101/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 101/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Hadar Nafis Gumay Jabatan : Pengawas Alamat : Jalan Muria Nomor 35, RT 001, RW 06, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Titi Anggraini Pekerjaan : Dosen Alamat : Villa Dago, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/ANS/2024 bertanggal 10 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., Nur Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu, kuasa hukum dan advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 2 Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 101/PUU-XXII/2024 pada tanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Agustus 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji 4 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109). Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 222 ayat (2) UU Pemilu yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 5 Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 10. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. A. Kualifikasi 11. Kualifikasi Pemohon I sebagai Badan Hukum 6 ● Bahwa Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU- 0005882.AH.01.04.Tahun 2018 dengan nama Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) [vide bukti P-1]; ● Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang ini dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa tujuan Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil lainnya, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal [vide Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT)]. ● Bahwa Pemohon I telah berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan dan menjadi mitra strategis dalam proses tahapan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu sejak awal didirikan hingga saat ini; ● Untuk mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, Pemohon I meluncurkan aplikasi bernama, “Jaga Suara” sebagai salah satu wadah aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis; ● Selain itu, Pemohon I juga telah berkontribusi dalam rangka edukasi dan diseminasi mengenai pemilu kepada masyarakat seperti melakukan diskusi terarah (focus group discussion), menerbitkan tulisan, dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu dan demokrasi [vide Bukti P-5]. ● Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon tergolong persoalan setiap warga negara Indonesia yang tidak terbatas hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang aquo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, terutama 7 kepastian hukum terkait pengaturan Presidential Nomination Threshold yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, hak partai politik, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia; ● Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I [vide bukti P-2] berbunyi, “Ketua umum dan atau salah seorang pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan dengan atas sepengetahuan ketua umum”; ● Bahwa berdasarkan akta Akta Pendirian Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) nomor 24.-, tanggal 20 April 2018, bahwa yang menjabat sebagai Ketua yayasan adalah sdr. Sigit Pamungkas. Sebagai pihak yang berhak mewakili yayasan, maka sdr. Sigit Pamungkas menerbitkan Surat Kuasa Khusus bernomor 01/SKK/YN/2024 bertanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan sdr. Sigit Pamungkas yang memberikan kuasa kepada Hadar Nafis Gumay untuk mewakili Yayasan NETGRIT dalam mengajukan permohonan a quo dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-6]; ● Maka dengan demikian, Hadar Nafis Gumay berwenang untuk mewakili Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) dalam persidangan ini. ● Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon I di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, kami meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 12. Kualifikasi Pemohon II sebagai perseorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 [vide Bukti P-4] ● Bahwa Pemohon II merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pilpres-pilpres yang akan datang. Oleh 8 karenanya, Pemohon II sejatinya memiliki hak atas hadirnya calon Presiden yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan calon Presiden yang hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu sebelumnya. [vide Bukti P-7] ● Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon II dalam mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemohon II merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem, Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam mengawal isu-isu kepemiluan. Pemohon II saat ini aktif sebagai Dosen pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang kepemiluan dan demokrasi. ● Bahwa upaya dan usaha panjang dari Pemohon II dalam mengabdikan dirinya untuk membangun sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, diakui dan dihargai oleh dunia internasional dengan disematkannya anugerah Duta Demokrasi Internasional dari The International IDEA kepada Pemohon II. Bahwa dengan menerima penghargaan ini, menambah semangat dan motivasi dari Pemohon II untuk terus berjuang membangun sistem demokrasi dan sistem kepemiluan yang konstitusional dan berkeadilan; ● Bahwa dengan keberlakuan Pasal a quo, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon II untuk terus mendorong terciptanya sistem kepemiluan yang adil, khususnya sistem pencalonan Presiden yang konstitusional dan berkeadilan yang akan dijelaskan lebih lanjut. ● Bahwa sejatinya, dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi beberapa kali memberikan kedudukan hukum kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menguji 9 konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Hal tersebut terlihat dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dimana perkara tersebut diajukan oleh beberapa Pemohon yang di antaranya adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 jelas menyatakan bahwa: “terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pemilu, in casu Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkut-paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasinya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Mahkamah, telah cukup menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 Bagian [3.5]). ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. Kerugian Konstitusional 13. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 10 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon terkait terbatasnya kualifikasi pihak yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu. a. Kerugian Konstitusional Pemohon I 1) Terdapat kerugian aktual langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I atas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon I adalah kerugian yang tercantum dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD. Adapun Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” Dalam hal ini dapat Pemohon I uraikan sebagai berikut: ● Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon I untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar suatu perkumpulan yang berisi orang-orang 11 dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak atas nama bersama-sama (kolektif) dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Pemohon I yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen- instrumen pemilu yang jujur dan adil, melembagakan prinsip- prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal. ● Bahwa meskipun adresat yang tercantum pada pasal 28C ayat (2) UUD adalah “Setiap orang”, namun dalam beberapa praktik sebelumnya MK juga menerima kedudukan hukum badan hukum karena memiliki kerugian hak konstitusional dalam mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh ialah perkara 116/PUU-XXI/2023, pemohon dengan mendalilkan sebagai badan hukum yayasan dapat diterima kedudukannya dengan berpangkal pada kerugian hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD yang sama-sama mengadresatkan pada “Setiap orang”. ● Selain itu, Mahkamah juga pernah menerima kedudukan hukum badan hukum lembaga swadaya masyarakat ketika menguji Pasal 222 UU 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangan hukum putusan 71/PUU-XV/2017 paragraf 3.5, Mahkamah mengabulkan kedudukan hukum Yayasan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi oleh sebab kiprah aktivisme yang dilakukan oleh badan hukum tersebut sesuai dengan objek yang diujikannya. Maka dari itu, terhadap permohonan a quo Pemohon I dalam hal ini juga memiliki kesamaan yaitu: (i) berupa badan hukum; (ii) memiliki perhatian di bidang pemilu yang dapat dibuktikan dengan dokumen legal seperti anggaran dasar serta memiliki kiprah di bidang kepemiluan dan demokrasi (vide Bukti P-5); dan (iii) mengujikan objek yang berkaitan dengan kepemiluan terkhusus memiliki tujuan yakni menciptakan sistem pemilu yang semakin inklusif dan demokratis. 12 ● Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” dalam putusan 96/PUU-XIV/2016 paragraf [3.9], MK pernah memaknai sebagai berikut: “... Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.” ● Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sebelumnya, Para Pemohon meyakini bahwa mengujikan konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk ikhtiar tepat yang dilakukan oleh Pemohon I guna mempertahankan hak konstitusionalnya Pemohon I yakni memperjuangkan haknya secara kolektif dalam hal memajukan masyarakat, bangsa, dan negaranya yang sesuai dengan bidang perjuangan Pemohon I yakni pemilu dan demokrasi. Hal ini didasari pada fakta dengan eksisnya ketentuan norma a quo menyebabkan setidaknya tiga hal yakni: (i) pemilu yang tidak inklusif terutama bagi partai politik yang baru dan non parlemen; (ii) terjadinya kemandekan fungsi dan proses kaderisasi di dalam partai politik; dan (iii) menyebabkan pelaksanaan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (3) UUD yakni guna menciptakan pemimpin bangsa serta sistem pemilihan presiden yang mempertimbangkan representasi geografis, sosiologis, dan keragaman suku bangsa Indonesia menjadi terhambat. 2) Bahwa berdasarkan praktik sebelumnya, Mahkamah juga bersifat permisif dengan memberikan pintu masuk dikabulkannya kedudukan hukum dan menyatakan adanya kerugian hak konstitusional yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat dengan selagi adanya 13 kepentingan publik yang diwakili. Hal demikian dapat ditelusuri mulai dari putusan 27/PUU-VII/2009 paragraf 3.10 “... Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 3) Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon I adalah kerugian yang bersifat spesifik dan faktual dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verban) antara norma a quo dengan kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon I. ● Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah membuat pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak demokratis. Hal itu dikarenakan ambang batas pencalonan presiden nyatanya adalah sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya melakukan penguatan sistem presidensial. Pemohon I yang selama ini telah berjuang mewujudkan pemilu yang demokratis menjadi menjadi dirugikan karena ketentuan itu justru membuat tujuan organisasi Pemohon I serta seluruh aktivitas-aktivitasnya menjadi terhambat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemohon I yang sejak 2018 telah berkiprah membahas berbagai penguatan sistem-sistem dalam pemilu menjadi sia-sia karena eksistensi Pasal 222 UU Pemilu yang masih ada sampai saat ini. ● Alih-alih menguatkan sistem presidensial, Pasal 222 UU Pemilu justru melemahkan sistem checks and balances yang dirasakan Pemohon I telah mereduksi kedaulatan rakyat. Padahal, Pemohon I dengan segala kontribusinya telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilu. Jika pada akhirnya pemilu tersebut tidak mampu menghadirkan pluralisme, demokratisme, serta free and fair election, maka perjuangan Pemohon I yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 akan terhambat. ● Bahwa dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah menerima kerugian seperti tersebut Perludem sebagai Pemohon yang 14 merupakan entitas yang serupa secara tujuan, kegiatan, dan kerap berkolaborasi. Oleh karena ambang batas pencalonan presiden adalah salah satu sub-sistem dalam pemilu, maka masalah yang terjadi di pencalonan tersebut menurut Pemohon I menjadi hal yang merugikan hak konstitusional Pemohon I. 4) Bahwa yang terjadi apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut: ● Adanya keadilan bagi partai politik peserta pemilu terutama dalam hal Pemilihan Presiden serta dampak dari pemilihan Presiden berupa coattail effect bagi partai politik peserta pemilu. Selain itu, pemberlakuan ambang batas pencalonan akan didesain secara lebih inklusif dan benar-benar berorientasi pada penguatan sistem presidensial multipartai yang dianut oleh Indonesia. ● Adanya proses dan fungsi kaderisasi yang optimal dari setiap partai politik peserta pemilu. Hal tersebut dapat tercermin dengan adanya kaderisasi berjenjang, mekanisme pemilihan internal, ataupun mekanisme lainnya yang telah diatur dan/atau mekanisme konsensus bersama internal partai politik. ● Terciptanya kemungkinan proses pemilu serta calon pemimpin yang menyimbolkan keragaman suku, budaya, dan geografis bangsa Indonesia sesuai nilai yang terkandung dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945; ● Perbaikan-perbaikan tersebut akan mewujudkan sistem pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas, utamanya dalam konteks pemilihan presiden. ● Adanya acuan bagi pembentuk perundang-undangan tatkala merumuskan peraturan mengenai pemilihan umum yang berkelanjutan, inklusif, non-diskriminatif, serta didasari rasionalitas. ● Dengan perbaikan tersebut, maka kerugian Pemohon I utamanya terkait menghilangkan hambatan penciptaan pemilu yang demokratis dan adil akan terselesaikan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon I dapat menyalurkan haknya 15 untuk memperjuangkan demokrasi yang adil dan berintegritas yang diakui oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat terbukti Pemohon I sebagai Badan Hukum yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan kepemiluan mendapatkan kerugian dengan keberlakuan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan demikian diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang demokratis, partisipatif, dan inklusif sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pasal 6A ayat (2) dan 6Aa Ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan penjelasan-penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I. Dengan demikian, Pemohon I sudah sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. b. Kerugian Konstitusional Pemohon II 1) Bahwa Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Terlebih dalam pelaksanaan hak untuk memilih, Pemohon II juga secara konsisten terdaftar sebagai pemilih dan selalu menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004 hingga yang terakhir di tahun 2024, bahkan untuk seterusnya (vide Bukti P-7). Dengan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu, terdapat kerugian hak konstitusional secara aktual dan potensial yang dialami oleh Pemohon II. Kerugian aktual yang telah dirasakan oleh Pemohon II adalah keterbatasan Pemohon II untuk memilih calon-calon alternatif dan beragam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon II, terlebih sejak tahun 2009 hanya disuguhkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam surat suara. Hal tersebut merugikan hak Pemohon II untuk mendapatkan alternatif calon pemimpin bangsa yang lebih beragam dan sesuai dengan hati nurani Pemohon II. Secara potensial, bila keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu terus dipertahankan, maka Pemohon II juga akan terus dirugikan hak konstitusionalnya untuk mempunyai lebih banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, 16 penerapan ambang batas pencalonan presiden telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. 2) Bahwa terdapat kerugian aktual yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II atas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo, sebagai akibat penentuan angka ambang batas pencalonan presiden yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Bahwa keadaan ini telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II selama puluhan tahun untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, serta membuat berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II selama ini untuk mencapai cita-cita tersebut menjadi sia-sia. 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II yang telah mengabdikan hidupnya untuk perkembangan demokrasi dan pembangunan sistem kepemiluan yang sudah diakui dan dihargai oleh banyak pihak, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakukan pasal a quo sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 4) Bahwa dalam aktivitas Pemohon II dalam memperjuangkan keadilan pemilu dan demokrasi di Indonesia selama puluhan tahun, Pemohon II melakukan berbagai riset dan advokasi semata-mata untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil demi membangun kehidupan demokrasi bangsa yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dalam setiap aktivitas Pemohon II, termasuk dalam kedudukannya sebagai Pemohon di berbagai perkara pengujian Undang-Undang terkait pemilu di Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut. ● Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019; 17 ● Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019; ● Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019; ● Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019; ● Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018; ● Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; ● Perkara Nomor 77/PUU-XIV/2016; ● Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015; ● Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014; ● Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014; ● Perkara Nomor 96/PUU-X/2012; ● Perkara Nomor 8/PUU-X/2012; dan ● Perkara Nomor 51/PUU-X/2012. 5) Bahwa bila melihat rekam jejak Pemohon II dalam hal pengujian ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, sejatinya Pemohon II telah 2 (dua) kali mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, tepatnya dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017 dan Nomor 49/PUU-XVI/2018. Kendati pada kedua perkara tersebut Pemohon II berkedudukan sebagai Badan Hukum (Pemohon II mewakili Badan Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/PERLUDEM), akan tetapi baik sebagai perorangan maupun sebagai perwakilan Badan Hukum, Pemohon II tetap menjalankan kerja-kerja aktivismenya di bidang kepemiluan. Bila melihat uraian penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon II ketika mewakili Badan Hukum PERLUDEM, maka dapat dijabarkan penjelasannya sebagai berikut. “Bahwa Pemohon III, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraini, adalah yayasan yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia yang dalam kegiatan-kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia dengan mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. … 18 Pemohon III memiliki kepentingan hukum mengajukan permohonan a quo karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya, yang merupakan Anggaran Dasar Pemohon III, kegiatan Pemohon meliputi pengkajian mengenai Pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi…” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, bagian [3.5]) “Bahwa Pemohon XII, PERLUDEM, mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Pemohon XII (Vide Bukti P-24). Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian PERLUDEM, yang merupakan Anggaran Dasarnya, berhak mewakili Pemohon XII di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XII dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XII serta kenyataan bahwa PERLUDEM telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Bagian [3.5]) Bahwa bila melihat uraian-uraian dimaksud dan bila merujuk pada aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II secara perorangan, maka dapat disimpulkan baik Pemohon II sebagai perorangan warga negara maupun Pemohon II sebagai wakil dari Badan Hukum PERLUDEM sudah seharusnya mendapatkan kedudukan hukum. Pemohon II sebagai perorangan tetap menjalankan aktivisme dan tidak berubah bahkan berkurang sama sekali kecintaan dan kepeduliannya dalam isu-isu Pemilu, seperti ketika Pemohon II mewakili Badan Hukum. 6) Bahwa berdasarkan hak konstitusional Pemohon II sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh pengalaman dan aktivisme Pemohon II di bidang kepemiluan dan demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam menguji konstitusionalitas pasal a quo. 19 7) Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional akibat sedikitnya pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketidaksesuaian ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dengan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II selama puluhan tahun untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, serta membuat berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II selama ini untuk mencapai cita- cita tersebut menjadi sia-sia seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. c. Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 1) Bahwa terkhusus pada pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 bertanggal 29 Maret 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 bertanggal 20 April 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara 20 eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. 2) Bahwa berdasarkan kutipan dari pertimbangan tersebut, Para Pemohon mencatat setidaknya ada 2 (dua) catatan yang membatasi siapa saja pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dua catatan tersebut adalah pertama, berdasarkan bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, maka yang dirugikan adalah partai politik peserta pemilu. Sehingga yang dapat mengajukan permohonan terhadap Pasal 222 UU Pemilu terbatas pada partai politik peserta pemilu. Kedua, sejak pemilihan legislatif nasional dan pemilihan presiden dilaksanakan secara bersamaan, maka hak pilih perseorangan sudah tidak lagi dapat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu hal itu dikarenakan Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.6.2]). 3) Meskipun begitu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, kami menyadari bahwa 21 terdapat dua catatan kritis Para Pemohon terhadap dalil Mahkamah Konstitusi tersebut. Tentang Bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang Hanya Memberikan Kedudukan Hukum Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Menguji Pasal 222 UU Pemilu 4) Bahwa terhadap dalil ini, Para Pemohon memahami maksud dari Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 secara muatan mengatur adanya suatu hak dan kewajiban yang ditujukan kepada partai politik semata. Sehingga, yang secara eksklusif memiliki hak mengajukan pasangan calon presiden adalah partai politik itu sendiri. 5) Menurut Para Pemohon, pada faktanya Mahkamah telah berulang kali memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon non- partai politik peserta pemilu untuk mengajukan permohonan terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Hal itu senyatanya telah membuktikan bahwa masalah siapa yang berhak mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu bukanlah ditentukan pada bunyi pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sejatinya, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 pun telah eksis dan berlaku sejak amandemen UUD NRI 1945 yang ke-3, yakni pada tahun 2001. Artinya, jika memang yang dipermasalahkan adalah bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa hanya partai politik yang berhak menguji Pasal 222 UU Pemilu, maka sepatutnya sejak UUD NRI 1945 terbit, maka Mahkamah tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) non-partai politik peserta pemilu untuk menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Namun nyatanya Mahkamah telah beberapa kali menerima kedudukan hukum pemohon perorangan dan badan hukum yayasan yang terlibat dalam aktivisme kepemiluan, contohnya pada Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018. 6) Secara teoritis pun, Perkembangan diskursus hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditawarkan oleh Bisariyadi dalam disertasinya dari Universitas Andalas dirinya berpendapat bahwa dalam menafsirkan ada/tidaknya kapasitas pemohon untuk berperkara di muka pengadilan tidak hanya kerugian konstitusional tetapi lebih jauh dari itu yakni adanya kepentingan (interest) yang dialami oleh Para Pemohon sesuai dengan prinsip point d’interest point d’action (Bisariyadi, Hak Konstitusional: 2023). 22 7) Untuk menguji “apakah memang ketika suatu pasal secara eksplisit memberikan hak hanya kepada partai politik peserta pemilu maka secara otomatis hanya partai politik peserta pemilu-lah yang memiliki kedudukan hukum untuk mengujinya”, maka Para Pemohon melakukan perbandingan dengan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Bahwa permohonan tersebut adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu pun secara eksplisit sebenarnya mengatur hak dari partai politik itu sendiri sebagai addresat-nya. Dalam pasal tersebut, jelas bahwa muatannya mengenai kedudukan dari partai politik untuk diikutkan pada penentuan perolehan kursi anggota DPR (parliamentary threshold). 8) Jika konsisten dengan pendirian Mahkamah pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sepatutnya jelas bahwa tidak hanya partai politik peserta pemilu yang berhak menguji Pasal 222 UU Pemilu. Jika dibandingkan antara Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (yang diuji pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023) dengan Pasal 222 UU Pemilu (yang diuji pada permohonan a quo), maka kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yang amat jelas, yakni: a. Secara adresat, kedua permohonan sama-sama menyoroti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terlebih, mengenai objek pengaturannya juga memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai ambang batas dalam pemilu. b. Secara logika berpikir, kedua permohonan didasari adanya ketidaksetaraan kesempatan terhadap hak dipilih bagi warga negara. hal tersebut merupakan bentuk refleksi dari pengimplementasian dari norma ketika dalam proses pemilu-pemilu sebelumnya. c. Secara tujuan, kedua permohonan bertujuan untuk menciptakan keadaan demokratis dalam proses pemilihan umum. Dengan kesamaan konteks antara Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 222 UU Pemilu, maka pemohon perorangan dan badan hukum yang 23 memiliki kepentingan dalam isu yang berkaitan atasnya juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji konstitusionalitasnya. 9) Berdasarkan penjelasan tersebut, pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijelaskan lagi dalam Pasal 222 UU Pemilu membatasi pemohon pengujiannya hanya partai politik peserta pemilu perlu ditinjau ulang menurut argumentasi yang telah disampaikan oleh Para Pemohon sebelumnya. Dengan demikian, Para Pemohon semestinya tetap memiliki kedudukan hukum (legal standing) pada perkara ini. Tentang Tidak Relevannya Hak Pilih (right to vote) Untuk Menguji Pasal 222 UU Pemilu Karena Pelaksanaan Pemilu Legislatif Nasional dan Pemilu Presiden yang Berbarengan Sejak Pemilu 2019 10) Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terjadi pergeseran relevansi hak pilih (right to vote) untuk menguji Pasal 222 UU Pemilu. Pada Pemilu Tahun 2014, pelaksanaan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang berbeda, sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan (pemilu serentak). Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.6.2]). 11) Bahwa menurut Para Pemohon, sekalipun terjadi perbedaan antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yakni pada 2014 pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan terpisah, sedangkan pada pemilu 2019 berbarengan, namun dalam konteks penggunaan suara pemilih dalam pemilu legislatif yang digunakan dalam pencalonan presiden sebenarnya sama. Dalam konteks ini, Para Pemohon menilai bahwa pada Pemilu Tahun 2014 pun, pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 24 12) Bahwa ambang batas pencalonan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 utamanya pada Pasal 9. Secara timeline, pada 2014, pemilu anggota legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014, sedangkan pemilu presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Artinya, hasil Pemilu pada 9 April 2014 digunakan sebagai basis perhitungan ambang batas pencalonan presiden untuk Pemilu 9 Juli 2014. Dalam hal ini, jelas bahwa pada Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 menyatakan dengan tegas: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Ketentuan tersebut sejak 2009 sebenarnya telah memberikan informasi kepada pemilih bahwa pilihannya pada pemilu legislatif akan digunakan sebagai basis penentuan ambang batas pencalonan pada pemilu presiden. 13) Dalam hal ini, pendirian Mahkamah yang menyatakan: “di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.6.2]) nyatanya tidak demikian. Sebab pemilih pada 2008 maupun pada 2014 pun sedari awal sudah mengetahui bahwa pilihannya pada pemilu legislatif 2009 dan pemilu legislatif 2014 akan digunakan pada pemenuhan ambang batas pencalonan presiden pada 2009 dan 2014. Dengan demikian, tidak ada perbedaan baik pada konteks 2019 dan 2014 sebagaimana yang dibedakan oleh Mahkamah Konstitusi. 14) Bahwa baik pada 2014 maupun 2019, pemilih sama-sama sudah mengetahui bahwa pilihannya pada pemilu legislatif akan digunakan sebagai basis penentuan pemenuhan ambang batas pencalonan presiden. Sekalipun pilihan pada 2019 baru digunakan pada 2024, hal itu tidak sama 25 sekali berkaitan dengan ada tidaknya hak pilih yang dirugikan, karena kedudukan pilihan di pemilu legislatif sama-sama sudah dipahami konsekuensinya dan sama-sama digunakan sebagai basis penghitungan ambang batas pencalonan presiden. 15) Berdasarkan pertimbangan tersebut, sepatutnya hak pilih (right to vote) tetap memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. 16) Bahwa kendati Mahkamah telah melakukan pergeseran pemaknaan hak konstitusional untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu, perlu dicermati terlebih dahulu terkait dengan alasan Mahkamah dalam memaknai hak dimaksud. Bila meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, 66/PUU-XIX/2021, 8/PUU-XX/2022, dan 20/PUU-XX/2022, Mahkamah menyoal mengenai hak untuk dipilih dan memilih sebagai batu uji dalam perkara ambang batas pencalonan presiden. Maka berdasarkan kesimpulan diatas, Para Pemohon sejatinya tetap memiliki kedudukan hukum dalam menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, terdapat perbedaan antara pergeseran pemaknaan hak konstitusional yang dibatasi oleh Mahkamah dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan a quo. Perbedaan tersebut dikarenakan Para Pemohon tidak mendalilkan permohonannya dengan batu uji hak untuk dipilih dan memilih, melainkan hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2). 17) Dengan demikian, sudah seyogyanya Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum bagi Para Pemohon baik Pemohon I yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan Pemohon II sebagai perseorangan dengan dalih bukan hanya terbatas adanya kerugian konstitusional yang secara langsung dapat dirugikan sebagai calon yang dapat mengikuti Pemilihan Presiden, melainkan sebagai pihak yang memiliki concern terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan konstitusional sesuai dengan prinsip point d'interet point d'action dalam hukum acara (lihat: Bisariyadi, Hak Konstitusional: 2023). 26 III. POSITA A. Permohonan a quo Memenuhi Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Sehingga Tidak Ne Bis Idem 15. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (“PMK 2/2021”), dinyatakan bahwa: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Perlu dicermati bahwa norma dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian kembali dapat dilakukan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda “atau” terdapat alasan permohonan yang berbeda. Atas pasal tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali atas pasal yang telah diputus jika salah satu syarat (bersifat alternatif) terpenuhi, yakni; (1) dasar pengujian yang berbeda; atau (2) alasan permohonan yang berbeda. 16. Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, terdapat 32 perkara pengujian Pasal 222 UU 7/2017 per Juli 2024 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari rincian tersebut, terdapat 5 perkara yang ditolak, 2 ditarik kembali, serta sisanya tidak dapat diterima. Untuk menguraikan adanya kebaruan (novelty) atas pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu a 27 quo, akan diuraikan terlebih dahulu alasan permohonan dan pasal yang menjadi batu uji pada beberapa perkara sebelumnya. Dalam hal ini, Para Pemohon hanya akan menguraikan pada 5 perkara yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, bahwa di dalam doktrin hukum mengenai perkara ne bis in idem, perbandingan hanya dapat dilakukan pada perkara- perkara yang dipertimbangkan pokok perkaranya atau alasan permohonannya. 17. Dalam UU MK Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkara yang diputus “tidak dapat diterima” adalah perkara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK. Pasal 50 UU MK mengatur tentang waktu (tempus) undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada Pasal 51 UU MK mengatur mengenai pihak yang dapat menjadi pemohon, kewajiban menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, serta kewajiban menguraikan dengan jelas tentang alasan permohonannya. Sedangkan pada Pasal 56 ayat (5) UU MK, permohonan dengan amar putusan “ditolak” ketika undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Artinya pada putusan dengan amar tidak dapat diterima “niet onvankelijke verklaard”, alasan dan pokok permohonan belum dipertimbangkan terkait materinya yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Melainkan, pemeriksaan pokok permohonan yang dikaitkan dengan alasan menyatakan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD NRI 1945 baru dilakukan dalam amar permohonan yang “ditolak”. 18. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk mengukur apakah terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan, cukup dibandingkan dengan 5 perkara yang “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut ini Para Pemohon menyampaikan perkara pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang telah diputus dengan amar putusan “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi: 28 Tabel 1. Konfigurasi Alasan Permohonan dan Pasal Batu Uji Permohonan Terdahulu Nomor Putusan Alasan Permohonan Pasal Batu Uji (UUD NRI 1945) Pertimbangan dan Putusan 53/PUU-XV/2017 ● Bukan open legal policy, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945; ● Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; ● Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; ● Pasal 1 ayat (3); ● Pasal 6A ayat (2); ● Pasal 22E ayat (1); ● Pasal 22E ayat (2); ● Pasal 22E ayat (3); ● Pasal 27 ayat (1); ● Pasal 28 ayat (1); ● Pasal 28C ayat (2); ● Pasal 28D ayat (1); ● Pasal 28D ayat (3); dan ● Pasal 28I ayat (2). ● Merujuk Kepada Putusan 51-52- 59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; ● Menyatakan Presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945; ● Presidential threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; ● Permohonan ditolak. 49/PUU-XVI/2018 ● Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); ● Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang ● Pasal 6 ayat (1); ● Pasal 6 ayat (2); ● Pasal 6A ayat (1); ● Pasal 6A ayat (2); ● Pasal 6A ayat (3); ● Pasal 6A ayat (4); ● Pasal 6A ayat (5); ● Pasal 22E ayat (1); ● Pasal 22E ayat (2); ● Pasal 22E ayat (6); dan ● Pasal 28D ayat ● Presidential threshold adalah open legal policy; ● Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; ● Permohonan ditolak 29 sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua. ● Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; ● Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; (1). 54/PUU-XVI/2018 ● Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy; ● Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; ● Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang ● Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD NRI 1945 ● Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing- masing; ● Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan 30 tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; manipulasi suara pemilih; ● Presidential threshold sebagai open legal policy; ● Permohonan ditolak. 52/PUU-XX/2022 ● Bukan merupakan open legal policy; ● Menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat; ● Merubah konsep kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi; ● Menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dani dipilih langsung oleh rakyat; ● Melanggar prinsip electoral justice. ● Pasal 1 ayat (2); ● Pasal 1 ayat (3); ● Pasal 4 ayat (1); ● Pasal 6A ayat (1); ● Pasal 6A ayat (2); ● Pasal 6A ayat (3); ● Pasal 6A ayat (4); ● Pasal 6A ayat (5); ● Pasal 22E ayat (1); ● Pasal 28D ayat (1); ● Pasal 28D ayat (3); ● Pasal 28J ayat (1); dan ● Pasal 28J ayat (2). ● Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy; ● Tidak ada jaminan jika Pasal 222 UU Pemilu dihapuskan, maka tidak terjadi ekses kerugian yang ditakutkan Pemohon; ● Pasal a quo adalah bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial; ● Permohonan ditolak. 73/PUU-XX/2022 ● Setuju bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah open legal policy, tetapi perlu batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif; ● Penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks effective number of parliamentary parties (ENPP); ● Pasal 1 ayat (2); ● Pasal 6A ayat (2); ● Pasal 27 ayat (1); ● Pasal 28D ayat (3) ● Pasal 222 UU 7/2017 adalah open legal policy; ● Perbedaan antara argumentasi dalil para pemohon bahwa ketentuan presidential threshold perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional, dan implementatif bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang 31 batas; ● Mahkamah tidak berwenang untuk memutus bahwa penentuan besaran presidential threshold harus dilakukan dengan berbasis pada ENPP. ● Permohonan ditolak 19. Untuk menunjukkan bahwa permohonan a quo memenuhi Pasal 60 UU MK jo Pasal 78 PMK 2/2021, maka akan diuraikan perbedaan dari permohonan ini terhadap permohonan-permohonan di atas sebagai berikut: Tabel 2. Perbedaan Permohonan a quo Dengan Permohonan Terdahulu Permohonan Sebelumnya Permohonan a quo Perbedaan 53/PUU-XV/2017 Bukan open legal policy, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945; Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy; Berbeda paradigma pengujian Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; Tidak dibahas Tidak bahas oleh permohonan a quo Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Mengelaborasi dan menjelaskan bahwa menurut Pasal 6A ayat (2), seharusnya terdapat hak konstitusional partai politik untuk mengusung capres/cawapres. Frasa “partai politik” atau “gabungan partai politik” memiliki implikasi dan penggunaan yang berbeda. Terdapat perbedaan petitum, yakni permohonan a quo akan meminta partai politik yang memiliki kursi di parlemen dapat mengusulkan pasangan calon presiden tanpa ambang batas. Sedangkan bagi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen perlu memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang- undang. 54/PUU-XVI/2018 Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu Permohonan a quo menggunakan dasar 32 adalah open legal policy; pengujian bahwa Pasal 222 UU Pemilu open legal policy, namun suatu kebijakan hukum terbuka juga harus mempertimbangkan batasan-batasan tertentu seperti hak konstitusional pihak terdampak, evaluasi secara faktual agar tercipta keberlanjutan, serta dasar logis dan rasional berdasarkan kondisi di lapangan Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; Tidak dibahas Tidak dibahas dalam permohonan a quo Bertentangan dengan Nilai- Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; Batu uji yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Berbeda secara batu uji. 49/PUU-XVI/2018 Bukan open legal policy Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy; Berbeda paradigma pengujian Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua. Tidak dibahas Tidak dibahas dalam permohonan a quo Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy, sehingga pengaturan syarat dan Pasal 6 dan 6A UUD NRI 1945 tidak melarang pengaturan presidential nomination threshold, namun desain yang 33 Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; ketentuannya diserahkan ke pembentuk undang- undang. Namun, kebijakan hukum terbuka tidak boleh merugikan hak konstitusional partai politik yang diatur pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. digunakan tidak boleh merugikan hak konstitusional partai politik pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; Membahas kerugian yang dialami sistem presidensiil dari sisi lemahnya dinamika checks and balances pembentukan undang- undang di Indonesia. Dampak destruktif presidential nomination threshold dibahas dari sisi lemahnya dinamika pembentukan undang- undang di Indonesia. 52/PUU-XX/2022 Bukan merupakan open legal policy Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy; Berbeda paradigma pengujian Menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat Tidak dibahas Tidak dibahas dalam permohonan a quo. Permohonan a quo menitikberatkan pada dampak destruktif presidential nomination threshold pada dinamika pembentukan undang- undang, rasionalitas dan keilmiahan alasan dibaliknya, serta pelanggaran atas hak konstitusional partai politik. Merubah konsep kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi Tidak dibahas Lebih menitikberatkan pada berubahnya konstruksi hak konstitusional partai politik. Menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dani dipilih langsung oleh rakyat Tidak dibahas Esensi aspirasi rakyat dibahas dalam konteks dinamika pembentukan undang-undang yang melemah karena adanya over coalition yang menjadi akibat dari 34 adanya presidential nomination threshold. 73/PUU-XX/2022 Setuju bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah open legal policy, tetapi perlu batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif. Batasan open legal policy yang dimaksud didasarkan pada pemenuhan hak konstitusional partai politik. Permohonan ini tidak mempersoalkan besaran angka yang digunakan, melainkan model penerapan yang seharusnya digunakan berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sekalipun sama-sama menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy, namun alasan pembatasan open legal policy kedua permohonan sangat berbeda. Serta objek dari Pasal 222 UU Pemilu yang dipersoalkan juga berbeda. Penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks effective number of parliamentary parties (ENPP); Tidak mempermasalahkan mengenai berapa besaran yang seharusnya diterapkan. Namun akan menghubungkan rasionalitas pasal ini dengan pakem yang telah terjadi dari evaluasi 5 pemilu di Indonesia selama ini. Objek dari Pasal 222 UU Pemilu berbeda. Implikasinya, petitum yang dimohonkan juga berbeda. 20. Berdasarkan tabel di atas, sejatinya permohonan a quo memiliki perbedaan mendasar dari 5 permohonan sebelumnya yang telah ditolak Mahkamah Konstitusi dari segi alasan permohonan yang berbeda. Secara spesifik, alasan permohonan yang dimaksud pemohon berbeda dari yang lain adalah sebagai berikut: a. Pasal 222 UU Pemilu adalah suatu open legal policy. Permohonan a quo pada dasarnya setuju dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presidential nomination threshold adalah sebuah kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi selama ini, belum ada pembahasan yang secara spesifik dan mendalam mengenai sejauh mana batasan dan pakem dari suatu open legal policy dapat diterapkan, utamanya pada Pasal 222 UU Pemilu. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 73/PUU- XX/2022 memang serupa menyatakan kesepakatan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy. Namun, antara permohonan tersebut dan permohonan ini sangat berbeda batasan dan pengujiannya dalam 35 menyatakan open legal policy. Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa batasan open legal policy tersebut haruslah implementatif dan proporsional dengan mengacu pada ketentuan effective number of parliamentary parties (ENPP). Sedangkan pada perkara ini, batasan open legal policy didasarkan pada batasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 paragraf [3.19]). Artinya, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak boleh menggunakan desain yang mencederai hak politik partai politik yang diberikan oleh konstitusi. Dengan perbedaan tersebut, petitum antara perkara 73/PUU-XX/2022 dan perkara ini sangat berbeda. Sebagai komparasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada paragraf [3.13], Mahkamah Konstitusi menyatakan: “...Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan sebelumnya… Artinya, adanya perbedaan alasan permohonan yang berpengaruh pada perbedaan petitum menjadi salah satu alasan yang menguatkan keterpenuhan Pasal 60 UU MK jo Pasal 78 PMK 2/2021. b. Selain itu, pada Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 juga setuju pada pendirian bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy, menggunakan batu uji terhadap nilai-nilai pancasila. Sedangkan, permohonan ini menggunakan batu uji yang berbeda, yakni Pasal Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Permohonan a quo juga meletakkan perbedaan bahwa suatu pilihan kebijakan hukum terbuka harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak merugikan hak konstitusional partai politik. Selain itu, suatu pilihan kebijakan juga harus didasarkan pada pertimbangan teoritik, ilmiah, rasional, serta sesuai dengan kondisi yang terjadi lapangan. Dengan perbedaan tersebut, jelas bahwa alasan permohonan ini sangat berbeda dengan permohonan Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018. 36 c. Bahwa selain itu dalam perkara-perkara sebelumnya, Para Pemohon tidak menemukan adanya alasan mengenai melemahnya dinamika pembentukan undang-undang yang dipengaruhi oleh terbentuknya over coalition karena desain presidential nomination threshold. Secara teoritis, Prof. Saldi Isra dalam buku Pergeseran Fungsi Legislasi menyatakan kondisi over coalition dapat melemahkan sistem presidensial pada 3 aspek, yakni pemerintahan yang kompromistis, minimnya stabilitas legislasi, serta praktik otoritarianisme (Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Dalam kaitannya dengan konsep presidential nomination threshold, alasan ini belum pernah diajukan sebagai salah satu dalil pengujian. Hal ini setidaknya berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menekankan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian, pilihan hukum yang diatribusikan oleh Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) harus merepresentasikan kedaulatan rakyat, salah satunya berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Selama ini, Mahkamah berpendirian bahwa desain presidential nomination threshold adalah bentuk penguatan sistem presidensial (vide Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017). Namun, tidak pernah mendalami pembahasan mengenai dampak buruk dari penguatan sistem presidensial dengan jalan presidential nomination threshold. Oleh karena itu, permohonan ini akan memberikan alasan berbeda daripada yang lain dengan mengelaborasi hal tersebut. d. Permohonan ini juga akan menitikberatkan alasan permohonannya pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional partai politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan desain presidential nomination threshold Pasal 222 UU Pemilu. Dalam Putusan 53/PUU-XV/2017, diskriminasi partai politik baru telah dibahas. Namun, permohonan a quo secara total menolak adanya presidential nomination threshold dengan menyatakan hal tersebut adalah bukan open legal policy. Sedangkan permohonan ini berpandangan bahwa pilihan kebijakan desain Pasal 222 UU Pemilu saat ini justru mencederai hak konstitusional partai politik pada 37 Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Alasan ini akan diperkuat dengan analisis pola atau pakem pengusulan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik parlemen maupun non parlemen selama ini di Indonesia. Alasan ini sebelumnya belum pernah diajukan dalam 5 permohonan yang telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 21. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021, utamanya terkait “alasan yang berbeda” untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dengan demikian, permohonan a quo tidak ne bis in idem. B. Kontekstualisasi dan Dasar Metodologis Permohonan a quo Untuk Mengevaluasi Pasal 222 UU Pemilu Secara Ilmiah, Rasional, dan Relevan dengan Tujuan Awalnya Sebagai Bagian dari Penegakan Konstitusi 22. Para Pemohon memahami bahwa dalam 32 pengujian Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah konsisten untuk menyatakan bahwa pasal a quo adalah suatu pilihan kebijakan hukum terbuka. Selain itu, Mahkamah juga menguatkan argumentasi tentang perlunya konsep presidential nomination threshold dengan berpijak pada penguatan presidensialisme yang dianut Indonesia. Tegasnya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 paragraf [3.14] poin 5: “..Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di 38 DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi- kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya "sistem Presidensial rasa Parlementer" dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan parti politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak… Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercermin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama…” 23. Berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut, Para Pemohon merangkum pendapat Mahkamah Konstitusi tentang perlunya konsep presidential nomination threshold di Indonesia dalam dua poin. Pertama, Mahkamah menekankan bahwa pilihan sistem presidensial yang dianut Indonesia memiliki inkompatibilitas dan potensi ketidakcocokan dengan sistem multipartai yang dapat berpotensi menimbulkan sulitnya pergerakan Presiden dalam mewujudkan visi nya karena tidak adanya dukungan yang kuat dari parlemen. Oleh karena itu dalam putusan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa dengan adanya ambang batas pengusulan partai politik terhadap 39 calon Presiden akan memunculkan gambaran bagi Presiden akan figur-figur untuk mengisi kabinetnya. Selain itu, ini akan meminimalisir kompromi- kompromi politik antara Presiden dan parlemen (DPR) yang dapat mengorbankan hal-hal fundamental sehingga tercipta suatu kondisi “presidensial rasa parlementer”. 24. Kedua, dengan adanya ambang batas (Pasal 222 UU Pemilu) tersebut, maka akan menciptakan kondisi psikologi-politik yang mengarah pada penyederhanaan jumlah partai politik. Ambang batas di awal akan mengarahkan partai politik dengan satu visi, platform, atau ideologi untuk membentuk kelompok yang merumuskan program-program Presiden. Pada titik ini, gabungan partai politik tersebut akan bermetamorfosis menjadi suatu partai politik besar dalam realitas politik yang mewujudkan konsep penyederhanaan partai politik. 25. Setelah melacak original intent penggunaan konsep presidential nomination threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kementerian Dalam Negeri terbitan 2 September 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan ambang batas selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Pada halaman 60 Naskah Akademik tersebut, disebutkan sebagai berikut: Pelaksanaan ambang batas (presidential threshold) selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan praktek kenegaraan, Pemerintahan SBY-JK dan SBY- Boediono tidak bisa mengambil keputusan cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY- Boediono mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (divided government) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen. 40 26. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memahami bahwa pada intinya, konsep ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) adalah suatu hal yang baik sebagai bentuk penguatan sistem presidensial. Para Pemohon juga tidak menafikkan adanya pendirian dari Mahkamah hingga saat ini bahwa dalam konteks Indonesia dengan kekhasannya, presidential nomination threshold adalah sebuah fitur yang dipilih Indonesia sebagai negara yang otonom, berciri tersendiri, serta tidak terikat pada ada tidaknya praktik tersebut di negara lain. 27. Akan tetapi dalam permohonan ini, Para Pemohon hendak menekankan pengujian atas pertimbangan keilmiahan, rasionalitas, dan relevansi presidential nomination threshold dengan kondisi saat ini dengan adanya berbagai perubahan konteks kepemiluan, evaluasi dari berbagai pemilu yang telah dilaksanakan, serta hal-hal dinamis dalam isu konstitusionalitas. Selain itu, titik tekan permohonan ini adalah menguji apakah dalam konteks saat ini memang benar terjadi penguatan sistem presidensial karena presidential nomination threshold atau tidak. 28. Bahkan pertanyaan lebih prinsipil saat ini bahwa apakah memang presidential nomination threshold tidak memiliki hal yang melemahkan sistem presidensial?. Pasalnya secara teoritik pun, berbagai ahli juga telah menjelaskan adanya kondisi yang melemahkan sistem presidensial. Misalkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Helme Pedersen & Flemming Christiansen (2012) yang menemukan adanya pengaruh koalisi pemerintah dengan proses legislasi dari segi waktu, banyaknya jumlah pertanyaan yang diajukan, serta persetujuan akhir (voting). Dalam pengujian 1761 undang- undang di Denmark, ditemukan pengaruh yang signifikan secara sempurna antara koalisi dengan sikapnya terhadap undang-undang yang diusulkan. Secara waktu, undang-undang yang didorong fraksi koalisi cenderung cepat dalam pengesahan, mudah mendapatkan persetujuan, serta minim pertanyaan-pertanyaan dari koalisi. Kondisi itu berlaku sebaliknya bagi oposisi, bahwa undang-undang yang diusulkan mereka cenderung diajukan secara lambat, prosesnya tidak cepat, dan mendapat banyak pertanyaan (Helene Helboe Pedersen & Flemming Juul Christiansen, “The Impact of Coalition Agreements on the Legislative Process,” paper prepared for the annual 41 meeting of the Danish Political Science Association, Vejle (2012), hlm. 15). 29. Para Pemohon hendak menekankan, bahwa alih-alih didesain secara teoritik untuk memperkuat sistem presidensial, jangan-jangan ada dampak empirik yang justru melemahkan presidensial itu sendiri, utamanya dari segi checks and balances dalam dinamika pembentukan undang-undang. Hal ini sangat penting sebab berkaitan dengan adanya cerminan kedaulatan rakyat di balik proses legislasi, sebagai amanat dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 30. Bahwa bayangan tentang penggunaan konsep presidential threshold yang selama ini dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pun sebenarnya belum pernah memasuki suatu babak evaluasi dengan pembicaraan yang komprehensif. Misalnya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, diskursus yang dihadirkan lebih cenderung kepada memunculkan alternatif mekanisme penghitungan dengan model yang lain, tanpa terlebih dahulu mengevaluasi sejauh mana bayangan Mahkamah dan pembentuk undang-undang tentang pentingnya presidential threshold benar terjadi selama ini dalam konteks empirik. 31. Sebagai perbandingan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya tinjauan ulang atas konsep parliamentary threshold Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara kronologis, Mahkamah juga sebelumnya telah berpendirian panjang tentang parliamentary threshold yang digadang-gadang adalah bentuk penyederhanaan sistem kepartaian yang nantinya dapat membentuk kompatibilitas dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Namun secara metodologis, Para Pemohon perkara tersebut dapat membuktikan dan memberikan evaluasi bahwa justru tujuan tersebut malah menciptakan kondisi yang tidak proporsional karena banyaknya suara terbuang akibat pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. 32. Dalam konteks permohonan ini, Para Pemohon menilai bahwa bila terdapat inkonsistensi antara tujuan pemberlakuan presidential threshold dengan fakta empirik di lapangan, serta adanya dampak destruktif terhadap sistem presidensial, jelas akan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 42 C. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi dengan Penguatan Sistem Presidensial, Justru Menciptakan Pelemahan dalam Konteks Indonesia Saat Ini 33. Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya, terdapat dua argumentasi utama tentang perlunya penerapan konsep presidential nomination threshold di Indonesia. Pertama, perlunya penguatan dukungan Presiden di parlemen melalui penyatuan visi partai politik dengan Presiden agar menciptakan pemerintahan yang kuat, mayoritas, dan bukan divided government. Kedua, perlunya penyederhanaan jumlah partai politik untuk membentuk poros partai besar sesuai dengan platform, visi, dan ideologinya sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. 34. Bahwa terkait alasan-alasan tersebut, Para Pemohon akan mengajukan argumentasi sebagai berikut untuk terlebih dahulu mengevaluasi sejauhmana tujuan penguatan sistem presidensial tersebut dapat terlaksana. Tentang Presidential Nomination Threshold Sebagai Fitur Untuk Membentuk Dukungan Presiden yang Kuat di Parlem 35. Bahwa pasca dilakukan amendemen UUD NRI 1945, ada 4 pikiran pokok yang diadopsi dalam konstitusi Indonesia yakni: (1) penegasan cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensil; dan (4) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII yang diselenggarakan oleh BPHN, 2003, hlm. 2). Salah satu dari hal tersebut yang paling kental dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah kesepakatan untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Prof. Sri Soemantri menyatakan bahwa sebelum perubahan, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengarah pada sistem campuran. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam UUD 1945 sendiri yang menyatakan bahwa Presiden merupakan mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR (Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 41). Dengan perubahan kedaulatan rakyat, serta hilangnya posisi Presiden sebagai 43 mandataris MPR, maka dengan demikian menghilangkan sendi-sendi parlementer di Indonesia sehingga menjadi sebuah sistem presidensial murni. 36. Purifikasi sistem presidensial ini kemudian meletakkan ketentuan-ketentuan seperti pemilihan Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, pengukuhan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan legislatif tidak bisa dibubarkan oleh eksekutif. Douglas V. Verney dalam tulisan “Pemerintahan Parlementer dan Presidensial” kemudian memberikan beberapa ciri sistem presidensial, yakni: (1) Presiden adalah pusat kekuasaan yang menjabat kepala pemerintahan sekaligus kepala negara; (2) masa jabatan Presiden bersifat tetap (fixed term); (3) Presiden (eksekutif) dan Parlemen (legislatif) adalah dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi politik berbeda (karena dihasilkan oleh pemilu yang berbeda) dan relasinya berdasarkan prinsip checks and balances; (4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat, serta (5) menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden (Douglas V Verney, Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, dalam Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hlm. 44-47). 37. Disamping sistem pemerintahan presidensial, Indonesia juga menganut sistem kepartaian yang lazimnya disebut sistem “multipartai”. Giovanni Sartori (1976) membagi sistem multipartai (pluralisme) menurutnya menjadi pluralisme moderat (multipartai sederhana) dengan ciri terdapat 3-5 partai, serta pluralisme ekstrim (multipartai ekstrim) dengan jumlah lebih dari 5 partai. Selain dari segi jumlah, Sartori juga menjelaskan sisi kualitatif ditinjau dari ideologi kepartaian. Dalam pluralisme moderat, jarak ideologi antar partai tidak terlampau jauh, misalkan yang terjadi di Denmark. Sebaliknya, pluralisme ekstrim ditandai dengan jarak ideologi antar partai yang besar, contohnya terjadi di Italia dan Chili sebelum tahun 1970-an (Lawrence LeDuc et al., Compairing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, California: Sage Publications, 1996). 38. Dalam konteks Indonesia, hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem kepartaian pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu- 44 pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023). 39. Para Pemohon memahami bahwa perpaduan sistem presidensial dan multipartai secara teoritik akan menyebabkan imobilitas eksekutif dan legislatif serta deadlock diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena calon presiden dan partai yang kecil pun dapat memenangkan pemilu presiden, sehingga apabila presiden terpilih mengajukan kebijakan ke parlemen yang dihuni oleh partai besar yang tidak mendukungnya, disinilah sering terjadi dead lock sebab adanya konflik kepentingan diantara dua kubu yang ada. 40. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai legislature untuk perkara Nomor 70-72/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa dengan formulasi ambang batas pencalonan Presiden, maka akan menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya sebagai antitesis dari perpaduan presidensialisme dan multipartai. Ambang batas ini akan menciptakan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif (Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perkara 70-72/PUU-XV/2017, 24 Oktober 2017, hlm. 14). 41. Untuk memberikan gambaran dalam mengukur seberapa perlunya presidential nomination threshold di Indonesia berdasarkan evaluasi selama ini, Para Pemohon mengajukan dua argumentasi, yakni: (1) peta koalisi berupa dukungan Presiden di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor non- institusional yakni “coalitional president”. Disebut coalitional president adalah kecenderungan Presiden untuk untuk membentuk koalisi, melakukan konsolidasi, serta merangkul partai-partai di luar pemerintahan untuk menjadi bagian dari pemerintah. Hal ini diperkuat oleh berbagai otoritas konstitusional dan politik bagi presiden (executive toolbox) yang dapat digunakan sebagai alat agar partai-partai dapat menjadi bagian dari koalisi presiden (Raile Pereira & Power, The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime, dalam Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem 45 Pemilu, dan Sistem Kepartaian); (2) berbagai faktor institusional telah diterapkan di Indonesia, yakni formula pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak (concurrent). 42. Pertama, bahwa dalam kasus keterpilihan Presiden dengan dukungan minoritas pun, pada akhirnya tidak secara otomatis menjadikan adanya divided government/minority government, hal ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan coalitional president dan keterbukaan partai politik non-pengusung untuk bergabung dengan kekuatan pemerintah. Jika mencermati logika dasar dari perlunya presidential nomination threshold, maka dimulai dengan sebuah premis bahwa “bila Presiden terpilih diusulkan oleh partai minoritas di parlemen, maka akan menciptakan divided government yang berpotensi mewujudkan imobilitas dan deadlock”. Sejak awal, sebenarnya premis tersebut telah menegasikan beberapa faktor lain yang pada kenyataannya faktor-faktor yang dinegasikan tersebutlah yang terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) tidak dipertimbangkannya kecenderungan adanya kemampuan Presiden untuk merangkul partai non- pengusung untuk berkoalisi; dan (2) desain pemilu dan pemerintahan di Indonesia dapat mendorong partai non-pengusung secara alamiah bergabung menjadi bagian dari koalisi. 43. Secara teoritis, Djayadi Hanan menjelaskan bahwa dalam perjalanan pemerintahan, dapat terbentuk kombinasi antara coalitional president dan elit- elit politik/anggota legislatif yang bersedia melakukan kompromi membuat koalisi baik yang sifatnya permanen (satu periode) maupun secara ad hoc (per isu/kebijakan). Tidak boleh dilupakan, bahwa kekuasaan konstitusional juga terkait dengan bagaimana kerangka hukum (legal framework) yang mengatur relasi sehari-hari kedua lembaga tersebut, pada akhirnya dapat memaksa atau memberi insentif bagi kerjasama legislatif dan presiden (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp- content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf, hlm. 13). 44. Sebuah penelitian yang menarik dari Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power berjudul “The Coalitional Presidentialism Project” menemukan bahwa apa yang ditakutkan oleh Mainwaring (1993) dan Stepan and Skach (1993) tentang masalah sulitnya kombinasi presidensialisme dan multipartai 46 nyatanya telah sangat tereduksi dalam perkembangan empirik dengan adanya pendekatan coalitional president. Coalitional Presidentialism adalah sebuah strategi presiden minoritas untuk membangun komunikasi dan dukungan lintas partai dalam lembaga legislatif yang terfragmentasi. Sebagai faktor yang mempengaruhi coalitional presidentialism tersebut, terdapat berbagai “toolbox” yang menjadi bahan presiden dalam mencari dukungan dari partai non- pengusung (Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015). 45. Hal-hal tersebut mencakup: (1) legislative powers. Berkaitan dengan fungsi legislasi presiden yang dapat menginisiasi pembentukan undang-undang, mengeluarkan Perppu, serta posisi presiden yang juga berada dalam pemberi persetujuan; (2) partisan powers, perkembangan suara partai pengusung presiden pada akhirnya juga dapat memberikan insentif bagi partai non- pengusung untuk secara alamiah bergabung dengan koalisi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan strategi politik Presiden dalam mendorong partainya yang minoritas untuk meraih suara lebih baik kedepan, alhasil partai- partai lain mengharapkan elektabilitas presiden juga pada pemilu berikutnya; (3) cabinet allocation, sudah menjadi rahasia umum bahwa pimpinan partai politik juga menargetkan posisi menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini yang pada akhirnya akan mendorong partai untuk menolak tidak bergabung dalam koalisi, apalagi dengan pemerintahan minoritas, maka posisi menteri semakin terbuka; (4) budgetary powers, sebagai pengguna anggaran, hal ini adalah suatu primadona paling mempengaruhi partai politik non- pengusung untuk pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah; dan (5) exchange of favours, merujuk pada kemampuan presiden untuk melakukan dealing untuk motif ekonomi, kedudukan, serta hal-hal lain diluar daripada itu (Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015) 46. Bahwa dari toolbox tersebut, kemudian dilakukan wawancara dengan berbagai anggota parlemen di beberapa negara. Wawancara tersebut dilakukan untuk 47 mengetahui dari 5 toolbox di atas, kecenderungan mana yang paling signifikan untuk menarik partai politik dalam berkoalisi. Data temuan tersebut kemudian disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3. Pendapat Anggota Parlemen tentang Alat Paling Efektif dalam Pembentukan Koalisi Tabel di atas menunjukkan bahwa otoritas presiden untuk menentukan posisi kabinet adalah alat paling efektif dalam mempengaruhi partai politik untuk bergabung dalam koalisi, kemudian diikuti oleh kekuatan legislasi Presiden, kuasa anggaran, serta faktor lainnya. 47. Dalam konteks Indonesia, nyatanya kecenderungan coalitional presidentialism tersebut sangat nyata terjadi dari pemilu ke pemilu. Sebagai suatu fakta lapangan, dimulai ketika Pemilu 2004 dimana partai pengusung Susilo Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah partai minoritas, yakni Partai Demokrat (partai baru 2001), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Bintang Reformasi. Dukungan 3 partai tersebut hanya senilai 12,36% dari total kursi di parlemen, angka tersebut menempatkan SBY-JK sebagai calon dengan dukungan terendah kedua pada Pilpres 2004. Seiring berjalannya rangkaian pemilu hingga putaran kedua, terdapat tambahan dukungan partai dari PAN, PKS, PBR, dan PKB yang sepakat untuk berkoalisi dengan SBY-JK. Bahkan pasca hasil Pilpres 2004 yang memberikan kemenangan kepada SBY- JK, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian memutuskan bergabung 48 dengan koalisi pada Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan pada pertengahan kepemimpinan, Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2004 memutuskan bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu yang secara langsung mengubah posisi SBY-JK dari divided government menjadi majority government. 48. Perubahan peta koalisi dari divided government menjadi majority government juga terjadi pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla pada mulanya diusung oleh partai PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP dengan persentase kursi sebanyak 37,1%, berbanding terbalik dengan Prabowo-Hatta yang diusung 52% kursi parlemen. Pasca berlangsungnya pemerintahan, terjadi perubahan dengan bergabungnya Partai Golkar, PPP, dan PAN sehingga mengubah peta pemerintah dari divided government menjadi majority government. 49. Bahwa pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Amin 2019-2024 perpindahan partai politik non-pengusung menjadi bagian dari koalisi pemerintah juga terjadi secara signifikan. Mulanya, Jokowi-Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB dengan komposisi 60,3% kursi di parlemen. Sedangkan, partai pengusung Prabowo-Sandi adalah Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya dengan persentase 39,7% kursi di parlemen. Belakangan, terdapat partai-partai non-pengusung yang bergabung dalam koalisi pemerintah, yakni Gerindra, PAN, dan Demokrat sehingga menguasai 525 dari 575 kursi di parlemen. 50. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa apa yang ditakutkan oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah tentang adanya potensi deadlock pada perpaduan antara presidensialisme dan sistem multipartai nyatanya tidak terjadi di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun contoh-contoh di atas terjadi dalam rezim berlakunya presidential nomination threshold, namun poin yang hendak ditunjukkan bahwa secara tendensi, bahwa presiden akan kehilangan dukungannya di parlemen jika tidak ada batasan ambang batas adalah hal yang jelas-jelas keliru dalam konteks Indonesia. 51. Pandangan yang berpangkal pada pendapat Mainwaring dan Juan Linz tersebut secara teoritik pun telah banyak dibantah oleh ahli yang mempelajari kecenderungan partai untuk berkoalisi, diantaranya adalah Mark P. Jones 49 (1995) yang menyatakan bahwa masih banyak faktor-faktor institusional dan non institusional yang mempengaruhi kecenderungan partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah (Mark P. Jones, “Presidential Election Laws and Multipartism in Latin America”, Political Research Quarterly 47 (1) (1995)). 52. Artinya pada titik ini, secara kritis bahwa pandangan Mainwaring, Linz, serta Stepan dan Skatch tentang potensi deadlock pemerintahan dalam presidensialisme yang dipadukan dengan multipartai, serta pandangan bahwa adanya kecenderungan coalitional presidentialism yang mencegah terjadinya deadlock tersebut berada dalam taraf yang sama, dua-duanya teori. Namun untuk memilih dalam balutan suatu “kebijakan hukum terbuka”, maka sepatutnya pilihan yang diambil adalah yang sesuai dengan kenyataan di Indonesia, berdasarkan evaluasi dan kecenderungan pemilu-pemilu yang telah terjadi, serta pilihan yang sesuai dengan tujuannya. 53. Dalam hal ini, Para Pemohon menekankan bahwa jika ditilik dari fakta adanya coalitional presidentialism yang sangat lazim terjadi di Indonesia sepatutnya membuktikan bahwa potensi deadlock karena terpilihnya presiden minoritas adalah hal yang tidak terjadi di Indonesia. Pun jika melihat pada 5 toolbox yang dijelaskan pada poin 45, kedudukan presiden di Indonesia sangat kental terhadap hal-hal tersebut. 54. Bahwa secara kewenangan konstitusional, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk dan memilih menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Artinya, kuasa ini menjadi bagian dari hal yang secara alamiah akan menginsentif partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah agar dapat memperoleh posisi menteri. Hal tersebut adalah suatu pengaruh paling besar yang menjadi kuasa presiden dalam konsep coalitional presidentialism untuk mengarahkan partai politik bergabung dengan pemerintah. Selain itu, kedudukan Presiden di Indonesia sebagai pelaksana dan kuasa anggaran in casu APBN juga menempatkan adanya posisi Presiden hampir pasti tidak mungkin mengalami posisi yang sangat rentan bahkan hingga terjadinya deadlock. 55. Selain itu, desain Pilpres di Indonesia dengan konsep majority runoff yang menghendaki adanya putaran kedua secara alamiah juga akan membentuk dukungan baru yang lebih kuat jika memang pada pengusulan putaran 50 pertama calon yang terpilih memiliki persentase dukungan rendah. Hal ini telah terbukti pada Pemilu 2004 dimana SBY-JK mendapatkan dukungan pada putaran kedua dari partai politik lain yang semula tidak mendukungnya pada putaran pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu dengan dua putaran nyatanya tidak bisa secara parsial diukur dengan hanya berdasarkan pada kekuatan awal. Pada praktiknya, dukungan partai politik parlemen juga sangat lazim berubah pada putuaran kedua, pasca pemilihan, bahkan di tengah proses pemerintahan berjalan. 56. Hal-hal di atas yang menurut Djayadi Hanan adalah bagian dari suatu legal framework yang telah mengatur relasi sehar-hari dari presiden dan lembaga legislatif untuk mau tidak mau bersikap harmonis, dan mendorong partai politik dan presiden saling merangkul. 57. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara nyata ilmiah dan rasional, anggapan bahwa akan terjadinya deadlock dan imobilitas pemerintahan di Indonesia karena perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai adalah suatu hal yang keliru dan tidak tepat berdasarkan kecenderungan pada pemilu-pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Dengan demikian, alasan utama pemberlakuan presidential nomination threshold sebagaimana diatur pada Pasal 222 UU Pemilu telah terbantahkan dan tidak benar dalam konteks Indonesia. 58. Kedua, Jikapun Memang Sangat Dibutuhkan Konsolidasi Dukungan Presiden di Parlemen, Indonesia Telah Melaksanakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Secara Serentak Sebagai Formulasi Untuk Mencegah Disparitas Dukungan Presiden oleh Partai Politik. Sejak 2019 dan 2024, Pemilu telah dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Salah satu tujuan dan agenda utama pelaksanaan keserentakan tersebut adalah suatu mekanisme untuk mengatasi problem sistem presidensial multipartai. Pemilu Presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk efektivitas sistem pemerintahan presidensial. 59. Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena Pemilu serentak diharapkan menghasilkan coattail effect (efek ekor jas), yaitu keselarasan pilihan pemilih antara presiden dan partai politik pengusungnya. 51 Asumsinya, calon Presiden dengan elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif elektoral kepada partai pengusungnya (Dody Wijaya, “Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, Independensi Jurnal Politik Indonesia dan Global 2(2) (2021), hlm. 18). 60. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] pun mengamini pendapat di atas. Mahkamah menegaskan bahwa secara doktriner, pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Mark Pyane, dkk (2002) menunjukkan bahwa pemilu serentak selain menyederhanakan sistem kepartaian di lembaga perwakilan, juga mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mengusung presiden (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 320). 61. Bahwa pada Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 di atas, ditegaskan bahwa apapun model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, terdapat satu hal yang tidak bisa diubah. Yakni, pilihan pemilu serentak harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dalam praktik pemerintahan presidensial, yakni tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yakni DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 323) 62. Berdasarkan evaluasi Pemilu Serentak 2019 oleh Perludem, ditemukan fakta bahwa PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan Presiden mendapatkan berkah kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%. Coattail effect yang signifikan justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari 52 masing-masing pasangan calon. Pada koalisi pasangan calon Presiden Jokowi-Ma’ruf, partai Nasdem mengalami kenaikan signifikan suara sebanyak 3%. Sedangkan pada koalisi Prabowo-Sandi, PKS mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari 2% karena salah satunya efek ekor jas pemilihan Presiden (Fadli Ramadhanil et al,, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019). 63. Pada Pemilu 2024, efek ekor jas dirasakan oleh partai pengusung Prabowo- Gibran sebagai pemenang Pemilu. Studi yang menarik dapat dilihat pada Dapil Jawa Tengah yang merupakan basis pemenangan partai PDI-P, partai non- pengusung Prabowo-Gibran. Namun, tingginya elektabilitas dan perolehan suara Prabowo-Gibran di daerah tersebut turut mendongkrak perolehan kursi partai-partai utama pengusungnya. Misalnya, Partai Gerindra yang bertambah dari 13 kursi menjadi 17 kursi, partai Golkar dari 12 kursi menjadi 17 kursi, serta partai Demokrat dari 5 kursi menjadi 7 kursi (D.D.J. Kliwantoro, “Menakar Efek Ekor jas pada Pilkada 2024,” tersedia pada https://www.antaranews.com/berita/4154718/menakar-efek-ekor-jas-pada- pilkada-2024). 64. Bawa telah dipahami bersama, esensi dari Pemilu Serentak di Indonesia adalah untuk menguatkan presidensialisme yang telah dianut saat ini. Dengan desain keserentakan pemilu legislatif nasional (DPR dan DPD) dengan pemilu presiden, maka tercipta keselarasan perolehan suara antara presiden dengan partai politik pengusungnya, sehingga menciptakan dukungan yang efektif dari parlemen terhadap presiden. Pada titik itu, dapat dipahami bahwa concern untuk menciptakan keserasian hubungan antara parlemen dan presiden di Indonesia juga telah diagendakan dalam pemilu serentak. 65. Dengan demikian, sejatinya tidak boleh dilupakan bahwa fitur presidential nomination threshold adalah pikiran yang dimulai sejak tahun 2004 dalam kondisi meredam polarisasi dukungan dan potensi imobilitas presiden karena pada saat itu pemilu belum dilaksanakan secara serentak, jumlah partai politik meningkat tajam dari tahun 1999, serta semangat dan ego partai politik masing-masing masih sangat kental. Karena faktor-faktor tersebutlah, penggunaan fitur presidential nomination threshold untuk mendorong 53 penyederhanaan partai politik dan membentuk dukungan presiden menjadi beralasan. 66. Kondisi tersebut jelas sangat berbeda dengan konstelasi pasca Pemilu 2024 dimana Indonesia telah melalui 5 (lima) agenda pemilu dengan perkembangannya. Saat ini, Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak yang bertujuan untuk memperkuat presidensial threshold. Selain itu, jumlah calon presiden yang selama ini hadir di Indonesia cenderung tidak banyak, yakni paling banyak lima calon (2004). Artinya agenda penguatan dukungan Presiden di parlemen telah sangat baik direpresentasikan oleh pemilu serentak. Dengan demikian, memadukan antara presidential nomination threshold dan pemilu serentak pada akhirnya menjadi sebuah yang berlebihan untuk diterapkan di Indonesia dengan dalil mengharmoniskan hubungan presiden dan parlemen. Faktor-Faktor Lain yang Mendorong Sistem Presidensial Multipartai yang Ideal di Indonesia: Kombinasi Antara Jumlah Calon Presiden Tidak Banyak, Pilkada Serentak, dan Sistem Representasi Proporsional dalam Pemilu Legislatif. 67. Pun sebenarnya perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang juga secara tidak langsung telah meminimalisir kelemahan sistem presidensial multipartai. merujuk pada penelitian Jones (1995), beberapa variabel yang membantu berjalannya sistem presidensial multipartai adalah: (1) formula keterpilihan presiden; (2) pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak (concurrent); (3) sistem representasi proporsional (PR) dalam pemilu legislatif; (4) jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) yang moderat antara lima sampai delapan; dan (5) lembaga legislatif satu kamar (unicameral), dengan asumsi majelis tinggi (senate/upper house) dicalonkan melalui afiliasi partai seperti juga pemilihan untuk majelis rendah. 68. Temuan Jones dan peneliti lain menyatakan bahwa agar sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presiden (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi- Hanan.pdf, hlm. 5). 54 69. Berdasarkan pilihan tersebut, Indonesia sebenarnya telah mengkombinasikan antara sistem representasi proporsional (PR) dengan pilkada serentak. Terkait sistem representasi proporsional, Jones (1995) memberikan ciri-cirinya sebagai berikut, yakni: (1) distribusi kursi berdasarkan suara, bukan penetapan tunggal di setiap distrik; (2) daerah pemilihan lebih besar; (3) pemilih memilih daftar calon yang mengisi kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh; dan (4) representasi yang lebih beragam secara politik. Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu legislatif jelas menggunakan representasi proporsional. Hal ini dicirikan dengan adanya perhitungan distribusi kursi berdasarkan suara dengan metode sainte-lague yang melambangkan konversi proporsional suara menjadi kursi. Kemudian, adanya pembagian jumlah kursi berdasarkan total suara di dapil, juga diterapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi ciri utama bahwa Indonesia menerapkan sistem representasi proporsional. 70. Terkait syarat sistem plurality dalam keterpilihan presiden, Maurice Duverger (1954) menjelaskan bahwa sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. Dalam sistem plurality, para pendukung kandidat cenderung mengabaikan para kandidat yang tidak kompetitif (non-viable) agar fokus pada dua kandidat teratas yang potensial. Hal ini mendorong proses koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi- Hanan.pdf, hlm. 5). Jika dicermati, argumentasi utama dari Duverger, bahwa karena sistem plurality mendorong partai politik untuk menumpuk dukungannya pada dua kandidat teratas, maka mendorong terkumpulnya dukungan partai-partai legislatif pada dua kandidat tersebut. Kondisi ini berbeda dengan sistem pemilu presiden dengan majority runoff dimana partai dan kandidat yang berkompetisi cenderung berfokus pada bagaimana dapat sampai pada putaran kedua. Dalam sistem ini, kecenderungan partai politik adalah mengajukan presiden mereka masing-masing karena adanya peluang besar melalui jalur putaran kedua. Itulah sebabnya, sistem presidensial multipartai kurang sesuai dengan sistem majority runoff. 55 71. Dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem majority runoff, sebenarnya ada dua hal menarik untuk dipandang sebagai suatu pola kebiasaan yang terjadi. Pertama, nyatanya partai politik di Indonesia memiliki kecenderungan alamiah untuk membentuk koalisi. Sekalipun terdapat partai yang secara tunggal telah memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang bersangkutan pada akhirnya tetap tidak memilih untuk mengajukan secara tunggal. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2004, 2009, dan 2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 21,57 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 18,53 persen (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/hasil-pemilu- 2004-perolehan-suara-parpol-dan-kursi-dpr?page=all). Dua partai ini sebenarnya telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2004, bahkan pun apabila ketentuan peralihan dalam UU Pilpres pada saat itu tidak diberlakukan. Akan tetapi, kenyataannya dalam Pilpres 2004 Partai Golkar tetap berkoalisi dengan Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nahdlaltul Ummah untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5- pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781). Serupa dengan Partai Golkar, PDIP juga tetap berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi dengan Partai Damai Sejahtera (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5- pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781). - Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh total suara sebesar 20,85 persen suara nasional atau 26,42 kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu- dan-pilpres-2009?page=all). Kendati demikian, Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan 23 Partai Politik, yang beberapa diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 56 untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono walaupun Partai Demokrat telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2009/05/16/16283259/index-html). - Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh total 22,2 persen kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap- perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all). Namun, dalam kontestasi Pilpres 2024 PDIP tetap berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (lihat: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut). 72. Kedua, dengan adanya putaran kedua dalam pemilu di Indonesia nyatanya dapat merubah dan memperkuat dukungan pasangan calon yang maju pada putaran kedua. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekalipun calon presiden usulan suatu partai partai politik tidak terpilih, maka partai politik tersebut akan menggabungkan diri dengan calon yang lolos pada putaran kedua membentuk koalisi baru dengan kekuatan yang bertambah. Artinya, sekalipun yang terpilih pada putaran kedua adalah calon-calon dengan usulan minor, maka dengan sendirinya ada potensi besar dukungannya bertambah pada putaran kedua. Hal ini dapat dilihat melalui fakta yang terjadi dalam Putaran Kedua Pilpres tahun 2004 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Partai Golkar (yang awalnya mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid), Partai Persatuan Pembangunan (yang awalnya mendukung pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar), Partai Bintang Reformasi (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo), Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang mendukung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu- putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran) - Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo) serta Partai 57 Kebangkitan Bangsa (yang awalnya mengambil sikap tidak mengusung calon manapun setelah kegagalan Abdurrahman Wahid menjadi capres) mendukung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dalam putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu- putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran) 73. Dua poin tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia menganut sistem majority runoff, namun apa yang menjadi keuntungan dari sistem plurality terkait jumlah calon presiden yang lebih sedikit dan adanya kecenderungan terbentuknya koalisi secara alamiah tetap terjadi di Indonesia dalam sistem majority runoff. 74. Dengan mengacu pada pendapat Jones (1995) yang dikuatkan oleh Amorim Neto dan Cox (1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), maka sebenarnya telah terdapat faktor-faktor institusional, yakni kecenderungan partai politik untuk membentuk koalisi, sistem pemilu serentak, serta sistem representasi proporsional dalam pemilihan legislatif. Dalam kondisi tersebut, nampak bahwa sebenarnya desain sistem ketatanegaraan dan kepemiluan di Indonesia telah memberikan fitur-fitur yang secara alamiah menguatkan sistem presidensial multipartai. Sekalipun tidak memberlakukan presidential nomination threshold, fitur-fitur tersebut telah menciptakan sistem presidensial multipartai yang harmonis. Dampak Destruktif Penerapan Presidential Nomination Threshold Terhadap Dinamika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 75. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen mendorong terbentuknya dukungan Presiden di DPR telah berlebihan dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden. Oleh karena telah berlebihan, maka dampak yang ditimpulkan pun telah membawa suatu kenyataan dukungan yang berlebih dari DPR terhadap Presiden. Alhasil tercipta suatu kondisi koalisi gemuk (overcoalition) di Indonesia. 76. Sebagai negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of powers), checks and balances menjadi sangat penting untuk mencegah absolutisme dalam satu lembaga. Sebagai sebuah negara presidensialisme, tidak boleh dilupakan perlunya suatu checks and balances dalam menjalankan pemerintahan. Fabio Padovano dan Nadia Fiorino justru menghadirkan 58 pandangan berbeda dalam menilai checks and balances dan kepentingan kekuasaan Pandangan mereka dipengaruhi oleh teori liberal dalam pendekatan politik. Menurut mereka, bahwa justru kepentingan pemegang kekuasaan (pembentuk undang-undang) adalah hal yang baik dan konstruktif pada satu kondisi. Ketika lembaga pembentuk undang-undang tidak berada pada satu badan, maka kepentingan satu sama lain harus ditonjolkan. Hal itu akan memunculkan insentif masing-masing untuk memeriksa materi muatan kebijakan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut yang menurut mereka adalah esensi dasar dari checks and balances (Fabio Padovano & Nadia Fiorino, “Judicial Branch, Checks and Balances and Political Accountability,” Constitutional Political Economi 14(1) (2003), hlm. 59). 77. Dalam konteks Indonesia, kuatnya dukungan DPR terhadap Presiden nyatanya malah menjadi sebuah ajang kompromi yang sebenarnya tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan dalam konteks permusyawaratan /perwakilan. Hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa produk hukum yang mendapatkan kecaman di masyarakat sebegitu luasnya, namun proses pengesahannya begitu instan dan sangat mengikuti peta koalisi. Contohnya pada persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3 2014 sebagaimana diperlihatkan tabel berikut. Tabel 4. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3 Fraksi Setuju Menolak Koalisi Oposisi Hanura √ √ Golkar √ √ Demokrat √ Netral PKB √ √ PPP √ √ PAN √ √ PKS √ √ Gerindra √ √ Nasdem √ √ PDI-P √ √ 78. Contoh yang paling menarik kemudian adalah pengesahan RUU Cipta Kerja lalu yang merupakan usulan pemerintah dengan berbagai problematika penolakan di masyarakat. Bahkan, proses pengesahannya fast track sekalipun 59 muncul kecaman besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, kecamatan dan dinamika tersebut tidak terepresentasi dalam pengambilan keputusan dan dinamika pembahasan RUU tersebut di DPR. Tabel 5. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2019-2024 terhadap Revisi UU Cipta Kerja Fraksi Setuju Menolak Koalisi Oposisi Golkar √ √ Demokrat √ √ PKB √ √ PPP √ √ PAN √ √ PKS √ √ Gerindra Abstain √ Nasdem √ √ PDI-P √ √ 79. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada timbulnya keinginan partai politik untuk membentuk koalisi tidak secara alamiah. Hal ini jugalah yang mengakibatkan partai-partai politik kecil akan terus mengikuti konstelasi yang ada di partai-partai besar, imbas pengaturan yang mempersempit ruang bagi partai-partai kecil untuk bersaing dalam kontestasi Pilpres. Akibatnya, coattail effect sebagai konsekuensi logis bagi partai politik dalam kerangka Pemilu Serentak tidak dirasakan oleh partai-partai kecil tersebut. Oleh karena itu, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dipandang oleh Para Pemohon sebagai ketentuan yang berlebihan bila diterapkan dalam konteks Pemilu Serentak di Indonesia saat ini, sebab berujung pada lahirnya koalisi-koalisi gemuk dalam kontestasi Pilpres yang akan berimplikasi pula dalam proses tata kelola pemerintahan pasca pemilu. Maka berdasarkan uraian Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan asas adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi prinsip checks and balances dalam proses bernegara di Indonesia. Hal ini secara nyata telah bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebab, distorsi 60 prinsip checks and balances akibat penerapan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada lembaga negara dalam hal ini DPR RI tidak mampu merepresentasikan setiap segmentasi suara rakyat yang merupakan konstituen para anggota DPR RI. D. Konsep Presidential Nomination Threshold Tidak Berkorelasi dengan Penyederhanaan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu, Justru Mengkerdilkan Hak Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 81. Perlu kiranya kami menguraikan sejarah penyelenggaraan pemilu secara langsung dalam mengelaborasikan dalil ini yang memiliki korelasi dengan pengaturan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap Calon Presiden yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. 82. Dalam sejarahnya, penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung sudah berlangsung sebanyak lima kali di Indonesia. Dalam lima penyelenggaraannya, terdapat tiga aturan yang mengatur mengenai pemilihan Presiden yang masing-masing aturan juga mengatur mengenai ambang batas nominasi calon presiden di antaranya: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2004 Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa ambang batas minimal pengajuan Presiden/Wakil Presiden adalah sebesar 15 persen dari jumlah anggota DPR dan 20 persen dari suara sah nasional. Pasal 101 sebagai aturan peralihan menyatakan dalam pemilu 2004 ambang batas minimal adalah sebesar 3 persen anggota DPR dan 5 persen suara sah nasional. b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2009 dan 2014 Pasal 9 menyatakan bahwa Calon Presiden/Wakil Presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik minimal 20 persen dari anggota DPR atau 25 persen dari suara nasional. 61 c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2019 dan 2024 Pasal 222 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 83. Dari timeline peraturan sebagaimana yang disajikan dalam paragraf sebelumnya, ambang batas 15 (lima belas) persen suara anggota DPR dan/atau 20 (dua puluh) persen suara keseluruhan sebagaimana aturan peralihan UU 23 Tahun 2003 tidak pernah diberlakukan. Alih-alih tetap in line dengan ketentuan aturan peralihan UU 23 Tahun 2003, Undang-Undang 42 Tahun 2008 menggariskan Presidential Nomination Threshold adalah 20 persen anggota DPR dan/atau 25 persen suara nasional. Dalam hal ini, tidak pernah ditemukan ratio decidendi yang membenarkan hal tersebut. Ambang batas 20 (dua puluh) persen suara DPR dan/atau 25 suara total tersebut kembali digunakan dalam UU 7 Tahun 2017 yang kembali digunakan dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024; 84. Meskipun begitu, ternyata ketika ambang batas ditentukan yakni hanya 3 (tiga) persen untuk suara DPR dan 5 (lima) persen suara sah nasional di tahun 2004, hal tersebut tidak mengakibatkan terlalu banyak Calon Presiden yang dihasilkan. Hasil dari Pemilihan anggota legislatif 2004 pada akhirnya menghasilkan tujuh partai politik yang dapat mengusung Calon Presiden/Wakil Presiden. Faktanya, dalam Pemilihan Presiden 2004 hanya terdapat lima calon Presiden dan masing-masing Calon Presiden tersebut saling didukung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi lebih dari 10 persen di DPR. Adapun perolehan kursi DPR dari masing-masing calon adalah sebagai berikut: a. Wiranto/Salahuddin Wahid: 23,82 persen; b. Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi: 22,18 persen; c. Amien Rais/Siswono Yudo Husodo: 20,55 persen; d. Susilo Bambang Yudhoyono/Muhammad Jusuf Kalla:12,36 persen; e. Hamzah Haz/Agum Gumelar: 10,55 persen. 62 85. Jumlah lima gabungan partai politik yang saling mencalonkan Presiden/Wakil Presiden tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Giovanni Sartori tidak tergolong sebagai multipartai ekstrem. Justru lima Calon Presiden/Wakil Presiden menunjukan bahwa sistem yang terbentuk adalah sistem multi- moderat. Kondisi tersebut dikatakan oleh Sartori sebagai kondisi yang stabil dan kecil kemungkinan untuk terjadinya fragmentasi politik. 86. Kendati dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ambang batas pencalonan Presiden dinaikkan dari semula 3 persen anggota DPR atau 5 persen suara sah nasional menjadi 20 persen suara anggota DPR atau 25 persen jumlah suara nasional, Mahkamah menegaskan bahwa hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang tanpa boleh dicampuri oleh mahkamah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menarik sebuah garis demarkasi pembatas dari open legal policy dengan membuat syarat yang harus dipenuhi yakni selama tidak bertentangan dengan: hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2009 Paragraf [3.19]). Selanjutnya, ketentuan 20 (dua puluh) persen anggota DPR atau 25 (dua puluh lima) persen suara nasional masih digunakan sebagai presidential nomination threshold pada Pemilihan Presiden 2014 dan melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 kembali digunakan dalam Pemilihan Presiden 2019-2024. 87. Bahwa mempertimbangkan perkembangan selanjutnya ternyata alih-alih terjadi penyederhanaan calon presiden, memperkuat presidensialisme, ataupun penyederhanaan sistem kepartaian, angka 20 (dua puluh) persen sebagai dasar presidential nomination threshold ternyata menimbulkan permasalahan baru yang dapat menggerogoti fungsi dari partai politik tatkala menjalankan fungsinya terutama sebagai kaderisasi calon presiden. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa bakal calon Presiden yang telah mengikuti mekanisme pemilihan calon Presiden secara demokratis dari internal partai justru tidak dapat tiket dalam kontestasi Pemilihan Presiden seperti: a. Dahlan Iskan yang memenangkan Konvensi Partai Demokrat justru tidak dapat tiket untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2014 https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1536131/Dahlan.Iskan.Pe menang.Konvensi.Demokrat). Lebih lanjut, Partai Demokrat justru tidak 63 sama sekali mengusung Calon Presiden/Wakil Presiden di Pemilu 2014 (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140520_demo krat_sikap_netral). b. Agus Harimurti Yudhoyono yang diklaim bahwa siap untuk dicalonkan sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden dari Partai Demokrat di 2019 dan 2024 ternyata tidak pernah mendapatkan tiket untuk berkontestasi dalam Pilpres baik sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. c. Mengenai kaderisasi partai politik sendiri, Mahkamah sebelumnya dalam pertimbangan hukum Putusan 114/PUU-XX/2022 paragraf [3.31.2] pernah menyatakan bahwa: “... Bahwa dalam hal partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 1 UU 2/2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader-kader partai politik calon anggota DPR/DPRD dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh sistem pemilihan umum.” 88. Pertimbangan hukum Putusan 114/PUU-XX/2022 di atas setidaknya mengandung dua semangat penting yakni: (i) upaya untuk meningkatkan keterpilihan, perbaikan citra, serta apresiasi dari masyarakat terhadap partai politik dapat dilakukan dengan cara pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas; dan (ii) adanya mekanisme internal partai politik seperti dalam hal pemilihan internal (internal election) di tiap partai untuk mempersiapkan kader-kader yang berkualitas dalam menyambut pemilihan baik sebagai calon anggota DPR/DPRD maupun calon kepala daerah bahkan Presiden . 89. Bahwa realitas yang terjadi terutama pada Pilpres 2019-2024 adalah partai politik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi justru berorientasi bagaimana 64 caranya agar memenuhi ambang batas 20 (dua puluh) persen kursi DPR ataupun 25 (dua puluh lima) persen suara nasional. Konsekuensinya adalah kaderisasi partai politik secara demokratis di dalam internal partai politik cenderung ditinggalkan. Partai politik justru dipaksa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan agar dapat tetap memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden. 90. Bahwa terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan Presiden terutama yang diputus pasca pemilu 2019 yang memberikan penegasan bahwa pihak yang berhak mendapatkan kedudukan hukum perkara pengujian ambang batas pencalonan Presiden adalah partai politik peserta pemilu dan/atau politisi yang akan mencalonkan diri di Pemilihan Presiden, hal ini menurut kami dapat dimaknai pula logika berpikir yang dibangun Mahkamah yakni terhadap Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah hak dari partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden/Wakil Presiden. Hal demikian berarti pula seyogyanya partai politik peserta pemilu memiliki hak guna mencalonkan Presiden/Wakil Presiden, termasuk pula guna melakukan penjaringan calon Presiden/Wakil Presiden melalui mekanisme internal yang ditentukan. 91. Alih-alih memperkokoh hak partai politik peserta pemilu, fitur ambang batas pencalonan Presiden justru menjadi halangan pemenuhan hak partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. Fitur yang sejatinya bertujuan menguatkan sistem presidensial ini justru menjadi aktor proses pemilu internal partai politik yang tidak optimal. Lebih lanjut, hal ini dalam praktik sebelumnya melahirkan masalah lainnya yaitu terjadinya kawin paksa dalam sebuah koalisi. Dalam kondisi tersebut, partai politik yang akan dirugikan adalah partai politik yang berada pada posisi tawar (bargaining position) yang lebih lemah baik karena faktor ketokohan kader yang akan dimajukan, pertimbangan jumlah kursi dan suara pada pemilu sebelumnya, kesediaan logistik, ataupun faktor-faktor lainnya. 92. Kondisi ini diperkuat dengan semenjak Pemilu 2009 hingga 2024 yang menggunakan ambang batas pencalonan Presiden 20 persen jumlah anggota DPR dan 25 persen suara sah nasional tidak semua partai politik yang eksis di DPR pernah mencalonkan kadernya sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden. Koalisi yang terbentuk dalam hal ini menjadi koalisi yang kompromistik guna 65 memenuhi syarat sebagai partai-partai pengusung. Dalam beberapa pemilu, justru koalisi yang terbentuk mengambil jalan pintas dengan cara mengambil figur yang bukan merupakan anggota dari partai politik untuk dijadikan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sebagai solusi mengatasi kebuntuan yang terjadi bahkan hingga menjelang waktu pendaftaran Calon Presiden/Calon Wakil Presiden berakhir. 93. Hal ini memiliki korelasi dengan dalil sebelumnya dimana proses pemerintahan yang terbentuk menjadi majority government atas dasar pragmatis yakni kepentingan mempersiapkan pemilu selanjutnya. Beberapa bukti untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah semakin tereduksinya kompas moral politik dari tiap masing-masing partai politik yang berada di DPR. Misalnya saja Partai Demokrat yang selalu berada di dalam koalisi yang bertentangan dengan koalisi pemerintah yang berkuasa sejak 2014-2023 ternyata pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintahan yang berkuasa yang sedikit banyaknya terpengaruh dengan kegagalan pembentukan koalisi untuk pemilu 2024. Atau dalam posisi sebaliknya, Partai Kebangkitan Bangsa yang semenjak dua periode berada di dekat dengan koalisi pemerintahan yang berkuasa menjadi berbalik arah karena berada tidak lagi di dekat koalisi Calon Presiden yang didukung oleh mayoritas partai politik yang berkuasa. 94. Kecenderungan yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya over coalition dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan perundang-undangan karena didasari pada pertimbangan pragmatis yakni kepentingan partai politik untuk melakukan koalisi dalam mempersiapkan pemilu selanjutnya alih-alih berperan sebagai pelaksana mandat rakyat. Partai politik menjadi tersandera untuk menyetujui proses legislasi dan fungsi-fungsi lainnya dalam kaitannya sebagai partai politik di parlemen. 95. Dari refleksi tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan guna memperkuat sistem presidensial yang mencoba ditegaskan oleh Mahkamah melalui beberapa putusan sebelumnya ternyata dalam perjalanannya justru menyebabkan checks and balances dalam pemerintahan tidaklah terjadi. Dalam fakta empirik yang terjadi seiring berjalannya pemerintahan koalisi yang terbentuk justru lebih terjadi adanya super power yang dilakukan oleh penguasa tanpa adanya kontrol yang kuat dari koalisi penyimbang. 66 96. Maka dari itu, para pemohon sejatinya tidak mempertentangkan mengenai ketetapan presidential nomination threshold yang merupakan fitur open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan tidak dapat diganggu gugat oleh Mahkamah. Namun setelah refleksi dari keberlakuan angka 20 persen jumlah anggota DPR dan 25 persen suara sah nasional ternyata ada kaitannya dengan jalannya roda pemerintahan dan memiliki benang merah dengan proses pencalonan presiden sehingga berkonsekuensi pada tereduksinya partai politik untuk melakukan kaderisasi calon Presiden. Selain itu, setelah berjalannya lima kali penyelenggaraan Pilpres dari tahun 2004- 2024 senyatanya tujuan untuk menjadikan adanya penyederhanaan partai politik tidaklah terjadi. 97. Utamanya dalam permohonan Para Pemohon dalam hal ini berkenaan soal partai politik, hal yang perlu menjadi catatan bagi Mahkamah ialah: - Tetap dalam koridor untuk memperkuat sistem presidensial; - Menjamin kesetaraan atas hak politik peserta pemilu; dan - Mendorong proses pencalonan bakal calon Presiden/Wakil Presiden yang memperkuat demokrasi internal partai politik secara bermakna. 98. Berdasarkan uraian-uraian di atas, para pemohon berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden yang termaktub dalam norma a quo sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan juga sebagaimana yang telah digariskan oleh Putusan MK 03/PUU-VII/2009 terutama hak politik dari partai politik (vide Putusan MK 003/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19]). 99. Dalam hal ini, Para Pemohon menekankan bahwa memaknai hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tidak boleh dilepaskan dari prinsip utama negara demokrasi, yakni free and fair election. Secara filosofis, prinsip tersebut berkaitan dengan pemaknaan hak politik peserta pemilu bahwa, setiap peserta pemilu memiliki hak yang setara untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setara disini dimaknai bahwa antara satu partai politik dengan partai politik lain tidak boleh berada dalam situasi posisi tawar (bargaining position) yang lebih. Artinya, partai politik yang memiliki perolehan kursi lebih dan tidak boleh menghegemoni dan mendominasi partai lain dengan perolehan kursi yang kecil dalam hal kepentingan pencalonan 67 presiden. Apabila terjadi ketergantungan dan ketimpangan partai politik dengan partai yang lain dalam hal pencalonan, maka jelas menyalahi prinsip utama dalam memaknai Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. E. Pasal 222 UU Pemilu Mengakibatkan Terhambatnya Representasi Keragaman Kultural, Politik, Geografis dan Demografis, serta Peluang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Presiden Sehingga Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 100. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 70 - 74 bagian posita, pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem majority runoff atau two round system. Sistem ini merujuk pada penentuan pemenang pemilihan presiden dengan cara menghitung suara mayoritas absolut (50% + 1) dari keseluruhan suara untuk ditetapkan sebagai pemenang. Dalam hal perolehan suara pasangan calon tidak ada yang melewati 50% + 1, maka diadakan pemilihan presiden putaran kedua dengan menyisakan 2 pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi (Rahmat Muhajir Nugroho, Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu: Politik Hukum, Implikasi, dan Rekonstruksi, Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2024, hlm. 52). Dalam praktiknya kemudian, syarat perolehan suara mayoritas absolut dikembangkan berbeda-beda setiap negara. Mayoritas seperti negara Brazil, Peru, Prancis, Portugal, Chile, menggunakan syarat suara mayoritas absolut yakni 50% + 1. 101. Dalam konteks Indonesia, syarat keterpilihan presiden selain memperoleh suara mayoritas absolut 50% + 1, pemenang pilpres juga didasarkan pada persebaran suara yakni memperoleh suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi. Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat keterpilihan dalam pemilihan presiden di Indonesia secara akumulatif harus: (1) mendapatkan suara 50% + 1; dan (2) mendapatkan suara sedikitnya 20% yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua mengikuti 68 pemilihan kedua, dan yang mendapatkan suara terbanyak akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (vide Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945). 102. Dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V tentang Pemilihan Umum, telah terdokumentasi dengan jelas landasan pemikiran sistem majority runoff dengan syarat perolehan suara 50% + 1 dan syarat persebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sebelum ditentukan persebaran suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi, usulan awal yang disampaikan adalah memperoleh suara minimal 20% di 2/3 dari jumlah provinsi di Indonesia. Prof. Maswadi Rauf sebagai salah satu bagian dari Tim Ahli Politik Hukum amandemen UUD 1945 menjelaskan alasannya sebagai berikut (vide Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, hlm. 363) : Maksudnya bagus, jadi ketentuan 20% suara dimasing-masing provinsi dari 2/3 daerah pemilihan provinsi. Itu adalah untuk mengharuskan partai-partai itu mempunyai basis dukungan secara meluas di negara kita, jangan hanya dua provinsi umpamanya di Jawa. Idenya bagus. Akan tetapi kita berdebat lama tentang ini, ada kemungkinan bahwa dua calon itu tidak akan mencapai mayoritas, atau dua-duanya, dua paket itu tidak sah, karena tidak memenuhi kriteria ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan terjadi Pemilu berikutnya, pemilihan Presiden tahap dua. Prof. Ramlan Surbakti kemudian juga menjelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut (vide Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, hlm. 371) : Sekarang saya melengkapi jawaban Pak Muchsan tadi mengenai kepresidenan. Mengapa Presiden dipilih secara langsung? Saya kira sudah jelas jawabannya. Anda bertanya mengapa formula pemilihan Presiden begitu sukar? 50% plus 1 dan dukungan 20%, minimal 20% di 2/3 provinsi seluruh Indonesia. Saya kira ini kita ingin mempunyai Presiden yang nasional, yang menggambarkan juga keterwakilan penduduk dan daerah, 50% plus 1 pertimbangan penduduk, 20% minimal 2/3 jumlah provinsi itu adalah daerah. Kemudian untuk memperkecil peluang terjadinya putaran kedua karena potensi sulitnya memperoleh minimal 20% suara di 2/3 dari jumlah provinsi, maka akhirnya disepakati bahwa syarat persebaran suara 20% dihitung lebih dari setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Prof. Maswadi Rauf menjelaskan alasannya sebagai berikut (vide Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, hlm. 375): 69 …ini ada sedikit perubahan pada Ayat (3). Apabila dalam naskah lama itu 20% suara di masing-masing provinsi dari 2/3 daerah pemilihan, itu kami perlunak dengan 50% daerah pemilihan seluruh Indonesia. Jadi kalau 30 dia mencapai di 16 provinsi, paket itu memperoleh 20% suara. Masing-masing provinsi itu menunjukkan perolehan minimal 20% suara maka itu sudah memenuhi syarat untuk terpilih dengan ketentuan bahwa secara nasional bahwa paket itu memperoleh 50% lebih suara. Ini kami anggap ini akan memperkecil kemungkinan pemilihan ulang yang diatur dalam Ayat (4) dan Ayat (5). Sebab hanya ada dua paket sehingga kemungkinan sekali itu pemilihan ulang itu tidak akan terjadi. Ini memang yang ingin kita cegah itu. Sebab kami juga berdebat lama di dalam presentase ini dan kemudian 2/3 provinsi. 103. Berdasarkan rekam penjelasan-penjelasan tersebut, setidaknya terdapat beberapa makna penting dalam penggunaan sistem majority runoff dalam pemilihan presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pertama, pertimbangan untuk melahirkan presiden dengan legitimasi yang kuat di masyarakat melalui dukungan mayoritas absolut. Kedua, pertimbangan unsur kedaerahan dalam keterpilihan presiden. Sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah yang sangat banyak, pertimbangan kedaerahan menjadi suatu yang sangat krusial dalam pemilihan presiden di Indonesia. Dengan persebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi, maka memunculkan sebuah pengakuan akan realitas kedaerahan bahwa presiden yang terpilih memiliki basis dukungan yang mumpuni di mayoritas provinsi di Indonesia. Persebaran keterpilihan kedaerahan ini juga merupakan menjadi refleksi representasi keberagaman di Indonesia. Sebagai bangsa yang primordial, klasifikasi identitas kedaerahan, kesukuan, dan kebudayaan sangat terwakili oleh masing-masing daerah. Dengan syarat persebaran tersebut, maka semangat konstitusi untuk merangkum seluruh “bangsa Indonesia” dalam legitimasi keterpilihan presiden sangat diakomodir. 104. Ketiga, adanya ketimpangan populasi penduduk yang ditinjau dari persebaran daerah di Indonesia menunjukkan urgensi nyata pentingnya syarat persebaran suara ini. Berdasarkan Sinkronisasi Data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 2020 menunjukkan bahwa meskipun luas geografis pulau Jawa hanya sekitar 7% (tujuh persen) dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 56,10% penduduk Indonesia (Pramono Dwi Susetyo, “Daya Dukung dan Tampung Pulau Jawa Mencemaskan”, kompas.com, 8 Agustus 2023). Poin ini 70 menunjukkan bahwa menghegemoni suara penduduk di Pulau Jawa menjadi kunci besar untuk memenangkan pemilihan presiden di Indonesia. Populasi yang menampung lebih dari setengah penduduk Indonesia menjadikan kekuatan Pulau Jawa menjadi tidak proporsional dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ketimpangan ini berkaitan dengan bagaimana legitimasi serta inklusivitas presiden yang terpilih. Semakin berfokus pada wilayah Pulau Jawa, maka semakin tidak inklusif dan tidak representatif presiden yang terpilih. Dengan adanya syarat persebaran 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tersebut, maka telah memberikan jaminan bahwa ada kekuatan mumpuni dari wilayah-wilayah lain di Indonesia yang sangat menentukan legitimasi keterpilihan presiden di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan, konstruksi Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 mengharuskan presiden terpilih sebagai representasi kedaerahan, keberagaman lapisan masyarakat dan politik, kesukuan, serta legitimasi publik. 105. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 mengamini bahwa maksud dan kehendak pembentuk UUD 1945 dibalik Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah untuk menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam negara NKRI dengan realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang, utamanya Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah di luar itu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- XII/2014 paragraf [3.18]). 106. Permasalahannya, Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah berpengaruh besar dalam menghambat pemenuhan representasi keragaman kultural dan politik dalam pemilihan presiden di Indonesia. Berlakunya pasal a quo yang membatasi kesempatan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, memperbesar dan menjadi faktor utama terjadi kawin paksa pencalonan yang mengakibatkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya 2 pasangan dalam suatu pemilihan. Hal ini berkaca pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dengan hanya terdapat 2 pasangan calon yang berkontestasi. Setidaknya, terdapat 2 faktor yang mendorong determinasi ambang batas pencalonan presiden terhadap potensi terbatasnya jumlah pasangan calon hanya 2 dalam suatu pemilihan presiden. 107. Faktor Pertama adalah tingginya angka ambang batas 20% dari total kursi atau 25% dari total suara sah yang memaksa partai-partai untuk berkoalisi 71 dengan tidak alamiah semata untuk mencapai ambang batas mendorong kuatnya sentralisasi dukungan yang mengerucut pada 2 pasangan calon semata. Dengan logika ambang batas, maka semakin besar jumlah kursi dan perolehan suara suatu partai, maka posisinya semakin kuat diantara partai yang lain. Dalam suatu kalkulasi tertentu, maka peluang hanya terdapat 2 pasangan calon sangatlah besar karena partai-partai yang tidak memiliki cukup koalisi harus dipaksa bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk dan memenuhi ambang batas. Jika ambang batas ditiadakan bagi partai parlemen, serta partai politik non parlemen dapat mencalonkan tanpa terikat pada partai parlemen, maka peluang adanya lebih dari 2 pasangan calon akan semakin besar. 108. Faktor Kedua, salah satu dasar kuat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sejak dulu adalah isu penyederhanaan jumlah partai politik. Selama ini, pertimbangan tersebut dianggap sangat relevan untuk sistem multipartai di Indonesia. Padahal tanpa sadar, ide penyederhanaan jumlah partai politik melalui ambang batas pencalonan presiden dengan sendirinya juga berdampak pada semakin sedikitnya koalisi pencalonan yang terbentuk. Alhasil berujung pada semakin minimnya pasangan calon yang mengikuti pemilihan presiden. Dengan runutan tersebut, maka memang sejak awal, ambang batas pencalonan presiden akan berkonsekuensi logis terhadap terbatasnya pasangan calon presiden. Sehingga, peluang hanya 2 pasangan calon kedepan seperti Pilpres 2014 dan 2019 berpotensi besar terulang lagi kedepannya. 109. Dalam kondisi sejak awal pencalonan hanya terdapat dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU, Mahkamah telah menegaskan bahwa syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diabaikan berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019. Sekalipun pada 2014 dan 2019 syarat sebaran suara tersebut tetap terpenuhi, bukan berarti bahwa kedepan dalam kasus kembali hanya terdapat dua pasangan calon, maka syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi tidak akan terpenuhi. Artinya, selama konsep ambang batas pencalonan tetap seperti Pasal 222 UU Pemilu, maka peluang tidak terpenuhinya sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah 72 provinsi di Indonesia akan sangat besar. Dalam kondisi ini, fokus ke Pulau Jawa kedepan akan terus eksis dan tidak tereduksi. 110. Sekalipun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyimpangan pada syarat persebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah konstitusional, namun pada prinsipnya hal tersebut telah mendistorsi semangat persebaran suara yang mewakili kondisi geografis dan demografis Indonesia. Padahal, salah satu semangat perumus UUD NRI 1945 adalah untuk menghadirkan legitimasi geografis, demografis, keragaman kultural dan politik, serta kedaerahan dalam keterpilihan presiden di Indonesia. Pada prinsipnya, semakin banyak calon yang tampil, maka representasi keragaman kultural dan politik, legitimasi geografis dan demografis akan semakin tampak dalam pilpres. Hilangnya hegemoni ke-Jawa-an dan penguatan sentralitas daerah-daerah yang lainnya akan diperkuat bila Pasal 222 UU Pemilu tidak mengatur ambang batas pencalonan presiden seperti demikian. 111. Bahwa sejak awal sebenarnya, perumus UUD NRI 1945 tidak pernah membayangkan kondisi pilpres di Indonesia berada dalam dua pasangan calon saja sejak awal. Hal ini jelas karena mulanya, premis Indonesia sebagai negara yang beragam secara politik telah membuat asumsi bahwa hanya terdapat dua pasangan calon dalam pilpres adalah hal yang tidak dapat diterima secara akal sehat di Indonesia. Dengan desain original intent Pasal 6A UUD NRI 1945 secara keseluruhan, sistem multipartai di Indonesia sejatinya menghendaki banyaknya pasangan calon yang muncul sebagai wajah representasi keragaman kultural dan politik. Itulah kenapa, dari sekian alotnya perdebatan Pasal 6A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945 tidak pernah muncul isu bagaimana alternatif jika hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertanding. Padahal, perdebatan pasal-pasal a quo sangatlah alot dan cukup hati-hati dibahas, sehingga berbagai alternatif dimunculkan, salah satunya berubahnya syarat persebaran suara 20% dari awalnya di 2/3 jumlah provinsi menjadi lebih dari setengah. 112. Kondisi tersebut sebenarnya menggambarkan, adanya ambang batas pencalonan presiden seperti Pasal 222 UU Pemilu adalah suatu yang tidak sesuai dengan semangat keragaman kultural dan politik yang dicerminkan 73 pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pasalnya, Pasal 222 UU Pemilu adalah sebuah pembatasan yang menjadi anti-tesis keberagaman Indonesia yang digawangi oleh Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga Pasal 222 UU Pemilu yang berimplikasi pada sempitnya dan minimnya akses untuk mencalonkan sangat membuka lebar peluang hanya ada dua pasangan calon yang ditetapkan KPU dalam pemilihan presiden. Perbandingan Perolehan Indeks Demokrasi Antara Negara yang Menerapkan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan yang Tidak Menerapkannya 113. Berkaitan dengan isu pluralitas kultural dan politik, hal ini juga dapat ditinjau dari berbagai komparasi dan praktik di negara lain. Sekalipun pada beberapa putusan mahkamah konstitusi menegaskan bahwa praktik di masing-masing negara adalah berbeda dan tidak mempengaruhi satu sama lain, namun terdapat realitas perbandingan yang diterima secara global sebagai suatu instrumen yang menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Instrumen yang dimaksud berkaitan dengan capaian Indeks Demokrasi (democracy index) berbagai negara. Data ini pada dasarnya menjadi sebuah pembanding bagaimana tinjauan indeks demokrasi berbagai negara yang kemudian dikaitkan dengan isu pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden. 114. Dalam mengukur indeks demokrasi, terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan, yakni: (i) proses pemilu dan pluralisme (electoral process and pluralism); (ii) fungsi pemerintahan (functioning of government; (iii) partisipasi politik (political participation); (iv) budaya politik (political culture); dan (v) kebebasan sipil (civil liberties). Berdasarkan rilis dari The Economist Intelligence Unit 2023, indeks demokrasi Indonesia berada pada urutan 56 dari 167 negara dengan total skor adalah 6.53. Pada setiap indikator, Indonesia memperoleh nilai sebagai berikut: i). Proses pemilu dan pluralisme (electoral process and pluralism): 7.92 ii). Fungsi pemerintahan (functioning of government): 7.86 iii). Partisipasi politik (political participation): 7.22 iv). Budaya politik (political culture): 4.38 v). Kebebasan sipil (civil liberties): 5.29. Secara tren, Indonesia mengalami penurunan dari 2021 dan 2022 memperoleh nilai sebesar 6.71 sehingga posisi Indonesia juga turun 2 peringkat dari 54 74 (2022) menjadi 56 (2023). Oleh karena itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy). 116. Sebagai bahan komparasi, Para Pemohon melakukan penelusuran terhadap negara-negara yang dikategorikan sebagai full democracy, menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung, pencalonan diajukan oleh partai politik, dan menerapkan sistem multipartai. Dalam hal ini, Para Pemohon melakukan tinjauan terhadap “apakah negara-negara tersebut menerapkan ambang batas pencalonan atau tidak”, serta melihat bagaimana pola keragaman partai politik dan jumlah calon presiden dari 3 (tiga) edisi pemilu terakhir di masing-masing negara. Adapun temuan Para Pemohon sebagai berikut: Tabel 3. Perbandingan Pluralitas Politik dan Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Antar Negara dengan Kualitas Demokrasi yang Paling Baik Negara Peringkat Indeks Demokrasi Sistem yang Dianut Jumlah Partai Politik Parlemen Jumlah Calon Presiden Ambang Batas Pencalonan Presiden Finlandia 5 dari 167 (full democracy) Semi- presidensial dan multipartai 7-9 partai 2009: 7 2012: 8 2018: 8 tidak ada ambang batas pencalonan Irlandia 7 dari 167 (full democracy) Semi- presidensial dan multipartai 7-9 partai 2012: 8 2018: 8 2024: 9 Diusulkan paling sedikit 20 kursi anggota parlemen atau 4 anggota senat, atau dukungan dari sekurang- kurangnya 4 dewan daerah Taiwan 10 dari 167 (full democracy) Presidensial dan multipartai 6-8 partai 2012: 3 2016: 3 2020: 3 tidak ada ambang batas pencalonan Uruguay 14 dari 167 (full democracy) Presidensial dan multipartai 3 partai 2009: 4 2014: 4 2019: 6 tidak ada ambang batas pencalonan Kosta Rika 17 daru 167 (full Presidensialis dan 9-11 partai 2014: 8 2018: 13 tidak ada ambang 75 democracy) multipartai 2022: 25 batas pencalonan Austria 18 dari 167 (full democracy) Semi- presidensial dan multipartai 5-6 partai 2010: 3 2016: 6 2022: 7 tidak ada ambang batas pencalonan Korea Selatan 22 dari 167 (full democracy) Presidensial dan multipartai 4-5 partai 2012: 8 2017: 15 2022: 13 tidak ada ambang batas pencalonan Prancis 23 dari 167 (full democracy) Semi- presidensial dan multipartai 12-13 partai 2012: 10 2017: 11 2022: 12 tidak ada ambang batas pencalonan 117. Berdasarkan tabel tersebut, Para Pemohon menemukan bahwa diantara 23 negara yang dikategorikan sebagai full democracy (EIU, 2023), terdapat 8 (delapan) negara di dalamnya yang sistem pemilihan presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, diajukan oleh partai politik, serta menganut sistem multipartai. Secara sistem pemilihan presiden, negara-negara ini cukup mendekati kemiripan dengan sistem di Indonesia. Titik fokus Para Pemohon dikuatkan pada dua aspek, yakni: (i) ambang batas pencalonan presiden; dan (ii) banyaknya jumlah calon presiden yang bermunculan. 118. Pertama terkait ambang batas pencalonan, 7 dari 8 negara di atas pada dasarnya tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Sedangkan, terdapat 1 negara yakni Irlandia yang memberlakukan syarat pencalonan yang harus didukung oleh 20 kursi di Dáil Éireann (Dewan Perwakilan) atau 4 anggota Seanad Éireann (Senat), atau dukungan sekurang-kurangnya 4 dari 31 Dewan Daerah (Local Authorities). Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya, ambang batas pencalonan presiden tidak umum dipahami, bahkan tidak dianut di mayoritas negara. Hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa penerapan ambang batas pencalonan dengan dalil menjaga stabilitas politik antara presiden dan legislatif adalah sesuatu yang tidak dapat dilogikakan berdasarkan studi komparasi. Apalagi, mengaitkan adanya penguatan pada indeks demokrasi dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, adalah sesuatu yang tidak tepat. Terhadap negara Irlandia, pilihan ambang batas yang digunakan sangatlah beragam dan tidak terfokus pada kekuatan partai politik karena melibatkan pilihan dukungan dari kursi parlemen, senat, atau dewan daerah. 76 119. Kedua tentang banyaknya jumlah calon presiden yang bermunculan. Jika berkaca pada negara-negara dengan kualitas demokrasi yang efektif tersebut di atas, jumlah calon presiden yang bertanding tidak pernah menyentuh angka 2 (dua) calon, paling sedikit 3 (tiga) calon. Bahkan secara rata-rata (mean) data angka pencalonan presiden, maka setiap pemilu di negara-negara tersebut rata-rata terdapat 7-8 calon presiden. Jika dianalisis, sebenarnya ada satu faktor lain yang tidak tergambarkan oleh tabel tersebut, yakni pada beberapa negara di antaranya juga menganut sistem pencalonan presiden dari jalur independen. Hal itu yang menstimulus negara seperti Uruguay yang sekalipun hanya terdapat 3 (tiga) partai politik parlemen dapat memunculkan 4-6 calon presiden. Premis ini sebenarnya menunjukkan bahwa filosofi pencalonan presiden di negara-negara tersebut adalah “dibuka seluas- luasnya” dan “meminimalkan hambatan (threshold)”. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan representasi keberagaman lapisan politik yang harus terejawantahkan di dalam wajah pencalonan presiden. 120. Bahwa jika dikomparasikan dengan Indonesia, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia memandang bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah suatu jalan untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan yang secara langsung dianggap berkaitan dengan stabilitas politik. Jika merujuk pada indeks demokrasi di atas, salah satu indikatornya adalah fungsi pemerintahan (functioning of government). Salah satu cakupan di balik itu adalah berkaitan dengan checks and balances antar cabang kekuasaan. Jika dianggap bahwa presidensialisme multipartai akan melemahkan fungsi pemerintahan, maka dengan sendirinya terbantahkan, bahwa pun nyatanya, negara dengan kualitas demokrasi yang mumpuni (full democracy) yang juga menerapkan presidensialisme multi partai (seperti Taiwan, Uruguay, Kosta Rika, dan Korea Selatan) nyatanya tetap menunjukkan kualitas yang sangat baik tanpa sekalipun ambang batas pencalonan presiden. Bahkan sebagai contoh di Korea Selatan, konfigurasi partai parlemen adalah 4-5 partai, sedangkan jumlah calon presidennya ada pada angka 8-15 calon. Artinya, terdapat banyak calon presiden yang diusung dari partai di luar parlemen. Nyatanya, hal tersebut tidak melemahkan kualitas demokrasi Korea Selatan. Dengan demikian berdasarkan data dan simulasi tersebut, ambang batas pencalonan 77 presiden sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbaikan indeks demokrasi di Indonesia. 121. Menurut V-Dem Institute dalam “Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot”, mengenai kedudukan sistem multipartai dalam pemilu, baik negara autokrasi maupun demokrasi sama-sama mengenal sistem multipartai. Akan tetapi, pemaknaan sistem multipartai di kedua sistem tersebut, utamanya dalam konteks free and fair election. Demakrasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. Demakrasi Antara Rezim Demokrasi (democracy) dan Autokrasi (autocracy) dalam Konteks Pluralitas Partai Politik 122. Berdasarkan gambar di atas, antara electoral autocracy dan electoral democracy memiliki batas yang tipis ditinjau dari sistem multipartai. Dalam rezim electoral autocracy, ia disebutkan sebagai autokrasi ketika terdapat sistem multipartai, namun level pemenuhan prinsip free and fair election tidak memadai. Artinya, keadilan dan kesetaraan antar partai politik politik dalam sistem multipartai tidak memadai. Sedangkan dalam rezim electoral democracy, sistem multipartai difasilitasi oleh prinsip free and fair election yang memadai (V-Dem Institute, “Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot”, hlm. 12) 123. Dalam memaknai hal tersebut, maka dalam konteks negara demokrasi, sistem multipartai adalah sarana yang menjadi pintu masuk pluralitas politik, utamanya dengan mewujudkan multipartai yang adil dan setara. Hal ini yang dalam konteks Indonesia juga harus diperhatikan. Pembatasan-pembatasan dan konsep penyederhanaan sistem multipartai yang dianut dalam proses 78 pencalonan presiden nyatanya telah menghambat hal tersebut. Dalam sistem multipartai Indonesia, antara partai politik dengan kursi di parlemen besar (semakin mendekati angka ambang batas pencalonan presiden), partai dengan kursi parlemen yang kecil, serta partai politik yang tidak mendapatkan kursi di parlemen memiliki kedudukan yang tidak setara dan tidak bebas untuk mencalonkan pasangan calon presiden. Partai politik yang memiliki kursi besar menjadi pusat percaturan pencalonan presiden karena hegemoni jumlah kursi mereka terhadap partai lain. Dengan demikian dalam konteks sistem multipartai, ambang batas pencalonan presiden lebih condong membawa Indonesia pada rezim autokrasi (electoral autocracy), dibandingkan rezim demokrasi (electoral democracy). 124. Filosofi dibalik ambang batas pencalonan presiden di Indonesia adalah “membatasi pihak-pihak yang ingin menjadi presiden” dengan dalil memerlukan dukungan. Hal ini sangat berbeda dengan pemaknaan negara- negara dengan indeks demokrasi yang baik, yakni justru memperbanyak calon presiden. Malah jika dibandingkan dengan jumlah partai parlemen dan jumlah calon presiden, total calon presiden di Indonesia selalu menyederhanakan total partai di parlemen. Artinya, banyaknya partai di parlemen dianggap perlu diperkecil melalui penyederhanaan jumlah presiden. Sedangkan yang terjadi di negara full democracy, jumlah partai di parlemen selalu kalah banyak dengan jumlah calon presiden. Artinya, jumlah calon presiden harus lebih beragam, lebih banyak, dan lebih plural dibandingkan jumlah partai di parlemen. Hal tersebut menunjukkan adanya kepentingan representasi keragaman kultural dan politik yang benar-benar harus diwadahi dalam pemilihan presiden di negara-negara dengan full democracy. Apalagi, dua indikator dari indeks demokrasi adalah proses pemilu dan pluralisme (electoral process and pluralism) serta partisipasi politik (political participation). 125. Sebenarnya sebagaimana dijelaskan pada semangat pembentukan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945, representasi keragaman kultural dan politik menjadi salah satu cita-cita dari perumus UUD NRI 1945. Jelas bahwa hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, apalagi Indonesia sebagai negara yang sangat beragam dan plural. Bahkan jika dibandingkan dengan 8 negara di atas, tingkat keberagaman masyarakat, suku, budaya, hingga lapisan politik Indonesia lebih kental. Maka sudah sepatutnya, aturan pencalonan presiden 79 di Indonesia perlu memangkas hambatan (threshold) yang dapat berujung pada semakin minimnya calon presiden di Indonesia. 126. Dengan demikian, nampak jelas bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah menghambat representasi keragaman kultural, politik, geografis dan demografis dalam Pemilihan Presiden Sehingga Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Ambang Batas Pencalonan Presiden Membuat Ruang Keterwakilan Perempuan Semakin Sempit Karena Saluran Nominasi Yang Terbatas 127. Bahwa berkaitan dengan representasi politik yang beragam dan plural, hal ini juga sangat berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok marjina, salah satunya kelompok perempuan. Rilis dari World Economic Forum (WEF) tentang Global Gender Gap Report 2024 masih menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam pemberdayaan politik (political empowerment) masih sangat rendah. WEF mengkaji dalam 4 bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. diantara 4 bidang tersebut, WEF mencatat bahwa partisipasi perempuan paling rendah berada di bidang pemberdayaan politik (political empowerment) dengan angka 0.138 dengan posisi ke-107 (Word Economic Forum, “Global Gender Gap 2024 Insight Report June 2024”). 128. Nyatanya, tingkat ketimpangan dan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik telah terjadi sekian lama. Pada 2022, nilai indkes pemberdayaan perempuan di bidang politik Indonesia yakni, 0,169. Pada 2023, terjadi sedikit perbaikan, yakni menjadi 0,181. Namun pada 2024, menurun lagi menjadi yang terburuk sejak 2022 menjadi 0,138 (Reza Pahlevi, “Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Menurut Elemen Pembentuknya (2022)”, databoks.katadata.co.id, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/indeks- ketimpangan-gender-indonesia-terburuk-di-bidang-politik). 129. Mahkamah Konstitusi pun beberapa kali telah menegaskan perlunya kebijakan politik yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari representasi politik perempuan. Diantara berbagai putusan, preseden dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan 82/PUU-XII/2014 telah menekankan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan 80 untuk setiap kebijakan politik perlu memperhatikan peran perempuan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. 130. Pada status quo saat ini, telah terdapat berbagai ketentuan yang mengafirmasi keterwakilan perempuan. Ketentuan tersebut utamanya menguatkan kehadiran perempuan di partai politik dan di parlemen. Dalam partai politik, pembentukannya mensyaratkan adanya keterwakilan perempuan setidak- setidaknya 30% sebagai pengurus. Demikian halnya dalam keterlibatan di parlemen, daftar calon yang diajukan partai politik harus memuat sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada setiap dapil dengan zipper system. Hal itu adalah bentuk diskriminasi terbalik (reverse discrimination) sebagai bagian dari pengakan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 131. Bahwa fokus Para Pemohon dalam konteks ini adalah ingin menggambarkan dampak ambang batas pencalonan presiden (Pasal 222 UU Pemilu) terhadap munculnya calon presiden dari kalangan perempuan, utamanya sebagai kader partai politik. Bahwa Dalam kondisi politik Indonesia saat ini, partisipasi laki- laki sangat tinggi dibandingkan partisipasi perempuan. Dalam konteks pencalonan presiden, hal ini semakin melemahkan kader-kader perempuan . 132. Secara ideal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menekankan bahwa dalam mencalonkan presiden, partai politik harus melakukan pemilu internal partai politik baik dengan cara pemilihan internal, kaukus, maupun konvensi. Hal ini dilakukan untuk memunculkan kader-kader terbaik yang merupakan representasi kepartaian secara ideologis. 133. Dalam kondisi tersebut, banyaknya partai politik di Indonesia, dengan berbagai lapisan masyarakat yang direpresentasikan juga sangat beragam. Dengan banyak dan beragamnya partai politik tersebut, sepatutnya memberikan pintu masuk yang luas bagi kelompok-kelompok marjinal, salah satunya perempuan untuk turut dalam pencalonan presiden dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. 134. Sayangnya, kondisi tersebut justru terdistorsi dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (Pasal 222 UU Pemilu) yang mempersempit peluang pencalonan, maka sangat berdampak besar bagi kelompok marjinal. Menyempitnya ruang pencalonan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi kader-kader perempuan partai politik yang juga punya hak untuk terlibat dalam 81 pencalonan presiden. Secara budaya, kekuatan perempuan dalam tubuh partai politik yang masih lemah tentu mengakibatkan prioritas perempuan menjadi nomor dua dalam hal pencalonan presiden. Namun, dalam konteks partai politik yang beragam dan banyak, Para Pemohon percaya sebenarnya mendorong kader-kader perempuan menjadi calon presiden juga terbesit di benak berbagai partai politik. Akan tetapi, menyempitnya jalun pencalonan mengakibatkan prioritas utama jatuh pada kelompok dengan dominasi yang kuat, yakni laki-laki. Sedangkan, perempuan sebagai suatu subjek politik menjadi sulit mendapatkan tempat dalam pencalonan. 135. Bahwa secara konsep, terjadi suatu ketidakadilan dalam politik mengakibatkan kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan dan penyandang disabilitas mengalami ketidakadilan yang jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan pijakan awal dari kelompok marjinal mengalami perbedaan dan mendapat posisi yang lemah. Oleh karena itu, ambang batas pencalonan presiden yang mengakibatkan ketidakadilan secara umum, justru membawa dampak ketidakadilan yang jauh lebih besar kepada kaum marjinal, salah satunya perempuan. Hal ini, yang sejak lama telah menjadi salah satu faktor determinan dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. 136. Kedepan, sekalipun terdapat partai politik yang mampu menampilkan kader perempuan yang baik dan mumpuni, atau bahkan terdapat partai politik yang dipimpin oleh seorang perempuan, maka kader perempuan terpilih dari suatu partai politik tersebut belum tentu bisa menjadi bagian dari pasangan calon presiden dan wakil presiden karena adanya ketentuang ambang batas yang mengharuskan “kawin paksa” koalisi. Dalam prosesi pemenuhan ambang batas tersebutlah, peluang perempuan menjadi dipersempit dan dikurangi. 137. Dengan demikian, nyatanya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan ketidakadilan yang jauh lebih besar kepada kaum marjinal, utamanya perempuan dalam akses terhadap pencalonan presiden. Oleh karena itu, Pasal 222 UU Pemilu telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan asas pemilu secara adil. Adil dimaknai bahwa pemilu tidak boleh menciptakan hambatan-hambatan yang memperbesar ketimpangan gender dan mempersempit peluang perempuan untuk terlibat di dalam politik. 82 F. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Memberikan Keadilan Bagi Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik Yang Baru Menjadi Peserta Pemilu 138. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan secara jelas bahwa perhitungan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan merujuk pada hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya. 139. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal a quo dimana dikatakan “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, telah mereduksi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum, sebelum dilaksanakan pemilihan umum itu sendiri. 140. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dalam hal pemaknaan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum,” Mahkamah dalam Putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 secara lengkap telah menyatakan bahwa frasa tersebut bukan diartikan sebagai pemilihan umum sebelumnya. Melainkan yang dimaksud frasa tersebut adalah sebelum hari pemungutan suara pada pemilu tersebut, sehingga mencakup seluruh tahapan sebelum pemungutan suara yang berlangsung pada pemilu dengan periode yang sama. Hal tersebut dapat diuraikan berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut. “...Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa “sebelum 83 pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan…” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Bagian [3.17]) 141. Bahwa upaya dengan mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakukan Pasal a quo, dapat dilihat dengan fakta bahwa yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terbatas hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya. Sedangkan, untuk Pemilu berjalan, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru di luar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu berjalan. Jika nanti ada partai politik, yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada saat berjalan, mereka akan serta merta atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Djayadi Hanan dalam keterangan ahlinya pada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 menyatakan secara tegas bahwa: “Konsekuensi dari adanya Ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Atau, mereka terpaksa ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Potensi ketidaksetaraan peserta pemilu bisa terjadi di sini.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Bagian [2.2]) 142. Bahwa bila melihat fakta dalam dua kali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasca keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu, yakni Pilpres 2019 dan 2024, dapat dilihat secara nyata bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR maupun partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu berjalan tidak dapat merasakan dampak signifikan bila mendukung pasangan capres dan cawapres. Hal terlebih terasa dampaknya 84 bagi partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu. Sebab, kendatipun partai-partai tersebut menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres, partai baru tidak dimasukkan dalam surat suara pilpres. Bukti dari hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. - Pada tahun 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan PSI ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen- dokumen resmi KPU lainnya, PSI tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: https://psi.id/maruf-amin-jadi- cawapres-psi-tetap-dukung-jokowi/; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810093127-32- 321147/berkas-lengkap-jokowi-maruf-resmi-daftar-capres-cawapres; https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/20145921/ini-struktur-tim- kampanye-jokowi-maruf?page=all). - Pada tahun 2019, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan Partai Perindo ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Perindo tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: https://www.inews.id/news/nasional/perindo-dukung-jokowi-di-pilpres- 2019; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810093127-32- 321147/berkas-lengkap-jokowi-maruf-resmi-daftar-capres-cawapres; https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/20145921/ini-struktur-tim- kampanye-jokowi-maruf?page=all). - Pada tahun 2019, Partai Berkarya secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Bahkan Partai Berkarya ikut menyumbang kadernya dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Berkarya tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/21140491/titiek-soeharto- 85 ungkap-alasan-partai-berkarya-dukung-prabowo-sandiaga; https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/22081401/infografik-daftar- nama-dalam-tim-pemenangan-nasional-prabowo-sandiaga; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180921030939-32- 331923/daftar-petinggi-badan-pemenangan-nasional-prabowo-sandi) Gambar 2. Surat Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dalam surat suara ini, kendati PSI, Perindo, dan Berkarya secara resmi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019, tidak ada tanda gambar partai mereka dalam surat suara. - Pada tahun 2024, Partai Ummat secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Bahkan Partai Ummat ikut menyumbang kadernya dalam rangka kampanye dan pemenangan Anies-Muhaimin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2024 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Ummat tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: https://www.detik.com/jogja/berita/d-6989315/partai-ummat- resmi-dukung-anies-muhaimin-di-pilpres-2024; https://news.detik.com/pemilu/d-7186095/anies-sapa-surya-paloh-jk- hingga-amien-rais-saat-kampanye-di-jis). 86 - Pada tahun 2024, Partai Gelora secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Partai Gelora ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam surat suara Pilpres 2024 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Gelora tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: https://www.antaranews.com/berita/3708204/partai- gelora-resmi-dukung-prabowo-maju-pilpres-2024; https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/624188/kim-bubuhkan- tanda-tangan-bentuk-dukungan-ke-prabowo-gibran; https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2779578/resmi-ini- susunan-tim-kampanye-nasional-tkn-prabowo-gibran). Gambar 3. Surat Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam surat suara ini, kendati Partai Ummat dan Partai Gelora secara resmi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak ada tanda gambar partai mereka dalam surat suara. 143. Bahwa bila melihat data kuantitatif hasil Pemilu Legislatif 2019 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa efek elektoral Pilpres justru menggerus suara partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR maupun partai baru. Sebab pada akhirnya para kandidat pilpres juga akan lebih mendekatkan diri kepada partai politik yang punya kekuatan dukungan lebih dibanding partai-partai kecil dimaksud. Alhasil, pada kontestasi Pileg 2019 dan 2024, justru partai-partai 87 kecil semakin tergerus dan tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Gambar 4. Data Survei Distribusi Pilihan Partai Politik dari Pemilih Capres- Cawapres dalam Pemilu 2024. Data ini menunjukkan bahwa partai-partai kecil pengusul atau pendukung Pasangan Capres dan Cawapres mendapat distribusi suara linear antara Pasangan Capres dan Cawapres dengan Partai Politik yang sangat sedikit, dengan kisaran <3% (lihat: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/efek-ekor-jas-tak-terlihat-di- pemilu-2024) 144. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merusak salah satu dampak positif Pemilu Serentak, yakni setiap partai politik mendapat efek (yang biasa disebut coattail effect) atas dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres. Hal tersebut terbukti bila ditinjau dari hasil antara Pilpres dan Pileg yang inkongruen. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengemukakan bahwa minimnya efek ekor jas dari 88 capres-cawapres terhadap perolehan suara parpol merupakan dampak dari desain pemilu serentak dan adanya ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden. Sebab, realitanya setiap kandidat harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol sehingga pada akhirnya para kandidat capres dan cawapres akan menjadi calon bersama dari banyak parpol. Hal ini berdampak pada keterikatan antara kandidat capres dan cawapres dengan parpol pengusungnya lemah (lihat: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/efek-ekor-jas-tak-terlihat-di- pemilu-2024). 145. Bahwa selain hal tersebut, sejatinya secara konseptual ketika pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan presiden menjadi tidak ada. Potensi tersebut hilang dikarenakan pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan, sehingga hasilnya belum ada. Maka tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk ambang batas pencalonan presiden. 146. Bahwa mengenai pembedaan perlakuan antara Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dengan Partai Politik non Parlemen dan Partai Politik baru telah dimulai sejak tahapan pendaftaran Partai Politik menjadi peserta pemilu. Pembedaan tersebut terjadi ketika tahapan verifikasi partai politik, dimana Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang diubah dengan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.” 147. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memahami kondisi yang terjadi pada status quo mengenai pembedaan perlakuan antar partai politik pada tahapan verifikasi partai. Para Pemohon pun mengamini bahwa perlakuan berbeda tersebut wajar bila dilakukan karena ‘garis start’ pembentukan dan perkembangan partai yang berbeda-beda antara Partai Politik yang memiliki 89 kursi di Parlemen, Partai Politik Non Parlemen, dan Partai Politik yang baru pertama kali mendaftar/mengikuti tahapan verifikasi partai. Para Pemohon juga sepaham dengan pendapat H.L.A. Hart tentang memperlakukan hal yang sama dengan cara serupa (keadilan komunikatif) dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara berbeda (keadilan distributif). Akan tetapi, menurut Para Pemohon perlakuan berbeda tersebut tidak dapat lagi dilakukan dalam hal penentuan syarat ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik. Hal ini menurut Para Pemohon justru melanggar teori Hart mengenai keadilan, karena pada saat partai politik telah ditetapkan menjadi peserta pemilu maka kedudukan seluruh partai politik tersebut, baik Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen, Partai Politik Non Parlemen, maupun Partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan adalah sama. Sehingga, teori keadilan komunikatif yang memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang samalah yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap partai politik tanpa terkecuali memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta berhak mendapat coattail effect sebagai dampak langsung atas pilihan politik tersebut. 148. Bahwa Para Pemohon pun sejak bagian awal posita permohonan ini mengakui bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Akan tetapi, perhatian Para Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai kebijakan open legal policy dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden yang telah nyata bertentangan dengan hak politik khususnya hak politik dari Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU- VII/2009 yang tegas menyatakan bahwa: “... Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas…” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Bagian [3.19]) Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa kendati pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan open legal policy, pengaturan tersebut harus memenuhi hak politik dari seluruh partai 90 politik peserta pemilu. Apabila pengaturan ini tidak didasarkan pada pemikiran dimaksud, maka ketentuan ambang batas pencalonan presiden telah nyata- nyata melanggar hak politik dari partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. 149. Bahwa dapat disimpulkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang memberikan perlakuan berbeda antara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR hasil Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR maupun partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu berjalan bertentangan dengan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. G. Alternatif Reformulasi Konsep Presidential Nomination Threshold: Penyesuaian Tujuan, Pemenuhan Hak Politik Partai Politik, dan Jalan Tengah Kebutuhannya Menurut Mahkamah Konstitusi 149. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada posita-posita sebelumnya, Para Pemohon juga memberikan alternatif pilihan mengenai pengaturan ambang batas pencalonan presiden, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada Mahkamah dalam memutus perkara a quo. 150. Bahwa adapun alternatif pilihan dimaksud adalah pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang tidak lagi didasarkan pada perhitungan matematis jumlah kursi dan/atau jumlah suara yang didapat oleh masing-masing partai politik pada pemilu sebelumnya. Sehingga, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dihitung dalam empat model yang dijabarkan sebagai berikut. - Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR, diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu berjalan tanpa dikenakan ambang batas pencalonan. Artinya, setiap partai politik yang berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya. - Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR yang membentuk gabungan partai politik dengan sesama partai politik yang memiliki kursi di DPR diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil 91 presiden dalam pemilu berjalan tanpa dikenakan ambang batas pencalonan. - Bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu dalam pemilu berjalan dikenakan ambang batas pencalonan presiden sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan. Hal ini berarti ambang batas pencalonan presiden yang diberlakukan bagi Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan bukanlah hasil dari pemilu sebelumnya. Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara menggabungkan diri pada satu kelompok partai pengusul yang berjumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan. Adapun dalil Para Pemohon memberikan angka 20% (dua puluh persen) untuk alternatif ambang batas pencalonan presiden yang diajukan oleh Para Pemohon ini didasarkan pada existing norm (norma yang sedang diterapkan pada status quo) yang dirumuskan oleh Pembentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. - Bilamana partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu dalam pemilu berjalan menggabungkan diri dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR, maka diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu berjalan tanpa dikenakan ambang batas pencalonan. Hal ini dikarenakan penerapan ambang batas pencalonan hanya dikenakan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu bila mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya partai politik yang memiliki kursi di DPR. Apabila partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu menggabungkan diri dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR, maka akan diberlakukan alternatif bagi partai politik yang memiliki kursi di 92 DPR yakni tidak dikenakan ambang batas pencalonan apapun. Kendati demikian, baik partai politik yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu yang tergabung dalam satu gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mendapat perlakuan yang sama, yakni diakuinya seluruh partai sebagai partai pengusul (tidak ada perbedaan antara partai pengusul dan partai pendukung) termasuk pada masuknya tanda gambar seluruh partai politik pengusul dalam surat suara. 151. Bahwa untuk memberikan gambaran terkait alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh Para Pemohon, maka diberikan simulasi penerapannya berdasarkan hasil Pemilu 2024 sebagai berikut. 93 Gambar 5. Simulasi 4 (empat) Model Skenario Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dengan Alternatif Ambang Batas Pencalonan yang Ditawarkan Para Pemohon 152. Bahwa dalam memberikan alternatif ini, Para Pemohon juga memahami bahwa akan ada pandangan yang menyatakan bahwa justru penghapusan ambang 94 batas pencalonan presiden bagi partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR di tengah partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan dapat dimaknai sebagai ketidakadilan yang intolerable dengan adanya pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi pemilihan umum yang sama. Akan tetapi, dalam hal ini Para Pemohon memiliki alasan yang terjustifikasi secara konseptual maupun implementatif sebagai berikut: - Bahwa setiap presiden dan wakil presiden memang tetap membutuhkan dukungan dari partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan. Karena bagaimanapun juga, partai-partai ini tentu memiliki basis pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu dalam pengusungan pasangan calon oleh partai politik peserta pemilu non-parlemen juga harus memperhitungkan konfigurasi yang dapat menunjukkan kekuatan potensi partai-partai pengusung terhadap pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, kendati partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai- partai yang baru mengikuti pemilu berjalan memiliki basis pemilih di seluruh Indonesia, namun signifikansi dukungan basis pemilih tersebut belum dapat dibuktikan secara cukup. Hal ini dikarenakan partai-partai tersebut bahkan belum memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR maupun belum pernah dibuktikan kekuatan basisnya bagi partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan. - Tanpa bermaksud untuk mengerdilkan partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan, partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR secara nyata telah mampu membuktikan signifikansi basis pemilihnya dan berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sedangkan, partai non- parlemen tidak memiliki kursi yang dapat digunakan sebagai ilustrasi kekuatan dalam mendukung presiden sehingga signifikansi mereka belum bisa terukur dalam konteks relasi antara presiden dan parlemen. Sedangkan bagi partai parlemen dengan lolos ambang batas parlemen 95 dan memiliki kursi di DPR, menunjukkan bahwa mereka telah memiliki signifikansi kelembagaan dan kemapanan struktur partai sebagai modalitas untuk memberikan dukungan yang signifikan bagi presiden yang menjabat. - Terlebih, Mahkamah pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 secara nyata membedakan perlakuan antara partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut. “...Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan…” - Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan justru dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur signifikansi dukungan dari partai politik peserta pemilu non-parlemen yang akan berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Sehingga, dampak coattail effect yang diharapkan akan terdistribusi juga akan tercermin pada keterpilihan partai- partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga ketakutan mengenai minority government dapat dimitigasi dengan baik. - Adanya persyaratan agar mereka membentuk koalisi pencalonan apabila hendak mengusung pasangan calon hanya diantara sesama partai-partai 96 politik peserta pemilu non-parlemen merupakan kebijakan yang logis dan rasional apabila ditempatkan dalam upaya membentuk sistem presidensialisme yang kuat di Indonesia. - Selain itu, penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan juga akan mencegah motif munculnya partai- partai baru dalam Pemilu yang hanya dibentuk atas dasar orientasi semata-mata untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan kewajiban mereka bergabung dengan sesama partai non- parlemen, maka orang-orang tidak akan sembarangan dalam membentuk partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan tujuan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan persyaratan ambang batas pembentukan koalisi pencalonan tersebut, maka harus ada konsolidasi untuk merangkul dukungan dari partai non-parlemen lainnya dan kekuatan mereka sebagai partai non-parlemen dapat terlihat dalam peta pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden. - Bahwa sekalipun dalam alternatif penerapan ambang batas yang diajukan oleh Para Pemohon terdapat perlakuan berbeda antara partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR, namun alternatif ini tetap menghasilkan ‘aturan main’ yang adil. Hal ini terjadi dengan alasan penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR atau partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan hanya diterapkan antar partai politik peserta pemilu berjalan bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dan partai-partai yang baru mengikuti pemilu berjalan saja. Sehingga, kedudukan antar partai adalah setara dan tidak ada yang mendominasi. Hal ini berimplikasi dengan tidak adanya ketergantungan antar partai atau hegemoni yang terjadi. Berbeda dengan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu pada status quo yang memusatkan konsentrasi kandidasi Presiden dan Wakil Presiden kepada partai-partai besar yang 97 justru sering membentuk hegemoni dan berimplikasi kepada partai-partai kecil yang hanya “mengekor” kepada keputusan partai-partai besar. - Bahwa menurut Para Pemohon, justru keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu pada status quo saat inilah yang menimbulkan ketidakadilan yang intolerable karena melegalisasi hegemoni dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam alternatif yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat dua masalah yang dapat diselesaikan sekaligus, yakni terhapusnya hegemoni partai dalam kontestasi Pilpres di samping tetap melakukan penyederhanaan partai politik. 153. Bahwa kendatipun alternatif pilihan yang diusulkan oleh Para Pemohon dapat membuka ruang yang luas dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Para Pemohon berpendapat bahwa alternatif yang Para Pemohon gagas tidak akan berdampak pada kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh calon dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini dapat Para Pemohon justifikasi melalui dalil-dalil sebagai berikut. - Proses verifikasi dan penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilu telah diatur secara sistematis dan konsisten. Persyaratan menjadi Partai Politik juga sejak awal telah diatur dengan syarat-syarat yang ketat. Sehingga, sedari awal pun Partai Politik yang lolos menjadi peserta Pemilu tidak akan terlalu ekstrem. Hal ini dibuktikan dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan Pemilu pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yakni Pemilu 2014, 2019, dan 2024, tidak satupun kontestasi Pemilu diikuti oleh lebih dari 20 (dua puluh) Partai Politik Peserta Pemilu. Bahkan, pada pelaksanaan Pemilu 2014, hanya terdapat 12 (dua belas) Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pelaksanaan verifikasi Partai Politik dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara pemilu, maka potensi jumlah Partai Politik Peserta Pemilu ekstrem dapat ditekan. - Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon pada posita-posita sebelumnya, partai-partai politik di Indonesia juga masih memiliki kecenderungan untuk bergabung menjadi satu kelompok partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden, kendati 98 partai politik tersebut telah diberikan hak untuk mengusulkan calon sendiri. Hal ini dikarenakan partai politik di Indonesia juga pasti akan mempertimbangkan secara matang langkah politik yang mereka akan lakukan, terlebih dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Fenomena ini dapat dilihat dalam beberapa fakta sebagai berikut. a. Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 21,57 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 18,53 persen (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/hasil- pemilu-2004-perolehan-suara-parpol-dan-kursi-dpr?page=all). Dua partai ini sebenarnya telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2004, bahkan pun apabila ketentuan peralihan dalam UU Pilpres pada saat itu tidak diberlakukan. Akan tetapi, kenyataannya dalam Pilpres 2004 Partai Golkar tetap berkoalisi dengan Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nahdlaltul Ummah untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti- 5-pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil- 1679997781). Serupa dengan Partai Golkar, PDIP juga tetap berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan Partai Damai Sejahtera (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti- 5-pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil- 1679997781). b. Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh total suara sebesar 20,85 persen suara nasional atau 26,42 kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil- pemilu-dan-pilpres-2009?page=all). Kendati demikian, Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan 23 Partai Politik, yang beberapa diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung pasangan capres 99 dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono walaupun Partai Demokrat telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2009/05/16/16283259/index-html). c. Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh total 22,2 persen kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil- lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all). Namun, dalam kontestasi Pilpres 2024 PDIP tetap berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (lihat: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut). - Pun apabila alternatif Para Pemohon diproyeksikan melalui penerapan terburuk (worst case scenario), yakni hadirnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh banyak calon presiden dan wakil presiden, maka menurut Para Pemohon hal tersebut juga bukan menjadi masalah serius yang menjadi dasar penerapan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana pada status quo saat ini. Ada dua hal yang menjustifikasi hal tersebut. Pertama, jumlah calon presiden dan wakil presiden yang banyak justru menunjukkan keragaman politik yang memang seharusnya ditawarkan kepada rakyat sebagai pemilih. Keragaman ini tentu akan mematahkan hegemoni yang terjadi dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana para calon tidak secara jelas menunjukkan arah kebijakan strategis yang ditawarkannya. Kedua, Indonesia telah mengadopsi sistem Majority Run-off dengan Two Round System dalam konstitusinya, tepatnya pada Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Artinya, pun pada putaran pertama banyak calon yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada akhirnya akan diberlakukan sistem dua putaran yang hanya akan menyisakan 2 (dua) pasangan calon 100 presiden dan wakil presiden peraih suara terbanyak pada putaran pertama. Hal ini pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada Pemilu 2004 yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon pada putaran pertama, dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon peraih suara terbanyak pada putaran kedua. - Bahwa dalam memitigasi munculnya pandangan skeptis penerapan alternatif ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh Para Pemohon justru akan membuat Partai Politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kurang teruji dan cenderung elitis, maka Para Pemohon juga memberikan alternatif agar setiap Partai Politik terlebih dahulu melakukan pemilihan pendahuluan (preliminary election) sebelum secara resmi menominasikan pasangan calon presiden dan wakil presidennya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan pendahuluan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon sendiri diserahkan aturan teknisnya kepada masing-masing Partai Politik, namun harus berupa konvensi yang menjadi suatu sistem dimana pemilih dapat memilih calon kandidat-kandidat dari partai politik sebelum didaftarkan secara resmi. Saat ini, pemilihan pendahuluan telah diadopsi di berbagai negara dunia, seperti Denmark, Prancis, Finlandia, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat (lihat: Rahmat Muhajir Nugroho, Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Pemilu: Politik Hukum, Implikasi, dan Rekonstruksi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 228). Di berbagai negara dunia, penerapan sistem pemilihan pendahuluan berjalan sangat efektif, karena sistem pemilihan pendahuluan akan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden kendati tidak memiliki relasi dan kedekatan dengan elit partai. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 telah memberikan amanat dalam pertimbangan hukumnya mengenai pemilihan pendahuluan di Partai Politik dalam nominasi calon anggota DPR dan DPRD sebagai berikut. “…partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR/DPRD yakni menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan (preliminary election) atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan…” (vide 101 bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, Bagian [3.31.3]) Kendati Mahkamah dalam hal ini memberikan amanat untuk pemilihan pendahuluan hanya dalam nominasi pencalonan anggota DPR dan DPRD, sebenarnya argumentasi Mahkamah ini dapat juga diberlakukan dalam konteks pelaksanaan pemilihan pendahuluan bagi calon presiden dan wakil presiden. 154. Bahwa selain itu, sebagai bentuk penegasan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy pembentuk undang-undang), maka Para Pemohon juga memohonkan petitum alternatif dengan besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dan partai politik peserta pemilu baru diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Artinya, Para Pemohon juga memahami terdapat sisi pertimbangan yang perlu ditinjau ulang tatkala menentukan besaran angka ambang batas pencalonan presiden. Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa angka ambang batas 20% (dua puluh persen) didasarkan pada ketentuan ius constitutum yang berlaku pada Pasal 222 UU Pemilu. Jikapun akhirnya pembentuk undang-undang tidak mampu menjelaskan rasionalitas angka tersebut, maka Para Pemohon tetap memberikan kewenangan terbuka kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan besaran angka ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan digunakan. 155. Akan tetapi sebagai panduan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan besaran angka ambang batas dimaksud, Para Pemohon mengajukan beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan berdasarkan berbagai posita yang telah dijelaskan. Pertimbangan atau indikator yang perlu diperhatikan yakni: a. Kesetaran hak politik partai politik peserta pemilu Pertimbangan ini mencakup tentang pemaknaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa hak partai politik peserta pemilu dalam konteks pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden adalah setara dan berkeadilan. Artinya, satu partai tidak memiliki dominasi dan hegemoni terhadap partai yang lain. Partai non-parlemen harus disejajarkan dengan 102 partai non-parlemen dalam koalisi pencalonan. Serta, partai non-parlemen tidak boleh dipaksa untuk mengikut pada partai parlemen untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Hal ini adalah bentuk pelaksanaan free and fair election. b. Keadilan dan Berkelanjutan Asas keadilan dalam hal ini dimaknai bahwa basis perhitungan ambang batas didasarkan pada suatu ukuran yang logis dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Selain itu, keadilan juga berbicara mengenai keberlanjutan dalam konteks kedepan. Maka, pembentuk undang-undang harus menetapkan ambang batas yang diukur dari jumlah keseluruhan partai politik peserta pemilu, bukan lagi berbasis perolehan kursi dan suara pada pemilu serentak periode sebelumnya. c. Proses pencalonan yang memperkuat demokrasi internal partai Penentuan besaran ambang batas juga harus memperhatikan kedudukan dan pemberlakuan pemilu internal atau pemilu pendahuluan (primary elections, kaukus, atau konvensi). Artinya, pembentuk undang-undang juga harus mengatur tentang urgensi pemilu internal atau pemilu pendahuluan tersebut dalam konteks perbaikan sistem pencalonan presiden di Indonesia. Selain itu, besaran ambang batas pencalonan bagi partai politik peserta pemilu non-parlemen tidak boleh mendistorsi dan melemahkan hasil dari pemilu internal atau pemilu pendahuluan masing- masing partai politik. d. Pluralitas Angka ambang batas pencalonan yang ditetapkan pembentuk undang- undang harus dalam besaran angka yang rasional dan wajar. Salah satu parameter besaran ini adalah dengan mempertimbangkan aspek pluralitas dan keberagaman calon. Hal ini berkaitan dengan semangat pemilihan presiden di Indonesia yang mempertimbangkan keragaman kultural dan politik sebagai wajah pemilu yang dicita-citakan perumus UUD NRI 1945. e. Penguatan presidensialisme Indonesia Sebagai penegasan atas agenda amandemen UUD 1945 terkait sistem presidensial, maka pembentuk undang-undang harus secara kontekstual memandang berbagai fitur-fitur presidensialisme yang dimiliki Indonesia. Utamanya merujuk pada kenyataan presidensialisme multipartai yang 103 telah lahir berbagai alternatif untuk mencegah dampak buruknya, utamanya konsep coalitional presidentialism dan fakta bahwa partai politik di Indonesia secara alamiah selalu hendak berkoalisi. Penerapan ambang batas pencalonan yang melakukan penguatan presidensialisme di Indonesia secara terbatas dimaknai Para Pemohon dengan cara sebagai berikut: i. Setiap partai politik peserta pemilu harus punya akses pada pencalonan; ii. Ambang batas pencalonan hanya diberlakukan pada partai yang tidak memiliki kursi di DPR; dan iii. Pemberlakuan pemilu internal atau pemilu pendahuluan (primary elections, kaukus, ataupun konvensi). 156. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon, alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh Para Pemohon akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam status quo saat ini, yang bila dijabarkan sebagai berikut. Pertama, upaya mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakukan ambang batas pencalonan presiden yang berdampak bahwa partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terbatas hanya partai-partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya akan terselesaikan. Hal ini karena partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan telah diakomodir haknya untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, efek elektoral Pilpres yang justru menggerus suara partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR maupun partai baru akibat para kandidat pilpres lebih mendekatkan diri kepada partai politik yang punya kekuatan dukungan lebih dibanding partai-partai kecil akan berakhir. Sebab, dengan alternatif pilihan yang diusulkan oleh Para Pemohon, partai-partai non parlemen dan partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan memiliki posisi tawar (bargaining power) yang sebanding dengan partai-partai politik parlemen untuk mengusulkan para kandidat dalam pilpres. Ketiga, alternatif pilihan yang disampaikan oleh Para Pemohon juga akan membawa dampak positif bagi pemerataan coattail effect kepada partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan partai-partai 104 politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan dipersamakan haknya dengan partai-partai parlemen dan partai-partai non parlemen yang telah mengikuti pemilu sebelumnya untuk dimasukkan tanda gambarnya ke dalam surat suara pilpres, diikutsertakan dalam berbagai alat peraga kampanye pilpres, serta bentuk-bentuk lain yang selama ini tidak dirasakan oleh partai-partai baru. Keempat, konsep keadilan komunikatif yang memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang sama akan tercipta dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebab, seluruh partai politik tanpa terkecuali, baik partai politik parlemen, partai politik non parlemen, maupun partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan bersama-sama melewati ‘jalur finish’ yang sama, yakni hak untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dari langkah politik mereka, termasuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kelima, penerapan ambang batas pencalonan presiden akan memenuhi prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan prasyarat- prasyaratnya sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan. Artinya, kebijakan ambang batas pencalonan presiden tetap menjamin hak politik dari masing-masing partai politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, disamping tidak melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; 105 b. Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; dan c. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan 13 November 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0005882.AH.01.04.Tahun 2018 tentang 106 Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Iksan, S.H. Nomor 24.- bertanggal 20 April 2018 tentang Akta Pendirian Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) 3. Bukti P-3 (Cabut) : Fotokopi Surat Keputusan Pendiri Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Yayasan NETGRIT) Nomor 269/SK/PP-NETGRIT/I/2022 tentang Pergantian Direktur Eksekutif 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Pemohon I sebagai Yayasan yang bergerak di bidang kepemiluan dan demokrasi 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus bernomor 01/SKK/YN/2024 bertanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan sdr. Sigit Pamungkas, yang memberikan kuasa kepada Hadar Nafis Gumay untuk mewakili Yayasan NETGRIT dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir A-Tanda Bukti Coklit a.n. TITI ANGGRAINI dalam Pilkada Serentak 2024 dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU a.n. TITI ANGGRAINI dalam Pemilu Tahun 2024 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bagian Menimbang, Mengingat, Menetapkan, dan Pasal 222 UU Pemilu) 107 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 222 UU Pemilu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 108 Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 62 Para Pemohon Perkara 62 menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu melanggar batasan Open Legal Policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable) sehingga bertentangan dengan moralitas demokrasi (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 11-53). Dalam Perkara 87 Para Pemohon Perkara 87 menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal a quo yang mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR RI sebelumnya merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. 109 Lebih lanjut, Para Pemohon Perkara 87 menyatakan bahwa pengaturan tersebut menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi. Dalam Perkara 101 Dalam permohonan a quo, para Pemohon Perkara 101 mendalilkan kerugian konstitusional yaitu potensi kerugian atas ketentuan Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah membuat pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak demokratis. Hal itu dikarenakan ambang batas pencalonan presiden nyatanya adalah sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya melakukan penguatan sistem presidensial (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15). Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan bahwa keberlakuan Pasal a quo tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: Dalam Perkara 62: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berta Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam Perkara 87: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak 110 melampaui persentase tertinggi partai politik pemenang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam Perkara 101: Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; 111 b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 112 (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon menjadikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian UU a quo. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam Perkara 101. 3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailkan proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 4. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, perlu diketahui bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan 113 Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 114 Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 115 rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemilu). 2. Bahwa pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk memilih penyelenggara negara atau pemerintah negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Menurut C.F. Strong, Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 5. Bahwa secara prinsipil, UU Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008); Undang-Undang Nomor 15 116 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 6. Bahwa dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945). C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berketentuan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU 42/2008. Pasal 9 UU 42/2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana yang diujikan dalam permohonan a quo. 117 2. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon- calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon- calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan yang kuat sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang “decisive” dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Dengan makin tinggi angka ambang batas maka diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik (vide Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hlm. 60). 4. Untuk menjelaskan pengaturan adanya ambang batas dalam Pasal a quo UU 7/2017, DPR RI berpandangan bahwa konstitusional atau tidaknya keberlakuan presidential threshold perlu juga untuk melihat 118 Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 5. Bahwa terkait dengan open legal policy MK mensyaratkan: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis); (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan a quo UU Pemilu telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang 119 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan moralitas. b. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada intinya telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal sebesar 20 (dua puluh) persen jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka akan sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. c. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menutup kesempatan seluruh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang dapat ditolerir. Salah satu pembedaan perlakuan tersebut dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIII/2020 yang pada pokoknya memutuskan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya perlu dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR. 120 d. Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa, “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57). e. Pandangan di atas juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon Perkara 62 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan keseluruhan norma 121 Pasal 222 UU Pemilu, DPR RI memberikan pandangan bahwa apabila Pasal a quo yang memuat ketentuan mengenai presidential threshold justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika merujuk ke Pasal 221 UU Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. 7. Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon Perkara 87 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk memaknai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang Pemilu. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. konstruksi dari petitum tersebut tidak memiliki teori dan rasionalitas yang jelas, serta para Pemohon juga tidak memberikan simulasi yang konkret. DPR berpandangan bahwa simulasi yang dibuat oleh para Pemohon akan melahirkan banyak permasalahan baru, diantaranya menimbulkan ketidakadilan karena membatasi ruang partai politik untuk bergabung dalam sebuah koalisi sesuai dengan kebutuhan strategi masing-masing partai politik. b. Konsep yang ditawarkan dalam petitum tersebut tetap memberlakukan ambang batas namun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena angkanya bersifat fluktuatif. 8. Bahwa terkait dengan petitum Para Pemohon Perkara 101 yang pada intinya meminta untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; 122 b. Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR.” Atau Menyatakan Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; Terhadap petitum tersebut, DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa angka 20 (dua puluh) persen dalam Petitum para Pemohon 101 bagian huruf c pada opsi pertama tidak memiliki rasionalitas yang jelas dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, pada Pemilu 2024 yang diikuti oleh 18 partai politik peserta Pemilu, maka apabila mengikuti rumusan dari para Pemohon perkara 101 yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah partai politik peserta pemilu akan menghasilkan angka desimal yang masih membutuhkan pembulatan. b. Berdasarkan petitum para Pemohon 101 yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang”, dapat dimaknai bahwa para Pemohon 101 juga sepakat atas diberlakukannya ambang batas 123 yang ditentukan berdasarkan kewenangan pembentuk undang- undang. 9. Bahwa ketentuan mengenai presidential threshold baik dalam Pasal 9 UU 42/2008 dan Pasal 222 UU Pemilu telah diuji puluhan kali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disampaikan oleh Para Pemohon. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah tidak ada satupun dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai presidential threshold bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena ketentuan tersebut merupakan open legal policy. Jika pun terdapat beberapa pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi maupun dari pandangan para akademisi yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai presidential threshold perlu untuk ditinjau ulang maka yang selayaknya melakukan peninjauan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya adalah pembentuk undang-undang (DPR RI dan Presiden). Rakyat dapat memberikan partisipasinya secara bermakna kepada pembentuk undang-undang, bukan dengan cara memohon peninjauan ulang melalui Mahkamah Konstitusi. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, 87/PUU-XXII/2024, dan 101/PUU- XXII/2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Mahkamah Konstitusi untuk DPR RI memberikan keterangan tambahan mengenai proses dan perkembangan tindak lanjut seluruh hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perubahan dan perbaikan norma dalam UU Pemilu di DPR RI, terdapat beberapa poin yang perlu dijelaskan oleh DPR RI sebagai berikut: 1. Bahwa terkait sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan untuk dilakukannya perubahan atau perbaikan dalam beberapa ketentuan pada UU Pemilu, termasuk mengenai presidential threshold yang meskipun tidak ada putusan yang membatalkan ketentuan tersebut, DPR RI dalam perkembangannya telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam Program 124 Legislasi Nasional 2020-2024. Selanjutnya, pada periode 2024-2029, DPR RI telah mengadakan sejumlah Rapat bersama para pemangku kepentingan lainnya ihwal meletakkan fokus untuk mengevaluasi UU Pemilu, yakni di antaranya: a. Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya membahas perbaikan sistem Pemilu. b. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerima dan mendengar saran serta rekomendasi oleh Perludem dan JPPR yang mengusulkan RUU Pemilu untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2024-2029. Dengan demikian, DPR RI menimbang bahwa penyesuaian mengenai sejumlah ketentuan yang merupakan bagian dari judicial order oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya presidential threshold, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui kajian yang mendalam, untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diadopsi tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusionalitas tetapi juga mendukung dinamika demokrasi dan keberlanjutan sistem pemerintahan presidensial yang efisien. 2. DPR RI pada tahun 2020 sempat juga mencoba menyusun perubahan UU Pemilu sebagai wujud tindaklanjut dari Putusan MK No. 55/PUU- XVII/2019. Dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 telah diberikan 6 (enam) alternatif model keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan lebih beragam bilamana dibandingkan dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang hanya menyajikan 1 (satu) model keserentakan Pemilu. Menurut MK dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tersebut, sejumlah alternatif model keserentakan Pemilu tersebut dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Ketika pada akhirnya nanti dilakukan perubahan UU Pemilu maka sudah pasti hal termasuk presidential threshold sebagai acuan untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden termasuk hal yang terkait 125 dan akan dilakukan evaluasi apakah masih cocok dengan konsep yang nantinya akan diambil dalam desain perubahan UU Pemilu tersebut. Hal yang pasti sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka [3.16] Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sudah disampaikan MK dengan memberikan sejumlah rambu-rambu dalam hal perubahan UU Pemilu yakni: a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang- undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model- model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan pilihan dan juga kebijakan dalam membentuk UU Pemilu, termasuk perlu adanya simulasi sebelumnya. Simulasi itu diperlukan agar tidak terjadi lagi korban dalam Pemilu seperti halnya yang terjadi di Pemilu tahun 2019 yang lalu. 3. Perubahan UU Pemilu ke depan juga perlu dilakukan karena ke depan baik itu Pemilu dan Pilkada akan menjadi event 5 (lima) tahunan. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya lagi perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Adapun selama ini Pilkada juga yang dulu dianggap rezeim berbeda dengan Pemilu, melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 kini sudah tidak lagi berbeda dengan penegasannya melalui Putusan MK 126 No. 55/PUU-XVII/2019. Bahkan menurut MK dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, Pilkada termasuk dalam salah satu opsi keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang- undang ke depannya. Jadi keserentakan Pemilu bukan hanya seperti yang berlaku saat ini, yakni hanya gabungan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, sebagaimana berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Selaras dengan Putusan MK No. 55/PUU- XVII/2019 terdapat pula Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya menegaskan tidak perlu merekrut kembali panwas kabupaten/kota khusus untuk Pilkada sebagaimana amanat undang- undang tentang pemilihan kepala daerah. Menurut Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 maka Bawaslu yang direkrut untuk Pemilu berlaku juga untuk Bawaslu pada Pilkada. Dengan demikian sekat yang membedakan antara Pemilu dan Pilkada sejatinya sudah tidak ada lagi. 4. Ketika dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (sebelum akhirnya jadi UU Pemilu), memang sudah terdapat pemikiran juga bahwa suatu saat UU Pemilu dan UU Pilkada akan disatukan. Salah satu asas utama baik yang ada di UU Pemilu dan UU Pilkada adalah efektif dan efisien, sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU Pilkada (UU No. 8 Tahun 2015) bahwa “Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis”. Begitu juga mandat keserentakan Pemilu dalam pertimbangan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, yang mana selain alasan penguatan sistem presidensial dan alasan penafsiran sistematik pada saat amandemen konstitusi, ada juga alasan ketiga yakni, “penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya”. Dengan demikian evaluasi dan penataan ulang penyelenggara Pemilu menjadi penting. 127 5. KPU, Bawaslu, dan DKPP pada saat ini menurut UU Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010. Putusan MK yang kemudian memandatkan lahirnya DKPP kemudian dalam UU No. 15 Tahun 2011 memperkuat fondasi dari Bawaslu. Kendati demikian, hukum bukanlah sesuatu yang sifatnya statis, hukum itu mengikuti perkembangan situasi dan zaman. “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan” merupakan adagium Belanda yang selalu diucapkan ketika kita melihat realitas hukum yang tidak sesuai lagi dengan konteks kemajuan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian ke depan. UU Pilkada nanti ketika terselenggara Pilkada serentak tangga 27 November 2024, sejatinya sudah selesai fungsinya. Terutama, Pasal 201 mengenai upaya perekayasaan keserentakan Pilkada guna mewujudkan keserentakan secara nasional. Saat ini sudah saatnya merombak ulang keseluruhan termasuk desain ulang penyelenggara Pemilu, hal ini sejalan dengan niatan DPR RI yang mendorong perubahan UU Pemilu dalam Prolegnas 2025-2029. 6. Penyelenggara Pemilu, seperti halnya Bawaslu tidak mungkin masih sama seperti sekarang, karena tidak ada lagi yang dilakukan oleh Bawaslu selama 5 tahunan menunggu momen Pemilu dan Pilkada 2029 nantinya. DKPP maupun Bawaslu memiliki fungsi yang berbeda dengan KPU, yang walaupun 5 tahunan tidak ada Pemilu dan Pilkada KPU tetap mempunyai peran sebagai pusat data/penyedia data. Sebagai contoh jika suatu saat terdapat anggota DPR atau DPRD yang karena hal-hal tertentu harus mengalami PAW, lantas harus ke KPU untuk mendapatkan data yang akurat sekaligus prasyarat pengganti dari DPR atau DPRD tersebut harus yang tepat. 7. Sebagai bentuk simplifikasi penyelenggara Pemilu maka dapat dilanjutkan ide awal dari pembahasan saat UU Pemilu, yakni pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pada saat RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (yang nantinya jadi UU Pemilu) dahulu, pembentuk undang-undang melakukan studi ke dua negara yakni Jerman dan Meksiko di tahun 2017. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk mempelajari badan peradilan khusus kepemiluan dan ingin 128 diterapkan di Indonesia. Adapun pasca pulang dari kedua negara tersebut, dengan pertimbangan konsep pembentukan badan tersebut belum terlalu matang, maka kebijakan yang dipilih saat itu ialah dengan memperkuat Bawaslu, meskipun pada saat itu baik Bawaslu maupun DKPP keduanya sama-sama menyodorkan diri sebagai suatu lembaga yang sekiranya sanggup untuk menanggung amanah dan bertransformasi menjadi badan peradilan khusus pemilu. Hal ini merupakan beberapa hal yang merupakan ide-ide perubahan UU Pemilu yang akan dituangkan dalam rencana revisi UU Pemilu ke depannya. 8. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatifnya, DPR RI terus berkomitmen untuk berdialog dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Upaya ini mencerminkan keseriusan DPR RI dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan stabilitas politik dan penyempurnaan regulasi pemilu yang lebih inklusif dan representatif. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. 129 Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, oleh karena adanya pembatasan (Presidential Threshold) tersebut dapat menghalangi akses Para Pemohon untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan partai politik besar, antara lain dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena melanggar batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable). b. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena melanggar asas pemilu periodik dan menyebabkan distorsi representasi. c. Bahwa ketentuan a quo melanggar batasan open legal policy dan asas pemilu periodik menyebabkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum. 2. Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 selama tidak dimaknai sebagai “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, 130 selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu”, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Ide tentang ambang batas maskimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung dan keunggulan ambang batas maksimal). b. Kesesuaian ide “ambang batas maksimal” dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. c. Menguatkan sistem kepartaian. d. Penguatan hak politik mayoritas dan hak politik minoritas Partai Politik peserta Pemilu dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. e. Penyederhanaan Partai Politik dan penguatan sistem presidensial. f. Penguatan sistem demokrsi dan sistem pemilu. g. Melahirkan sistem check and balance dalam Pemerintahan. h. Ambang batas maksimal sejalan dengan the international covenant on civil and political righs (ICCPR). 3. Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon tidak mendalilkan permohonannya dengan batu uji hak untuk dipilih dan memilih, melainkan hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sehingga tidak Ne Bis In Idem. b. Kontekstualitas dan dasar metodologis permohonan a quo untuk mengevaluasi Pasal 222 UU 7/2017 secara ilmiah, rasional, dan relevan dengan tujuan awalnya sebagai bagian dari penegakan konstitusi. c. Pasal 222 UU 7/2017 tidak berkorelasi dengan penguatan sistem presidensial, justru menciptakan perlemahan dalam konteks Indonesia saat ini. d. Konsep Presidential Nomination Threshold tidak berkorelasi dengan penyederhanaan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu, justru 131 mengkerdilkan hak partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. e. Pasal 222 UU 7/2017 mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis, dan demografis, serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. f. Pasal 222 UU 7/2017 tidak memberikan keadilan bagi partai politik non parlemen dan partai politik yang baru menjadi peserta Pemilu. g. Alternatif reformasi konsep Presindential Nomination Threshold: penyesuaian tujuan, pemenuhan hak politik partai politik, dan jalan tengah kebutuhannya menurut Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 132 kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif 133 akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Kepala Pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui Partai Politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Keterkaitan antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. 134 b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan calon Presiden yang diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Ini adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Dengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. Ini menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang, dengan demikian pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang merupakan Open Legal Policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan Open Legal Policy, sebagai berikut: 135 a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas 136 pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. Dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum 137 permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, permohonan Pemohon adalah nebis in dem. 10. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 138 Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 13. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi Undang-Undang yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy Pembentuk Undang-Undang. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 139 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada prinsipnya PKB menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon yakni Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berinttegritas (NETGRIT) dan Titi Anggraini , baik dalam posita permohonan maupun petitum permohonan sebagaimana terurai pada permohonan tertanggal 11 Agustus 2024 register perkara Nomor:101/PUU-XXII/2024 perihal uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai ketentuan pemberlakuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden. 2. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 222 UU Pemilu: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. yang menurut Para Pemohon Pasal aquo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: - Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. - Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. - Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 140 - Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa. - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 3. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu harus dicabut diantaranya karena: - Mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis dan demografis serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: - Membuat ruang keterwakilan perempuan semakin sempit karena saluran nominasi yang terbatas. - Tidak memberikan keadilan bagi partai politik non parlemen dan partai politik yang baru menjadi peserta Pemilu. yakni Pasal 222 UU Pemilu mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis, dan demografis serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden (pilpres) sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak berdasar. 4. Bahwa menurut Para Pemohon, syarat keterpilihan presiden selain memperoleh suara mayoritas absolut 50% + 1, pemenang pilpres juga didasarkan pada persebaran suara yakni memperoleh suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Pasangan calon Presoden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20% disetiap provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bahwa dengan demikian, syarat keterpilihan dalam pilpres di Indonesia secara akumulatif harus: (1) mendapatkan suara 50% + 1; dan (2) mendapatkan suara 141 sedikitnya 20% yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua mengikuti pemilihan kedua, dan yang mendapatkan suara terbanyak akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah berpengaruh besar dalam menghambat pemenuhan representasi keragaman kultural dan politik dalam pilpres di Indonesia. Berlakunya pasal dimaksud membatasi kesempatan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, memperbesar dan menjadi faktor utama terjadi kawin paksa pencalonan yang mengakibatkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan dalam suatu pemilihan dan hal ini terbukti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dengan hanya terdapat dua pasangan calon yang berkontestasi. 7. Bahwa selain itu menurut Para Pemohon, ada dua faktor yang mendorong determinasi ambang batas pencalonan presiden terhadap potensi terbatasnya jumlah pasangan calon hanya dua dalam suatu pemilihan presiden. Faktor pertama adalah tingginya angka ambang batas 20% dari total kursi atau 25% dari total suara sah yang memaksa partai-partai untuk berkoalisi dengan tidak alamiah semata untuk mencapai ambang batas mendorong kuatnya sentralisasi dukungan yang mengerucut pada dua pasangan calon semata. Dengan logika ambang batas, maka semakin besar jumlah kursi dan perolehan suara suatu partai, maka posisinya semakin kuat di antara partai yang lain. 8. Bahwa dengan demikian menurut Para Pemohon, hanya ada dua pasangan calon yang mempunyai peluang besar sebagai Calon Pasangan Presiden karena partai-partai yang tidak memiliki cukup suara/koalisi harus dipaksa bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk dan memenuhi ambang batas. Jika ambang batas ditiadakan bagi partai parlemen, serta partai politik nonparlemen dapat mencalonkan tanpa terikat pada partai parlemen, maka peluang adanya lebih dari dua pasangan calon akan semakin besar. 9. Bahwa faktor kedua, salah satu dasar kuat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sejak dulu adalah isu penyederhanaan jumlah partai politik. Selama ini, pertimbangan tersebut dianggap sangat relevan untuk sistem multipartai di Indonesia. Padahal tanpa sadar, ide penyederhanaan jumlah 142 partai politik melalui ambang batas pencalonan presiden dengan sendirinya juga berdampak pada semakin sedikitnya koalisi pencalonan yang terbentuk dan hal ini berujung pada semakin minimnya pasangan calon yang mengikuti pemilihan presiden. Dengan runutan tersebut, maka memang sejak awal, ambang batas pencalonan presiden akan berkonsekuensi logis terhadap terbatasnya pasangan calon presiden sehingga peluang hanya dua tiga pasangan calon berpotensi besar terus terulang lagi. 10. Bahwa dalam kondisi sejak awal pencalonan hanya terdapat dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU, Mahkamah telah menegaskan bahwa syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diabaikan berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 39/PUU- XVII/2019. Sekalipun pada 2014 dan 2019 syarat sebaran suara tersebut tetap terpenuhi, bukan berarti bahwa ke depan dalam kasus kembali hanya terdapat dua pasangan calon, maka syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi tidak akan terpenuhi. Artinya, selama konsep ambang batas pencalonan tetap seperti Pasal 222 UU Pemilu, maka peluang tidak terpenuhinya sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan sangat besar. Dalam kondisi ini, fokus ke Pulau Jawa ke depan akan terus eksis dan tidak tereduksi. 11. Bahwa setelah membaca dengan seksama materi uraian Para Pemohon dalam posita permohonan yang sangat Panjang aquo, ternyata tidak terkait dan tidak ada hubungan keterkaitan dengan posita permohonan yakni permohonan Para Pemohon tidak jelas (kabur) dan untuk itu sudah selayaknya apabila permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu 12. Bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, maka Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No.006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No.011/PUU-V/2007 perihal parameter kerugian konstitusional yakni: 143 (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 13. Bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam permohonan pengujian atas Pasal 222 UU Pemilu a quo, maka berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut diatas: 1. Para Pemohon menjadikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu a quo. 2. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam Perkara ini. 3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailkan proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 144 14. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor:66/PUU-XIX/2021, tertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022, tertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya: “[3.6.2] jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 15. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XIV/2016 telah menyatakan dengan tegas: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering 145 (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). 16. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ini dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum yang jelas dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah. 17. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah ada terdahulu, maka permohonan Para Pemohon aquo sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN: 1. Bahwa pengaturan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selanjutnya, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dijabarkan dalam UU No:42 Tahun 2008 dan dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. 2. Bahwa tujuan utama pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai legitimasi kuat yakni mendapatkan dukungan kuat dari sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dengan demikian Presiden /Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar tanpa gangguan yang berarti dari pihak calon yang kalah dalam Pemilihan Presiden /Wakil Presiden aquo. 146 3. Bahwa selain itu, proses pemilihan presiden dengan system presidential threshold sampai saat ini masih merupakan system yang efektif dan efisien karena: a. Persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. b. Mengurangi potensi konflik antar kelompok karena partai politik dan kelompok masyarakat telah bergabung dalam wadah /kelompok calon presiden/wakil presiden dimaksud. c. Menjaga stabilitas politik dan keamanan dan dengan adanya kondisi politik yang kondusif/stabil dan keamanan yang terjaga dengan baik, maka roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. d. Menghemat pengeluaran anggaran Negara, karena apabila calon presiden tersebut lebih dari 4 calon, maka biaya penyelenggaraan pemilihan menjadi lebih besar karena biaya pengadaan barang dan jasa (sosialisasi, cetak alat peraga kampanye, honorarium petugas, biaya keamanan, honor saksi dll) dapat dihemat. e. Menghemat biaya kampanye bagi partai politik dan calon Presiden. Apabila banyak calon presiden, dipastikan lebih banyak biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh partai politik maupun calon presiden/wakil presiden. f. Menghemat waktu dan tenaga serta pikiran karena proses pemilihan presiden cukup lama dan melelahkan sehingga menguras tenaga dan pikiran serta biaya. 4. Bahwa dengan demikian, ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan signifikan dari partai politik atau masyarakat sehingga sistem presidensial threshold ini dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu system ini akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. 5. Bahwa dengan demikian, presidential threshold merupakan mekanisme ideal untuk digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, 147 Presiden akan menjadi kurang decisive dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Dengan demikian, makin tinggi angka ambang batas, pemilihan presiden tersebut diharapkan semakin cepat upaya pengurangan jumlah partai politik secara alami. 6. Bahwa pengaturan ambang batas dimaksud, konstitusional atau tidaknya keberlakuan presidential threshold yang dimohon Para Pemohon tersebut, telah ada pendapat Mahkamah yang termuat dalam Putusan Nomor: 51-52-59/PUU- VI/2008 yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah No:010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 7. Bahwa terkait dengan open legal policy sebagaimana uraian permohonan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan ada 2 syarat yang harus dipenuhi yakni norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis) dan norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 8. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan dan atau dasar hukum sebagai berikut: a. Sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, konstitusi telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, DPR telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah 148 memuat hal-hal /ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. b. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum serta pengaturan pembuatan perundangan -undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. c. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi Presiden/Wakil, salah satunya mendapatkan suara sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia. Untuk itu, pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal 20% jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. d. Pasal a quo tidak menutup kesempatan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut bergabung dengan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang wajar dan hal ini tercermin pada Putusan MK No:55/PUU-XVIII/2020 yang intinya partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, yakni verifikasi administrasi saja. Terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen). e. Dalam keadaan tertentu membedakan itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala 149 sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Dengan demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan dan ini sesuai Putusan MK Nomor:010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 9. Bahwa dengan demikian, Pasal 222 UU Pemilu tersebut selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. 10. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon yang pada intinya memohon agar Mahkamah membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak berdasar karena akan berakibat ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 221 UU Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 11. Bahwa begitu juga dalil permohonan Para Pemohon yang pada intinya memohon kepada Mahkamah untuk memaknai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR harus ditolak karena: a. Konsep yang ditawarkan Pemohon tersebut pada prinsipnya tetap memberlakukan ambang batas namun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan spekulatif partai politik baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yakni akan muncul partai-partai baru yang tidak jelas pendukungnya yakni sekedar ikut sebagai pendukung calon presiden. 150 b. Permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki teori dan rasionalitas yang jelas, serta tidak memberikan solusi konkret dan solusi yang dibuat oleh Para Pemohon akan melahirkan banyak permasalahan baru, diantaranya menimbulkan kepastian hukum dan munculnya partai-partai politik kecil (partai gurem) baru sebagaimana partai politik pada Pemilu 1999 yang jumlah mencapai 48 partai. 12. Bahwa PKB berpendapat apabila permohonan Para Pemohon aquo dikabulkan oleh Mahkamah, maka pada Pemilihan Presiden Tahun 2029 akan banyak Calon Presiden/Wakil Presiden yakni jumlah Pasangan Calon Presiden dapat mencapai lebih dari 17 pasangan calon karena masing-masing partai politik akan mengajukan calon presiden /wakil presiden sendiri dan hal ini tentunya menguras tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang lebih besar serta berpotensi menimbulkan resiko kegaduhan yakni gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. 13. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak berdasar dan sudah selayaknya apabila permohonan Para Pemohon aquo dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena terkait dengan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden (Presidential Treshold) merupakan kewenangan pembuat Undang-undang dan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang.- Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 151 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KETENTUAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 Bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 62, 87, dan 101/PUU-XII/2024 mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang Undang PEMILU, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU 1. Dalam Permohonan Nomor: 62/ PUU- XXII/ 2024 Pemohon dalam Permohonan Nomor: 62, pada pokoknya beranggapan bahwa Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 62 A ayat (2) UUD 1945 karena melanggar Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidak adilan yang intolerable) 2. Dalam Permohonan Nomor: 87/PUU - XXI-II / 2024 Pemohon dalam Permohonan Nomor: 87, pada pokoknya beranggapan bahwa Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) UUD 152 1945, dan Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, selama tidak dimaksud sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu”; 3. Dalam Permohonan Nomor: 101/ PUU – XXII/ 2024 Pemohon dalam Permohonan Nomor: 101, pada pokoknya beranggapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami kerugian konstitusional dan faktual sebagai berikut : Pada Pemohon I Terdapat kerugian aktual langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I atas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon I adalah kerugian yang tercantum dalam Pasal 28 C Ayat (2) UUD. Selanjutnya pada Pemohon II maka kerugian aktual yang telah dirasakan oleh Pemohon II adalah keterbatasan Pemohon II untuk memilih calon-calon alternatif dan beragam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana sejak tahun 2009 hanya disuguhkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam surat suara. Hal tersebut merugikan hak Pemohon II untuk mendapatkan alternatif calon pemimpin bangsa yang lebih beragam dan sesuai dengan hati Nurani Pemohon II sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. KETERANGAN PARTAI GERINDRA A. KEDUDUKAN HUKUM PARTAI GERINDRA 1. Bahwa Partai GERINDRA yang dalam permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon pada permohonan – permohonan Nomor: 62/ UU-XXII/ 2024; Nomor: 87/ PUU-XXI-11/ 2024; dan permohonan Nomor: 101/ PUU- XXII/ 2024 in casu, dimintakan untuk memberikan keterangan sebagaimana surat-surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 491/62/PUU/PAN.MK/PS/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Nomor: 492.87/PUU/PAN.MK/PS/10/2024 tanggal 16 Oktober 2023, dan Nomor: 493.101/ PUU/PAN.MK/PA/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024; 153 2. Bahwa, Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1 tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008; 3. Bahwa dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai GERINDRA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GERINDRA berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan DPP Partai GERINDRA di Pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 10 September 2020 dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 30 September 2020 tentang Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat. Dengan demikian, berwenang untuk mewakili DPP Partai GERINDRA sebagai badan hukum partai politik untuk memberikan keterangan dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang a quo; 4. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik, senyatanya merupakan peserta PEMILU sejak tahun 2009 sampai dengan PEMILU saat ini di tahun 2024. Adapun dalam kaitannya dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang oleh para Pemohon yang pada pokoknya mengenai “presidential threshold”, maka Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta PEMILU dengan segala dinamika “presidential threshold” a quo maka telah mengikutinya; 5. Bahwa atas permohonan para Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA berkepentingan secara langsung atas Permohonan a quo mengingat Partai GERINDRA adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki “hak konstitusional” untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam PEMILU yang akan datang, dimana hal ini bersinggungan 154 langsung terhadap substansi “permohonan” para Pemohon a quo, yakni dalam hal pemenuhan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 6. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu a quo, adalah berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut : Pasal 6 A ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. Undang-Undang PEMILU sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga karenanya Partai GERINDRA berkepentingan langsung atas permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU a quo; 8. Bahwa dengan demikian dan untuk melindungi hak konstitusionalnya, maka Partai GERINDRA memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung untuk memberikan keterangan sesuai hukum dalam Permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN NOMOR 62, NOMOR 87 dan NOMOR 101 1. Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Nomor 62, Nomor 87, dan Nomor 101, maka Partai GERINDRA perlu menyampaikan pandangannya, bahwa para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu mengenai “kedudukan hukum (legal standing)” para Pemohon, serta mengenai adanya “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” atas berlakunya pasal yang dimohonkan a quo. Selain itu, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis dan nyata hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal yang dimohonkan pengujian a quo, 155 sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pula harus memenuhi persyaratan “kerugian konstitusional” sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu; 2. Bahwa sebagaimana diketahui, mengenai kedudukan hukum (legal standing) untuk “Pemohon” terkait dengan permohonan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 Undang Undang PEMILU a quo, maka hal tersebut sudah ditentukan aturannya sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, diantaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021; 3. Bahwa sangat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan untuk pengujian norma a quo adalah sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”; Adapun atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 dengan memperhatikan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 a quo, maka telah ditentukan yang berhak mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 17/2017 tentang PEMILU adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 4. Bahwa oleh sebab itu, bekenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonannya, maka terhadap Pemohon secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai perorangan atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 156 norma Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEMILU, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang sedang atau akan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa dengan demikian, berkenaan dengan “kedudukan hukum” para Pemohon sebagaimana permohonannya a quo, maka Partai GERINDRA memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Nomor : 62/ PUU- XXII/ 2024. Adapun atas kedudukan hukum Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021. Selain itu, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional; 2) Kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Nomor : 87/ PUU- XXII/ 2024. Adapun atas kedudukan hukum Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Selain itu, 157 dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 a quo secara nyata tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara. Selanjutnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara jelas dan tegas, apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para Pemohon maupun pihak lain 3) Kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Nomor : 101/ PUU- XXII/ 2024 Adapun atas kedudukan hukum Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Selain itu dengan diberlakukannya pasal 222 a quo senyatanya tidak menghalangi Pemohon untuk Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemohon masih tetap dapat melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria: cerdas, bersih, tegas, berpengalaman, dan memiliki visi yang jauh ke depan dalam menata Negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara nyata (konkrit) apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya atas kedudukan hukum para Pemohon a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- 158 V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, maka permohonan para Pemohon a quo telah tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak Pemohon, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo; KETERANGAN PARTAI GERINDRA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 222 UU PEMILU SEBAGAIMANA PERMOHONAN NO: 62, NO: 87, DAN NO: 101 PADA PUU 2024 1. PANDANGAN UMUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU 1) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang Undang PEMILU, adalah amanat konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; Selanjutnya ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"; 2) Bahwa amanat PEMILU untuk memilih Presiden dan wakilnya a quo, selain diatur dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 maka diatur pula dalam Pasal 6 A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sejatinya ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna sebagai berikut: - Pertama, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. - Kedua, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan - Ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden; 159 3) Bahwa selanjutnya dan dalam kaitannya dengan Pasal 222 pada Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 222 a quo pada prinsipnya mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya telah memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah sesuai konstitusi; 4) Bahwa dalam Undang Undang PEMILU, ambang batas yang mesti dipenuhi partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau memiliki perolehan suara nasional 25 persen berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Artinya organisasi politik yang memperoleh 20 persen voting legal pemilu DPR menurut hasil pemilu, atau partai yang memperoleh 25% voting legal nasional, dapat mengikuti PEMILU, dengan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Adapun terkait prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi Presidential Threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; 5) Bahwa mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada representative democracy yang diwakilkan melalui partai politik pemenang PEMILU. Bakal calon Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon Presiden tersebut dipilih langsung oleh rakyat (direct democracy). Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden menganut prinsip demokrasi konstitusional, dimana kebebasan setiap warga negara dan setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara. Dalam hal ini, munculnya ketentuan ambang batas (Presidential Threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and balance, Memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh. 160 Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan; 6) Bahwa ketentuan presidential threshold ini sudah berulangkali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pengujian terhadap presidential threshold sudah dilakukan saat pemilu presiden (piplres) masih merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana hingga saat ini, merujuk pada catatan rekapitulasi perkara di website Mahkamah Konstitusi, ketentuan presidential threshold a quo sudah diuji sebanyak 37 kali. Adapun putusan terakhir adalah putusan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Salah satu alasan yang terus dikemukakan dalam mendukung adanya presidential threshold adalah untuk menjaga “Stabilitas Pemerintahan”. Hal mana Mahkamah Konstitusi menilai dengan tegas bahwa ketentuan ambang batas tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang; 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Pasal ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif, SERTA Pasal ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; 8) Bahwa diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, berarti sejak awal pula terdapati dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial yang diharapkan terpenuhi, yakni: - pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR, dan 161 - kedua, penyederhanaan jumlah partai politik; dimana penghitungan presidential threshold yang berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya maka secara nyata tidak menghilangkan esensi pelaksanaan PEMILU; 9) Bahwa menurut hukum “presidential threshold” bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Hal mana presidential threshold bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang calon presiden. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ketentuan ambang batas a quo adalah berdasar hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Dasar 1945; 10) Bahwa dengan mendasarkan pada keadaan fakta dan keadaan hukum mengenai ketentuan Pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, serta dalam kaitannya dengan permohonan-permohonan pengujian materiil terhadapnya kehadapan Mahkamah Konstitusi, yang pada prinsipnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (Open Legal Policy), maka Partai GERINDRA sejatinya adalah sependapat dan bersepakat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, karena telah tepat dan benar serta telah sesuai hukum; 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa mengenai ketentuan Pasal 222 yang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan-putusannya dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang- undang (Open Legal Policy), maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah tepat, telah benar, dan sesuai hukum, dikarenakan hal hal pokok sebagai berikut: a. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta PEMILU yang telah mengikuti ketentuan presidential threshold sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024, maka merasa terbantu dengan adanya aturan ambang batas tersebut, yakni sebagai rujukan untuk menentukan persentase suara minimum guna keterpilihan seorang calon presiden. Hal mana agar dapat berupaya lebih keras memenuhi 162 persentase yang ditentukan guna mendukung kader-kader terbaiknya supaya dapat menjadi calon presiden dan/atau calon presiden pada PEMILU; b. Bahwa mengenai prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi presidential threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; c. Bahwa ketentuan ambang batas (presidential threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and balance, dikarenakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Memperhatikan asas Check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh; d. Bahwa Pasal Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif, e. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; f. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dikarenakan secara nyata tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945; g. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 222 UU PEMILU a quo sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara; h. Bahwa para Pemohon melalui permohonan-permohonannya tidak dapat membuktikan secara nyata dan tegas, apakah dengan 163 dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para pemohon maupun pihak lain; i. Bahwa menurut hukum telah ditentukan bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) adalah sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (open legal policy); 2) Bahwa permohonan-permohonan para Pemohon in casu, harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi karena bersifat open legal policy. Mengingat Mahkamah Konstitusi menyebut urusan Undang Undang PEMILU termasuk kategori open legal policy, dikarenakan Undang Undang Pemilu tidak diatur secara detail oleh konstitusi, norma hukum tertinggi yang menjadi domain hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Mahkamah Konstitusi lewat laman Facebook resminya, 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' pada 12 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan: "(Open) Legal Policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (UU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh UU”; 3) Bahwa suatu materi undang-undang bersifat open legal policy adalah ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, dengan demikian secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau open legal policy adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur dalam undang- undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, yang menyatakan bahwa: “MK tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal 164 policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang- undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir”; 4) Bahwa selanjutnya, terkait norma Pasal 222 UU Pemilu yang di ujikan oleh Pemohon, maka ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang- undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalamPasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 22E (ayat 6) UUD Tahun 1945 “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” Oleh karena Pasal 22E UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai PEMILU termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon maka bukanlah pelanggaran konstitusi. Oleh karena, walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di toleransi (intolerable); 5) Bahwa dikarenakan norma Pasal 222 UU PEMILU yang di ujikan oleh para Pemohon, merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22 E UUD 1945, maka hal dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. 165 Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi Legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR. 6) Bahwa lebih lanjut, Pasal 222 UU PEMILU bukanlah pasal yang terpisah dari pasal-pasal lainnya yang selaras dengan pengaturan ambang batas ini pula, sehingga, jikalau pun Para Pemohon menginginkan pasal ini dibatalkan ataupun dirubah, lalu bagaimana dengan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan tata cara pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena akan menyebabkan ketidak selarasan atau tidak berkesesuaian dengan pasalpasal lainnya, yang masih menggunakan rujukan pada ambang batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puiluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Oleh karenanya perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa ultra petita terkait dengan permohonan para Pemohon. SELAIN ITU, diharapkan konsistensi dari Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian mateiil Pasal 222 Undang Undang PEMILU a quo, yakni agar tetap konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu; Berdasarkan keterangan dan pandangan-pandangannya tersebut, Partai GERINDRA mohon agar Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Permohonan Nomor: 62/ PUU- XXII/ 2024 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 2. Menyatakan bahwa Permohonan Nomor: 87/ PUU- XXII/ 2024 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 3. Menyatakan bahwa Permohonan Nomor: 101/ PUU- XXII/ 2024 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 4. Menyatakan Keterangan Partai GERINDRA diterima secara keseluruhan; 166 5. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (Golkar) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa dengan mencermati kedudukan hukum para Pemohon Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 87/PUU- XXII/2024 dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 masing-masing mendalilkan sebagai berikut: Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 : Para Pemohon Perkara 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi j.o. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena Para Pemohon Terkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kerugian konstitusional akibat hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum dapat terhalangi atau terbatasi dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential 167 Threshold) yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 : Para Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa dalam permohonannya terdapat 4 (empat) pemohon perorangan Warga Negara Indonesia yang dimana keempatnya merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena pemberlakuan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan, sehingga peraturan dimaksud hanya dapat diakses oleh elit partai politik peserta pemilu yang memiliki presentase tinggi pada pemilu sebelumnya dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan presentase yang tidak ingin berkoalisi. Selain itu Para Pemohon juga menegaskan kerugian konstitusional akibat pemberlakuan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah membuka peluang untuk hilangnya hak Pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai warga negara (the right the vote). Sehingga berdasarkan argumentasi para pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi j.o. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 : Para Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 dalam permohonanya menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 168 sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi j.o. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0005882.AH.01.04. Tahun 2018 dengan nama Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), selanjutnya Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilihan KTP dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Kemudian dalam Permohonannya baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan memiliki kerugian konstitusional atas pemberlakuan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang antara lain adalah ambang batas pencalonan presiden nyatanya adalah sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya melakukan penguatan sistem presidensial, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melemahkan sistem check and balances yang dirasakan oleh Pemohon telah mereduksi rakyat, keterbatasan Pemohon II untuk memilih calon-calon alternatif dan beragam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, merugikan hak Pemohon II untuk mendapatkan alternatif calon pemimpin bangsa yang lebih beragam, penentuan angka ambang batas pencalonan presiden yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional, sehingga merugikan Pemohon II karena sudah tidak bersesuaian dengan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II; 2. Bahwa pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan menjadi undang-undang, ketentuan Pasal 222 undang- undang telah beberapa kali diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, dari sekian banyak pengajuan uji materi ketentuan dimaksud, ada beberapa 169 Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan dengan alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan Permohonan dengan pertimbangan hukum antara lain : 2.1. Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6] bagian paragraf kedua Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?” selanjutnya pada bagian paragraf ketiga Mahkamah Konstitusi mempertimbangka : “Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Kemudian pada bagian paragraf keempat Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti 170 pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945” 2.2. Putusan Nomor : 66/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut : [3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, di dalam Putusan a quo, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ... Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan 171 171ystem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu” 2.3. Putusan Nomor: 70/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan: [3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan 172 partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” 2.4. Putusan Nomor: 8/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.5.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 61 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. 173 Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 2.5. Putusan Nomor: 20/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 40 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 174 3. Bahwa dari 5 Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan dalam poin 2.1. sampai dengan 2.5. diatas Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 4. Bahwa jika mencermati uraian atau dalil-dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024, Para Pemohon bukan merupakan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik, melainkan hanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Badan Hukum yang konsentrasi terkait dengan hukum Pemilu, sehingga hal yang demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Oleh karenanya, sekalipun para Pemohon sebagai warga negara dapat mengajukan uji materiil, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, maka para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. II. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa menurut Partai GOLKAR pilihan sistem proporsional terbuka, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk UU, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas di Mahkamah. Mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 51-52-59/PUU- VI/2008 angka [3.17] berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 175 2. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”; 3. Bahwa argumentasi lain tentang ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka, mendasarkan pada preseden putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Mahkamah menempatkan pengujian atas berbagai variabel ambang batas sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU. Hal itu dibuktikan, diantaranya melalui putusan atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary thereshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan yang paling fenomenal adalah putusan Mahkamah atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, tetapi Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU; 4. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang sistem proporsional terbuka, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna halaman 11 disebutkan, bahwa “isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI hari ini” [20 Juli 2017]. Adapun kelima paket opsi tersebut adalah: Paket A : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, 176 alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket B : Ambang batas presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket C : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket D : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket E : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare Dalam rapat paripurna tersebut pilihan mengerucut pada dua opsi, yakni paket A dan Paket B. Rapat paripurna menyetujui Paket A yang disahkan dalam UU Pemilu; 5. Bahwa dari Naskah Rapat Paripurna DPR tersebut hendak membuktikan bahwa pengaturan tentang ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara, dalam Undang-undang Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-undang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat cukup alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar berpendirian berbeda dengan pendiriannya dalam memutus uji materiil ambang batas pencalonan presiden, yang materi muatan normanya sama-sama terdapat dalam satu paket kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang; 6. Selain daripada itu, dalam konteks kedaulatan rakyat, ambang batas presiden justru dapat memperkuat kedaulatan rakyat, meskipun secara tidak langsung. Dengan adanya ambang batas, calon presiden yang muncul biasanya sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai atau koalisi, memastikan 177 mereka adalah kandidat dengan dukungan yang cukup kuat. Ini bisa dianggap mencerminkan pilihan rakyat secara lebih luas karena kandidat didukung oleh partai-partai besar yang mewakili kepentingan dan suara masyarakat dalam jumlah signifikan; 7. Ambang batas juga mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen, yang pada akhirnya mempermudah presiden dalam menjalankan program- programnya tanpa terhambat konflik berlebihan dengan legislatif. Dengan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif, kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih konsisten dalam mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi, meskipun terbatas dalam hal jumlah calon, ambang batas ini dapat menciptakan situasi di mana rakyat mendapat pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih baik. Berdasarkan uraian argumentasi yuridis tersebut di atas, maka Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. III. PETITUM Berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemberi Keterangan Partai Golkar mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda 178 Bukti PK.G-1 sampai dengan Bukti PK.G-3, namun tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti PK.G-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024; 2. Bukti PK.G-2 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Pemilu; 3. Bukti PK.G-3 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum, Kamis 20 Juli 2017; [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Buruh telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Partai Buruh berpendapat, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) karena tidak memberikan hak pencalonan (candidacy right) yang sama kepada partai politik peserta pemilu. 2. Bahwa pandangan Partai Buruh diatas sejalan dengan pokok pikiran hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah secara terang- benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) hanya karena karena parpol bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada Pemilu sebelumnya. 3. Bahwa sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, Partai Buruh secara aktual sudah mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 222 karena Partai Buruh menjadi kehilangan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. 179 4. Bahwa oleh sebab itu, sehubungan adanya pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh para pemohon pada perkara nomor 62, 87, dan perkara nomor 101, Partai Buruh berpandangan agar politik hukum presidential threshold perlu direkonstruksi karena setidaknya tiga alasan. 5. Bahwa untuk argumentasi yang pertama, presidential threshold sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 seharusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu didasari pada praktik ketatanegaraan yang lazim digunakan di negara-negara penganut sistem presidensial seperti Indonesia. 6. Bahwa sebagai cotoh, di Brazil, misalnya, presidential threshold dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden dengan ketentuan syarat kemenangan 50 persen plus satu. Di Ekuador, presidential threshold diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 50 persen plus satu atau bahkan cukup dengan 45 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Di Argentina, presidential threshold yang juga dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 45 persen atau cukup 40 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Contoh-contoh tersebut dikemukakan oleh Pipit R. Kartawidjaja dalam memaknai pendapat J. Mark Payne, dkk dalam buku: "Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America" [Pipit R. Kartawidjaja, Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper), Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016, hlm.5]. 7. Bahwa oleh sebab itu, konteks pemberlakuan presidential threshold – kalaupun istilah ini hendak digunakan – menurut Syamsuddin Haris bukanlah instrumen untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan calon presiden [Syamsuddin, Haris. Salah Kaprah Presidential Threshold, http://lipi.go.id/berita/single/SALAH- KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896, diakses tanggal 28 Oktober 2024] 8. Bahwa lebih dari itu, pemaknaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan Presiden menjadi tidak selaras dengan konsep “parliamentary threshold” yang dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif di Indonesia dimaknai sebagai syarat keterpilihan anggota DPR apabila partai politik dari calon 180 anggota bersangkutan memperoleh suara minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Jika menggunakan analogi ini, maka apa yang dimaksud dengan presidential threshold menurut Allan Fatchan Gani Wardhana ialah syarat perolehan suara minimal capres dan cawapres untuk menentukan keterpilihan [Lihat: Allan Fatchan Gani Wardhana, Menggugat Presidential Threshold, https://news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presidential- threshold, diakses tanggal 28 Oktober 2024]. 9. Bahwa pada argumentasi yang kedua, Partai Buruh menilai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR, pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. 10. Bahwa terhadap argumentasi yang ketiga, Partai Buruh berpandangan, presidential threshold yang dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden semestinya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari presidential threshold untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Partai Buruh berpendapat pemaknaan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia semestinya merujuk pada pengertian ketentuan Pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 UUD NRI 1945, yang menentukan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat 181 secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 13. Bahwa oleh sebab itu, terkait pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan menjadi 0% (nol persen) dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan Pemilu. 14. Bahwa Partai Buruh menilai ambang batas 0% (nol persen) lebih relevan untuk diterapkan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh dan partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu. 15. Bahwa menurut Partai Buruh, mengharapkan Pemerintah dan DPR untuk merevisi norma Pasal 222 adalah kesia-siaan. Partai Buruh lebih mengharapkan Mahkamah Konstitusi sebagai organ negara yang berwenang membatalkan norma undang-undang, berperan sebagai the guardian of democracy untuk membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemilihan Presidensial, sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu Presiden. Dengan adanya Pemilihan Umum yang merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah Pemilu untuk memilih 182 para Wakil Rakyat dalam rangka menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif. 2. Presidential threshold 20% kelihatannya akan terus menjadi polemik dan membekas dihati dan pikiran para kandidat atau kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bertarung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi demokrasi lima tahunan, hal ini dikarenakan adanya ambang batas perolehan suara yang harus dicapai sebesar 20% untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Pengaturan ambang batas ini jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitusional right) dari Partai Politik peserta Pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu meskipun tidak mendapatkan kursi di DPR. hal ini juga mengurangi nilai Pemilihan Umum yang demokratis sebab, jumlah suara sah hasil pemilihan umum Partai Politik menjadi hilang dan sia-sia. 3. Sistem pemilihan yang demokratis mestinya membuka ruang kepada semua Partai Politik peserta Pemilu baik yang mendapat kursi di DPR maupun Partai Politik Non Parlemen yang memiliki jumlah suara sah untuk mengajukan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menghormati kemurnian suara rakyat yang telah memilih dalam Pemilu dan tentunya juga ada pilihan alternative dan/atau pilihan beragam bagi masyarakat. 4. Bahwa secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan batasan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara Nasional sebanyak 25% pada pemilihan legislatif. 5. Bahwa terkait ambang batas pencalonan tersebut secara teori bertentangan dengan semangat keadilan Pemilu (electoral justice) yang secara prinsip setiap orang berhak untuk mengusung calon dengan hak-hak setara candidacy right, tetapi dengan Presidential threshold 20% menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan problematika terkait Presidential threshold 20% tidak hanya mengenai syarat-syarat pencalonan melainkan juga menjadi masalah baru dalam sistem pemilu yang menggunakan rule model pemilihan umum serentak yang berimplikasi terhadap mundurnya kualitas demokrasi yang memungkinkan 183 besarnya koalisi dan hilangnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Seperti yang terlihat saat ini partai-partai memilih untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu; 6. Presidential threshold 20% yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian dan mengdiskreditkan Partai-Partai Baru dan Partai-Partai Non Parlemen dikarenakan penentuan ambang batas pencalonan menggunakan atau berpatokan pada hasil pemilihan legislatif tahun sebelumnya. 7. Bahwa syarat ambang batas mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan karena sistem ini membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga rakyat tidak diberikan calon alternatif untuk memberikan keragaman bagi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan politiknya. 8. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilu Nasional (pilpres, pileg dan pilkada) yang artinya bahwa baik Pilkada maupun Pilpres sama-sama rezim Pemilu, sehingga sudah sepatutnya mekanisme untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati juga disamakan dengan mekanisme untuk mengusung/ mendaftarkan Calon Presiden/Wakil Presiden. 9. Bahwa hal ini bersesuaian juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi telah memutus adanya penurunan ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon. 10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 dalam pertimbangan putusan a quo pada pokoknya menyatakan: menimbang bahwa berkenaan dengan hal diatas pada point 3.20, mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain yaitu: a. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan b. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga 184 proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dikonversi menjadi kursi DPR c. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik d. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029, dan e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi public yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. 11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 tersebut diatas memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap Presidential threshold 20% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa oleh karena itu DPP Partai Hati Nurani Rakyat menginginkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 6 November 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 6 November 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. PRESIDENTIAL TRESHOLD MELEMAHKAN FUNGSI PENDIDIKAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGUSUNG KEPEMIMPINAN DI TINGKAT NASIONAL 1. Bahwa sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang 4 (empat) periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu. Berlakunya ketentuan presidential threshold sebagai ambang batas minimal pencalonan 185 presiden dan wakil presiden telah memunculkan banyak dampak negative khususnya bagi partai-partai yang baru ataupun partai yang minoritas dalam perolehan kursi ataupun suara. Mulai dari menyebabkan hambatan besar (barrier) bagi partai baru dan minoritas itu untuk tumbuh dan berkembang, menyebabkan hilangnya peluang bagi masuknya figur-figur calon presiden berkualitas yang baru, hingga melanggengkan status quo dominasi partai-partai dominan untuk jangka panjang. Pengungkapan tentang hal-hal sudah berulang kali disampaikan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang di sidang-sidang perkara pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa sejauh menyangkut pengujia a quo, apabila kita menelaah kepada kebijakan pembuat undnag-undang mempertahankan keberlakuan presidential threshold, maka legitimasi teoritis yang dipergunakan lazimnya sama dengan legitimasi teoritis yang dipergunakan untuk memberlakukan kebijakan electoral threshold (ambang batas electoral) maupun ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Multi partai di Indonesia berulang kali dicoba kendalikan jumlahnya. Tujuannya masih sama agar bagaimana caranya menjamin terbentuk pemerintahan presidensial yang stabil dan kuat yang dapat mencegah jangan sampai terjadi lagi kondisi minority president dimana presiden bisa dikucilkan atau dipersulit dalam proses pembuatan undang-undang (legislasi). Diyakini oleh para ahli biang penyebab dipersulitnya presiden itu adalah partai-partai yang jumlahnya banyak di parlemen yang gagal dikuasai oleh presiden yang minoritas tadi. Karena partai-partai dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan pemerintahan presidensial, maka diyakini pula oleh para ahli bahwa satu-satunya cara meredam hal itu adalah dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Presidential threshold adalah satu dari diantara cara yang dipakai untuk menyederhanakan partai-partai itu. 3. Bahwa dalam satu segi partai-partai politik mungkin bertanya: Presiden berstatus sebagai kepala pemerintahan tertinggi sekaligus berstatus sebagai kepala negara. Memiliki segenap kewenangan executive yang luas dengan segala hak prerogative nya menyusun dan mejalankan pemerintahan. Bahkan jabatan presiden hamper-hampir tidak ada satupun norma ukum atau ketentuan pasal dalam undang-undang yang membatasi atau secara spesifik melarang presiden melakukan tindakan pemerintahan tertentu karena hingga saat ini jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan yang dipilih langsung yang tidak 186 ada undang-undang khususnya –MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya oleh undang-undang khusus— sementara presiden tidak dan semua kewenangannya diatur dalam undang- undang dasar. Lantas bilamana presiden gagal membentuk pemerintahan yang solid atau istilah terbentuk situasi sperti yang disebut para ahli sebagai pemerintahan yang terbelah, lantas apakah tepat menimpakan kegagalan itu adalah kesalahan partai politik? Sehingga yang harus dikoreksi keadaannya adalah partai politik dengan cara melakukan penyederhanaan? 4. Bahwa bila memang para ahli berpendapat demikian, bahwa dalam teater pemerintahan presidensial di negara bersistem partai banyak (multi partai), pemeran utamanya yang harus dikuatkan adalah presiden, lantas mengapa ketika sistem itu dianggap kecacatan-kecatatan bawaan, yang diminta untuk dikoreksi keadaannya hanyalah partai-partai politik yang jumlahnya banyak tadi saja, sementara jabatan presiden sendiri luput dari perhatian para ahli untuk dievaluasi? Para ahli hukum tata negara, para ahli politik tertentu mahfum dalam penyusunan rancangan undang-undang tidaklah presiden membahas dan menetapkannya tidak sendiri melainkan secara bersama-sama dengan anggota-anggota partai politik di DPR. Sehingga jumlah partai-partai yang banyak di parlemen adalah salah satu faktor dan diterminasi serta kepiawaian seorang presiden dalam menggunakan kewenangannya adalah faktor lain yang juga turut mempengaruhi apakah pemerintahan presidensial yang dipegangnya itu dapat kuat dan stabil. 5. Bahwa sari pembahasn tentang hal ini dapatlah dipahami bahwa sejak awal para ahli sudah memasang sudut pandang penguatan sistem presidential dari sisi jabatan presiden dan belum mengakomodir sisi-sisi lain yang juga turut memengaruhi salah satunya sudut pandang partai-partai politik di parlemen maupun di luar parlemen, khususnya parati-partai yang baru atau partai minoritas dari segi jumlah kursi dan suara. termasuk pula yang tidak pernah dibahas oleh para ahli adalah bagaimana penguatan sistem presidential itu dari sudut pandang pemilih. Sekalipun kerja-kerja menyususn dan menjalankan pemerintahan melibatkan eksekutif dan legislative, akan tetapi sebelum bekerja kedua jabatan itu dipilih langsung oleh rakyat Pemilih. Bahkan setelah terpilih, keduanya bekerja bukan untuk golongan tertentu melainkan untuk semua golongan rakyat yang telah memilihnya. 187 6. Bahwa dari sudut pandang yang ternyata tidak lengkap itu, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memandang persoalan penguatan sistem presidential harus dikaji secara komprehensif dari sudut pandang yang lebih luas. Menimpakan resiko kegagalannya secara mutlak kepada partai-partai politik tanpa melihat sudur pandang kepentingan ketetanegaraan partai-partai politik, terlebih tidak melihat pula kepentingan Pemilih yang juga diwakili oleh partai-partai politik terlepas ia punya kursi ataupun tidak di parlemen adalah kajian yang tidak lengkap dan berat sebelah. Kalaulah sudut pandang partai politik itu dibahas oleh para ahli, para ahli hanya berhenti untuk mempertimbangkan partai-partai yang duduk di parlemen saja khususnya partai-partai dominan dari segi kursi dan suara karena merekalah yang dianggap “mampu” menyusun dan menjalankan pemerintahan bersama presiden. Bahkan ketika para ahli mendukung legitimasi teoritis presidential threshold menjadi kewenangan mutlak pembuat undang-undang (open legal policy), hal itu menjadi bukti sudut pandang para ahli yang masih berat sebelah itu, sebab partai-partai yang duduk di parlemen adalah partai yang melahirkan dan berkepentingan mempertahankan presidential threshold tetap ada. Menyerahkan nasib pengurangan atau penghapusan presidential threshold kepada pembuat undang-undang jelas pilihan yang bertentangan dengan logika atau melawan rasionalitas. 7. Bahwa atas dasar itu, pada bagian ini Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang penguatan sistem presidensial itu. Pihak Terkait Partai Bulan Bintang meyakini kuat tidaknya sistem presidensial sebuah negara juga bergantung kepada kualitas partai politik di negara itu. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada pokoknya adalah dijalankan oleh seorang presiden, sehingga judul besar dari negara bersistem presidensial adalah bagaimana caranya agar presiden yang dihasilkan dalam pemilihan umum benar-benar presiden yang punya kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Keran untuk mencetak calon-calon presiden itu adalah tanggung jawab partai politik sebagai bagian dari fungsi pendidikan politiknya. Sehingga ketika partai-partai politik dihalangi oleh presidential threshold untuk memunculkan calon-calon pemimpin terbaik, maka hal itu justru melemahkan 188 sistem presidential karena jabatan presiden tertutup peluang mendapatkan figure terbaik dari banyak kalangan. 8. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang meyakini, presidential threshold 20% kursi atau 25% suara saha secara nasional tidak sekadar melemahkan partai- partai minoritas untuk berkembang, tetapi secara langsung juga melemahkan sistem presidential itu sendiri. Ketika undang-undang dasar menegaskan --- bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik--- maka undang-undang dasar sejatinya menghendaki partai politik menjalankan fungsi menjadi produsen kandidat-kandidat presiden berkualitas secara berkesinambungan. Ketika undang-undang Pemilu membatasi pengusungan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada partai-partai yang mampu memenuhi presidential threshold, maka hal itu melemahkan sistem presidensial karena jabatan presiden dikurangi dari peluang mendapatkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terbaik dari kalangan partai di luar itu. 9. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang juga meyakini, bahwa hal itu di antara alasan menyebabkan keadaan partai politik berhenti melakukan pembinaan kader partai secara serius untuk mengisi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Partai-partai politik baru ataupun partai politik minoritas merasa sia-sia melakukan pembinaan kader-kader sendiri karena tidak ada saluran yang disediakan untuk mengantarkan kader-kader terbaiknya dalam saluran kepemimpinan nasional. Akibatnya partai politik hari ini cenderung tidak mengusung calon dari kalangan partainya, melainkan mencari calon yang sudah popular secara instan demi meraup suara sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas si calon. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak menegaskan, bahwa hal yang luput disadari oleh para ahli ketika partai- partai politik yang baru atau partai politik minoritas dihalangi untuk mengusung calon presidennya sendiri melalui presidential threshold, pada saat yang sama sebetulnya justru hal itu melemahkan kualitas dari sistem presidensial kita. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada dasarnya tetap saja dijalankan oleh figure orang yang terpilih di dalam Pemilu. Sebaik-baiknya orang yang menjalankan sistem itu adalah orang yang memiliki moral yang baik. 189 Seperti kata pepatah asing it is not the gun that matters, but the man behind the gun. It is not the man that matters, but the moral behind the man. II. KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU TIDAK SELARAS DENGAN KEHENDAK AWAL UNDANG-UNDANG DASAR 11. Bahwa sebagai sebuah negara demokrasi sekaligus negara hukum, pengakuan terhadap sistem ini sudah dituangkan dalam undang-undang dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya dilakukan menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar sendiri adalah hukum tertulis tertinggi dalam istilahnya dikenal sebagai staatsgroungezets. Sehingga dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu, Konstitusi kita sejatinya telah melekaktkan sistem demokrasi dengan sistem hukum. Lebih lebih lagi pada ayat ketiga juga ditegaskan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum mengatur dan mengandalikan gerak langkah negara demokrasi Indonesia agar tetap berada pada jalur yang benar. 12. Bahwa sejak awal undang-undang dasar kita telah menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh patai politik atau gabungan partai politik. Seperti penjelasan yang di awal tadi, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang meyakini, kehendak awal (original intent) dari pengamandemen undang-undang dasar itu sebetulnya hendak menegaskan bahwa partai politik bukanlah sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung dan pengantar calon presiden menuju kontestasi pemilihan. Akan tetapi lebih jauh lagi dari itu yakni sebagai produsen kandidat-kandidat kepemimpinan secara nasional. Partai politik adalah satu-satunya organisasi di mana seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan dapat duduk bersama untuk berserikat dan berkumpul, guna mengekspresikan kehendak bebasnya untuk turut mengisi pemerintahan. 13. Bahwa dalam fungsi partai politik sebagai wadah tempat berkumpul itu pula, maka pihak yang mampu dan potensial untuk melakukan pendidikan politik kepada warga negara khususnya mendidik warga negara untuk menjadi calon- calon pemimpin nasional memang hanya mampu dilaksanakan oleh partai politik. Partai politik lembaga yang menghimpun gagasan, memformulasikannya menjadi program aspirasi, dan kemudian menitipkannya kepada anggota- anggota partai yang duduk di jabatan pembuat kebijakan hukum lewat kontestasi pemilu. Karena itu secara spesifik Pihak Terkait Partai Bulan Bintang 190 hendak mengatakan bahwa makna implisit lain dari ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar yang mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sebetulnya bukan sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung, tetapi sebagai rangkaian dari fungsi partai untuk memproduksi dan mengusung kandidat pemimpin nasional. 14. Bahwa atas dasar itu ketika ketentuan presidential threshold diberlakukan belakangan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal itu adalah murni pilihan pembuat undang-undang pada saat itu yang tidak mempertimbangkan original intent sebenarnya dari para penyusun amandemen Undang-Undang Dasar. Gagasan ini bungkusnya untuk menguatkan sistem presidensial guna memudahkan presiden menyusun dan menjalankan pemerintahan pasca terpilih, akan tetapi maksud utama (main intention) nya diketahui semua (notoir feiten) sebagai jalan untuk memasang halangan masuk yang kuat (barrier to entry) bagi partai-partai baru dan partai minoritas kursi dan suara untuk mengusung kandidat terbaiknya bagi republik. Judulnya menguatkan sistem presidensial, tetapi maksud hati dari kebijakan ini adalah menyumbat saluran kaderisasi partai untuk mencapai puncak kepemimpinan nasional. 15. Bahwa secara terang benderang Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak mengatakan kebijakan presidential threshold ini adalah kebijakan yang sengaja diadakan untuk membuat partai-partai yang baru muncul dan partai minoritas kursi dan suara agar mendalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Kebijakan ini membuat partai-partai baru dan partai minoritas dipaksa untuk menghentikan pendidikan politik kaderisasi internal sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang. Partai-partai tidak punya pilihan lain selain tergiring untuk sekedar menjadi kendaraan pengusung calon dalam koalisi yang dituntun oleh partai-partai dominan. Hal ini tentu bukan keadaan ideal yang diinginkan oleh pembuat maupun oleh penyusun amandeman Undang-Undang Dasar. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008 halaman 121 telah menegaskan pendiriannya tentang makna dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang tidak dapat ditafsirkan lain 191 selain dari apa yang tertera dalam teks pasal, ketika dalam konteks pengujian calon independent dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: 17. “Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasanagn Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkan dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya calon presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165-360); 18. Bahwa dari penegasan Mahkamah itu teranglah bahwa pembuat undang- undang sejatinya menginginkan partai bukan sekedar menjadi wadah pengusung, tetapi betul betul menjalankan fungsinya melakukan pendidikan politik untuk memproduksi kandidat kepemimpinan nasional agar dapat mengisi jabatan presiden dengan kandidat yang berkualitas baik. Bilamana pembuat undang-undang dasar ataupun penyusun amandemen tidak menganggap penting fungsi partai mencetak kandidat pemimpin dan lebih condong menjadikan partai sebagai kendaraan politik belaka, maka tentulah sejak awal pembuat undang-undang akan membuka peluang calon independent dapat maju dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun gagasan itu ditolak dan tidak diterima karena satu-satunya saluran produksi kepemimpinan nasional yang asal usul dan track record nya bisa dilihat secara jelas hanyalah melalui partai politik. 19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang menyimpulkan pemberlakuan presidential threshold yang memangkas sekaligus mematikan kemampuan partai melalukan pendidikan politik untuk kaderisasi kepemimpinan nasional itu bukanlah adalah kehendak kepentingan 192 yang bertentangan dengan kehendak asal dari Undang-Undang Dasar kita. Untuk itu Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memandang Mahkamah perlu mengambil sikap atas kebijakan presidential threshold ini, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi partai-partai politik, tetapi juga untuk melindungi undang-undang dasar kita. III. MINORITY PRESIDENT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI ADALAH ILUSI 20. Bahwa sebagaimana telah dibahas dalam sidang-sidang pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi dapatlah diketahui bahwa minority president dalam multy party system Indonesia selalu menjadi alasan utama di balik pemberlakuan kebijakan presidential threshold. Seolah telah menjadi mafhum dan kepastian yang mutlak bahwa presiden ketika terpilih dari partai pengusung yang tidak mampu menguasai kursi di parlemen akan seallu saja kesulitan untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Potensi deadlock antara lembaga eksekutif dan legislative ini yang diyakini akan membuat presidensialisme di tengah multipartisme menjadi rumit. Puluhan kali pengujian presidential threshold ditolak oleh MK juga karena alasan ini: untuk menjaga stabilitas nasional. 21. Bahwa perlu diketahui secara jelas bahwa dalam sistem presidensialisme yang sekarang presiden Republik Indonesia adalah sosok politik berkuasa penuh memiliki serangkaian wewenang prerogative yang hanya dimiliki presiden. Sebagai contoh, presiden tidak memerlukan alasan yang mutlak harus mengisi kandidat menteri dari kalangan partai politik. Presiden dapat saja menentukan berapa komposisi kandidat dari partai koalisi pendukungnya untuk duduk di kabinet dan berapa komposisi kandidat menteri, wakil menteri dan kepala badan dari kalangan profesional. Tidak ada satupun yang dapat mengintervensi presiden untuk menentukan keputusannya itu karena hak itu telah melekat pada diri presiden sendiri sebagai prerogative rights of president. 22. Bahwa alasan lain bahwa minority president tidak mutlak pasti terjadi karena hal itu sangat bergantung kepada kepiawaian seorang presiden menggunakan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang ada pada jabatannya (presidential toolbox). Praktik pemerintahan 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak menunjukan demikian. Presiden Joko Widodo diketahui publik memang memulai pemerintahannya dengan kemampuan menguasai parlemen dengan baik. 193 Sebagai contoh Partai Golkar yang tidak menjadi pengusungnya tetap mendapatkan pos menteri di pemerintahan. Artinya penjaringan dukungan partai-partai oleh presiden terpilih tidak terbatas kepada partai-partai yang menjadi pendukungnya di parlemen. Terakhir dalam periode pemerintahan yang kedua, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang tidak mengusung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 ikut bergabung dalam pemerintahan diikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk menjadi anggota kabinet. 23. Bahwa fenomena yang semakin memastikan presidential threshold bukan hanya menyangkut dukungan partai di parlemen adalah ketika presiden Joko Widodo mengalami dinamika dengan partai pengusunganya PDI Perjuangan di akhir masa jabatan karena mengusung Prabowo Subianto. Sekalipun terjadi perselisihan dalam pilihan dukungan kandidat pemilu presiden, akan tetapi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang mayoritas dikuasai oelh partai pendukung presiden yang telah berselisih itu tetap bersepakat untuk mengesahkan berbagai undang-undang bersama-sama. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara, Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap didukung oelh partai pengusung presiden Jokowidodo sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam dukungan pemilu presiden tahun 2024. 24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak mengatakan bahwa minority party system adalah sebuah ilusi. Pada faktanya seorang presiden dengan segala kapasitas dan kewenangan yang dimiliki memiliki tools yang cukup untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang penguatan sistem presidensial maka focus utama yang harus diperkuat bukan hanya presiden saja tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkepasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemebrlakuan presidential threshold guna mencegah presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui keterangan ini Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memohon agar sudilah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian 194 para Pemohon perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, 87/PUU_XXII?2024, dan 101/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentanagn dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 6 November 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2024 yang diterima oleh pada tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa DPP PKS memandang syarat dukungan pencalonan presiden adalah satu kesatuan desain yang dibahas pada saat pembahasan paket undang- undang politik yang terdiri atas: RUU Partai Politik, RUU Penyelenggara PEMILU, RUU Pemilihan Anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD, RUU MD-3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD), dan RUU Pemilihan Presiden; 2. Bahwa DPP PKS mengetahui adanya tujuan besar dari revisi ini, yakni untuk memperkuat pengorganisasian partai politik, menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu, menjaga asas keterwakilan, menjamin pemilu yang bebas dan fair yang ujungnya adalah terlaksananya sistem presidensial yang efektif sehingga maksud tujuan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Alinea ke empat pembukaan UUD NRI dapat dicapai, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi; 3. Bahwa DPP PKS memandang setelah pemilu 1999, sistem presidensial tidak efektif karena syarat yang terlalu ringan dan perilaku politik kolektif pada saat itu meskipun memakai sistem presidensial tetapi perilakunya seperti orang yang menjalankan sistem parlementarian. Hal ini ditandai dengan jatuhnya Presiden 195 Abdurrahman Wahid dan banyaknya hak angket yang diusulkan menyertai era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suasana tersebut menyebabkan jalannya Pemerintahan yang gaduh dan cenderung tidak stabil; 4. Bahwa dengan pertimbangan efektifitas sistem Presidensial maka disepakati persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya; 5. Bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, hanya memunculkan sedikit calon dan terhambatnya calon-calon potensial, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat; 6. Bahwa DPP PKS masih sejalan dengan permohonan yang telah diajukan dan kemudian telah terdaftar dalam register perkara nomor 73/PUU-XX/2022; 7. Bahwa DPP PKS setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi menurut DPP PKS presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional Peserta Pemilu. DPP PKS memandang perlunya untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP); 8. Bahwa terkait pembatasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang juga merujuk putusan Nomor 010/PUU-III/2005. Merujuk kepada putusan Mahkamah tersebut maka open legal policy yang diberikan kepada pembentuk undang-undang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandaat), melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah: (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak 196 merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; 9. Bahwa meski dalam putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, namun hingga berakhirnya Pemilihan Presiden 2024 tidak ada pembahasan Rancangan Undang-Undang khususnya terkait Presidential Threshold; 10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah paragraf [3.17] yang kemudian ditegaskan pada amar putusan perkara nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 11. Bahwa Mahkamah dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 12. Bahwa berdasarkan putusan-putusan di atas serta dalam rangka menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, DPP PKS menilai Mahkamah perlu untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui penentuan angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan; 197 2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perubahan maka prosentase kursi paling sedikit atau suara sah mengikuti ambang batas dari penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 November 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 101/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor: 87/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor: 62/PUU-XII/2024, bersama ini kami Partai Kebangkitan Nusantara selaku Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keterangan dan atau pandangan serta menegaskan posisi kami terhadap permohonan para pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Perkara Nomor: 14/PUU-XI/2013, telah mengubah sistem pemilu di Indonesia dari sistem terpisah menjadi serentak. Dimana pemilu tahun 2019 dan seterusnya memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta diikutsertakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sehingga Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberlakukan; 2. Bahwa dalam penyusunan suatu norma hukum tidak serta merta berdasarkan aspek politik, tetapi harus melihat aspek norma hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan memperhatikan asas keadilan, kesamaan dimuka hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 198 3. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun sudah ada permohonan-perrnohonan yang diajukan sebelumnya pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945; 4. Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, maka Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 merupakan partai politik yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya dengan partai politik peserta pemilu lainnya termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Proses itu merupakan pemenuhan amanat Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan itu berlaku untuk semua partai politik tanpa terkecuali; 5. Bahwa menjadi fakta jika aturan tentang kepemiluan serentak yang dijalankan saat ini tahun 2024 telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai politik peserta pemilu. Dimana ada partai politik yang bisa menggunakan kursi sah di parlemen nasional maupun suara sah hasil pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ada,yaqg harus tersingkirkan dari penerapan hukum tersebut dimana partai politik peserta pemilu tidak ada atau belum ada kursi dan suara sah yang didapat sehingga tidak dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak yang diberikan Konstitusi dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan; 6. Bahwa diskriminasi itu menjadi nyata karena perolehan kursi di DPR RI di jadikan standar untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal menjadi fakta ada perbedaan kepesertaan maupun juga jumlah pemilih di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal ada partai politik yang seharusnya diperlakukan sama untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden malah tidak bisa, hanya karena perbedaan perlakuan atau diskriminatif atas pemberlakuan Presiden threshold; 7. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, bila mencermati berdasarkan kepesertaan ikut pemilu di setiap periode adalah dengan mendaftar dan tidak 199 secara otomatis partai politik yang pemilu sebelumnya ikut, langsung bisa ikut serta kembali. Jadi menganut stelsel daftar aktif. Jika tidak mendaftar, maka partai politik tersebut tidak bisa ikut Pemilu selanjutnya, walaupun saat itu ada atau memiliki wakil di parlemen tingkat nasional (DPR RI). Tidak hanya itu, walaupun mendaftar tetapi tidak lolos proses verifikasi maka partai politik itu juga tidak akan lolos menjadi partai politik peserta pemilu di periode tersebut. Oleh karenanya setiap pemilu satu dengan pemilu yang lainnya harus dibaca berbeda kepesertaannya, walau mayoritas partai politik peserta pemilunya sama. 8. Bahwa asas kepesertaan setiap Pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Siapapun partai politik yang tidak mendaftar maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di Pemilu walau memiliki kursi dan suara. Bahkan saat pendaftaran, tidak ada satu pun persyaratan kursi parlemen ataupun suara sah nasional yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Persyaratan pendaftaran sama untuk semua parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dengan demikian, maka semua partai politik melewati mekanisme yang sama, yaitu harus melalui pendaftaran, verifikasi, hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu hingga penentuan nomor urut. Sehingga tidaklah selalu dimaknai sama setiap pemilu terkait sama pesertanya, walau banyak partai politik yang sama kembali mendaftar. Namun statusnya diperlakukan sama mulai dari awal. 9. Bahwa fakta ini menandakan ada permasalahan validitas konstitusional yang serius ketika persyaratan kursi dan suara sah dijadikan landasan utama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperhitungkan bahwa mekanisme setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa ikut kembali di Pemilu berikutnya wajib mengikuti tata cara dari awal lagi dan itu berpotensi tidak lolos. Ada yang terlupakan dalarn menjaga vailiditas konstitusional atas validitas angka kursi atau suara sah ketika membuat persyaratan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada ketentuan yang detail dan komprehensif yang mengatur soal penggunaan hak suara rakyat periode sebelumnya untuk persyaratan kepemiluan di periode berikutnya; 10. Bahwa setiap Pemilu memiliki jumlah pemilih dan menjadi fakta jurnlahnya yang selalu ada perbedaan. Misalnya pada Pemilu 2014 jurnlah pemilih sah 124.885.737 suara sah yang diikuti oleh 12 partai politik peserta pemilu. Kemudian pada saat Pemilu 2019 Data Pemilih 192.770.611 Pemilih dan yang 200 menggunakan hak Pilih 157.475.230 Pemilih namun menghasilkan suara sah 139.972.260 suara sah dengan tingkat partisipasi mencapai 81,69 persen pemilih dengan 16 partai politik peserta pemilu. Untuk saat ini, data Pemilih untuk Pemilu 2024 DP4 dari Dukcapil yang diserahkan ke KPU mencapai 206.689.516 jiwa yang itu artinya meningkat hampir 13 juta pemilih dengan partai politik peserta pemilu sebanyak 18 partai politik. Jika dalarn pemilu yang tidak serentak sebelumnya, maka seluruh partai politik berkompetisi dengan sumber data pemilih yang sarna di setiap Pemilu, baik untuk Legislatif maupun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab Pemilihan legislatif terlebih dahulu, kemudian hasiI dari pemilihan legislatif itu dijadikan dasar perhitungan baik kursi maupun suara sah untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Sehingga basis data Pemilihnya dalam berkompetisi di pemilu sama. Dengan putusan pemilu serentak dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres bersarnaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasiskan data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Untuk persyaratan mendaftar pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan basis Pemilih yang lama, namun untuk pemilihannya menggunakan basis pemilih yang baru. Ini menjadi anomali dan tidak konsisten. Padahal perhitungan pemilih merupakan hal yang esensial dalam Pemilu. Sebenarnya konsekwensi keserentakan seharusnya dikembalikan kepada esensi dan substansi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa persyaratan tambahan apapun; 11. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur soal persyaratan presidential threshold (PT) baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy, maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu lainya yang tidak bisa memilih diantara dua pilihan persyaratan tersebut. Open legal policy tidak boleh menyebabkan partai politik peserta pemilu tersingkir secara tidak adil hanya karena sebab di Konstitusi sudah jelas diatur, selain Pemilu harus Luber dan Jurdil, dimana keadilan menjadi hal yang esensial, juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang-undang tetapi haknya diakui dan dilindungi di 201 Konstitusi. Mahkamah harus mencarikan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil; 12. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atas penerapan Pasal 222 UU Pemilu yang telah menghalangi Pihak Terkait melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu dan ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: Partai politik melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai politik; b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; 13. Bahwa proses rekruitmen Pihak Terkait sebagai partai politik untuk bisa melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dihambat bahkan dihilangkan. Betapa perjuangan Pihak Terkait yang berat untuk bisa sah menjadi partai politik peserta pemilu temyata juga masih diganjal dan dirampas haknya untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena tidak adanya persyaratan kursi dan suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Padahal 2 (dua) syarat ini tidak pemah diatur didalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mensyaratkan partai politik yang berstatus partai politik peserta pemilu. Faktanya, ketika syarat itu sudah didapatkan, Pemohon tidak bisa melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (1) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; 14. Bahwa fungsi partai politik salah satunya memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Namun setelah semua diupayakan oleh Pihak Terkait hingga akhirnya memenuhi kualifikasi sesuai amanat Konstitusi malah terganjal. "Sementara itu, Ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (1967). Mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang 202 mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrument kompromi dari berbagai pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. (Prof. Firmanzah, Ph.D; Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesi&, Jakarta, 2011, Hal. 69); 15. Bahwa Pengujian Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa: "..yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah, sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; 16. Bahwa sesuai Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umurn sebelurn pelaksanaan pemilihan umum". Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa diurai unsur-unsur ketentuannya bila dikaitkan juga dengan pelaksanana Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: Sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sudah dicantumkan harus berpasangan yang nanti dipilih rakyat. Selain itu persyaratan yang bisa diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah diatur detail dari Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU Pemilu. Diusulkan: bersifat aktif untuk mengusulkan dalam bentuk sudah berpasangan ke Komisi Pemilihan Umum pada saat tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berarti partai politik yang telah lolos melewati fase verifikasi baik administrasi dan faktual hingga ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umurn dalam rapat pleno terbuka menjadi partai politik peserta pemilu. Dan untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan 18 Partai Politik Peserta Pem.ilu dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukurn dan HAM RI. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum: Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan akan berlangsung 14 Februari 2024, sehingga proses pengusulan harus dilakukan sebelum waktu pemilihan umum 203 Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilangsungkan, atau ketika tahap pendaftaran calon dijalankan dalam pemilu tersebut sesuai dengan PKPU; 17. Bahwa melihat isi ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 tersebut, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian-partai politik peserta pemilu yang sah. Di dalam Pemilu Tahun 2024 ini, yang hilang hak konstitusionalnya adalah partai baru, termasuk Pihak Terkait. Sementara partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan prosentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya. Parpol peserta pemilu yang baru tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Disinilah secara terang dan jelas, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan sekaligus merampas hak konstitusional partai politik peserta pemilu baru; 18. Bahwa menjadi pertanyaan mendasar secara konstitusional, apa salah dan dosa dari partai politik peserta pemilu seperti Pihak Terkait yang telah tegas diakui dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 kemudian di Pemilu tahun 2024 tidak ada satupun celah atau pintu masuk untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden? Kenapa di Pemilu sebelumnya ketika belum ada keputusan Pemilu serentak semua partai politik peserta pemilu bisa memiliki hak yang sama, dan kenapa saat ini malah hak itu ada yang hilang? Tentu pemohon berharap Mahkamah sebagai the guardian of constitution bisa menjamin hak konstitusional (constitutional right) Pemohon. Haruskah hanya karena Mahkamah berpendapat Pemilu harus serentak kemudian hak partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan haknya untuk mencalonkan pemimpin nasionalnya. Padahal sebelum diputuskan serentak oleh Mahkamah, seluruh parpol peserta pemilu dalam periode pemilu selalu dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presidennya karena pemilu legislatif didahulukan, baru kemudian berdasarkan itu dilakukan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 19. Bahwa jika sebuah kondisi atau syarat itu belum mengatur sebuah kondisi obyektif persyaratan maka demi keadilan sudah seharusnya dikembalikan kepada makna Konstitusi, yaitu semua harus diperlakukan setara, adil dan tidak 204 diskriminatif. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melewati proses yang sama dari awal mendaftar hingga ditetapkan sebagai peserta Pemilu maka barus semuanya juga bisa ada pintu untuk ikut juga mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sulit untuk menyatakan sebuah kompetisi demokrasi berjalan adil ketika ada perlakuan yang tidak sama atas sesama partai politik peserta pemilu didalam satu periode pelaksanaan pemilu; 20. Bahwa akibat pengaturan Undang-Undang Pemilu menyangkut pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa berdasarkan perolehan jumlah kursi diparlemen nasional (DPR RI) yaitu sedikitnya 20 persen atau suara sah basil pemilu sebelumnya sebesar 25 persen, maka telah terjadi kehilangan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tetapi tidak memiliki kedua persyaratan tersebut. Hilangnya hak tersebut akibat putusan yang menafsirkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak. Sebab bila tidak serentak, maka semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dengan berdasarkan aturan yang bersifat open legal policy di UU Pemilu. Namun dengan keserentakan itu, ada hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang hilang. Jika dalam Pemilu 2024, maka Pihak Terkait sebagai partai politik baru kehilangan hak konstitusionalnya, karena sebagai partai politik peserta Pemilu tidak bisa ada pintu atau pilihan diantara kedua pilihan yang telah disiapkan undang-undang tersebut. 21. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., terdapat 12 prinsip negara hukum (rechstaat) sebagai penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum (the rule of law) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: - Supremasi hukum (supremacy of law); - Persamaan dalam hukum (equality of the law); - Asas legalitas (due pocess of law); - Pembatasan kekuasaan; - Organ-organ eksekutif independent; - Peradilan bebas dan tidak memihak; - Peradilan tata usaha negara; 205 - Perlindungan hak asasi manusia; - Peradilan tata negara (constitutional court); - Bersifat demokratis (democratisch rechtstaat); - Sarana mewujudkan tujuan bemegara (welfare rechtsstaat); - Transparansi dan kontrol sosial. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di dalam hukum bagi semua orang baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karenanya, muatan materi dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 22. Bahwa Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka sangat terlihat dengan perbedaan perlakuan atas hak dan kewajiban itu rnenjadikan tidak adil. Sebab ada partai politik peserta pemilu yang bisa menjadi pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik itu berdasarkan perhitungan alokasi kursi maupun berdasarkan alokasi perhitungan suara. Sementara ada partai politik peserta pemilu yang sama sekali tidak bisa menggunakan kedua perhitungan tersebut padahal kesemua partai politik itu berkompetisi di waktu yang sama. Jadi terlahir ada Partai politik peserta Pemilu yang bisa punya hak mengusung (baik berdasarkan kursi atau perolehan suara sah nasional), tetapi ada partai yag tidak bisa mengusung. Ini tentu tidak adil dan telah merarnpas dan menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu yang sah; 23. Bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan juga harus memikirkan formulasi aturan untuk keadilan dalam pelaksanaannya. Sudah seharusnya ada perkecualian atau hak kekhususan (lex spesialis) atau metode lain yang dipakai untuk sebuah partai politik peserta pemilu agar tidak kehilangan haknya. Putusan Mahkamah yang diyakini dengan Pemilu serentak akan lebih baik dan berkualitas haruslah menjamin tidak ada hak konsti,tusional (constitutional right) yang hilang dari partai politik peserta pemilu. Mahkamah harus mencarikan solusi yuridis agar hak semua partai politik peserta pemilu tetap bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui perhitungan alokasi kursi, 206 melalui alokasi perhitungan suara sah, maupun cara di luar itu khususnya untuk partai politik peserta pemilu yang belum bisa memiliki kedua syarat tersebut; 24. Bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVTI/2019 yang menyebabkan adanya pemilu serentak sudah seharusnya tidak boleh menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) seluruh partai politik peserta pemilu, tetapi justru harus lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi semua partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan keserentakannya antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Putusan Mahkamah harus juga memberikan jaminan konsitusional tidak adanya hak partai politik peserta pemilu yang hilang atau dihilangkan atas pilihan keserentakan tersebut. Kehadiran Mahkamah untuk memastikan perlindungan berjalannya hak konstitusional (constitutional right) itu menjadi hal penting dan fundamental; 25. Bahwa konsekwensi keserentakan yang dibangun Mahkamah seharusnya juga disiapkan saluran untuk tetap bisa menjaga terlaksananya hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik peserta Pemilu secara setara. Jangan sampai ada partai politik berstatus pengusung dan ada partai politik peserta Pemilu yang menjadi pendukung atau pelengkap penderita hanya karena tiadanya kepemilikan kursi dan suara sah, sementara saat disahkan ditetapkan sebagai peserta Pemilu secara bersamaan. Seharusnya jika menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara serentak, maka konsekuensi alokasi kursi dan suara sah menjadi tidak relevan lagi, namun jika Mahkamah berpendapat itu masih tetap relevan maka seharusnya juga jangan sampai menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu yang tidak masuk dalam kategori memiliki alokasi kursi maupun alokasi suara sah; 26. Bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan putusan permohonan atas pasal yang diuji ini mengganggap perhitungan alokasi kursi dan suara sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Mahkamah perlu dan pentingnya bisa menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memang telah memiiki kursi dan memiliki suara sah saja, khusus 207 untuk partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kedua persyaratan yang dimaksud, maka tidak diperlukan lagi syarat tersebut untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka tidak ada hak fundamental Partai Politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dihilangkan hak konstitusionalnya, sebab semua memiliki peluang yang sama; 27. Berdasarkan pengalaman kepesertaan partai politik Peserta Pemilu setiap periode Pemilu, tidaklah banyak ada atau muncul tambahan parpol baru akibat persyaratan yang ketat maupun sistem IT yang presisi sehingga sangat sulit untuk bisa lolos. Mayoritas peserta masih merupakan partai lama yang ikut Pemilu sebelumnya sehingga akan tunduk dengan ketentuan penggunaan prosentase alokasi kursi maupun suara sah. Sehingga seleksi kepemimpinan nasional tetap juga masih bisa terukur, terseleksi dari jumlah, namun juga ruang untuk kemungkinan munculnya calon kepemimpinan nasional di jalur altematif melalui partai politik peserta Pemilu yang baru masih bisa berjalan dengan baik; 28. Bahwa perbedaaan persyaratan baik dalam proses pendaftaran Partai Politik peserta pemilu maupun pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda, tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIlI/2020, dimana dalam petitum pemohon berbeda dengan amar putusan Mahkamah. Sehingga Pihak Terkait mengklasterisasi partai politik, yaitu: a. Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual; b. Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". Sehingga menjadi hal yang wajar dan beralasan hukum untuk menerapkan sistem klaster pada pengusulan atau Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 208 1) Dilakukan oleh partai politik yang rnempunyai kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya; 2) Dilakukan oleh partai politik yang tidak mempunyai kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR Rl atau rnernperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional namun mempunyai suara sah; 3) Dilakukan oleh partai politik yang tidak memiliki keduanya sebagaimana angka 1 dan 2; 32. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, halaman 84-85, Mahkamah telah menegaskan bahwa "Prinsip negara hukurn yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya". Mahkamah juga menyatakan bahwa "Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukurn yang demokratis, yaitu due process of law". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "'Perkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional. Dengan demikian apa yang menjadi amanat terkait Hak Asasi Manusia, yaltu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya harus juga dijadikan jaminan utama ketika Pasal 222 UU Pemilu itu hendak dijalankan. Sebab aksesbilitas warga negara yang seharusnya bisa mendapatkan pintu mengikuti rekruitmen kepemimpinan nasional khususnya Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama. Pemohon maupun warga negara Indonesia diperlakukan tidak sama di depan hukum dan pemerintahan jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dimaknai seperti selama ini. Sebab proses rekruitment yang diatur sebagai konsekwensi sebagai negara demokrasi haruslah melalui pintu partai politik untuk jabatan setingkat Presiden dan Wakil Presiden, sementara justru aturan UU Pemilu tentang itu telah menghalangi hak konstitusional sebagian partai politik peserta Pemilu yang sah; 209 33. Ketentuan tentang tata cara pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang." Secara tegas mendelegasikan pembuat undang-undang mengatur soal tata cara pemilihannya bukan soal menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang sah dengan persyaratannya. Sehingga jika mengacu pada makna Pasal 6A ayat (2) secara jelas persyaratannya hanya partai politik peserta Pemilu, bukan yang lainnya. "Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum." (Ziffany Firdinal, abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 651); 34. Bahwa adanya fakta penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang harus dicermati secara khusus, sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untulc mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagian peserta Pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru. "Ketentuan dalam undang-undang Pemilu Presiden tersebut, secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi Presiden dan Wakil Presiden, karena pada dasamya, jika ditinjau dari sisi ketentuan UUD 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Ketentuan pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut oleh UUD 1945 sebenarnya menutup kemungkinan proses legislasi menambah syarat pencalonan, khususnya pembatasan dengan syarat kemenangan dan perolehan kursi tertentu di DPR bagi partai politik maupun gabungannya dalam rnencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. (Ziffany Firdinal, "Abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945", 210 Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 652); 35. Bahwa berdasarkan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 maka sebenarnya untuk permasalahan Calon Presiden dan Wakil Presiden syarat pengusulannya adalah bertitik tekad pada status partai politiknya, yaitu partai politik peserta Pemilu. Berbeda dengan syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sifatnya sebagai syarat perseorangan atau kandidat calon yang memang dibuat lebih terperinci dan juga diberikan kepada undang- undang mengatumya lebih detail. Perbedaan syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat personal kandidat Calon Presiden dan WakiL Presiden sangatlah berbeda. Oleh karenanya harus dimaknai, pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sejatinya cukup dengan syarat berstatus partai politik peserta Pemilu. Dan menjadi bermasalah ketika ada partai politik peserta Pemilu yang sah tidak bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena ada tambahan syarat didalam undang-undang yang tidak termasuk dalam diri partai politik peserta Pemilu. Undang-undang telah menghilangkan sebuah hak yang sudah ditegaskan dalam amanat Konstitusi; 36. Bahwa ketika hak Pihak Terkait dihalangi bahkan dihilangkan, maka tentu bagi kader, ataupun Warga Negara Indonesia lainnya yang berkesernpatan dan berkeinginan untuk menjadi pemirnpin nasional sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak ada jaminan hukum lagi akibat sudah diamputasi oleh syarat partai politik peserta Pemilu dalam UU Pemilu. Akibatnya jaminan terlaksananya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bisa lagi berjalan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Maka sudah seharusnya hak Pihak Terkait yang didalamnya juga tempat berkumpul Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus bisa dijamin oleh Undang- undang yang berlaku. Sementara bila Pasal 222 UU Pemilu dijalankan, maka sudah pasti tidak ada lagi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik bagi Pihak Terkait maupun Warga Negara Indonesia yang hendak menggunakan 211 kendaraan politik Pihak Terkait sebagai sarana perjuangan mengikuti pesta demokrasi di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. B. PETITUM Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: a. Mengabulkan keterangan atau pandangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa sejarah politik hukum yang terlihat dalam Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2024, menunjukkan telah terjadi tarik menarik kepentingan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Oleh karena itu, penentuan ambang batas pencalonan presiden, jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antar-partai, tapi hal ini seharusnya dimaknai sebagai mekanisme untuk kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana membangun koalisi partai politik. Partai politik bebas untuk mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal yang mengaitkannya dengan penguatan- penguatan di dalam mekanisme struktural. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya praktik persekutuan/penggabungan jangka pendek antar-partai politik, diperlukan penataan ulang jadwal penyelenggaraan 212 pilpres. Hal ini perlu dilihat secara lebih utuh dengan mempertimbangkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang sudah sangat jelas dan tegas mengatur tentang partai politik atau gabungan partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 3. Bahwa Perindo pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 telah berhasil menjadi peserta pemilu. Jika dilihat dari aspek kepesertaan pemilu, seharusnya Perindo memiliki hak yang setara untuk mencalonkan presiden di setiap pemilu presiden. Tetapi dikarenakan adanya ketentuan ambang batas atau presidential threshold, hal tersebut menyebabkan Perindo terhambat untuk melakukan proses pencalonan. Hal ini seharusnya mendorong konsistensi pencalonan presiden dengan mendasarkan pada konstitusi dan menghormati partai politik yang telah bersusah payah menjadi peserta pemilu. Penting juga untuk melihatnya dari konteks dimensi elektoral, dimana setiap partai politik mempunyai kesetaraan untuk melakukan proses verifikasi partai politik, baik verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Oleh karena itu setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya dimana proses elektoralnya dilakukan secara bersamaan, baik pada pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pada kenyataannya di lapangan, ada semangat coattail effect (semangat efek ekor jas) yang juga berpengaruh pada hasil pemilu apabila partai mengusung sendiri calonnya. 4. Bahwa perlu juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon kepala daerah yang membuka ruang bagi partai non-parlemen seperti Perindo untuk ikut mencalonkan di pemilu kepala daerah. Hal demikian seharusnya juga berlaku pada pemilu presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari equal treatment bagi setiap peserta pemilu. Dalam hal ini, MK telah mengakomodir pergeseran pencalonan kepala daerah tidak lagi dengan syarat kursi, melainkan dengan syarat suara. Dan ini adalah suatu penghormatan bagi partai-partai non-parlemen. Oleh karena itu, Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon agar memperbanyak opsi calon-calon presiden yang mempunyai potensi memimpin bangsa dan membuka ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara nyata bdan dilaksanakan oleh partai politik. 213 [2.14] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 November 2024 yang diterima Mahkamah pada 21 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian permohonan, baik Pemohon I yakni Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) maupun Pemohon II yakni perseorangan atas nama Titi Anggraini sudah seyogyanya dinilai sebagai para pihak yang memiliki tautan secara langsung dan terdapat hak konstitusional yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo. Baik Pemohon I maupun Pemohon II merupakan para pihak yang sudah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) telah terlibat dalam aktivisme kepemiluan dan demokrasi serta demokratisasi di Indonesia. Oleh karenanya, sudah sejatinya Para Pemohon dapat dibuktikan memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan pasal a quo. 2. Dalam menguraikan mengenai bagian adanya kerugian hak konstitusional sehingga Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum, Para Pemohon membagi menjadi dua sub-bagian. Pada bagian pertama akan menguraikan berdasarkan preseden yang telah menjadi kelaziman dalam persidangan Mahkamah yakni dengan melakukan pembuktian berdasarkan pendekatan terhadap kerugian hak konstitusional, sedangkan pada bagian kedua kami akan menguraikan berdasarkan karakteristik mengapa selain partai politik dapat memiliki kedudukan hukum dalam melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU 7/2017. Para Pemohon Perkara Memiliki Legal Standing dengan Pendekatan Adanya Kerugian Konstitusional Sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi 3. Berdasarkan doktrin dan preseden yang telah diputus oleh Mahkamah, Mahkamah memiliki standar tertentu manakala menentukan suatu pihak memiliki hak atau kewenangan mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Titik patok yang menjadi dasar dapat diterima atau tidaknya kedudukan hukum sebagaimana yang telah lazim digunakan oleh Mahkamah adalah ada tidaknya hak konstitusional yang dirugikan. Meskipun terdapat diskursus yang berkembang di ranah akademik yang salah satunya menawarkan pendekatan terhadap penafsiran yang ideal guna menilai ada tidaknya kerugian hak 214 konstitusional, setidaknya terdapat lima langkah yang menjadi tradisi guna melakukan penilaian terhadap kerugian konstitusional yakni: (i) adanya hak/kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945; (ii) hak/kewenangan tersebut dirugikan dengan keberlakuan undang-undang yang dimohonkan; (iii) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (iv) terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan (v) kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dalam hal konteks Mahkamah Konstitusi, keseluruhan prosedur tersebut sudah menjadi aturan main baik secara satu persatu atau keseluruhan yang perlu dibuktikan dalam setiap perkara di Mahkamah Konstitusi. 4. Dalam hal ini Para Pemohon dapat menguraikan bahwa kerugian hak konstitusional tersebut benar-benar dirasakan baik oleh Pemohon I maupun Pemohon II. Kerugian tersebut telah para Pemohon buktikan di persidangan baik berupa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif/formil, maupun yang berkaitan langsung dengan substansi perkara. 5. Adanya kerugian hak konstitusional yang diderita. Dalam hal ini, Para Pemohon telah menguraikan bahwa terdapat hak konstitusional yang diderita oleh para Pemohon baik secara terpisah maupun secara satu keseluruhan. Para Pemohon yang telah berkontribusi dalam hal penegakan demokrasi di Indonesia menilai terdapat hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 terutama berkaitan dengan hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di depan hukum, serta hak yang berkaitan dengan pengembangan diri guna menciptakan kondisi masyarakat yang ideal. Keseluruhan hak konstitusional tersebut telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 terutama dalam Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1). 6. Hak tersebut dirugikan dengan keberlakuan undang-undang yang dimohonkan. Dalam hal ini, para Pemohon meyakini bahwa dengan keberlakuan pasal a quo menjadikan ketidakadilan bagi Pemohon yang memiliki perhatian terhadap kepemiluan. Dasar dari argumentasi tersebut adalah pasal a quo baik dalam proses penyusunan maupun substansi serta imbasnya ketika keberlakuan pasal 215 a quo dalam dua kali proses pemilu menciptakan ketidakadilan yang bersifat tidak rasional, diskriminatif, dan tidak dapat ditoleransi. 7. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Dalam hal ini, kerugian tersebut benar-benar dirugikan oleh para Pemohon. Beberapa kerugian tersebut diantaranya adalah, terbatasnya pilihan calon pemimpin bangsa bagi warga negara tanpa terkecuali Pemohon yang memiliki hak pilih; menciptakan ketidakadilan bagi struktur masyarakat yang berada di provinsi lain terutama non Jawa dengan terabaikannya Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945, menciptakan pemilu sistem pemilu yang memberikan peluang untuk berkembangnya sistem kartel dalam politik, tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu baru dan non parlemen, dan sama sekali tidak memperkuat sistem pemerintahan Presidensial. Keseluruhan tersebut berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon yang memiliki perhatian yang besar terutama dalam hal demokrasi dan kepemiluan. 8. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Yang Mulia, dalam hal ini perlu pula dinilai mengenai secara faktual keberlakuan pasal a quo sudah terbukti memiliki korelasi dan bersifat causal verband dari argumentasi yang diuraikan kami pada poin sebelumnya. Ketersediaan calon pemimpin menjadi terbatas, terciptanya proses politik kartel antar elit partai politik, ketidakadilan terhadap partai politik peserta pemilu baru dan non parlemen, serta tidak terbukti menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini merupakan menjadi satu kesatuan di dalam substansi pokok permohonan dari kami. Satu hal yang perlu digaris bawahi kami agar menjadi perhatian majelis hakim ialah keseluruhan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh pemberi keterangan baik oleh pemerintah, DPR, ataupun partai politik terkait. 9. Dengan dikabulkannya Permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam menguraikan hal ini kami berpedoman pada putusan Mahkamah 116/PUU- XXI/2023. Kendati apabila putusan ini jikapun dikabulkan tidak langsung dapat diterapkan (non-Self executing), sifat dan kemudian diejawantahkan dalam bentuk sikap penekanan terhadap pembentuk undang-undang perlu dilakukan guna menjadi panduan rekonstruksi pemilu yang adil, demokratis, aksesibel, dan partisipatoris namun dengan berpeoman pada penguatan demokrasi dan 216 sistem presidensial. Hal demikian sejatinya sudah sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar yaitu sebagai guardian of constitution dan saver democracy. Tidak hanya partai politik yang dapat mendapatkan kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu 10. Kendati mayoritas hakim yang menjadi sikap Mahkamah memutuskan bahwa hanya partai politik dan peserta yang potensial menjadi calon Presiden yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ambang batas pencalonan Presiden sebagaimana putusan 66/PUU-XVII/2020, namun perlu diperhatikan pula sejatinya hal demikian perlu ditinjau kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 11. Mahkamah dalam hal ini menurut para Pemohon perlu konsisten dengan pendirian sebelumnya terkhusus pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sepatutnya jelas bahwa tidak hanya partai politik peserta pemilu yang berhak menguji Pasal 222 UU 7/2017. Jika dibandingkan antara Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 (yang diuji pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023) dengan Pasal 222 UU 7/2017 (yang diuji pada permohonan a quo), maka kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yang amat jelas, yakni: a. Secara adresat, kedua permohonan sama-sama menyoroti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terlebih, mengenai objek pengaturannya juga memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai ambang batas dalam pemilu. b. Secara logika berpikir, kedua permohonan didasari adanya ketidaksetaraan kesempatan terhadap hak dipilih bagi warga negara. hal tersebut merupakan bentuk refleksi dari pengimplementasian dari norma ketika dalam proses pemilu-pemilu sebelumnya. c. Secara tujuan, kedua permohonan bertujuan untuk menciptakan keadaan demokratis dalam proses pemilihan umum. 12. Dengan kesamaan konteks antara Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka pemohon perorangan dan badan hukum yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan sudah sepatutnya memiliki kedudukan hukum menguji konstitusionalitas undang-undang berkaitan dengan pemilu, tanpa terkecuali ambang batas pencalonan Presiden. 217 13. Terlebih, berdasarkan pada fakta persidangan, para pihak yang dalam hal ini pemberi keterangan tidak sama sekali membantah mengenai kedudukan legal standing sebagaimana argumentasi dari para Pemohon. Para pihak yakni Pemerintah dan DPR hanya mengulang-ngulang kembali kutipan putusan 66/PUU-XVIII/2020 dengan tanpa adanya bantahan terhadap kebaharuan data yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bagian permohonan. II. KESIMPULAN ATAS POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon yang Tidak Pernah Dibantah atau Dibahas oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Partai Politik Peserta Pemilu 14. Bahwa berdasarkan persidangan yang telah dilaksanakan, Para Pemohon merangkum pokok-pokok Keterangan Presiden, DPR, dan Partai Politik peserta pemilu sebagaimana tergambar pada tabel berikut: Tabel 1. Pokok-Pokok Keterangan Presiden, DPR, dan Partai Politik Peserta Pemilu Pihak Partai Politik Kesimpulan Presiden ● Penerapan presidential threshold ditujukan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat tersebut tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden terpilih dari koalisi atau partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas. Hal ini akan menyulitkan dalam menjalankan pemerintahan. ● Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik dalam sistem dimana banyak calon ikut bersaing. ● Kebijakan ini merupakan suatu open legal policy, sehingga Mahkamah tidak mungkin untuk membatalkannya. Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Partai Kebangkitan Bangsa ● Apabila tidak diatur mengenai ambang batas, maka sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap 218 ayat (3) UUD NRI 1945. Pemilihan presiden akan dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban anggaran keuangan negara. ● Pasal a quo tidak menutup kesempatan partai politik yang tidak memiliki kursi untuk ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden. memiliki kekuatan hukum mengikat. Partai Gerindra ● Presidential threshold ada untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil. ● Partai Gerindra merasa terbantu dengan ketentuan ini karena menjadi rujukan untuk menentukan persentase suara minimum, serta berupaya lebih keras memenuhi persentase yang ditentukan guna mendukung kader-kader terbaiknya. ● Merupakan kebijakan open legal policy yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan yang konstitusional. ● Mengubah Pasal 222 UU 7/2017 akan mengakibatkan ketidakselarasan dengan pasal- pasal yang menggunakan rujukan ambang batas 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Partai Golkar ● Subyek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. ● Pilihan sistem merupakan delegasi kewenangan terbuka Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 219 dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak ada tempatnya untuk diajukan uji konstitusional di Mahkamah. ● Ketentuan ini melahirkan calon presiden yang muncul biasanya sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai atau koalisi. ● Ambang batas memperkuat presiden dalam menjalankan program-programnya karena mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen. Partai Buruh ● Pasal 222 tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice karena tidak memberikan hak pencalonan atau candidacy right yang sama kepada partai politik peserta pemilu. ● Partai Buruh secara aktual sudah mengalami langsung kerugian karena kehilangan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden 2024. ● Presidential threshold harusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan sebagaimana di negara-negara lain seperti Brazil, Ekuador, dan Argentina. ● Pasal 222 sudah tidak dibutuhkan lagi karena tujuan dari presidential threshold untuk menghadirkan sistem kepartaian sederhana dan menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Partai Hanura ● Ambang batas pencalonan bertentangan dengan semangat keadilan pemilu, juga menimbulkan masalah baru dalam sistem pemilu yang menggunakan rule model Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik 220 pemilihan umum serentak. ● Presidential threshold menimbulkan ketidakpastian dan mendiskreditkan partai-partai baru dan partai-partai non parlemen karena berpatokan pada hasil pemilihan legislatif tahun sebelumnya. ● Pemilu nasional, pileg, pilpres, dan pilkada saat ini telah berada dalam satu rezim. Sehingga sudah sepatutnya mekanisme untuk mengusung atau mendaftarkan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota dan bupati, wakil bupati disamakan dengan mekanisme untuk mengusung atau mendaftar calon presiden dan wakil presiden. dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang- undang. DPR RI ● Tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. ● Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dalam multipartai. ● Tanpa ketentuan ambang batas tersebut, dapat dipastikan pemilihan presiden dan wakil presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban negara terutama berkenaan Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 221 dengan sumber daya dan keuangan negara. Partai Bulan Bintang ● Ambang batas tersebut melemahkan fungsi pendidikan partai politik untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional. Mengakibatkan hambatan bagi partai baru dan minoritas untuk tumbuh dan berkembang, hilangnya peluang masuknya figur-figur calon presiden berkualitas yang baru, dan melanggengkan dominasi partai- partai dominan untuk jangka panjang. ● Ketentuan Pasal 222 justru melemahkan sistem presidensial itu sendiri. Ketika sistem membatasi pengusungan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada partai-partai yang mampu memenuhi presidential threshold, maka hal itu melemahkan sistem presidensial karena jabatan presiden dikurangi dari peluang untuk mendapatkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terbaik dari kalangan partai di luar itu. ● Adanya ambang batas menjadi alasan yang menyebabkan keadaan partai politik terhenti melakukan pembinaan kader secara serius untuk mengisi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Partai politik baru atau minoritas merasa sia-sia melakukan pembinaan kader- kadernya sendiri, karena tidak ada saluran yang disediakan untuk mengantarkan kader-kader terbaiknya dalam saluran kepemimpinan nasional. ● Alasan minority president itu tidak mutlak pasti terjadi karena hal itu tetap bergantung kepada kepiawaian Presiden Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 222 menggunakan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang ada pada jabatannya. Partai Keadilan Sejahtera ● Angka 20% suara kursi efektif di parlemen, ditambah dengan 25% popular vote, tidak cukup fair. ● Presidential threshold tetap dibutuhkan untuk memberikan kekuatan pada presidensial, namun di satu sisi juga harus bisa mengakomodir adanya calon- calon alternatif yang diterima oleh masyarakat dan berkualitas. Angka Presidential threshold diturunkan pada range 7% - 8%. Partai Kebangkitan Nusantara ● Pasal 222 sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Partai Perindo ● Partai politik perlu mengatur secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal terkait dengan pengaturan-pengaturan di dalam mekanisme struktural. ● Setiap partai politik memiliki derajat yang sama ketika menjadi peserta pemilu. Sehingga menurut Pasal 6A ayat (2), mereka punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. ● Mahkamah Konstitusi telah berubah pendirian terhadap usungan calon kepala daerah dari perhitungan berdasarkan kursi menjadi berdasarkan suara. Seharusnya hal ini juga berlaku di pemilu presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari equal treatment bagi setiap peserta pemilu. Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 223 15. Konfigurasi keterangan-keterangan para pihak di atas setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni: (i) pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945; (ii) pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan (iii) pihak yang mendukung adanya ambang batas dengan rekonstruksi baru. 16. Bahwa pihak-pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni Presiden, DPR, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan pihak yang mendukung adanya ambang batas dengan rekonstruksi baru mencakup Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura. Perlu ditegaskan bahwa posisi dari Para Pemohon a quo adalah berada pada posisi mendukung adanya ambang batas dengan rekonstruksi baru, selama tidak mereduksi hak-hak partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan. 17. Berdasarkan seluruh dalil-dalil keterangan yang disampaikan para pihak sebagaimana Tabel 1 di atas, Para Pemohon menilai bahwa Para Pihak yang tetap mendukung Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 masih berpaku pada dalil-dalil lama dan sama dengan permohonan- permohonan terdahulu. Sedangkan, Para Pemohon telah menekankan bahwa perkara ini sangat berbeda dengan permohonan sebelumnya karena sikap Para Pemohon bukan lagi mempersoalkan Pasal 222 UU 7/2017 per se bertentangan dengan UUD NRI 1945. Para Pemohon juga telah mengamini bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 18. Para pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara garis besar memiliki 3 argumen utama. Pertama, presidential threshold ditujukan untuk efektivitas pemerintahan, agar presiden dan wakil presiden yang terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Kedua, kebijakan ini merupakan open legal policy sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga, ketentuan ini memungkinkan lahirnya presiden yang sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai dan koalisi. 19. Bahwa Para Pemohon menilai bahwa argumentasi-argumentasi tersebut adalah argumentasi yang telah banyak dibahas pada permohonan-permohonan 224 sebelumnya, utamanya pada perkara 73/PUU-XX/2022, 52/PUU-XX/2022, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, dan 53/PUU-XV/2017. 20. Terhadap dalil-dalil para pihak tersebut pun telah dibantah dan dibahas secara mendalam oleh Para Pemohon. Pertama, terkait presidential threshold yang ditujukan untuk efektivitas presiden telah dibahas oleh Para Pemohon dalam bagian C Permohonan. Kedua, terkait hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) juga telah diamini oleh Para Pemohon. Ketiga, mengenai ketentuan yang memungkinkan lahirnya presiden yang sudah melewati proses seleksi di internal partai juga telah dibahas dalam bagian C Permohonan. Oleh karena itu, para pihak, utamanya Presiden dan DPR hanya mengulangi keterangan dan argumentasinya pada perkara-perkara sebelumnya tanpa menjawab dan menjabarkan lebih lanjut mengenai khusus pada dalil-dalil Para Pemohon. Dalil-Dalil yang Tidak Dibantah/Dijawab oleh Para Pihak 21. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mencatat ada beberapa dalil Para Pemohon yang sama sekali tidak dibahas atau dibantah oleh para pihak yang mendukung keberlakuan presidential nomination threshold. 22. Pertama, Para Pihak tidak pernah memberikan tanggapan tentang argumentasi Para Pemohon bahwa basis teori lemahnya sistem presidensial dipadukan dengan multipartai tidak kontekstual di Indonesia sebagaimana Permohonan angka 35-41. Para Pihak juga tidak menjelaskan tentang fakta bahwa adanya kecenderungan coalitional presidentialism yang terjadi di Indonesia dengan berbagai toolbox yang dimiliki presiden sebagaimana dijelaskan pada Permohonan angka 42-57. Padahal pada poin-poin ini, Para Pemohon telah menjabarkan fakta-fakta yang tidak pernah dibahas dalam permohonan- permohonan sebelumnya tentang pendekatan berbeda dalam melihat fenomena presidensialisme dan sistem multipartai. 23. Kedua, Para Pihak juga tidak membahas mengenai penjelasan Para Pemohon bahwa fitur untuk menguatkan dukungan presiden di parlemen telah teragendakan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden telah dilaksanakan secara serentak. Salah satu tujuan dan agenda utama pelaksanaan keserentakan tersebut adalah suatu mekanisme untuk mengatasi problem sistem presidensial multipartai. Pemilu Presiden dan legislatif yang 225 dilaksanakan secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk efektivitas sistem pemerintahan presidensial. 24. Ketiga, Para Pihak tidak pernah menjabarkan secara detail contoh mengenai sulitnya pengambilan keputusan di Indonesia ketika yang terpilih ada minority government. Sedangkan Para Pemohon telah menjabarkan bahwa fenomena yang terjadi selama pemerintahan awal-awal SBY-JK adalah fenomena yang terjadi secara alamiah. Bahwa pasangan SBY-JK yang diusung oleh partai koalisi kecil pada akhirnya mendapatkan dukungan pada putaran kedua. Hal ini Para Pemohon jelaskan sebagai bentuk terbentuknya koalisi secara alami karena adanya kecenderungan perubahan peta politik pada pemilihan putaran kedua. 25. Keempat, Para Pihak juga sama sekali tidak membahas tentang dampak buruk koalisi gemuk (over coalition) yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya trigger di awal melalui presidential nomination threshold. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pihak yang mendukung Pasal 222 UU 7/2017 tidak mampu mengidentifikasi perjalanan ketentuan ini dalam konteks kekinian berikut dampaknya terhadap pemerintahan. 26. Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon yang mengkonstruksi ulang pemberlakuan presidential nomination threshold dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam momentum 5 kali Pemilu telah menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 222 UU 7/2017 saat ini sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. B. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden yang Tidak Memiliki Korelasi dengan Hilangnya Potensi Minority Government 27. Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh beberapa Pihak dalam persidangan perkara a quo, terdapat salah satu dalil yang dipandang paling mendasar sebagai justifikasi penerapan ambang batas pencalonan presiden. Dalil tersebut adalah terkait bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden bertujuan untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir potensi terjadinya Minority Government, atau yang dapat juga dimaknai sebagai pemerintahan (eksekutif) yang tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen. 28. Bahwa terkait dalil dimaksud, Para Pemohon beranggapan bahwa dalil yang dikemukakan oleh beberapa Pihak tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas 226 kebenarannya. Sebab, dalam kasus keterpilihan Presiden dengan dukungan minoritas partai politik di kontestasi Pemilu, pada akhirnya tidak secara otomatis menjadikan adanya divided government/minority government. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan coalitional president dan keterbukaan partai politik non-pengusung untuk bergabung dengan kekuatan pemerintah. 29. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon dalilkan dalam permohonan perkara a quo, Coalitional Presidentialism adalah sebuah strategi presiden minoritas untuk membangun komunikasi dan dukungan lintas partai dalam lembaga legislatif yang terfragmentasi. Sebagai faktor yang mempengaruhi coalitional presidentialism tersebut, terdapat berbagai “toolbox” yang menjadi bahan presiden dalam mencari dukungan dari partai non-pengusung. Hal-hal tersebut mencakup: (1) legislative powers. Berkaitan dengan fungsi legislasi presiden yang dapat menginisiasi pembentukan undang-undang, mengeluarkan Perppu, serta posisi presiden yang juga berada dalam pemberi persetujuan; (2) partisan powers, perkembangan suara partai pengusung presiden pada akhirnya juga dapat memberikan insentif bagi partai non-pengusung untuk secara alamiah bergabung dengan koalisi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan strategi politik Presiden dalam mendorong partainya yang minoritas untuk meraih suara lebih baik kedepan, alhasil partai-partai lain mengharapkan elektabilitas presiden juga pada pemilu berikutnya; (3) cabinet allocation, sudah menjadi rahasia umum bahwa pimpinan partai politik juga menargetkan posisi menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini yang pada akhirnya akan mendorong partai untuk menolak tidak bergabung dalam koalisi, apalagi dengan pemerintahan minoritas, maka posisi menteri semakin terbuka; (4) budgetary powers, sebagai pengguna anggaran, hal ini adalah suatu primadona paling mempengaruhi partai politik non-pengusung untuk pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah; dan (5) exchange of favours, merujuk pada kemampuan presiden untuk melakukan dealing untuk motif ekonomi, kedudukan, serta hal-hal lain diluar daripada itu (lihat: Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015). 227 30. Bahwa bila ditinjau dalam konteks Indonesia, sebenarnya kecenderungan Coalitional Presidentialism telah berlaku sejak Pemilu Presiden pertama di tahun 2004. Kecenderungan tersebut terlihat jelas dalam konfigurasi partai pendukung presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu pada saat kontestasi berlangsung dibandingkan dengan pada saat telah memulai pemerintahan. Hal ini dapat diuraikan oleh Para Pemohon dengan konfigurasi sebagai berikut. Tabel 2. Konfigurasi Partai Parlemen Pengusung Presiden dan Wakil Presiden Saat Kontestasi Pemilu dan Partai Parlemen Pendukung Presiden dan Wakil Presiden Setelah Memimpin Pemerintahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu Partai Parlemen Pengusung Saat Kontestasi Pemilu Partai Parlemen Pendukung Setelah Memimpin Pemerintahan Partai % Partai % 2004 Susilo Bambang Yudhoyono - Muhammad Jusuf Kalla 1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3. Partai Bintang Reformasi 4. Partai Bulan Bintang 12,36% 1. Partai Demokrat 2. Partai Golongan Karya* 3. Partai Keadilan Sejahtera* 4. Partai Amanat Nasional* 5. Partai Kebangkitan Bangsa* 6. Partai Persatuan Pembangunan* 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 9. Partai Bintang Reformasi 71,96% 2009 Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono 1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 56,60% 1. Partai Demokrat 2. Partai Golongan Karya* 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Persatuan Pembangunan* 6. Partai Kebangkitan Bangsa 75,53% 2014 Joko Widodo - Muhammad Jusuf 1. Partai Demokrasi Indonesia 37,14% 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 68,92% 228 Kalla Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai NasDem 4. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Golongan Karya* 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai NasDem 5. Partai Amanat Nasional* 6. Partai Persatuan Pembangunan* 7. Partai Hati Nurani Rakyat 2019 Joko Widodo - Ma’ruf Amin 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai NasDem 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Hati Nurani Rakyat 60,36% 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya* 4. Partai NasDem 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Amanat Nasional* 7. Partai Demokrat* 8. Partai Persatuan Pembangunan 91,30% 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 45,39% 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Golongan Karya 3. Partai NasDem* 4. Partai Kebangkitan Bangsa* 5. Partai Keadilan Sejahtera* 6. Partai Demokrat 7. Partai Amanat Nasional 81,03% Keterangan: * : Partai Politik parlemen yang baru masuk dalam gabungan partai politik pendukung pemerintah pasca-pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu. 31. Bahwa berdasarkan konfigurasi yang telah dijabarkan oleh Para Pemohon, didapati bahwa potensi terbentuknya minority government di Indonesia sangat minim. Hal ini dikarenakan bahwa pola coalitional presidentialism juga telah tercipta di Indonesia. Oleh karena itu, dalil penerapan ambang batas 229 pencalonan presiden di Indonesia untuk menghilangkan atau meminimalisir terbentuknya minority government merupakan dalil yang tidak didasari oleh penalaran yang wajar, serta hanya merupakan dalil yang sifatnya asumtif dan keliru. Sebab, bila ditinjau pola pemerintahan di Indonesia dari 5 (lima) kali pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden telah menunjukkan bahwa partai pendukung pemerintah akan bertambah dan membentuk kekuatan mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, maka dalil penerapan ambang batas pencalonan presiden bertujuan untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir potensi terjadinya Minority Government tidak beralasan menurut hukum. C. Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dilakukan Melalui Satu atau Dua Putaran 32. Presiden, DPR, serta partai-partai yang setuju terhadap Pasal 222 UU 7/2017 mendalilkan bahwa pasal a quo efektif untuk memaksa pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan dalam satu putaran. DPR, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerindra menyatakan bahwa Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban anggaran, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. 32. Terhadap dalil tersebut, Para Pemohon menolak dengan tegas pendirian itu. Menurut Para Pemohon, UUD NRI 1945 sudah mendesain mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dengan two round system. Para Pemohon telah menjelaskan dalam Permohonan bahwa semangat dari two round system yang dicanangkan oleh UUD NRI 1945 adalah untuk pertimbangan pluralitas kedaerahan, pemerataan dukungan, dan gambaran kesatuan dari NKRI secara geografis dan demografis. 33. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 mengamini bahwa maksud dan kehendak pembentuk UUD 1945 dibalik Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah untuk menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam negara NKRI dengan realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang, utamanya Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah di luar itu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 paragraf [3.18]). 230 34. Pandangan pihak-pihak yang menempatkan presidential nomination threshold untuk mencegah pemilihan presiden dan wakil presiden dua putaran jelas-jelas adalah pikiran yang bertentangan dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Atas dasar apapun, baik untuk kepentingan efisiensi proses dan biaya, serta efektivitas waktu, pikiran tersebut jelas-jelas telah menyimpangi konstitusi. 35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, apabila hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dapat disimpangi. Namun, Mahkamah juga mengamini bahwa desain dari pemilihan presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 dilaksanakan secara dua putaran untuk memperkuat legitimasi presiden terpilih. Artinya, bila para pihak terkait menempatkan Pasal 222 UU 7/2017 sebagai alasan untuk mencegah terjadinya dua putaran, hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden, DPR, dan partai politik peserta pemilu terkait telah menolak semangat dari Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 untuk menghadirkan presiden dan wakil presiden terpilih dengan legitimasi yang kuat di seluruh wilayah di Indonesia. 36. Kondisi tersebut sebenarnya menggambarkan, adanya ambang batas pencalonan presiden seperti Pasal 222 UU 7/2017 adalah suatu yang tidak sesuai dengan semangat keragaman kultural dan politik yang dicerminkan pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pasalnya, Pasal 222 UU 7/2017 adalah sebuah pembatasan yang menjadi antitesis keberagaman Indonesia yang digawangi oleh Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga Pasal 222 UU 7/2017 yang berimplikasi pada sempitnya dan minimnya akses untuk mencalonkan sangat membuka lebar peluang hanya ada dua pasangan calon yang ditetapkan KPU dalam pemilihan presiden. D. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden yang Tidak Memiliki Keterkaitan Nyata dengan Besarnya Biaya yang Dikeluarkan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 32. Bahwa dalam persidangan, ditemukan pula keterangan dari Pihak DPR-RI dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendalilkan bahwa apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden, maka akan sulit bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi dalam pemilu mencapai syarat keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut DPR-RI dan PKB, 231 hal ini akan berimplikasi pada pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan dalam dua putaran. Hal ini dipandang akan memberikan beban fiskal kepada negara karena harus membiayai pemilu dalam dua kali putaran. Bahwa dalam menanggapi keterangan yang disampaikan oleh DPR-RI dan PKB dimaksud, Para Pemohon akan menguraikan jawaban atas keterangan tersebut. 33. Bahwa Para Pemohon beranggapan bahwa DPR-RI dan PKB keliru dengan seolah-olah menganggap pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan dalam dua putaran merupakan suatu ancaman terhadap demokrasi. Padahal, pengaturan mengenai pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dalam dua putaran adalah konstitusional dan bahkan telah diatur secara terang benderang dalam konstitusi. Dalam ketentuan pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, sejatinya telah diatur secara tegas mengenai syarat keterpilihan calon presiden dan wakil presiden dan mekanisme pemilu presiden dan wakil presiden dalam dua putaran bila tidak didapati satupun calon yang memenuhi syarat keterpilihan pada putaran pertama. Bunyi ketentuan pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 secara lengkap adalah sebagai berikut. “(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 34. Berdasarkan norma sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dalam kenyataannya anggaran pelaksanaan pemilu juga selalu menghitung biaya yang dikeluarkan untuk putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga, terlepas dari ada atau tidak adanya pelaksanaan putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden, sebenarnya anggaran untuk pelaksanaannya sudah diatur dan akan siap digunakan pada saat pelaksanaan putaran kedua. Misalnya saja, di tahun 2024, anggaran untuk pelaksanaan 232 pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan sejumlah Rp76,6 triliun. Dari angka tersebut, telah dialokasikan pula untuk persiapan pelaksanaan pilpres dalam dua putaran (lihat: https://news.detik.com/pemilu/d-6948411/ketua- kpu-anggaran-pilpres-2024-rp-76-6-t-termasuk-putaran-kedua). 35. Bahwa terhadap keterangan ini, Para Pemohon justru berpandangan bahwa DPR-RI dan PKB sebagai partai yang memiliki kursi di DPR-RI sebenarnya telah mengetahui bahwa anggaran untuk pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua sudah dialokasikan. Sebab, sebagaimana yang telah lazim diketahui, DPR-RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran tentunya telah turut serta dalam penganggaran tersebut. Menurut Para Pemohon, dalil DPR-RI dan PKB secara nyata tidaklah beralasan menurut hukum, dan justru seakan-akan menegasikan fungsi DPR-RI dalam hal budgeting (anggaran). 36. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan pula dalam kesimpulan ini, bahwa pemilu merupakan siklus lima tahunan yang diamanatkan konstitusi sehingga pemerintah dan DPR-RI seharusnya sudah mengantisipasi kebutuhan anggarannya. Terkait pengajuan anggaran yang disampaikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dipandang terlalu besar atau membebani fiskal negara, maka yang diperlukan adalah sinkronisasi anggaran antara KPU, DPR-RI, dan pemerintah. Bukan sebaliknya, justru menutup keran demokrasi dengan mendalilkan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dalam dua putaran akan mengganggu stabilitas negara termasuk beban fiskal negara. 37. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, keterangan DPR-RI dan Pihak Terkait PKB mengenai penerapan ambang batas pencalonan presiden untuk meminimalisir terciptanya pilpres dua putaran yang dipandang membebani fiskal negara adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalil ini justru menunjukkan ketidakpahaman Pihak-Pihak dimaksud mengenai pemilu dan alokasi anggarannya, padahal secara nyata hal tersebut merupakan kewenangan lembaganya sendiri. E. Pergeseran Penafsiran Mahkamah Konstitusi Mengenai Penerapan Ambang Batas Dalam Pemilihan Umum yang Merupakan Bentuk Overruling Akibat Tidak Lagi Dipenuhinya Syarat Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 38. Pada bagian kedudukan hukum para Pemohon telah menguraikan mengenai pergeseran praktik overruling yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 233 Penerapan overruling juga sejatinya dapat diterapkan tatkala penilaian mengenai substansi yang lazimnya dibahas pada bagian pokok perkara. 39. Secara substansi, terdapat beberapa alasan terjadinya praktik overruling dalam kasus kepemiluan diantaranya: perkembangan nuansa kebatinan sehingga mengubah pandangan dari hakim ketika memutuskan suatu perkara atau kebutuhan akan diadakannya kondisi hukum baru guna mencegah terjadinya kekosongan hukum. Kedua kondisi tersebut pernah diambil oleh Mahkamah guna memutus perkara 85/PUU-XX/2022 yang mengembalikan kewenangan MK guna memutus sengketa Pilkada dan 60/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan ambang batas pemilihan kepala daerah yang didasari pada perolehan suara, bukan jumlah kursi di DPRD. 40. Salah satu faktor lainnya yang menyebabkan MK melakukan praktik over-ruling ialah tatkala pengabaian dari aktor pembentuk undang-undang dalam menciptakan keadaan hukum yang ideal. Dalam kondisi yang terakhir, hal ini merupakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Salah satu ijtihad yang pernah dilakukan oleh MK dalam hal ini ialah ketika memutus perkara 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk mengatur kembali ambang batas parlemen yang didasarkan pada lima kondisi yakni: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. 41. Berdasarkan bentangan fakta sebagaimana praktik overruling yang dilakukan oleh Mahkamah, hal menarik pula ditemukan ketika melihat putusan MK 116/PUU-XXI/2023 dan 60/PUU-XXII/2024 yang dilakukan oleh Mahkamah. Dalam hal ini, Mahkamah bukan hanya melakukan overruling, melainkan 234 melakukan judicial order yang memerintahkan adanya rekonstruksi pembentuk undang-undang. 42. Hal demikian memang amat sangat dipahami, mengingat terdapat putusan MK yang bukan merupakan bentuk non-self executing yang memerlukan ketaatan bagi adressatnya guna melakukan apa yang menjadi order dalam putusan MK. Bahkan, acapkali mendapatkan pembangkangan dari adressat putusan. Terlebih, apabila order yang dilakukan oleh Mahkamah dilakukan secara implisit dan tidak ditegaskan pada isi amar putusan. Terkhusus pada pasal a quo, dalih yang dikeluarkan ialah mengenai kewenangan terbuka pembentuk undang- undang (open legal policy) yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. 43. Sebagai contoh, dalam perkara 73/PUU-XX/2022 MK pernah menyatakan bahwa pembentuk undang-undang perlu menyusun ketentuan ambang batas pencalonan Presiden yang terukur secara metode ilmiah. Tentu saja dalam hal ini perlu digaris bawahi MK menitikberatkan pada kewenangan kebijakan hukum terbuka sebagaimana yang terdapat pada putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005. Hal demikian tentu akan kembali mudah dihindari kembali oleh pembentuk undang-undang dengan hal kembali menegaskan kebijakan hukum terbuka. 44. Dalam hal putusan 60/PUU-XXII/2024, MK pernah memberikan aturan mengenai ambang batas minimum. Dalam hal ini, ambang batas minimum disesuaikan berdasarkan jumlah perolehan suara yang dikembalikan pada jumlah penduduk. Hal ini merupakan salah satu bentuk terobosan yang dilakukan MK guna mengatasi kebuntuan dari proses legislatif mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. 45. Sebagai contoh lainnya adalah dalam putusan 70/PUU-XXII/2024 yang mana MK memberikan penguatan terhadap putusannya sendiri. Dalam hal ini, perlu dilihat strategi yang dilakukan oleh MK guna mengantisipasi kebuntuan ketatanegaraan dengan memberikan penguatan dengan cara akan menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud apabila terdapat sengketa hasil pilkada yang berkaitan dengan ambang batas usia yang ditetapkan oleh MK bukan dalam amar putusan, melainkan dalam pertimbangan hukumnya. 235 46. Tentu saja judicial order yang dilakukan oleh MK perlu ditujukan guna mencegah kebuntuan dalam proses ketatanegaraan. Putusan MK perlu menyelesaikan permasalahan sekaligus memprediksi supaya tidak terjadi deadlock ketatanegaraan akibat tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi. Belajar dari perkara a quo yang berkali-kali diujikan menjadi sebuah indikasi terjadinya deadlock ketatanegaraan akibat tidak terdapat alasan yang rasionalitas dan terukur ketika penyusunan Pasal 222 UU 7/2017. 47. Pun apabila dalam perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 222 dalam hal ini Mahkamah akan melakukan praktik overruling perlu memperhatikan perihal rasionalitas, konsistensi, dan berkelanjutan. Hal demikian agar menghindari ketidakpastian hukum, disparitas antar putusan, serta karena sifat putusan yang erga omnes tidak membingungkan adressat dari putusan tersebut. Satu hal penting lainnya apabila meninjau pendapat dari Simon Butt bahwa dalam hal ini juga diperlukan sistem kontrol yang bertujuan supaya Mahkamah tidak melakukan praktik kesewenang-wenangan dalam membuat putusan. Oleh karenanya, dalam hal ini kami selaku para Pemohon juga dengan segala kerendahan hati tidak akan menggiring Mahkamah ke dalam praktik kesewenang-wenangan dengan membantu memberikan dasar yang kokoh, rasional, dan akuntabel. 48. Oleh karenanya, panduan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kesetaran hak politik partai politik peserta pemilu, pertimbangan ini mencakup tentang pemaknaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa hak partai politik peserta pemilu dalam konteks pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden adalah setara dan berkeadilan. b. Keadilan dan Berkelanjutan, asas keadilan dalam hal ini dimaknai bahwa basis perhitungan ambang batas didasarkan pada suatu ukuran yang logis dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Selain itu, keadilan juga berbicara mengenai keberlanjutan dalam konteks kedepan. Maka, pembentuk undang-undang harus menetapkan ambang batas yang diukur dari jumlah keseluruhan partai politik peserta pemilu, bukan lagi berbasis pada pemilu serentak periode sebelumnya. c. Proses pencalonan yang memperkuat demokrasi internal Partai, penentuan besaran ambang batas juga harus memperhatikan kedudukan dan pemberlakuan pemilu internal atau pemilu pendahuluan (primary 236 elections, kaukus, atau konvensi). Artinya, pembentuk undang-undang juga harus mengatur tentang urgensi pemilu internal atau pemilu pendahuluan tersebut dalam konteks perbaikan sistem pencalonan presiden di Indonesia. Selain itu, besaran ambang batas pencalonan bagi partai politik peserta pemilu non-parlemen tidak boleh mendistorsi dan melemahkan hasil dari pemilu internal atau pemilu pendahuluan masing-masing partai politik. d. Pluralitas, angka ambang batas pencalonan yang ditetapkan pembentuk undang-undang harus dalam besaran angka yang rasional dan wajar. Salah satu parameter besaran ini adalah dengan mempertimbangkan aspek pluralitas dan keberagaman calon. Hal ini berkaitan dengan semangat pemilihan presiden di Indonesia yang mempertimbangkan keragaman kultural dan politik sebagai wajah pemilu yang dicita-citakan perumus UUD NRI 1945. e. Menguatkan sistem pemerintahan Presidensial, pembentuk undang- undang harus secara kontekstual memandang berbagai fitur-fitur presidensialisme yang dimiliki Indonesia. f. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian, bukti-bukti, fakta persidangan, serta kesimpulan yang disampaikan, telah jelaslah yang diminta oleh para Pemohon guna melakukan rekonstruksi terhadap Pasal a quo. Oleh karenanya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah guna mengabulkan permohonan para Pemohon sesuai dengan petitum yang telah dimohonkan oleh Para Pemohon. III. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Permohonan dan juga setelah mendengarkan seluruh keterangan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Partai Politik Peserta Pemilu, serta setelah mengikuti proses tahapan persidangan yang ada, maka Para Pemohon tetap memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 237 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; dan c. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.15] Menimbang bahwa Pemerintah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 November 2024 yang diterima Mahkamah pada 22 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: 238 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 62/PUU-XXll/2024, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 280 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUO 1945. Ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, oleh karena adanya pembatasan (Presidential Threshold) tersebut dapat menghalangi akses Para Pemohon untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan partai politik besar, antara lain dengan alasan- alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUO 1945 karena melanggar batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable). b. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUO 1945 karena melanggar asas pemilu periodik dan menyebabkan distorsi representasi. c. Bahwa ketentuan a quo melanggar batasan open legal policy dan asas pemilu periodik menyebabkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum. 2. Perkara Nomor 87/PUU-XXll/2024, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 280 ayat (3) UUO 1945 selama tidak dimaknai sebagai "pasangan ca/on Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu", dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Ide tentang ambang batas maskimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung dan keunggulan ambang batas maksimal). b. Kesesuaian ide "ambang batas maksimal" dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXl/2023. 239 c. Menguatkan sistem kepartaian. d. Penguatan hak politik mayoritas dan hak politik minoritas Partai Politik peserta Pemilu dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. e. Penyederhanaan Partai Politik dan penguatan sistem presidensial. f. Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu. g. Melahirkan sistem check and balance dalam Pemerintahan. h. Ambang batas maksimal sejalan dengan the international covenant on civil and political righs (ICCPR). 3. Perkara Nomor 101/PUU-XXll/2024, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon tidak mendalilkan permohonannya dengan batu uji hak untuk dipilih dan memilih, melainkan hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sehingga tidak Ne Bis In Idem. b. Kontekstualitas dan dasar metodologis permohonan a quo untuk mengevaluasi Pasal 222 UU 7/2017 secara ilmiah, rasional, dan relevan dengan tujuan awalnya sebagai bagian dari penegakan konstitusi. c. Pasal 222 UU 7/2017 tidak berkorelasi dengan penguatan sistem presidensial, justru menciptakan perlemahan dalam konteks Indonesia saat ini. d. Konsep Presidential Nomination Threshold tidak berkorelasi dengan penyederhanaan Galon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu, justru mengkerdilkan hak partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. e. Pasal 222 UU 7/2017 mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis, dan demografis, serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. f. Pasal 222 UU 7/2017 tidak memberikan keadilan bagi partai politik non parlemen dan partai politik yang baru menjadi peserta Pemilu. 240 g. Alternatif reformasi konsep Presindential Nomination Threshold: penyesuaian tujuan, pemenuhan hak politik partai politik, dan jalan tengah kebutuhannya menurut Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 241 Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat Pasangan Galon diusulkan oleh 242 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan Galon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Galon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Kepala Pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui Partai Politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Keterkaitan antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan 243 calon Presiden yang diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. lni adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Oengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. lni menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang, dengan demikian pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang merupakan Open Legal Policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan Open Legal Policy, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 244 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 280 ayat (1) UUO 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 280 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 280 ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan 245 Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXl/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase 246 presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. Oasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan- putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah nebis in idem . 10. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-Vll/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan ha/ yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU- Vl/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang 247 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 13. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy Pembentuk Undang-Undang. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Martin D. Tumbelaka, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik 248 yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. 2. Bahwa semua ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk Undang-Undang Pemilu yang di dalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut. Ketentuan Pasal 222 undang-undang a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pemilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi. Terhadap Keterangan DPR, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR yang disampaikan oleh Martin D. Tumbelaka selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa penentuan presidential threshold, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy, merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi yaitu Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan 249 pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Pihak Terkait yaitu Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, Partai Buruh yang dibacakan oleh Said Salahudin, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibacakan oleh Moin Tualeka, dan Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, pada pokoknya Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa menurut Partai Golkar, pilihan sistem merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk diajukan uji konstitusional di Mahkamah. b. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU 7/2017, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". 2. Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, pada pokoknya Partai Hanura menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap presidential threshold sebesar 20% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, OPP Partai Hanura mengusulkan dan/atau menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. 3. Keterangan Pihak Terkait Partai Buruh yang dibacakan oleh Said 250 Salahudin, pada pokoknya Partai Buruh menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Partai Buruh berpendapat ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice karena tidak memberikan hak pencalonan atau candidacy right yang sama kepada partai politik peserta pemilu. Pandangan Partai Buruh ini sejalan dengan pokok pikiran Hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pasal a quo telah secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden, termasuk wakil presiden, hanya karena partai politik bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada pemilu sebelumnya. b. Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 0% dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan pemilu. Partai Buruh menilai ambang batas 0% lebih relevan untuk diterapkan dan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh, termasuk partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. 4. Keterangan Pihak Terkait PBB yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, pada pokoknya PBB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa fokus utama yang harus diperkuat bukan hanya Presiden, tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkapasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemberlakuan presidential threshold guna mencegah Presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik, jelaslah tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. 251 b. Presidential threshold melemahkan fungsi pendidikan partai politik untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional, sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 4 periode pemilihan umum, kurang-lebih selama 20 tahun. Pihak Terkait PBB telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan, di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilu. Dengan demikian Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Keterangan Pihak Terkait PKS yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, pada pokoknya PKS menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ide tentang presidential threshold adalah ide untuk menjamin bahwa pemerintahan itu kuat, efektif, dan berjalan, sebagaimana fungsinya. Yang keduanya, tidak diganggu oleh parlemen. Tetapi kita harus menyadari bahwa pemerintahan situasi saat itu, perilaku kita di parlemen memang menjadikan posisi jumlah kursi kita itu untuk bagian dari bargaining dengan pemerintah, bagian dari pemerintah. Tapi itu dinamika politik yang tidak terhindarkan. b. Bahwa PKS, sebagaimana sikap sebelumnya, sudah mengajukan gugatan tentang parliamentary threshold. Jadi, syarat presidential threshold 20% popular vote, 20% suara kursi efektif di parlemen, ditambah dengan 25% popular vote, suara sah, itu tidak cukup fair. Pada saat itu PKS berpandangan bahwa presidential harus kuat. Tetapi kemudian, sekarang kita melihat perlu ada calon-calon alternatif yang kira- kira dia bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi, salah satu yang penting kalau parliamentary threshold diturunkan adalah kita punya calon-calon yang lebih banyak dan alternatif lebih banyak. 6. Keterangan Pihak Terkait PKN yang dibacakan oleh Moin Tualeka, pada pokoknya PKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pengujian Pasal 22 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan bahwa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPRD sebelumnya, sangat bertentangan 252 dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden. 7. Keterangan Pihak Terkait Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia, pada pokoknya Partai Perindo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penentuan ambang batas ini jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antarpartai, tapi ini harusnya dimaknai sebagai mekanisme yang harus kita lahirkan dalam satu kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana kita membangun koalisi partai politik. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting bahwa biarlah partai politik mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal yang memang terkait dengan penguatan-penguatan di dalam mekanisme struktural. Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon, supaya ke depan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa dan menjadi ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara real dan dilaksanakan oleh partai politik. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait Partai Golkar, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura, Partai Buruh, PBB, PKS, PKN, dan Partai Perindo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa adanya ketentuan Pasal a quo adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. 253 Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen, dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945. VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXll/2024 Bahwa pada pokoknya Ahli Pemohon perkara Nomor 62/PUU-XXll/2024 Yance Arizona menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penggunaan basis untuk pencalonan presiden yang didasarkan kepada perolehan suara pada pemilu sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak tepat karena menggunakan perolehan kursi, dan suara dari pemilu sebelumnya jelas-jelas menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu baru yang menurut UUD 1945 juga diberikan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Adanya penilaian bahwa perolehan kursi dan suara dari pemilu sebelumnya bisa dipergunakan sebagai dasar pencalonan presiden justru menunjukkan adanya monopoli elektoral. Electoral monopoly kepada partai-partai yang memperoleh kursi dan suara dari pemilu sebelumnya sehingga menciptakan kompetisi yang tidak adil dengan partai politik. 2. Ambang batas pencalonan sudah tidak sejalan dengan prinsip open legal policy, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi paling tidak, membuat ada 11 rambu-rambu tentang open legal policy. Di antaranya adalah tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, dan juga bukan ketidakadilan yang intolerable. Dalam kaitan dengan ambang batas pencalonan, Mahkamah bahkan telah memperhatikan bahwa penentuan ambang batas bertentangan dengan prinsip open legal policy yang diperbolehkan menurut UUD 1945. Misalkan dalam putusan Nomor 116/PUU-XXl/2003 terkait dengan pengujian ketentuan parliamentary threshold, Mahkamah menilai bahwa penentuan parliamentary threshold 4% disusun tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Ketentuan parliamentary threshold juga menimbulkan disproporsional suara di 254 tengah penerapan sistem pemilu proporsional. Selain itu, banyaknya suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin di dalam UUD. 3. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa semakin kuatnya semangat responsive judicial review tersebut. Misalkan Putusan Mahkamah Konstitusi 116 terkait dengan pengujian parliamentary threshold, demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini merupakan respons yang positif terhadap proses demokrasi elektoral yang tengah berlangsung untuk meminimalisir calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah berkontribusi terhadap penyelamatan demokrasi lokal dan praktik monopoli pemilu yang hadir dari persekongkolan partai besar. Tren positif dari responsive judicial review oleh Mahkamah, perlu terus dilanjutkan untuk menjaga denyut nadi demokrasi konstitusional Indonesia, di tengah arus balik kemunduran demokrasi global. 4. Mahkamah sedang dihadapkan pada satu demokrasi blind spot terkait dengan ketentuan presidential candidacy threshold yang selama ini tidak tersentuh. Mahkamah diharapkan bisa memberikan suluh untuk memberikan secercah cahaya harapan menyelamatkan demokrasi Indonesia di tengah arus kemunduran demokrasi, democratic backsliding, sekaligus kebangkitan authoritarian resurgence. Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon Yance Arizona, Pemerintah menyampaikan hal- hal sebagai berikut: Bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mekanisme presidential threshold. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. Serta merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang- 255 Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena pengaturan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam ketentuan a quo adalah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 256 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 257 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 258 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan. 3. Bahwa Pemohon I, Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (selanjutnya disebut Yayasan NETGRIT), berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT Nomor 24 Tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan [vide Bukti P-2]. Selanjutnya Pasal 18 angka 1 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT menyatakan Ketua Umum dan/atau salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan dengan sepengetahuan Ketua Umum [vide Bukti P-2]. Adapun berdasarkan Pasal 43 angka 2 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT, dinyatakan bahwa yang menjabat sebagai Ketua Yayasan adalah Sigit Pamungkas, dan yang menjabat sebagai Pengawas adalah Hadar Nafis Gumay [vide Bukti P-2]. Selanjutnya Sigit Pamungkas selaku Ketua Yayasan menerbitkan Surat Kuasa Khusus bernomor 01/SKK/YN/2024 bertanggal 9 Agustus 2024 yang memberikan kuasa kepada Hadar Nafis Gumay untuk mewakili Yayasan 259 NETGRIT dalam mengajukan permohonan a quo dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-6]; 4. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan kepemiluan. Pemohon I telah berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan dan menjadi mitra strategis dalam proses tahapan pengawalan Pemilu 2019 dan 2024 dengan meluncurkan aplikasi bernama “Jaga Suara” sebagai salah satu wadah aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Selain itu, Pemohon I juga telah berkontribusi dalam rangka edukasi dan diseminasi mengenai pemilu kepada masyarakat seperti melakukan diskusi terarah (focus group discussion), menerbitkan tulisan, dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu dan demokrasi [vide Bukti P-5]. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I menerangkan: a. Bahwa Pemohon I adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil lainnya, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, dan mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Akta Pendiriannya [vide Bukti P- 2]. b. Bahwa pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan perjuangan Pemohon I untuk membangun masyarakat, bangsa dana negara serta mewujudkan pemilu yang konstitusional sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terutama kepastian hukum terkait pengaturan presidential nomination threshold yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, hak partai politik, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia. c. Bahwa Pemohon I beranggapan Pasal 222 UU 7/2017 telah menyebabkan pelaksanaan pemilu tidak demokratis dan tidak sejalan dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kerugian aktual pada Pemohon I karena dengan berlakunya Pasal a quo telah menghalangi/menghambat Pemohon I dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis serta pembahasan penguatan sistem pemilu di Indonesia. Selain itu Pasal 222 UU 7/2017 juga dianggap 260 melemahkan sistem checks and balances sehingga mereduksi kedaulatan rakyat. Akibatnya, perjuangan Pemohon I untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu agar mampu menghadirkan pluralisme, demokratisme serta free and fair election, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjadi terhambat. d. Dengan demikian, menurut Pemohon I, Pasal 222 UU 7/2017 merupakan hambatan bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan adil sehingga mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan hak konstitusional Pemohon I untuk memperjuangkan demokrasi yang adil dan berintegritas sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon II, Titi Anggraini, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan. Selain sebagai dosen yang mengajar pada bidang studi hukum tata negara, Pemohon II juga merupakan salah seorang pendiri dan pernah menjadi Direktur Eksekutif pada Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu (Perludem). Upaya dan usaha panjang dari Pemohon II dalam mengabdikan diri untuk membangun sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan di Indonsia selama lebih dari 20 tahun, diakui dan dihargai oleh dunia internasional dengan pemberian anugerah Duta Demokrasi Internasional dari The International IDEA kepada Pemohon II. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I menjelaskan: a. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pemohon II juga secara konsisten terdaftar sebagai pemilih dan selalu menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004 hingga yang terakhir di tahun 2024, bahkan untuk seterusnya (vide Bukti P-7). b. Bahwa Pemohon II beranggapan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara aktual dan potensial pada Pemohon II. Adapun kerugian aktual Pemohon II adalah keterbatasan Pemohon II untuk memilih calon-calon alternatif dan beragam dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut terlihat pada disuguhkannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam surat suara sejak tahun 2009. Hal demikian telah merugikan hak Pemohon II untuk mendapatkan alternatif calon pemimpin bangsa yang lebih beragam 261 dan sesuai dengan hati nurani Pemohon II. Sedangkan kerugian potensial Pemohon II adalah apabila keberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 terus dipertahankan, maka Pemohon II juga akan terus dirugikan hak konstitusionalnya untuk mempunyai lebih banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. c. Dengan demikian, menurut Pemohon II, penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 telah merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa sebelum Mahkamah pada kesimpulan para Pemohon memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum bagi pengajuan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan putusan- putusan sebelumnya. Mahkamah melalui putusan-putusannya, selain memberikan kedudukan hukum kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu atau bagi perseorangan adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk bersama-sama mengajukan permohonan [vide Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 66/PUU- XIX/2021], Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum kepada organisasi non- pemerintah atau badan hukum selain partai politik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dengan mempertimbangkan aktivitas organisasi atau badan hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasarnya [vide Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018]. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Pemohon I telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyebabkan Pemohon I secara aktual telah terhalangi haknya dalam mencapai tujuan dan melakukan aktivitas organisasi untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan berintegritas sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasannya [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon I dapat menunjukkan adanya aktivitas yang 262 berkaitan dengan berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji, serta dalam permohonan a quo, Pemohon I telah menunjukkan telah diwakili oleh pihak yang menurut Akta Pendiriannya berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, yaitu Hadar Nafis Gumay selaku Pengawas yang bertindak berdasarkan pemberian Kuasa dari Sigit Pamungkas selaku Ketua Umum. Adapun berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan karena hak konstitusional Pemohon II untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi oleh norma Pasal 222 UU 7/2017 yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada Pemohon II sebagai pemilih yang tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide bukti P-7]. Dalam hal ini, Pemohon II telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum Pemohon II dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 263 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 merupakan bentuk penyimpangan terhadap hak partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tidak boleh dilepaskan dari prinsip utama negara demokrasi, yaitu free and fair election, yang berarti setiap peserta pemilu, baik partai politik berparlemen partai politik non-parlemen dan partai politik baru perserta pemilu, memiliki hak yang setara untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ketidaksetaran hak antar partai politik dalam hal mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah menyalahi prinsip utama dalam memaknai Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tidak terpenuhinya hak tersebut, mengakibatkan tereduksinya kaderisasi anggota partai politik dan proses demokrasi internal partai politik. Partai politik justru dipaksa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan agar dapat tetap memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden. 2. Bahwa menurut para Pemohon, penerapan ketentuan presidential nomination threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 dan pemilu serentak secara bersamaan merupakan tindakan/kebijakan yang berlebihan untuk diterapkan di Indonesia dengan alasan untuk mengharmoniskan hubungan presiden dan parlemen. Presidential nomination threshold merupakan fitur untuk membentuk dukungan presiden yang kuat di parlemen dan esensi dari pemilu serentak di Indonesia adalah juga untuk menguatkan presidensialisme. Kecenderungan tidak banyaknya jumlah calon presiden dan wakil presiden yang selama ini hadir dalam pemilu di Indonesia dapat diartikan bahwa agenda penguatan dukungan Presiden di parlemen telah sangat baik direpresentasikan oleh pemilu serentak. Selain itu, terdapat kecenderungan coalitional presidentialism yang lazim terjadi di Indonesia, yang mencegah terjadinya deadlock (dalam presidensialisme multipartai). Dengan demikian, perpaduan kebijakan presidential nomination 264 threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 dan pemilu serentak yang dilaksanakan secara bersamaan menjadi berlebihan karena dapat mengubah peta pemerintah dari divided government menjadi majority government. Hal demikian justru melemahkan sistem presidensial terutama dari segi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, penerapan presidential nomination threshold berdampak pada dinamika pembentukan undang-undang. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dipandang sebagai ketentuan yang berlebihan bila diterapkan dalam pemilu serentak di Indonesia karena berujung pada lahirnya koalisi-koalisi gemuk dalam kontestasi Pilpres, yang akan berimplikasi pula pada terjadinya over coalition dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan perundang-undangan. Terjadainya over coalition ini didasari pada pertimbangan pragmatis kepentingan partai politik untuk melakukan koalisi dalam mempersiapkan pemilu selanjutnya, alih-alih berperan sebagai pelaksana mandat rakyat. Dengan demikian, ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan asas adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, ketentuan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi prinsip checks and balances dimana berimplikasi pada lembaga negara dalam hal ini DPR RI tidak mampu merepresentasikan setiap segmentasi suara rakyat yang merupakan konstituen para anggota DPR RI dalam proses bernegara di Indonesia. Berjalannya pemerintahan koalisi yang terbentuk justru lebih terjadi adanya super power yang dilakukan oleh penguasa tanpa adanya kontrol yang kuat dari koalisi penyimbang. Hal ini secara nyata telah bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis dan demografis, serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada prinsipnya, semakin banyak calon yang tampil, maka representasi keragaman kultural dan politik, legitimasi geografis dan demografis akan semakin tampak dalam pilpres. Tingginya angka ambang batas 20% dari total kursi atau 25% dari total suara sah memaksa partai-partai untuk berkoalisi dengan tidak alamiah semata untuk mencapai ambang batas mendorong 265 kuatnya sentralisasi dukungan sehingga membuka peluang hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Hal tersebut telah mendistorsi semangat persebaran suara yang mewakili kondisi geografis dan demografis Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, ketentuan ambang batas pencalonan presidan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga berdampak mempersempit peluang pencalonan bagi kelompok marjinal terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Menyempitnya jalur pencalonan mengakibatkan prioritas utama dalam prosesi pemenuhan ambang batas jatuh pada kelompok dengan dominasi yang kuat, yaitu laki-laki. Oleh karena Pasal 222 UU 7/2017 telah mengakibatkan ketidakadilan yang jauh lebih besar kepada kaum marjinal, terutama kaum perempuan dalam akses terhadap pencalonan presiden, maka ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan asas pemilu secara adil. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, dalam petitum para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh: a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu anggota DPR.” Atau 2. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: 266 a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR dan Partai Politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR; dan c. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnyanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 dan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2024 dan 13 November 2024. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 November 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), namun kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu paling lambat pada tanggal 21 November 2024. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 267 [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (Golkar) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Buruh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 268 [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti surat/tulisan keterangan DPR, keterangan Presiden, dan keterangan Pemberi Keterangan PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Hanura, PBB, PKS, PKN, dan Partai Perindo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.21] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 269 Bahwa ketentuan atau pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 secara substansial tidak berbeda dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003] maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008], yaitu sama-sama mengharuskan adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas minimal persentase dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian inkonstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah. Terhadap pengujian Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan Pasal 9 UU 42/2008 terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat 3, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan 270 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya; 6. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonanya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 7. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan 271 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D 272 ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur atau tidak jelas; Sementara itu, terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, telah diputus dalam beberapa putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan prematur; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan 273 menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat 274 (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 13. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan 275 menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan 276 menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 24. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 25. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 26. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 277 28. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 29. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat 278 (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji perihal inkonstitusionalitas norma tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah ternyata tidak semua putusan dimaksud mempertimbangkan pokok permohonan yang disebabkan beberapa hal, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau Pemohon menarik permohonan sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Dengan demikian, dalam menilai ihwal permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah yang menilai atau mempertimbangkan pokok permohonan karena pada putusan- putusan tersebut dasar pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam permohonan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, putusan-putusan Mahkamah yang mempertimbangkan pokok permohonan mengenai pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 9 UU 42/2008 dapat ditemukan pada putusan- putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, sehingga rakyat yang secara mandiri mendukung calon independen tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 279 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold menghalangi hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia serta mengakibatkan diskiriminasi terhadap partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi mencerminkan keinginan dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi percaya kepada calon Presiden 280 yang diusung melalui partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold melanggar sejumlah amanat UUD 1945 dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan HAM, serta mengakibatkan monopoli dan oligarki kekuasaan oleh partai-partai tertentu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 9 UU 42/2008 tidak memiliki pijakan konstitusional dan penalaran yang logis karena prosentasenya tidak bisa diketahui sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; Sedangkan untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan oleh Mahkamah terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan diterapkan dalam Pemilu serentak 2019 karena bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu. Mahkamah dalam amar 281 putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai berlaku untuk Pemilu 2024 karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung presidential threshold Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional 282 tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka presidential threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada alasan logis mengapa syarat perolehan kursi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus 20% (dua puluh persen). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan a quo dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan-putusan sebelumnya sebagaimana Mahkamah uraikan di atas, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv) alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal; (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya presidential threshold namun mempersoalkan besaran angka persentase dalam presidential threshold tersebut. Adapun alasan permohonan a quo pada pokoknya mengemukakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menyebabkan ketidakadilan bagi para Pemohon karena sebagian partai politik akan terhalang untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang selanjutnya berimplikasi pada 283 terbatasnya pilihan calon presiden dan wakil presiden yang merepresentasikan keragaman kultural, politik, geografis dan demografis. Hal demikian menurut para Pemohon juga mengurangi peluang keterwakilan perempuan untuk dipilih, serta di sisi lain dapat melemahkan checks and balances dalam sistem presidensial akibat kecenderungan koalisi besar (over coalition) partai politik. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan-permohonan sebelumnya. Para Pemohon dalam petitum pada pokoknya meminta Mahkamah agar terkait Pasal a quo dimaknai terdapat tiga kategori partai politik dan/atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan/mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.22] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian para Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan 284 implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon a quo secara formal harus dinyatakan kehilangan objek. [3.24] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.25] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 285 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alifah Rahmawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 286 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati