102/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 102/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Fedhli Faisal Agama : Islam Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan KH. Mas Masyur Nomor 52, RT.007/RW.000, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2016 memberi kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Dirga Indra Pratama, S.H., Perwira Djauhari, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Dicky Dewanto, S.H., Hermanto Lamalullu, S.H., Edwin Dwi Arianto, S.H., Dharma Praja Pratama, S.H., C.LA, Arif Fitrawan, S.H., beralamat kantor di J Kariem & Partners, Graha Sucofindo Lantai 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 November 2016, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 28 November 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per- pasalnya; 5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon terkait Pengujian Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilihan Umum) terhadap Pasal 28D ayat ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2. Bahwa Putusan Terdahulu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “Kerugian Konstitusional” (Constitutional Right) dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dijui; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Dari praktek Mahkamah (2003-2009), Warganegara Republik Indonesia (WNI), terutama pembayar pajak (Tax Payer, vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003) berbagai asosiasi dan GNO atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah darah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (Kedudukan Hukum) permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945, dan Pemohon dalam hal ini merupakan Warganegara Republik Indonesia (WNI) yang dimana berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 80.065.205.9-322.000 (bukti P3) merupakan pembayar Pajak (Tax Payer) yang dimana concern terhadap Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat ayat (1) UUD 1945 yang dimana demi Kepentingan Publik (Masyarakat Luas); 4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) besar dan lahir di Kota Lampung yang saat ini berumur 25 (dua puluh lima tahun) 10 (sepuluh) bulan dan telah bergelar Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2) serta tengah mendaftarkan diri untuk sekolah Doktoral Hukum (S-3). Selain itu juga merupakan Advokat (bukti P4) dan Pemerhati Pemilu yang sering menjadi pembicara diberbagai seminar saat ini berpotensi tidak dapat ikut mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Anggota/ Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Lampung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 dikarenakan adanya persyaratan dalam Pasal 11 huruf b UU Penyelenggara Pemilihan Umum yang mensyaratkan untuk menjadi Anggota/ Komisiner Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut KPUD Provinsi atau kabupaten/Kota) wajib berusia minimal 30 Tahun; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang dimana dalam pasal tersebut dapat digambarkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemerintahan disini dimaknai dalam arti luas termasuk menjadi Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Lampung. Kemudian selain itu, Pasal terkait pembatasan umur tersebut telah melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mana mengenal prinsip-prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara indonesia; 6. Bahwa dikarenakan salah satu pasal/norma di dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yaitu Pasal 11 huruf b tersebut berpotensi merenggut hak konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam ikut serta dalam pemerintahan yaitu ikut serta untuk menjadi Anggota/Komisioner KPUD Provinsi atau Kota maka melalui Permohonan ini Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membatalkan Pasal/norma tersebut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa selain itu, walaupun pemohon secara kedudukan hukum hanya menginginkan berpartisipasi mendaftarkan diri sebagai calon Anggota/ Komisioner KPUD Kabupaten/Kota yang notabenenya juga merupakan Penyelenggara Pemilu, akan tetapi demi terciptanya harmonisasi/ penyeragaman terkait Umur untuk menjadi Pejabat Penyelenggara Pemilu termasuk menjadi Penyelenggara Pemilu Komisioner/ Anggota BadanPengawas Pemilu Provinsi (Selanjutnya Bawaslu Provinsi) atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota), maka terkait Pasal 85 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilu Juga yang mensyaratkan Umur 30 Tahun Wajib dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang dimana Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b berpotensi melanggar hak hakkonstitusional pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam parkara a-quo; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Pasal 11 Huruf (b) sepanjang frasa“dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan Pasal 85 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ”bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai “dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan Pasal 85 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa “Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota” 1. Bahwa pengaturan terkait jaminan perlindungan negara terhadap hak - hak kostitusional Pemohon yang dilindungi untuk ikut serta menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota Lampung tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”; 2. Bahwa adapun makna dari frasa “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” tersebut dimaknai oleh Pemohon adalah setiap warga negara indonesia siapa pun itu tanpa memandang ras, suku dan agama mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi, mengabdi serta berjuang tanpa mengharapkan imbalan apapun demi kemajuan bangsa dan negaranya dalam menduduki jabatan publik dipemerintahan, termasuk menjabat menjadi Anggota/Komisioner KPUD di Kabupaten/Kota; 3. Bahwa pemohon memaknai Pasal 28D ayat (3) tersebut sebagai jaminan pemohon yang mana mempunyai hak politik (political right) yang dilindungi oleh UUD 1945. Dan hak politik tersebut merupakan hak wajib dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) oleh negara, hukum dan pemerintahaan tanpa adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 diskriminasi. Oleh karena itu, dalam perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), hak politik tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara (non-deregoble right); 4. Bahwa selain dalam UUD 1945, pengejahwantaan dari Pasal 28D ayat (3) tersebut tertuang juga dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 217 A (III). Di dalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan pengakuan secara tegas atas hak asasi manusia, termasuk salah satunya mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau hak politik. Ketentuan perlindungan hak politik dinyatakan dalam artikel 21 yang menyatakan: (1) Everyone has the right totake part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives; (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country; (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shallbe by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 5. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan terdahulu dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang - undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. dengan demikian hak untuk dipilih (right to be candidate) menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Kota Lampung merupakan hak politik (political right) dari pemohon yang tidak dapat dikurangai, dibatasi, dan/ atau diberikan prasyarat – prasyarat yang mengandung sifat ketidaksamaan (diskriminatif) dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara termasuk hak asasi atau hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 6. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, Pasal 28D ayat (3) tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten oleh Pembentuk Undang-Undang, terkhusus dalam membuat UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimana akibat memberikan prasyarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf b yang menyatakan secara implisit “untuk menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Kabupaten/Kota disyaratkan berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun” menyebabkan Pemohon berpotensi tidak dapat ikut serta untuk mendaftarkan diri menjadi anggota/komisioner Kota Lampung yang dalam waktu dekat akan dibuka dikarenakan saat ini umur Pemohon masih berumur 25 (dua puluh lima tahun) 10 (sepuluh) bulan; 7. Bahwa Pembentuk Undang-Undang sepertinya tidak memahami betul maksud dan makna filosofis dari Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut yang dimana setiap warga negara termasuk pemohon yang merupakan warga negara indonesia mempunyai hak yang sama dengan warga negara indonesia lain untuk turut serta berkontribusi dalam membuangun negaranya yang salah satunya ikut serta menjadi Anggota/Komisioner KPUD Kota Lampung tanpa harus dibatasi oleh norma hukum terkait umur yang sifatnya sangat diskriminatif; 8. Bahwa pemohon beralasan bahwa norma hukum yaitu Pasal 11 huruf (b) tersebut sangat diskriminatif terhadap Pemohon dikarenakan tidak mencerminkan Rasa Keadilanbagi pemohon sehingga juga bertentangan juga dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindunganm, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 9. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimaknai oleh Pemohon bahwa setiap norma hukum yang dibentuk dan disahkan menjadi Undang-Undang yang dibawah UUD 1945 termasuk UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. Sedangkan dengan berlakunya Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut menurut Pemohon sama hal nya sudah tidak mencerminkan Rasa Keadilan bagi seluruh warga negara indonesia termasuk Pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Kabupaten dan/atau Provinsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 10. Bahwa pemohon memaknai kata adil didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 seperti apa ditafsirkan seperti apa yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2000 : 30) yang dalam bukunya “Negara dan Pemerintahan dalam Islam ”yang disebut adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menenpatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya.” Kemudian juga, seperti apa yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku Bahder J. Nasution (2011 : 101) yang dalam bukunya “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia” yang menyebutkan arsitoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yang salah satunya adalah keadilan distributif yang mengandung pengertian “Bahwa keadilan distributif tersebut merupakan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Dinilai adil apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan masyrakat dan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada wrganya.” 11. Bahwa dari pengertian “adil” yang digambarkan Pemohon tersebut, tergambar suatu pemahaman yang dimaksud dengan adil adalah “menepatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan proporsinya”. Jadi yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut telah menempatkan hak pemohon sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan porsinya untuk ikut berpartisipasi menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota lampung ? bahwa untuk mejawab hal tersebut pastinya tidak dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan - alasan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon saat ini berusia 25 (dua puluh) lima tahun 10 (sepuluh bulan) yang diusia tersebut telah menyelesaikan Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2) dan saat ini telah mendaftarkan diri Doktoral Hukum (S-3) serta telah disumpah dan diangkat menjadi Advokat yang dimana mempunyai pengalaman menjadi Advokat dalam menyelesaikan perselisihan sengketa pemilukada dibeberapa kabupaten/kota di indonesia dan sering menjadi pembicara diberbagai seminar terkait Pemilu/ Pemilukada sehingga menurut Pemohon saat ini Pemohon memiliki Pengalaman dalam Penyelenggaraan Kepemiluan, oleh karena itu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pemohon mempunyai hak untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota Lampung, dan dikarenakan Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum pendaftaran tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon; Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut dapat dianggap secara proporsional atau adil dalam hal menempatkan sesuatu pada tempatnya apabila warga negara yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun seperti Pemohon tersebut dengan berbagai pengalaman di bidang Penyelengaraan Pemilu harus tidak disamakan dengan Warga Negara Indonesia yang warga negara indonesia yang umur 30 (tiga puluh) tahun dan juga memiliki pengalaman di bidang Penyelenggaraan Pemilu sehingga tidak dapat mendaftarkan diri menjadi komisioner/anggota KPUD baik itu tingkat Provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, menurut Pemohon Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut dianggap tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) Bahwa Pasal 11 huruf b tersebut juga sudah tidak sesuai dengan Perkembangan zaman saat ini. Apabila dahulu ukuran 30 (tiga puluh) puluh tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis, maka saat ini Usia 25 (dua puluh lima) tahun jauh lebih rasional baik itu diukur dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis untuk dapat menduduki jabatan Publik seperti menjadi Komisioner/Anggota KPUD Kabupaten/kota atau Provinsi; Apabila dicermati lebih jauh, rata – rata usia menyelesaikan Strata Satu (S- 1) dikampus adalah minimal 21 (dua puluh satu) hingga 22 (dua puluh dua) Tahun untuk sarjana Hukum atau Sarjana Sosial & Politik. Dan diusia tersebut dapat langsung dilanjutkan dengan memasuki Sekolah Magistenya (S-2) yang mana dimana dapat diselesaikan dengan minimal 1,5 (satu koma lima) tahun hingga 2 (Dua) tahun, sehingga rata – rata saat ini seseorang dapat menyelesaikan Strata (S-1) dan Magisternya (S-2) diusia 23 (dua puluh tiga) atau 24 (dua puluh empat) tahun. Dan apabila telah menyelesaikan S-1 atau S-2 nya tersebut, selanjutnya bisa langsung mendaftarkan diri kesekolah S-3 (Doktor Hukum) yang rata rata diselesaikan minimal 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, sehingga seseorang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 saat ini bisa menyelesaikan pendidikannya baik itu dibidang hukum maupun Sosial & Politik diumur sekirat 27 (dua puluh tujuh) ataupun 28 (dua puluh delapan), sehingga dari aspek Pendidikan tidak perlu menunggu hingga berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk dikatakan berpedidikan dibidang ilmu hukum atau dibidang Sosial & Politik yang memfokuskan diri di bidang Penyelenggaraan Pemilu; Kemudian apabila dikaji dari aspek pengalaman, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pasal 11 huruf (e) menyebutkan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota/komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/ Kota “memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu”. Dan kemudian didalam penjelasannya disebutkan “pengetahuan dan Keahlian tersebut itu dibidang ilmu politik, hukum atau managemen.” Menurut Pemohon, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit ukuran dari seberapa lama pengalaman dan keahlian dibidang ilmu politik, hukum dan managemen untuk dapat diangkat menjadi Anggota/Komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga saat ini pengalaman tersebut dinilai subjektif, dan hal tersebut berbeda dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku saat ini seperti UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mensyaratkan untuk menjadi Komisioner/Pimpinan KPK, wajib berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dengan Pengalaman dibidang hukum selama 15 (lima belas) tahun. Apabila mencermati hal tersebut sangat berbeda dengan UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang hanya mensyaratkan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten/kota atau Provinsi tanpa harus adanya ukuran jangka waktu pengalaman dibidang politik, managenen dan hukum, sehingga beralasan hukum jika Pemohon atau warga negara Indonesia lainnya yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tersebut menganggap telah berpengalaman di bidang “Penyelenggaraan Pemilu”. Selain itu, dari aspek psikologis, tidak dapat dipungkiri menurut Pemohon umur 25 (dua puluh lima) tahun merupakan umur yang sudah dewasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dimana telah dapat memimpin suatu jabatan publik. Pemohon pernah membaca dalam salah satu literatur di internet, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono Guru Beras Universitas Indonesia dalam Disertasinya berjudul “Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktifitas Dalam Gerakan Protes Mahasiswa” merekomendasikan bahwa umur 25 (dua puluh lima) tahun sudah dianggap matang untuk menjadi pejabat publik. Hal itu tidak dapat dipungkiri, apabila melihat dari aspek sejarah dalam literatur Pemohon yang telah dibaca bahwa Nabi Muhammad SAW, yang telah dijadikan teladan oleh para saudagar arab dalam berdagang tatkala beliau masih berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Zhuge Liang, orang paling bijaksana yang tercatat dalam sejarah china yang hidup pada periode tiga kerajaan (220-265 M) telah menjadi ahli strategi perang sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Alexander the Great, telah menjadi Raja Macedonia di usianya yang ke 20 (dua puluh) tahun, dan berhasil memperluas kerajaannya dari Yunani hingga India.Napoleon Bonaparte, berhasil memimpin penumpasan kerusuhan dengan menembakan meriam ke Kota Paris, saat itu ia berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Di Indonesia, kita mengenal Soekarno yang telah mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) ketika beliau masih berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Atau dalam era reformasi ini kita melihat ada beberapa pemimpin yang dilantik menjadi Bupati ataupun Wakil Bupati yang notabenenya masih berusia 25 (dua puluh lima) tahun seperti Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad alias Ra Momon atau Mochamad Nur Arifin dia merupakan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek yang juga berusia 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga apabila mencermati hal tersebut diatas, maka tidak ada korelasi antara umur 30 (tiga puluh) tahun dengan aspek priskologis seseorang dalam memimpin suatu jabatan publik sehingga umur 25 (dua puluh lima) tahun merupakan umur yang rasional menurut Pemohon dapat menjadi Anggota/Komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota; c) Bahwa UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak konsisten, tidak tegas, dan tidak pasti sehingga menimbulkan kerancuan konstitusional yang sifatnya diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Pemohon. Hal tersebut terlihat tidak harmonisasinya terkait Umum menjadi Penyelenggara Pemilu seperti: • Untuk menjadi Anggota/Komisioner Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat atau Anggota/ Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (vide Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b); • Untuk menjadi Anggota/Komisoner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota minimal berusia 30 (tiga puluh) Tahun (vide Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b); • Untuk menjadi Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun (vide Pasal 53 huruf b); Bahwa yang menjadi Pertanyaan Pemohon adalah mengapa yang noatebenya Pejabat PPK, PPS, KPPS yang berada padaRuang lingkup Kabupaten/kota cukup berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat diangkat menjadi anggota, sedangkan Komisioner/Anggota KPUD Kabupaten/kota yang noatebenya juga berada dalam ruang lingkup Kabupaten/kota wajib berusia 30 (tiga puluh tahun), sehingga menurut Pemohon disini terjadi tindakan yang tidak menyamakan atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan pembentuk Undang- Undang, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d) Bahwa kemudian, apabila mengacu pada Hukum Perdata Indonesia, orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah kawin dikatakan telah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Dan adapun yang dimaksud dewasa menurut hukum adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum (Hendelings Bekwaanheid)dan/ atau kewenangan bertindak menurut hukum (Recthts Bevoegdheid) yang apabila dimaknai lebih luas adalah cakap bertindak untuk ikut serta berpatisipasi didalam pemerintahan yang salah satunya menjadi anggota/komisioner KPU, oleh karena itu pemberian pembatasan melalui norma terkait usia 30 (tiga puluh) tahun tersebut untuk ikut serta berpartisipasi didalam menjadi Anggota/Komisioner KPU kabupaten/kota sama saja telah melanggar hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 konstitusional pemohon yang dilindungi menurut hukum berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait keadilan; e) Bahwa selanjutnya apabila mencermati berbagai UU yang berlaku secara umum terkait persyaratan untuk menjadi pejabat publik seperti untuk menjadi calon Bupati dan/atau Walikota hanya berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun (vide Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), kemudian untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun (vide Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Bahwa oleh karena beberapa jabatan publik mensyaratkan hanya berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat menjabat, maka tidak salah apabila untuk menjadi Komisioner/Anggota KPUD di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota, umur yang tepat untuk diberikan dengan pertimbangan aspek hukum, pengalaman dan psikologis, maka umur 25 (dua) puluh lima tahun merupakan umur yang teapt untuk dapat diangkat dan mendaftarkan diri menjadi Komisioner/Anggota KPUD di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota; 12. Bahwa walaupun pemohon tidak ikut berpartisipasi menjadi calon Anggota/Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, akan tetapi dkarenakan menurut Pemohon demi kepentingan hukum dan harmonisasi terkait umur untuk menjadi calon Pejabat Penyelenggaran Pemilihan Umum, maka pasal –pasal didalam UU Penyelenggaraan Pemilihan umum terkait dengan pembatasan umur 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi Anggota/Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 85 huruf b bertentangan dengan UUD 1945, maka terhadap Pasal 85 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 11 huruf b UU Penyelenggaraan Pemilu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 “dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” bertentangan secara bersyarat dengan Pasaldengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai “dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” sertadan “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”; C. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut: a. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PEMOHON; b. Menyatakan Ketentuan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang frasa “dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Komisi Pemiihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” dan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemlihan Umum sepanjang Frasa “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota” bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusionalsepanjang tidak dimaknai Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum “dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”dan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan“Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : KTP an Fedhli Faisal; 4. Bukti P-4 : NPWP an Fedhli Faisal; 5. Bukti P-5 : Ijazah S-1 dan S-2; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini akan mendaftarkan diri menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lampung; Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan dan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan berlakunya Pasal 11 huruf b UU 15/2011. Menurut Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon sebagai warga negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum khususnya terkait dengan adanya batasan usia minimal 30 tahun untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sementara saat ini Pemohon berusia 25 tahun. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonanPemohon yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b UU 15/2011 yang menyatakan sebagai berikut: “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;” Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara]: 1. Bahwa Pemohon beralasan Pasal 11 huruf (b) sangat diskriminatif dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang saat ini berusia 25 tahun 10 bulan dan telah menyelesaikan Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2) dan telah pula mendaftarkan diri pada program Doktor Ilmu Hukum (S-3) serta telah disumpah dan diangkat menjadi Advokat yang mempunyai pengalaman menjadi Advokat dalam menyelesaikan perselisihan sengketa Pemilukada dibeberapa kabupaten/kota di Indonesia serta sering menjadi pembicara diberbagai seminar terkait Pemilu/Pemilukada sehingga beranggapan mempunyai hak untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota/komisioner KPU Kota Lampung, namun dikarenakan Pasal 11 huruf b UU 15/2011 pendaftaran tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 11 huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini karena apabila dahulu ukuran 30 (tiga puluh) tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis, maka saat ini usia 25 (dua puluh lima) tahun jauh lebih rasional baik itu diukur dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis untuk dapat menduduki jabatan Publik seperti menjadi komisioner/anggota KPU Kabupaten/kota atau Provinsi. Selain itu, dari aspek psikologis, tidak dapat dipungkiri menurut Pemohon usia 25 (dua puluh lima) tahun merupakan umur yang sudah dewasa dimana telah dapat memimpin suatu jabatan publik. 3. Bahwa UU 15/2011 tidak konsisten, tidak tegas, dan tidak pasti sehingga menimbulkan kerancuan konstitusional yang sifatnya diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya harmonisasi terkait untuk menjadi Penyelenggara Pemilu seperti untuk menjadi Anggota/Komisioner Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat atau Anggota/Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat yang minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (vide Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b) sedangkan untuk menjadi anggota/komisoner KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota minimal berusia 30 (tiga puluh) tahun (vide Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b) dan untuk menjadi Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun (vide Pasal 53 huruf b); 4. Bahwa kemudian apabila mengacu pada Hukum Perdata Indonesia, orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah kawin dinyatakan telah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan adapun yang dimaksud dewasa menurut hukum adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum (handelings bekwaamheid) dan/atau kewenangan bertindak menurut hukum (recthts bevoegdheid) yang apabila dimaknai lebih luas adalah cakap bertindak untuk ikut serta berpatisipasi di dalam pemerintahan yang salah satunya menjadi anggota/komisioner KPU, oleh karena itu pemberian pembatasan melalui norma terkait usia 30 (tiga puluh) tahun tersebut untuk ikut serta berpartisipasi menjadi anggota/ komisioner KPU kabupaten/kota sama saja telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi menurut hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait keadilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 5. Bahwa selanjutnya apabila mencermati berbagai Undang-Undang yang berlaku secara umum terkait persyaratan untuk menjadi pejabat publik seperti untuk menjadi calon Bupati dan/atau Walikota hanya berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun. 6. Bahwa oleh karena beberapa jabatan publik mensyaratkan hanya berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat menjabat, maka tidak salah apabila untuk menjadi Komisioner/Anggota KPU di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota, umur yang tepat untuk diberikan dengan pertimbangan aspek hukum, pengalaman dan psikologis, maka umur 25 (dua) puluh lima tahun merupakan umur yang tepat untuk dapat diangkat dan mendaftarkan diri menjadi Komisioner/Anggota KPUD di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah batasan usia 35 tahun untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan usia 30 tahun untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945? 2. Apakah ketentuan Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b UU 15/2011 bertentangan dengan UUD 1945? [3.11] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan mengenai batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b UU 15/2011, yakni berusia 35 tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan 30 tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 [3.12] Menimbang bahwa soal batas usia pencalonan, atau batas usia berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diangkat menjadi calon hakim konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun. Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk dapat diangkat menjadi hakim agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Kemudian usia calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan syarat usia menjadi anggota BPK adalah minimal berusia 35 tahun. [3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.33 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id