103/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 103/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Peria Ronald Pidu Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Tendeadongi RT 002/002, Desa Tendeadongi, Kec. Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Mulyadi Taufik Hidayat Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Buruh harian Alamat : Wanacala RT 004/004, Desa Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Febri Bagus Kuncoro Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Nusantara Raya RT 004/013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Andi Muttaqien, S.H.; Sekar Banjaran Aji, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., M.H., Abdul Wahid, S.H., M.H., Muhamad Irwan, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., Bimantara Adjie Wardhana, S.H., dan Nur Wahid Satrio Kusuma Manggala, S.H., advokat yang tergabung dalam Public Interest Lawyers Network (PILNET), beralamat di Jalan Pejaten Raya/Komplek Depdikbud Blok A5 Nomor 7, RW.6, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor 103/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 September 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum’; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”; 4 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan, “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil [vide Pasal 51 Ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK]; 7. Bahwa Pasal 2 Ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan, “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 8. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum di atas, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Pasal 43L ayat (4) UU a quo), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 tahun 2021 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 11. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 disebutkan, hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 6 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 13. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 14. Bahwa Pemohon I adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-2); 15. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon I berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 16. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon I tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 17. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon I dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon I dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; 19. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 7 20. Bahwa Pemohon II adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-3); 21. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon II berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 22. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon II tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 23. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon II tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon II dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon II dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; 25. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 26. Bahwa Pemohon III adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-4); 27. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 8 2018, Pemohon III berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 28. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon III tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 29. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon III tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon III dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon III dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMOHON jelas memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk melakukan pengujian atas ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang yang bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945. III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berbunyi: 9 “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU ini mulai berlaku ”. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I (2) UUD 1945. A. Pasal 43L Ayat 4 UU A Quo Bertentangan Dengan Jaminan Kesamaan Warga Negara di Depan Hukum yang Dijamin Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 31. Bahwa terkait ketentuan warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 32. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna yang dalam dan penting bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut melandasi perlindungan dan jaminan hak-hak tiap-tiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, dan memiliki kewajiban dalam mentaati hukum dan pemerintahan yang berlaku tanpa kecuali. Tidak diperbolehkan adanya pembedaan dan/atau pemisahan berdasarkan alasan apapun; 33. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna atau memuat beberapa asas, diantaranya adalah asas persamaan kedudukan di depan hukum dan kedudukan di depan pemerintahan; 34. Penikmatan atas nilai-nilai yang terkandung di ketentuan di atas tidak boleh dibatasi dan/atau dihilangkan karena alasan dan perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Dengan kata lain, makna tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah pengakuan yang seluas-luasnya terhadap warga negara tanpa perbedaan apapun. Konsekuensi pengakuan tersebut akan membawa kedudukan warga negara Indonesia siapapun dan apapun latar belakangnya akan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan, termasuk dalam hal ini korban tindak pidana terorisme; 35. Bahwa jaminan dan perlindungan hak-hak yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut diwujudkan dalam bentuk 10 tidak adanya pembedaan dan/atau pemisahan warga negara ke dalam kelas-kelas yang dilakukan oleh hukum dan pemerintah; 36. Bahwa merujuk pada rumusan dan makna yang tersurat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memuat substansi atau materi yang me-representasikan atau mengejawantahkan persamaan di depan hukum dan/atau pemerintahan, baik hukum substantif maupun hukum acara. Materi muatan atau hukum tertentu tidak boleh berisi atau bersifat diskriminatif yang membeda-bedakan. Perbedaan hanya dimungkinkan sepanjang perbedaan tersebut untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan. Dengan demikian, makna yang tersurat dan tersirat di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 selain menempatkan warga negara pada kedudukan yang sama, juga sekaligus memberlakukan hukum yang sama terhadap warga negara yang berbeda; 37. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 tersebut diperjelas dan diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: Pasal 3: (1) ….. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1): Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 17: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara 11 yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 38. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 tersebut memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua warga negara untuk bebas dari praktik diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum; 39. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo yang menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” adalah bertentangan dengan asas-asas dan prinsip- prinsip yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 40. Bahwa muatan materi atau substansi Pasal 43L ayat (4) UU a quo tidak mencerminkan aturan dan/atau muatan materi yang me-representasikan atau mengejawantahkan persamaan di depan hukum dan/atau pemerintahan. Materi muatan atau substansi hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo secara substansial berisi atau mengandung muatan materi yang bersifat diskriminatif yang membeda-bedakan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 41. Bahwa pembedaan dan pengaturan waktu pengajuan permohonan kompensasi bagi korban-korban tindak pidana terorisme yang berbatas waktu, tidak memberikan manfaat dan perlindungan bagi korban-korban tindak pidana terorisme. Ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah memencilkan atau mengucilkan mereka yang menjadi korban tindak pidana terorisme. Dengan demikian, substansi atau muatan materi Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah menempatkan korban- korban tindak pidana terorisme pada kedudukan yang tidak sama, juga sekaligus memberlakukan hukum yang tidak sama terhadap korban- korban tindak pidana terorisme; 42. Oleh karenanya ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo merupakan suatu ketentuan atau pengaturan yang tidak dapat dilaksanakan secara adil (fair) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme untuk 12 mendapatkan perlakuan yang sama dan diperlakukan secara adil. Sehingga, ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo nyata-nyata telah melanggar prinsip non diskriminasi, perlakuan dan jaminan yang sama di depan hukum sebagai manifestasi dari negara hukum Indonesia; 43. Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dari negara. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU A quo secara otomatis telah merenggut jaminan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, khususnya Para Pemohon; 44. Bahwa Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo seakan menunjukkan bahwa sistem Hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan. Padahal Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang demokratis, yang karenanya pelaksanaan hak asasi manusia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai- nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam hukum internasional; 45. Bahwa pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas melalui Amandemen UUD 1945, yang secara susbstansial telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia Internasional yang bersifat universal. Sehingga, selain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional; 46. Bahwa berbagai instrumen hukum hak asasi manusia telah memberikan perhatian yang sangat berarti pada pemenuhan kepada hak-hak korban kejahatan. Pada November 1985 Majelis Umum PBB menyetujui Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (C.H.R. Res. 2005/35), Deklarasi ini memuat dasar-dasar standar internasional dalam penanganan korban kejahatan. Deklarasi ini didesain untuk membantu 13 pemerintah dan komunitas internasional untuk menjamin keadilan dan membantu para korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kewenangan. Deklarasi ini merekomendasikan langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang adil kepada korban kejahatan, dengan memenuhi hak-hak korban atas restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial; (Bukti P-5) 47. Bahwa ketentuan internasional tersebut memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di depan hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; 48. Bahwa Pasal 10 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law menyatakan bahwa: “Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological well being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation; (Para korban harus diperlakukan dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan menghormati martabat dan hak asasi manusia mereka, dan langkah- langkah yang tepat harus diambil untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis dan privasi mereka, serta keluarga mereka. Negara harus memastikan bahwa undang-undang yang berlaku di negara, sejauh mungkin, mengatur bahwa korban yang mengalami kekerasan atau trauma harus mendapatkan perhatian dan perawatan khusus untuk menghindari trauma ulang yang dialaminya melalui prosedur hukum dan administratif yang dirancang untuk memberikan keadilan dan perbaikan). 14 49. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, efektivitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban mendapatkan akses menuju keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 17 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; a. Pasal 11: “Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim’s right to the following as provided for under international law: (a) Equal and effective access to justice; (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and (c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms; (Pasal 11: Pemulihan atas pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional mencakup hak korban atas hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam hukum internasional: a) Akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; b) Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas kerugian yang diderita; dan c) Akses terhadap informasi relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.) b. Pasal 15: Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of 15 international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim; (Pasal 15: Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat dimaksudkan untuk memajukan keadilan dengan memperbaiki pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Reparasi harus sebanding dengan beratnya pelanggaran dan kerugian yang diderita. Sesuai dengan undang-undang domestiknya dan kewajiban hukum internasional, suatu Negara harus memberikan reparasi kepada korban atas tindakan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengan Negara tersebut dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Dalam hal seseorang, badan hukum, atau badan lain diketahui bertanggung jawab memberikan reparasi kepada korban, maka pihak tersebut harus memberikan reparasi kepada korban atau memberikan kompensasi kepada Negara jika Negara telah memberikan reparasi kepada korban. c. Pasal 17: States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements. (Pasal 17: Negara-negara harus menegakkan keputusan-keputusan mengenai reparasi terhadap individu-individu atau badan-badan yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dan berusaha untuk menegakkan keputusan-keputusan hukum luar negeri yang sah mengenai reparasi sesuai dengan hukum dalam negeri dan kewajiban- 16 kewajiban hukum internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara harus menyediakan mekanisme yang efektif berdasarkan undang-undang domestik mereka untuk menegakkan keputusan pemulihan.) 50. Bahwa pemberian pemulihan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional: “Penerapan dan penafsiran Prinsip-Prinsip dan Pedoman ini harus konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional dan tanpa diskriminasi dalam bentuk atau dasar apa pun, tanpa kecuali”: 51. Bahwa pengakuan terhadap hak-hak korban tersebut berlanjut pada tahun 2000 ketika negara-negara di dunia bersepakat untuk menandatangani United Convention on Transnational Organized Crime. Konvensi ini mengatur berbagai langkah dan strategi yang dapat dilakukan negara- negara guna menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk mengenai perlindungan terhadap saksi beserta keluarganya dan bantuan kepada korban kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam konvensi ini dan telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi); 52. Pengaturan mengenai bantuan kepada korban kejahatan diatur di dalam Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Pasal ini mensyaratkan Negara- negara Pihak untuk menetapkan prosedur pemberian akses korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi; 53. Bahwa secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkannya telah menyerukan komunitas internasional untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme (Bukti P-6); 17 UN General Assembly (GA), Human Rights Council (HRC), and Security Council (SC) resolutions No SC res 1566 (8 October 2004) tentang “Threats to international peace and security caused by terrorist acts” menyatakan: Deeply concerned by the increasing number of victims, including children, caused by acts of terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world,… Reaffirming its profound solidarity with victims of terrorism and their families,… 10. Requests further the working group, established under paragraph 9 to consider the possibility of establishing an international fund to compensate victims of terrorist acts and their families, which might be financed through voluntary contributions, which could consist in part of assets seized from terrorist organizations, their members and sponsors, and submit its recommendations to the Council. (Sangat prihatin dengan semakin banyaknya korban, termasuk anak-anak, yang disebabkan oleh aksi terorisme yang berlatar belakang intoleransi atau ekstremisme di berbagai kawasan di dunia,… Menegaskan kembali solidaritas mendalam terhadap para korban terorisme dan keluarga mereka… Meminta lebih lanjut kelompok kerja, yang dibentuk berdasarkan paragraf 9, untuk mempertimbangkan kemungkinan pembentukan dana internasional untuk memberikan kompensasi kepada korban aksi teroris dan keluarga mereka, yang mungkin dibiayai melalui kontribusi sukarela, yang dapat berupa bagian dari aset yang disita dari organisasi teroris. , anggota dan sponsornya, dan menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan). Resolusi SC res 1624 (14 September 2005) tentang “Threats to international peace and security (Security Council Summit 2005), menyatakan: Deeply concerned by the increasing number of victims, especially among civilians of diverse nationalities and beliefs, caused by terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world, reaffirming its profound solidarity with the victims of terrorism and their families, and 18 stressing the importance of assisting victims of terrorism and providing them and their families with supportto cope with their loss and grief. (Sangat prihatin dengan semakin banyaknya korban, khususnya warga sipil dari berbagai bangsa dan kepercayaan, yang disebabkan oleh terorisme yang dimotivasi oleh intoleransi atau ekstremisme di berbagai wilayah di dunia, menegaskan kembali solidaritas yang mendalam terhadap para korban terorisme dan keluarganya, serta menekankan pentingnya membantu para korban terorisme dan memberikan mereka serta keluarga mereka dukungan untuk mengatasi kehilangan dan kesedihan mereka) GA res 60/158 (16 December 2005). Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, menyatakan: 2. Deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, and expresses its profound solidarity with them”. (Menyesalkan penderitaan yang diakibatkan oleh terorisme terhadap para korban dan keluarganya, dan menyatakan solidaritas yang mendalam terhadap mereka). 54. Secara khusus pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Perppu ini merupakan peraturan perundang- undangan yang pertama kali mengatur mengenai hak korban tindak pidana terorisme atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2003 Perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang; 55. Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme ini diatur lagi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini mengatur hak korban tindak pidana terorisme atas bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan/atau rehabilitasi psikososial. Selain itu menurut undang-undang ini, korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dan/atau restitusi; 56. Bahwa dalam perkembangannya, ketentuan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur lebih rinci dan khusus di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 19 Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 35 A ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa korban adalah tanggung jawab Negara; 57. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan (right to reparation), yang terdiri dari bantuan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak yang melekat pada korban; 58. Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain, misalnya adanya pembatasan waktu dan/atau kesempatan bagi korban-korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo; 59. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pembatasan-pembatasan yang dapat mengurangi penikmatan atas hak-hak korban tindak pidana, dalam hal ini korban tindak pidana terorisme; Bahwa karena ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo bertentangan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 maka sudah sepatutnya Pasal 43L ayat (4) UU A quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. B. Pasal 43L Ayat (4) UU A quo Bertentangan Dengan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum yang Dijamin pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 60. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 61. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; 20 62. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, adalah adanya: (1) supremacy of law, (2) equality of law, (3) due process of law; 63. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan; 64. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah- ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 65. Bahwa asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern yang artinya bahwa semua orang sama di depan hukum. Asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan/kesamaan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian; 66. Bahwa UU No. 5 tahun 2018 merupakan salah satu regulasi yang mengatur mengenai pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Namun, pengaturan mengenai Korban tindak pidana terorisme ternyata menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap korban- 21 korban peristiwa terorisme yang menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan tertekan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan yang menyatakan pengajuan “Permohonan (kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Ketentuan ini telah menegasikan prinsip-prinsip pemulihan korban yang seharusnya diperhatikan dan dijadikan rujukan dalam proses pemberian pemulihan korban, dalam hal ini korban peristiwa terorisme. Padahal UUD 1945 telah memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia; 67. Bahwa dengan demikian Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang A quo bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang A quo menunjukkan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban bagi korban tindak pidana terorisme; 68. Bahwa dengan melihat rumusannya, jelas bahwa Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang A quo tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 35A ayat (1) dan ayat (4) U Undang-Undang Nomor No 5 Tahun 2018: Pasal 35A ayat (1): Korban merupakan tanggung jawab negara. Pasal 35A ayat (4): Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. Sebab dengan pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dengan pembatasan waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku 22 mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, tidak ada kesamaan hak antara Para Pemohon dengan korban tindak pidana terorisme yang lain yang telah mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana terorisme. Hal ini juga menunjukkan tidak ada persamaan perlakukan yang sama di hadapan hukum bagi Para Pemohon jika dibandingkan dengan warga negara lain yang merupakan korban tindak pidana terorisme. Hal ini jelas merupakan diskriminasi bagi Para Pemohon; 69. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 35A ayat (1) dan ayat (4) UU A Quo, disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara. Hal tersebut seharusnya menjadi salah satu prinsip yang sejalan dengan salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 70. Bahwa tanggung jawab Negara tidak dibatasi oleh jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43L ayat (4) UU A quo; 71. Bahwa pasal 43L ayat (4) UU A quo mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak konstitusional korban tindak pidana terorisme sebagai warga negara. Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 72. Bahwa dengan demikian, Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa karena ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 23 C. Pasal 43L ayat 4 UU A quo Bertentangan dengan Hak Bebas Atas Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun yang Dijamin pada Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 73. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 74. Bahwa Para Pemohon kehilangan haknya untuk “bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif” atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena Pemohon tidak bisa mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dengan batas waktu selama 3 (tiga) tahun, hal ini berbeda (tidak adil) dengan korban-korban terorisme lainnya yang sudah mendapatkan hak-haknya, yang mana hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 75. Bahwa larangan diskriminasi tersebut dipertegas di dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pasal 17: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar“. 76. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) juga perlu merujuknya, sebagaimana terdapat jaminan bebas dari diskriminasi yang ditegaskan dalam Pasal 26 KIHSP: “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum 24 melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.”; 77. Bahwa prinsip non dikriminasi berdasarkan norma KIHSP, mesti dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk “distinction, exclusion, restriction or preference” dengan dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik atau pendapat lainnya, warga negara atau asal sosial, kepemilikan, kelahiran dan status lainnnya, yang bertujuan atau berdampak pada pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan manusia (General Comment Human Rights Committee No. 18: Non-discrimination (1989), para. 7); 78. Menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan; 79. Bahwa pada hakikatnya korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan melalui Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada korban; 80. Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 8 UU Nomor 31 Tahun 2014); 81. Bahwa khusus berkaitan dengan hak-hak korban terorisme berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : Ayat (1) : “Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.” Ayat (4) : “Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.” 82. Bahwa berdasarkan Pasal 35A ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, korban terorisme merupakan tanggung jawab negara, yang diberikan dalam bentuk : a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan d. kompensasi 83. Bahwa ketentuan di atas tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh semua korban tindak pidana terorisme. Ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang memberikan batas waktu 3 (tahun) sejak berlakunya UU tersebut untuk mengajukan kompensasi. Hal ini berarti, korban tidak dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK setelah lewat dari 3 (tiga) tahun; 84. Bahwa adanya pembatasan tersebut merupakan bentuk pengabaian negara atas tanggung jawabnya memenuhi hak korban terorisme, dimana korban terorisme yang mengajukan kompensasi melewati batas waktu tidak akan mendapatkan kompensasi. Akibatnya, hak-hak korban tindak 26 pidana terorisme secara otomatis menjadi terhalang dan tidak dapat dinikmati. Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan adalah salah satu bentuk diskriminasi; 85. Bahwa pemberian batas waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU a quo tidak memiliki argumentasi yang substantif dari penyusun Undang-undang, hal mana tercermin dari ketiadaan pemberian alasan batas waktu tersebut dari risalah pembahasan perubahan UU LPSK. Bahkan Pemohon melihat hal ini justru menunjukkan keberadaan regulasi tersebut membatasi korban untuk mengakses hal yang dijamin oleh Undang-undang; 86. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1. Prinsip 31 dalam the Updated Set of Principles for the Protectionand Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity tersebut mengenai the Right and Duties Arising Out of the Obligation to Make Reparation, bahwa : “[a]ny human rights violation gives rise to a right to reparation on the part of the victim or his or her beneficiaries, implying a duty on the part of the State to make reparation...” (Bukti P-7); 87. Bahwa prinsip-prinsip tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan ini adalah salah satu bentuk diskriminasi; 88. Diskriminasi yang dialami Para Pemohon semakin nyata dengan adanya sebagian korban-korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan kompensasi yakni sebanyak 215 orang pada 2020 (Bukti P-8) dan 357 orang korban pada 2021 dan 2022 (Bukti P-9). Padahal, pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme telah mendapatkan perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Pelapor Khusus PBB mengenai terorisme, Ben Emerson menyatakan empat hal penting mengenai penanganan korban terorisme. Pertama, 27 kategorisasi dan definisi korban terorisme. Kedua, hak korban dan partisipasinya dalam penyelidikan dan peradilan kasus terorisme. Ketiga, hak korban terorisme dalam organisasi, dan keempat, hak korban terorisme atas rehabilitasi (Bukti P-10); 89. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka perumusan Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah dengan sengaja merenggut hak korban atas pemulihan. Dengan demikian Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah membatasi hak-hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan; 90. Dengan demikian, apabila Pasal 43L ayat (4) UU A quo tetap dipertahankan dan dijalankan, maka negara telah bertindak diskriminatif terhadap Para Pemohon; Bahwa karena ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka sudah sepatutnya Pasal 43L ayat (4) UU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 28 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut: 1. P-1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 2. P-2 : Fotokopi Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021, Pemohon I ditetapkan oleh BNPT sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Bom Pasar Tentena Tahun 2005 3. P-3 : Fotokopi Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, Pemohon II ditetapkan oleh BNPT sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012 4. P-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021, Pemohon III ditetapkan oleh BNPT sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012; 5. P-5 : Print-out Human Rights of Victims of Terrorism A compilation of selected international sources, 8 August 2019 6. P-6 : Print-out The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 7. P-7 Print-out The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism Revised Edition, UNODC, New York, 2012, hlm. 4) 8. P-8 Fotokopi Laporan LPSK Tahun 2021 9. P-9 Fotokopi Laporan LPSK Tahun 2022 dan 2023 10. P-10 Print-out berjudul “Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme” (Penerbit: ICJR) [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Thiolina F. Marpaung, Jufri Yusuf, dan Daniel Eduard Doeka 29 yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: 1. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. 1) Friedrich Karl von Savigny (1779–1861), seorang ahli hukum Jerman mengatakan bahwa hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat. Artinya, hukum bukanlah suatu produk by-design. Ia tumbuh mengikuti proses yang berjalan secara diakronik. 2) Hukum di mata Savigny tidak mengenal kata berhenti (cessation). Proses itu terus berjalan, sehingga hukum adalah produk budaya yang menyejarah. Sebab jika proses ini terhenti dan hukum menjadi momentary maka hukum berpotensi untuk tercerabut dari akar sejarahnya. Ia menjadi produk politik, yakni produk yang by-design, sebagaimana layaknya pandangan kaum positivisme hukum; 3) Pembentukan Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU 5/2018 seharusnya mengikuti proses yang berjalan secara diakronik dalam perlindungan dan pemenuhan HAM korban Tindak Pidana Terorisme. Para Pemohon merupakan korban langsung peristiwa Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2002. 4) Adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya UU 5/2018, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Para Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan mendapat kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis meskipun sudah mendapatkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana ketentuan Pasal 43 L ayat (3) UU 5/2018. 30 5) Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 secara by-design yang telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002 juga bersifat diskriminatif dengan para Korban setelah berlakunya UU 5/2018. Sesama korban (baik korban langsung maupun korban tidak langsung) tindak pidana terorisme, seseorang yang menjadi Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU 5/2018 merupakan tanggung jawab negara. Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B yang mengatur Pelindungan Terhadap Korban, tidak ada satu ayat pun yang mengatur batas waktu untuk mendapat tanggung jawab negara bagi Korban berupa: bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia, dan kompensasi sebagaimana diatur Pasal 35A ayat (4) UU 5/2018. 6) Waktu 3 tahun bagi Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum UU 5/2018 mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk mengajukan permohonan hak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi bukanlah isu open legal policy namun isu konstitusionalitas norma. Konsep open legal policy ini pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005. Secara harfiah, open legal policy berarti kebijakan hukum terbuka. Menurut Mahkamah, sepanjang pilihan kebijakan (open legal policy) tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. 7) Adanya pembatasan waktu 3 tahun pengajuan permohonan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yakni setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 8) Dengan demikian Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 sebagai norma hukum telah berhenti (cessation) memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. 31 9) Dari sisi Korban Langsung, pemenuhan tenggat waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 kurang menempatkan Korban Langsung sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme sehingga berbeda dengan WN lainnya yang tanpa ada masalah dan keterbatasan dalam mengurus haknya. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 5/2018 Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. Pembatasan waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU 5/2018 mulai berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 dengan segala prosedurnya yakni: a. harus ada Peraturan Pemerintahnya dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (7) UU 5/2018 terkait syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya; b. harus ada pengajuan permohonan dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (2) UU 5/2018; c. harus ada surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (3) UU 5/2018; d. harus ada perhitungan besaran kompensasi kepada Korban dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (6) UU 5/2018; dan e. harus ada persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas perhitungan besaran kompensasi kepada Korban yang dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 43L ayat (6) UU 5/2018; 10) Peraturan Pemerintah yang didelegasikan untuk dibentuk berdasarkan Pasal 43L ayat (7) UU 5/2018 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban baru diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020. Terdapat jeda 2 (dua) tahun yang 32 akibatnya Korban Langsung mulai dapat mengajukan permohonan 2 (dua) tahun setelah UU 5/2018 berlaku sehingga hanya tersisa waktu 1 (satu) tahun (karena terpotong 2 tahun). Ditambah lagi, pada tahun 2020-2021 tersebut yang Korban Langsung seharusnya bisa mengajukan permohonan, mengalami penderitaan kedua dengan menjadi korban akibat dampak Covid-19. Terjadi pembatasan-pembatasan sosial sehingga mengurangi kesempatan Korban Langsung memenuhi syarat-syarat permohonan. Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Dengan adanya ketentuan di ayat (4) yang memberikan jangka waktu maksimum 3 tahun, kemudian dibandingkan dengan di Pasal 35, bagi korban langsung maupun tidak langsung pasca berlakunya undang-undang a quo itu tidak ada jangka waktu sama sekali, karena langsung masuk di penentapan pengadilan. Jadi tidak ada problem dengan jangka waktu pemenuhan hak. 2) Para korban ini adalah pihak yang sudah terlimitasi waktu. Waktunya adalah menjadi korban sebelum tanggal 22 Juni 2018, yaitu diundangkannya Undang- Undang Nomor 5/2018. 3) Selain itu, ada persyaratan-persyaratan yang tidak kemudian setiap orang di antara 2002 sampai 2018, ini bisa menyatakan diri sebagai korban langsung, karena harus mendapatkan asesmen dan penetapan dari BNPT untuk dinyatakan sebagai korban langsung. 4) Bahwa normanya ini sebenarnya eenmalig. Normanya sekali berlaku karena berupa ketentuan peralihan, yang berlakunya hanya sampai 21 Juni 2021. 5) Terkait pertanyaan dari pihak Pemerintah perihal berapa jumlah yang sudah ditetapkan oleh BNPT sebagai korban, ahli tidak dapat memberikan terkait fakta. Karena itu pihak LSPK dan BNPT yang berwenang menjawab. 6) Negara tidak dalam rangka memberikan hak. Negara hanya melindungi dan memenuhi. Posisi negara itu hanya to protect, to fulfil, to promote. Negara tidak dalam rangka to give right, tidak dalam rangka memberikan hak. 7) Ini tidak diletakkan sebagai hak melekat pada korban yang merupakan hak keperdataan karena itu ada urusannya dengan pelaku, tapi ini diletakkan dalam relasi antara kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 33 Oleh karena itu bentuknya berupa kompensasi ataupun santunan, bukan ganti rugi, karena pelakunya bukan negara. 8) Terkait putusan MK selama ini, sesungguhnya ini beda dengan putusan-pusuan lain seperti dalam masa jabatan, ataupun tenggat waktu untuk mengisi jabatan publik. Jadi ini beda dengan perkara a quo. 9) Ada 3 hal tujuan hukum, penjurunya adalah keadilan. Kepastian hukum jika tidak adil maka bukan tujuan. Kemanfaatan hukum jika tidak adil itu juga bukan tujuan. Kepastian 3 tahun itu tidak menciptakan keadilan. Jadi norma Pasal 43L ayat (4) ini adalah kepastian hukum yang tidak adil. 10) Contoh di KUHPerdata itu menuntut hak maksimal batas waktunya 20 tahun, ini logis karena kalau dihitung usia, misalnya, dia seseorang dirugikan sekitar umur 40 tahun, kemudian sampai dengan umur 60 tahun, dia masih punya hak untuk mengajukan permohonan. 11) Jika 3 tahunnya dihitung sejak penetapan BNPT maka menjadi bertentangan dengan ayat (3), kecuali dengan konstitusional bersyarat. 12) Gugatan wanprestasi kepada negara itu kemungkinan bisa gugur karena ketentuan enmalig berlaku sekali tersebut. Kecuali Hakimnya progresif. 2. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. 1) Jika dilihat secara holistik substansi dari UU No. 5 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menurut hemat kami di dalamnya mengandung beberapa beberapa prinsip yang saling terkait, yaitu: prinsip tanggung jawab negara (status responsibility, Latin) dalam perspektif negara kesejaahteraan (welfare status, Latin) guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera (incolumem ac florentissimam incolumem societatem), prinsip tanggung jawab negara atas keselamatan warga negara (principium publica responsabilitatis ad salutem populi), prinsip tanggung jawab negara jika terjadi kegagalan dalam perlindungan keselamatan warga negara (principium civitatis responsabilitatis in casu defectus ad salutem civium tuendam) dan prinsip pemulihan hak dan kerugian korban dari tindak pidana terorisme (principium restitutionis iurium et damnorum victimarum). 2) Sehubungan dengan hal itu, seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2018 seharusnya bersifat integral dan sistemik serta koheren, tidak saling 34 menegasikan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya (contradictorium) sesuai dengan karakteristik dari Undang-Undang tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 yang memberikan pembatasan waktu permohonan kompensasi hanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, terlihat adanya inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan maupun pemulihan hak korban tindak pidana teorisme pada pasal-pasal lainnya dalam UU yang sama yang tak bisa dibatasi waktu dan bahkan sulit diketahui kapan, dimana dan bagaimana akan terjadi tindak pidana terorisme. 3) Ketentuan tersebut lebih tepat dirumuskan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terjadinya tindak pidana teorisme”. 4) Jika dilihat dari sisi asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain asas spesialitas dan asas tahunan yang pada intinya menentukan bahwa anggaran negara hanya dapat digunakan sesuai dengan kekhususan alokasi yang ditentukan serta pembatasan masa berlakunya anggaran sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh suatu negara, adanya pembatasan masa paling lama 3 (tiga) tahun sejak saat korban mengalami akibat langsung dari tindak pidana terorisme yang terjadi pada suatu saat (bukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku), kiranya lebih sejalan dan tak (lagi) bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 2018 jo UU No. 15 Tahun 2003, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I (2) UUD Negara RI 1945. 5) Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 mengandung norma yang kabur (normae, quarum significatio Incertum est) tentang pembatasan (normas restrictivas) yang dilakukan, yaitu jika rumusannya berbunyi “paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.” Hal itu menurut pendapat kami karena dengan rumusan dari bagian frase norma Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 tersebut mengubahnya menjadi norma yang kabur (normae blurry), apakah yang ingin dicapai tersebut adalah pembatasan atas norma prosedural anggarannya (imposito budget normas processuales) atau justru pembatasan hak untuk mendapatan pembiayaan dari anggaran (limitandi ius obtidendi imperdiet a budget)? 35 6) Rumusan frase norma hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 juga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, yaitu antara lain pelanggaran kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan vide Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022 dan Pelanggaran asas materi muatan PUU, yaitu asas pengayoman, kemanusiaan dan keadilan vide Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022. Norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subyek maupun obyek yang dibatasi sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari pengaturan hak-hak (normae iuridicae quae ordinationem iurium negant) di dalam UU tersebut. Maka, hal itu menjadi norma hukum yang mengandung fallacy (kekeliruan berpikir). Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa pernah ada permohonan terkait dengan hilangnya tenggat waktu untuk mendapatkan hak pensiun guru besar. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada juga tenggat waktu terkait dengan perubahan suatu undang-undang jabatan publik yang mengubah syarat dari syarat sebelumnya 40 menjadi 50, yang bersangkutan terhalang haknya untuk mencalonkan lagi menjadi pimpinan suatu lembaga publik. Jadi tenggat waktu itu menyangkut kerugian hak konstitusional dari pemohon, Mahkamah Konstitusi cenderung mengabulkan kalau memang itu menyangkut hilangnya hak konstitusional karena tenggat waktu, meskipun memang sifat putusannya kemudian bersyarat. 2) Prinsip constitution base on human right, artinya justru hak asasi itu yang diatur dalam konstitusi. Artinya hak asasi sudah ada dulu dan melekat pada diri seseorang sebagai kodrat, lalu konstitusi memungkinkannya untuk dapat dilaksanakan dan diperolehnya hak tersebut. Sehingga dengan demikian, hak itu memang melekat pada diri seseorang sebagai hak kodrat. 3) Perihal diskursus antara tiga nilai yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ini terkait juga kepastian alokasi anggaran dan penggunaannya. Karena anggaran kita menggunakan prinsip outcome based, jadi harus ada kemanfaatan dari penggunaan anggaran itu. Dengan demikian, sebenarnya ini 36 menyangkut pembatasan mengenai anggaran. Kalau itu terjadi, penghitungan tenggang waktunya tidak perlu dikaitkan dengan masa berlaku dari undang- undang ini, tetapi secara bersyarat konstitusional mengikuti masa berlaku 3 (tiga) tahun dari penetapan surat penetapan BNPT. Apalagi BNPT sangat kompeten untuk melakukan assessment untuk menilai kelayakan korban langsung untuk mendapatkan haknya berdasarkan Pasal 43L dan juga tanggung jawab di Pasal 35. 4) Tanggung jawab melekat pada kodrat seseorang juga merupakan implikasi dari kedudukan negara sebagai negara kesejahteraan, negara yang ba’dotun toyyibatun warobbun ghofur, negara yang adil dan makmur yang diridai oleh Allah SWT, maka dari situlah melengkap pada hak kodrat tadi. Maka jika diberkenan dipertimbangkan, tiga tahun itu dihitung sejak penetapan dari BNPT. Jadi, tenggang waktu dikaitkan dengan undang-undang, ini juga tadi dari Keterangan Pemerintah sendiri, memang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan kalau itu ada audit pun, bisa jadi ada temuan karena dikeluarkan anggaran yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan sendiri oleh undang-undang itu. Maka ini membelenggu pemerintah sendiri. Maka memang ketentuan peran tetap perlu, hanya memang dalam hal ini jangan sampai tenggat waktu itu merugikan hak, meskipun hanya pada beberapa kasus, kiranya kalau itu menimbulkan kerugian hak akan menjadi lebih memenuhi nilai keadilan, kalau itu dibuka ruangnya tanpa meninggalkan prinsip kepastian hukum terkait dengan kepastian anggaran yang memang juga ada prinsip rigiditas di dalam pengelolaan anggaran. Jadi seharunya 3 tahun sejak penetapan BNPT. Keterangan Saksi Pemohon: 1. Saksi: Thiolina F. Marpaung a. Saksi adalah korban Bom Bali I, tahun 2002. b. Cedera diderita saksi yaitu lensa dua bola mata pecah, sehingga saksi setiap bulan harus check-up kondisi mata. c. Selama pemulihan, Saksi banyak mendapat bantuan di Perth, Australia. d. LPSK datang di Bali untuk membantu Saksi menerima bantuan dari Pemda Provinsi Bali ataupun dari kantor-kantor bupati yang ada di Provinsi Bali; e. Dari LPSK, Saksi mendapat informasi bahwa Negara akan memberikan bantuan kompensasi untuk korban; 37 f. Sebelum mendapat kompensasi, Saksi juga dapat bantuan psikologi karena dari kejadian itu juga ada trauma; g. Begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi pada teman-teman Saksi, lalu meminta bantuan LPSK, kemudian LPSK memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi Saksi dan teman-teman Saksi untuk bisa mendapatkan bantuan psikologi, kesehatan, dan untuk kompensasi. Di awal, semua para korban langsung yang pertama itu yang diberikan bantuan adalah korban langsung. Setelah menerima bantuan untuk kesehatan dari korban langsung, juga menerima bantuan untuk para korban keluarga. Karena walaupun suami ataupun istri mereka meninggal, ada yang namanya istri atau suami yang masih hidup yang mentalnya sangat terguncang sampai hari ini. 2. Saksi: Jufri Yusuf: a. Saksi adalah korban Bom Tentena 2005; b. Saksi belum dapat bantuan dari Pemerintah. Saksi berobat dengan biaya sendiri. c. Pada bulan November 2023, ada panggilan dari Kantor Sinode melalui adik Saksi bahwa Saksi harus dapat kompensasi dari pemerintah yang ada di Tentena. 3. Saksi: Daniel Eduard Doeka: a. Saksi adalah Korban Bom Maesa Palu pada 31 Desember 2005; b. Saksi telah memperoleh kompensasi dari Negara. Prosesnya panjang yaitu ketika Undang-Undang 5 Tahun 2018, 25 bulan kemudian terbit PP 35 Tahun 2020, ada waktu sekitar 11 bulan. c. Saksi dihubungi oleh BNPT untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan. d. BNPT menjelaskan hak-hak Saksi sebagai korban. e. Dari Juli 2020, prosesnya itu sampai kami mendapatkan hak-hak berupa kompensasi adalah pada kurang-lebih 7 sampai 8 bulan, Saksi baru memperoleh itu pada tahun 2021 yaitu bulan Februari. Jadi, teman-teman Saksi yang ketika di Jakarta pada Desember, nanti 2 (dua) bulan kemudian baru memperoleh hak itu. f. Banyak teman-teman Saksi di Palu yang juga membutuhkan bantuan kompensasi. Hal tersebut karena kondisi geografis domisili. 38 g. Kepercayaan korban kepada Pemerintah juga menjadi sebab, karena korban lain baru percaya setelah ada sesama korban yang sudah mendapat bantuan dari Negara. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. “Pemulihan korban secara maksimal sekalipun tidak akan dapat menghapuskan secara minimal penderitaan yang dialami oleh korban” Dalil di atas berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang berkarakter kejahatan paling serius (the most serious crimes) sehingga apapun upaya pemulihan (reparations) yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak dari korban kejahatan itu, sejatinya tidak akan dapat “mengobati” penderitaan yang dialami oleh korban. Mengapa begitu? Karena dampak/kerusakan yang timbul dari kejahatan tersebut bersifat “tidak dapat diperbaiki” (irreparable damage). Hilangnya nyawa dari korban kejahatan terorisme adalah salah satu hal yang menggambarkan sifat tersebut, karena nyawa tidak dapat dipulihkan dengan cara atau dalam bentuk apapun! 1) Bagaimana posisi tindak pidana terorisme dalam kerangka hukum hak asasi manusia? Terorisme adalah tindak pidana yang menggunakan unsur-unsur teror dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan politik. Berdasarkan prespektif hukum pidana internasional, kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan termasuk ke dalam kejahatan paling serius (the most serious crime). Akan tetapi, tindakan terorisme individual dapat masuk dalam kategori kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Selain itu, respon Negara yang tidak proporsional dan tidak sah terhadap terorisme juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individu dan merupakan tindakan yang termasuk dalam definisi kejahatan internasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengkategorikan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius dengan kekerasan atau 39 ancaman kekerasan secara sistematis dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut, mereka juga memilih targetnya pada aparat negara, penduduk sipil secara acak, objek vital, lingkungan hidup, serta fasilitas publik dan/atau internasional. Aksi-aksi kelompok terorisme tersebut dapat mengancam kemanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan, serta kemanan manusia, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dalam konteks hukum internasional, penjelasan istilah kejahatan paling serius dapat mengacu kepada pandangan Komite HAM PBB yang menjelaskan istilah tersebut dalam General Comment No. 36 (2018) on the Right to Life sebagai berikut: “The term ‘the most serious crimes’ must be read restrictively and appertain only to crimes of extreme gravity involving intentional killing. Crimes not resulting directly and intentionally in death, such as attempted murder, corruption and other economic and political crimes, armed robbery, piracy, abduction, drug and sexual offences, although serious in nature, can never serve as the basis, within the framework of article 6, for the imposition of the death penalty…States parties are under an obligation to review their criminal laws so as to ensure that the death penalty is not imposed for crimes that do not qualify as the most serious crimes. They should also revoke death sentences issued for crimes not qualifying as the most serious crimes and pursue the necessary legal procedures to re-sentence those convicted for such crimes.” Berdasarkan Komentar Umum di atas, kejahatan paling serius harus dimaknai secara terbatas dan hanya berkenaan dengan kejahatan yang tingkatannya bersifat ekstrem yang dilakukan dengan niat/sengaja untuk menghilangkan nyawa orang (involving intentional killing). Tetapi, bukan kejahatan yang menyebabkan kematian secara tidak langsung dan tidak dilakukan dengan niat/sengaja untuk menghilangkan nyawa (not resulting directly and intentionally in death). Dilihat dari substansinya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kerangka hukum internasional kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tingkatannya bersifat ekstrem dan termasuk sebagai salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut ditunjukkan dari fakta dalam sejumlah kasus bahwa kejahatan terorisme biasanya disertai dengan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. 40 2) Bagaimana tanggung jawab negara/pemerintah dalam penanganan tindak pidana terorisme? Apakah negara harus menggunakan segala upaya dan sumber daya yang dimilikinya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme? Resolusi Dewan Keamanan 1456 (2003) menyatakan bahwa Negara-negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme mematuhi semua kewajiban mereka di bawah hukum internasional, dan harus mengadopsi langkah-langkah tersebut sesuai dengan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi, dan hukum humaniter internasional. Tanggung jawab negara dalam menganani tindak pidana terorisme pada dasarnya dapat bersifat preventif dan kuratif. Preventif dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung-jawab secara hukum untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana terorisme. Lalu, kuratif bermakna bahwa negara memiliki tanggung-jawab secara hukum untuk melakukan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal di atas sejalan dengan uraian dalam bagian penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban. Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan terorisme berdampak terhadap HAM, khususnya hak untuk hidup (right to life) dan hak atas keamanan orang (right to security of person). Oleh karena itu, negara harus bertanggung- jawab atas terjadinya kejahatan terorisme atas dasar terlanggarnya kedua HAM tersebut. Implikasi yang timbul adalah terjadi pelanggaran HAM karena negara dianggap tidak berbuat sesuatu/lalai (violation by omission) sehingga tidak terpenuhinya kedua HAM itu. 41 Alur pikir di atas sejalan dengan pandangan Victor Condé bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM (violation of human rights) yaitu: “A failure of state or other party legally obligated to comply with an international human rights norm. Failure to fulfill an obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct.” Maksudnya, pelanggaran HAM adalah gagalnya negara atau pihak lainnya yang secara hukum diwajibkan untuk mentaati norma- norma hukum HAM internasional, yaitu gagal untuk memenuhi suatu kewajiban. Suatu pelanggaran akan menimbulkan pemulihan (remedy) secara nasional atau internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara. 3) Berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme, bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia mengatur mengenai hak-hak korban pada umumnya, dan korban tindak pidana terorisme pada khususnya? Berdasarkan pemikiran bahwa terjadinya tindak pidana terorisme, kemudian menimbulkan pelanggaran HAM, di situlah timbul tanggung-jawab negara. Terkait dengan pelanggaran HAM ada dua hal esensial yang harus dilakukan oleh negara, yaitu: dari sisi pelaku, negara harus melakukan proses hukum terhadap orang- orang terkait dengan pelanggaran HAM (bring perpetrator to justice). Lalu, dari sisi korban, negara harus melakukan pemulihan terhadap korban (to conduct of reparations), a.l. memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Secara khusus, tidak ada instrumen hukum internasional yang mengatur tentang korban tindak pidana terorisme. Namun, secara umum ada instrumen hukum internasional yang mengatur tentang korban pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum hukum humaniter internasional, yaitu: United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2005 (selanjutnya disingkat UN Basic Principles and Guidelines). UN Basic Principles and Guidelines merupakan Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi oleh Komisi HAM PBB Nomor A/RES/60/147 pada sesi ke-56 tahun 2000, menyebutkan secara langsung istilah “gross violations” untuk hukum HAM internasional dan kata “serious violations” untuk hukum humaniter internasional. UN Basic Principles and Guidelines ini bertujuan untuk memberikan hak-hak para korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter, yaitu hak atas pemulihan. Isi 42 dari hak tersebut meliputi: akses terhadap keadilan, reparasi atas kerugian yang diderita, dan akses terhadap informasi faktual mengenai pelanggaran tersebut. Reparasi yang dimaksud terbagi menjadi lima bentuk, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak akan terulang. UN Basic Principles and Guidelines dapat digunakan untuk korban tindak pidana terorisme dengan konstruksi hukum bahwa kejahatan terorisme merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh “non-state actor” dan dikualifikasikan sebagai (salah satu) “the most serious crime” berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. 4) Bisa dijelaskan juga perkembangan instrumen hak asasi manusia internasional yang menegaskan mengenai tanggung jawab negara untuk melakukan pemulihan terhadap korban, khususnya korban tindak pidana terorisme? Pertanyaan no. 4 sudah sudah dijawab pada uraian jawaban nomor 3. 5) Dalam konteks hukum hak asasi manusia, bagaimana jenis-jenis dan model pemulihan yang harus diberikan negara terhadap korban? Apa saja hak-hak yang dimiliki korban, khususnya korban tindak pidana terorisme? Pada dasarnya model pemulihan korban tindak pidana terorisme (sebagai korban pelanggaran berat HAM) dapat mengacu kepada UN Basic Principles and Guidelines. UN Basic Principles and Guidelines merumuskan tiga hal pokok mengenai pemulihan hak-hak korban sebagai korban pelanggaran berat, yaitu akses yang setara dan efektif terhadap keadilan, reparasi yang memadai, efektif, dan cepat untuk kerugian yang diderita, akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan reparasi. Kemudian, akses yang setara dan efektif terhadap keadilan terdiri dari tiga hal, yaitu menyebarluaskan, mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidaknyamanan bagi para korban dan perwakilan mereka, dan menyediakan semua sarana hukum, diplomatik, dan konsuler yang tepat untuk memastikan bahwa para korban dapat menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran berat. Lalu, reparasi atas kerugian yang diderita meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Termasuk juga: akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme 43 reparasi,yaitu menjelaskan bahwa negara harus mengembangkan sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat umum, khususnya mengenai mengenai pelanggaran-pelanggaran berat HAM dan mekanisme pemulihannya. Hak-hak korban tindak pidana terorisme juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 ayat (1) mengatur korban yang berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, salah satunya adalah tindak pidana terorisme, termasuk pula: korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana perdagangan orang, dan korban penganiayaan berat. 6) Terkait dengan hak-hak korban tindak pidana terorisme, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, apakah ada batasan atau pembatasan yang dapat dilakukan negara dalam pemulihan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme? Jika ada, Apakah pembatasan tersebut dibolehkan? Melalui konstruksi hukum bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang tunduk di bawah hukum internasional, maka ketentuan UN Basic Principles and Guidelines dapat menjadi rujukan. Bagian IV UN Basic Principles and Guidelines menyatakan bahwa, jika diatur dalam perjanjian internasional yang berlaku atau terkandung dalam kewajiban hukum internasional lainnya, statuta (undang-undang) daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional. Lalu, statuta pembatasan domestik untuk jenis-jenis pelanggaran lain yang bukan merupakan kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk pembatasan waktu yang berlaku untuk klaim perdata dan prosedur-prosedur lain, tidak boleh terlalu membatasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme pada dasarnya tidak diperkenankan. 7) Apakah hak-hak korban terorisme tersebut merupakan hak-hak yang melekat karena keberadaannya sebagai korban atau memang terdapat garansi yang jelas yang diberikan oleh instrumen hak asasi manusia? Atau bagaimana ahli memandang mengenai hal ini. 44 Hingga saat ini aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemulihan korban terorisme belum ada. Oleh karena itu ketentuan hukum HAM internasional dapat menjadi acuan. Secara umum, prinsip mengenai pemulihan/reparations diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005) dan UN Basic Principles and Guidelines 2005. Pasal 2 ayat (3) ICCPR mengatur pemulihan (reparations/remedy) bahwa Setiap Negara Peserta Kovenan melakukan kewajiban untuk: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan memperoleh pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut pemulihan tersebut akan mendapatkan haknya yang ditentukan oleh otoritas yudisial, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas berwenang lainnya yang disediakan oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan- kemungkinan pemulihan yudisial; (c) Untuk memastikan bahwa pihak berwenang yang berwenang akan melaksanakan upaya hukum tersebut jika dikabulkan. Pemulihan korban terorisme pada prinsipnya juga harus mengacu kepada ketentuan di atas, karena Indonesia memiliki kewajiban hukum (legal obligation) untuk mentaati ketentuan di atas, mengingat Indonesia telah meratifikasi ICCPR. Hal tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan (hukum domestic). 8) Apakah pemenuhan hak-hak korban terorisme ini tergantung atau terdapat kondisional tertentu yang memang baru bisa dipenuhi apabila memenuhi syarat- syarat tertentu, atau memang melekat seketika seseorang menjadi korban tindak pidana terorisme. Hak atas pemulihan bersifat melekat. Melalui konstruksi hukum bahwa korban terorisme adalah korban pelanggaran berat HAM (gross violations of human rights), maka ketentuan pada Bagian V tentang No. 9 UN Basic Principles and Guidelines dapat digunakan oleh para korban tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang akan dianggap sebagai korban terlepas dari apakah pelaku pelanggaran diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. 45 Kemudian, pada Bagian VII diatur mengenai hak korban atas pemulihan. Bagian itu mengatur bahwa pemulihan untuk pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional mencakup hak korban atas hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam hukum internasional: (a) Akses yang setara dan efektif terhadap keadilan; (b) Reparasi yang memadai, efektif, dan cepat untuk kerugian yang diderita; (c) Akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi. Berdasarkan ketentuan di tersebut, maka hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme bersifat melekat. Theo van Boven menyatakan bahwa, hak-hak korban pelanggaran berat HAM secara komprehensif yang sudah terangkai dalam berbagai instrumen- instrumen HAM yang berlaku dan sudah ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite HAM internasional maupun pengadilan regional HAM, tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan (right to justice), tetapi juga hak atas pemulihan (right to reparation). 9) Dalam hukum hak asasi manusia, Apakah terdapat daluarsa dalam pemulihan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme? Pertanyaan no. 9 sudah sudah dijawab pada uraian jawaban nomor 6. 2. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D. A. Pasal 43L UU No. 5 tahun 2018 Pasal 43L (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 46 ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. B. Kerugian Pemohon/ Korban Terorisme Bahwa Para Pemohon adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang- undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; C. Hak-Hak Korban Terorisme Heru Susetyo menyebutkan bahwa Serangan teror terjadi di seluruh dunia, namun, perhatian aparat penegak hukum dan masyarakat lebih banyak tertuju pada pelakunya, bukan pada korban terorisme. Jauh lebih sedikit orang yang masih 47 merasa prihatin terhadap para korban dan penyintas. Semua mata tertuju pada para pelaku, kelompok ISIS, atau siapa pun yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teror tersebut. Begitu pula di Indonesia, semakin sedikit orang yang mengingat situasi dan penderitaan korban terorisme di Indonesia. Ada empat fase berbeda terjadi setelah serangan teroris menurut Josie CM Netten dan Maarten Van Donk : Pertama, fase dampak: peristiwa dramatis terjadi, mendatangkan malapetaka, kematian, kehancuran, dan kerugian. Korban dan masyarakat kebingungan dan shock. Kedua, fase bulan madu, yang dimulai beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu dan mungkin berlangsung tiga hingga enam bulan. Dukungan bantuan diberikan, peringatan dilakukan, masyarakat dan pihak berwenang mengorganisir bantuan spontan dalam jumlah besar, disertai dengan perhatian dan kemurahan hati media. Banyak dukungan sosial dimobilisasi dan tersedia. Yang ketiga adalah fase kekecewaan ketika serangan teroris tidak lagi menjadi fokus perhatian. Masyarakat kembali ke rutinitas sehari-hari. Berita lain kini menuntut perhatian. Tahap keempat adalah tahap reintegrasi. Pembangunan kembali kehidupan individu dan komunitas yang terkena dampak yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, sertag merupakan fase pemulihan jangka panjang. Setelah terjadinya terorisme, sebagaimana dicatat oleh PBB, “Korban terorisme terus berjuang agar suaranya didengar, kebutuhannya didukung, dan hak-haknya ditegakkan.” “Korban sering kali merasa dilupakan dan diabaikan ketika dampak serangan teroris sudah tidak ada lagi, dan hal ini bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi mereka”, ujar PBB di tahun 2018 saat memperingati Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional kepada Korban Terorisme setiap bulan Agustus. Ketika rutinitas sehari-hari kembali terjadi, korban sering kali kehilangan harapan, kebencian, kepahitan dan persepsi ditinggal sendirian. Tidak ada lagi rasa kebersamaan. Fase ini sering disebut sebagai “bencana kedua” atau “bencana setelah bencana”. Periode ini dapat berlangsung selama beberapa tahun, seperti yang dikonfirmasi oleh para peneliti di atas. Oleh karena itu, tantangan serius kita saat ini adalah bagaimana memberikan dukungan kepada para korban terorisme yang terlantar dan bagaimana mencegah mereka menjadi korban sekunder. Tanggung jawab utama untuk mendukung korban terorisme dan menegakkan hak- hak mereka berada di tangan negara. Masyarakat termasuk sektor swasta, media, 48 lembaga pendidikan dan komunitas serta keluarga juga berbagi tanggung jawab terkait dengan korban langsung dan tidak langsung. Negara harus memberikan bantuan medis segera dan jangka Panjang. Tanggung jawab utama untuk mendukung korban terorisme dan menegakkan hak-hak mereka berada di tangan negara. Masyarakat termasuk sektor swasta, media, lembaga pendidikan dan komunitas serta keluarga juga berbagi tanggung jawab terkait dengan korban langsung dan tidak langsung. Negara harus segera memberikan bantuan medis dan dukungan psikososial jangka panjang kepada para korban, belum lagi kompensasi yang mudah didapat. Negara harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan undang-undang pemerintah untuk memberikan respons yang memadai guna mendukung korban terorisme dalam kerangka peradilan pidana. Negara juga harus memenuhi kebutuhan para korban dan keluarga mereka segera setelah serangan teroris, seperti yang dikutip dalam laporan UNODC pada tahun 2017. Perlakuan terhadap korban terorisme harus selalu dalam fase bulan madu, bukan fase kekecewaan. Dan harus ada keseimbangan antara perhatian yang diberikan kepada pelaku dan korban. European Union Handbook on Victims of Terrorism menyebutkan bahwa Kebutuhan korban terorisme antara lain : (1) kebutuhan akan pengakuan dan rasa hormat (recognition and respect) sebagai korban terorisme; (2) Dukungan: perawatan medis, perawatan trauma psikologis khusus, informasi, praktis bantuan, bantuan hukum, dukungan komunikasi (media), dukungan sejawat, dll; (3) Perlindungan: perlindungan fisik, perlindungan dari viktimisasi sekunder (reviktimisasi); (4) Akses terhadap keadilan: partisipasi yang aman dalam proses peradilan pidana; (5) Kompensasi dan restorasi: kompensasi finansial dan kompensasi dan bantuan keuangan. Restorasi mencakup pemulihan secara menyeluruh dan restorasi proses keadilan. Selain itu perlu juga memperhatikan kebutuhan individual korban terorisme dimana kebutuhan individu masing-masing korban akan bergantung pada karakteristik pribadi (viktimisasi sebelumnya atau peristiwa kehidupan yang penuh tekanan); (kesehatan mental; sosial jaringan; situasi sosial ekonomi; lintas batas situasi; dan pemicu stres sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan ini akan berkembang 49 seiring berjalannya waktu, oleh karena itu, merespon kebutuhan korban terorisme memerlukan sebuah pendekatan individual yang berpusat pada korban. Menurut EU Handbook on Victims of Terrorism, hak-hak korban terorisme berkisar sebagai berikut : (1) hak atas akses terhadap informasi; (2) akses terhadap program-program dukungan dan pelayanan; (3) hak atas akses terhadap keadilan dan hak-hak prosedural; (4) akses terhadap perlindungan; (5) akses terhada perlindungan dari viktimisasi sekunder/ reviktimisasi; (6) perlindungan terhadap privacy; (7) akses terhadap kompensasi ; (8) perlindungan khusus terhadap korban terorisme di luar negara (cross border) dan (9) perlindungan khusus terhadap korban anak. Hak-hak korban dalam pengertian yang lebih luas dapat dicapai dibagi menjadi dua kategori terpisah: hak atas pelayanan (service rights) dan hak prosedural (procedural rights). Hak atas pelayanan adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan korban perawatan yang lebih baik, dan pengalaman. Hak prosedural memberikan korban dengan peran partisipatif yang lebih sentral dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak korban dalam pengertian yang lebih luas dapat dicapai dibagi menjadi dua kategori terpisah: hak atas pelayanan (service rights) dan hak prosedural (procedural rights). Hak atas pelayanan adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan korban perawatan yang lebih baik, dan pengalaman, peradilan pidana sistem. Hak prosedural memberikan korban dengan peran partisipatif yang lebih sentral dalam proses pengambilan keputusan. Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan korban tindak pidana terorisme adalah Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban merupakan tanggung jawab negara. Lalu korban diklasifikasikan atas korban langsung atau korban tidak langsung. Korban langsung ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 50 a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan oleh lembaga yang melenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban (saat ini adalah LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Sedangkan bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam penjatuhan pidana selain memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya dan menjadi manusia yang baik, ditujukan juga sebagai sarana untuk melindungi dan memenuhi hak korban khususnya yang berkaitan dengan pemulihan melalui pengajuan permohonan ganti kerugian. Tindak pidana menimbulkan ketertiban dan keseimbangan masyarakat terganggu, sehingga diperlukan usaha untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula. Ketertiban dan keseimbangan masyarakat terganggu karena adanya kerugian dan korban yang menanggung penderitaan akibat tindak pidana. Korban dalam hal ini tidak hanya perorangan, melainkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung terdampak tindak pidana. Korban tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental dan sosial sehingga membutuhkan pemulihan dan ganti kerugian yang sudah seharusnya ditanggung pelaku, termasuk pemulihan terhadap masyarakat terdampak tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana berdampak pula pada jumlah korban, meskipun tidak semua tindak pidana menimbulkan korban. Korban tindak pidana mempunyai beban baik fisik, mental dan sosial. Pemulihan korban secara fisik kemungkinan dapat dilakukan lebih cepat dari pada penderitaan mental atau psikis. Pandangan masyarakat atau lingkungan sekitar memberikan dampak atau tekanan tersendiri bagi korban. Ganti kerugian baik restitusi atau kompensasi adalah bagian dari upaya untuk meringankan penderitaan korban. Pemulihan mengembalikan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana sangat sulit, meskipun demikian pemulihan dan ganti kerugian tetap harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. 51 Kompensasi dan restitusi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Pengertian kompensasi tersebut memberikan pemahaman bahwa kompensasi diberikan oleh negara sebagai ganti kerugian akibat tindak pidana, hal ini karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian tersebut diberikan sepenuhnya oleh negara. Negara memberikan kompensasi pada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 ayat (1) yang menentukan “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.” Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa tidak semua korban tindak pidana memperoleh kompensasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Pengertian restitusi, Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban menentukan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab dan penyesalan pelaku karena tindak pidana yang dilakukan, yang telah mengakibatkan penderitaan baik fisik, mental dan sosial pada korban. Restitusi selain diberikan oleh pelaku, dapat juga diberikan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya pemberian ganti kerugian tersebut merupakan salah satu upaya meringankan penderitaan dan memulihkan kondisi korban dan bagian upaya pelaku untuk mengurangi rasa bersalah. Pelaku sudah seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan pemberian restitusi, namun demikian tidak semua pelaku dapat memberikan restitusi. Pemberian kompensasi pada 52 tindak pidana tertentu dan tidak diberikannya restitusi bagi korban oleh pelaku merupakan permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh negara. Hak warga negara dijamin oleh konstitusi dan kewajiban negara memberikan perlindungan tersebut melalui instrumen hukum yang mengakomodir hak korban untuk memperoleh ganti kerugian apabila restitusi tidak diterima oleh korban. Instrumen hukum merupakan sarana yang dapat digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam hal melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya termasuk korban tindak pidana. Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, Indonesia wajib berpedoman pada konvensi atau instrumen internasional tersebut. Hak korban dalam instrumen hukum internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966), yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 2 ayat 3 menentukan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara; (b)menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; (c) menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Korban berhak mendapatkan pemulihan karena hak atau kebebasannya dilanggar, meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah orang dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Upaya pemulihan tersebut dijamin oleh negara melalui lembaga peradilan atau sistem hukum dalam negara yang bersangkutan. Selanjutnya negara memastikan dan menjamin bahwa lembaga yang dibentuk 53 khusus untuk upaya pemulihan korban dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1 menentukan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin terwujudnya hak tersebut di antaranya melalui instrumen hukum. Pemenuhan hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi korban tindak pidana. Korban mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara, di antaranya memperoleh pemulihan dan ganti kerugian untuk meringankan penderitaan akibat tindak pidana. Gustav Radbruch mengemukakan mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nilai dasar kegunaan menempatkan hukum dalam kaitan dengan konteks sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ia merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang juga memperhatikan interaksi hukum dan masyarakatnya. Hukum yang dibuat sudah seharusnya memberikan nilai keadilan bagi para pihak dan mendatangkan kemanfaatan termasuk bagi masyarakat. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Pembaharuan hukum melalui pembuatan, penggantian atau perubahan merupakan bagian usaha negara membuat kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Upaya atau bentuk/ wujud dari pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik, antara lain dilakukan dengan reformulasi (perumusan kembali) ketentuan dalam perundang-undangan. Demikian pula dengan pembaharuan kebijakan kompensasi ditujukan untuk kualitas yang lebih baik dalam hal pemenuhan hak korban dan meringankan penderitaan korban. Kompensasi yang diberikan pada tindak pidana tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana lain yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku, sebagai contoh korban kekerasan seksual. Penderitaan fisik, mental dan sosial harus ditanggung oleh korban termasuk dalam proses sistem peradilan pidana. Meskipun negara memberikan bantuan di antaranya bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, apabila pelaku tidak memberikan 54 restitusi dan negara tidak memberikan kompensasi, hal ini dapat menghambat upaya pemulihan korban. Pembaharuan hukum sudah semestinya memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai. Dengan demikian untuk memberikan nilai keadilan, korban tindak pidana lain juga berhak atas kompensasi. Korban tindak pidana membutuhkan pemulihan keadaan meskipun tidak seperti keadaan semula, terutama dalam hal tindak pidana berat. Korban menanggung penderitaan fisik, mental dan sosial, sehingga pemenuhan hak korban sudah seharusnya diakomodir dalam pembaharuan hukum termasuk dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana saat ini kurang mengakomodir pemenuhan hak korban, di sisi lain korban (victim) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum. D. Hak atas Kompensasi Stephen Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut : a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitive-nya). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah ‘denda kompensasi’ (compensatory fine). Denda ini merupakan ‘kewajiban yang bernilai uang’ (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan. d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak 55 mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara-lah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. Di luar kompensasi ataupun restitusi, bentuk-bentuk pelayanan lain yang dapat diberikan kepada korban antara lain : (1) Konseling; (2) Pelayanan/ bantuan medis; (3) bantuan hukum; maupun (4) Pemberian informasi. Apabila kompensasi dan restitusi sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, sebaliknya terminologi ‘reparasi’ tidak terlalu dikenal. Sistem peradilan pidana Selandia Baru (New Zealand) mengartikan reparasi sebagai : The Court can order an offender to pay you money if you have suffered emotional harm or had property damaged or lost as a result of a crime. This is known as 'reparation'. Pemaknaan sistem peradilan pidana Selandia Baru terhadap ‘reparasi’ ini hampir sama maknanya dengan ‘kompensasi’ dalam UU No. 13 tahun 2006 jo PP No. 44 tahun 2008. Pemaknaan reparasi yang lebih luas disebutkan dalam Statuta Roma 1998 (Rome Statute) yang menjadi landasan pendirian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang menyatakan sebagai berikut: For the first time, an international criminal court has the power to order a criminal perpetrator to pay reparation to a victim who has suffered as a result of the perpetrator’s criminal actions. Pursuant to article 75, the Court may lay down the principles for reparation for victims, which may include restitution, indemnification and rehabilitation. On this point, the Rome Statute of the International Criminal Court has benefited from all the work carried out with regard to victims, in particular within the United Nations. The Court may also enter an order against a convicted person stating the appropriate reparation for the victims or their beneficiaries. This reparation may also take the form of restitution, indemnification or rehabilitation. The Court may order reparations to be paid through the Trust Fund for Victims, which was set up by the Assembly of States Parties in September 2002. Victims may apply for reparations at any time. However they are not required to do so and the Judges are empowered to order reparations to victims whether they have applied or not. Victims who wish to apply for reparations may do so by filing a written application 56 with the Registry, which must contain the information laid down in Rule 94 of the Rules of Procedure and Evidence. The Victims Participation and Reparation Section has prepared standard forms to make this easier for victims. When submitting an application using the standard form it is possible for victims to request participation, or reparations, or both. (Untuk pertama kalinya, pengadilan pidana internasional mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelaku pidana membayar ganti rugi kepada korban yang menderita akibat tindakan pidana yang dilakukan pelaku. Berdasarkan pasal 75, Pengadilan dapat menetapkan prinsip-prinsip reparasi bagi korban, yang dapat mencakup restitusi, ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal ini, Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional telah memperoleh manfaat dari semua upaya yang dilakukan terkait dengan korban, khususnya di PBB. Pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah terhadap terpidana dengan menyatakan reparasi yang pantas bagi para korban atau penerima manfaatnya. Reparasi ini juga dapat berbentuk restitusi, ganti rugi atau rehabilitasi. Pengadilan dapat memerintahkan pembayaran reparasi melalui Dana Perwalian untuk Korban, yang dibentuk oleh Majelis Negara-Negara Pihak pada bulan September 2002. Para korban dapat mengajukan permohonan reparasi kapan saja. Namun mereka tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut dan Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemberian reparasi kepada para korban baik mereka telah mengajukan permohonan atau belum. Para korban yang ingin mengajukan permohonan reparasi dapat melakukannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Panitera, yang harus memuat informasi yang tercantum dalam Aturan 94 Peraturan Prosedur dan Pembuktian. Bagian Partisipasi dan Reparasi Korban telah menyiapkan formulir standar untuk memudahkan para korban. Ketika mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir standar, korban dapat meminta partisipasi, atau reparasi, atau keduanya). Pemberian reparasi ataupun kompensasi adalah berlandaskan right to remedy (hak untuk mendapatkan perbaikan/ pemulihan). Hak ini dijelaskan oleh beberapa instrument HAM internasional sebagai berikut: 1) The Right to a Remedy The right to a remedy when rights are violated is expressly guaranteed by global and regional human rights instruments. Most texts guarantee both the procedural 57 right of effective access to a fair hearing and the substantive right to a remedy. The Universal Declaration of Human Rights provides that "everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or laws" (art. 8). The International Covenant on Civil and Political Rights contains three separate articles on remedies. Article 2.3 calls on States Parties to ensure that any person whose rights or freedoms recognized in the Covenant are violated shall have an effective remedy notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity; to ensure that any person claiming such a remedy shall have the right thereto determined by competent judicial,administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; and to ensure that the competent administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; and to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted. The Convention on the Elimination of Racial Discrimination, also contains broad guarantees of an effective remedy (art. 6), like the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which requires competent national tribunals and other public institutions to ensure "the effective protection of women against any act of discrimination." (art. 2.c). (1) Hak atas Pemulihan Hak atas pemulihan ketika hak-hak dilanggar secara tegas dijamin oleh instrumen hak asasi manusia global dan regional. Sebagian besar naskah menjamin hak prosedural atas akses efektif terhadap pemeriksaan yang adil dan hak substantif atas pemulihan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang” (pasal 8). Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memuat tiga pasal terpisah mengenai pemulihan. Pasal 2.3 menyerukan kepada Negara-Negara Pihak untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya yang diakui dalam Kovenan dilanggar, akan mendapatkan pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; untuk memastikan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut mempunyai hak atas hal 58 tersebut yang ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas kompeten lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan hukum; dan untuk memastikan bahwa otoritas administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas kompeten lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan upaya hukum; dan untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang akan melaksanakan upaya hukum tersebut jika sudah diberikan. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial juga memuat jaminan luas atas penyelesaian yang efektif (pasal 6), seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mensyaratkan pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk memastikan " perlindungan yang efektif terhadap perempuan terhadap tindakan diskriminasi apa pun." (pasal 2.c).) Selain istilah kompensasi (compensation), restitusi (restitution), reparasi (reparation), hak atas perbaikan dan pemulihan (rights to remedy), dikenal pula istilah ‘redress’ ataupun ‘ganti rugi’. Istilah ini dapat dijumpai pada Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) 1998 pada pasal 14 yang menyebutkan: "Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependents shall be entitled to compensation." (Setiap Negara Pihak harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dilaksanakan atas kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi seutuhnya. Apabila korban meninggal dunia akibat tindakan penyiksaan, maka tanggungan korban berhak mendapat ganti rugi).” Perkembangan gerakan pemerhati hak-hak korban saat ini lebih menekankan pada kebutuhan sosial, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan hukum para korban. Karena korban selama ini sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Perhatian terhadap hak-hak dan kebutuhan para pelaku lebih sering dikedepankan. Mengedepankan reparasi dan kompensasi kepada para korban kini lebih utama dan mendatangkan kepuasan bagi para korban daripada semata-mata mengurusi pemidanaan sang pelaku kejahatan. Pertimbangan kemaslahatan 59 korban lebih daripada penegakan hukum lebih memberikan kedamaian dan ketenangan kepada korban. Dan inilah filosofi dari keadilan restoratif. Carolyn Hoyle berpendapat bahwa reparasi dari kerugian yang dialami oleh korban kejahatan adalah satu produk keadilan restoratif yang amat diharapkan korban. Selanjutnya ia mengatakan: Reparation for harms caused by an offence is one of the many outcomes victims expect from the restorative process and while it is not crucial that a formal written reparation agreement be reached, it is important that where such agreements are made offenders comply with their terms (or that the reasons for non-compliance are accepted as legitimate). If not, other participants may come to feel that the offender misled them at the session and victims may be disappointed or even feel somewhat re-victimised. Ide dasar dari restitusi menurut Gilbert Geis adalah : The common understanding today is that for crime victims programs of restitution imposed upon offenders affoard an opportunity to regain all or part of what had been lost through the victimization. If the loss has been in the nature of physical injury, then restitution can at least hope to provide compensation for medical expenses, loss of earnings and , in theory at least, it might even exact monetary balm to assuage the victim’s pain and suffering. In much crime the victim is not a person but rather a physical object, restitution programs seek to have them reimbursed for their deprivation, with the general attempt being to restore them as nearly and neatly as possible to their condition prior to depredation. (Pemahaman umum saat ini adalah bahwa bagi para korban kejahatan, program restitusi yang diberikan kepada para pelaku memungkinkan mereka mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari apa yang telah hilang akibat viktimisasi tersebut. Jika kerugian tersebut berupa cedera fisik, maka restitusi setidaknya dapat memberikan kompensasi atas biaya pengobatan dan hilangnya pendapatan dan, setidaknya secara teori, bahkan dapat memberikan bantuan keuangan untuk meringankan rasa sakit dan penderitaan korban. Dalam sebagian besar kejahatan, korbannya bukanlah seorang manusia melainkan objek fisik, program restitusi berupaya agar mereka mendapatkan penggantian atas kekurangan yang mereka alami, dengan upaya umum untuk mengembalikan mereka sedekat dan serapi mungkin ke kondisi mereka sebelum dirusak). Sedangkan terhadap kompensasi korban kejahatan, Gilbert Geis menyebutkan: 60 Victim compensation programs for crime victims provide financial aid to persons who have suffered losses as a result of law-breaking…Victim compensation, contrasted to restitution, offers the advantage that eligibility does not depend upon either the apprehension or the conviction of an offender. Victim compensation is structured in accord with the same principles that govern other social insurance schemes, such as old age, survivors and disability insurance benefits. Taxes are employed in all such programs to defray for eligible persons losses they have suffered or expenses associated with financially burdensome circumstances. (Program kompensasi korban bagi korban kejahatan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang menderita kerugian akibat pelanggaran hukum…Kompensasi korban, berbeda dengan restitusi, menawarkan keuntungan karena kelayakannya tidak bergantung pada penangkapan atau hukuman pelaku. Kompensasi korban disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama yang mengatur skema asuransi sosial lainnya, seperti manfaat asuransi hari tua, penyintas, dan cacat. Pajak digunakan dalam semua program tersebut untuk membiayai kerugian yang diderita oleh orang-orang yang memenuhi syarat atau biaya-biaya yang terkait dengan keadaan yang memberatkan secara finansial). Reparasi dan kompensasi terhadap korban kejahatan dilakukan secara berbeda di banyak negara. Di Perancis ada mekanisme Action Civile System. Dimana korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan di muka pengadilan pidana. Namun, data menunjukkan bahwa tidak banyak korban di Perancis maupun di Swiss mengajukan gugatan perdata. Sebabnya karena pengadilan pidana dapat menolak untuk memfasilitasi gugatan perdata tanpa memberikan alasan. Studi yang dilakukan di Pengadilan Paris menunjukkan bahwa hanya satu dari empat korban yang sukses mendapatkan bagian dari pembayaran kompensasi dari pelaku melalui gugatan perdata. Sementara lebih dari 90% mendapatkan kepuasan hukum dari pengadilan pidana. Pada beberapa negara seperti Perancis, Belanda dan Jerman, jaksa penuntut umum (prosecutors) dapat melakukan diskresi untuk tidak melanjutkan perkara (dismiss) ketika pelaku atau tersangka pelaku telah membayar kompensasi yang layak atau telah berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada korban. Mekanisme ini disebut sebagai ‘compensation through ‘plea bargaining’. Namun di Jerman jaksa penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mekanisme kompensasi ini, maka hanya sedikit kasus yang tidak dilanjutkan karena 61 pelaku/ tersangka pelaku telah membayar atau berkomitmen untuk membayar kompensasi. Mekanisme lain adalah melalui compensation orders (perintah untuk memberikan kompensasi) seperti yang diperkenalkan di Inggris sejak tahun 1972. Mekanisme ini telah menarik perhatian dunia internasional dan memicu lahirnya banyak studi mengenai efektifitasnya. Penelitian dari Shapland (1985) menunjukkan bahwa pada tahun 1979 – 1980 para korban kejahatan menerima hanya jumlah yang sangat minimal, sekitar 44 poundsterling untuk korban kekerasan, 22 poundsterling untuk korban pencurian, hanya beberapa yang nyaris mendekati 100 poundsterling. Hanya 7 – 15% dari putusan hakim di Inggris pada dekade 80-an yang juga menyertakan compensation order. Oleh karena itu, banyak korban yang tidak antusias dengan mekanisme ini, disamping waktu pembayarannya juga seringkali amat lambat. Kekecewaan yang hampir sama dijumpai di sistem peradilan pidana Amerika Serikat pada dekade tersebut. Para korban tidak mendapatkan kompensasi yang penuh/ maksimal. Hanya sebagian saja kerugian yang mereka alami mendapatkan kompensasinya. Kompensasi dari negara atau yang diberikan oleh negara (di Indonesia dikenal sebagai restitusi) adalah model reparasi yang lain. Banyak negara barat mengintrodusir skema ini dalam sistem peradilan pidana-nya. Ada satu kesamaan dari skema ini (common features) yaitu bahwa hanya korban kejahatan yang pelaku kejahatannya tak mampu melakukan reparasi dari sumber-sumber lain dan korban yang betul-betul sangat memerlukan-lah yang memenuhi syarat mendapatkan kompensasi dari negara ini. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diterima korban melalui compensation orders, jumlah yang diterima melalui compensation by the state ini jauh lebih besar. Contohnya pada tahun 1984 jumlah yang umumnya diterima korban di Jerman adalah setara dengan USD 2000, USD 5000 di Austria, USD 8000 di Perancis, USD 2500 di Inggris Raya, USD 2500 di Canada dan sekitar USD 20000 di negara bagian South Australia. Namun, tidak banyak korban yang mendapatkan kompensasi dari negara. Studi yang dilakukan pada tahun 1984 menunjukkan bahwa permohonan kompensasi dari negara yang sukses dilakukan hanya 5627 kasus di Jerman, 79 di Austria, 201 di Perancis, 22923 di Inggris Raya, 3732 di Canada dan 87 di South Australia. Oleh karenanya, pada dekade tersebut berkembang skeptisisme di antara para korban. Karena praktek kompensasi model 62 ini dianggap hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu saja dan jumlah yang diberikan hanya dapat mengganti sebagian kecil kerugian saja. Kompensasi melalui gugatan perdata yang diajukan melalui peradilan perdata (civil procedures) adalah model kompensasi yang juga kerap dilakukan. Secara teori hukum, hampir semua negara di dunia mengakomodasi sistem ini. Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku/ tersangka pelaku. Apabila tergugat adalah sekaligus pelaku/ tersangka pelaku (offenders) maka kompensasi cenderung lebih mudah didapatkan. Permasalahannya, gugatan perdata seringkali tidak murah. Korban harus mengeluarkan biaya cukup signifikan untuk membayar advokat/ pengacara-nya. Pelaksanaan reparasi terhadap korban di beberapa negara adalah berbeda- beda. Di New Zealand (Selandia Baru) pengadilan dapat memerintahkan kepada pelaku kejahatan untuk membaya kompensasi terhadap korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kehilangan/ kerusakan harta benda. Jumlah kompensasinya adalah tergantung dari jumlah kehilangan atau kerugian yang dialami korban dan kemampuan sang pelaku untuk membayar. Proses reparasi di New Zealand adalah sebagai berikut: Setelah kasus diperkarakan di pengadilan, Korban akan dikirimi surat pemberitahuan reparasi (reparation notice) yang menyebutkan jumlah yang diperintahkan oleh pengadilan untuk dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Sang pelaku diberikan waktu selama 28 hari untuk membayar jumlah tersebut melalui pengadilan secara total atau untuk mengatur pembayaran secara mengangsur. Kemudian pengadilan akan meneruskan pembayaran tersebut kepada korban melalui direct credit ataupu via cheque. Bila pembayaran langsung dilunasi si pelaku, maka pengadilan akan mengirimkan uang langsung kepada si korban secara penuh. Namun apabila pembayaran dengan sistem mengangsur, maka pembayaran akan dilakukan ketika semua jumlah angsuran usai dilunasi oleh si pelaku. Bagaimana apabila si pelaku menolak untuk membayar kompensasi? Pengadilan tidak akan tinggal diam dan akan menempatkan hal ini sebagai prioritas. Pengadilan memiliki sejumlah cara untuk memaksa sang pelaku membayar, seperti meminta pengurangan gaji/ upah sang pelaku, membekukan rekening bank, menjual harta benda si pelaku, sampai mencegah si pelaku pergi ke luar negeri. Di negara bagian South Australia di negara Australia, ada beberapa kondisi dimana korban kejahatan (atau keluarganya) berhak mengklaim kompensasi dari negara. 63 Termasuk dalam pengertian penderitaan (injury) yang dapat diajukan klaim-nya adalah shock, gangguan mental, kehamilan akibat perkosaan, namun tidak termasuk kehilangan atau kerugian terhadap harta benda. Korban juga dapat mengajukan klaim terhadap kompensasi atas kesakitan atau penderitaan, kerugian keuangan, kehilangan mata pencaharian atau berkurangnya kemampuan untuk mencari nafkah. Jika klaim tersebut diterima, maka jumlah uangnya akan sangat bergantung kepada : kapan kejahatan tersebut terjadi, seberapa jauh tingkat penderitaan yang dialami korban dan apakah sang korban turut berkontribusi untuk terjadinya kejahatan atau tidak. Korban kejahatan yang tak mengalami kerugian/ penderitaan atau mengalami kerugian yang amat minimal tidak berhak mendapatkan kompensasi, namun tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Pembayaran dapat berasal dari diskresi Attorney General yang mempertimbangkan perlunya sang korban kejahatan dibantu supaya dapat mengatasi dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, korban yang trauma karena diancam untuk dibunuh misalnya, dapat meminta bantuan pengamanan diri ataupun pengamanan rumah. Di Inggris ada Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) yang merupakan badan yang dibentuk oleh Criminal Injuries Compensation Act 1995. Maksud pendirian institusi ini adalah untuk memberikan kompensasi bagi korban yang ‘innocent’ (tidak berkontribusi terhadap kejahatan tersebut). Skema ini menggantikan skema sebelumnya yang dikelola oleh Criminal Injuries Compensation Board sejak tahun 1964. Pada awalnya skema tersebut ditujukan pada korban yang menderita/ luka akibat penegakan hukum (law enforcement) atau korban kecelakaan yang menyeberangi rel kereta api (trespassing). Namun sebagian besar pemohon kompensasi (90%) adalah korban yang memang mengalami kekerasan akibat kejahatan. Untuk memohon kompensasi ini, sang pelaku kejahatan tidak perlu didakwa atau diidentifikasi, namun korban harus mengajukan pelaporan . Kompensasi dapat dibayarkan untuk korban yang memenuhi syarat sesuai dengan tarif yang berlaku, dimana 1000 Poundsterling adalah jumlah kerugian minimum. Kebijakan pemberian kompensasi dalam skema tersebut di atas hanyalah untuk korban yang ‘innocent’. Alias tidak berlaku bagi korban yang memiliki catatan kejahatan signifikan (criminal records) atau perilaku dan tindak tanduknya 64 berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Apalagi apabila korban adalah sekaligus pelaku kejahatan (offenders). Justifikasi dari kebijakan ini adalah para pembayar pajak (taxpayer) tidak seharusnya turut memberi kompensasi kepada korban yang pada saat bersamaan adalah juga pelaku kejahatan. Di Amerika Serikat, skema kompensasi adalah berbeda untuk setiap negara bagian (state). Di Texas misalnya pelaku kejahatan diperintahkan menyisihkan dananya untuk Crime Victims’ Compensastion Fund. Pada tahun 1979 Crime Victims’ Compensation Act dilahirkan. Undang-Undang Texas ini melahirkan Compensation to Victims of Crime Fund and the Crime Victims’ Compensation (CVC) Program. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi para korban dalam memahami proses penuntutan kejahatan dan mengganti kerugian para korban yang tak bersalah. Dana untuk kompensasi berasal dari sang pelaku kejahatan. Pengelola program kompensasi korban ini adalah Office of Attorney General. Jaksa negara bagian ini bertanggungjawab untuk menjamin bahwa korban kejahatan mendapatkan dana pengganti kerugian yang dialaminya dimana ia tak mungkin mendapatkan penggantian dari sumber lain (asuransi dan sebagainya). Hukum negara bagian Texas menghendaki bahwa dana pengganti kerugian korban sedapat mungkin diperoleh dulu dari sumber lain seperti asuransi kesehatan (health insurance), Medicaid, medicare, asuransi mobil atau dari Texas Workers Compensation. Dana yang dapat diklaim adalah maksimal USD 50000. Korban yang menderita dan mengalami cacat permanen akibat kejahatan dapat mengajukan klaim hingga USD 75000. Di negara bagian North Carolina – USA, program kompensasi untuk korban diberikan kepada warganegara yang mengalami kesulitan biaya perawatan medis dan kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dari kejahatan dimana ia tidak berkontribusi atas kejahatan tersebut (innocent victims). Korban perkosaan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecahan seksual terhadap anak, korban akibat supir mabuk, dan keluarga korban pembunuhan adalah berhak juga untk mendapatkan bantuan keuangan. Sejak tahun 1978, Victim Compensation Services telah banyak membantu korban yang tidak bersalah (innocent victims) dan keluarganya untuk mendapatkan pemulihan akibat kejahatan yang terjadi pada mereka. Bantuan tersebut adalah untuk pelbagai kebutuhan seperti perawatan medis, konseling, kehilangan mata 65 pencaharian dan biaya pemakaman. Negara bagian North Carolina menerapkan aturan bahwa negara adalah sumber terakhir (last resort) dari biaya kompensasi setelah diusahakan dari sumber lain seperti Health Insurance, Auto or disability insurance, Public funds seperti Medicaid, Workers Compensation; atau restitusi yang diterima dari pelaku kejahatan. Namun program ini tidak memberikan kompensasi untuk kerugian akibat harta benda yang hilang. Jumlah maksimal USD 30000 dapat diklaim untuk biaya perawatan medis sebagai akibat dari kejahatan. Lalu jumlah maksimal USD 5000 dapat diklaim untuk biaya pemakaman, ketika korban tewas sebagai akibat dari kejahatan. Dana tersebut akan disalurkan negara langsung kepada penyedia layanan (rumah sakit atau funeral house). Korban yang menderita trauma dan kesedihan berkepanjangan juga dapat mengklaim biaya pemulihan (recovery process) dan perawatan dan untuk mengganti kerugian akibat kehilangan mata pencaharian dan keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama-nya. Di negara bagian California ada skema yang bernama California Victim Compensation Program (CalVCP). Kompensasi dapat diberikan kepada korban- korban kejahatan seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan anak, kekerasan fisik dan kekerasan seksual, pembunuhan, perampokan, korban supir mabuk, dan korban tewas akibat kecelakaan transportasi. CalVCP akan memberikan kompensasi berbagai bentuk pelayanan ketika pelayanan-pelayanan tersebut tak diberikan oleh sumber-sumber yang lain. Termasuk yang ditanggung disini adalah perawatan medis dan gigi, kesehatan mental, kehilangan mata pencaharian, biayar pemakaman, biaya rehabilitasi dan relokasi. Biaya untuk kompensasi ini datang baik dari sang pelaku kejahatan maupun dari negara. Di negara Canada, hampir semua provinsi (kecuali Newfoundland dan territories) memfasilitasi program kompensasi untuk korban kejahatan. Korban kejahatan yang memenuhi syarat adalah korban maupun keluarga korban pembunuhan, penganiayaan seksual, KDRT, penganiayaan seksual anak dan penelentaran anak dan lain-lain. Program kompensasi korban ini dikelola oleh propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap propinsi. Program ini bertujuan untuk mengakomodasi telah terjadinya kerugian ataupun penderitaan terhadap korban yang tak bersalah (innocent victims) dan untuk membantu korban meringankan beban finansial yang mengiringi viktimisasi tersebut. Sama seperti di 66 USA, program kompensasi ini harus disikapi sebagai upaya terakhir (last resort) setelah semua sumber-sumber dana telah diupayakan. Prosedur untuk mendapatkan kompensasi adalah pemohon harus mengajukan aplikasi dengan menghubungi program di provinsi tempat terjadinya kejahatan. Setelah aplikasi lengkap maka harus segera dikirimkan ke kantor program. Putusan terhadap kompensasi biasanya diputuskan dalam satu sampai lima tahun setelah aplikasi diajukan. Dana kompensasi akan diberikan kepada pemohon dalam jangka waktu 4 -20 minggu setelah hearing dilakukan. Jumlah maksimum yang diberikan adalah berbeda untuk setiap propinsi, namun berkisar antara CD 2000 – 127000. Biaya yang dapat dikompensasikan adalah berbeda untuk setiap propinsi, namun umumnya berkisar untuk jenis biaya-biaya: perawatan kesehatan, perawatan mental/ konseling, luka-luka, biaya untuk anak yang lahir dari perkosaan, kehilangan mata pencaharian akibat cacat permanen, kehilangan mata pencaharian untuk keluarga, biaya pemakaman, rehabilitasi untuk korban yang menderita cacat, biaya-biaya untuk mendapatkan dokumen penting, biaya-biaya untuk menghadiri hearings, biaya untuk memulai bekerja di rumah, biaya atas kerugian akibat kehilangan/ kerusakan harta benda, biaya-biaya perlindungan dan relokasi. Disamping itu, biaya kompensasi darurat dapat diajukan untuk korban yang berusia tua atau tengah mengalami sakit. E. Legitimasi Hukum Internasional terhadap Hak atas Reparasi E.1. Madrid Declaration on Victims of Terrorism 1. We unequivocally condemn all acts of terrorism and express profound sympathy for victims of terrorism in all its forms and manifestations who have suffered, directly or indirectly, at the hands of terrorists around the globe. The growing number of such victims underscores the terrible toll in human lives. 2. We stand together to renew our commitment to assist and support the victims of terrorism in all its forms and manifestations, according to our national laws and international principles. Victims from all parts of the world have raised their voices against terrorism. We honor them for their courage in facing the pressure and possible risks of sharing their stories publicly. We are committed to ensuring that their voices are heard and that the victims are never forgotten. 3. We commit to promoting and strengthening the resilience of victims, their families, and their local communities against terrorism and threats of terrorism and resolve 67 to foster better understanding in the international community of what can be done to support victims of terrorism in all its forms and manifestations, how victims’ dignity can best be protected, and how to build solidarity with victims. 4. We affirm that victims should be treated with human dignity and afforded respect for their human rights. We urge that appropriate measures be taken to ensure their safety, physical and psychological well-being, and privacy, without any discrimination based on nationality, religion, or sex. This includes access to resources such as professional support services and social services. We encourage the expansion of research into the condition of victims of terrorism to enhance knowledge and understanding of how terrorism impacts its victims in the short and long term, and how best to meet victims’ needs. (1. Kami dengan tegas mengutuk semua tindakan terorisme dan menyatakan simpati yang mendalam kepada para korban terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang menderita, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tangan para teroris di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah korban menunjukkan besarnya jumlah korban jiwa. 2. Kami berdiri bersama untuk memperbarui komitmen kami untuk membantu dan mendukung para korban terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, sesuai dengan hukum nasional dan prinsip internasional. Para korban di seluruh dunia telah menyuarakan perlawanan mereka terhadap terorisme. Kami menghormati mereka atas keberanian mereka dalam menghadapi tekanan dan risiko yang mungkin terjadi jika mereka membagikan kisah mereka secara publik. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan para korban tidak pernah dilupakan. 3. Kami berkomitmen untuk mempromosikan dan memperkuat ketahanan para korban, keluarga mereka, dan komunitas lokal mereka terhadap terorisme dan ancaman terorisme dan bertekad untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dalam komunitas internasional tentang apa yang dapat dilakukan untuk mendukung korban terorisme dalam segala bentuknya. dan perwujudannya, bagaimana martabat korban dapat dilindungi dengan baik, dan bagaimana membangun solidaritas dengan para korban. 4. Kami menegaskan bahwa para korban harus diperlakukan dengan bermartabat dan dihormati hak asasinya. Kami mendesak agar tindakan yang tepat diambil untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, serta privasi 68 mereka, tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan kebangsaan, agama, atau jenis kelamin. Hal ini mencakup akses terhadap sumber daya seperti layanan dukungan profesional dan layanan sosial. Kami mendorong perluasan penelitian mengenai kondisi korban terorisme untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana terorisme berdampak pada korbannya dalam jangka pendek dan panjang, dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan para korban). E.2. UNODC Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justic Framework States should ensure that victims have the right to timely and fair restitution, reparation and compensation. A number of international, regional and multilateral instruments recognize and identify the need for and importance of timely, fair and effective State regimes for restitution, reparation and financial compensation for victims of terrorism. For example, in the report of the Special Rapporteur (A/HRC/20/14), the Special Rapporteur recommended that Governments should provide full and effective reparation to victims of terrorism where death or serious injury results from an act of terrorism committed on their territory, including restitution, compensation, rehabilitation satisfaction and guarantees of non- repetition. Providing some form of financial restitution or compensation for the harm suffered by victims not only assists their return to normality and reintegration into society, but may also be symbolic, reaffirming the dignity of victims as they endeavour to return to a sense of normality in their lives. The demands placed on national government mechanisms and legal systems for effective financial compensation to victims of terrorism vary considerably among countries. Moreover, the capacity of Governments to provide comprehensive compensation to victims of terrorism also varies because of wide differences in their economic and financial resources. Therefore, countries that, on the one hand, experience high levels of terrorism and related victimization, and, on the other, have limited economic and financial capacity to provide State-funded financial reparation for victims, are in a difficult position in terms of providing financial or social support to victims of terrorism. National approaches to compensation schemes vary considerably. In many countries, the notion of the wrongdoer’s obligation to compensate or otherwise 69 make amends to the victim for the harm he or she has suffered is an integral and long-established part of domestic culture and/or legal systems. In addition to provisions allowing victims to bring civil claims against perpetrators, some countries belonging to the civil law tradition have legislation recognizing the rights of victims of crime to receive financial compensation and participate in criminal proceedings. While in some countries compensation is provided through a legal mechanism established a priori, other States apply ad hoc solutions, adjusting their responses to each case. There are also significant differences in the amount of compensation provided, as well as in the appropriate moment for victims to seek compensation. While some systems provide for the possibility of almost immediate assistance, independently of criminal proceedings, in other systems, compensation is only provided once a final judicial decision has been reached. In practice, however, the use of litigation often involves lengthy and costly procedures, with no guarantee of success or recovery. Particular obstacles can arise in cases where no offender is identified or available (e.g., deceased suicide bombers), or owing to difficulties in identifying parties involved in planning or supporting acts of terrorism. States should therefore allow compensation, at least to a certain extent, to be independent from the result of criminal or civil proceedings. Whatever approach is adopted, the challenge of providing timely, fair and reasonable compensation coverage for victims of terrorism remains significant for many Governments. The importance of this aspect of effective national counter- terrorism frameworks should not be underestimated, in terms of both empowering and supporting victims of terrorism in their return to normal life and the strong, symbolic message of social unity and solidarity with victims that it conveys. (Negara harus menjamin bahwa para korban mempunyai hak atas restitusi, reparasi dan kompensasi yang adil dan tepat waktu. Sejumlah instrumen internasional, regional dan multilateral mengakui dan mengidentifikasi kebutuhan dan pentingnya rezim negara yang tepat waktu, adil dan efektif untuk restitusi, reparasi dan kompensasi finansial bagi korban terorisme. Misalnya, dalam laporan Pelapor Khusus (A/HRC/20/14), Pelapor Khusus merekomendasikan agar Pemerintah memberikan reparasi penuh dan efektif kepada korban terorisme yang mengakibatkan kematian atau cedera serius akibat tindakan terorisme yang dilakukan pada mereka. wilayah, termasuk restitusi, kompensasi, kepuasan 70 rehabilitasi dan jaminan tidak terulangnya kembali. Memberikan beberapa bentuk restitusi keuangan atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh para korban tidak hanya membantu mereka kembali ke kehidupan normal dan berintegrasi ke dalam masyarakat, namun juga dapat bersifat simbolis, menegaskan kembali martabat para korban ketika mereka berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Tuntutan yang dibebankan pada mekanisme pemerintah nasional dan sistem hukum untuk memberikan kompensasi finansial yang efektif kepada korban terorisme sangat bervariasi antar negara. Selain itu, kapasitas Pemerintah untuk memberikan kompensasi komprehensif kepada korban terorisme juga bervariasi karena perbedaan besar dalam sumber daya ekonomi dan keuangan mereka. Oleh karena itu, negara-negara yang, di satu sisi, mengalami tingkat terorisme dan viktimisasi yang tinggi, dan, di sisi lain, memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan yang terbatas untuk memberikan reparasi keuangan yang dibiayai negara bagi para korban, berada dalam posisi sulit dalam memberikan bantuan. dukungan finansial atau sosial kepada korban terorisme. Pendekatan nasional terhadap skema kompensasi sangat bervariasi. Di banyak negara, gagasan mengenai kewajiban pelaku kesalahan untuk memberikan kompensasi atau memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dideritanya merupakan bagian integral dan sudah lama menjadi bagian dari budaya dan/atau sistem hukum dalam negeri. Selain ketentuan yang memperbolehkan korban untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku, beberapa negara yang menganut tradisi hukum perdata mempunyai undang-undang yang mengakui hak korban kejahatan untuk menerima kompensasi finansial dan ikut serta dalam proses pidana. Meskipun di beberapa negara kompensasi diberikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan secara a priori, negara-negara lain menerapkan solusi ad hoc dan menyesuaikan tanggapan mereka terhadap setiap kasus. Terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah kompensasi yang diberikan, serta waktu yang tepat bagi korban untuk meminta kompensasi. Meskipun beberapa sistem memberikan kemungkinan bantuan segera, terlepas dari proses pidana, di sistem lain, kompensasi hanya diberikan setelah keputusan akhir pengadilan telah dicapai. Namun dalam praktiknya, penggunaan litigasi sering kali melibatkan prosedur yang panjang dan mahal, tanpa jaminan keberhasilan atau pemulihan. Hambatan khusus dapat muncul ketika pelaku tidak teridentifikasi atau tersedia (misalnya, pelaku bom bunuh diri yang sudah meninggal), atau karena kesulitan dalam mengidentifikasi pihak- 71 pihak yang terlibat dalam perencanaan atau mendukung aksi terorisme. Oleh karena itu, negara harus membiarkan kompensasi, setidaknya sampai batas tertentu, tidak bergantung pada hasil proses pidana atau perdata. Apa pun pendekatan yang diambil, tantangan untuk memberikan cakupan kompensasi yang tepat waktu, adil dan masuk akal bagi korban terorisme masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Pentingnya aspek kerangka kerja kontra-terorisme nasional yang efektif ini tidak boleh diremehkan, baik dalam hal pemberdayaan dan dukungan bagi korban terorisme untuk kembali ke kehidupan normal dan pesan simbolis yang kuat mengenai persatuan sosial dan solidaritas dengan para korban yang disampaikannya. E.3. European Union Directive Right to decision on compensation from the offender in the course of criminal proceedings 1. Member States shall ensure that, in the course of criminal proceedings, victims are entitled to obtain a decision on compensation by the offender, within a reasonable time, except where national law provides for such a decision to be made in other legal proceedings. 2. Member States shall promote measures to encourage offenders to provide adequate compensation to victims. Article 9 Support from victim support services 1. Victim support services, as referred to in Article 8 (1), shall, as a minimum, provide: (a) information, advice and support relevant to the rights of victims including on accessing national compensation schemes for criminal injuries, and on their role in criminal proceedings including preparation for attendance at the trial; (Hak untuk mengambil keputusan mengenai ganti rugi dari pelaku dalam proses proses pidana 1. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa, dalam proses proses pidana, korban berhak untuk mendapatkan keputusan mengenai kompensasi dari pelaku, dalam jangka waktu yang wajar, kecuali jika undang-undang nasional mengatur bahwa keputusan tersebut harus diambil dalam proses hukum lainnya. 72 2. Negara-negara Anggota harus mendorong langkah-langkah untuk mendorong para pelanggar memberikan kompensasi yang memadai kepada para korban. Pasal 9 Dukungan dari layanan dukungan korban 1. Pelayanan penunjang korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling kurang menyediakan: (a) informasi, nasihat dan dukungan yang relevan dengan hak-hak korban termasuk mengenai akses terhadap skema kompensasi nasional untuk cedera akibat tindak pidana, dan mengenai peran mereka dalam proses pidana termasuk persiapan untuk menghadiri persidangan; Kesimpulan 1. Dasar dari skema kompensasi dan reparasi memang salah satunya adalah keadilan restoratif (restorative justice). Dimana tekanan dari pendekatan ini adalah pemulihan korban maupun pelaku serta pulihnya hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya kejahatan. Diharapkan dengan reparasi dan kompensasi, luka dan penderitaan yang dialami korban bisa direduksi dan dipulihkan serta sang pelaku kejahatan dapat lebih berpartisipasi dan bertanggungjawab atas tindakan salah yang pernah diperbuatnya. Muaranya adalah pulihnya hubungan sosial antara korban atau keluarganya dengan pelaku atau keluarganya, dan secara umum pulihnya hubungan sosial di masyarakat luas. 2. Pemahaman dan praktek reparasi dan kompensasi terhadap korban kejahatan dilakukan secara berbeda di setiap negara. Pemahaman dan praktek mana sangat tergantung dengan kebijakan pidana yang dianut negara tersebut. Istilah yang digunakan juga bervariasi, apakah kompensasi, restitusi, reparasi, redress, hingga remedy. Hak atas remedy bagi korban kejahatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara maupun oleh pelaku kejahatan. Negara-negara di Eropa Barat, Australia-New Zealand dan Amerika Utara nampak menjadi pioneer dari skema reparasi dan kompensasi di dunia ini. Perihal reparasi dan kompensasi telah terintegrasikan dalam sistem peradilan pidananya, baik di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian (states). 73 3. Hak atas kompensasi bagi para korban terorisme adalah bagian dari hak sipil (civil rights) yang wajib dipenuhi oleh negara dan didukung oleh para pemangku kepentingan terkait. 4. Hak atas kompensasi adalah bagian dari hak korban terorisme atas pelayanan (service rights) yang pemenuhan-nya (fulfillment) harus segera aktif diselenggarakan oleh negara melalui kekuasaan dan kewenangan-nya di bidang hukum, politik, administrasi, birokrasi maupun keuangan/ penganggaran (Budgetting) 5. Pemenuhan atas hak kompensasi dari korban-korban terorisme ini tak dapat dibatasi pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu saja, misal-nya 3 (tiga) tahun sejak UU Terorisme tahun 2018 diundangkan. Karena akses setiap korban terhadap institusi dan mekanisme yang dapat memfasilitasi kompensasi ini adalah berbeda-beda. Juga, penderitaan dan kerugian korban adalah berlangsung selamanya alias seumur hidup. Maka dampak dari kejahatan terorisme yang luar biasa besar ini tak dapat diperhitungkan pemberian kompensasi-nya dengan ukuran waktu terbatas selama, misalnya tiga tahun saja. Karena akan merupakan pelanggaran serius terhadap hak- hak sipil korban sebagaimana termaktub dalam ICCPR 1966 (UU No. 12 tahun 2005), dalam Madrid Declaration 2009 dan dalam UNODC Good Practices 2015. 6. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Ahli Bersama ini menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 103/PUU-XXI/ 2023 ini adalah amat beralasan dan memiliki argumentasi yang amat memadai, sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyampaikan keterangan di persidangan melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yaitu setelah berakhirnya sidang pleno terakhir perkara a quo pada tanggal 5 Maret 2024 dan batas pengajuan kesimpulan yaitu tanggal 15 Maret 2024, sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 5/2018 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 74 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 43L Ayat (4) UU 5/2018: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“ Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal a quo, yang pada intinya adalah: 1. Bahwa Para Pemohon merupakan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu yang merasa telah kehilangan kesempatan dan kehilangan hak- haknya untuk mendapatkan pemulihan dari negara berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, karena ketentuan a quo telah memberi batasan waktu bagi korban terorisme masa lalu untuk mengajukan permohonan hanya 3 tahun setelah diberlakukannya UU 5/2018 sehingga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendapatkan dukungan, bantuan, maupun kompensasi dari pemerintah. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan a quo tidak mencerminkan aturan yang mengejawantahkan persamaan di depan hukum dan/atau 75 pemerintahan bagi korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu. Selain itu, ketentuan a quo bersifat diskriminatif dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 76 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan pasal a quo telah memberikan kesamaan dan kedudukan hukum bagi korban langsung tindak pidana terorisme atas kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban yang waktu kejadian perkaranya terjadi sebelum dan sesudah diundangkannya UU a quo. Selain itu, pasal a quo yang memberlakukan syarat batas waktu pengajuan 3 tahun bukan diartikan sebagai menempatkan kedudukan hukum yang berbeda bagi para korban, melainkan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan ganti kerugian tersebut bagi Pemerintah dan masyarakat. Jika tidak diatur dalam ketentuan a quo maka Para Pemohon maupun korban lainnya berpotensi kehilangan hak tersebut karena waktu kejadian perkara (tempus delicti) sebelum diundangkan UU a quo. Sehingga ketentuan a quo telah menjamin hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa ketentuan UU a quo berarti memberlakukan asas retroaktif (berlaku surut) bagi korban langsung tindak pidana terorisme dimaksud atau dalam perkara ini dialami Para Pemohon. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, terhadap tindak pidana terorisme tidak diberlakukan asas retroaktif bagi korban. Sehingga ketentuan UU a quo sesungguhnya telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap korban langsung tindak 77 pidana terorisme sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa ketentuan UU a quo telah bersifat non-diskriminatif dengan memberikan kompensasi bagi korban langsung tindak pidana terorisme sebelum dan sesudah diundangkannya UU a quo. Para Pemohon perlu melihat kembali definisi diskriminasi dalam UU 39/1999 tentang HAM dan Article 2 Paragraph (1) ICCPR, serta Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah: “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”. 4. DPR RI berpandangan bahwa persoalan yang dialami Para Pemohon adalah sesuatu yang bukan disebabkan karena dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, sehingga ketentuan a quo tidak dapat didalilkan bersifat diskriminatif dan telah sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa kerugian Para Pemohon merupakan kerugian yang tidak bersifat spesifik dan aktual dikarenakan kerugian tersebut belum dirasakan oleh Para Pemohon, melainkan hanya asumsi Para Pemohon. Oleh karena tidak ada pertautan langsung antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan keberlakuan pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 78 ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikatergorikan sebagai crime against state sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai crime againt humanity di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (violence) dan ancaman kekerasan (threat of violence). 2. Adanya suatu feeling for fear atau intimidating to public and governmental yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warganegara dan kepentingan negara dengan membuat 79 rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara dengan meratifikasi perkembangan hukum international tentang penanggulangan tindakan terorisme. 3. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan serius yang memiliki dampak luar biasa. Dampak “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali. Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam kejahatan serius yang memiliki dampak luar biasa dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional. 4. Bahwa terdapat prinsip hukum Nullum crimen sine lege, yang diterjemahkan sebagai "tidak ada kejahatan tanpa hukum," merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika telah diatur dan dilarang oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini mencerminkan asas legalitas (no punishment without law) yang merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana modern. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas suatu tindak pidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan itu terjadi. Pergeseran tujuan hukum tindak pidana terorisme bisa menjadi kompleks dan terkait erat dengan tantangan keamanan modern. Beberapa negara telah merespons ancaman terorisme dengan membuat undang-undang khusus yang mengkriminalisasikan tindakan terorisme. Pergeseran ini sering kali melibatkan definisi tindak pidana terorisme yang lebih luas dan upaya untuk memberikan otoritas penegakan hukum dan keamanan yang lebih besar dalam menanggapi ancaman terorisme. Walaupun terdapat pergeseran dalam menanggapi tindakan terorisme, prinsip Nullum crimen sine lege tetap relevan. Dalam konteks hukum internasional, ada beberapa upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik dalam menangani tindakan terorisme. Misalnya, sejumlah konvensi dan perjanjian internasional telah dibuat untuk mengatasi kejahatan terorisme, seperti Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terorisme Transnasional. 5. Merujuk pada argumentasi hukum dalam pengadilan Nuremberg, yakni pengadilan ini menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II. Pada saat itu, prinsip hukum 80 pidana internasional sedang berkembang dan pergeseran dalam penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan yang sebelumnya tidak diatur dengan jelas diakui sebagai suatu kebutuhan. Dalam menghadapi tindak pidana terorisme, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip hukum, termasuk prinsip Nullum crimen sine lege. Pemerintah dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dan setara untuk menangani ancaman terorisme sambil tetap memastikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip legalitas. 6. Dalam penjelasan umum UU a quo dijelaskan bahwa salah satu materi muatan yang diatur UU a quo adalah perlindungan korban tindak pidana terorisme merupakan bentuk tanggung jawab negara. Dalam ketentuan a quo diatur lebih spesifik bahwa bagi korban langsung tindak pidana terorisme sebelum diundangkannya UU a quo dapat mengajukan permohonan pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ketentuan a quo merupakan terobosan hukum dari kekurangan yang ada dalam ketentuan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU 15/2003), yang mana hanya menjamin korban tindak pidana terorisme setelah berlakunya UU 15/2003. Terobosan hukum ini sejalan dengan dengan kebijakan hukum Pemerintah yang menyatakan sifat berlaku surut (retroaktif) bagi tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga pembentuk undang-undang merasakan penting untuk memberlakukan surut perlindungan hukum yang diatur UU a quo bagi korban langsung tindak pidana terorisme sebelum berlakunya UU a quo. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan a quo bertentangan dengan Kesamaan Warga Negara di Depan Hukum yang Dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan sebagai berikut: 81 a. bahwa batas waktu yang diatur dalam ketentuan a quo dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan penanganan korban tindak pidana terorisme secara efektif dan efisien. Para Pemohon dalam hal ini diperlakukan sama dengan para korban lain yang memenuhi syarat ketentuan a quo yakni korban tindak pidana terorisme sebelum berlakunya UU a quo. Dalam hal Para Pemohon terlambat melakukan pengajuan permohonan dimaksud, bukanlah menjadi kesalahan norma a quo melainkan kelalaian yang disebabkan Para Pemohon sendiri. b. Bahwa keberlakuan surut peraturan (retroaktif) yang diatur ketentuan a quo justru memberikan kesamaan pemberlakuan hukum yang sama antara korban langsung tindak pidana terorisme sebelum dan sesudah berlakunya UU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan hak konstitusional kesamaan warga negara di depan hukum yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak tepat. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan a quo bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tesebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan batas waktu tersebut justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi korban langsung tindak pidana terorisme sebelum diundangkannya UU a quo, karena pada umumnya keberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diundangkan (asas legalitas), sedangkan pada UU a quo memberlakukan surut (retroaktif) ketentuan kompensasi dimaksud sebelum UU a quo diundangkan. Pemberlakuan surut ketentuan a quo memberikan jaminan hukum karena memberikan kesempatan bagi korban langsung tindak pidana terorisme sebelum diundangkan UU a quo untuk memperoleh kompensasi dimaksud. Adanya batasan waktu pengajuan hak tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dalam rangka menjamin kepastian hukum proses administrasi pemenuhan hak tersebut. b. Bahwa kepastian mengenai batas waktu yang dipersyaratkan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah untuk menganggarkan keuangan negara untuk menjalankan kewajiban yang dimandatkan UU a quo. Dengan adanya 82 pembatasan waktu pengajuan permohonan dimaksud, Pemerintah dapat merencanakan pengeluaran keuangan negara dengan tepat waktu untuk menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, ketentuan a quo tidak melanggar hak Para Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pada Pemohon mendalilkan ketentuan a quo bertentangan dengan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang dijamin pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Hal. 15). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Pemberlakuan asas retroaktif sejak diundangkannya Perppu 1/2002 sejalan dengan prinsip ketatanegaraan yakni abnormaal recht voor abnormale tijden (hukum darurat untuk kondisi yang darurat). Karenanya, dibenarkan pula penerapan asas lex specialis derogate lex generalis (Pasal 103 KUHP), sehingga dalam keadaan yang tidak normal tersebut adagium bahwa human rights must yield to the principles of clear and present danger, dapat dibenarkan. , meskipun pemberlakuan Asas Retro Aktif masih menjadi polemik mengingat bertentangan dengan pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945, b. Bahwa eksistensi Asas Retroaktif dalam kerangka Korelasi antara Staatsnoodrecht (Hukum Tata Negara Darurat) dengan hukum pidana memberikan karakteristik terbatas, antara lain: (1) apabila Negara dalam kondisi darurat (abnormal tijden) dengan prinsip hukum darurat (abnormaal recht), karenanya sifat penempatan asas ini hanya temporer dan dalam lingkup wilayah hukum yang sangat limitatif, tidak permanen (2) asas retroaktif tidak diperkenankan bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 KUHP yang imperative sifatnya, artinya sifat darurat pemberlakuan asas retroaktif ini tidak berada dalam keadaan yang merugikan hak asasi tersangka/terdakwa, dan (3) substansi dari suatu aturan yang bersifat retroaktif harus tetap memperhatikan asas Lex Certa, yaitu penempatan substansiel suatu aturan secara tegas dan tidak menimbulkan multi-interpretatif, sehingga tidak dijadikan sebagai sarana penguasa melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai abuse of power. c. Apabila mencermati isi penggalan Naskah Akademik Rancangan UU a quo, pembentuk undang-undang berpendapat bahwa pemberlakuan asas retroaktif 83 dalam penanganan tindak pidana terorisme bersifat limitatif atau dibatasi penerapannya. Maka DPR RI berpandangan, pemberian batas waktu pengajuan hak a quo berlandaskan pada pokok pikiran sifat limitatif tersebut karena merupakan keadaan hukum yang tidak biasa atau darurat sehingga pemenuhan hak tersebut harus dibatasi waktu. d. Dalam konteks permohonan a quo, Para Pemohon selaku korban langsung tindak pidana terorisme justru mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan a quo yang sifatnya berlaku surut (retroaktif). Apabila tidak diatur ketentuan a quo, para korban termasuk Para Pemohon justru tidak akan mendapatkan hak kompensasi dimaksud dari negara karena selaku korban sebelum adanya ketentuan a quo (pemberlakuan asas legalitas). Ketentuan a quo yang berlaku surut justru menjamin hak untuk hidup dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum bagi para korban langsung tindak pidana terorisme, meskipun diatur batasan waktu untuk mengajukan hak tersebut tidak berarti negara menghalangi hak warga negara yang berhak mendapatkannya. Belum diajukannya permohonan pemenuhan hak tersebut oleh Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan kelalaian Para Pemohon terlambat mengajukan permohonan hak tersebut karena disinyalir belum mengetahui adanya perlakuan khusus (privilege) tersebut. Berdasarkan asas fiksi hukum, dengan diundangkannya UU a quo Para Pemohon menurut hukum dianggap mengetahui adanya suatu peraturan, sehingga tidak dapat menggunakan dalil tidak mengetahui adanya hak tersebut. e. Bahwa ketentuan batas waktu pengajuan permohonan paling lama 3 tahun bagi korban terorisme masa lalu dalam ketentuan a quo, merupakan hasil pertimbangan matang pembentuk undang-undang terhadap pemenuhan tanggung jawab negara kepada setiap korban terorisme dengan melihat pada kemampuan keuangan negara dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. D. RISALAH PEMBAHASAN UU 5/2018 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI menyampaikan kutipan risalah pembahasan ketentuan a quo dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini. 84 E. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagai 85 berikut: 1. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu. II. DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON: 1. Pemohon I berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2005. 2. Pemohon II berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok tahun 2012. 3. Pemohon III berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok tahun 2012. 4. Adapun dalil para pemohon sebagai berikut: a. Ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme untuk mengajukan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya Undang- Undang a quo (batas terakhir 22 Juni 2021) menyebabkan para pemohon tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), 86 ayat (2), dan ayat (3) UU Terorisme, sehingga para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memuat asas persamaan kedudukan di depan hukum dan di depan pemerintahan, penikmatan atas nilai-nilai yang terkandung di ketentuan tersebut tidak boleh dibatasai dan/atau dihilangkan karena alasan apapun. Sehingga merujuk Pasal tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memuat substansi atau materi yang merepresentasikan atau mengejewantahkan persamaan di depan hukum dan/atau pemerintahan, baik hukum substantif maupun hukum acara. c. Pembedaan dan pengaturan waktu pengajuan permohonan kompensasi bagi korban-korban tindak pidana terorisme yang terbatas waktu, tidak memberikan manfaat dan perlindungan bagi korban-korban tindak pidana terorisme. Materi Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme telah menempatkan korban-korban tindak pidana terorisme pada kedudukan yang tidak sama juga sekaligus memberlakukan hukum yang tidak sama terhadap korban- korban tindak pidana terorisme. d. Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme merupakan pengaturan yang tidak dapat dilaksanakan secara adil (fair) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan perlakukan yang sama dan diperlakukan secara adil. e. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, efektifitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban mendapatkan akses menuju keadilan serta tidak diperbolehkannya adanya diskriminasi. f. Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU Terorisme serta Pasal 35A ayat (1) menentukan “korban adalah tanggung jawab Negara”, karena hak pemulihan adalah kewajiban negara maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain misalnya adanya pembatasan waktu dan/atau kesempatan bagi korban-korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya. 87 5. Atas dalil para pemohon di atas, para pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kerugian konstitusional secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 88 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Dalam kedudukan hukum, para pemohon adalah korban tindak pidana terorisme sebagaimana Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 4. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat para pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional apa yang dialami oleh para pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III atau masing-masing telah mendapatkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. b. Para pemohon, tidak menjelaskan secara rinci apakah dalam mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikosial dan psikologis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengalami hambatan. c. Bahwa atas kedudukan hukum (legal standing) para pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat dalil kerugian yang dikemukakan sangat kabur dan cenderung memaksakan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang diuji para pemohon tersebut. d. Bahwa dikarenakan kerugian konstitusional itu harus dinilai secara kumulatif, maka tidak terpenuhinya salah satu syarat kerugian berarti para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 89 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON A. Penjelasan Umum 1. Kegiatan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional, serta Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman yang datang dari luar maupun dalam. 2. Istilah “terorisme” umumnya memiliki konotasi negatif, teror menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. 3. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (“UU Terorisme”) Pasal 1 angka 2 memberi pengertian 90 “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” 4. Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai crime against state sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai crime againt humanity dimana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujua), kekerasan (violence) dan ancaman kekerasan (threat of violence). 5. Tindak pidana terorisme adalah extra ordinary crime. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali, terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Pengertian extra ordinary crime adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi crime againts humanity dan goside (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam extra ordinary crime dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional. 6. Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian meluas/sistematik dimana serangan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), seperti terjadi di Bali. 7. Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) konvensi Internasional yang berkaitan dengan terorisme dari 12 (dua belas) konvensi yang terkait dengan terorisme. 6 (enam) konvensi internasional tersebut adalah: 91 1) The 1997 International Convention for the Suprression of Terrorist bombing; 2) The 1999 UN Convention for the Suprression of the Financing of Terrorism; 3) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963; 4) Convention for the Supprresion of Unlawful Seizure of Aircraft 1970; 5) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971; 6) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979. B. Keterangan dan penjelasan Terhadap Pasal-Pasal yang diuji 1. Hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (“UU No 5/2018”). Hal ini terlihat dalam Pasal 35A ayat (1) UU No 5/2018 “Korban merupakan tanggung jawab negara”. 2. Bentuk tanggung jawab negara telah ditetapkan dalam Pasal 35A ayat (4) UU No 5/2018 berupa: a. Bantuan medis; b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan d. Kompensasi. 3. Mekanisme pemberian bantuan tanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut: Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis Kompensasi Diatur dalam Pasal 35B UU No 5/2018 Diatur dalam Pasal 36 UU No 5/2018 92 (1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme. (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. (4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan 93 sekaligus dalam amar putusan pengadilan. (7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan. (9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. (10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. 4. Pasal yang diuji oleh para pemohon, merupakan bagian dari Bab VIIC Ketentuan Peralihan dimana dalam Pasal 43L memiliki 7 (tujuh) ayat yaitu: (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 94 psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020. 6. Pasal 43L yang termuat dalam Bab VIIC merupakan bagian dari ketentuan peralihan, sebuah ketentuan peralihan mendasarkan pada 95 bagian C.4 angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (“UU PPP”) yang memuat: “ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”. 7. Ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai “jembatan” antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakukan norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. 8. Persoalan a quo apabila dilihat secara gramatikal ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU No 5/2018 memuat: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Pertama, bahwa korban langsung tindak pidana terorisme sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kedua, permohonan diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. 96 Ketiga, permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang a quo. 9. Mencermati Pasal 43L ayat (4) UU No 5/2018 dan uraian di atas, pada dasarnya ketentuan peralihan harus memberikan perlindungan bagi pihak yang terdampak serta memberi kepastian hukum. 10. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum secara normatif diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara jelas dan logis dan peraturan tersebut diundangkan secara pasti. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan adagium “Ubi jus incertum, ibi jus nullum” yang artinya, dimana tidak ada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum. Jadi kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Adanya limitasi waktu dalam UU Terorisme harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga pembatasan tersebut dapat dimaknai bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi korban terorisme masa lalu. Tanpa adanya pembatasan waktu, maka akan timbul ketidakpastian sehingga hukum menjadi kehilangan makna. Secara faktual, kebijakan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan anggaran atau kemampuan keuangan negara, sehingga jika pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu tidak diatur jangka waktunya justru akan menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya ketertiban tidak akan tercapai. 11. Pasal 43L ayat (4) UU No 5/2018 telah memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mengajukan permohonan yaitu 3 (tiga) tahun serta untuk memberi kepastian hukum bagi para korban langsung tindak pidana terorisme sebelum berlakunya Undang- Undang a quo, sehingga kerugian para pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional. 97 12. Terkait dengan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban langsung yang diakbitakan dari tindak pidana terorisme dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait pada huruf A Kondisi Hukum Yang Ada halaman 130 Keseimbangan Kepentingan Korban dan Kepentingan Negara memuat: “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mengatur perlindungan atas kepentingan korban sebagaimana dicantumkan dalam Bab VI Kompensasi, restitusi dan Rehabilitasi. Ketentuan tersebut dimaksudkan ke dalam Undang-undang ini agart terdapat perlakukan yang sama antara kepentingan negara dan kepentingan korban. Dalam praktek penegakan hukum Undang-undang ini keseimbangan perlakukan kepentingan korban telah terabaikan oleh pemerintah”. 13. Menteri Keuangan mengirim surat kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat Nomor: S- 775/MK.02/2020 tanggal 06 September 2020 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kemantian Korban Terorisme yang memuat antara lain: “Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme pada prinsipnya dapat disetujui dengan besaran sebagai berikut: Kondisi Korban Kompensasi Imateriil (Rp) Materiil Luka Ringan 75.000.000 Hilang atau rusaknya harta beda sesuai bukti riil Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja Luka Sedang 115.000.000 Luka Berat 210.000.000 Meninggal 250.000.000 98 dengan batas maksimal 24 bulan) 14. Besaran kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020 tanggal 6 September 2020, menjadi dasar penerbitan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP- 567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 Tentang Besaran Pemberian Kompensasi dan Santunan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan 4 November 2020 yang “Memutuskan” Menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Besaran Pemberian Kompensasi dan Santunan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme: “Kesatu : Besaran kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme ditetapkan oleh Pimpinan LPSK dengan memperhatikan Surat Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor: S-775/MK.02/2020 tanggal 6 September 2020. Kedua : Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk: a. korban tindak pidana terorisme masa lalu; dan b. korban tindak pidana terorisme akan datang atau pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditetapkan. Ketiga : Besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu, diberikan pada batas tertinggi besaran kompensasi atas kerugian imateriel yang diberikan sesuai dengan kondisi korban. Keempat : Besaran kompensasi atas kerugian imateriel sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kelima Dalam melakukan penetapan terhadap besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme 99 akan datang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, juga didasari oleh hasil penilaian kerugian dan penghitungan kompensasi. Keenam : Penilaian kerugian dan penghitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilakukan oleh Penilai ganti kerugian di lingkungan LPSK. Ketujuh : Besaran Kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme akan datang diberikan untuk kerugian: a. imateriel, yang diberikan sesuai dengan kondisi korban; dan/atau b. materiel, yang diberikan terhadap hilang atau rusaknya harta benda dan/atau hilangnya penghasilan atau pendapatan. Kedelapan : Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui untuk pemberian Kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme yang akan datang. Kesembilan : Besaran santunan bagi keluarga korban tindak pidana terorisme akan datang yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp. 15.000.000. Kesepuluh : Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN berlaku juga untuk keluarga WNI yang menjadi korban meninggal dunia dari tindak pidana terorisme di luar negeri pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditetapkan.” Kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 100 15. Berikut terlampir Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 16. Menurut siaran pers dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) pada 25 Agustus 2020 yang diakses pada tanggal 5 Desember 2023 jam 16.33 WIB melalui sumber https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3245 “UU no. 5/2018 memberikan pemenuhan hak-hak korban terorisme, yang meliputi, bantuan medis sesaat peristiwa, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi dan kompensasi. Perlindungan saksi dan korban terorisme sebelumnya telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun menyangkut kompensasi terhadap korban terorisme, UU 31/2014 tetap mengacu pada UU pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada 8 Juli 2020 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengundangan PP 35 Tahun 2020 tentunya sangat melegakan semua pihak, karena PP tersebut substansinya memuat aturan 101 pelaksanaan layanan bagi Para Korban Terorisme baik bagi Korban Terorisme sebelum dan sesudah di undangkannya UU No. 5/2018. Isu penting dalam kaitannya dengan Tema Hari Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme tahun ini adalah tantangan bagi Indonesia bahwa ketahanan Korban dan Para Penyintas yang telah kita dengar dari cerita-cerita mereka dan kita saksikan dalam berbagai kesempatan, selayaknya diakui sebagai hal penting dalam konteks kohesi sosial masyakat dalam mencegah paham-paham dan tindakan yang mengarah pada ekstrimisme kekerasan yang secara alamiah kondusif untuk mendorong aksi-aksi terorisme. Pada titik inilah perlunya peran semua pihak untuk mendukung program pemulihan bagi Korban Terorisme dapat ditingkatkan levelnya sebagai pemantik gerakan mencegah paham dan tindakan yang mengarah pada ekstrimisme yang menjadi ladang subur aksi- aksi terorisme. LPSK secara serius tengah menyiapkan rencana program pemulihan bagi korban Terorisme yang komprehensif sehingga diharapkan mampu berkontribusi terhadap langkah- langkah memerangi Terorisme di Indonesia. Sampai dengan Agustus 2020 LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 564 Korban Terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan Terorisme di Indonesia. Dari 65 Peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum UU 5/2018 disahkan (masa lalu) diawali Peristiwa Bom Bali 1 2002, dan 19 peristiwa terorisme terjadi paska UU 5/2018 disahkan. 564 Pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK tersebut terdiri dari 407 Korban Langsung, 140 Korban Tidak Langsung, 15 orang Saksi, dan 2 lain-Lain. Para korban terorisme sebanyak 489 korban/saksi terdiri dari 177 orang perempuan dan 312 orang laki-laki. Tercatat 8, 87% korban berusia anak. Bila merujuk pada wilayah terjadi terorisme, maka Sulawesi Tengah dan Jawa Timur merupakan tempat yang paling banyak terjadi aksi terorisme, selanjutnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Namun bila merujuk jumlah permohonan perlindungan yang diajukan korban, 102 maka angka terbesar berasal dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Bali dan Jawa Barat. Bila merujuk pada pola serangan terorisme yang terjadi, pola serangan yang paling banyak terjadi dilakukan dengan senjata tajam, ledakan bom, dan senjata api. Berdasarkan asal permohonan perlindungan, lokasi tempat terjadinya perkara, peristiwa terorisme seperti yang terjadi di Sibolga, pemukiman padat penduduk pada 2019 lalu, lebih banyak menimbulkan korban (non fisik) dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi ditempat lainnya. Lokasi peristiwa lainnya yakni, tempat wisata, rumah peribadatan, hutan, fasiltas umum, hotel dan kedutaan. Bila merujuk dari dampak yang dialami para korban, sebagian besar korban mengalami luka, hilang atau rusak harta benda atau hilangnya nyawa. Korban pada peristiwa terorisme ini lebih banyak dialami oleh masyarakat dibandingkan oleh aparatur sipil negara. Dan sebagian besar korbannya berprofesi sebagai wiraswasta, karyawan swasta, ibu rumah tangga, petani, dan pelajar/mahasiswa serta profesi lainnya. Sementara dari aparatur sipil negara, korban terbanyak dari anggota Polri dan 1 korban berstatus menteri. Terhadap 489 orang Korban / Saksi tersebut telah diberikan program perlindungan sebanyak 1010 yang meliputi perlindungan fisik, perlindungan/bantuan hukum, bantuan biaya hidup, rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, pemenuhan hak prosedural, dan fasilitasi permohonan kompensasi. Terkait dengan kompensasi LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang Korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp. 4.281.587.424,-(Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Masih terdapat 7 peristiwa Terorisme dengan 182 Korban dimana Kompensasinya telah diputus oleh Pengadilan namun masih menunggu pelaksanaan pembayarannya. 103 Kompensasi merupakan hak korban terorisme. PP 35/2020 telah mengatur pemberian kompensasi bagi tiga kelompok korban yakni, korban terorisme masa lalu, korban paska UU 5/2018 dan WNI korban terorisme di luar negeri. Untuk korban terorisme paska UU 5/2018 disahkan, kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan, begitu pula untuk korban terorisme di luar negeri. Sedangkan kompensasi kepada korban terorisme masa lalu pemberian kompensasi langsung disampaikan LPSK tanpa putusan pengadilan. Namun, pembayaran kompensasi pada 3 kelompok korban itu seluruhnya dilaksanakan oleh LPSK. 17. Berdasarkan siaran pers di atas, Pemerintah telah melakukan pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dapat diuraikan: a. 564 Korban Terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan Terorisme di Indonesia. b. Dari 65 Peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum UU 5/2018 disahkan (masa lalu) diawali Peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002. c. 19 peristiwa terorisme terjadi setelah UU 5/2018 disahkan. d. LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang Korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp. 4.281.587.424,-(Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). 18. Pemerintah melalui LPSK, periode Januari sampai Desember 2021, Tim Kerja Percepatan Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang selanjutnya disingkat PPKTML telah melakukan asesmen, wawancara, pengumpulan dokumen, verifikasi berkas serta memastikan hasil pemeriksaan forensik terhadap 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Korban. Dari 404 (empat ratus empat) Korban Terorisme Masa Lalu, ternyata yang memenuhi syarat untuk bisa diputuskan permohonan kompensasi dan/atau bantuannya, sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Korban Terorisme Masa Lalu. Hasil penelaahan yang telah dilakukan dituangkan dalam Risalah Permohonan Kompensasi untuk 104 diajukan dan diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (“SMPL”). Mekanisme putusan kompensasi terhadap 357 (tiga ratus lima puluh lima) Korban Terorisme Masa Lalu tersebut diputus melalui SMPL. Dari hasil putusan SMPL terhadap 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Korban Terorisme Masa Lalu tersebut, sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) Korban Terorisme Masa Lalu diputus diterima kompensasi dengan nilai total Rp. 59.220.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut: a. 37 (tiga puluh tujuh) orang dinyatakan mengalami luka ringan dengan total kompensasi sebesar Rp. 2.775.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); b. 153 (seratus lima puluh tiga) orang dinyatakan mengalami luka sedang dengan total kompensasi sebesar Rp. 17.595.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah); c. 60 (enam puluh) orang dinyatakan mengalami luka berat dengan total kompensasi sebesar Rp. 12.600.000.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); dan d. 105 (seratus lima) orang adalah korban yang meninggal dunia dengan total kompensasi sebesar Rp. 26.250.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sementara terhadap 2 (dua) orang korban lainnya, terdapat kendala teknis dalam pemberian sehingga dilakukan terpisah dari kelompok sebelumnya. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar 105 sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. DASAR HUKUM 1. Bahwa berdasarkan Pasal 43F Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang, BNPT memiliki fungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan 106 c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 2. Bahwa Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 selanjutnya menerangkan tugas BNPT sebagai berikut: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Korban yang dimaksud adalah Korban Tindak Pidana Terorisme yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. Korban merupakan tanggung jawab negara (Pasal 35A ayat (1)) dan bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud berupa (Pasal 35A ayat (4)): a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. Adapun restitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 36A ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan: “Korban berhak mendapatkan restitusi”, hal ini merupakan hak korban yang yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, restitusi bukan merupakan tanggung jawab negara melainkan kewajiban pelaku terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme (Pasal 36A ayat (2)). 4. Bahwa Korban langsung dapat mengajukan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK (Pasal 43L ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) dan permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang 107 Nomor 5 Tahun 2018 berlaku (Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Adapun, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pasal 43L ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). 5. Bahwa secara kelembagaan, Pasal 13 huruf g Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjelaskan bahwa fungsi koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Namun, fungsi pemulihan korban baru memiliki unit pelaksananya tersendiri pada tahun 2017, yaitu setelah adanya penambahan 1 Subdirektorat pada Direktorat Perlindungan yaitu Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme yang diatur dalam Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. B. IKHTISAR 1. Bahwa Penelaahan dan Penerbitan Surat Penetapan Korban dilaksanakan oleh BNPT dengan tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi Data; b. Penerimaan Permohonan; c. Verifikasi dan Penilaian; dan d. Penerbitan Surat Penetapan Korban. 2. Bahwa Korban Tindak Pidana Terorisme Masa lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020). 3. Bahwa Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan Pengumpulan Data Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) dari 108 (seratus delapan) peristiwa tindak pidana terorisme di Indonesia. 108 Gambar 1. Data Persebaran Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Indonesia Sumber: Database Korban Tindak Pidana Terorisme BNPT per 29 Februari 2024 Gambar 2. Data Pesebaran Peristiwa Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Indonesia Sumber: Database Korban Tindak Pidana Terorisme BNPT per 29 Februari 2024 109 4. Bahwa, Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan penerimaan permohonan, verifikasi dan penilaian kepada 720 (tujuh ratus dua puluh) Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu. BNPT menerbitkan Surat Penetapan Korban untuk Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu sejumlah 655 (enam ratus lima puluh lima). Adapun 65 (enam puluh lima) korban lainnya, mendapatkan penetapan sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme dari penyidik. 5. Bahwa rincian penerbitan Surat Penetapan Korban per tahun adalah sebagai berikut: a. Pada tahun 2018, BNPT menerbitkan sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) Surat Penetapan Korban. b. Pada tahun 2019, BNPT menerbitkan sejumlah 114 (seratus empat belas) Surat Penetapan Korban. c. Pada tahun 2020, BNPT menerbitkan sejumlah 204 (dua ratus empat) Surat Penetapan Korban. d. Pada tahun 2021, BNPT menerbitkan sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Surat Penetapan Korban. 6. Bahwa Korban langsung dapat mengajukan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK (Pasal 43L ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) dan permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 (Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Namun, terhitung hingga tahun 2023, BNPT selaku pemberi Surat Penetapan Korban masih menerima permohonan Surat Penetapan Korban sejumlah 60 (enam puluh) orang. Sedangkan 424 (empat ratus dua puluh empat) lainnya dari 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) data korban tersebut diatas belum mengajukan permohonan surat penetapan korban hingga batas waktu yang ditentukan. C. TAHAPAN I: IDENTIFIKASI DATA 1. Tahapan Identifikasi Data terdiri dari: (a) pengumpulan data oleh BNPT; (b) verifikasi peristiwa oleh penyidik; dan (c) sinkronisasi data administrasi Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu bersama dengan penyidik dan LPSK. 110 2. BNPT melaksanakan pengumpulan data Korban Tindak Pidana Terorisme ke Rumah Sakit, Yayasan/Organisasi yang menaungi korban, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, kliping dan informasi dari media serta instansi atau stakeholder terkait di 17 Provinsi di Indonesia. Tabel 1. Tabel Daftar Koordinasi BNPT dengan RS yang Menangani Korban Tindak Pidana Terorisme Saat Tanggap Darurat No Rumah Sakit Cakupan Wilayah Peristiwa Terorisme Tahun 1. RS. St. Carolus DKI Jakarta 2018 2. RS. MMC DKI Jakarta 2018 3. RS. Pusat Pertamina DKI Jakarta 2018 4. RS. Medistra DKI Jakarta 2018 5. RS. Mata Aini DKI Jakarta 2018 6. RS. Jakarta DKI Jakarta 2018 7. RS. Cipto Mangunkusumo DKI Jakarta 2018 8. RS. Bhayangkara Kelapa Dua Depok 2018 9. RS. Polri Sukanto DKI Jakarta 2018 10. RSUP Sanglah Bali 2018 11. RS. Bhayangkara Riau Pekanbaru 2018 12. RS. Bhayangkara Surabaya Surabaya 2018 13. RS. Premier Surabaya Surabaya 2018 14. RS. Dr. Soetomo Surabaya Surabaya 2018 111 No Rumah Sakit Cakupan Wilayah Peristiwa Terorisme Tahun 15. RS. Hermina Kampung Melayu DKI Jakarta 2019 16. RS. Premier Internasional DKI Jakarta 2019 17. RS. GKST Tentena Poso 2019 18. RSUD Undata Palu Palu 2019 19. RS. Pondok Indah Jakarta 2019 20. RS. Metta Medika Sibolga 2019 Sumber: Database Korban Tindak Pidana Terorisme BNPT Tabel 2. Daftar Koordinasi BNPT dengan Yayasan/Organsasi yang Menangani Korban Tindak Pidana Terorisme Saat Tanggap Darurat No Yayasan/ Organisasi/ Kedutaan Besar Cakupan Wilayah Peristiwa Terorisme Tahun 1. Yayasan Nurani Dunia DKI Jakarta 2018 2. Yayasan Aisiyah DKI Jakarta 2018 3. Ausaid DKI Jakarta 2018 4. Yayasan Keluarga Penyintas DKI Jakarta 2018 5. Yayasan Penyintas Indonesia DKI Jakarta 2018 6. Asosiasi Korban Bom Indonesia DKI Jakarta 2018 7. Sahabat Thamrin DKI Jakarta 2018 112 No Yayasan/ Organisasi/ Kedutaan Besar Cakupan Wilayah Peristiwa Terorisme Tahun 8. Yayasan Isana Dewata Bali 2018 9. Paguyuban Bali Bali 2018 10. John Fawcett Foundation Bali 2020 11. Yayasan Bali Hati Bali 2020 Sumber: Database Korban Tindak Pidana Terorisme BNPT 3. Setelah data-data Korban Tindak Pidana Terorisme telah terkumpul, BNPT melaksanakan koordinasi dengan Penyidik (Densus 88 Anti Teror Polri) serta Kepolisian Daerah terkait penetapan suatu peristiwa tindak pidana ditetapkan sebagai tindak pidana terorisme. Akan tetapi, BNPT tidak dapat menerbitkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme jika belum ditetapkannya suatu peristiwa oleh Penyidik berdasarkan pengembangan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesaat terjadinya peristiwa terorisme melalui Berita Acara yang dibuat oleh tim gabungan Penyidik, Tim Gegana, INAFIS, Kedokteran Kepolisian dan juga Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI. 4. BNPT dalam tahapan identifikasi data juga berkoordinasi secara intensif dan saling bertukar database dengan LPSK dan Penyidik guna menunjang percepatan penetapan korban. D. TAHAPAN II: PENERIMAAN PERMOHONAN 1. Tahapan Penerimaan Permohonan terdiri dari: (a) sosialisasi terkait persyaratan dan mekanisme penetapan korban; (b) pengajuan berkas persyaratan oleh korban; dan (c) pemeriksaan kelengkapan dokumen. 2. BNPT melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terkait terutama para pemohon Surat Penetapan Korban. Dalam sosialisasi dijelaskan persyaratan dan mekanisme BNPT dalam mengeluarkan Surat Penetapan Korban sebagai salah satu syarat pemberian hak korban oleh LPSK. Persyaratan permohonan yang diberikan BNPT selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang 113 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. 3. Syarat-syarat permohonan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang harus dilampirkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Korban Langsung a) Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT: berisi identitas Pemohon dan kronologis kejadian; b) Foto 3x4; c) Fotocopy Identitas (KTP/SIM/Paspor); d) Fotocopy Kartu Keluarga; e) Rekam Medis atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bagi Pemohon bahwa Pemohon pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme; f) Bukti Pengobatan; g) Dokumentasi luka akibat peristiwa; h) Bukti Peristiwa: Foto korban pasca kejadian/rumah atau harta terdampak/Kliping berita; i) Dokumen yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah atau pejabat yang berwenang); dan j) Bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Korban Tidak Langsung/ Korban Langsung Status Meninggal Dunia a) Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT: berisi identitas Pemohon dan kronologis kejadian; b) Foto 3x4 Ahli Waris/Keluarga/Kuasa; c) Foto Pemohon Korban Langsung (jika ada); d) Fotocopy Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) Ahli Waris dan Korban Langsung (jika ada); e) Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris dan Korban Langsung (jika ada); f) Rekam Medis/ bukti pengobatan atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bahwa korban pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme; 114 g) Surat Keterangan Ahli Waris; h) Surat Keterangan Kematian Korban Langsung; i) Surat Keterangan Ahli Waris (Bagi Korban Tidak Langsung); j) Dokumentasi peristiwa (jika ada); k) Bukti Peristiwa: Foto korban pasca kejadian/ rumah atau harta terdampak/ Kliping berita; l) Dokumen yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah atau pejabat yang berwenang); dan m) Bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Setelah Pemohon mengajukan permohonan dan dokumen persyaratan kepada BNPT, BNPT selanjutnya melaksanakan verifikasi atau pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon. Jika ada berkas yang belum dilengkapi, BNPT akan menginformasikan kepada Pemohon. E. TAHAPAN III: VERIFIKASI DAN PENILAIAN 1. Tahapan Verifikasi dan Penilaian terdiri dari: (a) verifikasi database dan triangulasi sumber data; dan (b) penilaian dengan metode wawancara melalui BNPT visit atau BNPT Invite. 2. BNPT akan melakukan verifikasi kesesuaian dengan database hasil pemetaan BNPT terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dan triangulasi sumber data untuk memastikan kelayakan Pemohon sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme. 3. Jika berkas persyaratan telah dilengkapi oleh Pemohon, BNPT akan mengundang Pemohon untuk dilakukan wawancara dengan dua metode yang dapat dilaksanakan yakni BNPT Visit untuk Pemohon yang berada diluar wilayah Jabodetabek, BNPT akan mengunjungi pemohon untuk dilakukan wawancara. Metode kedua yakni BNPT Invite, BNPT akan mengundang Pemohon ke kantor BNPT untuk dilakukan wawancara, metode ini khusus untuk Pemohon yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Jika terdapat kendala dengan dua metode tersebut, misalnya dikarenakan kendala Covid-19, BNPT melaksanakan wawancara secara daring. 115 4. Tahapan ini akan menentukan apakah pengajuan permohonan Surat Penetapan Korban dapat diterima atau ditolak. F. TAHAPAN IV: PENERBITAN SURAT PENETAPAN Setelah seluruh tahapan terlaksana, BNPT akan menerbitkan Surat Penetapan Korban atau Surat Penolakan Penetapan Korban. BNPT akan menyampaikan salinan Surat Penetapan Korban kepada korban dan LPSK untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh LPSK. Surat Penolakan Penetapan Korban akan disampaikan oleh BNPT kepada Pemohon dan LPSK sebagai informasi. Sumber: Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT Gambar 3. Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Gambar 4. Surat Penolakan Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme 116 Sumber: Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT G. HAMBATAN DAN KENDALA Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada 22 Juni 2018, adanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 (rentang waktu selama 16 tahun), memunculkan hambatan dan kendala sebagai berikut: 1. Rumah Sakit yang menangani Korban Tindak Pidana Terorisme pada masa tanggap darurat atau sesaat terjadinya peristiwa terorisme hingga masa pemulihan korban mengalami kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis (medical record) lama dikarenakan adanya kebijakan dari masing-masing Rumah Sakit terkait jangka waktu penyimpanan rekam medis bervariasi yakni 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, setelah itu rekam medis dapat dimusnahkan. Hal ini tentu juga menjadi hambatan bagi Korban untuk meminta rekam medis ke rumah sakit sebagai salah satu syarat memperoleh penetapan korban dari BNPT serta pemenuhan hak-hak korban oleh LPSK. 117 Gambar 5. Data Korban Tindak Pidana Terorisme Sumber : Database Densus 88 (AT) 2. Data Korban Tindak Pidana Terorisme yang tidak lengkap seperti perbedaan nama, alamat yang terlampir pada kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data Densus 88 (AT), demografi lain yang tidak lengkap pada data Densus 88 (AT), ataupun alamat yang tidak tercatat dalam Densus 88 (AT), dan ketiadaan nomor kontak korban menyebabkan Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme terkendala dalam pelaksanaan identifikasi Korban Tindak Pidana Terorisme. Perbedaan penulisan nama pada kartu identitas dan data Densus 88 (AT) diantaranya Km. Budiarta pada data Densus 88 (AT) dimana seharusnya berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Pemohon merupakan korban atas nama Komang Budiarta. Korban lain tertulis Ign Anom yang merujuk pada identitas korban atas nama I Gusti Ngurah Anom atau Gde Sidemen yang merujuk pada korban atas nama I Gede Sedemen Bomba. Penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu juga terkendala dengan keterangan demografi yang terbatas seperti ditemukannya data tanpa nomor kontak dan alamat yang jelas, alamat tidak sesuai dengan domisili korban, ketidaksesuaian nama didata dengan nama yang tertera di KTP serta nama ganda. Selain itu, ditemukan korban yang 118 baru mempercayai adanya pemberian kompensasi dari negara ketika mendapatkan informasi dari kerabat ataupun media sosial bahwa adanya korban yang menerima kompensasi dari negara. 3. Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme didirikan melalui pengesahan Peraturan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan sumber daya manusia yang terbatas yaitu 1 (satu) pejabat administrator, 2 (dua) pejabat pengawas, dan 4 (empat) orang pegawai. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada awal berdirinya Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT melaksanakan penelusuran awal terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme secara daring dan identifikasi langsung di 17 (tujuh belas) provinsi di seluruh wilayah NKRI. 4. Penyusunan dan pengesahan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan hak Korban Tindak Pidana Terorisme serta pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban baru disahkan pada bulan Juli 2020, yakni 2 (dua) tahun lebih setelah Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 disahkan. Oleh karena itu, Negara hanya memiliki waktu kurang dari 1 (satu) tahun untuk melaksanakan Identifikasi, Verifikasi dan Penilaian terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh BNPT. 5. Pada pasal 44 c ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang membatasi pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, yakni permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 atau 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang Pemberantasan Terorisme disahkan. 6. Domisili korban Tindak Pidana Terorisme yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan adanya perubahan domisili Korban Tindak Pidana Terorisme (antarkota dalam negeri atau luar negeri), status korban telah meninggal dunia dan minimnya sarana komunikasi di sejumlah wilayah. Adapun minimnya sarana komunikasi elektronik di sejumlah wilayah menyebabkan 119 sulitnya penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pengajuan penerbitan Surat Penetapan Korban. 7. Masih terdapat Korban Tindak Pidana Terorisme yang tidak percaya dengan keberadaan Negara untuk menangani Korban Tindak Pidana Terorisme karena sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 disahkan, Korban Tindak Pidana Terorisme lebih banyak diperhatikan oleh Yayasan maupun organisasi, pihak swasta dari Indonesia maupun luar negeri. Korban Tindak Pidana Terorisme mulai mengajukan penerbitan Surat Penetapan Korban setelah terdapat pemberitaan bahwa Korban Tindak Pidana Terorisme yang telah diidentifikasi dan mendapatkan Surat Penetapan Korban dan hak kompensasi oleh Negara. H. KESIMPULAN BNPT sebagai koordinator dalam penyelenggaraan program pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan terdatanya 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dan telah diterbitkannya Surat Penetapan Korban untuk Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu sejumlah 655 (enam ratus lima puluh lima). Dari sisi kebijakan, BNPT telah mengundangkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme yang mewadahi terbentuknya Satuan Tugas Pemulihan Korban yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi pemulihan tindak pidana terorisme. Hingga tahun 2023, BNPT telah merekomendasikan 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) Korban Tindak Pidana Terorisme, baik Korban Langsung dan/atau Korban Tidak Langsung sebagai penerima manfaat program yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. BNPT juga telah merekomendasikan 182 (seratus delapan puluh dua) Korban Tindak Pidana Terorisme sebagai penerima manfaat program pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan BUMN/BUMD/Swasta dan Stakeholder terkait. 120 Keterangan Tambahan Pihak Terkait BNPT: I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani • Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban sudah ada sejak lama. Bersifat umum, tidak hanya terbatas dari korban terorisme. • Dasar hukum pemberian bantuan untuk korban diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang bersifat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara khusus mengatur pemberian bantuan untuk korban tindak pidana terorisme ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. • Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku, dasar hukum dan mekanisme pemberian bantuan untuk korban masih mengacu pada peraturan sebelumnya walaupun peraturan tersebut mash bersifat umum. Berdasarkan hal ini maka seharusnya bantuan untuk korban sudah bisa diberikan. • Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 disahkan, apa kendala yang ditemui dalam proses pemberian kompensasi? Bagaimana faktor COVID-19 mempengaruhi tugas-tugas tersebut bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dan BNPT? Penjelasan/Tanggapan: 1. Selaras dengan jawaban LPSK pada Sidang Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 121 dengan Nomor Register Perkara 103/PUU-XXI/2023 pada tanggal 5 Maret 2024, kewenangan BNPT untuk menetapkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu melalui Surat Penetapan Korban baru tercantum dalam Pasal 43L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. 2. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur mengenai kewenangan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) (yaitu lembaga sebelum BNPT berdiri) terkait dengan program pemulihan korban tindak pidana terorisme. Ketentuan Pengajuan kompensasi berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tidak secara spesifik mengatur program pemulihan korban tindak pidana terorisme dan keikutsertaan DKPT didalamnya. 3. Pada tahun 2010, DKPT mengalami peralihan menjadi BNPT dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Fungsi koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme baru muncul (tertuang) dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Meski demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemulihan korban tindak pidana terorisme baru memiliki unit pelaksananya tersendiri pada tahun 2017 melalui penambahan 1 (satu) unit Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Peraturan Kepala BNPT Nomor Per- 01/K.BNPT/1/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Peraturan ini yang menjadi dasar bagi Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme untuk menyelenggarakan tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan di bidang pemulihan warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi teror baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi. 4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa: "Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak 122 Asasi Manusia melalui LPSK". Undang-undang ini belum menyebutkan kewenangan BNPT secara terperinci dalam tahapan-tahapan pemberian hak korban. Kewenangan BNPT selanjutnya tercantum secara tegas dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur secara spesifik tentang korban tindak pidana terorisme selain korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat dengan bunyi pasal "surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme, yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban atau Keluarga Saksi dan/atau korban tindak pidana terorisme". 5. Pasal 43L ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: "Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme". Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi BNPT untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan dalam penerbitan Surat Penetapan Korban bagi pemohon dalam hal ini merujuk pada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Penerbitan surat penetapan korban dilakukan melalui tahapan: (a) Identifikasi data; (b) Penelaahan Permohonan; (c) Verifikasi dan Penilaian; dan (d) Penerbitan Surat Penetapan Korban. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban pada tanggal 8 Juli 2020. Pasal 4D ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 menyatakan bahwa permohonan hak korban tindak pidana terorisme masa l a l harus melampirkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 7. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh BNPT dalam melaksanakan tanggung jawab negara terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam 123 rezim sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah kendala yang berkaitan dengan dasar hukum dan kelembagaan BNPT. 8. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas BNPT dalam menerbitkan Surat Penetapan Korban Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kepala BNPT menerbitkan Surat Edaran Kepala BNPT Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja bagi Pegawai BNPT pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tanggal 25 Januari 2021. Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam surat edaran tersebut diatur tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai berikut: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa (work from office). b. Pimpinan Unit Kerja menerapkan pengaturan teknis sistem kerja bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana kebawah di lingkungan Unit Kerja masing-masing secara proporsional mendekati perbandingan 25:75 yaitu 25% untuk pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from home) dan 75% untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (work from home). 9. Kepala BNPT selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Terorisme Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Negara Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2021 yakni terkait larangan melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dalam masa pandemi COVID-19. Dengan adanya Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuat keterbatasan BNPT dalam melaksanakan identifikasi data, penerimaan permohonan serta 124 verifikasi dan penilaian dalam rangka penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: a. Pada masa pandemi COVID-19 dengan berlakunya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), BNPT harus melakukan identifikasi dan penilaian secara langsung dengan mengunjungi rumah - rumah korban di desa terpencil. Hal tersebut menyebabkan proses verifikasi dan penilaian membutuhkan waktu yang relatif lama. b. Terbatasnya sumber daya manusia yaitu 1 (satu) pejabat administrator, 2 (dua) pejabat pengawas, dan 4 (empat) orang pegawai pada awalnya juga salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban bagi pemohon. Meskipun pada tahun 2021, terdapat penambahan jumlah pegawai dari penerimaan CPNS BNPT, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mash menimbulkan kendala yang berarti bagi BNPT dalam melaksanakan verifikasi dan penilaian di 17 (tujuh belas) provinsi domisili pemohon di seluruh Indonesia. Selain itu, proses verifikasi dan penilaian terhadap pemohon dengan jumlah personel yang terbatas pada awalnya tersebut dan personel yang terinfeksi virus COVID-19 (beberapa personel yang terinfeksi COVID-19 berulang kali (recurrent disease) menyebabkan BNPT terhambat dalam penerbitan Surat Penetapan Korban di waktu yang semakin terbatas. Dari 400-an (empat ratusan) pegawai BNPT, sekitar 300 orang terinfeksi Virus COVID-19 termasuk personil Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme terinfeksi COVID-19 pasca pelaksanaan verifikasi dan penilaian pemohon ke daerah-daerah. c. Pada masa pandemi COVID-19, tidak sedikit pemohon yang telah dijadwalkan dilakukan wawancara dengan personel Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme harus dijadwalkan ulang karena pemohon juga terinfeksi COVID-19 ketika pemohon sudah pulih dapat diwawancarai secara luring dan daring. d. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuka peluang baru bagi BNPT untuk melaksanakan PPKM secara daring. Akan tetapi, verifikasi dan penilaian secara daring menyebabkan 125 asesor tidak dapat melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung kesaksian pemohon serta melakukan pengecekan pada luka yang diklaim oleh pemohon sebagai akibat dari suatu tindak pidana terorisme. e. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi COVID-19 juga berimplikasi pada perubahan jadwal penerbangan (opsi perjalanan semakin terbatas), perubahan rute penerbangan atau bahkan rute penerbangan tidak tersedia selama PPKM. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih • Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap korban-korban yang terjadi sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini. • Peraturan pelaksana yang menindaklanjuti Undang-Undang ini baru ada 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2020 sehingga terkesan mengurangi waktu 3 tahun yang menjadi batasan pengajuan permohonan bantuan korban. • Telepas dari kendala tersebut, seharusnya diambil langkah yang lebih cepat. • Selanjutnya pada tahun 2023, BNPT mash menerima permohonan surat penetapan korban itu. Apakah selanjutnya mereka ditetapkan sebagai korban? Apakah korban ini merupakan korban masa lalu atau bukan? Lalu korban yang ada dimulai dari mana? Apakah korban termasuk korban masa lalunya dimulai dari bom Bali ataukah adakah korban lainnya? • Selain itu, sejumlah 424 dari 1.114 orang korban, belum mengajukan Permohonan. Apa kemudian terdapat kendala disini? Bagaimana desain dari kelembagaan yang terkait itu untuk menyelesaikan persoalan- persoalan transisionalnya ini? Penjelasan/Tanggapan: 1. BNPT membenarkan bahwa hingga tahun 2023, BNPT mash menerima permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban dari 60 (enam puluh) pemohon yang berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Namun, terhadap 60 (enam puluh) orang yang menyampaikan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban kepada BNPT setelah 22 Juni 2021, BNPT tidak dapat melaksanakan verifikasi dan penilaian untuk penerbitan Surat Penetapan 126 Korban Tindak Pidana Terorisme. Sehingga BNPT belum dapat memberikan kepastian status korban apakah pemohon merupakan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau tidak dan apakah berhak mendapatkan tanggung jawab Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketiadaan proses verifikasi dan penilaian sebagai dasar penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, maka Surat Penetapan Korban tidak diterbitkan oleh BNPT sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum bagi BNPT untuk melaksanakan penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 43L ayat (4) yaitu "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.". 2. Adapun 424 (empat ratus dua puluh empat) lainnya dari 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang telah teridentifikasi berdasarkan sinkronisasi data yang dikelola oleh BNPT, Densus 88 (AT), LPSK, yayasan yang menaungi Korban Tindak Pidana Terorisme dan stakeholder lainnya belum mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban dari BNPT. 3. Hal- hal berikut ini merupakan kendala dalam penerbitan Surat Penetapan Korban bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang: a. Administrasi 1). Data dan Informasi yang diterima BNPT dalam tahap identifikasi dan sinkronisasi data korban oleh BNPT, LPSK dan Densus 8 (AT) mash berbentuk data mentah atau raw data sehingga BNPT terkendala dalam mengidentifikasi Korban Tindak Pidana Terorisme hanya berdasarkan nama, alamat yang tidak lengkap, perbedaan penulisan nama pada kartu identitas dan Densus 88 (AT) (contoh: (1) Km. Budiarta pada Data Densus 88 (AT), dimana seharusnya berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pemohon adalah korban atas nama Komang Budiarta; (2) tertulis Ign Anom pada Data Densus 88 (AT) yang merujuk pada 127 identitas korban atas nama I Gusti Ngurah Anom; dan (3) Gde Sidemen pada Data Densus 88 (AT) yang merujuk pada korban atas nama I Gede Sedemen Bomba), tanpa nomor kontak, atau tanpa keterangan lainnya. 2). Korban terkendala untuk memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu rekam medis. Rumah Sakit yang menangani Korban Tindak Pidana Terorisme pada masa tanggap darurat atau sesaat terjadinya peristiwa terorisme hingga masa pemulihan korban mengalami kesulitan dalam memperoleh data pasien atau rekam medis (medical record) lama dikarenakan adanya kebijakan dari masing-masing Rumah Sakit terkait jangka waktu penyimpanan rekam medis bervariasi yakni 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, setelah itu rekam medis dapat dimusnahkan. 3). Terdapat Korban yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban BNPT setelah berakhirnya batas waktu terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, BNPT tidak dapat memproses pengajuan penerbitan Surat Penetapan Korban. b. Kebijakan dan Regulasi 1). Terdapat batasan waktu pengajuan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban selama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. 2) Pada masa pandemi COVID-19 dengan berlakunya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), BNPT harus melakukan identifikasi dan penilaian secara langsung dengan mengunjungi rumah-rumah korban di desa terpencil. Hal tersebut menyebabkan proses verifikasi dan penilaian membutuhkan waktu yang relatif lama. 3) Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi COVID-19 juga berimplikasi pada syarat perjalanan, perubahan waktu penerbangan (opsi perjalanan semakin terbatas) 128 dan perubahan pada sejumlah rute penerbangan dialihkan atau bahkan tidak lagi berlaku. c. Geografis 1). Mengacu pada raw data Korban dengan alamat yang tidak lengkap sebagaimana disebutkan di atas, dengan kondisi geografis di beberapa wilayah di Indonesia BNPT maupun korban tindak pidana terorisme membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengakses informasi terkait permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban seperti di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku. Sebagai contoh perjalanan dari Kota Palu ke Kabupaten Poso membutuhkan waktu 5 s.d. 7 jam melalui jalur darat. Selain itu, dari daratan utama Maluku ke pulau - pulau keil disekitarnya seperti dari Kota Ambon ke Kabupaten Buru Selatan juga terkendala dengan jadwal penerbangan maupun perjalanan melalui jalur laut yang terbatas dan bergantung dengan kondisi alam. 2). Korban yang berada di desa-desa terpencil tersebut juga banyak yang tidak bisa mengakses informasi karena keterbatasan alat komunikasi dan pengetahuan. Walaupun korban tersebut memiliki alat komunikasi, namun komunikasi terhambat oleh ketidakstabilan sinyal di sejumlah daerah. Berdasarkan fakta empiris (saat Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme saat melakukan verifikasi dan penilaian secara langsung) Korban harus berjalan satuan kilometer jauhnya untuk bisa mendapatkan sinyal yang baik dan stabil atau membutuhkan bantuan dari orang yang dapat mengoperasikan gawai untuk bisa menghubungi BNPT. Atau dengan kata lain mash banyak korban di daerah tertentu (seperti Kabupaten Poso dan sekitarnya) yang tidak memiliki gawai pribadi atau gagap teknologi. d. Teknis/Metode 1). Terbatasnya jumlah personel juga salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban bagi pemohon secara luring. 2). Proses verifikasi dan penilaian terhadap pemohon dengan jumlah personel yang terbatas pada awalnya tersebut juga semakin terhambat 129 dengan personel yang terinfeksi virus COVID-19 (beberapa personel yang terinfeksi COVID-19 berulang kali (recurrent disease). 3). Pemohon terinfeksi COVID-19 sehingga wawancara sebagai bagian dari tahapan verifikasi dan penilaian terkendala yang harus dijadwalkan ulang hingga pemohon dinyatakan pulih. 4). Terdapat peluang bagi Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme dalam melakukan verifikasi dan penilaian pada saat pemberlakukan kebijakan PPKM sebagai dampak pandemi COVID-19 yaitu dengan melakukan verifikasi dan penilaian secara daring. Namun, metode daring juga menghadapi tantangan karena asesor tidak dapat melihat dan memvalidasi luka yang dialami oleh pemohon serta kesesuaiannya dengan rekam medis pemohon yang diajukan. 4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, berikut ini merupakan hal yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia (c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk pelaksanaan percepatan penerbitan Surat Penetapan Korban bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu. a. Nota Kesepahaman antara BNPT dengan LPSK Nomor: HK.02.00/07/2020 tentang Kerja Sama dalam Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor dan Ahli Tindak Pidana Terorisme pada Bulan Juni 2020. Berikut ini merupakan ruang lingkup terkait korban tindak pidana terorisme dalam Nota Kesepahaman ini meliputi: 1). Koordinasi pelaksanaan program pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme; 2). Koordinasi penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme; 3). Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme; 4). Pertukaran data dan/atau informasi Saksi, Korban, Pelapor dan Ahli Tindak Pidana Terorisme. b. BNPT melaksanakan sinkronisasi data korban tindak pidana terorisme masa lalu dengan Densus 88 Anti Teror POLRI dan LPSK pada bulan Agustus 2020 untuk pencocokan data korban baik yang telah teridentifikasi maupun belum teridentifikasi untuk mencegah tejadinya double data. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, BNPT mengirimkan 130 Surat kepada Densus 88 AT POLRI Nomor PA.03.02/215/2020 tanggal 05 September 2020 terkait permintaan data terkini korban tindak pidana terorisme masa lalu yakni korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. c. BNPT melaksanakan kegiatan bersama dengan LPSK untuk tahapan Verifikasi dan Penilaian korban di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, dan Bali dalam rangka efisiensi waktu dan dapat melaksanakan koordinasi langsung, penilaian atau penelaahan bersama permohonan korban yang diterima. d. BNPT melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terkait persyaratan dan mekanisme BNPT dalam mengeluarkan Surat Penetapan Korban sebagai salah satu syarat pemberian hak korban oleh LPSK. Persyaratan permohonan yang diberikan BNPT selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. BNPT menyelaraskan syarat-syarat tersebut untuk membantu LPSK dalam melaksanakan percepatan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif guna efisiensi waktu. e. BNPT dan LPSK juga masing-masing dalam fungsinya melaksanakan penerbitan Surat Penetapan Korban dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme saling mendukung dalam pertukaran administrasi syarat permohonan korban, contohnya: BNPT mengikutsertakan Formulir Permohonan Hak-hak Korban LPSK dalam pelaksanaan tahapan verifikasi dan penilaian. f. BNPT pada tahun 2020 dan 2021 menjadi bagian dari susunan organisasi narahubung (tim eksternal) pelaksanaan kerja ada tim 131 percepatan penanganan termasuk ke dalam tim percepatan penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau yang disingkat PPKTML di lingkungan LPSK yang diwujudkan dengan koordinasi aktif dan komunikasi efektif. Adapun personel BNPT yang masuk dalam susunan organisasi ini yakni: 1). Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT; 2). Direktur Perlindungan BNPT; 3). Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT. g. BNPT melaksanakan tahapan verifikasi dan penilaian korban secara daring untuk dapat menjangkau para pemohon yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan namun berada di wilayah yang sulit diakses oleh BNPT seperti pemohon WNI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia atau korban dengan kendala domisili yang sangat sulit dijangkau seperti di kepulauan atau di pegunungan selain kondisi COVID- 19. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat • Upaya-upaya negara apa yang sudah dilakukan sebelum tindak pidana terorisme terjadi. Karena kalau sudah terjadi, apapun gantinya tadi, kompensasinya tadi tidak bisa memenuhi rasa keadilan sehingga sebetulnya tindakan-tindakan terorisme ini lebih baik dicegah dari awal. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau sudah dilakukan oleh BNPT terhadap ini? Penjelasan/Tanggapan: 1. BNPT menjalankan tugas dalam menanggulangi Terorisme sesuai dengan Pasal 43F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu: a. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; b. Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; c. Mengoordinasikan program pemulihan Korban; d. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. 132 2. Pencegahan Terorisme dalam tugas BNPT terdiri atas 3 (tiga) bentuk yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, pencegahan dilakukan oleh BNPT bertujuan untuk membangun Public Awareness dan meningkatkan Public Engagement di Indonesia. 3. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan menjelaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui: a. pemberdayaan masyarakat; b. peningkatan kemampuan aparatur; c. perlindungan dan peningkatan sarana prasarana; d. pengembangan kajian terorisme; dan e. pemetaan wilayah rawan paham radikalisme terorisme. 4. Dalam rangka Kesiapsiagaan Nasional, BNPT telah melaksanakan beberapa program yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siap Siaga, Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), dan Duta Damai. Berdasarkan data yang didapatkan oleh BNPT, terdapat 3 kelompok rentan yang harus diutamakan dalam penanggulangan terorisme yaitu perempuan, anak dan remaja. Dimana sebanyak 70,2% remaja atau siswa SMA masuk ke dalam kategori remaja toleran, 22,4% merupakan remaja intoleran pasif, %5 merupakan remaja intoleran aktif dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar. Adapun dari data di atas, menunjukkan peran BNPT sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Bentuk dari pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BNPT dibentuk dalam beberapa program, yaitu: a. Sekolah Damai Bentuk program kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BNPT dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu Sekolah Damai. Dimana BNPT membentuk program sekolah damai bertujuan agar siswa memiliki 133 sikap dan pemahaman yang toleran, moderat, beragama, serta memiliki ketahanan terhadap paparan radikal. Tahun 2023, BNPT berhasil membentuk 80 sekolah damai. b. Kampus Kebangsaan Kampus kebangsaan merupakan jenjang lanjutan dari program sekolah damai. Agar terjadi sebuah kontinuitas imunitas bagi lingkungan kampus. Tahun 2023, BNPT telah melaksanakan kampus kebangsaan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. c. Desa Siap Siaga Desa siap siaga bertujuan membentuk ketahanan warga terhadap ideologi radikal, kekerasan, dan terorisme di setiap desa. Diharapkan 5 tahun ke depan seluruh desa di Indonesia. d. Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Forum ini telah terbentuk di BNPT sebagai wujud kesungguhan Pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Dimana dalam menjalankan program pencegahan terorisme ini, BNPT melakukan pembentukan FKPT di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Pemerintah, akademisi di 34 Provinsi dan 2 Kabupaten. Dengan melaksanakan 4 bidang kegiatan yaitu: 1). bidang agama, sosial ekonomi &budaya; 2). bidang media massa, hukum dan humas; 3). bidang pemuda dan pendidikan; 4). bidang perempuan dan anak; 5. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengertian kontra radikalisasi merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Adapun kontra radikalisasi dilakukan oleh BNPT secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Dimana salah satu bentuk pelaksanaan kontra radikalisasi yang dilakukan BNPT adalah duta damai. Program Duta Damai dilakukan oleh BNPT untuk menjangkau kalangan-kalangan muda terkait diseminasi narasi tentang toleransi, perdamaian, moderasi beragama. 134 6. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pahaman radikal terorisme yang telah terjadi. BNPT dalam melaksanakan deradikalisasi terdapat 2 (dua) bentuk pelaksanaan, yaitu deradikalisasi dalam lapas dan deradikalisasi luar lapas. Pada dasarnya, deradikalisasi dalam lapas dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme. sedangkan deradikalisasi luar lapas bertitik fokus kepada narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. a. Deradikalisasi dalam Lapas BNPT telah melaksanakan deradikalisasi dalam lapas. Dimana deradikalisasi ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Adapun dalam pelaksanaannya, BNPT telah melakukan 334 kegiatan deradikalisasi di 68 lapas kepada 786 Napiter, terlaksananya ikrar NKRI kepada 244 orang napiter. Tahapan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud meliputi: 1). Identifikasi dan Penilaian; 2). Rehabilitasi; 3). Reedukasi; dan 4). Reintegrasi Sosial. b. Deradikalisasi Luar Lapas BNPT telah melaksanakan deradikalisasi dalam lapas. Dimana deradikalisasi ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Adapun dalam pelaksanaannya, BNPT telah melaksanakan 68 kegiatan deradikalisasi di luar lapas dengan pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan di 17 Provinsi termasuk memberikan kesempatan bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di 5 wilayah Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), melaksanakan kegiatan monitoring di 25 Provinsi serta pembinaan deradikalisasi terpadu serta melaksanakan kegiatan sinergisitas yang melibatkan mitra deradikalisasi dan masyarakat rentan terpapar dengan 610 kegiatan yang merupakan kontribusi dari 46 Kementerian/Lembaga. 135 7. BNPT telah melakukan koordinasi antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Dimana koordinasi ini dilakukan untuk optimalisasi penegakan hukum di Indonesia. Kegiatan berbentuk kerjasama, kolaborasi &koordinasi mulai dari tahapan Pra Ajudikasi, Ajudikasi, Pasca Ajudikasi, & Penempatan Napiter ke lapas serta pelindungan kepada antara penegak hukum. Telah dilakukan koordinasi pengamanan 247 personel aparat penegak hukum, koordinasi pelindungan 30 saksi dan 4 orang ahli proses persidangan tindak pidana terorisme. 8. Koordinasi program pemulihan korban merupakan salah satu bentuk usaha pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Terdapat dasar hukum yang jelas mengenai pemulihan korban tentu salah satu bentuk programnya adalah pemenuhan hak korban. Dasar Hukum dalam pemenuhan hak korban yaitu: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; d. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme. 9. Dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya yang dapat melibatkan Korban Tindak Pidana Terorisme, BNPT membangun inisiatif untuk menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan. BNPT menyadari bahwa korban tindak pidana terorisme tidak dapat pulih 100% (seratus persen) seperti sebelum korban mengalami aksi terorisme. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab negara melalui pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis, serta kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dilaksanakan untuk memastikan korban dapat 136 berfungsi (mencapai keberfungsian korban tindak pidana terorisme) kembali yaitu kemampuan untuk menjalankan peran kehidupannya yang lama atau beradaptasi dengan peran kehidupannya yang baru. 10. Penyusunan pedoman penilaian indeks keberfungsian korban tindak pidana terorisme akan menjadi acuan keberlanjutan pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme bagi Korban yang telah dan belum mendapatkan tanggung jawab negara. Inisiatif ini juga didasarkan oleh pelaksanaan tanggung jawab negara khususnya terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme yang sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dalam tahap penandatanganan oleh Presiden. 11. Kerjasama Internasional di bidang penanggulangan terorisme sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selanjutnya sejak 2010, secara kelembagaan tugas dan fungs ini sudah terakomodir dalam deputi bidang kerjasama internasional BNPT. Kerjasama internasional akan tetap relevan sepanjang masa karena Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisir karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya. BNPT telah menjalin banyak kerjasama dengan pemerintah negara luar maupun secara spesifik dengan lembaga atau organisasi yang menangani penanggulangan terorisme di negara lain. IV. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo • Apakah sampai hari ini masih mengeluarkan surat keterangan penetapan? Apakah ada dasar hukum untuk menghindari 3 tahun atau apakah ada aturan pelaksana terkait waktu bisa dihindari? atau BNPT menutup karna keterangan 3 tahun sudah lewat? Penjelasan/Tanggapan: 137 1. Setelah 2 Juni 2021, BNPT tidak lagi menerbitkan Surat Penetapan Korban bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, khususnya Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum bagi BNPT untuk melaksanakan penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 43L ayat (4) yaitu "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku". 2. Bahwa terhadap pemohon 1 a.n. Peria Ronald Pidu, BNPT menerbitkan Surat Penetapan Korban terhadap pemohon tersebut setelah 22 Juni 2021 dikarenakan berkas pengajuan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban disampaikan kepada BNPT sebelum tanggal 22 Juni 2021. Akan tetapi, salah satu persyaratan yaitu rekam medis pemohon baru dapat melengkapi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh undang- undang. Adapun terhadap permohonan yang masuk setelah tanggal 22 Juni 2021, BNPT tidak lagi menerbitkan Surat Penetapan Korban kepada pemohon. 3. Dalam aturan pelaksanaanya, yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, menurut hemat kami, tidak terdapat ketentuan yang dapat memberikan ruang untuk menghindari ketentuan 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta menyampaikan keterangan tambahan bertanggal 15 Maret 2024 dan diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 138 Tindak pidana teorisme di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang senantiasa meninggalkan penderitaan baik korban yang meninggal dunia maupun luka-luka dan mengakibatkan kerugian material bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas dimana korban yang berjatuhan merupakan dampak dari ideologi yang dimiliki oleh pelaku. Para pelaku tindak pidana terorisme juga tidak jarang menyasar para aparat penegak hukum kita yang sama dengan para korban lainnya terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali. Selain itu, akibat beberapa serangan teroris yang terjadi berturut-turut sejak bom Bali I, beberapa serangan di Poso dan Palu, hingga Bom di Hotel JW Mariott dan bom Bali II, masyakat umum di Indonesia juga merasa terteror. Di sisi lain, penderitaan korban serangan teroris ini juga mendalam karena dirasakan juga oleh para keluarga korban. Korban tindak pidana terorisme masa lalu yang merupakan aparat penegak hukum dapat kita lihat salah satunya pada peristiwa Bom di Masjid Mapolresta Cirebon. Secara nyata kondisi luka fisik anggota Polri Mapolres Cirebon yang menjadi korban bom sama halnya dengan korban yang berasal dari masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini terdapat beban psikologis di mana dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat, dirinya harus berhadapan pula dengan cacat atau gangguan fisik yang dialaminya. Setidaknya terdapat terdapat beberapa bentuk penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana teorisme, mulai dari kondisi fisik dengan kerusakan luka yang dialaminya, selain membutuhkan proses penyembuhan psikologis juga dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani. Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan/cacat yang dideritanya, tingkat emosi menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang, rasa kurang percaya diri, serangan panik, dan sebagainya. Adapun kerugian immaterial, korban merasakan kemampuan bekerja yang menurun, pola hidup yang berubah karena fungsional fisik mengalami penurunan. Adapun secara ekonomi, korban mengalami kehilangan pekerjaan, karier mereka terhambat bahkan berkonsekuensi pada penghasilan yang didapat. Hal lain yang juga menjadi bagian dari realitas korban adalah kondisi keluarga korban yang belum bisa menerima 139 kenyataan jika salah satu anggota keluarganya menjadi korban atau kesulitan ekonomi yang harus diterima karena ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga. Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme pada akhirnya menjadi sebuah desiderata (atau sesuatu yang sangat diperlukan atau dinginkan). Saat terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang, banyak harapan korban yang tercerahkan, namun demikian pengaturannya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme dan belum memberikan perhatian yang besar bagi korbannya. Korban tindak pidana terorisme juga sesungguhnya telah termuat dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi lembaga yang dimandatkan oleh UU tersebut untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme menjadi salah satu tindak pidana prioritas dalam implementasinya. Berkenaan dengan pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana terorisme, sesuai ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berperan untuk memberikan perlindungan dan juga pemenuhan hak lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis kepada korban tindak pidana terorisme. Tidak hanya korban, LPSK juga sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku, pelapor dan juga ahli. Peran LPSK dalam memberikan pemenuhan hak ini, khususnya bagi saksi dan korban tindak pidana terorisme, bahkan telah berjalan sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, demikian halnya pemenuhan hak kompensasi kepada korban. Namun pemenuhan hak ini juga belum optimal karena tidak dapat menjangkau untuk pemenuhan hak kompensasi pada kasus tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sebelum UU Nomor 31 Tahun 2014 disahkan. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang masih berproses penegakan hukumnya sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 diundangkan, seperti kasus bom Thamrin-Sarinah dan Bom Gereja Oikumene Samarinda, LPSK mengajukan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme melalui putusan pengadilan, 140 dengan mendasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Momentum pembahasan Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi titik terang bagi korban, dimana pembahasan perlindungan dan pemenuhan hak korban mulai dioptimalkan agar terpenuhinya hak korban dapat terimplementasi dengan baik. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong masuknya muatan-muatan substansi perlindungan saksi dan korban ke dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Proses pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak berlangsung dalam waktu singkat, pembahasan Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah berlangsung sejak 2016 bahkan sampai harus berlanjut hingga Prolegnas Tahun 2018. Mandat dan kewenangan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme yang sebelumnya juga sudah ada dalam UU 31/2014 menjadi terlegitimasi bahkan mendapatkan kepastian hukum yang jelas bagi korban terutama pemenuhan hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Berbagai upaya juga dilakukan LPSK untuk dapat teradvokasinya substansi muatan perlindungan dan pemenuhan hak untuk korban dalam RUU. Secara simultan LPSK melakukan berbagai hal seperti: 1. Melakukan berbagai diskusi serta menerima berbagai masukan dari korban dan komunitas korban tindak pidana terorisme; 2. Membuat kajian singkat bahkan naskah akademik bersama dengan koalisi masyarakat khusus terkait perlindungan saksi dan korban; 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dari Tim pemerintah; 4. Menyampaikan masukan kepada DPR RI, 5. Sampai dengan mengikuti setiap proses pembahasan RUU sejak 2017; 6. Dan lain sebagainya, Langkah-langkah tersebut dilakukan semata agar substansi mengenai perlindungan kepada korban Tindak Pidana terorisme dapat masuk dalam perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sampai pada akhirnya terbitlah UU Nomor 5 Tahun 2018 yang membawa hari yang cerah bagi korban setelah sekian waktu dinantikan. Lingkup substansi perlindungan saksi dan korban bahkan cukup banyak diatur, seperti: 141 1. Perlindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara; 2. Pemenuhan hak bagi korban mulai dari bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, kompensasi, serta pemenuhan hak lainnya; 3. Subjek pemenuhan hak korban, yang tidak hanya berlaku bagi korban tindak pidana terorisme yang mengalami peristiwa di Indonesia, namun juga sesuai Pasal 4 Perpu 1 Tahun 2002 menjadi dapat terimplementasi dengan baik bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia; 4. Yang terakhir adalah Pasal 43L yang mengatur mengenai pemenuhan hak untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu. Pemenuhan hak kepada korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu sesuai Pasal 43L ayat (4) memiliki batasan waktu dalam pengajuan permohonannya yakni 3 (tiga) tahun sejak disahkannya UU. UU Nomor 5 Tahun 2018 tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui korban yaitu: 1. Pengajuan permohonan kepada LPSK sesuai dengan Pasal 43L ayat (2); 2. Harus mendapatkan surat penetapan korban dari BNPT, hal ini sesuai dengan Pasal 43L ayat (3); 3. Besaran kompensasi yang dihitung LPSK harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sesuai dengan Pasal 43L ayat (6); 4. Ketentuan teknis permohonan dan pemenuhan hak korban lebih lanjut harus menunggu Peraturan Pemerintah ditetapkan sesuai dengan Pasal 43L ayat (7); dan 5. Lebih lanjut korban juga harus menunggu ditetapkannya beberapa ketentuan teknis dari Peraturan Pemerintah untuk diatur dengan Peraturan LPSK. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU 5 Tahun 2018, menghadapi berbagai tantangan tersendiri. Pengusulan yang disampaikan oleh LPSK sejak mulai September 2018 ternyata harus memakan waktu hingga Desember 2019 mengingat proses pembahasan yang berkaitan dengan substansi penganggaran kompensasi oleh negara. Tidak hanya itu, pembahasan substansi RPP juga terdapat salah satu unsur dimensi internasional yakni terkait mekanisme 142 dan prosedur dalam pemenuhan hak bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah RI. Setelah RPP disahkan Presiden pada bulan 8 Juli 2020, berlanjut pengesahan Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari PP Nomon 35 Tahun 2020 yakni pada 16 September 2020, serta surat persetujuan besaran kompensasi dari Kementerian Keuangan dalam Standar Biaya Masukan Lainnya yang diterbitkan pada 6 September 2020. Maka secara keseluruhan, sejak September 2020 korban tindak pidana terorisme masa lalu memiliki waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan untuk pengajuan permohonan pemenuhan haknya sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018. Setelah ditetapkannya Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, LPSK melakukan sosialisasi baik secara langsung bertemu dengan para korban maupun melalui media massa dan media sosial. Namun demikian, sosialisasi ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena problem jangkauan wilayah Indonesia yang sangat luas dan waktu yang sangat singkat. Sehingga belum semua korban mendapatkan informasi mengenai pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. LPSK dalam menindaklanjuti permohonan kompensasi dan hak-hak lainnya dari tindak pidana terorisme masa lalu, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, Atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, melakukan tahapan-tahapan: 1. Pertama, pemeriksaan administratif yang dilaksanakan sesuai Pasal 7 sd Pasal 9 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen permohonan mulai dari: - identitas, - uraian peristiwa, - surat keterangan dari BNPT, - informasi medis dan psikologis yang disertai dengan resume medis, foto dan dokumen terkait kondisi korban sebelum dan setelah mendapatkan penanganan, dan/atau keterangan dari anggota keluarga, dan - informasi tentang dampak yang dialami korban. 143 Dalam tahapan ini juga berlaku jangka waktu korban untuk melengkapi dokumen dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada korban, serta apabila dalam jangka waktu tersebut korban tidak melengkapi maka permohonan dapat diajukan kembali sesuai ketentuan batas waktu pengajuan permohonan berakhir. 2. Kedua, pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai Pasal 10 s/d Pasal 22 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020, yaitu: - Menelaah status pemohon terhadap korban apabila permohonan diajukan selain oleh korban langsung, - Selanjutnya menelaah kondisi medis, psikologis dan/atau penyebab meninggalnya korban apakah disebabkan oleh peristiwa terorisme, - Selanjutnya menelaah layanan medis, psikologis dan/atau psikologis yang pernah diperoleh korban maupun kebutuhan layanan berikutnya, - Lalu menelaah status pemohon terhadap korban dalam hal diajukan oleh pemohon selain korban langsung, - Selanjutnya menelaah derajat luka yang dialami oleh korban. Telaahan terkait derajat luka ini tidak dilakukan sendiri oleh LPSK namun dilakukan dengan melibatkan ahli yaitu bersama dengan dokter forensik, - Selanjutnya dilakukan tahapan tindak lanjut dari hasil penilaian substantif yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan LPSK dalam memberikan jenis layanan lanjutan serta besaran kompensasi sesuai tingkat derajat luka korban. - Selanjutnya yang terakhir, LPSK menentukan dan menetapkan derajat luka korban berdasarkan hasil penelaahan dokter forensik termasuk menetapkan besaran Kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu ditetapkan dengan Keputusan LPSK tanpa dihitung lagi oleh LPSK mengingat sudah ada nilai besaran kompensasi sebagai batas tertinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme. Namun, sebagai informasi bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, LPSK sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 juga sempat melakukan penghitungan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk korban tindak 144 pidana terorisme pada peristiwa bom di Gereja Oukumene Samarinda, Bom Sarinah dan peristiwa terorisme dengan senjata tajam di Poso, dimana ketiga kasus tersebut keputusan pemberian kompensasi diberikan melalui keputusan pengadilan sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 2018 berlaku. Tahapan-tahapan dalam tindak lanjut permohonan dari korban tindak pidana terorisme masa lalu yang dilakukan oleh LPSK tersebut sesungguhnya tetap dilakukan oleh LPSK selama LPSK menerima permohonan dari para korban tindak pidana terorisme masa lalu sebelum 22 Juni 2021, hal ini sesuai ketentuan Pasal 44C PP Nomor 35 Tahun 2020 Jo Pasal 5 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat ketentuan batas waktu memperjelas dari ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 tahun 2018 tentang batasan waktu 3 (tiga) tahun pengajuan permohonan setelah UU mulai berlaku. Pelaksanaan tahapan demi tahapan yang harus dilalui oleh korban dan dilaksanakan oleh LPSK ini juga diiringi dengan tantangan yang dihadapi, seperti: 1. Kondisi geografis yang sulit, seperti yang berlokasi Poso, di hutan berbukit, dengan kondisi jalan yang buruk dan rawan longsor. Wilayah ini bahkan menjadi markas bagi para teroris, sehingga bahaya dan ancaman mengintai para petugas LPSK yang memberikan program perlindungan dan bantuan bagi para saksi dan korban. 2. Sinkronisasi data LPSK dengan BNPT yang menjadi kegiatan rutin LPSK dalam rangka penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu. Hal ini karena BNPT merupakan lembaga yang dimandatkan oleh UU No.5/2018 untuk mengeluarkan Surat Penetapan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme sebelum diundangkannya UU No.5/2018. Surat Penetapan ini menjadi dasar bagi LPSK untuk memutuskan seorang korban untuk mendapatkan kompensasi dan/bantuan. 3. Proses penelaahan substantif dan juga penilaian kompensasi yang melibatkan dokter forensik sedangkan tidak semua daerah di Indonesia memiliki dokter forensik dengan jumlah yang memadai walaupun kerjasama dengan dokter forensik telah dilakukan oleh LPSK; 4. Dokumentasi perawatan medis (medical record) para korban yang kurang lengkap menjadi salah satu tantangan Tim dan PDFI dalam melakukan penilaian derajat luka. 145 5. Bulan Juni 2021 merupakan batas waktu terakhir bagi para korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mengajukan permohonan kepada LPSK. Di sisi lain, LPSK juga dituntut untuk segera menyelesaikan penanganan permohonan tersebut sembari melakukan tugas-tugas perlindungan untuk kasus-kasus yang lain; 6. Dalam proses asesmen medis, tim LPSK dan dokter forensik menemukan beberapa orang korban yang tidak mengalami luka akibat dalam peristiwa tindak pidana terorisme, sedangkan sesuai standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan, klasifikasi besaran kompensasi diberikan dengan tingkat derajat luka yang dialami korban baik ringan, sedang atau berat. Sedangkan korban mengalami trauma psikis yang berat akibat serangan teroris tersebut. Sehingga penderitaannya tidak dapat dikategorikan di dalam luka fisik sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui suratnya. 7. Pada 2021 pandemi covid-19 belum berakhir sehingga menjadi tantangan karena adanya pembatasan gerak (lockdown), ada risiko terpapar virus covid-19 baik terhadap korban maupun staf LPSK yang bertugas di lapangan; dan 8. Proses penelaahan substantif dan penilaian kompensasi untuk korban WNI dan WNA yang sudah berdomisili di luar negeri sehingga harus menggunakan strategi tertentu dalam melakukan penelaahannya. Berkaitan dengan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah dilakukan oleh LPSK, berdasarkan data yang diperoleh LPSK pada saat penelaahan di lapangan sesungguhnya terdapat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) korban tindak pidana terorisme masa lalu dari sejumlah 65 (enam puluh lima) peristiwa terorisme masa lalu. Dari pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah dilaksanakan LPSK, telah diberikan kompensasi yang langsung diberikan melalui rekening korban oleh bendahara negara kepada 631 (enam ratus tiga puluh satu) korban tindak pidana terorisme masa lalu dari kurang lebih 65 (enam puluh lima) peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu dengan total nilai kompensasi sebesar Rp 103.416.852.987,- (seratus tiga milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian yang terdiri dari: 146 1. 59 (lima puluh sembilan) korban dengan nilai kompensasi Rp4.491.852.987,- (empat milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) diberikan melalui mekanisme putusan pengadilan untuk 12 (dua belas) peristiwa tindak pidana terorisme; dan 2. 572 (lima ratus tujuh puluh dua) korban dengan nilai kompensasi Rp98.925.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui mekanisme non putusan pengadilan yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020. Data tersebut menunjukan masih terdapat kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi. Tentu data ini perlu untuk dikonfirmasi dan verifikasi lebih lanjut, mengingat data korban korban pada TP Terorisme masa lalu hingga saat ini belum bisa dianggap sempurna. Sesungguhnya pelaksanaan rehabilitasi pemulihan TP terorisme sesungguhnya tidak serta merta berhenti sampai kompensasi diberikan, melainkan korban hingga saat ini masih membutuhkan bantuan medis dan psikologis lanjutan, dan hal ini juga diberikan kepada korban terorisme masa lalu yang terlambat mengajukan kompensasi. Hingga saat ini LPSK juga sering kali mendapatkan pertanyaan dan juga memberikan konsultasi kepada setidaknya lebih dari 10 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu, khususnya terkait dimungkinkannya pengajuan kompensasi bagi para korban yang belum menerima kompensasi. Tidak hanya kepada para korban hal serupa juga disampaikan oleh keluarga serta dari perwakilan beberapa negara di Indonesia terkait dengan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan lainnya. Beberapa persoalan yang dapat di highlight LPSK terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi para korban belum memperoleh kompensasi, seperti: 1. Belum adanya surat keterangan dari BNPT; 2. Korban tidak mengetahui adanya hak kompensasi dan bantuan lainnya untuk korban terorisme masa lalu, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki surat keterangan korban dari BNPT sehingga jangka waktu dalam mengajukan permohonan telah lewat dari batas waktu; 147 3. Persyaratan administratif lain yang tidak dapat dilengkapi oleh korban karena waktu yang tidak cukup, salah satunya adalah rekam medis korban; 4. Dan faktor lainnya. Dalam penjelasan kepada para korban yang belum menerima kompensasi tersebut, LPSK melihat secara langsung bahwa penderitaan korban memang nyata dan membutuhkan bantuan dari negara. Misalnya korban yang berada di Poso, mereka masih harus berobat akibat peluru yang membuat kakinya cacat. Selain itu sebagian besar dari mereka mengalami depresi dan PTSD (post traumatic stress disorder). Tidak cukup sampai di situ, sebagian besar dari mereka juga yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi tubuh yang sudah cacat, dan sebagainya. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan secara sengaja, sistematis, terencana, menimbulkan suasana teror atau menimbulkan rasa takut secara meluas, serta dengan target yang tidak menentu atau tidak terseleksi, sehingga korban yang mengalaminya pada umumnya mengalami penderitaan yang berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh tindak pidana lainnya. Mengingat dampak yang dialami oleh korban cenderung mengakibatkan kematian, keguncangan jiwa, kehilangan fungsi organ tubuh serta menimbulkan dampak ekonomi, sosial, serta dapat merubah kondisi kehidupan korban dan keluarganya. Penderitaan yang dialami oleh korban tersebut menjadikan penantian bagi korban terhadap kehadiran negara melalui pemenuhan hak salah satunya kompensasi dari negara yang sesungguhnya belum sebanding dengan penderitaan korban selama sejak peristiwa terjadi hingga pada hari ini. Dengan demikian, negara terutama pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan terhadap hak para korban terorisme. Keterangan Tambahan Pihak Terkait LPSK: Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang sudah lahir jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sesungguhnya belum mengatur mengenai pemberian kompensasi untuk Korban Tindak Pidana Terorisme, namun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 148 tersebut hanya memuat ketentuan untuk pemberian kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, maka hal tersebut menjadi penghalang bagi LPSK dalam pemberian kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme. Selanjutnya, pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 direvisi melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang kemudian diikuti dengan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengaturan mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme baru terakomodir di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga sejak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut berlaku selain memberikan bantuan medis dan psikologis, LPSK juga memberikan bantuan psikososial maupun kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme. Sejak tahun 2015, sesungguhnya LPSK sudah memberikan bantuan medis dan psikologis kepada beberapa orang korban tindak pidana terorisme masa lalu, di antaranya korban terorisme Bom Bali I, Bom Bali II, Bom JW Marriot dan Bom di Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta. Di sisi lain, berkaitan dengan pemenuhan hak kompensasi, karena mekanisme yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah melalui mekanisme putusan pengadilan dan tidak ada mekanisme lainnya yaitu melalui Keputusan LPSK, maka LPSK pada beberapa persitiwa melaksanakan pemberian kompensasi dengan mengajukan kepada Pengadilan untuk mendapatkan Keputusan Pengadilan sepanjang perkaranya masih terdapat tuntutan pidana yang berjalan, seperti Kasus Terorisme Bom Gereja Oikumene, Bom Sarinah Thamrin, dan Terorisme dengan Penyerangan Senjata Tajam di Poso. Namun secara keseluruhan terdapat 12 peristiwa tindak pidana terorisme yang saat itu sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 diajukan oleh LPSK permohonan kompensasinya melalui putusan pengadilan, yaitu: Tabel 1 Data Peristiwa Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu Yang Kompensasinya Diajukan Melalui Putusan Pengadilan 149 NO PERISTIWA TAHUN PERISTIWA JUMLAH KORBAN TOTAL KOMPENSASI 1 Peristiwa Terorisme Bom Gereja Oikumene Samarinda 2016 7 Rp237.871.360,- 2 Persitiwa Terorisme Bom di Jalan M.H Thamrin Sarinah 2016 13 Rp814.767.363,- 3 Peristiwa Terorisme Mapolda Sumut 2017 1 Rp611.776.000,- 4 Peristiwa Terorisme Bom Bunuh Diri Kp. Melayu 2017 3 Rp202.340.000,- 5 Peristiwa Terorisme di Kabupaten Bima 2017 2 Rp46.288.000,- 6 Peristiwa Terorisme Gereja Lidwina Yogyakarta 2018 3 Rp613.082.193,- 7 Peristiwa Terorisme Penyerangan di Mapolda Riau 2018 1 Rp125.000.000,- 8 Peristiwa Terorisme Bom Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Surabaya 2018 12 Rp1.098.487.073,- 150 9 Peristiwa Terorisme Bom Polrestabes Surabaya 2018 4 Rp81.636.110,- 10 Peristiwa Terorisme Penyerangan Pasar Belimbing Lamongan 2018 1 Rp36.353.277,- 11 Peristiwa Terorisme Penyerangan Jalan Diponegoro Kota Cirebon 2018 1 Rp51.706.168,- 12 Peristiwa Mako Brimob 2018 11 Rp572.545.443,- TOTAL 59 Rp4.491.852.987,- Pada saat itu pengajuan kompensasi yang diajukan melalui mekanisme Putusan Pengadilan tersebut, dilakukan oleh LPSK dengan cara menghitung kerugian yang dialami oleh para korban, yang selanjutnya LPSK mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Namun terdapat kendala pada saat pengajuan kompensasi korban saat itu (sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 disahkan), yaitu tidak semua aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama, sebagai contoh Jaksa yang pada saat itu memeriksa perkara salah satu perkara terorisme menyampaikan bahwa permohonan kompensasi ini berarti memposisikan “Negara menggugat Negara sendiri” untuk pemenuhan kompensasi tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk mendorong dikeluarkannya putusan pengadilan terkait kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Akibat perbedaan persepsi tersebut, kompensasi yang seharusnya bisa masuk dalam surat tuntutan jaksa, menjadikannya tidak masuk dalam surat tuntutan jaksa, seperti dalam penuntutan pertama perkara Bom Sarinah Thamrin. Selanjutnya untuk tuntutan di kasus berikutnya Bom Sarinah Thamrin, kompensasi masuk di dalam surat tuntutan jaksa. 151 Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang pertama kali memutuskan komoensasi bagi korban terorisme masa lalu adalah dalam perkara Bom Gereja Oikumene, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam putusan pengadilan, majelis hakim tidak hanya memutuskan mengenai pelaku tindak pidana terorisme, namun juga memutuskan terkait kompensasi korban, yang pada pokoknya di dalam amar putusan, berisi: 1. Menyatakan bersalah untuk pelaku; dan 2. Memutuskan besaran kompensasi untuk korban diberikan oleh negara. Dokumen Putusan Pengadilan tercantum sebagaimana terlampir. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa sejak tahun 2015 LPSK telah memberikan bantuan medis dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Jadi, selain memfasilitasi penghitungan dan pengajuan kompensasi serta pemberian kompensasi, LPSK tetap memberikan bantuan medis dan psikologis kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu tersebut. Tercatat pada saat itu tidak lebih dari 60 orang korban terorisme masa lalu yang dibantu oleh LPSK. Selain itu, kendala lain juga dihadapi oleh LPSK sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 disahkan, dimana saat itu pelaksanaan pemberian bantuan dan kompensasi masih mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2003, LPSK dihadapkan pada situasi yang sulit ketika memberikan bantuan kepada korban, yaitu berupa siapa korban yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa atau Lembaga mana yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu dan berhak mendapatkan bantuan. Pada saat itu, LPSK melakukan langkah-langkah terobosan dengan berkoordinasi dan meminta surat keterangan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme dari Polda Bali untuk peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II. Surat itulah yang pertama kali terbit, yang pada saat itu pertama kali nya menetapkan 40 orang sebagai korban Bom Bali I dan Bom Bali II. Tetapi pada saat itu LPSK hanya berhasil menjumpai kurang dari 20 orang korban yang tertera di dalam Surat Keterangan dari Polda Bali. Hal yang sama LPSK lakukan kepada Polda Metro Jaya untuk korban JW Mariott, Bom Kedubes Australia, dan Bom Sarinah Thamrin. Sementara untuk Bom Gereja Oikumene dan penyerangan di Pesisir Selatan Poso, LPSK memberikan bantuan dan fasilitasi kompensasi berdasarkan BAP dari penyidik. Selain itu, LPSK pada waktu yang bersamaan juga melakukan koordinasi dengan BNPT terkait dengan surat keterangan atau penetapan korban tindak pidana terorisme. Saat itu BNPT menyampaikan bahwa 152 BNPT tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan korban tindak pidana terorisme. Pada akhirnya kendala-kendala di atas dijawab dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2018, khususnya di Pasal 43 L, yang mengatur bahwa korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum UU 5 Tahun 2018 disahkan atau yang terjadi sejak Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan, berhak mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan medis, psikologis, dan psikososial secara langsung oleh LPSK. Serta melalui Undang-Undang tersebut juga menjadi kejelasan bagi BNPT untuk menerbitkan surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena belum ada pengaturan. Sehingga hal ini menjadi kemudahan bagi korban untuk bisa mengakses bantuan dan juga mendapatkan kompensasi dari negara melalui LPSK. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 43 L tersebut, sekali lagi LPSK dihadapkan oleh tantangan Pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Kondisi ini menyulitkan LPSK dalam melakukan penelaahan kepada para korban pidana terorisme masa lalu yang domisili mereka menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada saat itu Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan gerak bagi seluruh masyarakat Indonesia, sementara LPSK harus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan penelaahan dan pemberian kompensasi dan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Larangan bepergian pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh pemerintah juga menyulitkan Petugas LPSK untuk melakukan penelaahan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang berada tersebar di beberapa wilayah Indonesia serta tidak dapat melakukan pengumpulan para korban pada 1 (satu) wilayah. Perbandingan jumlah petugas LPSK yang bisa optimal bekerja dalam masa Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu tidak optimal dibandingkan dengan jumlah korban tindak pidana terorisme masa lalu yang harus ditelaah, sedangkan keduanya dihadapkan pada waktu yang sedikit sebelum batas waktu dalam ketentuan Undang-Undang berakhir. Dapat diinformasikan juga, bahwa LPSK dan BNPT merupakan lembaga-lembaga yang tidak melaksanakan sistem kerja WFH (work from home), dan jumlah pegawai yang terkena Covid-19 di LPSK dari 326 pegawai LPSK, kurang lebih 200 orang pegawai LPSK positif Covid-19 karena melaksanakan kegiatan penelaahan korban tindak pidana terorisme masa lalu ini. 153 Penelaahan korban tindak pidana terorisme masa lalu juga terdapat tahapan yakni melakukan pemeriksaan fisik korban oleh Dokter Forensik untuk menentukan kondisi luka korban akibat peristiwa tindak pidana terorisme yang dialami berada pada kategori luka ringan, sedang atau berat. Pemeriksaan fisik korban pada masa Pandemi Covid-19, dimana petugas dokter forensik pemeriksa harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat memeriksa korban. Selain itu, pembatasan interaksi pada saat wawancara dengan korban yang diperiksa melalui skat pembatas serta masker, juga menyulitkan petugas LPSK dan dokter forensik untuk melakukan identifikasi luka maupun pengumpulan keterangan korban ketika terdapat skat pembatas. Pemeriksaan seperti itu salah satunya diterapkan ketika dilakukan di kantor LPSK terhadap para korban yang berdomisili di Jabodetabek. Bahkan jadwal pemeriksaan juga diatur sedemikian rupa oleh tim penelaahan LPSK agar tidak melanggar ketentuan pembatasan gerak dan mencegah penularan covid- 19. Selain itu setiap petugas LPSK, dokter maupun korban juga diperiksa swab sebelum melakukan penelaahan dan pemeriksaan tersebut. Di samping itu, LPSK juga melakukan pemeriksaan dan penelaahan kepada korban-korban di luar kota Jakarta. Tidak mudah karena pada saat itu, bahkan penerbangan juga sangat terbatas, sehingga sangat menyulitkan gerak tim LPSK dan para dokter. Selanjutnya tantangan di daerah yang lokasi domisili para korban juga jauh dari kota, membuat tim kesulitan mencari transportasi local mengingat ada kebijakan pembatasan gerak tersebut. Lebih lanjut, aktivitas ini membuat banyak Petugas LPSK ketika kembali dari tugas menjadi terserang Covid-19 ataupun sebaliknya ketika korban yang ditemui ternyata harus menjalani isolasi mandiri karena terkena Covid-19. Bahkan ada beberapa orang staf LPSK yang terpaksa harus mengisolasi diri di kota lain karena terjangkit Covid ketika melakukan tugas ini. Kendala lain yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu adalah mengenai tempat domisili para korban yang tidak hanya di kota-kota besar. Sebagian besar dari mereka juga banyak yang berdomisili di kota yang jauh dan bahkan di desa-desa dengan kondisi geografis yang tidak mudah. Utamanya para korban yang berdomisili di Sulawesi Tengah, seperti di Napu, Sigi, Pamona, dan kecamatan lainnya yang susah dijangkau karena kondisi jalan yang rusak, cuaca yang tidak mendukung, bahkan tantangan tentang banjir yang harus dihadapi oleh para petugas LPSK beserta dokter forensic. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. 154 Selanjutnya terkait dengan percepatan yang dapat dilakukan oleh LPSK dan BNPT dalam melakukan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme masa lalu, sesungguhnya LPSK sejak UU Nomor 5 Tahun 2018 disahkan, sudah melakukan sosialisasi mengenai hak kompensasi yang dimiliki oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu. Selain itu, upaya percepatan juga dilakukan melalui pelaksanaan penelaahan bersama dengan BNPT, dimana BNPT melakukan penelaahan untuk keperluan surat penetapan korban dilanjutkan dengan LPSK melakukan penelaahan untuk keperluan penentuan derajat luka dalam pemberian kompensasi. Namun pelaksanaan tindak lanjut permohonan dari korban juga LPSK masih harus menunggu Peraturan Pemerintah pelaksananya diterbitkan serta menunggu disetujuinya besaran kompensasi dari Menteri Keuangan. LPSK juga melakukan upaya koordinasi dengan Menteri Keuangan simultan dengan pembahasan draft Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020, terkait jumlah korban yang kemungkinan akan menerima kompensasi yang disesuaikan dengan sinkronisasi data dengan BNPT saat itu. Namun hal ini tidak lah mudah karena Kementerian Keuangan juga melakukan proses penelaahan lebih lanjut serta berkeinginan untuk bertemu secara langsung dengan korban. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi LPSK untuk menunjukkan bagaimana penderitaan yang dialami korban tindak pidana terorisme masa lalu kepada Kementerian Keuangan, hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan korban di suatu tempat dan wawancara secara langsung oleh Kementerian Keuangan baik kerugian maupun penderitaan yang dialami korban. Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak hanya Peraturan Pemerintah yang memakan waktu lama untuk penerbitannya, juga terdapat penelaahan besaran kompensasi yang memakan waktu lama dan tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan tentang besaran tersebut. Keterangan tambahan LPSK lainnya yang dapat disampaikan oleh LPSK, bahwa awalnya LPSK mengajukan besaran kompensasi kepada Kementerian Keuangan dengan besaran: luka ringan sebesar 50 juta, luka berat sebesar 75 juta, dan korban meninggal sebesar 100 juta. Hasil koordinasi awal yang dilakukan oleh LPSK kepada Kementerian Keuangan saat itu, sesungguhnya Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa negara dalam posisi ketiadaan anggaran, namun setelah adanya proses penelaahan oleh Kementerian Keuangan, LPSK memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan karena ternyata diberikan persetujuan 155 dengan besaran kompensasi yang ternyata nilainya naik dari yang diajukan oleh LPSK, yakni menjadi: luka ringan sebesar 75 juta, luka sedang sebesar 115 juta , luka berat sebesar 210 juta, dan korban meninggal dunia sebesar 250 juta. Di samping itu, LPSK juga berusaha melakukan percepatan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan melakukan diskusi dan pembicaraan dengan PDFI (Persatuan Dokter Forensik Indonesia) mengenai teknis-teknis pemeriksaan terhadap para korban dan nota kerja sama antara LPSK dan PDFI. Hal ini dilakukan agar setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan, LPSK dan PDFI dapat langsung melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sehingga berdasarkan semua kendala dan tantangan serta masih adanya para korban yang belum dapat mengakses hak-haknya, LPSK berpendapat bahwa waktu 3 (tiga) tahun adalah waktu yang sangat singkat, yang membuat LPSK dan BNPT tidak memiliki yang yang cukup untuk memenuhi tugas dan kewenangannya dengan maksimal. Identifikasi korban dengan segala tantangan geografis tempat domisili para korban juga bukan hal mudah dan dapat memakan waktu yang lama, pandemic covid-19, demikian hal nya dengan penelaahan LPSK dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensic yang juga terkendala karena data-data medis korban pada saat kejadian banyak yang sudah dimusnahkan oleh rumah sakit-rumah sakit. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 15 Maret 2024 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: A. Pendahuluan Pada kesempatan yang mulia ini, bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dilangsungkannya rangkaian persidangan dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dalam suatu ruang pemeriksaan dan pembuktian yang baik dan adil (fair trial). Para Pemohon, beserta saksi dan saksi ahli pemohon, berterima kasih telah diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing-masing atas permasalahan yang mengemuka yaitu sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. 156 Berdasarkan Pasal a quo Para Pemohon berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, namun adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Para Pemohon dan Korban tindak pidana terorisme masa lalu lainnya tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, para korban terorimse masa lalu, khususnya Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan actual. Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional, hukum dan HAM, serta aspek-aspek lainnya. Keterangan para pihak di luar Para Pemohon seperti pemerintah seputar pembelaan status quo yang tetap menyatakan pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberi kepastian hukum untuk korban tindak pidana Terorisme dengan adanya limitasi waktu agar tidak menjadi membengkaknya beban Negara dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta konstitusional untuk diterapkan, hal tersebut disampaikan dengan begitu terbuka selama berlangsungnya persidangan. Sehingga Para Pemohon termasuk korban tindak pidana Terorisme langsung maupun tidak langsung yang belum mendapatkan kompensasi dari Negara sebagai yang telah dirugikan oleh keberadaan pasal a quo tersebut. Lebih jauh, untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, kami Para Pemohon hendak menyampaikan Kesimpulan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan. Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat mengambil putusan yang berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatan tentunya. Serta berlandaskan pertimbangan-pertimbangan hukum atas perspektif keilmuan hukum yang muncul di persidangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli yang hadir di persidangan seperti ahli Hukum Perundang-undangan, Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Viktimologi, Ahli Hukum HAM dan Hukum Humaniter, 157 serta saksi-saksi korban langsung Terorisme yang terdampak yang mengalami kerugian konstitusional akibat penerapan pasal a quo. Kesimpulan ini akan Pemohon uraikan dalam beberapa bagian, sebagai berikut: A. Pendahuluan B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi C. Kedudukan Hukum Para Pemohon D. Fakta-Fakta Persidangan E. Analisa Hukum Konstitusional Atas Fakta-Fakta Persidangan F. Petitum Kerangka kesimpulan tersebut disusun agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kesimpulan Permohonan dan proses sidang yang selama ini telah dilalui. B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum’; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 158 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan, “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (vide Pasal 51 Ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan Ayat (4) UU MK); 7. Bahwa Pasal 2 Ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan, “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 8. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 159 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum di atas, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Pasal 43L ayat (4) UU A quo), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 tahun 2021 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 11. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 disebutkan, hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 160 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 13. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 14. Bahwa Pemohon I adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-2); 15. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon I berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 16. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon I tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 161 17. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon I dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon I dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; 19. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 20. Bahwa Pemohon II adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-3); 21. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon II berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 22. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon II tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 23. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon II tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 162 24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon II dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon II dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; 25. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 26. Bahwa Pemohon III adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT (Bukti P-4); 27. Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon III berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 28. Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon III tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; 29. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon III untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon III tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon III dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon III dirugikan secara aktual atas berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; 163 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMOHON jelas memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk melakukan pengujian atas ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945. D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN 31. Bahwa sebelum masuk ke dalam analisa hukum konstitusional fakta-fakta persidangan, berikut kami lampirkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses yang muncul dari keterangan ahli, saksi pemohon, dan daftar alat bukti. Tabel 1 Daftar Saksi Pemohon No Nama Kedudukan Keterangan 1. Thiolina F Marpaung Saksi dari pemohon • Saksi merupakan salah satu korban ledakan bom Bali I yang terjadi di Jalan Legian, Kuta, Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 (Bom Bali I); • Saksi sudah mendapatkan bantuan/kompensasi dari Negara. 2. Jufri Yusuf Saksi dari pemohon • Salah satu korban ledakan bom Pasar 164 Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terjadi pada 28 Mei 2005; • Hingga saat ini Saksi belum mendapatkan bantuan/kompensasi dari negara. 3. Daniel Eduard Doeka Saksi dari pemohon • Saksi merupakan salah satu korban ledakan bom di Pasar Tradisonal Kampung Maesa, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah pada 31 Desember 2005; • Istri dari Saksi juga merupakan korban dan meninggal dunia; • Saksi sudah mendapatkan bantuan kompensasi dari Negara baik sebagai korban maupun ahli waris. Tabel 2 Daftar Ahli Para Pemohon 165 No. Nama Keterangan 1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., Ahli Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Negara Ketidakjelasan tujuan dari rumusan norma pada Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 bahkan bisa berimplikasi membelenggu pemerintah (dica imperium) dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan masyarakat (tutela societatis per imperium) terhadap korban-korban faktual dari terjadinya tindak pidana terorisme pada suatu saat nanti jika masih ada yang belum memperoleh hak-haknya. 2. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Tata Negara Ilmu/Hukum Perundang-Undangan Dengan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 sebagai norma hukum telah berhenti (cessation) memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. Berhentinya proses perlindungan tersebut maka hukum menjadi momentary sehingga tercerabut dari akar sejarahnya. Ia menjadi produk politik, yakni produk yang by- design. Jangan sampai keberadaan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 hanya berupa by design negara untuk terbebas dari kewajibannya melindungi 166 segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3 Assoc. Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si, M.Ag. Ph.D. Ahli Viktimologi, Kriminologi, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia • Bahwa Para Pemohon adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B- PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BNPT; • Bahwa sebagai korban tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon berhak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; • Bahwa adanya ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur Pasal 43L ayat (4) UU a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial 167 dan psikologis sejak diberlakukannya undang- undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021 menyebabkan Pemohon tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual; • Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, memberikan kesempatan bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi; 4 Dr. Andrey Sujatmoko, S.H.,M.H. • Tanggung jawab negara dalam menganani tindak pidana terorisme pada dasarnya dapat bersifat 168 Ahli Hukum HAM dan Hukum Humaniter preventif dan kuratif. Preventif dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung-jawab secara hukum untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana terorisme; • Lalu, kuratif bermakna bahwa negara memiliki tanggung- jawab secara hukum untuk melakukan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme.Hal di atas sejalan dengan uraian dalam bagian penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam 169 melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi. Tabel 3 Daftar Alat Bukti No Bukti Alat Bukti 1. P-1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 2. P-2 Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021, Pemohon I ditetapkan oleh BNPT sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Bom Pasar Tentena Tahun 2005. 3. P-3 Pemohon II berdasarkan Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, oleh BNPT ditetapkan sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012. 4. P-4 Pemohon III berdasarkan Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 170 22 Juni 2021, oleh BNPT diputuskan sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012. 5. P-5 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (C.H.R. Res. 2005/35). 6. P-6 International Commission of Jurists, Human Rights of Victims of Terrorism:A compilation of selected internasional sources, 8 August 2019. 7. P-7 the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 8. P-8 Laporan LPSK 2021. 9. P-9 Laporan LPSK 2022 dan 2023. 10. P-10 ICJR: Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme). E. ANALISA HUKUM KONSTITUSIONAL ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN 32. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, setelah mendengar keterangan pemerintah, keterangan para saksi dan ahli dari Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, dengan ini kami mengajukan kesimpulan analisa hukum konstitusional dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut: 171 E.1. Terbukti Pasal 43L Ayat 4 UU A Quo Bertentangan Dengan Jaminan Kesamaan Warga Negara di Depan Hukum yang Dijamin Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 33. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 34. Bahwa persamaan dalam hukum (equality before the law), dapat juga diartikan sebagai kesetaraan dan/atau kesamaan posisi dan perlakuan dalam hukum. Bahwa persamaan dalam hukum (equality before the law) juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum dan ciri ini haruslah ada, melekat dan dijalankan di Indonesia, hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 35. Bahwa dalam perkara aquo posisi Para Pemohon yang sebagai korban tindak pidana teorisme masa lalu yang sudah ditetapkan sebagai korban tindak pidana terorisme oleh BNPT, namun kemudian tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban tidak pidana terorisme dikarenakan Para Pemohon terlambat mengajukan permohonan adalah bentuk nyata dari tindakan dan pengaturan yang bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum; 36. Bahwa ketentuan dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo yang menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” adalah bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 37. Bahwa muatan materi atau substansi Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak mencerminkan aturan dan/atau muatan materi yang me-representasikan atau mengejawantahkan persamaan di depan hukum dan/atau pemerintahan. Materi muatan atau substansi hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo secara substansial berisi atau mengandung muatan materi yang bersifat diskriminatif yang membeda- bedakan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap korban 172 tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 38. Bahwa pengaturan pembatasan waktu pengajuan permohonan kompensasi bagi korban-korban tindak pidana terorisme, tidak memberikan manfaat dan perlindungan bagi korban-korban tindak pidana terorisme. Ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah memencilkan atau mengucilkan mereka yang menjadi korban tindak pidana terorisme. Dengan demikian, substansi atau muatan materi Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah menempatkan korban-korban tindak pidana terorisme pada kedudukan yang tidak sama, juga sekaligus memberlakukan hukum yang tidak sama terhadap korban-korban tindak pidana terorisme; 39. Bahwa oleh karenanya ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo merupakan suatu ketentuan atau pengaturan yang tidak dapat dilaksanakan secara adil (fair) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan diperlakukan secara adil. Sehingga, ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo nyata-nyata telah melanggar prinsip non diskriminasi, perlakuan dan jaminan yang sama di depan hukum sebagai manifestasi dari negara hukum Indonesia; 40. Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dari negara. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU A quo secara otomatis telah merenggut jaminan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, khususnya Para Pemohon; 41. Bahwa Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo seakan menunjukkan bahwa sistem Hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan. Padahal Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang demokratis, yang karenanya pelaksanaan hak asasi manusia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam hukum internasional; 173 42. Menurut Ahli Andrey Sujatmoko, tanggung jawab negara dalam menangani tindak pidana terorisme pada dasarnya dapat bersifat preventif dan kuratif. Preventif dimaknai tanggung jawab negara secara hukum untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana terorisme. Lalu, kuratif bermakna bahwa negara memiliki tanggung jawab secara hukum untuk melakukan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan terorisme berdampak terhadap HAM, khususnya hak untuk hidup (right to life) dan hak atas keamanan orang (right to security of person). Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terorisme atas dasar terlanggarnya kedua HAM tersebut. Implikasi yang timbul adalah terjadinya pelanggaran HAM karena negara dianggap tidak berbuat sesuatu/lalai (violation by omission) sehingga tidak terpenuhinya kedua HAM tersebut. Alur pikir di atas sejalan dengan pandangan Victor Condé bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM (violation of human rights) yaitu: “A failure of state or other party legally obligated to comply with an international human rights norm. Failure to fulfill an obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct.” Maksudnya, pelanggaran HAM adalah gagalnya negara atau pihak lainnya yang secara hukum diwajibkan untuk mentaati norma-norma hukum HAM internasional, yaitu gagal untuk memenuhi suatu kewajiban. Suatu pelanggaran akan menimbulkan pemulihan (remedy) secara nasional atau internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara; 43. Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Andrey Sujatmoko, terkait dengan pelanggaran HAM ada dua hal esensial yang harus dilakukan oleh negara, yaitu: dari sisi pelaku, negara harus melakukan proses hukum terhadap orang-orang terkait dengan palanggaran HAM (bring perpetrator to justice). Lalu di sisi korban, negara harus melakukan pemulihan terhadap korban (to conduct of reparations), antara lain, memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi; 44. Bahwa pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas melalui Amandemen UUD 1945, yang secara susbstansial telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia Internasional yang bersifat universal. Sehingga, selain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Ketentuan Pasal 43L 174 ayat (4) UU A quo tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional; 45. Bahwa berbagai instrumen hukum hak asasi manusia telah memberikan perhatian yang sangat berarti pada pemenuhan kepada hak-hak korban kejahatan. Pada November 1985 Majelis Umum PBB menyetujui Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (C.H.R. Res. 2005/35), Deklarasi ini memuat dasar-dasar standar internasional dalam penanganan korban kejahatan. Deklarasi ini didesain untuk membantu pemerintah dan komunitas internasional untuk menjamin keadilan dan membantu para korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kewenangan. Deklarasi ini merekomendasikan langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang adil kepada korban kejahatan, dengan memenuhi hak-hak korban atas restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial (Bukti P-5); 46. Bahwa ketentuan internasional tersebut memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di depan hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; 47. Bahwa Pasal 10 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law menyatakan bahwa: “Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological well being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation; 175 (Para korban harus diperlakukan dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan menghormati martabat dan hak asasi manusia mereka, dan langkah- langkah yang tepat harus diambil untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis dan privasi mereka, serta keluarga mereka. Negara harus memastikan bahwa undang-undang yang berlaku di negara, sejauh mungkin, mengatur bahwa korban yang mengalami kekerasan atau trauma harus mendapatkan perhatian dan perawatan khusus untuk menghindari trauma ulang yang dialaminya melalui prosedur hukum dan administratif yang dirancang untuk memberikan keadilan dan perbaikan). 48. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, efektivitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban mendapatkan akses menuju keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 17 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; a. Pasal 11: “Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim’s right to the following as provided for under international law: (a) Equal and effective access to justice; (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and (c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms; (Pasal 11; Pemulihan atas pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional mencakup hak korban atas hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam hukum internasional: a) Akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; b) Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas kerugian yang diderita; dan 176 c) Akses terhadap informasi relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.) b. Pasal 15: Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim; (Pasal 15: Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat dimaksudkan untuk memajukan keadilan dengan memperbaiki pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Reparasi harus sebanding dengan beratnya pelanggaran dan kerugian yang diderita. Sesuai dengan undang-undang domestiknya dan kewajiban hukum internasional, suatu Negara harus memberikan reparasi kepada korban atas tindakan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengan Negara tersebut dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Dalam hal seseorang, badan hukum, atau badan lain diketahui bertanggung jawab memberikan reparasi kepada korban, maka pihak tersebut harus memberikan reparasi kepada korban atau memberikan kompensasi kepada Negara jika Negara telah memberikan reparasi kepada korban. c. Pasal 17: States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the 177 harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements. (Pasal 17: Negara-negara harus menegakkan keputusan-keputusan mengenai reparasi terhadap individu-individu atau badan-badan yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dan berusaha untuk menegakkan keputusan-keputusan hukum luar negeri yang sah mengenai reparasi sesuai dengan hukum dalam negeri dan kewajiban- kewajiban hukum internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara harus menyediakan mekanisme yang efektif berdasarkan undang-undang domestik mereka untuk menegakkan keputusan pemulihan.) 49. Bahwa pemberian pemulihan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional: “Penerapan dan penafsiran Prinsip-Prinsip dan Pedoman ini harus konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional dan tanpa diskriminasi dalam bentuk atau dasar apa pun, tanpa kecuali”: 50. Bahwa pengakuan terhadap hak-hak korban tersebut berlanjut pada tahun 2000 ketika negara-negara di dunia bersepakat untuk menandatangani United Convention on Transnational Organized Crime. Konvensi ini mengatur berbagai langkah dan strategi yang dapat dilakukan negara- negara guna menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk mengenai perlindungan terhadap saksi beserta keluarganya dan bantuan kepada korban kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam konvensi ini dan telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi); 178 51. Pengaturan mengenai bantuan kepada korban kejahatan diatur di dalam Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Pasal ini mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk menetapkan prosedur pemberian akses korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi; 52. Bahwa secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkannya telah menyerukan komunitas internasional untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme (Bukti P-6); UN General Assembly (GA), Human Rights Council (HRC), and Security Council (SC) resolutions No SC res 1566 (8 October 2004) tentang “Threats to international peace and security caused by terrorist acts” menyatakan: Deeply concerned by the increasing number of victims, including children, caused by acts of terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world,… Reaffirming its profound solidarity with victims of terrorism and their families,… 10. Requests further the working group, established under paragraph 9 to consider the possibility of establishing an international fund to compensate victims of terrorist acts and their families, which might be financed through voluntary contributions, which could consist in part of assets seized from terrorist organizations, their members and sponsors, and submit its recommendations to the Council. (Sangat prihatin dengan semakin banyaknya korban, termasuk anak-anak, yang disebabkan oleh aksi terorisme yang berlatar belakang intoleransi atau ekstremisme di berbagai kawasan di dunia,… Menegaskan kembali solidaritas mendalam terhadap para korban terorisme dan keluarga mereka… Meminta lebih lanjut kelompok kerja, yang dibentuk berdasarkan paragraf 9, untuk mempertimbangkan kemungkinan pembentukan dana internasional untuk memberikan kompensasi kepada korban aksi teroris dan keluarga 179 mereka, yang mungkin dibiayai melalui kontribusi sukarela, yang dapat berupa bagian dari aset yang disita dari organisasi teroris. , anggota dan sponsornya, dan menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan). Resolusi SC res 1624 (14 September 2005) tentang “Threats to international peace and security (Security Council Summit 2005), menyatakan: Deeply concerned by the increasing number of victims, especially among civilians of diverse nationalities and beliefs, caused by terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world, reaffirming its profound solidarity with the victims of terrorism and their families, and stressing the importance of assisting victims of terrorism and providing them and their families with supportto cope with their loss and grief. (Sangat prihatin dengan semakin banyaknya korban, khususnya warga sipil dari berbagai bangsa dan kepercayaan, yang disebabkan oleh terorisme yang dimotivasi oleh intoleransi atau ekstremisme di berbagai wilayah di dunia, menegaskan kembali solidaritas yang mendalam terhadap para korban terorisme dan keluarganya, serta menekankan pentingnya membantu para korban terorisme dan memberikan mereka serta keluarga mereka dukungan untuk mengatasi kehilangan dan kesedihan mereka) GA res 60/158 (16 December 2005). Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, menyatakan: 2. Deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, and expresses its profound solidarity with them”. (Menyesalkan penderitaan yang diakibatkan oleh terorisme terhadap para korban dan keluarganya, dan menyatakan solidaritas yang mendalam terhadap mereka). 53. Bahwa adanya pembatasan dari Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak hanya merugikan hak konstitusional Para Pemohon saja, tetapi korban dan/atau keluarga korban lainnya yang ternyata masih banyak yang belum mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dari negara. Berdasarkan keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta keterangan dari 180 Saksi-Saksi yang disampaikan di muka persidangan perkara a quo, masih banyak korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya; 54. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait LPSK, korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dari negara kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) korban. Sedangkan menurut BNPT setidaknya ada 424 (empat ratus dua puluh empat) korban yang belum mengajukan Surat Penetapan Korban hingga batas waktu yang ditentukan; 55. Bahwa selain itu sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi- saksi yaitu Saksi Daniel Eduard Doeka, Saksi Jufri Yusuf, dan Saksi Thiolina F Marpaung, masih banyak korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan. Bahwa dalam keterangannya Saksi Daniel Eduard Duka, menerangkan bahwa berdasarkan data yang telah dikumpulkannya, untuk wilayah Sulawesi Tengah saja, ada kurang-lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) orang korban yang belum mendapatkan hak-haknya berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikosoial dan psikologis dari negara; 56. Bahwa masih banyaknya korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya akibat adanya ketentuan pembatasan pengajuan dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo, menjadi bukti yang jelas dan nyata bahwa ketentuan tersebut bersifat diskriminasi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945; 57. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Aan Eko Widiarto, yang menerangkan dan menyatakan , keberadaan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 dari sudut Politik Hukum Pembentukan UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sendiri juga kontradiktif dan diskriminatif. Politik hukum dalam konsideran UU 5/2018 huruf c adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya Politik Hukum UU 5/2018 sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan 181 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perubahan Undang-Undang aquo memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Perubahan UU ini sendiri dimaksudkan oleh Pembentuk UU "Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia." Namun demikian kontradiktif dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang membatasi permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU 5/2018 mulai berlaku. Dengan demikian politik hukum UU 5/2018 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terdistorsi karena Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 memuat norma yang kontradiktif dengan hanya memberikan batas permohonan 3 (tahun); 58. Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Aan Eko, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 secara by-design yang telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002 juga bersifat diskriminatif dengan para Korban setelah berlakunya UU 5/2018. Sesama korban (baik korban langsung maupun korban tidak langsung) tindak pidana terorisme, seseorang yang menjadi Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU 5/2018 merupakan tanggung jawab negara. Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B yang mengatur Pelindungan Terhadap Korban, tidak ada satu ayat pun yang mengatur batas waktu untuk mendapat tanggung jawab negara bagi Korban berupa: bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia, dan kompensasi sebagaimana diatur Pasal 35A ayat (4) UU 5/2018; 182 59. Bahwa secara khusus pada Tahun 2002, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Perppu ini merupakan peraturan perundang- undangan yang pertama kali mengatur mengenai hak korban tindak pidana terorisme atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2003 Perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang; 60. Bahwa pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme ini diatur lagi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini mengatur hak korban tindak pidana terorisme atas bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan/atau rehabilitasi psikososial. Selain itu menurut undang-undang ini, korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dan/atau restitusi; 61. Bahwa dalam perkembangannya, ketentuan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur lebih rinci dan khusus di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 35 A ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa korban adalah tanggung jawab Negara; 62. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan (right to reparation), yang terdiri dari bantuan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak yang melekat pada korban. Menurut Ahli Aan Eko, hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Posisi negara hanya untuk to protect, to fulfil, to promote. Negara tidak dalam rangka to give right, tidak dalam rangka memberikan hak. Adanya undang-undang ini harusnya hanya untuk melindungi dan memenuhi bukan malah dibatasi; 63. Bahwa sejalan dengan Ahli Aan Eko, Ahli Riawan Tjandra mengatakan, secara holistik substansi dari UU No. 5 Tahun 2018 mengandung beberapa prinsip yang saling terkait yaitu: prinsip tanggung jawab negara (status responsibility, Latin) dalam perspektif negara kesejaahteraan (welfare status, Latin) guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera (incolumem ac florentissimam incolumem societatem), prinsip tanggung jawab negara 183 atas keselamatan warga negara (principium publica responsabilitatis ad salutem populi), prinsip tanggungj jawab negara jika terjadi kegagalan dalam perlindungan keselamatan warga negara (principium civitatis responsabilitatis in casu defectus ad salutem civium tuendam) dan prinsip pemulihan hak dan kerugian korban dari tindak pidana terorisme (principium restitutionis iurium et damnorum victimarum). Sehubungan dengan hal itu, seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2018 seharusnya bersifat integral dan sistemik serta koheren, tidak saling menegasikan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya (contradictorium) sesuai dengan karakteristik dari Undang-Undang tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 yang memberikan pembatasan waktu permohonan kompensasi hanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, terlihat adanya inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan maupun pemulihan hak korban tindak pidana teorisme pada pasal-pasal lainnya dalam UU yang sama yang tak bisa dibatasi waktu dan bahkan sulit diketahui kapan, dimana dan bagaimana akan terjadi tindak pidana terorisme; 64. Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain, misalnya adanya pembatasan waktu dan/atau kesempatan bagi korban-korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo; 65. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pembatasan-pembatasan yang dapat mengurangi penikmatan atas hak-hak korban tindak pidana, dalam hal ini korban tindak pidana terorisme; Dengan Demikian Ketentuan Pasal 43L Ayat 4 UU A Quo Bertentangan Dengan Jaminan Kesamaan Warga Negara di Depan Hukum yang Dijamin Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 E.2. Terbukti bahwa Pasal 43L Ayat (4) UU A quo Bertentangan Dengan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil 184 Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum yang dijamin pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 66. Bahwa Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (general agreement) di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (protector of the citizen’s constitutional rights) dan sebagai pelindung hak asasi manusia (protector of human rights). 67. Bahwa Pasal 28D ayat (1) merupakan penegasan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 68. Bahwa karena itu, sebagai bagian dari proses pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum itu bertumpu pada dua komponen utama yaitu; Pertama, kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (asas kepastian orientasi) bahwa orang memahami, perilaku yang bagaimana yang diharapkan oleh orang lain daripadanya, dan respon yang bagaimana yang dapat diharapkannya dari orang lain bagi perilakunya itu. Kedua, kepastian dalam penerapan hukum. Asas kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan, bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, keputusan-keputusan Pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati dan prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu adalah asas atau prinsip daya–laku hukum yang umum, dan asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum. Prinsip daya laku hukum yang umum sebagai prinsip keadilan keadilan yang pertama mensyaratkan, bahwa suatu norma hukum yang diberlakukan sebagai hukum positif akan menjangkau setiap dan semua orang dalam yurisdiksi hukum tersebut, tanpa kecuali. Prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagai prinsip keadilan yang kedua mensyaratkan, bahwa semua dan setiap warga 185 negara berkedudukan semua sama dihadapan hakim yang harus menerapkan hukum . 69. Bahwa kepastian hukum yang dimaksud adalah Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dengan “paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), tidak logis dan tidak mempunyai daya prediktabilitas. 70. Bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legalvalidity of a defined group of values” 71. Bahwa hal ini juga diperkuat keterangan Ahli Dr Aan Eko Widiarto, SH, MHum (ahli hukum perundang-undangan) yang menyatakan bahwa Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 secara by-design yang telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002 juga bersifat diskriminatif dengan para Korban setelah berlakunya UU 5/2018, dalam persidangan menerangkan bahwa “bahwa politik hukum harusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia TERDISTORSI karena Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 memuat norma yang kontradiktif dengan hanya memberikan batas permohonan 3 (tahun)”. 72. Bahwa ahli Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. M.Ag. Ph.D dalam persidangan menyatakan dimana Negara harus memberikan bantuan medis segera dan jangka Panjang. Tanggung jawab utama untuk mendukung korban terorisme dan menegakkan hak-hak mereka berada di tangan negara. Masyarakat termasuk sektor swasta, media, lembaga pendidikan dan komunitas serta keluarga juga berbagi tanggung jawab terkait dengan korban langsung dan 186 tidak langsung. Negara harus segera memberikan bantuan medis dan dukungan psikososial jangka panjang kepada para korban, belum lagi kompensasi yang mudah didapat. Negara harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan undang-undang pemerintah untuk memberikan respons yang memadai guna mendukung korban terorisme dalam kerangka peradilan pidana. Negara juga harus memenuhi kebutuhan para korban dan keluarga mereka segera setelah serangan teroris, seperti yang dikutip dalam laporan UNODC pada tahun 2017. Perlakuan terhadap korban terorisme harus selalu dalam fase bulan madu, bukan fase kekecewaan. Dan harus ada keseimbangan antara perhatian yang diberikan kepada pelaku dan korban. 73. Bahwa berdasarkan fakta persidangan membuktikan pengajuan hak korban tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43L ayat (4) UU A Quo yang dibatasi waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU 5/2018 mulai berlaku merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon selaku korban tindak pidana terorisme dan korban tindak pidana terorisme yang lain. 74. Bahwa hal ini disebabkan terdapat kesalahan mendasar dalam perumusan norma dalam pasal 43L ayat (4) UU Aquo. Hal ini dibuktikan dari keterangan ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., CCMs (Ahli Hukum Administrasi Negara ) dan ahli Dr Aan Eko Widiarto, SH, Mhum (ahli hukum perundang- undangan). 75. Bahwa ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., CCMs (Ahli Hukum Administrasi Negara) dalam persidangan menerangkan: - Keberadaan Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 menunjukkan inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan maupun pemulihan hak korban tindak pidana teorisme pada pasal-pasal lainnya dalam UU yang sama yang tak bisa dibatasi waktu dan bahkan sulit diketahui kapan, dimana dan bagaimana akan terjadi tindak pidana terorisme. - Pasal 43L ayat (4) UU A Quo melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain pelanggaran kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan vide Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022 dan 187 Pelanggaran asas materi muatan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3), yaitu asas pengayoman, kemanusiaan dan keadilan vide Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022. Norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subyek maupun obyek yang dibatasi sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari pengaturan hak-hak (normae iuridicae quae ordinationem iurium negant) di dalam UU tersebut. Maka, hal itu menjadi norma hukum yang mengandung fallacy (kekeliruan berpikir). - Pasal 43 L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018 t mengandung norma yang kabur (normae, quarum significatio Incertum est) tentang pembatasan (normas restrictivas) yang dilakukan, yaitu jika rumusannya berbunyi “paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.” Hal itu karena dengan rumusan dari bagian frase norma Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 tersebut mengubahnya menjadi norma yang kabur (normae blurry), apakah yang ingin dicapai tersebut adalah pembatasan atas norma prosedural anggarannya (imposito budget normas processuales) atau justru pembatasan hak untuk mendapatan pembiayaan dari anggaran (limitandi ius obtidendi imperdiet a budget)? 76. Bahwa kesalahan mendasar dalam perumusan norma dalam pasal 43L ayat (4) UU Aquo mengakibatkan korban tindak pidana terorisme sebelum UU 5/2018 mulai berlaku tidak bisa mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, karena pengajuannya dibatasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon yaitu saksi Thiolina Ferawaty Marpaung (korban Bom Bali yang pertama tanggal 12 Oktober 2002), saksi Jufri Yusuf (korban terorisme Tentena yang terjadi tanggal 28 Mei 2005), dan saksi Daniel Eduard Doeka (Korban Tindakan Terorisme Bom Maesa Palu pada tanggal 31 Desember 2005; 77. Bahwa lebih lanjut, keterangan BNPT sebagai Pihak Terkait menerangkan dalam keterangan tertulis yang menyatakan hambatan Korban Tindak 188 Pidana Terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 (rentang waktu selama 16 tahun), memunculkan hambatan dan kendala sebagai berikut: a. Rumah Sakit yang menangani Korban Tindak Pidana Terorisme pada masa tanggap darurat atau sesaat terjadinya peristiwa terorisme hingga masa pemulihan korban mengalami kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis (medical record) lama dikarenakan adanya kebijakan dari masing-masing Rumah Sakit terkait jangka waktu penyimpanan rekam medis bervariasi yakni 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun; b. Data Korban Tindak Pidana Terorisme yang tidak lengkap seperti perbedaan nama, alamat yang terlampir pada kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data Densus 88 (AT), demografi lain yang tidak lengkap pada data Densus 88 (AT), ataupun alamat yang tidak tercatat dalam Densus 88 (AT), dan ketiadaan nomor kontak korban menyebabkan Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme terkendala dalam pelaksanaan identifikasi Korban Tindak Pidana Terorisme. 78. Bahwa batasan penyerahan permohonan kompensasi dengan tenggat waktu 22 Juni 2021 menyebabkan besarnya potensi hidden victims aksi-aksi terorisme yang terjadi di masa lalu di Indonesia. 79. Bahwa pembatasan permohonan kompensasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau keberadaan hidden victims yang tidak terakomodasi akibat tenggat waktu dan kelemahan sistem database yang kurang memadai dan masih bersifat parsial. Untuk menindaklanjuti permasalahan hidden victims, maka pemutakhiran database harus segera dilakukan dengan upaya yang lebih proaktif termasuk berbasis teknologi informasi. 80. Bahwa LPSK dan/atau BNPT pun harusnya dapat memberikan ruang atau fleksibilitas bagi korban terorisme masa lalu yang terlambat mengajukan permohonan sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Belum adanya aturan repatriasi WNI dari wilayah eks ISIS masih menjadi ganjalan bagi pemberian kompensasi kepada WNI yang menjadi korban terorisme di 189 luar Wilayah NKRI. Meskipun bertujuan untuk mengakomodasi para WNI (khususnya perempuan dan anak-anak) yang saat ini masih berada di pengungsian wilayah Suriah dan Irak, namun kategorisasi sebagai korban masih menimbulkan pro-kontra secara publik dan belum diatur lebih lanjut pada PP 35 Tahun 2020 dan juag dengan pembatasan permohonan kompensasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru. 81. Bahwa apabila kebijakan repatriasi WNI eks ISIS dilaksanakan, beberapa hal yang menjadi kekurangan utama dalam strategi kebijakan pembatasan permohonan kompensasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau juga menunjukkan masih adanya potensi diskriminasi terhadap korban terorisme masa lalu, di masa yang akan datang dan WNI korban terorisme yang berada di luar NKRI. Poin krusial yang perlu mendapat perhatian adalah pembagian kategorisasi terlalu sederhana dan tidak proporsional jika disamaratakan, terutama dalam hal eskalasi ancaman. Belum digunakannya skala eskalasi serangan untuk menyusun layers of victim aksi terorisme di Indonesia, seperti membedakan korban aksi terorisme berskala tinggi (KBRN) dengan korban terorisme dengan skala rendah (senjata tajam atau senjata api), pada akhirnya dapat menyamarkan dampak psikis, sosial dan ekonomi sesungguhnya yang timbul akibat aksi terorisme. 82. Bahwa Para Korban merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara berhak memberikan perlindungan dan jaminan kepada korban dalam hal ini adalah korban tindak pidana terorisme. Bentuk tanggung jawab negara adalah berupa bantuan medis untuk memulihkan kesehatan fisik korban, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban ada yang meninggal dunia, serta kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara sehingga pembatasan permohonan kompensasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau menajdi tidak rasional lagi. 83. Bahwa bentuk tanggung jawab dari negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Begitu juga dengan pengaturan mengenai korban cacat seumur hidup tidak diatur secara terpisah atau 190 spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam undang-undang ini tidak dicantumkan mengenai perlindungan hukum maupun penjaminan seperti apa yang diberikan kepada korban cacat seumur hidup. 84. Bahwa mengenai korban cacat seumur hidup tentang pemberian bantuan yang waktu berlakunya bersifat permanen atau selama korban yang cacat seumur hidup masih memerlukan bantuan tersebut tentunya sesuai dengan keterangan dari dokter dan mencakup semua pengobatan yang dibutuhkan oleh para korban, pemerintah juga harus mempermudah penggunaan jaminan kesehatan yang diberikan kepada korban, pemerintah dapat lebih memperhatikan penerapan dari peraturan-peraturan yang telah ada karena sudah ada peraturan yang mengatur namun penerapannya kurang dirasakan terlebih pula apabila menyangkut mengenai korban yang sering sekali terabaikan karena fokus dari tindak pidana terorisme sudah beralih ke pelaku tetapi saat ini dihalangi dengan pengajuannya dibatasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku; 85. Bahwa korban seperti yang dialami saksi Jufri dkk yang belum mendapat bantuan kompensasi dari Pemerintah tentu hal ini bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yakni setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 86. Bahwa penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme pengajuannya dibatasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku masih belumlah sempurna dan belum memperoleh perlindungan yang memadai ditambah dengan waktu pemberian kompensasi yang harus menunggu putusan dari LPSK, tentunya menghilangkan urgensi pemberian bantuan dari pemerintah. 191 87. Bahwa Pemerintah harus mempermudah proses berupa pemberian kompensasi, restitusi maupun bantuan bagi setiap orang yang pernah menjadi korban dari suatu tindak terorisme dalam hal ini mereka yang menderita cacat seumur hidup dikarenakan LPSK yang bertanggungjawab dalam pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan maka peran LPSK harus diperkuat, agar supaya tidak ada korban yang tidak dilindungi. 88. Bahwa pemberian kompensasi ini tidak serta merta menyelesaikan problematika penanganan korban terorisme di Indonesia. Pertama, pemberian dana kompensasi dengan nilai yang cukup tinggi (dengan asumsi apabila dibandingkan dengan hak kompensasi korban pada kejahatan lain) menimbulkan anggapan bahwa upaya yang “berlebihan” ini hanyalah untuk menutupi kekosongan peran pemerintah yang terlanjur lamban dalam mengulurkan tangan bagi korban terorisme di masa lalu. Kedua, identifikasdan penilaian levelisasi korban (ringan, menengah dan berat) terorisme masa lalu tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena peristiwa terorisme telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Ketiga, database yang buruk dan keterbatasan ahli dalam menentukan tingkat kerugian juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi. 89. Bahwa hal munculnya hidden victims yang masih belum terjangkau oleh PP 35 Tahun 2020 sebagai kebijakan pertama di Indonesia yang dianggap sensitif korban dan keterbatsa dari BPNT dan LPSK dalam pembatasan permohonan kompensasi jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau parakorban, Selain permasalah diatas, kebijakan untuk penanganan korban juga belum mempertimbangkan pembagian lapisan korban berdasarkan skala eskalasi serangan dan ancaman terorisme. Sebagai contoh, korban serangan bom yang mengandung unsur KBRN (Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir) memiliki dampak kerugian yang berbeda dengan korban bom jenis lain yang memiliki daya ledak ringan. Demikian pula, korban serangan bom oleh teroris juga akan memiliki dampak kerugian yang berbeda dengan korban teroris dengan serangan senjata tajam atau senjata api. Skala ancaman dan dampak teror yang berbeda perlu menjadi pertimbangan untuk menentukan kategori layers of victims sebagai sebuah wacana baru kebijakan penanganan korban terorisme di Indonesia sehingga pembatasan permohonan kompensasi 192 jangka waktu 3 tahun sejak UU NO 5/2018 mulai berlaku tidak mampu menjangkau yang diberikan dapat lebih memberikan rasa keadilan kepada korban. 90. Bahwa saksi Thiolina Ferawaty Marpaung dalam persidangan menerangkan saksi sebagai korban Bom Bali yang pertama, 12 Oktober 2002. Sebagai korban bom terorisme di Bali saksi sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan layanan psikolog untuk menyelesaikan trauma yang dialami saksi, bantuan kesehatan untuk cek up mata saksi sampai hari ini, dan bantuan kompensasi sebagai korban. Demikian juga korban terorisme Bom lain telah mendapakan bantuan dari pemerintah melalui BNPT dan LPSK. Hal ini diperjuangkan Yayasan Isana Dewata. Saksi Thiolina Ferawaty Marpaung menegaskan sampai saaat ini masih ada korban tindak pidana terorisme yang masih belum mendapatkan bantuan hak kompensasi. 91. Bahwa saksi Jufri Yusuf menjelaskan dalam persidangan sebagai korban terorisme Bom Tentena tanggal 28 Mei 2005. Saksi sampai saat ini belum mendapat bantuan kompensasi dari Pemerintah dan teman-teman saksi. Saksi berobat dengan biaya sendiri. Lebih lanjut saksi menerangkan masih ada korban terorisme bom tentena yang belum mendapat bantuan dari pemerintah 92. Bahwa saksi Daniel Eduard Doeka dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi adalah Korban Tindakan Terorisme Bom Maesa Palu pada tanggal 31 Desember 2005. Masih banyak Korban Tindakan Terorisme Bom Maesa Palu di Sulawesi Tengah yang belum mendapatkan haknya juga yang perlu memperoleh haknya. Saksi menyatakan hambatan/permasalahan yang dialami dalam proses pengajuan permohonan adalah adalah lamanya waktu kejadian tindakan terorisme masa lalu yaitu sekitar + 15 tahun, wilayah yang luas dengan jangkauan yang sulit dalam berkomunikasi, Trust/Kepercayaan korban yang rendah dan juga trauma, jumlah korban yang banyak dari banyaknya peristiwa tindakan terorisme yang terjadi di Sulawesi Tengah serta terbatasnya waktu yaitu 11 (sebelas) bulan pengurusan sehingga masih banyak korban tindakan terorisme yang tidak mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak bisa menguruskan hak-haknya sebagai korban, 193 tercatat sekitar kurang lebih 175 korban (terlampir) lagi yang belum mendapatkan hak-hak sebagai korban. 93. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon membuktikan keberadaan pasal 43L ayat (4) UU Aquo merupakan hal yang menghambat korban tindak pidana teroroisme sebelum berlaku UU 5/2018 untuk mendapatlan haknya yaitu kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal tersebut membuktikan pasal 43L ayat (4) UU A Quo tidak berpihak kepada korban tindak pidana terorisme. 94. Bahwa pembentuk UU 5/2018 dengan sengaja menghilangkan tugas dan kewajiban negara dalam hal terjadi tidnak pidana terorisme yang SEHARUSNYA TIDAK HANYA MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME TETAPI JUGA SEHARUSNYA MELAKUKAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN. Hal ini dikemukakan Ahli Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H, yang menyatakan: “Terkait dengan pelanggaran HAM ada dua hal esensial yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan terjadinya tindak pidana terorisme, yaitu: dari sisi pelaku, negara harus melakukan proses hukum terhadap orang-orang terkait dengan pelanggaran HAM (bring perpetrator to justice). Lalu, dari sisi korban, negara harus melakukan pemulihan terhadap korban (to conduct of reparations), a.l. memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi”. 95. Bahwa dengan demikian, Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa karena ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 43L ayat (4) UU A quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; E.3. Terbukti Pasal 43L ayat 4 UU A quo Bertentangan dengan Hak Bebas Atas Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun yang Dijamin pada Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 194 96. Bahwa telah Pemohon dalilkan dalam permohonan bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo telah bertentangan dengan norma-norma dan prinsip- prinsip yang terkandung di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang melarang perlakuan dan/atau kebijakan yang didalamnya mengandung muatan yang berdampak pada terlanggarnya hak-hak warga negara untuk diperlakukan sama dan mendapatkan perlindungan atas perlakukan dan/atau kebijakan yang bersifat diskriminatif; 97. Bahwa larangan perlakuan dan/atau kebijakan yang didalamnya mengandung muatan yang bersifat diskriminatif tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU instrumen hak asasi manusia yang kemudian diratifikasi dan dinyatakan berlaku di wilayah Indonesia; 98. Bahwa hilangnya hak-hak Para Pemohon untuk “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif” dalam mengakses dan mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis terjadi karena adanya pembatasan waktu selama 3 (tiga) tahun yang dimuat dan dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo; 99. Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum., menyatakan bahwa Pasal 43L ayat (4) UU a quo merupakan hukum yang sedari awal dirancang (by design) untuk menghentikan proses yang berjalan secara diakronik dalam perlindungan dan pemenuhan HAM korban Tindak Pidana Terorisme; 100. Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 secara by-design telah menghentikan proses historis hukum yang berlaku sejak tahun 2002 yakni Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 15 tahun 2003) menentukan bahwa: Pasal 36 (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 195 101. Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum., menyatakan bahwa Pasal 43L ayat (4) UU a quo merupakan hukum yang sedari awal dirancang (by design) untuk menghentikan proses yang berjalan secara diakronik dalam perlindungan dan pemenuhan HAM korban Tindak Pidana Terorisme; 102. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara jelas dan tegas menentukan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi yang pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Bahkan ketentuan tersebut diperluas keberlakuannya secara retro aktif menjadi sebelum Perpu diundangkan tanggal 18 Oktober 2002 berdasarkan Pasal 46 UU 15/2003 yang berbunyi: Pasal 46 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri. 103. Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum., menegaskan bahwa dari sudut pandang politik hukum, keberadaan Pasal 43L ayat (4) UU a quo kontradiktif dan diskriminatif. Pada satu sisi, politik hukum UU a quo yang tercantum didalam konsideran huruf c menyebutkan “untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat”. Namun demikian, kontradiktif dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU UU a quo. Sehingga, secara substansial Pasal 43L ayat (4) UU a quo bersifat diskriminatif terhadap para korban setelah berlakunya UU a quo; 104. Bahwa sesama korban (baik korban langsung maupun korban tidak langsung) tindak pidana terorisme, seseorang yang menjadi Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU a quo merupakan tanggung jawab negara. Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B yang mengatur Pelindungan Terhadap Korban, tidak ada satu ayat pun yang 196 mengatur batas waktu untuk mendapat tanggung jawab negara bagi Korban berupa: bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia, dan kompensasi sebagaimana diatur Pasal 35A ayat (4) UU a quo. Sebaliknya Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum UU a quo mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, permohonan hak untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU a quo mulai berlaku. Ketentuan ini jelas merupakan perlakuan dan/atau kebijakan yang diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang manasetiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 105. Adanya pembatasan waktu 3 tahun pengajuan permohonan tersebut jelas- jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yakni setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; 106. Bahwa pendapat Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.HUM., yang menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat 4 UU A quo bertentangan dengan hak dan jaminan untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang dijamin pada Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 didukung dan dikuatkan bersesuaian dengan keterangan-keterangan dan informasi yang disampaikan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait BNPT dan LPSK; 107. Saksi Thiolina Ferawati Marpaung, korban Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Saksi memang sudah mendapatkan bantuan medis psikososial dan kompensasi dari LPSK. Namun, sebagai koordinator untuk korban-korban Bom Bali I lainnya, melalui Yayasan Isana Dewata, saksi memfasilitasi dan 197 membantu korban-korban bom Bali I yang belum mendapatkan pemulihan agar mendapatkan bantuan dan dukungan pemulihan, baik dari Pemda, LPSK maupun lembaga negara lainnya. Saksi Thiolina Ferawati Marpaung mencatat 59 orang korban Bom Bali I lainnya yang belum mendapatkan bantuan medis dan psikososial maupun kompensasi dari Pemerintah; 108. Keterangan Saksi Thiolina Ferawati Marpaung tersebut diperkuat keterangan Saksi Daniel Eduard Doeka, yang merupakan salah satu korban dari peristiwa Bom Maesa Palu yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2005. saksi dan istrinya memang telah mendapatkan kompensasi dari Pemerintah. Namun, sebagai koordinator korban terorisme masa lalu di Sulawesi Tengah, saksi mengetahui bahwa sampai saat ini masih korban- korban terorisme lainnya yang belum memperoleh haknya; 109. Praktik diskriminasi sebagai dampak dari pemberlakuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo semakin nyata dan faktual dari keterangan Saksi Jufri Jusuf. Saksi merupakan korban Bom Pasar Sentral Tentena yang terjadi pada 28 Mei 2005. Sampai saat ini saksi belum mendapatkan bantuan, kompensasi, maupun pemulihan dari Negara. Bahkan saksi baru mengetahui adanya bantuan berupa kompensasi dari pemerintah pada November 2023. Pada bulan November 2023, saksi mendapat undangan dari Kantor Sinode Tentena mengenai program kompensasi yang disiapkan Pemerintah. Namun, karena ada kendala keuangan, saksi mengutus adiknya untuk menghadiri sosialisasi program kompensasi di Tentena. Namun, setelah pertemuan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada kelanjutan informasi mengenai proses dan tata cara agar saksi mendapatkan bantuan atau kompensasi dari Pemerintah; 110. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan keterangan Pihak Terkait BNPT dan LPSK; 111. Bahwa BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan Pengumpulan Data Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) dari 108 (seratus delapan) peristiwa tindak pidana terorisme di Indonesia; 112. Bahwa dari 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) tersebut, BNPT telah melaksanakan penerimaan permohonan, verifikasi dan penilaian kepada 720 (tujuh ratus dua puluh) Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu. 198 BNPT menerbitkan Surat Penetapan Korban untuk Korban Tindak Pidana Terorisme masa lalu sejumlah 655 (enam ratus lima puluh lima). Adapun 65 (enam puluh lima)korban lainnya, mendapatkan penetapan sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme dari penyidik. Artinya terdapat kurang lebih 424 (empat ratus dua puluh empat) korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum diverifikasi dan belum mendapatkan Surat Penetapan Korban untuk Korban Tindak Pidana Terorisme; 113. Bahwa dalam Keterangan Pihak Terkait LPSK, menyatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh LPSK pada saat penelaahan di lapangan sesungguhnya terdapat 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) korban tindak pidana terorisme masa lalu dari sejumlah 65 (enam puluh lima) peristiwa terorisme masa lalu; 114. Bahwa data tersebut menunjukan masih terdapat kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi; 115. Bahwa keterangan, informasi dan fakta-fakta yang muncul dan disampaikan saksi-saksi dan Pihak Terkait tersebut mengindikasikan adanya kesengajaan (by design) untuk mengabaikan dan mendiskriminasi korban- korban tindak pidana terorisme yang kemudian dinarasikan dan/atau dirumuskan ke dalam ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo. Asumsi ini diperkuat keterangan ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa apabila dilihat secara holistik substansi dari UU No. 5 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di dalamnya mengandung beberapa beberapa prinsip yang saling terkait, yaitu: prinsip tanggung jawab negara (status responsibility, Latin) dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare status, Latin) guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera (incolumem ac florentissimam incolumem societatem), prinsip tanggung jawab negara atas keselamatan warga negara (principium publica responsabilitatis ad salutem populi), prinsip tanggungj jawab negara jika terjadi kegagalan dalam perlindungan keselamatan warga negara (principium civitatis responsabilitatis in casu defectus ad salutem civium tuendam) dan prinsip 199 pemulihan hak dan kerugian korban dari tindak pidana terorisme (principium restitutionis iurium et damnorum victimarum); 116. Bahwa sehubungan dengan hal itu, ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2018 seharusnya bersifat integral dan sistemik serta koheren, tidak saling menegasikan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya (contradictorium) sesuai dengan karakteristik dari Undang-Undang tersebut; 117. Bahwa pembatasan masa klaim penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan batasan tahun anggaran tidak harus diartikan seseorang yang berdasarkan UU seharusnya memperoleh haknya menjadi terhalang dalam memperoleh haknya, sejauh pembiayaannya sudah direncanakan dan dialokasikan dalam APBN dan diturunkan ke dalam anggaran Kementerian/Lembaga; 118. Bahwa adanya ketentuan Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 yang memberikan pembatasan waktu permohonan kompensasi hanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, terlihat adanya inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan maupun pemulihan hak korban tindak pidana teorisme pada pasal-pasal lainnya dalam UU yang sama yang tak bisa dibatasi waktu dan bahkan sulit diketahui kapan, dimana dan bagaimana akan terjadi tindak pidana terorisme; 119. Bahwa Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum mendorong dan merekomendasikan agar dalam penanganan korban tindak pidana terorisme, seharusnya pendekatan yang dilakukan negara adalah dengan pendekatan Negara kesejahteraan yang mana negara bertanggungjawab penuh atas rakyatnya sejak manusia lahir sampai meninggal (Status est reus a nativitate usque ad mortem). Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya; 120. Bahwa rekomendasi yang disampaikan Ahli Dr. Riawan Tjandra, S.H.M.H., tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., 200 M.H., yang pada dasarnya menerangkan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang berkarakter kejahatan paling serius (the most serious crimes) sehingga apapun upaya pemulihan (reparations) yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak dari korban kejahatan itu, sejatinya tidak akan dapat “mengobati” penderitaan yang dialami oleh korban. Hal ini terjadi karena dampak/kerusakan yang timbul dari kejahatan terorisme tersebut bersifat “tidak dapat diperbaiki” (irreparable damage); 121. Bahwa oleh karenanya, untuk menunjukkan tanggung jawab dan memastikan “hadirnya” negara dalam kasus-kasus tindak pidana terorisme, sebagaimana ditegaskan di dalam Resolusi Dewan Keamanan 1456 (2003), Negara-negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme mematuhi semua kewajiban mereka di bawah hukum internasional, dan harus mengadopsi langkah-langkah tersebut sesuai dengan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi, dan hukum humaniter internasional; 122. Bahwa hal di atas sejalan dengan uraian dalam bagian penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban; 123. Bahwa dalam hal terjadinya tindak pidana terorisme, yang kemudian menimbulkan pelanggaran HAM, terdapat dua hal esensial yang harus dilakukan oleh negara, yaitu: dari sisi pelaku, negara harus melakukan proses hukum terhadap orang-orang terkait dengan pelanggaran HAM (bring perpetrator to justice). Sementara dari sisi korban, negara harus melakukan pemulihan terhadap korban (to conduct of reparations), antara lain dengan memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi; 201 124. Bahwa Pemerintah juga bertanggungjawab untuk membuka akses yang setara dan efektif terhadap keadilan terdiri dari tiga hal, yaitu menyebarluaskan, mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidaknyamanan bagi para korban dan perwakilan mereka, dan menyediakan semua sarana hukum, diplomatik, dan konsuler yang tepat untuk memastikan bahwa para korban dapat menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran berat; 125. Bahwa berkaitan dengan adanya pembatasan akses korban terhadap pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat (4) UU a quo, ahli Dr. Andrey Sudjatmoko, S.H.M.H., menyatakan bahwa berdasarkan konstruksi hukum bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang tunduk di bawah hukum internasional, maka ketentuan UN Basic Principles and Guidelines dapat menjadi rujukan. Bagian IV UN Basic Principles and Guidelines menyatakan bahwa, jika diatur dalam perjanjian internasional yang berlaku atau terkandung dalam kewajiban hukum internasional lainnya, statuta (undang-undang) daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional. Statuta pembatasan domestik untuk jenis-jenis pelanggaran lain yang bukan merupakan kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk pembatasan waktu yang berlaku untuk klaim perdata dan prosedur-prosedur lain, tidak boleh terlalu membatasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme pada dasarnya tidak diperkenankan; 126. Sehingga, berdasarkan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005) dan UN Basic Principles and Guidelines 2005, Setiap Negara Peserta Kovenan melakukan kewajiban untuk: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan memperoleh pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut pemulihan tersebut akan mendapatkan haknya yang ditentukan oleh otoritas yudisial, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas berwenang lainnya yang 202 disediakan oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan yudisial; (c) Untuk memastikan bahwa pihak berwenang yang berwenang akan melaksanakan upaya hukum tersebut jika dikabulkan; 127. Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah dengan sengaja merenggut hak korban atas pemulihan. Dengan demikian Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah membatasi hak-hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan; 128. Dengan demikian, apabila Pasal 43L ayat (4) UU A quo tetap dipertahankan dan dijalankan, maka negara telah bertindak diskriminatif terhadap Para Pemohon; Bahwa karena ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU a quo bertentangan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka sudah sepatutnya Pasal 43L ayat (4) UU A quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. F. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 203 [2.9] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan bertanggal 13 Maret 2024 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum dari para Pemohon, Pemerintah tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah tetap menyatakan, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Para Pemohon mendalilkan Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi: (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: a. Pasal 27 ayat (1) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b. Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum. c. Pasal 28I ayat (2) 204 (2) Setiap orang bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu. Atas seluruh dalil yang disampaikan para Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait yaitu BNPT dan LPSK telah menyampaikan keterangan pada pokoknya “Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan/atau serius, dilakukan secara sengaja, sistematis, serta terencana untuk menimbulkan rasa teror atau menimbulkan rasa takut melalui kekerasan secara meluas yang menimbulkan korban, dimana Pemerintah memiliki kedudukan pemenuhan terhadap hak para korban tindak pidana terorisme”. 1. Sebagaimana pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. 2. Indonesia pernah mengalami serangan terorisme diantaranya Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, bom di Hotel Marriott Jakarta tahun 2003, bom di Kedutaan Australia tahun 2004, dan bom di Hotel Ritz- Carlton dan JW Marriott di Jakarta tahun 2009. 3. Diawali dengan adanya serangan bom bali I tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang menewaskan ± 200 orang, Pemerintah sesuai pembukaan UUD 1945 berbunyi pada pokoknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2002 (PERPU No 1/2002) (berlaku sejak tanggal diundangkan), PERPU No 1/2002 ditetapkan dan diundangkan sebagai bentuk upaya Pemerintah melawan terorisme yang secara mengejutkan terjadi di Indonesia. 4. Pemerintah telah mengambil serangkaian kebijakan dan melakukan operasi penegakan hukum untuk mengatasi ancaman terorisme. Beberapa langkah ini mencakup aspek legislasi, penguatan aparat keamanan, dan kerja sama internasional. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan dan operasi yang telah dilakukan: 205 1) Penetapan PERPU menjadi Undang-Undang Antiterorisme: Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap tindak terorisme dan memperkuat kekuasaan aparat keamanan. 2) Densus 88: Dibentuknya Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. 3) Pembentukan BNPT: Bentuk keseriusan Pemerintah adalah membentuk Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. 4) Kerja Sama Internasional: Indonesia terlibat dalam kerja sama internasional dalam upaya melawan terorisme. Ini mencakup kerja sama dengan negara-negara tetangga, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga keamanan regional. Informasi intelijen dan pertukaran pengalaman seringkali menjadi bagian penting dari kerja sama ini. 5) Deradikalisasi dan Rehabilitasi: Pemerintah juga telah fokus pada program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme atau terpapar 206 ideologi radikal. Program ini mencakup pendekatan rehabilitatif dan pencegahan untuk mencegah proses radikalisasi. 6) Peningkatan Keamanan di Tempat Publik: Peningkatan keamanan di tempat-tempat publik, terutama di pusat-pusat kota dan obyek vital, merupakan bagian penting dari strategi pencegahan. Ini melibatkan pemasangan kamera pengawas, peningkatan patroli keamanan, dan langkah-langkah lain untuk melindungi masyarakat. 7) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Program-program ini bertujuan untuk mencegah proses radikalisasi di kalangan masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengatasi ancaman terorisme secara holistik, melibatkan langkah-langkah hukum, keamanan, dan sosial untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Batu uji yang digunakan para Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya memiliki unsur sebagai berikut: a. Sama kedudukannya di dalam hukum; b. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; c. Tidak adanya diskriminatif. Tanggapan Pemerintah terhadap permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme terhadap UUD 1945 adalah: 1) Pada kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2006 terhadap korban tindak pidana terorisme memiliki 2 (dua) rezim peraturan perundang-undangan yaitu: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. a) Pengaturan kompensasi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) berbunyi “Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri”. b) Pengaturan rehabilitasi diatur dalam Pasal 38 ayat (3) berbunyi 207 “Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 ayat (1) mengatur (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2) Pemerintah memberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. a) Perubahan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi”. b) Penambahan Pasal 7 ayat (4) mengatur: “(4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme”. c) Berdasarkan perubahan UU di atas, maka memberi kepastian hukum mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang mengacu UU Terorisme. 3) Norma dalam UU Terorisme tidak terdapat diskriminasi Bentuk nyata Pemerintah tidak ada diskriminasi adalah Pasal 35A dan Pasal 36 yang menentukan: a) Korban adalah: a). korban langsung atau b). korban tidak langsung yang berhak mendapatkan: a) bantuan medis; b) rehabilitasi psikososial dan psikologis; c) santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia dan d) kompensasi. b) Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya. 208 c) Berdasarkan UU Terorisme, seluruh korban tindak pidana terorisme mendapatkan hak-hak korban yang diberikan Pemerintah termasuk kompensasi. 4) Pemerintah memberi kepastian hukum kompensasi dapat diajukan oleh korban atau ahli warisnya dimulai sejak saat penyidikan hal ini sesuai Pasal 36 ayat (3) UU No 5 Tahun 2018, dan bahkan pada saat sebelum perubahan UU No 15 Tahun 2003 dalam PERPU No 1/2002 jelas dimuat Pasal 36 ayat (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, sehingga pada saat berlakunya UU No 15 Tahun 2003 korban atau ahli warisnya mengajukan kompensasi melalui putusan pengadilan. 5) Dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum secara normatif diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang- undangan yang dibuat secara jelas dan logis dan peraturan tersebut diundangkan secara pasti. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan adagium “Ubi jus incertum, ibi jus nullum” yang artinya, dimana tidak ada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum. Jadi kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Adanya limitasi waktu dalam UU Terorisme harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga pembatasan tersebut dapat dimaknai bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi korban terorisme masa lalu. Tanpa adanya pembatasan waktu, maka akan timbul ketidakpastian sehingga hukum menjadi kehilangan makna. Secara faktual, kebijakan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan anggaran atau kemampuan keuangan negara, sehingga jika pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu tidak diatur jangka waktunya justru akan menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya ketertiban tidak akan tercapai. III. PETITUM Berdasarkan Kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 209 Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 210 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 43L ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216, selanjutnya disebut UU 5/2018) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 211 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 212 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.” 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 a quo melanggar hak konstitusionalnya mengenai persamaan di dalam hukum, kepastian hukum, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, korban peristiwa tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan dalam surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam kaitan ini, Pemohon I adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-2]. Sedangkan, Pemohon II adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-3]. Demikian pula Pemohon III adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) menyatakan ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021, menyebabkan para Pemohon tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam 213 Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/2018. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka terbuka kesempatan bagi mereka sebagai korban untuk mendapatkan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang telah diajukan, sehingga kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadii. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut para Pemohon disebabkan karena berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang mengatur batas waktu 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya UU 5/2018 yaitu terakhir 22 Juni 2021, yang menurut para Pemohon batasan waktu tersebut menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, karena para Pemohon baru mendapatkan surat penetapan sebagai korban tindak pidana terorisme dari BNPT pada tanggal 19 Juli 2021 dan 22 Juni 2021. Anggapan kerugian yang dimaksud para Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018, para Pemohon mengemukakan dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 214 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dan persamaan dalam memperlakukan korban. Selain itu, ketentuan Pasal 43L ayat (4) a quo secara substansial mengandung muatan materi yang bersifat diskriminatif yang membeda-bedakan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 menentukan adanya batasan waktu 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang a quo, untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu terakhir tanggal 22 Juni 2021. Hal inilah yang menyebabkan para Pemohon sebagai korban tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/2018. Sehingga, mengakibatkan hak-hak korban tindak pidana terorisme secara otomatis menjadi terhalang dan tidak dapat dinikmati. Pemberian batas waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang a quo tersebut, menurut para Pemohon, tidak memiliki argumentasi yang substantif dari pembentuk undang-undang; 3. Bahwa menurut para Pemohon, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban tidak pidana terorisme atas pemulihan dan ketentuan yang menegasikan kewajiban negara dalam memberikan pemulihan tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, diskriminasi terlihat dengan adanya sebagian korban-korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan kompensasi yakni sebanyak 215 orang pada Tahun 2020 [vide Bukti P-8] dan 357 orang korban pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 [vide Bukti P-9]. Padahal, pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme telah mendapatkan perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, apabila Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 tetap dipertahankan dan dijalankan, maka negara telah bertindak diskriminatif terhadap para Pemohon. 215 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, 3 (tiga) orang saksi, yaitu Thiolina F. Marpaung, Jufri Yusuf, dan Daniel Eduard Doeka yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, serta keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024; [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyampaikan keterangan dalam persidangan melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yaitu setelah berakhirnya sidang pleno terakhir perkara a quo pada tanggal 5 Maret 2024 dan batas akhir pengajuan kesimpulan para pihak yaitu tanggal 15 Maret 2024. Oleh karena keterangan DPR tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan DPR dalam perkara a quo; [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 216 tanggal 4 Maret 2024 dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 yang keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 15 Maret 2024 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait BNPT dan keterangan Pihak Terkait LPSK, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang menentukan adanya batasan waktu 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang a quo, untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusional yang didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa terorisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/nonkombatan dalam rangka mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin ”terrere” yang berarti “gemetaran” dan ”detererre” yang berarti “takut”. Dalam kaitan ini, UU 5/2018 merumuskan pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat 217 massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan [vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2018]. Oleh karena sifat dari tindak pidana terorisme dan dampak yang ditimbulkannya maka tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Dimasukkannya tindak pidana terorisme dalam kategori serious crime karena alasan sulitnya pengungkapan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UU 5/2018 bahwa tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dimaksud, UU 5/2018 tidak hanya memperkuat aspek pemberantasan namun sekaligus mengoptimalkan upaya negara melakukan pencegahannya, termasuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Adapun korban tindak pidana terorisme merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme [vide Pasal 1 angka 11 UU 5/2018]. Dalam konteks ini, secara internasional, pengertian korban dalam UU 5/2018 selaras dengan operative paragraph 8 of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation of Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, annexed to Commission on Human Rights Resolution 2005/35 sebagai berikut: For purposes of this document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. 218 Pengertian atas korban tersebut selaras juga dengan pengertian dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 yang pada pokoknya mendefinisikan victims of crime, sebagai berikut: 1. "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. 2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization. Sementara itu, jika merujuk pada laporan special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism: framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, paragraph 16 (A/HRC/20/14), setidaknya terdapat 4 (empat) kategori korban terorisme. Pertama, direct victims of terrorism yaitu orang perseorangan yang terbunuh atau menderita cedera fisik atau psikologis yang serius sebagai akibat dari tindakan terorisme. Kedua, secondary victims of terrorism yaitu orang perseorangan yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung atas tindakan terorisme. Ketiga, indirect victims of terrorism yang mana special rapporteur mencatat bahwa individu yang telah menderita cedera fisik atau psikologis serius sebagai akibat tidak langsung dari suatu tindakan terorisme. Kategori ini mencakup (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pemantau) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris; (b) saksi mata yang telah mengalami cedera psikologis serius sebagai akibat dari menyaksikan insiden teroris yang disertai kekerasan atau akibat langsungnya; (c) individu yang telah menjadi sasaran kekerasan yang berpotensi mematikan oleh otoritas publik setelah secara keliru diidentifikasi sebagai tersangka teroris; (d) petugas penyelamat yang menderita cedera fisik atau psikologis serius akibat dari keikutsertaan dalam bantuan darurat. Keempat, potential victims of terrorism, yang mana special rapporteur sengaja memberikan ruang terhadap 219 kategori ini guna mempromosikan pernyataan hak-hak dasar dan kewajiban yang komprehensif di bidang ini sehingga kategori ini merupakan tambahan yang penting. Bahwa dengan adanya kategorisasi korban terorisme tersebut, memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami berbagai bentuk dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme terhadap korban. Selain itu, kerangka ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia bagi semua korban terorisme diakui dan dijamin, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang terabaikan dalam rangka perlindungan terhadap korban terorisme. [3.14.2] Bahwa pengaturan mengenai korban dalam UU 5/2018 yang menekankan pada tanggung jawab negara merupakan salah satu perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 15/2003) yang dianggap belum mampu menjangkau perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. Sebab, pengaturan dalam UU 15/2003 lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme. Terlebih, belum terdapat kejelasan lembaga yang diberi kewenangan menentukan siapa korban yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi dan siapa atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi. Dalam hal ini, UU 5/2018 telah menegaskan bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban, in casu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), yang menentukan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain memperoleh hak sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Adapun bantuan tersebut diberikan dengan berdasarkan Keputusan LPSK [vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 31/2014]. 220 Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dimaksud sesuai pula dengan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Undang-Undang a quo memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun, bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Berkenaan dengan uraian di atas, persoalan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak cukup hanya dengan mencegah dan memerangi aksi terorismenya saja tanpa memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut. Perlindungan dimaksud salah satunya dengan memberikan bantuan ataupun kompensasi terhadap korban yang terkait dengan konsep pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan rekomendasi dalam the United Nations General Assembly in 1985 of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban dan juga memastikan adanya restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial. Perlindungan melalui pemberian hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dapat dikaji pula dari viktimologi, di mana korban seharusnya tidak boleh menjadi korban sekunder (secondary victimization). Viktimisasi sekunder didefinisikan sebagai viktimisasi yang terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian pada korban, melainkan berkaitan dengan bagaimana tanggapan dari lembaga dan individu terhadap korban. Dalam kaitan ini, viktimisasi sekunder terjadi ketika korban tindak pidana merasa telah mengalami perlakuan, sikap, perilaku, tanggapan, dan/atau praktik yang tidak memadai, tidak peka, atau tidak pantas yang dilakukan oleh suatu institusi yang mengakibatkan semakin parahnya trauma awal yang dialami korban. Dengan demikian, secara doktriner, viktimisasi sekunder tidak hanya akan merugikan korban atas tindak pidana terorisme melainkan juga menghambat fungsi epistemik dari sistem peradilan (Antony Pemberton and Eva Mulder. Bringing injustice back in: 221 Secondary victimization as epistemic injustice. Criminology & Criminal Justice 1-20. 2023). [3.15] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018, yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan diskriminatif terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” dalam UU 5/2018. Untuk memahami secara komprehensif norma Pasal 43L a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip secara utuh norma Pasal 43L UU 5/2018 yang menyatakan: “(1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 222 diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Bahwa berkenaan dengan korban langsung dimaksud, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018, bahwa korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini mulai berlaku adalah korban yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu 1/2002) [vide Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018]. Ketentuan Perppu 1/2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 [vide Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Perppu 2/2002)]. Dalam kaitan ini, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah membatasi korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu yang dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebelum berlaku UU 5/2018 adalah korban tindak pidana terorisme peristiwa bom Bali, di mana sebagian besar korban telah teridentifikasi. Korban langsung tersebut dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU 5/2018. Dalam kaitan ini, oleh karena UU 5/2018 diundangkan dan berlaku mengikat pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun tersebut jatuh temponya adalah pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan demikian, sebelum batas waktu tersebut berakhir korban tindak pidana terorisme yang terjadi sebelum berlakunya UU 5/2018 masih dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Meskipun demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 belum dapat secara langsung dilaksanakan karena masih digantungkan pada ketentuan norma Pasal 43L ayat (7) Undang- Undang a quo yang menghendaki adanya peraturan pemerintah terlebih dahulu yang akan mengatur mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Persoalannya adalah peraturan pemerintah yang dimaksud tidak langsung diterbitkan sebelum batas waktu atau jatuh tempo pelaksanaan ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 223 berakhir sebagaimana amanat dalam Pasal 46B UU 5/2018 yang menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU 5/2018, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 35/2020), diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2020 atau 2 (dua) tahun sejak UU 5/2018 diundangkan. Dengan demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 35/2020, telah ternyata peraturan pemerintah dimaksud diterbitkan tidak sesuai dengan amanat Pasal 46B UU 5/2018. Hal ini yang kemudian menyebabkan para Pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan oleh BNPT menjadi tidak segera terpenuhi hak konstitusionalnya dalam bentuk kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. [3.15.2] Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 agar dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis tentunya memerlukan proses, di mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa selain soal pembatasan waktu pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 atau 3 (tiga) tahun setelah berlakunya UU 5/2018, terdapat pula berbagai kesulitan lain di antaranya: (1) kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis (medical record) lama dikarenakan adanya masa pemusnahan rekam medis yang menjadi kebijakan masing-masing rumah sakit; (2) data korban dan data Densus 88 Antiteror tidak lengkap untuk pelaksanaan identifikasi korban dan keterangan demografi yang terbatas; (3) sumber daya manusia yang terbatas di Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme; (4) terbatasnya waktu negara yakni kurang dari 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan penilaian terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan penetapan korban oleh BNPT; (5) domisili korban tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan perubahan domisili korban, status korban meninggal dunia, dan sarana komunikasi di sejumlah wilayah yang minim; dan (6) masih adanya korban yang tidak percaya dengan keberadaan negara untuk menangani korban [vide Risalah Sidang tanggal 5 Maret 2024, hlm. 9 224 s.d. 12]. Sedangkan, berdasarkan keterangan LPSK setiap permohonan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis tidak dapat serta-merta diberikan hak tersebut karena terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh korban, yaitu: 1. Pengajuan permohonan kepada LPSK [Pasal 43L ayat (2)]; 2. Mendapatkan surat penetapan korban dari BNPT [Pasal 43L ayat (3)]; 3. Penghitungan besaran kompensasi oleh LPSK yang harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan [Pasal 43L ayat (6)]; 4. Ketentuan teknis permohonan dan pemenuhan hak korban lebih lanjut harus menunggu penetapan Peraturan Pemerintah [Pasal 43L ayat (7)]; dan 5. Korban harus menunggu ditetapkannya beberapa ketentuan teknis dari Peraturan Pemerintah yang diatur dengan peraturan LPSK. Selain itu, menurut LPSK terdapat sejumlah tantangan bagi para korban untuk memperoleh kompensasi, antara lain: (1) Kondisi geografis yang sulit; (2) Sinkronisasi data LPSK dengan BNPT; (3) Tidak semua daerah di Indonesia memiliki dokter forensik dengan jumlah yang memadai untuk memberikan penelaahan substantif; (4) Dokumentasi perawatan medis para korban yang kurang lengkap; (5) Terdapat batas waktu terakhir bagi para korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mengajukan permohonan kepada LPSK pada bulan Juni 2021; (6) Tim LPSK dan dokter forensik menemukan beberapa orang korban yang tidak mengalami luka akibat peristiwa tindak pidana terorisme; (7) Kesulitan dalam penelaahan substantif dan penilaian kompensasi untuk korban WNI dan WNA yang sudah berdomisili di luar negeri [vide Keterangan Tertulis LPSK, hlm. 9 s.d. 10]. Berdasarkan keterangan dari BNPT dan LPSK tersebut, ditemukan fakta bahwa lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang a quo juga mengakui bahwa jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah waktu yang singkat sehingga membuat LPSK dan BNPT tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi tugas dan kewenangannya dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penting bagi BNPT untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan mencakup langkah-langkah spesifik dalam mempercepat proses penetapan korban tindak pidana terorisme. Selain kendala di atas, dalam rentang waktu antara tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan mobilisasi dan aktifitas manusia. Di Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 225 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan terkait dengan pembatasan tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pentingnya dilakukan pembatasan gerak tersebut untuk memitigasi meluasnya sebaran virus. Terlebih, sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan terdapat kondisi petugas BNPT dan LPSK yang sedang bertugas di lapangan terpapar virus COVID-19. Kondisi atau fakta tersebut pada akhirnya berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK. Dengan mengingat dampak pandemi COVID-19 yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga ditentukan kebijakan prioritas penanganannya [vide Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan], sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Oktober 2021. Oleh karena adanya kondisi pandemi COVID-19 merupakan keadaan force majeure, maka penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu pun tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi force majeure ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya viktimisasi sekunder bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. [3.15.3] Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan“, maka terhadap norma a quo tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan 226 perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide huruf C.4. angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu atau sebelum berlakunya UU 5/2018 harus pula sejalan dengan fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan peralihan yang merupakan norma yang menjembatani (bridging norm) perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang ditentukan dalam norma pokoknya yang mengatur mengenai “perlindungan terhadap korban”. Pada prinsipnya, korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara dan bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi. Bahwa adapun berkenaan dengan korban adalah meliputi korban langsung atau korban tidak langsung. Dalam hal ini, "korban langsung" yang dimaksud adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya meninggal atau luka berat karena ledakan bom. Sedangkan, "korban tidak langsung" adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya [vide Penjelasan Pasal 35A ayat (2) UU 5/2018]. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi, hal tersebut masih digantungkan pada ketentuan dalam peraturan pelaksana, in casu peraturan pemerintah [vide Pasal 36B UU 5/2018]. [3.15.4] Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa substansi dari Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah mengatur mengenai ketentuan peralihan untuk memberikan batasan jangka waktu bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu sejak peristiwa bom Bali tahun 2002 yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 227 psikososial dan psikologis, yaitu sebelum berlakunya UU 5/2018. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018, namun demikian menyatakan inkonstitusional seluruh norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 sebagaimana petitum para Pemohon, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu adalah sejak peristiwa bom Bali tahun 2002, di mana sebagian besar korban telah terindentifikasi, namun jika tidak ditegaskan batasan waktu pengajuan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, dalam ketentuan peralihan maka akan menyulitkan bagi penyidik dan lembaga terkait untuk dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut adalah korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2002. Dalam hal ini, meskipun negara bertanggung jawab terhadap perlindungan korban terorisme, namun tanggung jawab tersebut harus pula dikaitkan dengan batasan waktu yang jelas dan cukup untuk menentukan seseorang adalah korban. Mengingat adanya persoalan belum dapat dipenuhinya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bukanlah disebabkan oleh faktor dari pihak korban melainkan disebabkan oleh keterlambatan terbitnya pengaturan teknis serta adanya kondisi force majeure sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap korban tindak pidana terorisme sebelum berlakunya UU 5/2018 yang telah ditetapkan sebagai korban oleh BNPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah, tetap harus mendapatkan hak konstitusionalnya yang berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. [3.15.5] Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian amar putusan ini. Pilihan 10 (sepuluh) tahun sejak undang-undang a quo mulai berlaku dinilai sebagai waktu yang adil oleh Mahkamah karena didasarkan pada fakta bahwa UU 5/2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018, keterlambatan dalam menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai 228 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban antara lain dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana petitum para Pemohon, maka permohonan a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 229 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Sehingga, norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang semula berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” menjadi selengkapnya berbunyi, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 230 tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait BNPT, dan Pihak Terkait LPSK. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan