104/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 104/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gulfino Guevarrato Pekerjaan : Swasta Alamat : Perumahan Cempaka Indah Blok IV, RT/RW 004/013, Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Handrey Mantiri, S.H., Mohamad Aksonul Huda, S.H., M.H., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Magdalena Anatasia Pontoh, S.H., dan Kenny Yulandy Bawole, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum ”DNLAW”, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor 31, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor 104/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah diatur dalam ketentuan: a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945. 3 d. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. e. Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut “MKRI” atau “Mahkamah” dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitutional), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan menyatakan undang- undang tersebut tidak mengikat secara hukum baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya. 3. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, MKRI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MKRI terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of The Constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MKRI. 4 4. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan: Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. Yang dimaksud pengujian materil berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945, dimana Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon, Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang a quo. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan demikian MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon a quo. B. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara. 4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara. 5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 6 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP (bukti P-1 dan P2). Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat Pemohon terangkan dalam perkara a quo yaitu: a. Hak konstitusional berkaitan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang pemerintahan sebagaimana yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. b. Hak konstitusional yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021. 8. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik 7 (khusus) dan Aktual, atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut: 8.1. Kerugian konstitusional akibat Pasal 169 huruf n UU Pemilu a. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. b. Bahwa pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu belum memberikan pembatasan yang dapat melindungi hak konstitusional Pemohon secara utuh, khususnya hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara yang diatur pada Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab yang dibatasi hanya tentang jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, belum ikut membatasi tentang berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. c. Bahwa perlunya pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melindungi hak konstitusional Pemohon merupakan keharusan agar setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonannya, dimana apabila yang bersangkutan telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama namun tidak terpilih, seharusnya yang bersangkutan secara etik tidak mencalonkan dirinya lagi pada Pemilu berikutnya dalam rangka menghormati hak Pemohon sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga Pemohon dan warga negara lainnya yang belum pernah mencalonkan diri juga memiliki kesempatan yang sama. d. Bahwa dalam hubungannya dengan hak Pemohon sebagai pemilih, apabila pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak 8 dibatasi paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, maka Pemohon sebagai pemilih tidak akan memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh Pemohon, karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi pengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden berpotensi untuk mengusung figur yang sama setiap penyelenggaraan Pemilu. Potensi ini jelas akan mengakibatkan tidak adanya jaminan atas penghormatan hak asasi manusia dari orang lain terhadap Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. e. Bahwa dalam praktik, etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali pernah ditunjukkan oleh Hillarry Clinton pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat, dimana awalnya ia kalah melawan Barack Obama dalam konvensi Partai Demokrat tahun 2007. Lalu pada Pemilihan Presiden Tahun 2016 ia kembali kalah melawan Donald Trump. Menghadapi dua kali kekalahan tersebut, Hillarry tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pilpres berikutnya dan memberikan kesempatan tersebut kepada Joe Biden. Contoh praktik etika politik dan sifat kenegarawanan demikian juga pernah terjadi di Indonesia yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dimana beliau setelah 2 (dua) kali mengikuti Pilpres pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 lalu beliau memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pemilu berikutnya, suatu keputusan dan sifat kenegarawanan yang patut dipuji dan dibanggakan. f. Namun karena etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden saat ini belum diatur secara tegas ke dalam sebuah norma maka tidak ada keharusan bagi para calon untuk mempraktikkannya. Sehingga para calon dapat secara bebas menggunakan haknya berkali-kali untuk kembali mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap 9 hak warga negara lainnya. Oleh karena itu, karena Pasal 169 ayat huruf n UU Pemilu yang tidak ikut membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali, telah mengakibatkan kerugian konstitusional kepada Pemohon setidak- tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dimana Pemohon akan sulit menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden karena warga negara lainnya yang telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali masih bisa menggunakan haknya untuk mencalonkan diri. Begitu pula dalam kedudukan Pemohon sebagai pemilih akan berakibat Pemohon tidak akan memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh Pemohon, karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi pengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden berpotensi untuk mengusung figur yang sama setiap penyelenggaraan Pemilu. Potensi ini jelas akan mengakibatkan tidak adanya jaminan atas penghormatan hak asasi manusia dari orang lain terhadap Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. 8.2. Kerugian konstitusional akibat Pasal 169 huruf q UU Pemilu a. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. b. Bahwa menurut Arief Hidayat dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, dalam acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 14 November 2019, pembatasan HAM yang diberlakukan terkait hak pilih didasarkan kepada pertimbangan ketidakcakapan, salah satunya diukur dari faktor usia sehingga oleh karenanya usia harus ikut dibatasi (Bukti-P4). 10 c. Bahwa berdasarkan padangan Arief Hidayat di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, dibatasinya usia untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan tidak diskriminatif sepanjang pembatasan usianya didasarkan pada pertimbangan cakap tidaknya para calon. d. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bentuk perlindungan terhadap hak Pemohon dan warga negara lainnya agar mendapatkan jaminan untuk tetap memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dimana yang dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri adalah calon yang batas usianya masih dinilai cakap oleh undang-undang. e. Bahwa batas usia kecakapan calon Presiden dan Wakil Presiden harus menggunakan dasar acuan batas usia produktif manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif manusia adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan rentang usia antara 15 (lima belas) sampai 64 (enam puluh empat) tahun (Bukti-P5). f. Bahwa karena usia produktif manusia memiliki rentang waktu, maka sudah sewajarnya jika batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus menggunakan batasan usia kecakapan yang paling rendah dan paling tinggi. g. Bahwa jika dikaitkan dengan batasan usia terendah jabatan di lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seharusnya batas usia produktif yang dianggap cakap untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sebagamana yang menjadi batasan terendah calon anggota DPD atau calon anggota DPR. Oleh karena itu, batasan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mematok usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana yang tertuang di Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah merugikan hak Pemohon khususnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang pemerintahan sebagaimana yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sebab Pemohon 11 yang saat ini masih berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun harus kehilangan haknya untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena harus menunggu berusia 40 (empat puluh) tahun terlebih dahulu. h. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu seharusnya tidak hanya memberikan batasan terendah usia calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga harus memberikan batasan tertinggi. Sebab usia produktif manusia memiliki rentang waktu produktif dari 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Jika dikaitkan dengan batasan usia tertinggi jabatan di lembaga- lembaga tinggi negara lainnya seharusnya batas usia produktif tertinggi yang masih dianggap cakap untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 65 (enam puluh lima) tahun, sebagamana yang menjadi batasan tertinggi calon Hakim Konstitusi. i. Bahwa karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memberikan batasan usia paling tinggi untuk calon Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak konstitusional Pemohon khususnya dalam hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab tanpa adanya pembatasan usia setinggi-tingginya terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, maka setiap warga negara yang seharusnya tidak lagi cakap karena telah melewati usia produktif (lanjut usia) tetap dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. C. Pokok Permohonan C.1. Pokok Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu 9. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 10. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) periode tersebut, berdasarkan risalah Perubahan UUD 1945 merupakan bagian dari semangat reformasi yang menghendaki jabatan Presiden 12 dibatasi yang kemudian dituangkan di Pasal 1 TAP MPR No.XIII/MPR/1998 Tahun 1998 yang berbunyi (Bukti-P6): ”Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Sesuai tuntutan Reformasi 1998, pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden tersebut bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena terbukti berdasarkan sejarah tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden telah melahirkan oligarkhi politik kekuasaan yang berakibat suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bawah rejim Orde Baru. Pembatasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan merubah Pasal 7 UUD NRI 1945 pada masa Perubahan Pertama yang disahkan pada Rapat Paripurna ke-12 Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan Pasal 7 selengkapnya berbunyi (Bukti-P3): ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” 11. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 7 UUD NRI 1945 jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi: ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 12. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya berjudul “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, yang disampaikan di dalam Studium General di The 1st National Conference, yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2005, bahwa secara konsepsional setiap orang sejak sebelum kelahirannya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Kewajiban- kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan 13 kebebasannya harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Adalah tidak mungkin setiap hak dapat dilakukan secara bebas, karena apabila hak tersebut dilakukan secara bebas maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari orang lainnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu organisasi kekuasaan untuk melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut. 13. Menurut Harjono dalam makalahnya berjudul “Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi” yang disampaikan pada Kuliah Umum untuk Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi pada tanggal 28 Oktober 2009, bahwa UUD NRI 1945 sendiri memberikan legitimasi kepada negara (melalui lembaga pembentuk undang-undang atau legislator) untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dengan undang-undang yang dimaksudkan semata-mata untuk menjamin serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, dan demi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Kewenangan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di atas merupakan kewenangan inheren negara yang diterima dan diakui oleh setiap negara hukum dan negara demokrasi pada umumnya. 14. Bahwa menurut McGoldrick, sebagaimana dikutip oleh Galuh Candra Purnamasari dalam makalahnya berjudul “Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia” yang disampaikan dalam Seminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare di Jakarta pada tanggal 23-24 Agustus 2011, bahwa setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi rasionalitas tentang perlunya dilakukan pembatasan (limitation) terhadap pelaksanaan HAM, yaitu: pertama, gagasan pembatasan HAM didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak, sebagai contoh hak berekspresi dengan penghormatan atas hak privasi atau juga kebebasan beragama. Satu hak dapat dibatasi untuk memberikan ruang bagi terlaksananya hak lainnya. 14 15. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang berbunyi: ”belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” ditujukan untuk memberikan ruang kepada warga negara lainnya untuk juga menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. 16. Bahwa pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu adalah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, namun belum memberikan perlindungan yang cukup dan menyeluruh kepada warga negara lainnya untuk menggunakan haknya untuk dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Agar pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu dapat memberikan perlindungan yang cukup dan menyeluruh maka seyogyanya UU Pemilu juga harus memberikan batasan tentang berapa kali seorang warga negara dapat dicalonkan/mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. 17. Bahwa urgensi pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berkait erat dengan etika politik dan sifat kenegarawanan, dimana misalnya apabila seorang warga negara telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali Pemilu dan tetap tidak terpilih, seyogyanya yang bersangkutan akan menunjukkan sifat kenegarawanannya dengan memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilu berikutnya, dalam rangka memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya yang belum pernah mencalonkan diri. 18. Bahwa sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Hillarry Clinton pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat, dimana awalnya Hillarry kalah melawan Barack Obama dalam konvensi Partai Demokrat pada tahun 2007. Lalu pada Pemilihan Presiden 2016 Hillarry bersaing dengan Donald Trump dan kembali kalah. Menghadapi dua kali kekalahan tersebut, maka Hillarry dengan sifat kenegarawanannya memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pilpres berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada tokoh politik Partai Demokrat lainnya yaitu Joe Biden. 15 19. Bahwa contoh praktik etika politik dam sifat kenegarawanan lainnya dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga terjadi di Indonesia, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri telah 2 (dua) kali mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004 dan pada Pemilu 2009. Dengan 2 (dua) kali pencalonannya tersebut, beliau dengan sifat kenegarawanannya memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pemilu 2014, namun memberikan kepada kadernya yaitu Joko Widodo. 20. Bahwa mengingat pentingnya penerapan etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah seyogyanya pembatasan periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu juga diikuti dan diperkuat dengan pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali agar benar-benar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara termasuk Pemohon dalam menggunakan haknya untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. 21. Bahwa jika pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi paling banyak 2 (dua) kali, maka akan memberikan kerugian konstitusional kepada Pemohon karena telah melanggar hak Pemohon khususnya hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga Pasal 169 huruf n UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama. C.2. Pokok Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu 22. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 23. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan risalah pembahasan Perubahan UUD NRI 1945 sempat dibahas dengan menggunakan dasar rumusan Tim Ahli yang berbunyi (Bukti-P7 hal 26): 16 Presiden dan Wakil Presiden adalah seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendak sendiri, sehat mental fisik, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan tidak pernah dihukum dengan pidana kecuali pidana politik. 24. Bahwa berdasarkan rumusan Tim Ahli tersebut, semua Fraksi sepakat bahwa mengenai syarat tambahan yaitu: syarat kesehatan mental fisik, batasan usia dan tidak pernah dipidana pengaturannya diatur secara lebih teknis dan detail di dalam Undang-Undang. 25. Bahwa walaupun semua fraksi pada akhirnya sepakat mengenai syarat tambahan calon Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam undang-undang, F-PDIP sempat menawarkan usulan alternatif terkait batasan usia dengan usulan batas usia minimal dan maksimal, yaitu serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. Batasan usia minimal diusulkan oleh Harjono pada Rapat ke-27 PAH I BP MPR pada tanggal 11 September 2001. Harjono mengusulkan agar batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dari serendah- rendahnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, karena life expetation orang Indonesia yang tidak sepanjang orang Amerika. Berikut penyampaian Harjono (Bukti-P7 hal 130): ”... sampai batas umur berapa secara wajar bagi orang Indonesia itu kira-kira mampulah secara mental untuk memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi persoalannya bukan persoalan kepandaian fisik, tetapi juga mental, siap untuk menjadi seorang Presiden. Kita bisa berpikir apa 35, 40, 45, kalau di Amerika itu 45. Saya kira, apa kita kan lebih muda bisa saja, karena life expectation kita barangkali tidak sepanjang orang Amerika. Bisa saja 35 mungkin bisa.” Batasan usia maksimal diusulkan oleh Frans F.H. Matrutty pada Rapat ke- 27 PAH I BP MPR tanggal 11 September 2001. Batasan usia maksimal juga dinilai penting untuk diatur mengingat usia produktif manusia ada batasannya. Berdasarkan usia produktif tersebut, Matrutty mengusulkan usia calon Presiden setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, sehingga jika dia menjabat 2 (dua) periode di akhir masa jabatannya usianya baru mencapai 70 (tujuh puluh) tahun sehingga tidak terlalu lanjut usia. Berikut pernyataannya secara lengkap (Bukti-P7 hal 175): ”... kalau kita tidak taruh satu batas waktu maksimal umur itu berbahaya sekali. Itu berbahaya karena orang kalau sudah enak dia 17 sukar mau mundur. Dan itu bisa berkali-kali seperti di masa lalu. Sekarang kita batasi dua periode. Dari hasil Penilitian Biro Pusat Statistik dan mohon maaf dari kajian kami dari F-PDIP, orang Indonesia laki-laki itu kalau sudah 60 tahun, tidak sełuruhnya, secara umum, itu sudah mulai menurun. Tidak kesuluruhan, secara umum, wanitanya 63 tahun. Itu hasil penelitian. Untuk itu mesti ada diberikan batasan waktu maksimal dia harus berumur berapa tahun. Menurut hemat saya 60 tahun. Jadi, masih dalam rentang waktu kalau dua periode dia bisa mencapai 70 tahun. Itu berarti kalau nanti generasi-generasi berikutnya dengan gizi dan dengan hal-hal yang membantu umurnya menjadi panjang, itu bisa mencapai 70 tahun, tetapi jangan sampai 80 tahun. Karena kalau demikian kita menutup kemungkinan bagi seseorang yang masih muda, seperti baru 40 tahun, tetapi karena ada yang terus menerus ingin duduk, dia tidak punya kesempatan untuk naik, padahal, jabatan itu cuma satu saja, satu Presiden, satu Wakil Presiden.” 26. Bahwa mengenai pembatasan usia terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, Arief Hidayat dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, dalam acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 14 November 2019, bahwa pembatasan HAM mensyaratkan 7 (tujuh) hal yaitu (Bukti-P4): a. diatur dalam UU; b. didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan; c. dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain; d. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; e. tidak diskriminatif; f. tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan g. berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya: faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan 18 pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif. 27. Bahwa berdasarkan padangan Arief Hidayat di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, bahwa dibatasinya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan tidak diskriminatif sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecapakan yang salah satunya ditentukan oleh usia. 28. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, dimana pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden ditujukan agar terpenuhinya hak Pemohon dan warga negara lainnya untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, dengan memberikan kesempatan yang adil untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. 29. Bahwa untuk menentukan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden atas dasar cakap tidaknya calon, yang paling relevan hanyalah dengan mengacu kepada batasan produktifitas usia manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan rentang usia antara15 (lima belas) sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Karena produktifitas manusia memiliki rentang waktu, maka sudah sewajarnya jika batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden harus menggunakan batasan usia terendah dan tertinggi pula. 30. Bahwa pembatasan usia terendah dan tertinggi juga sesuai dengan original intent yang terkandung di Pasal 6 UUD NRI 1945, dimana selama masa pembahasan perubahan Pasal 6 tersebut yang dilaksanakan di dalam rapat- rapat PAH I BP MPR, F-PDIP pernah mengusulkan agar batasan usia Presiden juga harus memberikan batasan usia tertinggi dengan alasan yang sama dengan dalil Pemohon yaitu berkaitan dengan produktifitas usia manusia. F-PDIP mengusulkan batasan calon Presiden dan Wakil Presiden setinggi-tingginya adalah 60 (enam puluh) tahun agar pada saat dia menjabat di periode kedua, pada akhir masa jabatannya dia tidak terlalu lanjut usia. 19 31. Bahwa untuk mengukur batasan usia serendah-rendahnya dan setinggi- tingginya yang didasarkan pada kecakapan calon, agar tetap konstitusional dan terhindar dari aturan yang bersifat diskriminatif, adalah dengan melakukan metode sinkronisasi hukum. 32. Bahwa menurut Inche Sayuna, dalam tesisnya berjudul ”Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (Universitas Sebelas Maret), sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: vertikal dan horisontal. Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang- undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang- undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. 33. Bahwa berdasarkan pandangan Sayuna tersebut, metode sinkronisasi yang dapat digunakan untuk menentukan batasan usia produktifitas calon 20 Presiden dan Wakil Presiden yang paling rendah dan paling tinggi, agar terhindar dari kebijakan bersifat diskriminatif sehingga tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, maka sinkronisasi harus dilakukan secara horisontal yaitu menyinkronkannya dengan undang- undang lainnya yang mengatur batasan usia jabatan di lembaga tinggi negara lainnya (legislatif dan lembaga yudikatif). 34. Bahwa dengan metode sinkronisasi horisontal tersebut, batasan usia paling rendah calon Presiden dan Wakil Presiden apabila disinkronkan dengan batasan usia terendah jabatan di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya adalah dengan mengikuti batasan usia calon anggota DPD atau calon anggota DPR yaitu 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 181 huruf a dan Pasal 240 ayat (1) huruf a UU Pemilu. Dengan batasan usia terendah tersebut maka batasan usia terendah jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan sinkron, serasi dan equal dengan usia terendah jabatan anggota DPD atau anggota DPR-RI. 35. Bahwa dengan metode sinkronisasi horisontal pula, batasan usia paling tinggi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila disinkronkan dengan batasan usia tertinggi jabatan di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya adalah dengan mengikuti batasan usia calon hakim konstitusi yaitu 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diuji dan diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Dengan batasan usia tertinggi tersebut maka batasan usia tertinggi jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan sinkron, serasi dan equal dengan usia tertinggi jabatan Hakim Konstitusi. 36. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang memberikan batasan serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun harus dipandang diskriminatif karena tidak memiliki dasar yang jelas sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon khususnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Sebab dengan diberikannya batasan serendah-rendahnya 40 (empat 21 puluh) tahun telah menghilangkan hak pilih Pemohon khususnya hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Padahal usia produktif manusia di bidang politik dan pemerintahan, jika mengacu kepada syarat jabatan di lembaga tinggi negara lainnya yaitu anggota DPD atau anggota DPR, seyogyanya pembatasan usia yang diberikan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan usia Pemohon yang saat ini masih 33 tahun maka Pemohon harus kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden karena harus menunggu sampai berusia 40 (empat puluh) tahun terlebih dahulu. 37. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang tidak memberikan batasan usia paling tinggi untuk calon Presiden dan Wakil Presiden juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon khususnya dalam hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab tanpa adanya pembatasan usia tertinggi terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, maka setiap warga negara yang seharusnya tidak lagi cakap karena telah melewati usia produktif karena telah berusia lanjut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah bukti hak Pemohon telah secara nyata dirugikan. 38. Bahwa karena pemberian batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga dapat dinilai bersifat diskriminatif dan melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, dan karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memberikan batasan usia tertinggi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, maka Pasal 169 huruf h UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama. 22 39. Bahwa walaupun Pemohon menyadari pengaturan tentang jumlah maksimal untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden serta pengaturan tentang batasan usia terendah dan tertinggi calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan ranah dan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy), namun karena pembentuk undang-undang tidak menggunakan kewenangannya untuk mengatur mengenai batasan jumlah maksimal seorang warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga belum mengatur mengenai batasan tertinggi usia calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan yang tidak dijalankan oleh Pembentuk Undang-Undang tersebut demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis, jujur dan adil. D. Petitum Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama. 23 3. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain khususnya dalam hal menentukan batasan usia paling rendah dan paling tinggi syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana petitum angka 3, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bukti P-4 : Pendapat Prof Arif Hidayat dalam Seminar Nasional yang mengusung tema: “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sebagai Alat Bukti di Pengadilan” dalam acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, Kamis, (14/11) di Universitas Tarumanegara, Jakarta. 24 5. Bukti P-5 : Usia Produktif Menurut Badan Pusat Statistik. 6. Bukti P-6 : Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998. 7. Bukti P-7 : Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 halaman 126. 8. Bukti P-8 : Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 halaman 130. 9. Bukti P-9 : Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 halaman 175. [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 25 Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 26 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: … n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 169 huruf n UU Pemilu karena ketentuan a quo hanya membatasi jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, namun belum membatasi berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Menurut Pemohon seharusnya calon presiden dan wakil presiden yang sudah dua kali mencalonkan diri, seharusnya tidak lagi mencalonkan diri pada pemilu berikutnya. Hal demikian agar Pemohon dan warga negara lain memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. 5. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 169 huruf q UU Pemilu karena ketentuan a quo (mengenai pembatasan usia minimal 40 tahun) membatasi hak Pemohon yang masih berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Selain itu, jika 27 dikaitkan dengan batasan usia produktif, menurut Pemohon seharusnya batasan usia bagi calon presiden atau wakil presiden adalah paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang usianya masih di bawah 40 (empat puluh) tahun (vide Bukti P-1). Pemohon, sebagai warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah pula menguraikan kepada Mahkamah bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon telah dapat menunjukkan anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dan anggapan kerugian dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo. Oleh karenanya, seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil- dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon ketiadaan pembatasan jumlah pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk orang yang berniat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berpotensi merugikan Pemohon karena mengurangi kesempatan Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya 28 untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian menurut Pemohon, norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun, yang di sisi lain tidak ada pembatasan usia maksimal, bagi orang yang akan maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, telah membatasi Pemohon untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Adapun ketiadaan pembatasan usia maksimal berpotensu merugikan Pemohon karena Presiden atau Wakil Presiden sudah melampaui usia produktifnya. Dengan demikian menurut Mahkamah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”; serta menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa terhadap perkara a quo terdapat tiga pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masing-masing diajukan oleh i) Heri, melalui permohonan bertanggal 29 September 2023; ii) Muacim Jakatapa melalui 29 permohonan bertanggal 3 Oktober 2023; serta iii) M. Fathurrahman Jafar S melalui permohonan bertanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat pemeriksaan atas perkara a quo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan akan segera diputus. [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang mengatur pembatasan jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, ditambahkan makna baru berupa pembatasan berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Dengan kata lain, Pemohon memohonkan agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama. Bahwa selain norma di atas, Pemohon juga memohonkan agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur angka 40 (empat puluh) tahun sebagai batasan usia minimal bagi calon presiden atau calon wakil presiden, diberi makna baru yaitu minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan batasan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan kata lain, Pemohon memohonkan agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf n UU 7/2017, Mahkamah perlu menguraikan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa ketentuan dimaksud adalah: a) Pasal 6 UUD 1945 mengatur syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; Selengkapnya Pasal 6 UUD 1945 mengatur bahwa, “(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 30 mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” b) Pasal 6A UUD 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Selengkapnya Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa, “(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut djatur dalam undang-undang.” c) Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa/periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Selengkapnya Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Bahwa berkenaan dengan norma dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 7 UUD 1945 di atas, dikaitkan dengan dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai Pasal 169 huruf n UU 7/2017, dari sebelumnya rumusan Pasal a quo menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, untuk ditambahkan maknanya dengan, “atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”, sehingga Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dimaknai, “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali 31 masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.” Permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan Pemohon demikian, menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, in casu norma dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, melainkan permintaan agar memunculkan/membuat norma baru yang secara substansial (kategoris) tidak berkaitan langsung dengan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Di sini, menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru. [3.11.2] Bahwa syarat pencalonan menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, pada dasarnya merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan, atau dua periode masa jabatan, dalam jabatan yang sama. Norma yang oleh Pasal 7 UUD 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan, oleh Pasal 169 UU 7/2017 diambil alih kemudian dikonversi/diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan kata lain, seseorang yang sudah pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dilarang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023. Dari sisi perumusan/pembentukan undang-undang, isi/makna norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas. Sehingga, manakala Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan (yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna dari rumusan 32 aslinya), yaitu mengenai pembatasan frekuensi/jumlah pencalonan maksimal 2 (dua) kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. [3.11.3] Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat tertentu yang jika dikabulkan akan membatasi atau mengurangi derajat kebebasan warga negara Indonesia untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan a quo tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 33 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Pasal 169 huruf n UU 7/2017 tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap permohonan Pemohon sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 34 [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 169 huruf n UU 7/2017; [4.4] Pokok Permohonan Pemohon kehilangan objek sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. --------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Dissenting Opinion Hakim Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi, memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 di mana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan 35 langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I; Anthony Winza Probowo, SH., LL.M, sebagai Pemohon II; Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi., sebagai Pemohon III; Dedek Prayudi, B.A., M.Sc., sebagai Pemohon IV; dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.Si., sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan: Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 36 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma di antaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukkan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; 37 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas, terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat pada Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo sepanjang berkaitan dengan pengujian norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, 38 selesai diucapkan pukul 12.05 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih. PANITERA PENGGANTI, tt ttd.d. Mardian Wibowo