102/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 102/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hendra Juanda Alamat : Dusun Jemo RT/RW 19/06, Desa Nagrak, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wibowo Nugroho Alamat : Dusun Peundeuy RT/RW 02/05, Desa Padaasih, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Yuliana Efendi Alamat : Kampung Cibaur RT/RW 01/03, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Fredi Supriadi Alamat : Dusun Palasah RT/RW 06/04, Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Utep Ruspendi Alamat : Dusun Sukasari RT/RW 01/01, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon V; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 12 Oktober 2022 dengan Nomor 102/PUU- XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 November 2022 dan diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti P-9). 5. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitutionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 (Bukti P-2). 6. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai satu rumpun pengaturan materiil terhadap desa bentukan negara bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 4 (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 tidak mengatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tapi mengatur organisasi sosial politik di desa yang pada masa penjajahan Belanda diatur dalam IGO 1906 untuk desa di Jawa-Madura dan dalam IGOB 1938 untuk desa di luar Jawa-Madura; pada masa penjajahan Jepang diatur dalam Osamu Seirei No. 27 Tahun 1942 dan Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944; pada masa Orde Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Bukti P-4), dan pada masa Reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 (Bukti P-5) juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 200 sampai dengan 216 (Bukti P-6). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 tidak mengatur kesatuan masyarakat hukum adat tapi mengatur organisasi sosial politik di desa yang pada masa penjajahan Belanda diatur dalam IGO 1906 untuk desa di Jawa-Madura dan dalam IGOB 1938 untuk desa di luar Jawa-Madura; pada masa penjajahan Jepang diatur dalam Osamu Seirei No. 27 Tahun 1942 dan Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944; pada masa Orde Baru diatur dalam UU 5/1979, dan pada masa Reformasi diatur dalam UU 22/1999 pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 111) juncto UU 32/2004 pada Pasal 200 sampai dengan 216. Adapun kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diatur pada Pasal 96 sampai dengan Pasal 111. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu 5 Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang,yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- Undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai 6 pemohon,dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan pengujian Permohonan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam permohonan ini disebut desa bentukan negara sebagai berikut: Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa para Pemohon terdiri atas: a. Pemohon I adalah Hendra Juanda yang berprofesi sebagai perangkat desa dan petani. b. Pemohon II adalah Wibowo Nugroho yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan petani. c. Pemohon III adalah Yuliana Efendi yang berprofesi sebagai perangkat desa (sudah berhenti) dan petani. d. Pemohon IV adalah Fredi Supriadi yang berprofesi sebagai perangkat desa dan petani. e. Pemohon V adalah Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan petani. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang tinggal di desa sebagai warga desa. Pemohon I dan Pemohon IV bekerja sebagai perangkat desa yang merangkap sebagai petani sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V adalah karyawan swasta merangkap petani. Sehingga dengan demikian, kualifikasi para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa dalam wilayah negara Republik Indonesia (Bukti P-3). Kedua, kerugian konstitusional para Pemohon Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional 7 tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; c. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Akan tetapi, dengan diundangkannya UU Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 yang mengatur desa bentukan negara hak-hak tersebut telah terlanggar. Hak-hak yang terlanggar tersebut sebagai berikut. a. Hak untuk dilindungi, disejahterakan, dan dicerdaskan oleh negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. b. Hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 8 c. Hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hak memperoleh pendidikan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” d. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, persamaan dan keadilan, dan jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai perangkat desa menjadi dirugikan hak konstitusionalnya: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) karena status kepegawaiannya tidak jelas dalam arti bukan ASN sebagai diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga 9 bukan buruh perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) karena perangkat desa sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 didiskriminasi dengan perangkat kelurahan. Perangkat desa tidak jelas status kepegawaiannya sedangkan perangkat kelurahan adalah ASN; dan (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena perangkat desa dibedakan dengan perangkat kelurahan dalam status kepegawaiannya. Perangkat desa bukan ASN sehingga tidak mendapatkan hak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat dan golongan ASN, hak memperoleh pendidikan dan pelatihan, hak mendapatkan promosi jabatan, hak memperoleh THR, dan hak mendapatkan pensiun sedangkan perangkat kelurahan sebagai ASN mendapatkan hak mendapatkan gaji ASN dan tunjangan sesuai dengan pangkat golongan ASN, hak memperoleh pendidikan dan pelatihan sebagai ASN, hak mendapatkan promosi jabatan sebagai ASN, hak mendapatkan THR, dan hak mendapatkan uang pensiun sebagai ASN. Aparatur desa bentukan negara tidak mendapatkan hak-hak tersebut. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa secara bersama-sama dirugikan hak konstitusionalnya: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa tidak diperlakukan sama dengan WNI yang tinggal di kota. Warga desa dilayani oleh organisasi sosial politik yang bukan pemerintah formal sedangkan WNI yang tinggal di kota dilayani oleh 10 oragnisasi negara/pemerintah formal yaitu kelurahan yang statusnya adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa didiskriminasi oleh Negara. Sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa diurus secara berbeda dengan WNI yang tinggal di kota. Warga desa diurus oleh organisasi sosial politik bentukan negara yang bukan pemerintah formal sedangkan WNI yang tinggal di kota diurus oleh organisasi negara/pemerintah formal yaitu kelurahan yang statusnya adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. (3) Tidak mendapatkan hak kebutuhan dasar dan hak mendapat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena pemerintah desa yang dibentuk berdasarkan UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 tidak mengurus pendidikan rakyat desa; (4) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pemerintah desa yang dibentuk berdasarkan UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 tidak mengurus kesehatan rakyat desa; (5) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena sebagai WNI yang tinggal di desa diperlakukan tidak adil oleh Negara. WNI yang tinggal di kota diurus oleh pemerintah formal yaitu kelurahan yang perangkatnya adalah ASN kompeten dan profesional sedangkan Para Pemohon sebagai WNI yang tinggal di desa diurus oleh organisasi sosial politik bentukan negara yang tidak jelas statusnya yang perangkatnya juga tidak jelas status kepegawaiannya sehingga tidak kompeten dan profesional karena mereka bukan ASN sebagaimana perangkat kelurahan; 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon secara nyata/faktual dirugikan atas hak-hak konstitusionalnya yaitu: 11 (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (5) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (6) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 5. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas menurut keyakinan kami tidak hanya menimpa para pemohon dalam hal ini, tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. III. Alasan Permohonan/Pokok-Pokok Permohonan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata tidak memuat norma pengaturan tentang Desa sebagaimana diatur pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UUD 1945 Pasal 18 mengatur Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pemerintah desa sebagaimana diatur pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 UUD 1945 dan bukan juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Nyata-nyata Desa yang diatur pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 adalah organisasi sosial politik bentukan negara di desa yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 93 sampai 12 dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada juncto Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka Acuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 terhadap UUD 1945 Bahwa berdasarkan konsideran Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Desa merupakan undang-undang organik yang diturunkan dari Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 berbunyi: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” 13 Akan tetapi, UU Desa tidak mengatur satuan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUD 1945. Obyek materiil yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95UU Desa bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota. Dalam hal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa juga tidak mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa mengatur ulang organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 UU Nomor 22 Tahun 1999 juncto Pasal 200 sampai dengan 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Desa mengatur kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan Desa Adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 111. Berdasarkan fakta tersebut maka organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa, penormaan ini tidak ada kaitannya dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena obyek materiil yang diatur adalah bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota juga bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa tidak ada kaitannya dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 maka organisasi sosial politik di desa yang disebut dengan pemerintah desa adalah inkonstitusional dalam arti bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalil bahwa UU Desa inkonstitusional khususnya pemerintah desa yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 18 mengatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 18B ayat (2) bukan mengatur organisasi sosial politik di desa yang disebut pemerintah desa tapi mengatur 14 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang”. Kesatuan masyarakat hukum adat bukan organisasi sosial politik di desa yang dibentuk negara yang disebut pemerintah desa sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tapi komunitas organik yang terikat dan mematuhi hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh penemunya yaitu Cornelis van Vollenhoven (1908) [Lihat Cornelis van Vollenhoven, 1908, Het Adatrecht van Nederlansche-Indie, Nederland: Martinus Nijhoff] dan dirinci oleh muridnya, Ter Haar (1933) [Lihat Ter Haar, 1933, Begenselen Stelsel van Het Adatrecht yang diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto (2013)]. Dalam hukum internasional kesatuan masyarakat hukum adat disebut indigenous and tribal peoples sebagiamana dinyatakan dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 dan Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (The Rights of Indigenous Poeples). 2. Bahwa menurut Van Vollenhoven masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (authority) di dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembinaan hukumnya sendiri. Dalam pada itu, yang dikemukakan sebagai masyarakat hukum adat di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat ialah “masyarakat yang dibentuk sendiri oleh komunitasnya” (bukan dibentuk oleh pembuat undang-undang). Ter Haar [Lihat Ter Haar, B. et al., 2011, Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat, Bandung: Mandar Maju] menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat menyatakan diri dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilasisasi dari kenyataan sosial. Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai benda materiil, non materiil, dan benda magic untuk ritual adatnya. Tata pemerintahan adatnya tidak mengikuti regulasi yang dibuat oleh negara tapi dibuat sendiri berdasarkan pengalamannya sendiri ratusan tahun. Asshidiqqie [Lihat Asshidiqqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 77-78] menjelaskan kesatuan masyarakat hukum adat merujuk kepada masyarakat organik yang 15 menjalankan fungsinya melalui organisasi pemerintahannya sebagai instrumen masyarakat adat. Perilaku dan perikehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat. Menurut Sudiyat [Lihat Imam Sudiyat, op.cit., hlm. 142] Desa dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yang organisasinya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan Mahkamah Konstitusi [Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007] yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri: a. Adanya kelompok-kelompok teratur; b. Menetap di suatu wilayah tertentu; c. Mempunyai pemerintahan sendiri; d. Memiliki benda-benda materiil dan immateriil. Rahman, dkk. [Lihat Irfan Nur Rahman, dkk., 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011] menjelaskan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (ingroup feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu. 4. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli dan Mahkamah Konstitusi tersebut ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut. 16 1. Komunitas organik yang peri kehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat; 2. Mempunyai pemerintahan adat sebagai instrumen melaksanakan hukum adat; 3. Mempunyai tanah pusaka sebagai tempat penghidupannya (beschikkinsgrech); 4. Mempunyai batas-batas yang jelas atas keberlakukan hukum adat pada komunitasnya (adatrecht kringen/adatrecht gouw); 5. Mempunyai benda-benda materiil dan non materiil serta mempunyai benda-benda magic yang dikeramatkan; 6. Komunitasnya tertutup bagi komunitas luar; 7. Mengatur sendiri tata kelola pemerintahan dan peri kehidupan masyarakatnya dalam jurisdiksinya berdasarkan hukum adat; dan 8. Sistem pemerintahan adatnya yang terdiri atas struktur organisasi, fungsi, wewenang, tugas, dan tata kelolanya sepenuhnya berdasarkan hukum adat, bukan berdasarkan hukum positif tentang pemerintahan desa yaitu UU 5/1979, UU 22/1999, dan UU 32/2004. Contoh konkret kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Kanekes di wilayah Kecamatan Leudamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Kanekes mempunyai pemerintahan adat yang struktur organisasi, fungsi, wewenang, tugas, dan tata kelolanya sepenuhnya berdasarkan hukum adat setempat, bukan berdasarkan hukum postitip tentang pemerintahan desa yang berlaku yaitu IGO 1906, 1GOB 1938, Osamu Seirei Nomor 27/1942 juncto Osamu Seirei Nomor 7/1944, UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014. 5. Norma pengaturan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bukan berisi ketentuan pengaturan pemerintah daerah sebagai derivasi dari Pasal 18 UUD 1945 juga bukan ketentuan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai derivasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tapi berisi ketentuan tentang pengaturan ulang organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 sampai dengan 216. 17 6. Bahwa berdasarkan dalil yang sangat mendasar tersebut lebih lanjut kami jelaskan: 1) Bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bukan ketentuan yang diturunkan dari Pasal 18 UUD 1945. 2) Bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bukan ketentuan yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 3) Bahwa satuan organisasi bentukan negara di desa yang diatur pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bukan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 18 UUD 1945 juga bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 4) Bahwa satuan organisasi bentukan negara di desa yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa menurut pakar hukum tata negara dari UNPAD, Rosyidi Ranggawidjaja [Lihat Rosjidi Ranggawidjaja, 2013, “Pasal 18B ayat (2)”, dalam Ali Abdurahman, et.al. (ed), Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945, Bandung: Fakultas Hukum Unpad- PSKN FH Unpad] disebut sebagai pemerintahan bayang-bayang, menurut guru besar pemerintahan IPDN, Prof. Dr. Sadu Wasistiono [Lihat Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017, Politik Desentralisasi di Indonesia, Bandung: IPDN Press.] disebut sebagai pemerintahan kuasi daerah otonom, dan menurut guru besar pemerintahan daerah, Prof. Dr. Hanif Nurcholis [Lihat Hanif Nurcholis, 2020, Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya: Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial yang Inkonstitusional. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka] disebut sebagai pemerintahan semu (pseudo government). 5) Bahwa berdasarkan pendapat tiga pakar pada angka 4 di atas maka satuan organisasi bentukan negara di desa yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa pada hakekatnya bukan satuan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintah pusat; Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang daerah khusus dan daerah istimewa. 6) Bahwa satuan organisasi sosial politik di desa yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa adalah bukan pemerintah pusat di pusat, bukan pemerintah pusat di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota 18 yang dikenal dengan wilayah administrasi, bukan kantor cabang kementerian/lembaga pusat nonkementerian yang dikenal dengan instansi vertikal, bukan daerah otonom provinsi, bukan organisasi perangkat daerah otonom provinsi, bukan daerah otonom kabupaten/kota, dan bukan organisasi perangkat daerah otonom kabupaten/kota. 7) Bahwa ketidakjelasan status organisasi sosial politik di desa sebagaimana dijelaskan pada angka 5) di atas menciptakan politik hukum diskriminatif terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh Negara. Negara mendiskriminasi WNI yang tinggal di perkotaan dengan WNI yang tinggal di perdesaan. Kepada WNI yang tinggal di perkotaan, Negara membentuk pemerintahan formal yaitu kecamatan dan kelurahan yang merupakan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Akan tetapi, kepada WNI yang tinggal di perdesaan, Negara hanya membentuk organisasi sosial politik yang tidak jelas statusnya (bukan pemerintah pusat di wilayah yang dikenal dengan wilayah administrasi, bukan kantor cabang kementerian/lembaga pusat nonkementerian yang dikenal dengan instansi vertikal, bukan daerah otonom provinsi, bukan organisasi perangkat daerah otonom provinsi, bukan daerah otonom kabupaten/kota, dan bukan organisasi perangkat daerah otonom kabupaten/kota). 8) Bahwa politik hukum diskriminatif oleh Negara terhadap WNI yang tinggal di wilayah perdesaan ditandai dengan tidak dibentuknya birokrasi pemerintahan formal di Desa. Pemerintah desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bukan pemerintah formal sebagaimana kelurahan. Kelurahan adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh ASN sedangkan organisasi sosial politik di desa bentukan negara yang disebut pemerintah desa bukan wilayah administrasi, bukan kantor cabang kementerian/lembaga pusat nonkementerian yang dikenal dengan instansi vertikal, bukan daerah otonom provinsi, bukan organisasi perangkat daerah otonom provinsi, bukan daerah otonom kabupaten/kota, dan bukan organisasi perangkat daerah otonom kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh perangkat desa yang tidak 19 jelas statusnya (bukan ASN, bukan pegawai kontrak menurut UU 13/2003, bukan pegawai alih daya, dan bukan pula pegawai honorer pemerintah). 9) Bahwa akibat politik hukum diskriminatif oleh Negara kepada WNI yang tinggal di perdesaan berdampak terhadap diskriminasi Negara kepada penyelenggara negara di desa dan WNI yang tinggal di perdesaan. Negara mendiskriminasi penyelenggara negara yang mengurus urusan pemerintahan di wilayah desa dengan penyelenggara negara yang mengurus urusan pemerintahan di wilayah kelurahan. Status penyelenggara negara yang mengurus urusan pemerintahan masyarakat perkotaan adalah ASN profesional sedangkan penyelenggara negara yang mengurus urusan pemerintahan masyarakat perdesaan di desa bukan ASN profesional. Akibatnya Negara mendiskriminasi warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan karena mereka diurus oleh organisasi pemerintah yang tidak jelas statusnya dengan perangkat desa yang juga tidak jelas statusnya. 10) Bahwa akibat politik hukum diskriminatif antara WNI yang tinggal di perdesaan dengan WNI yang tinggal di perkotaan maka WNI yang tinggal di perdesaan tidak diurus oleh organisasi formal negara sebagaimana WNI yang tinggal di perkotaan. 11) Bahwa akibat WNI yang tinggal di perdesaan tidak diurus oleh organisasi formal negara maka WNI yang tinggal di perdesaan tidak mendapatkan hak konstitusional yaitu: a. Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; c. Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; d. Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; e. Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; f. Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; 20 g. Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 12) Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut tidak hanya menimpa para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk Pengujian Pasal 1 UU Desa tentang Ketentuan Umum bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 UU Desa: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” Pasal 1 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 21 (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 1 bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sama dengan definisi daerah otonom sebagaimana tertulis dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angkat 6 yang berbunyi “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 22 kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan sedikit perbedaan yaitu frasa sesudah “kepentingan masyarakat setempat”. Dalam UU No. 6/2014 frasanya berbunyi “berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sedangkan dalam UU No. 32/20014 berbunyi “menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kesatuan masyarakat hukum adalah terjemahan bebas bahasa Belanda rechtsgmeenschap. Arti letterlijkenya adalah badan hukum komunitas/ masyarakat. Dalam teori local government dan hukum tata negara kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur (regeling) dan mengurus (bestuur) urusan pemerintahan adalah daerah otonom formal. Daerah otonom formal di Indonesia telah diatur pada Pasal 18 UUD 1945 yaitu Pemerintah Derah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yaitu Daerah Khusus dan Daerah Istimewa. Desa yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan Daerah Khusus, bukan Daerah Istimewa, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan bukan organisasi perangkat daerah khusus dan istimewa. 2. Bahwa Pasal 1 tidak membuat pengertian tentang kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kesatuan masyarakat hukum adat tidak dibuat pengertiannya pada Pasal 1 padahal sesuai dengan Konsideran Menimbang, UU Desa diturunkan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berisi norma “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup”. 3. Bahwa Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pemerintahan Desa. Konsep Pemerintahan Desa mengacu kepada konsep tata kelola pemerintah pada tingkat desa. Pemerintah adalah badan hukum publik yang dibentuk Negara yang mencakup struktur organisasi, wewenang, fungsi, tugas, tata kelola, dan penempatan pejabat dan aparaturnya. Badan hukum publik dalam UUD 1945 23 telah ditentukan yaitu Pemerintah Pusat (Pasal 4), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 18), dan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Jadi, Pemerintahan Desa bukan bagian badan hukum publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pemerintah Desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Definisi ini mirip dengan definisi pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Padahal pemerintah desa bukan pemerintah daerah karena pemerintah desa bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota. 5. Bahwa Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi sama dengan DPRD. Definisi ini mirip dengan definisi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Padahal pemerintah desa bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota sehingga tidak tepat jika mempunyai lembaga mirip DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. 6. Bahwa akibat ketentuan Pasal 1 para Pemohon termasuk pada posisi yang sama dialami oleh warga desa seluruh Indonesia adalah menjadi terugikan secara konstitusional karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 ini tidak memberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 24 7. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk Pengujian Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 UU Desa tentang Kedudukan dan Jenis Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 5 UU Desa “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”. Pasal 6 UU Desa (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 25 (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 berisi pengaturan tentang Desa dan Desa Adat yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa dapat berupa Desa biasa dan dapat berupa Desa Adat. Akan tetapi, Pasal 5 dan Pasal 6 ini tidak menjelaskan statusnya: apakah sebagai pemerintah daerah atau sebagai organisasi perangkat daerah atau sebagai apa. Secara faktual Desa yang diatur Pasal 5 dan 6 UU Desa bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota. 2. Bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena tidak mempunyai delapan ciri sebagaimana dijelaskan di atas. 3. Bahwa akibat ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 ini tidak memberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; 26 (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 4. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU Desa tentang Penataan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 7 UU Desa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa. 27 Pasal 8 UU Desa (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk, yaitu: 1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 28 d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pasal 9 UU Desa “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.” Pasal 10 UU Desa “Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Pasal 11 UU Desa (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 29 kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 12 UU Desa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 13 UU Desa Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Pasal 14 UU Desa Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 15 UU Desa (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, 30 kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Pasal 16 UU Desa (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur. (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. Pasal 17 UU Desa (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia 31 Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 mengatur penataan desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi. Desa yang ditata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi adalah satuan organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya 32 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 sampai dengan 216. Organisasi sosial politik di desa ini bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota. Oleh karena itu, Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. 2. Bahwa Desa yang ditata oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa akibat ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena organisasi sosial politik di desa yang terbentuk akibat ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 tidak memberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 4. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. 33 Alasan para Pemohon Untuk Pengujian Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa tentang Kewenangan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 18 UU Desa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.” Pasal 19 UU Desa “Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 20 UU Desa “Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.” Pasal 21 UU Desa “Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.” Pasal 22 UU Desa (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya. 34 Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 35 1. Bahwa Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa mengatur tentang kewenangan desa. Materi kewenangannya dalam kajian locale bestuur/local government disebut kewenangan formil yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam diktum pasal. Kewenangan formil bukan kewenangan materiil juga bukan kewenangan riil. Oleh karena itu, norma materiilnya dan riilnya tidak bisa dikenali secata nyata. Hal ini berbeda dengan kewenangan materiil dan riil yang diatur dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bahwa kewenangan formil yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa makin jelas bahwa materiilnya dan riilnya tidak ada karena urusan pemerintahan sudah dibagikan habis kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Bahwa pengaturan kewenangan oleh Undang-undang kepada satuan organisasi sosial politik di desa yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 karena kewenangan pemerintahan hanya bisa diserahkan atau didesentralisasikan kepada satuan organisasi publik/pemerintah formal berupa daerah otonom atau pemerintah daerah. 4. Bahwa pengaturan kewenangan oleh Undang-undang kepada satuan organisasi sosial politik di desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berisi norma “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat”. Organisasi sosial politik di desa yang diatur kewenanganya oleh Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa adalah bukan kesatuan masyarakat hukum adat. 5. Bahwa akibat ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena kewenangan organisasi sosial politik di desa yang terbentuk akibat ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 tidak memberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: 36 (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk Pengujian Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 UU Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 23 UU Desa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.” Pasal 24 UU Desa “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.” 37 Pasal 25 UU Desa “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.” Pasal 26 UU Desa (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 38 b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; j. mengelola Keuangan dan Aset Desa; k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 39 Pasal 27 UU Desa “Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.” Pasal 28 UU Desa (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 29 UU Desa “Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 40 i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.” Pasal 30 UU Desa (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 31 UU Desa (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 UU Desa (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Pasal 33 UU Desa “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; 41 b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 34 UU Desa (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan 42 persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 35 UU Desa “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.” Pasal 36 UU Desa (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 UU Desa (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. 43 (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 38 UU Desa (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 39 UU Desa (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 40 UU Desa (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon KepalaDesa; atau 44 d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 41 UU Desa “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.” Pasal 42 UU Desa “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.” Pasal 43 UU Desa “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 44 UU Desa (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 45 UU Desa “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 45 kewajibanKepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 46 UU Desa (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 47 UU Desa (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 48 UU Desa “Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.” 46 Pasal 49 UU Desa (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 50 UU Desa (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 51 UU Desa “Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 47 i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.” Pasal 52 UU Desa (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 53 UU Desa (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 48 Pasal 54 UU Desa (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 55 UU Desa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.” Pasal 56 UU Desa (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 49 Pasal 57 UU Desa “Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.” Pasal 58 UU Desa (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 50 Pasal 59 UU Desa (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 60 UU Desa “Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.” Pasal 61 UU Desa “Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Pasal 62 UU Desa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Pasal 63 UU Desa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 51 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadatmasyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerjadengan lembaga kemasyarakatan Desa.” Pasal 64 UU Desa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.” Pasal 65 UU Desa (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; 52 b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 53 (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa Pasal 25, Pasal 39, dan Pasal 48 UU Desa sudah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan Putusannya ditolak. Pemohon melakukan uji materiil Pasal 39 dengan dalil bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan kearifan lokal dan adat yang berlaku di desa. 2. Bahwa Pasal 25, Pasal 39, dan Pasal 48 UU Desa adalah tiga pasal yang dimohonkan uji materiil kembali dengan dalil yang berbeda dengan Pemohon yang telah mengajukan uji materiil tersebut. Dalil dimaksud dijelaskan di bawah. 3. Bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa telah dilakukan uji materiil dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam uji materi ini Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c dikecualikan. 4. Bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 kecuali Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada hakekatnya Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 kecuali Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, adalah mengatur penyelenggaraan organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto UU Nomor 22 Tahun 1999 54 Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 sampai dengan 216. 5. Bahwa mengatur penyelenggaraan organisasi sosial politik di desa yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 karena pengaturan penyelenggaraan pemerintahan oleh Undang-Undang hanya bisa dikenakan kepada satuan organisasi publik/pemerintah formal berupa pemerintah pusat, wilayah adminstrasi, pemerintah daerah otonom provinsi, pemerintah daerah otonom kabupaten/kota, pemerintah daerah khusus, dan pemerintah daerah istimewa. 6. Bahwa pengaturan penyelenggaraan pemerintahan oleh Undang-undang kepada satuan organisasi sosial politik di desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berisi norma “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat”. Negara mengakui dan menghormati mempunyai pengertian Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mempunyai tata kelola pemerintahan adatnya, bukan mengatrur penyelenggaraan pemerintahan adatnya dengan Undang-Undang. 7. Bahwa akibat ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 UU Desa Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena pengaturan penyelenggaraan organisasi sosial politik di desa yang terbentuk akibat ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 tidak memberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; 55 (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 8. Kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk Pengujian Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 UU Desa tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 67 UU Desa (1) Desa berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilaisosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. (2) Desa berkewajiban: a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. Pasal 68 UU Desa (1) Masyarakat Desa berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan 56 Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1. Kepala Desa; 2. perangkat Desa; 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. (2) Masyarakat Desa berkewajiban: a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 57 (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 UU Desa tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa 67 sampai dengan Pasal 68 mengatur hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Pengaturan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa dilekatkan pada satuan organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 200 sampai dengan 216 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Bahwa pengaturan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa yang dilekatkan pada satuan organisasi sosial politik di desa yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 karena pengaturan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa oleh Undang-Undang hanya bisa dilekatkan pada satuan organisasi publik/pemerintah formal berupa 58 pemerintah pusat, wilayah administrasi, pemerintah daerah otonom provinsi, pemerintah daerah otonom kabupaten, dan pemerintah daerah kota. 3. Bahwa pengaturan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa yang dilekatkan pada satuan organisasi sosial politik di desa oleh UU Desa Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berisi norma “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat”. Negara mengakui dan menghormati mempunyai pengertian Negara mengakui dan menghormati hak dan kewajiban asli yang sudah dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 4. Bahwa akibat ketentuan 67 sampai dengan Pasal 68 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena pengaturan penyelenggaraan organisasi sosial politik di desa yang terbentuk akibat ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 tidak memberikan hak- hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (5) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (6) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan (7) Tidak mendapatkan hak jaminan sosial. 5. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 UU Desa tentang Peraturan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 59 Pasal 69 UU Desa (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya. (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya. Pasal 70 UU Desa (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. 60 (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa. Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” 61 Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa adalah pengaturan ulang organisasi sosial politik di desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 sampai dengan 216. Organisasi sosial politik di desa ini bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota. 2. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota tidak sah membuat peraturan yang bersifat mengatur kepentingan dan urusan publik/masyarakat desa sebagaimana Peraturan Daerah yang mengatur kepentingan dan urusan publik/masyarakat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada organisasi sosial politik di desa yang bukan pemerintah daerah bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. 3. Bahwa pemberian kewenangan kepada satuan organisasi sosial politik di desa yang dibuat Negara membuat Peraturan Desa yang setara dengan Peraturan Daerah juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kesatuan masyarakat hukum adat tidak mempunyai kewenangan pembuat Peraturan Desa setara dengan Peraturan Daerah karena kesatuan masyarakat hukum adat tidak mengatur masyarakatnya berdasarkan hukum tertulis tapi berdasarkan norma hukum adat yang bersangkutan yang tidak tertulis. 4. Bahwa Peraturan Desa yang mempunyai kekuatan mengatur kepentingan dan urusan publik/masyarakat desa sangat merugikan masyarakat desa karena kepentingan dan urusan publik masyarakat desa diatur oleh regulasi yang tidak sah. 62 5. Bahwa akibat ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena dengan pengaturan kepentingan dan urusan publik masyarakat desa yang tidak sah tersebut satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 UU Desa tentang Keuangan Desa dan Aset Desa bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A, 18B ayat (1), dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 71 UU Desa (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 72 UU Desa (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 63 a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yan ditunjuk. (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pasal 73 UU Desa (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 64 (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pasal 74 UU Desa (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 75 UU Desa (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 76 UU Desa (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 65 (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pasal 77 UU Desa (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 66 (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 UU Desa tentang Keuangan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa Keuangan Desa sebagaimana diatur pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa berasal dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 67 2. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dapat disimpulkan bahwa Keuangan Desa dipersamakan dengan Keuangan Daerah yang sumber utamanya dari keuangan negara baik dari APBN maupun APBD. 3. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota. Karena organisasi sosial politik di desa ini bukan Pemerintah Daerah maka kepala desanya bukan pejabat negara dan perangkat desanya juga bukan ASN. Berdasarkan statusnya yang tidak jelas ini maka organisasi sosial politik di desa ini tidak sah mengelola uang negara sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti P-7). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolan keuangan negara sebagai berikut. (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 keuangan negara tidak dapat diserahkan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur pada Pasal 75 UU Desa. 5. Bahwa pemberian kekuasaan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagaiamana diatur Pasal 75 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 UUD 68 1945 karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota. 6. Bahwa pemberian kekuasaan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagaiamana diatur Pasal 75 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan kesatuan masyarakat hukum adat. 7. Bahwa akibat ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena dengan pengaturan ini Keuangan Desa yang dibuat oleh satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada Para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 8. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 UU Desa tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A, 18B ayat (1), dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 69 Pasal 78 UU Desa (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pasal 79 UU Desa (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 70 (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 80 UU Desa (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 81 UU Desa (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 71 (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 82 UU Desa (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pasal 83 UU Desa (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 72 (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pasal 84 UU Desa (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 85 UU Desa (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa Pasal 86 UU Desa (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. 73 (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 74 (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 UU Desa tentang Pembangunan Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pembangunan desa yang diatur Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 dibiayai oleh Keuangan Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDesa). 2. Bahwa APBDesa hakekatnya adalah pengelolaan keuangan negara karena sumber pendapatan utamanya dari APBN dan APBD. 3. Bahwa pengelolaan keuangan negara oleh organisasi sosial politik bentukan negara yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota tidak sah karena bertentangan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 yang bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, bukan Pemerintah Daerah Kota, bukan organisasi perangkat daerah Provinsi, bukan organisasi perangkat daerah Kabupaten, dan bukan organisasi perangkat daerah Kota tidak sah melaksanakan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari keuangan negara (APBN dan APBD). 5. Bahwa pengaturan pembangunan desa sebagaimana diatur Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena kesatuan masyarakat hukum adat menyelenggarakan pembangunan dalam lingkungan hukum adatnya berdasarkan hukum adat yang bersangkutan, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. 75 6. Bahwa akibat ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena dengan pengaturan ini Pembangunan Desa yang dilakukan oleh satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 7. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para Pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU Desa tentang Badan Usaha Milik Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 87 UU Desa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 UU Desa (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 76 Pasal 89 UU Desa Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial,dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Pasal 90 UU Desa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 77 (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disetarakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 ini bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana diatur Pasal 18 UUD 1945. 2. Bahwa pembentukan BUMDes pada organisasi sosial politik yang bukan pemerintah daerah bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 karena menyetarakan BUMDes dengan BUMD. BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh organisasi sosial politik di desa bentukan Negara yang bukan pemerintah daerah sedangkan BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota). 3. Bahwa akibat ketentuan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena dengan pengaturan ini satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada Para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: 78 (1) Ekonomi rumah tangga desa desa menjadi mati karena diambil alih oleh BUMDes; (2) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (4) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (5) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (6) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (7) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (8) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 4. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UU Desa tentang Kerja Sama Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 91 UU Desa “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.” Pasal 92 UU Desa (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. d. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. e. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. 79 f. Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan: 1. pembentukan lembaga antar-Desa; 2. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakanmelalui skema kerja sama antar-Desa; 3. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa; 4. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; 5. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan 6. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa. (2) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. (3) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pasal 93 UU Desa (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa. Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 80 (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UU Desa tentang Kerja Sama Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa kerja sama antardesa mencukup kerja sama bidang pengembangan usaha dan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 2. Bahwa organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 dipersamakan dengan pemerintah daerah sehingga diatur sama dengan kerja sama antar pemerintah daerah. 3. Bahwa kerja sama antardesa yang dipersamakan dengan kerja sama antardaerah otonom bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 karena organisasi sosial politik di desa yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah 81 Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana diatur Pasal 18 UUD 1945. 4. Bahwa kerja sama antardesa yang dipersamakan dengan kerja sama antardaerah otonom juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena kerja sama antar kesatuan masyarakat hukum adat tidak bisa diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara. Kerjasama antar kesatuan masyarakat hukum adat dibuat oleh mereka sendiri berdasarkan hukum adat. 5. Bahwa akibat ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena dengan pengaturan ini satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Alasan para Pemohon untuk pengujian Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 UU Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 94 UU Desa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 82 pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Pasal 95 UU Desa (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon termasuk WNI pada posisi yang sama yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 83 (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan WNI yang tinggal di perdesaan seluruh Indonesia dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan disertai Aiko Kurasawa (1988) di Cornel University yang berjudul “Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java, 1942-1945”, dijelaskan bahwa Jepang saat menjajah Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya memobilisasi dan mengontrol penduduk desa. Caranya Pemerintah membentuk lembaga kemasyarakatan yaitu aza (RW), tonarigumi (RT), heiho (lembaga pembantu tentara), keibodan (lembaga pembantu keamanan, sekarang berubah menjadi Linmas, perlindungan masyarakat), fujinkai (PKK), dan seinendan (Karang Taruna). Lembaga kemasyarakatan ini dijadikan instrumen negara untuk 84 memobilisasi penduduk desa dalam rangka memenangkan perang Pasifik melawan Sekutu. 2. Bahwa Pasal 94 ayat (1) meneruskan kebijakan politik penjajah Jepang tersebut yaitu “mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. 3. Bahwa pemerintah negara merdeka Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak mengatur ketentuan bahwa dalam rangka melaksakanan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan bentukan penjajah Jepang. 4. Bahwa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada yaitu lembaga kemasyarakatan bentukan penjajah Jepang (RW, RT, PKK, LINMAS, KARANG TARUNA) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 karena berdasarkan Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota dengan organ-organ birokrasinya, bukan dengan lembaga kemasyarakatan (Bukti P-9). 5. Bahwa ketentuan Pasal 95 bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena kesatuan masyarakat hukum adat membentuk lembaga adatnya sendiri. Menurut pakar hukum adat antara lain Cornelis van Vollenhoven, Ter Haar, dan Hazairin lembaga adat terbentuk melalui sejarah panjang komunitas yang bersangkutan, bisa ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Jadi, lembaga adat tidak bisa dibentuk melalui kebijakan politik dan adminstrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Desa ini. 6. Bahwa akibat ketentuan Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia terugikan secara konstitusional karena 85 dengan pengaturan ini satuan organisasi sosial politik di desa tidak memberikan hak-hak konstitusional kepada para Pemohon dan seluruh rakyat desa sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu: (1) Tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Tidak mendapatkan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Tidak mendapat pelayanan dasar desa yaitu air minum dan irigasi tersier; (5) Tidak mendapatkan hak mendapat pendidikan; (6) Tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan; (7) Tidak mendapatkan hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 7. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya menimpa terhadap para Pemohon tapi juga menimpa seluruh WNI yang tinggal di desa di seluruh Indonesia baik yang bekerja sebagai perangkat desa maupun warga desa secara keseluruhan. Kesimpulan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa yang melahirkan pemerintah desa diturunkan dari Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pencantolan UU No. 6/2014 khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 pada Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah salah cantol karena pemerintah desa yang diatur pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana diatur Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah Desa yang diatur Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 juga bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengundangan UU Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 sangat merugikan para Pemohon dan rakyat Indonesia yang tinggal di desa secara keseluruhan. Hak-hak konstitusional para Pemohon dan rakyat Indonesia yang tinggal di desa secara keseluruhan sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 terugikan akibat pengaturan UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95. Kerugian yang diderita 86 para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia sebagai akibat pemberlakuan UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan potensial tapi faktual. Karena UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bertentangan dengan Pasal 18 dan 18B ayat (2) UUD 1945 maka UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 adalah inkonstitusional. Hal ini sesuai dengan penelitian Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Bukti P-8) Oleh karena itu, UU Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 mohon dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 18, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto TAP MPR No. IV/2000, Putusan MK No. 128/PUU- XIII/2015, juga sangat merugikan hak-hak konstitusional perangkat desa dan warga desa seluruh Indonesia. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: a. Menyatakan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tentang Ketentuan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b. Menyatakan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 tentang Kedudukan dan Jenis Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. c. Menyatakan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 tentang Kewenangan Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. d. Menyatakan Pasal 23 sampai (kecuali Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c) dengan Pasal 66 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. e. Menyatakan Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. f. Menyatakan Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 tentang Peraturan Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 87 g. Menyatakan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 tentang Keuangan Desa dan Aset Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. h. Menyatakan Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 tentang Keuangan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. i. Menyatakan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 tentang Badan Usaha Milk Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. j. Menyatakan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 tentang Kerjasama Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. k. Menyatakan Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 8. Bukti P-8 : Buku Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., berjudul “Pemerintah Desa Nagari Gampong, Marga, dan Sejenisnya”. Penerbit 88 Universitas Terbuka, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2009; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah Amandemen). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap Pasal 4, Pasal 18, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 89 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa pasal atau norma UU 6/2004 yang dimohonkan para Pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya berjumlah 95 (sembilan puluh lima) pasal yang dibagi ke dalam sebelas kelompok. Setelah dicermati secara saksama, dari semua pasal atau norma UU 6/2004 yang diuji konstitusionalitasnya, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal tersebut dengan UUD 1945. Bahkan, sebagian besar pasal atau norma yang diuji konstitusionalitasnya hanya ditulis redaksional isinya tanpa disertai uraian apapun mengenai isi pasal tersebut. Terlebih lagi para Pemohon tidak menguraikan sama sekali pertentangannya dengan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan UUD 1945; 2. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam angka 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita (duduk perkara) dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal tersebut dengan UUD 1945 sehingga hal yang diinginkan oleh para Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas; 3. Bahwa salah satu bukti ketidakjelasan hal yang diinginkan para Pemohon dapat dibaca dari Petitum Nomor 2, yang dalam hal ini para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan, “Bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945”, namun para Pemohon tidak menyatakan secara spesifik norma atau pasal dan/atau ayat mana yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimaksud; 4. Bahwa selain tidak menyatakan secara spesifik norma atau pasal dan/atau ayat mana yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dalam permohonan a quo para Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menurut Mahkamah keduanya tidak tepat digunakan sebagai dasar pengujian pasal atau norma undang-undang; 90 5. Bahwa dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, secara umum penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, antara lain para Pemohon tidak menyatakan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa hal tersebut di atas mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan para Pemohon, dan karenanya Mahkamah menilai permohonan para Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak dapat memeriksa dan/atau mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 91 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams 92 ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo