104/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 104/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yusron Ashalirrohman Pekerjaan : Mahasiswa fresh graduate Universitas Mataram Alamat : Jalan Rinjani, RT 002, RW 000, Kel.Sandubaya Kec.Selong, Kab.Lombok Timur, NTB Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Roby Nurdiansyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : RT 002, Dusun Paok Pampang Tengah, Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur, NTB Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Yudi Pratama Putra Pekerjaan : Paralegal Alamat : Jalan Tukad Sangsang Blok 34 Nomor 6 BTN 2 sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Muhammad Khairi Muslimin Pekerjaan : Paralegal Alamat : Jalan Soekurno Hatta no. 27, RT 006, RW 002, Kelurahan Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 Juni 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Juli 2025 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 3 agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, menegaskan hal serupa, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945”; 4 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”, 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, menyatakan: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”; 7. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), yang dirasa oleh para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas pasal a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi: “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.” Pasal 139 ayat (2) yang berbunyi: “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib 5 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 139 ayat (3) yang berbunyi: “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.” Pasal 140 ayat (1) yang berbunyi: “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.” Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6 Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang selanjutnya disebut “PMK 2/2022” menyatakan: “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. “ 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan PMK 2/2021 tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. A. KUALIFIKASI PARA PEMOHON 5. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203070701030005 [BUKTI P-1] ● Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa fresh graduate Universitas Mataram yang baru saja melaksanakan Yudisium pada tanggal 3 Juni 2025 [BUKTI P-5] ● Bahwa Pemohon I memiliki Hak pilih pada Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (Selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs 7 cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu [BUKTI P-10] ● Bahwa saat menempuh pendidikan di Strata 1 (S1), Pemohon I bergabung Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum ini Pemohon I terlibat aktif dalam riset pengkajian Konstitusi, mengikuti kegiatan debat, aktif sebagai pelatih dan juri debat hukum, serta mengikuti dan memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut: - Juara IV Penegakan Hukum Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2024 [BUKTI P-14] - Juri Debat dalam Forum Debat Pemilih Berdaya yang Diselenggarakan Pada tanggal 18 Juli 2024 yang merupakan rangkaian program kepedulian masyarakat dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia [BUKTI P-15] - Juara III Debat Hukum Integrity Scholarship III Indrayana Center for Government Constitution and Society Law Firm 2023/2024 [BUKTI P-16] - Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Fakultas Syariah UIN Mataram Tahun 2023 [BUKTI P-17] - Juara II Debat Hukum Mahasiswa Nasional Ubaya Law Fair Tahun 2023 [BUKTI P-18] - Finalis Debat Kompetisi Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-3 Tahun 2023 [BUKTI P- 19] ● Bahwa semangat Pemohon I dalam mempelajari terkait demokrasi tidak hanya pada ruang kelas namun juga melalui webinar- webinar yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya diuraikan sebagai berikut: 8 - Webinar Konstitusi dengan tema "Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi di Indonesia" dengan Narasumber Prof. Dr. Mahfud MD. (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008- 2013) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 22 November 2024 [BUKTI P-20] - Webinar Konstitusi "Evaluasi Pemilu Kepala Daerah Pasca Putusan MK" dengan Narasumber Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 23 Mei 2025 [BUKTI P-21] ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 6. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203062205030002 [BUKTI P-2] ● Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram dengan NIM D1A021279 dibuktikan dengan KTM [BUKTI P- 6] dan Surat Keterangan Aktif [BUKTI P-7] ● Bahwa Pemohon II memiliki Hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs https://cekdptonline.kpu.go.id/. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu [BUKTI P-11] ● Bahwa saat ini, Pemohon II bergabung Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum ini Pemohon II terlibat aktif mengikuti kegiatan debat, aktif sebagai debater, pelatih dan juri debat hukum serta 9 memenangkan kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional, pernah mengikuti beberapa seminar Konstitusi dan Demokrasi yakni: - Juara IV Penegakan Hukum Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2024 [BUKTI P-22] - Webinar Konstitusi dengan tema “Peran Civil Society dalam Mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 4 Oktober 2024 [BUKTI P-23] - Webinar Konstitusi dengan tema “Politik Hukum dan Pemilu: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 11 Oktober 2024 [BUKTI P-24] ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 7. Kualifikasi Pemohon III Sebagai perorangan ● Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5102062804020004 [BUKTI P-3] ● Bahwa Pemohon III memiliki Hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon III telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu [BUKTI P-12] ● Bahwa Pemohon III merupakan lulusan Universitas Mataram yang telah diyudisiumkan 6 September 2024 [BUKTI P-8] ● Bahwa Pemohon III pernah mengikuti Pelatihan Pelibatan Partisipasi Pemuda Pada Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 10 (PERLUDEM) pada 28-29 Juni 2024 [BUKTI P-25] ● Bahwa Pemohon III pernah beberapa kali mengikuti Webinar Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: - Webinar Konstitusi dengan tema “Internalisasi Nilai-Nilai Konstitusi sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 23 Agustus 2024 [BUKTI P-26] - Webinar Konstitusi dengan tema “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Politik Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 8 November 2024 [BUKTI P-27] - Webinar Konstitusi dengan tema “Evaluasi Pemilu Kepala Daerah Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 23 Mei 2025 [BUKTI P-28] ● Bahwa saat menempuh pendidikan di Strata 1 (S1), Pemohon III juga merupakan Wakil Ketua Umum Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan salah satu and Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. [BUKTI P-29] Dalam organisasi ini Pemohon III terlibat aktif dalam menyelenggarakan dan melakukan riset dan kajian pada isu- isu hukum yang berkembang di masyarakat khususnya isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan dalam bentuk kajian ilmiah, seminar, lomba debat, lomba esai dan karya tulis ilmiah. Selain aktif untuk melaksanakan riset dan kajian, Pemohon III juga aktif sebagai pelatih/mentor dan juri debat hukum, serta mengikuti dan memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut 11 - Juara I Debat Hukum Mahasiswa Nasional, Tarumanagara Law Fair Tahun 2022 [BUKTI P-30] - Juara II Orasi Kebangsaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2023 [BUKTI P- 31] - Juara II Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional, Fakultas Syariah UIN Mataram Tahun 2023 [BUKTI P-32] - Juara Harapan I Debat Hukum Mahasiswa Nasional, Unja Law Fair Tahun 2023 [BUKTI P-33] ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 8. Kualifikasi pemohon IV Sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5205012007020004 [BUKTI P-4] ● Bahwa Pemohon IV merupakan lulusan Universitas Mataram yang telah diyudisiumkan pada 4 April 2024 [BUKTI P-9] ● Bahwa Pemohon IV memiliki Hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon IV telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu [BUKTI P-13] ● Bahwa Pemohon IV pernah mengikuti Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia bekerja sama dengan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Lembaga INDEKS) dan didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada 16-18 Juni 2023 lalu [BUKTI P-34] ● Bahwa saat menempuh pendidikan di Strata 1 (S1), Pemohon IV juga merupakan Ketua Umum Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas 12 Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram.[BUKTI P-35] Dalam forum ini Pemohon IV terlibat aktif dalam melakukan riset dan kajian pada isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat khususnya isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan dalam bentuk kajian ilmiah, seminar hukum, lomba debat konstitusi, lomba esai dan karya tulis ilmiah, serta mengikuti dan memenangkan kompetisi hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional yakni Juara II Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional, Fakultas Syariah UIN Mataram Tahun 2023 [BUKTI P-36]. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon IV merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 13 10. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan serentak pasangan calon (“Paslon”) Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lalu; 11. Bahwa sebagai Pemilih maka para Pemohon mendapatkan hak untuk mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan melaporkan pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat; b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta Pemilihan.”. 12. Bahwa meskipun para Pemohon diberikan hak untuk mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, namun hak tersebut tidak disertai dengan perlindungan instrumen hukum yang jelas pada pola penanganan pelanggaran administrasi kepala daerah Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Pilkada yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut “Bawaslu” hanya untuk mengkaji dan mengeluarkan produk “rekomendasi” dan atas rekomendasi tersebut, berdasarkan frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut “KPU” untuk mengkaji kembali rekomendasi bawaslu dan memutus terkait temuan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pada batas penalaran wajar seharusnya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi sepenuhnya berada pada bawaslu; 13. Bahwa pelanggaran administrasi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. In casu a quo, pelanggaran administrasi kepala daerah merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jujur dan adil penyelenggaraan Pilkada yang merugikan Para Pemohon sebagai pemilih dalam hal memperoleh keadilan pada suatu kontestasi Pilkada yang idealnya dilakukan secara fair dan berkualitas. 14 14. Bahwa akibat ketentuan a quo menimbulkan permasalahan ketidakpastian penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilihan pada Penyelenggaraan Pilkada, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:  Bahwa pada tatanan penyelenggara Pilkada, keberlakuan pasal yang diuji oleh Para Pemohon selalu menjadi diskursus terkait perbedaan persepsi antara Bawaslu dan KPU terhadap tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang dikeluarkan Bawaslu. a. Pada tahun 2021 diadakan Rapat Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi dalam Rangka Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Selasa 16 November 2021. Bahwa perlunya penyamaan persepsi KPU dan Bawaslu tentang frasa 'tindak lanjut' hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan (pilkada) sebelum tahapan Pilkada Serentak 2024 dimulai karena masih terdapat perbedaan persepsi soal maksud tindak lanjut yang termuat dalam undang-undang (UU), terutama hasil penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu berupa rekomendasi (Lihat: https://bawaslu.go.id/id/berita/kpu-bawaslu-samakan- persepsi-tindak-lanjut-hasil-penanganan-pelanggaran- administrasi-pilkada). b. Pada tahun 2024 dilakukan penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar KPU di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024. Bahwa frasa memeriksa dan memutus yang dilakukan KPU dalam Pasal 140 UU Pilkada terkait pelanggaran administrasi, hendaknya tetap dimaknai berdasarkan rekomendasi Bawaslu. KPU tidak perlu melakukan kajian atau pemeriksaan dari awal pelanggaran administrasi tersebut karena objeknya 15 adalah rekomendasi Bawaslu. (Lihat: https://bawaslu.go.id/id/berita/frasa-pemeriksaan-kpu-di- pasal-140-uu-pemilihan-harus-tetap-dimaknai- berdasarkan-rekomendasi).  Bahwa para Pemohon melihat kendatipun dilakukan penyamaan persepsi atas “rekomendasi” Bawaslu, namun nyatanya pasal a quo masih menjadi permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang kemudian berujung diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. a. Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Pada perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Barito Utara 2024, yang pada pokoknya memperlihatkan perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU mengenai “tindak lanjut” rekomendasi Bawaslu. (Lihat: https://www.mkri.id/berita/kontroversi-tindak-lanjut- rekomendasi-bawaslu-barito-utara-22957). b. Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. KPU Kabupaten Pulau Talibu tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabuaten Taliabu terkait adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada 9 TPS. in casu a quo, Mahkamah membenarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu dan memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Taliabu (Termohon) wajib melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) paling lama 45 hari sejak Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 diucapkan Mahkamah (Lihat: https://www.mkri.id/berita/kpu- kabupaten-pulau-taliabu-wajib-gelar-psu-di-9-tps-23007). c. Pilkada Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. KPU Kabupaten Bangka mengaku tidak melaksanakan lantaran ketidaktegasan dan ketidakjelasan isi 16 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka. Ketidakjelasan berupa tak adanya tanggal di dalam surat rekomendasi serta substansi rekomendasi yang meminta KPU Bangka untuk melakukan kajian. Karena itu, KPU Bangka kemudian mengirimkan surat balasan kepada Bawaslu Bangka. Namun tidak terdapat jawaban dari surat balasan tersebut. (Lihat: https://www.mkri.id/berita/polemik-kesalahan-prosedural- dalam-pilgub-kepulauan-bangka-belitung-22927). 15. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta peristiwa yang sebagaimana para Pemohon uraikan diatas, dengan demikian kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi diuraikan sebagai berikut:  Bahwa para Pemohon dilanggar haknya untuk mendapatkan “Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum” sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selama ketentuan pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 140 ayat (1) UU Pilkada masih berlaku, berdasarkan fakta peristiwa sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon yang telah terjadi di beberapa daerah pemilihan kepala daerah lainnya, maka secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di daerah pemilihan kepala daerah Para Pemohon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berikutnya, yang mana Para Pemohon tidak mendapat perlindungan kepastian hukum pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan karena terdapat perbedaan persepsi tindak lanjut “Rekomendasi” Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Para Pemilih.  Bahwa para Pemohon dalam hal ini adalah sebagai pemilih memandang hak untuk terlibat dalam melaporkan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 134 ayat (2) huruf a 17 UU Pilkada merupakan sebagai bentuk partisipasi pemilih untuk mengawal dan mencari keadilan substansial dalam bingkai keadilan prosedural penyelenggaraan Pilkada berlandaskan prinsip fairness yang kemudian melahirkan Kepala Daerah yang demokratis dan memiliki legitimasi. Namun demikian, keberlakuan pasal yang diuji oleh Para Pemohon secara nyata menunjukan ketidakpastian pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. In casu a quo, para Pemohon tidak akan mendapatkan keadilan substansial dalam bingkai keadilan prosedural penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.  Bahwa selain itu, perintah untuk dilakukanya PSU oleh Mahkamah Konstitusi di beberapa daerah akibat tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh KPU sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas merupakan bukti nyata permasalahan akibat keberlakuan pasal yang diuji oleh Para Pemohon menyebabkan terciderainya hak para Pemilih karena terdapat prosedur penyelenggaraan Pilkada yang tidak ideal dan tidak berlandaskan pada prinsip fairness.  Berkaitan dengan itu, seharusnya Mahkamah berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 pada pokoknya menegaskan formulasi norma hukum haruslah dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunanya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Selain itu, Mahkamah juga seharusnya berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut “Pemilukada” demokratis di dalamnya harus dimaknai bahwa seluruh proses Pemilukada harus memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil (fairness) baik warga negara yang berhak dipilih maupun bagi penyelenggara Pemilu serta bagi setiap warga yang berhak memilih dalam hal ini termasuk Para Pemohon. 18  Bahwa prinsip keadilan dalam fairness tidak hanya berkaitan prinsip keadilan dan prinsip non diskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal inipun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa fairness dalam suatu Pemilukada tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak bagi pihak yang akan dipilih, akan tetapi, pemilih seperti Para Pemohon juga harus merasakan prinsip tersebut. Sehingga, keterlibatan Para Pemohon dalam menjamin tegaknya prinsip tersebut adalah keniscayaan. Apabila suatu kondisi mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip fairness dalam Pemilukada, maka warga negara yang memiliki hak pilih akan turut dirugikan secara aktual karena mandatnya tidak berasal dari pemilihan yang ideal dan berkualitas.  Bahwa selain sebagai pemilih, Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Universitas Mataram [Vide BUKTI P-6] dan [Vide BUKTI P-7] yang memiliki kepentingan hukum untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi. Mahasiswa secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar dan berkembang.  Bahwa demikian halnya dengan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan generasi muda penerus bangsa yang fokus pada pengkajian demokrasi melalui lomba-lomba debat hukum, Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil dan Pelatihan Pelibatan Partisipasi Pemuda Pada Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diuraikan dalam kualifikasi Para Pemohon sebagai anak muda yang memiliki kepentingan hukum untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi dan pembangunan demokrasi. 19 16. Bahwa pengujian yang dilakukan para Pemohon merupakan itikad baik dan kepedulian Para Pemohon dalam mengawal proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada Point 4.4.1 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2024- 2045 mengamanatkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Berkaitan dengan amanat a quo, menjadi beban tanggung jawab generasi muda bangsa, dalam hal ini termasuk para Pemohon untuk mewujudkan amanat pembangunan demokrasi substansial yang menjadikan proses demokrasi menjadi lebih baik serta legitimasi kepala daerah terpilih oleh masyarakat menjadi lebih kuat. Sebagai pemilih, para Pemohon bukanlah subjek yang memiliki peran pasif, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dengan demikian, tindakan para Pemohon untuk memperjuangkan amanat a quo melalui jalur konstitusional merupakan suatu keniscayaan. 17. Bahwa keterlibatan anak muda sebagai pemilih dalam membangun proses demokrasi merupakan hal yang wajar sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, sebagaimana permohonan pada putusan a quo, posisi para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, para Pemohon seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak Para Pemohon dalam proses demokrasi. 18. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka Para Pemohon dapat terhindar dari potensi kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Selain itu, para Pemohon akan mendapatkan perlindungan hukum baik secara 20 in abstracto dan in concreto atas terlaksananya fair elections karena kepastian pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang berkepastian hukum dan fair election. III. POKOK PERMOHONAN A. DESAIN POLA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH HARUS DISAMAKAN DENGAN REZIM PEMILIHAN UMUM 1. Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan dalil pokok permohonan Para Pemohon, penting rasanya Para Pemohon menjabarkan perbedaaan penanganan pelanggaran administrasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya disebut “UU Pemilu” dan UU Pilkada sebagai berikut: UU PEMILU UU PILKADA Diselesaikan melalui tahap ajudikasi Diselesaikan melalui rapat pleno Putusan Rekomendasi Pasal 461 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Pasal 139 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. Pasal 462 : KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Pasal 140 ayat (1) : KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Tabel 1. Perbedaan Pola Penanganan Pelanggaran Administrasi pada UU Pemilu dan UU Pilkada 21 2. Bahwa terdapat perbedaan yang ekstrim penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada. Dalam UU Pemilu, proses penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan dengan proses ajudikasi oleh Bawaslu dengan hasil akhir produk hukum berupa putusan dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam UU Pilkada, proses penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada diselesaikan dengan proses kajian oleh Bawaslu dengan hasil akhir produk hukum berupa rekomendasi yang kemudian tindak lanjut daripada rekomendasi a quo diperiksa dan diputus oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 3. Bahwa perbedaan ekstrem penanganan pelanggaran administrasi biasa terlihat pada perbedaan pola penanganan pelanggaran administrasi biasa dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Pelanggaran administrasi biasa UU Pemilu diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya “memeriksa dan memutus” kembali, sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan pola penanganan pelanggaran administrasi biasa dalam UU Pilkada, dilakukan dengan membuat rekomendasi atas hasil kajian oleh Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti namun dalam bentuk memeriksa dan memutus, yakni berupa telaah ulang sebagaimana PKPU Nomor 15 Tahun 2024. 22 Perkembangan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Menyamakan Antara Rezim Pemilihan Umum dan Rezim Pemilihan Kepala Daerah 4. Bahwa perkembangan hukum saat ini, penafsiran Mahkamah Konstitusi selalu menekankan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “Pemilu” dan rezim Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut “Pilkada. Hal ini dibuktikan dengan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XXII/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU-PRES/XXII/2024. Dalam hal ini, Mahkamah terus berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan secara ekstrem antara rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Umum dengan rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Kepala Daerah. 5. Bahwa secara eksplisit Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah berpendirian Rezim Pemilu disamakan dengan rezim Pilkada secara jelas dijabarkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “…bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan 23 penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakkannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat…” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim Pemilu dan Pemilihan.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.19]. 6. Bahwa pada putusan a quo, pendirian Mahkamah Konstitusi menyamakan antara sengketa hasil Pemilu dan sengketa hasil Pilkada yang mengakibatkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang—undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 24 perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dengan demikian, pada batas penalaran yang wajar seharusnya logika yang sama digunakan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, yaitu pengaturan ketentuan dan proses pelanggaran administrasi UU Pemilu secara mutatis mutandis berlaku pada UU Pilkada. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, salah satu landasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyamakan rezim Pemilu dan rezim Pilkada adalah pertimbangan tidak membedakan penyelenggara pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah, selanjutnya dijabarkan secara jelas sebagai berikut: “…3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang- undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah perpanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat).;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bagian 3.17] In casu a quo Mahkamah Konstitusi menyamakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah. 8. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo, melahirkan konsekuensi logis yang 25 seyogyanya pola penanganan pelanggaran administrasi biasa Pilkada di samakan dengan Pemilu. Pengintegrasian aturan Pemilu dalam Pilkada adalah bentuk upaya penyelarasan yang koheren serta kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang sudah menjadi tanggung jawab konstitusional bagi semua pihak guna mewujudkan Pilkada yang berkeadilan, berintegritas dan bermartabat. 9. Bahwa para Pemohon melihat, definisi dan parameter pelanggaran administrasi pada UU Pemilu dan UU Pilkada memiliki kesamaan yang pada pokoknya merupakan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Dengan demikian, upaya menyamakan pola penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dengan Pemilu merupakan suatu keniscayaan untuk melahirkan penyelenggaraan Pemilukada yang berkepastian hukum dan berkeadilan. 10. Bahwa adanya upaya a quo, ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 140 ayat (1) akan menjamin kepastian hukum sejatinya telah bertentangan dengan prinsip Jujur dan Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan bertentangan pula dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebab melihat berdasarkan perkembangan Hukum Pilkada dan Pemilu, serta penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya Rezim Pilkada dan Pemilu, sehingga implikasinya telah layak bahwa Pasal yang menjadi dasar permohonan harus terdapat keterpaduan dan keselarasan dalam hal Penanganan Pelanggaran Administratif. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal a quo telah mendatangkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan Penanganan Pelanggaran Administratif Pilkada. Ketentuan Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) Merupakan Norma yang Lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 26 Perwakilan Rakyat Daerah yang Tidak Diakomodir Dalam UU Pemilu, Sehingga Sudah Tidak Relevan Untuk Diberlakukan. 11. Bahwa UU Pilkada yang saat ini berlaku merupakan peraturan yang lahir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu Pemilihan”), Para Pemohon merasa perlu mengetahui dinamika dan suasana kebatinan (geistlichen Hintergrund) dalam proses pembentukan Perppu Pemilihan guna melihat maksud yang melahirkan Pasal 139 ayat (1) dan (2) , serta Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada sebagai materi muatan yang masih digunakan hingga hari ini dan menjadi batu uji dalam permohonan. 12. Bahwa dalam proses lahirnya Perppu Pilkada ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan spirit pemilihan langsung oleh rakyat yang dibentuk dengan dalih kegentingan yang memaksa dalam proses penyusunan yang cepat. Setelah dilakukan perbandingan mengenai materi muatan antara Perppu Pilkada dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 8/2012”) yang juga memiliki spirit yang sama dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Ternyata terdapat Konstruksi bangunan pasal beserta bunyi pasal hampir seluruhnya sama dan tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya perihal Pasal-pasal a quo yang menjadi batu uji dalam permohonan ini. Oleh karenanya, Para Pemohon melihat adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut memicu Pemerintah kala itu untuk menyusun dan merancang materi muatan Perppu Pilkada dengan melakukan metode duplikasi dari materi muatan UU 8/2012. Perbandingan materi muatan antara UU 8/2012 dengan UU Pilkada adalah sebagai berikut: 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 139 (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi menyelesaikan dan/atau pelanggaran KPU Kabupaten/Kota administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. “ Pasal 254 (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi menyelesaikan dan/atau pelanggaran KPU Kabupaten/Kota administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Pasal 140 (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 255 (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud 28 dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. dalam Pasal 254 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Tabel 2. Perbandingan UU 8/2014 dan UU Pilkada 13. Bahwa status quo saat ini UU 8/2012 yang didalamnya termasuk Pasal 254 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 140 ayat (1) telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan UU Pemilu. Sedangkan, Perppu Pilkada yang telah ditetapkan menjadi UU Pilkada, termasuk Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada masih tetap eksis dipertahankan dan diberlakukan hingga saat ini. 14. Bahwa dengan demikian, adanya perkembangan hukum saat ini sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, maka Pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada yang sejatinya lahir dari hasil duplikasi oleh Pasal 254 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 255 ayat (1) UU 8/2012, seyogyanya diterapkan secara selaras dengan semangat penyamaan rezim Pemilu dan Pilkada. Spirit Ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan prinsip jujur dan adil dalam penanganan pelanggaran administratif Pilkada, sesuai dengan amanat Konstitusi. B. FRASA “REKOMENDASI” PASAL 139 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT DAN MEMAKSA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 DAN IMPLIKASINYA BERTENTANGAN DENGAN ASAS JUJUR DAN ADIL PASAL 22E AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 15. Bahwa prinsip fundamental dalam sistem penyelenggaraan Pilkada adalah jujur dan adil. John Rawls mencetuskan teori keori keadilan 29 sebagai fairness, dimana keadilan merupakan kejujuran (justice as fairness), dimana keadilan dapat dihasilkan melalui penjelmaan dari bentuk kejujuran yang bersumber dari prinsip kesetaraan, prinsip kebebasan, dan prinsip kesempatan yang sama melalui hak dan kewajiban yang terpenuhi secara fair. (John Rawls, A Theory of justice, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, hlm. 3). Muhammad Taufik mengutip Fairness pada teori Keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa agar terjamin suatu aturan main yang objektif, maka keadilan yang dapat diterima sebagai fairness adalah pure procedural justice, artinya keadilan sebagai fairness harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil. 16. Bahwa Mahkamah pun pernah berpandangan mengenai prinsip Fairness, sebagaimana Putusan MK Nomor 40/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih serta prinsip jujur dan adil). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/orang dan kelompok/orang lainnya. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas. Dengan demikian, kepastian hukum pola penanganan pelanggaran administrasi Pilkada merupakan conditio sine qua non lahirnya keadilan penyelenggaraan Pilkada. 17. Bahwa saat ini pola penanganan pelanggaran administrasi Pilkada, Bawaslu hanya berwenang untuk menerima dan mengkaji laporan pelanggaran administrasi Pilkada dengan produk hukum “Rekomendasi”. Kondisi ini berbeda dengan pola penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang sepenuhnya diselesaikan oleh Bawaslu dengan produk hukum “Putusan”. Jika diperhatikan maka terdapat perbedaan mendasar antara rekomendasi pada UU Pilkada dengan Putusan pada UU Pemilu, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 30 Tabel 3. Perbedaan “Putusan” dan “Rekomendasi” 18. Bahwa berdasarkan tabel perbedaan antara produk hukum “rekomendasi” dan “putusan” maka produk hukum rekomendasi secara jelas dan nyata tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang memadai untuk menjaga penyelenggraan Pilkada yang ideal dan berlandaskan kejujuran dan keadilan, dikarekanakan beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, kekuatan hukum rekomendasi hanya bersifat mengikat secara Moral (Morally Binding) dan tidak mengikat secara hukum (Legally Binding), sehingga Addresat rekomendasi dalam hal ini adalah KPU dalam melaksanakan Rekomendasi hanya bergantung pada kesadaran moral semata. Aspek Perbandingan “Rekomendasi” Pasal 139 UU Pilkada “Putusan” Pasal 461 UU Pemilu Sifat Bersifat mengikat secara moral (Morally Binding), namun tidak secara hukum (Non Legally Binding). Bersifat mengikat secara moral (Morally Binding) dan secara hukum (Legally Binding). Kekuatan Eksekutorial Tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa untuk dilaksanakan. Memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Proses Penerbitan Pelaksanaan prosesnya tida sepenuhnya dilaksanakan secara Pro Justitia, meskipun terdapat kemiripan proses. Perjalanan proses awal sampai keluarnya putusan dilaksanakan secara pro justitia dengan benar- benar memperhatikan prinsip due process of law. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Menimbulkan ketidakpastian hukum karena tindak lanjutnya bersifat diskresioner dan tidak ada jaminan pelanggaran akan dihukum. Memberikan kepastian hukum karena adanya kewajiban untuk Menindaklanjuti dan adanya sanksi yang jelas. Dampak terhadap Asas Jujur dan Adil Mencederai nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Pilkada karena pelanggaran yang terbukti belum tentu dapat ditindaklanjuti secara efektif. Menjamin tegaknya asas jujur dan adil karena pelanggaran yang terbukti dapat ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas dan berkepastian hukum. 31 Kendatipun tertulis secara eksplisit bahwa rekomendasi wajib untuk ditindaklanjuti, tetapi tindaklanjut ini berupa pemeriksaan ulang oleh KPU yang rentan tidak dilaksanakan, sehingga ketika rekomendasi tidak dilaksanakan, tidak ada pengaturan sanksi yang tegas secara eksplisit. Kedua, ketiadaan kekuatan eksekutorial pada rekomendasi secara efektif melemahkan otoritas Bawaslu dalam Pilkada. Hal ini mengubah Bawaslu dari lembaga quasi-yudisial yang memiliki daya paksa menjadi sekadar pemberi saran, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akhirnya, rekomendasi hanya bertumpu pada asas self respect/self obidence, yang berarti menyerahkan kehendak sepenuhnya untuk melaksanakan rekomendasi berada ditangan KPU. Ketiga, proses penerbitan Rekomendasi oleh Bawaslu dalam Pilkada tidak sepenuhnya dilaksanakan secara Pro Justitia. 19. Bahwa produk hukum “Putusan” memiliki kekuatan yang lebih memadai dibandingkan produk “Rekomendasi” untuk menjaga penyelenggaraan Pilkada yang berkeadilan dan demokratis. Implikasi yang dihadirkan apabila dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu menggunakan produk hukum “Putusan” maka pola penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dilakukan dengan pola menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan produk hukum akhir “Putusan” melalui sidang ajudikasi secara pro justicia sebagaimana kewenangan quasi yudisial yang telah melekat pada Bawaslu, sehingga produk yang dihasilkan tentunya memiliki sifat yang mengikat bukan hanya secara moral (Morally Binding), namun juga secara hukum (Legally Binding). Dampaknya pun akan menguatkan kekuatan eksekutorial yang bersifat mengikat dan memaksa, sebab produk “Putusan” wajib untuk dilaksanakan. Pada saat yang sama juga, hal ini dapat mengembalikan otoritas Bawaslu sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara penuh terhadap proses pelanggaran Pilkada. In casu a quo, pola penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dengan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan produk hukum 32 “Putusan” lebih memiliki kepastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya keadilan substantif (substantive justice). 20. Bahwa konsekuensi langsung dari sifat “Rekomendasi” Bawaslu yang tidak mengikat secara hukum akan berpotensi pada krisis legitimasi bagi kepala daerah terpilih. Hal ini dikarenakan lahirnya kepala daerah dari proses yang tidak memenuhi prinsip yang jujur dan adil. Kondisi ini secara langsung mengikis kepercayaan publik dan moralitas kepemimpinan, sebab pemimpin yang seharusnya mewakili kehendak rakyat merupakan pemimpin yang lahir melalui proses penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan semangat Mahkamah dalam melahirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas sebagiamana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019, halaman 51]. 21. Bahwa produk hukum “Putusan” dapat menambal titik lemah ketidakpastian hukum pada sistem proses penyelenggaraan Pilkada yang menghilangkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan pintu gerbang dalam mencapai keadilan substansial. Mahkamah pernah menegaskan untuk memuat pengaturan sistem Pilkada yang menjunjung tinggi Keadilan Prosedural, sebagaimana termaktub dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PHPU.D-VI/2008, halaman 128] sebagai putusan terobosan hukum yang pertama kalinya MK memerintahkan Pemilihan Suara Ulang dalam Pilkada, dimana dalam Putusan a quo pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah sebagai peradilan konstitusi, maka Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). 22. Bahwa sebagaimana uraian dalil permohonan Para Pemohon, ketentuan “Rekomendasi” Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sejatinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan perlindungan kepastian hukum dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada asas Pilkada yang jujur dan adil, 33 dikarenakan pelanggaran administrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas jujur pelaksanaan Pemilu. Menurut Para Pemohon guna menjamin tegaknya fair election pola penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada dengan “rekomendasi” merupakan Inkonstitusional dan seharusnya disamakan dengan pola penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu melalui pola ajudikasi “menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus”. Bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut selayaknya mengeluarkan produk hukum “Putusan” bukan “Rekomendasi”. C. FRASA “MEMERIKSA DAN MEMUTUS” KETENTUAN PASAL 140 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG- UNDANG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 23. Bahwa International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) dalam buku “Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu” menyatakan “Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.” Bahwa sejalan dengan itu, Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU-XXII/2024 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 136/PUU-XXII/2024, halaman 51] pada pokoknya menegaskan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang- undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan 34 hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang- undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. 24. Bahwa frasa “Memeriksa dan Memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada memiliki makna ganda dan ambigu dalam pelaksanaanya. Hal ini terlihat pada pemaknaan oleh pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut “PKPU 15/2024” dengan istilah “Telaah Hukum” yaitu dokumen hukum yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan hukum. 25. Bahwa keberlakuan a quo telah menciptakan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ambiguitas dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran administratif. Ambiguitas ini terlihat pada kondisi dilema akibat frasa “memeriksa dan memutus” yang memberikan kewenangan secara atribusi kepada KPU untuk membenarkan tindakan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu, berdasarkan telaah hukum ulang atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Namun, kemudian pada saat yang sama, ketika tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU justru dikenakan sanksi Kode Etik Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (“DKPP”) dan tidak jarang berujung pada persidangan DKPP. Problematika a quo mengikis integritas dan kepastian yang didasarkan pada aturan hukum (rule of law) dan etika (rule of ethics) yang seharusnya selaras dan koheren. In casu a quo, Pasal 140 ayat (1) mengenai frasa “memeriksa dan memutus” membuka celah multitafsir antar penyelenggara Pilkada yang berdampak pada ambiguitas dalam pelaksanaanya. In qasu a quo, perumusan norma Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada tidak memenuhi prinsip Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 35 26. Bahwa kondisi sebagaimana para Pemohon uraikan diatas terlihat secara nyata pada penyelenggaraan Pilkada Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, in casu a quo Panwaslu Kota Palopo menerbitkan rekomendasi Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 kepada KPU Kota Palopo Pembatalan Calon Judas Amir selaku calon petahana dikarenakan Walikota Palopo tersebut sebagai calon petahana Terbukti melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, KPU Kota Palopo mendalilkan bahwa perbuatan Walikota Palopo tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, sehingga dalam hal ini KPU menilai Rekomendasi Bawaslu tidak tepat dan tidak dapat dilaksanakan, yang didasarkan pada pada frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada. Atas perbuatan a quo KPU Kota Palopo dilaporkan ke DKPP, kemudian oleh DKPP dalam Putusan Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 [BUKTI P-37] menyatakan Bahwa Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas. masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan Putusan, yang dalam Pertimbangan Putusan DKPP paragraf nomor [4.3] menyatakan tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum dan etika penyelenggara Pilkada. 27. Bahwa selain itu, akibat keberlakuan kata “memeriksa dan memutus”, menyebabkan permasalahan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu di berbagai daerah di Indonesia pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berujung diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: [BUKTI P-38] 36 No. Kabupaten Rekomendasi Bawaslu Alasan Tindak Lanjut KPU Kab/Kota 1. Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah) Pembatalan Calon Melanggar Pasal 71 ayat (2) karena melakukan pelanggaran dalam bentuk melaksanakan Pelantikan Pejabat administrator Eselon IIIA, di lingkungan Pemda Kabupaten Banggai. Dilaksanakan dengan pembatalan 2. Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) Pembatalan calon Nomor Urut 2 an. Ilyas Panji Alam & Endang Ishak Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada karena melakukan kegiatan pembagian beras bantuan Covid-19, yang disertai stiker bergambar Ilyas Panji Alam sebagai Bupati Ogan Ilir. Dilaksanakan dengan pembatalan. 3. Kabupaten Kaur (Bengkulu) Pembatalan calon an. Gusril Pausi Melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada karena Bupati Kaur Gusril Pausi melakukan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan melakukan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur. Tidak dilaksanakan 37 4. Pegunungan Bintang (Papua) Pegunungan Bintang (Papua) Melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada karena melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemda Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Bupati Pegunungan Bintang (Petahana). Tidak dilaksanakan 5. Kabupaten Gorontalo (Gorontalo) Pembatalan calon Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada karena menggunakan tiga program pemerintah yang menguntungkan Bupati Nelson Pomalingo sebagai petahana. Tidak dilaksanakan 6. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) Pembatalan calon Melanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada karena menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020. Tidak dilaksanakan 7. Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara) Pembatalan Calon a.n Edi Damansyah Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada karena Bupati memanfaatkan kegiatan pemerintah untuk mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memilihnya. Tidak dilaksanakan 38 8. Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara) Pembatalan pasangan calon an. Hilarius Duha & Firma Giawa. Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada karena Calon Bupati petahana, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan upaya upaya pemanfaatan program pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak dilaksanakan 9. Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat) Pembatalan Calon - Tidak dilaksanakan Tabel 4. Rekomendasi Pembatalan sebagai Calon dalam Pilkada 2020 Akibat Pelanggaran Pasal 71 UU Pilkada 28. Bahwa pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Mahkamah pada dasarnya pernah menafsirkan makna “memeriksa” Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP- XIX/2021 yang menilai tindakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk kehati-hatian penyelenggara Pilkada. In casu a quo, Mahkamah membenarkan tindakan KPU Kabupaten Gorontalo untuk meninjau ulang rekomendasiBawaslu dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: “...Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon 39 terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara….” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 129]. 29. Bahwa pandangan yang berbeda diberikan Mahkamah mengenai sifat dari rekomendasi Bawaslu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. In casu a quo, Mahkamah tidak membenarkan tindakan KPU Barito Utara yang secara tegas menolak untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru dengan membenarkan tindakannya yang didasarkan pada pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Lebih lanjutnya diuraikan sebagai berikut: “...Mahkamah menilai, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU dan Termohon menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, menunjukkan masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan adanya prosedur administrasi pendataan pemilih yang menentukan legalitas calon pemilih di TPS. Secara konkret, keberadaan sebagian pemilih yang berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Malawaken telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau dokumen identitas diri lainnya, secara hukum, seharusnya belum dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Artinya, terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, Termohon tidak dapat menjaga kemurnian suara pemilih dan tentu akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, 40 Kecamatan Teweh Baru adalah beralasan menurut hukum.” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, halaman 198] 30. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa konkrit yang diuraikan para Pemohon di atas, akibat keberlakuan Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada selalu menjadi permasalahan pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, 2020 dan 2024 yang kemudian pada akhirnya berujung diselesaikan di DKPP sebagai penilai pelanggaran etik dan Mahkamah Konstitusi sebagai penilai akhir tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dan terpenuhi atau tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian (the precautionary principle) “memeriksa dan memutus” pada kewenangan KPU. 31. Bahwa para Pemohon memandang pada dasarnya prinsip kehati- hatian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan KPU untuk memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu. Hal ini dilandasi atas beberapa alasan pokok sebagai berikut:  Bahwa apabila prinsip kehati-hatian (the precautionary principle) dijadikan dalil pembenar, maka dapat diartikan seolah-olah dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang mana dalam hal kewenanganya sepenuhnya berada pada Bawaslu dengan produk hukum “Putusan” tidak terdapat prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana halnya dalam Pilkada;  Bahwa dalil demikian menunjukkan seolah-olah hanya KPU lah yang dapat menjalankan prinsip kehati-hatian, sementara dalam tubuh Bawaslu tidak terdapat prinsip kehati-hatian sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada;  Bahwa seharusnya prinsip kehati-hatian tidak hanya ditempatkan pada saat proses penanganan pelanggaran administrasi, akan tetapi lebih penting dari itu seharusnya 41 dilaksanakan pada saat proses-proses awal seperti verifikasi berkas pendaftaran calon hingga pada proses pencoblosan. Sehingga, prinsip kehati-hatian dapat dipandang secara utuh. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar sangat mungkin pelanggaran administrasi Pilkada dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU atau KPPS;  Bahwa terdapat ketidakjelasan parameter terpenuhinya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KPU dalam memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian, jikalau pola penanganan pelanggaran administrasi seperti ini terus dibiarkan, maka setiap penyelenggaraan Pilkada Mahkamah Konstitusi akan terus menilai terpenuhi atau tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian KPU pada kata “memeriksa dan memutus” Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada. Dalam hal ini menurut Para Pemohon, prinsip kehati-hatian tidak dapat dijadikan dalil pembenar tindakan KPU mengingat kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada. 32. Bahwa para Pemohon memandang terdapat kondisi ambiguitas inheren frasa “memeriksa dan memutus” pada sifat kewenangan KPU, prosedur yang harus ditempuh, maupun batasan substansi dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Norma a quo tidak menjelaskan apakah kewenangan tersebut bersifat administratif normatif, quasi yudisial, atau semata-mata administratif formal, sehingga membuka ruang tafsir yang berbeda-beda antar KPU di berbagai daerah. Oleh karenanya secara fundamental pasal a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum (rechtssicherheit) sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch, yang pada pokoknya menuntut agar norma hukum diformulasikan secara pasti dan jelas, sehingga dapat memberikan pedoman perilaku yang dapat diandalkan dan menjamin kejelasan hak serta kewajiban. Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa hukum yang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas akan secara kausal menimbulkan ketidakpastian, yang pada gilirannya berpotensi 42 mengarah pada kekacauan hukum (legal chaos). Kondisi ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 33. Bahwa pada dasarnya terdapat self explanatory yang dimiliki setiap norma dimana terdapat kemampuan dari norma a quo untuk menjelaskan bahwa dirinya benar. Untuk menegaskan dirinya benar, maka perlu merujuk pada validitas sebuah norma, yang memiliki parameter antara lain pertama, koherensi antara norma yang satu dengan lainnya, terdapat perbedaan antara UU Pilkada dengan UU Pemilu berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi dalam pasal a quo, sehingga menunjukkan ketidakkonsistenan norma; kedua pengaturan norma secara komprehensif, artinya norma harus lengkap secara menyeluruh pada subjek norma yang mengatur suatu objek norma, sehingga dalam hal kewenangan, norma memuat kewenangan atribusi terhadap suatu lembaga termasuk Bawaslu, namun pembagian kewenangan Bawaslu terdapat perbedaan antara UU Pilkada dan UU Pemilu, sehingga menunjukkan ketidak komprehensif norma a quo pada dasarnya memiliki esensi yang sama yakni penyelenggaraan Pemilihan secara langsung. ketiga, norma yang tertulis mudah untuk dipahami oleh semua orang, sehingga dalam dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan multitafsir yang akan menghilangkan tujuan pembentukan norma untuk dapat menjelaskan kemampuan norma bahwa dirinya benar. Oleh karenanya, secara Standar Validitas Norma Pasal a quo tidak memiliki Validitas sebagai sebuah norma. 34. Bahwa melihat berbagai permasalahan yang telah didalilkan Para Pemohon di atas, dapat disimpulkan kata “memeriksa dan memutus” Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, keberlakuan pasal a quo mengakibatkan hilangnya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan baik secara 43 in abstracto dan in concreto kepada para Pemohon dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada. 35. Bahwa para Pemohon memandang sebagai alasan yang kuat untuk Mahkamah meluruskan kekeliruan dan ambiguitas norma yang ada dalam pasal a quo sebagai upaya dan konsistensi Mahkamah dalam menjamin perlindungan kepastian hukum yang berkeadilan dan penyelenggaraan Pemilukada yang memenuhi prinsip-prinsip fairness. Pembagian Kewenangan Penanganan Pelanggaran Administratif Antara Bawaslu dan KPU Melemahkan Fungsi Pengawasan Bawaslu, Sehingga Tidak Mampu Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Pilkada Sesuai Amanat Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 36. Bahwa jika melihat pola pembagian kewenangan pelanggaran administrasi pada UU Pemilu dan UU Pilkada maka akan terlihat perbedaan yang ekstrem yang nyata. Jika melihat Pasal 461 UU Pemilu maka kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi adalah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu yang sepenuhnya berada di Bawaslu. Berbeda halnya dalam UU Pilkada, kewenangan menerima dan memeriksa berada di Bawaslu dengan hasil produk hukum rekomendasi, sedangkan kewenangan mengkaji dan memutus berada pada KPU. 37. Bahwa perbedaan ekstrem kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pada UU Pemilu dan UU Pemilihan jauh dari semangat konstitusional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 paragraf [3.15.4] menyatakan UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan merupakan notabene pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian, seharusnya kewenangan bawaslu khususnya dalam hal tata cara penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara mutatis mutandis diberlakukan dalam penanganan pelanggaran 44 administrasi Pilkada. Selanjutnya diuraikan lebih jelas sebagai berikut: “Bahwa ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang notabene adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/ kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah….” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019]. 38. Bahwa dalam UU Pemilu, Bawaslu berkedudukan sebagai organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Hal demikian tertulis dalam Pasal 89 ayat (1) UU Pemilu “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu”. Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 39. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 UU Pemilu, tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan. Dengan memperhatikan fungsi strategis tersebut, peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga aktualisasi penerapan prinsip-prinsip pemilu dalam penyelenggaraannya serta memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan demokratis menjadi sangat penting dan tidak dapat direduksi. 40. Bahwa dalam satu payung hukum yang sama, pada UU Pilkada terdapat disparitas pola penanganan pelanggaran administrasi biasa dan pola penanganan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara 45 pemilihan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (1) UU Pilkada, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk “memeriksa dan memutus” sengketa pemilihan, dengan putusan yang bersifat mengikat. Namun dalam penanganan pelanggaran administrasi, kewenangan Bawaslu direduksi hanya memberikan "rekomendasi" yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. 41. Bahwa berdasarkan Teori Kewenangan dan Asas Spesialitas (specialiteit beginsel), yang merupakan doktrin fundamental dalam hukum administrasi negara, suatu lembaga hanya dapat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang secara eksplisit dan spesifik telah ditentukan oleh hukum yang menjadi dasar keberadaannya. Dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi Pilkada, Bawaslu telah diberikan fungsi sebagai lembaga pengawas dengan kewenangan quasi-yudisial untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan (berdasarkan semangat UU Pemilu dan Putusan MK) memutus pelanggaran administratif Pemilukada. Fungsi ini merupakan bentuk spesialisasi kelembagaan Bawaslu dalam menjamin integritas proses Pilkada. Namun, ambiguitas frasa “memeriksa dan memutus” dalam Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada membuka ruang bagi KPU untuk menilai ulang secara substantif rekomendasi Bawaslu. Tindakan tersebut secara kausal berpotensi meniadakan esensi kewenangan Bawaslu yang telah ditetapkan secara khusus oleh hukum. Akibat langsungnya adalah tumpang tindih kewenangan dan melemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan efektif. 42. Bahwa lebih lanjut, kondisi yang disebabkan oleh ambiguitas Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada ini secara inheren menciptakan potensi pelanggaran terhadap asas fundamental lainnya, yaitu asas nemo judex in causa sua (tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri). Potensi pelanggaran ini menjadi nyata karena KPU, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan “memeriksa dan memutus” rekomendasi Bawaslu, dapat menjadi pihak yang 46 menilai validitas atas dugaan pelanggaran yang justru dilakukan oleh KPU sendiri atau oleh jajarannya di tingkat bawah. Situasi semacam ini jelas menciptakan konflik kepentingan yang mencederai prinsip imparsialitas dan objektivitas dalam penegakan hukum pemilu. Lebih jauh, apabila frasa “memeriksa dan memutus” ditafsirkan secara luas oleh KPU sebagai kewenangan untuk melakukan penilaian ulang secara menyeluruh (de novo review) atas substansi temuan Bawaslu, maka KPU secara nyata telah bertindak melampaui batas kewenangannya (ultra vires). Dalam konteks ini, kewenangan KPU seharusnya bersifat administratif implementatif yakni melaksanakan rekomendasi setelah verifikasi formil atau paling jauh sebatas menilai aspek prosedural dari rekomendasi tersebut, bukan melakukan penilaian ulang substantif seolah-olah KPU merupakan lembaga banding terhadap Bawaslu. Tindakan ultra vires ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (rule of law) yang menuntut setiap lembaga negara bertindak semata-mata dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. 43. Bahwa para Pemohon memandang pasal a quo secara nyata telah melemahkan sistem checks and balances antar penyelenggara Pilkada. Kedudukan KPU yang seolah-olah menjadi lembaga banding atas rekomendasi Bawaslu, khususnya ketika rekomendasi menyangkut dugaan pelanggaran oleh KPU sendiri atau jajarannya, menciptakan ketidakpastian dan merusak keseimbangan kelembagaan yang esensial. Pelemahan kontrol ini secara langsung berakibat pada inkonsistensi penegakan hukum, merusak integritas Pilkada dan mencederai hak konstitusional warga negara atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena masyarakat dihadapkan pada penegakan hukum Pilkada yang tidak dapat diprediksi dan berpotensi tidak adil. 44. Bahwa apabila Pilkada esensinya sama dengan Pemilu, maka segenap standar minimum yang berlaku bagi pemilu semestinya 47 berlaku pula bagi penyelenggaraan pilkada. Dalam konteks pemilu, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (InternationaL IDEA, 2002) menyatakan terdapat paling kurang 15 standar internasional bagi berlangsungnya pemilu yang fair, bebas, demokratis, dan tentu saja berhasil. Tiga di antara 15 standar internasional itu adalah: (1) kepastian kerangka hukum; (2) badan penyelenggara pemilihan; dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan kerangka hukum pemilu. Terkait standar kepastian kerangka hukum, Internasional IDEA, antara lain menyatakan: ”Undang- undang pemilu harus menghindari ketentuan yang bertentangan antara undang-undang yang mengatur pemilihan nasional dan undang-undang yang mengatur tingkat sub-nasional (provinsi atau negara bagian) dan pemilu lokal; ketentuan yang mengatur administrasi pemilu nasional harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu lain itu karena keputusan pengadilan di satu tingkat dapat mempengaruhi perundang-undangan pada wilayah hukum lainnya”. Keberadaan badan penyelenggara pemilihan dalam International IDEA ditegaskan bahwa setiap kekuasaan dan tanggung jawab dari badan-badan pelaksana pemilu nasional dan lokal, dan badan-badan pemerintah, harus dinyatakan secara jelas, dibedakan dan diuraikan untuk mencegah pertentangan atau tumpang tindih kekuasaan yang sedang dijalankan oleh badan-badan lainnya. Dengan demikian, dalam batas logika yang wajar seharusnya penyelesaian pelanggaran administrasi sepenuhnya berada dalam Bawaslu dan tidak perlu untuk diperiksa kembali oleh KPU in casu telaah kembali oleh KPU. 45. Bahwa menjadi hal yang sangat penting bagi Mahkamah sebagai the guardian of democracy untuk mengembalikan kedudukan kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam UU Pilkada sebagaimana mestinya, dimana KPU sebagai penyelenggara yang tugas utamanya menyelenggarakan Pilkada dan Bawaslu sebagai Pengawas penyelenggaraan Pilkada yang tugas utamanya 48 melakukan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pilkada. 46. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan diatas, menurut para Pemohon untuk mewujudkan Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional Para Pemohon dan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dalam hal memeriksa, mengkaji dan memutus merupakan sepenuhnya berada pada kewenangan Bawaslu. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “membuat rekomendasi atas hasil kajianya” pada Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus”; 3. Menyatakan kata “rekomendasi” pada Pasal 139 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki 49 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Putusan”; 4. Menyatakan kata “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menindaklanjuti”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusron Ashalirrohman 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roby Nurdiansyah 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Pratama 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Khairi Muslimin 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) atas nama Yusron Ashalirrohman 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Roby Nurdiansyah 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif atas nama Roby Nurdiansyah 50 8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Yudi Pratama Putra 9. Bukti P-9 : Fotokopi Ijazah S-1 atas Muhammad Khairi Muslimin 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Yusron Ashalirrohman 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Roby Nurdiansyah 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Yudi Pratama Putra 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Muhammad Khairi Muslimin 14. Bukti P-14 : Fotokopi Piagam juara IV atas nama Yusron Ashalirrohman 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan atas nama Yusron Ashalirrohman 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yusron Ashalirrohman 22. Bukti P-22 : Fotokopi Piagam atas nama Roby Nurdiansyah 23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat atas nama Roby Nurdiansyah 24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat atas nama Roby Nurdiansyah 25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 51 30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat atas nama Yudi Pratama Putra 34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat atas nama Muhammad Khairi Muslimin 35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat atas nama Muhammad Khairi Muslimin 36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat atas nama Muhammad Khairi Muslimin 37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 38. Bukti P-38 : Fotokopi Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 52 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 53 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan adalah Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015, dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 139 UU 1/2015 (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya 54 Pasal 140 UU 1/2015 (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut. Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-4], dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) [vide Bukti P-10 s.d. Bukti P-13]. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan lulusan Universitas Mataram [vide Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti P-9]. Sementara itu, Pemohon II merupakan mahasiswa aktif pada program studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) [vide Bukti P-6] dan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa [vide Bukti P-7]. 5. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV, saat menempuh pendidikan strata-1 merupakan mahasiswa yang aktif melakukan riset dan pengkajian isu hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya isu hukum yang berkenaan dengan konstitusi dan ketatanegaraan melalui Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi Universitas Mataram serta aktif pula mengikuti kegiatan pelatihan dan webinar [vide Bukti P-20 s.d. Bukti P-21, Bukti P-25 s.d. Bukti P-29, dan Bukti P-34 s.d. Bukti P-35]. Demikian juga Pemohon II, sebagai mahasiswa yang masih aktif pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mataram, bergabung dengan Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi dan aktif mengikuti kegiatan webinar [vide Bukti P-23 s.d. Bukti P-24]. 55 6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV juga aktif mengikuti dan memenangkan kompetisi di bidang hukum dan konstitusi [vide Bukti P-14 s.d. Bukti P-19; Bukti P-22; Bukti P-30 s.d. Bukti P-33; Bukti P-36]. 7. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat melaporkan pelanggaran adminstrasi pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a UU 1/2015. Namun demikian, hal tersebut tidak disertai dengan perlindungan hukum yang jelas pada penganan pelanggaran administrasi pilkada. Dalam hal ini, norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2015 membatasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya mengkaji dan mengeluarkan produk “rekomendasi”. Jika didasarkan pada frasa “memeriksa dan memutus” dalam norma Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan ruang untuk mengkaji kembali rekomendasi Bawaslu dan memutus terkait temuan pelanggaran administrasi pilkada tersebut. 8. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015, menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi pilkada yang menunjukkan ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak mendapatkan keadilan dalam pilkada. 9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menilai meskipun dilakukan penyamaan persepsi atas “rekomendasi” Bawaslu, telah ternyata Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 masih menjadi masalah pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, yang berujung di Mahkamah Konstitusi, antara lain Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, Pilkada Kabupaten Kepulauan Taliabu Tahun 2024, dan Pilkada Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. 10. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut di atas, potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dapat menghindar dari potensi kerugian hak konstitusional. 56 Berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Tahun 2024, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian atau setidak- tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi berkenaan dengan penanganan pelanggaran administrasi pilkada. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak mendapatkan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015. Anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil- 57 dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perbedaan penanganan pelanggaran administrasi dalam pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, pelanggaran administrasi diperiksa dan diputus oleh Bawaslu/Bawaslu provinsi/Bawaslu kabupaten/kota sehingga wajib ditindaklanjuti KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota. Sedangkan dalam pilkada, Bawaslu provinsi/Bawaslu kabupaten/kota hanya merekomendasikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pilkada untuk kemudian diperiksa dan diputus oleh KPU provinsi/KPU kabupaten/kota. Perbedaan demikian tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan tidak ada perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada, sehingga seharusnya penanganan pelanggaran administrasi dalam pilkada juga disamakan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. b. Bahwa menurut para Pemohon, kata “rekomendasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 1/2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam penanganan pelanggaran administrasi pilkada wewenang Bawaslu hanya menerima dan mengkaji laporan ihwal pelanggaran administrasi pilkada dengan produk berupa “rekomendasi”. Berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu dengan produk hukum berupa “putusan”, bukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 1/2015. c. Bahwa menurut para Pemohon, produk hukum berupa “putusan” memiliki kekuatan yang lebih memadai apabila dibandingkan dengan produk berupa “rekomendasi”. Untuk menjaga penyelenggaraan pilkada yang berkeadilan dan demokratis, apabila pelanggaran administrasi diakhiri dengan produk hukum berupa “putusan” akan berimplikasi pada penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada karena memiliki sifat mengikat secara hukum bagi penyelenggara dan peserta pemilu. d. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “memeriksa dan memutus” sebagaimana termuat dalam norma Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran administratif pilkada. Frasa “memeriksa dan memutus” 58 dalam norma Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 membuka ruang bagi KPU untuk menilai ulang secara substantif rekomendasi Bawaslu. Tindakan tersebut secara kausal berpotensi meniadakan esensi kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pilkada. Akibatnya, potensial terjadi tumpang tindih kewenangan dan melemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan efektif. Berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, dalam pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Frasa “membuat rekomendasi atas hasil kajianya” pada Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus”; 2. Kata “rekomendasi” pada Pasal 139 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Putusan”; 3. Frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menindaklanjuti”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38, dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 59 Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, isu utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa “membuat rekomendasi atas hasil kajian” dalam Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015, kata “rekomendasi” dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2015, dan frasa “memeriksa dan memutus” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “membuat rekomendasi atas hasil kajian” dalam Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 menjadi “menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus”; kata “rekomendasi” dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2015 menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 menjadi “menindaklanjuti”. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah perlu menegaskan ihwal norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 sekalipun tidak dimohonkan dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2020, semua frasa “panwaslu kabupaten/kota” telah berubah makna menjadi frasa “bawaslu kabupaten/kota”. Dalam hal ini, pada pokoknya semua frasa “panwaslu kabupaten/kota” harus dimaknai dan dibaca menjadi “bawaslu kabupaten/kota”. Oleh karena itu, untuk menjawab dalil para Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah akan menggunakan frasa “bawaslu kabupaten/kota”. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.10] tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, antara lain dalam Sub-paragraf [3.15.1] sebagai berikut. “…bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. 60 Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyeleggaraan keserentakkannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil prsiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat…” Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, Mahkamah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada. Dengan tidak ada perbedaan rezim dimaksud, secara konstitusional, semua norma dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus diberlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. [3.13] Menimbang bahwa salah satu tolok ukur suatu negara demokrasi adalah terwujudnya pemilu yang demokratis. Secara konstitusional, perwujudan dimaksud dengan cara memenuhi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bilamana semua asas dimaksud dilaksanakan secara baik dan konsisten, maka pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan. Dalam batas penalaran yang wajar, pemilu yang berintegritas akan terpenuhi jika semua tahapan dalam pemilu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut, dengan tidak adanya perbedaan rezim pemilu dan rezim pilkada, semua ketentuan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas harus dibuat secara seragam agar semua masalah yang memiliki karakteristik yang sama diselesaikan dengan prosedur yang sama pula. Hal demikian perlu dilakukan agar terwujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Namun demikian, secara faktual apabila membaca norma yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran 61 administrasi pilkada sebagaimana diatur dalam UU 1/2015 dan penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu dimaksud [vide Pasal 460 s.d. Pasal 465 UU 7/2017]. Sementara itu, dalam menangani administrasi pilkada, Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi hanya sebatas memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya, yang kemudian akan diperiksa dan diputus oleh KPU [vide Pasal 139 dan Pasal 140 UU 1/2015]. Perbedaan demikian menyebabkan dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, kewenangan Bawaslu menjadi lebih pasti karena putusan Bawaslu mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti. Sementara itu, dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada, karena hanya berupa rekomendasi, kewenangan Bawaslu menjadi sangat tergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU. Sebab, KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu. Dengan perbedaan tersebut, menyebabkan kekeliruan dalam memaknai kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, desain hukum pemilu, KPU dan Bawaslu (termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) secara struktur kelembagaan adalah sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. [3.14] Menimbang bahwa ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, menurut Mahkamah, memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif. Secara umum, berkenaan dengan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi, dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Dalam hal ini, oleh 62 karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 wewenang Bawaslu hanya berujung pada “rekomendasi”, demi alasan menjaga keselarasan wewenang guna mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada, kata “rekomendasi” dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 harus dimaknai menjadi “putusan”. Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 tersebut, frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 pun harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”. Di samping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan”, maka konsekuensi yuridisnya kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 harus dimaknai pula menjadi “putusan”. Demikian halnya terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan Pemohon namun terdampak oleh putusan a quo maka keberlakuannya harus menyesuaikan dengan amar putusan a quo dan tidak diberlakukan untuk Pilkada Tahun 2024 yang saat ini masih berjalan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam konteks hukum kepemiluan, oleh karena tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada, penting bagi Mahkamah mengingatkan pembentuk undang-undang menyelaraskan semua dasar pengaturan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemilihan yang baik dan berintegritas. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu segera 63 merevisi atau melakukan perubahan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, khususnya harmonisasi substansi hukum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan substansi hukum pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, termasuk juga pengaturan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Upaya penyelarasan tidak hanya mencegah dualisme pengaturan yang berpotensi tumpang tindih, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara dalam menggunakan hak politiknya terutama dalam mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 telah ternyata belum mewujudkan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sama sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 64 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “rekomendasi” pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “putusan”; 3. Menyatakan frasa “memeriksa dan memutus” dan kata “rekomendasi” pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti” dan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 65 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani ttd Anwar Usman ttd Arief Hidayat ttd Enny Nurbaningsih ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah 66 PANITERA PENGGANTI, ttd Siska Yosephin Sirait