104/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 104/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Charlie Wijaya Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Apartemen Green Park View Tower F841, Sumur Bor, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 238/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 104/PUU-XVIII/2020 yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2 a. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: ▪ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. ▪ Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa permohonan Pemohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau 3 d. Lembaga Negara. 2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohonan yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak dapat melakukan proses hukum dan meminta ganti rugi karena kesalahan pemberitaan dari pihak media yang melakukan kesalahan pemberitaan. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Pemohon tidak dapat mendapatkan untuk ganti rugi dan melakukan proses hukum karena media tersebut sudah melakukan pencemaran nama baik dengan berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 4 III. ALASAN PERMOHONAN (Posita) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1), Pemohon tidak dapat melakukan proses hukum dan meminta ganti rugi, sehingga Pemohon merasa undang-undang ini tidak berpihak kepada korban yang menjadi korban pemberitaan. Pemohon merasa undang-undang tersebut hanya memihak kepada wartawan. Pemohon meminta ada pasal ganti rugi di dalam pasal tersebut dan Pemohon meminta jika sudah ada 3 kali pelanggaran kode etik setelah ada hasil penilaian dari Dewan Pers untuk dibubarkan. Untuk memperkuat a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers proses pembentukannya dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi adanya tidak berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di BAB XA Hak Asasi Manusia (Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28G ayat 1, dan Pasal 28I Ayat 4); b. Ketika menjadi korban pemberitaan (Pemohon mendapatkan hinaan, cacian, makian, dan ancaman) lalu keadilan dan persamaan diatas hukumnya tidak ada, tidak dapat melaporkan kepada Kepolisian padahal berita nya sudah ada dugaan pencemaran nama baik, Kehormatan dan martabatnya hancur dan tak ternilai karena sudah dinilai oleh khalayak ramai sebagai penuduh seseorang komika bernama Bintang Emon menggunakan narkoba. Penyelesaian hanya meminta maaf saja (Ketika meminta maaf di berita oleh pihak wartawan/media apakah semua nya melihat? Tentu tidak semua melihat), tidak ada pengembalian nama baik dan ganti rugi; c. Bukti-bukti dilampirkan dalam daftar bukti. Norma Undang-Undang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya ada sanksi tegas kepada pihak media/wartawan jika melakukan kesalahan, jangan sampai hanya di permintaan maaf saja karena ada kerugian imaterial yang dirugikan (seperti harga diri dan nama baik yang dihina oleh orang lain di media sosial YouTube dalam comment). Pemohon ingin ada suatu sanksi tegas yang ada dan keadilan yang ada. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi supaya dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, karena korban harus diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before the Law) sesuai dengan Pasal 28D. 5 PETITUM 1. Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi dari kesalahan pemberitaan oleh pihak media/wartawan tersebut. 2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers proses pembentukannya yang dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi tidak berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di BAB XA HAK ASASI MANUSIA pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Sepanjang misal dimaknai HAK ASASI MANUSIA masih dikesampingkan dan dihilangkan. 3. Pemohon menduga ada materi yang dituangkan dalam ayat/pasal dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai misal media melakukan kesalahan hanya melakukan hak jawab dan hak koreksi tidak ada ganti rugi dan atau melakukan proses hukum kepada pihak media, karena ada pasal pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 310 dan Pasal 315 berarti wartawan diistimewakan. Kalau hanya sebatas meminta maaf akan diulangi lagi dikemudian hari, karena nama baik seseorang tidak boleh dipermainkan secara sembarangan. 4. Pemohon meminta dan memohon pemuatan putusan ini diberitakan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan untuk Pemohon (korban pemberitaan media) yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 6 Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. 7 [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Desember 2020 dan telah pula dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 19 April 2021, pukul 10.00 WIB, namun dalam persidangan perbaikan permohonan tersebut Pemohon tidak hadir dan baru menyampaikan surat izin untuk tidak menghadiri sidang dimaksud dengan alasan ada anggota keluarga yang sakit. Adapun surat tersebut diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2021 pukul 10.43 WIB melalui pesan Whatsapp. [3.3.3] Bahwa ternyata Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Judul 2. Nama Pemohon 3. Uraian pasal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi 4. Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 5. Alasan permohonan (posita) 6. Petitum [3.3.4] Bahwa sistematika permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang seharusnya terdiri dari: 1. Identitas Pemohon 2. Uraian yang jelas mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci. 3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan. [3.3.5] Bahwa format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] selain tidak sesuai dengan format permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, juga sama sekali tidak menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi 8 bagaimana pertentangan antara pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal dalam UU 40/1999 sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon ternyata hal yang diminta oleh Pemohon adalah terkait dengan kerugian yang dialami Pemohon yang lazimnya ada dalam gugatan perdata sedangkan untuk petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, ternyata hal yang diminta oleh Pemohon adalah terkait dengan pengujian formil yaitu terkait dengan pembentukan Pasal 18 UU 40/1999 yang menurut Pemohon tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari kamis, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams 10 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani