100/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 100/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Togi M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Pekerjaan : Dosen Alamat : Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D., Muhammad Fauzan, S.H., M.H., dan James Juan Pangaribuan, S.H., para advokat yang berkantor pada Aristo Pangaribuan & Partners Law Firm, beralamat di Gedung LMPP jalan K.H. Wahid Hasyim No. 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon; 2 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Badan Arbitrase Nasional Indonesia); Mendengar dan membaca keterangan Mahkamah Agung; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 100/PUU-XXII/2024 pada tanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Kemudian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: 3 ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”. 4. Kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”. 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada undang- undang. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih 4 rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya berlakunya suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 8. Berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang telah kami jelaskan diatas, maka dengan ini kami hendak mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 9 UU AAPS khususnya frasa ’yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’, pada UU AAPS, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (frasa yang diuji diberikan penekanan): Pasal 1 angka 9 UU AAPS: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 9. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam hal ini Pasal 1 angka 9 UU AAPS dimana pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang menyatakan sebagai berikut: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Melalui uraian tersebut di atas, kami berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perkara ini. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 5 10. Pertama-tama, izinkan kami menjelaskan latar belakang Pemohon dan mengapa memberikan perhatian terhadap persoalan yang ada di dalam UUAPS, utamanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 1 angka 9 UU AAPS. Pemohon adalah: a. Seorang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Bidang Studi Keperdataan dan Bidang Studi Hukum dan Teknologi yang mengajar mengenai hukum arbitrase sejak tahun 2012 untuk program studi sarjana dan pascasarjana; b. Seorang arbiter yang merupakan anggota dari Chartered Institute of Arbitrators, suatu asosiasi arbiter internasional dari Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, sejak tanggal 13 April 2016 dengan nomor keanggotaan 35368; dan c. Seorang arbiter dan Ketua pada Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (dalam bahasa Inggris disebut National Dispute Resolution Chamber atau disingkat NRDC) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan Fédération Internationale de Football Association atau FIFA. 11. Dalam menjalankan profesinya sebagai dosen, advokat dan arbiter, Pemohon secara langsung menghadapi kesulitan-kesulitan yang nyata yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam UU AAPS yang mengatur mengenai putusan arbitrase internasional dan pelaksanaannya. Misalnya, ketika pemohon melakukan kegiatan belajar-mengajar atau memberikan seminar dengan topik arbitrase internasional, Pemohon menemukan kesulitan dalam menjelaskan mengenai definisi putusan arbitrase internasional, karena campuraduknya pengertian arbitrase internasional di dalam UU AAPS. Penjelasan lebih jauh mengenai campuraduknya pengertian arbitrase internasional ini akan dibahas di dalam bagian argumentasi permohonan. 12. Kemudian, persoalan ini juga timbul ketika sebagai seorang advokat yang menangani perkara arbitrase internasional, Pemohon dihadapkan kepada banyak pertanyaan, misalnya (i) apakah definisi putusan lembaga arbitrase internasional itu mengacu kepada lokasi atau negara di mana putusan tersebut 6 dijatuhkan oleh arbiter? atau (ii) apakah akan ditentukan tanpa paramater dan persyaratan yang jelas berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia sehingga suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah negara Republik Indonesia dapat kemudian dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dialami oleh pemohon, dan pemohon kemudian kesulitan untuk memberikan kepastian dalam memberikan jasa hukumnya kepada yang membutuhkan. 13. Sebagai arbiter dan sebagai Ketua pada NDRC yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum arbitrase, Pemohon juga akan dihadapkan kepada permasalahan yang sama, yaitu kapan suatu putusan arbitrase itu dapat dimaknai sebagai putusan arbitrase nasional atau internasional. Hal ini menjadi penting mengingat perbedaan pengaturan yang ada terhadap putusan arbitrase nasional atau internasional yang diakibatkan oleh frasa yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut. 14. Di dalam permohonan ini, Pemohon juga melampirkan bukti berupa surat elektronik tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Pemohon dimana Pemohon dihadapkan kepada pertanyaan praktis dari majelis arbitrase di Singapore International Arbitration Center (SIAC) mengenai kebingungan bagaimana memaknai suatu putusan arbitrase di Indonesia, apakah internasional atau nasional. Di dalam surat elektronik tersebut, majelis arbitrase di SIAC meminta Pemohon selaku salah satu pihak dalam suatu perkara arbitrase bagaimana memaknai Pasal 1 angka 9 dan Pasal 66 huruf a UU AAPS dan hubungannya dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 03/2023). 15. Namun dikarenakan adanya sifat multi tafsir dari pasal-pasal yang menjadi pertanyaan majelis arbitrase SIAC tersebut maka kemudian Pemohon mengalami kesulitan dalam menanggapi atau menafsirkan pasal-pasal dimaksud. Persoalan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian ”Dampak Yang 7 Terjadi Akibat Percampuran Konsep Teritorial Sempit Dan Luas Dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS” di dalam permohonan ini. 16. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon setidak-tidaknya telah menderita kerugian secara konstitusional baik sebagai dosen, arbiter dan advokat sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 17. Pada penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18. Kemudian, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah Konstitusi menentukan 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 19. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan demikian: 8 (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi 20. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, diperkuat melalui putusan nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945”. 21. Dengan demikian merujuk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, Pemohon dengan kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia, dosen tetap FHUI, arbiter dan juga pimpinan suatu lembaga 9 penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta advokat, telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan ini dengan rincian sebagai berikut: a) Pemohon selaku orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) Pemohon adalah seorang dosen tetap FHUI yang mengajarkan mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa kepada mahasiswanya sehingga pemohon diwajibkan untuk memberikan informasi tentang arbitrase yang akurat, jelas atau dalam hal ini memiliki kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar para mahasiswa yang mendapatkan informasi dari Pemohon sebagai dosen dapat digunakan dan berguna di masa yang akan datang; c) Pemohon selaku seorang advokat yang menerapkan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia seperti Pasal 1 angka 9 UU AAPS agar mendapatkan kepastian hukum agar penerapannya dapat berlaku secara pasti dan akurat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan d) Pemohon selaku arbiter dan pimpinan suatu lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase di PSSI yang menerapkan secara langsung pasal 1 angka 9 UU AAPS agar dapat memutus perkara secara pasti dan akurat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 22. Dalam kedudukan Pemohon tersebut sebagai seorang dosen, arbiter dan advokat telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa: a) Pemohon setidak-tidaknya mengalami kerugian konstitutional yang aktual dan spesifik di dalam tiga aspek. Pertama, dari sisi profesi dosen dimana pemohon mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik dari sisi teoretikal ilmu dan juga praktikalnya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 1 angka 9 UU AAPS maka Pemohon akan mengalami kebingungan dalam memberikan definisi atas putusan arbitrase internasional; 10 b) Kedua, dilihat dari sisi profesi sebagai advokat, pemohon berkewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun konsultasi hukum kepada pencari jasa hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di dalam UU AAPS, pemohon tidak dapat melaksanakan profesi tersebut, karena campuraduknya pengertian antara arbitrase nasional dan internasional di dalam UU AAPS. Hal ini diakibatkan karena Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan arbitrase nasional dan mana yang tergolong sebagai putusan arbitrase internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS; c) Ketiga, apabila dilihat dari sisi Pemohon selaku arbiter pada Chartered Institute of Arbitrators, suatu asosiasi arbiter internasional dari Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan sebagai arbiter dan ketua di NRDC PSSI, Pemohon memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase yang juga memiliki dimensi internasional. Dalam hal ini, ketika Pemohon menjalankan kewenangannya untuk memutus suatu perkara arbitrase dengan menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS, maka pemohon akan memiliki kecenderungan menghasilkan putusan arbitrase yang dapat saja ditafsirkan sebagai putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional tanpa paramater dan persyaratan yang jelas. Multi tafsir ini diakibatkan oleh frasa yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut, yang oleh Pemohon dikonsepkan sebagai percampuran dari asas teritorial yang sempit (suatu putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan arbitrase internasional apabila dijatuhkan di luar wilayah negara tempat putusan akan dilaksanakan) dan asas teritorial yang luas (suatu putusan arbitrase akan dianggap nasional atau internasional tergantung kepada ketentuan hukum negara tempat putusan akan dilaksanakan). Sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d) Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin secara konstitutional dari Pasal 1 angka 9 UU AAPS dikarenakan makna yang dikandung pasal tersebut tidak jelas dan tidak dapat diimplementasikan secara jelas. Sehingga pasal ini jelas telah 11 bertentangan dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e) Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan uji materi ini harus dilihat dalam konteks upaya pemohon untuk memulihkan kerugian konstitutional akibat adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pasal tersebut dalam UU AAPS. 23. Kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon ini, sangat mungkin terjadi kepada warga negara yang lain, utamanya yang berhubungan dengan proses arbitrase. Pertama, setiap subjek hukum yang melakukan perjanjian arbitrase secara internasional akan mengalami dampak ketidakpastian hukum tentang status forum arbitrasenya itu sendiri. Baik sebagai pencari keadilan, dosen, advokat, mahasiswa dan arbiternya itu sendiri. Dampak dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan UU AAPS ini bukan saja berlaku kepada Pemohon, tetapi juga warga negara lain yang memiliki hak konstitutional yang sama dengan Pemohon. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN A. FRASA ”Putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional” dalam PASAL 1 ANGKA 9 UU AAPS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM (i) Peraturan Pelaksanaan dan Perkembangan Teknologi Arbitrase Online Semakin Memperlihatkan Ketidakpastian Hukum yang Ditimbulkan oleh pasal 1 angka 9 UU AAPS 24. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disingkat UU AAPS telah mengatur tentang hukum arbitrase di Indonesia sejak tahun 1999. Artinya, sudah 25 tahun undang-undang ini mengatur hukum arbitrase di Indonesia. Selama 25 tahun sejarahnya hanya ada beberapa pasalnya yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat berdasarkan web Mahkamah Konstitusi hingga saat ini ada 4 (empat) [Putusan Mahkamah 12 Konstitusi RI No: 15/PUU-XII/2014 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemohon Ir. Darma Ambiar, M.M. dan Drs. Sujana Sulaeman tertanggal 11 November 2014; Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 26/PUU-XV/2017 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemohon Zainal Abidinsyah Siregar tertanggal 31 Agustus 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 4/PUU-XXII/2024 dengan Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Pemohon Diding Jalaludin, S.H. tertanggal 13 Feb 2024. Dikutip dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=arbitra se; Diakses pada 19 Agustus 2024, pukul 13.40 WIB] termasuk permohonan pengujian ini yang mengajukan pengujian UU AAPS, tetapi belum ada yang melakukan pengujian tentang definisi putusan arbitrase internasional seperti permohonan ini. 25. Namun yang menjadi pertanyaan, setelah 25 tahun, mengapa baru sekarang diajukan pengujian terhadap pasal yang ada di UU AAPS ke Mahkamah Konstitusi? Hal ini mungkin menjadi pertanyaan yang terlintas di benak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini. 26. Jawaban atas pertanyaan tersebut utamanya karena melihat pelaksanaan dari frasa pasal yang memberikan definisi putusan arbitrase internasional tersebut. DI dalam peraturan pelaksanaannya yang baru keluar pada tahun 2023, terlihat bahwa ambiguitas pasal tersebut membuat pasal-pasal pelaksanaannya menjadi membingungkan. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 03/2023), tepatnya pada pasal 7 ayat (6) yang pada 13 intinya mengatur tentang terbukanya jalan bagi pengurus arbitrase untuk mendaftarkan surat kuasa untuk mendaftarkan putusan arbitrase. Dengan logika seperti itu, artinya, definisi internasional dari suatu putusan arbitrase seolah-olah ditentukan melalui domisili lembaga arbitrasenya. Padahal, lembaga arbitrase sebetulnya bukanlah ”pemilik” putusan arbitrase, dan fungsinya hanya menjalankan administrasi arbitrase. Dampak dari logika penafsiran putusan arbitrase internasional yang ada dalam PERMA tersebut akan dijelaskan selanjutnya pada bagian ”dampak ketidakpastian hukum” dalam permohonan ini. 27. Ambiguitas peraturan pelaksanaan itu akan menjadi lebih nyata ketika dihadapkan kepada fakta bahwa banyak arbitrase internasional juga dilakukan secara online. Sehingga, ketika persidangan dilakukan secara online, mendefinisikan elemen internasional akan semakin menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 28. Berdasarkan kedua hal tersebut, Pemohon beranggapan bahwa walaupun UU AAPS sudah berusia 25 tahun, perkembangan situasi seperti peraturan pelaksanaan dan perkembangan teknologi semakin memperlihatkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan di dalam pasal tersebut. 29. Oleh sebab itu, dalam mengajukan permohonan ini, kami menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji terhadap Pasal 1 angka 9 UU AAPS. (ii) Unsur Ketidakpastian Hukum yang Ditimbulkan oleh Pasal 1 angka 9 UU AAPS 30. Pada dasarnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 membahas mengenai asas Kepastian Hukum. Di dalam literatur ilmu hukum, Kepastian Hukum atau disebut sebagai ”legal certainty” banyak dibahas dalam literatur hukum barat yang kemudian diadaptasi kedalam literatur hukum di Indonesia; 31. Di literatur barat, ada beberapa akademisi yang diketahui telah menjelaskan teori kepastian hukum seperti contohnya Lon Fuller yang menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila 8 (delapan) asas tersebut tidak terpenuh, maka hukum 14 yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. [Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58]. 32. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu. 2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik. 3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem. 4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. 5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan. 6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah- ubah. 8. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah- ubah. 33. Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan; 34. Kemudian, Ronald Dworkin menjelaskan dalam Teori penafsiran adalah hukum sebagai integritas yang merupakan kesatuan dari 3 (tiga) nilai yang sangat berkaitan yaitu justice, fairness dan procedural due process yang terkait satu sama lain sehingga dapat menghasilkan keputusan 15 yang berbobot dari sisi hukum maupun moral, ketiga nilai tersebut adalah: a. Nilai Justice menekankan pada kualitas hasil akhir suatu keputusan publik yang harus melindungi hak-hak individual dalam cara-cara yang paling dapat diterima moral. b. Nilai Fairness adalah prinsip prinsip yang terkait dengan penghargaan dan kepatuhan terhadap hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh apparat penegak hukum. c. Nilai procedural due process menuntut kepatuhan terhadap norma- norma yang ada baik saat menetapkan hukum baru ataupun saat hukum diterapkan dalam kasus-kasus unik. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. [Khudzaifah Dimyati, Et.al., Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 51-52] 35. Selanjutnya, Herbert Lionel Adolphus Hart menjelaskan bahwa kadang- kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum. [Herbert Lionel Adolphus Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford University Press, 1961)] 36. Lalu, ada Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: 1) Keadilan (Gerechtigkeit); 2) Kemanfaatan(Zweckmassigkeit); dan 3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). [Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19] 37. Berdasar dari buah pikiran tersebut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu: 16 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. [Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die rechtswissenschaft, Stuttgart: Koehler Verlag, 1961, hlm. 36] 38. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang- undangan; 39. Pada hakikatnya, apabila kita melihat kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para akademisi yang telah disebutkan diatas, terdapat 3 (tiga) elemen utama mengenai kepastian hukum, yaitu Pertama, tentang kejelasan norma (clarity), Kedua, mengenai bagaimana hukum dapat memberikan kepastian tentang kejadian yang akan datang (prospectivity), dan terakhir mengenai konsistensi tentang pelaksanaan norma tersebut (constanty); [lihat Fuller; Fuller, Lon L. The Morality of Law. Revised ed. New Haven: Yale University Press, 1969. Hal 33- 39 tentang clarity, 39-46 tentang 39-46 dan constancy 46-51] 40. Dapat dikatakan bahwa ketiga elemen utama ini memberikan definisi dari Kepastian Hukum itu sendiri, dan dalam hal ini Pasal 1 angka 9 UU AAPS sama sekali tidak memenuhi kriteria ketiga elemen dimaksud; 41. Karena, apabila djiabarkan, mengenai kejelasan norma (clarity), Pasal 1 angka 9 UU AAPS tidak jelas dan bahkan multi tafsir, kemudian mengenai bagaimana hukum dapat memberikan kepastian tentang kejadian yang akan datang (prospectivity), Pasal 1 angka 9 UU AAPS 17 juga tidak memenuhi karena dapat saja kedepannya akan ada perbedaan antara putusan nasional atau internasional, serta mengenai konsistensi (constanty), Pasal 1 angka 9 UU AAPS juga telah membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan tidak konsisten; 42. Dari rumusan tersebut, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana ketidakpastian hukum itu lahir karena pengaturan norma yang multi interpretatif. Akibatnya, pelaksanaan dari norma tersebut tidak konsisten karena tidak ada parameter yang pasti; 43. Oleh karenanya, jelas bahwa Pasal 1 angka 9 UU AAPS memang benar tidak memenuhi asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. B. KONSEP TERITORIAL SEMPIT DAN KONSEP TERITORIAL LUAS YANG MELEKAT PADA PASAL 1 ANGKA 9 UU AAPS 44. Pada bagian ini kami akan menjelaskan mengenai alasan-alasan kami tentang adanya ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS; 45. Dimana pasal tersebut telah melahirkan setidaknya 2 (dua) konsep teritorial sebagaimana tabel dibawah ini: No. Konsep Teritorial Sempit Konsep Teritorial Luas 1 Frasa Pertama Pasal 1 angka 9 UU AAPS Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS 2 Bunyi Frasa: ‘dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia’ Bunyi Frasa: ’atau yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ 18 3 Penafsiran: Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat ditentukan berdasarkan teritorial dimana putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase. Penafsiran: Semua putusan arbitrase dapat menjadi putusan arbitrase internasional tergantung diskresi dari hakim, karena tidak ada parameter yang jelas, atau tidak ada indikator yang jelas dan tidak terdapat ketentuan penjelasan pada UU AAPS Tabel 1 46. Terlihat dari tabel 1 diatas bahwa kedua konsep teritorial saling bertolak belakang. Padahal, konsep penyelesaian sengketa arbitrase hadir karena para pihak memerlukan kepastian hukum tentang penyelesaian sengketa. Hal mana yang sulit untuk didapatkan melalui pengadilan umum, yang memerlukan proses yang tidak sebentar dalam penyelesaian sengketa; 47. Akibatnya, timbul 2 (dua) konsep teritorial yang berbeda dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum, yang secara detail akan kami jelaskan sebagaimana poin- poin dibawah ini: 47.1. Konsep Teritorial Sempit Pada Frasa ‘Dijatuhkan Oleh Suatu Lembaga Arbitrase Atau Arbiter Perorangan Di Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia’ Pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS 47.1.1. Apabila kita merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS, yang menyatakan bahwa: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 47.1.2. Pada dasarnya Pasal ini memberikan definisi dari Putusan Arbitrase Internasional, yang dapat dilihat bahwa dalam pasal 19 ini terdapat frasa ‘dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia’ (Frasa Pertama); 47.1.3. Frasa ini menjelaskan bahwa negara indonesia, menganut konsep teritorial sempit dalam mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, dimana suatu putusan arbitrase internasional dapat ditentukan hanya berdasarkan tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut tanpa memperhatikan faktor lain; 47.1.4. Konsep ini tentunya tidak berdiri dengan sendirinya di negara Indonesia, melainkan diadopsi dari Konvensi New York 1958 (Konvensi New York), yang juga telah menjadi bagian dari hukum positif nasional melalui Keputusan Presiden No 34 tahun 1981; [Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards"] 47.1.5. Di dalam konvensi tersebut, disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang kemudian diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain. Kalimat asli aturan tersebut di dalam bahasa Inggris berbunyi: "This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought." yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu "Konvensi ini berlaku untuk pengakuan dan penegakan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara selain negara tempat pengakuan dan penegakan putusan tersebut diminta, dan timbul karena 20 perbedaan antara orang, baik secara fisik maupun hukum. Konvensi ini juga berlaku untuk putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di Negara tempat pengakuan dan penegakannya diminta." 47.1.6. Ini artinya, frasa pertama dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS telah sejalan dengan ketentuan Konvensi New York yang telah diakui dunia secara global dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional dan hal ini memang memudahkan kita dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional. 47.2. Konsep Teritorial Luas Pada Frasa ’yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ Pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS 47.2.1. Kemudian, ternyata pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS, terdapat juga frasa lain sebagai alternatif untuk mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional yang dapat dilihat sebagaimana dibawah ini: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Terdapat kata ’atau’ yang diikuti dengan frasa ’yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ (Frasa Kedua). 47.2.2. Kata ’atau’ dalam pasal ini menjelaskan bahwa terdapat alternatif lain selain daripada konsep teritorial sempit sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu konsep teritorial luas; 47.2.3. Konsep teritorial luas berdasakan Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini didefinisikan secara sederhana bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat ditentukan berdasarkan 21 ketentuan hukum Republik Indonesia yang dapat menganggap putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional; 47.2.4. Secara praktis, dikarenakan tidak ada ketentuan khusus yang dapat menganggap suatu putusan arbitrase internasional dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, maka proses kategorisasi definisi putusan arbitrase internasional menjadi tidak memiliki indikator yang jelas. Akibatnya, permasalahan ini akan membuka ruang multi interpretasi, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian hukum yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum; 47.2.5. Artinya, seluruh putusan arbitrase dapat saja menjadi putusan arbitrase internasional dikarenakan penentuan ini hanya didasarkan pada penafsiran hakim semata tanpa indikator yang jelas. Dengan rumusan tersebut di atas, mudah saja suatu putusan arbitrase nasional kemudian dianggap menjadi internasional dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena didalam frasa kedua tersebut tidak terdapat paramater atau indikator yang jelas, untuk kemudian dapat digunakan sebagai penentu putusan arbitrase internasional sehingga jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum; 47.2.6. Dalam literatur hukum di Indonesia, ketidakpastian hukum yang lahir dari pasal 1 angka 9 UU AAPS ini pernah terjadi di dalam kasus PT Pertamina melawan PT Lirik Petroleum di lembaga ICC yang ada di Perancis pada tahun 2006. [Selain di Paris, ICC sendiri memiliki kantor domilisi lembaga di New York, Sao Paolo, Singapore, Abu Dhabi dan Honkong. Singkatnya, dalam perkara ini, pada tahun 2006, PT Lirik Petroleum mengajukan gugatan terhadap PT Pertamina atas dugaan wanprestasi atau pelanggaran isi kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yang dilakukan PT Pertamina melalui lembaga arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, yang didaftarkan ke ICC dengan register perkara No. No. 14387/JB/JEM pada tanggal 25 Mei 2006 dengan tempat pelaksanaan Arbitrase 22 yaitu di Jakarta, Indonesia, dan Majelis Arbitrase yang tersusun atas 3 (tiga) orang yaitu Dr H. Priyatna Abdurrasyid yang berkebangsaan Indonesia sebagai Arbiter anggota, Fred B.G. Tumbuan yang berkebangsaan Indonesia sebagai Arbiter anggota dan Michael Pryles yang berkebangsaan Australia sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan hukum yang dipakai adalah hukum Republik Indonesia. Sumber: Joan Elma T. Margie, ”Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Putusan Arbitrase International Chamber of Commerce Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, Universitas Indonesia 2011. Skripsi ini membahas permasalahan hukum antara PT Pertamina dan PT Lirik Petroleum yang dapat diunduh pada perpustakaan Universitas Indonesia dengan alamat: https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20334219]. Singkatnya, sengketa ini berawal dari Gugatan PT Lirik Petroleum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Pertamina pada tahun 2006 melalui lembaga ICC, para pihak menentukan proses arbitrase untuk dilaksanakan di Jakarta, dan diputus di Jakarta pada tahun 2009 [Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM (Putusan Arbitrase ICC) yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009, dalam proses arbitrase ini Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang pada intinya memerintahkan agar PT Pertamina untuk membayar uang ganti rugi kepada PT Lirik Petroleum. Karena menganggap putusan tersebut adalah putusan internasional, walaupun sidang dan putusan dijatuhkan di Jakarta, PT Lirik Petroleum kemudian mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kemudian PT Pertamina mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sumber: Margie, lihat sumber pada footnote No. 4] yang menyatakan pada intinya memerintahkan agar PT Pertamina untuk membayar uang ganti rugi kepada PT Lirik Petroleum. Pada perkara ini, walaupun lembaga arbitrasenya adalah ICC yang berdomisili di Paris, terdapat fakta putusannya dijatuhkan di Jakarta, Indonesia dan para pihak pun telah menyetujui dalam klausula arbitrase, bahwa putusan dijatuhkan di Jakarta, Indonesia. Akibatnya, terdapat perdebatan (disamping perdebatan lainnya) mengenai definisi putusan nasional dan internasional di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Peninjauan Kembali ketika putusan tersebut mau didaftarkan. 23 47.2.7. Singkatnya, dalam perkara ini, PT Lirik Petroleum beranggapan bahwa penggunaan Pasal 1 angka 9 UU AAPS tidak hanya terbatas pada asas teritorial saja untuk dapat menentukan suatu putusan arbitrase internasional, melainkan terdapat konsep alternatif lain yang dapat menjadi acuan dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional yaitu konsep teritorial luas yang melekat pada Frasa Kedua dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS. Karena di dalam perjanjian dagang di antara mereka ada elemen ”internasional” yakni pembayaran melalui mata uang US Dollar, menggunakan bahasa asing serta lembaga arbitrase ICC berdomisili di Paris. Karena unsur- unsur tersebut, hakim di tingkat PN menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan internasional. Padahal, tidak ada ketentuan hukum Indonesia yang secara tegas mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional. 47.2.8. Sedangkan di dalam kasus ini, PT Pertamina beranggapan sebaliknya, bahwa pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS hanya terdapat konsep teritorial sempit saja. Kedua anggapan ini kemudian menimbulkan permasalahan teknis lanjutan dikarenakan adanya percampuran 2 (dua) konsep teritorial Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini yang akan kami jelaskan dampak-dampaknya pada bagian dibawah. 47.3. Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS Menimbulkan Ketidakpastian Hukum 47.3.1. Dalam hal ini, Ketidakpastian Hukum yang timbul pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS terlahir dari suatu norma. Norma ini kemudian menyebabkan implementasi dari Frasa kedua dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS melanggar prinsip Kepastian Hukum yang memiliki elemen kejelasan norma (clarity), bagaimana hukum dapat memberikan kepastian tentang kejadian yang akan datang (prospectivity), dan terakhir 24 mengenai konsistensi tentang pelaksanaan norma tersebut (constanty); 47.3.2. Maka, ketika prinsip kepastian hukum di dalam norma tersebut dilanggar, sudah dapat dipastikan bahwa implementasinya tidak akan konsisten dan kemudian akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Karena masalah ketidakpastian hukum tersebut lahir dari ambiguitas sebuah norma yang melahirkan multiinterpretasi; 47.3.3. Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS, jelas telah melahirkan ambiguitas tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Karena adanya frasa "yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional" yang memicu ketidakpastian hukum; 47.3.4. Sebagaimana dijelaskan, frasa tersebut melahirkan interpretasi yang berbeda-beda karena tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi putusan internasional selain UU AAPS ini. Akibatnya, tidak ada parameter pasti tentang apa itu putusan arbitrase internasional. Artinya meskipun para pihak telah sepakat bahwa domisili arbitrasenya (seat of arbitration) tertera di dalam kontrak, tetapi dengan penggunaan Pasal 1 angka 9 UU AAPS dapat saja kemudian ditafsirkan berbeda oleh hakim Indonesia ketika akan melaksanakan putusan tersebut di Indonesia; 47.3.5. Dalam implementasinya, terdapat suatu perkara tentang pendaftaran putusan arbitrase internasional yaitu perkara antara PT Pertamina melawan PT Lirik Petroleum, yang menggambarkan tentang betapa multi tafsir Pasal 1 angka 9 UU AAPS dalam penggunaannya. Dan juga dibentuknya Perma 03/2023 yang membuktikan bahwa terdapat suatu peraturan tentang surat kuasa yang membuka peluang pengurus lembaga arbitrase untuk mendaftarkan suatu putusan; 25 47.3.6. Artinya, hal ini merefleksikan ambiguitas yang terjadi tentang menentukan domisili sebuah putusan arbitrase. Misalnya, suatu putusan arbitrase dikelola oleh SIAC Singapore, akan tetapi para pihak sepakat agar di domisili arbitrasenya di Jakarta. Apakah kemudian pengurus arbitrase SIAC Singapore dapat mendaftarkan putusan tersebut? Kemudian, apakah putusan tersebut dapat ditentukan melalui domisili lembaga atau tempat dijatuhkannya? 47.3.7. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa frasa kedua dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS adalah merupakan suatu norma yang ambigu, yang kemudian berakibat ambigu pula pelaksanaannya. 47.4. Pasal 66 dan Pasal 67 sebagai Pelaksanaan Pasal 1 angka 9 UU AAPS dapat diartikan menganut asas teritorial sempit dan bukan asas teritorial luas 47.4.1. Sebagaimana diketahui bahwa, Pasal 1 angka 9 disusun sebagai Ketentuan Umum dalam UU AAPS, sehingga pasal ini akan berkaitan dengan sejumlah pasal-pasal lainnya yang ada di dalam UU AAPS; 47.4.2. Dapat dilihat bahwa Pasal 1 angka 9 UU AAPS berkaitan langsung dengan Pasal 66a dan Pasal 67c UU AAPS yang mana kedua pasal tersebut justru menganut asas teritorial sempit. Sehingga, kedua pasal tersebut akan bertentangan dengan asas teritorial luas yang juga dianut di dalam Pasal 1 angka 9.Artinya, ketika frasa kedua dinyatakan inkontitutional, hal tersebut justru meluruskan logika teritorial sempit yang sejatinya dianut oleh UU AAPS. 47.4.3. Pasal 66a UU AAPS menyatakan bahwa: “Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai 26 pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.” Melihat redaksi di dalam pasal ini, elemen utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah dimana putusan tersebut dijatuhkan. Konsep ini merupakan “jantung” dari pelaksanaan asas teritorial sempit dalam menentukan elemen internasional suatu perkara. 47.4.4. Sedangkan di dalam Pasal 67c UU AAPS, menyatakan bahwa ”syarat berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan”. Artinya, persyaratan ini menegaskan bahwa indikator utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah domisili dimana putusan tersebut dijatuhkan. Ketika indikator ini terpenuhi, maka tidak perlu lagi mencari alasan lainnya dalam menentukan sifat domestik atau internasional suatu putusan. 47.4.5. Dengan demikian, logika pasal-pasal di dalam UU AAPS itu sendiri (dalam hal ini Pasal 1 angka 9, Pasal 66a serta Pasal 67c) ternyata juga bertentangan. Akibatnya, lahir sebuah ketidakpastian hukum yang nyata di dalam pelaksanaan UU AAPS. 47.4.6. Ditambah lagi, meskipun Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini adalah suatu Ketentuan Umum, namun ternyata sebenarnya Pasal 1 angak 9 UU AAPS ini tidak berdampak sedemikian rupa terhadap pasal-pasal pelaksananya. Bahkan sebenarnya pasal-pasal pelaksananya (sebagaimana Pasal 66a dan Pasal 67c UU AAPS) menganut asas teritorial sempit. 47.4.7. Maka jelaslah bahwa memang frasa kedua pasal 1 angka 9 UU AAPS bertentangan dengan asas Kepastian Hukum yang terkandung dalam dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 27 C. DAMPAK YANG TERJADI AKIBAT PERCAMPURAN KONSEP TERITORIAL SEMPIT DAN LUAS DALAM PASAL 1 ANGKA 9 UU AAPS 48. Akibat percampuran Frasa Pertama dan Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan. Setidaknya, ada 3 (tiga) dampak yang akan atau mungkin terjadi secara langsung atas penggunaan konsep teritorial luas pada Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini diantaranya yaitu: 48.1. Jangka Waktu Pendaftaran Putusan Arbitrase Yang Berbeda Antara Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional 48.1.1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU AAPS, ditentukan bahwa jangka waktu putusan arbitrase nasional adalah 30 hari. Berikut petikan pasal tersebut: Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. 48.1.2. Sedangkan di dalam ketentuan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional, hal ini dikarenakan karena memang persyaratan permohonan pendaftaran exequatur suatu putusan arbitrase internasional memiliki syarat yang panjang dan sangat mungkin lebih lama karena sifat internasional dari perkara itu sendiri, sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU AAPS yang mengatur bahwa: Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi 28 dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 48.1.3. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sedemikian banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftarkan suatu putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika tidak ada definisi yang jelas mengenai definisi putusan internasional, maka hal ini secara langsung berdampak kepada jangka waktu pendaftaran putusan tersebut. Bisa saja, suatu putusan internasional nantinya dianggap putusan nasional, dan pemohon kehilangan hak untuk mendaftarkan exequator karena limitasi jangka waktu yang berbeda. 48.1.4. Sebagai contoh konkret, persoalan tersebut juga pernah terjadi di dalam perkara Pertamina melawan Lirik Petroleum. Dalam perkara tersebut salah satu persoalan utamanya adalah keberatan PT Pertamina terhadap Putusan Arbitrase ICC [Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009. Nomor Putusan Arbitrase didapat dari https://jusmundi.com/en/document/decision/en-pt- pertamina-pt-pertamina-ep-v-lirik-petroleum-final-award-friday-27th-february- 2009 diakses 28 Juni 2024, Pukul 14:23 WIB] yang dianggap sebagai 29 putusan arbitrase internasional sedangkan menurut anggapan PT Pertamina Putusan Arbitrase ICC tidak dapat di eksekusi karena putusan tersebut adalah putusan Arbitrase Nasional karena dijatuhkan di wilayah teritorial Indonesia dan PT Pertamina memberikan argumentasi bahwa asas teritorial adalah satu-satunya asas untuk menentukan putusan arbitrase internasional; 48.1.5. Artinya, dalam hal ini, PT Pertamina menganut konsep teritorial sempit yang diatur dalam Frasa Pertama Pasal 1 angka 9 UU AAPS, akan tetapi disisi lain, PT Lirik Petroleum dalam menggunakan kriteria alternatif Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS, dan mengaitkan frasa tersebut dengan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU AAPS yang menyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase. 48.1.6. Dalam argumentasinya, PT Lirik Petroleum beranggapan bahwa, apabila melihat unsur-unsur asing yang terdapat di dalam proses perkara ini, seperti: a. EOR Contract yang dapat dikategorikan termasuk dalam hukum perdata internasional; b. bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris; c. lembaga arbitrase yang digunakan adalah lembaga arbitrase ICC yang berpusat di Paris, dan; d. mata uang yang digunakan adalah US dolar, serta; 30 e. dokumen dokumen terkait yang diterjemahkan juga kedalam bahasa Inggris dalam proses arbitrasenya; 48.1.7. Oleh karena adanya unsur-unsur asing tersebut, menurut PT Lirik Petroleum, maka keseluruhan dari perkara ini tunduk terhadap Hukum Perdata Internasional dan karenanya putusan arbitrase dimaksud harus diperlakukan selayaknya putusan arbitrase internasional; 48.1.8. Penggunaan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU AAPS sebenarnya tidaklah relevan dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional, karena pasal tersebut hanya menjelaskan tempat arbitrase dan tidak mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, namun oleh karena Frasa Kedua Pasal 1 angka 9 UU AAPS dapat dikatakan sebagai pasal karet, maka argumentasi seperti ini sangat mungkin terjadi di masa depan; 48.1.9. Dengan timbulnya kedua argumentasi yang saling bertolak belakang tersebut, maka akan berpengaruh terhadap waktu pendaftaran putusan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila putusan arbitrase ICC diperlakukan sebagai putusan nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 UU AAPS, maka jangka waktu pendaftarannya hanya terbatas 30 (tiga puluh) hari, sedangkan apabila diperlakukan sebagai putusan internasional, maka akan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Argumentasi ini juga diajukan oleh PT Pertamina, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC tersebut sudah tidak dapat didaftarkan, karena tergolong sebagai putusan nasional, karena dijatuhkan di Jakarta. 48.2. Putusan Dijatuhkan Oleh Lembaga Arbitrase atau Majelis Arbitrase 48.2.1. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat digabungkannya konsep teritorial sempit dan luas adalah mengenai tolak ukur 31 siapa sebenarnya yang menjatuhkan putusan arbitrase, apakah Lembaga Arbitrase atau Majelis Arbitrase? 48.2.2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep teritorial sempit akan berpandangan bahwa terlepas dari adanya unsur asing atau lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional, maka selama putusan arbitrase dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase di dalam wilayah teritorial Indonesia, putusan tersebut akan selalu dianggap suatu putusan nasional; 48.2.3. Sementara itu, konsep teritorial luas akan berpandangan bahwa walaupun putusan arbitrase dijatuhkan di indonesia, jika lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional seperti International Court of Arbitration (ICC) atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC), maka putusan arbitrase tersebut sangat mungkin dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional; 48.2.4. Permasalahan ini, tenyata terjadi juga di perkara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina, dimana Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa karena Putusan Arbitrase ICC dirumuskan melalui lembaga arbitrase ICC, menggunakan peraturan dari ICC di Paris, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan Arbitrase Internasional; 48.2.5. Anggapan yang sama juga disampaikan oleh beberapa ahli di dalam karya akademik mereka seperti: a. Yahya Harahap berpandangan bahwa: ”Dua orang pengusaha Indonesia mengadakan perjanjian dagang, dalam perjanjian dicantumkan klausula yang menegaskan: segala perselisihan yang timbul dari hubungan dan perjanjian akan diputus sesuai ICC Rules (International Chamber of Commerce) di Paris. Dengan dicantumkannya ICC Clause dalam perjanjian serta kesepakatan penyelesaian oleh ICC di paris, putusan arbitrase yang diambil dalam kasus ini adalah putusan arbitrase asing, meskipun pihak-pihak yang bersengketa 32 sama-sama warga negara Indonesia.” [Yahya Harahap, “Arbitrase”, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 21]. b. Gatot P. Sumartono berpandangan bahwa: ”Jika para pihak menggunakan hukum asing sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa mereka, maka, walaupun putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di wilayah RI, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. (bagi Indonesia)” [Gatot P. Sumartono, “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006]. c. Mutiara Hikmah berpandangan bahwa: ”Namun akan menjadi luas pengertiannya bila mempelajari frase kedua Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase “....., atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.” Maka akan banyak sekali kriteria yang dapat masuk ke dalam pengertian tersebut. Namun hal ini kembali kepada Hakim sebagai pemutus perkara, bagaimana penafsirannya terhadap frase-frase dari pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut. Perumusan frase kedua ini, membuat aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menafsirkan sistem hukum di Indonesia yang mengkaji permasalahan putusan arbitrase Internasional.” [Mutiara Hikmah, “Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41, No.2 April-Juni 2011, hlm. 262]. d. Priyatna Abdurrasyid berpandangan bahwa: ”Ciri-ciri internasional suatu putusan arbitrase yaitu: 1. Internasional menurut organisasinya; 2. Internasional menurut struktur/prosedurnya; 3. Internasional menurut faktanya. Dalam uraian mengenai unsur internasional menurut struktur/prosedurnya menyatakan tata cara atau prosedur persidangannya dan masalah lainnya pun dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan oleh anggota-anggotanya. Misalnya saja Badan Arbitrase dibawah The International Chamber of Commerce Paris.” [Priyatna Abdurrasyid, ”Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hal. 239-240]. 33 48.2.6. Keempat ahli tersebut pada intinya menyampaikan pandangannya yang menganut konsep teritorial luas mengenai putusan arbitrase internasional yang tergambar dari penentuan putusan arbitrase bisa saja dengan melihat domisili lembaga arbitrasenya saja, sehingga putusan arbitrase tersebut dapat dianggap menjadi putusan arbitrase internasional; 48.2.7. Pendapat para ahli tersebut secara jelas menggambarkan merupakan dampak lanjutan digabungkannya konsep teritorial luas dan sempit di dalam Pasal 1 (9) UU AAPS. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum ini harus segera diakhiri berdasarkan permohonan ini. 48.3. Kepada Siapa Pemberian Surat Kuasa Ketika Pendaftaran Putusan Arbitrase 48.3.1. Dampak terakhir yaitu, mengenai pemberian surat kuasa. Dalam hal ini, ketika dalam menentukan definisi putusan arbitrase nasional atau internasional dilakukan dengan cara mencampuradukkan konsep teritorial sempit dan luas, maka selanjutnya akan membuka kemungkinan terjadinya kebingungan tentang siapakah yang dapat memberikan kuasa antara lembaga arbitrasenya atau majelis arbitrasenya untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UU AAPS yang menyatakan bahwa: Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 48.3.2. Bisa saja, kewenangan dari arbiter atau kuasanya yang mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan menjadi hilang dikarenakan putusan tersebut dianggap sebagai putusan arbitrase internasional; 34 48.3.3. Hal ini karena berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Perma 03/2023 menyatakan bahwa: Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya. 48.3.4. Artinya, dengan hadirnya Perma 03/2023 ini, akan membuka peluang ketika arbiternya ditunjuk oleh lembaga arbitrasenya, maka arbiter akan kehilangan haknya dan digantikan oleh pengurus lembaga arbitrasenya sebagai yang berhak untuk mengajukan pendaftaran putusan arbitrase internasional; 48.3.5. Bahkan Pemohon sendiri telah mengalami dampak dari penggunaan Pasal 7 ayat (6) Perma 03/2023 ini, terbukti dari email tertanggal 14 Maret 2024 [Email tertanggal 14 Maret 2024 yang dikirimkan oleh pihak Tribunal SIAC kepada kantor hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Law yang meminta tanggapan para pihak dalam suatu perkara arbitrase terhadap Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (6) Perma 03/2023] (Dilampirkan dalam Daftar Alat Bukti (Lampiran 2) dan diberi label Bukti P-1) yang pada intinya Tribunal SIAC meminta para pihak dalam suatu perkara arbitrase untuk menanggapi salah satunya Pasal 7 ayat (6) Perma 03/2023; 48.3.6. Tentu saja, Pemohon kesulitan untuk menanggapi dan menafsirkan pasal-pasal dimaksud dikarenakan adanya sifat multi tafsir akibat dari percampuran konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas yang ditimbulkan Pasal 1 angka 9 UU AAPS yang mempengaruhi Pasal 67 ayat (1) UU AAPS serta mempengaruhi Perma 03/2023 yang menjadi peraturan pelaksana UU AAPS, sehingga menjadi suatu efek domino yang dapat merugikan hak Pemohon dalam hal ini; 48.3.7. Ketiga dampak yang telah kami jelaskan tersebut diatas jelas adalah merupakan dampak yang sangat fatal dari adanya 35 percampuran konsep teritorial yang sempit dan luas yang melekat dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS; 48.3.8. Namun demikian, sebagai komparasi, maka diperlukan pemahaman mengenai bagaimana negara lain memperlakukan kedua konsep teritorial dalam mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, yang selanjutnya akan kami bahas pada bagian dibawah. D. KOMPARASI ANTARA NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT KONSEP TERITORIAL ARBITRASE DALAM MENDEFINISIKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL 49. United Nations Commission on International Trade Law yang disingkat UNCITRAL, suatu badan tambahan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memainkan peran penting dalam hukum perdagangan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional dengan menyelaraskan dan memodernisasi peraturan dan regulasi yang mengatur transaksi bisnis internasional; 50. Peran UNCITRAL sangat berpengaruh dalam membentuk hukum perdagangan internasional, dan instrumen hukum serta rekomendasinya diadopsi secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia dalam memfasilitasi perdagangan global dengan mengurangi ketidakpastian hukum dan hambatan perdagangan. Dalam hal ini, Indonesia juga ikut serta menjadi anggota UNCITRAL sehingga Indonesia juga mengadopsi pedoman- pedoman dan rekomendasi dari UNCITRAL; 51. Demi menjalankan perannya, UNCITRAL telah mengeluarkan model hukum (Model Law) sebagai pedoman atau rekomendasi bagi negara-negara dalam menjalankan perdagangan secara global, salah satunya adalah United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (UNCITRAL Model Law 1985). 52. Dalam pedoman tersebut, UNCITRAL Model Law 1985 sebenarnya telah memberikan pedoman (framework) untuk menentukan elemen internasional 36 di dalam suatu putusan arbitrase. Menurut UNCITRAL dalam menentukan suatu putusan arbitrase internasional, terdapat beberapa unsur yaitu: a) The parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States [mengenai unsur: perbedaan negara tempat usaha dari para pihak]; or b) One of the following places is situated outside thet State in which the parties have their places of business: i. the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; ii. any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected [mengenai unsur: tempat arbitrase atau kewajiban utama ataupun objek sengketa paling dekat hubungannya berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak]; or c) The parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country [mengenai unsur: para pihak menyatakan permasalahan pihak dari perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara]. [UNCITRAL Model Law, Pasal 1 ayat (3)]. 53. Artinya, memang negara-negara dibebaskan untuk memberikan definisi terhadap elemen internasional di dalam suatu putusan arbitrase. Akan tetapi, harus diberikan batasan jelas mengenai konsep teritorial sempit dan luas. 54. Sebagai contoh dari negara yang menganut konsep teritorial sempit yaitu negara Swiss, dimana pada hukum arbitrase di Swiss dapat ditemukan perbedaan atas dua tipe putusan arbitrase yaitu, putusan internasional, yang diatur pada Bab 12 Swiss Private International Law Act (PILA) dan putusan nasional, yang diatur pada Bagian 3 (Pasal 353 – Pasal 399) Swiss Code of Civil Procedure (Swiss CCP); 55. Pasal 194 Bab 12 Swiss PILA menentukan bahwa “the recognition and enforcement of foreign arbitral awards is governance by the New York Convention of 10 Juni 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.”, yang diartikan bahwa “Pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing diatur oleh Konvensi New York tanggal 10 Juni 1958 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing” 56. Lebih lanjut pada isi pasal sebelumnya yaitu Pasal 185α Bab 12 Swiss PILA, menentukan bahwa “(1) An arbitral tribunal with seat abroad or a party to 37 foreign arbitration proceedings....” yang diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa “(1) Suatu majelis arbitrase yang berkedudukan di luar negeri atau merupakan pihak dalam proses arbitrase asing...”; 57. Penjelasan yang didapatkan berasal dari pendekatan atas definisi dalam istilah yang digunakan dalam hukum arbitrase Swiss untuk arbitrase internasional dapat disimpulkan adanya penggunaan pertimbangan secara teritorial dari para pihak yang bersengketa saja, tidak ditemukan penekanan untuk mempertimbangkan unsur asing lainnya, seperti aspek kasus putusan arbitrase. Dengan demikian dapat dikatakan hukum arbitrase di Swiss menerapkan konsep teritorial secara sempit; 58. Selanjutnya, negara Belanda, hukum arbitrase Belanda memberikan perbedaan antara arbitrase nasional dan asing. Setiap arbitrase yang berlangsung di Belanda, terlepas dari kewarganegaraan para pihak, subjek atau ruang lingkup arbitrase akan tunduk pada Undang-Undang Arbitrase Belanda (Dutch Arbitration Act); 59. Sebagaimana telah diketahui bahwa Belanda telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Akibat hukumnya adalah Belanda menerapkan syarat resiprositas dalam hal pemberian eksekuatur untuk putusan arbitrase internasional. Oleh karena syarat tersebut, putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan di Belanda hanyalah yang berasal dari negara yang juga meratifikasi Konvensi New York 1958. Secara jelas dan tertulis pada Undang-Undang Arbitrase Belanda dalam Code of Civil Procedure: Buku 4 – Arbitrase, isi ketentuannya dalam sub judul Recognition and enforcement of foreign award under treaties. Sub judul yang jelas menggunakan istilah Putusan arbitrase asing (foreign award). Isi pasal ketentuan tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa “Putusan Arbitrase yang dibuat di negara asing di mana perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan diterapkan dapat diakui dan dilaksanakan di Belanda.” [Undang-Undang Arbitrase Belanda (Dutch Arbitration Act), Pasal 1075] Dengan demikian, ditemukan bahwa Belanda juga negara yang menerapkan konsep teritorial secara sempit; 60. Kemudian, negara Italia dimana Italia memberlakukan ketentuan prosedural yang dimuat pada Pasal 839 dan Pasal 840 Italia Code of Civil Procedure 38 (Italia CCP). Dalam isi ketentuan Pasal 839 dan 840 Italia CCP tidak ditemukan ketentuan yang secara tersurat menekankan unsur asing sebagai pertimbangan dalam penentuan klasifikasi sebagai putusan arbitrase asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum arbitrase di Italia menerapkan konsep teritorial secara sempit; 61. Ditambah lagi, negara Inggris dan Australia hanya mengenal putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan di luar wilayah negara, yang artinya kedua negara ini menganut konsep teritorial sempit; 62. Amerika [Di Amerika, definisi mengenai dimensi internasional di dalam putusan arbitrase diatur di dalam Federal Arbitration Act. Pada intinya, di dalam Federal Arbitration Act Amerika mengatur tentang Perjanjian atau putusan yang timbul dari hubungan antara warga negara Amerika Serikat tidak termasuk dalam Konvensi New York tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing, kecuali jika melibatkan properti asing, pelaksanaan, penegakan hukum di luar negeri, atau memiliki hubungan dengan negara asing lainnya. Sebuah perusahaan Amerika Serikat adalah perusahaan yang didirikan atau memiliki tempat bisnis utama di Amerika Serikat] dan Singapura [Sedangkan di Singapura, ada Singapore International Arbitration Act yang juga memberikan penjelaan tentang unsur internasional suatu putusan arbitrase. Unsur itu adalah: Setidaknya salah satu pihak memiliki bisnis di luar Singapura pada saat perjanjian dibuat; Tempat arbitrase, tempat pelaksanaan, atau tempat yang terkait dengan sengketa berada di luar lokasi bisnis para pihak; atau Para pihak sepakat bahwa perjanjian tersebut terkait dengan lebih dari satu negara] mengenal percampuran diantara konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas, namun kedua negara ini menganut kedua konsep ini secara bersamaan dan kemudian memberikan pengaturan yang spesifik mengenai batasan diantara keduanya; 63. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, tergambar melalui Pasal 1 angka 9 UU AAPS bahwa Indonesia menganut keduanya baik konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas, namun idealnya indonesia dapat merubah pandangangannya menjadi penganut konsep teritorial sempit. Hal ini dikarenakan, konsep teritorial sempit memiliki parameter dan indikator yang pasti dalam menentukan putusan arbitrase internasional yaitu hanya tempat dijatuhkannya putusan arbitrase. Sedangkan, apabila menggunakan konsep teritorial luas, maka indikatornya menjadi tidak jelas karena UU Arbitrase tidak mengatur secara spesifik mengenai unsur internasional di dalam suatu putusan arbitrase. 39 64. Dengan demikian, apabila melihat desain UU Arbitrase yang ada, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa ’yang menurut ketentuan hukum republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam pasal 1 angka 9 UU AAPS ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena pelaksanaan dari pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Pelaksanaan dari pasal ini dapat menciptakan interpretasi yang luas dan berbeda-beda bergantung dari siapa yang menggunakannya dan ketentuan apa saja yang berkaitan dengan perkaranya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum apa yang dimaksud sehingga menciptakan ketidakpastian hukum pula; 65. Definisi yang jelas antara konsep teritorial sempit dan konsep teritorial luas sangatlah penting untuk dijelaskan batasan-batasannya, karena terkait dengan bagaimana putusan tersebut didaftarkan, dilaksanakan dan dibatalkan. Ketidakpastian ini menimbulkan kemungkinan pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau pengadilan dapat menentukan sendiri parameter yang dipakai dalam melihat apakah suatu putusan arbitrase itu internasional atau nasional; 66. Maka selanjutnya, dapat dipastikan bahwa Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila ditafsirkan secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi siapa saja yang menggunakan Pasal 1 angka 9 UU AAPS sebagai argumentasinya; 67. Pemohon sebagai Dosen tetap FHUI, Advokat dan juga Arbiter menderita kerugian secara konstitusional karena ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pasal ini. Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan Arbitrase Nasional dan mana yang tergolong sebagai putusan Arbitrase internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS; 68. Senyatanya, kerugian-kerugian yang dialami Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dari Pasal 1 40 angka 9 UU AAPS dikarenakan makna yang dikandung pasal tersebut tidak jelas dan tidak dapat diimplementasikan secara jelas dalam kondisi apapun; 69. Sehingga, dalam hal ini, hak Pemohon telah dilanggar oleh Pasal 1 angka 9 UU AAPS yang tidak memiliki kepastian hukum, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Selain itu, sangat mungkin kerugian konstitutional yang dialami Pemohon akan terjadi juga kepada warga negara lain. Hal ini karena, pertama, advokat-advokat lain juga akan mengalami persoalan serupa ketika menangani kliennya yang memiliki perjanjian arbitrase internasional. Kedua, pencari keadilan (klien) dari advokat juga akan mengalami persoalan yang sama, ketika tidak ada parameter spesifik dalam mendefinisikan putusan internasional. Arbiter-arbiter juga berpotensi akan ”kehilangan hak” untuk mendaftarkan putusannya. Dosen-dosen lain juga akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana memberikan definisi terhadap putusan arbitrase internasional. Terakhir, mahasiswa juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan penjelasan tentang definisi putusan arbitrase internasional. 70. Oleh karenanya, apabila Pasal 1 angka 9 UU AAPS telah menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dapat dipastikan bahwa pasal dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat dikategorikan inkonstitusional. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan frasa ’yang menurut ketentuan hukum Republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) bertentangan dengan asas kepastian 41 hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Surat Elektronik tertanggal 14 Maret 2024 yang dikirimkan oleh pihak Tribunal SIAC; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2966/UN2.R4/SDM.00.02/2019 tentang Pengangkatan Togi Marolop Pradana Pangaribuan S.H., LL.M. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 88/SKEP/V-2024 tentang Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., dan Nikki Krisadtyo, S.H., LL.M., serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Jou Samuel Hutajulu yang semuanya telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 November 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. 42 A. Pendahuluan 1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Yetty Komalasari Dewi, dengan ini membuat keterangan ahli saya dalam Perkara No. 100/PUU-XXII/2024 sehubungan dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) pada Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya memberikan keterangan ahli saya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya akan menyampaikan keterangan ahli sesuai dengan keahlian saya dalam hukum arbitrase komersial agar dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan Pengujian Materiil UU Arbitrase ini. 2. Saya telah mengikuti jalannya persidangan Pengujian Materiil ini dan secara khusus akan memberikan keterangan ahli terhadap isu dan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: a. Apakah pengujian materiil ini bermaksud untuk mengubah 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards (“NY Convention”), khususnya pengertian atau konsep putusan arbitrase yang ada di Pasal I angka 1 NY Convention; b. Pendapat saya terhadap dua pengertian “Putusan Arbitrase Internasional” yang ada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase; dan c. Perbedaan perlakuan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional di dalam UU Arbitrase. Saya akan menyampaikan satu per satu keterangan saya sebagai berikut. B. Pengujian Materiil UU Arbitrase dan Hubungannya dengan NY Convention 3. Menurut pendapat saya pengujian materiil UU Arbitrase ini tidak berhubungan atau tidak berusaha untuk mengubah NY Convention, khususnya Pasal I angka 1 NY Convention yang menuliskan: “This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also 43 apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.” Atau terjemahanya: “Konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrati atau hukum. Ia juga harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan.” Secara singkat, Pasal I angka 1 NY Convention tersebut berusaha untuk menjelaskan ruang lingkup keberlakuannya yaitu terhadap suatu putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan di negara selain dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaanya putusan tersebut akan dilakukan dan juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan akan dilakukan. 4. Di dalam literatur dan hukum arbitrase pengertian yang pertama ini, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar negara tempat pengakuan dan pelaksanaan akan dilakukan, dikenal sebagai putusan arbitrase asing atau foreign award atau yang dalam bahasa Pemohon sebagai “teritorial sempit”. Pengertian yang kedua, yaitu putusan yang tidak dianggap sebagai putusan domestik, dikenal sebagai putusan non-domestik atau non-domestic award atau yang dalam bahasa Pemohon diistilahkan sebagai “teritorial luas”. 5. Memang benar bahwa NY Convention telah disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Saya bukan merupakan ahli hukum internasional namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU Perjanjian Internasional”) saya memahami bahwa pengesahan suatu perjanjian atau konvensi internasional tidak berarti bahwa keseluruhan perjanjian atau konvensi tersebut diterima dan langsung mengikat sepenuhnya. UU Perjanjian Internasional menuliskan bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 44 internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan. UU Perjanjian Internasional bahkan menyatakan bahwa Indonesia dapat melakukan pensyaratan atau reservasi terhadap suatu perjanjian internasional. Karenanya, NY Convention yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tampaknya tidak seluruhnya diadopsi atau diambil sepenuhnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing atau UU Arbitrase. 6. Hal ini terlihat di dalam ketentuan-ketentuan di dalam NY Convention yang tidak ada atau diubah di dalam UU Arbitrase, misalnya ketentuan bahwa suatu pengadilan bisa saja memiliki kompetensi untuk mengadili perkara arbitrase apabila klausula arbitrasenya batal demi hukum (null and void) atau tidak dapat atau mustahil untuk dilaksanakan (inoperative or incapable of being performed), ketentuan ini ada di dalam Pasal II angka 3 NY Convention tapi tidak ditemukan di dalam UU Arbitrase. Yang juga ada di dalam NY Convention dan tidak ada di UU Arbitrase adalah alasan-alasan untuk penolakan pendaftaran dan pengakuan suatu putusan arbitrase internasional yang lebih banyak dan lebih rinci diatur di Pasal V NY Convention namun tidak ada di dalam Pasal 66 dan 67 UU Arbitrase. 7. Negara-negara lain yang merupakan penandatangan NY Convention juga dibebaskan untuk mengatur secara khusus masalah pengakuan dan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Ini dituliskan di dalam Pasal III NY Convention sebagai berikut: “Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon..” (Penekanan ditambahkan) Atau terjemahannya: “Setiap Negara Penandatangan wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan...” (Penekanan ditambahkan) 8. Khusus mengenai putusan non-domestik atau “teritorial luas” tersebut, dokumen resmi dari United Nations Commission on International Trade 45 Law atau UNCITRAL bahkan dengan tegas menyatakan bahwa NY Convention tidak memberikan definisi mengenai putusan non-domestik dan setiap negara dibebaskan untuk mengatur sesuai dengan hukumnya masing-masing untuk memberikan definisi apa itu putusan non-domestik. UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang dikeluarkan pada tahun 2016 di alinea 50 menyatakan demikian: “The New York Convention does not define the term “domestic”. As a result, Contracting States have discretion to decide, in accordance with their own law, what constitutes a non-domestic award.” (Penekanan ditambahkan) Atau terjemahannya: “Konvensi New York tidak mendefinisikan istilah “domestik”. Oleh karena itu, Negara Penandatangan memiliki diskresi untuk menentukan, berdasarkan hukumnya sendiri, apa yang dimaksud dengan putusan non- domestik.” (Penekanan ditambahkan) 9. Artinya, dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan terhadap frasa di Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tersebut bukanlah permohonan yang ditujukan untuk mengubah NY Convention. C. Pengertian “Arbitrase Internasional” di Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase 10. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase memberikan dua pengertian terhadap definisi “Putusan Arbitrase Internasional” yaitu: (i) putusan arbitrase asing, yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau yang oleh Pemohon disebut sebagai “teritorial sempit”; dan (ii) putusan arbitrase non-domestik, yang dianggap oleh hukum Republik Indonesia bukan sebagai putusan domestik atau putusan nasional, atau yang oleh Pemohon disebut sebagai “teritorial luas”. 11. Sejatinya definisi yang tidak diberikan oleh Pasal 1 Angka 9 tersebut tidaklah janggal dan definisi serupa mudah ditemukan di ketentuan di negara lain, misalnya di negara tetangga Singapura melalui International Arbitration Act 1994 (yang telah direvisi di tahun 2020) dan Malaysia melalui Arbitration Act 2005. Yang menjadi janggal dan tidak memberikan 46 kepastian hukum adalah tidak sama seperti di Singapura dan Malaysia, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa parameter atau batasan mengenai putusan arbitrase non-domestik tersebut di dalam UU Arbitrase. 12. Pasal 66 dan Pasal 67 UU Arbitrase yang dapat dianggap sebagai pelaksanaan atau penjelasan lebih lanjut mengenai putusan arbitrase internasional tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau batasan atas putusan arbitrase non-domestik. Justru Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase seperti menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional adalah hanya putusan arbitrase asing, atau hanya putusan yang dijatuhkan di luar Indonesia. Hal ini karena Pasal 66 dan Pasal 67 tersebut meminta bukti bahwa putusan dijatuhkan di negara yang dengan Indonesia terikat suatu perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Artinya putusan arbitrase internasional yang ada di Pasal 66 dan Pasal 67 tersebut adalah yang dijatuhkan di negara selain Indonesia, atau hanya putusan arbitrase asing. 13. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang memberikan batasan atau parameter arbitrase non-domestik di Pasal 2 2005 Arbitration Act yaitu apabila (i) salah satu pihak dalam sengketa memiliki domisili kegiatan usaha di negara selain Malaysia atau (ii) domisili atau seat of arbitration adalah di negara selain Malaysia atau pelaksanaan dari perjanjian atau pokok sengketa adalah di negara selain Malaysia atau (iii) para pihak menyepakati secara tegas bahwa pokok perjanjian berhubungan dengan lebih dari satu negara. Batasan yang kurang lebih sama juga dapat ditemukan di Singapura melalui Pasal 5 ayat (2) International Arbitration Act 1994. Batasan-batasan ini mengambil dari Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law. 14. Penting juga dicatat bahwa walaupun Singapura dan Malaysia merupakan negara common law dengan salah satu karakter utama yaitu mengakui kekuatan putusan pengadilan terdahulu atau binding force of precedent, batasan atau parameter untuk suatu putusan arbitrase non-domestik tetap dicantumkan di dalam level Undang-Undang atau Act. 47 15. Di Indonesia, dengan UU Arbitrase tidak memberikan batasan yang jelas dan dengan membebaskan penafsiran hakim terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 16. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 antara PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum tidak dapat dijadikan rujukan atau sumber hukum, karena Indonesia tidak menganut binding force of precedent, putusan pengadilan perdata tidak memiliki kekuatan mengikat. Secara khusus, salah satu pertimbangan utama majelis hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di Jakarta tersebut sebagai putusan arbitrase internasional adalah adanya unsur-unsur asing yang terkait yaitu penggunaan mata uang asing dalam perjanjian, adanya bahasa Inggris dalam naskah kontrak dan korespondensi antara para pihak (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 halaman 90 dan putusan tingkat pertamanya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.Jkt.Pst halaman 77-79). 17. Pertimbangan “adanya unsur asing” tersebut tampaknya mengesampingkan fakta-fakta bahwa seluruh pihak yang bersengketa merupakan badan hukum Indonesia, hukum yang mengatur kontrak tersebut adalah hukum Indonesia dan pelaksanaan kontrak adalah untuk pengerjaan blok minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. 18. Ketiadaan parameter atau batasan yang tidak jelas di dalam UU Arbitrase dan membebaskan hakim untuk menentukan parameter atau batasan Pasal 1 Angka 9 tersebut jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi dengan menafsirkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 cukup sebagai batasan atau parameter untuk Pasal 1 angka 9 tersebut. 19. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 tampaknya juga bertentangan dengan dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia lain, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 48 Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Dayaindo Resources Internasional Tbk., melawan Suek AG sebagaimana akan saya jelaskan di bawah ini. 20. Dapat diperhatikan juga bahwa pengaturan batasan putusan arbitrase non- domestik yang ada di Singapura, Malaysia atau di UNCITRAL Model Law tidak ada yang mencantumkan “adanya unsur asing”. 21. Parameter di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009 yaitu “adanya unsur asing” dapat menjadi bukti bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemikiran “asal ada asing-asingnya” tersebut dapat menjadi dasar penafsiran suatu putusan menjadi putusan arbitrase internasional. Bagaimana apabila ada para pihak yang pada awalnya telah berniat untuk menjadikan suatu proses arbitrase menjadi suatu putusan arbitrase nasional, misalnya dengan menggunakan Jakarta sebagai domisili hukum arbitrasenya dan menggunakan BANI sebagai lembaga administrasinya namun karena salah satu pemegang saham atau salah satu direksi atau salah satu korespondensi terkait perjanjiannya menggunakan bahasa asing kemudian tiba-tiba suatu pengadilan dapat menafsirkan bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional. D. Perbedaan Arbitrase Nasional dan Internasional 22. Ketidakpastian hukum yang ada di Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase harus diluruskan karena ada perbedaan yang jelas antara pendaftaran, pengakuan dan pelaksanaan arbitrase nasional dan internasional. Secara singkat saya rangkum perbedaan-perbedaan tersebut di bawah ini: Isu Arbitrase Nasional Arbitrase Internasional Jangka Waktu Pendaftaran Putusan Ada jangka waktu 30 hari, apabila terlewat maka putusan tidak dapat Tidak ada jangka waktu 49 dilaksanakan - Pasal 59 ayat (1) Tempat Pendaftaran Putusan Pengadilan Negeri tempat putusan akan dilaksanakan - - Pasal 59 ayat (1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – Pasal 67 ayat (1) Syarat Pelaksanaan /Eksekusi • Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase - Pasal 59 ayat (1) • Lembar asli pengangkatan sebagai arbiter - Pasal 59 ayat (3) • Putusan arbitrase harus didasarkan atas perjanjian arbitrase dan masuk dalam ruang lingkup perdagangan - Pasal 62 ayat (2) • Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum - Pasal 62 ayat (2) • Memenuhi syarat-syarat “materiil”: o Dijatuhkan di negara yang dengan Indonesia terikat perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional o Masuk ke ruang lingkup perdagangan o Tidak bertentangan dengan ketertiban umum o Memperoleh eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung apabila pihaknya adalah Republik Indonesia – Pasal 66 • Memenuhi syarat “formil: o Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase o Lembar asli atau salinan otentik perjanjian induk/utama o Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia bahwa putusan yang hendak didaftarkan dijatuhkan di negara yang dengan Indonesia terikat perjanjian pengakuan 50 dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional – Pasal 67 Alasan Pembatalan Putusan • Adanya dokumen palsu, ada dokumen yang disembunyikan atau ada tipu muslihat – Pasal 70 • Permohonan pembatalan paling lama 30 hari sejak pendaftaran putusan – Pasal 71 • Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan akan dilaksanakan – Pasal 72 ayat (1) • Tidak diatur di dalam UU Arbitrase • Pembatalan diajukan ke pengadilan di negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan – Putusan Mahkamah Agung No. 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 23. Dari tabel perbedaan di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara arbitrase nasional dan internasional. Yang saya akan garis bawahi dan ini menjadi contoh nyata ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase adalah mengenai perbedaan terkait pembatalan putusan arbitrase nasional dan internasional. 24. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd., Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang justru bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009. Secara singkat, Putusan Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 merupakan perkara terkait upaya pembatalan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh London Cotton Association di Inggris yang coba untuk dibatalkan di Indonesia, dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menuliskan: “Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili pembatalan putusan arbitrase internasional dan yang berwenang yakni pengadilan pada negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan” 51 Artinya di dalam Putusan Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tersebut Mahkamah Agung mengakui bahwa suatu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan di negara selain Indonesia dan yang memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut adalah pengadilan di negara tempat putusan itu dijatuhkan. 25. Posisi yang sama juga pernah diambil oleh Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674 B/Pdt.Sus- Arbt/2014 antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Dayaindo Resources Internasional Tbk., melawan Suek AG. Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan pembatalannya kepada lembaga peradilan di Indonesia dengan alasan apapun. 26. Ketidakpastian hukum ini sejatinya dapat saja diperbaiki melalui dua cara yaitu pertama dengan cara menghapuskan frasa “atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, yang artinya meniru pengaturan yang ada di Inggris. Cara yang kedua yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan memerintahkan revisi terhadap UU yang mampu memberikan batasan atau parameter yang jelas terhadap suatu putusan arbitrase non- domestik sebagaimana di Singapura atau Malaysia. Ahli Nikki Krisadtyo, S.H., LL.M. I. Pendahuluan 1. Hukum arbitrase Inggris merupakan salah satu hukum arbitrase yang paling berkembang dan dipercaya dalam dunia perdagangan internasional. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dari survei yang dilakukan oleh Queen Mary University of London pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa London (bersama dengan Singapura) merupakan tempat arbitrase yang paling populer antara responden. 2. Arbitrase di Inggris diatur dalam Undang-Undang berjudul “An Act to restate and improve the law relating to arbitration pursuant to an arbitration 52 agreement; to make other provision relating to arbitration and arbitration awards; and for connected purposes” yang diberikan judul pendek Arbitration Act 1996 (“Arbitration Act”). Sama seperti Undang-Undang Arbitrase, Arbitration Act tidak mengadopsi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985). 3. Inggris merupakan pihak dari Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/”Konvensi New York”) sejak tahun 1975 melalui Undang-Undang berjudul “An Act to give effect to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang diberikan judul pendek Arbitration Act 1975. 4. Sehubungan dengan ruang lingkup pengaplikasian Konvensi New York, Arbitration Act mengatur bahwa putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah hukum Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian II. di bawah. Inggris tidak mengenal putusan “non-domestik” sebagaimana diatur dalam kalimat kedua Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York. 5. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 99 s.d. Pasal 104 dalam Bagian III Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing Tertentu (Part III Recognition and Enforcement of Certain Foreign Awards) Arbitration Act. Pasal 99 Arbitration Act mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang tunduk pada Konvensi Jenewa 1927 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing (1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards). Selanjutnya, Pasal 100 s.d. Pasal 104 Arbitration Act mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang tunduk pada Konvensi New York. Terhadap putusan arbitrase internasional, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal 103 Arbitration Act, yang mana ketentuannya mengikuti Konvensi New York. 53 6. Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 66 s.d. Pasal 79 dalam Bagian I Arbitrase Berdasarkan Perjanjian Arbitrase (Part I Arbitration Pursuant to an Arbitration Agreement). Terhadap putusan arbitrase nasional, suatu pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan atas dasar tidak adanya kewenangan substantif majelis arbitrase (Pasal 67) dan dalam hal terdapat ketidakteraturan serius (serious irregularity) (Pasal 68). Suatu pihak juga dapat mengajukan banding (Pasal 69). Atas keberatan-keberatan tersebut, pengadilan dapat memutuskan, antara lain, untuk membatalkan putusan arbitrase nasional yang bersangkutan. 7. Walaupun Arbitration Act sudah berusia 28 tahun, norma-norma sehubungan dengan arbitrase terus dikembangkan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan prinsip stare decisis yang dianut negara-negara common law. 8. Saat ini Inggris juga dalam proses merevisi Arbitration Act berdasarkan rekomendasi dari Komisi Hukum Inggris dan Wales yang bertujuan untuk memodernisasi Arbitration Act. Rancangan revisi Arbitration Act masuk dalam King’s Speech tertanggal 17 Juli 2024 dan program legislasi Parlemen Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara tahun 2024. 9. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaturan putusan arbitrase internasional dalam Arbitration Act yang secara terbatas melihat tempat dibuatnya putusan arbitrase yang bersangkutan dan perbandingannya dengan dua negara common law yang lain, yaitu Amerika Serikat dan Singapura. II. Pengaturan Putusan Arbitrase Internasional di Inggris 10. Nomenklatur yang digunakan dalam Arbitration Act sehubungan dengan putusan arbitrase internasional adalah “New York Convention award” atau “putusan Konvensi New York.” Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act secara limitatif mengatur bahwa sebuah putusan Konvensi New York adalah putusan yang dibuat di wilayah hukum suatu negara selain Perserikatan 54 Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara yang terikat pada Konvensi New York. 11. Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act mengatur sebagai berikut: “In this Part a “New York Convention award” means an award made, in pursuance of an arbitration agreement, in the territory of a state (other than the United Kingdom) which is a party to the New York Convention.” (penekanan ditambahkan oleh saya) Terjemahan: “Dalam Bagian ini sebuah “putusan Konvensi New York” berarti suatu putusan yang dibuat, dalam pelaksanaan perjanjian arbitrase, dalam teritori suatu negara (selain Perserikatan Kerajaan) yang merupakan pihak dalam Konvensi New York.” (penekanan ditambahkan oleh saya) 12. Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act menutup kemungkinan suatu putusan arbitrase yang dibuat di dalam wilayah hukum Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dianggap sebagai suatu putusan Konvensi New York atau putusan arbitrase internasional. Dengan kata lain, Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act semata-mata melihat tempat dibuatnya suatu putusan untuk menentukan apakah putusan tersebut merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional. 13. Selanjutnya, Pasal 100 ayat (2) butir (b) Arbitration Act mengatur bahwa suatu putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat kedudukan arbitrase (seat of arbitration), tanpa memperhatikan tempat ditandatanganinya, dikirimkannya atau diserahkannya kepada pihak mana pun. Hal ini berarti bahwa dalam hal para pihak telah menyepakati dalam perjanjian arbitrase bahwa kedudukan arbitrase (seat of arbitration) berada di Inggris, maka putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional. 14. Dalam rancangan revisi Arbitration Act, tidak terdapat perubahan atas ketentuan-ketentuan di atas, sehingga akan terus berlaku setelah Arbitration Act yang baru diundangkan. 15. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, Inggris menganut konsep bahwa ruang lingkup putusan arbitrase internasional semata-mata ditentukan dari tempat dibuatnya putusan arbitrase yang bersangkutan. 55 III. Implementasi Pengaturan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Putusan Pengadilan di Inggris 16. Pengadilan di Inggris telah secara konsisten memutus bahwa suatu putusan arbitrase yang dibuat di wilayah hukum Inggris merupakan putusan arbitrase nasional. Hal ini berarti bahwa pengadilan di Inggris memiliki kewenangan mengawasi proses dan putusan arbitrase tersebut, termasuk untuk membatalkan putusan arbitrase yang bersangkutan berdasarkan Pasal 67 s.d. Pasal 69 Arbitration Act. 17. Pengadilan di Inggris secara konsisten memutus bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional bila pun terdapat elemen- elemen internasional dalam perkara yang bersangkutan, misalnya para pihak berasal dari negara selain Inggris, peraturan arbitrase yang digunakan adalah peraturan arbitrase internasional dari institusi di luar Inggris, mata uang yang digunakan adalah mata uang selain Pound Sterling Britania Raya. 18. Berikut adalah beberapa putusan dari pengadilan di Inggris yang menentukan bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional karena putusannya dibuat di Inggris, walaupun terdapat elemen- elemen internasional dalam perkaranya: a. Aiteo Eastern E & P Company Ltd v. Shell Western Supply and Trading Ltd & Ors [2024] EWHC 1993 (Comm) tertanggal 1 August 2024: Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Inggris memutus bahwa putusan arbitrase yang dibuat di London adalah putusan arbitrase nasional, walaupun peraturan arbitrase yang digunakan adalah peraturan International Chamber of Commerce (“ICC”), para pihak berasal dari Nigeria dan Bahamas, dan mata uang yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat. b. Republik Kosovo v. Contourglobal Kosovo LLC: [2024] EWHC 877 (Comm) tertanggal 15 April 2024: Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Inggris memutus bahwa putusan arbitrase yang dibuat di London adalah putusan arbitrase nasional, walaupun peraturan arbitrase yang 56 digunakan adalah peraturan ICC, para pihak berasal dari Kosovo, dan mata uang yang digunakan adalah Euro. c. Tenke Fungurume Mining SA v Katanga Contracting Services SAS [2021] EWHC 3301 (Comm) tertanggal 7 Desember 2021: Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Inggris memutus bahwa putusan arbitrase yang dibuat di London adalah putusan arbitrase nasional, walaupun peraturan arbitrase yang digunakan adalah peraturan ICC, para pihak berasal dari Kongo, dan mata uang yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat. 19. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pengadilan di Inggris secara konsisten memutus bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional selama putusan dibuat di Inggris, bila pun terdapat elemen-elemen internasional dalam perkara yang bersangkutan. IV. Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Singapura 20. Amerika Serikat dan Singapura merupakan negara-negara yang menganut sistem common law sebagaimana awalnya berkembang di Inggris. Sebagai negara common law, putusan pengadilan bersifat mengikat di masing- masing negara dan merupakan salah satu sumber hukum positif. Karena persamaan sistem hukum yang dianut Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura, tidak jarang putusan pengadilan satu negara dijadikan rujukan yang dianggap persuasif di negara lainnya. Keduanya juga merupakan pihak dari Konvensi New York. 21. Sebagai perbandingan dengan Inggris, Amerika Serikat dan Singapura mengambil posisi yang berbeda sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan arbitrase atau putusan arbitrase internasional. Ketentuan hukum tentang arbitrase di Amerika Serikat dan Singapura sama-sama mengatur keadaan-keadaan di mana suatu arbitrase atau putusan arbitrase dianggap memiliki elemen internasional, bila pun putusannya dibuat di negaranya sendiri. 57 22. Di Amerika Serikat, Pasal 202 Federal Arbitration Act mengatur bahwa sebuah putusan arbitrase yang timbul dari hubungan hukum antara warga negara Amerika Serikat tidak masuk dalam ruang lingkup Konvensi New York, kecuali hubungan hukum tersebut menyangkut properti yang berada di luar negeri, diperkirakan terdapat pelaksanaan di luar negeri, atau memiliki hubungan wajar lainnya dengan satu atau lebih negara asing. 23. Selanjutnya, di Singapura, Pasal 27 ayat (1) International Arbitration Act 1994 mengatur definisi “putusan asing” sebagai putusan yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase di wilayah hukum negara pihak Konvensi New York selain Singapura. Namun, International Arbitration Act 1994 mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional yang berdampak pada keberlakuan Internasional Arbitration Act 1994 (untuk arbitrase internasional) atau Arbitration Act 2001 (untuk arbitrase nasional) dalam suatu proses arbitrase. Pasal 5 ayat (2) Internasional Arbitration Act 1994 mengatur bahwa arbitrase dianggap internasional dalam hal: a. setidaknya salah satu pihak memiliki tempat usahanya di negara selain Singapura; b. salah satu tempat berikut ini terletak di luar negara tempat para pihak memiliki tempat usaha: i. tempat arbitrase; ii. tempat mana pun di mana sebagian besar kewajiban akan dilaksanakan atau tempat di mana pokok permasalahan perselisihan paling erat kaitannya; atau c. para pihak secara tegas sepakat bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase berkaitan dengan lebih dari satu negara. 24. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Amerika Serikat dan Singapura mengambil posisi yang berbeda dibandingkan Inggris mengenai arbitrase atau putusan arbitrase internasional. Walaupun putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan merupakan sumber hukum di Amerika Serikat dan Singapura, mereka tidak secara bebas membiarkan 58 pengadilannya untuk menentukan apakah suatu arbitrase atau putusan arbitrase bersifat internasional. Melainkan, mereka tetap secara tegas mengatur mengenai elemen-elemen yang dapat menentukan suatu arbitrase atau putusan arbitrase bersifat internasional. Saksi Jou Samuel Hutajulu 1. Enhanced Oil Recovery ("EOR") dan Technical Assist a nce Contract (" TAC") merupakan pola kerja sama kemitraan antara Pertamina dengan kontraktor dalam rangka mengoperasikan lapangan di wilayah kerja Pertamina dalam wilayah Republik Indonesia dengan kesulitan tinggi atau membutuhkan penerapan teknologi yang lebih mutakhir. Untuk itu, sekitar tahun 1990 s.d. 2002 diberlakukan kontrak EOR dan TAC di lingkungan Pertamina yang total berjumlah 27 (dua puluh tujuh). 2. Berdasarkan data, seluruh klausula arbitrase yang diatur dalam kontrak EOR dan TAC menetapkan bahwa seat of arbitration adalah Jakarta. Perbedaannya, untuk kontrak dengan periode penandatanganan tahun 1990 - 1992, forum dan rules of arbitration yang digunakan adalah International Chamber of Commerce International Court of Arbitration ("ICC Arbitration Court"). Sedangkan, untuk tahun 1993 - 2002 forum arbitrase yang digunakan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI''). 3. Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas") serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP Hutu Migas"), pola kerja sama yang menggunakan mekanisme kontrak EOR dan TAC sudah tidak lagi digunakan oleh Pertamina. Adapun, pola kerja sama dengan maksud dan tujuan yang sama dengan kontrak EOR dan TAC, Pertamina menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi ("KSO"). Telah terdapat 26 KSO di Pertamina hingga saat ini yang semua klausula arbitrasenya mengatur bahwa seat of arbitration adalah Jakarta. Tujuan dari dipilihnya seat of arbitration di Jakarta adalah untuk memastikan agar hukum yang mengatur dalam proses arbitrasenya adalah hukum Indonesia sehingga putusan arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional dan 59 tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri di Jakarta terkait dengan pelaksanaannya. Di samping itu, Pertamina mengharapkan agar perkara akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter yang memahami konstruksi hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia khususnya yang terkorelasi dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pada tanggal 28 Maret 1991, ditandatangani kontrak EOR antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (saat ini Pertamina) dengan PT Lirik Petroleum untuk lapangan Lirik dengan struktur Sago Field, Lirik Field, Molek Field, North Pulai Field, South Pulai Field, Ukui Field, Andan Field, dan Belimbing Field yang berada di provinsi Sumatera Selatan dan Jambi sebagai Wilayah Kerja Utama ("Kontrak EOR Lirik Pertamina"). Substansi utama dalam kontrak adalah untuk meningkatkan produksi di wilayah operasi dengan meningkatkan pengembangan potensi cadangan minyak melalui operasi EOR. Adapun klausula arbitrase dalam kontrak tersebut mengatur ICC Arbitration Court sebagai choice of forum dan Jakarta sebagai seat of arbitration. 5. Bahwa terjadi sengketa antara PT Lirik Petroleum ("PT Lirik") melawan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina (Persero)") dan PT Pertamina EP ("PEP") terkait pelaksanaan Kontrak EOR Lirik Pertamina. Dalam perkara ini, PT Lirik mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pertamina (Persero) dan PEP ke ICC yang terdaftar dengan Register Perkara No. 14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase Lirik"). Konsisten dengan seat of arbitration yang disepakati, pada faktanya persidangan arbitrase juga diadakan di Jakarta. Setelah persidangan dan pemeriksaan berlangsung, pada intinya permohonan PT Lirik dikabulkan sebagian. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, Majelis Arbiter melalui kuasanya mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 dengan akta pendaftaran putusan arbitrase No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. yang ditindaklanjuti dengan penetapan eksekuatur No. 4571 pada 23 April 2009. Ada pun putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut didaftarkan sebagai putusan arbitrase intemasional. 6. Dengan memperhatikan bahwa: 60 a. Terdapat pertimbangan dan substansi putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum; b. Putusan arbitrase didaftarkan sebagai putusan arbitrase intemasional dan diterima oleh Pengadilan Negeri meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase dan APS"); dan c. Terdapat cacat administrasi dalam pendaftaran putusan arbitrase karena tidak terpenuhinya Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan APS yang mengatur bahwa pendaftaran harus disertai dengan keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase Intemasional tersebut ditetapkan; Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tercatat dengan perkara No.01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.Jkt.Pst. Pada intinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan bahwa Putusan Arbitrase Lirik merupakan putusan arbitrase internasional karena dijatuhkan oleh ICC Arbitration Court merupakan lembaga arbitrase internasional yang berkedudukan di Paris, Prancis. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi No. 904K/PDT/2009 dan peninjauan kembali No.56/PK/PDT.SUS/2011. 7. Berikutnya, berdasarkan pertimbangan dan putusan pengadilan di Indonesia yang intinya menyatakan Putusan Arbitrase Lirik adalah putusan arbitrase internasional karena dijatuhkan oleh ICC Arbitration Court di Paris, Prancis serta mengingat adanya pelanggaran asas ketertiban umum dalam Putusan Arbitrase Lirik, Pertamina mencoba untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Lirik di Pengadilan Paris, Prancis. Dalam proses persiapan, Pertamina mendapatkan Legal Opinion dari 2 (dua) firma hukum di Paris yaitu Eversheds LLP dan Derains & Gharavi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Prancis tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Lirik tersebut dan j ika PEP tetap mengajukan pembatalan putusan arbitrase, PEP mungkin akan 61 diperintahkan oleh pengadilan tidak hanya untuk membayar biaya hukum yang dikeluarkan oleh pihak Iain, namun juga kerugian moral karena mengajukan tuntutan yang tidak serius (frivolous suit). Setelah mendapatkan Legal Opinion yang menyatakan dernikian, Pertamina tetap berupaya dengan menghubungi pengacara di Prancis yang tergolongjunior untuk mewakili Pertamina dalam mengajukan upaya hukum pembatalan. Namun demikian, secara lisan pengacara-pengacara tersebut menolak permintaan pertamina karena terdapat potensi izin advokat dicabut dan pengacara-pengacara tersebut akan dikenakan denda karena mengajukan permohonan yang terlalu konyol. Singkat cerita, karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat diajukan kembali, Pertamina tetap melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dan melaksanakanputusan dengan melakukan pembayaran kepada PT Lirik. Kemudian Pemohon juga telah kesimpulan tertulis bertanggal 17 Desember 2024 yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. PENDAHULUAN 1. Selama kurang lebih 5 bulan masa persidangan perkara nomor 100/PUU- XXII/2024 di MK RI, Pemohon setidak-tidaknya telah menjalani sidang sebanyak 9 kali persidangan. Selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim MK RI yang memeriksa perkara ini telah memeriksa keterangan- keterangan dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pihak-pihak terkait dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 2. Tidak sampai di situ, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa keterangan-keterangan dari saksi dan ahli-ahli yang telah kami ajukan demi membuat terang perkara ini. 3. Maka, berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan di dalam persidangan di MK RI tersebut, kami berkesimpulan bahwa frasa pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 62 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) (UU AAPS) sebagai berikut: Frasa kalimat ’yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ (selanjutnya disebut “Frasa Kedua”) pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 4. Dalam hal ini telah terbukti telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat multi tafsir yang dilahirkan dari frasa kedua tersebut. Dan oleh karenanya, ketentuan pada frasa kedua tersebut dapat disimpulkan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mengenai alasan-alasan mengapa kami sampai pada Kesimpulan tersebut, akan kami jelaskan secara lebih detail pada bagian-bagian di bawah. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 5. Sebagaimana yang telah kami buktikan di dalam persidangan, pada Permohonan kami sebelumnya, Pemohon dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) adalah sebagai berikut: a. Seorang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Bidang Studi Keperdataan dan Bidang Studi Hukum dan Teknologi yang mengajar mengenai hukum arbitrase sejak tahun 2012 untuk program studi sarjana dan pascasarjana; b. Seorang arbiter yang merupakan anggota dari Chartered Institute of Arbitrators, suatu asosiasi arbiter internasional dari Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, sejak tanggal 13 April 2016 dengan nomor keanggotaan 35368; dan c. Seorang arbiter dan Ketua pada Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (dalam bahasa Inggris disebut National Dispute Resolution Chamber atau disingkat NRDC) yang merupakan lembaga penyelesaian 63 sengketa kontraktual melalui arbitrase di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan Fédération Internationale de Football Association atau FIFA. 6. Terhadap kedudukan hukum Pemohon tersebut, terbukti di dalam persidangan bahwa tidak ada argumentasi yang kuat dalam upaya menggugurkan kepentingan Pemohon dalam mengajukan perkara ini ke MK RI. 7. Di dalam hal ini, pihak DPR RI, di dalam keterangannya di persidangan, meminta agar: “1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.” 8. Namun atas permohonan tersebut, DPR RI tidak menyampaikan argumentasi yang jelas mengapa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan perkara ini ke MK RI. Bahkan di dalam keterangannya tersebut, pihak DPR RI pada dasarnya tidak membantah argumentasi Pemohon. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa permohonan tersebut sudah selayaknya tidak dipertimbangkan. 9. Demikian pula pihak Pemerintah, di dalam keterangannya di bagian Petitum meminta hal-hal sebagai berikut: “2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.” Dalam keterangannya tersebut, pada intinya pihak Pemerintah meminta MK RI menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan meminta untuk menolak permohonan yang Pemohon ajukan. Namun, sama dengan pihak DPR RI, pihak Pemerintah tidak menjelaskan alasan mereka meminta untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam 64 perkara ini dan meminta menolak argumentasi serta permohonan Pemohon. 10. Kemudian, isu formal yang kemudian menjadi perhatian dari hakim konstitusi Guntur Hamzah adalah apakah, melalui permohonan ini, sebenarnya Pemohon sedang menguji New York Convention (NY Convention) tentang Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional yang merupakan perjanjian internasional. Berikut pernyataan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah di persidangan: “Kemudian, yang ketiga, yang saya ingin dalami adalah tadi secara tidak langsung, Prof. Huala menyampaikan bahwa ... ya, mengatakan bahwa ... apa ... ipso facto. Nah, ini ipso facto. Jadi, dalam konteks ini, kan begitu. Ipso facto ini bahwa Pemohon ini sebetulnya menguji Konvensi New York, ya, dengan menggunakan Pengujian Undang-Undang 30/1999 ini. Itu sebetulnya karena … ya, tadi saya dengar dari Prof. Huala mengatakan, “Ini adalah terjemahan dari, ya, bahasa dianggap itu dari Konvensi New York tadi.” Berarti, setidak … secara tidak langsung, Pemohon menguji Konvensi New York. Nah, menurut pandangan Prof. Huala, apakah Mahkamah berwenang, ya, dari sudut pandang Prof. Huala seperti itu? Apakah ini berwenang Mahkamah menguji Konvensi New York itu? Nah, meskipun ini melalui Undang-Undang 30. Karena tentu argumentasi dari Pemohon, saya tidak menguji Konvensi New York.” [Lihat keterangan Majelis Hakim Konstitusi Guntur Hamzah pada poin 30, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, hal. 18]. Kemudian, respon Profesor Huala dalam ini menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak bisa dilakukan pengujian di MKRI. Respon ini secara normatif benar, kalau dimaknai bahwa yang pemohon ujikan dalam perjanjian internasional. Akan tetapi, pemohon dalam permohonannya tidak melakukan uji materi terhadap perjanjian internasional. Dalam hal ini, kami merujuk kepada keterangan ahli Yetty Komalasari Dewi dimana sebenarnya NY Convention tidak mengatur tentang definisi putusan arbitrase internasional. Pasal III NY Convention justru memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk memberikan definisi tersebut [Lihat Poin 7-9 Keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi, hal. 4-5]. Kemudian hal ini juga dikonfirmasi oleh dokumen UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang dikeluarkan pada tahun 2016 di alinea 50 menyatakan bahwa NY Convention tidak 65 memberikan definisi tentang arbitrase internasional atau “non-domestik” dan negara-negara diberikan kebebasan untuk memberikan definisinya sendiri. 11. Artinya, dapat disimpulkan bahwa permohonan ini bukanlah tentang mengajukan uji materi tentang perjanjian internasional, yang merupakan di luar kewenangan MKRI. Akan tetapi justru, perjanjian internasional tersebut memberikan kebebasan terhadap Indonesia untuk memberikan definisi tentang putusan arbitrase asing atau non-domestik. Indonesia, dalam hal ini telah menggunakan kebebasan tersebut untuk memberikan definisi terhadap putusan arbitrase asing melalui UU AAPS, yang mana dalam hal ini menjadi objek permohonan ini. 12. Oleh karenanya dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pemohon memiliki legal standing di dalam mengajukan permohonan ini. Selanjutnya, kami akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan kami di dalam pokok perkara ini. III. KONSEP TERITORIAL LUAS YANG TERDAPAT PADA FRASA KEDUA YANG BERSIFAT MULTI TAFSIR PADA PASAL 1 ANGKA 9 UU AAPS TERBUKTI TELAH DAN AKAN TERUS MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM 13. Selanjutnya, telah terbukti juga bahwa argumentasi inti Pemohon yang menyatakan bahwa Konsep Teritorial Luas pada frasa kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS yang memiliki sifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, memang benar adanya dan merupakan suatu argumentasi yang solid dan tidak terbantahkan lagi. 14. Hal ini terbukti dari keterangan pihak terkait MARI yang menyatakan bahwa: “4. Bahwa terhadap syarat kedua pada frasa putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional, Mahkamah Agung berpendapat adanya kata dianggap dalam norma tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menyebabkan multitafsir serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada 66 batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak diatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Demikian pula tidak ditemukan mengenai pengertian frasa dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Bahwa idealnya suatu pengertian dalam ketentuan umum dapat memberikan informasi yang jelas atau tidak multi tafsir sebagaimana dimaksud asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya kata ‘dianggap’ dalam ketentuan umum Undang- Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sesuatu yang tidak lazim digunakan dalam suatu pengertian pada bab ketentuan umum suatu undang- undang.” [Lihat Keterangan Pihak Terkait MARI poin 5 yang disampaikan oleh DWI REZKI SRI ASTARINI, Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024,tanggal 9 Desember 2024, hal. 3]. 15. Pada intinya pihak terkait MARI dalam hal ini menyatakan bahwa “kata ‘dianggap’ dalam norma tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menyebabkan multitafsir serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak diatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. 16. Selain itu, pihak MARI juga menyatakan bahwa kata “dianggap” dalam ketentuan umum Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS merupakan suatu hal yang tidak lazim digunakan. 17. Artinya, dalam hal ini pihak terkait MARI menyatakan bahwa kata “dianggap” dalam Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut bersifat multi tafsir dan tidak umum untuk digunakan sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pernyataan MARI ini membuktikan bahwa pihak terkait MARI mendukung dan sejalan dengan argumentasi Pemohon. 18. Di dalam persidangan, juga terungkap bahwa sifat multi tafsir Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan pendaftaran putusan arbitrase baik nasional maupun internasional, hal ini dikarenakan sifat multi tafsir yang ditimbulkan oleh frasa kedua pada Pasal 67 1 angka 9 UU AAPS dapat menimbulkan kebingungan dalam memutuskan terkait pengklasifikasian putusan arbitrase itu merupakan suatu putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. 19. Kebingungan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi mengenai kemana putusan arbitrase akan didaftarkan. Sebab berdasarkan UU AAPS dinyatakan bahwa Putusan Arbitrase Nasional harus didaftarkan ke pengadilan negeri yang melingkupi wilayah tempat di mana Termohon Arbitrase berdomisili sebagaimana pasal 59 ayat (1) UU AAPS, sedangkan untuk Putusan (Award) Arbitrase Internasional, harus didaftarkan dan dimohonkan eksekuaturnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam UU AAPS. 20. Artinya, apabila pengertian Putusan Arbitrase Internasional yang terdapat pada Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS bersifat multi tafsir, maka akan tercipta kebingungan dalam memutuskan terkait pengklasifikasian putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional yang akan berlanjut menjadi kebingungan untuk menentukan akan didaftarkan kemana putusan tersebut untuk memperoleh eksekuaturnya. Hal ini juga menjadi perhatian dari Hakim Konstitusi Arsul Sani di dalam persidangan, karena menurut beliau hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum [Lihat keterangan Majelis Hakim MK RI: Arsul Sani, pada poin 24, Risalah perkara nomor 100/PUU- XXII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, hal. 13-14]. 21. Kemudian beralih kepada keterangan ahli Yetty Komalasari Dewi, beliau mengemukakan bahwa beberapa putusan yang diputus oleh MARI seringkali tidak konsisten dan ia juga mengemukakan bahwa dari sekian putusan-putusan tersebut dijatuhkan oleh MARI berdasarkan dari penafsiran dan ketentuannya sendiri. Berikut keterangan ahli yang dimaksud: “adanya putusan-putusan dari Mahkamah Agung yang kemudian itu tidak konsisten karena tadi pemahaman dari apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasionalnya ditentukan sendiri.” [Lihat keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi pada poin 50, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 18 November 2024, hal. 22]. 68 22. Tidak konsistennya penafsiran dari MARI tersebut tergambar dari sejarah putusan-putusan terkait yang pernah dijatuhkan oleh MARI sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Yetty Komalasari Dewi sebagai berikut: “24.Di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 B/Pdt.SusArbt/ 2016 antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd., Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang justru bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009. Secara singkat, Putusan Nomor 219 B/Pdt.Sus- Arbt/2016 merupakan perkara terkait upaya pembatalan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh London Cotton Association di Inggris yang coba untuk dibatalkan di Indonesia, dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menuliskan: "Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili pembatalan putusan arbitrase internasional dan yang berwenang yakni pengadilan pada negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan" Artinya di dalam Putusan Nornor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tersebut Mahkamah Agung mengakui bahwa suatu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan di negara selain Indonesia dan yang memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut adalah pengadilan di negara tempat putusan itu dijatuhkan. 25. Posisi yang sama juga pemah diambil oleh Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Dayaindo Resources Intemasional Tbk., melawan Suek AG. Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan pembatalannya kepada lembaga peradilan di Indonesia dengan alasan apapun.” [Lihat Poin 24-25 Keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi, hal. 11]. 23. Dapat dilihat, bahwa keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi di sini menggambarkan bahwa pihak MARI dalam memutus suatu perkara yang terkait dengan putusan arbitrase internasional tidak konsisten. Terbukti dari perbedaan penjatuhan putusan terhadap perkara antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd. [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 B/Pdt.SusArbt/2016, antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd] dan perkara antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Dayaindo Resources Internasional Tbk., melawan Suek 69 AG [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674 B/Pdt.Sus- Arbt/2014, antara PT Dayaindo Resources Internasional Tbk., melawan Suek AG ] dengan perkara antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pdt.Sus/2009, antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina]. 24. Dimana pada perkara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Ltd. Mahkamah Agung mengakui bahwa suatu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan di negara selain Indonesia dan yang memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut adalah pengadilan di negara tempat putusan itu dijatuhkan. Lebih jauh lagi, menurut ahli, posisi yang sama juga diambil oleh MARI ketika menjatuhkan putusan antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Dayaindo Resources Internasional Tbk melawan Suek AG. Artinya, dalam hal ini MARI mengadopsi konsep teritorial sempit dimana melihat sifat internasional berdasarkan tempat putusan dijatuhkan. Hal ini bertolak belakang dengan posisi MARI ketika mengadili perkara antara PT Lirik Petroleoum melawan Pertamina dimana konsep teritorial luas atau “asal ada asing-asingnya” menjadi landasan untuk melihat sifat internasional. 25. Kemudian hal ini juga menggambarkan bahwa dari putusan-putusan yang tidak konsisten dan saling bertentangan yang dijatuhkan oleh MARI ini, MARI secara nyata memperlihatkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terhadap pengertian Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU AAPS khususnya frasa kedua. Temuan ini selaras dengan keterangan MARI yang menyatakan bahwa memang Pasal 1 angka 9 UU AAPS mengandung ketidakpastian hukum, utamanya karena ada redaksi kata “dianggap.” 26. Untuk memperbaiki hal ini, ahli Yetty Komalasari Dewi berpendapat bahwa kata “dianggap” dalam Frasa Kedua dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS haruslah diperjelas parameternya atau batasannya sampai di mana, bahkan ahli juga menyampaikan dalam tanggapannya atas pertanyaan Majelis Hakim Anggota MK RI Enny Nurbaningsih [Lihat pertanyaan Majelis Hakim Anggota MK RI Enny Nurbaningsih pada poin 46, Risalah perkara nomor 70 100/PUU-XXII/2024 tanggal 18 November 2024, hal. 18] apabila Frasa Kedua dihilangkan maka akan membawa dampak yang lebih baik dan akan menciptakan kepastian hukum [Lihat keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi pada poin 50, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 18 November 2024, hal. 21]. 27. Mendukung keterangan Ahli Yetty Komalasari Dewi tersebut, Ahli Nikki Krisadtyo menyampaikan dalam menerangkan perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuan hukum di Inggris terkait dengan pengertian Putusan Arbitrase Internasional bahwa: “Inggris menganut konsep bahwa ruang lingkup Putusan Arbitrase Internasional semata-mata ditentukan dari tempat dibuatnya putusan arbitrase yang bersangkutan.” [Lihat keterangan Ahli Nikki Krisadtyo pada poin 30, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 18 November 2024, hal. 12]. 28. Hal ini berarti, dapat diambil suatu kesimpulan Inggris menganut konsep teritorial sempit demi menciptakan kepastian hukum. Ahli Nikki Krisadtyo juga menyampaikan bahwa dalam menerapkan ketentuan tersebut, Inggris konsisten dengan pendiriannya. 29. Keterangan dari ahli Nikki Krisadtyo tersebut sejalan dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan yang pada intinya menyatakan, bahwa diperlukan suatu karakteristik yang lebih konkret dan jelas dalam memberikan definisi putusan arbitrase asing. Di dalam permohonan pemohon, Pemohon telah menjelaskan bagaimana UNCITRAL Model Law 1985 telah memberikan pedoman (framework) untuk menentukan elemen internasional. Kemudian Pemohon menjelaskan misalnya bagaimana negara Inggris Swiss dan Italia menganut konsep teritorial sempit. Sedangkan Amerika dan Singapura kemudian mengadopsi teritorial sempit dan luas, tetapi dengan pembatasan—pembatasan yang sangat konkret dan jelas melalui peraturan perundang-undangannya. 30. Selanjutnya, saksi Jou Samuel Hutajulu, legal PT Pertamina yang terlibat dalam proses perkara Arbitrase antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina, pada intinya berpendapat bahwa ada kebingungan dengan keadaan di mana proses peradilan PT Lirik Petroleum melawan PT 71 Pertamina kesemuanya dilakukan di Jakarta, Indonesia, bahkan putusan dijatuhkan juga di Indonesia, namun ternyata kemudian dianggap sebagai putusan arbitrase Internasional. Hal ini kontras dengan keterangan dari DPR yang menjelaskan bahwa elemen internasional sebenarnya dibebaskan sesuai kesepakatan para pihak, akan tetapi ternyata konsep teritorial luas membuka peluang untuk ditafsirkan lain sesuai kesepakatan. Dalam perkara PT Pertamina, asas teritorial luas dijadikan landasan untuk memberikan definisi internasional, karena ada ”unsur asing” seperti kontrak berbahasa Inggris ataupun pembayaran dilakukan melalui mata uang asing. 31. Kebingungan pihak PT Pertamina ini menggambarkan secara jelas betapa frasa kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS bersifat multi tafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan klaim dari DPR yang cenderung normatif, contoh kasus PT Pertamina ini menggambarkan bahwa memang ada persoalan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma tersebut. 32. Mengetahui hal tersebut, BANI ternyata juga ternyata telah mengajukan upaya untuk mengubah Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini, terbukti dari keterangannya sebagai berikut: “Ketiga. Upaya untuk mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase. Pada bulan Agustus 2023, BANI telah menyerahkan naskah akademis tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Menkumham RI. Terhadap Naskah Akademik ini, BPHN telah mengundang BANI untuk membahas ketentuan-ketentuan Amandemen Undang-Undang Arbitrase. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah mengganti Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Arbitrase dengan Rumusan Arbitrase Internasional berdasarkan Artikel 1 angka 3 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.” [Lihat keterangan Pihak Terkait BANI: Huala Adolf poin 18, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, paragraf 6, hal. 10 dan Paragraf 3, hal. 12]. 33. Dalam hal ini, BANI sebagai suatu badan arbitrase, telah mengetahui permasalahan terkait ketidakpastian hukum ini sejak lama, dan kemudian berkeputusan untuk mengajukan hal ini ke Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2023; 72 34. Walaupun BANI dalam menerangkan mengenai upayanya untuk mengubah Pasal 1 angka 9 UU AAPS, akan tetapi BANI tidak menerangkan secara detail telah sampai di mana proses upaya pengubahan Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut. Walaupun begitu, hal ini menunjukan sebenarnya BANI secara sadar mengakui bahwa ada permasalahan di dalam UU Arbitrase, khususnya di dalam pasal 1 angka 9 UU AAPS yang mengatur tentang definisi putusan arbitrase internasional. Selain itu, BANI juga mengakui bahwa masalah tersebut terjadi di dalam perkara PT Lirik Petrolum melawan PT Pertamina yang kemudian dijadikan contoh multi tafsir di dalam permohonan ini; 35. BANI menganggap bahwa perkara arbitrase antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina telah terdapat adanya “… kesimpangsiuran (multi tafsir) pandangan tentang Rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase” [Lihat keterangan Pihak Terkait BANI: Huala Adolf poin 18, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, paragraf 2, hal. 11]; 36. Kemudian, BANI di dalam keterangannya menyampaikan bahwa selain adanya “kesimpangsiuran” (multi tafsir) pada Rumusan Pasal 1 angka 9 UU AAPS, juga menyampaikan mengenai betapa sulitnya proses perolehan exequatur atas suatu putusan Arbitrase Internasional. Hal ini tergambar dari pernyataan BANI dalam keterangannya yaitu sebagai berikut: “… permasalahan utama pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia pada pokoknya mencakup dua hal. Satu, persyaratan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dan dua, masih lamanya proses eksekusi permulaan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di pengadilan.” [Lihat keterangan Pihak Terkait BANI: Huala Adolf poin 18, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, paragraf 3, hal. 11] 37. BANI di sini selanjutnya menyampaikan bahwa permasalahan mengenai pelaksanaan arbitrase internasional juga mengalami permasalahan akibat adanya ketidapastian hukum dalam definisi. Sebab apabila dikaitkan antara permasalahan pelaksanaan arbitrase internasional ini dengan adanya sifat multi tafsir yang terdapat pada Rumusan Pasal 1 angka 9 UU AAPS, maka dapat saja pemohon kehilangan hak untuk mendaftarkan exequatur karena limitasi jangka waktu yang berbeda; 73 38. Pertanyaan BANI ini kemudian memperkuat argumentasi pemohon di dalam permohonan, bahwa ketidakpastian hukum tersebut berdampak sampai kepada jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase. Hal ini dikarenakan ada perbedaan jangka waktu dalam mendaftarkan putusan, di mana putusan arbitrase nasional memiliki batas 30 hari untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri, sedangkan arbitrase internasional tidak memiliki batas waktu. 39. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka telah cukup bukti bahwa memang Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS memang benar bersifat multi tafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. IV. TIDAK TERDAPAT ARGUMENTASI DAN BUKTI YANG DAPAT MENYANGKAL ARGUMENTASI DARI PEMOHON 40. Selama masa persidangan memang terdapat beberapa argumentasi yang menyangkal atau menanggapi tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi, kami menilai argumentasi-argumentasi tersebut tidak relevan dan bahkan sama sekali tidak menjawab argumentasi yang kami bangun mengenai ketidakpastian hukum yang ditimbulkan pasal 1 angka 9 UU AAPS. Berikutnya kami akan membahas satu-persatu keterangan dari pihak Pemerintah dan DPR yang mencoba membantah argumentasi kami dan meminta permohonan untuk ditolak baik dalam pokok perkara maupun legal standing. 41. Keterangan dari pihak Pemerintah yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa: “Prinsip kepastian hukum ini didasarkan pada teori legal certainty yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murni pure theory of law, dimana hukum harus memberikan prediktabilitas dan kejelasan kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang jelas, para pihak dapat mengandalkan hukum untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk dalam penyelesaian sengketa arbitrase.” dan 74 “Penggunaan faktor teritorial untuk mengklasifikasikan arbitrase nasional dan internasional sudah sesuai dengan konsep seat of arbitration yang menekankan bahwa lokasi dimana pun arbitrase dijatuhkan, merupakan indikator utama. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianism, utilitarisme, hukum menyatakan bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat dan meminimalkan ketidakpastian, sehingga dengan penggunaan faktor teritorial ini para pihak dapat memperoleh kejelasan yuridiksi yang berlaku.” 42. Terhadap argumentasi dari pihak Pemerintah tersebut, terlihat bahwa argumentasi tersebut sangat abstrak, dimana pihak Pemerintah dalam hal ini hanya menjelaskan tentang teori-teori hukum yang sama sekali tidak relevan dan cenderung tidak menjawab persoalan sama sekali. Tidak dijelaskan sama sekali hubungan teori-teori dari Hans Kelsen dan Jeremy Bentham dengan perkara ini. 43. Kemudian pihak DPR juga menyampaikan sanggahannya dengan menyatakan bahwa: “Dinamika pembahasan dalam rapat panja tanggal 23 Juni 1999, kemudian menyimpulkan bahwa persyaratan agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut telah cukup rinci.” [Lihat Lihat keterangan Pihak DPR poin 16, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, paragraf 5, hal. 6]. 44. Bantahan ini jelas tidak ada relevansinya dengan permohonan ini, sebab Pasal 66 UU AAPS membahas tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan bukan membahas tentang definisi putusan arbitrase internasional. 45. Selanjutnya, di dalam keterangannya, pihak DPR pada intinya ada menyampaikan tentang adanya beberapa fraksi dalam rapat kerja pembahasan norma mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional pada tanggal 17 Juni 1999, mengusulkan untuk mengatur syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional dan pemerintah pada prinsipnya setuju untuk membahasnya kembali dalam rapat kerja [Lihat keterangan Pihak DPR poin 16, Risalah perkara nomor 100/PUU-XXII/2024 tanggal 4 November 2024, paragraf 3, hal. 6]. 75 46. Namun pernyataan tersebut ternyata tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak DPR mengenai bagaimana logika pengaturannya. Ditambah lagi, di dalam arsip legislasi yang kami periksa Ketua Rapat pada Rapat Kerja ke-3 menyampaikan bahwa: KETUA RAPAT : “Tunggu dulu, kami mohon pendapat dari pemerintah terhadap usul FPP yang menguraikan begini. apa yang dinamakan arbitrase internasional itu, supaya kita ngerti.” [Lihat Arsip Legislasi Risalah Rapat Kerja RUU Tentang Arbritase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa DPR RI ke-3 tanggal 17 Juni 1999, hal. 21]. 47. Artinya, telah ada permintaan untuk membahas mengenai pengaturan mengenai definisi Arbitrase Internasional. Namun pada kenyataannya tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai definisi putusan arbitrase internasional ini dalam rapat kerja. 48. Kemudian, di dalam keterangannya, pihak DPR menyampaikan juga pada intinya bahwa dalam rapat kerja pembahasan pembentukan UU AAPS, disampaikan bahwa untuk putusan arbitrase internasional, tidak diberikan persyaratan yang melebihi Pasal 66 atau Pasal 67 UU AAPS dengan alasan tidak mau membebani para pihak. 49. Padahal, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan justru pengaturan pada Pasal 67c UU AAPS merujuk kepada ketentuan konsep teritorial sempit sebagaimana berikut: ”syarat berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan”. 50. Artinya, persyaratan ini menegaskan bahwa indikator utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah domisili dimana putusan tersebut dijatuhkan. Ketika indikator ini terpenuhi, maka tidak perlu lagi mencari alasan lainnya dalam menentukan sifat domestik atau internasional suatu putusan. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, maka baik kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon yang tidak terbantahkan, ditambah dengan keterangan-keterangan pihak Pemerintah, dan 76 DPR yang sama sekali tidak menyangkal argumentasi Pemohon, yang disertai dengan dukungan keterangan dari pihak Terkait BANI dan MARI, serta dukungan dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli dan saksi dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Frasa Kedua pada Pasal 1 angka 9 UU AAPS memang benar bersifat multi tafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya permohonan yang Pemohon ajukan patut untuk dikabulkan seluruhnya. V. PENUTUP Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON menyatakan tetap kepada pendiriannya dan memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar kiranya dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan frasa ’yang menurut ketentuan hukum Republik indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) bertentangan dengan asas kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 77 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 4 November 2024 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 30/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Pemohon mengajukan pengujian frasa kalimat “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” pada Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap Pemohon tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada ketentuan khusus yang dapat menganggap suatu putusan arbitrase internasional dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga proses kategorisasi definisi putusan arbitrase internasional menjadi tidak memiliki indikator yang jelas. Ketidakpastian tersebut merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, advokat, dan arbiter yang pada intinya, Pemohon selaku dosen mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada mahasiswanya mengenai definisi putusan arbitrase internasional karena tercampurnya pengertian konsep teritorial sempit dan luas di dalam UU 30/1999, 78 Pemohon sebagai advokat juga mengalami kesulitan untuk memberikan kepastian dalam memberikan jasa hukumnya ketika dihadapkan dengan pertanyaan untuk menentukan mana yang tergolong putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional, dan Pemohon sebagai arbiter dihadapkan pada permasalahan kapan suatu putusan arbitrase dapat dimaknai sebagai putusan arbitrase nasional atau internasional (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6-7 dan hlm. 24) Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan frasa ‘yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) bertentangan dengan kepastian hukum di Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU 30/1999 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon 79 terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal a quo memberikan pengertian tentang putusan arbitrase internasional yang diadopsi dari Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma 1/1990). Pengadopsian tersebut justru telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan 80 arbitrase internasional yang sebelumnya diatur dalam level peraturan mahkamah agung dan saat ini diatur dalam UU 30/1999. 2. Bahwa Pemohon telah menjadi dosen yang mengajar hukum arbitrase sejak tahun 2012 dan telah terdaftar menjadi anggota asosiasi arbiter internasional sejak tahun 2015, namun Pemohon baru mempermasalahkan ketentuan Pasal a quo saat ini dimana ketentuan tersebut telah berlaku sejak tanggal 12 Agustus 1999. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki relevansinya dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum karena hingga saat ini Pemohon masih menjadi arbiter yang tetap dapat memutus suatu perkara arbitrase. Dalam hal Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, telah menjadi kewajiban Pemohon untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap hukum arbitrase baik secara normatif maupun empiris yang dapat dikembangkan dalam diskusi akademis. Dengan demikian kerugian yang didalilkan Pemohon tidak berdasar. 3. Kedudukan Pemohon sebagai Arbiter dan Advokat yang merupakan praktiksi dimana menagani kasus-kasus hukum dalam permohonan a quo sama sekali tidak menguraikan kerugian kongkret yang mungkin Pemohon pernah tangani, melainkan kasus lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan ketentuan norma a quo. Hal tersebut menandakan kerugian yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian langsung dan spesifik. 4. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa pengujian pasal a quo baru diajukan saat ini karena adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma 3/2023), khususnya Pasal 7 ayat (6) Perma 3/2023 yang pada intinya mengatur mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional/putusan arbitrase syariah internasional kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Panitera Pengadilan Agama 81 Jakarta Pusat dilaksanakan oleh pengurus lembaga arbitrase atau kuasanya dalam hal arbiter merupakan arbiter yang ditunjuk oleh lembaga tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut mengartikan bahwa definisi internasional dari suatu putusan arbitrase seolah-olah ditentukan melalui domisili lembaga arbitrasenya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14). Dalil Pemohon tersebut lebih mempermasalahkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang tidak dapat menjadi dasar pengujian ketentuan Pasal a quo. Pemohon tidak pula menguraikan relevansi antara ketentuan tersebut dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan faktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi terhadap Pemohon baik sebagai dosen, advokat, maupun arbiter. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada 82 kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 30/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana beberapa hukum adat di Indonesia yang dalam penyelesaian sengketanya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai kemufakatan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan lain-lain. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk akhir berupa kesepakatan tertulis bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Bahwa secara umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kelebihan yaitu dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, dapat terhindar kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter menurut keyakinan mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, adil. Selain itu para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses tempat penyelenggaraan arbitrase begitupun tata cara (prosedur) yang sederhana serta dapat langsung dilaksanakan. 3. Terkait dengan penyelesaian sengketa sebelumnya telah terdapat pengaturan hukum yang bersifat umum, yaitu ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52), Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44), dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), 83 namun tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing yang kemudian diatur dalam UU 30/1999. 4. Pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga tidak dapat terlepas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang turut memuat pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian pelaksanaan dari putusan arbitrase berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN Terhadap permasalahan yang dikemukakan Pemohon yang pada intinya terkait dengan ketiadaan parameter di ketentuan hukum Indonesia yang dapat menganggap suatu putusan sebagai putusan arbitrase internasional, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan ketentuan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Indonesia telah mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (Konvensi New York 1958) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres 34/1981) pada tanggal 5 Agustus 1981. Dalam bagian pengantarnya, Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa konvensi tersebut berupaya untuk menyediakan standar hukum umum terkait dengan pengakuan perjanjian arbitrase dan pengakuan pengadilan serta penegakan putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase “non-domestik” yang dianggap sebagai putusan arbitrase asing oleh hukum negara setempat. Tujuan utama dari Konvensi tersebut adalah bahwa putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase “non-domestik” dapat dilaksanakan di wilayah yurisdiksi para pihak dengan cara yang sama seperti putusan domestik. 2. Article I Paragraph 1 New York Convention 1958 mengatur bahwa: “This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are 84 sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.” Dengan merujuk pada judul Konvensi dan ketentuan Article I Paragraph 1 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York 1958 mengartikan “foreign arbitral awards” sebagai: a. arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, atau b. arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought. 3. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma 1/1990) sebagai peraturan pelaksanaan dari Keppres 34/1981. Salah satu pertimbangan dalam pembentukan Perma 1/1990 adalah adanya Konvensi New York 1958 dan belum terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal 2 Perma 1/1990 menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40) tanggal 5 Agustus 1981.” Ketentuan Pasal 2 Perma 1/1990 tersebut telah sejalan dengan Article I Paragraph 1 Konvensi New York 1958 bahwa putusan arbitrase asing dapat diartikan dalam dua hal, yaitu a. putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau 85 b. putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing. 4. Bahwa dasar hukum mengenai arbitrase di Indonesia perlu disusun untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat pembentukan UU 30/1999, termasuk ketentuan mengenai arbitrase internasional yang sudah merupakan kebutuhan yang conditio sine qua non dengan merujuk pada perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan internasional. Pengaturan khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU 30/1999 dan Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang memberikan definisi tentang Putusan Arbitrase Internasional, yaitu “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Bahwa definisi Putusan Arbitrase Internasional yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 pada pokoknya sama dengan Pasal 2 Perma 1/1990 yang merujuk pada Article I Paragraph 1 Konvensi New York 1958. 5. Berdasarkan penelusuran dalam dokumen Risalah Pembahasan RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak terdapat perdebatan mengenai definisi Putusan Arbitrase Internasional, kecuali terkait dengan penggantian nomenklatur “badan” menjadi “lembaga” agar konsisten dengan norma lainnya. Berikut kutipan risalah pada saat pembahasan definisi Putusan Arbitrase Internasional. • Rapat Kerja, Selasa 15 Juni 1999 Ketua Rapat: Kita sampai pada nomor urut 20. Jadi disini kembali mengingatkan badan diganti dengan lembaga, konsisten dengan di atas. Ini kita masukkan saja pada panja untuk konkordansi. Bisa disetuju demikian? 86 (Peserta rapat: Setuju). • Rapat Panja, Jumat 18 Juni 1999 Ketua Panja: DIM Nomor 20 Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau pun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau pun putusan badan arbitrase atau pun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap suatu putusan arbitrase internasional. Ini konkordan, jadi badan diganti dengan lembaga. Setuju? (Rapat: SETUJU) 6. Bahwa dinamika pembicaraan mengenai parameter dalam menentukan putusan arbitrase internasional terjadi pada saat pembahasan norma mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1999 beberapa fraksi mengusulkan untuk mengatur syarat-syarat putusan arbitrase internasional dan pemerintah pada prinsipnya setuju untuk membahasnya kembali dalam Rapat Panja. Rapat Kerja, Kamis 17 Juni 1999. Ketua Rapat: Bagian Kedua Arbitrase Internasional, Pasal 63 “Kewenangan menangani masalah pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, silakan dari FABRI. FABRI (Cristina): ..., kami juga ingin menanyakan kepada pemerintah apakah tidak perlu diatur syarat-syarat putusan arbitrase internasional, ini juga kami singgung di dalam pengantar musyawarah yang kami sampaikan. ... Ketua Rapat: FPDI silakan. FPDI (YB. Wiyanjono, SH) : ..., tapi usulan FABRI dalam pengantar juga sudah kami masukan waktu itu dan kalau kita mau melihat kita tinggal mengadop apa yang 87 diusulkan oleh FPP pada halaman 41 yaitu mengenai apa yang sesuatu dikatakan termasuk dalam arbitrase internasional itu macam apa, FPP sudah menyampaikan di halaman 41. Ketua Rapat: Tapi FPP kok belum menyampaikan, silakan. Inikan pasal 63 ini dimasukan dalam. FPP (H. Oesman Sahidi): Mengenai DIM halaman 41 FPP mengusulkan. Saya baca saja “suatu arbitrase merupakan arbitrase internasional apabila memenuhi unsur-unsur: a. adanya unsur asing; b. melibatkan bangsa yang merupakan penduduk negara yang berbeda; c. masalah yang dipersengketakan melewati batas-batas negara; d. obyek sengketa terletak diluar wilayah negara dimana penyelesaian melalui arbitrase dilakukan; e. tempat menyelesaikan sengketa negara diluar negara para pihak; f. para pihak memiliki keterkaitan dengan beberapa negara; Ketua Rapat: Jadi FPP memberikan apa yang dimaksudkan dengan arbitrase nasional yaitu ialah kalau dia memenuhi syarat-syarat yang dibuat ini. Silakan barangkali pemerintah dahulu lah. ... Ketua Rapat: Tunggu dulu, kami mohon pendapat dari pemerintah terhadap usul FPP yang menguraikan begini. Apa yang dinamakan arbitrase internasional itu, supaya kita ngerti. Pemerintah: Pada intinya hal tersebut bisa kita terima, memang demikian. Tetapi apakah juga mungkin atau dimungkinkan lagi bahwa hal ini dibahas lagi dalam Panja, prinsipnya kita setuju. Ketua Rapat: kalau pemerintah belum siap untuk membahas sekarang silakan dipelajari, didalami maksudnya supaya komponen-komponen apa yang harus memberikan ciri bahwa dia itu adalah arbitrase internasional, dapat disetujui ini diteruskan dalam Panja, 88 pemerintah akan membuatkan yang baru, kalau memang yang disetujui yang diusulkan FPP ya inilah, tapi kalau memang ada usul lain, silakan. Panja ya? Kita setujui Panja. (Rapat Setuju) 7. Kemudian dalam Rapat Panja tanggal 23 Juni 1999 dibahas kembali usulan beberapa fraksi untuk memasukkan unsur-unsur suatu putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional dalam RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Rapat Panja Pemerintah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa yang terpenting dalam RUU tersebut adalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional sehingga pengaturan mengenai unsur-unsur putusan arbitrase internasional tidak dipersoalkan selama sebuah putusan arbitrase internasional telah memenuhi syarat-syarat agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU 30/1999 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 66 UU 30/1999 Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai 89 salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 8. Dinamika pembahasan dalam Rapat Panja tanggal 23 Juni 1999 kemudian menyimpulkan bahwa persyaratan agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU 30/1999 tersebut telah cukup rinci. Jika pengaturan mengenai unsur-unsur putusan arbitrase internasional tetap dimasukkan dalam RUU maka pembentuk undang-undang berpendapat hal tersebut justru akan membatasi putusan arbitrase yang dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional dan menimbulkan kerancuan. Oleh karena itu Rapat Panja menyetujui bahwa usulan sebelumnya dihapus karena apa yang menjadi unsur- unsur putusan arbitrase internasional sudah tercover dalam persyaratan mulai dari Pasal 66 butir a sampai dengan butir e UU 30/1999. Risalah Pembahasan dalam Rapat Panja tanggal 23 Juni 1999 tersebut selengkapnya disampaikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini. 9. Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas bahwa politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang adalah tidak mengatur unsur- unsur dari putusan arbitrase internasional, melainkan dengan mengatur syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 UU 30/1999. Hal ini untuk menjaga agar putusan arbitrase internasional dapat segera memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan tanpa melalui penilaian apakah sebuah putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase internasional atau tidak. Dengan demikian penyelesaian sengketa perdagangan internasional menjadi tidak berlarut- larut dan lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Prinsip contante justitie yaitu asas peradilan yang menyatakan bahwa keadilan harus diberikan secara cepat dan kontan, asas ini juga dikenal sebagai Speedy Trial. 90 10. Bahwa sebagai pemegang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini Pasal 66 UU 30/1999 telah mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan memberikan eksekuatur terhadapnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pelaksanaan dalam Perma 1/1990 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma 3/2023). 11. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Perma 3/2023, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 14 hari kalender sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/putusan arbitrase syariah internasional, memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 UU 30/1999. Selanjutnya jika ketua pengadilan berpendapat bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dalam ruang lingkup perdagangan dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 66 huruf b dan huruf c UU 30/1999, maka ketua pengadilan menolak permohonan melalui putusan (Pasal 17 Perma 3/2023). Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menilai pemenuhan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 66 UU 30/1999. 12. Adapun jika Pemohon sebagai dosen telah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum arbitrase dan sebagai praktisi telah menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang menyimpulkan bahwa 91 pengaturan dalam UU 30/1999 perlu ditinjau ulang, maka Pemohon dapat menyampaikan masukan dan pendapatnya kepada DPR RI dan/atau Presiden yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang termasuk melakukan perubahan terhadap UU 30/1999. Sementara itu apabila Pemohon merasa terdapat permasalahan pada peraturan pelaksanaan dari UU 30/1999 di dalam implementasinya maka bukan menjadi ranah MK untuk memeriksa dan memutus perkara peraturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. III. RISALAH RAPAT PEMBAHASAN UU 30/1999 Bahwa DPR RI melampirkan Risalah Rapat Pembahasan UU 30/1999 terkait dengan materi yang diujikan dalam permohonan a quo dalam Lampiran sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Keterangan DPR RI ini. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 92 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2024 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 9: “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (untuk selanjutnya disebut sebagai PERMA 03/2023), tepatnya pada pasal 7 ayat (6) yang pada intinya mengatur tentang terbukanya jalan bagi pengurus arbitrase untuk mendaftarkan surat kuasa untuk mendaftarkan putusan arbitrase. Dengan logika seperti itu, artinya, definisi internasional dari suatu putusan arbitrase seolah-olah ditentukan melalui domisili lembaga arbitrasenya. Padahal, lembaga arbitrase sebetulnya bukanlah "pemilik" putusan arbitrase, dan fungsinya hanya menjalankan administrasi arbitrase. 2. Bahwa ambiguitas peraturan pelaksanaan itu akan menjadi lebih nyata ketika dihadapkan kepada fakta bahwa banyak arbitrase internasional juga dilakukan secara online. Sehingga, ketika persidangan dilakukan secara 93 online, mendefinisikan elemen internasional akan semakin menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 3. Bahwa terdapat 3 (tiga) elemen utama mengenai kepastian hukum, yaitu pertama, tentang kejelasan norma (clarity). Kedua, mengenai bagaimana hukum dapat memberikan kepastian tentang kejadian yang akan datang (prospectivity), dan terakhir mengenai konsistensi tentang pelaksanaan norma tersebut (constanty). Dapat dikatakan bahwa ketiga elemen utama ini memberikan definisi dari Kepastian Hukum itu sendiri, dan dalam hal ini Pasal 1 angka 9 UU AAPS sama sekali tidak memenuhi kriteria ketiga elemen dimaksud. 4. Bahwa apabila djiabarkan, mengenai kejelasan norma (clarity), Pasal 1 angka 9 UU AAPS tidak jelas dan bahkan multi tafsir, kemudian mengenai bagaimana hukum dapat memberikan kepastian tentang kejadian yang akan datang (prospectivity), Pasal 1 angka 9 UU AAPS juga tidak memenuhi karena dapat saja kedepannya akan ada perbedaan antara putusan nasional atau internasional, serta mengenai konsistensi (constanty), Pasal 1 angka 9 UU AAPS juga telah membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan tidak konsisten. 5. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU AAPS melahirkan setidaknya 2 (dua) konsep territorial, yaitu: a) Konsep Teritorial Sempit: Pada dasarnya Pasal ini memberikan definisi dari Putusan Arbitrase Internasional, yang dapat dilihat bahwa dalam pasal ini terdapat frasa 'dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia' (Frasa Pertama). Frasa ini menjelaskan bahwa negara indonesia, menganut konsep teritorial sempit dalam mendefinisikan suatu putusan arbitrase internasional, dimana suatu putusan arbitrase internasional dapat ditentukan hanya berdasarkan tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut tanpa memperhatikan faktor lain; b) Konsep Teritorial Luas: Konsep teritorial luas berdasakan Pasal 1 angka 9 UU AAPS ini didefinisikan secara sederhana bahwa suatu putusan 94 arbitrase internasional dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia yang dapat menganggap putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional. Secara praktis, dikarenakan tidak ada ketentuan khusus yang dapat menganggap suatu putusan arbitrase internasional dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, maka proses kategorisasi definisi putusan arbitrase internasional menjadi tidak memiliki indikator yang jelas. Akibatnya, permasalahan ini akan membuka ruang multi interpretasi, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian hukum yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum. Artinya, seluruh putusan arbitrase dapat saja menjadi putusan arbitrase internasional dikarenakan penentuan ini hanya didasarkan pada penafsiran hakim semata tanpa indikator yang jelas. Dengan rumusan tersebut di atas, mudah saja suatu putusan arbitrase nasional kemudian dianggap menjadi internasional dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena didalam frasa kedua tersebut tidak terdapat paramater atau indikator yang jelas, untuk kemudian dapat digunakan sebagai penentu putusan arbitrase internasional sehingga jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum; 6. Bahwa Pasal 66a dan Pasal 67c UU AAPS sebagai pelaksanaan Pasal 1 angka 9 UU AAPS dapat diartikan menganut asas territorial sempit dan bukan asas territorial luas: a) Dapat dilihat bahwa Pasal 1 angka 9 UU AAPS berkaitan langsung dengan Pasal 66a dan Pasal 67c UU AAPS yang mana kedua pasal tersebut justru menganut asas teritorial sempit. Sehingga, kedua pasal tersebut akan bertentangan dengan asas teritorial luas yang juga dianut di dalam Pasal 1 angka 9. Artinya, ketika frasa kedua dinyatakan inkonstitutional, hal tersebut justru meluruskan logika teritorial sempit yang sejatinya dianut oleh UU AAPS. b) Pasal 66a UU AAPS menyatakan bahwa: "Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase 95 Internasional." Melihat redaksi di dalam pasal ini, elemen utama dalam menentukan sifat internasional suatu putusan adalah dimana putusan tersebut dijatuhkan. Konsep ini merupakan "jantung" dari pelaksanaan asas teritorial sempit dalam menentukan elemen internasional suatu perkara. c) Sedangkan di dalam Pasal 67c UU AAPS, menyatakan bahwa "syarat berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan". Artinya, persyaratan ini menegaskan bahwa indikator utama dalam menentukan sifat internasional suatu putuasn adalah domisili dimana putusan tersebut dijatuhkan. Ketika indikator ini terpenuhi, maka tidak perlu lagi mencari alasan lainnya dalam menentukan sifat domestik atau internasional suatu putusan. d) Dengan demikian, logika pasal-pasal di dalam UU AAPS itu sendiri (dalam hal ini Pasal 1 angka 9, Pasal 66a serta Pasal 67c) ternyata juga bertentangan. Akibatnya, lahir sebuah ketidakpastian hukum yang nyata di dalam pelaksanaan UU AAPS. 7. Bahwa adapun dampak yang terjadi akibat percampuran konsep territorial sempit dan luas dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS yaitu: a) Jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase yang berbeda antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. 1) Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU AAPS, ditentukan bahwa jangka waktu putusan arbitrase nasional adalah 30 hari. Sedangkan di dalam ketentuan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional, hal ini diakrenakan karena memang persyaratan permohonan pendaftaran exequatur suatu putusan arbitrase internasional memiliki syarat yang Panjang dan sangat mungkin lebih lama karena sifat internasional dari perkara itu sendiri, sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU AAPS. 96 2) Bahwa ketika tidak ada definisi yang jelas mengenai definisi putusan internasional, maka hal ini secara langsung berdampak kepada jangka waktu pendaftaran putusan tersebut. Bisa saja, suatu putusan internasional nantinya dianggap putusan nasional, dan pemohon kehilangan hak untuk mendaftarkan exequator karena limitasi jangka waktu yang berbeda. b) Putusan dijatuhkan oleh Lembaga Arbitrase atau Majelis Arbitrase 1) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep teritorial sempit akan berpandangan bahwa terlepas dari adanya unsur asing atau lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional, maka selama putusan arbitrase dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase di dalam wilayah teritorial Indonesia, putusan tersebut akan selalu dianggap suatu putusan nasional. 2) Bahwa sementara itu, konsep teritorial luas akan berpandangan bahwa walaupun putusan arbitrase dijatuhkan di indonesia, jika lembaga arbitrasenya adalah lembaga arbitrase internasional seperti International Court of Arbitration (ICC) atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC), maka putusan arbitrase tersebut sangat mungkin dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. c) Kepada siapa pemberian surat kuasa ketika pendaftaran Putusan Arbitrase: 1) Dampak terakhir yaitu, mengenai pemberian surat kuasa. Dalam hal ini, ketika dalam menentukan definisi putusan arbitrase nasional atau internasional dilakukan dengan cara mencampuradukkan konsep teritorial sempit dan luas, maka selanjutnya akan membuka kemungkinan terjadinya kebingungan tentang siapakah yang dapat memberikan kuasa antara lembaga arbitrasenya atau majelis arbitrasenya untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UU AAPS. 2) Bahwa dengan hadirnya Perma 03/2023 ini, akan membuka peluang ketika arbiternya ditunjuk oleh lembaga arbitrasenya, maka arbiter akan 97 kehilangan haknya dan digantikan oleh pengurus lembaga arbitrasenya sebagai yang berhak untuk mengajukan pendaftaran putusan arbitrase internasional. II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 98 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah WNI yang berprofesi sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Bidang Studi Keperdataan dan Bidang Studi Hukum dan Teknologi, juga merupakan seorang arbiter yang merupakan anggota dari Chartered Institute of Arbitrators sejak tanggal 13 April 2016 dengan nomor keanggotaan 35368 dan seorang arbiter dan Ketua pada Badan Pennyelesaian Sengketa Nasional (dalam Bahasa Inggris disebut sebagai National Dispute Resolution Chamber atau disingkat NRDC) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federation international de Football Assosciation (FIFA). b. Bahwa dalam kedudukan Pemohon sebagai seorang dosen, arbiter dan advokat telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa: a. Pemohon setidak-tidaknya mengalami kerugian konstitutional yang aktual dan spesifik di dalam tiga aspek. Pertama, dari sisi profesi dosen dimana pemohon mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik dari sisi teoretikal ilmu dan juga praktikalnya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 1 angka 9 UU AAPS maka Pemohon akan mengalami kebingungan dalam memberikan definisi atas putusan arbitrase internasional: b. Kedua, dilihat dari sisi profesi sebagai advokat, pemohon berkewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun konsultasi hukum kepada pencari jasa hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di dalam UU AAPS, pemohon tidak dapat melaksanakan profesi tersebut, 99 karena campuraduknya pengertian antara arbitrase nasional dan internasional di dalam UU AAPS. Hal ini diakibatkan karena Pemohon kesulitan untuk menentukan mana yang tergolong putusan arbitrase nasional dan mana yang tergolong sebagai putusan arbitrase internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS; c. Ketiga, apabila dilihat dari sisi Pemohon selaku arbiter pada Chartered Institute of Arbitrators, suatu asosiasi arbiter internasional dari Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan sebagai arbiter dan ketua di NRDC PSSI, Pemohon memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase yang juga memiliki dimensi internasional. Dalam hal ini, ketika Pemohon menjalankan kewenangannya untuk memutus suatu perkara arbitrase dengan menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS, maka pemohon akan memiliki keenderungan menghasilkan putusan arbitrase yang dapat saja ditafsirkan sebagai putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional tanpa paramater dan persyaratan yang jelas. Multi tafsir ini diakibatkan oleh frasa yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS tersebut, yang oleh Pemohon dikonsepkan sebagai percampuran dari asas teritorial yang sempit (suatu putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan arbitrase internasional apabila dijatuhkan di luar wilayah negara tempat putusan akan dilaksanakan) dan asas teritorial yang luas (suatu putusan arbitrase akan dianggap nasional atau internasional tergantung kepada ketentuan hukum negara tempat putusan akan dilaksanakan). Sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin secara konstitusional dari Pasal 1 angka 9 UU AAPS dikarenakan makna yang dikandung pasal tersebut tidak jelas dan tidak dapat diimplementasikan secara jelas, sehingga 100 pasal ini jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Terhadap legal standing para pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Pemohon meskipun dalam profesinya sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengajar mengenai hukum arbitrase sejak tahun 2012, dan sebagai advokat, serta sebagai arbiter (NRDC dan Chartered Institute of Arbitrators), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya hubungan relevansi antara profesi Pemohon dengan substansi Pasal 9 angka (1) UU APS b. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung, aktual, dan spesifik sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 mengenai kerugian konstitusionalitas. Dalam hal ini Dimana tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan undang-undang a quo serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon, melainkan lebih bersifat hipotesis. c. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil-dalil kerugian Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitisionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. d. Bahwa yang mempunyai legal standing dan berpotensi dirugikan oleh isu “kepastian hukum” dalam pasal 9 angka (1) UU APS adalah pihak-pihak yang hanya bersengketa di bawah forum arbitrase. Pemohon tidak menguraikan keterlibatannya secara langsung dalam sengketa di forum arbitrase terkait dengan pasal a quo, tidak dapat mengklaim hak untuk memohon uji materiil ini. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka 101 adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia telah mempunyai landasan yuridis landasan hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia, secara yuridis ada tiga landasan hukum: a. Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. b. Landasan Umum Arbitrase. Yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv. c. Landasan Arbitrase Asing berdasarkan ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv memang tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah- olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing tersebut, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti International Center for the Sattelment of Investment Dispute ICSID dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968. d. Begitu juga UNCITRAL Model Law memberikan batasan-batasan mengenai klasifikasi arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Pasal 1 ayat (3) huruf a, b dan c UNCITRAL Model Law menyatakan arbitrase dikatakan internasional jika: 102 a. the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or b. One of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business: i. the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; ii. any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or c. the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country. Yang menjelaskan bahwa Konvensi tersebut berlaku terhadap suatu pengakuan dan penegakan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah suatu Negara selain Negara tempat pengakuan dan penegakan putusan tersebut, dan timbul karena perbedaan pendapat antara para pihak. Konvensi ini juga berlaku untuk putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik (nasional) di Negara tempat pengakuan dan penegakannya. e. Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase menyatakan bahwa arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dari pengertian tersebut didapatkan 2 (dua) keadaan untuk menganggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional menurut UU Arbitrase yakni: a. Ketika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; b. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Republik Indonesia. 2. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di jelaskan antara lain: 103 a. Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata dan Pasal 377 reglement Indonesia Yang Diperbaharui dan pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. b. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan antara lain: 1) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 2) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif; 3) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. c. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan, namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. d. Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata Regelementof de Rechtvodering yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam reglement Acara Perdata reglement op de Rechtvodering. 104 e. Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata Reglement op de rechtvodering baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan. f. Dalam Bab V disebut pula syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase. Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenang arbiter, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang arbitrase memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas Arbitrase nasional maupun internasional. 3. Kebutuhan Hukum Arbitrase Internasional sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa a. Arbitrase internasional kadang-kadang disebut bentuk hibrida dari penyelesaian sengketa internasional, karena memadukan unsur-unsur prosedur hukum perdata dan prosedur hukum umum, sementara memungkinkan para pihak mempunyai kesempatan yang signifikan untuk merancang prosedur arbitrase di mana perselisihan mereka akan diselesaikan. b. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrer istilah yang cakupannya bervariasi dari satu Negara ke Negara, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. c. Perusahaan sering memasukkan perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial dengan bisnis lain, sehingga jika terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian mereka diwajibkan untuk menyelesaikanya. Arbitrase juga dapat digunakan oleh dua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui apa yang dikenal sebagai "perjanjian 105 pengajuan", yang merupakan perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah perselisihan telah muncul. d. Perjanjian arbitrase yang khas dan sangat singkat. Klausul arbitrase model ICC, misalnya, hanya membaca: “Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut.” Para pihak juga sering menambahkan aturan tentang hukum yang mengatur kontrak, jumlah arbiter, tempat arbitrase dan bahasa arbitrase. e. Sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Aturan arbitrase yang paling terkenal termasuk orang- orang dari Kamar Dagang Internasional “ICC”, Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional “LCIA”, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Asosiasi Arbitrase Amerika “ICDR”, dan peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura “SIAC” dan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong “HKIAC”. Arbitrase investasi sering diselesaikan berdasarkan aturan dari Pusat Internasional Bank Dunia untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi “ICSID” atau Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional “UNCITRAL”. Banyak arbitrase yang melibatkan bisnis Rusia berlangsung di bawah aturan Kamar Dagang Stockholm “SCC”. Berkat perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi New York, yang mulai berlaku 7 Juni 1959, putusan arbitrase dapat diberlakukan di sebagian besar negara tidak seperti putusan pengadilan tradisional. Lebih 168 negara telah meratifikasi Konvensi New York, artinya putusan arbitrase dapat diberlakukan di semua negara besar di dunia. f. Undang-undang arbitrase internasional mendebatkan suatu kasus adalah hukum yang mengatur suatu kontrak, atau hukum tort yang berkaitan dengan kontrak, hukum arbitrase dari kursi arbitrase, dan konvensi New York dan Washington atau dikenal sebagai Konvensi 106 ICSID. Manfaat utama menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa adalah: 1) Arbitrase Internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. 2) Arbitrase Internasional bisa lebih murah dari pada litigasi. 3) Arbitrase Internasional dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik, karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani, yang tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum berkualitas tinggi. 4) Klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan pakar industri dalam Arbitrase Internasional, dari pada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik. 5) Arbitrase Internasional fleksibel, dan masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting dalam memilih prosedur yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka, memutuskan apakah akan memasukkan prosedur seperti pembuatan dokumen. 6) Arbitrase Internasional dapat bersifat rahasia, yang berguna jika para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka atau untuk menghindari publisitas negatif. 7) Arbitrase Internasional netral dan yang sangat penting untuk transaksi lintas batas, karena itu menghindari kemungkinan keuntungan "pengadilan rumah" untuk satu pihak. 8) Di negara-negara tertentu, hakim tidak berkuasa secara independen. Dalam Arbitrase Internasional, penghargaan harus dibuat secara independen, atau tidak bisa ditegakkan. 9) Dalam kasus-kasus tertentu, seperti sengketa investor-Negara, Arbitrase Internasional menawarkan solusi satu-satunya untuk pelanggaran terhadap hak hukum. 107 IV. Penjelasan Terhadap Ketentuan Pasal Yang Diuji 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupakan ketentuan umum yang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan batasan pengertian atau definis terhadap frase “Putusan Arbitrase Internasional yang dalam definisinya adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupaka definisi yang membatasi batasan pengaturan terhadap materi “Putusan Arbitrase Internasional” yang belum merupakan suatu norma hukum akan tetapi merupakan batasan terhadap penormaan hukum yang akan diatur. Dalam pembatasan tersebut berfungsi untuk memudahkan dalam menyusun norma hukum dalam pasal-pasal yang akan mengatur tentang Arbitrase Internasional dalam prakteknya dalam pembentukan pasal-pasalnya cukup menyebutkan frase yang di definisikan dan tidak perlu mencantumkan seluruh arti secara keseluruhan. 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupakan norma yang belum menimbulkan akibat hukum, namun Ketentuan Pasal 1 angka 9 hanya mengikat terhadap pasal-pasal dalam norma undang-undang yang dalam perumusan pasal-pasalnya tidak boleh melebihi batasan yang telah didefinisikan sebagaimana isi definisi. 4. Definisi ketentuan Pasal 1 angka 9 mengandung pengertian 2 (dua) keadaan untuk dianggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional yakni: a. Ketika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; b. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Republik Indonesia. V. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dalil-Dalil Permohonan 108 1. Bahwa ketebtuan Pasal 1 angka 9 secara yuridis justru memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang telah sepakat memilih terhadap perjanjian yang bersifat internasional atau multinasional, dimana ketika orang bersepakat untuk membuat perjanian antara pihak indonesia dengan pihak asing maka pada umunya akan menentukan dalam klausanya di mana apabila terjadi sengketa sesuai juga dengan asas kebebasan berkontrak. 2) Pasal 1 ayat 9 UU Arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip kepastian hukum ini didasarkan pada teori legal certainty yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni Pure Theory of Law, di mana hukum harus memberikan prediktabilitas dan kejelasan kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang jelas, para pihak dapat mengandalkan hukum untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk dalam penyelesaian sengketa arbitrase. 3) Penggunaan faktor teritorial untuk mengklasifikasikan arbitrase nasional dan internasional sudah sesuai dengan konsep seat of arbitration, yang menekankan bahwa lokasi di mana putusan arbitrase dijatuhkan merupakan indikator utama. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme hukum menyatakan bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat dan meminimalkan ketidakpastian, sehingga dengan penggunaan faktor teritorial ini, para pihak dapat memperoleh kejelasan jurisdiksi yang berlaku. 4) Ketentuan ini juga memastikan bahwa para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terlindungi oleh asas kebebasan berkontrak freedom of contract, yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut Savigny, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan forum arbitrase dan hukum yang berlaku dalam perjanjian mereka, dan hukum nasional hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap pilihan mereka. Dalam konteks Pasal 1 ayat 9 memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari lokasi arbitrase yang dipilih.. 5) Pasal 1 ayat 9 UU Arbitrase telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Prinsip legal 109 certainty merupakan salah satu elemen utama dalam Rechtsstaat negara hukum yang menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan mengatur batasan teritorial secara tegas, UU Arbitrase memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh para pihak dalam sengketa arbitrase internasional. 6) Frasa "yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional" memperkuat kedaulatan hukum nasional dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. John Austin dalam Teori Perintah Hukum menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, sehingga negara memiliki hak untuk menentukan pengakuan atas putusan arbitrase internasional sesuai dengan hukum nasionalnya hal tersebut memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa hukum Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan arbitrase internasional tanpa mengorbankan kepastian hukum. 7) Ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU Arbitrase konsisten dengan UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958, yang memberikan ruang bagi negara untuk menentukan standar pengakuan arbitrase internasional. Contoh konkrit penerapan ketentuan ini dapat dilihat dalam kasus Pertamina vs Karaha Bodas (2004), di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce ICC meskipun Pertamina menentang eksekusi tersebut dengan alasan bahwa arbitrase dilakukan di luar negeri. Pengadilan Indonesia mengakui putusan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan Konvensi New York yang juga diadopsi dalam UU Arbitrase Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 1 ayat 9 UU Arbitrase telah memberikan kepastian hukum serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 110 Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai pihak terkait dalam persidangan tanggal 4 November 2024 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 November 2024 dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Kami mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menghaturkan terima kasih dan juga suatu kehormatan atas undangan sebagai pihak terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Kami pun menghargai permohonan Pemohon mengenai permohonan uji Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 111 2. Apa yang Pemohon sedang upayakan adalah niat baik agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional berkepastian hukum di Indonesia. 3. Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan utama dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tentang batasan putusan arbitrase internasional tidak memberi kepastian hukum. Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, mengutip pendapat Pemohon, adalah rumusan “yang diadopsi dari Konvensi New York 1958 (Konvensi New York), yang juga telah menjadi bagian dari hukum positif nasional melalui Keputusan Presiden No 34 tahun 1981.” (Paragraf 47.1.4, halaman 22 Permohonan). 4. Adalah benar bahwa rumusan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase merupakan adopsi dari bunyi ketentuan Article 1 ayat 1 Konvensi New York yang berbunyi sebagai berikut: 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought. (Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibuat di suatu negara selain dari negara yang dimohonkan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, dan yang timbul dari persengketaan antara para pihak, apakah fisik atau hukum. Ketentuan Konvensi juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan). 5. Ketentuan Article 1 angka 1 di atas sebelumnya diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (PERMA No 1 Tahun 1990). Pasal 2 PERMA menyebutkan: “Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.” 6. PERMA No 1 Tahun 1990 mengubah redaksi kalimat pertama dan kalimat kedua Article 1.1 Konvensi New York. Kalimat pertama semula berbunyi “arbitral 112 awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought” (putusan arbitrase yang dibuat selain dari Negara yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaan putusannya” diubah menjadi “putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Indonesia.” Kalimat kedua yang berbunyi “not considered as domesitc awards” (“yang tidak dianggap sebagai putusan (arbitrase) domestik (nasional))”, diubah menjadi “yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.” 7. Batasan Pasal 2 PERMA 1990 kemudian diambil alih menjadi Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 1999. 8. Karena ketentuan bunyi Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah adopsi dari ketentuan Konvensi New York yang dianggap tidak memberi kepastian hukum, dapatlah dikonstruksikan bahwa upaya permohonan uji materil secara tidak langsung ipso facto menguji Article 1 angka 1 Konvensi New York yang merupakan suatu perjanjian internasional yang Negara Indonesia telah ratifikasi. 9. Prinsip perjanjian internasional yang termuat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) menyatakan bahwa pertama, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Negara wajib dilaksanakan dengan itikad baik [Vide Article 26 Vienna Convention on the Law of Treaties: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”(Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihaknya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik”)]. Prinsip kedua menyatakan, hukum nasional pada hakikatnya tidak dapat mengesampingkan ketentuan perjanjian internasional yang telah dirarifikasi negaranya [Vide Article 27 Vienna Convention on the Law of Treaties: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” (Negara peserta tidak dapat menggunakan aturan hukum nasionalnya sebagai pembenaran untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian”)]. 10. The Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration (E/CONF.26/8Rev.1) yang menetapkan dan mengesahkan Konvensi New York 1958 antara lain mengamanatkan perlu diadakannya upaya penyeragaman undang-undang arbitrase di dunia. Amanat ini dilaksanakan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Pada 113 tahun 1985 UNCITRAL mengeluarkan Model Undang-Undang Arbitrase Perdagangan Internasional (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration). Dalam Model Law ini terdapat batasan tentang arbitrase internasional yaitu Article I ayat 3 [Article 1 angka 3 berbunyi: An arbitration is international if: (a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or (b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business: (i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or (c) the parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitration agreement relates to more than one country]. Batasan arbitrase internasional mengadopsi prinsip-prisnip hukum perdata internasional dengan mengacu adanya ‘unsur asing’ sebagai acuan untuk menentukan arti arbitrase internasional. Model Law tidak menggunakan batasan putusan arbitrase internasional. 11. Status suatu arbitrase adalah arbitrase internasional menurut Model Law berimplikasi antara lain, bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan, dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. 12. Dalam sidang Majelis Konstitusi tangal 14 Oktober 2024 lalu, yang mulia menanyakan tentang permasalahan sekitar pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Perkenankan sebelumnya kami akan memaparkan terlebih dahulu status Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase sekarang ini dan upaya BANI untuk mengubah Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase. (1) Status Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase 13. Sejak diundangkan Agustus 1999, Pasal 1 angka (9) telah diuji dalam putusan Pengadilan dalam sengketa antara PT Lirik Petroleum melawan Pertamina. Salah satu permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase Internatioanl Chamber of Commerce (ICC) yang dibuat di Jakarta sebagai putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional dengan mengacu kepada Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase. 114 14. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 904 K/PDT.SUS/2009, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC yang dibuat di Jakarta adalah putusan arbitrase internasional [PT PERTAMINA EP dan PT PERTAMINA melawan PT LIRIK PETROLEUM, Putusan MA No. 904 K/PDT.SUS/2009, hlm. 90]. 15. Pertimbangan hukum MA di atas merupakan terobosan hukum penting di dalam upaya MA memperjelas kesimpang-siuran pandangan tentang rumusan Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase. Putusan MA Nomor 904 K/PDT.SUS/2009 karenanya adalah suatu sumber hukum penting yang melengkapi rumusan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase. (2) Permasalahan Pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia 16. Dari pengamatan kami permasalahan utama pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia pada pokoknya adalah 2 hal: 1) Persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; dan 2) Masih lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan. Ad. 1) Persyaratan Pelaksanaan putusan arbitrase internasional 17. Persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tunduk pada syarat- syarat berikut yang dipandang tidak efisien dan dalam praktik: (1) Pendaftarkan putusan arbitrase internasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 67 (1) UU Arbitrase); (2) Syarat mendapatkan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. (vide Pasal 67 ayat 2 (c) UU Arbitrase). 18. Dalam pelaksanaannya, tidaklah mudah bagi pemohon yang hendak memohon pelaksanaan (eksekuatur) putusan arbitrase di Indonesia untuk meyakinkan 115 arbiter asing (atau melalui kuasanya) untuk mendaftarkan putusan arbitrase-nya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arbiter asing umumnya menganggap dengan putusan arbitrase yang telah ia keluarkan, selesailah tugasnya sebagai arbiter. 19. Begitu pula upaya pemohon untuk mendapat surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara dimana putusan arbitrase dikeluarkan. Syarat ini juga membutuhkan waktu ekstra untuk memperolehnya. 20. Persyaratan eksekuatur yang harus dimohonkan wajib terlebih dahulu didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Apabila Pengadilan Jakarta Pusat menilai permohonan eksekuatur putusan arbitrase internasional memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia, pengadilan akan mengabulkan pemberian eksekuatur ini. Selanjutnya pemohon kembali mengajukan permohonan pelaksanaan eksekuatur agar putusan arbitrase dapat diperintahkan untuk dilaksanakan oleh termohon. Ad. 2). Lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan. 21. Praktik menunjukkan, butuh waktu yang cukup lama (berbulan-bulan) untuk mendapatkan eksekuatur dan perintah pelaksanaan eksekutur dari pengadilan negeri Jakarta Pusat. 22. Untuk memperbaiki kondisi di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pasal 16 (4) PERMA ini mensyaratkan 14 (empat bari) atau 2 minggu (sejak permohonan didaftarkan) bagi ketua PN Jakarta Pusat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 23. PERMA 2023 masih relatif baru. Untuk mengetahui efektivitasnya masih perlu diuji dalam praktik. Permasalahan utamanya adalah cukup lamanya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk melengkapi permohonan eksekusinya dan mendaftarkannya ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. 116 (3) Upaya untuk Mengubah Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase 24. Pada bulan Agustus 2023, BANI telah menyerahkan Naskah Akademis (N/A) tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Menkumham RI. Terhadap N/A ini, BPHN telah mengundang BANI untuk membahas ketentuan-ketentuan amandemen UU Arbitrase. 25. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah mengganti Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase dengan rumusan arbitrase internasional berdasarkan Article 1 angka 3 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Selain itu, Pihak Terkait BANI juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Menindaklanjuti sidang pada Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 100/PUU- XXII/2024, berikut keterangan tambahan sehubungan dengan perkembangan dari tanya jawab antara Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dengan pihak terkait BANI. Keterangan tambahan tentang: I. Perubahan Konsep Wilayah mengenai arti ”Putusan Arbitrase Internasional” kepada Konsep Hukum mengenai arti ”Arbitrase Internasional”; II. Usulan Penggantian Pasal 1 (9) UU Arbitrase dalam Naskah Akademis Perubahan atas UU Arbitrase; III. Status Perjanjian Internasional (”Konvensi New York 1958”) dan Hukum Nasional. I. Perubahan Konsep Wilayah mengenai arti ”Putusan Arbitrase Internasional” kepada Konsep Hukum mengenai arti ”Arbitrase Internasional” 2. Article I (1) Konvensi New York 1958 mengenai Putusan Arbitrase Internasional menggunakan konsep wilayah. Putusan arbitrase internasional adalah ”putusan yang dibuat di negara selain (di luar) negara yang dimohonkan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.” Rumusan ketentuan ini 117 kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 1 (9) UU Arbitrase menjadi ”putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia.” 3. Begitu pula kalimat kedua Article I (1) Konvensi New York 1958 menggunakan rumusan sebagai berikut: ”It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought” (“Konvensi tidak berlaku untuk putusan arbitrase yang dianggap domestik (nasional) di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohonkan”). Rumusan ini diterjemahkan ke dalam kalimat terakhir Pasal 1 (9) UU Arbitrase menjadi: “... atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” 4. Konsep wilayah yang digunakan dalam Konvensi New York di atas tidak digunakan dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration tahun 1985 (”Model Law”). Model Law ialah Model Undang-Undang Arbitrase yang UNCITRAL buat agar tercipta keseragaman Undang-Undang Arbitrase di dunia. Menyeragamkan Undang-Undang Arbitrase adalah mandat dari Majelis Umum PBB ketika mengesahkan Konvensi New York 1958. Majelis Umum PBB memandang penting pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara-negara (anggota Konvensi New York) di dunia dan juga agar tercipta keseragaman Undang-Undang Arbitrase di dunia. 5. Model Law dalam mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing mengadopsi sebagian besar ketentuan Konvensi New York 1958. Namun Model Law tidak menggunakan konsep wilayah yang mengartikan putusan arbitrase internasional. Model Law menggunakan pendekatan hukum untuk istilah ’arbitrase internasional’ [ICCA, ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention, The Hague: PCA, 2011, hlm. 21. (ICCA menyebutnya sebagai “legal geographical concept” bukan, “physical geographical concept” sebagaimana dianut oleh New York Convention 1958)]. 6. Untuk menentukan suatu arbitrase adalah internasional, Model Law menggunakan hukum yang dipinjam dari hukum perdata internasional. Asas utama hukum perdata internasional adalah adanya unsur asing sebagai unsur 118 untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum adalah internasional. Apabila suatu hubungan hukum terdapat unsur asing, misalnya domisili atau tempat tinggal para pihak berada di negara yang berbeda, maka internasional-lah hubungan hukum tersebut. Apabila hubungan hukum itu di bidang arbitrase maka arbitrase demikian adalah arbitrase internasional. Karena arbitrase internasional, putusannya pun adalah putusan arbitrase internasional. II. Tentang Usulan Penggantian Pasal 1 (9) UU Arbitrase dalam Naskah Akademis Perubahan atas UU Arbitrase 6. Atas permintaan Yang Mulia Majelis, kami lampirkan Naskah Akademis Perubahan atas Undang-Undang Arbitrase yang telah kami serahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 7. Naskah Akademis mengusulkan penggantian Pasal 1 (9) UU Arbitrase dengan rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Article 1 (3) UNCITRAL Model Law. 8. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/72 merekomendasikan negara- negara anggota PBB untuk mengadopsi Model Law ke dalam hukum nasionalnya [Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/72 tahun 1985 berbunyi antara lain: “Convinced that the establishment of a model law on arbitration that is acceptable to States with different legal, social and economic systems contributes to the development of harmonious international economic relations, …]. III. Status Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional RI 11. Sehubungan dengan keterangan tertulis kami tentang status perjanjian internasional dan hukum nasional, kami perlu memberi penjelasan singkat. Keterangan tertulis kami berbunyi sebagai berikut: ”Karena ketentuan bunyi Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah adopsi dari ketentuan Konvensi New York yang dianggap tidak memberi kepastian hukum, dapatlah dikonstruksikan bahwa upaya permohonan uji materil secara tidak langsung ipso facto menguji Article 1 angka 1 Konvensi New York yang merupakan suatu perjanjian internasional yang Negara Indonesia telah ratifikasi.” (Halaman 3, angka 8). 12. Kami menyadari benar masih terdapat beberapa pandangan berbeda tentang hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional dan apakah 119 pengadilan nasional berwenang untuk menguji aturan hukum nasional yang di dalamnya terdapat rumusan perjanjian internasional. A. Pandangan Pertama: Supremasi Hukum Nasional 13. Pandangan pertama yang berpendapat bahwa hukum nasional, terutama konstitusi, adalah hukum tertinggi. Ia adalah kekuasaan tertinggi negara yang merupakan refleksi kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Karena itu, apabila ada perjanjian internasional, meskipun telah diratifikasi negara, negara masih memiliki kewenangan untuk mengujinya terutama aturan hukum nasional yang telah meratifikasi perjanjian internasional. Dari perspektif hukum nasional (supremasi hukum nasional), pandangan ini tepat dan benar. Bagaimana pun juga kedaulatan negara termasuk kedualatan di bidang hukumnya adalah persoalan yang menyangkut kehidupan suatu bangsa yang berdaulat. B. Pandangan Kedua: Supremasi Hukum Internasional 14. Pandangan kedua adalah pandangan yang kami tarik dari teori (pendapat) Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Prof. Mochtar memperkenalkan teori hukum pembangunan, yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. 15. Salah satu ajaran Prof. Mochtar yang juga menjadi acuan untuk keterangan tambahan ini adalah hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Prof. Mochtar menganut ajaran monisme dengan primat hukum internasional. Ajaran ini mengatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional berada dalam satu sistem hukum. Apabila terjadi perbedaan pengaturan di antara keduanya, maka hukum internasional-lah yang didahulukan. 16. Namun demikian Prof. Mochtar menyatakan bahwa dalil di atas tidaklah mutlak terutama apabila kepentingan nasional suatu negara menghendakinya. Prof. Mochtar menyatakan: ”kita tidak menerima begitu saja kaidah hukum internasional. Hal ini disebabkan sering kaidah itu, atau memang tidak jelas, atau sudah berubah sebagai refleksi masyarakat internasional yang sedang berubah dengan cepat.” [Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 89]. 120 17. Selanjutnya prof Mochtar berpendapat bahwa meskipun hukum internasional didahulukan, namun dalam hal kepentingan hukum nasional menghendakiknya, hukum nasional tetap harus di-’jamin’. Negara harus tetap ’menjamin berlakunya hukum nasional. Prof. Mochtar menyatakan [Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Ibid, hlm. 74]: ”Jelas kiranya bahwa tunduknya negara pada hukum internasional (yang berarti pengakuan primat hukum internasional atas hukum nasional) tidak usah berarti bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kepentingannya melalui perundang- undangan nasional.” 18. Pandangan kedua di atas yaitu pandangan tentang supremasi hukum internasional, tampak dari perspektif hukum internasional tentang perjanjian internasional. Sumber hukum internasional tentang perjanjian adalah Konvensi Wina tahun 1969. Menurut Konvensi ini, apabila suatu negara telah memberikan kesepakatannya untuk terikat pada perjanjian internasional, maka negara tersebut terikat dan tunduk pada kesepakatan yang telah disepakatinya. Menurut prinsip umum, suatu kesepakatan mengikat bagi mereka yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Article 26 Konvensi Wina) [Vide Article 26 Vienna Convention on the Law of Treaties: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”(Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihaknya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik”). (Tanggapan atas Permohonan Pengujian Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024), halaman 3, paragraph angka 9)]. 15. Prinsip umum yang juga penting dalam Konvensi Wina adalah hukum nasional pada hakikatnya tidak dapat mengesampingkan ketentuan perjanjian internasional yang telah dirarifikasi suatu negara (Article 27 Konvensi Wina). [Vide Article 27 Vienna Convention on the Law of Treaties: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” (Negara peserta tidak dapat menggunakan aturan hukum nasionalnya sebagai pembenaran untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian”). (Tanggapan atas Permohonan Pengujian Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024), halaman 3, paragraph angka 9)] 121 16. Dalam perkaran Nomor 100/PUU-XXII/2024 sekarang ini, penjelasan di atas berupa kalimat ”dapat dikonstruksikan” secara tidak langsung menguji Article I (3) Konvensi New York) merupakan suatu pernyataan yang tampaknya menguji ketentuan Article 1 (3) Konvensi (meskipun norma Article 1 (3) Konvensi New York ini kemudian ditinggalkan oleh Model Law). Apa yang tersirat dalam keterangan ini adalah, suatu ketentuan dalam konvensi yang diadopsi ke dalam hukum nasional, yang kemudian diuji keefektifannya di depan pengadilan nasional, sama saja artinya dengan menguji keefektifan ketentuan dalam konvensi tersebut. 17. Demikian keterangan tambahan kami. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan Mahkamah Agung dalam persidangan tanggal 9 Desember 2024 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) diatur bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 2. Bahwa berdasarkan defenisi tersebut maka UU APPS menentukan 2 (dua) syarat yang bersifat alternatif mengenai pengertian Putusan Arbitrase Internasional yaitu: ▪ putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau ▪ putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 3. Bahwa terhadap syarat pertama, pada frasa “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik 122 Indonesia”, Mahkamah Agung berpendapat pengertian dalam norma tersebut telah memberikan pengaturan yang jelas atau tidak terdapat multi tafsir. 4. Bahwa terhadap syarat kedua, pada frasa “putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, Mahkamah Agung berpendapat adanya kata “dianggap” dalam norma tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menyebabkan multi tafsir serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada batang tubuh maupun penjelasan UU AAPS tidak diatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. Demikian pula tidak ditemukan mengenai pengertian frasa “dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Bahwa idealnya suatu pengertian dalam ketentuan umum dapat memberikan informasi yang jelas atau tidak multi tafsir sebagaimana dimaksud asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya kata “dianggap” dalam ketentuan umum UU AAPS adalah sesuatu yang tidak lazim digunakan dalam suatu pengertian pada bab ketentuan umum suatu undang-undang. 6. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 123 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 124 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 125 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan arbiter sekaligus Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Nasional di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa dari sisi profesi dosen yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik secara teori dan juga praktiknya, Pemohon akan mengalami kebingungan dalam memberikan definisi atas putusan arbitrase internasional. b. Bahwa dari sisi profesi sebagai advokat yang mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun konsultasi hukum kepada pencari jasa hukum, Pemohon tidak dapat melaksanakan profesinya karena campur aduknya pengertian antara arbitrase nasional 126 dan internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. c. Bahwa dari sisi selaku arbiter yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase, Pemohon akan memiliki kecenderungan menghasilkan putusan arbitrase yang dapat saja ditafsirkan sebagai putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional tanpa parameter dan persyaratan yang jelas. Multi tafsir ini diakibatkan oleh frasa ”yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, yang mencampurkan asas teritorial sempit dan asas teritorial luas, sehingga hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, dan terutama sebagai arbiter telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut Pemohon disebabkan karena berlakunya frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang bersifat multitafsir sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 127 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional“ dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan arbitrase internasional sehingga dapat dikatakan tidak konsisten dalam pelaksanaannya, khususnya pasca berlaku Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 sebagai ketentuan umum telah menganut 2 (dua) konsep teritorial yang berbeda dan saling bertolak belakang dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional, yaitu teritorial sempit dan luas sekaligus. Padahal norma Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/1999 yang merupakan norma yang khusus mengatur mengenai putusan arbitrase asing justru menganut asas teritorial sempit. Oleh sebab itu, kedua pasal tersebut akan bertentangan dengan asas teritorial luas yang juga dianut dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma 128 Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang secara konsep merupakan teritorial luas, tidak memiliki penjelasan lebih lanjut sehingga dalam pelaksanaannya dapat menciptakan interpretasi yang luas dan berbeda-beda bergantung dari siapa yang menggunakannya dan ketentuan apa saja yang berkaitan dengan perkaranya. Oleh karena itu, idealnya Indonesia dapat mengubah pandangannya menjadi penganut konsep teritorial sempit karena memiliki parameter yang pasti dalam menentukan putusan arbitrase internasional, yaitu hanya tempat dijatuhkannya putusan arbitrase. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2024. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., dan Nikki Krisadtyo, S.H., LL.M., serta 1 (satu) orang saksi atas nama Jou Samuel Hutajulu yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2024. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 17 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 (keterangan ahli dan saksi serta kesimpulan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 November 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 4 November 2024 diterima Mahkamah tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 129 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 10 Oktober 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 November 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 4 November 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2024 serta juga telah menyampaikan keterangan tambahan bertanggal 18 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) sebagai pemberi keterangan juga telah memberikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait BANI, keterangan MA, keterangan ahli Pemohon, keterangan saksi Pemohon, dan kesimpulan Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena telah membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan arbitrase internasional sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. 130 [3.15] Menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase digunakan oleh banyak pihak, khususnya dalam penyelesaian sengketa komersial, perdagangan internasional, dan investasi lintas negara. Bahkan, di banyak negara maju, arbitrase telah diakui sebagai pengadilan eksekutif bisnis (a business executive’s court) dengan alasan penyelesaian sengketa melalui pengadilan resmi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama dan sistem pengadilan yang kompleks (more complex and time consuming procedures of the official court system). Oleh karena itu, arbitrase digunakan sebagai pilihan untuk forum penyelesaian sengketa yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat (put in motion quickly). Hal ini yang dianggap oleh banyak pihak pada umumnya yang menggunakan arbitrase sebagai kelebihan arbitrase dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa yang lain, di antaranya adanya jaminan kerahasiaan (confidentiality) yang merupakan hal penting bagi para pelaku usaha/dunia bisnis. Selain itu, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Di samping itu, para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase karena terdapat ketidakpahaman pihak asing terhadap sistem hukum negara lain dan keraguan pihak asing terhadap objektivitas lembaga peradilan suatu negara [vide Penjelasan Umum UU 30/1999]. [3.15.2] Bahwa jika dirunut secara historis, sebelum berlaku UU 30/1999 landasan hukum yang digunakan untuk menerapkan arbitrase di Indonesia masih berupa produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda yaitu, Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzien Inlandsch Reglement/H.I.R, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg, Staatsblad 1927:227) serta Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering/Rv, Staatsblad 1847:52). Berkaitan dengan produk 131 hukum kolonial tersebut, masih tetap berlaku sampai dengan Indonesia merdeka atas dasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum perubahan). Sebagai bentuk penegasan atas pemeriksaan melalui arbitrase tersebut ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan [vide Penjelasan Umum UU 30/1999]. [3.15.3] Bahwa dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal yang merupakan persetujuan atas Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other States atau yang lazim dikenal dengan Konvensi Bank Dunia (World Bank Convention). Tujuan dari diratifikasinya konvensi tersebut adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia. Sebab, dengan diakuinya konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia, diharapkan akan memberikan keyakinan kepada pihak pemodal asing mengenai sengketa yang timbul dengan pemerintah Indonesia dapat dibawa ke dewan arbitrase International Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States and National Other States (ICSID). Namun, Konvensi Bank Dunia tidak mengatur penyelesaian sengketa yang timbul antara dua atau lebih pihak yang berasal dari sektor privat (private sector). Upaya meningkatkan kepercayaan para investor dan kalangan bisnis transnasional dari sektor privat baru diwujudkan pada tahun 1981 melalui ratifikasi the New York Convention 1958 tentang Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award, yang dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres 34/1981). Dengan ratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia telah mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum untuk mengakui dan bersedia melaksanakan (mengeksekusi) putusan arbitrase asing yang tidak terbatas pada putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Dewan Arbitrase ICSID terkait dengan sengketa antara pemerintah Indonesia dengan investor asing di bidang penanaman modal asing (joint venture), melainkan juga terkait dengan bidang perdagangan, terutama antara 132 perusahaan Indonesia dengan perusahaan atau pihak asing sebagaimana diatur dalam norma Pasal I angka 3 Konvensi New York. Dalam kaitan dengan definisi putusan arbitrase asing, Pasal I angka 1 Konvensi New York merumuskan bahwa, “This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought”. Rumusan ini yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. [3.15.4] Bahwa sebelum dibuat dan diberlakukannya UU 30/1999, dalam rangka menindaklanjuti ratifikasi terhadap Konvensi New York, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (PERMA 1/1990) yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 14/1970. Menurut pandangan MA, ketentuan hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg maupun Reglemen Acara Perdata, sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kekosongan hukum tersebut, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya dalam bentuk PERMA yang memiliki jangkauan tidak hanya meliputi putusan arbitrase asing yang dijatuhkan setelah berlakunya PERMA 1/1990 tetapi juga sebelumnya, baik terhadap putusan yang belum pernah diajukan maupun yang ditolak eksekusinya karena alasan belum terdapat prosedur pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Terkait dengan definisi putusan arbitrase asing, ketentuan Pasal 2 PERMA 1/1990 menentukan sebagai berikut. “Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40) tanggal 5 Agustus 1981”. 133 [3.15.5] Bahwa dengan melihat perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, Reglemen Acara Perdata peninggalan kolonial Belanda termasuk berkaitan dengan arbitrase dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Untuk memberikan dasar hukum pengaturan arbitrase yang lebih lengkap dan lebih baik, maka dibentuk UU 30/1999. Arbitrase yang diatur dalam UU a quo merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat [vide Penjelasan Umum UU 30/1999]. Pembentukan UU 30/1999 sekaligus juga untuk merespon krisis ekonomi multi dimensi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, yang antara lain menimbulkan berbagai sengketa dagang/bisnis yang menghendaki penyelesaiannya melalui arbitrase. Dalam kaitan dengan definisi arbitrase asing (internasional), Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 menyatakan, “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. Jika disandingkan, definisi putusan arbitrase asing dalam UU 30/1999 secara prinsip terdapat kesamaan dengan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Konvensi New York 1958 menyatakan, “This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought”. Rumusan dalam UU 30/1999 pada prinsipnya hampir sama dengan yang digunakan dalam Pasal 2 PERMA 1/1990. Rumusan Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 mengandung dua pengertian. Pertama, menitikberatkan pada faktor teritorial di mana putusan arbitrase internasional atau asing merujuk pada setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah hukum Indonesia. Kedua, menitikberatkan pada faktor peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang menentukan putusan arbitrase tersebut ditetapkan termasuk 134 dalam putusan arbitrase internasional. Dalam konteks permohonan a quo, pengertian yang kedua tersebut, menurut Pemohon, tidak terdapat kriteria yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. [3.16] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keppres 34/1981, pengesahan Konvensi New York 1958 melalui Keppres a quo dilakukan tanpa ada reservasi dan melampirkan Konvensi New York tersebut sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Namun demikian, jika dicermati secara saksama sebagai hukum nasional, UU 30/1999 mengatur materi pelaksanaan arbitrase, mulai dari perjanjian arbitrase, pendaftaran permohonan arbitrase, sampai dengan prosedur dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pengaturan tersebut tidak sekadar memberlakukan materi dalam Konvensi New York. Sebab, terdapat materi yang tidak diatur dalam Konvensi tersebut namun ditentukan dalam UU 30/1999. Namun, juga terdapat hal sebaliknya. Misalnya norma Pasal II angka 3 Konvensi New York yang tidak ditemukan dalam UU 30/1999, yakni ketentuan mengenai pengadilan dapat memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang semula merupakan pokok perkara untuk diarbitrasekan apabila klausula arbitrasenya batal demi hukum (null and void) atau putusan arbitrasenya tidak dapat dilaksanakan (inoperative or incapable of being performed). Selain itu, terkait dengan alasan-alasan untuk penolakan pendaftaran dan pengakuan suatu putusan arbitrase internasional yang lebih banyak dan lebih rinci diatur dalam norma Pasal V Konvensi New York, namun tidak terdapat dalam norma Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/1999. Tambahan pengaturan atas hal-hal yang tidak terdapat dalam Konvensi New York dianggap untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait dengan (pelaksanaan putusan) arbitrase di Indonesia. Dalam konteks ini, muncul persoalan apakah permohonan pengujian Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 secara tidak langsung juga menguji Artikel 1 angka 1 135 Konvensi New York yang telah diratifikasi dengan Keppres 34/1981. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami dalam kerangka hierarki norma hukum di Indonesia, di mana UUD NRI Tahun 1945 diletakkan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Posisi ini menegaskan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, harus tunduk dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah memiliki kewenangan salah satunya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terlepas dari adanya keterkaitan dengan Pasal I angka 1 Konvensi New York yang telah diratifikasi, oleh karena yang diuji adalah norma suatu undang-undang yang merupakan hukum nasional terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk menilai konstitusionalitas norma a quo. [3.16.2] Bahwa terkait dengan putusan arbitrase yang dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa frasa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon sudah menjadi salah satu isu yang diperdebatkan sejak dari perumusan Konvensi New York. Setelah mencermati secara saksama Risalah Pembahasan Konvensi New York, mulai dari 1st meeting sampai dengan 25th meeting, Mahkamah menilai sejak awal dirumuskannya konsep teritorial terdapat perdebatan antara negara-negara yang menganut sistem common law dengan prinsip teritorialnya dan negara-negara yang menganut sistem civil law yang menekankan pada prinsip nationality of the award. Berkenaan dengan norma Pasal I angka 1 Konvensi New York, catatan risalah pembahasan Konvensi New York tersebut menjelaskan draft Pasal I angka 1, yang telah disiapkan oleh The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) pada tahun 1955, terdapat keberatan dari Austria, Belgia, Republik Federal Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Swedia, dan Swiss (Eight Power amendement) dengan dasar argumentasi yang pada pokoknya menyatakan konsep teritorial berpotensi mengancam kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dan acapkali bertentangan dengan kepentingan dan 136 ketertiban umum suatu negara, sehingga mendorong agar suatu negara juga memiliki otoritas untuk menentukan putusan arbitrase non domestic. Dalam proses pembahasannya, muncul ide untuk membentuk instrumental bodies yang bersifat multinasional yang akan menilai suatu putusan arbitrase internasional, yaitu Inter American Council of Jurist, akan tetapi ditolak oleh mayoritas peserta. Perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dengan working party yang bertugas membuat rumusan yang dapat diterima oleh negara-negara common law maupun civil law, dengan menambahkan klausula “It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought”. Namun, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan putusan domestik dalam konvensi ini, karena langsung menentukan batasan ruang lingkup putusan arbitrase internasional, yaitu dalam norma Pasal III Konvensi New York yang memberikan keleluasaan bagi setiap negara penandatangan untuk membentuk aturan prosedural terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase baik yang bersifat domestik maupun internasional. Pengaturan demikian juga berhubungan dengan prinsip lex arbitri (seat of arbitration) yang terkandung dalam norma Pasal V Konvensi New York yang menentukan putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tempat di mana putusan tersebut diputuskan, atau dengan kata lain, apabila para pihak dalam kontrak telah menentukan tempat berabitrase (seat of arbitration) di negara tertentu, berarti berlaku lex arbitri negara tersebut. Dengan demikian, terkait dengan definisi dan ruang lingkup suatu putusan arbitrase, Konvensi New York sebenarnya membedakan antara putusan arbitrase internasional yang menggunakan konsep teritorial dan putusan arbitrase non domestik yang berdasarkan konsep nasionalitas yang memberikan otoritas kepada yurisdiksi negara untuk menentukan kriteria putusan arbitrase internasional [vide Albert Jan Van Den Berg, Non-domestic Arbitral Awards Under The 1958 New York Convention, Arbitration International, Volume 2, Issue 3, 1 July 1986, hlm. 191-219; Govind Narayan Sinha, What Constitutes Non-Domestic Award under the New York Convention 1958, 7 (2) International Journal of Law Management and Humanities, 2024, hlm. 3787-3797]. [3.16.3] Bahwa secara leksikal definisi putusan arbitrase asing (internasional) dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah mengubah redaksi beberapa kalimat dalam Konvensi New York, yaitu pada frasa pertama yang semula menyatakan 137 “arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought” (putusan arbitrase yang dibuat selain dari negara yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaan putusannya), diubah menjadi “putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Indonesia.” Selain itu, perubahan juga dilakukan pada frasa kedua yang menyatakan “not considered as domestic awards” (tidak dianggap/dipertimbangkan sebagai putusan (arbitrase) domestik) diubah menjadi “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.” Perubahan frasa dalam perumusan norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 a quo, menurut Mahkamah, telah sesuai dengan kerangka Konvensi New York yang memberikan hak kepada setiap contracting state untuk membentuk pengaturan prosedural, termasuk dalam hal ini memberikan penilaian, sejauh mana putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan. Setiap negara bebas menentukan batas-batas, jangkauan putusan arbitrase internasional, dihubungkan dengan kepentingan dan kedaulatan hukum masing-masing negara sesuai dengan kepentingannya. Sebab, tiap negara memiliki nilai-nilai hukum, moral, agama, dan perekonomian yang perlu dilindungi dari campur tangan negara lain. Oleh karena itu, adanya ruang untuk memberikan penilaian terhadap suatu putusan arbitrase selain berdasarkan pada konsep teritorial, menurut Mahkamah, telah menunjukkan adanya semangat untuk penguatan dan perlindungan kedaulatan negara dalam relasi dunia internasional. [3.16.4] Bahwa terkait dengan frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, menurut Pemohon telah menimbulkan praktik yang multitafsir dalam membedakan putusan arbitrase nasional/domestik dengan putusan arbitrase internasional. Terkait persoalan tersebut, menurut Mahkamah, secara konseptual, perbedaan utama antara putusan arbitrase domestik dan internasional terletak pada ruang lingkup yurisdiksi dan mekanisme pelaksanaan putusannya. Pembedaan ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa, termasuk pelaksanaannya, dapat berjalan efektif dan sesuai dengan konteks hukum serta kebutuhan para pihak. Untuk sengketa internasional, adanya kerangka hukum yang berbeda menimbulkan ketidakpastian kepada pihak asing bahwa putusan akan dihormati di negara lain di mana hal ini sedikit banyak dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan ekonomi antarnegara. Dalam tataran normatif, UU 30/1999 138 telah membedakan, mulai dari jangka waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat pelaksanaan, hingga alasan pembatalan, antara putusan arbitrase domestik dengan putusan arbitrase internasional yang dalam pengaturannya hanya dapat diajukan pembatalan ke pengadilan di mana putusan arbitrase dijatuhkan. Namun, jika tidak ada kejelasan pengaturan yang menegaskan batasan arbitrase domestik dan internasional maka dalam implementasinya, perbedaan karakter dan pengaturan tersebut kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak yang beriktikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekadar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, pengaturan yang menjadi dasar pembeda di antara keduanya harus jelas, termasuk kejelasan ruang lingkup atau batasan suatu putusan arbitrase internasional dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 sebagai bagian dari Bab Ketentuan Umum UU 30/1999. Apabila mendasarkan pada teknis perumusan norma, ruang lingkup materi ketentuan umum ditentukan memuat rumusan pengertian istilah dan frasa yang berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 5 dan angka 98 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022]. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas atau tidak boleh menimbulkan multi tafsir karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait definisi. Dengan demikian, dalam merumuskan ketentuan umum harus jelas agar memberikan kepastian hukum mengenai istilah, konsep, atau cakupan yang akan diatur dalam norma pasal-pasal untuk mencegah adanya perbedaan interpretasi di antara pengguna peraturan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. 139 [3.16.5] Bahwa dalam kaitan ini, PERMA 1/1990 pernah merumuskan pengertian arbitrase asing (internasional) dengan rumusan yang mirip dengan yang kemudian dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, namun dalam perkembangannya MA menyatakan adanya kekosongan pengaturan lebih lanjut mengenai frasa “dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. Penggunaan kata “dianggap”, menurut MA tidak lazim digunakan dalam suatu pengertian pada bab ketentuan umum suatu undang-undang [vide Risalah Sidang tanggal 9 Desember 2024, hlm.3]. Selain itu, keterangan Pihak Terkait BANI pada pokoknya juga telah menunjukkan berbagai dinamika pengaturan terkait dengan ruang lingkup dan batasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Demikian pula keterangan dari ahli dan saksi Pemohon dalam persidangan juga telah memberikan gambaran dengan cukup komprehensif terkait dengan dinamika pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang jauh berkembang dibandingkan dengan pada saat diratifikasinya Konvensi New York oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 masih berada dalam paradigma pengaturan Konvensi New York, namun tidak dapat menampung dinamika pengaturan yang telah berkembang dengan pesat di dunia internasional. Lebih lanjut, norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 memang menentukan definisi sekaligus ruang lingkup dari putusan arbitrase internasional yang menggunakan dua konsep, yaitu konsep teritorial dan konsep nasionalitas sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.2] di atas. Akan tetapi, dalam pengaturan selanjutnya, hanya dapat ditemukan uraian yang mengatur dan menjelaskan mengenai konsep teritorial sebagaimana norma Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/1999. Sedangkan, terkait dengan konsep nasionalitas yang menekankan adanya pengaturan khusus mengenai kriteria putusan arbitrase internasional tidak ditemukan pengaturan lebih lanjut dalam batang tubuh maupun penjelasan UU 30/1999. Bahkan, hingga saat ini pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai kata “dianggap” sebagai suatu putusan arbitrase internasional juga tidak diatur dalam pasal-pasal dalam UU 30/1999. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.5] di atas, penting bagi Mahkamah untuk 140 menegaskan apakah kata “dianggap” dalam frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana termasuk yang didalilkan Pemohon. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah penting untuk dipahami terlebih dahulu secara gramatikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dianggap” yang berasal dari kata “anggap” memiliki padanan kata seperti kira, sangka, taksir, tebak, terka, duga. Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya. Padahal, dalam penyusunan materi muatan suatu undang-undang, salah satu asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik adalah adanya asas kejelasan rumusan. Asas ini memberikan pedoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022]. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambigu dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pilihan yang paling rasional dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil terkait definisi, ruang lingkup, dan batasan putusan arbitrase internasional dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 adalah dengan “menghilangkan” kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. Dengan tidak adanya kata “dianggap” dalam norma a quo maka keberadaan frasa “atau yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional” adalah bersifat menguatkan konsep teritorial dalam frasa “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia”. Artinya, definisi dan ruang lingkup putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah berdasarkan konsep teritorial dan faktor lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, in casu UU 30/1999, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, pada saat belum ada ketentuan 141 lain yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di luar UU 30/1999 maka yang harus dijadikan pedoman, di antaranya, adalah norma Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/1999. Kerangka hukum demikian juga tidak serta-merta membatalkan konsep nasionalitas yang menuntut adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan parameter putusan arbitrase internasional di kemudian hari. Dalam kaitan ini, menjadi kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukan parameter dimaksud dengan mengambil rujukan yang bersumber dari hukum nasional maupun internasional. Apapun jenis parameter yang akan dipilih dalam mengkategorikan putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk memberikan pedoman sekaligus batasan yang harus dijadikan prinsip utama dalam pembentukan hukum ke depan (ius constituendum), khususnya terkait dengan putusan arbitrase internasional, yaitu harus memerhatikan, antara lain, (i) kedaulatan Indonesia; (ii) kepentingan ekonomi nasional; (iii) penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien; dan (iv) prinsip saling menguntungkan dalam hubungan kerja sama internasional. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional agar bangsa Indonesia tetap dihormati dalam pergaulan hukum di dunia internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia. Pentingnya rambu-rambu tersebut sebagai bagian cakupan dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena dimensinya sangat luas, meliputi pengaturan di bidang perdagangan dan investasi/penanaman modal yang mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral dan batu bara serta bidang lainnya dalam lingkup perdagangan internasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ihwal tersebut telah meyakinkan Mahkamah bahwa keberadaan kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 selengkapnya 142 berbunyi, “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam amar Putusan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar Putusan Mahkamah a quo tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena hal tersebut bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 143 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga norma Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selengkapnya menjadi berbunyi, “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tujuh belas , bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu 144 Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd.Tt Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur tttd.. Enny Nurbaningsih t ttd.td. Arief Hidayat tttd.. Arsul Sani t ttd.td. Anwar Usman ttd.. Daniel Yusmic P. Foekh tt ttd.d. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, t ttd.td. Rahadian Prima Nugraha