103/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 103/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Joelbaner Hendrik Toendan Pekerjaan : Advokat Alamat : Kantor Hukum Joelbaner H Toendan, Jalan Tebet Timur Raya Nomor 15, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LLM., Swandy Halim, S.H., MSc., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Arief Patramijaya, S.H., LLM., Hanita Oktavia, S.H., Patricia Lestari, S.H., M.H., Triweka Rinanti, S.H., M.H., Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LLM., Handoko Taslim, S.H., LLM., Budi Rahmad, S.H., dan Fajri Akbar, S.H., para Advokat pada Law Firm Swandy Halim & Partners, beralamat kantor di Law Firm Swandy Halim & Partners, Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PUU-XIV2016 pada tanggal 10 November 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456) (selanjutnya disebut ”UU Mahkamah Konstitusi”) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya disebut ”UU Kekuasaan Kehakiman”). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2. Bahwa Permohonan a quo adalah terkait uji konstitusionalitas atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945, di mana KUHAP merupakan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 3. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya mengatur bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, di mana yang dimaksud hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: ”Yang dimaksud dengan ”hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.” 4. Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yakni sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa senyatanya ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut: - Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja/berprofesi sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam menjalankan pekerjaan/profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. - Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 hukum kapan akan selesai diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung; - Bahwa kerugian-kerugian Pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial sebagaimana terurai di bawah ini: a. Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat karena apa yang sering diperjuangkan oleh Pemohon menjadi tidak jelas kapan akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Adapun hal ini telah mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (Justice Delayed is Justice Denied). b. Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena di satu sisi Pemohon telah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuat dan didaftarkannya memori kasasi atau memori peninjauan kembali, namun di sisi lainnya penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon. c. Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam menjalankan profesinya karena Pemohon dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses penanganan perkara yang ditangani oleh Pemohon, padahal lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut diluar kendali Pemohon dan bukan dikarenakan kesalahan Pemohon. d. Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan karena Pemohon tidak dapat memberikan informasi/kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. e. Pemohon juga dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon, oleh karena lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 dan/atau peninjauan kembali tersebut, mengakibatkan Mahkamah Agung seringkali hanya menyampaikan Petikan Putusan saja kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon terkait mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan/ditolak oleh Mahkamah Agung. Di samping itu apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, Pemohon tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara dimaksud pada tingkat kasasi. f. Pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh Pemohon, karena apabila Pemohon menerima perkara baru sedangkan perkara yang sedang ditanganinya di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali belum selesai diadili oleh Mahkamah Agung, maka Pemohon khawatir hal tersebut akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh Pemohon. g. Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh Pemohon, karena ada imbalan jasa yang hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima; - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut disebabkan oleh karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP] apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Tinggi dan Mahkamah Agung, di mana hal tersebut telah mengakibatkan proses minutasiputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan suatu perkara akan diselesaikan. - Oleh karena itu Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali akan jauh lebih cepat dan efisien yang pada gilirannya akan dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi Pemohon dalam menjalankan profesi/ pekerjaannya. 6. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas terbukti Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena itu dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang- Undang a quo. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 197 AYAT (1) KUHAP C. Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 7. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl yang menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s.d. 28J Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 UUD 1945. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 8. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Hal ini disebabkan oleh karena Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP], maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pasal 197 ayat (1) KUHAP: ”(1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.” Pasal 197 ayat (2) KUHAP: ”Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. 9. Oleh karena ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 minutasi putusan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh karena Mahkamah Agung harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk namun tidak terbatas pada dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli yang notabene telah dicantumkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri. Akibatnya proses minutasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung, bahkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal karena terlalu fokus mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut. 10. Senyatanya Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “SK KMA Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014”) yang mengatur bahwa penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari. Namun demikian jangka waktu yang dicantumkan dalam SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tersebut masih terbilang lama, oleh karena Mahkamah Agung dalam menentukan jangka waktu tersebut masih mempertimbangkan lamanya proses minutasi putusan sebagai akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Padahal apabila Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dimaknai sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan waktu paling lama 4 (empat) bulan, yakni musyawarah majelis paling lama 3 (tiga) bulan dan minutasi putusan paling lama 1 (satu) bulan. Di samping itu faktanya jangka waktu yang dicantumkan dalam SK KMA Nomor 214/ KMA/SK/XII/2014 tersebut masing sering terlampaui, dalam arti masih banyak perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung lebih dari 250 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 (dua ratus lima puluh) hari akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut. 11. Bahwa akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung tersebut, maka Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung. Akibatnya Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, di mana terhambatnya/ tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (Justice Delayed is Justice Denied). 12. Di samping itu Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini disebabkan oleh karena di satu sisi Pemohon telah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuat dan didaftarkannya memori kasasi atau memori peninjauan kembali, namun di sisi lainnya penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon. Pemohon juga dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses penanganan perkara yang ditangani oleh Pemohon, padahal lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut diluar kendali Pemohon dan bukan dikarenakan kesalahan Pemohon. 13. Bahwa Pemohon juga tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena Pemohon tidak dapat memberikan informasi/kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Di samping itu Pemohon juga dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon, oleh karena lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali tersebut mengakibatkan Mahkamah Agung seringkali hanya menyampaikan Petikan Putusan saja kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon terkait mengapa suatu permohonan kasasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 dikabulkan/ditolak oleh Mahkamah Agung. Di samping itu apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, maka Pemohon tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara dimaksud pada tingkat kasasi. 14. Selanjutnya Pemohon juga tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh Pemohon, karena apabila Pemohon menerima perkara baru sedangkan perkara yang sedang ditanganinya di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali belum selesai diadili oleh Mahkamah Agung, maka Pemohon khawatir hal tersebut akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh Pemohon. 15. Selain itu Pemohon juga tidak dapat memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh Pemohon, karena ada imbalan jasa yang hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima. 16. Di samping itu tidak adanya kepastian hukum kapan suatu perkara akan dapat diselesaikan sering dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mengiming-imingi para Advokat yang perkaranya sedang diperiksa di Mahkamah Agung agar perkaranya dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya dengan meminta imbalan. Oleh karena itu ketidakjelasan maksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP akan membuat semakin besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi di dunia peradilan. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti ketidakpastian maksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Oleh karena itu Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri. III. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 perkara, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi artikel berjudul “MA Perketat Pengawasan Proses Minutasi Putusan”, diunduh dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ ma-perketat-pengawasan-proses-minutasi-putusan, tanggal 02 Maret 2016; Selain itu, Pemohon pada persidangan tanggal 24 Januari 2017 mengajukan tiga orang ahli yaitu Bagir Manan, Eddy Omar Sharif Hiariej, dan Slamet Sampurno Soewondo yang telah memberikan keterangan lisan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 tertulis di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bagir Manan Ahli minta perhatian yang Mulia Ketua dan Yang Mulia para Anggota Majelis tentang Pasal 197 ayat (2). Walaupun Pemohon hanya menyebut Pasal 197 ayat (1), tetapi tidak mungkin dilepaskan dari Pasal 197 ayat (2) yang mengancam batal (van rechtswege nietig, void atau null and void) apabila putusan Majelis Hakim dalam suatu perkar pidana tidak memuat, kecuali yang tercantum dalam huruf g, semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1). KUHAP atau hukum acara peradilan pada umumnya adalah hukum yang mengatur tata cara atau prosedur memeriksa, mengadili dan memutus perkara, karena itu disebut “law of procedure” atau “procedural law” atau “processrecht”. Dalam negara hukum, hubungan antarhukum materil (materielerecht) dengan law of procedure, merupakan dua sisi dari satu mata uang (two sides of one coin). Mengapa? Hukum acara tidak sekedar ketentuan tentang tata cara melaksanakan dan menegakkan (apply and enforcement) hukum materil, apalagi sekedar tata kerja administrative proses peradilan. Lebih mendasar dari itu, hukum acara akan menentukan: Pertama; terwujud atau tidak terwujud tujuan hukum materil atau maksud pembentuk undang-undang. Kedua; atau memastikan, apakah putusan Majelis Hakim akan mewujudkan keadilan (justice) atau sekurang-kurangnya memberi rasa puas (satisfaction) bagi pencari keadilan (justitiabelen), bahkan memuaskan masyarakat pada umumnya (social satisfaction). Ketiga; apakah proses peradilan dijalankan dengan kelurusan dan kejujuran (fairness), dan tidak berpihak (impartiality), tidak bias (against bias), dan lain- lain yang akan menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan (obstruction of justice). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Dalam kaitan dengan jaminan prosedur yang penuh kelurusan dan kejujuran (fair), serta dijalankan dalam keteraturan (regularity), serta tidak berpihak, izinkan ahli mengutip beberapa pendapat: 1. Justice Frankfurter (US. Supreme Court) dalam perkara “McNabb vs US” (1943) menyatakan: “The history of liberty has largely been the history of the observance of procedural safeguard” (sebagian besar sejarah tentang kebebasan (liberty) adalah sejarah tentang ketaatan pada perlindungan atau jaminan prosedur). Tentu maksudnya prosedur yang fair dan imparsial. 2. Justice Jakson (US. Supreme Court) dalam perkara “Shanghnessy vs US” (1953) menyatakan: “Procedural fairness and regularity are of the indispensable essence of liberty” (prosedur yang fair dan dijalankan dalam keteraturan merupakan esensi yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan (liberty). 3. Prof. H.W.R. Wode (Oxford University), dalam buku “Administrative Law” menyatakan: “They are one of the most essential elements in the rule of law” (Mereka - maksudnya, prosedur yang fair dan imparsial - merupakan hal paling esensial dalam negara hukum). Tanpa mengurangi betapa penting dan esensial pendapat-pendapat para tokoh kenamaan yang disebutkan di atas, izinkan ahli meninjau dari aspek lain, segi-segi prosedural atau tata cara menjalankan hukum pada umumnya, atau secara khusus prosedur menjalankan peradilan (administration of justice) yaitu kaitannya dengan birokratisasi yang berlebihan (over bureaucratization). Prosedur dapat melahirkan tata laksana atau tata kelola birokratik yang dapat memunculkan masalah-masalah – antara lain: Pertama; tata laksana yang birokratis – apalagi birokratisasi yang berlebihan (over bureaucratization atau excessive bureaucratization) akan menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas. Kalau hal ini terjadi pada penyelenggara peradilan, sehingga didapati birokratisasi penyelenggaraan peradilan (bureaucratization of judiciary), penyelenggaraan peradilan akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif yang akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan. Sedangkan, seperti diutarakan Prof. H.W.R Wade: “Justice and efficiency go hand in hand” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 (tuntutan) keadilan dan efisiensi (harus senantiasa) saling bergandengan tangan satu sama lain). Lebih-lebih lagi kalau birokratisasi ini dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang sebagai bagian dari kehendak politik, akan sulit melepaskannya demi persoalan “politization of judiciary”. Kedua; birokratisasi yang berlebihan, dapat menimbulkan dorongan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power, abuse de droit) yang akan berujung pada kesewenang-wenangan (arbitrary, willekeur) yang secara khusus akan merugikan pencari keadilan (justitiabelen) atau keadilan pada umumnya (baik dalam makna substantive justice maupun procedural justice). Ketiga; birokratisasi yang berlebihan dalam penyelenggaraan peradilan akan meneguhkan ungkapan: “justice delay, justice denied”. Menunda-nunda penyelesaian perkara, akibat birokratisasi yang berlebihan, yang disertai penyalahgunaan kekuasaan atas nama birokrasi akan mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan, bahkan bagi masyarakat pada umumnya. Tatanan birokrasi memang diperlukan, termasuk dalam menjalankan peradilan, tetapi birokratisasi, apalagi birokratisasi yang berlebihan, akan sulit menghindari berbagai akibat buruk yang disebutkan di atas. Secara konstitusional, Pemohon berpendapat, KUHAP, Pasal 197, khususnya 197 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), (Negara Indonesia adalah negara hukum) dan Pasal 28D yang pada pokoknya memuat prinsip “persamaan di depan hukum” atau “equality before the law”. Dengan demikian, kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama yaitu “prinsip negara hukum” (rule of law) atau “negara berdasarkan atas hukum (the state under the rule of law). Di atas telah dikemukakan, meskipun Pemohon hanya mempersoalkan Pasal 197 ayat (1), ahli memohon perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi untuk secara sistematik memperhatikan juga Pasal 197 ayat (2). Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2), semua unsur-unsur (terkecuali yang tercantum dalam huruf g), merupakan mandatory conditions atau “mandatory clause” (syarat-syarat yang mesti ada atau wajib dicantumkan) dalam setiap putusan Majelis Hakim baik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 pada tingkat judex facti maupun judex juris. Kalau tidak – seperti telah diutarakan di atas - putusan tersebut diancam batal dalam makna batal demi hukum (van rechtswege nieting, void atau null and void). Izinkan ahli – sesuai dengan permohonan Pemohon – hanya mencatat putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi. Apakah semua unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) (kecuali huruf g), merupakan mandatory conditions pada setiap putusan tingkat kasasi? Apakah tidak ada dari berbagai unsur itu sebagai sesuatu yang tidak perlu atau yang hanya berlaku sebagai directory conditions artinya hanya sebagai petunjuk atau pedoman yang atas pertimbangan Majelis Kasasi dapat dipilih yang musti dimuat atau tidak dimuat sebagai suatu bentuk judicial discretionary Majelis Kasasi, tanpa ancaman batal demi hukum sepanjang hal itu tetap menjamin fairness dan impartiality. Ahli berpendapat, untuk putusan tingkat kasasi, tidak semua unsur-unsur, di luar yang dimuat dalam huruf g, Pasal 197 ayat (1) merupakan mandatory conditions atau mandatory clause. Pertama; atas dasar pertimbangan yuridis. Semua kita yang belajar ilmu hukum sungguh mengetahui, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi adalah judex juris yang hanya memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus penerapan hukum, atau lazim juga disebut hanya memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus persoalan penerapan hukum. Karena hanya memeriksa, mengadili dan memutus persoalan penerapan hukum, dalam bahasa gurauan dengan para hakim atau di kampus, ahli sering mengatakan: “kasasi itu secara hakiki memeriksa, mengadili hakim judex facti”. Memang ada kemungkinan Mahkamah Agung sebagai judex facti yaitu apabila ada Undang-Undang yang menentukan Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tetapi ini merupakan “special rule” bukan sebagai “general rule”. Karena Mahkamah Agung hanya sebagai judex juris, tidaklah relevan dalam putusan tingkat kasasi memuat kembali hal-hal seperti dakwaan, tuntutan, pemeriksaan oleh judex facti. Kalau ada unsur-unsur yang dianggap perlu, semata-mata demi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 memeriksa penerapan hukum oleh judex facti, seperti “pertimbangan dan isi putusan judex facti”. Kedua; atas dasar doktrin yaitu doktrin reasonableness versus unreasonableness. Semua keputusan dan tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan termasuk putusan hakim, berlaku asas reasonableness, harus dalam kewajaran yang dapat dimengerti oleh sebanyak-banyaknya orang. Reasonableness ini meliputi waktu yang wajar (reasonable time), tujuan yang wajar (reasonable intention), bahkan penggunaan bahasa yang wajar (reasonable language). Akibat harus memuat semua unsur-unsur yang diatur Pasal 197 ayat (1) - kecuali huruf g - putusan kasasi dapat mencapai beratus- ratus bahkan ribuan lembar. Hal ini menimbulkan kesulitan baik bagi penyelenggara peradilan maupun pencari keadilan. Bagi penyelenggara peradilan akan dibutuhkan waktu lama dan perlu ketelitian untuk mencatat ulang hal-hal yang sudah tercantum dalam putusan judex facti. Bagi pencari keadilan, harus menunggu lama sebelum menerima putusan kasasi. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak wajar, tidak reasonables. Secara doktriner, keputusan, tindakan termasuk putusan hakim yang tidak lagi mencerminkan kewajaran (unreasonable), secara ekstrim bukan hukum atau setidak-tidaknya bukan hukum yang baik, apalagi menimbulkan beban yang berlebihan. Doktrin lain yang barangkali dapat dipertimbangkan adalah yang disebut: “fettering of powers” yaitu ketentuan-ketentuan atau hubungan hukum yang membelenggu kekuasaan. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Pasal 197 merupakan ketentuan yang membelenggu karena selain dapat terkena ungkapan justice delay justice denied, tidak kalah penting, sangat bertentangan dengan penyelenggaraan peradilan kita yang harus diselenggarakan berdasarkan asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Ketiga; atas dasar pertimbangan praktis. Memuat semua unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1), kecuali yang tercantum dalam huruf g, akan mengakibatkan hal-hal berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 (1) akan membebani secara berlebihan yang tidak relevan secara yuridis, maupun praktik penyelenggaraan administrasi perkara. Dalam perkara- perkara yang kompleks seperti korupsi atau tindak pidana serius lainnya, akan melibatkan kemungkinan sampai ribuan lembar yang harus disalin kembali untuk dimuat dalam putusan kasasi. Secara yuridis memuat kembali hal-hal tersebut tidak lagi relevan bagi Mahkamah Agung sebagai judex juris. Hal-hal itu sangat penting pada tingkat judex facti. (2) Akibat susunan dan isi putusan harus memuat semua unsur Pasal 197 ayat (1) – kecuali ketentuan huruf g – mengakibatkan kelambanan putusan sampai kepada pencari keadilan (justitiabelen). Hal ini akan menimbulkan – seperti dicatat di atas – justice delay, justice denied. Lebih-lebih lagi, akibat tidak ada pembatasan kasasi setiap tahun ada puluhan ribu permohonan kasasi. (3) Akibat keinginan pihak-pihak berperkara untuk secepat-cepatnya menerima putusan secara lengkap dapat menimbulkan praktek yang tidak sehat (supra). (4) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan cq Pemohon Kasasi tidak lagi relevan bahkan tidak berkepentingan memuat dalam putusan kasasi hal- hal yang sudah dimuat dalam putusan judex facti, karena mereka sudah menerima putusan judex facti dan meneliti untuk menemukan dasar dan alasan permohonan kasasi. Selanjutnya, ahli akan mencatat praktek menerapkan Pasal 197 KUHAP dalam putusan kasasi perkara perdata. Secara normatif hal ini merupakan satu anomali. Bagaimana mungkin ketentuan-ketentuan acara pidana diterapkan begitu saja dalam perkara perdata. Tentu dalam putusan kasasi perkara perdata tidak memuat dakwaan, tuntutan dan pemidanaan. Tetapi sebagai pengganti, dimuat gugatan, jawaban dan lain-lain yang tidak relevan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hingga hari ini, HIR (dan RBg) (bagian perdata) masih berlaku sebagai pedoman beracara dalam perkara perdata. Ketentuan- ketentuan Rv hanya dipergunakan untuk mengisi kekosongan HIR (dan RBg) yang dapat mempengaruhi tegaknya keadilan. Ditinjau dari politik hukum yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 ada pada waktu itu, HIR (dan RBg), merupakan tata cara beracara yang sederhana dan memudahkan, disamping sebagai dasar menerapkan hukum adat materil. Izinkan ahli memberi beberapa contoh yang menunjukkan HIR (dan RBg) sebagai tata cara beracara yang sederhana. (1) Para pemohon dapat menyampaikan permohonan (gugatan) secara lisan yang akan dicatat oleh Panitera atau Ketua Pengadilan. Di pihak lain, dalam Rv (hukum acara untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan) semua permohonan diajukan secara tertulis. (2) Menurut HIR (RBg), pemeriksaan perkara perdata dilakukan dengan mendatangkan pihak-pihak dan saksi untuk didengar secara langsung oleh Hakim. Hakim sangat aktif “membimbing” untuk mengarahkan perkara pada hal-hal yang relevan dari segi hukum. Sebaliknya dalam Rv., Hakim memeriksa permohonan tertulis dan diwakili kuasa hukum tanpa menghadirkan pihak-pihak kecuali dianggap sangat perlu. Gambaran beracara – termasuk penyusunan putusan secara sederhana ini semestinya tetap dilanjutkan, tanpa mengurangi berbagai perubahan dan perkembangan baru. Hal ini – seperti dikemukakan di atas – sesuai dengan asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Berdasarkan hal-hal di atas, mengingat penerapan hukum acara pidana cq Pasal 197 dalam menyusun putusan kasasi perkara perdata, merupakan satu anomali, mengingat pula pemeriksaan tingkat kasasi adalah pemeriksaan dalam tataran judex juris, dan tuntutan asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”, serta sesuai dengan asas-asas HIR (RBg), sudah semestinya, putusan kasasi perkara perdata mempunyai corak tersendiri, bukan mengikuti Pasal 197 KUHAP. Demikianlah beberapa catatan keterangan yang dapat ahli sampaikan. Sekiranya yang Mulia Majelis dapat mempertimbangkan – paling tidak relaksasi Pasal 197 KUHAP - yang secara gramatikal merupakan “mandatory conditions” menjadi sekurang-kurangnya “directory conditions”, hal itu tidak semata-mata menyederhanakan proses penyusunan putusan kasasi, dan bukan pula sekedar lebih efisien. Lebih dari itu, merupakan bagian integral dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 upaya para Yang Mulia mewujudkan tata peradilan yang sederhana, berkeadilan. Dapat pula ditambahkan, pemikiran ulang penerapan Pasal 197 dalam putusan tingkat kasasi, akan menjadi sumbangsih nyata upaya mewujudkan tata peradilan yang bersih, jauh dari purbasangka, dan senantiasa menjamin rasa puas para pencari keadilan. 2. Eddy Omar Sharif Hiariej 1) Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Surat putusan pemidanaan memuat: a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 2) Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan surat putusan pemidanaan. Apakah surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataukah pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 3) Bahwa ketentuan pasal a quo bersifat multi tafsir dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pokok perkara di atas ada pun pendapat ahli adalah sebagai berikut: PERTAMA, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, salah satu konsekuensi negara hukum bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. KEDUA, Konsep perlindungan hukum termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana dapat dilihat secara in abstracto dan in concreto. Perlindungan in abstracto mengandung makna bahwa substansi suatu kaedah hukum tidak memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum in concreto mengandung arti bahwa praktik penegakan hukum tidak memberikan perlindungan. Paling tidak ada dua parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum in abstracto dikandung oleh suatu norma hukum. Pertama, apakah suatu norma menjamin kepastian hukum. Kedua, apakah suatu norma bersifat diskriminatif. Kedua parameter tersebut bersifat kumulatif. Artinya, jika salah satu saja parameter tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara in abstracto. KETIGA, sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana bersifat keresmian dengan memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (lex scripta), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multi tafsir (lex certa) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta). KEEMPAT, Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal a quo, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal a quo adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Hal ini bertentangan dengan prinsip lex certa dalam hukum acara pidana. Oleh karena ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat proses minutasi putusan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh karena Mahkamah Agung harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk namun tidak terbatas pada dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli- ahliyang notabene telah dicantumkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri. Akibatnya proses minutasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung, bahkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal karena terlalu fokus mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut. Bahwa akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung tersebut, masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang diperiksa akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Akibatnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, yang mana tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (justice delayed is justice denied). KELIMA, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, frasa “Surat putusan pemidanaan...” haruslah ditafsirkan sebagai Putusan Pemidanaan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Pengadilan Negeri. Adapun argumentasi teoretik dari pendapat ahli yang demikian didasarkan pada: 1. Bahwa salah satu prinsip penafsiran dalam hukum pidana adalah titulus est lex dan rubrica est lex. Prinsip titulus est lex berarti judul bab yang menentukan, sedangkan prinsip rubrica est lex berarti judul bagian atau paragraf yang menentukan. In casu a quo Pasal 197 ayat (1) berada di bawah Bab XVI perihal Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan di bawah Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Kata-kata “Pembuktian dan Putusan” disebutkan dalam satu nafas sehingga haruslah ditafsirkan pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri. Penafsiran yang demikian, karena dalam perkara pidana, pada hakikatnya pembuktian terhadap dugaan suatu tindak pidana terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah pada pengadilan negeri. 2. Bahwa berdasarkan interpretasi sistematis sebagaimana yang terdapat dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang.....” semakin jelas bahwa pemeriksaan sidang yang dimaksud adalah pemeriksaan pada pengadilan negeri. Hal ini karena pembuktian terhadap fakta yang dikaitkan dengan unsur delik oleh penuntut umum berdasarkan adagium actori in cumbit onus probandi hanya dilakukan pada pengadilan negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama dalam suatu perkara pidana. 3. Bahwa judex factie yang sesungguhnya hanyalah terdapat pada pengadilan negeri, yang mana selain memeriksa fakta, hakim pun memeriksa dan menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan fakta yang terbukti. Kendatipun pemeriksaan banding yang dilakukan oleh pengadilan tinggi juga sebagai judex factie, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan tingkat banding, hanyalah memeriksa berkas dan tanpa melakukan konfrontasi, klarifikasi dan verifikasi atas bukti terhadap suatu fakta yang terdapat dalam berkas perkara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 4. Bahwa berdasarkan metode interpretasi komparatif yaitu membandingkan pelaksanaan suatu aturan hukum antara suatu negara dengan negara lain, syarat-syarat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) hanyalah untuk pengadilan tingkat pertama. Sedangkan putusan pada pemeriksaan banding maupun pemeriksaan tingkat kasasi jauh lebih ringkas karena hanya berisi pertimbangan mengapa menerima atau menolak suatu permohonan banding atau kasasi. Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, ahli menyimpulkan bahwa Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri. 3. Slamet Sampurno Soewondo 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945, oleh karena Pemohon merasa dirugikan akibat keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebabkan proses pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung menjadi lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. 2. Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut terlebih dahulu Ahli ingin membahas adagium “justice delayed justice denied” yang berarti keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan. Adagium ini pada pokoknya menggariskan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, keadilan bagi masyarakat pencari keadilan tidak boleh tertunda/terhambat, oleh karena tertunda/terhambatnya keadilan tersebut, sama saja dengan tidak memberikan keadilan atau keadilan menjadi merosot kadarnya. 3. Bahwa adagium “justice delayed justice denied” harus menjadi roh dalam setiap proses penegakan hukum termasuk pada saat pemeriksaan perkara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Oleh karena itu proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali, pada prinsipnya tidak boleh terhambat atau dengan kata lain proses pemeriksaan perkaranyatidak boleh berjalan lambat/lama, karena hal tersebut sama saja dengan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian menurut ahli pelanggaran terhadap adagium “justice delayed justice denied” tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, oleh karena konstitusi sudah memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia khususnya pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 4. Adagium tersebut di atas sejalan dengan asas “peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana lembaga peradilan dituntut untuk menyelenggarakan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepat artinya dalam melaksanakan peradilan, suatu perkara diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat. Sederhana artinya peradilan harus diselenggarakan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit- belit. Biaya ringan artinya biaya perkara murah agar bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pasal 2 ayat (4) UU Mahkamah Agung: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pasal 4 ayat (2) UU Mahkamah Agung: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” 5. Bahwa dengan didasarkan pada asas tersebut di atas yang notabene merupakan pedoman utama dalam menjalankan peradilan, maka proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 pemeriksaan perkara yang memakan waktu lama, jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas “peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” tersebut. Oleh karena itu lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut harus segera ditanggulangi/diselesaikan yakni dengan cara mencari akar masalah yang menyebabkan lamanya proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi keadilan bagi masyarakat yang tertunda, di mana hal tersebut sama saja dengan tidak memberikan keadilan (justice delayed justice denied). 6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mendalilkan bahwa lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut diakibatkan ketidakjelasan cakupan “surat putusan pemidanaan” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP apakah pada Pengadilan Negeri saja atau juga mencakup Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 7. Bahwa secara historis, para pembuat undang-undang menilai bahwa untuk menciptakan kepastian hukum secara formil bagi para pencari keadilan dalam suatu perkara pidana, maka perlu diatur keseragaman formulasi surat putusan pemidanaan. Oleh karena itu dirumuskanlah Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam suatu surat putusan pemidanaan. Namun demikian menurut Ahli rumusan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut tidak memberikan kepastian hukum secara formil khususnya apakah surat putusan pemidanaan yang dimaksud hanya surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). 8. Bahwa berdasarkan sistematika dalam KUHAP, proses pemeriksaan perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali masing-masing diatur pada bab-bab tersendiri dalam KUHAP. Penggolongan ini dimaksudkan agar memudahkan para penegak hukum dan masyarakat untuk mengetahui keberlakuan dari tiap-tiap pasal dalam KUHAP. Adapun Pasal 197 ayat (1) KUHAP digolongkan dalam Bagian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Keempat Pembuktian dan Putusan yang notabene merupakan bagian dari pemeriksaan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri). 9. Bahwa dalam Bab tentang banding (Pasal 233 s.d. Pasal 243 KUHAP), kasasi (Pasal 244 s.d. 258 KUHAP) maupun peninjauan kembali (Pasal 263 s.d. 269), sama sekali tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga berlaku untuk pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Padahal dalam sistematika suatu Undang-Undang (in casu KUHAP), apabila terdapat suatu pasal yang berlaku secara mutatis mutandis pada tahapan pemeriksaan perkara berikutnya, maka ketentuan terkait berlakunya pasal tersebut akan dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Misalnya: Pasal 226 KUHAP mengatur tentang petikan putusan pada peradilan tingkat pertama. Adapun pasal ini berlaku pula pada peradilan tingkat banding sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 243 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya Pasal 226 tersebut juga berlaku pada peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 257 dan Pasal 267 ayat (2) KUHAP. Pasal 226 KUHAP: “1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. 2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. 3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.” Pasal 243 ayat (3) KUHAP: “Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.” Pasal 257 KUHAP: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 “Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.” Pasal 267 ayat (2) KUHAP: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.” 10. Bahwa di samping itu Pasal 197 ayat (1) KUHAP sama sekali tidak mencantumkan memori kasasi dan memori PK sebagai salah satu syarat yang harus dimuat dalam “surat putusan pemidanaan”, padahal memori kasasi dan memori PK merupakan suatu hal yang mutlak ada dalam proses pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali, oleh karena dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali, pedoman bagi Majelis Hakim untuk memeriksa keberatan penuntut umum atau terdakwa/terpidana adalah memori kasasi dan memori PK. Oleh karena itu apabila Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga dimaksudkan untuk pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, QUOD NON, maka Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga akan mencantumkan memori kasasi dan memori PK sebagai salah satu syarat yang harus dicantumkan dalam “surat putusan pemidanaan”. 11. Bahwa pemeriksaan perkara di tingkat pertama sangatlah berbeda dengan pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan oleh karena pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak lagi memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana yang dilakukan pada peradilan tingkat pertama (judex facti), melainkan hanya memeriksa terkait penerapan hukumnya saja (judex juris). Dengan demikian sejatinya syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak seluruhnya perlu dimuat kembali dalam putusan judex juris (kasasi dan peninjauan kembali), misalnya: terkait surat dakwaan, daftar bukti, keterangan saksi- saksi, keterangan ahli-ahli, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fakta- fakta persidangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 12. Di samping itu Putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak dapat dipandang sebagai putusan yang masing-masing berdiri sendiri dari Putusan tingkat Pertama, sehingga di tiap tingkatan Pengadilan (baca: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan. Putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah dari Putusan tingkat Pertama. Hal tersebut menjadi esensi Putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, dengan uraian sebagai berikut: ‐ Pada tingkat banding, Majelis Hakim Banding dalam Putusannya akan menjatuhkan putusan yang isinya menguatkan, mengubah atau membatalkan Putusan di tingkat sebelumnya, di manafrasa “menguatkan”, “mengubah” dan “membatalkan” tersebut berarti bahwa Putusan Majelis Hakim di tingkat banding tidak lepas dari Putusan Majelis Hakim di tingkat sebelumnya (vide Pasal 241 ayat (1) KUHAP); ‐ Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya akan menjatuhkan putusan yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan kasasi, di mana frasa “menolak” atau “mengabulkan” tersebut berarti bahwa Putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi tidak lepas dari Putusan Majelis Hakim di tingkat sebelumnya (vide Pasal 254 KUHAP); ‐ Pada tingkat peninjauan kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusannya akan menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali atau membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, di mana frasa “menolak” atau “membatalkan” tersebut berarti bahwa Putusan Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali tidak lepas dari Putusan Majelis Hakim di tingkat sebelumnya [vide Pasal 266 ayat (2) KUHAP]; Pasal 241 ayat (1) KUHAP: “Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.” Pasal 254 KUHAP: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Pasal 266 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya. b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. Putusan bebas; 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 13. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP memiliki karakteristik dan dimaksudkan hanya untuk surat putusan pemidanaan pada peradilan tingkat pertama, dan bukan untuk tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Namun demikian oleh karena Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut tidak memberikan kepastian hukum bahwa “surat putusan pemidanaan” yang dimaksud adalah hanya meliputi “surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri”, maka hal tersebut telah menyebabkan Mahkamah Agung harus mencantumkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 kembali seluruh syarat-syarat tersebut dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal inilah yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjadi lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diadili. 14. Senyatanya Mahkamah Agung sendiri mempunyai kewenangan untuk mengatur formulasi putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian kewenangan Mahkamah Agung tersebut terhambat akibat ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP, oleh karena apabila Mahkamah Agung tidak mencantumkan kembali syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka Putusan tersebut akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”. 15. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, maka mau tidak mau Mahkamah Agung harus mencantumkan kembali seluruh syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, di mana hal tersebut mengakibatkan proses minutasi perkara di Mahkamah Agung menjadi lama. Belum lagi apabila berkas-berkas perkara tersebut berasal dari daerah- daerah di luar Jawa, yang tidak jarang banyak sekali kesalahan pengetikan, akibatnya Mahkamah Agung harus membaca dan mengoreksi berkas- berkas tersebut secara teliti untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum. Kondisi yang sedemikian jelas melanggar asas “peradilan yang cepat” sebagaimana yang telah Ahli uraikan sebelumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 16. Di samping itu Putusan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjadi tidak sederhana dan berbelit-belit, oleh karena Mahkamah Agung kembali mencantumkan seluruh fakta-fakta persidangan. Akibatnya Putusan kasasi dan peninjauan kembali tersebut hanya berisi pengulangan-pengulangan saja yang sudah tentu tidak efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan pertimbangan hukum yang hanya beberapa halaman saja. Di samping itu akibat terlalu fokus untuk mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut, kualitas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu kondisi tersebut jelas melanggar asas “peradilan yang sederhana” sebagaimana yang telah ahli uraikan sebelumnya. 17. Lebih lanjut oleh karena Putusan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali tersebut berisi seluruh fakta-fakta persidangan, maka putusan-putusan tersebut bisa menghabiskan beratus-ratus halaman, bahkan untuk perkara tindak pidana khusus seperti misalnya korupsi, bisa menghabiskan ribuan halaman. Hal ini jelas merupakan pemborosan apabila dilihat dari segi biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip go green yang sedang galak-galaknya dicanangkan oleh Pemerintah. Kondisi tersebut jelas melanggar asas “peradilan dengan biaya ringan” dan asas-asas dalam hukum lingkungan. 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa ketidakpastian cakupan Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah menyebabkan tidak terwujudnya asas “peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. 19. Di samping itu ketidakpastian cakupan Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga telah menyebabkan keadilan bagi terdakwa menjadi tereduksi. Misalnya: seorang terdakwa didakwa dengan beberapa pasal tindak pidana namun pada peradilan tingkat pertama diputus bebas. Di tingkat kasasi terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah dan pada hari itu juga status putusan tersebut sudah dicantumkan oleh Mahkamah Agung pada website Mahkamah Agung (dengan status “kabul” atau “tolak”), padahal terdakwa tersebut sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait pasal berapa dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar dirinya dinyatakan bersalah. Adapun pasal dan pertimbangan hukum tersebut belum dapat diinformasikan kepada terdakwa, oleh karena proses minutasi perkara yang lama akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut. Hal ini jelas telah melanggar jaminan keadilan bagi terdakwa tersebut oleh karena terdakwa tersebut telah dihukum dan informasi tentang hukuman tersebut telah tersebar luas, tapi terdakwa tersebut sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya kesalahannya.Hal ini jelas telah melanggar Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas informasi, di mana informasi ini sangat luar biasa pentingnya bagi terdakwa untuk membela diri, martabat dan kehormatannya. Pasal 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 20. Selanjutnya terdakwa tersebut akanlangsung menjalani hukuman berdasarkan petikan putusan yang sama sekali tidak mencantumkan apa pertimbangan hakim kasasi untuk menyatakan dirinya bersalah. 21. Berdasarkanalasan-alasan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kepastian hukum terhadap cakupan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena apabila hal-hal tersebut di atas terus dibiarkan, maka Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bahkan malahan akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagaimana yang telah Ahli uraikan di atas. 22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ahli pada pokoknya sependapat dengan petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada tingkat Pengadilan Negeri. 23. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka menurut ahli hal tersebut akanmemberikan kemanfaatan yang besar (memenuhi aaas manfaat di samping azas keadilan dan kepastian hukum) bukan hanya bagi Pemohon melainkan terlebih lagi bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan apabila keadilan yang rumusan tertulisnya dalam bentuk putusan pengadilan, dapat dikeluarkan dengan cepat dan efisien. 24. Terakhir perlu ahli sampaikan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Petitum tersebut di atas, maka menurut Ahli tidak akan terjadi kekosongan hukum pada Putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh karena sebagaimana yang telah Ahli uraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kewenangan tersebut termasuk kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur formulasi putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. [2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada pokoknya Pemohon merupakan Advokat, mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasat 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Surat putusan pemidanaan. memuat: a. kepala putusan yang ditutiskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat datam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemohon merasa telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung. 2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan datam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengaditan Negeri atau meliputi seturuh tingkatan Pengaditan (Pengaditan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan [vide Pasat 197 ayat (2) KUHAP] maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasat 197 ayat (1) KUHAP adatah surat putusan pemidanaan pada Pengaditan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, di mana hat tersebut mengakibatkan proses minutasi putusan yang ditakukan oleh Mahkamah Agung RI menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan suatu perkara akan diselesaikan. 3. Bahwa menurut Pemohon apabila Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dimaknai sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan paling lama 4 (empat) bulan. Upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung (setanjutnya disebut SK KMA) masih sering terlampaui, dalam arti masih banyak perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung lebih dari 250 (dua ratus lima putuh) hari akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung tersebut Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, di mana terhambatnya keadilan sama artinya dengan tidak memberikan keadilan serta tidak memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh Pemohon. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat: Bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon terhadap ketentuan a quo lebih merupakan constitutional complaint daripada judicial review atau constitutional review. Sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara constitutional complaint dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon, Pemerintah berpendapat: 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah berpendirian yaitu dengan memberikan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sehingga merasa dirugikan dengan berlakunya pasal a quo tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang harus memenuhi 5 (lima) syarat terutama ketentuan angka 4 yakni adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Bahwa berdasarkan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP a quo. Pemohon hanya menguraikan lamanya proses pemeriksaan di peradilan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sehingga tidak mendapatkan imbalan jasa yang dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 6. Dalam hal ini pemerintah memberikan pendapat bahwa pasal a quo secara normatif, mengatur isi surat putusan pemidanaan yang secara substansi memberikan dasar hukum untuk hakim membuat isi putusan pemidanaan. Sehingga pasal a quo merupakan kewenangan hakim untuk dilaksanakan sesuai apa yang disyaratkan dalam pasal a quo dari huruf a sampai dengan huruf l (sistematika isi pemidanaan). Pasal a quo sama sekali tidak mengatur kepentingan advokat. Hak dan kewajiban Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 21, salah satunya berbunyi sebagai berikut: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa dalil Pemohon yang dirugikan secara konstitusional yang merasa hak-haknya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yakni "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" merupakan hak sebagai warga negara bukan merupakan hak Pemohon sebagai advokat. 8. Bahwa pasal a quo dapat dianggap inkonstitusional jika dengan berlakunya pasal a quo dapat merugikan hak-hak hakim dalam membuat putusan, namun dalam hal ini pemberlakuan Pasal a quo yang juga diatur oleh Mahkamah Agung sendiri bahwa surat putusan yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) mencakup surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada keberatan dari para hakim pembuat putusan pemidanaan. 9. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat diambil intinya yaitu: a. kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dibenarkan secara konstitusional karena tidak dapat dipandang sebagai hubungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 sebab akibat (causal verband) antara pasal a quo dengan kerugian yang didalilkan Pemohon. b. dari keseluruhan dalil Pemohon tidak terlihat adanya dalil tentang kerugian yang spesifik yang diderita oleh Pemohon. c. potensi kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah potensi kerugian secara pribadi dengan klien dalam memberikan jasa hukum. d. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian yang didalilkan tidak terjadi oleh karena kerugian spesifik Pemohon sesungguhnya tidak ada maka dengan sendirinya meskipun permohonan dikabulkan kerugian Pemohon tidak dengan sendirinya tidak terjadi. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberi putusan secara bijaksana dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Sebetum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan KUHAP sebagai berikut: a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 b. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; c. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (lembaran Negera Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) berikut semua peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hat itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional. d. Bahwa oleh karena itu perlu mengadakan Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. 2. Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Pasal a quo merupakan norma yang memberikan ketentuan untuk memuat isi putusan pemidanaan (sistematika isi putusan pemidanaan). b. Isi putusan pemidanaan merupakan uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hash persidangan secara riil yang telah terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuji kebenaranya di persidangan. c. Pasal a quo merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 d. Sehingga jika pasal a quo tidak terpenuhi sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) UU a quo putusan pemidanaan batat demi hukum. e. Oleh karenanya ketentuan Pasal 197 KUHAP merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Bahwa Pemohon menganggap pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum terhadap surat putusan pemidanaan apakah hanya terbatas pada putusan pemidanaan pengadilan negeri atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan, terhadap hal ini pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam membaca suatu pasal yang di dalamnya dirumuskan dengan ketentuan penjelasan terhadap pasal tersebut, seharusnya dibaca dengan lengkap dengan penjelasannya sehingga diperoleh satu pemaknaan yang utuh dari makna pasal tersebut. b. Meskipun pasal a quo tidak menyebutkan secara jelas pada tingkat pengadilan mana namun dapat dipahami yang dimaksud dalam ketentuan Pasal a quo pada seluruh tingkatan pengadilan yang dapat mengeluarkan putusan pemidanan. c. Secara jelas bahwa perkara pidana dapat diselesaikan perkaranya di tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga Peninjauan Kembali. d. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Maka putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang berisi pendapat pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana [Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 200 KUHAP]. Surat putusan pemidanaan merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 270 KUHAP) untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang (terpidana) dalam hal dijatuhkannya pidana badan terhadap yang bersangkutan, sehingga ketentuan a quo merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht) agar hukum pidana materiil dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengadakan putusannya sendiri (vide Pasal 241 dan 257 KUHAP) harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. e. Sehingga Mahkamah Agung telah tepat memberikan pengertian bahwa yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal a quo adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. f. Pengertian yang diberikan oleh Mahkamah Agung juga bertujuan agar tidak ditafsirkan lain untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang tetah ditentuakan dalam pasal a quo. g. Jika pasal a quo ditafsirkan hanya surat putusan pemidanaan Pengadilan Negeri justru hat tersebut dapat berdampak terhadap kepastian hukum, di mana putusan pemidanaan yang diputus baik di Pengaditan Tinggi atau di Mahkamah Agung tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat sehingga akan mempengaruhi kepastian hukum mengikatnya suatu putusan pemidanaan. Karena berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban, yang mana fakta dan keadaan tersebut sangat penting bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dari suatu putusan. Di samping akan terjadi kekosongan hukum juga akan menimbulkan perbedaan kekuatan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 yang mengikat antara putusan pemidanaan di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dan dikuatirkan akan membuat putusan tingkat banding dan Kasasi/Peninjauan Kembali tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial (non executable) terkait orang (Terpidana), perbuatan pidana, dan barang bukti. Hal ini justru akan membuat nasib terpidana menjadi terkatung- katung dan keadilan menjadi tidak dapat ditegakkan. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat merugikan hak-hak setiap warga negara dalam mendapatkan kepastian hukum yang kemudian dapat dianggap bertentangan dengan Pasat 28D UUD 1945. h. Hal ini sejalan dengan Pasal 197 (2) yang menyatakan bahwa "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". 4. Terhadap dalil Pemohon bahwa Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat proses minutasi, pemerintah memberikan pandangan bahwa minutasi merupakan pemberkasan suatu perkara yang secara administrasi dilakukan oleh setiap pengadilan dalam menangani perkara. Terhadap kendata minutasi tidak disebabkan oleh berlakunya pasal a quo akan tetapi dapat disebabkan beberapa hal di antaranya: a. banyaknya perkara yang ditangani; b. kurangnya SDM dalam suatu instansi pengadilan; c. kurangnya sarana dalam mengelola minutasi; atau d. hal-hal lain. 5. Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KM/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara selama paling lama 250 hari, namun Pemohon mendalilkan masih banyak perkara yang diselesaikan lewat dari 250 hari. Pemerintah memberikan pandangan bahwa Mahkamah Agung dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal kurang efektifnya jangka waktu tersebut tidak dikarenakan Pasal a quo tetapi jika jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KM/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara kurang efektif, maka Mahkamah Agung dapat merubah atau menganti sesuai kebutuhan demi efektifitas penanganan perkara. 6. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung Pemohon merasa dirugikan dalam posisinya sebagai advokat di antaranya: a. tidak ada kepastian kapan perkara tersebut selesai diperiksa. b. dalam menjalankan fungsinya Pemohon sebagai advokat untuk menegakan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat. c. pemohon sebagai advokat tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan klien dalam memberikan jasa hukum. d. pemohon sebagai advokat dianggap tidak profesional dalam menangani perkara yang akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan. e. akan berdampak pada ketidakpastian imbalan jasa hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagai advokat. 7. Bahwa Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. kepastian perkara selesai diperiksa bukan disebabkan pasal a quo tetapi disebabkan banyaknya volume suatu perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama, kasasi dan peninjauan kembali. b. keterhambatan Pemohon sebagai advokat dalam menjalankan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 fungsinya sebagai advokat bukan dikarenakan Pasal a quo tetapi sangat ditentukan integritas, profesionalisme, dan kompetensi Pemohon serta ketaatan Pemohon terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. c. kerugian Pemohon yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan klien dalam memberikan jasa hukum serta ketidakpastian imbalan jasa hukum, tidak disebabkan oleh Pasal a quo. Pemerintah mengingatkan agar Pemohon tetap berpedoman dengan sumpah advokat "Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat", begitu juga terhadap masalah imbalan jasa telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan: (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 8. Bahwa tidak logis apabila suatu norma yang konstitusional pada Pengadilan Negeri tetapi tidak konstitusional pada banding, kasasi atau Peninjauan Kembali. Sebaliknya, penalaran yang wajar adalah konstitusional pada Pengadilan Negeri, maka konstitusional pula pada banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali. 9. Bahwa perlu Pemerintah sampaikan, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum yang merubah sistematika peradilan pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon; 3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 4. Menolak permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 5. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UU NO 8 TAHUN 1981 (KUHAP) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Bahwa isi ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 yaitu: (1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 197 AYAT (1) KUHAP 1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal 197 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri atau seluruh meliputi seluruh tingkatan pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Mahkamah Agung [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP] maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. [vide perbaikan permohonan hal 7 angka 8] 2. Bahwa menurut Pemohon Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur tentang penanganan perkara di tingkat kasasi dan Peninjauan kembali yang harus diselesaikan dalam waktu 250 hari masih mempertimbangkan lamanya proses minutasi putusan sebagai akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Faktanya jangka waktu tersebut sering terlampaui, dan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai. (vide perbaikan permohonan angka 10-11 hal 8-9) 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya kepastian hukum kapan suatu perkara akan dapat diselesaikan sering dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mengiming-imingi para Advokat yang perkaranya sedang diperiksa di Mahkamah Agung agar perkaranya dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya dengan meminta imbalan. Oleh karena itu ketidakjelasan maksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP akan membuat semakin besarnya peluang terjadinya tundak pidana korupsi di dunia peradilan. (vide perbaikan permohonan angka 16 hal 10) Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan: 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian Materiil Atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP Terhadap UUD 1945 a. Bahwa pembentukan KUHAP ini sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 2) Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam bidang hukum mewujudkan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 3) Bahwa oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Adapun asas tersebut diantaranya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 4) Bahwa dengan asas tersebut, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP. Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang- Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965. b. Bahwa terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannnya mengemukakan: “Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat pemutusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya batasan tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut adalah surat putusan pemidanan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung”. (vide Perbaikan Permohonan Nomor 103/PUU-XIV/2016, hlm. 7) 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa norma pada pasal UU a quo memuat norma yang bersifat umum yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan pemidanaan di semua tingkat peradilan untuk memberikan kepastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahwa apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat putusan pemidanaan yang diatur dalam pasal a quo tidak diberlakukan pada semua tingkat peradilan, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak asasi bagi terdakwa/terpidana untuk memperoleh keadilan. Misalnya apabila pasal a quo diberlakukan hanya untuk pengadilan negeri, maka hal ini berpotensi tidak dipenuhinya syarat-syarat membuat surat putusan pemidanaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa/terpidana karena tidak adanya kepastian hukum dalam membuat surat putusan pemidanaan di semua tingkat peradilan. 3) Bahwa pasal a quo dibutuhkan untuk menjamin keadilan materiil dan prosedural, menghindari kesewenang-wenangan, penyimpangan, ketidaktelitian dalam pembuatan suatu pemutusan pemidanaan dalam proses beracara di muka pengadilan. Hal ini tercermin dari syarat-syarat yang diatur dalam pasal a quo. Pasal a quo adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 4) Bahwa menurut DPR RI, pasal a quo telah memberikan kepastian hukum dan sudah sesuai dengan asas negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 5) Bahwa syarat-syarat membuat surat putusan pemidanaan dalam ketentuan pasal a quo sudah jelas dan tegas wajib dicantumkan dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 surat putusan pemidanaan di setiap tingkatan peradilan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian, hakim di setiap tingkatan peradilan dalam membuat surat putusan pemidanaan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 6) Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa (success fee) dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya baik secara konstitusionalitas norma maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan Pemohon. 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannnya mengemukakan: “Oleh karena ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh karena dalam membuat putusan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Mahkamah Agung harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk namun tidak terbatas pada dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli yang notabene telah dicantumkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri. Akibatnya proses minutasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung, bahkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal karena terlalu fokus mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut”. (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 8). 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungan sebab akibat antara lamanya waktu proses minutasi dengan berlakunya syarat-syarat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 yang ditentukan dalam pasal a quo Bahwa oleh karena selama ini MA telah melakukan berbagai agenda percepatan penyelesaian perkara, di antaranya adalah dengan memperbarui sistem percepatan minutasi perkara dengan membuat pola putusan singkat. MA juga disebut masih mempertahankan berlakunya SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di MA dalam menentukan jangka waktu penanganan perkara maksimal 8 bulan atau 250 hari, khusus proses minutasi memakan waktu 3 bulan sejak diputuskan. Tak hanya itu, MA juga meminta Badan Pengawasan MA untuk memperketat pengawasan kepada panitera pengganti dan operator juru ketika melakukan proses minutasi. (MA Perketat Pengawasan Proses Minutasi Putusan: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ma- perketat-pengawasan-proses-minutasi-putusan). 9) Bahwa pada awal tahun 2014, MA telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 yang memerintahkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Ketersediaan dokumen elektronik ini diharapkan menjadi faktor yang dapat mempercepat penyelesaian minutasi. MA juga telah menyempurnakan aturan sistem kamar dan jangka waktu penanganan perkara dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Salah satu aspek penyempurnaan di kedua aturan itu adalah sistem pemeriksaan berkas serentak dan waktu pemeriksaan berkas di hakim agung yang menjadi substansi muatan SK KMA 119 Tahun 2014. (Ketua MA Canangkan Tahun 2015 sebagai Tahun Minutasi: http://www.pn- menggala.go.id/index.php/79-berita/251-ketua-ma-canangkan-tahun-2015- sebagai-tahun-minutasi). 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada petitumnya yang meminta agar menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri”, hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 merupakan perumusan norma undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah, sehingga lebih tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan undang-undang (KUHAP) kepada DPR RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan membentuk undang-undang bersama pemerintah. 11) Bahwa relevan dengan permohonan terhadap pasal UU a quo, merujuk pendapat Dr. Ali Mudzakkir, S.H., M.H. selaku ahli yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 sebagai berikut: “Mengenai konstitusionalitas norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menurut Ahli, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sudah memenuhi konstruksi hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum terhadap hak- hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu segala bentuk interpretasi hukum terhadap norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP harus dilakukan berdasarkan “illat hukum” Pasal 197 KUHAP, khususnya huruf k, dan menguatkan dan menegaskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/ terpidana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak- setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 4) Menyatakan Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Menyatakan Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Mahkamah Agung, telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimaan diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang yang sama yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”; 4. Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Tim Pustaka Phoenix menentukan arti kata efisien dan efektif sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 ‐ “Efisien memiliki arti berhasil guna; tepat atau sesuai sasaran; mengerjakan (menghasilkan) sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, dsb”; ‐ “Efektif memiliki arti berdaya guna; langsung mengena, ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dsb” 6. Bahwa salah satu fungsi pokok penyelenggaraan peradilan yang wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif adalah penyelesaian perkara baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, yang mana dalam penyelesaian perkara termasuk proses minutasi putusan; 7. Bahwa penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sebagaimana dimaksud dalam point pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung; 8. Bahwa penyelesaian perkara pidana di Mahkamah Agung terkait putusan pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung selama ini disesuaikan dengan kebutuhan praktik dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai judex juris yang secara mutatis mutandis berlaku Pasal 197 ayat (1) KUHAP; 9. Bahwa dengan model putusan pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung memiliki beban perkara pidana pada tahun 2016 sebanyak 6.201 perkara yang terdiri dari 2.122 perkara pidana umum dan 4.079 perkara pidana khusus, tingginya volume perkara tersebut menjadi penghambat percepatan penyelesaian putusan. Hal ini kemudian berdampak pada jangka waktu penyelesaian minutasi perkara di Kamar Pidana Mahkamah Agung yang rata-rata mampu diselesaikan dalam waktu sebagai berikut: ‐ Perkara pidana tingkat kasasi : 3,4 bulan ‐ Perkara pidana dalam pemeriksaan PK : 3,1 bulan ‐ Perkara pidana khusus tingkat kasasi : 3,6 bulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 ‐ Perkara pidana khusus dalam pemeriksaan PK : 2,2 bulan 10. Bahwa untuk memenuhi percepatan minutasi perkara, antara lain yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, maka penyederhanaan model putusan juga merupakan kepentingan Mahkamah Agung; 11. Bahwa pada jenis perkara tertentu putusan kasasi dan peninjauan kembali memiliki jumlah halaman yang sangat banyak, ratusan bahkan hingga ribuan halaman, namun dari jumlah halaman tersebut sebagian besar hanya merupakan pengulangan, seperti pengulangan dakwaan, tuntutan dan barang bukti, padahal secara substansial dakwaan, tuntutan dan barang bukti telah tercantum pada putusan tingkat pertama, hal tersebut menimbulkan putusan menjadi tidak sederhana dan cenderung hanya sebagai bentuk pemborosan sumber daya seperti tenaga, alat tulis kantor dan waktu penyelesaian minutasi; 12. Bahwa jika dilihat dari posisinya, Pasal 197 ayat (1) KUHAP berada pada Bab XIV tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan, sehingga lebih tepat sebenarnya jika Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat pertama saja, karena jika dilihat substansinya terdapat beberapa hal yang tidka cocok dengan substansi putusan kasasi atau PK misalnya pada huruf h tentang “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, dalam Putusan Mahkamah Agung yang berisi menguatkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tidak memuat sebagaimana disebutkan dalam huruf h karena jika putusan pengadilan tingkat di bawahnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung maka semua pernyataan dalam huruf h tersebut ada dalam putusan yang dikuatkan. Selain itu dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak mencantumkan memori kasasi atau memori PK, padahal dalam putusan Mahkamah Agung, dua hal tersebut wajib termuat sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 tentang Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam perkara kasasi adalah memori kasasi sedangkan dalam perkara PK adalah memori PK. 13. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga tidak relevan dengan putusan pada tingkat banding karena pengaturan mengenai upaya hukum biasa (banding) telah diatur dalam KUHAP yaitu pada Bab XVII, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Banding yang di dalamnya mengatur apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan tingkat pertama maka “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP tidak perlu dicantumkan karena semata-mata bentuk pengulangan dan diatur pula ketentuan mengenai status penahanan sebagaimana termuat dalam Pasal 242 KUHAP, sehingga berdasarkan sistematika penempatan Pasal 197 ayat (1) dalam KUHAP maka sejauh ini pengadilan tingkat pertamalah yang paling tepat menggunakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam menyusun format putusan; 14. Bahwa namun demikian KUHAP tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, apakah hanya berlaku untuk putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga berlaku untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, sehingga untuk menghindari akibat putusan batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) maka putusan pemidanaan di tingkat kasasi dan PK juga tetap mengacu sebagian pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. 15. Bahwa terhadap hal tersebut perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar tidak menimbulkan banyak pengulangan dalam substansi putusan di Mahkamah Agung, sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. 16. Bahwa Mahkamah Agung melalui Tim Magang Mahkamah Agung-Federal Court of Australia 2014 dan Tim Peneliti telah membuat sebuah kajian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 “Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan” yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perkara pidana, terjadi pengulangan pada rincian barang bukti yang diulang pada berbagai tempat dan tingkat pemeriksaan. Oleh karena terjadinya berbagai pengulangan dalam putusan maka berakibat terhadap ketidakefisienan format putusan seperti tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan salah ketik dan jangka waktu penyelesaian minutasi putusan menjadi semakin panjang. 17. Bahwa sebagai langkah tindak lanjut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/TUAKA.PID/SK/7/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Penyederhanaan Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2016, namun terkait pembentukan model putusan sederhana di Mahkamah Agung dalam perkara pidana masih menunggu tafsir keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bagi putusan pemidanaan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding. Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan perkara pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam praktiknya ternyata menghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada pencari keadilan sebagaimana prinsip “peradilan sederhana” dan juga prinsip “peradilan yang cepat karena” di dalam sistematika format putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat banyak pengulangan, antara lain uraian dakwaan, uraian tuntutan dan daftar barang bukti, yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan, selain itu dengan banyaknya halaman putusan, maka kemungkinan salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi. 2. Bahwa Mahkamah Agung tidak sepenuhnya sependapat dengan petitum Pemohon nomor 4 (empat) karena putusan dalam perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara agama tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menolak sepanjang terhadap petitum Pemohon tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 3. Bahwa perubahan makna Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana dimaksud dalam petitum Pemohon 3 (tiga) sejalan dengan kehendak Mahkamah Agung dalam mempercepat minutasi perkara pidana di Kamar Pidana Mahkamah Agung untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 1 Februari 2017, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: 1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat; 2. Pemohon memiliki hak konstitusionalitas yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981; 4. Menurut Pemohon, berlakunya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengakibatkan tidak jelasnya waktu penyelesaian perkara oleh Mahkamah Agung (MA) dan karenanya mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai berikut: a. terhambatnya Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakan keadilan dan kebenaran; b. adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja karena Pemohon dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 c. Pemohon dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan; d. Pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh Pemohon yang pada akhirnya berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh Pemohon; e. tidak adanya kepastian hukum terkait waktu pemberian imbalan jasa kepada Pemohon karena imbalan jasa baru akan diberikan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Kartu Tanda Penduduk dan kartu advokat yang dikeluarkan oleh PERADI]. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Pemohon dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara yang pada akhirnya berimbas kepada advokat yang menanganinya. Bagi para pencari keadilan pada umumnya, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara mengakibatkan terhambatnya penegakan keadilan dan kebenaran. Adapun khusus bagi Pemohon yang menangani suatu perkara tertentu, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pada dipertanyakannya kualitas dan keprofesionalan Pemohon oleh para pencari keadilan, artinya ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi imbalan jasa baru akan diterima Pemohon apabila perkara yang sedang ditangani telah selesai. Sehingga adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pula pada ketidakjelasan pembayaran imbalan jasa kepada Pemohon yang berarti tidak memberi jaminan kepastian hukum terhadap Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 kemudian berimbas pada terganggunya hak bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan: Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981, namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri (PN) atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan [Pengadilan Tinggi (PT) dan MA]; b. adanya ketidakpastian maksud Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengakibatkan MA mengalami kendala pada saat proses minutasi putusan perkara-perkara yang diajukan ke MA. Hal ini disebabkan oleh karena MA harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk namun tidak terbatas pada dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli yang notabene telah dicantumkan dalam putusan tingkat PN. Akibatnya proses minutasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa oleh MA, bahkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal; c. akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di MA, Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh MA. Akibatnya Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, yang sama saja artinya dengan tidak ada keadilan (justice delayed justice denied). d. Ketidakjelasan maksud Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 juga akan membuat semakin besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi di dunia peradilan. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3; mendengar keterangan ahli Bagir Manan, Eddy O.S. Hiariej, dan H. Slamet Soewondo, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] dan [3.11] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pokok permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945? [3.12.2] Bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah segala tindakan negara dan aparat penegak hukum harus berdasarkan atas hukum. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan (kekuasaan kehakiman) yang salah satunya dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Dalam ranah hukum pidana, hukum acara pidana (hukum pidana formil) diperlukan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Untuk tujuan dimaksud, UU 8/1981 mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang dimulai sejak tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 pengadilan. Hukum acara pidana menjelaskan tentang cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, salah satunya adalah bagaimana hakim menjalankan fungsinya dalam penjatuhan pidana. Selain itu, UU 8/1981 juga menetapkan asas-asas yang merujuk pada penegakan hak asasi manusia. Terdakwa diposisikan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak terdakwa tidak boleh diabaikan, terlebih menyangkut hak asasi manusia yang pada hakikatnya melekat pada diri setiap orang atau warga negara. Sehubungan dengan putusan hakim dalam perkara pidana, Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 telah menentukan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; Namun demikian, Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak memberikan kejelasan terkait keberlakuannya dalam pengertian, apakah berlaku untuk semua tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali ataukah hanya berlaku untuk tingkatan pengadilan tertentu saja. Padahal kejelasan dan kepastian keberlakuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut diperlukan oleh terdakwa khususnya sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri atau unsur yang terkandung dalam paham negara hukum. [3.12.3] Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dalam arti luas termasuk di dalamnya melindungi hak-hak terdakwa. Hal ini merupakan pengejawantahan dari paham negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan, salah satunya, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mencakup semua orang, tidak terkecuali terdakwa. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum yang adil, pasal dalam undang-undang, termasuk UU 8/1981, haruslah jelas karena ketidakjelasan suatu pasal dalam undang-undang akan memberikan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa salah satu asas UU 8/1981 adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut harus dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan dalam proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. Selain itu, asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi terdakwa saat menjalani proses peradilan sampai dengan putusnya perkara tersebut yaitu pengucapan putusan oleh hakim. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 ringan tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 yang menyatakan, ”Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pencantuman asas hukum ini ke dalam norma UU 48/2009 mengindikasikan bahwa peradilan memiliki tugas untuk memberi jalan bagi para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut. Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalannya proses pemeriksaan tidak memakan waktu lama dan berbelit-belit, termasuk dalam penyusunan putusan hakim. Sederhana artinya pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif. Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul/ditanggung oleh para pencari keadilan, termasuk yang kurang mampu secara ekonomi, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Bahwa selain asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 harus memperhatikan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkenaan dengan UU 8/1981, terlihat bahwa Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruh putusan pemidanaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pula tujuan yang hendak dicapai. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi dan juga pada tingkat banding, terutama dalam kaitannya dengan minutasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara disebabkan karena dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti. Menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi pemuatan kembali surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti sebagaimana yang sudah termuat dalam lampiran daftar barang bukti pada pengadilan negeri dan telah beberapa kali dibacakan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan hanya untuk pemuatan kembali uraian surat dakwaan dan juga uraian surat tuntutan pidana serta uraian status hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 barang bukti dalam putusan tingkat banding maupun tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, terlebih terhadap perkara besar yang dimensinya sangat luas seiring dengan semakin kompleksnya motif dan modus tindak pidana saat ini, sangat mungkin bahwa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti masing-masing memerlukan ratusan bahkan ribuan halaman/lembar yang akan berdampak pada bertambahnya waktu untuk mempersiapkan naskah putusan bagi hakim tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali serta lamanya waktu pula yang harus dialami oleh pihak terdakwa dan penuntut umum di dalam menunggu penyelesaian proses perkara tersebut. Akibatnya tidak saja timbul kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang tidak saja sulit dinilai secara ekonomis tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi pencari keadilan sehingga pada akhirnya kian menjauh dari perwujudan asas peradilan sederhana dan biaya ringan. Lebih jauh, keadaan demikian mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum perihal kapan suatu perkara selesai diperiksa, terutama pada putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali. Keterlambatan tersebut juga menyebabkan terhambatnya fungsi peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan, padahal tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (justice delayed justice denied). [3.12.4] Bahwa, sebagaimana dipahami, pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan judex juris yakni pengadilan yang tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana pengadilan tingkat pertama, demikian pula dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding meskipun merupakan judex facti, namun pada hakikatnya pencantuman kembali uraian dakwaan secara lengkap sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan, dan uraian tentang satu per satu tentang status hukum barang bukti tetap merupakan bentuk pengulangan, sebab ketiga unsur tersebut (surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan status hukum barang bukti) di samping merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama, juga telah disertakannya berkas surat dakwaan dan surat tuntutan pidana secara tersendiri yang juga melekat dalam berkas perkara yang pada saat perkara tersebut diperiksa pada tingkat banding maupun tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 berkas perkara. Oleh karena itu pencantuman uraian dakwaan sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan pidana, dan uraian satu per satu mengenai status hukum barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i UU 8/1981 tidak saja merupakan pengulangan akan tetapi justru mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi semakin lama serta memerlukan biaya tinggi sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam sub paragraf [3.12.3]. Bahwa keadaan demikian diakui pula oleh Pihak Terkait (Mahkamah Agung) dalam keterangannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Pengulangan fakta dalam putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi tersebut tidaklah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi terdakwa. Selanjutnya agar tidak terjadi kondisi justice delayed justice denied yang disebabkan oleh pengulangan fakta yang seharusnya hanya cukup dalam surat putusan pemidanaan tingkat pertama maka uraian dakwaan, uraian tuntutan, dan daftar barang bukti tidak perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan pengadilan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Hal itu sejalan dengan sejarah dibentuknya UU 8/1981, yaitu memberi perlindungan kepada tersangka dan terdakwa; Bahwa selain pertimbangan di atas, setelah Mahkamah memahami secara komprehensif ternyata pencantuman Pasal 197 ayat (1) berada di bawah Bab XVI perihal Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan di bawah Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Kata-kata “Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa” disebutkan dalam satu nafas sehingga secara sistematis haruslah ditafsirkan sebagai pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Penafsiran yang demikian adalah beralasan karena dalam perkara pidana pada hakikatnya pembuktian terhadap dugaan suatu tindak pidana terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama, demikian pula jenis pemeriksaan lainnya yaitu Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat masih ditempatkan di dalam Bab XVI, dimana ketiga jenis acara pemeriksaan tersebut (biasa, singkat dan cepat) hanya dikenal di dalam hukum acara pembuktian pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding diatur secara tersendiri yaitu di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 dalam Bab XVII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, sementara itu untuk pemeriksaan kasasi diatur di dalam Bab XVIII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kedua mengenai Pemeriksaan Untuk Kasasi. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pada sub paragraf [3.12.1] sampai dengan sub paragraf [3.12.4] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta prinsip lex certa sebagai pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan juga menghindari terjadinya kondisi justice delayed justice denied maka menurut Mahkamah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 hanya berlaku bagi pengadilan di tingkat pertama. Argumentasi Mahkamah tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa bagi pihak yang berkepentingan, apabila memerlukan surat dakwaan, surat tuntutan, dan uraian status hukum barang bukti dapat dengan mudah menemukan di dalam berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sebenarnya juga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara banding dan kasasi, termasuk peninjauan kembali. Sedangkan khusus untuk terdakwa, sejak awal persidangan sudah wajib diberi salinan berkas perkara yang di dalamnya termasuk memuat surat dakwaan untuk kepentingan pembelaannya [vide Pasal 143 ayat (4) UU 8/1981]. Begitu pula halnya dengan surat tuntutan pidana yang harus diberikan penuntut umum kepada terdakwa sesaat setelah surat tuntutan pidana dibacakan untuk kepentingan pembelaan pula. Bahwa selanjutnya yang juga penting Mahkamah tegaskan adalah berkenaan surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, yaitu guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka harus dilakukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali tanpa membedakan hakikat dengan surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama. Terkait hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat UU 8/1981, ternyata tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai surat putusan pemidanaan baik bagi pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali. Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut Mahkamah Agung dapat menggunakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) untuk menerbitkan peraturan yang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian agar ada kepastian hukum, Mahkamah Agung harus segera membuat pedoman (template putusan) mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan di tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali, antara lain: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. pasal-pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. diktum tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan menyebutkan status hukum barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran barang bukti. j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; [3.14] Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, Mahkamah tetap pada pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, yang pada pokoknya Pasal 197 ayat (2) huruf “k” bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Hal yang sama juga berlaku bagi Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf l bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 tidak dengan sendirinya batal demi hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”, sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait atau kuasanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id