102/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 102/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rio Saputro, S.H. Pekerjaan : Pengacara Alamat : KP BUARAN I, RT 003, RW 008, Kelurahan/Desa, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kewarganegaraan : Indonesia Sebagai ---------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wiwit Ariyanto, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kebalen Kav. Babelan Indah, Rt. 004, Rw. 013, Kelurahan/Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kewarganegaraan : Indonesia Sebagai --------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Rahayu Fatika Sari, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : KP. Pondok Manggis, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa. Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Kewarganegaraan : Indonesia Sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ------ Para Pemohon; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Halim Yeverson Rambe, S.H. 2. Edesman Andreti Siregar, S.H. 3. Anang Suindro, S.H. 4. Sunandiantoro, S.H. 5. Nauli Jhansen Rambe, S.H. 6. Charles Paizer Rambe, S.H. 7. Tandry Laksana Darisman, S.H. 8. Fhaisal, S.H. 9. Sri Nurhayati, S.H. 10. Oki Mandala Saputra, S.H. 11. Dara Qudni, S.H. 12. Purnomo, S.H. 13. Andre Hidayat, S.H. 14. Eko Priyanto, S.H. 15. Heri Anggriawan, S.H. 16. T. Bintang S. El Tamrin, S.H., M.H. 17. Arman Suparman, S.H., M.H. 18. M. Risvan W. Putra, S.H. 19. Adhitya Wira Immanuel, S.H., M.H. 20. Slamet Riadi, S.H. 21. Nimerodi Gulo, S.H. 22. Wahyudi Sanjaya, S.H. 23. Tuti Susilawati, S.H., M.H., C. Me. 24. Heny Maryani, S.H., M.H. 25. Dede Rahmat, S.H. 26. Suhanda, S.H. 27. Masuri, S.H. 28. Joseph Sutanto, S.H. 29. Takbirul Bangun, S.H., M.H. 30. Haerudin Muhamad, S.H. 31. M. Ichwanuddin, S.Pd., SH. 32. Iwan Kuryadi, S.H., M.H. 33. Ardian Effendi, S.H. 34. Ronald Jimmi Dison, S.H. 35. Dharmawan Gunawan, S.H. 36. Edwar Antoni, S.H., M.H. 37. Elvis Prisli, S.H. 38. Erlangga Atmada, S.H. 39. Febri Habibi Asril, S.E., S.H. 40. Leo Pernandes, S.H. 41. M. Amirul Riansah, S.H. 42. Meldianto, S.H. 43. Eko Febrinaldo, S.H. 44. Ferdiansyah, S.H. 45. Rozian Novrizal, S.H. 46. Daniel Emerson Maurian Afveno, S.H. 47. Dd. Syahfutra Amir, S.H. 48. Andri Hartoni, S.H. 49. Andihika Candra Nugraha, S.H. 3 50. Novi Manaban, S.H.I. 51. Abdul Syukur Sangadji, S.H. 52. Deden Abdul Hakim, S.H. 53. Firmansyah, S.H. 54. M Muhammad Firdaus Wibiksana, S.H. 55. Devin Devara Nabita Widodo, S.H. 56. Eddy Zulkarnain M, S.H. 57. Agus Saepul Alam, S.H. 58. Fajar Sugi Mulyono, S.H. 59. Surya Trie Anggara, S.H. 60. Kusuma Jaya Wardhana, S.H. 61. Bayu Christyanto, S.H. 62. Ika Ratna Dwi Januarti, S.H. 63. Indra Pradana, S.H. 64. Majastyanata Raka Hallfatur, S.H. 65. Guntur Mustaqim, S.H. 66. Soni Ramadhani, S.H. 67. Yuliningrum Retnosari, S.H. 68. Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H. 69. Firman Febri Cahyana, S.H. 70. Agil Kurnia Akbar Suhandoyo, S.H. 71. Catur Bowo Laksono, S.H. 72. Sultan Hadi Wijaya, S.H. 73. Samsul Hidayat, S.H. 74. Doni Pranesta, S.H. 75. M. Said Ramadhan Nasution, S.H. 76. Dimas Andryansyah, S.H. 77. Slamet Hardiyanto, S.H.I. 78. Yusak David Pingah, S.H., M.H. 79. Indra Junaidi, S.H. 80. Zul Fauzi, S.H. 81. Dafriyon, S.H. 82. Sefri Efendi, S.H. 83. Vera Cristina, S.H. 84. Slamet Riyanto, S.H., M.H. 85. Quadrad Rizki, S.H. 86. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. 87. Della Januaryca, S.H., M.H. 88. R. Rendi Sudendi, S.H. 89. Muhammad Rio, S.H. 90. Ade Budi Setiawan, S.H. 91. Bintang Suluh, S.H. 92. Syaiful Bahri, S.H., M.H. 93. Rahmat Romedon, S.H. 94. Wahyu Dwi Erlangga, S.H. 95. Maulana Raditya Putra, S.H. 96. Irvandy Ahmad Wakano, S.H. 97. Aris Purnomo, S.H., M.Si. 98. M. Merza Berliandy, S.H. para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam suatu Forum Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, berkedudukan di Graha Buana (d.h Bersama) Jalan Dr. Saharjo Nomor 210A, Menteng Dalam, Tebet – Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-A ‘98P/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 24 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus (Penambahan) tertanggal 25 September 2023; 4 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 18 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Agustus 2023 dengan Nomor 102/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Pemeriksaan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam: 1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- undang terhadap Undang-undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-6) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: 5 “Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dst …” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-7) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”) (Bukti P-8) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2 Tahun 2021”) (Bukti P-9) yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengujian materil terhadap frasa dan kata pada Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- 6 Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Pemilihan Umum” terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Para Pemohon a quo. B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON I. Kedudukan Hukum Para Pemohon Adapun kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pemohon dalam Pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indinesia diatur berdasarkan Pasal 51 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- undang, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau (d) Lembaga Negara” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Yang dimaksid dengan hak konstitusional adalah hal-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7 Huruf a “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dijelaskan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c) Badan Hukum Publik atau badan Hukum Privat; atau (d) Lembaga Negara” 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal yang dapat dijadikan dasar permohonan diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang antara lain adalah: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 4. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilihan Umum yang berbunyi, 8 “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berumur di atas 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih dan mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang sehat secara rohani dan jasmani (Kesehatan fisik, mental, dan psikologis), energik, produktif serta Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana lainnya. 5. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut didasarkan atas: a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya.” c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 9 perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” e. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” f. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” g. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” h. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani yang usianya kurang dari 70 Tahun. Dan mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya. 10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan untuk menjaga hak konstitusional Para Pemohon, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional (Legal Standing) untuk dapat mengajukan permohonan a quo; II. Kerugian Konstitusional Para Pemohon Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Hak-hak tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dengan keberadaan pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) Undang- undang Pemilihan Umum. Hal tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak secara konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Upaya pembelaan negara di dalam Pasal tersebut haruslah dapat dimaknai sebagai bentuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan “Pemilih adalah Warga Negara Indoesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang usianya di atas 17 (tujuh belas) tahun, sehingga memiliki Hak Konstitusional untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum. 2. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih antara lain Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11 Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah proses demokrasi yang sangat menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga mengenai syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden haruslah juga mengatur mengenai ha-hal yang nantinya dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia yang telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Para Pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan keberadaan Pasal 169 huruf (d) Undang-undang Pemilihan Umum, hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 169 huruf (d) tidak mengatur adanya syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi. Bahwa adanya penambahan syarat tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5). Bahwa tidak diaturnya syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, dalam Pasal 169 huruf (d) Undang-undang Pemilihan Umum, sangat jelas merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 4. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dengan keberadaan Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Pemilihan Umum, hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Pemilihan Umum tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sehingga hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dari hasil Pemilihan Umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Bahwa tidak diaturnya syarat batas usia maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Hak Pilih dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Para Pemohon setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penambahan frasa pada Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara lain adalah: a) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang buruk, kasar, temperamental, arogan, bertangan besi, dan bertindak sewenang- wenang, serta terbiasa melakukan kekerasan kepada warga negara Indonesia. 13 b) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, pernah terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, pernah terlibat dan/atau menjadi pelaku penghilangan orang secara paksa, pernah melakukan tindak pidana genosida, permah terlibat dan/atau menjadi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan Presiden dan Wakil Presiden yang anti demokrasi. c) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mampu memimpin Negara Republik Indonesia dikarenakan kesehatan rohani dan jasmani (kesehatan mental, psikologis dan fisik) yang sudah menurun dan tidak produktif akibat usia yang sudah di atas 70 Tahun. 6. Bahwa dengan terbatasnya norma dan frasa yang diatur dalam Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon sehingga terbukti bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa Para Pemohon meyakini apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. C. OBJEK PERMOHONAN Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma dan frasa pada Pasal 169 huruf (d) dan Pasal 169 huruf (q) 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan 15 t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Terhadap: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. 16 D. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Bahwa apa yang telah terurai tersebut di atas dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang dan menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil permohonan yang akan Para Pemohon uraikan berikut ini: Tentang Objek Permohonan: Pasal 169 huruf (d) Undang-undang Pemilihan Umum: 1. Bahwa Pasal 169 huruf (d) Undang Undang Pemilu mengatur “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. 2. Bahwa dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lebih sering kita sebut sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). 3. Bahwa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu merupakan Isu yang sangat serius dan bahkan pernah terjadi di Indonesia, yang proses pengungkapannya masih belum dapat dilakukan secara maksimal dan masih belum dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia. 4. Bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan inventarisasi dan mengakui bahwa telah terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu berdasarkan Laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu terdapat 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu. 5. Bahwa pada Rabu 11 Januari 2023 bertempat di Istana Merdeka Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo memberikan keterangan dan mengakui telah terjadinya 12 (dua belas) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu. Berikut 12 (dua belas) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu : 1) Peristiwa Tahun 1965 sampai Tahun 1966. 17 Sejumlah besar orang yang dituduh komunis mengalami penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan hingga penghilangan paksa. Dari hasil penyelidikan KOMNAS HAK ASASI MANUSIA sekitar 32.774 orang diketahui telah hilangdan beberapa tempat diketahui sebagai lokasi pembantaian para korban. Sementara itu, beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 1,5 juta orang; 2) Peristiwa Penembakan Misterius Tahun 1982 sampai Tahun 1985 Penembakan Misterius atau Petrus yang terjadi sepanjang Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1985 mengakibatkan sejumlah besar orang yang dianggap preman ditembak secara misterius hingga meninggal dunia. Operasi ini dilakukan Pemerintah Orde Baru untuk menertibkan mereka yang dianggap liar. Namun, sering kali penentuan sasaran itu dilakukan dengan hanya melihat penampilan luar sang target; 3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 Menyebabkan 130 orang meninggal dan mengakibatkan terbakarnya 109 rumah hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya dari aparat terhadap warga; 4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989 Merupakan peristiwa penyiksaan aparat ABRI terhadap warga aceh selama masa konflik pada Tahun 1989 sampai 1998. Peristiwa tersebut terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer; 5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997 – 1998 KOMNASHAK ASASI MANUSIA mencatat 14 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui nasibnya. Mereka adalah Yuni Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hak Asasi Manusiadun, Nofal Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucom Munandar Siahaan, Hendra Hak Asasi Manusiabali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser; 6) Peristiwa kerusuhan mei 1998 18 Kejadian ini menelan korban 1.190 jiwa sepanjang 13 sampai 15 mei 1998. Korban-korban tersebut termasuk 85 perempuan-khususnya etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan secara berkelompok, dan ratusan gedung-gedung dirusak dan dibakar. Kasus ini terjadi di 88 lokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, serta beberapa tempat di Bandung, Solo, Klaten, Boyolali, Surabaya, Medan, Deli, Simalungun, Palembang, Padang. 7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999 Pada 12 Mei 1998, aparat melakukan penembakan terhadap empat orang mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara itu, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, sepanjang 8–14 November 1998, aparat kembali melakukan kekerasan kepada mahasiswa. Saat itu, para mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR karena dinilai inkonstitusional. Aparat lewat penembakan dengan peluru tajam yang mengakibatkan 18 orang mahasiswa meninggal. 8) Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999 Peristiwa ini merupakan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap berprofesi menjadi dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini berlangsung pada Februari-September 1998. 9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999 Pada 3 Mei 1999, terjadi sebuah konflik di Aceh yang disebut nama Tragedi Simpang KKA (Simpang Kraft) atau yang juga dikenal dengan nama Insiden Dewantara atau Tragedi Krueng Geukueh. Tragedi Simpang KKA yang terjadi di Kecamatan Dewantara, Aceh, tersebut bermula dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. 10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002 Pada 13 Juni 2001, terduga aparat Korps Brigade Mobil melakukan penyerbuan kepada warga sipil di Desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan ini dipicu dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di markas perusahaan PT 19 Vatika Papuana Perkasa oleh terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka. 11) Peristiwa Wamena, Papua 2003 Tragedi ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakarnya sebanyak 530 unit, rusaknya 238 unit kendaraan dan 17 unit gedung milik pemerintah. 12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003 Peristiwa ini berawal saat Desa Jambo Keupok yang diduga menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam operasinya, anggota TNI Para Komando bersama dengan Satuan Gabungan Intelijen melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil seperti penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan perampasan harta benda. Puncaknya, ratusan pasukan militer membawa senjata laras panjang dan beberapa pucuk senapan mesin mendatangi Desa Jambo Keupok pada 17 Mei 2003. Tak kurang dari 16 orang penduduk sipil meninggal setelah disiksa, ditembak, bahkan dibakar hidup-hidup, serta lima orang lainnya turut mengalami kekerasan oleh aparat. (https://nasional.tempo.co/read/1678970/inilah-12-pelanggaran-Hak Asasi Manusia-berat-yang-diakui-presiden-jokowi (Bukti P-10); https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-mengakui- telah-terjadi-berbagai-pelanggaran-Hak Asasi Manusia-berat- lt63be4bf49e8f6/?page=2 (Bukti P-10A) ; https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa- pelanggaran-Hak Asasi Manusia-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/ (Bukti P-10B); 6. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Bukti P-11), Pasal 7 menyebutkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi: a. Kejahatan Genosida; b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan Selanjutnya pada Pasal 9, menyebutkan: 20 “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan keHak Asasi Manusiailan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paHak Asasi Manusia politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid. 7. Bahwa pengungkapan 12 (dua belas) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu tersebut di atas harus dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab Negara untuk dapat melindungi Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 8. Bahwa oleh karena itu, maka Negara Indonesia harus dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, Penculikan Aktifis, menghilangkan nyawa secara paksa dan tindakan-tindakan yang kontradiktif terhadap demokrasi dan/atau anti demokrasi. 9. Bahwa pada Pasal 7A UUD 1945 telah mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa ... “terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;”... maka seharusnya ada upaya pencegahan dan/atau 21 antisipasi yang diatur dalam persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-undang Pemilihan Umum. 10. Bahwa untuk mencegah dan/atau mengantisipasi terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224). 11. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) Pasal 169 telah mengatur persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden menyebutkan: ... d. tidak pernah menghianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. ... Menurut Mark A. Drumbl. Pada Jurnalnya yang berjudul Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview. Cambridge University Press, 2017, hal. 4, menyebutkan Extraordinary crime adalah kejahatan yang luar biasa, yang pada mulanya merujuk kepada kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/445/pdf (Bukti P-12). Di Indonesia sendiri yang masuk dalam extraordinary crime di Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu yang 22 dibatasi pada 2 (dua) bentuk yaitu Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan. 12. Bahwa Pasal 169 huruf (d) Undang-undang Pemilihan Umum pada klausul “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;” menimbulkan kekaburan norma (voge norm) sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas Kepastian Hukum pada Pasal tersebut. 13. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-13) sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 13 Tahun 2022 yang menyebutkan “materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa ... “pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”... haruslah diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi maka haruslah diatur dan ditetapkan pada syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf (d) yang berbunyi: “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya” haruslah juga dimaknai sebagai “tidak pernah menghianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya”. 23 14. Bahwa tidak diaturnya mengenai syarat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas pada angka 14 (empat belas) dalam persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia dari Undang-undang yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi maka pelaksanaan hak asasi manusia haruslah dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 16. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pasal 169 huruf (d) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17. Bahwa Para Pemohon meyakini apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon terkait dengan penambahan frasa dan kata dalam Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang 24 Pemilihan Umum, maka kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dapat dihindari dan tidak akan terjadi. Tentang Objek Permohonan: Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilihan Umum 18. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan tertinggi; 19. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kesehatan Rohani dan jasmani. Sehingga dalam mejalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan haruslah dijalankan secara optimal sebagaimana bentuk tanggung jawab Negara terhadap Warganegaranya. Hal tersebut sangat penting dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan. Dengan melihat luasnya wilayah negara Indonesia diperlukan mobilitas yang sangat tinggi untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara Maju. (https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya- menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia). (Bukti P-14). 20. Bahwa syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah diatur pada Pasal 169 huruf (q) berbunyi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun”; Pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kekaburan norma karena batas usia paling rendah diatur namun batas maksimal usia tidak diatur. Hal tersebut telah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 25 kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 21. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terkait perkiraan usia hidup yang diharapkan seseorang sejak dilahirkan (life expectancy of birth) Masyarakat Indonesia pada Tahun 2022 berada pada angka 68,25 Tahun. Artinya rentan usia produktif Masyarakat Indonesia hanya sampai pada usia 68,25 Tahun dan selebihnya sudah mengalami penurunan kesehatan secara Rohani maupun Jasmani. 22. Berdasarkan fakta Sejarah Presiden di Indonesia saat pertama kali menjabat berada pada rentan usia kurang dari 68,25 Tahun. Presiden Soekarno menjadi Presiden di usia 44 (empat puluh empat) Tahun. Presiden Soeharto menjadi Presiden di usia 46 (empat puluh enam) Tahun. Presiden Bj. Habibie menjadi Presiden di usia 62 (enam puluh dua) Tahun. Presiden KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden di usia 59 (lima puluh Sembilan) Tahun. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden di usia 54 (lima puluh empat) Tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden di usia 55 (lima puluh lima) Tahun. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden di usia 53 (lima puluh tiga) Tahun. 23. Bahwa jika kita membandingkan dengan lembaga tinggi Negara lainnya yang mengatur batas usia maksimal, dapat kita rujuk pada: a) Batas usia maksimal Hakim Mahkamah Konstitusi 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat 1 huruf c Undang- undang No. 7 Tahun 2020 (Bukti P-15) Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 Tahun” b) Batas usia maksimal Ketua, Wakil Ketua, Ketua Mahkamah Konstitusi Agung, dan Hakim Agung 70 (tujuh puluh) Tahun sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-undang No. 3 Tahun 26 2009 (Bukti P-16) tentang perubahan kedua Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Konstitusi Agung, berbunyi: “…diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi Agung karena: huruf b) telah berusia 70 (tujuh puluh) Tahun”. c) Batas usia maksimal Anggota Komisi Yudisial 68 (enam puluh delapan) Tahun sebagaimana diatur pada pasal 26 huruf (d) Undang- undang No. 18 Tahun 2011 (Bukti P-17) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi: “Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) Tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) Tahun pada proses pemilihan.” d) Batas usia maksimal Ketua, Wakil Ketua, dan/ atau Anggota BPK 67 (enam puluh tujuh) Tahun sebagaimana diatur pada pasal 18 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti P-18), yang berbunyi: “Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena: c) telah berusia 67 (enam puluh tujuh) Tahun”. 24. Bahwa apabila tidak ada batas usia maksimal dari syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dan kemudian nantinya didapati Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan usia lebih dari 70 (Tujuh Puluh) Tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan terHak Asasi Manusiabatnya pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka seluruh warga negara Indonesia dalam hal ini juga Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 25. Bahwa pembatasan usia maksimal dari syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang kemudian nantinya didapati Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan batasan maksimal usia lebih dari 70 (Tujuh Puluh) Tahun merupakan bagian dari penegasan suatu konsep “Kepastian Hukum”. Mengutip pendapat ahli hukum, Gustav Radbruch, tentang “Kepastian Hukum” mengemukakan 4 (empat) hal mendasar 27 yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 26. Bahwa Pendapat Gustav Radbruch tersebut di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. 27. Bahwa persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan Hak Konstitusional serta Hak Asasi Para Pemohon untuk memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang mampu secara Rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia dari Undang-undang yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia haruslah dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi Kepastian Hukum bagi Pemilih yang akan menggunakan Hak Pilihnya. 29. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pasal 169 huruf (q) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Bahwa Para Pemohon meyakini apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon terkait dengan penambahan frasa dan kata dalam Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang Pemilihan Umum, maka potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dapat dihindari dan tidak akan terjadi. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah menghianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku 29 penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya” ; 3. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) Tahun pada proses pemilihan” ; 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon II; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon III; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 30 5. Bukti P-4A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 6. Bukti P-5 : Fotokopi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 11. Bukti P-10 : Fotokopi https://nasional.tempo.co/read/1678970/inilah-12- pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-presiden-jokowi; 12. Bukti P-10A : Fotokopi https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden- jokowi-mengakui-telah-terjadi-berbagai-pelanggaran-Hak Asasi Manusia-berat-lt63be4bf49e8f6/?page=2; 13. Bukti P-10B : Fotokopi https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12- peristiwa-pelanggaran-Hak Asasi Manusia-berat-di- indonesia-lt63bf8f6412ecd/; 14. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia; 15. Bukti P-12 : Fotokopi https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/downl oad/445/pdf; 16. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Bukti P-14 : Fotokopi https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi- perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan- perikanan-indonesia; 31 18. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 19. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 20. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial; 21. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 169 huruf (d) dan huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 32 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 33 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017, yang menyatakan: Pasal 169 huruf d dan huruf q Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 2. Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memilih yang dijamin oleh UUD 1945 guna mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani yang usianya kurang dari 70 Tahun. Selain itu untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian 34 peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya. 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional para Pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan keberadaan Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 tidak mengatur adanya syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi. 4. Bahwa para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dengan keberadaan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. 5. Bahwa dengan terbatasnya norma dan frasa yang diatur dalam Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga terbukti bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya 35 ketentuan Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017. Oleh karena itu anggapan kerugian yang menurut para Pemohon tersebut bersifat potensial secara spesifik juga telah diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum a quo, yaitu berkenaan dengan adanya keinginan para Pemohon untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani, dan berusia tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian para Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 mengatur “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. Dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 pada klausul “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;” menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada Pasal tersebut. 36 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional serta hak asasi para Pemohon untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden; 5. Bahwa menurut para Pemohon, apabila tidak ada batas usia maksimal dari syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta presiden dan wakil presiden terpilih berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan hak asasi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara, maka seluruh warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, mengalami kerugian konstitusional, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: a. Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah menghianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa 37 penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya”; b. Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada proses pemilihan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-18 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa terhadap perkara a quo terdapat tiga pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masing-masing diajukan oleh i) Rizal Khoirur Roziqin dan Zulham Effendi, melalui permohonan bertanggal 29 September 2023; ii) Yudi Rijali Muslim dan Asmir K. Saragih, melalui permohonan bertanggal 1 Oktober 2023; serta iii) Muacim Jakatapa, melalui permohonan bertanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi Pihak Terkait tersebut Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat 38 pemeriksaan atas perkara a quo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan akan segera diputus. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo; [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon yaitu pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yaitu pada frasa “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. Menurut para Pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil a quo, tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 secara keseluruhan, di mana norma pasal tersebut secara lengkap mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan “tidak pernah menghianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. Meskipun dalam petitum para Pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dengan menambahkan frasa “tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis 39 pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi”, maka hal ini di samping menjadikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menjadi redundant yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keragu-raguan, dan juga justru dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dimaksud. Sebab, dalam frasa “tindak pidana berat lainnya” dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 sesungguhnya telah mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan dalam perluasan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017, sebagaimana petitum permohonan para Pemohon. Dengan demikian, mengakomodir apa yang menjadi keinginan para Pemohon dengan cara memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan. Terlebih, apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkuatan tetap, hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainyapun yang diinginkan para Pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 seyogianya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para Pemohon dikabulkan maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil para Pemohon perihal pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), 40 dan ayat (5) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi 41 Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, namun oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal a quo yang berbunyi “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. 42 [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ---------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut: Dissenting Opinion Hakim Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 102/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 serta Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk 43 memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, SH., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S. Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M. Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing- masing menyatakan : Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 44 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) 45 kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 serta Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas, terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat pada Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo sepanjang berkaitan dengan pengujian norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.49 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, 46 Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto