103/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 103/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.; Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Swasta; Alamat : Jl. Gili Gede Nomor 23 RT/RW 001/223, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ernawati; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl Perdamaian No 84 RT/RW 003/002 Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Cindy Allyssa; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Kota Batu Nomor 13 RT/RW 004/004, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.RM/XII/2025, bertanggal 1 Juli 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum Ratih Mutiara & Partners yang beralamat di Griya Taman Kekeri Indah Blok P 2 Nomor 16 Kekeri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut sebagai ------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Juni 2025 dengan Nomor 103/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” 3 Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PengujiaN Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar 4 dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., “Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang- undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Para Pemohon; 5. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5 6. Bahwa, Para Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh 6 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01, Bukti P – 02, Bukti P -06) yang hak-hak konstitusionalnya secara potential dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 37 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 dalam perkara a quo; 5. Bahwa, selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU- XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 6. Bahwa para Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan: 8 “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. 7. Bahwa dalam Pasal 38 UU Ayat (2) Huruf c No. 2 Tahun 2002 menyatakan “;dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.” Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Norma Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden.” 8. Dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk kontrol terhadap kewenangan serta tugas POLRI, namun rupanya Pasal Norma Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum serta kepastian hukum pengawasan fungsional Polri. Sebagai Pengawas institusi Kepolisian, Kompolnas harusnya jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan para Pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka para Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan 9 yang dimiliki oleh Pejabat polri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui Fungsi Kompolnas (lembaga kepolisian nasional di Indonesia) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia atas Kinerja Institusi Kepolisian Republik Indonesia. 9. Bahwa, Pemohon I merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon I keberlakuan Pasal 37 Ayat (2 ) UU Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan bersesuaian dengan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) sebagai Lembaga Pengawasan yang tumpul dan malah akan tetap membela anggota Institusi Polri daripada masyarakat. Sehingga Pemohon I dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya ketika terciderai dengan oknum Polisi yang secara sembarangan memanfaatkan kewenangannya, Pemohon I tidak memiliki kesempatan mengadu dan meminta perlindungan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) karena mereka lembaga pengawas yang masih menjadi bagian Kepolisian yang mementingkan kepentingan pribadi mereka. 10. Bahwa, Pemohon I mengalami kerugian secara Aktual fakta dan nyata karena pemberlakuan pasal a quo yang di uji konstituional nya Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan presiden.” Dengan alasan sebagai berikut: A. Bahwa, Pemohon I sudah mempertanyakan dan mengirimkan surat kepada Kompolnas terkait dengan 2 (dua) orang Anggota kepolisian yang berdinas pada Polres Sekadau – Kalimantan Barat dengan nama: 1. Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, 2. Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 B. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon I dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon I dengan Nomor: Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025 Pertanggal 24 February 2025., akan tetapi 10 karena Pemohon I sudah tidak mendapatkan informasi lanjutan dari “Akreditor Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar”. C. Bahwa, karena Kedua Oknum Polisi tersebut masih berdinas pada Polres Sekadau – Kalimantan barat dan tidak di tindak dan /atau diberikan hukuman oleh Institusi Polri. D. Bahwa, Karena tidak mendapatkan informasi Pemohon I mengirim surat pengaduan kepada Kompolnas akan tetapi tidak ada response dan tanggapan. E. Bahwa, Hal tersebut menunjukan Kompolnas tidak berfungsi sebagai lembaga pengawas kepolisian, karena banyaknya para oknum Kepolisian dalam tubuh institusi Polri yang karena terlalu banyaknya para oknum kepolisian, jika dikumpulkan menjadi maka akan menciptakan Mabes (Markas Besar) para oknum kepolisian. 11. Bahwa, Pemohon II mengalami kerugian konstitusi secara aktual disebabkan bahwa Pemohon II pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan atas kematian (alm) kakak Pemohon II. 24 Juli 2019 jam Sembilan pagi rumah Pemohon II diketuk pintu oleh teman Wanita alm kakak Pemohon II untuk memberikan kabar bahwa (Alm) kakak Pemohon II ditangkap Polisi dengan 8 Laporan dan laporan tersebut semua curat (pencurian dan pemberatan), sebagai berikut; a. Laporan Polisi Nomor: LP: 178/VII/2019/SPKT tanggal 23 Juli 2019 b. Laporan Polisi Nomor: LP: 174/VII/2019/SPKT tanggal 19 Juli 2019 c. Laporan Polisi Nomor: LP: 150/VI/2019/SPKT tanggal 24 Juni 2019 d. Laporan Polisi Nomor LP: 130/VI/2019/ SPKT tanggal 2 Juni 2019 e. Laporan Polisi Nomor: LP: 110/V/2019/SPKT tanggal 9 Mei 2019 f. Laporan Polisi Nomor: LP: 94/IV/2019/SPKT tanggal 25 April 2019 g. Laporan Polisi Nomor: LP: 25/II/2019/SPKT tanggal 12 Febuari 2019 h. Laporan Polisi Nomor: LP: 25/II/2019/SPKT tanggal 12 Febuari 2019 Pemohon II juga sudah mendapatkan surat Rekomendasi Penanganan Perkara Dugaan Penyiksaan Berujung Kematian Sdr. Kaharuddin Dg Sibali, dengan surat rekomendasi dari KOMPOLNAS B- 1400D/Kompolnas/I/2022, yang pada Pokoknya: “SP2HP A2 Nomor: B/1136/X/RES.1.9/2021 RESKRIM, yang menyatakan tidak ada 11 pelanggaran atas kematian kakak almarhum dan menyatakan Kematianny Bukan Merupakan Tindak Pidana” Bahwa, Hal tersebut menunjukan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) Tidak Berfungsi sebagai lembaga pengawas kepolisian, karena bukan melakukan fungsi pengawasan pelanggar institusi POLRI, melainkan menjadi Pembela dan menutupi keburukan Oknum kepolisian Polda Sulawesi Selatan, yang dimana hal tersebut sangat melukai hati Pemohon II dan merampas hak konstitusi dari Pemohon II. (vide P05 - Pengaduan Kompolnas). 12. Bahwa, Pemohon III mengalami kerugian konstitusi secara aktual disebabkan bahwa Pemohon III pernah mengalami kejadian tidak mengenakan, pada saat melaporkan kejadian tindak pidana penipuan yang di alami Pemohon III, maka pemohon III membuat laporan kepolisian pada Polres Metro Jakarta Timur dengan laporan sebagai berikut: A. LP pada tanggal 17 Desember 2021 di Polres Metro Jakarta Timur dengan nomor LP/B/2271/XII/2021/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA: Bahwa, pemohon III tidak mendapatkan kepastian dan aktualnya pelapor di mintai uang oleh penyidik jika ingin melanjutkan laporannya, hal ini sangat melukai hati Pemohon III. (vide P09 - Kronologi Pengaduan Kompolnas) 13. 27 Mei 2022, Pemohon III datang ke Kompolnas untuk melakukan pengaduan masyarakat atas dugaan ketidak profesionalan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum penyidik yang saat itu menangani kasus Pemohon III yang dugaannya sangat melindungi terlapor dengan mengabaikan bukti-bukti telak yang Pemohon III berikan. 14. 29 Agustus 2022, Pemohon III kembali mendatangi kompolnas untuk menanyakan tindak lanjut dari surat yang Pemohon III kirimkan 27 mei 2022, namun Humas Kompolnas mengatakan Surat Pemohon III tercecer, saat itu Pemohon III Meminta ingin bertemu PIC nya,dan akhirnya dicarikan dan terkait surat dumas Pemohon III 15. 9 September 2022 Pemohon III mendapatkan surat dari Kompolnas yang berisi bahwa dumas Pemohon III akan di sampaikan ke Polda Metro Jaya 12 sesuai surat ketua Kompolnas Nomor B-1681A/Kompolnas/9/2022 tanggal 9 September 2022 untuk ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. 16. 23 November 2022, Pemohon III mendapatkan surat dari kompolnas yang jawabannya menurut Pemohon III normatif dan tidak solutif, dan pada poin 3 disampaikan apabila ada hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan bukti bukti atau fakta fakta yang saudara miliki, dipersilahkan untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku atau melaporkan melalui internal polri, dan Pemohon III diberikan waktu 1 bulan untuk merespon surat tersebut atau laporan dianggap selesai. 17. 6 Desember 2022, Pemohon III mengirimkan tanggapan atas surat kompolnas sebelumnya, yang pada intinya PEMOHON III butuh transparansi dan tentunya pengawasan atas kinerja polri yang dugaannya menyalahgunakan wewenang dalam menangani LP yang Pemohon III laporkan. 18. 21 Februari 2023, Pemohon III mendapatkan surat dari kompolnas yang menyatakan bahwa surat Pemohon III sudah diterima kompolnas dan telah disampaikan ke Kapolda namun hingga saat ini tidak pernah ada jawaban. 19. Bahwa, karena Pemohon III merasa frustasi, di intimidasi dan bahkan dipermalukan oleh polres Jaktim membuat kesehatan mental Pemohon III menjadi terganggu, sehingga harus menjalani perawatan di psikiater dan juga meminum obat-obatan dari dokter spesialist Kejiwaan. 20. Bahwa, Pemohon III kembali mengirimkan surat pada 2 Juni 2025, untuk melakukan audiensi dengan komisioner kompolnas, serta menyampaikan surat kronologis lengkap dan bukti bukti yang relevan dengan surat yang Pemohon III kirimkan dengan harapan kali ini ada solusi karena secara internal polri Pemohon III sudah tidak mendapatkan tanggapan sebagai masyarakat yang mencari keadilan. 21. Bahwa, Pemohon III pada 17 Juni 2025, Pemohon III mendapatkan surat dari kompolnas yang mengatakan bahwa surat Pemohon III sudah diterima dan telah disampaikan surat permohonan klarifikasi ke Kapolda metro jaya, namun hingga hari ini, 10 Juli 2025 tidak ada jawaban dari PMJ. 13 22. Bahwa, Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang dialami Pemohon III sejak 2021 hingga 2025, serta kegagalan struktural dan substansial Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap Polri, yang berdampak tidak adanya kepastian hukum terhadap Pemohon III. 23. Bahwa, berdasarkan rangkaian uraian yang di uraikan Pemohon III Kompolnas telah gagal memenuhi mandat konstitusionalnya sebagai pengawas eksternal Polri. Tidak adanya efektivitas, keberanian moral, maupun akuntabilitas menjadikan lembaga ini tidak layak dipertahankan dalam format yang ada saat ini. (vide: P09 - Kronologi Pengaduan Kompolnas) 24. Bahwa menurut standar United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, tindakan kepolisian: a. Harus dilakukan berdasarkan hukum b. Harus proporsional dan diperlukan c. Harus dapat dipertanggungjawabkan Pasal 37 ayat (2) “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden..”tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma internasional yang telah menjadi bagian dari prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab. 25. Bahwa persoalan norma hukum dalam berlakunya Norma Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh para Pemohon pada poin di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Tidak jelasnya suatu tindakan pengawasan Polri yang dimana Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri”, akan tetapi faktanya sejak Kompolnas ada yang terjadi bukan fungsi pengawasan melainkan Fungsi Penambah Beban Anggaran Negara” karena Kompolnas saat ini gagal melaksanakan tugas fungsi pengawasan melainkan hanya menjadi “juru bicara dan/atau perpanjangan tangan Polri” hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol 14 hukum terhadap POLRI. Tanpa fungsi pengawasan lembaga yang jelas, Kepolisian Republik Indonesia akan semakin di nilai tidak baik oleh masyarakat Republik Indonesia. 26. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon A. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat- alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan- peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: 15 “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 16 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, “begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”. Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hak setiap orang yang mana hak tersebut harus diberikan oleh negara tanpa kecualinya. 3. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan pada putusan a quo Mahkamah menyatakan: 17 “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi 18 berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang- undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49]. 4. Bahwa, Pemahaman tentang negara demokratis dimana dalam sistem penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya tujuan negara dalam rangka kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam suatu supra sistem negara demokratis yang terdiri dari sistem-sistem fungsi penyelenggaraan negara dan selalu berorientasi pada terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam dinamika sistem itu sendiri. Adapun sebagai pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban dibentuk sebuah sistem didasarkan pada konstitusi yang berlaku dan harus mendapatkan dukungan dari 19 masyarakatnya. Hampir seluruh negara di dunia melegitimasi sebuah struktur kepolisian sebagai penanggungjawab terciptanya keamanan dan ketertiban itu sendiri untuk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dasar hukum yang telah di tentukan. Secara universal, ada tiga kategori sistem kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan karakteristik fundamental dari setiap negara demokratis yang menganutnya, antara lain: 1. Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), 2. Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan 3. Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Bahwa Sistem Kepolisian yang dianut oleh Polri adalah Sistem Kepolisian Terpusat / Centralized System. 5. Bahwa Sistem Kepolisian Republik Indonesia mememiliki 2 kriteria kelebihan dan kekurangan yang dijabarkan para Pemohon sebagai berikut: A. Kelebihan dari Sistem Kepolisian Indonesia ini adalah: 1. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari, Polri sangatlah fleksibel dimana Polri dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat dimana Polri itu berada dengan tetap berpedoman pada pedoman yang telah digariskan oleh pihak pusat (Mabes Polri) 2. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh tingkat pusat maupun daerah, dalam hal ini Mabes Polri untuk mengawasi Polri secara keseluruhan mulai dari tingkatan Polda, Polwil/Poltabes, Polres, hingga Polsek dari Sabang sampai Merauke 3. Adanya keseragaman Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Adanya Keseragaman standard kompetensi profesionalisme anggota Polri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 20 5. Lebih mudah untuk sistem komandonya sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara serentak/bersama-sama. B. Kelemahan dari Sistem Kepolisian Indonesia ini adalah: 1. Bidang tugas yang diemban oleh Polri sangat luas, hampir tidak tampak batas-batas sehingga banyak permasalahan- permasalahan yang belum terselesaikan cakupannya. 2. Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 3. Birokrasi terlalu panjang 4. Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi, kewenangan kepolisian untuk kepentingan penguasa. Bahwa, karena kekurangan Sistem Kepolisian Terpusat/ Centralized System, yang di-develop oleh Kepolisian Republik Indonesia, maka diperlukan lembaga pengawas Kepolisian external yang tidak memiliki konflik kepentingan dan/atau seseorang yang pernah menjabat pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia agar terciptanya pengawasan independent. (Sumber: https://wiraprayatna.blogspot.com/2012/10/perbandingan-sistem- kepolisian-amerika.html) 6. Bahwa dalam Pasal 37 ayat (2), UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden.”, adalah ketentuan pengawasan lembaga yang tidak dibatasi oleh perundang-undangan. Padahal menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 21 7. Bahwa persoalan norma hukum dengan berlakunya Norma Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh para Pemohon, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Tidak jelasnya suatu tindakan pengawasan Polri yang dimana Kompolnas yang berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri”, akan tetapi faktanya sejak Kompolnas ada yang terjadi bukan fungsi pengawasan melainkan fungsi penambah beban anggaran negara” karena Kompolnas saat ini gagal melaksanakan tugas fungsi pengawasan melainkan hanya menjadi “juru bicara dan/atau perpanjangan tangan Polri” hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap Polri. Tanpa Fungsi Pengawasan Lembaga yang jelas, Kepolisian Republik Indonesia akan semakin dinilai tidak baik oleh masyarakat Republik Indonesia. 8. Bahwa pembentukan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional Indonesia) pasal 37 ayat (2) memuat frasa "fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri", norma yang kabur dan multitafsir (vague norm) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai: batas dan jenis tindakan pengawasan, standar obyektivitas pengawasan dan tujuan pengawasan, mekanisme kontrol dan akuntabilitas. 9. Bahwa, fungsi pengawasan Kompolnas terhadap Institusi Polri tidak berjalan dengan baik dan tidak sejalan dengan marwah pembentukan pengawasan institusi yang dikutip oleh para Pemohon sebagai berikut: pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan institusional merupakan salah satu tahapan yang penting dalam setiap institusi. Setiap negara memiliki badan pengawasan yang akan bertugas mengawasi instansi atau organisasi di bawahnya. 22 Masyarakat juga perlu mengetahui dan memahami apa saja contoh pengawasan institusi di negara Indonesia. Pasalnya pengawasan ini akan berperan penting juga untuk masyarakat dan pemerintah. Dikutip dari buku Paruh sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan oleh Prof. H. Faisal Santiago, S.H., M.M, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.kom (hal. 51), pengertian sistem pengawasan institusional adalah sistem pengawasan oleh lembaga pengawas yang didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut. Institusi itu dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan. Hal itu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan yang jelas terhadap lembaga yang ada di Indonesia. (Sumber: https://serayunews.com/contoh-pengawasan-institusional- di-indonesia-ketahui-fungsinya) Bahwa, dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. B. Permasalahan Pemberlakuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1. Bahwa, pemberlakuan pasal 37 Ayat (2) yang Menghabiskan Anggaran Negara tanpa fungsi dan Indikator keberhasilan yang jelas mengingat susunan Kompolnas berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Yang memiliki komposisi sebagai berikut: (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. 23 susunan lengkap keanggotaan Kompolnas: 1. Ketua merangkap anggota Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. 2. Wakil Ketua merangkap anggota Mendagri Tito Karnavian 3. Anggota Menteri Hukum Supratman Andi Agtas 4. Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Sekretaris NCB- Interpol periode November 2010-2011 5. Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, eks Wakapolda Kalimantan Tengah 6. Dr. Supardi Hamid, M.Si., pengajar atau kriminolog di sekolah tinggi ilmu kepolisian PTIK 7. Gufron, S.H.I., aktivis yang memimpin Imparsial 8. Muhammad Choirul Anam, S.H., eks komisioner Komnas HAM 9. Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., anggota Kompolnas 2020-2024. Bahwa, Melihat dari struktur organisasi yang ada, Jabatan Kompolnas di isi oleh seseorang Ex Jendral Polisi yang sangat di ragukan obyektivitasnya dalam pengawasan Kelembagaan Institusi Kepolisian yang menyebabkan terjadinya conflict of interest, hal tersebut tidak sejalan dengan marwah tujuan pembentukan Kompolnas sebagai pengawas institusi Polri. 2. Bahwa, Pemberlakuan Pasal 37 ayat (2) tentang pembentukan Kompolnas untuk menjadi lembaga pengawas Institusi Polri tidak berjalan dengan baik dan “gagal” menciptakan Polri sebagai institusi Penegak Hukum dan Pengayom Rakyat. 24 3. Bahwa, Melihat Kejadian seorang jendral “Ferdi Sambo” yang menghilangkan nyawa anak buahnya, Mengutip dari kasus Brigadir J Menunjukan Lemahnya Pengawasan Kompolnas Terhadap Polri. “setelah kasus ini mencuat Kompolnas melalui ketua hariannya, Benny Mamoto, menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam peristiwa baku tembak tersebut setelah menyambangi TKP. Bahkan dalam perkembangannya Kompolnas menyimpulkan beberapa hal misalnya terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Kadiv Propam dan Bharada E merupakan prajurit yang ahli menembak, sehingga dianggap wajar pelurunya tepat sasaran. “Berbagai langkah yang diambil oleh Kompolnas tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan para komisioner dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal institusi Polri,”. Alih-alih mengidentifikasi dan mendalami kasus tersebut secara serius, Kompolnas terkesan seperti perpanjangan lidah para pelaku dan terkesan melegitimasi skenario yang telah disusun FS. “Patut diduga bahwa Kompolnas pun terlibat dari awal dalam membangun narasi dan upaya menutup-nutupi fakta sebenarnya dalam kasus ini,” Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/kontras--kasus- brigadir-j-menunjukan-lemahnya-pengawasan-kompolnas-terhadap- polri-lt62f37984a31c9/ Bahwa, Sudah sangat jelas Kompolnas tidak berguna dan/atau tidak berfungsi menjadi lembaga pengawas institusi Polri dan Kompolnas hanya menghabiskan dan/atau membuang anggaran negara untuk hal yang tidak bermanfaat. 4. Bahwa, sejak pemberlakuan Pasal 37 ayat (2) tentang pembentukan Kompolnas yang menjadi fungsi pengawas institusi Polri, Kompolnas telah membawa institusi Polri menjadi lembaga yang memiliki prestasi di Asia Tenggara, dengan prestasi “Peringkat Polisi Paling Korup Di Asia Tenggara” dengan Nilai 7,56: 25 Sumber: https://editorialkaltim.com/peringkat-polisi-paling-korup-di- asia-tenggara-indonesia-nomor-satu/ 5. Bahwa, berbagai permasalahan di dalam tubuh Institusi Polri tidak dapat diselesaikan oleh Kompolnas sebagai fungsi pengawas institusi Polri sebagai berikut yang sudah disusun para Pemohon: No Jenis Peristiwa Sumber 1. Dugaan intimidasi dilakukan oleh 4 personil anggota kepolisan dari polda jawa tengah https://www.tribunnews.com/nasional/2 025/02/22/sosok-4-polisi-yang-diduga- intimidasi-band-sukatani-ternyata- anggota-siber-polda-jateng 2. Dugaan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisan atas kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruan, Malang, Jawa Timur. https://theconversation.com/pakar- jabarkan-3-penyebab-tragedi- kanjuruhan-kekerasan-polisi- komunikasi-buruk-dan-pengaturan- stadion-yang-tidak-memadai- 191779#:~:text=Pakar%20jabarkan%2 03%20penyebab%20Tragedi,pengatur an%20stadion%20yang%20tidak%20m emadai 3. Dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polisi yang dilakukan kepada mahasiswa universitas pamulang pada saat penyampaian aspirasi menolak RUU Pilkada. https://www.metrotvnews.com/play/b1o C9p4a-dianiaya-saat-demo-revisi-uu- pilkada-mahasiswa-lapor-ke-komnas- ham 26 4. Dugaan Polisi tembak Agustino warga kalimantan barat https://www.tempo.co/hukum/polisi- tembak-agustino-warga-kalimantan- barat-kapolda-sudah-diproses-pidana- 1196624 5. Dugaan penganiayaan oleh Polisi untuk dalih korban mengakui kesalahannya https://www.kompas.id/artikel/dituduh- maling-dan-dipukuli-polisi-pencari- bekicot-di-grobogan-dipaksa-damai 6. Dugaan Terlibat Persaingan Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri https://belu.inews.id/read/547988/terlib at-persaingan-bisnis-pria-di-sumut- dianiaya-polisi-hingga-tak-sadarkan-diri 7 Dugaan Kekerasan di Wadas, Komnas HAM Sampaikan Temuan Awal https://www.komnasham.go.id/index.ph p/news/2022/2/14/2079/dugaan- kekerasan-di-wadas-komnas-ham- sampaikan-temuan-awal.html Bahwa, beberapa example permasalahan dalam batang Tubuh institusi Polri yang tidak bisa di selesaikan oleh Kompolnas sebagai pengawas fungsi institusi Polri. 6. Bahwa, Kompolnas saat ini hanya sebagai public relations dari institusi Polri dan tidak jelas pengawasan yang dilakukan, para pemohon mengutip dari salah satu kasus besar yang pernah menjadi perhatian public masyarakat:  Desmond menilai Kompolnas tidak begitu diperlukan jika kedudukannya hanya sebagai public relation (PR) terkait penanganan kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).  Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga merangkap Ketua Kompolnas Mahfud MD menyerahkan keputusan tersebut kepada DPR. Menurut Mahfud, jika Kompolnas dinilai tidak bermanfaat, DPR dapat membubarkannya. Sumber: https://hma-rekan.com/main/kompolnas-dibubarkan- mahfud-md-silahkan-terserah-aja/ Bahwa, melihat hal tersebut Kompolnas sangat tidak dibutuhkan dan tidak memiliki peran dan fungsi sebagai pengawas institusi Polri, hal tersebut sejalan dengan kerugian konstitutioal para Pemohon. 1. Gagal Menindaklanjuti Pengaduan Secara Serius 27 Kompolnas terbukti tidak tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Surat yang disampaikan sejak Mei 2022 hingga Juni 2025 tidak menghasilkan solusi nyata. 2. Tanggapan Normatif dan Tidak Solutif Seluruh jawaban dari Kompolnas cenderung normatif dan bersifat administratif, tanpa adanya langkah konkret untuk mengawal keadilan dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik Polri. Kompolnas hanya bertindak seolah sebagai” perantara” surat tanpa pengawasan berarti. 3. Tidak Memberi Perlindungan kepada Korban Ketika pelapor mengalami intimidasi, pencemaran nama baik secara digital oleh aparat kepolisian, bahkan dampak sosial terhadap psikisnya, Kompolnas tidak melakukan advokasi ataupun perlindungan. Padahal inilah salah satu tugas utama pengawas eksternal. 4. Tidak Independen dan Tidak Punya Daya Tekan Kompolnas terbukti tidak mampu menindaklanjuti surat klarifikasi yang dikirimkan ke Kapolda metro jaya. Ketika tidak dijawab oleh Polri, Kompolnas tidak melakukan tindakan lanjutan, membuktikan lemahnya posisi dan daya tekan lembaga ini terhadap institusi yang diawasinya. 5. Tidak Mampu Merespons Kasus Viral dan Darurat Saat kasus pelapor viral secara nasional dan menjadi perbincangan luas di media sosial, Kompolnas tidak menunjukkan kepedulian atau inisiatif investigasi langsung. Ini menunjukkan lemahnya kepekaan dan kegagalan fungsi representasi publik. 6. Tidak Ada Transparansi Mekanisme Internal Kompolnas tidak membuka informasi mengenai siapa yang menangani laporan masyarakat, bagaimana evaluasi dilakukan, serta apa indikator keberhasilan tindak lanjut. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan rasa keadilan dan kejelasan hukum. 7. Gagal Menjembatani Konflik antara Masyarakat dan Polri 28 Kompolnas tidak berperan sebagai penengah. Sebaliknya, membiarkan pelapor bergantung pada mekanisme internal Polri yang terbukti tidak adil, lambat, dan diduga manipulatif. 8. Bukti Gagalnya Reformasi Pengawasan Kompolnas lahir dari semangat reformasi, namun dalam praktiknya tidak independen, tidak kredibel, dan tidak efektif. Maka, eksistensi lembaga ini tidak lagi relevan tanpa reformasi struktural total atau pembubaran menyeluruh. Kompolnas telah gagal memenuhi mandat konstitusionalnya sebagai pengawas eksternal Polri. Tidak adanya efektivitas, keberanian moral, maupun akuntabilitas menjadikan lembaga ini tidak layak dipertahankan dalam format yang ada saat ini. 7. Bahwa, Kompolnas saat ini hanya sebagai event organiser dari institusi Polri dan tidak jelas indikator pengawasan yang dilakukan, para pemohon mengutip dari salah satu event yang akan diadakan Kompolnas award untuk Institusi Polri. Hal ini sangat bertolak belakang mandat konstitusionalnya yang memastikan kinerja kepolisian karena hanya bertindak sebagai event organiser secara seremonial Polri dan hal tersebut tentunya hanya menghabiskan Anggaran Negara tanpa kemanfaatan untuk kesejahteraan Rakyat. (vide: P10 - Kompolnas Award) 8. Dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang- wenangan). Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks normas Pasal a quo yang sebagai lembaga Pengawas Institusi Tidak jelas dan tidak berfungsi, Pengawasan eksternal (melalui pengawasan Kompolnas) tidak berjalan serta tidak memiliki pertanggung jawaban mekanisme pertanggungjawaban hukum (baik 29 pidana, perdata, maupun administrasi) menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan diskresi menjadi bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali. Jika dianalisis dari perspektif prinsip due process of law, kriteria objektif dan mekanisme pertanggungjawaban pengawasan melemahkan jaminan proses hukum yang adil. Negara memang harus memiliki kekuatan koersif untuk menegakkan ketertiban, tetapi kekuatan itu harus digunakan dalam kerangka prosedural dan substantif yang menjamin perlindungan hak individu. 9. Dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap norma pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM sebagai lembaga pengawas yang tidak berjalan dengan baik, maka Institusi Polri tidak dapat dikendalikan dan akan semakin memperburuk Citra Polri sebagai institusi paling buruk di negeri ini. 10. Bahwa tidak adanya pembatasan terkait ketentuan Pasal 37 ayat (2) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan azas pembentukan perundang- undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 30 Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 11. Bahwa, Kompolnas yang memastikan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi salah satu garda Penegak hukum, dapat melakukan perbuatan seperti penyalah gunaaan wewenang bahwa penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum terhadap masyarakat termasuk para Pemohon, berdasarkan penafsiran tidak adanya lembaga pengawas yang mengawasi institusi Kepolisian. 12. Bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD 1945. Hak tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Hak tersebut mestinya dilindungi, dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 13. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan juga pada ketentuan Pasal 37 ayat 2 UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “fungsi 31 Kompolnas”. adalah sangat tidak logis bagi masyarakat termasuk para Pemohon karena menempatkan Kompolnas sebagai lembaga yang menghamburkan Uang Negara karena tidak adanya pengimplementasian keberhasilan tugasnya sebagai lembaga pengawas. C. Argumentasi Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan pemberlakuan Norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1) Bahwa, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 (menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2005), yang merupakan turunan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompolnas dibentuk dengan tujuan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan arah kebijakan Polri serta dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Namun dalam praktiknya, keberadaan Kompolnas dinilai tidak efektif, tumpang tindih, dan menjadi beban struktural yang tidak memberi kontribusi nyata terhadap reformasi Polri maupun pengawasan terhadap institusi tersebut. 2) Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Konstitusional yang Tegas. Kompolnas tidak diatur dalam UUD 1945, tidak seperti lembaga- lembaga konstitusional lain seperti KPK, BPK, atau KY. Ini menjadikannya sebagai lembaga non-konstitusional yang dapat dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden kapan saja, sehingga tidak memiliki landasan kuat untuk mempertahankan eksistensinya. 3) Tumpang Tindih Fungsi dengan Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal Pengawasan internal Polri dilakukan oleh Divisi Propam, Itwasum, dan Komisi Kode Etik Polri. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR melalui fungsi pengawasan, serta masyarakat melalui partisipasi publik. Kompolnas tidak memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, maupun penegakan etik, hanya memberi saran dan masukan, yang dalam praktiknya tidak mengikat dan sering diabaikan. 4) Tidak Independen dan Rentan Konflik Kepentingan. 32 Komposisi Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah (Menkopolhukam sebagai Ketua), unsur kepolisian, dan masyarakat. Adanya unsur pemerintah dan polisi dalam satu badan pengawas menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi, Ini bertentangan dengan prinsip checks and balances dan asas pengawasan yang efektif dan tidak memihak. 5) Tidak Efektif dalam Menjalankan Tugasnya Kompolnas tidak pernah secara tegas memberikan rekomendasi penting dalam kasus-kasus besar seperti pelanggaran HAM oleh oknum Polri, atau pembenahan struktural Polri. Laporan-laporan dan rekomendasi Kompolnas jarang ditindaklanjuti secara nyata oleh Presiden maupun Kapolri. Tidak ada kewenangan konkret yang membuat Kompolnas hanya bersifat simbolis dan formalitas administratif 6) Pemborosan Anggaran Negara Dengan kewenangan yang minim dan tidak mengikat, keberadaan Kompolnas hanya menjadi pemborosan anggaran negara untuk operasional lembaga yang tidak berdampak nyata pada reformasi kepolisian. 7) Kompolnas Tidak Menjamin Profesionalisme dan Kemandirian Polri Kompolnas dirancang sebagai lembaga pengawas kebijakan dan pengangkatan Kapolri. Namun realitanya:  Tidak memiliki wewenang melakukan evaluasi atau pengawasan operasional;  Tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa atau menyatakan pelanggaran;  Hanya memberi saran kepada Presiden tanpa konsekuensi. Hal ini membuat Kompolnas tidak memenuhi fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara harus menjamin akuntabilitas lembaga negara berdasarkan hukum. 8) Struktur dan Komposisi Kompolnas Tidak Independen Anggota Kompolnas terdiri dari: 33  Unsur Pemerintah (Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM)  Unsur Polri Dengan demikian, lebih dari separuh anggota berasal dari pihak yang diawasi atau berada dalam lingkar kekuasaan Presiden, sehingga prinsip checks and balances tidak berjalan. 9) Fungsi Pengawasan Sudah Dilakukan oleh Lembaga Lain Fungsi pengawasan terhadap Polri tidak hanya dilakukan Kompolnas, tetapi juga dilakukan oleh:  Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri (Pasal 14 ayat (1) UU Polri),  DPR melalui fungsi pengawasan (Pasal 20A UUD 1945),  Komnas HAM jika terjadi pelanggaran HAM oleh Polri,  Ombudsman RI untuk pengaduan maladministrasi,  KPK untuk dugaan korupsi. Maka Kompolnas menjadi redundant (berlebihan), tidak menambah nilai pengawasan yang signifikan 10) Bisa Digantikan oleh Mekanisme Pengawasan yang Lebih Efektif Fungsi Kompolnas bisa digantikan atau diperkuat melalui:  Pembentukan Komisi Pengawas Independen Kepolisian (mirip Komnas HAM atau KY)  Penguatan fungsi Propam dan pengawasan sipil oleh DPR atau Ombudsman  Peran aktif masyarakat sipil dan media 14. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Penjelasan sbb: a. Asas kejelasan tujuan, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 34 hendak dicapai. Namun faktanya, Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 Kompolnas tidak memiliki tujuan jelas, yang terlihat ialah sebagai pelindung oknum Pejabat Kepolisian. Sebagai pertanyaan “apakah seorang Pejabat Polri bisa dijamin pada waktu melakukan tugas dan kewenangannya tanpa ada kesalahan? Bahwa Pasal a quo merupakan praktik yang tidak demokratis dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (abusive law making) yang jelas berdampak serta menimbulkan Erosi legitimasi hukum, Fragmentasi sosial, Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, serta Mengancam prinsip keadilan sosial. b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah dalam Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan. Namun adanya pasal 37 ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) bertentangan dengan ketentuan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945, serta tidak juga berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tepatnya di Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Hal ini berpotensi membahayakan karena Kompolnas menghabiskan anggaran negara dan melindungi para oknum dalam tubuh institusi Polri, hal ini melanggengkan Penegakan penegakan hukum terhadap masyarakat hanya berdasarkan pesanan dan menciptakan (abuse of power) yang dapat 35 merugikan konstitusi rakyat yang termasuk para Pemohon, yang dapat di kriminalisasi setiap saat karena tidak ada fungsi pengawasan dari Kompolnas. Bahwa, mengingat fungsi Kompolnas “terlampau abstrak untuk bisa melakukan pengawasan efektif.” Lalu, arena kedudukannya dengan Polri sama-sama di bawah presiden, Kompolnas sulit “memberikan penilaian objektif terhadap Polri.” Bahwa, demikian pula dengan “wewenang yang dimiliki Kompolnas saat ini masih terbatas pada wilayah teknis pemantauan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.” Bahwa dengan memahami subtansi di atas terkait dengan jenis dan Muatan materi jelas tidak bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”dengan asas-asas muatan materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan,. c. Kejelasan Rumusan, adalah berarti setiap peraturan perundang- undangan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, serta menggunakan sistematika dan pilihan kata yang tepat. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, sehingga peraturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Namun pada faktanya rumusan pada Pasal 37 ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden” menimbulkan tafsir yang tidak jelas dan susah untuk dipahami fungsi, tugas dan wewenang serta object parameter keberhasilan pengawasan. d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara. 36 Bahwa oleh adanya multi tafsir dalam pasal 37 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian, tafsir Kompolnas yang tidak berguna tersebut maka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak mencermikan keadilan melainkan justru merupakan penghinaan terhadap nilai negara hukum yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945. 15. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden. Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 16. Bahwa, Norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaktidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya pasal 37 Ayat (2), karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 17. Bahwa ketentuan pasal 37 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian, tafsir Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), cenderung tidak memiliki dan bahkan mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi instrumen akuntabilitas dan profesionalisme fungsi pengawasan institusi Polri Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semua tindakan fungsi pengawasan aparat seharusnya: a. Berdasarkan hukum tertulis, b. Terukur, c. Dapat dipertanggungjawabkan. 37 Pasal ini justru menciptakan ruang impunitas karena Fungsi pengawasan berubah menjadi fungsi Public Relation pembenaran terhadap tindakan di luar Standard Operasional Prosedure (SOP) 18. Bahwa, dalam negara demokrasi, kewenangan aparatur negara tidak boleh absolut, karena dapat melahirkan praktik abuse of power. Penggunaan “Kompolnas” sebagai lembaga pengawas menciptakan celah untuk pembenaran tindakan represif, intimidatif, atau diskriminatif, tanpa pertanggungjawaban yang cukup karena fungsi pengawasan bukan sebagai fungsi pengawas. 19. Bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan subjektif kepada pejabat negara tanpa pembatasan hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap marwah supremasi konstitusi. 20. Bahwa, salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Ketentuan yang fungsi Kompolnas yang tidak melakukan pengawasan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena: a. Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan); b. Tidak akuntabel (tidak wajib dipertanggungjawabkan secara hukum); c. Tidak memberikan kepastian hukum 21. Bahwa, lemahnya pengawasan Kompolnas tersebut berpotensi memungkinkan aparat bertindak represif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dugaan atau kecurigaan subjektif, tanpa didasarkan pada pembuktian yang objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip presumption of innocence yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penghormatan instrumen hak asasi manusia. 22. Bahwa, Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden adalah norma kabur (vague) yang tidak memenuhi prinsip lex certa dalam asas legalitas. Norma hukum harus 38 tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Norma kabur melanggar hak atas kepastian hukum dan membuka peluang: a. Diskriminasi; b. Praktik kekerasan oleh aparat; c. Impunitas atau bebasnya aparat dari tanggung jawab hukum 23. Bahwa, dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan warga negara, asas kesetaraan relasi hukum (legal parity) menjadi krusial. Frasa ini menciptakan potensi relasi vertikal sepihak, di mana aparat bisa menempatkan diri sebagai penafsir tunggal dan langsung bertindak karena lemahnya kontrol pengawasan “Kompolnas”. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat merendahkan martabat hukum dan warga negara Namun, dengan legitimasi lemahnya kontrol pengawasan “Kompolnas” kepada Institusi Polri secara de jure diberi ruang untuk mengabaikan pedoman etika profesional, menjadikan aparat lebih tunduk pada pertimbangan subjektif pribadi dan /atau pertimbangan pribadi yang berkeuntungan daripada pada standar etika dan prosedur karena tidak berjalannya fungsi pengawasan. 24. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan sebagai berikut: IV. Petitum 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan (inkonstitusional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau 39 3. Menyatakan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002: “(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Syamsul Jahidin 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Ernawati 3. Bukti P-3 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengaduan Kompolnas 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Cindy Allyssa 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengaduan Kompolnas 2022-2023 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengaduan Kompolnas 2025 (2) 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kronologi Pengaduan Kompolnas 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kompolnas Award [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 40 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 41 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 42 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang menyatakan sebagai berikut: “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan menurut anggapan para Pemohon norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan hak konsitusionalnya; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak; 4. Bahwa para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual oleh keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002. Kerugian hak konstitusional aktual demikian terjadi karena Kompolnas tidak mampu berperan sebagai pengawas bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain karena laporan-laporan para Pemohon mengenai tidak profesionalnya polisi ternyata tidak ditindaklanjuti/ditanggapi secara profesional. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-6]. Namun demikian, berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, hanya Pemohon II dan Pemohon III yang dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian yang dialaminya, yaitu berdasarkan alat bukti berupa dokumen laporan/pengaduan kepada Kompolnas yang menurut Pemohon II dan Pemohon III pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan/tindak lanjut yang layak dari Kompolnas [vide Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9]. Sedangkan terhadap Pemohon I Mahkamah tidak mendapatkan alat bukti yang dapat membuktikan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak 43 konsitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, berkaitan dengan Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah menilai anggapan kerugian hak konsitusional tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian, yaitu berkaitan dengan keberadaan Kompolnas. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon II dan Pemohon III maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon II dan Pemohon III berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 merupakan norma yang kabur dan multitafsir (vague norm) karena tidak menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis tindakan pengawasan; standar obyektivitas pengawasan dan tujuan pengawasan; serta mekanisme kontrol dan akuntabilitas. 2. Bahwa menurut para Pemohon pengawasan Kompolnas terhadap institusi Polri tidak berjalan dengan baik dan tidak sejalan dengan marwah pembentukan 44 institusi pengawasan dimaksud, serta Kompolnas tidak dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mengajukan petitum bersifat alternatif yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah ”Menyatakan Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” atau ”Menyatakan Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ’Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan presiden’.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2025. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah permasalahan pokok yang didalilkan para Pemohon adalah keberadaan Kompolnas dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang menjadi salah satu dasar pembentukan Kompolnas dianggap oleh para Pemohon sebagai norma yang kabur (vague norm); dan selain itu para Pemohon menganggap Kompolnas tidak profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun kewenangannya. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang berpendapat keberadaan Kompolnas dianggap inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Kompolnas bukan merupakan lembaga yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dalil para Pemohon. Namun, walaupun keberadaan 45 Kompolnas dan beberapa lembaga lain tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 hal demikian tidak lantas menjadikan lembaga-lembaga tersebut termasuk Kompolnas menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan pengertian inkonstitusional, menurut Mahkamah, dapat dimaknai sebagai kondisi/situasi ketika terdapat hal umumnya berupa norma undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan konsep inkonstitusional tersebut, Kompolnas sebagai suatu subjek hukum atau entitas hukum (dalam hal ini sebagai nama lembaga) sulit untuk dikatakan sudah memiliki persinggungan dengan kondisi inkonstitusional atau konstitusional. Dengan kata lain, inkonstitusional atau tidaknya suatu lembaga tidak dapat diukur dari semata-mata tidak maksimalnya lembaga dimaksud dalam menjalankan tugas dan/atau kewenangannya. Terlebih, berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang tidak maksimal tersebut, para Pemohon menilainya hanya karena laporan-laporan yang diajukan kepada Kompolnas tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu, walaupun didalilkan oleh para Pemohon bahwa norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 tidak menyertakan: batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis tindakan pengawasan; standar obyektivitas pengawasan, tujuan pengawasan, dan mekanisme kontrol/akuntabilitas; pengawasan Kompolnas tidak berjalan dengan baik dan tidak sejalan dengan marwah pembentukan institusi pengawasan dimaksud; serta Kompolnas tidak dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Mahkamah hal demikian tidak menjadi alasan untuk menyatakan keberadaan suatu lembaga, in casu Kompolnas, bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Menurut Mahkamah keberadaan atau pilihan nama lembaga Kompolnas merupakan perwujudan atau hasil dari suatu kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, berkenaan dengan keberadaan lembaga sejatinya belum dapat dinilai konstitusional atau inkonstitusional, jika tidak dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu antara lain posisi lembaga tersebut dalam struktur sistem kenegaraan, sifat lembaga, fungsi atau tugas, prosedur yang dimiliki, serta ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemampuan bagi lembaga tersebut untuk bergerak/beroperasi secara dinamis. Dalam konteks demikian, Mahkamah 46 tidak mendapatkan uraian yang lebih detail mengenai keberadaan Kompolnas terkait dengan faktor-faktor dimaksud. Oleh karena itu, dengan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah kewenangan pembentukan suatu lembaga tertentu dan relevansinya sejauhmana diperlukan atau tidaknya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya. [3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 mengenai keberadaan Kompolnas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), tanpa menjelaskan lebih jauh apakah yang dipermasalahkan adalah Kompolnas-nya ataukah keputusan presiden-nya. Oleh karena itu, jika yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Kompolnas, terhadap hal tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan Kompolnas tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun jika yang dipermasalahkan para Pemohon adalah produk hukum yang dipilih untuk membentuk Kompolnas, yaitu berupa keputusan presiden, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menurut Mahkamah dapat menentukan/memilih apakah dasar hukum pembentukan Kompolnas akan berupa suatu undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden yang tentunya pilihan bentuk peraturan demikian akan disesuaikan dengan substansi/materi terkait dengan Kompolnas. Lebih lanjut, berkenaan dengan dasar hukum pembentukan Kompolnas yang menggunakan keputusan presiden menurut Mahkamah hal tersebut dapat dibenarkan karena selain tidak dilarang oleh UUD NRI Tahun 1945, posisi Kompolnas dalam UU 2/2002 maupun dalam desain sistem ketatanegaraan yang lebih luas, merupakan bagian dari lembaga eksekutif (pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan ”Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, Mahkamah menilai sudah tepat apabila Kompolnas dibentuk menggunakan peraturan perundang-undangan berupa keputusan presiden yang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memang merupakan yurisdiksi atau kewenangan presiden sebagai kepala eksekutif/pemerintahan. 47 Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas keputusan presiden sebagai dasar hukum pembentukan Kompolnas, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.11.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kekaburan atau ketidakjelasan norma (vague norm) pada Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, dan membuka peluang terjadinya diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, jika dicermati telah ternyata norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 menyatakan “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden”. Menurut Mahkamah rumusan demikian telah jelas dan terang. Jika konteks vague norm yang didalilkan para Pemohon adalah tidak dapatnya rumusan demikian dipahami, atau setidaknya karena adanya makna ganda (ambigu), setelah mencermati dengan saksama ternyata Mahkamah dapat dengan mudah memahami makna Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 dan tidak menemukan adanya hal-hal lain yang dapat mengakibatkan makna tidak jelas dan tidak dapat dipahami sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut, dalam UU 2/2002 istilah Kompolnas hanya merujuk pada satu makna saja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 UU 2/2002, yaitu suatu lembaga yang membantu presiden untuk mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian pula istilah keputusan presiden dalam sistem perundang- undangan negara Indonesia hanya merujuk pada satu makna saja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun susunan kalimat dalam rumusan Pasal 37 ayat (2) UU a quo pun dari sisi kaidah bahasa peraturan perundang-undangan yang sudah cukup jelas sehingga tidak pula menciptakan penafsiran yang tidak tunggal. Lebih lanjut, Mahkamah juga perlu memberikan pertimbangan hukum, bahwa terhadap rumusan kalimat sebagaimana diterapkan pada Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 a quo, metode interpretasi yang paling tepat dipergunakan adalah 48 metode interpretasi mendasar in casu metode interpretasi gramatikal (interpretasi menurut tata bahasa), yaitu metode menemukan makna suatu rumusan norma dengan merujuk pada arti kata-kata serta tata bahasa yang dipergunakan sehari- hari oleh masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks hukum Indonesia makna gramatikal dapat diperoleh atau ditemukan dengan merujuk kepada tata bahasa Indonesia, yang salah satunya sumbernya adalah kata-kata dan kaidah-kaidah berbahasa yang terkodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Oleh karena itu, makna norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang sudah jelas tersebut, menurut Mahkamah tidak menghalangi terwujudnya kepastian hukum yang adil. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon bahwa ketidakpastian hukum berpotensi memunculkan diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum, menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan lebih lanjut kaitan antara norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang notabene hanya mengatur nama lembaga serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansi antara dasar hukum pembentukan Kompolnas dengan kekuatiran para Pemohon akan adanya anggapan potensi diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 kabur atau tidak jelas (vague norm) adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.4] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Kompolnas tidak melakukan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional. Dalil demikian oleh para Pemohon dilandaskan pada penilaian bahwa tindak lanjut Kompolnas atas beberapa laporan para Pemohon tidak memberikan solusi atau penyelesaian bagi para Pemohon dalam kaitannya dengan proses hukum yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan terkesan Kompolnas sekadar menjadi ”juru bicara” Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap dalil demikian Mahkamah berpendapat bahwa kasus-kasus konkret yang dihadapi para Pemohon, dan kemudian dilaporkan para Pemohon kepada Kompolnas, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. Hal demikian menurut Mahkamah berada di ranah implementasi norma in casu implementasi tugas dan/atau kewenangan Kompolnas oleh komisioner dan/atau pegawai pada 49 Kompolnas. Anggapan tidak profesionalnya penanganan pengaduan oleh Kompolnas, seandainya anggapan demikian memang benar terjadi maka dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak tepat jika solusinya berupa memohon kepada Mahkamah untuk ”membubarkan Kompolnas” dengan cara menyatakan norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian karena menurut Mahkamah, tugas dan kewenangan Kompolnas sudah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002, yang antara lain Pasal 38 ayat (2) huruf c menyatakan ”menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden”. Seandainya memang benar pada Kompolnas terdapat kinerja yang tidak profesional seperti didalilkan para Pemohon, langkah yang lebih tepat menurut Mahkamah bukanlah mempermasalahkan konstitusionalitas lembaga melalui pengujian konstitusionalitas Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002, melainkan melakukan evaluasi dan perbaikan pada tata kerja dan/atau tata kelola kelembagaan yang hal demikian bukan merupakan materi UU 2/2002 a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai tidak profesionalnya Kompolnas dalam menangani pengaduan masyarakat bukan merupakan isu yang terkait konstitusionalitas norma, dan karenanya dalil para Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa terkait dengan petitum dalam permohonan, selain petitum utama para Pemohon juga mengajukan petitum alternatif. Petitum utama yang diajukan para Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah agar Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara dalam petitum alternatif para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan presiden”. Terhadap susunan petitum utama, Mahkamah dapat memahami hal yang dimaksud oleh para Pemohon. Namun, pada petitum alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat dipahami dan bahkan tidak logis karena para Pemohon memohon agar Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 dinyatakan 50 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sesuai dengan makna yang sejak semula memang sudah memiliki rumusan yang sama dengan norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002. Dengan kata lain para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan makna baru kepada Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang makna baru tersebut sama persis dengan rumusan dan makna Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Sederhananya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 inkonstitusional secara bersyarat namun para Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk mengubah makna norma Pasal a quo. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah menganggap rumusan petitum alternatif demikian adalah rumusan yang tidak cermat dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, serta berkenaan dengan petitum alternatif para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 telah jelas atau tidak mengandung kekaburan atau ketidakjelasan norma (vague norm) dan telah memberikan kepastian hukum yang adil, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 51 [4.4] Pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan 52 Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpad dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, t ttd. Saldi Isra ttd. ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd ttd. . M. Guntur Hamzah ttd. ttd. Anwar Usman tt ttd. . Arief Hidayat ttd ttd. Enny Nurbaningsih ttttd. Ridwan Mansyur ttd. . Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, t ttd. Mardian Wibowo