104/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 104/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Lancar IV Nomor 18 RT. 011 RW. 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan kembali mengajukan permohonan bertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi SALINAN 2 Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 104/PUU-XX/2022 pada tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur hierarkis kedudukan UUD Tahun 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Dan pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan “dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1947, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah Konstitusi berwenang, 3 antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, terhadap UUD 1945. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances, untuk menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara; 5. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; Dan selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon adalah Perorangan sebagai warga negara Indonesia dan memiliki pekerjaan sebagai advokat. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional berupa hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, serta Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945, menyatakan: a. 2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; b. 3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 4. Bahwa sebagai Indonesia sebagai negara hukum, Pemohon berkewajiban untuk menjunjung tinggi setiap hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Kewajiban Pemohon tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUDRI Tahun 1945, menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28J ayat 1, menyatakan “setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain” serta Pasal 28J ayat 2, menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 5 dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 5. Bahwa selain memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia, Pemohon juga memiliki hak yang diatur dalam UUDRI Tahun 1945, dengan uraian sebagai berikut − Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” − Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. − Pasal 28C ayat (1), menyatakan “Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”. Termasuk hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” − Pasal 28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hokum.” − Pasal 28I ayat (1) ,menyatakan “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 6. Bahwa menurut Pemohon terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang membatasi hak-hak warga negara khususnya Pemohon untuk memperoleh hak konstitusinalnya konstitusional berupa hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan. Sebagai Advokat Pemohon adalah penegak hukum yang wajib patuh, tunduk dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 6 7. Bahwa menurut Pemohon pemberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” dan Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” dapat merugikan hak konstitusional Pemohon secara spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Sehingga bertentangan dengan hak Pemohon untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” 8. Bahwa Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat saja melakukan penembakan, penangkapan, penetapan tersangka, penahanan kepada setiap orang termasuk diri Pemohon dengan alasan melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian atau mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Alasan lain yang dapat dilakukan Petugas Kepolisian adalah Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 9. Bahwa pemberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dapat saja terjadi kepada diri Pemohon, terlebih-lebih pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai advokat yang bersinggungan 7 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemohon membentuk, aktif dan rangkaian-rangkaian advokasi publik. Pemohon menjadi inisiator dan juru bicara Tim Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK) yang melakukan advokasi pembunuhan Brigadir Jhosua Hutabarat, advokasi pada Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB), advokasi terhadap penangkapan aktifis mahasiswa dan pendampingan korban penggusuran serta advokasi lain yang bersinggungan dengan kepentingan publik. 10. Bahwa Pemohon telah pernah dilaporkan oleh konglomerasi properti kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Pemohon menjadi kuasa hukum seseorang warga negara yang sudah membeli apartemen (rumah susun) dan sudah membayar lunas akan tetapi unit apartmennya tidak pernah ada sesuai perjanjian pengikatan jual beli. Padahal Laporan Polisi tersebut tidak sepatutnya diterima oleh Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya karena Pemohon hanyalah menjalankan profesi sebagai advokat dan tidak ada yang salah dilakukan oleh Pemohon. Akan tetapi hal itu dimungkinkan karena pelapor tersebut adalah pengembang property besar di Indonesia. 11. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak batasi oleh undang-undang. Akan tetapi tidak terdapat juga fungsi pengawasan yang bersifat akuntabel dan independen untuk mengawasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya. Tidak terdapat fungsi pengawasan yang akuntabel dan independen pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. dan Pasal 39 yang menyatakan: 1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. 8 2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Sehingga apabila seseorang atau Pemohon ditembak oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas tersebut akan menyatakan seseorang atau Pemohon tersebut membahayakan petugas kepolisian atau seorang tersebut berusaha melarikan diri. Apabila dilaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak berguna karena tidak memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk memeriksa anggota Kepolisian. III. ALASAN PERMOHONAN A. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), jo Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (1) UUDRI Tahun 1945. 1. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2), huruf k UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”, demikian juga halnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, serta ketentuan Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” adalah ketentuan yang tidak dibatasi oleh perundang-undangan. Padahal menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” 9 2. Bahwa tida adanya pembatasan terkait ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan, menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 3. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan dalam 10 ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUNRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah seorang ... dst. Seseorang dalam ketentuan tersebut harus dimaknai adalah manusia. Arti kata “seseorang” yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) UUNRI Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang/se·o·rang; orang, sedangkan arti kata “orang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang; manusia”. Dengan demikian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah manusia. 4. Bahwa manusia sebagai mahluk hidup tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat subyektif dan kesalahan dimana kesalahan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan (dolus) maupun karena kelalaian (culpa) dikarenakan manusia terdiri dari daging, jiwa dan roh. Terkait dengan kesalahan yang terdapat dalam diri manusi, beberapa pakar mendefenisikan arti “manusia” sebagai berikut: 1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA: Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang; 2. ABINENO J.I: Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana" 3. UPANISADS: Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana atau badan; 4. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL-SYAIBANY: Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. 5. I WAYAN WATRA: Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa dan karsa. 6. PAULA J. C & JANET W. K: manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun 11 pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Sehingga sebagai manusia yang terdiri dari daging, jiwa dan roh, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimungkinkan untuk melakukan kesalahan baik karena sengaja maupun karena kelalaian 5. Bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki senjata api, dapat melakukan perbuatan seperti terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf k berupa penembakan terhadap siapa saja termasuk kepada Pemohon berdasarkan penafsiran sendiri tanpa parameter menurut undang- undang. Dalam kondisi kegelapan malam dan atau siang hari dimana tidak ada orang lain selain Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemohon, ketika Pemohon ditembak hanya ada 2 (dua) alasan yaitu Pemohon melarikan diri dan atau Pemohon membahayakan keselamatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; demikian juga halnya berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat juga melakukan penetapan tersangka dan melakukan penangkapan kepada seorang warga negara dan atau Pemohon dengan alasan berdasarkan penafsiran sendiri atau penilaian sendiri dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 6. Bahwa UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia telah memberikan pendelegasian tugas dan wewenanga dengan uraian sebagai berikut: Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 12 c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 13 l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Pasal 16 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 14 dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum: dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia. Pasal 18 1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan begitu luas dan lengkapnya tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah diatur dalam UU, seharusnya tidak diperlukan lagi Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. 7. Bahwa demikian juga halnya pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Prinsip hukum adalah mengatur, mengikat dan memaksa, sehingga tidak terdapat kejelasan rumusan dan kepastian hukum dalam narasi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang bertanggungjawab seharusnya diatur 15 secara lengkap dan mengikat apa-apa saja yang dimaksudkan dalam tindakan lain dalam UU Kepolisian; 8. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Bahwa Narasi “bertindak menurut penilaian sendiri” adalah sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya Pemohon karena menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai manusia yang sempurna karena tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Padahal sebagai manusia yang terdiri dari daging, jiwa dan roh sangat mungkin dipengaruhi hal-hal subjektif yang datang dari dirinya sendiri maupun luar dirinya sendiri. 9. Bahwa memberikan kewenangan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan kewenangan menurut “penilaian sendiri” melanggar azas kemanusian, keseimbangan, kejelasan tujuan, keteriban dan kepastian hukum serta kejelasan rumusan. Dengan diberikan senjata api dan atribut, anggota Kepolisian juga dapat dalam kondisi marah, emosi, nangis maupun dalam tekanan psikis. Apa jadinya ketika anggota Kepolisian melakukan kewenangannya dengan menembak, menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan yang didasari ketentuan menurut penilaian sendiri dalam kondisi yang objektif terganggu pikiran dan jasmaninya? Maka fakta yang terjadi selama ini berupa tindakan sewenang- wenang melakukan penembakan, melakukan penangkapan sewenang- wenang serta tindakan kriminalisasi terhadap warga negara pasti terjadi berbadasarkan wewenang menurut penilaian sendiri. 10. Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak menurut “penilaian sendiri” sangat berbahaya bagi dirinya sendiri terlebih-lebih kepada Pemohon dan warga negara lainnya. Anggota Kepolisian dalam bertindak dapat ditentukan oleh situasi tertentu yang memmpengaruhi kondisi fisi dan moral individu yang dapat dipengaruhi oleh temperamen atau tabiat asli, kesehatan, ketidaksempurnaan kesehatan, kemampuan intelektual dan keteguhan jiwa. Oleh karena itu sangat bertentangan menurut hukum, 16 anggota Kepolisian bertindak menurut penilaian sendiri dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tidak tidak mengikat; 11. Bahwa dengan kewenangan sangat luas dan multi rafisir yang diberikan oleh Undang-undang seperti terdapat dalam Pasal 15 ayat huruf k, Pasal 16 ayat 1 huruf i jo Pasal 18, Kepolisan Negara Republik Indonesia tidak memiliki lembaga pengawasan eksternal setidak-tidaknya kewenangannya seimbang dengan Komiso Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai institusi penegak hukum dalam pemerintahan demokratis dengan mekanisme check and balances dan seimbang, sangat sulit hadirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadirkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin, melindungi dan terpenuhinya hak azasi manusia yang diatur secara konstitusional dalam UUNRI Tahun 1945. Padahal menurut Pasal 1 ayat 2 UUNRI Tahun 1945, menyatakan Kedaulatan ada ditangan rakyat. 12. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada petugas kepolisian untuk bertindak berdasarkan penafsiran sendiri atau penilaian sendiri. Menurut Pemohon ketentuan tersebut sangat berbahaya terhadap hak hidup dan kepastian hukum seseorang dan atau Pemohon. 13. Bahwa dalam rangka melaksanakan seluruh tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pemohon narasi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, berdasarkan penafsirannya sendiri dan melaksanakan kewenangan lain menurut undang-undang memilik multi tafsir, tidak memiliki rumusan yang jelas serta melanggar azas kepastian hukum, merugikan hak konstitusional Pemohon; 14. Bahwa akibat terjadinya kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual akibat diberlakukannnya Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik hanya dapat diuji dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbuatan penembakan dan penetapan tersangka dan atau 17 penahanan sewenang-wenang oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akan tetapi hanya pelanggaran kode etik tidak sebanding dengan perbuatan Pemohon apabila melakukan penembakan kepada orang lain yang ancaman hukumannya pidana 20 tahun atau pidana mati; 15. Bahwa multi tafsir dan ketidakjelasan rumusan terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. Kewenangan dalam lingkup tugas kepolisian sudah lengkap, jelas dan tegas diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 14 jo Pasal 15 jo Pasal 16 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga maksud dan tujuan pembuat undang-undang, membuat narasi “melaksanakan kewenangan lain” tidak terdapat dalam UU Kepolisian Negara tersebut; 16. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 30 ayat (4) UUNRI Tahun 1945 menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”, maka harus diciptakan lembaga kontrol eksternal sebagai fungsi “Check and Balances” Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya; 17. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu lembaga pengawasan untuk menciptakan mekanis check and and balances uantuk saling mengontrol, menjaga kesimbangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan akibat yang muncul berupa penyimpangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenagannya. Sehingga tercipta pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan secara benar. Prinsip Negara hukum tidak memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Kepolisian Negara dan harus dibatasi dengan dalam kontrol yudisial. 18. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian yang disampaikan oleh Pemohon sangan beralasan ketentuan: 18 a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. b. Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. c. Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. b. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; Telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya, karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), jo Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (1) UUDRI Tahun 1945.; 19. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k, jo Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 19 Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), jo Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (1) UUDRI Tahun 1945, mohon kepada yang,mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c jo Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945. 1. Bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf c jo Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. dan Pasal 39 yang menyatakan: 1. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. 2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. 2. Bahwa menurut pandangan masyarakat dan Pemohon, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah institusi yang menjadi pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi seluruh ketentuan terkait dengan Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik tidak satupun kewenangan Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) hanya memberikan saran dan masukan kepada Presiden. 3. Bahwa tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar prinsip “check and balances” dalam tata kelola pemerintahan, padahal kepolisian memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus pembunuhan Brigadir Jhosua Hutabarat, kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang melahirkan dibentuknya Tim Khusus dan Tim 20 Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) oleh Kepolisian dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membuktikan pentingnya institusi pengawasan eksternal pada institusi Kepolisian yang bersifat akuntabel dan independen sangatlah penting. 4. Bahwa pembentukan Tim-Tim Independen termasuk kasus penyiraman air panas (aki) kepada Novel Baswedan, kasus pembunuhan Munir, kasus Marsinah dan tim idependen lainnya adalah simbol ketidakpercayaan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat yang diikuti sinyalemen “Kaisar Sambo atau Kaisar 303 merujuk perjudian yang diduga melibatkan oknum institusi dalam Kepolisian negara adalah hal yang mustahil dapat dibongkar apabila dilakukan oleh institusi kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa institusi Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Negara RI dan Advokat adalah pelaksana dan sub pelaksaan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 38 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: 2).Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Sedangkan pada penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, menyatakan “Yang dimaksud dengan “badan- badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”. Apabila Pemohon melakukan komparasi terhadap tugas, fungsi dan wewenang pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Advokat, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung, tidak terdapat institusi pengawasan eksternal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Bahwa apabila melakukan perbandingan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 21 menyatakan, “Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”. Dan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dan kode etik; b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan; d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. 22 5. Bahwa tidak terdapat tugas, fungsi dan wewenang pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimiliki oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 jo Pasal 4 jo Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan: Pasal 3 1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, Kompolnas bertugas: a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Pasal 5 1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri. 2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri. 3) Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Polri. Pasal 6 1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap: a. Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan b. Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri. 2) Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Pasal 7 Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk: a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; 23 b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Pasal 8 1). Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat dilingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 9 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan: a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri. 6. Bahwa pengawasan Hakim pada Mahkamah Agung menurut undang-undang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 UURI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa: 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 24 a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan demikian dari ketiga Badan Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian Negara tidak memiliki pengawasan eksternal untuk menjamin terlaksananya 3 (tiga) tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan tidak adanya pengawasan eksternal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon mengalami kerugian konstitusional. 7. Bahwa ketidakadaan mekanisme pengawasan eksternal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merugikan hak konstitusional yang diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. a. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; b. Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945, menyatakan: 2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 25 7. Bahwa Pemohon berkeinginan Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga pengawas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi keinginan Pemohon tersebut dibatasi oleh oleh ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan: (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. 8. Bahwa untuk memastikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia patuh dan tunduk kepada hukum bukan pada atasan, Mahkamah Konstitusi sepatutnya melahirkan norma baru dalam Pasal 38 ayat 2 huruf c ditambah huruf d, huruf e, huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2022 sebagai berikut: (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Kepolisian Nasional berwenang: c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional; d. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; e. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; f. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional, 9. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang membatasi Pemohon sebagai warga negara yang bekerja sebagai advokat untuk menjadi Komisioner pada Komisi Kepolisian Negara karena Pemohon bukanlah sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, bukan juga sebagai Menteri Hukum dan HAM serta bukan Menteri Dalam Negeri. Pemohon juga bukan sebagai pakar kepolisian dan pimpinan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 39 ayat 2 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: 2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. 26 Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio. Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian. Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. 10. Bahwa keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali diulang lagi dalam penjelasan dalam Pasal 14 Nomor 17 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan, Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (t iga) orang. 11. Bahwa pengaturan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah setingkat menteri yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri adalah bertentangan dengan fungsi check and balance dimana baik Kapolri maupun Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden dan berada dalam ruang lingkup kewenangan Presiden, sehingga tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Bahwa dalam prakteknya keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali diulang lagi dalam penjelasan dalam Pasal 14 Nomor 17 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyatakan, Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur : a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (t iga) orang. Sekarang ini anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional adalah : 27 a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, sebagai ketua merangkap anggota. b. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil ketua merangkap anggota c. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly sebagai anggota d. Benny Jozua Mamoto, mewakili pakar kepolisian sebagai anggota e. Pudji Hartanto Iskandar, mewakili pakar kepolisian sebagai anggota f. Albertus Wahyurudhanto, mewakili unsut pakar kepolisian sebagai anggota g. Yusuf mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota h. H. Mohammad Dawam mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota i. Poengky Indarti mewakili tokoh masyarakat sebagai anggota. Anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional adalah Menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga pembantu Presiden. Sehingga sangat tidak mungkin terjadinya pengawasan yang bersifat independen, mandiri dan imparsialitas bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. 13. Bahwa sepanjang keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masih menggunakan berasal dari unsur-unsur pemerintah dan pakar kepolisian, maka Pemohon tidak akan pernah dapat dipilih dan atau diangkat menjadi anggota Komisioner Kepolisian Nasional padahal Pemohon memiliki hak konstitusional menurut Pasal 27 ayat 1 jo ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 jo Pasal 28D ayat 2 dan ayat 3 UUNRI Tahun 1945. Pemohon bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pemohon juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 14. Bahwa dalam konsep negara modern yang menganut prinsip demokrasi dan penegakan hak azasi manusia, adanya “peradilan etik” yang bersifat independen, terbuka dan modern sekarang ini sangat diperlukan. Untuk menuntun dan mengendalikan perilaku ideal anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang patuh kepada hukum bukan kepada atasan harus dihadirkan lembaga perdilan etik yang secara konplementer memastikan dilaksanakannya norma-norma agama, norma etika dan norma hokum, oleh 28 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras dan atar golongan (SARA) tentu saja dapat terpengaruh akibat identitas yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu harus dipastikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terpengaruh norma agama bahkan dari sistem etika. Sehingga apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen dalam “Stuffen theori des recht” (pure theory of law) yang menyatakan, norma hukum harus dibersihkan atau dimurnikan dari aneka pengaruh sosial, politik, ekonomi dan apalagi pengaruh etika dan agama”, dapat diwujudkan. 15. Bahwa ketentuan Pasal 39 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: 1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. 2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Dan penjelasan Pasal 39 ayat 2 jo ayat 3 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tegas, jelas menyatakan : Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio. Bertentangan hak konstitusioanl Pemohon seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 1 jo ayat 2 UUDNRI Tahun 1945, menyatakan: 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dan Pasal 28D ayat 2 jo ayat 3 UUNRI Tahun 1945, menyatakan: 2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; Memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI UU RI Nomor 2 Tahun 2002, dimaknai “ Keanggotan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari masyarakat dan pakar kepolisian”; dan penjelasannya menyatakan “dengan unsur-unsur Pemerintah ialah pejabat 29 Pemerintah setingkat Menteri eks officio” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Sehingga bunyi Pasal 39 ayat 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara RI adalah “Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dan dipilih dari unsur dan pakar kepolisian”. IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan a quo, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan dalam: d. Pasal 15 ayat (2) huruf k, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”. e. Pasal 16 ayat (1), huruf l, menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. f. Pasal 18 ayat 1 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 huruf c ditambah huruf d, huruf e, huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2022 sebagai berikut: (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Kepolisian Nasional berwenang: c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional; 30 d. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; e. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional; f. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Nasional. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI UU RI Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Keanggotan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari dan dipilih dari masyarakat dan pakar kepolisian”; dan penjelasannya menyatakan “dengan unsur-unsur Pemerintah ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio “ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memuat putusan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 31 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 32 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, in casu 33 hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, pada pokoknya Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf k UU 2/2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2002: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.” Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002: “Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur- unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.” 34 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3]; 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2002 yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian kewenangan dan tindakan lain. Sehingga, dapat menyebabkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dan tidak terukur dari anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Terlebih lagi, norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 memberikan keleluasaan bagi anggota kepolisian ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dapat bertindak menurut penafsiran atau penilaiannya sendiri tanpa parameter menurut undang-undang sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon; b. Bahwa norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002 tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial. Sebab, Kompolnas hanya memberikan saran dan masukan kepada Presiden sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon secara potensial terlanggar; c. Bahwa norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 telah membatasi hak Pemohon untuk menjadi komisioner Kompolnas karena Pemohon bukanlah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan 35 HAM atau Menteri Dalam Negeri, serta bukan juga sebagai pakar kepolisian atau pimpinan tokoh masyarakat; d. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang juga tergabung dalam Tim Advokasi Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK), yang melakukan advokasi terhadap terbunuhnya Brigadir Jhosua Hutabarat juga dirugikan karena tidak terdapat pengaturan mengenai pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU 2/2002. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama penjelasan Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang dalam hal ini berprofesi sebagai advokat. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, terkait dengan uraian kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan harus dikaitkan dengan keterpenuhan syarat- syarat sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, dalam beracara di Mahkamah Konstitusi harus ditentukan apakah Pemohon memiliki kepentingan nyata yang terdampak dengan berlakunya suatu norma dalam undang-undang yang secara hukum harus dilindungi sehingga dapat diajukan di depan pengadilan, in casu permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, tidak semua orang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, hanya pihak yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum yang berkenaan dengan hak konstitusionalnya untuk dapat menjadi pemohon. Hal ini sesuai dengan adagium: ada kepentingan, ada gugatan (point d’interet point d’action). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum yang berkenaan dengan hak konstitusionalnya atas berlakunya norma suatu undang-undang yang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 yang 36 dirumuskan dalam bentuk anggapan kerugian hak konstitusional. Merujuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk dapat diberikan kedudukan hukum bagi pemohon [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007]. Artinya, dengan tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut maka tidak terpenuhi pula kerugian konstitusional Pemohon. Dengan demikian, Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang harus menguraikan secara jelas serta membuktikan tentang kualifikasi dan keterpenuhan seluruh syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. [3.6.2] Bahwa anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, yaitu: a. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut Pemohon, berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang- wenang dan tidak terukur oleh anggota kepolisian pada saat menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon; b. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002 yang menurut Pemohon, tidak memberikan kewenangan kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon; c. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 yang menurut Pemohon, telah membatasi hak Pemohon untuk menjadi komisioner Kompolnas karena syarat yang ditentukan dalam pasal a quo tidak mengakomodir Pemohon, baik selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun advokat. [3.6.3] Bahwa berdasarkan ketiga bagian tersebut, maka anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon pada huruf a dan huruf b di atas adalah bersifat potensial, sedangkan pada huruf c adalah bersifat aktual. Terhadap anggapan kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat potensial, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang secara potensial akan 37 diderita atau dialami oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak mengajukan bukti atau setidak-tidaknya memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan sewenang-wenang seperti apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta kerugian seperti apa pula yang akan dialami oleh Pemohon berkaitan dengan tidak adanya kewenangan Kompolnas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran anggota kepolisian sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial yang harus dibuktikan adanya kepentingan yang dirugikan berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum dimaksud. Sehingga, berdasarkan penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Ikhwal bentuk kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu syarat untuk menjadi komisioner Kompolnas, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusonal yang dialami, baik sebagai perseorangan maupun sebagai advokat. Mahkamah juga tidak menemukan argumentasi Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa syarat untuk menjadi komisioner Kompolnas yang berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat telah menimbulkan kerugian yang spesifik dan aktual terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara maupun dalam profesinya sebagai advokat. Sebab, anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 tidak dijelaskan kriteria unsur masyarakat seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga tidak diketahui apakah Pemohon memenuhi kriteria unsur masyarakat yang dimaksudkan oleh Pemohon. [3.6.4] Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Panel Hakim telah menyampaikan dalam Persidangan Pendahuluan agar Pemohon memperbaiki uraian argumentasi dalam menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang bersifat spesifik, baik aktual atau setidak-tidaknya potensial. Selain itu, Panel Hakim juga telah memberikan saran perbaikan untuk melengkapi uraian mengenai kedudukan hukum dengan mencantumkan peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon, misalnya pernah dilaporkan terkait dengan 38 pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya untuk kemudian dikorelasikan secara causal verband dengan hak konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 7 November 2022, hlm. 9, hlm. 16, dan hlm. 17]. Namun demikian, hingga lewatnya tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dimaksud. Bahkan, dalam persidangan pendahuluan dengan agenda menyampaikan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 21 November 2022, Pemohon juga tidak menghadiri sidang tersebut tanpa alasan yang sah atau tanpa pemberitahuan yang disampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang maka yang menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo adalah permohonan Pemohon bertanggal 12 Oktober 2022 yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2022. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. 39 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman 40 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha