104/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 104/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : dr. Naomi Patioran, Sp.M. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 10 Mei 1955 Alamat : Jalan Pondok Betung Raya Nomor 6, RT/RW 02/05 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Harmanto, SP. Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 3 Juni 1966 Alamat : Jalan Modang Nomor 98 RT 20 Perumahan Unmul, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Benny RB. Kowel Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 21 Oktober 1966 Alamat : Jalan Pramuka 3 Blok A Nomor 103 RT 06 Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon III; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Erhamsyah, S.E. Tempat/Tanggal Lahir : Muara Wis, 7 November 1964 Alamat : Jalan A.W. Syahrani RT/RW 09/04 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon IV; Pemohon tersebut selanjutnya disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 104/PUU- XIV/2016 pada tanggal 10 November 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (“MK”) melakukan pengujian terhadap Pasal 255 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau disingkat UU MD3); sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; 2. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah Lembaga Baru untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “MK“ sebagaimana tertuang dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Pasal 7B,Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2),serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2003,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266 ) selanjutnya disebut “MK”. 3. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 222/G/2015/PTUN-JKT. tertanggal 12 April 2016, karena akibat adanya kekeliruan menafsirkan dan menerapkan serta pelaksanaanya Pasal 255 ayat (1) ayat ( 2 ) UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 hukum yang adil terhadap diri Pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal, undang-undang berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal, undang-undang tersebut merupakan tafsiran satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 255 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD); Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 222/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam putusan pada pertimbangan hukumnya karena adanya kekeliruan menafsirkan dan menerapkan serta pelaksanaanya Pasal 255 ayat (1) ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum. 4. Bahwa para Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Jalur Perseorangan/Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (bukti P-4). 5. Bahwa Para Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Jalur Perseorangan/Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat 7, 8, 9, 11 (bukti P-5). 6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015, bahwa 2 (dua) orang Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur mengundurkan diri mengikuti Pemilihan Kepala Daerah yakni Peringkat 1 (Ir. H. Bambang Susilo, M.M.) dan Peringkat 2 (Dr. Drs. Marthin Bila) pada saat mengajukan Permohonan ini Para Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur pada pemilihan umum tahun 2014 yang sebelumnya pada posisi peringkat 7, 8, 9, 11 dan menjadi Peringkat 5, 6, 7, 9 karena 2 (dua) orang Anggota DPD RI mengundurkan diri mengikuti Pilkada yakni Peringkat 1 (Ir. H. Bambang Susilo, M.M.) dan Peringkat 2 (Dr. Drs. Marthin Bila). 7. Bahwa Para Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Jalur Perseorangan/Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 138 telah melaporkan Dana Kampanye. Daftar Nama-Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan Dana Kampanye (bukti P-6). 8. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara; 9. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu; 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertama adalah kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Para pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya karena akibat adanya kekeliruan menafsirkan dan menerapkan serta pelaksanaanya Pasal 255 ayat (1) ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, dengan tidak diusulkan dan tidak dilantiknya Para Pemohon sebagai Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara untuk Periode tahun 2014-2019, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 255 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (“UU No. 17 Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. C. Alasan-Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 255 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, DPRD atau singkat UU MD3) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383. 1. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk dengan UU Nomor 20 Tahun 2012 dan disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 November 2012 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 November 2012 serta telah diumumkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Nomor 229, serta disahkan oleh DPR RI dalam rapat pleno pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagai Provinsi yang ke-34 di Indonesia (bukti P-7). 2. Bahwa tujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimuat dalam bagian Menimbang huruf a UU Nomor 20 Tahun 2012 adalah untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat; selanjutnya dalam bagian Menimbang huruf c UU Nomor 20 Tahun 2012 disebutkan bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 3. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka telah diangkat Penjabat Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2012 yang menyebutkan, “Peresmian Provinsi Kalimantan Utara dan pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Oleh karena itu pada tanggal 22 April 2013, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan. 4. Bahwa demikian juga untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan eksekutif di Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan dan dilantik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 30 Desember 2014. Dengan demikian terhitung sejak tahun 2014, Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi yang mandiri dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang mandiri dan seharusnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Kalimantan Utara harus ditetapkan dan dilantik juga. 5. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk pada tahun 2012 seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bukan merupakan Daerah Pemilihan yang mandiri, tetapi digabung menjadi satu dengan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pada akhirnya Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tersendiri dan yang seharusnya Provinsi Kalimantan Utara berhak untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Umum 2014 secara mandiri, tanpa harus disatukan atau digabungkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga akan memiliki anggota Dewan Perwakilan Daerah sendiri; 6. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Utara dijadikan 1 (satu) Daerah Pemilihan, penggabungan provinsi tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 608/Kpts/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2014 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 7. Bahwa disebutkan dalam keputusan tersebut di atas, pada Pemilihan Umum pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Utara belum merupakan Daerah Pemilihan tersendiri, sehingga harus mengikuti Pemilihan Umum melalui Provinsi Kalimantan Timur, tapi secara de facto dan de jure, Provinsi Kalimantan Utara terbukti sudah sah keberadaannya; 8. Bahwa hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diperoleh peringkat Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2014. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 138 bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Jalur Perseorangan/Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur yang diharuskan wajib melaporkan Dana Kampanye namun ternyata terdapat 4 (empat) orang Calon Anggota Dewan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Perwakilan Daerah RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak melaporkan Dana Kampanye yaitu: 1. Drs. H. Amir Hamzah B, M.Si. 2. Drs. H. Ramli, M.Hum. 3. Samsudin S, SH. 4. Usman Yusuf. 10. Bahwa para Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dengan peringkat 7, 8, 9, 11 dari hasil Pemilihan Umum 2014. Pada saat itu untuk mengisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah peringkat 1, 2, 3, 4, namun karena adanya 2 (dua) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah maka yang menggantikan adalalah peringkat 5 dan 6 yang saat ini sudah dilantik. Maka secara otomatis untuk mengisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah peringkat selanjutnya yakni peringkat 5, 6, 7, 9. 11. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 138 bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Jalur Perseorangan/Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur yang diharuskan wajib melaporkan Dana Kampanye namun ternyata Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dengan peringkat 10 (sepuluh) atas nama Usman Yusuf yang tidak melaporkan Dana Kampanye, maka dengan otomatis digantikan oleh peringkat 11 (sebelas) yakni Pemohon IV atas nama Erhamsyah, S.E. 12. Bahwa pada saat Permohonan ini diajukan, terdapat 2 (dua) orang Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur yang telah mengundurkan diri yakni:  Peringkat 1 (satu) Ir. H. Bambang Susilo, M.M. yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Paser sebagai Calon Bupati Kabupaten Paser; dan  Peringkat 2 (dua) Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara; Dengan telah mundurnya 2 (dua) orang Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, maka untuk mengisi kekosongan tersebut, telah dilakukan Penggantian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Antar Waktu (PAW) sesuai mekanisme yang ada dengan cara dilakukan pengisian oleh peringkat 5 (lima) Drs. H. Muhammad Idris S dan peringkat 6 (enam) H. Ahmad Hendry. 13. Bahwa namun demikian faktanya pada Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sama sekali tidak mengikutsertakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Daerah Pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara mandiri. Dengan demikian hal ini telah menyebabkan dilanggarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Pasal 255 ayat (1) berbunyi “Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya” oleh Komisi Pemilihan Umum yang seharus dan wajib mengikutsertakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu 2014 untuk melakukan pemilihan anggota DPD Republik Indonesia secara mandiri. 14. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah melanggar Hak-Hak Konstitusional Pemohon yang merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal berikut: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 15. Bahwa dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”; Pasal 15 UU HAM berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 16. Bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (the right to vote) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011- 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”. 17. Bahwa para Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam lampiran Model E-1 DPD adalah merupakan Calon Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan suara sah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 18. Bahwa oleh karena itu para Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dengan peringkat 7, 8, 9, 11 dari hasil Pemilihan Umum 2014. Pada saat itu untuk mengisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dan untuk peringkat 5, 6, 7, 9 mengisi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, namun karena adanya 2 (dua) anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah maka yang menggantikan adalalah peringkat 5 dan 6 yang saat ini sudah dilantik. Maka secara otomatis untuk mengisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah peringkat selanjutnya yakni peringkat 7, 8, 9, 11. Dan karena dalam pemilihan Umum tahun 2014, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara digabungkan dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, maka apabila dilakukan pemisahan, Komisi Pemilihan Umum secara otomatis harus mengambil dan menunjuk dari peringkat selanjutnya yakni 7, 8, 9, 11. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Sehingga apabila di Provinsi Kalimantan Utara dapat segera dilakukan pengisian dan penetapan keanggotaan dari Dewan Perwakilan Daerah yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemohon secara hukum memiliki hak dan kesempatan untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 19. Bahwa oleh karena itu merupakan suatu kewajaran bagi para Pemohon selaku calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum 2014 untuk menuntut hak agar Komisi Pemilihan Umum dapat melakukan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan peringkat selanjutnya yaitu dari peringkat 7, 8, 9, 11 Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2014; 20. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Pasal 255 ayat (2) yang berbunyi “Anggota DPD RI di provinsi induk juga mewakili Provinsi yang dibentuk Setelah Pemilihan Umum” artinya bahwa Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu Provinsi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Kalimantan Utara, secara konstitusional dan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; BAB I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Pasal 22C Ayat (1) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum” Ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah disetiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat “ Pasal 22D Ayat (1) “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan ke Dewan Perwakilan Rayat rancangan Undang-Undang yang kaitannya dengan otonomi daerah, hubungnan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolahan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Ayat (2) “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang- Undang yang kaitannya dengan otonomi daerah, hubungnan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolahan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ata Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan Agama”. Ayat (3) “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang mengenai otonomi daerah, hubungnan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 penggabungan daerah, pengelolahan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan dan Agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti. 21. Bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Pasal 255 ayat (2) yang berbunyi, “Anggota DPD RI di provinsi induk juga mewakili Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum” artinya bahwa Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara, maka secara hukum dan konstitusi bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 30 “Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang” 22. Bahwa sampai dengan saat ini, Anggota DPD RI di provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Namun karena Anggota DPD RI di Provinsi Kalimantan Timur juga harus memikirkan dan memperjuangkan aspirasi dari kabupaten kota yang lain yang ada di provinsi induk, tentunya sulit diharapkan untuk secara maksimal dapat memikirkan dan memperjuangkan aspirasi dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. 23. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut:  Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan hasil Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk pada 05 Oktober 2004 dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2004. Namun pada Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Sulawesi Barat telah diikutsertakan sebagai peserta pemilu mandiri dan memiliki keterwakilan Anggota DPD RI Sulawesi Barat dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16  Artinya bahwa Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 atau sebelum Pemilihan Umum 2009, telah diberikan hak oleh Komisi Pemilihan Umum untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Umum 2009.  Demikian juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk tahun 2012, atau sebelum Pemilihan Umum 2014, maka seharusnya Provinsi Kalimantan Utara juga diberikan haknya untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Umum pada tahun 2014 sebagai Daerah Pemilihan tersendiri dan bukannya digabungkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. 24. Bahwa dalam balasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan surat Nomor 1687/KPU/XI/2014 tertanggal 20 November 2014 tentang Permohonan Usulan Anggota DPD RI Periode 2014-2019 Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan pada jawaban; Nomor 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa “Di Provinsi yang dibentuk setelah Pelaksanaan Pemilihan Umum tidak diadakan Pemilihan Anggota DPD sampai dengan Pemilihan umum berikutnya” dan “Anggota DPD RI Provinsi Induk juga Mewakili Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum”. Dengan demikian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur juga mewakili Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak dilakukan pengisian Anggota DPD RI meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara diundangkan sebelum Pemilihan Umum Tahun 2014. Nomor 3. Berkenaan hal tersebut, maka Pengisian Anggota DPR RI dan DPD RI pada periode tahun 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan dan akan dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 20 Oktober 2014 mengajukan permohonan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk diusulkan ke Presiden sebagai Keterwakilan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara (bukti P-9) 25. Bahwa Pemohon dengan surat Nomor 087/MPA-KPU/VIII/2015, tertanggal 31 Agustus 2015, mengajukan permohonan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keterwakilan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara (bukti P-10) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 26. Bahwa dalam balasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan surat Nomor 600/KPU/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Pengisian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan pada jawaban; Nomor 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa “Di Provinsi yang dibentuk setelah Pelaksanaan Pemilihan Umum tidak diadakan Pemilihan Anggota DPD sampai dengan Pemilihan umum berikutnya” dan “Anggota DPD RI Provinsi Induk juga Mewakili Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum”. Dengan demikian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur juga mewakili Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak dilakukan pengisian Anggota DPD RI mestipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara diundangkan sebelum Pemilihan Umum Tahun 2014. Nomor 3. Berkenaan hal tersebut, maka Pengisian Anggota DPR RI dan DPD RI pada periode tahun 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan dan akan dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti P-11) 27. Bahwa berdasarkan balasan/jawaban Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor 600/KPU/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Pengisian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon mengajukan/ mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 222/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 19 Oktober 2015 (bukti P-12). 28. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 222/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 12 April 2016, dalam Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat (KPU) pada halaman 44-45 poin disebutkan bahwa: (4) Gugatan A quo Error In Persona (Gugatan yang Salah Alamat)  Bahwa sebagaimana diketahui, lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk Undang-Undang adalah lembaga legislatif yakni DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Objek Sengketa berupa Surat KPU Nomor 600/KPU/IX/2015, tanggal 22 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 September 2015 perihal Pengisian Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara adalah:  Gugatan yang Salah Alamat (Error In Persona). Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (judicial review) terhadap ketentuan Undang-Undang yang telah dianggap merugikan kepentingan Penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Mengadili; I. Dalam Eksepsi: Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat. II. Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima. (bukti P-13). 29. Bahwa permohonan ini sangat penting (important) karena menyangkut Kepentingan Strategis Nasional dalam Pembentukan Daerah/Provinsi di daerah perbatasan untuk menjaga kepentingan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan terutama Provinsi Kalimantan Utara adalah termasuk Provinsi Pedalaman dan Perbatasan dengan tujuan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata Daerah merupakan solusi dalam rangka memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga. 30. Bahwa permohonan ini mendesak (urgent) untuk segera diputuskan karena Anggota DPD RI di provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan Timur juga masih mewakili provinsi yang baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Namun karena Anggota DPD RI di Provinsi Kalimantan Timur juga harus memikirkan dan memperjuangkan aspirasi dari kabupaten kota yang lain yang ada di provinsi induk, tentunya sulit diharapkan untuk secara maksimal dapat memikirkan dan memperjuangkan aspirasi dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan dan aneksasi Pulau Sipandan dan Pulau Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional (Internasional Court Of Justice) di Den Haag (berdasarkan prinsip effectivities yaitu adanya tindakan nyata dalam menjalankan dan menerapkan fungsi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 negara pada suatu wilayah) berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan seperti di Pulau Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan) serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan (boundary marking) dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat, terdapat kurang lebih 50% Warga Negara Indonesia ilegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (human trafficking) perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu. 31. Bahwa dengan ini para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara cepat dengan pertimbangan secara mutatis mutandis merujuk pada putusan-putusan yang telah diputuskan. Hal ini dimaksud agar permohonan ini memiliki arti dan fungsi secara hukum untuk kepastian hukum dan kemanfaatan kewenangan dan hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia khususnya rakyat Provinsi Kalimantan Utara dengan adanya keterwakilan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara. Petitum Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang frasa Di Provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilihan Umum tidak diadakan Pemilihan Anggota DPD RI sampai dengan Pemilihan Umum berikutnya dimaknai bahwa Pemilihan Umum 2014, untuk itu keterwakilan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014-2019 mewakili Provinsi Kalimantan Utara diisi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 3. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 bertentangan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22C ayat 2 “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye dan Daftar Nama-Nama Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Propinsi Kalimantan Timur pada Pemilu 2014 yang melaporkan Dana Kampanye dalam Pemilu Tahun 2014; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara serta Penjelasannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 serta Penjelasannya; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Jawaban/Balasan dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1687/KPU/X/Tahun 2014; 10. Bukti P-10 : Fotokopi surat Permohonan dari Pemohon III melalui Kantor Law Office Muchtar Pakpahan & Associates Nomor: 087/MPA- KPU/VIII/2015 tentang Permohonan Agar KPU Pusat segera menetapkan Pemohon III sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kalimantan Utara; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Jawaban/balasan dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/KPU/VIII/Tahun 2015; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Gugatan Pemohon III ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 222/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 12 April 2016; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan dirinya adalah warga negara Indonesia yang menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perolehan suara di peringkat 7, peringkat 8, peringkat 9, dan peringkat 11, dan merasa dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014. [3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebagai calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur telah dibuktikan dengan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 255 ayat (1) : “Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya”. Pasal 255 ayat (2) : “Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum”. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, sehingga para Pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014- 2019. Berdasarkan hal demikian para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 255 ayat (1) UU 17/2014 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kalimat dalam Pasal 255 ayat (1) dimaknai sebagai “pemilihan umum 2014”, dan karenanya demi hukum para Pemohon memohon agar keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara diisi serta para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014- 2019. Hal demikian karena saat ini para Pemohon menempati peringkat perolehan suara ke-5 sampai dengan peringkat ke-8 pada pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur. [3.7.1] Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1) Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dari provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan Timur. 2) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012 dengan wilayah administratif meliputi satu kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Kabupaten Tana Tidung, yang sebelumnya adalah wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. 3) Pada tahun 2014 telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak ada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara; 4) Para Pemohon mengikuti Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebagai calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur; 5) Daerah pemilihan (Dapil) Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 terdiri dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pemekaran, yang artinya wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga menjadi bagian dari Dapil Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Setelah mencermati fakta hukum demikian, dalam kaitannya dengan dalil para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 yang Dapilnya meliputi pula wilayah Provinsi Kalimantan Utara, namun hal demikian tidak dapat dianggap sebagai telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014. Menurut Mahkamah, pengisian keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara harus dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”. Oleh karena pada tahun 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara maka tidak dimungkinkan adanya pengisian keanggotaan DPD RI periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara. Tidak adanya anggota DPD RI periode 2014-2019 yang dipilih dari Provinsi Kalimantan Utara bukan berarti warga dan/atau penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI. Warga dan/atau penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur selama masa transisi diwakili oleh Anggota DPD RI yang terpilih dari Provinsi Kalimantan Timur [vide Pasal 255 ayat (2) UU 17/2014]. [3.7.2] Bahwa selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa secara logika perolehan suara para Pemohon tentu berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh Dapil se-Provinsi Kalimantan Timur dan bukan hanya berasal dari para pemilih di beberapa Dapil yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Utara. Oleh karena itu, apabila dalil Pemohon diikuti, yaitu bahwa keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara diisi oleh calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini berada di peringkat ke-5 sampai dengan peringkat ke-8, maka hal demikian justru mengaburkan bahkan melanggar konsep pemilihan anggota DPD itu sendiri, yang seharusnya mewakili provinsi tempat anggota DPD tersebut dipilih. Jika dalil Pemohon diikuti oleh Mahkamah, quod non, secara konseptual akan mengakibatkan adanya Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara yang konstituen/pemilihnya merupakan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, seandainya dilakukan penghitungan suara para pemilih di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, tanpa diadakan pemilihan umum secara terpisah, belum tentu para Pemohon akan menduduki peringkat sebagaimana hasil perolehan suara dalam Pemilu 2014. [3.7.3] Bahwa keikutsertaan para Pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menurut Mahkamah menunjukkan bahwa para Pemohon sejak awal menerima ketiadaan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dan menurut Mahkamah para Pemohon sejak awal memang berkeinginan untuk menjadi Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu permohonan pengujian Undang-Undang a quo diajukan oleh para Pemohon jauh setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, terlebih lagi setelah para Pemohon melakukan kalkulasi dan menemukan hasil bahwa peringkat perolehan suara para Pemohon yang semula peringkat ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-11 sekarang naik menjadi peringkat ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 karena beberapa hal (vide permohonan Pemohon hlm. 10-12 dan hlm. 14-15), sehingga memiliki peluang menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara jika pengisian dilakukan dengan menunjuk peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 sesuai dengan urutan peringkat. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 belas, selesai diucapkan pada pukul 11.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id