pokok arahan Presiden untuk memberikan judul Omnibus Law yang sedang disiapkan dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja dan meninjau kemungkinan substansi perubahan UU Ketenagakerjaan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-02 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 29) Pada tanggal 11 November 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Melakukan pendekatan kepada serikat pekerja dan menjelaskan semangat Omnibus Law; • Mengajukan Omnibus Law kepada DPR paling lambat akhir Desember 2019; • Muatan Omnibus Law memuat penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, dan sanksi; • Apabila Omnibus Law dapat ter-realisasi maka lapangan pekerjaan akan benar-benar terbuka; dan • Mengidentifikasi titik-titik resistensi terhadap Omnibus Law (vide Bukti PK-03 Keterangan Presiden yang 323 disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 30) Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok-pokok arahan sebagai berikut: • Semangat dan arah Omnibus Law agar aturan yang ada menjadi sederhana dan cepat; • Melihat dampak Omnibus Law terhadap Usaha Kecil dan Mikro; • Memperbanyak komunikasi dengan serikat pekerja; • Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; dan • Melakukan perbaikan RUU yang akan disampaikan kepada DPR (vide Bukti PK- 164). 31) Pada tanggal 15 Januari 2020, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus law Perpajakan, dengan pokok-pokok arahan Presiden sebagai berikut: • RUU akan diserahkan kepada DPR setelah Prolegnas siap; • Seluruh pimpinan kementerian/lembaga mengawal dan mengkomunikasikan DIM dengan DPR; • Melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan Menteri Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi ke daerah; dan • Mengajak dan melibatkan partisipasi daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut daerah (vide Bukti PK-04 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 2. Bukti PK-23 pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga 324 itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Bukti PK-23 yang ada dalam Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan tahapan Perencanaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undangan tentang Cipta Lapangan Kerja khususnya (Rapat Pleno) penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. b. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 52 Perpres 87/2014 bahwa forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan dalam tahap ini, pelibatan cukup dari internal pemerintah. Adapun pemangku kepentingan (stakeholder) lain dilibatkan dalam rapat sebelum pentahapan ini. c. Bahwa dalam rapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain, Pemerintah merangkum dan memfinalisasi semua masukan secara substansi terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya telah dirangkum dan dijaring dalam rapat-rapat pembahasan pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Rapat dengan pemangku kepentingan ini sudah kami sampaikan dalam Bukti PK-7 s.d PK-19 pada Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. 325 d. Untuk memperkuat bukti keterlibatan multi pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, berikut disampaikan bukti pembahasan/rapat terkait RUU Cipta Kerja: 1) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-165) 2) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-166). 3) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan tentang Omnibus law Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM (vide Bukti PK-167), yang dihadiri oleh: a) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. HIPPI; iii. ASEPHI; iv. INKOWAPI; v. IWAPI; b) Law Firm/Firma Hukum: Lusma Rizki (Melli Darsa & Co – PwC) 4) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian (vide Bukti PK-168), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); ii. Djoni Liano (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. PERMAPI; iii. GAPKI; iv. GAPMMI; 5) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor 326 Pendidikan dan Kebudayaan (vide Bukti PK-169), yang dihadiri oleh: Grace Salim (Akademisi - UPH). 6) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kehutanan (vide Bukti PK-170), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ishana (NAMPA); ii. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); iii. Djoni Liano (GAPUSINDO); iv. G. Ginanjar (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. GAPKI; iii. APHI; iv. GAPMMI; 7) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi (vide Bukti PK-171), yang dihadiri oleh: KADIN 8) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan (vide Bukti PK-172), yang dihadiri oleh: KADIN 9) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan (vide Bukti PK-173), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) GIPI; b) KADIN; c) ASTINDO; d) ASITA; e) ARKI; f) PHRI; 10) Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait 327 Kelautan dan Perikanan (vide Bukti PK-174), yang dihadiri oleh: KADIN 11) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law (vide Bukti PK- 175), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) KADIN; b) APINDO; c) APRINDO; d) APRISINDO; e) REI; f) GAPKI; g) APHI; h) GAPMMI; i) PHRI; j) APKI; k) APBI; 12) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Penjelasan Tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-94 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Didi H (KSPSI) c) Tony Pangaribuan (KSPSI AGN) d) Mustopo M (KSPSI AGN) e) Eko Darwanto (K-Saburmusi) f) Iswan Abdullah (KSPI) g) Ramidi (KSPI) h) Ridwan H. Aziz (KSPI) i) Helmy Salim (KSPI) j) Arnold Sihite (KSPI) k) Surnadi (KSBSI) 328 l) Mirah Sumirat (KSPI) m) Soenarjono (K-Sarbumusi) n) Pawutan SS (KSP) 13) Rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-95 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Arnold Sihite (KSPI) b) Elly Rosita (KSBSI) c) Eko Darwanto (K-Sarbumusi) d) Ristadi (KSPN) 14) Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja (vide Bukti PK-176), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Yose Rizal (CSIS) ii. Raden Pardede (Pakar Ekonomi) iii. Payaman Simanjuntak (Universitas Indonesia) iv. Aloysius Uwiyono (Universitas Indonesia) v. Muhammad Dokhi (STIS) vi. Ahmad Heri Firdaus (Peneliti Ekonom INDEF) vii. Prof. M. Zilal Hamzah (Universitas Trisakti) viii. Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti) ix. Ida Susanti (Universitas Parahyangan) x. Susilo Andi P (FH UGM) xi. Asri Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xii. Agus Mildah (Universitas Usu Medan) xiii. Fithriatus Shalihah (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) xiv. Umar Kasim (Dosen STHM Jakarta) xv. Agus G (Universitas Trilogi/STEKPI) xvi. Dessy Sunarsi (Universitas Sahid Jakarta) 329 xvii. Linda Kurnia (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xviii. Rumainur (Universitas Nasional) xix. Gilang Ramadhan (Ketua Trisakti) b) Asosiasi Pelaku Usaha: Sri Mulyani (APINDO) c) Law Firm/Firma Hukum: i. Daniel Minggu (Peradi Soho) ii. Susanto Hutama (Trimurti Law Office) iii. Johan Imanuel (Bireven & Partner Law Office) iv. Adimaz Cahaya P (HKHKI) v. Yudi Suryo (HKHKI) vi. Raditya Darmadi (HKHKI) vii. Raja Sirat (HKHKI) d) Organisasi: i. Cut Nurul Aidha (Prakarsa Research) ii. Wandi S (HMI) iii. Munawir (HMI) iv. Fiqri Hakil Nur (HMI) v. Galih Prasetyo (HMI) vi. fK. Anam Gumiilar (HMI) vii. Wendi (HMI) viii. Yogi Pratama (HMI) ix. Alwi (HMI) 15) Rapat tanggal 11 Februari 2020 tentang Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-97 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Hermaito Achmad (KSPSI) c) Muhammad Husni (KSBSI) d) Jumadi (KASBI) e) Kartina (KASBI) f) Nabila (AFR) 330 g) Kusmin (SPN) h) Moh. Isran (KASBI) i) Indesmunasmar (GEKANAS/FSPI) j) Saepul Anwar (PPFSPKEPSPSI/GEKANAS) k) Dalail (K-Sarbumusi) l) Puji Santoso (SPN) m) Surya Adam (K-Sarbumusi) n) Rustadi (KSPN) o) Arnold Sihite (KSPSI) p) Wispramoni Budiman (FSPBUN) q) Betar Sigit Prakoeswa (FSPBUN) r) Sasmira D (FSPBUN) s) Gallif F (FSPBUN) t) Febri Johannes (KASBI) 16) Rapat tanggal 18 Februari 2020 tentang Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK- 99 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: Evo J (KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: APINDO 17) Rapat tanggal 26 Februari 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-103 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Ely Yudiana (KSPI) b) Said Iqbal (KSPI) c) Andi Handoko (KSPI) d) M. Lubis (KSPI) e) Didi Suprijal (KSPI) f) Arif Minardi (FSPLEM) g) Indra Munaswar (KSPI) h) Radi Yanito (KSPI) i) Rahman Akbar (KSPI) 331 18) Rapat tanggal 5 Mei 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-112 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Andi Gani Nenawea (Presiden KSPSI) b) Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI) c) Elly Rosita (Presiden KSBSI) d) Dedi Herdianto (Sekjen KSBSI) e) Said Iqbal (Presiden KSPI) f) Ramidi (Sekjen KSPI) 19) Rapat tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-116 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Yorris Raweyai Presiden (KSARBUMUSI) b) Eko DarwantoPerwakilan Presiden (KSARBUMUSI) c) Muchtar Pakpahan Ketua Umum (KSBSI) d) Ruth Pakpahan (KSBSI) e) Khoirul Anam Presiden (FKAHUTINDO) f) Ahmad Irfan Nasution (KSPSI) g) Andi S (KSPSI) h) Agus D. (KSPSI) i) Elly Rosita Silaban (KSBSI) j) Dedi H (KSBSI) k) Saut Pangaribuan (KSBSI) l) Said Iqbal (KSPI) m) Ramidi (KSPI) n) Lukman (KSPI) o) R Abdullah (FSP KEP) p) Bambang Surjono (FSP KEP) q) Mirah Sumirat (FSP KEP) r) Agus Darsana (FSP TSK) 332 s) Vanny Sompie (FSP TSK) t) Riden (FSPMI) u) Djoko Harjono (SPN) v) Ary Joko Sulistyo (Gartex) w) Harris M (Nikeuba) 20) Rapat 3 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-124 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Andi Gani Nena Wea (KSPSI) ii. Yorris Raweyai (KSPSI) iii. H. Said Iqbal (KSPI) iv. Elly Rosita Silaban (KSBSI) v. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 21) Rapat tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-126 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Hermanto Achmad (KSPSI) ii. Saepul Anwar (KSPSI) iii. Al Mansyur Ayyubi (KSPI) iv. Bibit Gunawan (KSBSI) v. Arnod Sihite (KSBSI) vi. Riden Hatam A (KSPI) vii. Djoko H (KSPI) viii. Said Ikbal (KSPI) ix. Dedi Hardianto (KSBSI) x. Saut Pangaribuan (KSBSI) 333 xi. Haris Manalu (KSBSI) xii. Beny Rusli (KSPN) xiii. Eko Darwanto (KSARBUMUSI) xiv. Beta R Sigit Prakoeswa (FSP BUN) xv. Agus Salim (FSP KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: i. APINDO ii. KADIN 22) Rapat tanggal 13 s.d. 16 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-128 s.d. PK-129 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Haris Manalu (KSBSI) iii. Beny Rusli (KSPN) iv. Arnod Sihite (KSBSI) v. Dedi Hardianto (KSBSI) vi. Dalail (KSARBUMUSI) vii. Bibit Gunawan (KSBSI) viii. AL Mansyur Ayubi (KSPI) ix. Sumadi (KSBSI) x. Markus (KSBSI) xi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) xii. Sunardi (KSBSI) xiii. Julian (KSBSI) xiv. Untung Riyadi (KSPSI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 23) Rapat tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK-130 Keterangan Presiden yang 334 disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Arnod Sihite (KSPSI) ii. Saut Pangaribuan (KSPSI) iii. Harris Manalu (KSPSI) iv. Beny Rusli (KSPN) v. Eko Darwanto (KSBMI) vi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) vii. Julian (KSBSI) viii. Untung Riyadi (KSPSI) ix. Surnadi (KSBSI) x. Dalail (KSBMI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 24) Rapat tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-133 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Saut Pangaribuan (KSBSI) b) Harris Manalu (KSBSI) c) Julian (KSBSI) d) Untung Riyadi (KSBSI) 25) Rapat tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-135 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Harris Manalu (KSBSI) iii. Elly Rosita (KSBSI) iv. Dedi (KSBSI) 335 v. Yorris R (KSBSI) vi. Arnod Sihite (KSBSI) vii. Eko Darwanto (KSBMI) viii. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) ix. Beny Rusli (KSPN) x. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO e. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam evaluasi ini diperoleh gambaran mengenai tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa pertemuan dalam rangka evaluasi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan stakeholders (pengurus/anggota serikat pekerja dan serikat buruh, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi) dilakukan sebelum adanya Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law). Pertemuan tersebut antara lain: 1) FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial (vide Bukti PK-177), yang hadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Praktisi: i. Yunus Trionggo, Bridgestone Indonesia (Ketua SC GNIK) 336 ii. Aloysius Budi Santoso, Astra Group (SC GNIK) iii. Rudy Afandi, XL Axiata (SC GNIK) 2) FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan (vide Bukti PK-178), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: Dr. Dwini Handayani b) Praktisi: Hilda, PT NGK Busi Indonesia 3) FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” (vide Bukti PK-179), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Efendi Lubis (KSBSI) ii. Sofyan Abdul Latef (FSP PAR-REF) iii. Bambang Prasanto (SPSI AGN) iv. Saut H. Aritonang (SBM SETIAKAWAN) v. Timboel Sinagar (OPSI) vi. Anny Simanjuntak (KSPI) vii. Enung Yani (FSP KEP) viii. Ichsan (FKSPN) ix. Saut Pangaribuan (DPP FPE) b) Akademisi: Dhiky Pudya Gilangjati, S. Sos. 4) FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide Bukti PK-180), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) F.E. Kayadoe (KSPSI 1973) b) Hermawan H.S. (KSN) c) Matius Santoso (KSP RNI) d) Djoko Heriyono (SPN) 5) FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-181), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (FSP NIBA KSPSI) b) Ristadi (FKSPN) 337 6) FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja (vide Bukti PK-182), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Fahmi Amrozi (KSBDSI) b) M. Muhaimin (RNI) c) HM. Nurdin Singadedja (KSPSI AGN) d) Hendrik Hutagalung (KSBSI) e) Aditya Adzi (KS Nusantara) f) Helmy Salim (KSPSI YR) g) Hermawan (KS Nasional) h) Buri Haryanto (KSPSI 1973) i) Suyanto (KSP BUMN) 7) FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing (vide Bukti PK-183), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Serikat Pekerja: i. Arsukman Edi (SPSI Sumbar) ii. Suarman Muaz (FSPP Kota Padang) iii. Paiman (SPSI Kota Padang) c) Praktisi: i. Suryadi (PT. Ansar Terang Crushindo) ii. Serli Wahyuni (PT. Kijang Lima Gunung) iii. Zulhendri (PT. Batanghari Barisan) iv. Wilker Sitio (PT. Abaisiat Raya) Hasil evaluasi UU No. 13 Tahun 2003 dengan stakeholders tersebut menjadi bagian pembahasan dan usulan substansi RUU Cipta Kerja. 3. Kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di 338 bawah undang-undang? berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan, apakah dalam naskah akademik? Jawaban/Tanggapan a. Melalui penerapan pendekatan pengaturan tersebut, telah diidentifikasi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Peraturan Pemerintah dan 15 (lima belas) Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Setelah pembahasan dengan DPR dan disepakati dalam UU Cipta Kerja, jumlah amanat pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu). Sedangkan, jumlah amanat pembentukan Peraturan Presiden menjadi 11 (sebelas). b. Pengaturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerapkan pula metode Omnibus law yaitu penerbitan suatu peraturan perundang- undangan dilakukan dengan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan serupa. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan penyederhanaan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. c. Penyederhanaan tersebut tercermin dalam jumlah Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Peraturan Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Peraturan Presiden yang hanya berjumlah 4 (empat) Peraturan Presiden. d. Lebih jauh, penyederhanaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mencabut 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 339 Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112). d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan e) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) . g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 340 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816; b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) 341 d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131) b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66) c) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 342 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum c) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum d) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum e) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) 343 b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793) 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472) 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal b) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97). e. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan dan mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut, yaitu: 344 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 345 Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277). 346 f. Selain itu, penyederhanaan tersebut dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencakup 18 sektor kegiatan usaha. Selama ini, pengaturan NSPK perizinan berusaha diatur oleh masing- masing Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah. Dalam UU Cipta Kerja terdapat amanat sebanyak pendelegasian terhadap 126 (seratus dua puluh enam) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) pendelegasian terkait NSPK dan 79 (tujuh puluh sembilan) pendelegasian terkait perizinan. Ke-124 (seratus dua puluh empat) pendelegasian tersebut kemudian disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Dengan diterbitkannya PP 5/2021 tersebut, Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PP tersebut dalam hal terkait NSPK Perizinan Berusaha. 4. Kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu. Secara konkret memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR 347 ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara itu. Jawaban/Tanggapan a. Versi resmi dari RUU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah sesuai dengan poin Keterangan Presiden vide- Bukti PK-89 dimana Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden cq. Menteri Sekretaris Negara RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Sehingga dengan demikian, selain draf RUU yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPR kepada Presiden bukan merupakan draf RUU resmi. b. Kementerian Sekretariat Negara, hanya melakukan penyesuaian terkait formatting dan pengecekan teknis RUU Cipta Kerja sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. c. Formatting yang dilakukan berupa penyesuaian naskah untuk dituangkan dalam kertas, margin, dan font sesuai standar yang biasa dilakukan. Kemudian untuk pengecekan teknis dilakukan dengan pemeriksaan typo dan perbaikan yang sifatnya teknis tanpa merubah substansi dari RUU Cipta Kerja hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI. d. Selanjutnya Naskah UU Cipta Kerja yang telah di-formatting dan dilakukan penyesuaian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS 1. Saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus law. apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? 348 saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan yuridisnya di mana karena di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Jawaban/Tanggapan Terkait dengan pertanyaan nomor 1 dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS terkait dengan penggunaan metode Omnibus Law telah kami uraikan pada jawaban pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA nomor 1 (halaman 3). 2. Saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021 Tanggapan/Jawaban a. RUU Cipta Kerja sebagaimana telah disampaikan dalam vide Bukti PK-20 dan vide Bukti PK-27 Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 serta tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. b. Adapun terkait Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menempuh tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menggunakan instrumen Izin 349 Prakarsa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 30 Perpres 87/2014. c. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden (vide Bukti PK-184). d. Permohonan Izin Prakarsa tersebut kemudian dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui permohonan Izin Prakarsa guna Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK -185). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH Kalau sekiranya jumlahnya 78, kalaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, “Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?” Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stake holders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 2 di atas (halaman 24). IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SUHARTOYO 1. Apa sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian dibentuk itu? 350 Jawaban/Tanggapan Bahwa Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12/2011 beserta perubahannya menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Prof. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa konsep Partisipasi Masyarakat yang tertera pada pasal tersebut diatas berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwasanya salah satu konsep terkait partisipasi Publik adalah Partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan. Meskipun Partisipasi Masyarakat merupakan suatu wujud daripada asas keterbukaan dan implementasi nilai-nilai demokrasi namun apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR maka dalam hal ini Presiden sebagai pembuat kebijakan tetap harus melakukan pengkajian dan penelitian kembali apakah masukan dari masyarakat tersebut memang diperlukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangannya ketika beliau menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mana dalam keterangannya beliau mengungkapkan bahwa dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 dalam keterangan DPR-RI yang menyatakan bahwa “bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak 351 dapat memuaskan keinginan seluruh pihak.” Yang diadaptasi dai salah satu tujuan hukum yang dikemukakan Jeremy bentham “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and utility: Jeremy Bentham’s Equation: J.H Burns, Hlm.1) Yang mana dalam konteks ini tujuan perubahan perubahan atau pembentukkan peraturan perundang- undangan adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya tidak semua pihak dapat terpuaskan. Selanjutnya Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 DPR-RI menyatakan bahwa Frasa “Dapat” dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (Vrijstelling) atau pembolehan bagi Anggota, Komisi, atau gabungan komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu meminta masukkan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja (Pembentuk Undang-Undang) untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk di dengar (right to be heard) namun tidak serta merta juga hak untuk dipertimbangkan (right to be considered). Adapun partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah dijabarkan dalam jawaban atas pertayaan Nomor 2 dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra di atas. 2. Secara faktual menurut Pemohon 107/PUUXVIII/2020 bahwa undang- undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya. Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stake holders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 3 di atas (halaman 37). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN 25 Agustus 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA Bagaimana praktik pembentukan Omnibus Law terutama di Kanada? 352 Penjelasan/Tanggapan: Negara Kanada adalah negara yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum ini didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis dimana para penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada pada abad ke-17 dan abad ke-18. Setelah pertempuran Quebec pada tahun 1759, Kanada tunduk pada hukum Inggris common law, kecuali Quebec, yang mengikuti sistem civil law. Selain itu, terdapat juga sistem hukum yang terbangun dari adanya masyarakat adat terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Konstitusi Kanada mengakui dan melindungi hak-hak perjanjian yang ada. Konsep perjanjian historis ini terbentuk dari abad ke-17 sampai sekitar tahun 1930, dimana Pemerintah Kanada membentuk keyakinan bahwa masyarakat adat telah menyerahkan titel Aborigin ke seluruh Kanada. Perjanjian yang ada beragam, di satu sisi terdapat usaha dalam membangun hubungan perdamaian dan persahabatan, di sisi lain juga pengalihan hak atas tanah. Hukum tertinggi di Kanada ada pada Konstitusi Kanada sehingga segala peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah tingkat federal, provinsi, atau pemerintahan teritorial yang tidak sejalan dengan konstitusi dianggap tidak sah. Permulaan konstitusional Kanada melibatkan serangkaian kesepakatan politik antara dua budaya Eropa, dimana satu didominasi Bahasa Prancis, katolik, dan diatur oleh civil law, sementara yang lainnya adalah Bahasa Inggris, lebih heterogen dalam hal agama, dan diatur oleh common law. Akomodasi bersama dari Warga Negara Kanada yang berbahasa Prancis dan yang berbahasa Inggris, dan pembentukan pemerintahan yang mayoritas berbahasa Prancis (Quebec) adalah bagian penting dari sejarah konstitusional Kanada. Secara umum terdapat 3 (tiga) tipe peraturan perundang-undangan di Kanada, yaitu: a. Statutes, merupakan peraturan yang berupa undang-undang yang dibahas oleh parlemen federal atau badan legislatif provinsi telah melalui proses voting sebelum keberlakuannya. Statutes merupakan aturan yang luas yang mengatur kehidupan sehari-hari; b. Regulations, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan federal atau provinsi, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes; dan 353 c. Bylaws, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan tingkat kotamadya, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes. Statutes atau undang-undang merupakan sumber hukum utama di Kanada. Sebelum berlaku menjadi sebuah hukum, undang-undang harus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Rancangan Undang-Undang (Bill) yang diajukan dapat berupa perubahan atau pencabuntan undang-undang yang sudah ada maupun pembentukan undang-undang yang baru. Proses pembentukan undang-undang di Kanada yang melibatkan parlemen adalah sebagai berikut: a. Memorandum Kabinet disiapkan untuk mendapatkan persetujuan kebijakan dan dan wewenang untuk perancangan undang-undang baru. Kabinet merupakan forum Perdana Menteri untuk membuat kesepakatan di antara menteri di pemerintahan; b. Berdasarkan keputusan Kabinet, Departemen Kehakiman menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama antara departemen pemerintah atau tim pengembangan kebijakan dan layanan hukum dari organisasi terkait; c. First Reading of the Bill, tahapan dimana RUU diajukan baik di House of Commons atau di Senat; d. Second Reading of the Bill, tahapan dimana anggota parlemen memperdebatkan prinsip RUU dan melakukan voting untuk menentukan apakah perlu dipelajari lebih lanjut; e. Apabila RUU tersebut lolos, akan dikirim ke Parliamentary Standing Committee yang akan melakukan kajian secara mendalam, mengadakan dengar pendapat publik to mendapatkan pandangan and memungkinkan saran perubahan; f. Report Stage, tahapan dimana Parliamentary Standing Committee telah menyelesaikan kajiannya lalu melaporkan RUU terkait kembali ke The House. Kemudian dilakukan perdebatan kembali. Pada tahapan ini, anggota parlemen dapat menyarankan perubahan terhadap RUU; g. Third Reading of The Bill, tahapan dimana RUU kembali kepada anggota parlemen untuk debat final dan melakukan voting, berdasarkan hasil laporan Committee; 354 h. Setelah melewati voting, RUU dikirimkan ke Kamar (Chamber) yang lain, untuk melalui proses yang sama; i. Ketika RUU telah melewati Lower Chamber dan Upper Chamber, RUU tersebut diberikan kepada Governor General untuk mendapatkan persetujuan (Royal Assent) dan kemudian menjadi hukum yang berlaku di Kanada. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang-undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Berdasarkan kebiasaan dan guidelines di Kanada, tidak ada batasan seberapa banyak perubahan yang dapat dilakukan dalam satu RUU omnibus dan tidak ada panjang maksimal untuk satu buah RUU yang akan diajukan. Misalkan, pada tahun 1960-an dimana Criminal Law Amendment Act baru disahkan di Kanada. Omnibus bill ini merupakan contoh implementasi reformasi yang besar terhadap hukum pidana Kanada. Perubahan dibuat untuk mengatasi masalah hukum terhadap aborsi, kepemilikan senjata, ancaman panggilan telepon, kekejaman terhadap binatang, lotere, dan beberapa hal lainnya. RUU tersebut terdiri dari 126 halaman, dan mengandung 120 klausa. Prinsip dasar dan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Kanada dengan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Kemudian, terdapat pula omnibus bills yang lebih panjang. Pemerintah federal dari semua lapisan mengubah budget implementation act - undang-undang yang memberlakukan anggaran tahunan pemerintah - menjadi omnibus bills yang sangat besar. Antara tahun 1995 dan 2000, rata-rata panjangnya budget implementation act adalah 12 halaman. Pada saat awal tahun 2000-an, rata-rata menjadi 139 halaman. Sejak tahun 1009, hampir semua budget implementation act menjadi berates-ratus halaman panjangnya. Seperti misalnya Budget Implementation Act 2010 (Bill C-9) yang mencapai 883 halaman. Pemerintah menyatakan bahwa segala yang ada di dalam RUU tersebut berhubungan dengan pelaksanaan anggaran federal. 355 Dikarenakan tidak adanya definisi dari omnibus bill yang pasti, sulit untuk menentukan dengan pasti kapan pertama kali omnibus bill pertama kali diperkenalkan di dalam parlemen. House of Commons Procedure and Practice menunjukkan bahwa praktek tersebut telah ada di tahun 1888, ketika suatu private bill diajukan dengan tujuan untuk mengukuhkan dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah. Namun, RUU yang memiliki ciri “omnibus” mungkin telah ada sebelum tahun tersebut. Pada tahun 1868, saat sesi parlementer yang pertama, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang-undang untuk melanjutkan selama waktu yang terbatas beberapa undang-undang yang disebutkan di dalamnya yang mungkin bercirikan sebagai omnibus bill pertama pasca Konfederasi Kanada. Undang-undang ini mengandung satu tujuan sebagai kelanjutan dari undang- undang yang akan berakhir, sekaligus pada saat bersama mengubah beberapa undang-undang dengan pokok pembahasan yang berbeda seperti kepailitan, perdamaian di perbatasan, dan perbankan. Sifat omnibus mencerminkan prinsip, tema atau tujuan yang sama, atau merupakan bagian dari inisiatif administratif tunggal. Penggabungan beberapa perubahan dari undang-undang sebenarnya dapat meningkatkan kajian parlemen terhadap komponen dan interaksinya dengan unsur-unsur RUU lainnya, serta memudahkan pemeriksaan RUU tersebut. Selain itu, omnibus dapat memfasilitasi pertimbangan dari semua aspek yang saling terkait dari agenda legislatif tertentu. Hal tersebut juga dapat membantu memfokuskan debat parlementer. Manfaat lainnya dari adanya undang-undang omnibus adalah menghemat waktu dan mempersingkat jumlah hari para pembuat undang-undang yang harus dihabiskan di dalam parlemen. The House of Commons dahulunya biasa duduk selama sekitar 175 hari dalam setahun di tahun 1990-an. Dengan memasukkan banyak perubahan ke dalam lebih sedikit RUU, parlemen dapat mempersingkat sidangnya. Saat ini, parlemen duduk selama sekitar 130-140 hari pertahun. Secara ideal, jika anggota parlemen menghabiskan waktu lebih sedikit, mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu di daerah pemilihan mereka. Hal ini dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu individu dan kelompok masyarakat, dan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang-undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara 356 jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Dengan demikian karena omnibus law di Kanada diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Kanada sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. Bagaimana partisipasi publik dan standar pembentukan pembentukan omnibus law di luar negeri? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. Tolong Pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah: Draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Draf dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu juga disampaikan kepada Mahkamah, dan Draf yang kemudian ada penyesuaian formatting yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah. Penjelasan/Tanggapan: Sesuai dengan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Saldi Isra, berikut Pemerintah menyampaikan: 357 a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani dalam persetujuan bersama akan disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi; b. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disampaikan DPR RI kepada Pemerintah hasil Pembahasan Rapat Paripurna DPR RI (vide Bukti PK-186); dan c. Draft yang telah disesuaikan dari sisi formatting untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan Surat Deputi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (vide Bukti PK-187) untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait konsistensi penulisan kepada DPR RI atas draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh Presiden. Atas dasar itu kemudian DPR RI menyampaikan matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI (vide Bukti PK-188) hal ini untuk membuktikan bahwa DPR RI telah mengklarifikasi substansi dimaksud yang ditandai dengan pembubuhan paraf dan tanda tangan dilembar terakhir oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI. Hasil dari formatting dan penyempurnaan dari DPR RI tersebut menjadi draft yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-90 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN 9 September 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 12 Agustus 2021 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di negara lain? Penjelasan/Tanggapan: Beberapa negara yang menerapakan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang, diantaranya adalah Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Penerapan Omnibus Law di Irlandia yang menarik perhatian adalah pembentukan Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential 358 Provisions) Act 2020 atau Brexit Omnibus Act 2020 sebagai pembaharuan Brexit Omnibus Act 2019. Fokus utama Brexit Omnibus Act 2020 adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi Brexit tanpa kesepakatan guna melindungi hak-hak warna negara, keamanan, dan memfasilitasi dukungan bisnis. Undang-Undang (UU) ini mencakup beberapa sektor prioritas, yaitu: 1. Perpajakan, 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, 3, Layanan Keuangan, 4. Imigrasi, 5. Kesehatan, 6. Bantuan Bagi Siswa, 7. Kesejahteraan Sosial, 8. Karyawan dan Imigrasi, 9. Keamanan Sosial, dan 10. Transportasi. Banyaknya sektor priorotas yang masuk dalam Brexit Omnibus Act 2020 menunjukan bahwa penyusunan Omnibus Law dapat dilakukan tidak hanya mencakup satu isu atau sektor semata. Proses perencanaan UU di Irlandia dilakukan oleh Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann) yang dilanjutkan di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann). Secara keseluruhan total waktu perumusan hingga pengesahan UU tersebut hanya memakan waktu 14 hari, yaitu pada: 1. Tahap 1 di Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann): a. 27 Oktober 2020 (RUU Brexit Omnibus Law 2020 pertama kali diangkat ke Majelis Rendah Irlandia (Dáil Éireann)), b. 11 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 25 November 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 25 November 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 25 November 2020 (Penyelesaian RUU pada Tahap 1 untuk diberikan kepada Senat). 2. Tahap 2 di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann): a. 25 November 2020 (RUU Tahap 1 diterima oleh Senat), b. 25 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 1 Desember 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 3 Desember 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 8 Desember 2020 (Penyelesaian RUU pada tahap 2 untuk dilanjutkan pada tahap pengesahan), f. 10 Desember 2020 (Pengesahan UU oleh Presiden Irlandia). Penerapan Omnibus Law tersebut disambut baik oleh publik dan pebisnis khususnya terkait ketentuan mengenai penundaan pembayaran PPN. Sampai saat ini belum ada judicial review atas penerapan Omnibus Law pada UU dimaksud. Sedangkan di Kanada praktik Omnibus Law telah diterapkan sejak abad ke-19. Penggunaan praktik Omnibus Law cukup marak di Parlemen Kanada dan dianggap 359 sebagai proses legislasi khusus yang tidak mengikuti proses legislasi yang umumnya. Inisiatif penyusunan rancangan Omnibus Law dilakukan oleh Pemerintah, anggota parlemen, maupun komite di parlemen. Beberapa UU yang menerapkan Omnibus Law di Kanada adalah Crminimal Law Amendments Act (Bill C-150), Jobs, Grwoth, and Long-term Prosperity Act (Bill C-38), Energy Security Act (Bill C-94), dan Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act (Bill C-130). Terhadap pembentukan Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), dibutuhkan waktu pembentukan kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan. Bill C-195 mulanya diajukan pada 21 Desember 1967 dan selanjutnya diajukan sebagai Bill C- 150 pada tanggal 19 Desember 1968. Pada Mei 1969, Bill C-150 tersebut disahkan oleh parlemen. Dari catatan Supreme Court of Canada tidak ditemukan adanya judicial review atas UU tersebut. Catatan mengenai UU tersebut adalah fatwa hukum tanggal 26 Juni 1970 mengenai penerapan Proclamation of Section 16 berdasarkan permintaan Gubernur Jenderal Kanada, yang berkaitan dengan masa pemberlakukan aturan hukum untuk tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Adapun di Amerika Serikat, penerapan metode Omnibus Law merupakan praktek yang umum dalam pembentukan UU, dimana yang paling menonjol adalah UU yang berkenaan dengan anggaran (proses rekonsiliasi anggaran (Section 310, Congressional Budget Act of 1974) dan Appropriation Acts) karena dilakukan setiap tahun (rutin). Beberapa Omnibus Law yang banyak mendapat perhatian adalah Agricultural Act of 2014, Agriculture Improvement Act of 2018, Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Affordable Care Act (ACA) 2010. Penyusunan UU dengan menggunakan metode Omnibus Law sama dengan penyusunan UU pada umumnya. Dengan memperhatikan sistem legislatif di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral secara sama kuat, maka RUU dapat diusulkan baik di tingkat Senat maupun di House of Representative untuk kemudian dibawah di sebuah komite. RUU tersebut harus mendapat persetujuan baik Senat dan House of Representative. Konstitusi Amerika Serikat juga mengatur bahwa dapat dilakukan public hearing terhadap suatu RUU yang dianggap penting dan biasanya diumumkan seminggu sebelum pelaksanaannya kepada masyarakat Amerika Serikat. 360 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDIN ADAMS pada sidang 2 September 2021 2. Mengapa Pemerintah tidak terlebih dahulu mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat diubah dengan Peraturan Presiden sebelum membentuk UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law? Penjelasan/Tanggapan: Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) dalam membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam batang tubuh, penjelasan maupun lampiran. Dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang sepakat bahwa terkait metode pembentukan undang-undang memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang maupun pada penjelasan dan lampiran. Hal ini bisa kita pahami bahwa metode itu selalu berkembang, maka kalau metode itu harus termuat secara eksplisit dalam norma ataupun penjelasan dan lampiran, maka akan menyebabkan daya berlaku bagi undang-undang tersebut menjadi terbatas, dalam arti undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, walaupun kodratnya secara asas bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya: “Het recht hinkt achter de feiten aan”. Oleh karena itu sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun tidak mencantumkan tentang metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan. Penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengadopsi metode yang berasal dari common law system, karena Pembentuk Undang-Undang menganggap kondisi regulasi di Indonesia saat ini banyak permasalahan yang perlu ditata. 361 Terkait dengan Permohonan Uji Formil ini yang sedang berlangsung, Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law dikarenakan mendasarkan pada kondisi sebagai berikut: a. Dalam rangka penataan regulasi mengingat telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal yang sama. b. Mendasarkan pada praktek yang selama ini sudah dilakukan dan selama ini pula tidak menimbulkan masalah. c. Belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, mengingat adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka bagi Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan penemuan hukum (rechts vinding) untuk mengatasi kekosongan hukum tentang pengaturan “metode”, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah tata cara/ proses pembentukan undang-undang. Jelas kalau penataan regulasi khususnya revisi undang-undang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hasilnya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan perubahan satu per satu dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN 13 Oktober 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih pada sidang 6 Oktober 2021 1. Apakah yang dimaksud dengan Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya bahwa dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Pemerintah menggunakan metode Omnibus Law dengan tema Cipta Kerja. Tema Cipta Kerja tersebut perlu dijabarkan dalam subtema yang mendukung tujuan tema Cipta Kerja, yaitu: 362 a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dalam mencapai tujuan tema Cipta Kerja tersebut, inventarisasi dan pengelompokan permasalahan dan hambatan dalam pecapaian tema tersebut termasuk inventarisasi UU yang terkait, dijabarkan dalam beberapa subtema yang disebut dengan klaster. Penggunaan kata klaster tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu. Pengelompokan dalam bentuk klaster akan memudahkan penginventarisasian masalah dan UU terkait serta penyelarasan untuk penyelesaian permasalahan termasuk penyelarasan rumusan di beberapa UU yang terkait. 2. Berapa sesungguhnya jumlah klaster yang ada di dalam Undang- Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Dalam penyusunan Nasakah Akademik dan RUU Cipta Kerja, subtema Cipta Kerja dibagi dalam 11 klaster, yaitu: 363 a. Klaster 1 yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang meliputi Perizinan Berusaha pada 18 sektor yaitu: a. Perizinan Lokasi, b. Perizinan Lingkungan, c. Perizinan Bangunan Gedung, d. Perizinan Sektor Pertanian, e. Perizinan Sektor Kehutanan, f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan, g. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran, i. Perizinan Sektor Perindustrian, j. Perizinan Sektor Perdagangan, k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, l. Perizinan Sektor Pariwisata, m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, n. Perizinan Sektor Keagamaan, o. Perizinan Sektor Transportasi, p. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan. b. Klaster 2 yaitu Persyaratan Investasi. c. Klaster 3 yaitu Ketenagakerjaan. d. Klaster 4 yaitu: Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. e. Klaster 5 yaitu Kemudahan Berusaha. f. Klaster 6 yaitu Dukungan Riset dan Inovasi. g. Klaster 7 yaitu Administrasi Pemerintahan. h. Klaster 8 yaitu Pengenaan Sanksi. i. Klaster 9 yaitu Pengadaan Lahan. j. Klaster 10 yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah. k. Klaster 11 yaitu Kawasan Ekonomi. Dalam pembahasan di masing-masing klaster telah diidentifikasi UU dan pasal-pasal terkait yang ada yang perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hasil pembahasan di masing-masing klaster disinkronisasikan dan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut: a. Substansi Klaster 1 dan Klaster 2 dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang memuat perubahan 364 atas 49 UU yang meliputi: 7 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan perizinan dasar Perizinan Berusaha, 39 UU yang terkait dengan penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi, 3 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. b. Substansi Klaster 3 dimuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang memuat perubahan atas 4 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan ketengakerjaan, 2 UU yang terkait dengan jaminan sosial, dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. c. Substansi Klaster 4 dimuat dalam Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, yang memuat perubahan atas 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan perkoperasian, dan 2 UU yang terkait dengan UMKM. d. Substansi Klaster 5 dimuat dalam Bab VI Kemudahan Berusaha, yang memuat perubahan atas 13 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan keimigrasian, 1 UU yang terkait dengan paten, 1 UU yang terkait dengan merek, 1 UU yang terkait dengan perseroan terbatas, 1 UU yang terkait dengan UU ganguan, 3 UU yang terkait dengan perpajakan, 1 UU yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 UU yang terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, 1 UU yang terkait dengan wajib daftar perusahaan, 1 UU yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, 1 UU yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. e. Substansi Klaster 6 dimuat dalam Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan badan usaha milik negara dan 1 UU yang terkait dengan riset dan inovasi. f. Substansi Klaster 7 dimuat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan 1 UU yang terkait dengan pemerintahan daerah. g. Substansi Klaster 8 masuk dalam berbagai UU yang dimuat dalam berbagai bab. 365 h. Substansi Klaster 9 masuk dalam Bab VIII Pengadaan Lahan, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan i. Substansi Klaster 10 masuk dalam Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. j. Substansi Klaster 11 masuk dalam Bab IV Kawasan Ekonomi, yang memuat perubahan 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan kawaan ekonomi khusus dan 2 UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Penuangan norma dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dengan memperhatikan muatan dalam masing-masing klaster yang memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa urutan pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi dengan urutan pengelompokan sebagai berikut: a. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal, seperti di Bab III. b. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf, seperti di Bab VII. c. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf, seperti di Bab XI. 366 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 6 Oktober 2021 1. Berapakah Jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Berdasarkan hasil inventarisasi dari 11 klaster pembahasan, terdapat 79 UU yang perlu diubah atau dicabut dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja. 2. Berapakah jumlah Undang-Undang yang pada akhirnya di muat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah ada perubahan dari jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan alasan perubahannya? Penjelasan/Tanggapan: Dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, telah dilakukan kesepakatan untuk mengeluarkan 7 UU dari RUU Cipta Kerja dan menambah 6 UU untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. 7 UU yang dikeluarkan, yaitu: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 6. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian. 7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 20 Tahun 2013 merupakan UU pada bidang pendidikan yang pada sifatnya bukan termasuk dalam Perizinan Berusaha yang bersifat komersial. Kempat UU tersebut menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya, tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan laba. 367 Ketentuan izin untuk satuan pendidikan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku dan tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut, termasuk satuan pendidikan non- formal yang dikelola oleh masyarakat, melakukan proses izin melalui sistem Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2019 yang megatur perubahan Pasal 21 mengenai Surat Tanda Registrasi Bidan tidak termasuk dalam kegiatan pemberian Perizinan Berusaha sehingga cukup diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019. Dikeluarnya UU UU Nomor 20 Tahun 2014 dari RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan pidana atas penyalahgunaan tanda atau nomor SNI telah cukup dengan ketentuan yang ada dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai investasi modal asing yang diatur dalam Pasal 11 dan mengenai nilai denda yang diatur dalam Pasal 18 tidak diperlukan perubahan, karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas dan kuat untuk pengaturan mengenai investasi melalui penambahan modal asing pada perusahaan pers yang dilakukan melalui pasar modal serta nilai pidana denda atas pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah pula menyepakati untuk 6 memasukan 6 UU kedalam RUU Ciptra Kerja, yaitu: 1. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 3. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. 4. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU Nomor 42 Tahun 2009. 5. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 368 6. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Penambahan UU Nomor 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan kepastian proses Perizinan Berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan UU Nomor 20 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama bagi UMKM dalam pengajuan merek, terutama untuk mempersingkat waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan memberikan kepastian hukum atas sertifikat merek yang telah diterbitkan namun belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Adapun penambahan UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 8 Tahun 1983, dan UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan penggabungan dari substansi muatan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI melalui surat Nomor: R-03/Pres/01/2020 tanggal 23 Januari 2020. Penggabungan materi muatan yang ada RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ke dalam RUU Cipta Kerja selain untuk mengefesiensikan pembahasan juga untuk penselarasan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan materi muatan tersebut menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penambahan UU Nomor 11 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan pembentukan badan riset dan inovasi daerah, sehingga dengan demikian hasil penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional. 369 Dengan demikian maka UU terkait yang semula diinventarisasi dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam norma batang tubuh RUU Cipta Kerja sebanyak 79 UU, kemudian disepakati untuk dikeluarkan sebanyak 7 UU dan ditambahkan sebanyak 6 UU, maka jumlah UU yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 78 UU. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-188, tanpa PK-128 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Pidato Pengukuhan Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website beserta link. 2. Bukti PK-2 : Risalah Ratas Tanggal 30 Oktober Tahun 2019; 3. Bukti PK-3 : Risalah Ratas Tanggal 11 November Tahun 2019; 4. Bukti PK-4 : Risalah Ratas Tanggal 15 Januari Tahun 2020; 5. Bukti PK-5 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: B-0445/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 27 November 2019; 6. Bukti PK-6 : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja tanggal 23 Oktober 2019; 7. Bukti PK-7 : Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 November 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dokumen terdiri dari: 1. Undangan, 2. Laporan, 3. Dokumentasi, 4. Daftar Hadir; 8. Bukti PK-8 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha tanggal 16 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan, 2. Laporan; 3. Dokumentasi, 4. Daftar Hadir. 9. Bukti PK-9 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kelautan dan Perikanan tanggal 18 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan, 2. Laporan, 3. Dokumentasi, 4. Daftar Hadir. 10. Bukti PK-10 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan 370 Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan tanggal 19 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan, 2. Laporan, 3. Dokumentasi, 4. Daftar Hadir. 11. Bukti PK-11 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 November 2019 di Sheraton Mustika Resort & SPA Yogyakarta. Dokumen terdiri dari: Materi Presentasi, Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law, Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion, Daftar Hadir, Notulensi, Undangan; dan Dokumentasi. 12. Bukti PK-12 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM pada tanggal 28 November 2019 di Makassar Sulawesi Selatan. Dokumen terdiri dari: Materi Presentasi, Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law, Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion, Daftar Hadir, Notulensi, Undangan; dan Dokumentasi. 13. Bukti PK-13 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di Medan Sumatera Utara. Dokumen terdiri dari: Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law, Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion, Daftar Hadir, Notula, Undangan dan Dokumentasi; 14. Bukti PK-14 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri pada tanggal 11 Desember 2019. Dokumen berupa undangan; 15. Bukti PK-15 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Lingkungan dan KKP tanggal 12 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 16. Bukti PK-16 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri tanggal 13 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 17. Bukti PK-17 : Focus Group Discussion Pembahasan Omnibus Law di bidang Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 18. Bukti PK-18 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan 371 Lapangan Kerja tanggal 16 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 19. Bukti PK-19 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Sanksi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 17 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 20. Bukti PK-20 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tanggal 17 Desember 2019. 21. Bukti PK-21 : Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. 22. Bukti PK-22 : Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. 23. Bukti T-23 : Rapat yang diadakan pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 di JS Luwansa Hotel and Convention Centre. Dokumen terdiri atas: Undangan, Laporan, Dokumentasi, dan Daftar Hadir. 24. Bukti PK-24 : Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Final; 25. Bukti PK-25 : Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020. 26. Bukti PK-26 : Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 27. Bukti PK-27 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020. 28. Bukti PK-28 : Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR- RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 372 29. Bukti PK-29 : Surat Menteri Sekretaris Negara kepada para menteri terkait Nomor: B-105/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 30. Bukti PK-30 : Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 31. Bukti PK-31 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 32. Bukti PK-32 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; dan Bahan paparan. 33. Bukti PK-33 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, S.H., L.LM. atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; dan Bahan paparan. 34. Bukti PK-34 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 35. Bukti PK-35 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 36. Bukti PK-36 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 37. Bukti PK-37 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja 373 Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 38. Bukti PK-38 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari narasumber yaitu Ketua Umum KADIN (Rosan P. Roeslani) dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Mohamad Mova Al Afghani, S.H., Ll.M.Eur., Ph. D) sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; Bahan paparan. 39. Bukti PK-39 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; Bahan paparan. 40. Bukti PK-40 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; dan Bahan paparan. 41. Bukti PK-41 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (Dr. Irwansyah, S. Sos) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 42. Bukti PK-42 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 43. Bukti PK-43 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 374 Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 44 Bukti PK-44 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 45 Bukti PK-45 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tentang RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: Laporan singkat; dan Bahan paparan. 46. Bukti PK-46 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 47. Bukti PK-47 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 48. Bukti PK-48 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 49. Bukti PK-49 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 50. Bukti PK-50 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 51. Bukti PK-51 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 375 52. Bukti PK-52 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 53. Bukti PK-53 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 54. Bukti PK-54 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 mengenai penjelasan Pemerintah terkait (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 55. Bukti PK-55 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 56. Bukti PK-56 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 57. Bukti PK-57 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 58. Bukti PK-58 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 59. Bukti PK-59 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 60. Bukti PK-60 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 376 61. Bukti PK-61 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 62. Bukti PK-62 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 63. Bukti PK-63 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 64. Bukti PK-64 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 65. Bukti PK-65 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 66. Bukti PK-66 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 67. Bukti PK-67 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 68. Bukti PK-68 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 69. Bukti PK-69 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 377 70. Bukti PK-70 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 71. Bukti PK-71 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 72. Bukti PK-72 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 73. Bukti PK-73 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 74. Bukti PK-74 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 75. Bukti PK-75 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 76. Bukti PK-76 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 77. Bukti PK-77 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 17 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 78. Bukti PK-78 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 378 79. Bukti PK-79 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 80. Bukti PK-80 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 81. Bukti PK-81 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 82. Bukti PK-82 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 83. Bukti PK-83 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan RDPU dengan KPPU tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 84. Bukti PK-84 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 85. Bukti PK-85 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 86. Bukti PK-86 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 87. Bukti PK-87 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 379 88. Bukti PK-88 : Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen berupa risalah. 89. Bukti PK-89 : Surat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik RI Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. 90. Bukti PK-90 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 91. Bukti PK-91 : Tangkapan layar (screenshot) website JDIH: 1. Setneg (https://jdih.setneg.go.id/); 2. Setkab (https://jdih.setkab.go.id/); 3. UU Cipta Kerja (https://ekon.go.id/); dan 4. Kumham (https://peraturan.go.id/). 92. Bukti PK-92 : Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. Dokumen terdiri Undangan dan Daftar Hadir. 93. Bukti PK-93 : Matriks dan Tangkapan Layar (screenshot) data traffic situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu- cipta-kerja periode Februari 2020 - Oktober 2020. 94. Bukti PK-94 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Risalah Rapat dan Daftar Hadir. 95. Bukti PK-95 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Risalah Rapat dan Daftar Hadir. 96. Bukti PK-96 : Seminar Omnibus Law oleh Djokosoetono Research Centre, UI tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Flyer, Tangkapan Layar (screenshot) Youtube (beserta link) dan Dokumentasi. 97. Bukti PK-97 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan di Kemenaker dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 11 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Notula Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Tanda Terima SK Tim. 98. Bukti PK-98 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Hotel Puri Denpasar Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Notula Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi. 380 99. Bukti PK-99 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 18 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Notula Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi. 100. Bukti PK-100 : Koordinasi Rencana dan Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2020. Dokumen terdiri atas Undangan dan Dokumentasi. 101. Bukti PK-101 : Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Dokumentasi. 102. Bukti PK-102 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, dan Dokumentasi. 103. Bukti PK-103 : Rakorsus Tingkat Menteri dan dihadiri pejabat KSPI tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan dan Daftar Hadir; 104. Bukti PK-104 : Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Februari 2020. Dokumen berupa undangan dan risalah focus group discussion. 105. Bukti PK-105 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Padjajaran tanggal 5 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi. 106. Bukti PK-106 : Diskusi Publik Omnibus Law di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tanggal 6 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Bahan Paparan. 107. Bukti PK-107 : Diskusi APKASI dan Mendagri dalam mendukung Omnibus Law tanggal 6 Maret 2020. Dokumen berupa screenshot website (beserta link); 108. Bukti PK-108 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir, Bahan Paparan. 109. Bukti PK-109 : ATR Goes to Campus di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 381 110. Bukti PK-110 : ATR Goes to Campus di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir, Bahan Paparan. 111. Bukti PK-111 : ATR Goes to Campus di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir, Bahan Paparan. 112. Bukti PK-112 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan dan Daftar Hadir. 113. Bukti PK-113 : ATR Goes to Campus di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: Bahan Paparan dan Minutes of Meeting; 114. Bukti PK-114 : ATR Goes to Campus di ITB dan Unpad melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 115. Bukti PK-115 : ATR Goes to Campus di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 116. Bukti PK-116 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan dan Daftar Hadir. 117. Bukti PK-117 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEK, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan dan Daftar Hadir; 118. Bukti PK-118 : ATR Goes to Campus di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan; 382 119. Bukti PK-119 : ATR Goes to Campus di Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 120. Bukti PK-120 : ATR Goes to Campus di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17-18 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir dan Bahan Paparan; 121. Bukti PK-121 : ATR Goes to Campus di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 122. Bukti PK-122 : ATR Goes to Campus di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 123. Bukti PK-123 : ATR Goes to Campus di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir dan Bahan Paparan. 124. Bukti PK-124 : Pembahasan RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt.2, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat, Bahan Paparan, Dokumentasi. 125. Bukti PK-125 : Diskusi Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menko Perekonomian di Rumah Dinas DPD RI, Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020. Dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link) 126. Bukti PK-126 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat, Bahan Paparan dan Dokumentasi. 127. Bukti PK-127 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 13-14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat, Bahan Paparan dan Dokumentasi. 128. Bukti PK-129 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Notula Rapat, dan Dokumentasi. 383 129. Bukti PK-130 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat dan Dokumentasi. 130. Bukti PK-131 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat dan Dokumentasi. 131. Bukti PK-132 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020. Dokumen terdiri atas Daftar Hadir dan Bahan Paparan. 132. Bukti PK-133 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan dihadiri Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat dan Dokumentasi. 133. Bukti PK-134 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 134. Bukti PK-135 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta. Dokumen terdiri atas: Undangan, Daftar Hadir, Notula Rapat, Dokumentasi dan Bahan Paparan. 135. Bukti PK-136 : Surat Menteri Ketenagakerjan Nomor: B-M/180/HM.07/ VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian Penghargaan. 136. Bukti PK-137 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 137. Bukti PK-138 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen terdiri atas: Daftar Hadir dan Bahan Paparan. 138. Bukti PK-139 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema 384 Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 139. Bukti PK-140 : Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. Dokumen berupa dokumentasi. 140. Bukti PK-141 : Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. Dokumen berupa undangan dan dokumentasi. 141. Bukti PK-142 : Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: Undangan dan Dokumentasi. 142. Bukti PK-143 : Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas tangkapan layar (screenshot) website dan Youtube (beserta link). 143. Bukti PK-144 : Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan dokumentasi. 144. Bukti PK-145 : Keynote Speaker Diskusi Kebangsaan “Omnibus Law: Menuju Ekonomi Ekonomi Produktif & Berdaya Saing” oleh KNPI di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta tanggal 21 Februari 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link). 145. Bukti PK-146 : Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh APEKSI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. Dokumen berupa undangan. 146. Bukti PK-147 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 385 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link) 147. Bukti PK-148 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link); 148. Bukti PK-149 : Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan tangkapan layar (screenshot) Zoom Meeting dan Youtube (berserta link). 149. Bukti PK-150 : Dokumen Rapat Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dokumen berupa Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi; 150. Bukti PK-151 : Dokumen Kementerian Ketenagakerjaan tentang Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019, tanggal 5-6 Desember 2019. Dokumen berupa Undangan dan Daftar Hadir; 151. Bukti PK-152 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Pada tanggal 9 September 2019 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 152. Bukti PK-153 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law dan BATAM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pada tanggal 14 September 2019. 153. Bukti PK-154 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pada tanggal 20 September 2019; 154. Bukti PK-155 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law Pada tanggal 30 September 2019, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 155. Bukti PK-156 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law, Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi; 386 156. Bukti PK-157 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law, pada tanggal 9 Oktober 2019, diselenggarkaan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 157. Bukti PK-158 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Pembahasan Omnibus law, pada tanggal 9 Januari 2020, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 158. Bukti PK-159 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja, pada tanggal 29 Agustus 2020; 159. Bukti PK-160 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, pada tanggal 30 September 2020, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 160. Bukti PK-161 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law, pada tanggal 22 November 2019, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 161. Bukti PK-162 : Dokumen undangan dan daftar hadir Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law, pada tanggal 12 Desember 2019, diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 162. Bukti PK-163 : Risalah Rapat Terbatas Presiden tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi; 163. Bukti PK-164 : Risalah Rapat Terbatas Presiden tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja; 164. Bukti PK-165 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus Law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan; 165. Bukti PK-166 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Rapat Omnibus Law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, tanggal 8 Januari 2020; 166. Bukti PK-167 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, Pada tanggal 9 Januari 2020, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 167. Bukti PK-168 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Penyederhanaan Perizinan 387 Berusaha terkait Pertanian, pada tanggal 9 Januari 2020, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan; 168. Bukti PK-169 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 9 Januari 2020, diselenggarakn oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 169. Bukti PK-170 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kehutanan, pada tanggal 9 Januari 2020 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 170. Bukti PK-171 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi; 171. Bukti PK-172 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan; 172. Bukti PK-173 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan; 173. Bukti PK-174 Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan; 174. Bukti PK-175 Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law; 175. Bukti PK-176 Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja; 176. Bukti PK-177 Undangan, Daftar Hadir, dan Dokumentasi FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial; 177. Bukti PK-178 Undangan, dan Dokumentasi FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan; 178. Bukti PK-179 Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” 388 179. Bukti PK-180 : Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 180. Bukti PK-181 : Undangan dan Dokumentasi FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja; 181. Bukti PK-182 : Undangan, dan Daftar Hadir FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja 182. Bukti PK-183 : Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing; 183. Bukti PK-184 : Surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden 184. Bukti PK-185 : Surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 185. Bukti PK-186 : Draf RUU Cipta Kerja hasil Rapat Paripurna 186. Bukti PK-187 : Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020; 187. Bukti PK-188 : Matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, terdiri dari Matriks 2 halaman, Matriks 5 halaman, Matriks 14 halaman; dan Matriks 88 halaman. Selain itu, Presiden mengajukan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis ahli, serta saksi bernama Dra. Haiyani Rumondang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H (Ahli Presiden) Pendahuluan. Dalam kondisi yang tidak biasa yang dapat digolongkan keadaan genting dan bahkan keadaan bahaya berkenaan dengan ancaman kesehatan terhadap hidup 389 manusia karena pandemic covid-19 yang membawa korban yang besar di seluruh dunia, dengan implikasi terhadap kehidupan sosial politik, dan ekonomi, telah merupakan tantangan berat bagi setiap pemerintahan negara, bagaimana meniti di antara komplikasi yang timbul sebagai ancaman terhadap keselamatan manusia. Dalam ancaman pandemic yang berdampak luas, kita mendengar ungkapan bahwa bahwa kena covid mati, tapi tidak bekerja atau menjalankan usaha juga mati. Sehingga orang menganggap di antara pilihan strategi penanganan covid – 19 dengan lockdown, PPSB atau PPKM dan memberi jalan bagi kegiatan ekonomi dengan melonggarkan aturan covid 19, menjadi suatu pilihan yang sulit. Keberanian mengambil risiko di celah dua kutub yang kontradiktif itu, menjadi bagian dari keberanian mengambil keputusan bagi pemimpin pemerintahan. Selain itu mengantisipasi resesi ekonomi setelah tertekan secara maksimal oleh covid 19, pemerintah juga harus mampu mempersiapkan infrastruktur (non- fisik) antara lain peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan dan mengubah banyaknya ketidak pastian yang menjadi hambatan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga dampak yang timbul akibat covid boleh secara cepat boleh diatasi dan membuka kemungkinan secara cepat bergerak menghidupkan roda kehidupan ekonomi. Saya melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dibawah pimpinan Jokowi yang tampaknya memiliki visi atau pandangan yang jelas serta beranimenghadapi tantangan dan risiko yang timbul. Decision making yang sebenarnya menurut saya diperhitungkan dengan detail. Prinsip konnstitusi yang menggariskan Indonesia sebagai negara hukum berdasar konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara yang dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, mengharuskan juga segala kebijakan baik sosial, politik dan ekonomi serta kebijakan dibidang legislasi dan peraturan perundang-undangan, akhirnya harus diukur dari ideologi negara dalam Pancasila sebagai identitas konstitusi Indonesia. Kondisi Hukum Dalam Ego-Sektoralisme. Rangkaian permohonan judicial review kali ini terhadap UU Cipta kerja, dengan uraian yang cukup lengkap dan detail tentang inkonsistensi UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sesungguhnya juga menggambarkan perbedaan pandangan atas cara-cara yang dibutuhkan untuk keluar dari suatu kondisi stagnan dan menjadi hambatan dalam 390 menyusun kebijakan baru untuk menggerakkan pembangunan dalam kondisi sulit yang dihadapi saat ini. Praktek politik dan hukum pada pemerintahan masa lalu, boleh kita lihat sebagai salah satu sebab yang berakibat kepada tumbuhnya undang-undang sectoral yang tidak serasi satu sama lain. Karena adanya jalur yang khusus kepada Presiden, suatu Rancangan Undang-Undang yang di prakarsai suatu kementerian di masa lalu, boleh mendapat kesempatan untuk disetujui sebagai RUU inisiatif Pemerintah dan di ajukan untuk dibahas bersama dengan DPR, tanpa melalui suatu proses harmonisasi dan sinkronisasi dibawah pimpinan kementerian sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab dalam bidang hukum. Kita boleh melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, tetapi untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun, dan dapat diperpajang dengan waktu paling lama 25 tahun. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dilakukan perubahan secara drastic dengan mengubah masa hak guna usaha untuk penanaman modal modal tersebut untuk waktu 95 tahun dengan cara dimuka 60 tahun sekaligus. Norma tersebut disertai dengan ketentuan bahwa semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang baru ini. Belum lagi terjadinya pembuatan peraturan perundang-undangan oleh tingkat Menteri tanpa suatu delegasi yang tegas dari undang-undang, yang secara jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasarnya. Hal demikian bertambah kompleks lagi dengan kewenangan daerah untuk menyelenggarkan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya yang melupakan bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan Presiden sebagai penanggung jawab kekuasaan pemerintahan, membuat Peraturan Daerah yang sering sekali tidak serasi dengan konsep NKRI sebagai Negara yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Oleh karena contoh-contoh kecil yang dapat diinventarisasi secara lengkap tersebut, benar bahwa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang tumpeng tindih dan saling bertentangan, merupakan kondisi yang dihadapi, sehingga kebijakan dalam NKRI di mana Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan, mengalami kendala dalam menyusun kebijakan secara nasional, karena berhadapan dengan aturan-aturan yang tumpang tindih dan 391 saling bertentangan, pasti menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang dihasilkan secara nasional. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan situasi tersebut merupakan pekerjaan raksasa yang butuh tenaga dengan ahli hukum dengan disiplin yang beragam. Di tingkat daerah, dalam menghadapi Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan konstitusional pemerintahan daerah dalam otonomi yang seluas-luasnya, kondisi ini tambah sulit dengan putusan MK yang membatalkan hak Presiden/Pemerintah melakukan excecutive review terhadap Peraturan Daerah, karena ditetapkan ditetapkan sebagai kewenangan konstitusional judicial review Mahkamah Agung. Problematik Omnibus Law. Satu catatan awal tentang omnibus law di tempat dimana dikenal praktek ini, dikatakan bahwa omnibus law tersebut sering juga disebut “big and ugly”. RUU atau Undang Undang dengan topik atau bidang pengaturan hukum yang banyak atau lebih dari satu, yang kadang-kadang tidak terkait satu sama lain. Karena sifatnya yang serba mencakup sehingga dia menjadi besar dalam arti meliputi banyak topik atau bidang, maka tidak cukup waktu waktu untuk memperdebatkannya secara layak. Karena alasan ini, banyak orang berpandangan bahwa RUU Omnibus ini anti-demokratic. Pernyataan dari berbagai kelompok, baik organisasi buruh, organisasi kemasyarakatan dan para akademisi, yang menyatakan bahwa Undang- undang Omnibus Cipta Kerja yang telah disahkan dan ditandatangi oleh Presiden tanggal 5 November 2020, dibuat secara terburu-buru, dan meminjam istilah Zainal Arifin secara “ugal-ugalan”, tanpa partisipasi public. Presiden juga dianggap tidak mendengar suara rakyat. Partisipasi publik- sebagaimana disebut dalam Pasal 96 UUP3 sama sekali diabaikan, baik dalam perancangan, penyusunan maupun pembahasan. Dalam beberapa hal tentang ini boleh terjadi perbedaan yang mendasar. Uji Formil – Pengujian UU Terhadap UUD 1945. Ukuran dalam merumuskan uji formil, disamping teori dalam literatur serta pendapat para sarjana, maka secara spesifik UU MK, merumuskan pengujian formil tersebut dalam pasal 51A ayat (4) huruf b, harus meliputi pernyataan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika menyimak uraian permohonan-permohonan uji formil yang kita hadapi, segera saja hal ini menimbulkan persoalan, karena rujukan utama untuk uji konstitusional 392 secara foril UU Cipta kerja, adalah UUP3 secara detail sebagai ukuran yang digunakan. Pada hal UUD 1945 menguraikan tata cara pembentukan undang- undang dengan ringkas, dan dalam UUD 1945 syarat-syarat pembentukan undang- undang dalam UUD 1945, kecuali disebut dalam pasal 5 (1), dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 tentang mekanisme dan kelembagaan yang berwenang. Pasal 22A kemudian menyebut pendelegasian yang mengatakan ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Tuduhan bahwa hampir seluruh tatacara pembuatan undang-undang yang didelegasikan oleh Pasal 22A UUD 1945, diabaikan, dan menurut para Pemohon sebagai bagian dari substansi uji formil, maka diabaikannya tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam pasal 22A tersebut, merupakan alasan bahwa UU Omnibus Cipta Kerja tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan pengujian yang saat ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang harus dijawab atas pertanyaan apakah seluruh prosedur dan tata cara pembentukan yang disebut dalam UU 12 Tahun 2011 juncto Undang- Undang 15 tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menjadi ukuran konstitusionalitas norma secara formil yang mutlak berakibat kebatalan jika tidak terpenuhi secara sempurna. Dengan perkataan lain, delegasi dengan Pasal 22A UUD 1945 tentang pembentukan undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang, secara keseluruhan telah menjadi norma konstitusi yang menjadi ukuran untuk menentukan pengujian secara formal suatu undang- undang – termasuk UU Cipta Kerja sebagai suatu omnibus law, apakah konstitusional atau tidak. Lebih tegas lagi, apakah Pasal 22A tersebut telah meletakkan seluruh aturan dan tata cara pembentukan undang-undang dalam UU 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, telah menjadi bagian dari konstitusi dalam UUD 1945 dan identik dengan dengan konstitusi, yang menjadi ukuran konstitusionalitas uji formal dalam proses judicial review ini. Pasti jawabannya tidak. Sebab kalau demikian, maka UUD 1945, telah mengalami perubahan lebih dari yang disebut dalam perubahan 4 (empat) tahap amandemen yang dikenal. Memang harus diakui bahwa pengujian formal suatu undang-undang yang menggunakan ukuran menyangkut formalitas atau tatacara pembentukan undang- 393 undang, wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam hal pembentukan undang-undang terbukti tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka putusan MK akan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini artinya secara keseluruhan undang-undang yang dimohon untuk diuji dinyatakan tidak berlaku, atau dalam amar yang umumnya digunakan oleh badan peradilan umum dinyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum. Jikalau pengujian suatu undang-undang mengambil segi formil pembuatan undang-undang yang di dalilkan bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut undang-undang, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pembentukan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan tentang formalitas, proses, prosedur dan tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembentukan undang- undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sejumlah rujukan tentang uji formil tersebut harus lebih dahulu diidentifikasi, yang menyangkut proses, prosedur dan tatacara, siapa (Lembaga) yang berwenang dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Proses diartikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan, dan proses juga disebut sebagai prosedur, cara tertentu atau cara yang resmi untuk melakukan sesuatu, yang dalam pembentukan undang- undang dapat meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam perencanaan, suatu penelitian dilakukan dalam kerangka menyusun suatu naskah akademik yang menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan juridisnya menjadi bagian yang harus termasuk di antaranya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prosedur dan Tatacara Konstitusi. Dalam kerangka prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang, maka rujukan pertama tentang pembentukan undang_undang, dapat kita lihat dalam Bab VII UUD 1945 Tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang yang harus dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara 394 Presiden dengan DPR, berdasarkan RUU yang dapat diajukan Presiden, DPR dan DPD, enyangkut ateri yang terkait dengan kewenangan DPD yang diajukan melalui DPR. Disamping Usul RUU boleh datang dari DPR maupun Presiden, seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 UUD 1945 bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pasal 22D UUD 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas Bersama antara DPR dengan Presiden untuk kemudian disahkan dengan penanda tanganan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Akan tetapi tatacara pembentukan undang-undang dalam arti proses dan prosedur, yang oleh Pasal 22A UUD 1945, merujuk lebih lanjut hal tersebut untuk diatur dengan undang-undang dan selanjutnya tatacara dan prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama tentang pengambilan keputusan, maka quorum dan persetujuan melalui musyawarah mufakat dan kalau tidak berhasil dengan voting, secara universal adalah merupakan prinsip konstitusi yang menjadi ukuran konstitusionalitas nora secara formal. Prinsip konstitusi tentang demokrasi, yang dirumuskan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka ketika 395 musyawarah/mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan voting dalam suatu quorum yang cukup. Secara universal, meskipun tidak tertulis dalam UUD, dia telah menjadi bagian dari ukuran konstitusi dala menguji tata cara dan prosedur keputusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh proses, prosedur dan tatacara yang disebut dalam undang-undang, merupakan delegasi kewenangan konstitusional yang harus diperlakukan sebagai indikator konstitusional dalam menilai dan memutus uji formal yang diajukan? Pertanyaan ini penting, karena beberapa prinsip konstitusi yang merupakan landasan negara yang prinsipil – seperti demokrasi - kecuali yang telah disebut diatas - tidak mudah untuk merumuskan nya dalam prosedur dan tata cara yang disebut secara tuntas dalam undang-undang sebagai bagian dari UUD 1945. Dalam banyak hal, tatacara pembentukan undang-undang secara kelembagaan – baik dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam UU Susduk yang mendelegasikan lagi kedalam peraturan tatatertib, misal diatur tentang kapan dan bagaimana caranya pengambilan keputusan dilakukan dalam musyawarah mufakat dan kapan voting dan dalam hal bagaimana harus dilakukan voting tersebut, yang dapat disebut secara proses yang demokratis untuk dapat disebut sah secara konstitusional. Ketika hal tersebut diatur lebih jauh dalam Peraturan Tata Tertib, maka sebagai mana dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, ketentuan demikian dapat diperlakukan sebagai bagian dari aturan konstitusi dalam UUD 1945. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. Partisipasi public atau masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang disebut dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 15 TAHUN 2019 Tentang UUP3, adalah erupakan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya boleh dilihat sebagai penjabaran prinsip konstitusi sebagai negara demokrasi, dengan mana pemerintahan berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau kita jabarkan dalam tataran kehidupan yang memberi kebebasan berpendapat atau freedom of expression, hak untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat nya, dalam demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, hal itu boleh diartikan sebagai 396 kebebasan untuk mempengaruhi kebijakan negara – baik dalam pembentukan perundang-undangan, maupun dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan, untuk mengkritisi arah kebijakan menuju pencapaian kesejahteraan umum, yang juga sekaligus menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya. Eskipun elalui pemilihan umum telah rakyat telah memilih wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun kebijakan legislasi dan elakukan pengawasan, tetapi hak rakyat dalam negara demokrasi tetap dijamin untuk turut memberi masukan terhadap kebijakan legislasi dan pemerintahan secara bebas dan bertanggung jawab. Semua ini dilihat dari ukuran untuk pencapaian peraturan perundang- undangan yang lebih baik, dengan dasar etik penyelenggaraan kekuasaan negara demokrasi yang berusaha memberi jalur bagi pendapat-pendapat yang mungkin berbeda secara rasional. Akan tetapi pengaturan demikian menurut hemat kita adalah merupakan aspek etis dari penyelenggaran pemerintahan dan negara yang boleh menghasilkan ukuran produk kebijakan yang baik atau buruk, yang memberi kesempatan masukan dan pandangan secara lebih luas. Tetapi harus ditegaskan, bahwa meskipun partisipasi masyarakat demikian dalam pembentukan perundang- undangan menjadi penting, hal demikian adalah dalam kerangka menyerap aspirasi secara lebih luas, tetapi bukan menentukan indikator konstitusionalitas dan legalitas norma, yang berakibat kebatalan, jika partisipasi masyarakat dipandang tidak memadai. Partisipasi masyarakat yang disebut berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, loka karya dan/atau diskusi, sebagaimana ditentukan dalam UUP#, dari bukti-bukti yang diajukan Pemerintah, telah dilakukan. Tetapi seberapa intensif yang dianggap cukup, menurut hemat saya tidaklah menyebabkan kurangnya partisipasi tersebut, karena jalur-jalur komunikasi untuk mmenyalurkan partisipasi public dala masukan, pendapat dan kritik dapat dilakukan dengan mudah nelalui media yang beragam. Apalagi secara konstitusional, masyarakat luas diberi kesempatan untuk engkritisi dan menguji suatu undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi, dengan kualifikasi yang beragam bagi orang untuk mengajukan permohonan judicial review yang dapat bermuara pada pembatalan kebijakan legislasi. Secara ideal, diharapkan ukuran normative konstitusional dapat dipadukan dengan ukuran etis dan moral, sehingga akan dapat melahirkan kesadaran hukum yang tinggi yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang lahir dari kesadaran 397 hukum rakyat yang tinggi, yang mampu membentuk suatu budaya hukum sebagai satu komponen penting dari hokum yang diangun dari peraturan perundang- undangan. Capaian ideal semacam itu tidak selalu terjadi dalam suatu perubahan yang cepat karena adanya tujuan menggunakan hukum sebagai a tool of social engineering, yang dapat keluar dari keruwetan regulasi-perundang-undangan yang tumpeng tindih dan kadang-kadang saling mengunci, yang juga menyebabkan pengambilan keputusan-terutama dibidang investasi dan pembangunan ekonomi menimbulkan kemacetan, inventarisasi regulasi pertanahan yang sangat dikenal antara regulasi dan kewenangan agraria dengan kehutanan, pertambangan dan lain-lain, yang sudah menjadi pengetahuan umum. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi penyerahan mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the souvereign) yang yang secara teoritik, tetap dapat memecat wakil atau sebagai bagian dari proses demokrasi, dapat merubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, yang sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya insitusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada ditangan rakyat. Semua partisipasi rakyat yang dimaksud, bukan hanya yang disebut dalam Pasal 96 UUP3, melainkan juga secara tegas disebut dalam UUD 1945, dengan hak mengajukan permohonan judicial review. Akan tetapi kekurang patuhan dalam tata cara , prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Pembentuk Undang-Undang, dijadikan dasar uji formil UU Cipta Kerja sebagai suatu ukuran konstitusional, menurut hemat kami tidak tepat, karena ketentuan Pasal 96 UUP3, meskipun merupakan pengejawantahan prinsip konstitusi dalam demokrasi, namun bentuk partisipasi dalam konteks masukan yang dapat disampaikan dalam berbagai metode, cara dan media, hak partisipasi rakyat telah diatur dalam konstitusi sendiri yang menjadi instrument memberikan masukan dan pembatalan keputusan legislasi yang dimandatkan kepada wakil-wakil rakyat, melalui pemilu. Kesimpulan. 398 Meskipun proses pengesahan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dipersoalkan dari segi proses, prosedur, tata cara dan kewenangan lembaga yang membuat, yang secara tegas diharuskan, sehingga teknik pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun harus menjadi patokan bahwa kekurangan dalam aspek formil tersebut tidak selalu menyebabkan suatu kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), terutama karena 3 hal: 2. Formalitas yang merupakan nilai etik penyelenggaraan negara yang terkait dengan kewenangan legislasi hanya dapat secara maksimum menyebabkan suatu penilaian bahwa produk yang dihasilkan baik atau buruk; 3. Formalitas yang dilandasi prinsip konstitusi yang dikenal dalam demokrasi tentang keterbukaan dan hak rakyat untuk memberi pendapat, maka penyelenggaraan pemerintahan tentang kewenangan legislasi demikian telah disalurkan melalui mandate rakyat kepada wakil melalui pemilihan umum yang merupakan suatu fiduciary duty, sehingga jika terjadi pelanggaran mandate berdasarkan fiduciary duty melahirkan hak bagi pemberi mandate untuk membatalkan mandate melalui recalling wakil, dan dalam hal sistem tidak memberikan kemungkinan demikian terjadi, rakyat pemilih akan mengubah pilihannya pada pemilihan umum berikut, untuk mengubah pemberian mandate kepada pihak yang lebih dipercaya untuk mengemban fiduciary duty tersebut. Pemberian legal standing kepada perorangan atau kumpulan perorangan untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang didepan MK adalah suatu wujud dari karakter demokrasi negara Indonesia, yang akan mempersoalkan secara materil norma undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warganegara pemberi mandate, yang oleh wakil yang dipilihnya tidak dilaksanakan menurut kehendak rakyat pemilih terhadap wakil yang dipilih; 4. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process yang menyangkut alasan kelembagaan, proses pembahasan bersama dan korum dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin 399 lebih baik dan sempurna, tetapi tidak menjadi ukuran konstitusionalitas untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. 5. Alasan tentang asas proportionalias yang menguji kerugian atau kepentingan konstitusional yang tidak seimbang jika suatu undang-undangan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya pengabaian tatacara atau prosedur, sedemikian rupa bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika peraturan perundang-undangan yang diuji secara formil dibatalkan, katimbang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada proses yang harus diperbaiki. 6. Alasan tentang tata-cara dan prosedur yang tampak tidak dipatuhi dalam pembentukan undang-undang dapat diuji secara materiil terhadap konstitusi, dan dengan innovasi jenis-jenis putusan di MK, keberatan yang diajukan para Pemohon dapat diakomodir sejauh cukup beralasan. 2. Dra. Hariyani Rumondang (Saksi Presiden) - Saksi akan menyampaikan kesaksian mengenai apa yang saksi lihat, dengar, dan ketahui pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak Juli 2015 sampai dengan November 2020 dan Tim Pembahas Tripartit RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. - Saksi menyampaikan terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Pertama, keterlibatan publik sebelum penyampaian Surat Presiden kepada DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja. - Bahwa sejak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Oktober 2019 pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan akan menyusun Omnibus Law Cipta Lapangan kerja, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan bidang ketenagakerjaan, antara lain mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kegiatan dimaksud, Pemerintah melakukan dialog dengan berbagai unsur. - Beberapa dialog telah dilakukan dengan unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB), saat itu saksi hadir dan memimpin langsung pertemuan-pertemuan yang melibatkan unsur SPSB. Pertemuan tersebut tanggal 4 Desember 2019 dengan agenda dialog membahas PKWT dan alih daya. Peserta yang hadir 400 merupakan perwakilan pengurus dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yorrys Raweyai, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Transport dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FTA-KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSPPARREF), Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (SPTSK-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP-KSPI), Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Pertambangan dan Energi (DPP FPE), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP-SPSI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Dewan Pimpinan Guru Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (DPGSBM) Setia Kawan. - Tanggal 9 Desember 2019 dialog tentang pengupahan dengan peserta perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973), KSPI, KSBSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPM), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), DPP- FTA SBSI KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSPKahutindo), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (SP-Farkes SPSI). - Pada tanggal 16 Desember 2019, dialog tentang hubungan industrial dengan mengundang perwakilan KSPSI pimpinan Andi Gani dan KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, KSPSI 1973, KSPI, KSPN, KSBSI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Opsi, dan SPN. - Dilanjutkan tanggal 18 desember 2019, dialog tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja topik pembahasan PKWT dan outsourcing, upah minimum dan kompensasi PHK, serta jaminan sosial dengan peserta dari KSPSI pimpinan Andi Gani dan pimpinan Bapak Yorrys Raweyai, KSPSI 1973, KSPI, dan berikutnya KSPSI KASBI, Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI), KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, (K-Sarbumusi, KSN, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh di 401 Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan KSP RNI. - Saksi juga hadir dan memimpin dialog dengan unsur praktisi dan akademisi tanggal 16 September 2019 di Hotel Horison Serpong, dilakukan dialog dengan anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (PPPHKI). Tanggal 14 November 2019 bertempat di Pomelotel, Jakarta dialog dilakukan tentang review regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan sudut pandang kebijakan publik dengan narasumber Profesor M. Zilal Hamzah, Ph.D. dari FEB Universitas Trisakti, Dr. Eleonora Sofilda, M.Si., FEB Universitas Trisakti, dan Dr. Dwini Handayani, FEB Universitas Indonesia. - Saksi juga menghadiri dan memimpin dialog dengan unsur pengusaha tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Mercure, Jakarta mengenai kebijakan upah minimum. Saat itu hadir sebagai narasumber, Ir. Sugiharso Safuan, M.E., Ph.D., dan Dr. Dwini Handayani dari Universitas Indonesia. Peserta dialog adalah dari anggota Kadin dan Apindo, serta perwakilan beberapa perusahaan. - Dialog dengan unsur tripartit dan akademisi tanggal 20 Desember di Hotel Premier Basko, Padang saksi hadir dan memimpin dialog mengenai pengupahan, peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah, SPSB, Apindo, dan akademisi. Semua dialog tersebut dimaksudkan untuk meinventarisir, lebih mendalami permasalahan hubungan industrial, baik dalam tata pengaturan perundang- undangan maupun dalam tataran implementasinya. - Pada tanggal 7 Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim ini terdiri dari unsur-unsur SPSB, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2020, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan kick off meeting tim koordinasi dimaksud. Dalam pertemuan tersebut Saksi hadir dan memimpin bersama Sesmenko Bidang Perekonomian. Pertemuan menyepakati bahwa akan diadakan pertemuan berikutnya yang membahas mengenai mekanisme dan jadwal kegiatan tim. 402 - Pada tanggal 13 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan kedua untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan tim. Dalam pertemuan tersebut Saksi juga hadir dan menyaksikan sendiri bahwa tim sepakat untuk membentuk kelompok pembahasan substansi ketenagakerjaan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga kerja asing, hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, PHK, dan penghargaan lainnya, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam pertemuan tersebut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (ASBI) tidak bersepakat dengan tim dan keluar dari forum pertemuan. - Pada tanggal 18, 21, dan 27 Februari 2020, Saksi hadir menyaksikan bahwa tim melakukan pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja, khusus ketenagakerjaan secara berkelompok yang membahas pasal demi pasal, materi sandingan Undang- Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Cipta Kerja. - Keterlibatan publik yang ketiga, yaitu sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI. Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 24 April 2020, Presiden menyampaikan arahan untuk melakukan pendalaman substansi ketenagakerjaan sebelum dibahas di panja. Berkaitan dengan hal tersebut, Saksi juga mengetahui dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut. - Tanggal 10 Juni 2020 telah dilakukan pertemuan di Kemenko Bidang Polhukam yang dihadiri oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menaker, Mensesneg, Kepala KSP, dan pimpinan SPSB dari 14 organisasi. Dalam pertemuan tersebut peserta rapat sepakat untuk membentuk tim terdiri dari unsur tripartit dan melakukan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama. - Kemudian tanggal 17 tahun 2020 Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan surat Menko Bidang Perekonomian Nomor KWU.5133/M.Ekon-06-2020 diminta untuk melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan pimpinan konfederasi dan federasi SPSB, Kadin, dan Apindo dalam waktu yang diharapkan selesai paling lama 30 hari. - Tanggal 3 Juli 2020 sebagai tindak lanjut surat Menko, Menteri Ketenagakerjaan melakukan pertemuan dengan 8 pimpinan SPSB, pimpinan Kadin, dan Apindo, serta kementerian lembaga terkait dengan hasil sebagai berikut. Membentuk tim pembahas, terkait pembentukan tim pembahas tersebut SPSB, Kadin, dan 403 Apindo akan menyampaikan usulan nama- nama yang duduk dalam keanggotaan tim paling lambat tanggal 6 Juli 2020. Materi yang dibahas adalah substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, pembahasan ditargetkan selesai 18 Juli 2020 apabila belum selesai target waktu tersebut dapat disesuaikan. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli 2020, SPSB, Kadin, dan Apindo mengirimkan nama- nama anggota yang akan duduk dalam Tim Tripartit. Usulan nama terakhir kami terima tanggal 7 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut. Unsur SPSB terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, Saudara Al Mansur Ayyubi dari KSPSI pimpinan Andi Gani, Saudara Bibit Gunawan, Saudara Arnold Sihite, Saudara Helmi Salim dari KSPSI pimpinan Bapak Yorrys Raweyai, Saudara Dedi Hardianto, Saudara Saut Pangaribuan, Saudara Harris Manalu dari KSBSI. Saudara Benny Rusli dari KSPN, Saudara Eko Daryanto dari (ucapan tidak terdengar jelas), Saudara Beta R. Sigit Prakuswa dari FSPBUN, dan Saudara Agus Salim dari FSP Kautindo. Sedangkan KSPI tidak mengirimkan nama, namun menyatakan akan hadir secara bergantian. SPSB tersebut representasi dari unsur SPSE yang duduk dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. - Unsur organisasi pengusaha diwakili oleh Kadin dan Apindo terdiri dari Saudara Anton J. Supit, Saudari Shinta W. Kamdani, Saudara Harjanto, Saudari Myra Hanartani, Saudara Aloysius Budi Santosa, Saudara Darwoto, Saudara Subhan Gatot, Saudara Dani Haryani, Saudara Gama, Saudara Susanto Haryono, Saudara Adi Mahfud, Saudara Matius Ardianto, Saudara Gustaf Ewet Matulessy, Saudara Eko Nugroho, dan Saudara Dasep Sudaryanto. Unsur pemerintah diwakili oleh kementerian lembaga terkait. - Saksi mengetahui dan melihat bahwa Tim Tripatit Pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan telah melakukan pembahasan pasal demi pasal yang ada dalam Bab IV RUU Cipta Kerja. Terdapat 10 materi muatan yang dibahas, yaitu bagian umum TKA, PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, pengupahan, PHK, dan pesangon, sanksi, JKP, dan penghargaan lainnya. Semua materi tuntas dibahas dengan hasil pembahasan dua bagian, yaitu beberapa materi tercapai kesepahaman bersama dan sisanya mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur. - Kronologis pembahasan tersebut dapat Saksi sampaikan sebagai berikut. Tanggal 8 Juli 2020 membahas jadwal dan tata kerja tim. Tanggal 10 Juli 2020 404 pertemuan dilanjutkan dan sebagian besar anggota tim sepakat eksistensi tim adalah tim pembahas, bukan tim perunding. Penetapan jadwal pembahasan dan tata kerja tim. Di tengah pertemuan, perwakilan KSPSI Andi Gani yang terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, dan Saudara Al Mansur Ayyubi, dan perwakilan KSPI yang terdiri dari Saudara Said Iqbal, Saudara Riden, dan Saudara Joko Heriyono meninggalkan ruang pembahasan. Pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut, dimulai dari materi bagian umum dan TKA. - Pada tanggal 11 Juli 2020 tim membahas materi PKWT, dilanjutkan tanggal 13 Juli 2020 membahas materi alih daya, dan waktu kerja, waktu istirahat. Tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Juli 2020 membahas pengupahan. Selanjutnya tanggal 17 dan 20 Juli 2020 membahas pesangon dan PHK. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membahas kelanjutan materi PHK dan pesangon, serta materi penghargaan lainnya JKP dan sanksi. Waktu pembahasan yang semula ditargetkan pada tanggal 18 Juli 2020 sesuai kesepakatan tim, akhirnya mundur menjadi tanggal 23 Juli 2020. Hal ini karena terdapat beberapa materi yang memerlukan pendalaman, sehingga memerlukan tambahan waktu pembahasan. Setelah rangkaian pembahasan tersebut selesai dilaksanakan, Saksi juga menyaksikan Menteri Ketenagakerjaan memberikan piagam penghargaan kepada unsur SPSB dan unsur pengusaha sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan tanggal 30 Juli 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri KSPSI, pimpinan Yorrys Raweyai, KSBSI, SPMK, Sarbumusi, FSP Kautindo, FSP Kadin dan Apindo. - Pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI, saksi hadir dan mengetahui bahwa pembahasan tersebut dilakukan terbuka untuk umum dan juga dapatdiakses melalui media elektronik, seperti kanal TV parlemen dan Youtube. Selanjutnya saksi menjawab pertanyaan dari para pihak dan dari majelis hakim di mana pokok keterangannya sebagai berikut: - Dalam kegiatan dialog, walaupun organisasi yang hadir misalnya 5 organisasi, tetapi yang hadir masing-masing 2, setiap peserta tanpa mempertimbangkan apakah itu organisasinya sudah memberikan masukan ataupun pandangan dari 405 yang sebelumnya, itu tetap saksi berikan. Semua tidak ada bedanya dan semua punya kesempatan yang sama. - Bahwa isu-isu yang sangat krusial yang saksi identifikasi, yaitu terkait dengan hubungan kerja, yaitu di dalamnya adalah PKWT atau outshourching yang kemudian dikenal dengan istilah alih daya, kemudian tentang upah minimum secara khusus dan pengupahan secara umum, dan mengenai pemutusan hubungan kerja. - Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu dalam PP yang terkait dengan lembaga kerja sama Tripartit. Di dalamnya juga diatur badan ataupun organisasi dalam lembaga kerja sama Tripartit itu terbagi badan pekerja dan juga pleno. Jadi, mekanismenya adalah ketika akan membahas satu rapat, pembahasan tersebut biasanya datang dari bawah dulu, yaitu dari badan pekerja yang duduk dalam pleno, setelah ada pembahasan badan pekerja yang dikeluarkan, anamanya sebagai pokok-pokok pikiran. Kemudian, pokok-pokok pikiran itu dibawa ke sidang pleno. Output dari sidang pleno yang dipimpin biasanya oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua LKS Tripartit Nasional dan dalam periode yang akan berakhir sampai 2023 ini. Sebagai wakil pengusaha adalah Ibu Myra Hanartani dan sebagai wakil pekerja adalah Bapak Puji Santoso. - Badan pekerja yang mengusulkanuntuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. diputuskan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno. Bahwa disepakati agendanya adalah membahas RUU Cipta Kerja dan mekanismenya dikembalikan ke badan pekerja untuk melakukan pembahasan. - Bahwa dalam agenda tahunan untuk 2020 sudah disepakati melalui kesepakatan bersama masing-masing pimpinan, tiga Pimpinan Tripartit untuk membahas RUU Cipta Kerja. Dan bukan ditetapkan oleh Pemerintah, tapi semua mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pandangan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. - Pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik itu di dalam tim maupun sebelum dilakukannya Surpres. Tidak ada pembahasan di LKS Tripartit Nasional pembahasan substansi klaster ketenagakerjaan dikarenakan ketika sudah diputuskan agenda itu pada sidang pleno di awal Mei, lalu dikembalikan kepada badan pekerja, khususnya dari serikat pekerja karena serikat pekerja sudah menyatakan bahwa unsur SPSI bersepakat untuk 406 melakukan penundaan pembahasan yang terkait dengan RUU Cipta Kerja di LKS Tripartit. - Walaupun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berhenti karena harus melakukan komunikasi dengan serikat pekerja-serikat pekerja yang lain, baik itu yang representasinya ada di LKS Tripartit Nasional ataupun yang tidak ada di LKS Tripartit Nasional. Ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan. Memang tidak dibahas di LKS Tripartit Nasional disebabkan karena ada kesepakatan dari unsur serikat pekerja serikat buruh untuk melakukan penundaan dan pambahasannya. - Dalam setiap pembahasan, memang tidak ada saksi sampaikan draf naskah akademis. Saksi mendengar dari kawan-kawan serikat pekerja bahwa mereka mengetahui bahwa ada SK yang tidak melibatkan serikat pekerja. Dalam hal ini saksi juga ingin mencari tahu SK apa? Ternyata itu SK yang terkait dengan satgas bersama pemerintah dan kadin untuk konsultasi tentang Omnibus Law. Jadi, konsultasi publik. Sedangkan apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor 378 tersebut bukanlah domain saksi sehingga saksi tidak mengetahui. Saksi tidak menyerahkan naskah akademik ke serikat pekerja, dan tidak menyerahkan draf rancangan revisi kluster ketenangakerjaan namun membahas isu-isu krusialnya. - Saksi memang tidak menerima seluruh draf ataupun materi yang terkait dengan klaster-klaster lainnya, hanya klaster ketenagakerjaan. Saksi juga tidak ikut dalam proses menjahit klaster-klaster ini dan tidak mengetahui ada perbedaan antara substansi naskah akhir paripurna, naskah yang ditandatangani presiden, dan naskah yang diundangkan. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah 407 [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil serta pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengujian Formil 408 [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada 2 November 2020 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 16 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi 409 Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021], sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, 410 Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiel terhadap UU 11/2020. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 411 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian formil UU 11/2020 dan pengujian materiil norma Pasal 81 Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) , Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88 , Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c UU 11/2020, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 81 412 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut: Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13: (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: … c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. Angka 2 Pasal 14 ayat (1) Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14: (1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37: (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: ...b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Angka 4 Pasal 42 Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 413 Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 13 Pasal 57 Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Angka 14 Pasal 58 ayat (2) Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) … (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Angka 15 Pasal 59 Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan 414 perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) Perjanjian kerja berakhir apabila: …c. selesainya suatu pekerjaan tertentu Angka 20 Pasal 66 Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (2) Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat- syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. (3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) … (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: … b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Angka 24 Pasal 88 Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 415 (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. stuktur dan skala upah; c. upah kerja lembur; d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran upah; f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B dan Pasal 88C Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88A (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pasal 88B (1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu 416 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 30 Pasal 92 Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 37 Pasal 151 Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Angka 38 Pasal 151A Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal: a. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; b. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau d. pekerja/buruh meninggal dunia. Angka 42 Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh; b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; 417 c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh; 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja; i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing- masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 418 l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; n. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau o. pekerja/buruh meninggal dunia. (2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah. Angka 44 Pasal 156 ayat (4) Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja; c. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 2. Bahwa Pemohon I adalah Serikat Pekerja yang berbentuk Federasi, yang bernama Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tesktil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI). Pemohon I sebagai Serikat Pekerja memiliki tujuan, fungsi memiliki Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut ”AD/ART”) dan legalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya UU 21/2000), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi dan NPWP Organisasi (Bukti P-9 dan Bukti P-10). Bahwa tujuan FSP TSK-SPSI dinyatakan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar, yang berbunyi: a. Terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan Makmur berdasarkan moral agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; c. berkembangnya kehidupan demokrasi; d. terciptanya perluasan dan kesempatan kerja serta turut mensukseskan pembangunan. Bahwa fungsi FSP TSK – SPSI selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar 419 Organisasi yang berbunyi: Menghimpun dan mempersatukan serta menggalang solidaritas dikalangan pekerja tekstil, sandang dan kulit pada khususnya serta pekerja pada sektor aneka industri lainnya pada umumnya (Vide huruf a), Membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta kaum pekerja dan keluarganya (Vide huruf b), Memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan tarap hidup pekerja (Vide huruf c), Memberikan bimbingan dan Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan pekerja akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pekerja, masyarakat dan bangsa yang merdeka serta beradab sesuai dengan harkat dan martabatnya (Vide huruf d); 3. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon I di wakili oleh Ketua Umum saudara Roy Jinto Ferianto, S.H. (Bukti P-12 dan Bukti P-13) dan Sekretaris Umum saudara Moch. Popon, S.H. (Bukti P-14 dan Bukti P-15), sebagai Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI, yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII/FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 (Bukti P-16); 4. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII, merupakan Pemohon Perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan Pekerja/Buruh di berbagai Perusahaan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, sebagaimana uraian sebagai berikut: a. Pemohon II adalah Rudi Harlan, Warga Negara Indonesia, yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-17), karyawan di PT. CHANG SHIN INDONESIA (Bukti P-18) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan surat keterangan kerja (Bukti P-19) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P- 20); b. Pemohon III adalah Arie Nugraha, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-21) karyawan di PT. CHANG SHIN INDONESIA (Bukti P-22) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap (Bukti P-23) dan NPWP (Bukti P-24); 420 c. Pemohon IV adalah Bey Arifin, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-25), karyawan di PT. DEAN SHOES (Bukti P-26) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-27) dan NPWP (Bukti P-28); d. Pemohon V adalah Wahyu Tri Prabowo, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-29), karyawan di PT. DEAN SHOES (Bukti P-30) dengan status karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-31) dan NPWP (Bukti P-32); e. Pemohon VI adalah Doni Purnama, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-33) karyawan di PT. WIN TEXTILE (Bukti P-34) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari perusahaan (Bukti P-35) dan NPWP (Bukti P-36); f. Pemohon VII adalah Rahmat Saepudin, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-37) karyawan di PT. INDORAMA SYINTHETICS Tbk. (Bukti P-38) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-39) dan NPWP (Bukti P-40); g. Pemohon VIII adalah Agus Darsana, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-41) karyawan di PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA (Bukti P-42) dengan status karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tugasan Pengurus Serikat Pekerja (Bukti P-43) dan NPWP (Bukti P-44); h. Pemohon IX adalah Caska, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-45) karyawan di PT.INDORAMA VENTURES INDONESIA (Bukti P-46) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Pengangkatan (Bukti P-47) dan NPWP (Bukti P-48); i. Pemohon X adalah Guruh Hudhyanto, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-49) karyawan di PT. KAHATEX (Bukti P-50) dengan status sebagai karyawan tetap Surat Keterangan dari perusahaan (Bukti P-51) dan NPWP (Bukti P-52); j. Pemohon XI adalah Jayadi Prasetya, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-53) karyawan di PT. KAHATEX (Bukti 421 P-54) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan keputusan dari perusahaan (Bukti P-55) dan NPWP (Bukti P-56); k. Pemohon XII adalah Wagiyanto, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-57) karyawan di PT. MULTI GARMEN JAYA (Bukti P-58) dengan status sebagai pekerja tetap dan NPWP (Bukti P-59); l. Pemohon XIII adalah Pradana Koswara, Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan KTP (Bukti P-60) karyawan di PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI-JX (Bukti P-61) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan dari perusahaan (Bukti P-62) dan NPWP (Bukti P-63); 5. Bahwa para Pemohon tersebut kemudian menguraikan mengenai anggapan kerugian konstitusionalitasnya sebagai berikut: Dalam Pengujian Formiil i. Bahwa berdasarkan syarat Legal Standing untuk Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi telah melonggarkan syarat terpenuhinya mengingat hubungan pertautan antara Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya secara formil dengan Para Pemohon sangat sulit terpenuhi, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.9] angka 1a halaman 59-60. Menurut para Pemohon, Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat termasuk di dalamnya para Pemohon, tidak seharusnya mengabaikan aspirasi, pastisipasi, dan keaktifan para Pemohon dalam proses pembuatan UU 11/2020 sehingga tidak semestinya pembuatan, pembahasan dan pengesahan UU 11/2020 dilakukan secara tergesa-gesa, (kurang lebih 6 bulan perencanaan, pembuatan, pembahasan dan pengesahan 79 UU yang terdapat dalam UU 11/2020) dan untuk BAB IV Ketenagakerjaan dalam UU 11/2020 hanya dibahas 3 hari (tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020), keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 11/2020 tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedudukan para Pemohon harus dilihat sebagai wujud kedaulatan rakyat yang secara langsung diimplementasikan dengan cara memilih; ii. Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 422 sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai warga negara hendaknya diperlakukan secara sama di dalam hukum dan pemerintahan dalam memberikan masukan, saran, kritik, dan bahkan menuntut kebijakan Negara yang dianggap inkonstitusional, meskipun Para Pemohon bukanlah merupakan pejabat langsung yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang seperti Presiden dan DPR; iii. Bahwa Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 81 UU 11/2020 mengubah UU 13/2003 yang mengatur relasi hal dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para Pemohon sebagai pekerja dan serikat pekerja. Oleh karenanya para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja dan keluarganya; iv. Bahwa Para Pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh Para Pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat undang-undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan kepentingan Para Pemohon; v. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para pemohon yang terdiri dari pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya UU 11/2020 di mana di dalamnya terdapat Perubahan UU 13/2003, akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional para Pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan 423 kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2); vi. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi; vii. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon menganggap memiliki potensi kerugian konstitusional, sehingga dapat dianggap mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK; Dalam Pengujian Materiil 1.) Bahwa Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 UU 11/2020 yang mengubah UU 13/2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon khususnya Pemohon I yang merupakan pengurus Federasi ataupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/ anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartite yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 424 hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; 2.) Bahwa bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan pasal 81 UU 11/2020, telah mengubah ketentuan dalam UU 13/2003 yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha serta peran serikat pekerja/serikat buruh dalam hubungan industrial. Pemohon I yang merupakan Pengurus Federasi Serikat Pekerja yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh yang bersifat Bebas, Terbuka, Mandiri, Demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, sebagaimana dalam ketentuan UU 21/2000, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya UU 11/2020 a quo; 3.) Bahwa dengan berlakunya UU 11/2020 telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon I maupun Anggota Pemohon I baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon lainnya sebagai karyawan/pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan UU 11/2020 dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat 425 imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; 4.) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil UU 11/2020, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi sehingga, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional, sehingga dapat dianggap mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil UU 11/2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai dalil kedudukan hukum para Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Pengujian Formil [3.11] Bahwa dalam perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formiil sebagai berikut: 426 1. Pemohon I adalah Serikat Pekerja yang berbentuk Federasi, yaitu FSP TSK- SPSI, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, sebagai Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI. Pemohon telah membuktikan dasar dan bentuk badan hukum dari organisasi Pemohon dan telah pula membuktikan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang mewakili Pemohon dalam pengajuan permohonan a quo dengan alat bukti yang sah. Sebagai sebuah organisasi Serikat Pekerja, maka organisasi Pemohon memiliki fungsi yang di antaranya untuk membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta kaum pekerja dan keluarganya, memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan tarap hidup pekerja, dan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan pekerja akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pekerja, masyarakat dan bangsa yang merdeka serta beradab sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan telah dapat membuktikan keabsahan pengurus yang dapat mewakili Pemohon dalam pengujian undang- undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai terdapat pertautan antara proses pembentukan UU 11/2020 dengan kepentingan dan fungsi Pemohon sebagai Serikat Pekerja sebagaimana telah diuraikan dalam alasan kedudukan hukum Pemohon a quo. 2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII telah dapat membuktikan bahwa masing-masing adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan sebagai pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 21/2000 dan Pasal 1 angka 3 UU 13/2003. Mahkamah menilai terdapat pertautan antara proses pembentukan UU 11/2020 dengan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon sebagai pekerja sebagaimana telah diuraikan dalam alasan kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, 427 terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil a quo. Dalam Pengujian Materiil [3.13] Menimbang bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji secara materiil adalah ketentuan pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua mengenai ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), Angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, Angka 4 Pasal 42 , Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) , Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88 , Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c UU 11/2020; Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.10], para Pemohon telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang terdiri dari Serikat Pekerja dan perseorangan warga negara yang merupakan pekerja/buruh. Menurut Mahkamah terlepas dari terbukti atau tidaknya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam kaitannya dengan masing-masing norma yang diajukan pengujiannya, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diajukan dengan kepentingan para Pemohon sebagai Serikat Pekerja dan sebagai pekerja/buruh. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian materiil norma a quo. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 428 Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil [3.15] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 11/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): 1. bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 karena tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, Pasal 163 ayat (2) UU 17/2014 dan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Menurut para Pemohon, UU 11/2020 dibangun dengan landasan naskah akademik yang yang tidak memadai, tidak menjabarkan secara komprehensif Analisa mengenai perubahan ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang khususnya UU Ketenagakerjaan dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan, juga tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan dalam UU Ketenagakerjaan, naskah akademik UU Cipta Kerja seolah-olah hanya dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata. Para Pemohon berpandangan terdapat sejumlah permasalahan terhadap penyusunan penyusunan naskah akademik UU 11/2020 sehingga menunjukkan bahwa naskah akademik di sini hanya digunakan sebagai syarat formalitas semata untuk melangsungkan proses UU 11/2020; 2. bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 tidak melibatkan partisipasi publik khususnya stakeholder termasuk para Pemohon dari sejak perencanaan, melanggar ketentuan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Menurut para Pemohon, dalam tahap perencanaan dan penyusunan, UU a quo tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam proses ini hanya melibatkan segelintir pihak saja yaitu pihak dunia usaha yang tergabung dalam SATGAS OMNIBUS LAW, yang mana isinya tidak ada satupun dari Serikat Pekerja termasuk para Pemohon. Selain itu, tahap pembahasan UU a quo dilakukan hanya di hilirnya saja bukan di hulu karenanya publik tidak bisa mengakses perdebatan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik. 429 3. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana Pasal 5 UU 12/2011 sebagaimana diubah dalam UU 15/2019. Menurut para Pemohon, penyusunan dan pembahasan UU 11/2020 mengingkari lima dari tujuh asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas dapat dilaksanakan, (c) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (d) asas kejelasan rumusan; (e) asas keterbukaan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 melanggar Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, Pasal 22A UUD 1945, Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 sebagaimana diubah dengan UU 15/2019, Pasal 163 dan Pasal 164 Tatib DPR. Menurut para Pemohon, pengambilan keputusan pada Tingkat I tanggal 3 Oktober 2020 dan Tingkat II tanggal 5 Oktober 2020, naskah rancangan undang-undang Cipta Kerja tidak dibagikan kepada anggota PANJA BALEG RUU Cipta Kerja serta naskah rancangan undang-undang Cipta Kerja juga tidak dibacakan oleh Pimpinan PANJA BALEG sebagaimana Pasal 163 huruf c TATIB DPR. Selain itu menurut para Pemohon, oleh karena tidak jelasnya draff RUU yang disahkan pada pengambilan keputusan Tingkat I dan Tingkat II (paripurna) terjadi perubahan draf RUU Cipta Kerja dari 1.035 lembar, di paripurna 905 lembar, diserahkan oleh sekjen DPR RI ke Sekretariat Negara menjadi 812 lembar, dan yang ditandatangani Presiden menjadi 1.187 lembar serta pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 di hapusnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi (UU Migas) dalam draft 1.187 halaman oleh Pemerintah padahal Pasal 46 tersebut telah disyahkan dalam Paripurna dan dalam draft yang telah disahkan dan diserahkan ke Pemerintah berjumlah 812 halaman Pasal itu masih ada terdiri dari 4 (empat) ayat; 5. Bahwa dalam petitum pengujian formil, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 11/2020, setidak- tidaknya pada Bab IV Ketenagakerjaan, cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta agar menyatakan seluruh ketentuan dalam UU 13/2003, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh UU 11/2020; 430 Dalam Pengujian Materiil [3.16] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara) 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 13 ayat (1) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 1 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang menjadi obyek perkara a quo, tidak jelas yang dimaksud dalam pelatihan kerja perusahaan, karena tidak menjelaskan secara jelas kewenangan lembaga pelatihan kerja perusahaan untuk melakukan pelatihan terhadap siapa. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c akan berpotensi terjadi ekploitasi terhadap pencari kerja dan dimanfaatkan oleh perusahaan- perusahaan dengan dalih atau modus pelatihan kerja yang di lakukan di area produksi perusahaan dan menghasilkan hasil produksi namun tidak ada hubungan kerja antara perusahaan dengan peserta pelatihan kerja, dengan tidak adanya hubungan kerja, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 88A ayat (1) yang termuat dalam Pasal 81 angka 25 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan UU 11/2020; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 14 ayat (1) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 2 UU 11 /2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. ketentuan Pasal 14 ayat (1) obyek perkara a quo telah menghapus norma kewajiban Pelatihan Kerja Swasta berbadan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 13/2003, dengan dihapusnya frasa” lembaga pelatihan kerja swasta berbadan hukum Indonesia”, mengakibatkan berjamurnya lembaga-lembaga pelatihan swasta yang tidak berbadan hukum yang pada akhirnya ketidakpastian jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan, dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 37 ayat (1) huruf b Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 431 Angka 3 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon dengan dihapusnya frasa “berbadan hukum” bagi lembaga penempatan tenaga kerja swasta akan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, tidak adanya jaminan perlindungan dan jaminan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja, Ketika pemberi kerja tidak melaksanakan hak-hak tenaga kerja yang di tempatkan, disebabkan hapusnya pertanggungjawaban badan hukum terhadap tenaga kerja yang ditempatkan apabila lembaga penempatan tenaga kerja swasta tersebut tidak berbadan hukum. Pasal 13 ayat (1) huruf b yang menjadi obyek perkara a quo akan berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penempatan pekerja/buruh alih daya (outsourcing), sehingga potensi kerugian konstitusional Para Pemohon nampak nyata, lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja alih daya (outsourcing) atau pelayur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri bisa lepas tanggungjawab apabila terjadi permasalahan-permasalahan hukum terhadap tenaga kerja yang ditempatkan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 42 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 4 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan ketentuan ini, setiap pengusaha yang ingin memperkerjakan TKA, tidak lagi membutuhkan izin, cukup dengan hanya mengajukan rencana penggunanaan TKA, dan rencana tersebut disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dampak atau implikasi yang akan timbul dengan perubahan ini adalah Pertama, kemudahan yang diberikan masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia, dan berpotensi mengambil kesempatan peluang kerja dari tenaga kerja dalam Negeri. Kedua, sulitnya melakukan monitoring dan menghasilkan data yang akurat akan jumlah TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini membuka peluang celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha yang memiliki kepentingan besar untuk mempekerjakan TKA. Dokumen yang bentuknya hanya perencanaan, sulit dimonitor oleh Pemerintah dalam praktek, sebab memungkinan sekali realisasi mengalami perubahan dari apa yang direncanakan, dan hal tersebut akan dianggap bukan sebuah pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang mengatur pelanggaran tersebut. Ketiga, Pengesahan rencana penggunaan TKA ini dikecualikan untuk beberapa TKA asing di 432 beberapa jenis pekerjaan (lihat pasal 42 ayat 3 UU Cipta Kerja), disebutkan bahwa: “tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.” Apabila alasan Pemerintah talent Digital di Indonesia kurang, bukan dengan dengan cara membuka akses seluas-luasnya untuk TKA, namun seharusnya ciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan start up. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 12 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena perubahan tersebut implikasinya tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon mengenai jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu apakah diatur dalam perjanjian kerja atau diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja dan menjadi peluang untuk dapat memberhentikan pekerja sewaktu-waktu. 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 57 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 13 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon yaitu hilangnya kepastian hukum dan perlindungan pekerjaan untuk menjadi karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 14 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek permohonan a quo telah menambahkan frasa ”dan masa kerja tetap dihitung”, dengan adanya penambahan frasa tersebut semakin tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); 8. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 59 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 15 UU 11/2020 433 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 59 telah merubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dengan menghapus ketentuan batasan waktu berapa lama perusahaan mempekerjakan pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ketentuan Pasal 59 tidak memberikan perlindungan kepastian pekerjaan dan kepastian hukum mengenai batasan waktu lamanya PKWT; 9. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 16 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c tidak memberikan kepastian pekerjaan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pekerja, karena selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak bisa dipastikan kapan selesainya; 10. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 66 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 20 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 66 a quo telah menghapus larangan jenis pekerjaan yang tidak boleh menggunakan atau dikerjakan oleh pekerja alih daya (outsoursing) yaitu “kegiatan atau pekerjaan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi”, dengan dihapusnya ketentuan larangan tersebut konsekwensinya semua jenis pekerjaan boleh menggunakan dan dikerjakan oleh pekerja/buruh alih daya (outsourcing); 11. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 79 ayat (2) huruf b Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 23 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 karena berdampak ketidakpastian secara hukum hak waktu istirahat mingguan Para Pemohon apabila bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; 12. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 24 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena menghapus frasa” memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak”. Ketentuan ini tidak memberikan kepastian untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi 434 penghidupan yang yang layak sebagamana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 13. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 88A ayat (7) Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjelaskan bentuk pelanggaran dan kelalaian yang dapat dikenakan denda oleh perusahaan. Ketentuan Pasal a quo sangat berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan sanksi denda kepada para pemohon terhadap semua jenis pelanggaran tanpa dibuktikan kerugiannya terlebih dahulu dan atau ada keputusan Pengadilan yang bersifat Final menyatakan bahwa terjadi kerugian akibat perbuatan para pemohon, oleh karena tidak ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai jenis-jenis pelanggaran yang boleh dikenakan sanksi denda dan tata cara pengenaan denda. 14. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 88B Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan a quo sangat berpotensi merugikan Para Pemohon, di mana perusahaan diperbolehkan membayar upah berdasarkan satuan waktu (upah perjam) dan satuan hasil (upah borongan) tanpa adanya kepastian jenis hubungan kerja seperti apa yang upahnya boleh di bayar berdasarkan upah satuan waktu (upah perjam) maupun upah satuan hasil (upah borongan); 15. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 88C Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 25 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena dengan adanya frasa “dapat” dalam penetapan UMK, menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan kewajiban Negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap upah para Pemohon, karena bisa jadi Gubernur tidak menetapkan UMK karena tidak ada kewajiban secara hukum untuk menetapkannya, dengan demikian yang berlaku adalah UMP, dengan tidak ditetapkannya UMK, maka kerugian konstitusional Para Pemohon jelas dan nyata tidak akan mendapatkan kenaikkan upah minimum setiap tahunnya, karena sudah pasti UMK lebih tinggi dari UMP; 16. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 92 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 30 UU 11/2020 435 bertentangan dengan Pasal 27 (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menghapus ketentuan penyusunan struktur dan skala dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi sehingga pekerja tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum; 17. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 151 Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 37 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena norma a quo menghapus kewajiban perundingan sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lakukan oleh perusahaan, dengan cukup hanya diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; 18. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 151A Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 38 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena mengakibatkan pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan mengenai pengakhiran hubungan kerja karena perjanjian kerja berakhir atau karena memasuki usia pensiun dimana pekerja tidak memiliki kepastian hukum mengenai pengakhiran hubungan kerja,karena faktanya banyak perjanjian kerja yang tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya hubungan kerja; 19. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 154A Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 40 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena secara keseluruhan Pasal 154A, tidak memberikan kepastian hukum terkait hak-hak pekerja/buruh yang di PHK dengan alasan sebagaimana Pasal 154A a quo, maka akan terjadi implementasi ketentuan Pasal 154A a quo berbeda-beda, bahkan bisa ditafsirkan semua jenis PHK dengan alasan apapun tidak mendapatkan hak apapun, atau mendapatkan hak yang sama terhadap semua jenis alasan PHK; 20. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 156 ayat (4) huruf c Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 81 Angka 44 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi 436 yang memenuhi syarat” dan berdampak pada hak dari pekerja/buruh yang tidak terpenuhi dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh negara dengan berlandaskan UUD 1945. 21. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari kekosongan hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 42, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal,164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 dalam UU 13/2003 berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh UU 11/2020; 22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah: a. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 1 UU 11/2020, sepanjang frasa “…lembaga pelatihan kerja perusahan...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; b. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 2 UU 11/2020, sepanjang frasa “…tidak dimaknai berbadan hukum Indonesia...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; c. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 3 UU 11/2020, frasa “...sepanjang tidak dimaknai berbadan hukum...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan Pasal 42, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, Pasal 66 yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 4, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 20 UU 11/2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; e. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 15 UU 11/2020,” …sepanjang dimaknai selesainya suatu pekerjaan tertentu...” 437 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; f. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 23 UU 11/2020, sepanjang tidak dimaknai”..atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu..” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; g. Menyatakan Pasal 88, Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 23, angka 24, dan angka 25 UU 11/2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; h. Menyatakan Pasal 42, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 92 dan Pasal 151 dalam UU 13/2003, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh UU 11/2020; i. Menyatakan Pasal 92, Pasal 151, Pasal 151A, Pasal 154A yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81, angka 30, angka 37, angka 38, dan angka 42 UU 11/2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; j. Menyatakan ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal,164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 184 dalam UU 13/2003, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh 11/2020; k. Menyatakan Pasal 156 ayat (4) huruf c yang termuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 44 UU 11/2020, sepanjang tidak dimaknai “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76 yang telah disahkan dalam persidangan, dan keterangan ahli, atas nama Dr. Hernadi Affandi, S.H, LL.M yang didengarkan keterangannya 438 dalam persidangan. Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021; [3.18] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph. D yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu bernama H. Firman Soebagyo, S.E., M.H., dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut; [3.19] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188, (tanpa PK-128) dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu Dra. Haiyani Rumondang yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021; [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 439 keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. Dalam Pengujian Formil [3.21] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 440 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. [3.22] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon a quo lebih lanjut. Dalam Pengujian Materiil [3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materiil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (splitsing) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materiil maka putusan terhadap permohonan a quo tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020. 441 [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. [3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.5] Hal-hal lain dan selebihnya dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 442 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/ kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 443 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas