102/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 102/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Nanang Kosasih, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Rimbo Panjang, Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 102/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 19 Juni 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; 4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD NRI 4 1945 dalam hal ini Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011, Pemohon meyakini bahwa Permohonan Pemohon merupakan bagian kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak konstitusional warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang UUD NRI 1945 merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu manifestasi dari prinsip tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, baik terhadap norma yang bersifat aktif (positif) yang bersifat makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, yang menimbulkan kerugian konstitusional. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah institusi yudisial yang menjalankan fungsi sebagai guardian of the constitution dan protector of constitutional rights, serta memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang- undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 5 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1), dan dengan demikian memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 7. Bahwa Pemohon merupakan lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (vide Bukti P-2), telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (vide Bukti P-3), dan telah dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) (vide Bukti P-4), namun belum dapat disumpah 6 sebagai Advokat ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003. Saat ini, Pemohon tengah menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide Bukti P-20). 8. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, Pemohon memiliki kompetensi hukum yang cukup untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil dan nonkomersial kepada keluarga sendiri, dalam hal ini kepada Ayah dan Kakak kandung Pemohon, yang tengah menghadapi permasalahan hukum pidana sebagai korban. Namun, maksud baik Pemohon untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan kekeluargaan tersebut tidak dapat dilakukan secara sah karena terbentur norma-norma dalam: a. Pasal 1 angka 2 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta b. Pasal 1 angka 1, angka 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 9. Bahwa dengan berlakunya norma-norma tersebut, Pemohon mengalami: a. Ketidakmampuan menjalankan fungsi perlindungan terhadap keluarga berdasarkan kompetensi hukum yang dimiliki; b. Ketidakjelasan status hukum apabila tetap memberikan bantuan hukum kepada keluarga, karena tidak adanya pengakuan normatif maupun ruang insidentil dalam ketentuan undang-undang a quo; c. Rasa ketidakadilan dan keterasingan hukum karena tindakan sosial dan tanggung jawab kekeluargaan Pemohon tidak diakui atau dilindungi secara hukum. 10. Bahwa kondisi ini tidak hanya dapat dialami oleh Pemohon seorang diri, melainkan juga berpotensi dialami oleh banyak Sarjana Hukum lain di seluruh Indonesia yang telah mengikuti PKPA dan lulus UPA namun belum dapat disumpah karena usia atau alasan administratif lainnya. Banyak di antara mereka berdomisili di daerah-daerah yang tidak memiliki Orgaisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, (vide bukti P-22) masih terdapat 254 kabupaten/kota yang belum 7 memiliki OBH terakreditasi atau sebannyak 49.4% kabupaten dan/kota kota belum memiliki OBH. 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004 telah secara tegas menyatakan bahwa tidak semua pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh advokat. Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam kondisi tertentu, bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak nonadvokat secara cuma-cuma dan dalam semangat pengabdian tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan justru menjadi bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas keadilan. 12. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan/atau setidaknya potensial, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, yang memenuhi seluruh unsur sebagai berikut: a. Terdapat hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; b. Hak tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji; c. Kerugian bersifat aktual dan potensial; d. Terdapat hubungan sebab-akibat langsung (causal verband) antara norma dan kerugian; e. Terdapat harapan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian tersebut dapat diakhiri atau dicegah. 13. Bahwa Pemohon tidak sedang bermaksud untuk menghapus atau merendahkan fungsi dan peran profesi advokat serta OBH, melainkan menghendaki agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap norma a quo, sehingga tidak menghalangi partisipasi insidentil yang sah oleh Sarjana Hukum dalam konteks kekeluargaan dan keterdesakan sosial, sebagai pengejawantahan dari prinsip akses terhadap keadilan (access to justice). 14. Bahwa dengan seluruh uraian di atas, Pemohon meyakini memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian 8 konstitusional atas ketentuan dalam UU 18/2003 dan UU 16/2011 terhadap UUD NRI 1945. III. POKOK PERMOHONAN A. Fakta Konkret dan Keadaan Empiris yang Membuktikan Kerugian Konstitusional Pemohon dan Perlunya Pengakuan Hukum atas bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum 1. Bahwa Pemohon adalah seorang Sarjana Hukum dan juga sedang menempuh Pendidikan Pasca sarjana Ilmu Hukum, Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), namun belum dapat angkat sebagai advokat karna belum disumpah sebagai advokat di Pengadilan Tinggi dan juga Pemohon belum mencapai usia 25 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003; 2. Bahwa secara keilmuan, etika, dan praktik, Pemohon telah memenuhi syarat substantif untuk menjalankan fungsi bantuan hukum secara bertanggung jawab. Dalam konteks sosial, Pemohon berkeinginan untuk menjalankan pengabdian sosial melalui pemberian bantuan hukum secara insidentil, nonkomersial, dan terbatas kepada keluarganya sendiri sebagai wujud pelaksanaan hak dan tanggung jawab konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa keluarga Pemohon berdomisili di Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang berjarak lebih dari 198 kilometer dari Kota Padang sebagai pusat layanan hukum (vide bukti P-21). Selain itu berdasarkan Data Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Sumatera Barat tidak ada yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan Domisili Pemohon berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM (vide bukti P-14) [BPHN, “Daftar Seluruh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi” Lihat : https://bphn.go.id/layanan/bantuan- hukum/obh diakes pada 5 Juni 2025] dan (vide bukti P-22) Kondisi geografis dan sosial ini menyulitkan akses terhadap advokat maupun lembaga bantuan hukum yang memadai. Dalam keadaan demikian, pemberian 9 bantuan hukum oleh anggota keluarga yang memiliki kapasitas hukum merupakan langkah paling efektif, efisien, dan terpercaya dan sejalan dengan asas kemudahan akses keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 ; 4. Bahwa keluarga Pemohon menghadapi rangkaian peristiwa hukum yang signifikan dan beruntun, antara lain; a. Dugaan tindak pidana pengancaman secara langsung terhadap kakak Pemohon An. Engla Mamerita Sari Berdasarkan Kartu Keluarga Kakak Pemohon yang Menerangkan Bahwa Hubungan orang tua Pemohon dan Kakak Pemohon (vide Bukti P-5 ) oleh oknum Wali Nagari dan juga Pengurus kelompok tani, dengan membawa mengayunkan senjata tajam berupa parang kearah kakak Pemohon serta mengucapkan akan membacok kakak pemohon, berdasarkan laporan yang telah dilaporkan oleh kakak Pemohon dengan nomor laporan : STPLP/08/I/2025/ Sek. Pancung Soal, Tanggal 31 Januari 2025 (vide Bukti P-7) b. Pencurian kabel dan buah sawit yang dilaporkan ayah Pemohon An. Karya Sumarna diterangkan melalui Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-5) pada 24 Februari 2025, yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Pancung Soal dengan laporan Nomor : STPLP/22/II/2025/ Sek. Pancung Soal, Tanggal 24 Februari 2025 (vide bukti P-8) namun Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) secara administratif tertanggal mundur, yaitu 22 Februari 2025 (vide bukti P- 8); c. Pembakaran pondok ladang keluarga pada 9 Maret 2025, yang telah dilaporkan oleh ayah Pemohon kepada Kepolisian Sektor Pancung Soal dengan laporan Nomor : STPLP/27/III/2025/ Sek. Pancung Soal tanggal 9 Maret 2025 (vide bukti P-9), namun dalam dokumen laporan tahun diterimanya laporan ditulis sebagai tanggal 9 Maret 2024 (vide bukti P-9); d. Pencurian dan pengancaman yang terjadi 5 April 2025, yang telah dilaporkan oleh ayah Pemohon kepada Kepolisian Sektor Pancung 10 Soal dengan laporan Nomor : STPLP/38/IV/2025/ Sek. Pancung Soal tanggal 5 April 2025 (vide bukti P-10). Dalam dugaan tindak pidana tersebut pelaku terekam secara langsung saat melakukan dan Pengancaman terhadap adik Pemohon dengan mengucapakan akan memecahkan kepala adik pemohon untuk melakukan kabur dari Lokasi TKP. Namun penyelidikan diarahkan pada pasal Pencurian Biasa yang mana sangat mempertimbangkan aspek Kerugian yang dihitung pada barang bukti Buah Kelapa sawit yang tidak diangkut Pelaku, sehingga proses penyelidikan yang berlarut – larut dan mengarah kepada Tindak Pidana Ringan. Meskipun pada saat pemeriksaan TKP menunjukan kerugian sudah melebihi batas minimum Pencurian dengan ancaman Tindak Pidana Ringan. e. Pencurian ulang kabel listrik pondok yang telah di bakar sebelumnya sepanjang +1.500 Meter pada 7 April 2025, yang juga sudah dilaporkan melalui Pesan Whats app Kepada Kanit Reskrim Polsek Pancung Soal Oleh Ayah Pemohon, Namun tidak ditindaklanjuti dengan Laporan Resmi karena keluarga Pemohon telah merasakan kelelahan fisik dan psikologis untuk melaporkan secara remsi dan juga merasa kehilangan harapan atas efektivitas pelaporan. 5. Bahwa dalam seluruh kejadian tersebut, Pemohon telah hadir secara aktif mendampingi keluarga, baik secara emosional maupun substantif hukum. Namun, kehadiran Pemohon tidak diakui secara hukum sebagai pendamping atau kuasa hukum karena statusnya yang belum disumpah sebagai advokat. Dalam praktik, penyidik membatasi peran Pemohon hanya sebagai anggota keluarga, yang menyebabkan keluarga tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Hal ini melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 6. Bahwa Bahwa dalam seluruh kejadian tersebut, Pemohon telah hadir secara aktif mendampingi keluarga, baik secara emosional maupun substantif hukum. Namun, kehadiran Pemohon tidak diakui secara hukum sebagai pendamping atau kuasa hukum karena statusnya yang belum disumpah sebagai advokat. Dalam praktik, penyidik membatasi peran 11 Pemohon hanya sebagai anggota keluarga, yang menyebabkan keluarga tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Hal ini melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa kejadian serupa sangat berpotensi terjadi pada sarjana hukum lain di Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan hukum, lulus PKPA dan UPA, namun belum disumpah sebagai advokat karena alasan usia atau administratif lainnya. Berdasarkan sebaran OBH terakreditasi di Indonesia setidaknya masih terdapat 49.4 Persen kabupaten yang belum memiliki OBH, Oleh karena itu, norma a quo tidak hanya menimbulkan kerugian aktual bagi Pemohon, tetapi juga menimbulkan kerugian sistemik dan potensial terhadap ribuan sarjana hukum lain yang terhalangi secara konstitusional dalam memberikan bantuan hukum insidentil kepada masyarakat, khususnya dalam konteks kekeluargaan dan keterdesakan. 8. Bahwa ambiguitas dan pembatasan asal a quo telah menutup ruang legal bagi warga negara seperti Pemohon untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan akademik secara insidentil dan terbatas. Norma-norma dalam UU 18/2003 dan UU 16/2011 telah menciptakan hambatan administratif yang kaku dan diskriminatif, yang menghalangi pelaksanaan nilai-nilai konstitusional berupa keadilan substantif dan pengakuan terhadap kapasitas akademik warga negara. Padahal, hak untuk berpartisipasi dalam pengabdian sosial dan menggunakan ilmu pengetahuan dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Demikian pula, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat hukum secara setara. Penutupan ruang hukum terhadap sarjana hukum yang ingin memberikan bantuan hukum insidentil secara kekeluargaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedua hak tersebut ; 9. Bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk meniadakan peran profesi advokat ataupun menghindari persyaratan formal seperti sumpah dan justru memperluas upaya akses keadilan disaat masih banyak terdapat kabupaten yang belum memiliki OBH, Namun permohonan Pemohon 12 untuk membuka ruang tafsir konstitusional secara terbatas. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir progresif terhadap norma a quo agar tidak ditafsirkan secara eksklusif, serta memberikan pengakuan konstitusional terhadap bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum dalam konteks kekeluargaan, keterdesakan sosial, dan secara nonkomersial. B. Objek Permohonan 1. Bahwa yang menjadi ruang lingup Pasal yang diuji kosntitusionalnya oleh pemohon sebagai berikut : a. Pasal 1 angka 2 UU/18/2003:"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien." b. Pasal 1 angka 9 UU/18/2003: “Bahwa dalam Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu” c. Pasal 1 angka 1 UU 16/2011: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”; d. Pasal 1 angka 3 UU 16/2011: “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”; e. Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (2) UU 16/2011: (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang- Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 13 c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. 2. Bahwa dasar konstitusional UUD NRI 1945 yang di jadikan batu uji oleh pemohon sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; b. Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."; c. Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."; dan d. Pasal 28C ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." C. Permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 ayat (1) s/d (2) UU 16/2011 dapat diperikasa Kembali oleh Mahkamah 1. Bahwa sebelumnya Mahkamah telah pernah menguji terkait norma a quo dalam Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 yang di ajukan oleh para 14 pemohon: Dominggus Maurits Luitnan, S.H.; Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.; Abdurahman Tardjo, S.H.; TB. Mansyur Abubakar, S.H.; M.A. Radjagukguk, S.H., M.H.; Malkam Bouw, S.H.; L.A. Lada, S.H.; Hj. Metiawati, S.H., M.H.; A. Yetty Lentari, S.H.; dan Shinta Marghiyana, S.H. yang secara keseluruhan pemohon merupakan sebagai advokat; 2. Bahwa permohonan ini tidak melanggar prinsip nebis in idem karena terdapat perbedaan fundamental dalam subjek pemohon dan objek yang diuji dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU- X/2012. Dalam perkara 88/PUU-X/2012, para pemohon adalah advokat yang telah disumpah dan menjalankan profesi, sedangkan dalam permohonan ini, Pemohon adalah Sarjana Hukum yang belum disumpah sebagai advokat namun telah lulus PKPA dan UPA. Selain itu, perkara 88/PUU-X/2012 menguji berbagai pasal UU Bantuan Hukum (Pasal 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, dan 22), sedangkan permohonan ini menguji Pasal 1 angka 2 dan angka 9 UU Advokat serta Pasal 1 angka 1, angka 3, dan Pasal 8 UU Bantuan Hukum yang belum pernah diuji sebelumnya dalam konteks hak sarjana hukum non-advokat; 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam dasar kerugian konstitusional yang dialami antara perkara sebelumnya dengan permohonan ini. Dalam Putusan 88/PUU-X/2012, kerugian konstitusional yang didalilkan adalah terkait hak profesi advokat dalam menjalankan praktik dan mendapat kompensasi dari negara, sedangkan dalam permohonan ini, kerugian konstitusional yang dialami adalah hak Pemohon sebagai sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum insidentil dan nonkomersial kepada keluarga sendiri dalam konteks darurat dan keterpencilan geografis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua perkara memiliki substansi dan dimensi yang berbeda secara fundamental; 4. Bahwa perspektif dan tujuan permohonan ini berbeda secara diametral dengan perkara 88/PUU-X/2012. Putusan 88/PUU-X/2012 mengusung perspektif proteksionis untuk melindungi eksklusivitas profesi advokat dan mempertahankan monopoli advokat dalam pemberian bantuan hukum, sedangkan permohonan ini mengusung perspektif inklusif untuk 15 membuka akses keadilan melalui bantuan hukum insidentil dalam situasi darurat kekeluargaan. Tujuan permohonan ini adalah mengisi celah hukum yang dimaknai ambigu untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi sarjana hukum yang hendak membantu keluarganya, bukan untuk mengurangi atau menghilangkan peran advokat; 5. Bahwa konteks faktual yang melatarbelakangi permohonan ini sama sekali berbeda dengan perkara sebelumnya. Dalam perkara 88/PUU- X/2012, para pemohon adalah advokat yang sudah berpraktik dan merasa terganggu dengan keberadaan pemberi bantuan hukum lain yang dapat mengurangi kesempatan mereka, sedangkan dalam permohonan ini, Pemohon adalah sarjana hukum yang justru tidak dapat memberikan bantuan kepada keluarga korban karena ketiadaan advokat atau LBH di daerah terpencil tempat keluarganya berdomisili. Situasi ini menunjukkan bahwa permohonan ini lahir dari kebutuhan praktis akan akses keadilan, bukan dari kepentingan ekonomi atau professional; 6. Bahwa permohonan ini mengangkat isu hukum yang bersifat novel dan belum pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Permohonan ini secara khusus mengangkat isu hak sarjana hukum non- advokat untuk memberikan bantuan hukum insidentil kepada keluarga dalam konteks kekeluargaan dan kondisi darurat geografis, yang merupakan dimensi baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya. Aspek hubungan kekeluargaan, kondisi darurat, sifat insidentil, dan keterpencilan geografis merupakan elemen- elemen yang memberikan kekhususan pada permohonan ini dan membedakannya dari perkara-perkara terdahulu; 7. Bahwa permohonan ini justru bersifat komplementer dan tidak bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Permohonan ini sejalan dengan semangat Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 UU Advokat, yaitu tidak menghalangi bantuan hukum nonkomersial dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan Putusan 88/PUU-X/2012 karena tidak menyangkut hak advokat melainkan hak sarjana hukum dalam konteks yang sangat terbatas. Dengan demikian, permohonan ini merupakan perkara baru 16 yang memiliki substansi, konteks, dan tujuan yang berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya, sehingga tidak melanggar prinsip nebis in idem dan layak untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. D. Hak Pemberian Bantuan Hukum Nonkomersial Oleh Sarjana Hukum Merupakan Konstitusional. 1. Bahwa Pasal 1 Angka 3 UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya; 2. Bahwa konsep negara hukum (rechtsstaat) yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang mensyaratkan adanya akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi, geografis, maupun formal keanggotaan dalam organisasi tertentu; 3. Bahwa dalam konteks negara hukum, bantuan hukum bukan sekedar kebijakan sosial (social policy) melainkan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses keadilan secara substantif, yang mencakup pula pengakuan terhadap kapasitas individu yang memiliki kompetensi hukum untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat dan keterpencilan geografis; 4. Bahwa prinsip equality before the law sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya mengandung aspek formal equality melainkan juga substantive equality yang mensyaratkan adanya perlakuan yang sama dalam akses terhadap bantuan hukum, termasuk pengakuan terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh sarjana hukum yang telah memiliki kompetensi namun belum memiliki status formal sebagai advokat; 17 5. Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam konteks bantuan hukum insidentil, Pemohon memiliki hak untuk diperlakukan sama untuk membela dan memberikan bantuan hukum kepada keluarga dikarenakan Pemohon telah memiliki kompetensi dasar dalam memberikan bantuan hukum terutama dalam konteks akses memperoleh keadilan; 6. Bahwa konsep kepastian hukum yang adil (fair legal certainty) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak sarjana hukum yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan bantuan hukum dalam situasi darurat dan konteks kekeluargaan tanpa menimbulkan ambiguitas yang merugikan; 7. Bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung prinsip bahwa warga negara yang memiliki kompetensi yang setara tidak boleh diperlakukan berbeda hanya berdasarkan status formal atau keanggotaan dalam organisasi tertentu, sehingga sarjana hukum yang telah lulus PKPA dan UPA memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberikan bantuan hukum dalam konteks yang terbatas dan proporsional; 8. Bahwa pengakuan yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap kompetensi akademik dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan khusus, sehingga sarjana hukum yang telah mengikuti PKPA dan lulus UPA memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensinya dalam memberikan bantuan hukum secara terbatas; 9. Bahwa jaminan yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup jaminan bahwa hak konstitusional warga negara tidak akan dibatasi secara tidak proporsional oleh norma hukum yang bersifat eksklusif, sehingga sarjana hukum memiliki jaminan konstitusional untuk 18 dapat memberikan bantuan hukum kepada keluarga dalam situasi darurat tanpa dikriminalisasi atau didiskriminasi; 10. Bahwa perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dari pembatasan yang berlebihan atau diskriminatif, sehingga sarjana hukum memiliki hak perlindungan konstitusional ketika memberikan bantuan hukum kepada keluarga dalam konteks insidentil dan nonkomersial; 11. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dengan demikian seharusnya Pemohon berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam memberikan bantuan hukum kepada keluarga Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman; 12. Bahwa perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup perlindungan terhadap hak konstitusional individu untuk menggunakan kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya dalam melindungi diri dan keluarga dari ancaman hukum, sehingga pembatasan terhadap hak ini harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif; 13. Bahwa perlindungan keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup hak untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga dalam situasi darurat yang dalam konteks ini adalah hak sarjana hukum untuk mendampingi keluarga yang menjadi korban tindak pidana melalui bantuan hukum yang kompeten dan bertanggung jawab; 14. Bahwa perlindungan kehormatan dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap kehormatan akademik dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan hukum dan pelatihan khusus, sehingga sarjana hukum yang telah 19 mengikuti PKPA dan lulus UPA memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas kehormatan dan martabat profesionalnya; 15. Bahwa perlindungan harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup perlindungan terhadap investasi pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh sarjana hukum, sehingga kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan S1 Hukum, PKPA, dan UPA harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan keluarga dan masyarakat; 16. Bahwa hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup rasa aman dari diskriminasi dan kriminalisasi ketika memberikan bantuan hukum kepada keluarga dalam situasi darurat, sehingga sarjana hukum memiliki hak untuk merasa aman ketika menjalankan fungsi sosial dan kekeluargaan melalui bantuan hukum insidentil; 17. Bahwa perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup perlindungan dari ketakutan akan sanksi hukum ketika memberikan bantuan hukum kepada keluarga dalam konteks insidentil dan nonkomersial, sehingga sarjana hukum tidak boleh merasa takut untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan kekeluargaan; 18. Bahwa hak untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup hak untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sehingga pembatasan terhadap hak ini harus dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan substansi dari hak tersebut; 19. Bahwa Pemohon berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 artinya perlakuan khusus bagi Pemohon untuk memberikan bantuan hukum di luar konteks kelembagaan OBH dan belum disumpah menjadi advokat harus diberikan kesempatan untuk 20 memberikan bantuan hukum melalui bantuan hukum insidentil kepada keluarga sendiri dalam hal akses memperoleh keadilan; 20. Bahwa kemudahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup kemudahan prosedural dan substantif dalam mengakses keadilan, termasuk kemudahan bagi sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga tanpa harus melalui prosedur birokratis yang berbelit-belit dan tidak relevan dengan situasi darurat; 21. Bahwa perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap kondisi khusus geografis dan sosial yang dialami oleh masyarakat di daerah terpencil, sehingga sarjana hukum yang berdomisili di daerah yang tidak memiliki OBH atau advokat harus mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memberikan bantuan hukum; 22. Bahwa kesempatan yang sama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup kesempatan yang setara bagi sarjana hukum untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dimilikinya dalam memberikan bantuan hukum tanpa dikesampingkan hanya karena tidak memiliki status formal sebagai advokat atau tidak tergabung dalam OBH; 23. Bahwa manfaat yang sama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup manfaat dari investasi pendidikan dan pelatihan hukum yang telah dilakukan, sehingga sarjana hukum harus dapat memperoleh manfaat dari kompetensi yang dimilikinya untuk membantu keluarga dan masyarakat; 24. Bahwa persamaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup persamaan perlakuan terhadap warga negara yang memiliki kompetensi yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan status formal atau keanggotaan dalam organisasi tertentu, sehingga sarjana hukum yang telah lulus PKPA dan UPA memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberikan bantuan hukum dalam konteks yang terbatas; 25. Bahwa keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup keadilan substantif yang mengutamakan substansi di 21 atas formalitas, sehingga kompetensi dan itikad baik sarjana hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada keluarga harus lebih diutamakan daripada formalitas status atau keanggotaan dalam organisasi; 26. Bahwa Pemohon berhak mengembangkan diri berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dimana Pemohon memiliki kompetensi dari pendidikannya ingin digunakan untuk memperoleh manfaat dengan cara memberi bantuan hukum kepada keluarga secara insidentil dan dalam upaya akses keadilan; 27. Bahwa hak mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup hak untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki melalui praktik dan pengalaman, sehingga sarjana hukum memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemberian bantuan hukum kepada keluarga dalam konteks yang bertanggung jawab; 28. Bahwa hak mendapat pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup hak untuk mendapatkan pengakuan atas pendidikan yang telah diperoleh, sehingga sarjana hukum yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum, PKPA, dan UPA memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas pendidikan tersebut; 29. Bahwa hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mencakup hak untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga sarjana hukum memiliki hak untuk menggunakan ilmu hukum yang dimilikinya untuk membantu keluarga; 30. Bahwa meskipun saat ini negara telah mengatur dan memberikan bantuan hukum melalui LBH dan pro bono oleh advokat yang diatur dalam UU 16/2011 dan UU 18/2003, namun masih menyisakan permasalahan lain seperti pemerataan LBH dan akses jarak yang mendiskriminasi dalam akses pemberian bantuan hukum, permasalahan bantuan hukum saat ini masih belum efektif dan menjadi bias serta menjadi legal issue; 22 31. Bahwa ketidakmerataan sebaran OBH di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan akses keadilan yang sistemik dimana 51 persen kabupaten belum memiliki OBH terakreditasi, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai kecuali melalui bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum yang berdomisili di daerah yang sama; 32. Bahwa dalam sistem bantuan hukum nasional, UU 16/2011 hanya mengakui pemberian bantuan hukum oleh LBH yang terakreditasi termasuk paralegal yang berada dalam strukturnya, selanjutnya dalam Pasal 9 juga diatur bahwa LBH dapat melibatkan Dosen dan juga mahasiswa Fakultas Hukum dalam hal memberikan Bantuan Hukum, namun di sisi lain UU 16/2011 dan UU 18/2003 tidak memberikan ruang kepada individu seperti Pemohon yang justru telah lulus Sarjana Hukum dan UPA untuk melakukan pendampingan secara independen; 33. Bahwa dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (vide bukti P-17) memang mengatur keterlibatan paralegal namun terbatas hanya dalam kerangka kelembagaan LBH, dalam Pasal 4 terkait persyaratan menjadi Paralegal tidak mensyaratkan memiliki latar Pendidikan Hukum, artinya saat ini dalam hukum positif tidak ada mekanisme yang mengakomodasi pemberian bantuan hukum oleh individu Sarjana Hukum non Advokat dan di luar LBH secara jelas; 34. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia dikenal mekanisme kuasa insidentil dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (vide bukti P-15) dan Pasal 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) (vide bukti P-16), hal tersebut diperkuat dengan Lampiran Rapat Putusan Hakim Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (vide bukti P-18) yang memberikan landasan hukum kemungkinan seseorang non advokat untuk mewakili anggota keluarganya di pengadilan secara insidentil; 23 35. Bahwa sebelumnya Pasal 31 UU 18/2003 pernah mengatur ancaman pidana bagi pihak nonadvokat memberikan jasa hukum dan seolah-olah seperti advokat, namun "Demi Keadilan" pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 006/PUU- II/2004 dengan alasan bahwa hak untuk memberikan dan menerima bantuan hukum tidak boleh dihambat oleh formalitas administratif selama tidak bersifat profesional dan dilakukan dengan itikad baik secara cuma- cuma; 36. Bahwa ratio decidendi dari Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 menegaskan bahwa hak untuk memberikan dan menerima bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara berlebihan oleh formalitas administratif, sehingga sarjana hukum yang memberikan bantuan hukum kepada keluarga secara insidentil dan nonkomersial harus mendapatkan perlindungan konstitusional yang sama; 37. Bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum menimbulkan pemaknaan yang ambigu dan pembatasan yang menimbulkan kerugian konstitusional warga negara, suatu hak yang secara substantif dijamin oleh konstitusi tidak dapat dijalankan hanya karena tidak tersedia mekanisme legal untuk melaksanakannya; 38. Bahwa praktik peradilan dan penyidikan saat ini menunjukkan bahwa bantuan hukum oleh nonadvokat meskipun tidak dilarang secara tegas kerap ditolak oleh penyidik karena tidak memiliki dasar legal formal, akibatnya masyarakat seperti Pemohon yang tidak memiliki akses terhadap advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tidak memiliki alternatif hukum lain meskipun pihak yang bersangkutan memiliki kapasitas dan hubungan kekeluargaan dengan korban atau pelapor; 39. Bahwa salah satu hak setiap warga negara adalah memperoleh akses keadilan, akses keadilan sendiri dapat dimaknai dengan pemberian bantuan hukum dalam memperoleh akses keadilan, sehingga ambiguitas pemaknaan dan pembatasan pada norma a quo perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah agar tidak menjadi penghalang atau pembatas hak konstitusi 24 warga negara sarjana hukum yang memiliki kompetensi dapat memberikan bantuan hukum secara insidentil secara sah dan legal. Tabel 1: Pemetaan Hak Konstitusional Pemohon yang Terlanggar No. Pasal UUD NRI 1945 Substansi Hak Konstitusional Bentuk Pelanggaran oleh Norma A Quo Kerugian Aktual/Potensial Pemohon 1 Pasal 28C ayat (1) Hak mengembangkan diri melalui pendidikan, keilmuan, dan kontribusi sosial Norma a quo menutup ruang aktualisasi keilmuan hukum secara sah bagi sarjana hukum nonadvokat dalam konteks sosial dan kekeluargaan Pemohon tidak dapat menggunakan ilmu hukum secara sah untuk membantu keluarga, sehingga terjadi peminggiran terhadap kompetensi akademik 2 Pasal 28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Norma hanya mengakui advokat/LBH sebagai pemberi jasa hukum, tanpa membuka ruang pengecualian terhadap bantuan hukum insidentil oleh individu sarjana hukum Pemohon mengalami ketidakpastian hukum, takut dikriminalisasi bila tetap mendampingi keluarga, dan diperlakukan tidak setara dengan pihak yang memiliki kapasitas formal 3 Pasal 28G ayat (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman Norma menghalangi perlindungan aktif terhadap keluarga sendiri oleh Pemohon, meski tindakan tersebut didorong oleh tanggung jawab kekeluargaan dan kondisi darurat Keluarga Pemohon menjadi tidak terlindungi secara hukum karena Pemohon tidak diakui secara sah sebagai pendamping, menciptakan rasa tidak aman dan diskriminatif 4 Pasal 28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan Tidak ada kemudahan normatif bagi sarjana hukum di wilayah tanpa OBH atau advokat untuk memberikan bantuan hukum secara terbatas dan insidentil Pemohon kehilangan kesempatan yang sama dalam menjalankan fungsi sosial hukumnya, dan keluarga tidak memperoleh akses keadilan secara substantif 25 E. Ambiguitas Pemaknaan dan Pembatasan Norma a quo mengakibatkan Kerugian Kontitusional Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003, apabila dikaitkan secara sistemik dengan Pasal 1 angka 1, membentuk suatu struktur norma definisi yang dimaknai secara eksklusif, sehingga segala bentuk jasa hukum termasuk pemberian bantuan hukum insidentil kepada keluarga oleh Sarjana Hukum dianggap hanya dapat dilakukan oleh advokat yang telah disumpah. Pemahaman tersebut secara langsung menutup ruang partisipasi konstitusional warga negara yang telah memiliki kompetensi hukum namun belum disumpah, sekalipun dalam konteks kekeluargaan, insidentil, dan nonkomersial; 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (2) UU 16/2011 juga memberikan pengaturan hukum bahwa antuan hukum hanya dapat di berikan oleh LBH yang terakreditasi yang juga memberikan kemungkinan pemberian bantuan hukum oleh parelgal, dosen, dan mahasiswa hukum tetapi, hanya dalam konteks kelembgaan LBH. Meskipun dalam UU 16/2011 Merupakan undang-undang yang secaara khusus mengatur terkait bantuan hukum, namun dalam pengaturannya lebih tepat sebagai Undang-Undang tentang Lembaga Bantuan Hukum karna tidak menggatur secara ekplisit terkait bantuan hukum di luar LBH. Peraturan dalam UU 16/2011 telah menutup hak konstitusional sarjana hukum yang telah lulus PKPA untuk memberikan bantuan secara insidentil dalam konteks kekeluargaan; 3. Bahwa ambiguitas pemaknaan dan pembatasan norma a quo yang menutup ruang dan peran sarjana hukum dalam memberikan bantuan hukum yang sah dan legal tidak hanya dapat terjadi pada Pemohon namun berpotensi menutup ruang seluruh sarjana hukum yang keluarganya untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil; 4. Bahwa norma a quo menjadi penghambat langsung bagi Pemohon untuk menggunakan keilmuan hukumnya secara sah dan terbatas dalam situasi kekeluargaan, termasuk untuk mendampingi pelapor atau korban dalam proses pelaporan, komunikasi dengan penyidik, dan pengajuan praperadilan yang semuanya bersifat nonlitigasi dan tidak profesional; 26 5. Bahwa pemaknaan norma a quo secara absolut telah mengakibatkan dalam praktik, penyidik kepolisian sering menolak pendampingan oleh nonadvokat, meskipun dilakukan oleh Sarjana Hukum yang telah lulus UPA, karena secara formil belum disumpah. Hal ini menciptakan penghalang administratif yang bersifat absolut dan mengabaikan kapasitas keilmuan serta kebutuhan konkret dari pihak yang didampingi; 6. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh aparat hukum bukanlah permasalahan dalam implikasi penerapan norma dilapangan akan tetapi norma a quo telah memberikan makna ambigu dan bercabang yang perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah agar tidak mengakibatkan kerugian kontitusional bagi sarjana hukum yang bernasib sama dengan pemohon terlebih keterbatasan LBH yang masih belum merata di setiap kabupaten di seluruh Indonesia; 7. Bahwa dalam ambiguitas pemaknaan norma a quo dimaknai absolut dalam literasi hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa yang boleh memberikan bantuan hukum adalah advokat, kuasa insidentil perdata dan PHI, tidak satupun literasi hukum di Indonesia memberikan dasar atau pijkan oleh sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum insidentil dalam konteks pidana [Hukum online, “Yang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat”, Lihat: https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-boleh-beracara-di- pengadilan-selain-advokat-lt4bc4a5d132f01/ diakes pada 5 Juli 2025, FH UMSU, “Bantuan Hukum Pengertian , Hak Dan Kewajiban” Lihat: https://fahum.umsu.ac.id/info/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan- kewajiban/ diakes pada 5 Juli 2025 dan Forum Akes Keadilan Untuk Semua (FOKUS), “Bantuan Hukum Untuk Semua Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya” Lihat: https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan- Hukum-Untuk-Semua.pdf diakes pada 5 Juli 2025]. Hal ini memberikan pemahaman bahwa yang menjadi permasalahan bukan lah implemantasi dari norma a quo melainkan isi norma tersebut telahmemberikan Batasan atas siapa saja yang boleh memberikan bantuan hukum; 27 8. Bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, namun dalam praktiknya telah mengalami evolusi dengan mengakui pluralitas sumber hukum dimana kedudukan lex ne scripta (hukum tidak tertulis) setara dengan lex scripta dan dapat menggantikan posisi hukum tertulis jika norma hukum positif tidak mengatur perbuatan melawan hukum tertentu; 9. Bahwa meskipun UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan secara spesifik subjek pemberi bantuan hukum sebagai advokat yang telah disumpah atau lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, namun interpretasi eksklusif terhadap norma- norma tersebut telah mengalami perkembangan signifikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "setiap orang atau lembaga yang memberikan bantuan pemberian informasi dan bantuan konsultasi hukum terhadap pihak yang membutuhkan bantuan hukum tidak dapat dipidana" serta tidak diberlakukan bagi dosen PNS untuk pengabdian masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi; 10. Bahwa kondisi ini menciptakan zona abu-abu normatif bagi sarjana hukum yang telah lulus PKPA dan UPA namun belum disumpah sebagai advokat, sehingga berpotensi menghambat akses keadilan bagi masyarakat khususnya dalam konteks bantuan hukum yang bersifat insidentil dan nonkomersial dalam lingkungan kekeluargaan; 11. Bahwa ketentuan yang membatasi akses bantuan hukum berpotensi bersinggungan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak pengembangan diri, kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta kemudahan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sehingga diperlukan harmonisasi norma-norma yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk peran sarjana hukum dalam memberikan bantuan hukum yang bersifat insidentil dan 28 nonkomersial, dan oleh karenanya norma a quo perlu diberikan tafsir konstitusional agar tidak ditafsirkan secara eksklusif dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif; 12. Bahwa norma a quo menjadi penghambat langsung dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk menggunakan keilmuan hukumnya secara sah dan terbatas dalam situasi kekeluargaan, termasuk untuk mendampingi pelapor atau korban dalam proses pelaporan, komunikasi dengan penyidik, dan pengajuan praperadilan yang semuanya bersifat nonlitigasi dan tidak profesional. F. Pembatasan Akibat Ambiguitas Pemaknaan Norma A Quo Bertentangan Dengan UUD NRI 1945  Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 Menimbulakan Larangan Substantif terkait "Jasa Hukum" 1. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 yang menyatakan "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien" secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon melalui rantai sebab akibat yang tidak terputus. Norma tersebut menetapkan definisi eksklusif bahwa jasa hukum hanya dapat diberikan oleh advokat, yang berakibat langsung melarang Pemohon memberikan jasa hukum kepada keluarga; 2. Bahwa kerugian konstitusional ini bukan disebabkan oleh usia Pemohon yang belum disumpah menjadi advokat, melainkan disebabkan oleh definisi norma yang bersifat eksklusif. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa meskipun kelak Pemohon menjadi advokat, ribuan sarjana hukum lain yang belum disumpah dapat mengalami kerugian yang identik akibat norma yang sama, sehingga permasalahan ini merupakan masalah struktural bukan masalah individual. 3. Bahwa larangan substantif ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena menutup pemanfaatan ilmu pengetahuan 29 hukum Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, PKPA, dan lulus UPA untuk melindungi keluarga korban tindak pidana. Norma tersebut juga menghambat pengembangan diri Pemohon melalui praktik hukum yang bertanggung jawab, serta mencegah kontribusi Pemohon untuk kesejahteraan keluarga melalui kompetensi akademik yang dimiliki berdampak langsung terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 terbukti dari rangkaian kejadian konkrit. Akibatnya, keluarga merasa tidak terlindungi secara hukum meskipun memiliki anggota keluarga yang berkompeten di bidang hukum. 4. Bahwa ambiguitas pemaknaan definisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah pendampingan yang diberikan kepada keluarga termasuk dalam kategori "jasa hukum" yang dilarang ataukah "bantuan kekeluargaan" yang diperbolehkan. Norma tersebut juga menciptakan diskriminasi berdasarkan status formal antara sarjana hukum yang telah lulus UPA dengan advokat meskipun memiliki kompetensi yang setara, serta tidak memberikan ruang pengecualian untuk bantuan hukum dalam konteks kekeluargaan dan nonkomersial.  Pasal 1 angka 9 UU 18/2003: Kontradiksi Definisional Menciptakan Ketidakpastian Sistemik dalam Batuan Hukum 6. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 yang menyatakan "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma- cuma kepada Klien yang tidak mampu" secara struktural menciptakan larangan ganda (double prohibition). UU 18/2003 menetapkan bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat, sementara UU 16/2011 menetapkan bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh lembaga terakreditasi, sehingga Pemohon tidak dapat masuk dalam kategori manapun meskipun memiliki kompetensi yang memadai. 30 7. Bahwa kontradiksi definisional ini secara langsung merugikan Pemohon, sebagaimana terjadi pada tanggal 24 Februari 2025 ketika ayah Pemohon melaporkan tindak pidana pencurian. Pemohon bermaksud memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namun tidak dapat masuk dalam definisi UU 18/2003 karena bukan advokat, dan juga tidak dapat masuk dalam definisi UU 16/2011 karena bukan lembaga. Akibatnya, penyidik tidak mengetahui rujukan mana yang harus digunakan untuk mengakui status Pemohon. 8. Bahwa kontradiksi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum sistemik dimana dua undang-undang memberikan definisi yang berbeda untuk istilah "bantuan hukum" yang identik. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam implementasi bagi aparat penegak hukum, dan menciptakan pembatasan dan kerugian konstitusional bagi posisi Pemohon sebagai sarjana hukum yang bermaksud membantu keluarga karena tidak masuk dalam kategori hukum yang mengakomodasi. 9. Bahwa larangan ganda (double prohibition) ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 karena menghilangkan kemudahan akses keadilan dengan menciptakan hambatan birokratis yang tidak perlu. Kontradiksi tersebut juga menimbulkan diskriminasi dalam implementasi antara masyarakat di daerah yang memiliki advokat versus daerah yang tidak memiliki advokat atau OBH, serta tidak memberikan perlakuan khusus untuk kondisi darurat geografis karena definisi yang bersifat kaku.  Pasal 1 angka 1 UU 16/2011: Bantuan Hukum hanya dapat diberikan oleh OBH dan Mengabaikan Bantuan Hukum Individual Sarjana Hukum 10. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 yang menyatakan "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum" secara struktural melarang bantuan hukum individual. Norma tersebut hanya mengakui "Pemberi Bantuan Hukum" yang didefinisikan sebagai 31 lembaga dalam Pasal 1 angka 3, sehingga Pemohon sebagai individu dikecualikan dari kategori pemberi bantuan hukum. Meskipun demikian pemohon menghormati upaya negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum dalam bentuk kelembagaan tapi akibat norma a quo pemberian bantuan hukum secara insidentil dan cuma-cuma dalam kontek kekeluargaan menjadi tidak sah dal legal dimata penegak hukum seperti yang di alami pemohon ditolak oleh penyidik mewakili dan memebikan bantuan hukum insidentil kepada keluarga sendiri. 11. Bahwa kerugian ini bukan disebabkan oleh ketiadaan OBH di daerah Pemohon yang merupakan masalah implementasi, melainkan disebabkan oleh desain norma yang melarang bantuan individual yang merupakan masalah struktural. Dengan demikian, fokus permasalahan terletak pada larangan berdasarkan desain (prohibition by design) bukan pada kesenjangan implementasi. 12. Bahwa larangan bantuan individual ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kemudahan geografis dimana keluarga Pemohon harus menempuh jarak sejauh 198 kilometer menuju OBH terdekat di Kota Padang. Norma tersebut juga mengabaikan kondisi darurat, sebagaimana terjadi pada tanggal 9 Maret 2025 ketika pondok keluarga dibakar dan membutuhkan bantuan hukum segera, namun norma tidak mengakui bantuan individual oleh anggota keluarga yang kompeten. Hal ini menciptakan ketimpangan akses antara warga kota yang dekat dengan OBH dan warga daerah terpencil yang tidak memiliki alternatif bantuan individual. 13. Bahwa larangan bantuan individual ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 karena menghalangi perlindungan keluarga dalam situasi darurat. Hal ini terbukti pada tanggal 5 April 2025 ketika adik Pemohon diancam oleh pelaku tindak pidana pencurian, dimana Pemohon tidak dapat memberikan perlindungan hukum meskipun berada di lokasi kejadian dan memiliki kompetensi yang memadai. Norma tersebut mengorbankan efektivitas demi 32 formalitas, dimana anggota keluarga yang paling terpercaya dan familiar dengan kasus tidak dapat memberikan bantuan karena tidak masuk dalam kategori "lembaga", sehingga menciptakan kerentanan bagi korban tindak pidana tanpa adanya mekanisme bantuan individual dalam situasi darurat.  Pasal 1 angka 3 UU 16/2011: Eksklusivitas Kelembagaan Meniadakan Kapasitas Individual di Luar Konteks OBH 14. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 yang menyatakan "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini" secara kategorikal mengecualikan individu dari pemberian bantuan hukum. Norma tersebut hanya mengakui "lembaga bantuan hukum" dan "organisasi kemasyarakatan", sehingga Pemohon sebagai individu tidak masuk dalam kategori manapun. Akibatnya, setiap kali keluarga membutuhkan bantuan hukum, Pemohon dilarang memberikan bantuan meskipun merupakan pihak yang paling kompeten dan terpercaya dalam kondisi darurat yang dialami keluarga pemohon. 15. Bahwa pengecualian kategorikal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena menomorduakan kompetensi individual, dimana sarjana hukum yang telah lulus PKPA dan UPA dianggap tidak berkompeten hanya karena tidak tergabung dalam lembaga. Norma tersebut juga mengabaikan ikatan kekeluargaan yang natural, bahwa anggota keluarga yang kompeten dapat memberikan perlindungan terbaik karena adanya ikatan emosional dan kepercayaan yang kuat. Selain itu, norma tersebut memaksa birokratisasi bantuan hukum melalui struktur lembaga formal yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan darurat. 16. Bahwa eksklusivitas kelembagaan ini menciptakan diskriminasi sistemik yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Terjadi diskriminasi berdasarkan afiliasi kelembagaan dimana paralegal dalam OBH yang mungkin bukan sarjana hukum diperbolehkan 33 memberikan bantuan, sementara sarjana hukum yang telah lulus UPA namun berada di luar OBH tidak diperbolehkan. Terdapat pula ketidaksetaraan perlakuan hukum dimana mahasiswa hukum dalam program OBH diakui berdasarkan Pasal 9 UU 16/2011, sementara lulusan sarjana hukum mandiri tidak diakui. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status legal dimana Pemohon tidak mengetahui secara pasti status hukum dari bantuan yang diberikan kepada keluarga.  Pasal 8 UU 16/2011: Persyaratan Kategori Menutup Bantuan Hukum Darurat 17. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 16/2011 yang mensyaratkan organisasi pemberi bantuan hukum harus "berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum" secara struktural menciptakan ketidakmungkinan (impossibility) bagi bantuan individual. Syarat "berbadan hukum" tidak mungkin dipenuhi oleh individu, syarat "terakreditasi" membutuhkan proses bertahun-tahun yang tidak sesuai untuk situasi darurat, dan syarat "kantor atau sekretariat tetap" tidak relevan untuk bantuan dalam konteks kekeluargaan. Dengan demikian, Pemohon secara struktural tidak mungkin memberikan bantuan hukum yang legal. 18. Bahwa ketidakmungkinan struktural ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 karena mengutamakan formalitas di atas substansi, dimana syarat "kantor atau sekretariat tetap" dan "program bantuan hukum" tidak relevan dengan kemampuan memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana. Norma tersebut juga mengabaikan urgensi perlindungan keluarga, sebagaimana terjadi pada tanggal 31 Januari 2025 ketika kakak Pemohon terancam dengan senjata tajam dan Pemohon membutuhkan kemampuan memberikan bantuan segera namun tidak dapat menunggu proses akreditasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Norma tersebut mengorbankan efektivitas demi birokrasi, dimana anggota keluarga yang paling terpercaya dan responsif dikesampingkan demi persyaratan administratif yang tidak relevan. 34 19. Bahwa persyaratan kategorikal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kemudahan untuk kondisi darurat, dimana sistem tidak bersifat fleksibel dalam menghadapi situasi mendesak seperti korban tindak pidana yang memerlukan bantuan segera. Norma tersebut menerapkan perlakuan yang kaku untuk kondisi geografis khusus dengan memberlakukan syarat yang sama untuk daerah perkotaan yang memiliki banyak OBH dan daerah terpencil yang tidak memiliki OBH. Hal ini menghalangi akses keadilan secara praktis dimana persyaratan formal mengalahkan kebutuhan substantif korban untuk mendapatkan bantuan hukum segera. 20. Bahwa persyaratan kategorikal ini menciptakan ketidakadilan prosedural yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Norma tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam situasi darurat dimana tidak ada kepastian hukum apakah bantuan darurat oleh keluarga dalam situasi mendesak diperbolehkan atau dilarang. Terdapat pula penerapan standar yang tidak proporsional dengan memberlakukan persyaratan yang sama untuk bantuan hukum rutin seperti konsultasi berkala dan bantuan hukum darurat seperti pendampingan korban tindak pidana. Hal ini menciptakan ketidakadilan prosedural dimana korban harus memenuhi persyaratan formal yang tidak relevan dengan urgensi dan substansi kebutuhan perlindungan.  Sebab Akibat Langsung Norma A Qua Dengan Kerugian Konstitusional Pemohon 21. Bahwa telah terbukti adanya hubungan sebab akibat yang langsung dan tidak terputus antara setiap norma a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon. Hubungan sebab akibat tersebut mengikuti formula dimana norma a quo menetapkan larangan atau pembatasan langsung yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat memberikan bantuan kepada keluarga, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual, tanpa adanya variabel intervening seperti usia, geografis, atau implementasi. 35 22. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti usia, implementasi yang buruk, atau kondisi geografis, melainkan disebabkan oleh desain struktural norma yang melarang bantuan hukum individual dalam konteks kekeluargaan. Dengan demikian, permasalahan ini merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi konstitusional bukan pemulihan individual (individual remedy). 23. Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) terbukti melalui dokumentasi kejadian konkrit sebagai berikut: pada tanggal 31 Januari 2025 penyidik menolak Pemohon mendampingi kakak dengan alasan eksplisit "bukan advokat" yang merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU Advokat; pada tanggal 24 Februari 2025 Pemohon tidak dapat menjadi kuasa hukum ayah karena larangan ganda (double prohibition) dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum; pada tanggal 9 Maret 2025 Pemohon hanya dapat hadir sebagai "keluarga" karena tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum; pada tanggal 5 April 2025 status Pemohon tidak diakui oleh penyidik karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 UU Bantuan Hukum. G. Peran dan Kompetensi Sarjana Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum sebagai bentuk peningkatan Akses Keadilan. 1. Bahwa dalam konteks sistem pendidikan hukum di Indonesia, Sarjana Hukum (S.H.) adalah gelar akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum secara formal dan sistematis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan insan akademik yang berilmu, berbudaya, dan kompeten. Sarjana Hukum memiliki kompetensi dasar dalam bidang hukum sebagaimana lulusan jenjang akademik strata satu (S1) pada rumpun ilmu hukum. 2. Bahwa dalam literatur Pengantar Ilmu Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, salah satu sumber hukum materiil adalah pendapat para sarjana hukum (doktrin). 36 Pandangan ini menunjukkan bahwa pendapat akademik Sarjana Hukum memiliki nilai dalam pembentukan dan interpretasi hukum, misalnya memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk legal opini termasuk dalam merespon kebutuhan keadilan substantif [Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 42–44]. 3. Bahwa dalam bukunya Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi perangkat normatif prosedural, tetapi harus berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Dalam kerangka ini, bantuan hukum oleh Sarjana Hukum dalam lingkup insidentil dan kekeluargaan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang sejalan dengan asas keadilan sosial [Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 12–14]. 4. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Sarjana Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat.” Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang Sarjana Hukum juga dapat turut serta memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan hukum kepada keluarga atau masyarakat, terutama ketika dilakukan secara insidentil dan tidak bersifat komersial [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sarjana Hukum Miliki Peran Penting dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat," diakses Pada https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17606 pada 5 Juni 2025]. 5. Bahwa Pemikiran ini menempatkan Sarjana Hukum sebagai subjek yang berkompetensi dalam analisis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan interpretasi norma hukum secara etis dan rasional. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kapasitas Sarjana Hukum dalam pemberian bantuan hukum insidentil, khususnya kepada anggota keluarganya sendiri dalam kondisi terbatas, merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak intelektual dan sosial warga negara yang telah memiliki kompetensi hukum yang sah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, yang seharusnya menjamin bahwa 37 kompetensi dan integritas intelektual hukum dapat diaktualisasikan untuk kepentingan sosial secara terbatas dan bertanggung jawab terutama dalam hal akses akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan konstitusional yang tegas dan terbatas terhadap bentuk bantuan hukum insidentil oleh Sarjana Hukum, sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan menutup celah ketidakpastian normatif yang telah menimbulkan kerugian nyata dan konstitusional bagi Pemohon serta keluarganya. H. Tinjauan Teoritis dan Komparatif Praktik Bantuan Hukum Nonadvokat di Negara Lain 1. Bahwa International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 ayat (3) huruf d yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan: "To have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it” [International Covenant on Civil and Political Rights, Article 14 paragraph (3) letter d, adopted December 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into force March 23, 1976). Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558]. Ketentuan ini menekankan bahwa bantuan hukum wajib tersedia berdasarkan kebutuhan keadilan, dan tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa pemberi bantuan hukum harus advokat bersertifikat. Hal ini membuka ruang legal bagi individu nonadvokat, seperti sarjana hukum, untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil dalam rangka memenuhi prinsip keadilan substantif. 2. Bahwa United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (2012) dalam Principle 7 menyatakan:"States should ensure that legal aid services are of good quality, effective and meet the specific needs of women, children and groups with special 38 needs." Sedangkan Guideline 8 huruf (c) menegaskan:"Consider using paralegals, law students and other service providers where appropriate." [United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, UN Doc. A/RES/67/187, December 20, 2012, Principle 7 dan Guideline 8 huruf (c)] Instrumen ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum tidak harus dibatasi kepada advokat saja, tetapi dapat dilakukan oleh individu lain yang kompeten, termasuk sarjana hukum. 3. Bahwa United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (1998), Pasal 9 ayat (3) huruf (c), menyatakan:"Everyone has the right, individually and in association with others, to offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms."[United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, General Assembly Resolution 53/144, UN Doc. A/RES/53/144, December 9, 1998, Article 9 paragraph (3) letter (c)]. Ketentuan ini tidak mensyaratkan status advokat, sehingga memberikan landasan bagi peran sarjana hukum dalam mendampingi warga negara, khususnya dalam konteks darurat atau insidentil yang tidak bersifat komersial. 4. Bahwa European Court of Human Rights dalam perkara Airey v. Ireland menyatakan bahwa akses terhadap pengadilan dan keadilan harus bersifat practical and effective, bukan hanya formal [Airey v. Ireland, European Court of Human Rights, Application No. 6289/73, Judgment of October 9, 1979, Series A No. 32, paragraph 24-26]. Doktrin ini menegaskan bahwa negara tidak dapat secara kaku membatasi bentuk atau pihak yang memberi bantuan hukum jika pembatasan tersebut justru menghambat hak atas keadilan, termasuk apabila bantuan hukum tersebut diberikan oleh sarjana hukum nonadvokat dalam konteks kekeluargaan atau situasi mendesak. 39 5. Bahwa International Bar Association (IBA) Resolution on Access to Justice (2009) menyatakan:"Governments should remove barriers to access to justice, including... restrictions on who may provide legal services." [International Bar Association, Resolution on Access to Justice, adopted at the IBA Annual Conference, Madrid, 2009, tersedia di https://www.ibanet.org/resolutions]. Resolusi ini menegaskan bahwa sistem hukum modern perlu membuka ruang bagi pemberian bantuan hukum oleh individu yang bukan advokat, terutama jika hal tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani. 6. Bahwa Legal Services Act 2007 di Inggris melalui Section 15 mengatur tentang exempt persons yang dapat memberikan layanan hukum tanpa harus menjadi advokat profesional. Selain itu, Courts and Legal Services Act 1990 Section 27 mengakui keberadaan McKenzie Friends, yaitu individu nonadvokat yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum tidak langsung di persidangan [Legal Services Act 2007 (UK), Chapter 29, Section 15; Courts and Legal Services Act 1990 (UK), Chapter 41, Section 27. Lihat juga Practice Guidance: McKenzie Friends (Civil and Family Courts) [2010] 1 WLR 1881]. Ketentuan ini membuktikan adanya pengakuan hukum terhadap bantuan hukum oleh nonadvokat dalam sistem hukum berbasis common law. 7. Bahwa Prof. Mauro Cappelletti dalam Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective menekankan pentingnya pengembangan mekanisme bantuan hukum alternatif yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak mampu, termasuk melalui pelibatan nonadvokat [Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective, (Milan: Giuffrè Editore, 1978), hlm. 35-40]. Pandangan ini sejalan dengan permohonan Pemohon yang menghendaki pengakuan hukum terhadap sarjana hukum sebagai pemberi bantuan hukum dalam konteks terbatas dan insidentil. 8. Bahwa Prof. Deborah Rhode dalam Access to Justice menyatakan: "The profession's current approach to unauthorized practice creates significant barriers to affordable assistance... A more sensible regulatory framework 40 would permit limited practice by individuals with specialized training" [ Deborah L. Rhode, Access to Justice, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 158]. Beliau mendorong sistem hukum untuk memungkinkan praktik terbatas oleh individu dengan pelatihan hukum, termasuk sarjana hukum, demi menutup kesenjangan akses keadilan. 9. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak berbagai instrumen hukum internasional berkewajiban mengimplementasikan prinsip akses keadilan secara efektif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk berkembang secara layak sebagai manusia dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum guna meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pembatasan pemberian bantuan hukum hanya kepada advokat bertentangan dengan kewajiban ini, apalagi dalam kondisi banyak wilayah belum memiliki akses terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memadai. 10. Bahwa secara faktual, hingga tahun 2024, sebanyak 49,4% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki OBH terakreditasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan perlindungan hukum dan menegaskan urgensi pengakuan hukum terhadap pemberian bantuan hukum insidentil oleh individu berlatar belakang hukum, khususnya dalam konteks kekeluargaan, keadaan darurat, atau keterpencilan geografis. 11. Bahwa prinsip proporsionalitas sebagaimana dianut dalam konstitusi negara demokratis mensyaratkan bahwa pembatasan atas suatu hak harus sebanding dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak tersebut. Pembatasan terhadap pemberian bantuan hukum hanya oleh advokat tanpa pengecualian untuk konteks insidentil oleh sarjana hukum melanggar prinsip ini, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam BVerfGE 51, 324 (1979): "Die Berufsausübungsfreiheit kann nur durch solche gesetzlichen Bestimmungen beschränkt werden, die... dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen" 41 [Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Entscheidung vom 11. April 1979, 51 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE] 324 (342)]. Kebebasan menjalankan profesi hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. 12. Bahwa praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum modern membuka ruang pengakuan terhadap pemberian bantuan hukum oleh nonadvokat, dengan persyaratan tertentu seperti hubungan personal dengan penerima bantuan hukum, keahlian hukum, serta pembatasan pada konteks nonkomersial. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang menuntut pengakuan terhadap bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum sejalan dengan praktik baik dan prinsip internasional yang menjamin keadilan substantif. I. Solusi terhadap permasalahan Norma A Quo Untuk Menjamin Konstitusionalitas dan Akses Terhadap Keadilan 1. Bahwa uji kontrafaktual (kontrafaktual test) membuktikan hubungan sebab akibat (causal verband) yang sempurna. Jika Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 ditafsirkan tidak bersifat eksklusif, maka Pemohon dapat mendampingi keluarga sebagai pemberi jasa hukum insidentil. Jika UU 16/2011 mengakui bantuan individual, maka Pemohon dapat membantu keluarga dalam kapasitas yang legal. Jika Pasal 8 mengatur syarat-syarat proporsional untuk bantuan insidentil, maka Pemohon dapat memenuhi syarat dan membantu keluarga secara sah. 2. Bahwa tidak terdapat pemulihan alternatif (alternative remedy) dalam norma yang berlaku saat ini yang dapat mengatasi kerugian konstitusional Pemohon. Bergabung dengan OBH tidak tersedia di daerah Pemohon, menjadi paralegal harus dalam struktur lembaga yang tidak tersedia, menunggu untuk menjadi advokat tidak mengatasi masalah struktural untuk ribuan sarjana hukum lain yang mengalami situasi serupa. Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah perubahan atau penafsiran norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa kasus ini berbeda secara fundamental dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia advokat. Putusan Nomor 42 6/PUU-V/2007 dan terbaru 108/PUU-XXII/2024 menguji syarat usia minimum dengan solusi menunggu sampai mencapai usia yang cukup dan bersifat sementara (temporary), sedangkan kasus Pemohon menguji definisi eksklusif jasa hukum yang tidak memiliki solusi dalam norma yang berlaku dan bersifat struktural permanen. Dengan demikian, tidak terdapat kemiripan substansial yang dapat dijadikan dasar penolakan. 4. Bahwa permohonan ini bukan merupakan masalah implementasi melainkan masalah desain norma. Meskipun terdapat seribu OBH di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemohon tetap tidak diperbolehkan membantu keluarga sendiri. Meskipun seluruh advokat di Indonesia siap membantu, Pemohon tetap tidak diperbolehkan memberikan jasa hukum karena definisi norma yang eksklusif. Meskipun implementasi sistem bantuan hukum berjalan dengan sempurna, Pemohon tetap dikecualikan karena adanya larangan struktural (structural prohibition). Dengan demikian, permasalahan ini bukan merupakan kesalahan implementasi (bug) melainkan fitur desain yang keliru. 5. Bahwa kerugian konstitusional ini bersifat sistemik dan mempengaruhi ribuan sarjana hukum di seluruh Indonesia yang telah lulus PKPA dan UPA namun belum disumpah sebagai advokat, terutama yang berdomisili di 254 kabupaten atau 49.4% persen dari total kabupaten yang tidak memiliki OBH terakreditasi. Dengan demikian, permasalahan ini bukan merupakan keluhan personal (personal complaint) melainkan isu konstitusional (constitutional issue) yang memerlukan solusi struktural. 6. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa norma a quo secara langsung dan tanpa terputus menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon, kerugian tersebut akan hilang jika norma diubah atau ditafsirkan sesuai dengan permohonan, tidak terdapat pemulihan alternatif dalam norma yang berlaku, dan permasalahan ini bersifat sistemik yang memerlukan solusi konstitusional. Oleh karena itu, permohonan ini memenuhi seluruh unsur hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan layak untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 43 7. Bahwa setiap norma a quo memiliki permasalahan konstitusional yang spesifik dan berbeda, sehingga memerlukan solusi yang proporsional. UU 18/2003 dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 9 memerlukan tafsir konstitusional agar definisi yang terkandung di dalamnya tidak bersifat eksklusif sehingga menutup kemungkinan bantuan hukum insidentil dalam konteks kekeluargaan. dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 16/2011 memerlukan penafsiran norma dengan menambahkan kategori "pemberi bantuan hukum insidentil". Sedangkan dalam Pasal 8 UU 16/2011 memerlukan penambahan ayat yang mengatur syarat-syarat proporsional untuk bantuan hukum insidentil. 8. Bahwa pendekatan proporsional ini sesuai dengan prinsip konstitusional bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang paling tepat dan tidak berlebihan, sehingga dapat memenuhi hak konstitusional Pemohon tanpa merusak sistem bantuan hukum yang telah ada. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Pemohon memahami fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator untuk penafsiran dan sebagai lembaga constitutional review untuk memberikan penafsiran norma yang ambigu dan bercabang sehingga merugikan hak konstitusional pemohon. J. Fokus Permohonan Bantuan Hukum oleh Sarjana Hukum Dalam Upaya Akses Keadilan 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004 menyatakan bahwa Pasal 31 UU 18/2003 yang mengkriminalisasi pemberian jasa hukum oleh nonadvokat adalah inkonstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai menutup kemungkinan warga negara memberikan bantuan hukum secara tidak profesional, tidak komersial, dan dengan itikad baik. Mahkamah menekankan bahwa hak warga negara untuk memberi atau menerima bantuan hukum merupakan hak konstitusional, dan tidak boleh dihalangi oleh formalisme administratif semata. 2. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan prinsip nebis in idem, karena tidak menguji kembali Pasal 31 UU 18/2003 yang telah dibatalkan, melainkan meminta tafsir konstitusional terhadap norma-norma berbeda 44 yang belum pernah diuji secara eksplisit dalam konteks pemberian bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum, yakni Pasal 1 angka 2 dan angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011. Permohonan ini juga mengusulkan penafsiran progresif dengan menciptakan konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" yang merupakan inovasi hukum baru dalam sistem bantuan hukum nasional. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 6/PUU-V/2007 dan Putusan No. 108/PUU-XXII/2024 secara tegas menolak permohonan pengujian usia minimal advokat, dengan pertimbangan bahwa penetapan batas usia merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara secara tidak proporsional, terutama jika individu yang bersangkutan telah memenuhi kompetensi substantif. 4. Bahwa Mahkamah juga secara implisit menekankan pentingnya fleksibilitas dan inklusivitas norma hukum, agar tidak menjadi penghalang bagi pelayanan keadilan dan profesi hukum yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" yang dimohonkan sejalan dengan prinsip ini karena menciptakan fleksibilitas dalam sistem bantuan hukum tanpa mengganggu struktur profesi advokat yang telah mapan. 5. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan preseden tersebut, karena tidak menguji batas usia atau syarat formal advokat, melainkan meminta ruang tafsir konstitusional untuk menciptakan kategori baru "pemberi bantuan hukum insidentil" dengan syarat-syarat proporsional (hubungan kekeluargaan, telah PKPA, nonkomersial, dan insidentil) yang justru menunjukkan penghormatan terhadap kompetensi dan profesionalisme sambil memberikan solusi untuk situasi darurat dan keterpencilan geografis. 6. Bahwa substansi permohonan ini justru meneruskan dan memperluas prinsip konstitusional dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004, bukan menghidupkan norma yang telah dibatalkan. Permohonan ini berfokus 45 pada penafsiran konstitusional terhadap frasa "jasa hukum" dalam Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 agar tidak dimaknai sebagai hak eksklusif advokat semata, dan frasa "bantuan hukum" dalam Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 agar mengakomodasi bentuk bantuan hukum selain yang diberikan oleh advokat, khususnya dalam konteks insidentil dan kekeluargaan. 7. Bahwa untuk UU 16/2011, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang membuka ruang bagi konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" sebagai kategori baru dalam sistem bantuan hukum nasional, sehingga: a. Pasal 1 angka 1 mencakup dua jenis pemberi: "Pemberi Bantuan Hukum" dan "pemberi bantuan hukum insidentil"; b. Pasal 1 angka 3 mengakui kedua kategori tersebut dengan basis hukum yang jelas; c. Pasal 8 mengatur syarat-syarat proporsional untuk "pemberi bantuan hukum insidentil" yang mencakup hubungan kekeluargaan langsung dan telah mengikuti PKPA untuk menjamin korelasi dengan kompetensi hukum. 8. Bahwa permohonan ini tidak meminta penghapusan ketentuan normatif yang ada, tetapi meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dengan hak konstitusional sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum insidentil kepada keluarga dalam kondisi darurat hukum dan keterpencilan geografis. 9. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan profesi advokat, dan tidak menyasar norma-norma utama tentang sumpah atau tata cara pengangkatan advokat. Permohonan ini justru menghormati kedudukan advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile), tetapi di sisi lain memohon pengakuan konstitusional terhadap konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" dalam situasi kekeluargaan dan keterdesakan geografis, untuk mencegah kekosongan perlindungan hukum di tingkat masyarakat. 10. Bahwa konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" yang dimohonkan justru memperkuat sistem bantuan hukum nasional dengan menciptakan mekanisme komplementer yang tidak mengganggu monopoli profesi advokat dalam praktik hukum profesional. Konsep ini terbatas pada: 46 a.hubungan kekeluargaan langsung; b. sifat insidentil dan nonkomersial; c. syarat telah mengikuti PKPA sebagai jaminan kompetensi minimal; dan d. konteks darurat hukum atau keterpencilan geografis. 11. Bahwa dengan menyertkan syarat bagi sarjana hukum untuk memberikan bantuan hukum telah mengikuti PKPA selain sebagai bentuk pengakuan komptensi sarjana hukum seperti yang disyaratkan untuk Paralegal harus mengikuti pelatihan paralegal sebelum dapat memberikan bantuan hukum. Namun menyaratkan PKPA memberikan hubungan korelasi dengan Peran Advokat sebagai profesi terhormat dalam upaya akses terhadap kedilan dan juga bagi organisasi advokat untuk dapat menyelenggarakan PKPA penuh tanggungjawab dan terhormat. 12. Bahwa Pemohon menyadari adanya ketentuan batas usia 25 tahun untuk menjadi advokat dan persyaratan lain yang di atur dalam Pasal 3 ayat (1) UU18/2003, dan Pemohon tidak berupaya untuk menentang Pengaturan tersebut. Permohonan ini bukan pengujian terhadap usia minimal maupun syarat Pengangkatan sebagai Advokat lainnya yang diatur dalam UU 18/2003, melainkan pengisian kekosongan hukum melalui penciptaan kategori "pemberi bantuan hukum insidentil" yang memiliki korelasi dengan UU Advokat melalui syarat PKPA, sehingga Sarjana Hukum yang memiliki kapasitas dan kompetensi dasar dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya secara terbatas dalam konteks kekeluargaan. 12. Bahwa dengan mencermati preseden tersebut, serta mengingat adanya kerugian konstitusional yang nyata akibat kekosongan norma, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional secara bersyarat terhadap norma a quo sebagai berikut: 13. Bahwa untuk UU 18/2003, Pemohon memohon agar: a. Pasal 1 angka 2 ditafsirkan bahwa "jasa hukum" tidak merupakan hak eksklusif advokat semata, tetapi dapat pula diberikan oleh pihak lain dalam konteks insidentil, kekeluargaan, dan nonkomersial dengan syarat-syarat tertentu; 47 b. Pasal 1 angka 9 ditafsirkan bahwa "bantuan hukum" mencakup pula bentuk bantuan hukum yang ada pada UU 16/2011 dan bantuan hukum insidentil yang diberikan oleh sarjana hukum telah lulus PKPA kepada keluarga dengan itikad baik dan tanpa tujuan komersial. 14. Bahwa untuk UU 16/2011, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional dengan menambahkan konsep "pemberi bantuan hukum insidentil" sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 1: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan pemberi bantuan hukum insidentil secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum"; b. Pasal 1 angka 3: "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan pemberi bantuan hukum insidentil berdasarkan Undang-Undang ini"; c. Pasal 8: 1) Ayat (1): "Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan pemberi bantuan hukum insidentil yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini"; 2) Menambahkan : ayat (3) yang mengatur syarat-syarat pemberi bantuan hukum insidentil, termasuk: sarjana hukum, memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu, telah mengikuti PKPA, bersifat nonkomersial, dan dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan IV. PETITUM Berdasarkan uraian alasan permohonan pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “tidak membatasi pemberian bantuan hukum secara insidentil, nonkomerisal dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan”; 3. Menyatakan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Termasuk bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan pemberian bantuan hukum secara insidentil, nonkomerisal dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu termasuk dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan”; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Insidentil secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”; 5. Menyatkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan Pemberi bantuan hukum insidentil adalah sarjana hukum yang memiliki 49 hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu berdasarkan Undang-Undang ini”; 6. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Pemberi bantuan hukum insidentil yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum; (3) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sarjana Hukum ; b. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat; c. memiliki hubungan kekeluargan langsung dengan pihak yang dibantu. d. nonkomersial, e. terbatas dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan Praperadilan.”; dan 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas KTP Pemohon an. Nanang Kosasih; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK Tanda Peserta PKPA Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi SK Tanda Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA); 50 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon An. Nanang Kosasih; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Kakak Pemohon An. Engla Mamerita Sari; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Kepolisian Nomor : STPLP/08/I/2025/ Sek. Pancung Soal; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Kepolisian Nomor : STPLP/22/II/2025/ Sek. Pancung Soal; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Kepolisian Nomor : STPLP/27/III/2025/ Sek. Pancung Soal; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Kepolisian Nomor : STPLP/38/IV/2025/ Sek. Pancung Soal; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang – Undang Noomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Data Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Sumatera Barat; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Herzien Inlandsch Reglement (HIR); 16. Bukti P-16 : Fotokopi Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Permenkumham No. 3 Tahun 2021; 18. Bukti P-18 : Fotokopi SEMA 07/2012; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan MK No. 006/PUU-II/2004; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Screenshots Halaman Data Mahasiswa an. Nanang Kosasih; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Screenshots google Map Jarak rumah ke Padang; 51 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tabel Data Sebaran OBH Terakreditasi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248, selanjutnya disebut UU 16/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 52 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 53 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 8 UU 16/2011 (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; 54 b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) namun belum dapat disumpah sebagai Advokat. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, hak atas jaminan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimonkan pengujian konstitusionalitasnya. 4. Bahwa Pemohon menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, karena norma tersebut menyebabkan ketidakmampuan Pemohon menjalankan fungsi perlindungan terhadap keluarga berdasarkan kompetensi hukum yang dimilikinya serta adanya ketidakjelasan status hukum apabila Pemohon memberikan bantuan hukum kepada keluarga, karena tidak adanya pengakuan normatif maupun ruang beracara insidentil. Sehingga, norma yang dimohonkan pengujian menimbulkan rasa ketidakadilan dan keterasingan hukum karena tindakan sosial dan tanggung jawab kekeluargaan Pemohon tidak diakui atau dilindungi secara hukum. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagai syarat dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia 55 yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, adalah bersifat spesifik, aktual dan potensial karena dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon menyebabkan Pemohon tidak dapat memberikan bantuan hukum secara insidentil, nonkomersial, dan terbatas kepada keluarganya sendiri karena belum disumpah sebagai advokat. Oleh sebab itu, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003, apabila dikaitkan secara sistemik dengan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003, membentuk suatu struktur norma definisi yang dimaknai secara eksklusif, sehingga segala bentuk jasa hukum, termasuk pemberian bantuan 56 hukum insidentil kepada keluarga oleh sarjana hukum, dianggap hanya dapat dilakukan oleh advokat yang telah disumpah. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 UU 16/2011 menentukan bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan tidak memberikan ruang kepada Pemohon untuk dapat memberikan bantuan hukum dalam konteks karena hubungan kekeluargaan. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya tersebut, tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjamin kompetensi dan integritas intelektual hukum yang dapat diaktualisasikan untuk kepentingan sosial secara terbatas dan bertanggung jawab, terutama dalam hal akses terhadap keadilan sehingga diperlukan pengakuan konstitusional yang tegas dan terbatas terhadap bentuk bantuan hukum insidentil oleh sarjana hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “tidak membatasi pemberian bantuan hukum secara insidentil, nonkomerisal dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan”; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Termasuk bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan pemberian bantuan hukum secara insidentil, nonkomerisal dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu termasuk dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan praperadilan”; 3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Insidentil secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan Pemberi bantuan hukum insidentil adalah sarjana hukum yang memiliki 57 hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu berdasarkan Undang-Undang ini”; 5. Menyatakan bahwa Pasal 8 UU 16/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai “(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Pemberi bantuan hukum insidentil yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum; (3) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sarjana Hukum ; b. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat; c. memiliki hubungan kekeluargan langsung dengan pihak yang dibantu. d. nonkomersial, e. terbatas dalam konteks hukum pidana nonlitigasi dan Praperadilan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah tidak diakomodirnya sarjana hukum yang belum menjadi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil, nonkomersial, dan tidak profesional menyebabkan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo, terhadap permohonan a quo Mahkamah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 UU 16/2011 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan amar menyatakan menolak permohonan para 58 Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) sebagai berikut. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 a quo bersifat kumulatif-alternatif, sehingga Mahkamah tidak perlu lagi membuktikan perihal adanya perbedaan alasan pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 59 16/2011 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan pengujian kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah tidak diakomodirnya sarjana hukum yang belum menjadi advokat, meskipun telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil, nonkomersial, dan tidak profesional menyebabkan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar ketentuan tersebut, hukum menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, setiap individu, baik warga negara maupun pemerintah, tunduk pada hukum yang adil dan tidak memihak. Dalam konteks demikian, hukum tidak hanya diartikan sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai wujud keadilan yang melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Negara hukum yang kokoh hanya dapat terwujud melalui simbiosis mutualisme antara pemerintah yang menegakkan hukum secara adil dan warga negara yang patuh terhadap hukum. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan jelas, tidak diskriminatif, serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara adil, kepercayaan warga negara terhadap sistem hukum akan semakin kuat, sehingga mendorong mereka untuk mematuhi hukum dengan penuh kesadaran. Di sisi lain, kepatuhan warga negara terhadap hukum merupakan cerminan dari kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga harmoni sosial untuk mewujudkan ketertiban bersama. Ketika warga negara mematuhi hukum, mereka turut memperkuat fondasi negara hukum itu sendiri. Disinilah peranan penegakan hukum yang kuat sebagai pilar utama dalam mewujudkan konsep negara hukum yang kokoh. Pentingnya penegakan hukum yang kuat terletak pada kemampuannya untuk menciptakan rasa aman dan keadilan 60 di masyarakat serta menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang independen, profesional, dan kompeten. Dengan ekosistem hukum yang demikian maka negara hukum tidak hanya menjadi sekedar konsep yang tertuang dalam konstitusi, tetapi merupakan realitas yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. [3.12.2] Bahwa aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, memiliki peran krusial untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak memihak. Profesionalisme dan kompetensi mereka adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Aparat penegak hukum yang profesional ditandai dengan integritas, independensi, dan kepatuhan pada kode etik profesi. Mereka harus mampu menjalankan tugas tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, advokat yang profesional akan membela klien dengan penuh dedikasi sambil menjunjung prinsip keadilan. Kompetensi aparat penegak hukum juga mencakup keahlian teknis dan pemahaman mendalam tentang hukum. Melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan penguasaan teknologi, mereka dapat menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber atau kasus kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, keberadaan masing-masing profesi aparat penegak hukum di Indonesia memiliki regulasi pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Dalam konteks permohonan a quo, UU 18/2003 dan UU 16/2011 merupakan landasan hukum utama yang mengatur profesionalitas dan kompetensi pemberi jasa hukum di Indonesia, baik oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum. Kedua undang- undang tersebut tidak hanya menegaskan kedudukan advokat dan lembaga bantuan hukum, tetapi juga menjamin bahwa dalam menjalankan profesinya, dilaksanakan dengan penuh integritas, keahlian, dan akuntabilitas. Secara khusus, UU 18/2003 telah menentukan secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, mulai dari berbagai prinsip dalam penyelenggaraan profesi advokat, standar kompetensi minimum, pengangkatan, pengawasan sampai dengan penindakan. Seperangkat aturan demikian, menunjukkan hanya individu yang benar-benar kompeten dan memenuhi persyaratan yang dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU 18/2003, 61 seperti telah lulus pendidikan S1 hukum dari perguruan tinggi yang terakreditasi, telah menempuh magang di kantor advokat minimal 2 (dua) tahun, lulus ujian profesi advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dan bersumpah di Pengadilan Tinggi. Selain jasa hukum yang diberikan oleh advokat, UU 16/2011 juga memberikan ruang kepada selain advokat, yaitu paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) bagi orang tidak mampu (miskin) sebagai perwujudan akses terhadap keadilan [vide Konsiderans Menimbang huruf b dan Pasal 1 angka 2 UU 16/2011]. Artinya, tidak semua paralegal, dosen, atau mahasiswa fakultas hukum yang dapat memberikan bantuan hukum, akan tetapi, harus terdaftar dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak diakomodirnya sarjana hukum yang belum menjadi advokat, meskipun telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan telah lulus ujian profesi advokat tetapi belum disumpah sebagai advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil, nonkomersial, dan tidak profesional menyebabkan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011 yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Pemohon norma pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, secara filosofis, pemberi jasa hukum, baik komersil maupun non-komersil, sebenarnya merupakan jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan standar kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan profesi tersebut. Tanpa standar kompetensi dan profesionalitas yang terjaga, maka hak-hak fundamental para pencari keadilan (justiciabelen) dapat terabaikan, dan ekosistem hukum menjadi timpang. Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah memahami dan mengapresiasi maksud dan niat baik Pemohon untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada anggota keluarganya. Secara normatif, sebenarnya maksud dan niat 62 baik Pemohon untuk dapat bertindak sebagai kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat dilakukan dalam beracara di semua tingkat peradilan dalam lingkup perdata umum [vide Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, halaman 2]. Namun demikian, untuk lingkup hukum lain, khususnya pidana, maksud dan niat baik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia yang meletakkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan adokat sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya, dalam hukum pidana memang terdapat pembatasan peran sesuai dengan criminal justice system yang berlaku di Indonesia. Hal demikian dikarenakan hukum pidana bersifat publik, sehingga bukan sekedar kepentingan individu (korban) yang dilindungi, melainkan kepentingan umum yang lebih luas dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang bertindak atas nama negara bukan atas keinginan pribadi, serta posisi advokat sebagai penyeimbang untuk memastikan hak tersangka/terdakwa dipenuhi, termasuk juga mengawasi kinerja aparat secara prosedural. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan adanya pihak lain di luar criminal justice system untuk beracara dalam hukum pidana, termasuk dalam konteks permohonan a quo, pendampingan keluarga hanya bersifat non-formal dan tidak dapat menggantikan pembelaan hukum yang seharusnya dilakukan oleh advokat, meskipun hanya pada tahap praperadilan sebagaimana petitum permohonan Pemohon. Dalam perspektif para pencari keadilan (justiciabelen), bantuan hukum, pendampingan dan pembelaan hukum dapat diperoleh dengan menggunakan jasa advokat atau dengan mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi untuk memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011. Bahkan, terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu (miskin), penegak hukum harus menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma [vide Pasal 56 KUHAP]. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya dalam konteks pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, hak atas jaminan kepastian hukum yang adil, 63 serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga yang dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan dan dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas norma oleh Pemohon, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak sebagaimana didalilkan tersebut harus diletakkan dalam prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum yang lebih luas dalam negara hukum. Artinya, meskipun hak tersebut dijamin oleh konstitusi, akan tetapi, pelaksanaannya tidak boleh merugikan hak orang lain atau kepentingan publik sebagaimana norma Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon justru hal tersebut berpotensi merusak ekosistem hukum yang dibangun sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.12.1] dan [3.12.2] di atas. Dengan membuka ruang bagi sarjana hukum yang belum menjadi advokat dan tidak terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi sebagaimana ketentuan UU 16/2011, untuk dapat memberikan bantuan hukum dalam lingkup hukum pidana, meskipun terbatas pada nonlitigasi dan praperadilan, hal tersebut akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang yang justru merugikan kepentingan umum, khususnya perlindungan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat pencari keadilan (justiciabelen). Sementara itu, terkait dengan adanya kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, telah menegaskan ihwal perluasan akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu (miskin) secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) yang dapat dilakukan oleh dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana antara lain pertimbangan hukum berikut. [3.15] Menimbang bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 64 2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdi sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan; 3. Harus bergabung dan telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang; 5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud; 6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum; 7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut di atas, Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan pada pokoknya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”. Oleh karena itu, berkenaan dengan uraian kutipan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut, Pemohon tidak hanya dapat meminta bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan terakreditasi, namun juga dapat meminta bantuan hukum dosen-dosen PTN yang berprofesi sebagai advokat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan kesulitan mendapatkan akses keadilan dengan mempersoalkan konstitusionalitas, antara lain, norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 UU 16/2011, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian dimaksud merupakan bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat, di antaranya batasan pengertian atau definisi, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi 65 pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Artinya, apabila petitum Pemohon dikabulkan maka akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 18/2003 dan UU 16/2011 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas norma-norma pasal yang terkait dari kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 UU 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 UU 16/2011 tidak bertentangan dengan pemenuhan hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, hak atas jaminan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga yang dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 66 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai 67 Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, t ttd. Saldi Isra ttd. ttd. Arief Hidayat ttd ttd. . Enny Nurbaningsih ttd. ttd. Anwar Usman tt ttd. . Daniel Yusmic P. Foekh ttd ttd. M. Guntur Hamzah ttttd. Ridwan Mansyur ttd. . Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, t ttd. Rahadian Prima Nugraha