102/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 102/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Oei Halim Wibisono Alamat : Manyar Tirtomoyo Nomor 88 Kota Surabaya. Pekerjaan : Pensiunan Swasta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2024, memberi kuasa kepada Dr. Rommy Hardyansah, S.H., M.H., dan Louis Santoso, S.H., para Advokat pada kantor hukum Rommy & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Moestopo Nomor 199 Kota Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 102/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2024 dan diterima 2 Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 3 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945”; 3. Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa mengenai syarat yang ditentukan pada angka 3 huruf a di atas, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak atas peradilan yang berkepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan hak diadili Hakim yang menjunjung hukum sebagaimana menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Atas dasar pada tahun 2001 Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai Negara Hukum sebagaimana menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 5. Bahwa mengenai syarat yang ditentukan pada angka 3 huruf b di atas, Pemohon beranggapan hak Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 berbunyi, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 4 Norma Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 yang sebagian materinya kabur dan sebagian lagi materinya jelas yang bersifat memaksa, faktanya telah memberi keleluasaan hakim, selain menerapkan format putusan perkara satu dengan lainnya berbeda/berlainan, dan putusannya tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; 6. Bahwa mengenai syarat yang ditentukan pada angka 3 huruf c diatas, secara faktual hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan dengan undang- undang yang Pemohon mohonkan uji yakni, a. hak kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Format dan isi putusan yang terapkan hakim dalam mengadili perkara Pemohon berbeda dengan format putusan yang diterapkan hakim dalam mengadili perkara orang lain sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang adil; b. hak diadili Hakim Pengadilan yang menjunjung hukum sebagaimana menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 7. Bahwa mengenai syarat yang ditentukan pada angka 3 huruf d di atas, undang-undang yang dimohonkan uji materi, normanya multi tafsir yang memberikan kesempatan kepada hakim membuat putusan dengan format yang merugikan Pemohon; 8. Bahwa mengenai syarat yang ditentukan pada angka 3 huruf e di atas, Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. III. ALASAN 1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ini, bukti tulisan Pemohon ditandai dengan huruf besar PM, sedangkan dalam sengketa perkara perdata No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk antara Pemohon sebagai Penggugat dengan POLRI sebagai Tergugat di PN. Nganjuk, bukti tulisan Penggugat (Pemohon) bertanda huruf besar P dan bukti tulisan POLRI (Tergugat) ditandai huruf besar T; 5 2. Bahwa terlebih dahulu Pemohon menjelaskan tentang diri Pemohon adalah warga negara Indonesia mempunyai hak milik pribadi yang telah diambil alih secara sewenang-wenang siapapun, baik oleh POLRI, Hakim Pengadilan maupun Hakim Agung Mahkamah Agung. Hak milik pribadi tersebut berupa tanah Sertifikat HGB No. 15 Surat Ukur No. 5 asal konversi Eigendom Perponding No.667 (hak barat) berikut bangunan rumah terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk; 3. Bahwa bukti surat P-6 dan P-3 semuanya ada aslinya, yang membuktikan Pemohon sebagai pemilik tanah Sertifikat HGB No. 15 Surat Ukur No. 5 asal konversi Eigendom Perponding No.667 (hak barat) berikut bangunan rumah terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, dapat dilihat dari fakta hukum yang tertulis pada halaman 23 ~ 24 akta Putusan PN. Nganjuk nomor 24/Pdt.G/2012/PN. Ngjk tanggal 03 Januari 2013 (PM-16), dan bukti Surat PEMOHON bertanda P-6 & P-3 sebagai Penggugat di berkas perkara PN. Nganjuk No. 51/Pdt.G/2018/PN.Njk yang Pemohon peroleh secara sah dari PN. Nganjuk yakni: a. Bukti surat bertanda PM-7 yakni, bukti surat bertanda P-6 (Foto copy Kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 200.000.000,- dari Oei Halim Wibisono tertanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran pembelian bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran, seluas 2.870 M² terletak di Kab. Nganjuk Kec. Nganjuk, Desa Mangundikaran setempat dikenal sebagai jalan Kartini No. 11 ), bertanda tulisan tangan Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk “1/4/19 SDA” (singkatan tanggal 1 April 2019 Sesuai Dengan Asli) diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 37/2020, telah cocok dengan aslinya (memenuhi syarat formil sesuai pasal 1888 KUH Perdata) dan bermaterai cukup, merupakan akta pengakuan sepihak dibuat oleh segenap ahli waris almarhum Soen Tjhoen Bie (bukti surat di bawah tangan), dan isinya tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna didasarkan pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan sejak tanggal 26 Januari 2012 Oei Halim Wibisono (Pemohon) adalah pemilik sah bangunan rumah berdiri di atas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 asal 6 konversi Eigendom Perponding No. 667 seluas 2.870 M² terletak di jalan Kartini No. 11 Nganjuk; dan dikuatkan b. Bukti surat PM-4 yakni, bukti surat P-3 ( Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 tanggal pendaftaran 23-02-1967 Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967 asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No.667 tanggal 10-01-1941 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie dengan lama hak berlaku 30 tahun berakhir tanggal 23 September 1990 (berlaku mulai tanggal 24 September 1961 dan berakhir tanggal 23 September 1990 ), bertanda tulisan tangan Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk “1/4/19 SDA”, diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 34/2020, telah cocok dengan aslinya (memenuhi syarat formil sesuai pasal 1888 KUH Perdata) dan bermaterai cukup, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR; 4. Bahwa didasarkan pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No.10/1961 menentukan “bentuk Surat-Ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa Surat-Ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula uraian tentang keadaan tanah”, dikaitkan dengan pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.10/1961 menentukan, “Sertifikat terdiri dari Salinan Buku-Tanah dan Surat Ukur”. Maka bukti surat P-3 / Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 tanggal pendaftaran 23-02-1967 Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967 asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No.667 tanggal 10-01-1941 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie berlaku mulai tanggal 24 September 1961 dan berakhir tanggal 23 September 1990, membuktikan: a. Sejak tanggal 24 September 1961 S/D 23 September 1990, tanah status Hak Guna Bangunan No. 15 seluas 2.870 M² asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No. 667 tanggal 10-01-1941 terletak di jalan Kartini No. 11 Nganjuk adalah milik sah Soen Djoen (Tjhoen) Bie beralamat tinggal di jalan Mayang No. 2 Surabaya, sebagaimana menurut keterangan 7 Kantor Pendaftaran Tanah yang tertulis pada Buku Tanah Jawa-Timur, Kab. Nganjuk, Kec. Nganjuk, Desa Mangundikaran, Daftar Peng No. 170 / 1979; Atau dengan kata lain, Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No.667 tanggal 10-01-1941 membuktikan, pemilik sah sebidang tanah seluas 2.870 M² terletak di jalan Kartini No. 11 Nganjuk adalah Soen Djoen (Tjhoen) Bie, sebagaimana sesuai dengan hukum tanah hak barat; b. Sejak tanggal 24 September 1961 atau setidaknya sejak tanggal 23 Pebruari 1967 sampai dengan sekarang (bukan S/D Tgl 23 September 1990), bangunan rumah permanen terbuat dari batu berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 15 seluas 2.870 M² asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No. 667 tanggal 10-01-1941 terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk adalah milik Soen Djoen (Tjhoen) Bie, sebagaimana menurut keterangan Kantor Pendaftaran Tanah Nganjuk yang tertulis jelas pada Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967; Atau dengan kata lain, Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967 membuktikan, setidaknya pada tanggal 23 September 1967 diatas sebidang Tanah Eigendom Perponding No. 667 seluas 2.870 M² sudah berdiri/terdapat beberapa bangunan rumah permanen terbuat dari batu, merupakan milik Soen Tjhoen Bie yang namanya tercatat sebagai pemilik tanah dalam Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No. 667 tanggal 01-10-1941, sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum tanah hak barat yang menganut asas pelekatan/natrekking bahwa bangunan merupakan bagian dari tanah, artinya bangunan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 500, 571 dan 601 KUH Perdata menentukan “pemilik tanah sebagai pemilik bangunan di atasnya; Jadi pada hakekatnya, bangunan rumah diatas tanah Hak Guna Bangunan/Hak Milik asal konversi Hak Barat adalah mutlak (100%) milik sah badan hukum/orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat Hak Guna Bangunan / Hak Milik asal hak barat, sebagaimana sesuai dengan sifat dari surat tanah hak barat merupakan alat pembuktian yang sah dan bukan alat pembuktian yang kuat. 8 5. Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No.667 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie yang berakhir haknya pada tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang: Pada pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 materi tertulis jelas yang tidak dapat disimpangi menentukan, “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara & diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini”; Tanah negara Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 yang haknya telah berakhir sejak tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang, adalah masih tetap milik bekas pemegang Hak Guna Bangunan No. 15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 a quo (Soen Tjhoen Bie), sebagaimana menurut pasal 3 KEPRES No.32 tahun 1979 menentukan, “kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh suatu panitia penaksir”; Demikian juga, Bangunan Rumah diatas tanah Hak Guna Bangunan No.15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 yang berakhir masa berlakunya sejak tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang, adalah masih tetap milik bekas pemegang Hak Guna Bangunan No. 15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 a quo (Soen Tjhoen Bie), sebagaimana menurut pasal 13 ayat (2) Permendagri No.3 Tahun 1979 menentukan, “Jika di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka Pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. 6. Bahwa bekas pemegang hak adalah pemilik bangunan rumah di atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan asal hak barat dikuatkan dengan adanya 9 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung dengan objek sengketa berupa “rumah diatas tanah Hak Guna Bangunan asal konversi hak barat (Eigendom Perponding) yang berakhir masa berlakunya pada tahun 1980 dan tidak diperpanjang”, yang dimenangkan ahli waris bekas pemegang HGB a quo / pihak yang telah membeli rumah diatas tanah bekas HGB asal hak barat bersangkutan, sebagai berikut 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung dimaksud: a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996, didapat dari mengunduh di Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung, terlampir sebagai bukti PM-13, terkait sengketa perkara perdata antara Ny. Andajaningsih (Penggugat) sebagai pemegang hak dalam sertifikat HGB No.445 asal hak barat yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 37 Surabaya, melawan Harijadi (Tergugat) yang menempati rumah berdiri diatas tanah negara bekas HGB No.445 asal hak barat di Jl Jaksa Agung Suprapto No. 37 Surabaya didasarkan Surat Izin Penempatan (SIP) dari instansi pemerintah yang berwenang : SIP No.301/KRKP/72 tanggal 13 September 1972 dan SIP No. 1821/004/411.87/87 tanggal 7 Januari 1988; Mahkamah Agung amarnya, menyatakan Penggugat adalah pemilik sah rumah di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 37 Surabaya. Dan Tergugat dihukum untuk membayar uang sewa sebanyak Rp 40.000.000,- kepada Ny. Andajaningsih (Penggugat) [Vide, PM-13 halaman 213]; b. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 266 PK/PDT/2009 tanggal 31 Agustus 2009, bertanda tangan digital menggunakan kode QR (Quick Respon Code) didapat dari mengunduh di Website Direktori Putusan Mahkamah Agung, terlampir sebagai bukti PM-14, terkait sengketa perkara perdata antara Welly Poedjianto (Penggugat) sebagai pemilik sah bukti sertifikat HGB No. 299 Surat Ukur No.15 tahun 1939 asal hak barat atas nama pemegang hak Naamlooze Vennootschap Bouwkundig Bureau Lobry yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang, melawan Issoemariati (Tergugat) selaku penyewa rumah berdiri diatas tanah negara bekas HGB No.299 di Jl. Lombok No.45 Surabaya. 10 Mahkamah Agung amarnya, menyatakan Penggugat yang telah membeli rumah di Jl. Lombok No.45 Surabaya dengan Sertifikat HGB No. 29 yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang adalah pemilik sah atas sebuah rumah/bangunan permanen terletak di jalan Lombok No. 45 Surabaya. Kelurahan Gubeng (sekarang kelurahan Ngagel), Kec Gubeng (sekarang Kec Wonocolo), Pemerintah Kota Surabaya sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No.29 Surat Ukur No.15 tahun 1939 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya; c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 424 PK/PDT/2012 tanggal 12 Nopember 2014 bertanda tangan digital menggunakan kode QR (Quick Respon Code) didapat dari mengunduh di Website Direktori Putusan Mahkamah Agung, terlampir sebagai bukti PM-15, kasusnya dapat dikatakan 100 % sama terkait sengketa perkara perdata antara Wenda Limowati Liem (Penggugat) selaku penerima waris tanah negara berikut rumahnya bekas HGB No. 315 atas nama pemegang hak Tan Ing Soe yang berakhir masa berlakunya tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang melawan Pemerintah Negara R.I cq Menteri Pendidikan yang menempati tanah negara berikut rumahnya bekas HGB No. 315 berikut rumahnya atas nama pemegang hak Tan Ing Soe yang berakhir masa berlakunya tanggal 23 September 1980 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 13 Makasar dengan tanpa ijin pemegang hak (Tan Ing Soe) atau ahli warisnya; Mahkamah Agung amarnya menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 13 (sekarang Nomor 15), sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315, Surat Ukur Nomor 151 Tahun 1961 dengan luas 516 m² (lima ratus enam belas meter persegi) dan dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 2 adalah milik sah Penggugat selaku pihak yang mendapat peralihan/warisan dari bekas pemegang hak Tan Ing Soe alias Eddy Soetanto; 7. Bahwa ditegaskan Pemohon adalah warga negara Indonesia mempunyai hak milik pribadi yang telah diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh Hakim Pengadilan maupun Hakim Agung Mahkamah Agung 11 yakni, hak milik pribadi berupa tanah Sertifikat HGB No. 15 asal konversi Eigendom Perponding No.667 (hak barat) berikut bangunan rumah terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, yang ditempati POLRI sejak tahun 1967 dengan tanpa izin pemegang hak, sehingga Pemohon menggugat POLRI di PN. Nganjuk, dan oleh PN. Nganjuk perkaranya dibuat menjadi tidak sederhana dan berbiaya mahal, karena displit menjadi 2 (dua) perkara: a. Perkara ke Satu dengan obyek sengketanya berupa tanah sengketa terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, terdaftar dengan No. 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk, selanjutnya disebut juga Peradilan Sesat Jilid Satu, dengan putusan-putusan : - Putusan PN. Nganjuk nomor 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk tanggal 03 Januari 2013, bertanda PM-16; - Putusan PT. Surabaya No. 185/PDT /2013/PT.SBY tanggal 28 Mei 2013, bertanda PM-17; - Putusan Kasasi No.299 K/PDT/2015 tanggal 24 Maret 2015, bertanda PM-18; - Putusan Peninjauan Kembali No. 268 PK/PDT/2017 tanggal 11 Juli 2017, bertanda PM-19. b. Perkara ke Dua dengan obyek sengketa berupa bangunan rumah sengketa terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, terdaftar dengan No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk, selanjutnya disebut juga Peradilan Sesat Jilid Dua, dengan putusan-putusan : - Putusan PN. Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019, bertanda PM-21; - Putusan PT. Surabaya No.677/PDT /2019 /PT.SBY tanggal 12 Nopember 2019, bertanda PM-22; - Putusan Kasasi nomor. 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020, bertanda PM-23; - Putusan Peninjauan Kembali No. 1034 PK/PDT/2021 tanggal 23 Desember 2021, bertanda PM-24; Perkara ke Satu / Peradilan Sesat Jilid Satu, putusan sama sekali tidak memuat dasar hukum/aturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili 12 8. Bahwa atas dasar pada Tahun 2001 Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai Negara hukum, didukung pernyataan dari 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU- IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan, bahwa memperluas/ mempersempit peraturan perundang-undangan yang materinya tertulis adalah bertentangan dengan prinsip yang berlaku secara universal Lex Certa, yakni suatu materi peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (Lex Stricta), Pemohon dengan penuh percaya diri tidak mengikuti kebiasaan kebanyakan orang menyuap Hakim Pengadilan dan Hakim Agung untuk memenangkan perkara. Maka pada tanggal 17-07-2012 Pemohon mengajukan gugatan kepada POLRI Cq Polres Nganjuk di PN. Nganjuk terdaftar dalam perkara No. 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk (Peradilan Sesat Jilid Satu) dengan pokok permasalahan “keabsahan POLRI pada tahun 1967 sampai dengan sekarang menempati tanah yang pada tahun 1967 masih berstatus Hak Guna Bangunan No.15 asal konversi Eigendom Perponding No.667 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie berikut bangunan rumahnya terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk tanpa izin pemegang hak dan tanpa membayar uang sewa”. 9. Bahwa Majelis Hakim PN. Nganjuk bernama: Edwin Yudhi Purwanto, SH., H. Dian Erdianto, SH, dan Dwi Nuramanu, SH, dengan putusannya No. 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk tanggal 03 Januari 2013 (PM-16) telah tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang mengharuskan putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan PP No. 40 tahun 1996 yang dijadikan dasar Majelis Hakim PN. Nganjuk untuk mengadili perkara; Sebagai berikut bunyi alasan pertimbangan hukum putusan PN. Nganjuk yang tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili: Menimbang, bahwa setelah membaca serta mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-03) sama dengan bukti yang diajukan Turut Tergugat II (bukti TT-II) berupa sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan No. 15 Surat Ukur No. 5 tahun 1967 yang dimiliki oleh SOEN TJHOEN BIE Jl. Majang No. 2 Surabaya telah berakhir pada tanggal 23 13 September 1990 dan tidak diperpanjang lagi, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan PP No. 40 tahun 1996, pada saat itu pula SOEN TJHOEN BIE atau ahli warisnya sudah tidak memiliki hak lagi bertindak untuk menguasai dan / atau mengalihkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, oleh karena tanah sengketa tersebut statusnya sudah berubah menjadi tanah Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.05 (Foto copy Surat Pengoperan dan Penyerahan dan Hak Utama atas Tanah Negara No.1 tanggal 26 Januari 2012) dan bukti surat P.06 (Kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 200.000.000,- dari Tn. OEI HALIM WIBISONO, SH untuk pembelian bangunan rumah HGB No.15 Desa Mangundikaran seluas 2.870 M² dikenal sebagai Jalan Kartini No. 11 Nganjuk) bahwa Penggugat menerima pengoperan dan penyerahan tanah pekarangan obyek sengketa dari ahli waris Soen Tjhoen Bie pada tanggal 26 Januari 2012, dari peristiwa tersebut maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menerima pengoperan dan penyerahan tanah obyek sengketa dari orang yang sudah tidak lagi memiliki hak terhadap tanah tersebut;-- Putusan pengadilan tingkat pertama (PN. Nganjuk), hanya memuat peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan PP No. 40 tahun 1996 dan tidak memuat pasalnya yang dijadikan dasar majelis hakim PN. Nganjuk untuk mengadili tersebut bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan PP No. 40 tahun 1996 yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dan hakim yang melanggar pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah hakim yang melanggar hukum dan merupakan pelanggaran yang masuk ranah yuridis dan bukan ranah tehnis yudisial; 10. Bahwa Putusan PN. Nganjuk No. 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk tanggal 03 Januari 2013 (PM-16) tidak memuat pasal tertentu dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan PP No. 40 tahun 1996 yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengadili, dibenarkan dan diikuti oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya bernama: H. Achmad Iswandi, SH, R. Nohantoro, SH dan H. Wahjono, SH, MHum dengan putusannya nomor : 185/PDT/2013/ PT.Sby 14 tanggal 28 Mei 2013 (PM-17) yang pertimbangan hukum putusannya berbunyi, sebagai berikut : Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi oleh karena Hak Guna Bangunan Soen Djoen (Tjhoen) Bie telah habis berlakunya tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang lagi, maka hak waris dari Soen Djoen (Tjhoen) Bie sudah tidak memiliki hak lagi untuk menguasai, apalagi mengalihkan kepada Penggugat/Pembanding, sehingga obyek sengketa menjadi tanah negara; Pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi bahkan sama sekali tidak didasarkan aturan hukum/peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa Pemohon dalam memori kasasi telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, dengan tidak dimuatnya pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan keberatan Pemohon tertulis jelas pada halaman 22 ~ 23 Putusan Kasasi No.299 K/PDT/2015 tanggal 24 Maret 2015 (PM-18) berbunyi, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili obyek sengketa dalam perkara a quo hanya terhadap bagian obyek sengketa (tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.15), selain tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar juga tidak mencantumkan pasal-pasal peraturan mana yang mengatur tentang pendapat judex facti tersebut…………Dst, padahal ketentuan mencantumkan pasal-pasal peraturan hukum yang berlaku tersebut dalam memutus perkara merupakan keharusan sebagaimana diamanatkan pasal 25 ayat (1) Undang- Undang No. 4 tahun 2004. 12. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi bernama: Soltoni Mohdally, SH., MH., Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H tidak mengabulkan/menolak keberatan Pemohon atas tidak dimuatnya pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili dengan tanpa dicukupi alasan hukum, sebagaimana termuat dalam putusannya No.299 K/PDT/2015 tanggal 24 Maret 2015 (PM- 18), berbunyi: Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. 15 Bahwa Hak Guna Bangunan atas nama Soen Tjhoen Bie telah berakhir tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996, dengan berakhirnya masa berlakunya SHGB No. 15 atas nama Soen Djoen Bie, maka pengoperan yang diterima Penggugat tidak membuktikan obyek sengketa menjadi miliknya karena obyek jual beli berupa HGB telah hapus, karena tanah telah menjadi tanah Negara disebabkan HGB tidak diperpanjang; Bahwa Penggugat menerima pengoperan dan penyerahan tanah perkara Obyek Sengketa dari ahli waris Soen Tjhoen Bie tanggal 26 Januari 2012, yang pada saat itu para ahli waris Soen Tjhoen Bie tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut”. 13. Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi No.299 K/PDT/2015 tanggal 24 Maret 2015 (PM-18) sengaja dibuat kabur, agar tidak terlihat dengan jelas kalau pertimbangan hukum putusannya tidak didukung/memuat sama sekali aturan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Agung Kasasi untuk mengadili/memutus perkara. Kekaburan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Agung Kasasi dapat dilihat dari rangkaian kata (kalimat) yang digunakan Hakim Agung Kasasi yakni, pengulangan kalimat yang maknanya sama, ambigu (frasa “tidak membuktikan”), penggunaan tanda baca berupa titik dan koma diletakan dengan tidak benar, sehingga kalau dibaca sekilas terlihat seolah-olah putusan kasasi tersebut memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar Hakim Agung Kasasi untuk mengadili; Padahal Pasal 35 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 yang dijadikan Majelis Hakim Agung Kasasi untuk mengadili adalah normanya berisi ketentuan, “hal- hal/peristiwa-peristiwa apa saja yang mengakibatkan Hak Guna Bangunan hapus”, dan bukan norma yang rumusannya memiliki makna, “bekas pemegang hak tidak lagi memiliki hak atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan asal hak barat yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh bekas pemegang hak”; Sedangkan mengenai yang dimaksud “tanah negara”, peraturan perundang-undangan telah merumuskan dengan jelas yakni, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agraria No. 11 tahun 2016 menentukan “Tanah 16 Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah”. (kalau tanah negara bukan milik negara/daerah, apakah milik Tuyul/Setan/pemerintah belanda dan bukan milik bekas pemegang hak). Sangat diharapkan keterangan dari Mahkamah Agung, apakah ada peraturan setingkat Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada hakim agung membuat putusan tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar Hakim Agung Kasasi untuk mengadili. Bahwa pada hakekatnya norma pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, baik diminta atau tidak diminta pihak yang berperkara, Hakim Agung wajib memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan bersangkutan yang dijadikan dasar Hakim Agung untuk mengadili; 14. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi perkara No.299 K/PDT/2015 yang putusannya tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili tersebut, lagi-lagi dibenarkan dan diikuti oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali bernama: H. Hamdi, SH., MHum, Panji Widagdo, SH., MH dan Sudrajad Dimyati, SH., MH dengan putusannya No. 268 PK/PDT/2017 tanggal 11 Juli 2017 (PM-19) yang pertimbangan hukum putusannya secara terang- terangan bahkan sama sekali tidak memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk memutus perkara, dengan bunyi sebagai berikut : Bahwa alasan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara a quo, ternyata tidak didapat satupun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, “di mana obyek sengketa tanah berstatus sebagai tanah yang langsung dikuasasi oleh negara”; (Vide, halaman 23 bagian menimbang ke 1 bukti surat PM-19). 15. Bahwa tidak dimuatnya pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili dalam putusan hakim, 17 secara factual telah merugikan hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, hak diadili oleh hakim pengadilan dan hakim agung yang menjunjung hukum, yang putusannya memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili; 16. Putusan hakim pengadilan dan hakim agung yang tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili adalah tindakan/perbuatan yang sangat bertentangan dengan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang normanya mewajibkan/ mengharuskan putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah hakim yang melanggar sumpah dan / atau janji jabatan hakim sebagaimana ditentukan Pasal 17 ayat (1) & (2) Undang-undang No.49 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal 9 ayat (1) & (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Selanjutnya menurut Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum & pasal 11A ayat (1) huruf d Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang materinya tertulis jelas, Judex Facti/Judex Juris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar sumpah atau janji jabatan. Atau dengan kata lain Judex Facti atau Judex Juris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim dengan alasan tidak menjalankan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. Atau kata lain Judex Facti/Judex Juris yang mempersempit dan / atau memperluas peraturan perundangan-undangan yang materinya tertulis jelas diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim; 17. Bahwa Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 selain berisikan norma multi tafsir, juga berikan norma yang materinya tertulis jelas dan bersifat imperative yakni, “putusan pengadilan harus memuat pasal tertentu dari peraturan 18 perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, namun pada kenyataannya tidak dijalankan selurus-lurusnya oleh 6 (enam) Judex Facti dan 6 (enam) Judex Juris sebagaimana telah Pemohon terangkan pada pada butir-butir permohonan di atas; Pemohon kesulitan untuk merumuskan norma pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang dilanggar hakim menjadi lebih jelas dan lebih bersifat imperative, namun menurut Pemohon norma tersebut semestinya diberi tambahan norma yang membuat hakim takut melanggar, dan harus selaras dengan pasal-pasal lainnya yang termuat dalam UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2009 dan tidak melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Supaya dikemudian hari tidak terulang hakim pengadilan atau hakim agung mahkamah agung tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, untuk kepastian hukum yang adil, sangatlah beralasan kalau dibagian belakang pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang materinya tertulis jelas, dilengkapi norma berbunyi, “dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”. ATAU “dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim”. 18. Bahwa sebagai akibat Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pemeriksa perkara nomor 268 PK/PDT/2017 hanya mengadili obyek sengketa berupa tanah saja, maka pada tanggal 07-02-2019 Pemohon menggugat POLRI sebagai Tergugat, dan menarik Presiden R.I serta Ketua Komisi Yudisial sebagai Turut Tergugat di PN. Nganjuk, terdaftar dengan perkara Perkara ke Dua / Peradilan Sesat Jilid Dua, Putusan tidak didukung/didasarkan alat bukti maupun aturan hukumnya, melainkan hanya dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang cacad syarat formil dan materiil 19 No.51/Pdt.G/ 2018 /PN.Njk dengan pokok permasalahan yakni : keabsahan POLRI menempati obyek sengketa berupa “Bangunan Rumah diatas tanah status Hak Guna Bangunan No. 15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie dengan masa berlaku 24 September 1960 S/D tanggal 23 September 1990 terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang; Dengan harapan, dengan termonitornya persidangan oleh Yth. Presiden selaku pembentuk Keppres No.32 tahun 1979, dan Yth. Ketua Komisi Yudisial selaku penegak kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, Pemohon berharap Judex Facti dan Judex Juris akan mengadili perkara a quo didasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 dan tidak melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Namun pada kenyataannya Judex Facti & Judex Juris yang tidak menerima SUAP dari Pemohon, bukan saja tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 yang materinya tertulis sangat jelas, bahkan pertimbangan hukum putusannya tidak didukung/didasarkan alat bukti dan dasar/aturan hukum, melainkan hanya dikuatkan bukti surat T-12 tidak ada aslinya dengan judul dan materi yang tidak terbaca, bukti surat T-14 tidak ada aslinya dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 05 September 2004, serta bukti surat T-1 yang cacad data fisik dan cacad yuridis ; 19. Bahwa adapun kutipan beberapa dalil-dalil gugatan perkara No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk sebagai berikut : Butir 1, bahwa pada tanggal 05 Agustus 1960 seorang warganegara Indonesia bernama Soen Djhoen (Tjhoen) Bie bertempat tinggal di jalan Mayang No. 5 Kota Surabaya melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan warganegara Indonesia bernama Ong Stany;-- Butir 2, bahwa Soen Tjhoen Bie bertempat tinggal di Jalan Mayang No. 5 Kota Surabaya, sejak tahun 1967 memiliki bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.15/Desa Mangundikaran seluas 2.870 M² terletak di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Desa Mangundikaran, setempat dikenal sebagai jalan Kartini No. 11 (Vide, Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran dengan Surat Ukur nomor 20 5 / 1967 atas nama pemegang hak : Soen Tjhoen Bie & Salinan Akta Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk, tanggal 28 September 2005);- Butir 3, bahwa setelah almarhum Soen Djhoen (Tjhoen) Bie meninggal dunia, pada tanggal 26 Januari 2012 di Kota Surabaya, terjadi jual beli BANGUNAN RUMAH berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 / Desa Mangundikaran seluas 2.870 M2, terletak di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Desa Mangundikaran, setempat dikenal sebagai jalan Kartini No. 11, antara Para ahli waris almarhum Soen Djhoen (Tjhoen) Bie dengan Oei Halim Wibisono (PENGGUGAT), maka dibuatlah kesepakatan yang dituangkan dalam akta atau dokumen sebagai berikut : - Akta Notaris No. 822 tanggal 26 Januari 2012 berupa Akta Kuasa No.2, ditandatangani para pihak yang disaksikan oleh Maria Tjandra, S.H, Notaris Surabaya, berisi keterangan : Para ahli waris almarhum Soen Djhoen (Tjhoen) Bie memberi kuasa kepada Oei Halim Wibisono untuk bertindak melakukan perbuatan hukum layaknya pemilik bangunan rumah obyek sengketa;-- - Kwitansi bermaterai cukup sebagai bukti, pada tanggal 26 Januari 2012 telah terjadi jual beli bangunan rumah obyek sengketa antara Para ahli waris almarhum Soen Djhoen (Tjhoen) Bie dengan Oei Halim Wibisono, serta Para ahli waris almarhum Soen Djhoen (Tjhoen) Bie telah menerima sejumlah uang pembayaran dari Oei Halim Wibisono; -- Butir 4, bahwa oleh karena telah terjadi jual beli yang sah atas BANGUNAN RUMAH yang berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 / Desa Mangundikaran seluas 2.870 M2, terletak di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Desa Mangundikaran, setempat dikenal sebagai jalan Kartini No. 11, sebagaimana menurut pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, maka selanjutnya pihak penjual {Para ahli waris almarhum Soen Djhoen 21 (Tjhoen) Bie} menyerahkan dokumen atau akta kepada Oei Halim Wibisono (PENGUGAT) sebagai berikut : - Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, Desa Mangundikaran, Surat Ukur nomor 5 Tahun 1967, atas nama pemegang hak: Soen Tjhoen Bie, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Nganjuk; -- - Salinan Akta Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk Tanggal 28 September 2005; -- - Foto Copy Salinan Akta Notaris Sophia Imelda, S.H. Tanggal 18 Juni 2009, No. 12, akta Keterangan Hak Waris yang telah dilegalisir oleh Sophia Imelda, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya; -- - Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, No.urut 1348/W.N.I/61 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2012 tentang isinya sesuai dengan aslinya;- Butir 5, Bahwa walaupun Penggugat telah membeli BANGUNAN RUMAH yang berdiri diatas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.15/Desa Mangundikaran seluas 2.870 M², terletak di Kab. Nganjuk, Kec. Nganjuk, Desa Mangundikaran, setempat dikenal Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, namun Penggugat belum dapat menempatinya, dikarenakan pada tahun 1966 saat sedang terjadi peristiwa Gerakan 30 September P.K.I, dimana keadaan negara kurang kondusif, Soen Tjhoen Bie yang saat itu mengelola usaha rumah penginapan bernama “WILHELMINA” di Jl. Kartini No. 11 Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur, dengan terpaksa menghentikan/ menutup usaha rumah penginapannya tersebut; Butir 6, pada tahun 1967 setelah keadaan kondusif, Soen Djoen (Tjhoen) Bie mendapati bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 15 Hak Guna Bangunan No.15/Desa Mangundikaran seluas 2.870 M², terletak di Kab. Nganjuk, Kec. Nganjuk, Desa Mangundikaran, setempat dikenal Jl. Kartini No. 11 22 miliknya tersebut telah Diokupasi dan atau Dirampok oleh Kepolisian Resort Nganjuk; 20. Bahwa adapun kutipan seluruh dalil jawaban Tergugat/POLRI dalam pokok perkara yang termuat dalam 10 (sepuluh) butir dalil jawaban, sebagai berikut: Butir 1, bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat. Berkaitan dengan eksepsi Tergugat diatas mohon tetap terulang dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling melengkapi dengan jawaban pada jawaban pokok perkara yang disampaikan oleh Tergugat; Butir 2, bahwa perlu untuk disampaikan kepada Majelis Hakim PN. Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara dan kepada Penggugat, bahwa Tergugat pada jawaban pokok perkara gugatan a quo tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat satu persatu, Tergugat akan menanggapi dalil-dalil yang ada hubungan dan relevan dengan perkara terkait dengan aset tanah dan bangunan di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk yang telah menjadi aset negara, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi bukan berarti Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut tetapi lebih dikarenakan tidak ada hubungannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat; Butir 3, bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat 1 S/d angka 5 tentang jual beli bangunan antara Penggugat dengan para ahli waris tanggal 26 Januari 2012 sehingga menurut Penggugat sejak itu adalah sebagai pemilik sah terhadap bangunan yang terletak di jl. Kartini No. 11 Nganjuk tersebut, dalil-dalil Penggugat demikian harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. Bahwa perjanjian jual beli tanggal 26 Januari 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum mengingat proses jual beli yang dilakukan Penggugat dengan para ahli waris Soen Djoen Bie setelah pemegang hak lama atas nama Soen Djoen Bie sebagai pemegang hak atas tanah negara bekas Eigendom Verponding dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran tahun 1967 telah berakhir sejak tanggal 23 23 September 1990 dan tidak diperpanjang lagi oleh Soen Tjhoen Bie sehingga status tanah kembali menjadi tanah negara;- Butir 4, bahwa peristiwa/kejadian jual beli, pengalihan atau pemindahtanganan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk yang dilakukan oleh Soen Tjhoen Bie dan ahli warisnya setelah tanggal 23 September 1990 sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, karena dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atau kewenangan, maka produk hukum apapun yang dihasilkan batal demi hukum. Dengan demikian proses jual beli yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2012 antara Penggugat dengan ahli waris Soen Djoen Bie tidak berdasarkan hukum dan batal, maka dalil- dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang sah sebagai pemilik obyek adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak; - Butir 5, bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat angka 6 s.d 8 tentang okupasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah tidak berdasarkan hukum, dalil-dalil Penggugat demikian harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum. Bahwa terhadap obyek tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk seluas 5.220 M² sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Pakai No 16/Kel Mangundikaran a.n. Pemerintah R.I cq Kepolisian Indonesia dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara. Bahwa pihak POLRI menguasai aset tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk sejak tahun 1967 hingga saat ini tahun 2019 atau sudah 52 tahun, bermula dari pemegang hak lama atas nama Soen Djoen Bie sebagai pemegang hak atas tanah negara bekas Eigendom Verponding dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran, sejak tahun 1967 yang telah menelantarkan tanah dan bangunan tersebut sehingga dipergunakan oleh POLRI hingga saat ini; --- ➢ POLRI mengakui sejak tahun 1967 menguasai tanah dan bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran asal konversi Eigendom Perponding di Jl. 24 Kartini No. 11 Nganjuk yang ditelantarkan pemegang hak Soen Tjhoen Bie; - Butir 6, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15/Desa Mangundikaran atas nama Soen Djoen Bie telah berakhir pada tanggal 23 September 1990 namun Soen Djoen Bie atau ahli warisnya tidak melakukan perpanjangan lagi, dengan tidak dilakukan perpanjangan terhadap SHGB No. 15/Desa Mangundikaran, maka hak atas tanah menjadi hapus dan tanah menjadi tanah negara. Hal inilah bukti yang tidak terbantahkan bahwa pihak pemegang hak Soen Djoen Bie telah melakukan penelantaran tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk (Vide, ketentuan Pasal 40 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha); Dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dengan bukti Sertifikat Hak Pakai No. 16/Kel Mangundikaran a.n. Pemerintah R.I cq Kepolisian Indonesia dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara, sah dan benar menurut hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan POLRI sebagai perampok adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak; Butir 7, bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat angka 7 Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk Tanggal 28 September 2005, dapat diberikan jawaban Tergugat sebagai berikut, bahwa benar terhadap obyek aset tanah dan bangunan di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk telah dikuasai dan dipergunakan oleh Polri Polres Nganjuk sejak tahun 1967 hingga saat ini dengan bukti Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312 / Kel Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk Tanggal 28 September 2005 tidak membuktikan adanya tindakan perbuatan melawan hukum (vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan pihak 25 Tergugat dalam menguasai dan menggunakan obyek sengketa Jln. Kartini No. 11 Nganjuk; ➢ pertama kalinya, POLRI secara tegas mengakui, menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk sejak tahun 1967 hingga saat ini, dengan bukti T-1 / Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312 / Kel Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara; Dan bukan DIKUATKAN Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tertanggal 8-9-2003 nomor: 593/40/IX/2003 (Bukti Surat T-12) yang diperkuat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim nomor: 49-530-2-35-2004 tertanggal 05-03-2004 (bukti surat T- 14) dan Sertifikat Hak Pakai No.00080 atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I. Butir 8, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk Tanggal 28 September 2005 tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak Penggugat karena pihak Penggugat a quo bukan sebagai pihak dalam putusan perkara tersebut. Demikian juga penetapan tahun 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak mengikat pihak-pihak yang didalamnya sebagai hukum karena faktanya hak yang dimiliki oleh Soen Djoen Bie atau ahli warisnya terhadap obyek sengketa sudah hapus sejak tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang (Vide, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata). Bahwa oleh karena penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 20/Pdt.P/2005/PN.Ngjk Tanggal 28 September 2005 tidak membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai dan mempergunakan obyek sengketa maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum; - 26 Butir 9, bahwa aset tanah dan bangunan Jl. Kartini Nganjuk telah dikuasai oleh POLRI sejak tahun 1967 hingga saat ini (2019) secara berturut-turut dan pihak Tergugat tidak pernah memindahtangan, menghibahkan atau memperjual-belikan obyek tanah dan bangunan tersebut karena sudah Sertifikat Hak Pakai No.00080/Kel Mangundikaran a.n Pemerintah R.I dan telah pula tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara, yang tunduk pada ketentuan UU RI No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;- ➢ ke dua kalinya, POLRI secara tegas mengakui, menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk sejak tahun 1967 hingga saat ini, dengan bukti T-1 / Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312 / Kel Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara; Butir 10, bahwa terhadap keabsahan kepemilikan aset tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk, oleh Tergugat telah pernah digugat oleh Penggugat sebelumnya maka gugatan yang saat ini diperiksa telah Nebis In Idem, bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa sejak tanggal 26 Januari 2012 karena jual beli adalah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (batal demi hukum ), selanjutnya gugatan Penggugat a quo diajukan sudah lampau waktu (kedaluwarsa) karena sudah melampaui waktu yang ditentukan Pasal 1963 KUH Perdata; Dengan fakta hukum adanya bukti Sertifikat Hak Pakai No.00080/Kel Mangundikaran a.n Pemerintah R.I dan telah pula tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara, membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang sah dalam menguasai dan mempergunakan aset tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk karena telah ditelantarkan oleh 27 pemegang hak lama (Soen Djoen Bie). Dengan demikian dalil-dalil gugatan yang mempermasalahkan keabsahan Tergugat terkait obyek sengketa oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak; - ➢ ke tiga kalinya, POLRI secara tegas mengakui, menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk sejak tahun 1967 hingga saat ini, dengan bukti T-1 / Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312 / Kel Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I dan telah tercatat dalam daftar SIMAK BMN (IKMN) sebagai aset kekayaan Negara, yang membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang sah dalam menguasai dan mempergunakan aset tanah dan bangunan Jl. Kartini No. 11 Nganjuk karena telah ditelantarkan oleh pemegang hak lama (Soen Djoen Bie). Jadi bukan karena merupakan milik negara. 21. Bahwa pada Peradilan Sesat Jilid Dua, untuk menutupi putusannya didasarkan bukti surat yang tidak ada aslinya (fakta persidangan), format putusan No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 (PM-21) disengaja tidak memuat : satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak. Oleh karena itu, Penggugat (Pemohon) berkirim surat kepada ketua PN. Nganjuk agar berkenan mengeluarkan bukti surat berupa “foto copy berkas perkara No. 51/Pdt.G/2018/PN.Njk dengan disertai pemberian cap Dinas resmi dengan kalimat penjelasan “setelah Fotocopy tersebut diperiksa dan dicocokkan ternyata isinya cocok dengan fotocopy dalam Berkas perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN.NJK”, dan ternyata dikabulkan Ketua PN. Nganjuk menyetujuinya pada tanggal 30 Januari 2020; -- 22. Bahwa didasarkan fotocopy Berita Acara Sidang No. 51/Pdt.G/2018/PN.Njk tanggal 01 April 2019 untuk pembuktian pihak PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh PN. Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah nomor 20/2020” (PM-1), tertulis jelas, ada 6 (enam) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon) dalam persidangan perkara No. 51/Pdt.G/ 2018/PN.Njk pada tanggal 01 April 2019 yakni, bukti surat bertanda P-1, P-2, 28 P-3, P-4, P-5 dan P-6 kesemuanya diperlihatkan aslinya, dengan judul bukti surat sengaja ditulis dengan tidak jelas/rinci oleh Ketua Majelis Hakim / Dyah Nur Santi, SH, Sbb : - Foto copy Surat Keterangan Warga Negara Republik Indonesia, bertanda P-1; - Foto copy Akta Keterangan Hak Waris, bertanda P-2; - Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan, bertanda P-3; - Foto copy Akta Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 28 September 2005, bertanda P-4; - Foto copy Surat Kuasa, bertanda P-5; - Foto copy kwitansi tertanggal 26 Januari 2012, bertanda P-6; 23. Bahwa didasarkan foto copy Berita Acara Sidang No. 51/Pdt.G/2018/PN.Njk tanggal 11 April 2019 untuk pembuktian Tergugat (POLRI) yang dikeluarkan PN. Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah nomor 21/2020 (PM-8), tertulis jelas, bukti surat yang diajukan Tergugat/POLRI ada sebanyak 16 (enam belas) bukti surat ditandai T-1 S/D T-16, dan yang berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya adalah bukti surat T-6, T-7, T-8, T- 9, T-12, T-13 dan T-14; 24. Bahwa mengenai keabsahan syarat formil dan syarat materiil bukti surat Tergugat (POLRI) T-1, T-12, dan T-14, yang diajukan dalam persidangan perkara No. 51/Pdt.G/2018/PN.Njk pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 yang PEMOHON peroleh dari PN. Nganjuk, yang oleh hakim pengadilan dan hakim agung dipertimbangkan sebagai alat bukti sah menurut hukum untuk memutus perkara adalah: a. Bukti surat bertanda PM-10, yakni bukti surat T-12 (foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran nomor: 593/40/IX/2003 tanggal 8-9-2003), bertanda tulisan tangan Hakim Ketua “11/4/19 Fc dr Fc” (singkatan tanggal 11 April 2019 Foto Copy dari Foto Copy) diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2020 di bawah nomor 49/2020, adalah: - Bukti surat T-12 cacad formil karena tidak ada aslinya sebagaimana ditentukan Pasal 1888 KUH Perdata; 29 - Bukti surat T-12 berupa foto copy dari foto copy yang judul dan materinya tidak terbaca (Judul T-12 diambil dari materi yang terdapat dalam bukti surat T-14 bagian menimbang huruf c); - Bukti surat T-12 untuk kelengkapan permohonan Hak Pakai atas sebidang tanah negara (bukan titel bekas HGB No.15) seluas 3.210 M² (materi T-12 diambil dari materi yang terdapat dalam bukti surat T-14 bagian menimbang huruf a sampai dengan huruf c). Dengan demikian, materi bukti T-12 tidak relevan dengan pokok permasalahan yang disengketakan yakni, obyek yang disengketakan berupa bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah negara bekas HGB No.15 asal konversi Eigendom Perponding No. 667 seluas 2.870 M² dan bukan seluas 3.210 M². Atau dengan kata lain bukti surat T- 12 juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sah menurut hukum (cacad materiil); b. Bukti surat bertanda PM-12, yakni bukti surat T-14 (Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim nomor: 49-530-2-35-2004 tanggal 05-03-2004 tentang pemberian Hak Pakai kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia atas sebidang tanah negara seluas 3.210 M², NIB: 12.26.13.07.00550, bertanda tulisan tangan Hakim Ketua “11/4/19 Fc dr Fc” (singkatan tanggal 11 April 2019 Foto Copy dari Foto Copy) diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah nomor 51/2020, adalah: - Bukti surat T-14 cacad formil karena tidak ada aslinya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata; - Bukti surat T-14 masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 05 September 2004 yaitu, dihitung 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan surat T-14 pada tanggal 05-03-2004, sebagaimana tertulis dengan jelas dalam Dictum Ke dua bukti surat T-14; - Bukti T-14 adalah bukan surat tanda bukti hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 75 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997, karena bagian menetapkan Ke DUA bukti surat T-14, berisi ketentuan kewajiban mendaftarkan bukti surat T-14 pada Kantor Pertanahan Nganjuk untuk memperoleh Tanda Bukti 30 Hak (Sertifikat Hak Pakai) selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat keputusan; - Bukti surat T-14 adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor: 49- 530-2-35-2004 tentang pemberian Hak Pakai kepada POLRI atas sebidang tanah negara seluas 3.210 M² sesuai hasil pengukuran Kadastral yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 427/ Mangundikaran/2003 tanggal 17-11-2003 dengan Nomor Identifikasi Barang (NIB) : 12.26.13.07.00550; Dengan demikian bukti surat T-14 tidak relevan dengan pokok permasalahan obyek yang disengketakan berupa, bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah negara status bekas HGB No. 15 asal Eigendom Perponding No. 667 seluas 2.870 M², dan bukan bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah negara bebas seluas 3.210 M². Atau dengan kata lain bukti surat T-14 tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sah menurut hukum (cacad materiil);- - Bukti surat T-14 diterbitkan didasarkan bukti surat T-12 yang juga cacad syarat formil dan materiil (Vide, bukti surat T-14 bagian menimbang huruf c); c. Bukti surat bertanda PM–9, yakni bukti surat T-1 (Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 Juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312/Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I), bertanda tulisan tangan Hakim Ketua “11/4/19 SDA” (singkatan tanggal 11 April 2019 Sesuai Dengan Asli) diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah nomor 38/2020, adalah: - Bukti surat diterbitkan didasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim tanggal 22 Juni 2016 nomor: 15/HP/BPN 35.18/2016 dan bukan diterbitkan didasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor: 49-530-2-35-2004 (bukti surat T - 14); Atau dengan kata lain T-1 tidak memiliki kaitan hukum dengan T-14; 31 - Bukti surat yang isinya menerangkan, diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal 23 Juni 2016 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No.01312/Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I tidak terdapat bangunan rumah yang disengketakan Penggugat; Dengan demikian materi bukti T-1 tidak relevan dengan pokok permasalahan yakni, obyek yang disengketakan berupa “bangunan rumah” dan bukan “tanah”; - Bukti surat yang masa berlakunya baru mulai tanggal 23 Juni 2016 dan bukan mulai tahun 1967; 25. Bahwa oleh karena materi dari pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 tertulis jelas menentukan, “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya, selambat- lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini”, dan bukan merupakan perkara/sengketa baru pertama kali diselesaikan oleh pengadilan sebagaimana dibuktikan dengan adanya Putusan-putusan Mahkamah Agung bertanda PM-13, PM-14 dan PM-15, maka atas dasar Indonesia negara hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga dan juga sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip Similia Similibus, seharusnya amar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 (PM-21) mengabulkan dan bukan sebaliknya menolak gugatan PEMOHON dengan pertimbangan hukum hakim, dibuat kabur, tidak didasarkan fakta persidangan (dalil gugatan dan jawaban tergugat), tidak didukung alat bukti maupun dasar/aturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili, berbunyi : Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca gugatan, jawaban replik serta duplik serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menjelaskan atau memberikan keterangan tentang perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan atau memenuhi unsur sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan 32 kausalitas dan adanya kerugian, hal mana telah pula disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam pembuktiannya yang ternyata, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat menempati atau menguasai objek sengketa yang merupakan milik Negara sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, sebagaimana DIKUATKAN Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tertanggal 8-9-2003 nomor: 593/40/IX/2003 (Bukti Surat T-12) yang diperkuat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim nomor : 49-530- 2-35-2004 tertanggal 05-03-2004 (bukti surat T-14) dan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 00080/Kel. Mangundikaran, atas nama pemegang hak: Pemerintah R.I Cq Kepolisian Negara R.I (bukti surat T-1) [Vide, PM-17/Putusan No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 halaman 42]. 26. Bahwa telah Pemohon uraikan pada butir 21 diatas, bahwa untuk menutupi putusannya didasarkan bukti surat yang tidak ada aslinya, cacad syarat formil dan materiil, format putusan No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 (PM-21) selain disengaja tidak memuat: satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, juga tidak memuat pengujian/penilaian satu persatu alat bukti penggugat/penuntut dan alat bukti tergugat/tertuntut (bandingkan dengan format putusan bertanda PM-20); 27. Bahwa perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum oleh hakim dalam penerapan pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 dapat dilihat dengan membandingkan antara format Putusan PN. Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 (bukti PM-21) dengan format Putusan Pengadilan Agama Pacitan No. 476/Pdt. G/2020 /PA Pct tanggal 29 Desember 2020 (PM-20) yang isi memuat: semua dalil gugatan penggugat, semua dalil jawaban tergugat, semua petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat, pengujian keabsahan kewenangan pengadilan PA. Pacitan mengadili, ringkasan gugatan dan ringkasan jawaban, pengujian/penilaian PA. Pacitan atas keabsahan satu alat bukti para pihak, alasan Pengadilan Agama Pacitan menolak gugatan penggugat, dan pasal tertentu dari peraturan perundang- 33 undangan yang dijadikan dasar Pengadilan Agama Pacitan menolak gugatan penggugat; 28. Bahwa beberapa item penting, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan No. 476/Pdt. G/2020 /PA Pct tanggal 29 Desember 2020 (PM- 20) yang harus dimuat disemua tingkat putusan peradilan agar ada kepastian hukum yang adil, sebagai berikut: a. semua dalil gugatan dan semua dalil jawaban tergugat. Dengan tujuan, agar fakta persidangan yang dimanipulasi kebenarannya dapat terlihat oleh masyarakat umum, dan agar hakim mengadili didasarkan aturan hukum yang tepat dan benar; b. satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya. Dengan tujuan, agar tidak memberi peluang kepada hakim mengadili didasarkan bukti surat yang tidak ada aslinya; c. semua keterangan saksi para pihak. Dengan tujuan, agar tidak memberi peluang kepada hakim mengadili didasarkan keterangan saksi yang tidak relevan sebagai alat bukti sah menurut hukum d. pemeriksaan setempat. Dengan tujuan, agar tidak memberi peluang kepada hakim mengadili dengan memanipulasi data fisik obyek yang disengketakan; e. pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak. Dengan tujuan, agar tidak memberi peluang kepada hakim mengadili didasarkan alat bukti yang tidak sah menurut hukum; f. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Pengadilan Agama Pacitan menolak gugatan penggugat. Dengan tujuan, agar tidak memberi peluang kepada hakim mengadili didasarkan hukum yang tidak tepat dan benar; 29. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019/PM-21 yang cacad format dengan pertimbangan hukum putusan tidak didukung alat bukti, melainkan hanya dikuatkan dengan bukti surat T-12 tidak ada aslinya dengan judul dan materi tidak terbaca dan bukti surat T-14 tidak ada aslinya dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 05 September 2004, serta tidak didukung aturan/dasar hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim PN. Nganjuk untuk mengadili tersebut, dibenarkan oleh 34 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sesat bernama: Herry Sasongko, SH., MH., Syamsul Ali, SH., MH dan H.M. Tuchfatul Anam, SH., MH dengan menerbitkan putusan No.677/PDT /2019 /PT.SBY tanggal 12 Nopember 2019 (PM-22) yang alasan pertimbangan hukum putusannya berbunyi : Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tersebut tidak memuat hal- hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ssNganjuk No.51/Pdt.G/2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Mejelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara tingkat banding; 30. Bahwa YM Majelis Hakim konstitusi pasti juga setuju, bila Pemohon menyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah sengaja melakukan kejahatan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik putusan dan tidak memuat dasar hukum; Bukti surat T-12 tidak ada aslinya dengan judul dan materi yang tidak terbaca dan bukti surat T-14 tidak ada aslinya dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 05 September 2004 tersebut, oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai bukti surat sah menurut hukum untuk menguatkan pertimbangan hukum putusannya yang tidak didukung alat bukti yang berbunyi, “bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat menempati atau menguasai objek sengketa yang merupakan milik Negara sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, sebagaimana DIKUATKAN Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tertanggal 8-9-2003 nomor: 593/40/IX/2003 (Bukti Surat T-12) yang diperkuat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim nomor : 49-530- 2-35-2004 tertanggal 05-03-2004 (bukti surat T-14) dan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 00080/Kel. Mangundikaran, atas nama pemegang hak: Pemerintah R.I Cq Kepolisian Negara R.I (bukti surat T-1); 35 31. Bahwa putusan PN. Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019 (PM-21) yang dibenarkan Putusan PT. Surabaya No.677/PDT /2019 /PT.SBY tanggal 12 Nopember 2019 (PM-22) dibenarkan oleh tiga (3) Hakim Agung Kasasi sesat bernama : Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., MH, dengan putusan kasasinya No. 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020/PM-23, dengan pertimbangan hukum putusan berbunyi : Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 November 2019 dan kontra memori tanggal 13 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya TERGUGAT dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat menempati atau menguasai obyek sengketa yang merupakan milik negara sejak tahun 1967 sampai sekarang, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tanggal 8 September 2003 No.593/40/IX/2003 (Bukti T-12), Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor : 49- 530-2-35-2004 (T-14) dan sertifikat Hak Pakai No.00080/Kel. Mangundikaran tanggal pendaftaran 23 Juni 2016 atas nama Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I (Bukti T-1) dan telah tercatat dalam daftar SIMAK (IKMN) sebagai aset kekayaan negara”. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 23 Februari 1967 atas nama Soen Tjhoen Bie bekas Eigendom Verponding telah berakhir sejak tanggal 23 September 1990 dan tidak diperpanjang lagi oleh Soen Tjhoen Bie maupun ahli warisnya, sehingga PENGGUGAT telah membeli obyek sengketa dari orang yang sudah tidak berhak lagi atas obyek sengketa karena status tanahnya kembali menjadi tanah negara; Dalam memori peninjauan kembali, Pemohon memberitahu Hakim Agung Peninjauan Kembali, kalau Pertimbangan hukum putusan kasasi bagian kedua, justru membuktikan (fakta hukum) Majelis Hakim Agung Kasasi membenarkan sebelum lewat tanggal 23 September 1990 rumah 36 obyek sengketa adalah milik pemegang hak Soen Tjhoen Bie, dan bukan merupakan milik Negara sejak tahun 1967 S/D sekarang; 32. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi untuk menutupi putusannya banyak cacad hukum, format putusannya disengaja tidak memuat sebagai berikut : a. semua dalil gugatan dan semua dalil jawaban tergugat, agar tidak terlihat putusan hakim agung : tidak didasarkan pengakuan POLRI (tergugat) menguasai obyek sengketa dengan bukti T-1 dan bukan dikuatkan T-12 diperkuat T-14 dan T-1; b. satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, agar tidak terlihat putusan hakim agung didasarkan bukti surat T- 12 dan T-14 yang kedua bukti surat tersebut tidak ada aslinya; c. Keterangan Saksi Para Pihak, agar tidak terlihat pengakuan saksi yang menyatakan: ada 3 (tiga) bangunan yakni, bangunan induk, bangunan setengah tembok setengah gedek, dan sebelah timur bangunan induk dulu temboknya ada sekarang runtuh; d. pemeriksaan setempat, agar tidak terlihat hakim PN. Nganjuk telah memanipulasi fakta dengan menyatakan hanya ada 1 (satu) bangunan di JL. Kartini No. 11 Nganjuk; e. pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, agar tidak terlihat putusan hakim agung didasarkan bukti surat T-12 dan bukti surat T-14 yang kedua surat tersebut cacad syarat formil dan materiil; f. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hakim agung mengadili, agar tidak terlihat putusan hakim agung secara konkret tidak memiliki pijakan aturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili; 33. Bahwa dalam memori Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juni 2021 (PM-25), Pemohon mengajukan beberapa keberatan diantaranya keberatan dengan format putusan kasasi No. 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020 (PM-23), sebagai berikut: Sebagai berikut baberapa kutipan alasan-alasan keberatan Pemohon peninjauan kembali berbunyi: 37 1) Keberatan Ke Satu Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas adalah tidak berlebihan dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali nantinya dalam putusan setidaknya memuat secara lengkap apa adanya : Posita & Petitum gugatan PENGGUGAT, Jawaban TERGUGAT, semua alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang dibenarkan Pengadilan Tinggi Surabaya, alasan dan pertimbangan hukum Putusan Kasasi, semua Keberatan-Keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI & apabila tidak sependapat dengan keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dijelaskan melalui alasan dan pertimbangan hukum mengenai bagian-bagian yang tidak sependapat dengan Keberatan yang dimohonkan Peninjauan Kembali. 2) Keberatan Ke Dua Angka romawi II Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Kedua, yang sama sekali tidak menyatakan/memutus keabsahan bukti surat dari PARA PIHAK sebagai alat bukti untuk mengadili/memutuskan perkara a quo adalah pertimbangan hukum Putusan Judex Juris nyata keliru (SALAH), sebagaimana menurut ketentuan dari pasal 1888 Burgerlijk Wetboek bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Sip/1974 tgl. 14-4-1976 yang menyatakan: Judex Facti mendasarkan keputusannya atas bukti surat yang terdiri dari foto copy tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah);-…………Dst; 3) Keberatan Ke Tiga Angka romawi V 38 a. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Juris berdasarkan alasan yang tidak terdeskripsikan dengan jelas tersebut berpotensi menimbulkan beragam interpretasi, diantaranya pada : - Frasa “Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 23 Februari 1967 atas nama Soen Tjhoen Bie” dimohon ditulis secara lengkap “Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 23-02-1967 Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967” agar terdeskripsi dengan jelas keberadaannya obyek sengketa berupa bangunan rumah diatas tanah HGB No.15 yang terdaftar dalam Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967; - Frasa “Obyek sengketa” menimbulkan multi tafsir, sebagai “tanah obyek sengketa” atau “bangunan rumah obyek sengketa”,……..Dst; - Frasa “orang yang sudah tidak berhak lagi” dapat menimbulkan multi makna yaitu: “Soen Tjhoen Bie atau ahli waris almarhum Soen Tjhoen Bie atau segenap ahli waris Soen Tjhoen Bie yang sudah tidak berhak lagi karena peristiwa apa atau sejak kapan” …….…..Dst, maka dari itu mohon frasa “orang yang tidak berhak lagi” ditulis jelas dan rinci menjadi “segenap ahli waris almarhum Soen Tjhoen Bie yang sejak tanggal 23 September 1990 sudah tidak berhak lagi”. - Frasa “tanah negara” tidak jelas dan rinci seperti ketentuan pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agraria No. 11 tahun 2016, oleh karenanya mohon tanah negara dimuat menjadi “tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah”. - Berdasarkan alasan-alasan diatas sangatlah beralasan hukum, apabila nantinya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali membenarkan pertimbangan hukum putusan Judex Juris kurang jelas dan tidak berdasarkan hukum yang dimohonkan keberatan ini menjadi : “Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 23-02-1967 Surat Ukur No.5 tanggal 23-02-1967 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie asal Eigendom Verponding No.667 yang haknya telah berakhir sejak tanggal 23 September 39 1990 dan tidak diperpanjang lagi oleh Soen Tjhoen Bie maupun ahli warisnya, sehingga PENGGUGAT telah membeli “BANGUNAN RUMAH berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 23 Februari 1967 atas nama pemegang hak : Soen Tjhoen Bie asal Eigendom Verponding No.667” dari segenap ahli waris almarhum Soen Tjhoen Bie yang sejak tanggal 23 September 1990 sudah tidak berhak lagi atas BANGUNAN RUMAH diatas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.15 bersangkutan, karena status tanah Hak Guna Bangunan No.15 bersangkutan kembali menjadi tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara / Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah”………………Dst; 4) Keberatan Ke Empat Angka romawi XI Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Juris pada halaman 7 yang pada prinsipnya membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk pada halaman 42 bagian menimbang ke 2 (dua). “bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya TERGUGAT dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat menempati atau menguasai obyek sengketa yang merupakan milik negara sejak tahun 1967 sampai sekarang, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tanggal 8 September 2003 No.593/40/IX/2003 (Bukti T-12), Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor : 49-530-2-35-2004 (T-14) dan sertifikat Hak Pakai No.00080/ Kel. Mangundikaran atas nama Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I (Bukti T-1) dan telah tercatat dalam daftar SIMAK (IKMN) sebagai aset kekayaan negara” adalah pertimbangan hukum putusan Judex Juris nyata keliru berdasarkan bukti surat T-12 tidak sah, bukti surat T-14 tidak sah dan bukti surat T-1 cacad administrative serta juga alasan yang menjadi dasar putusan tidak jelas dan rinci;-………………..Dst; Angka romawi XIII 40 a. Bahwa mengenai bukti surat T-1 berupa Sertifikat Hak Pakai tanggal 23 juni 2016 No.00080 Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No. 01312/Mangundikaran atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I membuktikan: sejak tanggal 23 Juni 2016 Pemerintah Republik Indonesia CQ TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI memiliki sebidang tanah pekarangan diatasnya tidak ada bangunan berdiri, dengan status Hak Pakai seluas 2.870 M² berasal dari tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15/Mangundikaran sesuai hasil pengukuran Kadasteral yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-05-2016 No. 01312/Mangundikaran/2016 dengan NIB/Nomor Identifikasi Bidang : 12.26.130701730, terletak di Provinsi Jatim, Kab. Nganjuk, Kec. Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran; Dengan kata lain bukti surat T-1 selain cacad data fisiknya, juga alat bukti yang tidak relevan dalam perkara yang obyek sengketanya berupa bangunan rumah diatas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.15 di jalan Kartini No.11 Kab. Nganjuk dan bukan berupa tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.15 terletak di Desa/Kelurahan Mangundikaran Kab. Nganjuk;- b. Bahwa seandainya bukti surat T-14 ada aslinya – quod non – - Bukti surat T-14 / Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim nomor: 49-530-2-35-2004 tanggal 05-03-2004 selain adalah alat bukti tidak sah yang tidak ada aslinya, juga bukan alat bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997, karena dalam bukti surat T-14 berisi ketentuan kewajiban untuk mendaftarkan hak pakai, atas tanah negara seluas 3.210 M² sesuai hasil pengukuran Kadasteral yang terurai dalam Surat Ukur tanggal 17-11-2003 Nomor: 427/ Mangundikaran/2003 NIB : 12.26.13.07.00550 kepada Kantor Pertanahan Nganjuk agar memperoleh surat tanda bukti hak (Sertifikat Hak Pakai);- - Bukti surat T-14 / Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim nomor: 49-530-2-35-2004 41 tanggal 05-03-2004 juga masa berlakunya telah berakhir tanggal 04 September 2004; - Bahwa selain itu antara surat T-14 dengan surat T-1 tidak ada keterkaitan hubungan hukum, karena dalam bukti surat T-14 tercatat POLRI memperoleh Hak Pakai atas sebidang tanah negara seluas 3.210 M² sesuai hasil pengukuran Kadasteral yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-11-2003 Nomor: 427/Mangundikaran/2003 Nomor Identifikasi Bidang: 12.26.13.07.00550 terletak di jalan Kartini, Kelurahan Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Propinsi Jawa Timur. Sedangkan dalam bukti surat T-1 tercatat Pemerintah R.I. CQ POLRI terdaftar memiliki Hak Pakai atas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15/ Mangundikaran seluas 2.870 M² sesuai hasil pengukuran Kadasteral yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-05-2016 Nomor: 01312/Mangundikaran/2016 Nomor Identifikasi Bidang: 12.26.130701730 terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur; Adanya perbedaan nama pemegang/pemilik Hak Pakai, luas tanah, tanggal dan nomor Surat Ukur serta letak (NIB) tanah pada bukti surat T-14 dan T-1 tersebut, menandakan/membuktikan bukti surat T-14 sama sekali tidak mempunyai ikatan hukum dengan bukti surat T-1; c. Bahwa seandainya bukti surat T-12 / Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tertanggal 8-9-2003 Nomor: 593/40/IX/2003 ada aslinya -- quod non – - Bukti Surat T-12 bukti surat tidak sah yang tidak ada aslinya tersebut merupakan surat keterangan (DAN BUKAN SURAT KEPUTUSAN) atas tanah negara bekas peninggalan Belanda yang dikuasai oleh POLRES Nganjuk sejak tahun 1967 sampai sekarang, sedangkan dalam bukti surat T-1 adalah surat tanda bukti Hak Pakai atas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 yang dimiliki Negara CQ Tergugat/POLRI; Adanya perbedaan asal tanah yang dikuasai POLRI pada bukti surat T-12 dan yang dimiliki POLRI pada bukti surat T-1 tersebut, menandakan/membuktikan 42 bukti surat T-12 sama sekali tidak mempunyai ikatan hukum dengan bukti surat T-1; - Di samping itu Lurah Mangundikaran yang tidak mempunyai data fisik maupun data yuridis dari tanah negara bekas peninggalan Belanda yang dikuasai POLRI sejak tahun 1967, dengan sendirinya tidak mempunyai kompetensi untuk menerbitkan surat keterangan atas tanah negara bekas peninggalan Belanda tersebut tidak ada sengketa dengan PIHAK lain, konsekwensinya surat T-12 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Dan juga bukti surat T-12 tersebut bukan bukti surat yang membuktikan keabsahan Kepolisian Resort Nganjuk menguasai tanah/bangunan rumah obyek sengketa, karena pasal 7 keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 Jo. pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 Jo. angka romawi IV Surat Departemen Dalam Negeri No. BTU.8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 menentukan, alat bukti sah yang harus dimiliki Polres Nganjuk untuk menggunakan/menguasai tanah/bangunan rumah di jalan Kartini No. 11 Kab. Nganjuk adalah bukti-bukti penagihan/pembayaran sewa rumah/penggunaan tanah dari bekas pemegang hak Soen Tjhoen Bie/ahli waris almarhum Soen Tjhoen Bie (sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI); - Di samping itu juga, bukti surat T-12 tersebut hanyalah merupakan salah satu dokumen pelengkap yang menjadi syarat penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim nomor: 49-530-2-35-2004 tanggal 05-03- 2004 (T-14) sebagaimana tertulis didalam huruf c bagian menimbang bukti surat T-14;- 34. Bahwa siapapun yang membaca putusan kasasi No. 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020/PM-23 dijamin 100% tidak akan tahu adanya manipulasi keabsahan bukti surat T-12, T-14 dan T-1, dan selain dibenarkan juga diikuti format putusanya oleh 3 (tiga) Hakim Agung Peninjauan Kembali: Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H dengan putusan peninjauan kembali 43 No.1034 PK/PDT/2021 tanggal 23 Desember 2021 (PM-24) dengan pertimbangan hukum putusannya berbunyi : Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: - Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak bersifat menentukan, karena tidak dilakukan penyumpahan kepada penemunya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; - Bahwa setelah meneliti seksama memori peninjauan kembali dari PEMOHON Peninjauan Kembali dan kontra peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali digubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Juris, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris tersebut; - Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya TERGUGAT dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat menempati atau menguasai obyek sengketa yang merupakan milik negara sejak tahun 1967 sampai sekarang, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran tanggal 8 September 2003 No.593/40/IX/2003 (Bukti T-12), Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor : 49-530-2-35-2004 (T-14) dan sertifikat Hak Pakai No.00080/Kel. Mangundikaran tanggal pendaftaran 23 Juni 2016 atas nama Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I (Bukti T-1) dan telah tercatat dalam daftar SIMAK (IKMN) sebagai aset kekayaan negara”. - Bahwa adapun alasan keberatan PEMOHON Peninjauan Kembali yang lainnya hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf f UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 3 tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PEMOHON Peninjauan Kembali : OEI HALIM WIBISONO, S.H., M.H., tersebut harus ditolak; 44 35. Bahwa format putusan peninjauan kembali No.1034 PK/PDT/2021 tanggal 23 Desember 2021 (PM-24) dengan hanya memuat: petitum Penggugat, amar putusan PN. Nganjuk, amar putusan PT. Surabaya, amar putusan kasasi, dan pertimbangan hukum putusan Hakim Agung Peninjauan Kembali, dan amar putusan peninjauan kembali tersebut, membuktikan Mahkamah Agung telah juga memperlakukan PEMOHON berbeda dihadapan hukum dengan orang lain yang berperkara dengan obyek sengketa yang serupa, yakni putusan peninjauan kembali No. 266 PK/PDT/2009 tanggal 31 Agustus 2009 (PM-14) dan putusan peninjauan kembali No. 424 PK/PDT/2012 tanggal 12 Nopember 2014 (PM-15) yang format putusannya setidak-tidaknya memuat : semua gugatan penggugat, semua jawaban tergugat, semua petitum penggugat, semua petitum tergugat, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat kedua, amar putusan kasasi, alasan keberatan-keberatan PEMOHON peninjauan kembali, alasan Hakim Mahkamah Agung sependapat/tidak sependapat dengan alasan-alasan PEMOHON peninjauan, dan amar putusan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali; 36. Bahwa agar PEMOHON tidak lagi diperlakukan tidak sama dihadapan hukum, putusan kasasi/peninjauan kembali yang memiliki fungsi sebagai sumber hukum dan rujukan/pedoman untuk menyelesaikan perkara yang substansinya relatif sama/serupa, supaya terbentuk kesinambungan kepastian hukum yang berkeadilan, format/bentuk putusan pengadilan yang ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, semestinya berbunyi: - Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini 45 dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”. atau - Putusan hakim sekurang kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim. atau - Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, IV. Petitum Bahwa didasarkan alasan-alasan tersebut diatas, agar dikemudian hari tidak akan ada lagi hak konstitusional Pemohon dirugikan, Pemohon memohon YM. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Pasal 50 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, Putusan hakim sekurang- kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para 46 pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/ tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”. atau 3. Putusan hakim sekurang kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/ mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim. atau 4. Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/ mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 47 6. Atau apabila YM. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PM-1 sampai dengan bukti PM-38, sebagai berikut: 1. Bukti PM-1 : Fotokopi Berita Acara Sidang perkara No.51/ Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 01 April 2019 untuk pembuktian Penggugat, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30- 01-2020 di bawah nomor 20/2020; 2. Bukti PM-2 : Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia formulir III No. urut 1348/W.N.I tertanggal Surabaya, 13-1- 1961, bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 32/2020; 3. Bukti PM-3 : Fotokopi legalisir Akta keterangan waris No. 12 tanggal 18 Juni 2009 dari Notaris pembuat Sophia Imelda S.H. bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 33/2020; 4. Bukti PM-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 tanggal pendaftaran 23-02-1967 Surat Ukur No.5 tanggal 23- 02-1967 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie asal konversi Surat Hak Tanah Eigendom Perponding No.667 tanggal 10-01-1941 berlaku mulai tanggal 24 September 1961 berakhir tanggal 23 September 1990), bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 34/2020; 5. Bukti PM-5 : Fotokopi Akta Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No.20 /Pdt.P /2005 /PN.Ngjk tanggal 28 September 2005 perihal Keputusan Permohonan Kapolres Nganjuk Drs Wirdhan Denny agar pemilik bangunan rumah di Jl. Kartini, Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk yang berdiri diatas tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie yang ditempati anggota kepolisian Resort Nganjuk dinyatakan dalam keadaan tidak hadir / Afweizig dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mewakili, mengurus hak dan kepentingannya yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai 48 dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 dibawah nomor 35/2020; 6. Bukti PM-6 : Fotokopi Akta Notaris No. 822 tanggal 26 Januari 2012 berupa Akta Kuasa No.2, ditandatangani para pihak yang dililisir oleh Maria Tjandra, S.H, Notaris Surabaya, dihadapan para pihak penanda tangan, bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 36/2020; Note: SDA singkatan sesuai dengan asli; 7. Bukti PM-7 : Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 200.000.000,- dari Oei Halim Wibisono tertanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran pembelian bangunan rumah berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No. 15/Desa Mangundikaran, seluas 2.870 M² terletak di Kab. Nganjuk Kec. Nganjuk, Desa Mangundikaran setempat dikenal sebagai jalan Kartini No. 11), bertanda tulisan tangan “SDA” (singkatan sesuai dengan asli) dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 37/2020; 8. Bukti PM-8 : Fotokopi Berita Acara Sidang perkara No.51/Pdt.G/ 2018/PN.Njk tanggal 11 April 2019 untuk pembuktian Tergugat (POLRI), yang diterbitkan oleh PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 21/2020; 9. Bukti PM-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.00080 tanggal pendaftaran 23 Juni 2016 Surat Ukur No.01312 tanggal 30- 05-2016 atas nama pemegang hak Pemerintah R.I cq. Kepolisian Negara R.I seluas 2.870 M² asal Hak Guna Bangunan No.15), bertanda tulisan tangan “SDA” dari Ketua Majelis Hakim perkara No.51/ Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan oleh PN. Nganjuk pada tanggal 30-01- 2020 di bawah nomor 38/2020; 10. Bukti PM-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mangundikaran nomor: 593/40/IX/2003 tanggal 8-9-2003), bertanda tulisan tangan huruf “Fc dari Fc” (singkatan fotocopy dari fotocopy) dari Ketua Majelis Hakim perkara No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 49/2020. 11. Bukti PM-11 : Fotokopi buku tanah Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 23-02-1967 atas nama pemegang hak Soen Tjhoen Bie asal konversi Eigendom Perponding No. 667 tanggal 10- 01-1941 berlaku mulai tanggal 24 September 1961 dan berakhir tanggal 23 September 1990), bertanda tulisan tangan huruf “Fc dr Fc” (singkatan fotocopy dari fotocopy) dari Ketua Majelis Hakim PN. Nganjuk perkara No.51/ 49 Pdt.G / 2018/PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 50/2020; 12. Bukti PM-12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim tanggal 05-03-2004 nomor: 49-530-2-35-2004 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara), bertanda tulisan tangan huruf “Fc dari Fc” (singkatan fotocopy dari fotocopy) dari Ketua Majelis Hakim perkara No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk, yang diterbitkan PN. Nganjuk pada tanggal 30-01-2020 di bawah nomor 51/2020; 13. Bukti PM-13 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996; 14. Bukti PM-14 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 266 PK/PDT/2009 tanggal 31 Agustus 2009; 15. Bukti PM-15 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 424 PK/PDT/2012 tanggal 12 Nopember 2014; 16. Bukti PM-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 24/Pdt.G/2012/P.N Ngjk tanggal 03 Januari 2013; 17. Bukti PM-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 185/ PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Mei 2013; 18. Bukti PM-18 : Fotokopi Putusan Kasasi No.299 K/PDT/2015 tanggal 24 Maret 2015; 19. Bukti PM-19 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No. 268 PK/PDT/2017 tanggal 11 Juli 2017; 20. Bukti PM-20 : Fotokopi Putusan PN. Pacitan No.476/Pdt. G/2020 /PA Pct tanggal 29 Desember 2020; 21. Bukti PM-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 51/Pdt.G/ 2018/ PN.Njk tanggal 23 Mei 2019; 22. Bukti PM-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.677/ PDT /2019 /PT.SBY tanggal 12 Nopember 2019; 23. Bukti PM-23 : Fotokopi Putusan Kasasi nomor. 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020; 24. Bukti PM-24 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No. 1034 PK/PDT/2021 tanggal 23 Desember 2021; 25. Bukti PM-25 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juni 2021 atas putusan Kasasi nomor 2271 K/PDT/2020 tanggal 16 September 2020; 26. Bukti PM-26 : Fotokopi Putusan PN. Surabaya No. 275/Pdt.G/2020 PN.Sby tanggal 26 Agustus 2020, yang sudah berkekuatan hukum tetap; 27. Bukti PM-27 : Fotokopi Surat Komisi Yudisial R.I tanggal 19 Desember 2019 No. 4464/SET/LM.02/12/2019, Hal, Pemberitahuan pertimbangan yuridis dan substansi putusan TERLAPOR 50 merupakan ranah teknis yidisial dan bukan merupakan ranah hukum; 28. Bukti PM-28 : Fotokopi Petikan Putusan Komisi Yudisial R.I No. 0146/L/KY/VIII/2019; 29. Bukti PM-29 : Fotokopi Keputusan Majelis Hakim Agung No. 36 P/Hum/2011 tanggal 09 Pebruari 2012; 30. Bukti PM-30 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat; 31. Bukti PM-31 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentua Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak- Hak Barat; 32. Bukti PM-32 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri No. BTU.8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 perihal Keppres No. 32 tahun 1979 dan Permendagri No. 3 tahun 1979; 33. Bukti PM-33 : Fotokopi Herzien Inlandsch Reglement HIR); 34. Bukti PM-34 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 35. Bukti PM-35 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 36. Bukti PM-36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 37. Bukti PM-37 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 38. Bukti PM-38 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 51 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 07 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan 52 nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai alasan permohonan Pemohon akan tetapi Mahkamah menilai alasan permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami Pemohon. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, perbaikan permohonan Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami Pemohon sebagai pencari keadilan di lingkungan peradilan umum serta banyak menguraikan penjelasan-penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus permohonan a quo. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon mengajukan petitum alternatif angka 1 sampai dengan angka 6. Pada Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 53 “Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/ penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu- persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/ penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu-persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/ tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”. Pada Petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Putusan hakim sekurang- kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim” [direnvoi pada persidangan perbaikan permohonan vide Risalah Sidang tanggal 26 Agustus 2024]. Pada Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan hakim sekurang- kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili” [direnvoi pada persidangan 54 perbaikan permohonan vide Risalah Sidang tanggal 26 Agustus 2024]. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum permohonan a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah posita dan petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 55 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 56 dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra