101/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 101/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ghea Giasty Italiane, S.H. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Perum Duta Suryaland Blok B.6 Nomor 23 RT/RW 001/012 Kertamukti, Cibitung, Bekasi sebagai--------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Desy Febriani Damanik, S.H. Pekerjaan : Pengacara Alamat : Apartemen Kalibata City Unit L/02/AB RT/RW 001/011 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos, M.M. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Tambak II Nomor 6 Komplek Polri RT/RW 009/005 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. SALINAN 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 101/PUU-XX/2022 pada 12 Oktober 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 November 2022 dan diterima Mahkamah pada 7 November 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, inter alia, untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [“UU MK”] (vide Bukti P-3), Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [“UU Kekuasaan Kehakiman” (vide P-4) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [“UUP3”] (vide P-5), yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” 3 Pasal 10 ayat (1) UU MK “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...).” Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...).” Pasal 9 ayat (1) UUP3 “Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) menjaga agar UU yang secara hirarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (unconstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya. 4. Bahwa kewenangan MK untuk menguji materiilkan UU terhadap UUD 1945, sebagaimana disebutkan terdahulu, berlaku bagi semua UU yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal I angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK [“UU MK Perubahan”] (vide P-6) yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU MK, yang mengatur pembatasan kewenangan MK untuk menguji materiilkan UU yang diterbitkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Bahkan, pengesampingan akan keberlakuan Pasal 50 UU MK telah diafirmasi oleh MK itu sendiri melalui putusannya dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004. 4 5. Bahwa memperhatikan kewenangan MK untuk melakukan uji materiil sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon merasa rumusan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” dan frasa “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sepanjang mengenai aturan tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai hak-hak konstitusional para Pemohon. 6. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mengajukan Permohonan a quo perihal uji materiil Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, maka MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif. 2. Bahwa pengakuan hak setiap WNI untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat). UU sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [“DPR RI”] dan Presiden RI dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga, sistem checks and balances berjalan dengan efektif. 3. Bahwa MK berfungsi, antara lain, sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap WNI. MK merupakan badan yudisial yang bertugas untuk menjaga HAM sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, para Pemohon kemudian memutuskan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945. 5 4. Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan yang diujimateriilkan, MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil ratione personae, yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 5. Bahwa pengaturan mengenai syarat formil ratione personae yang digunakan untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di hadapan MK tertuang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [“PMK No. 06/PMK/2005”] yang sama-sama berbunyi berikut ini: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat formil ratione personae yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan (in casu para Pemohon) untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) di muka persidangan. Adapun syarat-syarat formil yang dimaksud adalah (i) para Pemohon harus termasuk ke dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU MK; dan (ii) para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh berlakunya UU a quo. Dengan kata lain, beban pembuktian (burden of proof) untuk menunjukkan keterpenuhan syarat formil yang dimaksud, berada pada tangan para Pemohon. 7. Bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, untuk dapat mengajukan suatu perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, MK melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 6 Mahkamah Agung juga mengakui kedudukan hukum pembayar pajak (tax payer), sebagaimana dikutip berikut ini: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.” 8. Bahwa atas dasar pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan di atas, berikut ini disampaikan uraian terperinci mengenai kedudukan hukum para Pemohon terhadap Permohonan a quo atas dasar kapasitasnya sebagai (A) seorang WNI (B) yang memiliki kepentingan konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang diujikan. Selain itu, (C) para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo atas dasar kapasitasnya sebagai pembayar pajak (tax payer), sebagaimana dijabarkan infra. 1) PARA PEMOHON ADALAH SEORANG WARGA NEGARA INDONESIA 9. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat; c. Badan hukum publik atau privat; dan d. Lembaga negara. 10. Sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas para Pemohon yang mengajukan Permohonan a quo adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216067105900009 atas nama Ghea Giasty Italiane, (vide Bukti P-7), NIK 1403096802874734 atas nama Desy Febriani Damanik (vide Bukti P-10), dan NIK 3171066903850003 atas nama Anyelir Puspa Kemala (vide Bukti P-11) 7 11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, para Pemohon dalam Permohonan a quo memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan terhadap Pasal 7 UUD 1945. 2) PARA PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL 12. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang para Pemohon miliki, para Pemohon harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 13. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, telah menjadi pendirian MK bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (in casu para Pemohon), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa memperhatikan kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, para Pemohon berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap Permohonan a quo atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 15. Bahwa sehubungan dengan syarat pertama, para Pemohon merupakan subjek hukum berupa WNI perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 16. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang setiap warga negara mempunyai hak atas sebuah kepastian hukum. Dalam hal ini adanya 8 ketidakselarasan antara frasa “atau” dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu dengan Pasal 7 UUD 1945 yang sebagai acuan dibentuknya Pasal 169 huruf n UU Pemilu. 17. Bahwa akan hal tersebut akan menimbulkan kekeliruan terhadap proses Pemilu yang akan diselenggarakan dikarenakan adanya ketidakpastian hukum. 18. Bahwa sehubungan dengan syarat kedua, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena keberlakuan keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945. Implikasi dari diberlakukannya ketentuan a quo dapat mengakibatkan para Pemohon untuk kehilangan kesempatan dalam memilih calonnya yang akan mengajukan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden. 19. Bahwa dalam hal ini para Pemohon mempunyai hak pilih yang dimana dinyatkan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.” 20. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut membuat hak para Pemohon untuk memilih dalam proses pemilu dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak ada satupun yang dapat membatasi hak tersebut. 21. Bahwa sehubungan dengan syarat ketiga, kerugian konstitusional yang para Pemohon rasakan tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Potensi kerugian yang dapat para Pemohon terima menurut penalaran yang wajar dapat diukur dari tidak jelasnya dan pertentangan antara Pasal 169 huruf n UU Pemilu dengan Pasal 7 UUD 1945 yang mengakibatkan keraguan atau ketidakpastian hukum terkait apakah calon yang sudah menjalankan 2 (dua) periode masa jabatan dengan jabatan yang sama dapat mencalonkan diri lagi namun dengan jabatan yang berbeda? 22. Bahwa sehubungan dengan syarat keempat, kerugian konstitusional yang para Pemohon rasakan tersebut timbul akibat diberlakukannya ketentuan 9 a quo yang membatasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) masa jabatan sehingga menimbulkan pembatasan hak para Pemohon untuk memilih. Terkait hal ini membuat para Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah mejabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagi Wakil Presiden. 23. Bahwa sehubungan dengan syarat kelima, para Pemohon berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang para Pemohon rasakan tersebut tidak akan terjadi lagi kalau Permohonan a quo dikabulkan. Dasar pemikiran ini berlandaskan pada pendapat Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (2016: 123) dalam bukunya yang berjudul “Mengawal Konstitusionalisme”, mengenai hubungan dari Mahkamah Agung [“MA”] beserta seluruh peradilan dibawahinya dengan MK, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua lembaga tersebut harus menghormati prinsip-prinsip yang dianut dalam proses peradilan dan prinsip negara hukum guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 24. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo akan menjadi landasan kepada setiap warga negara yang akan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden agar tidak mengalami keraguan dan ketidakpastian hukum kembali. 25. Bahwa dengan terpenuhinya kelima syarat mutlak di atas, maka sudah seharusnya MK menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional, sehingga permohonan a quo harus diperiksa dan diputus oleh MK. III. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL 1. Bahwa bertalian dengan permohonan a quo, para Pemohon berpandangan bahwa keberlakuan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” dan frasa “selama 2 (dua) kali masa kabatan dalam jabatan yang sama” dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah bertentangan dengan Sila Kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Landasan filosofi seperti inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk dituangkan ke dalam UUD 1945, sebagai Konstitusi Indonesia. 2. Bahwa Sila Kelima Pancasila yang menitikberatkan pada aspek keadilan sosial, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan (2011:1) dalam 10 tulisannya yang berjudul “Pesan Konstitusional Keadilan Sosial” di Malang pada tanggal 12 April 2011 yang menyatakan bahwa: “Keadilan Sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.” 3. Bahwa mengingat nilai-nilai dari Pancasila merupakan sumber hukum dari batang tubuh UUD 1945, maka dengan tidak sesuainya nilai-nilai pengaturan dalam ketentuan UU Pemilu yang dimohonkan untuk diujimateriilkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, dapat dipastikan ketentuan a quo akan bertentangan juga dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. 4. Bahwa dalam memaknai pengaturan HAM dalam UUD 1945 tak dapat dipungkiri MK dapat pula merujuk kepada ketentuan yang terkandung di dalam instrumen HAM internasional yang mengikat bagi Indonesia (Kurnia, 2015: 134-135). Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengakui bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam hukum internasional. 5. Bahwa sehubungan dengan hal ini, keberadaan Hukum HAM Internasional ditegaskan dan diakui melalui Butir (d) Bagian Menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [“UU HAM”]. Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut telah para Pemohon kutipkan berikut ini: Bagian Menimbang Butir (d) UU HAM “Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen 11 internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia” Penjelasan Umum UU HAM “Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.” 6. Bahwa pengakuan terhadap instrumen HAM internasional sebagai hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia kembali ditegaskan MK dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang uji materiil terhadap UU ITE, yang menyatakan: “(...) Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (...)” 7. Bahwa untuk konteks kerangka hukum HAM yang berlaku di Indonesia, Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M. Hum., (2017: 217) dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”, telah menyatakan bahwa Indonesia sejak awal telah mengakui nilai-nilai universal dari HAM, yang mana pernyataannya dikutip sebagai berikut: “Bangsa Indonesia sebenarnya sejak awal telah mengakui sifat universal dari hak asasi manusia, pengakuan bangsa Indonesia terhadap sifat keuniversalan hak asasi manusia tersebut merupakan pengakuan secara politis dalam bentuk nilai moral dan pengakuan secara konstitusional dalam bentuk nilai hukum. Secara politis dalam bentuk pengakuan moral, dapat dilihat dalam pengertian yang lebih bersifat umum pada alinea pertama Pembukaan UUD Tahun 1945, dengan adanya kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, selanjutnya secara konstitusional dapat dilihat dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 tentang pasal-pasal hak asasi manusia, dimana awal kalimatnya menunjuk nilai universal dengan menyebut setiap orang (...).” 12 8. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tidak diragukan lagi bahwa ketentuan hukum di Indonesia mengakui prinsip-prinsip HAM universal. Sehingga, dalam menguraikan dalil para Pemohon terkait dengan pertentangan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945, maka para Pemohon merujuk pula kepada sejumlah ketentuan yang berlaku dalam Hukum HAM Internasional sebagai dasar yang patut dipertimbangkan oleh MK. 9. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka dari itu para Pemohon dalam Permohonan a quo hendak mengajukan uji materiil terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemiilu yang dipandang telah melanggar hak- hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila. Adapun ketentuan UU Pemilu yang dimaksud adalah frasa “Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa kabatan dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 169 huruf n, sebagaimana dikutip berikut ini: Pasal 169 huruf n UU Pemilu “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” 10. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, sebagaimana berikut: Pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kalo masa jabatan.” 11. Bahwa atas dasar landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut ini para Pemohon jabarkan uraian dalil-dalil terkait dengan pertentangan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 dan 28D ayat (3) UUD 1945. 12. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan kata sambung “dan” adalah untuk menyatakan sifat Kumulatif. Terhadap kata sambung “dan” yang berada diurutan awal dalam frasa “Presiden dan Wakil Presiden” pada Pasal 13 7 UUD 1945, memberikan makna awalan bahwa syarat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kedua-duanya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan yang sama. 13. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan (bersama-sama), baik saat masa tahapan didukung oleh partai politik atau gabung partai politik, pencalonan hingga menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 14. Bahwa Frasa “Presiden dan Wakil Presiden” yang berada di awal kalimat dalam Pasal 7 UUD 1945, memberikan penegasan bahwa frasa tersebut bermakna keduanya (Presiden dan Wakil Presiden) dalam satu kesatuan pasangan yang tidak dapat dipisahkan (bersama-sama). 15. Bahwa dalam Pasal 169 huruf n dalam UU Pemilu yang menggunakan kata sambung “atau” sepanjang frasa “Presiden atau Wakil Presiden”, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil presiden yang sama baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda. 16. Bahwa menurut para Pemohon, aturan yang terdapat pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan salah tafsir jika dibandingkan dengan Pasal 7 UU 1945 karena tidak memberikan kepastian terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena Wakil Presiden yang pernah menjabat di priode yang berbeda selama belum 2 (dua) kali menjabat dalam jabatan yang sama bisa saja, ikut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali, apabila berpasangan dengan calon Presiden lainnya. 17. Bahwa menurut para Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sepanjang frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Meskipun dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, 14 walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Lalu, apakah yang dimaksud dari 2 (dua) kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sebagaimana telah dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, telah sesuai dengan pemaknaan dalam frasa “dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama” pada Pasal 7 UUD 1945? 18. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang mana hal ini menimbulkan kerancuan, keraguan serta ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena telah menciderai Hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 19. Bahwa dalam hal ini menurut Jan Michiel Otto yang memberikan penjelasan mengenai Teori Kepastian Hukum dalam situasi tertentu sebagai berikut: 1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui (kekuasaan negara). 2. Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut. 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan 20. Bahwa berdasarkan penjelasan Jan Michiel Otto tersebut menyatakan bahwa adanya kepastian hukum terjadi jika tersedianya aturan-aturan yang jelas yang diterbitkan oleh pemerintah selaku penguasa negara. Dengan adanya ketentuan pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu membuat ketidakselarasan dan menjadi tidak jelas karena menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan Pasal 7 UUD 1945 sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 21. Bahwa selain itu, dengan adanya ketentuan yang ada didalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah 15 Presiden yang sudah menduduki masa jabatan Presiden selama 2 (dua) masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda yaitu Wakil Presiden di periode selanjutnya?; “Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut- turut”, terkait dengan frasa baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 karena bisa saja pasangan yang telah duduk sebagai Presiden maupun Wakil Presiden telah 2 (dua) kali menjabat di posisi tersebut walaupun dengan pasangan yang berbeda, hal ini hanya memfokuskan pada berapa kali calon Presiden maupun Wakil Presiden terpilih, sebab apabila mengacu pada Pasal 169 huruf n, jelas melanggar kontitusi yaitu UUD 1945. 22. Bahwa terkait dengan Pasal 169 huruf n ini, menjelaskan perbedaan persepsi antara Pasal 7 UUD 1945, dengan UU Pemilu, di mana dengan adanya Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hal ini menegaskan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memposisikan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak satu paket, padahal dalam sistem ketatanegaraan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam hal ini yang tidak sejalan dengan pasal 7 UUD 1945. Yang menjadi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Wakin Presiden, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi sudah menjalankan visi misi dengan sangat baik, karena adanya frasa “tidak berturut-turut” hal ini jelas menggariskan baik Presiden maupun Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat diperiode sebelumnya dan menjabat lagi di Priode lainnya dengan pasanagan yang berbeda tetap hanya bisa di hitung 2 (dua) kali, jelas hal ini tidak sejalan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang tidak mensyaratkan demikian. Bahwa terkait dengan adanya Pasal 169 huruf n UU Pemilu, membawa pengaruh yang buruk bagi rakyat, karena apabila dilihat dari konsepnya ini akan berdampak pada program-program kerja yang telah dibuat oleh Presiden dan wakil Presiden, jelas ini sangat-sangat berdampak bagi masyarakat karena kalau mengikuti Pasal 169 huruf n UU Pemilu jelas Presiden atau Wakil Presiden wajib hanya 2 (dua) periode, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut, ini sangat berdampak sebab 16 program-program kerja yang dibuat Presiden dan Wakil presiden, apabila salah satu pihak sudah tidak bisa mencalonkan lagi jelas prokernya sudah tidak bisa dilanjutkan karena berbeda persepsi misalnya: 1. Pembangunan bendungan Tiro di Aceh, 2. Kawasan Ekonomi Khusus, 3. Inland Waterways Cikarang-Bekasi, 4. Bandara di Bali Utara (vide Bukti P-8). 23. Bahwa semua ini dihapuskan dari daftar program kerja pemerintah yang diawal dimasukkan, ini membuktikan dampak kecil yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila terjadi pembatalan tersebut, padahal hal tersebut merupakan penunjang bagi masyarakat, inilah yang terjadi apabila perbedaan konsep dari Presiden dan Wakil Presiden yang sudah direncanakan tetapi di periode selanjutnya berbeda pasangan, jelas ini merugikan hak konstitusional para Pemohon. 24. Bahwa dengan dikeluarkannya statement dari MK yang menyatakan bahwa Presiden dua periode tak dilarang maju cawapres, hal ini menandakan Pasal 7 UUD 1945 tidak mengandung larangan untuk Presiden dua periode maju menjadi Wakil Presiden, karena di dalam UUD tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit. (vide Bukti P-9). IV. PETITUM 1) Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” pada Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama”; 3) Menyatakan frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama pada jabatan yang sama” Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “berturut-turut”; 17 4) Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Program Kerja Presiden Jokowi dan wakil Presiden Yang tidak dilanjutkan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita dari CNN.com “MK: Presiden Dua Periode Tak Dilarang Maju Cawapres”; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 19 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 20 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 169 huruf n UU 7/2017, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. … … n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; …” 2. Bahwa para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional berupa hak atas sebuah kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan karena keberlakuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang mengakibatkan para Pemohon kehilangan kesempatan dalam memilih calonnya yang akan mengajukan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden, padahal para Pemohon mempunyai hak untuk memilih yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini karena menurut para Pemohon Pasal 169 huruf n UU 7/2017 mengakibatkan keraguan atau ketidakpastian hukum terkait dengan calon yang telah menjalankan 2 (dua) periode masa jabatan dengan jabatan yang sama dapat mencalonkan diri lagi namun dengan jabatan yang berbeda. Dengan kata lain, para Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri lagi tetapi sebagai calon Wakil Presiden; 4. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo akan menjadi landasan kepada setiap warga negara yang akan memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali 21 masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-7, P-10, dan P-11]. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo, sehingga para Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat mencalonkan lagi sebagai calon Wakil Presiden. [3.6.2] Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya karena masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya, selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, para Pemohon sama sekali tidak dibatasi atau kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. [3.6.3] Bahwa berkenaan dengan penjelasan syarat kerugian konstitusional para Pemohon apabila permohonan dikabulkan akan menjadikan warga negara memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum adalah kekhawatiran yang tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara yang tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi keberadaan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya. Karena, norma a quo diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, keraguan dan ketidakpastian hukum yang dijelaskan para Pemohon 22 tersebut hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi perseorangan warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berlakunya Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 23 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo 24 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari