101/PUU-XXIII/2025

KETETAPAN Nomor 101/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juni 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Christian Adrianus Sihite, S.H., (Pemohon I), Idon Setiawan (Pemohon II), dan Yondi Jonathan Hasibuan (Pemohon III), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juni 2025 memberi kuasa kepada Aditya Pratama Putra, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Juni 2025 dengan Nomor 101/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945); b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 2 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 101/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 101.101/PUU/TAP.MK/Panel/06/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Juni 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 101.101/PUU/TAP.MK/HS/06/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Juni 2025; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Dalam Sidang Panel dimaksud, Riski Saputra Hutabarat telah mengundurkan diri sebagai Pemohon. Selain itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menggunakan kuasa hukum; d. bahwa selain fakta pada huruf c tersebut di atas, dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; e. bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon I, Pemohon 3 II, dan Pemohon III perihal Penarikan Permohonan Nomor 101/PUU-XXIII/2025, bertanggal 14 Juli 2025; f. bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan Permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dengan alasan para Pemohon dan kuasa hukumnya telah bersepakat melakukan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 karena adanya kesamaan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus pada tanggal 3 Juli 2025; g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Juli 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4 i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. 5 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 6 PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto