103/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 103/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 10 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 17 Oktober 2022 dengan Nomor 103/PUU- XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 November 2022 dan diterima Mahkamah pada 9 November 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 5. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 3 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap undang-undang dasar, yaitu : a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang berprofesi sebagai Advokat (Bukti P-5) dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat; 4. Dalam kedudukan tersebut, sudah pasti adalah suatu keniscayaan bagi Pemohon akan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka (in casu Mahkamah Konstitusi) sebab hakikat perkara uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa, sehingga apabila kekuasaan kehakiman tidaklah independen dari penguasa maka akan percuma saja mengajukan uji materiil; 5. Sangat kaget dan khawatir Pemohon ketika mendengar kabar bahwa DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Sebab, secara frontal Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR, padahal Aswanto adalah hakim konstitusi perwakilan dari DPR. Peristiwa ini tentu secara langsung memiliki dampak terhadap Pemohon; 6. Terlepas dari siapapun hakim yang diganti, Pemohon sebagai pihak yang akan terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, sangat membutuhkan 4 independensi hakim (in casu hakim konstitusi) dalam memutus. Oleh karenanya, ketika penguasa (in casu DPR) secara frontal terang benderang menyampaikan mereka mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi “wakil” mereka, ini tentu sudah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab, untuk apa mengajukan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi jika nanti hasilnya pasti ditolak oleh karena hakim adalah “wakil” pembentuk undang-undang?; 7. Oleh karenanya, independensi Mahkamah Konstitusi yang sedang digerus oleh DPR melalui upaya mengganti hakim konstitusi agar sejalan dengan mereka, adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka. Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja dengan mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka; 8. Juga, tindakan DPR tersebut yang tidak didasarkan kepada dasar hukum apapun, adalah suatu perbuatan inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan konstitusi, DPR hanya berhak mengajukan hakim konstitusi, bukan menjadikan mereka “wakil”nya dan mengontrol mereka dengan cara mengganti ketika tidak sejalan. Hal ini menunjukkan DPR tidak tunduk pada ketentuan konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, siapapun, termasuk DPR, harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi. 9. Maka dari itu, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo oleh karena adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar; 5 10. Selanjutnya, Pemohon adalah stakeholder akan Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi Pemohon, tindakan DPR tersebut sejatinya sangat inkonstitusional dan karenanya harus diperkarakan untuk dinyatakan secara terang benderang inkonstitusional. Sayangnya, legal remedy untuk memperkarakan hal tersebut tidak ada saat ini, sebab upaya hukum yang harusnya ditempuh tersebut adalah melalui Constitutional Complaint agar tindakan DPR diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional; 11. Dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya Constitutional Complaint, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional, sebab dalam sebuah negara hukum, ada sebuah lembaga tinggi negara yang secara terang benderang melakukan tindakan inkonstitusional namun tidak dapat diadili. Namun, apabila ada mekanisme Constitutional Complaint, Pemohon dapat memperkarakan tindakan DPR tersebut agar diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Karenanya, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi; 12. Selain itu juga, Pemohon sebagai partner pada kantor hukum Leo & Partners, adalah advokat yang memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum, terutama pada bidang spesialisasi Pemohon, yakni di lingkup Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan; 13. Seringkali Pemohon mendapatkan klien yang berkonsultasi, “seberapa powerful secara hukum Putusan Mahkamah Konstitusi?” sebab banyak orang awam masih belum mengetahui apa itu Mahkamah Konstitusi maupun Uji Materiil dan Pengujian Undang-Undang; 14. Pemohon menjabarkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bahkan termasuk pula pertimbangan hukumnya, sebab Mahkamah Konstitusi adalah final interpreter of the constitution dan oleh karenanya pertimbangannya pun adalah tafsir terhadap konstitusi sehingga mengikat. Sebagaimana pernah dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, membaca Putusan MK bukan hanya amar putusannya saja tapi juga pertimbangannya; 15. Namun, opini hukum Pemohon tersebut sering sekali mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk klien Pemohon yang berkonsultasi. Setelah mereka 6 searching berita di google sejenak, mereka menunjukkan berita “Istana Sebut Putusan MK Wamen Rangkap Jabatan tidak mengikat” di mana Staf Khusus Presiden menegaskan bahwa ketentuan wakil menteri dilarang rangkap jabatan tidak mengikat sebab hal tersebut hanya ada di bagian pertimbangan saja, dan bukan amar putusan, sehingga istana tidak perlu patuh terhadap pertimbangan tersebut. Akibatnya, klien tersebut kehilangan kepercayaan terhadap opini hukum Pemohon yang menyatakan bahwa Pertimbangan dalam Putusan MK mengikat; 16. Dalam kesempatan lain, Pemohon pernah diundang sebagai pembicara dalam webinar bersama direktur perusahaan finance membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang- Undang Fidusia. Dalam webinar yang diikuti lebih dari 500 orang tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sekalipun amar putusannya ditolak, namun pertimbangan MK yang menyatakan eksekusi fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif adalah mengikat, langsung mendapat “serangan” dari para peserta yang tidak terima dengan pendapat tersebut. Bahkan di kolom chat zoom, ada peserta yang selalu meminta panitia agar meng-unmute micnya agar bisa membantah pendapat Pemohon tersebut secara langsung. Lebih parahnya, ada kurator ternama yang membuat postingan di LinkedIn dan menyebarkan ke grup WA bahwa pertimbangan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidaklah mengikat karena hanya sebatas pertimbangan; 17. Bahwa selama ini, benar secara teori Tata Negara apabila Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK adalah final interpretation of the constitution sehingga tidak mematuhi pertimbangan tersebut maka sama saja dengan inkonstitusional. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sendiri pun mematuhi pertimbangan hukum dalam putusannya terkait kelembagaannya, seperti misalnya kewenangan mengadili Perppu, tenggat waktu pengajuan pengujian formil, dan jangka waktu persidangan hingga putusan dalam pengujian formil; 18. Sayangnya, prinsip yang sama tidak dipatuhi oleh banyak individu, maupun lembaga negara lain, bahkan oleh lembaga tinggi negara. Kasus seperti yang dilakukan oleh presiden yang menyatakan tidak mengikatnya pertimbangan putusan MK sehingga wakil menteri tidak bermasalah rangkap jabatan, adalah suatu hal yang sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan, tindakan DPR yang 7 sesuka hatinya mengganti hakim konstitusi dengan berlandaskan surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi, adalah suatu bukti nyata bahwa DPR tidak tunduk, atau setidak-tidaknya tidak mengindahkan, pertimbangan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. DPR justru memberikan tafsir sendiri terhadap makna surat konfirmasi tersebut yang nyata-nyata bertentangan sekali dengan hakikat surat konfirmasi tersebut sebagaimana termaktub dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020; 19. Ergo, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat daripada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Dengan dikabulkannya perkara a quo, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan dalam putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait; 20. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. III. PERKARA TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai ne bis in idem mengatur yakni: a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang- undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda: 8 2. Bahwa berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pengujian terhadap pasal ini pernah dilakukan namun semua amar putusannya tidak dapat diterima, sehingga masih dapat diajukan kembali. Sementara, terkait Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal ini belum pernah diujikan sebelumnya sehingga terhadap pengujian pasal ini masih dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa berkaitan dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020; 4. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan ne bis in idem, karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan, yaitu sebagai berikut: a) Bahwa dalam Perkara 96 mengajukan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, sementara dalam Perkara 100 mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945; b) Dalam permohonan a quo, Pemohon menambahkan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) di mana terdapat perbedaan batu uji yakni Pasal 24C ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2); 5. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka terkait Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ne bis in idem karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan; 9 IV. MODEL PETITUM Bahwa terhadap petitum yang diajukan Pemohon dalam pokok perkara, sebenarnya bukanlah petitum yang asing digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Pemohon merasa perlu menegaskan mengapa menggunakan model Petitum yang demikian. Hal ini semata-mata karena Pemohon menginginkan dalam Petitum agar diberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, namun tidak mengubah substansinya secara gramatikal dalam Undang-Undang yang diujikan. Umumnya, hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan tanda “...” pada putusannya apabila hendak mengubah subtansi pasal yang diuji secara gramatikal sehingga substansinya di dalam Undang-Undang yang diujikan ikut berubah. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi tidak hendak mengubah substansinya secara gramatikal didalam Undang-Undang yang diujikan, tapi hanya memberikan penafsiran konstitusional saja, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tidak menggunakan tanda “...”, dimana hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya, yakni: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dalam Amar Putusan angka 2: Menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. 10 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Amar Putusan angka 3: Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Amar Putusan angka 2: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik; Ergo, model Petitum yang digunakan Pemohon adalah model Petitum yang sudah lazim digunakan di berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. V. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI 1. Terhadap perrmohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan provisi. Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan provisi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009; 2. Mahkamah telah menyatakan bahwa “…meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi… dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan 11 putusan sela” (vide. Paragraf [3.12], halaman 30 Putusan Provisi MK No. 133/PUU-VII/2009); 3. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa “…Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon… karena terdapat alasan yang kuat untuk itu…” (vide. Paragraf [3.8], halaman 100 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017); 4. Pemohon mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang sangat kuat, di mana permohonan a quo sangatlah urgen untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi. Semakin lama perkara bergulir, tekanan politik dari DPR sebagai sesama lembaga tinggi negara akan mengakibatkan ketidakstabilan sistem hukum di Indonesia. Terlebih, saat ini DPR sudah menegaskan tidak akan menganulir penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, sehingga menjadi penting agar tindakan DPR tersebut segera diadili oleh kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi. Final say terhadap konstitusionalitas sebuah tindakan hukum lembaga negara adalah pada Mahkamah Konstitusi sebagai Final Interpreter of the Constitution; 5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili untuk menangguhkan pelaksanaan suatu perbuatan hukum sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yakni: (vide. Paragraf [3.20.5], halaman 414 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020) “... Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020... Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020..." Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Amar Putusan angka 7: Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- 12 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Memperhatikan besarnya dampak negatif yang telah timbul karena tindakan semena-mena DPR yang inkonstitusional untuk mengganti Hakim Konstitusi Aswanto yang didasarkan pada surat konfirmasi yang ditafsirkan sesuka hati DPR, maka sangat perlu untuk menangguhkan tindakan DPR tersebut semata-mata untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar dan juga untuk mencegah tindakan tersebut menjadi preseden buruk di kemudian hari, karena lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja dengan mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka; 8. Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon dengan sangat memintakan permohonan provisi akan pemeriksaan sangat prioritas dan juga supaya Mahkamah segera menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut sebagaimana Pemohon mintakan dalam petitum provisi. Permohonan pemohon sangatlah didasari pada alasan yang kuat, sifatnya non nobis solum, sed omnibus (not for us alone, but for everyone), karena independensi Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitutional rights sedang menjadi pertaruhan. VI. ALASAN PERMOHONAN A. Mahkamah Konstitusi adalah final interpreter of the constitution, di dalam negara hukum sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is. — Marbury v. Madison, 5 U.S.137.177(1803). Chief Justice John Marshall reasoned that the Constitution places limits on the government's powers, and that those limits would be meaningless unless they were subject to judicial review and enforcement. He reasoned 13 that the Constitution's provisions limiting Congress's power—such as the export tax clause or the prohibitions on bills of attainder and ex post facto laws—meant that in some cases judges would be forced to choose between enforcing the Constitution or following Congress. Marshall held "virtually as a matter of iron logic" that in the event of conflict between the Constitution and statutory laws passed by Congress, the constitutional law must be supreme. 1. Pada hakikatnya, Mekanisme Judicial Review lahir sebagai suatu legal remedy terhadap kekuasaan penguasa (eksekutif dan legislatif) agar tercipta check and balances dalam berjalannya pemerintahan. Perkara Marbury v Madison secara tegas meletakkan posisi kekuasaan kehakiman sebagai pemilik final akan apa itu hukum. Adalah keniscayaan bagi hakim, ketika mereka memutus, mereka harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hakim tidaklah tunduk kepada entitas eksekutif sebagai eksekutor peraturan, maupun legislatif sebagai pembentuk peraturan. Namun, tunduk kepada produk hukum yang sudah dibuat sesuai hierarkinya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi; 2. Di Indonesia, dalam sejarahnya, independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baru didapatkan pada masa reformasi. Pada zaman Soekarno, ketua Mahkamah Agung diberikan status sebagai Menteri yang berarti Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden sehingga sangat bertentangan dengan mekanisme check and balances. Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap berlanjut era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pengaturan administrasi, organisasi dan finansial lembaga peradilan, diletakkan di bawah Departemen kehakiman sehingga menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman; 3. Pada masa reformasi, keinginan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang terus mendorong agar adanya Pengujian Undang-Undang di Indonesia terwujud. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada 17 Februari 2000 akhirnya digagaslah sebuah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian 14 Undang-Undang sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Setelah 56 tahun negara ini berdiri, barulah ada kesepakatan bersama pada tahun 2001 untuk menciptakan sebuah lembaga tersendiri dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang; 4. Pemohon menjelaskan kembali fakta sejarah tersebut untuk mengingat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dan pengujian undang- undang bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan cuma-cuma (taken for granted). Semuanya adalah produk sejarah dan memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dan perjuangan banyak sekali pihak. Kemajuan ini didapat bukan sebagai sesuatu yang instan, namun perjuangan yang memiliki nilai tersendiri. Oleh karenanya, apabila sekarang kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi itu hendak digerus oleh kekuasaan yang bernama DPR dengan cara mengganti hakim konstitusi yang tidak sepaham dengan DPR dan menganulir produk DPR, maka itu bukanlah kemajuan tapi justru suatu kemunduran (It is evolving... just backwards -Felix Arvid Kjellberg); 5. DPR secara tenderang benderang menyatakan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh karena murni pertimbangan politik, sebab Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Ini menunjukkan bagaimana intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman; “It is called a “pure” theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory.” — Hans Kelsen, book Pure Theory of Law 6. Pada hakikatnya, kemerdekaan hakim adalah sebagai basis untuk menjatuhkan putusan yang murni didasarkan pada pertimbangan hukum. Apabila ada alien elements maka pertimbangan hukum tersebut akan tergeser karena tergerus, sehingga akibatnya tidak lagi pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum, tapi didominansi oleh pertimbangan lain seperti misalnya pertimbangan politik yang mengutamakan kepentingan hakim itu sendiri, dan bukannya murni pertimbangan hukum yang rasional (rasio legis). Sesungguhnya, salah 15 satu progresivitas hukum untuk menjamin kemerdekaan Mahkamah Konstitusi adalah dengan tidak adanya lagi periodisasi sehingga Hakim Konstitusi tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga pengusungnya. Namun sayangnya, penafsiran pasal terhadap pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 terkait surat konfirmasi, telah ditafsirkan kembali oleh DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang sebagai surat konfirmasi mengganti Hakim Konstitusi Aswanto yang tidak sejalan dengan DPR. Pada dasarnya, siapapun dan lembaga negara manapun boleh saja menafsirkan konstitusi. DPR pun ketika membentuk Undang-Undang, menafsirkan konstitusi di mana mereka menafsirkannya pada bagian “Mengingat” dalam Undang-Undang; 7. Tindakan DPR yang kemudian menafsirkan surat konfirmasi inilah yang kemudian dijadikan celah mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi DPR, mereka sebagai lembaga negara tidak terikat kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK sehingga kemudian menafsirkan sendiri surat konfirmasi tersebut sebagai surat untuk mengganti hakim sesuai keinginan mereka. Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja karena mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka; 8. Bahwa “... Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara?... Dari dasar pemikiran inilah peran 16 Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (judicial supremacy), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (political bickering) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi...” (vide. Paragraf [3.12.1], halaman 55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019); 9. Bahwa yang patut dipahami adalah, sekalipun siapapun bisa menafsirkan konstitusi, tetap saja yang menjadi final interpreter of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi sehingga yang memiliki final say to say what the law is adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perkara yang terjadi dan mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak adil adalah karena tafsir terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang telah dimaknai sepihak oleh lembaga tinggi negara bernama DPR. Karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the constitution memiliki duty and province untuk menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo, adalah inkonstitusional; 17 10. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah final interpreter of the constitution, sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi; B. Pertimbangan Hukum dalam Judicial Review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan adalah suatu keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil 1. Bahwa “... Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, in casu UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat kepadanya, dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud. Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penaatan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penaatan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud...” (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 56 Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019); 2. Bahwa dalam konteks Judicial Review, adalah keniscayaan apabila pertimbangan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan pertimbangan. Sebab, pada hakikatnya, putusan Judicial Review sangat berbeda dengan putusan pada lingkup peradilan lain seperti peradilan negeri; 3. Misalnya, dalam perkara perdata sengketa tanah. Agar tanah tersebut dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri, maka pihak yang menang harus membawa Salinan Putusan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian diajukan eksekusi. Pihak eksekutor dari Pengadilan Negeri hanya akan menjalankan apa yang ada di dalam amar putusan, tanpa memperhatikan pertimbangan putusan. Konsep ini pun seakan-akan diamini oleh Mahkamah Agung, di mana apabila perkaranya diputus 18 dalam tingkat kasasi, biasanya Mahkamah Agung akan menyerahkan Kutipan Amar Putusan terlebih dahulu kepada para pihak, sebab minutasi bisa memakan waktu yang sangat lama. Hal ini seakan-akan menegaskan bahwa titel eksekutorial ada pada Amar Putusan sehingga yang penting adalah Amar Putusan. Paradigma berpikir ini sudah menjadi budaya hukum, dan terus terikat di antara para Advokat yang kemudian menduduki jabatan, baik sebagai anggota dewan di DPR, menteri di bawah Presiden, maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung. Alhasil, paradigma berpikir bahwa yang memiliki kekuatan mengikat hanyalah Amar Putusan seakan diamini oleh semua institusi; 4. Lalu kemudian, lahirlah Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Pengujian Undang-Undang. Dalam berbagai putusannya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the constitution melahirkan tafsir hukum baru yang seharusnya mengikat dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Namun sayangnya, karena paradigma berpikir sebagaimana di angka 3 di atas masih tertanam, akibatnya pertimbangan hukum dalam Purtusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini hanya dipatuhi oleh Mahkamah Konstitusi saja. Lembaga negara lain, seperti DPR dan Presiden secara terang- terangan menolak mematuhi pertimbangan dalam Putusan MK. Presiden misalnya, melalui staf khususnya menyatakan bahwa Pertimbangan Putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab hanya pertimbangan saja. Lalu kemudian, DPR juga tidak patuh pada Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XVIII/2020 di mana DPR kemudian menafsirkan secara berbeda terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang ada di dalam pertimbangan; 5. Filosofi dasar Judicial Review adalah bagi kekuasaan kehakiman untuk menafsirkan konstitusi dan kemudian say what the law is. Oleh karenanya, tidak mungkin sekali dalam menafsirkan suatu peraturan, hakim konstitusi tidak menafsirkan perihal substansi lain yang saling bertautan dengan perkara yang diuji untuk kemudian ditafsirkan dalam 19 pertimbangan sebagai interpretasi terhadap konstitusi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan; 6. Hal ini pun menjadi keniscayaan di berbagai negara yang menerapkan Judicial Review. Seperti di negara kelahiran Judicial Review misalnya, yakni di Supreme Court Of The United States (SCOTUS). Pertimbangan dalam satu perkara bisa mengoverturned peraturan lain yang tidak termasuk dalam perkara tersebut, namun masih terintegrasi secara filosofi konstitusional terhadap eksistensi daripada peraturan tersebut; 7. Dalam perkara Brown v. Board Of Education misalnya, yang menghapuskan segregrasi ras di sekolah, langsung mengoverturned Plessy v. Ferguson, Cumming v. Richmond County Board Of Education, dan Berea College v. Kentucky, di mana pertimbangan Brown v. Board Of Education menjadi dasar lahirnya tafsir konstitusi akan Equal Protection Clause dan Due Process Clause, yang dikemudian hari menjadi dasar memutus kasus-kasus besar lain seperti Loving v. Virginia, Griswold v. Connecticut, Lawrence v. Texas, dan Obergefell v. Hodges; 8. Bahkan dalam tingkatan yang lebih extreme, adalah putusan SCOTUS dalam perkara Trump v. Hawaii, di mana negara bagian Hawaii memperkarakan peraturan presiden Donald Trump yang membatasi imigran secara ketat, termasuk refugee. Dalam Judicial Review tersebut, SCOTUS menolak tegas untuk mematikan peraturan presiden Donald Trump. Namun dalam pertimbangannya, hanya secara obiter dictum, melakukan overturned terhadap perkara Korematsu v. United States sehingga mematikan peraturan pada tahun 1944 yang merelokasi paksa warga Amerika keturunan Jepang kepada Ghetto (penampungan kumuh) karena dianggap sebagai mata-mata kekaisaran Jepang. Perkara-perkara di SCOTUS yang merupakan tempat kelahiran Judicial Review ini menunjukkan bagaimana signifikansi pertimbangan dalam memutus sehingga bisa memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan sampai mematikan peraturan yang bukan dalam perkara tersebut, semata-mata karena pertimbangan dalam Judicial Review dianggap sebagai tafsir konstitusi; 20 9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menegakkan tugasnya sebagai guardian of constitutional rights dan final interpretation of constitution pun haruslah diperlakukan sama. Dalam berbagai perkara, banyak pertimbangan penting Mahkamah Konstitusi yang seharusnya ditegakkan demi melindungi hak konstitusional warga negara. Namun sayangnya, karena paradigma berpikir sebagaimana dalam angka 3 di atas, seringkali pertimbangan MK tidak dipatuhi individu maupun lembaga negara lain, dan hanya dianggap sama dengan pertimbangan pada putusan pengadilan negeri, hanya memiliki titel eksekutorial pada bagian amar putusan. Padahal, putusan Judicial Review sebagai tafsir konstitusi berbeda sekali dengan putusan pengadilan negeri, sebab pada putusan Judicial Review melekat kewibawaan sebagai final interpreter of the constitution; 10. Dengan demikian, adalah suatu keniscayaan Pertimbangan Hukum dalam Judicial Review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil; C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) adalah Amanat Konstitusi sebagai bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan dari Prinsip Negara Hukum 1. Bahwa “... pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di mana pun di dunia. Dari fungsi constitutional review inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme “checks and balances” antarcabang kekuasaan negara... Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang 21 kekuasaan negara...” (vide. Paragraf [3.12.3], halaman 56-57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019); 2. Bahwa banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam ketentuan norma a quo, maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah seringkali menolak dan membiarkan terjadinya “Justice Delayed” yang mana Justice Delayed is Justice Denied; 3. Bahwa perluasan terhadap kewenangan Lembaga Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan Lembaga Negara tersebut. 4. Bahwa terdapat beberapa contoh di mana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi Negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, di antaranya: 4.1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, di mana ketentuan Norma yang diuji ialah Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Dalam Amar Putusan, Mahkamah Menyatakan ketentuan norma a quo, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset 22 berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”. Padahal bunyi ketentuan norma a quo adalah: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: … c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS”. Artinya jika kita melihat amar putusan diatas, menurut Mahkamah dalam ruang lingkup wewenang pengelelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, Mahkamah memaknai bahwa LPS juga dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap ases berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK. 4.2. Pada Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi juga memaknai kewenangannya dalam menguji Undang-Undang termasuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal, apabila dilihat secara tekstual dan gramatikal atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan “Menguji undang- undang terhadap UUD 1945”, dimana yang dimaksud dengan Undang-Undang” berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah “Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Sementara yang dimaksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 4 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertangal 8 Februari 2010, pada Paragraf [3.13], halaman 20-21, Mahkamah menjelaskan: “Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR 23 untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; 5. Bahwa artinya, Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “a quo” kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945. 6. Bahwa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Pan Muhammad Faiz dan dituangkan dalam jurnal Constitutional Review bulan Mei 2016, Volume 2, Nomor 1, ditemukan bahwa memang adalah suatu kewajaran dan sepantasnya apabila sebuah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional, dan hal ini sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi berbagai negara lainnya di dunia. 7. Bahwa sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 hasil amandemen I – IV tidak memiliki bagian penjelasan sebagaimana UUD 1945 sebelum amandemen. Artinya Mahkamah Konstitusilah yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara secara dinamis sebagaimana konsep “Living Constitution”. dalam hal ini termasuk pemaknaan terhadap kewenangan Pengujian Undang-Undang yang 24 didalamnya termasuk Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). 8. Bahwa secara teoritik maupun empirik, baik dengan melihat praktik di tiga Negara yang dijadikan rujukan perbandingan (AS, Republik Federal Jerman, dan Korea Selatan) maupun kenyataan empirik yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyaknya permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional diajukan ke MK RI, dalam hubungannya dengan cita-cita untuk menegakan ajaran atau paham Negara hukum di Indonesia, telah nyata bahwa perlunya MK RI memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan. (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 645); D. Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 1. Bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (The Protector of citizen’s constitutional rights) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights). 3. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan: “bahwa Pengaduan Konstitusional – sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan – sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap Negara yang hendak sunggu-sungguh menjelmakan ajaran negara hukum dalam praktik. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu mekanisme pertahanan diri bagi warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui pengadilan terhadap pelaksanaan 25 kekuasaan Negara. Mahkamah Konstitusi – atau pengadilan dengan nama lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi – memegang peran kunci dalam hal ini. Sebab, melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi bukan sekedar mengawal konstitusi tetapi juga sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.” (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 186-187) 4. Bahwa sejalan dengan apa yang dikatakan Palguna, terlihat pula indikasi pemberian kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia Artinya, warga negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang. Di antaranya adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga negara. 5. Bahwa sejalan dengan Palguna, menurut Maruarar Siahaan mengatakan: “Dengan demikian jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan oleh Public Authority yang melanggar hak-hak dasar warga negara baik yang bersifat substantif atau proseduril yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau tindakan dimaksud dapat dibawakan ke depan MK untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi. Keputusan atau perbuatan public authorityI tersebut meliputi putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan perundang- undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan ini, belum merupakan wewenang dari MK Indonesia. Akan tetapi dari prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan rule of law, agaknya menjadi hal yang ganjil jika pembatasan kekuasaan melalui checks and balance dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas MK, keluhan warga terhadap otoritas publik yang merugikannya karena melanggar ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut orang per orang yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan MK. Karena jikalau uu tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum 26 tertinggi, maka sesungguhnya konstitusionalisme menuntut bahwa hal itu tidak hanya berlaku terhadap legislatif tetapi juga terhadap semua penyelenggara kekuasaan lainnya. Tampaknya ketika memberi standing pada perseorangan untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional perorangan, maka boleh jadi terjadi salah paham tentang ruang lingkup perlindungan konstitusi yang diberikan oleh pengujian uu tersebut. Penggabungan kata hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara sama untuk empat jenis golongan pemohon pengujian uu, dalam praktek dan pengalaman hakim MK untuk merumuskan kerugian konstitusional berdasarkan hal yang digabungkan itu, seringkali menimbulkan keraguan, apakah yang dipunyai perorangan yang dapat dilanggar dan dirugikan oleh satu uu, sesungguhnya adalah hak konstitusional, dan bukan kewenangan konstitusional, dan yang tidak sepatutnya digabungkan secara bersama-sama dengan jenis kualifikasi pemohon lain. (Maruarar Siahaan, “Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup”, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 32-33) 6. Bahwa hal tersebut pun dikemukakan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan melalui dissenting opinionnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006, yang menyatakan “... Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24/2003 juncto Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi legal standing pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena legal standing bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan legal standing untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (basic rights) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun judikatif...” ( vide halaman 79 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006); Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 645); 27 E. Adalah tanggung jawab negara hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) bagi Mahkamah Konstitusi, yang mana saat ini dibutuhkan secara sangat mendesak untuk menghindari kekosongan hukum. 1. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang Pendahuluan menyampaikan masukkan “… memang Mahkamah beberapa kali dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum bisa menjadi positive legislator. Artinya, memperluas kewenangannya, misalnya begini, dalam hal perppu, itu di dalam Undang- Undang Mahkamah tidak ada pasal yang menunjukkan wewenang mengadili perppu, tetapi kemudian Mahkamah memutuskan perppu termasuk menjadi kewenangan mengadili. Karena kalau tidak, itu siapa yang mengadili kalau ada pertentangan antara perppu dengan Undang- Undang Dasar 1945? Mahkamah memutus perppu, boleh. Tetapi itu dalam … karena … dalam hal karena apa? Menghindari terjadinya kekosongan hukum kalau ada permohonan yang menyangkut perppu. Perppu itu termasuk dalam undang-undang, Mahkamah mengatakan begitu. Sehingga memperluas karena memang ada kebutuhan mendesak, akhirnya diputuskan bisa. Kemudian yang kedua, Mahkamah juga pernah begitu dalam hal-hal tertentu yang betul-betul mendesak…” (vide. Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan halaman 11 perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 7 November 2022); 2. Bahwa Pemohon berpandangan, pada saat ini Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) adalah suatu kebutuhan mendesak yang diperlukan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini tercermin dengan sangat dalam tindakan DPR yang secara sewenang-wenang dan inkonstitusional mengganti hakim konstitusi Aswanto; 3. Pemohon saat ini bisa memperkarakan hal tersebut karena ada tafsir sesuka hati DPR terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, sehingga Pemohon dapat memperkarakannya melalui jalur pengujian 28 undang-undang. Namun, sekarang anggaplah jika kemudian dalam suatu skenario fiktif yang sangat mungkin terjadi di masa depan, DPR tetap bersikukuh mengganti Hakim Konstitusi Aswanto sehingga akhirnya Presiden terpaksa mengeluarkan Keppres Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah. Ketika Guntur Hamzah sudah duduk sebagai hakim konstitusi, lalu Keppres tersebut di perkarakan di PTUN yang mana bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk inkracht. Tiba-tiba putusan inkracht nya adalah membatalkan Keppres tersebut. Maka permasalahannya kemudian, apakah masa jabatan Guntur Hamzah tersebut dianggap sah? Bagaimana dengan putusan-putusan yang diadili oleh Guntur Hamzah, apakah batal demi hukum? Bagaimana kemudian pengembalian kursi hakim MK dari Guntur Hamzah kepada Aswanto? Juga, bagaimana memulihkan hak konstitusional Aswanto yang sudah dilanggar karena diganti dengan proses yang cacat? Dan, bagaimana menjaga nama baik Guntur Hamzah yang telah di-violate karena tindakan DPR yang tidak berdasar hukum tersebut?; 4. Semua ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Karena apa? karena tidak ada saluran untuk memperkarakan tindakan DPR yang inkonstitusional tersebut. Sehingga akibatnya, harus menunggu tindakan tersebut sudah dieksekusi menjadi Keputusan Tata Usaha Negara. Padahal, dalam negara hukum seharusnya tindakan DPR tersebut sudah bisa diperkarakan ketika mereka melakukannya. Kenapa? untuk menghindari damage yang lebih besar; 5. Inilah perbedaan sangat signifikan dengan ada dan tiadanya Constitutional Complaint. Tanpa Constitutional Complaint, karena kekosongan hukum, dimana tidak ada jalur memperkarakan inkonstitusionalitas tindakan lembaga negara, maka semua hal harus terjadi dulu dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara baru bisa diperkarakan. Akibatnya, sekalipun ketika diperkarakan nanti dikabulkan, damage yang terjadi sudah cukup besar dan irreversible, tidak bisa dipulihkan, ataupun kalau bisa, sangat sulit. Namun dengan adanya Constitutional Complaint, semua damage tersebut bisa dihindari, karena sudah bisa diperkarakan tanpa perlu keluarnya Keputusan Tata Usaha 29 Negara terlebih dahulu. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?; 6. Juga, peran Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma dalam hal memaknai suatu norma undang-undang, tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator karena secara konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 melekat perannya untuk melakukan penafsiran suatu norma (Final Interpreter of the Constitution) dan ketika putusan dibacakan bersifat final and binding. Oleh karena itu, Mahkamah cukup perlu berfokus saja menegakkan hak konstitusional warga negara dan menghindari kekosongan hukum (in casu melalui Constitutional Complaint) tanpa perlu khawatir akan menggeser kedudukan Mahkamah sebagai Negative Legislator; 7. Dengan demikian, adalah tanggung jawab negara hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) bagi Mahkamah Konstitusi, yang mana saat ini dibutuhkan secara sangat mendesak untuk menghindari kekosongan hukum. VII. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya; 2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera; 3. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); 3. Menyatakan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan; 4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 31 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 32 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 33 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK (1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat,pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Pasal 87 huruf b UU MK “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. … b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-4] yang berprofesi sebagai Advokat [vide bukti P-5] dengan spesialis perkara di bidang ketatanegaraan yang sering memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang terbiasa berperkara di Mahkamah Konstitusi membutuhkan independensi hukum (in casu Hakim Konstitusi) dalam 34 memutus. Menurut Pemohon, ketika penguasa [in casu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)] secara frontal terang benderang mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi “wakil” mereka, hal itu sudah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Upaya demikian juga dianggap suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka sebagai dijamin Konstitusi; 4. Bahwa tindakan DPR tersebut yang tidak didasarkan kepada dasar hukum apapun, adalah suatu perbuatan inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan Konstitusi, DPR hanya berhak mengajukan Hakim Konstitusi, bukan menjadikan mereka “wakil”nya dan mengontrol mereka dengan cara mengganti ketika tidak sejalan. Hal ini menunjukkan DPR tidak tunduk pada ketentuan Konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 87 huruf b UU MK; 5. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 87 huruf b UU MK oleh karena adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait dengan penafsiran Pasal 87 huruf b UU MK, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar; 6. Bahwa Pemohon adalah stakeholder Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi Pemohon, tindakan DPR tersebut sejatinya sangat inkonstitusional dan karenanya harus diperkarakan untuk dinyatakan secara terang benderang inkonstitusional. Sayangnya, legal remedy untuk memperkarakan hal tersebut tidak ada saat ini, sebab upaya hukum yang harusnya ditempuh tersebut adalah melalui Constitutional Complaint agar tindakan DPR diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional; 7. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) UU MK demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi; 35 8. Bahwa Pemohon sebagai Advokat sering memberi jasa hukum dan konsultasi hukum, antara lain pernah mendapat klien berkonsultasi mengenai kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, opini hukum Pemohon tersebut sering sekali mendapat bantahan dari berbagai pihak yang menganggap bagian Pertimbangan Hukum Putusan MK tidak mengikat. Akibatnya, klien tersebut kehilangan kepercayaan terhadap opini hukum Pemohon yang menyatakan bahwa Pertimbangan dalam Putusan MK mengikat; 9. Bahwa Pemohon dengan demikian juga memiliki legal standing untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Dengan dikabulkannya perkara a quo, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait; Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-4] berprofesi sebagai Advokat [vide bukti P-5] yang aktif mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang dimohonkan Pemohon mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam kualifikasi Pemohon seperti telah diuraikan di atas, Pemohon telah menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka disebabkan putusan Mahkamah tidak dilaksanakan sebagaimana maksud putusan serta tidak adanya kewenangan Mahkamah dalam mengadilinya dalam perkara constitutional complaint sehingga Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sedangkan, berkenaan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, selain dalam kualifikasi Pemohon di atas ditambah lagi dengan tugas Pemohon sebagai pemberi layanan jasa hukum dan konsultasi hukum, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dengan 36 berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas tidak dipatuhinya pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang mengikat sehingga melemahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selanjutnya, berkenaan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, berdasarkan kualifikasi Pemohon yang tidak mempersoalkan syarat sebagai hakim, tetapi menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan karena tidak adanya jaminan bagi Mahkamah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka/independen yang tidak mengenal lagi periodisasi masa jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual, serta potensial dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon; Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sangat urgent untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi karena berkaitan dengan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar ketentuan Pasal 23 UU MK, sehingga perkara a quo perlu pemeriksaan sangat prioritas dan segera menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan mengganti Hakim Konstitusi. Terhadap alasan permohonan Provisi Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat 37 perkara a quo telah diperiksa dan diputus secara cepat, namun Mahkamah tidak sependapat bahwa alasan untuk mempercepat tersebut adalah dikarenakan adanya kasus konkret yang berkaitan dengan pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU MK. Di samping itu, pendirian Mahkamah selama ini berkenaan dengan putusan provisi adalah dikarenakan adanya kepentingan mendesak untuk menangguhkan berlakunya suatu norma agar tidak semakin berdampaknya norma tersebut apabila dibiarkan tetap berlaku. Oleh karena itu, permohonan Provisi Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, mekanisme judicial review lahir sebagai suatu legal remedy terhadap kekuasaan penguasa (eksekutif dan legislatif) agar tercipta check and balances terhadap berjalannya pemerintahan. Hakim tidaklah tunduk kepada entitas eksekutif sebagai eksekutor peraturan, maupun legislatif sebagai pembentuk peraturan. Namun, tunduk kepada produk hukum yang sudah dibuat sesuai hierarkinya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi; 2. Bahwa menurut Pemohon, sikap DPR yang secara tenderang benderang menyatakan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah adalah murni pertimbangan politik, sebab Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Hal ini menunjukkan adanya intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman dikarenakan penafsiran terhadap Pasal 87 huruf b UU MK yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 terkait surat konfirmasi, telah ditafsirkan kembali oleh DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang sebagai konfirmasi penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang tidak sejalan dengan Pasal 23 UU MK. Menurut Pemohon, tindakan DPR merupakan celah mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari, karena lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, 38 Presiden, dan DPR) akan dapat mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja karena mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” lembaga yang mengajukan; 3. Bahwa menurut Pemohon, siapapun bisa menafsirkan konstitusi, tetap saja yang menjadi final interpreter of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi sehingga yang memiliki final say to say what the law is adalah Mahkamah Konstitusi, sebagai wujud mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi memiliki duty and province untuk menyatakan Pasal 87 huruf b UU MK yang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU- XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 UU MK, adalah inkonstitusional; 4. Bahwa menurut Pemohon, dalam konteks judicial review adalah keniscayaan apabila pertimbangan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan pertimbangan. Sebab, pada hakikatnya, putusan Judicial Review sangat berbeda dengan putusan pada lingkup peradilan lain seperti peradilan negeri. Sebab, di pengadilan negeri pihak eksekutor hanya akan menjalankan apa yang ada di dalam amar putusan, tanpa memperhatikan pertimbangan putusan. Paradigma berpikir ini sudah menjadi budaya hukum, dan terus terikat di antara para advokat yang kemudian menduduki jabatan, baik sebagai anggota DPR, menteri di bawah Presiden, maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung. Alhasil, paradigma berpikir bahwa yang memiliki kekuatan mengikat hanyalah Amar Putusan seakan diamini oleh semua institusi; 5. Bahwa menurut Pemohon, filosofi dasar judicial review adalah bagi kekuasaan kehakiman untuk menafsirkan konstitusi dan kemudian say what the law is. Oleh karenanya, tidak mungkin sekali dalam menafsirkan suatu peraturan, hakim konstitusi tidak menafsirkan perihal substansi lain yang saling bertautan dengan perkara yang diuji untuk kemudian ditafsirkan dalam pertimbangan sebagai interpretasi terhadap konstitusi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Dalam berbagai putusannya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the constitution melahirkan tafsir hukum baru yang seharusnya 39 mengikat dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Menurut Pemohon, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi seharusnya ditegakkan demi melindungi hak konstitusional warga negara karena pertimbangan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil; 6. Bahwa menurut Pemohon, banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam ketentuan norma a quo, maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah seringkali menolak dan membiarkan terjadinya “Justice Delayed” yang mana Justice Delayed is Justice Denied. Menurut Pemohon, perluasan kewenangan lembaga negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut; 7. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU MK kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945; 8. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebab Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan 40 dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (The Protector of citizen’s constitutional rights) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights); 9. Bahwa menurut Pemohon, tanpa Constitutional Complaint terdapat kekosongan hukum karena tidak ada jalur memperkarakan inkonstitusionalitas tindakan lembaga negara, maka semua hal harus terjadi dulu dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara baru bisa diperkarakan. Akibatnya, sekalipun ketika diperkarakan nanti dikabulkan, damage yang terjadi sudah cukup besar dan irreversible, tidak bisa dipulihkan, ataupun kalau bisa, sangat sulit. Namun apabila ada Constitutional Complaint, semua damage tersebut bisa dihindari, karena sudah bisa diperkarakan tanpa perlu keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu; 10. Bahwa menurut Pemohon, peran Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma dalam hal memaknai suatu norma undang-undang, tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator karena secara konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 melekat perannya untuk melakukan penafsiran suatu norma (Final Interpreter of the Constitution) dan ketika putusan dibacakan bersifat final and binding. Oleh karena itu, Mahkamah cukup perlu berfokus saja menegakkan hak konstitusional warga negara dan menghindari kekosongan hukum (in casu, melalui Constitutional Complaint) tanpa perlu khawatir akan menggeser kedudukan Mahkamah sebagai Negative Legislator; 11. Bahwa menurut Pemohon, tanggung jawab negara dalam negara hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) bagi Mahkamah Konstitusi, saat ini dibutuhkan secara sangat mendesak untuk menghindari kekosongan hukum; 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); Frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 41 bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan; dan Pasal 87 huruf b UU MK konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] hlm. 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah diajukan permohonan pengujian sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 42 Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021 dengan amar menyatakan pada pokoknya menolak permohonan Pemohon. Setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 adalah pembatasan syarat usia Hakim Konstitusi tanpa melakukan pemilihan ulang membatasi Pemohon mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi serta suatu bentuk penyelundupan norma hukum secara samar dan terselubung. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang telah menegaskan tidak adanya lagi periodisasi masa jabatan hakim yang ditafsirkan berbeda oleh lembaga negara yang mengajukan hakim konstitusi; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK yang menurut Pemohon bertentangan secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat 43 (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada Paragraf [3.8]. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk pengaduan konstitusional (constitutional complaint) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa terkait dengan persoalan pengaduan konstitusional, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 28 November 2019, mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini bukan hanya hak-hak konstitusional yang diturunkan dari hak-hak yang tergolong sebagai hak asasi manusia tetapi juga hak-hak lain yang oleh Konstitusi (in casu UUD 1945) dinyatakan sebagai hak konstitusional warga negara, baik secara eksplisit maupun implisit. Pertimbangan terhadap hal-hal tersebut harus diberikan karena para Pemohon menggunakannya sebagai titik tolak dalil-dalil yang dibangun dalam permohonannya. Atas dasar itu para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Mahkamah harus diberi kewenangan mengadili pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dengan argumentasi bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian undang-undang sehingga Mahkamah dapat “memperluas” kewenangannya yang karenanya mencakup kewenangan mengadili pengaduan konstitusional melalui penafsiran konstitusional terhadap penjelasan undang-undang. Dalam hubungan ini, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara? Kecuali di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen (parliamentary supremacy), jawaban atas pertanyaan itu adalah pengadilan – terlepas dari soal apakah pengadilan itu dilembagakan tersendiri ke dalam wujud mahkamah konstitusi atau tidak. Dari dasar 44 pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (judicial supremacy), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (political bickering) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi. Peran menafsirkan konstitusi tidaklah dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai kegiatan tersendiri melainkan bersamaan dengan pelaksanaan kewenangannya mengadili perkara-perkara konstitusi yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Menafsirkan konstitusi, secara umum, adalah kegiatan mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus-kasus yang berada dalam lingkup kewenangannya itulah ditemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas elaborasinya terhadap pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya, meskipun kewenangan itu sendiri juga tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena acapkali konstitusi tidak memberi pengertian dan batas-batas yang tegas dari kewenangan dimaksud. [3.12.2] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, in casu UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat kepadanya, dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak- hak dimaksud. Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penaatan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penaatan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud. Namun, dalam melaksanakan peran ini pun Mahkamah dibatasi oleh kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi. [3.12.3] Bahwa para Pemohon menyatakan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di manapun di dunia. Dari fungsi constitutional review inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah 45 Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme “checks and balances” antarcabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan kewenangan Mahkamah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan, antara lain, kewenangan Mahkamah menguji undang- undang terhadap UUD 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Mencermati pertimbangan hukum di atas, secara substansial, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Mahkamah dalam kedudukannya adalah sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) dan sekaligus pelindung hak-hak konstitusional (guardian of constitutional rights) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah pun menyadari, pengaduan konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan dalam penyelenggaraan negara. Sekalipun menyadari arti penting pengaduan konstitusional, politik hukum ketentuan judicial review di Indonesia pada dasarnya menganut dua lembaga secara terpisah yang berwenang menilai atau menguji peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang- undang. Ihwal pengaduan konstitusional sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945. Meskipun dalam praktik, sejumlah fakta menunjukkan, beberapa perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah, secara substansi merupakan pengaduan konstitusional. Namun dikarenakan UUD 1945 dan UU MK termasuk sejumlah undang-undang dalam rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, 46 Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan- permohonan dimaksud. Dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di sisi lain, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip negara hukum. Keniscayaan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan sekaligus amanah dari norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan tegas berkenaan dengan pengaduan konstitusional dimaksud. Jikalau dibaca secara keseluruhan substansi permohonan perihal norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon menghendaki agar norma a quo juga dimaknai termaktub pengaduan konstitusional di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, maka Mahkamah secara langsung akan menambah kewenangan Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekadar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan- kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada intinya menghendaki wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 termasuk dimaknai pengaduan konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. 47 [3.13.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK inkonstitusional karena paradigma yang terbentuk saat ini pihak eksekutor hanya menjalankan apa yang ada dalam amar putusan tanpa memperhatikan pertimbangan putusan. Menurut Pemohon, pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Terhadap permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK telah jelas dan tegas mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai menyatakan inkonstitusionalnya pengujian materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Pasal 57 ayat (2) UU MK adalah mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai menyatakan inkonstitusionalnya pengujian formil suatu undang-undang. Dengan demikian, jika suatu undang-undang, baik materi muatan maupun pembentukannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui pengadilan yang bebas dan merdeka, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat; 2. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat a. kepala putusan berbunyi; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, b. identitas pihak, c. ringkasan permohonan, d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, f. amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Dengan demikian, dalam menentukan Amar Putusan yang bersifat final and binding (terakhir dan mengikat) dibutuhkan dasar putusan yang terletak dalam pertimbangan hukum. Selain itu, pertimbangan hukum tersebut dapat dianggap sebagai tafsir atau interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan UUD 1945; 3. Bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hukum, pertama adalah ratio decidendi, yaitu pendapat hukum yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar sehingga tidak dapat dipisahkan dari amar putusan serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan kedua adalah obiter dictatum, yaitu pendapat 48 hukum yang tidak berkenaan langsung dengan perkara maupun dengan amar putusan serta tidak mengikat. Oleh karenanya, jika dalam pertimbangan hukum telah ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas norma maka akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon serta tidak terdapat pula relevansinya dalil Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma Pasal a quo. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, justru akan mengubah konstruksi norma UU MK karena berdampak pada norma lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum [3.13.3] Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 87 huruf b UU MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] hlm. 130, yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Secara normatif, Pasal 87 huruf b UU MK menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Dalam perkembangannya, norma Pasal 87 huruf b UU MK tersebut diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh beberapa Pemohon, di antaranya dalam Permohonan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Setelah melalui serangkaian persidangan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf b UU MK. Artinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 87 huruf b UU MK adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional). Salah satu pertimbangan 49 Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf b UU MK dapat ditelisik dalam Paragraf [3.18] yang antara lain menyatakan: “…, Mahkamah dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah sebagai norma “jembatan/penghubung” dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan “jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru adalah non-periodisasi jabatan hakim”. Berdasarkan pendapat tersebut, politik hukum pembentuk UU MK [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020)] dari masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non-periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional. Politik hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017, yang antara lain menyatakan independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi (the manner of the appointment or the mode of appointing judges) dan masa jabatan (term of office or the tenure judges). Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa jabatan (tenure of office) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Sebagaimana maksud dan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XIV/2016, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi, pembentuk UU MK menghapus rezim periodisasi, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan hapusnya rezim periodisasi yang pemberlakuannya terhadap hakim yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) dijembatani oleh norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusional, Mahkamah merasa perlu memberitahukan berupa konfirmasi kepada masing-masing lembaga pengusul. Dalam hal ini Mahkamah menyatakan: Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui 50 Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung); Kemudian, beberapa waktu setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengirim surat kepada lembaga pengusul (yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung), dengan perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). Selain itu, untuk menghindari perdebatan dan kemungkinan adanya kekeliruan dalam memaknai perihal berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK, dalam Surat Pemberitahuan dimaksud Mahkamah memberitahukan masa jabatan masing-masing hakim konstitusi berdasarkan UU 24/2003 serta perubahan dan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi setelah tidak adanya periodisasi berdasarkan UU MK, yaitu sebagai berikut: Bagi Hakim Konstitusi yang diajukan DPR, yaitu: 1. Arief Hidayat - berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 1 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2023 - berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 03 Februari 2026 2. Aswanto - berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024 - berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 21 Maret 2029 3. Wahiduddin Adams - berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024 - berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 17 Januari 2024. 52 sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945. Hal demikian, selain potensial merusak dan menganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk menjelaskan dan menegaskan keberadaan norma Pasal 87 huruf b UU MK dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Pertimbangan hukum dimaksud, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan lainnya, memiliki kekuatan mengikat sehingga Hakim Konstitusi yang sedang menjabat hanya dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sepanjang sesuai dengan norma dalam Pasal 23 UU MK. Dengan demikian, norma Pasal 87 huruf b UU MK tidak perlu dan tidak relevan dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Selain telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, memberikan penegasan langsung ke dalam norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat menggeser makna norma a quo sebagai norma peralihan yang bersifat einmalig. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai kepastian hukum yang adil dalam menegakkan 53 kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 54 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagai berikut: 1. Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 ayat (1): “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 57 ayat (2): “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 87 huruf b: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 55 mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” Sebelum memasuki pokok permohonan Pemohon, Mahkamah harus terlebih dahulu memeriksa, apakah Pemohon memenuhi syarat legal standing (kedudukan hukum) di dalam perkara a quo. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendudukan diri sebagai perseorangan warga negara yang memiliki profesi sebagai advokat dengan spesialisasi perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana memegang dan melakukan perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon beralasan bahwa memiliki kepentingan agar kekuasaan kehakiman harus independen dan merdeka. Bahwa menurut Pemohon tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu tindakan yang menggerus independensi Mahkamah Konstitusi dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tindakan DPR dimaksud sejatinya sangat inkonstitusional, namun karena legal remedy terhadap tindakan tersebut melalui constitutional complaint belum tersedia, maka dengan tiadanya forum hukum dimaksud, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional. Karenanya, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap argumentasi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, kami mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; 56 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan dua hal terlebih dahulu, yaitu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Akan tetapi, uraian atau argumentasi Pemohon tentang kedudukan hukumnya dalam menguji Pasal 87 huruf b ternyata tidak relevan dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, serta tidak memiliki relasi dengan tindakan DPR terkait penggantian Hakim Konstitusi, yang menurut Pemohon adalah tindakan 57 inkonstitusional dan menggerus independensi Mahkamah Konstitusi. Lagi pula tindakan DPR yang dimaksud oleh Pemohon merupakan respon dari surat Mahkamah Konstitusi bertanggal 21 Juli 2022 perihal pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang salah satu pertimbangan hukumnya, berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).” Bahwa munculnya istilah konfirmasi dalam pertimbangan tersebut berawal pada saat rapat permusyawaratan hakim yang menghendaki adanya mandat baru dari lembaga pengusul, setidak-tidaknya bagi hakim yang belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 55 (lima puluh lima tahun). Namun dalam pertimbangannya, konfirmasi dimaksud akhirnya dilakukan kepada semua hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul. Makna dari kata konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “penegasan, pengesahan, pembenaran”. Artinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan, harus dikembalikan kepada pemilik hak, yang memiliki otoritas untuk memberikan penegasan, pengesahan, pembenaran atas suatu tindakan yang dilakukan. Begitu pula halnya di dalam bahasa latin yang dikenal dengan istilah, “confirmare nemo potest prius quam jus el acciderit”, yang memiliki makna sejalan dengan kata konfirmasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa frasa “tindakan hukum” dalam pertimbangan hukum putusan a quo yang ditindaklanjuti dengan surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul, berarti diperlukan tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga tersebut. 58 Berkaitan dengan pengujian Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2), kami sependapat dengan mayoritas hakim bahwa Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Akan tetapi terkait pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020, bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan adanya letak kerugian konstitusional yang dideritanya. Lagi pula, Pemohon belum memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi sebagaimana disyaratkan Pasal 15 UU MK. Seperti syarat usia calon Hakim Konstitusi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berijazah doktor, serta syarat lainnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, telah dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, Pemohon sendiri telah menyadari bahwa tindakan lembaga negara, yang menurut Pemohon inkonstitusional bukan merupakan objek di dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Pemohon seharusnya tersedia legal remedy berupa constitutional complaint untuk menguji tindakan hukum lembaga negara tersebut. Dengan argumentasi demikian, Pemohon sesungguhnya menyadari tentang ketiadaan kedudukan hukumnya di dalam perkara a quo, bahkan sesungguhnya dengan argumentasi Pemohon tersebut, perkara yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sudah menyangkut kasus konkrit. Terlepas dari pertimbangan tersebut, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU MK, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2. Hakim Konstitusi Suhartoyo A. Perihal: Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 59 B. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat) C. Norma yang diuji: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: “1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 87 huruf b UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” D. Norma Sebagai Dasar Pengujian: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 60 2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo. F. Dalil Pemohon Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 menegaskan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap undang-undang dasar, sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat; 61 4. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo oleh karena menurut Pemohon adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar; 5. Pemohon mendalilkan dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya Constitutional Complaint, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional, sebab dalam sebuah negara hukum, ada sebuah lembaga tinggi negara yang secara terang benderang melakukan tindakan inkonstitusional namun tidak dapat diadili. Namun, apabila ada mekanisme Constitutional Complaint, menurut Pemohon dapat memperkarakan tindakan DPR tersebut agar diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi; 6. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat daripada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Menurut Pemohon dengan dikabulkannya perkara a quo, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan dalam putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum- forum terkait. G. Pendapat Berbeda Tentang Kedudukan Hukum Pemohon • Terhadap ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang menyatakan “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 62 undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, menurut saya Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a qua karena Pemohon mampu menguraikan kerugian konstitusionalnya dengan norma yang dimohonkan untuk diuji serta Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Terhadap hal tersebut, saya sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang menolak permohonan a quo; • Terhadap ketentuan norma dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang menyatakan “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon belum memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan belum mempunyai pengalaman di bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU MK. Ketentuan dalam norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 mengatur mengenai hakim konstitusi yang sedang menjabat, sementara Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan belum memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo. Namun Mahkamah dapat mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon bersama-sama dengan pokok permohonan. Sehingga menurut saya, permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. *** 63 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 64 PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah