103/PUU-XXII/2024

2.2 PUTUSAN Nomor 103/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sundoyo Alamat : Dusun III Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan : Wiraswasta 2. Nama : Cungh Wang Alamat : Desa Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Petani/Pekebun 3. Nama : Sipirli Alamat : Dusun III Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Wiraswasta 4. Nama : Jidi, S.E. Alamat : Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Wiraswasta 2 5. Nama : Argani Alamat : Dusun I Desa Pulau Lebar Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Wiraswasta 6. Nama : Muhazoni Alamat : Dusun V desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Wiraswasta 7. Nama : Madian Alamat : Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Karyawan Swasta 8. Nama : Paizal Alamat : Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Karyawan Swasta 9. Nama : Abdul Wahid Alamat : Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 103/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Agustus 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERKARA Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi” dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut: II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: 4 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar” 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Termaktub juga yang "Pemohon" Pahami Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kedudukannya Lebih Tinggi dari Surat Penegasan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang- Undang ini. Apakah Terdapat Kekeliruan Dalam Pelaksanaannya ataukah Terdapat kekeliruan dalam Penafsirannya. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 5 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan perpanjangan masa jabatan otomatis Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2024 seharusnya juga mengikut sertakan kami sebagai "Pemohon" sesuai bunyi Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kami para Pemohon adalah Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang habis Masa Jabatan pada Tanggal 8 Februari 2024 (Masuk dalam diktum Perpanjangan Masa Jabatan 2 tahun otomatis sesuai bunyi Pasal 118 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) akan tetapi, Sebelum Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 31 Oktober 2023 serta Telah Melantik Kepala desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera selatan Pada tanggal 9 Februari 2024 (Tepat 1 hari Masa jabatan Kami "Para Pemohon" Berakhir) 3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 6 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan "Pemohon'', maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian maka ada 5 lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji pelaksanaan pengukuhan Kepala Desa Secara Otomatis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muratara pada Tanggal 28 Juni 2024 terhadap Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai "Pemohon" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional "Pemohon" dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya lmplementasi Undang-Undang yang ditafsirkan, oleh Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa lbu Sri 7 Wahyu Febrianti Firman S.T. Berbeda dengan Tafsir yang dimohon oleh para "Pemohon" atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi "Lex Superiori Derogat Legi lnferiori" Syarat kelima, Secara Menyeluruh kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Para majelis Hakim karena Putusan Tersebut akan Berlaku secara masif dan menyeluruh di Seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 118 Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 8 A. Pemohon Berhak atas Perlindungan Hukum Bagi Para Pemohon sebagai Kepala Desa maupun sebagai Warga Negara Kesatian Republik Indonesia yang Haknya Direbut dengan Paksa Karena Kekeliruan dalam Menafsirkan Undang- Undang 1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “hak Untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan Haknya secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara” serta, bunyi Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “hak atas pengakuan Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di depan Hukum”. Dengan Berlangsungnya Perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di kabupaten Musirawas Utara Provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan dengan tidak menyertakan kami para Pemohon, Tidak Kami dapatkan “Keadilan” Sebagaimana Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 2. Bahwa dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kami “Para Pemohon” Berkeyakinan Bahwa Perpanjangan Masa jabatan secara otomatis sebagaimana dictum di atas masih menjadi hak kami yang Berakhir Masa jabatannya pada tanggal 8 Februari 2024. Keyakinan kami "para Pemohon" Bahwa perpanjangan masa jabatan 2 tahun sebagaimana bunyi Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini 9 juga berlaku bagi kami “Para Pemohon” yang Berakhir masa Jabatan pada tanggal 8 Februari 2024 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 4. Bahwa “Para Pemohon” pada tahapan sebelumnya sudah Berkonsultasi Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan, serta Berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa dengan di damping oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Hal ini dilakukan para “Pemohon” Karna Menurut Asumsi “Para Pemohon” bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Belakangan Membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terdahulu “Lex Posteriori Derogat Legi Priori”. B. Para Pemohon Berhak Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan serta Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum Pasal norma konstitusi diatas mengatur pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Tetapi kami "Para Pemohon" tidak dapat memperoleh hal tersebut di atas. Dengan dalih Penafsiran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Plt. Direktur Penataan Desa Bahwa perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. serta sudah sesuai dengan Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan 10 Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 5 Juni 2024. Sementara hal tersebut berbeda menurut Penafsiran kami para Pemohon yang Habis Masa Jabatan pada tanggal 8 Februari 2024, Bahwa Keputusan Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa "Khususnya" terkait 15 desa kami para Pemohon tidak mendasar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti- bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan "para Pemohon" untuk dapat dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Untuk Desa-Desa "Para Pemohon" 2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 118 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Yang diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. 3. Menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian atau sepenuhnya permintaan "para Pemohon" untuk membatalkan perpanjangan masa 11 jabatan 15 Kepala Desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat "para Pemohon" Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera selatan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 Tahun sebagaimana yang diajukan “para Pemohon” segera setelah diterima dan di Putuskannya Permohonan ini agar terdapat kepastian hukum bagi "para Pemohon". Walaupun esok dunia musnah walaupu langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan "fiat justicia ruat caelum". Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) TAMBAHAN PERMOHONAN 1. Sesuai keterangan Sekretaris Jendral Bina Pemdes Kemendagri yang (dikutip dari kanal youtubenya) pada Selasa (8/ 5/ 2024). “Dijelaskan, khusus untuk UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 118 huruf e melalui forum sosialisasi menekankan kepada kepala OPD atau yang mewakili bahwa sesungguhnya UU ini kritikal pointnya terhadap perubahan adalah menampung aspirasi atau keinginan dari asosiasi kepala desa, untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun sesuai UU ini” ujarnya. 12 “Karena itu bagi kepala desa yang masa jabatan berakhir pada bulan Februari 2024 maka seluruhnya mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun” jelasnya. Karena Pasal 118 huruf e ini makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh aspirasi dari rekan rekan asosiasi penghulu desa, walaupun tertulis ada kata “dapat diperpanjang”, karena itulah makna sesungguhnya secara historikal terbitnya revisi UU ini. “Jadi mutlak bagi seluruh kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2024 diperpanjang selama 2 tahun” jelasnya lagi. Pemerintah pusat dan DPR selaku pembuat UU menyampaikan, agar pemerintah daerah atau kepala OPD memberikan masukan kepada Kepala Daerah, karena sesuai UU Pasal 118 Huruf e ini mutlak bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan” tambahnya lagi. Untuk itu kepada seluruh kepala daerah melalui OPD,” bahwa putusan ini secara historikal adalah untuk mengakomodir permohonan kepala desa yang berakhir bulan jabatannya pada bulan Februari 2024, dimohonkan kepada seluruh OPD agar menyampaikan kepada Kepala Daerahnya masing masing agar dilaksanakan,” tegasnya. (https://www.buserindonesia.id/ini-penjelasan-dan-kriteria-kepala-desa-yang- masa-jabatan-di-perpanjang-menjadi-8-tahun/) 2. Dari 416 Kabupaten di Seluruh Indonesia, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Menjadi satu satunya Kabupaten yang tidak memperpanjang Masa jabatan Kepala Desa yang Habis pada bulan Februari 2024 sebagaimana bunyi Pasal 118 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Kami para Pemohon Habis Masa Jabatan pada tanggal 8 Februari 2024). 3. Delapan Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya di Bulan Februari 2024 di Perpanjang secara Otomatis oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan. 13 Sebanyak delapan kepala desa di Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, resmi menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perpanjangan masa jabatan itu merupakan tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengukuhan dan penyerahan SK tersebut dilakukan dilakukan secara langsung oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto serta disaksikan oleh sejumlah pejabat dan masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Lapangan Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Rabu (17/7/2024). Dalam sambutannya, Nanang Ermanto mengapresiasi kinerja para kepala desa yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan di desanya masing- masing. (https://www.lampungselatankab.go.id/web/2024/07/17/delapan-kepala-desa- se-kecamatan-way-sulan-terima-sk-perpanjangan-masa-jabatan/) 4. Kepala Desa di Bojo Negoro (https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/714554983/25-kades-bakal- dapat-perpanjangan-dua-tahun) 5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Kepala Desa yang masa jabatannya habis pada Februari 2024 diperpanjang masa jabatannya selama dua tahun kedepan. Dengan demikian, sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 499/PMD/VII/2024 tentang Perpanjangan dan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kampar masa bhakti 2024-2026. Pj Bupati Kampar Hambali, S.E., yang diwakili Pj. Sekda Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT, menyerahkan secara langsung SK perpanjangan kepada 20 Kepala Desa yang masa jabatannya habis Februari 2024 di Aula Kantor Bupati Bangkinang Kota, Rabu (3/7/2024). (https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel- detail/3325/artikelkat/pages/pages/tugas-pokok-dan-fungsi) 6. Oleh Karena itu sebagai Warga Negara Indonesia Kami Menganggap Perpanjangan Masa jabatan 2 Tahun Kepala Desa sesuai dengan Undang- 14 Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Hak yang harus kami perjuangkan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 antara lain: • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” [Pasal 27 ayat (2)]. • Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”[Pasal 28A)]. • Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. • Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” [Pasal 28C ayat (1)]. • Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” [Pasal 28C ayat (2)]. • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” [Pasal 28D ayat (1)]. • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” [Pasal 28I ayat (1)]. Oleh Karena itu Kami Menganggap Kementerian Dalam Negeri dalam Pokok Perkara ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan wajib Tunduk dan patuh pada Putusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal: 15 • Setiap Warga Negara Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” • Setiap Warga Negara Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat (1) mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” • Setiap Warga Negara Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” PETITUM Bahwa dari seluruh Bukti Tambahan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan “para Pemohon” Untuk Dapat di Kukuhkan Kembali Sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Untuk Desa-Desa “para Pemohon”; 2. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 118 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera 16 Selatan; 3. Menyatakan menerima dan mengabulkan sepenuhnya permintaan “para Pemohon” untuk membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 Kepala Desa Yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat “para Pemohon” Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera selatan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 Tahun sebagaimana yang diajukan “para Pemohon” segera setelah diterima dan diputuskannya permohonan ini agar terdapat kepastian hukum bagi “para Pemohon”. Walaupun esok dunia musnah/walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan “fiat justicia ruat caelum”. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundoyo, Cungh Wang, Sipirili, Jidi S.E., Muhazoni, Argani, Madian, Abdul Wahid dan Paizal; 2. Bukti P-2 : - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 082/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; 17 - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 078/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Beringin Sakti, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 074/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 077/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Kucing, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 073/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pulau Lebar, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 068/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; 18 - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 076/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raja, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 064/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Uara, tanggal 15 Januari 2018; - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 069/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, tanggal 15 Januari 2018; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/244/SJ, Hal: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 14 Januari 2023; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 303/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2023 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Wilayah Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 19 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 5 Juni 2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dari Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas Utara Nomor 055/135/DPMD-P3A kepada para Kepala Desa, tanggal 26 Juni 2024; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024, pukul 14.42 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, di mana perbaikan dimaksud terlambat disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Persidangan Pendahuluan yaitu pukul 09.00 WIB. Kemudian Mahkamah memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan dimaksud, meskipun para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya 21 namun para Pemohon tetap menyampaikan pokok perbaikan permohonan yang merupakan tambahan penjelasan yang mendukung permohonannya berupa fakta- fakta empiris perpanjangan masa jabatan kepala desa dari kabupaten dan provinsi lain. [3.3.3] Bahwa oleh karena keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, perbaikan permohonan para Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana letak pertentangannya antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan pada dasarnya para Pemohon menganggap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah norma yang benar, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan justru harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa jabatan para Pemohon, namun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Musirawas Utara tidak ditindaklanjuti dengan memperpanjang masa jabatan para Pemohon. Terlebih dalam positanya, para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami para Pemohon sebagai kepala desa yang tidak diperpanjang masa jabatannya 22 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024. Dalam hal ini para Pemohon tidak mendalilkan adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dengan norma UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa tidak adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dengan norma UUD NRI Tahun 1945 ini semakin tegas terlihat pada bagian petitum permohonan para Pemohon, di mana para Pemohon tidak meminta pembatalan ataupun pemaknaan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun petitum para Pemohon justru meminta pengukuhan kembali para Pemohon sebagai kepala desa; membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan tanggal 28 Juni 2024; memerintahkan Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musirawas Utara untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 tahun. Petitum-petitum para Pemohon a quo menurut Mahkamah tidak lazim dalam pengujian undang-undang, karena merupakan kewenangan lembaga lain, yang bukan kewenangan Mahkamah. Terlebih, seluruh rumusan petitum permohonan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan para Pemohon demikian selain tidak lazim juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian 23 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana dalam petitum permohonan a quo hal tersebut tidak dicantumkan. Bahwa dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum para Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah posita dan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 24 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 25 ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani