100/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 100/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Berharga Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 28 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 September 2022 dengan Nomor 100/PUU- XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 31 Oktober 2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 1.5. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 25 UU SBSN dan Penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang berbunyi : Pasal 25 UU SBSN Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Pasal 25 UU SBSN Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah. terhadap UUD 1945: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: 4 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam (Bukti P-3) sekaligus sebagai nasabah bank syariah (Bukti P-4) dan nasabah SBSN (sukuk negara Indonesia) (Bukti P-26) yang dalam menjalankan transaksinya wajib tunduk kepada prinsip syariah; 2.3. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 menunjukan perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU SBSN (Bukti P-5), serta mengingat objek yang diuji adalah terkait dengan prinsip syariah yang pada prinsipnya harus diterapkan secara sama terhadap objek yang sama meskipun subjek yang membutuhkannya berbeda-beda; 2.4. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.5. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; 5 2.6. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa hukum Tuhan adalah satu, sedangkan penafsiran oleh manusia yang menyebabkan banyaknya tafsir atas hukum Tuhan yang satu. Ketika adanya kebutuhan masyarakat untuk diterapkannya prinsip syariah yang notabene-nya adalah hukum Tuhan, maka penerapannya tidak dapat dibedakan terhadap objek yang sama oleh subjek yang berbeda; 2.7. Bahwa Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya memiliki politik hukum yang berbeda dengan kebijakan penerapan prinsip syariah dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) (“UU Perbankan Syariah”) (Bukti P-6) padahal objek pengaturannya adalah sama yaitu menggunakan produk akad yang sama. Di dalam Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya, ketika subjek yang meminta fatwa prinsip syariah adalah menteri, maka Pemerintah berhak untuk menunjuk lembaga fatwa lain selain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di sisi lain, ketika masyarakat yang membutuhkan fatwa prinsip syariah, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 UU Perbankan Syariah menegaskan hanya MUI yang berwenang menetapkan fatwa prinsip syariah untuk kemudian dituangkan ke dalam PBI/OJK; 2.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon sebagai nasabah bank syariah sekaligus nasabah sukuk negara berpotensi untuk dibingungkan karena mungkin saja terhadap produk akad yang sama terdapat fatwa halal/haram yang berbeda; 2.9. Bahwa hal ini tentu membingungkan Pemohon karena Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengakuan akan adanya hukum Tuhan yang satu. Ketika adanya kebutuhan masyarakat akan kesatuan penafsiran terhadap hukum Tuhan, maka sudah sepatutnya negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut karena pada prinsipnya kedaulatan negara adalah satu dan negara adalah wadah yang paling memungkinkan untuk menyerap ruang penafsiran secara demokratis. Jika negara yang telah mendapatkan amanat konstitusi pada akhirnya menunjuk kembali kepada masyarakat, padahal secara faktual masyarakat 6 bersifat plural, justru hal ini menjadikan masyarakat terpecah-belah dalam “kotak-kotak” organisasi kemasyarakatan (ormas); 2.10. Bahwa menundukan diri kepada hukum Tuhan merupakan bagian dari hak konstitusional Pemohon untuk memeluk agama, mempercayai dan meyakininya baik dalam pikiran atau sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketika keyakinan agama dan kepercayaan Pemohon harus dipositifkan ke dalam hukum negara, maka harus melalui mekanisme demokratis yang terbuka bagi setiap warga negara karena akan mewajibkan ketundukan hukum bagi warga negara. Ketika prinsip syariah yang terserap ke dalam produk hukum positif (negara) telah melalui proses demokratis, maka prinsip syariah tersebut telah mendapatkan legitimasi secara hukum tanpa mencederai keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara; 2.11. Bahwa ketika prinsip syariah bertransformasi menjadi hukum positif, maka harus memiliki sifat universal yaitu dapat diterapkan secara sama dan memiliki jaminan keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip syariah harus dikeluarkan oleh lembaga publik yang memiliki legitimasi hukum. Ketika kewenangan menetapkan prinsip syariah yang mengikat secara hukum justru dikembalikan kepada organisasi kemasyarakatan yang plural pada akhirnya tidak akan tercapai kepastian hukum. Hal ini dikarenakan otoritas yang ditunjuk justru akan selalu bermultiplikasi secara ad infinitum. Pada akhirnya justru terhadap objek yang sama akan terdapat halal / haram yang berbeda-beda, hingga akhirnya masyarakat harus terkotak-kotak dalam segmentasi ormas. Kondisi ini tentu merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama sebagaimana telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2.12. Bahwa jika kondisi tersebut terjadi pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon atas keyakinan dan kepercayaan agama yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 karena menjadikan keyakinan agama Pemohon harus masuk dalam segmentasi ormas yang berpotensi menciptakan benturan di masyarakat; 7 2.13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka telah jelas Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang berwenang menetapkan fatwa secara penalaran yang wajar berpotensi untuk menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon; 2.14. Bahwa bagi Pemohon Mahkamah Konstitusi sebagai guardian atas constitutional rights Pemohon serta the sole interpreter of constitution memiliki kewenangan mengembalikan hak konstitusional Pemohon. Jika Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya diberikan penafsiran yang jelas siapa sesungguhnya yang berwenang menetapkan prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah, maka Pemohon tidak akan ragu lagi terkait dengan penerapan prinsip syariah di Indonesia; 3. POKOK PERMOHONAN Hak Konstitusional Pemohon 3.1. Bahwa agama adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Agama juga dapat disebut sebagai petunjuk pembebasan (liberation) manusia atas kehidupan di dunianya menuju kehidupan akhir. Agama inheren dengan kepercayaan karena makna ibadat menurut agamanya memerlukan olah pikiran dan hati sehingga manusia meyakini hal yang diyakininya. Dengan demikian, dalam memahami Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 secara khusus frasa "berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" tidak dapat dilepaskan dari Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; 3.2. Bahwa di dalam meyakini agama memerlukan kepercayaan, pikiran dan sikap secara utuh tanpa dipisah-pisahkan. Tanpa hal tersebut, makna ibadat hanya sebatas ritual tanpa esensi makna bagi diri seseorang. Ketika seseorang menggunakan fakultas kepercayaan, fikiran dan sikapnya secara utuh dalam meyakini agamanya, maka seseorang tersebut akan terbimbing oleh hati nuraninya. Hati nurani merupakan hal yang kompleks. Secara sederhana kita dapat memberikan pengertian hati nurani sebagai “sesuatu yang bisa dimaknai tetapi bukan itu artinya". Dalam bahasa Arab hati nurani disebut dengan qalbu yaitu secara etimologis bermakna berbalik. Secara konseptual suatu yang terbolak-balik dapat dimaknai adanya suatu 8 resiprokalitas. Dapat dikatakan dia individual sekaligus universal. Konsep hubungan resiprokal dapat diibaratkan dalam istilah Sanskrit dengan purusa dan praktri. Adanya hati nurani kemudian mendorong adanya amar ma'ruf nahi munkar atau dalam bahasa Sanskrit dengan dharma, namun hal tersebut tetap dimaknai memiliki sifat rahmatan lil 'alamin; 3.3. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan dan mengakui hati nurani, maka konsekuensinya adalah negara wajib membuka ruang bagi warga negaranya untuk melakukan manifestasi keyakinan agama karena hati nurani tidak dapat hanya dimaknai sebagai keyakinan kontemplatif semata. Hati nurani mendorong seseorang untuk percaya, berfikir, dan bersikap. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memahami konteks Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan dikaitkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 makna frasa “agamanya dan kepercayaannya” adalah satu kesatuan. Hak seseorang untuk beragama termasuk hak untuk melakukan manifestasi atas keyakinan agamanya harus dilindungi oleh negara dalam kondisi apapun tanpa terkecuali; 3.4. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 merupakan pasal yang menentukan corak hubungan negara dan agama di Indonesia. perumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari perdebatan perumusan sila ke-satu Pancasila. Perdebatan tersebut bahkan telah dimulai sebelum pembahasan BPUPK melalui perdebatan Soekarno – Natsir yang pada intinya membahas mengenai negara sekuler dan negara Islam. Selanjutnya, perdebatan dalam persidangan BPUPK yang paling menonjol adalah persoalan Piagam Jakarta dengan tujuh katanya. Dalam risalah sidang BPUPK maupun perjalanan sejarahnya perdebatan pokoknya adalah apakah negara dapat mengatur persoalan hukum Islam (syariah). Poin pembahasan dalam BPUPK justru ada pada negara, tidak ada pembahasan apakah di luar negara tersebut akan dibentuk suatu otoritas agama tertentu atau tidak. Sila ke-satu Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 akhirnya menyepakati frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang digunakan dibandingkan dengan frasa dalam Piagam Jakarta; 3.5. Bahwa frasa Piagam Jakarta adalah dengan ada tambahan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Golongan Islam pada saat itu memang hendak memaknai secara konkrit “kewajiban 9 menjalankan syariat Islam” sebagai dasar negara. Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” memang bersifat lebih abstrak. Namun, bukan berarti negara menutup diri terhadap hukum agama, karena makna ketuhanan inheren dengan makna hukum agama. Oleh karena itu, dalam memahami sila ke-satu Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dilihat secara sosial politik semata, tetapi juga harus dilihat secara komprehensif dari landasan filosofis yang mendasarinya; 3.6. Bahwa hal yang penting untuk digali dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 adalah konsep “negara”, konsep “ketuhanan”, dan konsep “maha esa”. Karena frasa yang digunakan adalah “Negara berdasar” maka ketuhanan yang maha esa bersifat asasi yang menentukan kebijakan negara. Oleh karena itu, menelusuri konsep ketuhanan dalam pembukaan UUD 1945 adalah suatu keharusan. Alinea penting untuk menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dapat menunjuk pada alinea ketiga dan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu : “…. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. …. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pancaran pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian tertuang dalam batang tubuh salah satunya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dengan telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan memiliki sifat maha esa. Selain itu, alinea ketiga pembukaan UUD 1945 juga mengakui selain memiliki sifat maha esa Tuhan juga bersifat maha kuasa, maka atas dasar hal tersebut bangsa Indonesia mengakui Tuhan memiliki kehendak. Karena sifatnya yang maha esa, keberadaannya tidak bergantung pada segala sesuatu, maka kehendaknya adalah karena diri-nya. Jika atas sifat maha kuasa Tuhan berkehendak untuk menciptakan hukum Tuhan, maka pada prinsipnya hukum Tuhan adalah 10 satu. Namun, satu bermakna bukan esa, maha esa bermakna tidak identik dengan satu, maka sila ke-satu Pancasila tidak bermakna panteistik; 3.7. Bahwa dengan sifat Tuhan yang maha esa serta adanya sifat maha kuasa Tuhan, maka bangsa Indonesia meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Dalam derajat eksistensi ciptaan adalah mungkin ada. Manusia adalah ciptaan, maka ia mungkin ada, karena itu tidak mungkin mengetahui causa keberadaannya atau setidaknya mengetahuinya adalah sesuatu yang non esensial. Kita sebagai ciptaan bisa menduga bahwa hukum Tuhan adalah lebih dari satu sebagaimana sifat maha kuasa dapat menghendakinya, tapi itu tidak esensial, sama seperti menyatakan bahwa alam semesta tidak satu. Darimana manusia tahu sedangkan manusia tidak menciptakan alam semesta? Karena hal tersebut dugaan semata, maka meyakini hukum Tuhan satu adalah yang paling rasional. Manusia tidak mampu berandai atas sesuatu yang tidak diciptakannya, karena itu selalu ada ruang keyakinan. Manusia menyadari dirinya sebagai individu yang tidak terbagi kembali, maka cukup bagi dirinya meyakini hakikat akan kehendak yang satu; 3.8. Bahwa dengan menyadari dirinya sebagai individu, manusia menyadari akan kebebasannya. Namun, kebebasan dalam diri manusia terdeterminasi oleh ciptaan lainnya, oleh karena itu manusia dalam memahami akan hakikat kebebasannya diperlukan dorongan untuk mencapai kebebasan tersebut hingga mencapai suatu kemerdekaan; 3.9. Bahwa determinasi dan dorongan manusia menciptakan kemajemukan dalam masyarakat, dan menciptakan penafsiran-penafsiran akan hakikat keberadaan dirinya sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan ini yang kadang menciptakan benturan di masyarakat, karena memang pada hakikatnya masyarakat yang merupakan ciptaan adalah plural. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan negara untuk mengatasi benturan yang merupakan amanat dari perjuangan rakyat dan kuasa Tuhan untuk bersatu dalam suatu kedaulatan negara; 3.10. Bahwa kristalisasi kemajemukan ke dalam kedaulatan negara adalah suatu yang rasional, dan ketika negara menafsirkan hukum Tuhan yang hakikatnya adalah satu maka itu adalah suatu yang rasional, karena negara juga bersifat 11 satu (monistik). Jika terdapat dua kedaulatan dalam satu kedaulatan, maka tidak dapat dikatakan sebagai negara berdaulat; 3.11. Bahwa meskipun negara bersifat monistik dan dengan adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tidak serta-merta negara Indonesia menjadi negara teokrasi. Dalam pengertiannya, negara beresiprokal dengan hukum Tuhan, sehingga bukan bermakna negara adalah mandataris Tuhan. Hal ini yang kemudian memungkinkan terlaksananya demokrasi sebagaimana dalam frasa pembukaan UUD 1945: “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…”; 3.12. Bahwa dalam konteks melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka hubungan resiprokal antara negara dengan hukum Tuhan harus memperhatikan hak-hak warga negara. Proses penafsiran dari hukum Tuhan menjadi hukum positif (negara) harus melalui mekanisme demokratis yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara; 3.13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketika Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dimaknai sebagai dasar proses penyerapan prinsip syariah ke dalam hukum positif (negara) harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh konstitusi. Dalam konteks untuk melindungi hak atas kepastian hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka proses penyerapan tersebut harus melalui mekanisme yang demokratis oleh lembaga yang terlegitimasi oleh hukum. Pemohon memandang “lembaga yang terlegitimasi oleh hukum” yang dimaksud adalah ketika memenuhi unsur: 1) Adanya jaminan keberlanjutan, dan 2) Adanya transparansi dan akuntabilitas; 3.14. Bahwa yang dimaksud dengan adanya jaminan keberlanjutan adalah ketika hukum positif memberikan kewajiban warga negara untuk tunduk kepada prinsip syariah, maka lembaga yang yang menetapkan prinsip syariah harus jelas dengan dibentuk dan diatur berdasarkan UU. Prinsip syariah selalu ada tidak dapat digantungkan kepada lembaga yang mungkin menjadi tidak ada. Ketika ada kemungkinan tidak ada, maka lembaga yang menetapkan akan mungkin untuk berubah setiap saat. Oleh karena itu, dapat saja terjadi terhadap objek yang sama memiliki halal/haram yang berbeda. Selain itu, 12 lembaga tersebut harus menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sebagai negara demokratis, maka sudah sepatutnya lembaga yang menetapkan kewajiban tertentu kepada warga negara untuk terbuka kepada publik, serta setiap produk baik keputusan maupun peraturan yang dibuatnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum; 3.15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum untuk merumuskan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ke dalam satu pengertian yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan, dan hati nurani Pemohon oleh lembaga yang terlegitimasi oleh hukum. Pendekatan Komparatif 3.16. Bahwa Karim Ginena dan Azhar Hamid dalam bukunya Foundations of Sharia Governance of Islamic Banking (Bukti P-27) memberikan gambaran bagaimana pola pengaturan prinsip syariah dalam pelaksanaan perbankan syariah (dalam pengertian luas ekonomi syariah) (Karim Ginena dan Azhar Hamid, 2015: 121): 3.17. Bahwa pendekatan regulasi pola hands off adalah regulator (negara) tidak mengeluarkan peraturan apapun yang menyangkut pelaksanaan syariah dan mengambil jarak dari hal-hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada praktik yang dilaksanakan di Inggris. Meskipun Inggris mengalami pertumbuhan keuangan syariah yang signifikan dan sampai dinyatakan sebagai pusat keuangan syariah dunia, tetapi karena secara prinsip Inggris memilih kecenderungan 13 kepada “sekuler” maka Pemerintah tidak menentukan pengaturan syariah tetapi tetap membolehkan keuangan syariah beroperasi di negaranya. Selain itu, dengan melihat keberhasilan Inggris, Perancis juga melihat potensi keuangan syariah untuk diterapkan di negaranya. Tulisan Mohyedine Hajjar berjudul Status of Islamic Finance in France in 2019 dalam buku Islamic Finance in Europe (Bukti P-28) menggambarkan bahwa senat Perancis mengambil inisiatif untuk menerapkan keuangan syariah di negaranya. (Mohyedine Hajjar: 112). Menariknya praktik di Perancis adalah karena negara Perancis merupakan negara sekuler, maka sama seperti Inggris kebijakannya dengan cara mengambil jarak (hands off) ketika harus mengatur hukum prinsip syariah. Namun, Perancis mengambil langkah reformasi hukum yang mendasar agar keuangan syariah dapat dilaksanakan di negaranya yaitu melakukan amandemen code civil dengan mengadopsi fiducie atau trust, serta mereformasi pengaturan perpajakan agar tidak ada pajak ganda dalam transaksi keuangan syariah. (Mohyedine Hajjar: 114- 119). Contoh di Perancis terlihat meskipun negaranya tidak mengatur secara langsung prinsip syariah, namun Pemerintah melakukan inisiatif merubah hukum yang berlaku sesuai kewenangannya untuk menunjang keuangan syariah di negaranya; 3.18. Bahwa keuangan syariah yang berkembang dalam model/pola pengaturan hands off akhirnya masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS) mengambil insiatif sendiri untuk menentukan standar syariahnya. Pada umumnya mereka menggunakan standar syariah internasional yang ditetapkan oleh non profit organization seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI); 3.19. Bahwa model/pola pengaturan syariah selanjutnya adalah model nominal. Karim Ginena menggambarkan model nominal diterapkan seperti di Iran. Meskipun Iran mengakui bahwa sistem keuangan berlaku di negaranya hanya sistem keuangan syariah saja, namun kerangka regulasi di Iran belum mewajibkan adanya pengawas syariah (Sharia Supervisory Board / SSB) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pola pengaturan syariah lainnya yaitu model engaged. Pada model ini dalam negara tersebut telah terdapat pengaturan soal perbankan syariah serta adanya pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Namun, belum adanya standarisasi 14 resmi (tersentralisasi) terhadap prinsip syariah. Model ini dicontohkan oleh Karim Ginena seperti di Uni Emirat Arab. Selanjutnya terdapat model proactive. Menurut Karim Ginena contoh yang paling tepat menggambarkan model proactive adalah Malaysia. Malaysia memiliki prinsip syariah dengan standart nasional yang ditetapkan oleh lembaga formal negara. Sharia Advisory Council (SAC) merupakan dewan ulama yang bertugas untuk menetapkan prinsip syariah. Berbeda dengan Indonesia, SAC di Malaysia terintegrasi dengan lembaga formal negara sedangkan Indonesia dilakukan oleh MUI yang berbentuk ormas. Selain itu, Karim Ginena juga menggambarkan adanya model committed yaitu termasuk adanya external audit untuk pelaksanaan prinsip syariah itu sendiri. Contoh dari model committed adalah Oman; 3.20. Bahwa posisi Indonesia dibandingkan dengan perbandingan model di negara lain memiliki posisi yang unik. Indonesia mencoba untuk membuat standar nasional penerapan prinsip syariah, sehingga memiliki kecenderungan pelaksanaan prinsip syariah yang tersentralisasi seperti dalam model proactive. Namun, dengan adanya Pasal 25 UU SBSN dan penjelasannya, sesungguhnya Indonesia tidak murni proactive, bahkan mengakui pluralitas lembaga fatwa. Meskipun di dalam UU Perbankan Syariah menegaskan MUI yang berwenang menetapkan fatwa, namun karena secara struktur ketatanegaraan belum memiliki bentuk yang jelas, maka Indonesia memiliki kecenderungan lembaga fatwa yang bersifat semi-non-existent; 3.21. Bahwa menariknya Indonesia memiliki kecenderungan untuk mempunyai otoritas pengawas eksternal di bidang syariah. Secara struktur organisatoris sesungguhnya OJK sebagai otoritas pengawas memiliki organ pengawas terhadap perbankan syariah (DPBS). Namun, secara kenyataannya OJK tidak memiliki kewenangan dan tools pengawasan yang jelas. Karena itu, OJK justru melalui POJK Nomor 24/POJK.03/2015 menyatakan bahwa pemenuhan prinsip syariah harus didukung dengan Fatwa DSN-MUI dan opini DPS. Karena DPS adalah “perwakilan” MUI di masing-masing LKS, maka pada akhirnya justru pengawasan prinsip syariah seringkali dikembalikan kepada DPS. Sehingga, pengawasan eksternal seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang berbeda jika memang OJK 15 diberikan kewenangan yang tegas terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah; 3.22. Bahwa selain itu, hal menarik lainnya justru di Indonesia di satu sisi hendak melakukan standar nasional prinsip syariah, tetapi tarik menarik kewenangan antara otoritas agama dengan otoritas negara tidak dapat dielakan. Perancis yang negara sekuler, meskipun mengambil posisi hands off, tetapi mengambil inisiatif mendasar merubah tradisi civil law dengan mengadopsi fiducie, sehingga ketika keuangan syariah diterapkan di Perancis tidak ada permasalahan fundamental dalam transaksinya. Sebagai contoh lain, Canada (khususnya daerah Quebec) telah jauh lama mereformasi code civil dengan mengadopsi trust. Namun, ternyata jauh hari setelah itu ketika keuangan syariah tumbuh di Canada, LKS di Canada menerima benefit atas diterapkannya trust. Hal ini salah satunya dapat dilihat seperti yang dilakukan oleh LKS ijaraCDC yang menggunakan trust terhadap pembiayaan kepemilikan rumah. Berbeda dengan di Indonesia yang meskipun keuangan syariah telah tumbuh pesat tetapi tidak mengetahui apakah infrastruktur hukumnya mendukung atau tidak. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya batas antara kewenangan otoritas negara dan otoritas agama, sehingga memiliki kecenderungan untuk saling melempar tanggung jawab; 3.23. Bahwa Pemerintah sepertinya sangat memperhatikan persoalan tata Kelola (governance) dari pelaksanaan prinsip syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 (Bukti P-17). Pemerintah telah melakukan identifikasi permasalahan tata kelola pelaksanaan prinsip syariah yang berlangsung selama ini sebagaimana dinyatakan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 halaman 393, yaitu antara lain: • MUI bukanlah satu-satunya lembaga fatwa, sehingga apabila terjadi pertentangan antara fatwa MUI dan fatwa dari lembaga fatwa lainnya, akan menyebabkan masyarakat yang mengikuti organisasi kemasyarakatan tersebut tidak patuh terhadap fatwa MUI; • MUI merupakan lembaga independent yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkannya tidak dapat dijadikan payung hukum; • Kurangnya perhatian terhadap tata Kelola organisasi, menjadikan fatwa- fatwa diputuskan dalam waktu yang relatif lama, sehingga terkadang menjadi out of date; • DSN tidak memiliki kewenangan yang bersifat regulasi yang mengikat terhadap lembaga-lembaga keuangan; • DSN-MUI tidak memiliki standart jangka waktu penetapan fatwa; 16 • Belum ada ketentuan baku mengenai proses rekrutmen, mekanisme pengunduran diri, dan pemberhentian anggota-anggota DSN secara terbuka kepada publik; • Belum terdapat code of ethics and conduct bagi anggota-anggota DPS; 3.24. Bahwa dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 kemudian terdapat usulan untuk mengintegrasikan fungsi DSN-MUI selaku lembaga fatwa ke dalam lembaga regulator seperti OJK atau Bank Indonesia. Hal ini dengan melihat kepada praktik di Malaysia di mana SAC terintegrasi dengan lembaga formal negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan strategi yaitu: • Melakukan kajian yang mengacu kepada regulasi internasional tentang institusi fatwa ekonomi/keuangan; • Melakukan studi banding ke negara-negara yang memiliki institusi fatwa untuk mendapatkan model; • Merumuskan regulasi tentang institusi fatwa ekonomi/keuangan yang ideal di Indonesia. 3.25. Bahwa rencana Pemerintah tersebut patut diapresiasi mengingat banyaknya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan pola pengaturan selama ini. Dengan melihat perbandingan di negara-negara lain, dapat dikatakan bahwa rencana Pemerintah adalah mengupayakan Indonesia menuju ke arah model proactive atau bahkan model commited dari yang sebelumnya model engaged. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya kebijakan terhadap pola pengaturan prinsip syariah ditetapkan sebagai “kebijakan hukum terbuka terbatas” dengan mempertimbangkan hal-hal konstitusional yang akan dibahas kemudian. Pertentangan Konstitusional Pasal 25 UU SBSN Dan Penjelasan Pasal 25 UU SBSN 3.26. Bahwa frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU SBSN bersifat multitafsir karena mempunyai pengertian jamak. Multitafsir ini muncul ketika terdapat pertanyaan apakah yang bersifat jamak adalah lembaga yang menetapkan prinsip syariah atau substansi prinsip syariah di dalam dirinya adalah jamak? Jika pengertian jamak itu ada pada substansi prinsip syariahnya tentu pengertian “prinsip syariah” dalam UU Perbankan Syariah 17 sudah mewakili sifat jamak dari substansi prinsip syariah itu sendiri tanpa perlu dinyatakan dalam bentuk “prinsip-prinsip syariah”; 3.27. Bahwa pengertian “prinsip-prinsip syariah” dengan melihat kepada penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang menyatakan: “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.” memberikan makna yaitu banyaknya jumlah lembaga yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Hal ini menunjukan pluralitas prinsip syariah itu ditentukan dari pluralitas lembaga yang mempunyai kewenangan; 3.28. Bahwa konstruksi berfikir Pasal 25 UU SBSN dan penjelasannya sangat rancu karena konteksnya adalah ketika Pemerintah membutuhkan legitimasi prinsip syariah dari otoritas agama, tetapi justru penentuan apakah otoritas agama tersebut memiliki legitimasi menetapkan fatwa prinsip syariah ditentukan oleh penunjukan Pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, justru sebenarnya Pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menentukan prinsip syariah yang diakui yang tidak lain justru kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah itu sendiri; 3.29. Bahwa kerancuan logika berfikir Pemerintah menunjukan bahwa Pemerintah tidak menginginkan kehilangan kontrol atas keyakinan agama rakyatnya (prinsip syariah). Namun, ketika masyarakat yang berkaitan langsung dengan ekonomi syariah melalui lembaga perbankan syariah, Pemerintah justru berdalih agar masyarakat tidak kebingungan memilih lembaga fatwa yang majemuk di masyarakat, maka penetapan prinsip syariah terkait perbankan syariah hanya dapat melalui MUI, sedangkan jika Pemerintah yang membutuhkan, Pemerintah bebas menunjuk lembaga fatwa yang dikehendaki. Selain itu, dengan kewenangan menunjuk lembaga fatwa yang berbeda-beda, maka dapat dimungkinkan terhadap produk akad yang sama terdapat fatwa halal/haram yang berbeda-beda. Hal ini tentu sangat jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang sama dan equality before the law sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3.30. Bahwa logika berfikir “agar masyarakat tidak bingung” ini disampaikan dalam keterangan Presiden dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021 (Bukti P-8) sebagai berikut: 18 “Di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi keagamaan Islam, ada kurang lebih 60 (enam puluh) organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu separuh di antaranya mempunyai lembaga fatwa. Namun setiap ormas Islam mempunyai metode penyimpulan hukum (al manhaj fi istinbath al-hukmi) yang khas yang boleh jadi antara satu ormas Islam dengan lainnya tidak sama, sehingga berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa atas suatu kasus yang sama. Kondisi ini tentu saja bisa membuat kebingungan dalam masyarakat.” Argumentasi ini juga diperkuat dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021 sebagaimana berikut: “Apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, in casu UU 21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum;” 3.31. Bahwa dengan adanya keterangan Presiden serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 telah jelas adanya kontradiksi antara Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya dengan keterangan Presiden serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. Bahkan, faktanya ketika ditunjuk hanya satu ormas yang berwenang dalam menetapkan fatwa, masyarakat tetap bingung apalagi jika lembaga fatwa itu terdapat di banyak ormas. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat mulai mempertanyakan apakah transaksi perbankan syariah sah atau tidak sah secara hukum. Di dalam UU Perbankan Syariah, lembaga yang berwenang menetapkan fatwa adalah MUI yang kemudian fatwa tersebut dituangkan ke dalam PBI/OJK. Praktik umum perbankan syariah adalah tidak ada peralihan hak kepemilikan (balik nama/pendaftaran) kepada bank dalam transaksi perbankan syariah, namun Pemohon meragukan apakah terdapat dasar hukum yang kuat. Keraguan ini didasari kepada masing-masing lembaga memberikan penafsiran yang berbeda. Hal ini terlihat pada: Pasal 82 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 19 “Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan” Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 “Yang dimaksud secara prinsip milik bank dalam wakalah pada Akad Murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian” Buku Standart Produk Murabahah OJK “Konsep kepemilikan Obyek Pembiayaan secara efektif yang dimaksud adalah saat kedua belah pihak memasuki dan menyepakati kontrak sah jual beli sekalipun tidak diharuskan adanya bukti legal administrasi kepemilikan oleh Bank (penguasaan fisik). Kepemilikan oleh Bank dianggap sah hanya cukup dengan bukti transaksi antara Bank dan Pemasok (penguasaan konstruktif)” UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (“UUPA”) Pasal 23 ayat (1) “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19”. Pasal 23 ayat (2) “Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 "Bertolak dari penting atau berharganya benda tidak bergerak berupa tanah maka pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang sifatnya mutlak guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya tetapi juga bagi negara." …. Oleh karena itu, apabila tanah akan dilakukan peralihan atau pembebanan hak maka harus dilakukan pendaftaran. Peralihan dimaksud meliputi antara lain jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, akta pembagian hak bersama, pewarisan dan lain sebagainya [vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997)], yang dalam merealisasikan perbuatan hukum peralihan tersebut mengharuskan dibuatnya akta-akta otentik oleh pejabat yang berwenang.” ….. Bertolak pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, in casu hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu. 20 …. Dalam kaitan ini jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Pemohon maka hal tersebut justru dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan/ kreditor, in casu perbankan syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit.” Suatu yang wajar jika Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 (Bukti P-9) untuk mendapatkan kepastian hukum karena ini menyangkut hak atas keyakinan agama yang dilindungi oleh konstitusi; 3.32. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XIX/2021 hal ini berarti praktik umum yang selama ini berjalan dapat dikatakan tidak sah secara hukum, padahal produk yang telah digunakan saat ini telah melalui persetujuan opini Dewan Pengawas Syariah yang notabene-nya adalah perwakilan dari MUI. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) POJK No.24/POJK.03/2015 (Bukti P-10) yang menyatakan: “Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas; b. Opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk dan/atau Aktivitas.” 3.33. Bahwa namun ternyata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021, yaitu pada tanggal 30 Juli 2021 justru OJK menetapkan POJK No.13/POJK.03/2021 (Bukti P-11) yang menyatakan: “…. Bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai'. Pembelian barang ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang” ….. “pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad ijarah berakhir. Hibah ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan.” 3.34. Bahwa dengan adanya POJK No.13/POJK.03/2021 yang diundangkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 membuat keadaan semakin membingungkan karena seolah tiap lembaga negara dapat membuat kebijakan yang berbeda-beda dan saling “bersaing” dalam menentukan penafsirannya. Padahal ini adalah terkait dengan keyakinan agama masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon kembali mengajukan 21 permohonan untuk memperjelas siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam menentukan prinsip syariah. Namun, keterangan Presiden dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2022, nampaknya menyetujui jika persoalan hak milik dalam transaksi perbankan syariah adalah hal teknis yang dapat didelegasikan melalui POJK No.13/POJK.03/2021 sebagaimana dinyatakan: “Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah tidak mengatur mengenai prinsip syariah atas hak kepemilikan benda dalam transaksi Perbankan Syariah, melainkan menyerahkan kepada MUI sebagai Lembaga yang diakui memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa atas prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan transaksi Perbankan Syariah. Pandangan tersebut tentu salah, mengingat bahwa UU Perbankan Syariah hanya mengatur pokok-pokok prinsip syariah pada transaksi Perbankan Syariah sehingga memenuhi kaidah Hukum Islam, sedangkan hal-hal teknis akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu salah satunya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pengaturan hal-hal pokok dalam UU Perbankan Syariah ini sejalan dengan prinsip UU P3 bahwa materi dalam muatan UU adalah norma umum, sedangkan hal teknis diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU. Pelimpahan kewenangan tersebut seringkali harus dilakukan oleh karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena sifatnya yang mudah untuk berubah, atau bersifat terlalu teknis.” …. “Mengingat hal ini merupakan ranah teknis transaksi Perbankan Syariah, penjelasan lebih rinci mengenai Hak Kepemilikan Benda termasuk Pembebanan Hak Tanggungan dan pengawasan dalam mekanisme Perbankan Syariah kiranya lebih tepat disampaikan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan mengaturnya dalam hal ini MUI sebagai pemberi Fatwa dan/atau OJK sebagai lembaga yang menuangkan fatwa sebagai aturan.” 3.35. Bahwa ternyata keterangan yang disampaikan oleh OJK dalam persidangan MK perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 justru berbeda dengan konsep kepemilikan dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021, sebagaimana dinyatakan berikut : “akad-akad yang diperlukan dalam transaksi perbankan syariah tidak memerlukan adanya adopsi konsep beneficial ownership dari common law system karena status kepemilikan, serta hak dari para pihak, telah secara jelas diatur dalam akad-akad dalam perbankan syariah. Dan hal ini, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan apa pun. Dengan demikian, adopsi konsep beneficial ownership pada tingkat undang undang tidak diperlukan.” …. 22 “Adapun terkait dengan akad dalam perbankan syariah, seperti ijarah, sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI, pihak pemberi sewa bertindak sebagai pemilik barang yang memberikan hak penggunaan atau pengambilan manfaat atas barang kepada penyewa. Dan dalam akad tersebut, tidak diperlukan konsep beneficial ownership.” …. “Konsep pembiayaan ijarah sebagaimana prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan diadopsi dalam POJK 13/2021, menempatkan Bank Syariah harus bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas barang sewa.” …. “Dalam transaksi perbankan syariah (fasilitas pembiayaan ijarah atau akad lainnya), tidak dimungkinkan adanya pembebanan hak tanggungan kepada bank yang memunculkan kewenangan bank untuk memberikan hak manfaat atas objek tanah yang dibiayai kepada pihak lain. Dalam hal ini, hak tanggungan tidak mungkin memberikan wewenang bank untuk menyewakan hak manfaat kepada nasabahnya.” 3.36. Bahwa padahal konsep dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021 sendiri yang membolehkan peralihan tanpa bukti kepemilikan mempunyai implikasi akan adanya dual ownership atau beneficial ownership, sehingga perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh OJK dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri saling kontradiksi. Hal ini tentu sangat membingungkan masyarakat karena OJK merupakan regulator yang diberikan kepercayaan untuk mengatur transaksi perbankan syariah yang dituangkan dari Fatwa MUI; 3.37. Bahwa bukti-bukti di atas menunjukkan sesungguhnya ada permasalahan dalam pola hubungan pengaturan terkait dengan ekonomi syariah yang ada pada sistem hukum di Indonesia. Konsep pemisahan otoritas negara dan otoritas agama in casu MUI atau organisasi kemasyarakatan lainnya menyebabkan saling lempar tanggung jawab baik antar lembaga negara maupun dengan otoritas agama. Negara dalam hal ini “seolah” tidak ingin bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas hukum Islam yang diserap, sehingga ketika materi hukum Islam tersebut bersinggungan dengan hukum positif (negara) kekacauan regulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan kewenangan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas objek permasalahan yang ada. Hal ini menyebabkan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui apakah praktik umum perbankan syariah yang telah terlaksana adalah sah secara hukum atau tidak. Andaipun ternyata 23 selama ini praktik yang dijalankan adalah tidak sah, maka itu adalah bukti bahwa pola hubungan pengaturan selama ini adalah bermasalah yang akhirnya membingungkan masyarakat; 3.38. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan bahkan Pemohon telah meminta penjelasan kepada OJK (Bukti P-12), namun hingga permohonan ini disampaikan tidak ada jawaban atas permasalahan tersebut, sehingga praktik yang selama ini terjadi tidak jelas statusnya. Hal ini membuktikan dengan adanya pemisahan otoritas agama dengan otoritas negara terdapat celah bagi negara untuk melempar permasalahan ke dalam diskursus otoritas agama, sedangkan di sisi lain adalah suatu ketidakmungkinan otoritas agama mengatur domain hukum positif negara. Inilah celah hukum terjadinya saling lempar tanggung jawab yang terjadi saat ini. Sehingga, rakyat hanya dalam posisi “menggantung” melakukan transaksi tanpa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak sah; 3.39. Bahwa jika faktanya pola hubungan pengaturan yang ada menyebabkan masalah mendasar, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 memberikan justifikasi konstitusional atas pola yang ada saat ini dengan memberikan legitimasi adanya konsep “otoritas agama” yang berada di luar struktur negara. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan permasalahan fundamental yang akan muncul kemudian, sehingga penting untuk dikaji kembali dalam pengujian Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya karena memiliki relevansi yang erat. Hal ini semata- mata agar tidak adanya kesalahan tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang justru dapat menimbulkan permasalahan konstitusional; 3.40. Bahwa argumentasi utama yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah negara tidak dapat mengeluarkan langsung prinsip syariah karena hal tersebut merupakan kewenangan otoritas agama. Hal ini terlihat pada pertimbangan sebagai berikut: Pertama, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. Kedua, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. 24 3.41. Bahwa dengan adanya pemisahan otoritas negara dengan otoritas agama, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa MUI merupakan otoritas agama Islam. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum: Bahwa terkait dengan persoalan tersebut, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. …. Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, in casu MUI, maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Dari argumentasi pokok tersebut, pertanyaan yang perlu didalami lebih lanjut adalah: 1) Apakah amanat konstitusi adalah membedakan otoritas negara dengan otoritas agama sehingga negara tidak dapat mengatur secara langsung hukum agama? 2) Apakah amanat dalam konstitusi dapat ditafsirkan dengan adanya otoritas agama yang berbentuk ormas? 3.42. Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah seperti UU Perbankan Syariah maupun UU SBSN menggunakan “kaidah perintah” ketundukan warga negara terhadap prinsip syariah. Oleh karena mewajibkan ketundukan tertentu, maka sudah seharusnya prinsip syariah tersebut ditetapkan melalui mekanisme yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Jika negara telah mewajibkan ketundukan kepada prinsip syariah, maka prinsip syariah tersebut haruslah merupakan produk hukum yang memiliki legitimasi secara hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga negara tidak dapat mewajibkan warga negara untuk tunduk kepada sesuatu yang bukan merupakan produk hukum. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan, dan hati nurani Pemohon oleh lembaga yang terlegitimasi oleh 25 hukum, maka penentuan otoritas yang memiliki kewenangan menetapkan prinsip syariah haruslah lembaga yang memiliki legitimasi secara hukum; 3.43. Bahwa ketika adanya kebutuhan masyarakat akan kesatuan penafsiran atas hukum Tuhan, maka masuknya prinsip syariah ke dalam struktur negara adalah suatu yang wajar. Justru hal tersebut adalah bentuk perlindungan kebebasan beragama bagi individu-individu tanpa harus terkotak-kotak dalam segmentasi ormas. Bahkan sejarah bangsa Indonesia menunjukan kerajaan-kerajaan yang tumbuh di nusantara adalah kerajaan berdasarkan agama. Ketika adanya peralihan dari satu kerajaan agama ke bentuk kerajaan agama lainnya tidak ada catatan sejarah yang menunjukan terjadinya revolusi besar-besaran di Indonesia, sehingga dapat dikatakan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan masuknya agama ke dalam struktur negara dan faktanya kemajemukan di masyarakat tetap terjaga; 3.44. Bahwa selain itu, dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, negara justru adalah bentuk yang paling memungkinkan bagi rakyat untuk melakukan kontrol. Oleh karena itu, ketika agama masuk ke dalam diskursus publik (negara) tidak ada kecenderungan negara untuk memihak kepada satu pihak di dalam masyarakat yang majemuk. Bahwa pengakuan terhadap prinsip demokrasi “memaksa” negara tetap terbuka terhadap setiap agama; 3.45. Bahwa fakta-nya justru ternyata diskursus ekonomi syariah telah hidup lama dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari karya Ter Haar dalam bukunya asas- asas dan susunan hukum adat/terjemahan dari: beginselen en stelsel van het adatrecht, yang menyatakan bahwa dalam hukum adat terdapat transaksi perbuatan pura-pura (schijnhandeling). Transaksi ini bermaksud agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan hukum Islam sehingga dilakukan dalam mekanisme yang rumit menggunakan transaksi tanah. (Ter Haar, 2013: 111). Ternyata di beberapa daerah terdapat transaksi yang rumit yang menyerupai transaksi syariah yang dikenal sekarang, seperti dondon susut di masyarakat Mandailing dan ngajual tutung di masyarakat Jawa Barat. Dalam transaksi tersebut, pada intinya bahwa pihak pemilik tanah menjual kepada pihak pembeli, namun setelah itu pihak penjual dapat tetap menggunakan tanah yang dijual tetapi dengan membayar sejumlah hal tertentu (“sewa”), dan seiring dengan jalannya waktu dan diiringi dengan pembayaran, kepemilikan tanah tersebut akan beralih kembali kepada 26 pemilik pertama (secara “susut/tutung”). Di dalam produk ekonomi syariah yang dikenal saat ini terdapat kemiripan dengan musyarakah mutanaqisah. Dalam skema musyarakah mutanaqisah aset yang dibiayai akan menjadi kepemilikan bersama (syirkah amwal) antara nasabah dengan bank. Karena nasabah yang menggunakan aset tersebut, maka nasabah melakukan akad ijarah (sewa) kepada bank. Selain itu, nasabah juga turut membeli porsi kepemilikan aset dari bank secara bertahap (“diminishing”), sehingga lambat laun kepemilikan aset tersebut akan kembali 100% kepada nasabah; 3.46. Bahwa contoh lainnya, dalam masyarakat Minahasa dikenal transaksi toyo. Hal ini merupakan transaksi bagi hasil yang jika dipadankan serupa dengan transaksi musyarakah atau mudharabah. Transaksi terkait tanah dalam hukum adat dengan segala bentuk penamaannya ini tertuang kemudian dalam Pasal 53 UU Pokok Agraria (UUPA) yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian yang hendak dihapuskan oleh UUPA. Jika ternyata Pasal 53 UUPA tersebut dilaksanakan dan ternyata transaksi dalam hukum adat tersebut identik atau setidak-tidaknya memiliki kesamaan dengan transaksi syariah bukankah menjadi suatu diskriminasi adanya pembedaan perlakuan terhadap objek yang sama dikarenakan suatu suku atau agama?; 3.47. Bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya ekonomi syariah sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Terlepas dari penamaan atau penggunaan istilah “ekonomi syariah” substansi hukum Islam meresap ke dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan menggunakan istilah sehari-hari yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa perlu melihat latar belakang agamanya (magis religius). Hal ini hanya dapat dilakukan ketika adanya entitas yang dapat menyerap substansi hukum Tuhan dengan memperhatikan kemajemukan di masyarakat, dan yang paling memungkinkan hal ini dilakukan adalah melalui penguasa (dalam pengertian lain: negara). Bukti di atas menunjukan kepiawaian penguasa dahulu mengelola dan menerapkan hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa menghapuskan kemajemukan di masyarakat; 3.48. Bahwa dengan demikian berdasarkan original intent, serta makna filosofis dan historis Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak ada pemaknaan bahwa otoritas negara dan otoritas 27 agama adalah terpisah serta tidak ada pemaknaan bahwa negara tidak dapat mengatur secara langsung hukum agama; 3.49. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah amanat konstitusi terhadap penerapan hukum agama dapat dimaknai dengan otoritas agama berbentuk ormas? Untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan pengertian akan dimensi agama itu sendiri. Secara teoritis agama memiliki dua dimensi yaitu forum internum dan forum eksternum. Forum internum bersifat spiritual individual dan melekat pada hubungan individu dengan Tuhan sebagai penciptanya. Forum eksternum berada ketika keyakinan agama tersebut termanifestasi kepada publik. Lahirnya ormas keagamaan tidak dapat dilepaskan dari aspek publik (forum eksternum) dari agama itu sendiri. Dikarenakan adanya kesamaan keyakinan maka tiap-tiap individu bergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan; 3.50. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah terbentuknya ormas keagamaan adalah manifestasi dari kebebasan beragama atau kebebasan berserikat? Hal ini penting untuk dijawab untuk menentukan ruang lingkup Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. Jika ormas keagamaan dimaknai dengan manifestasi kebebasan beragama, maka ormas adalah wujud pelaksanaan dari keyakinan agama tersebut. Jika dimaknai dengan manifestasi kebebasan berserikat, maka ormas keagamaan adalah wujud kehendak masyarakat untuk berserikat. Andai jika ormas keagamaan dimaknai sebagai manifestasi kebebasan beragama, maka dalam hal tertentu agama memiliki sifat yang dapat diidentikan dengan ormas. Oleh karena itu, ormas memiliki sifat determinan terhadap keyakinan agama seseorang. Bisa saja A beragama X tetapi berormas C, sedangkan B beragama X tetapi berormas D, sehingga A beragama XC dan B beragama XD. Bagaimana jika seseorang beragama tetapi tidak bergabung dalam ormas? Jika tidak ada jawaban akan hal tersebut karena orang tersebut sebagai X tetap diakui sebagai orang beragama, maka ormas tidak memiliki sifat identik dengan keyakinan agama dan hanya sebatas manifestasi kebebasan berserikat. Dengan demikian, agama tidak dapat dilekatkan dengan keormasan seseorang. Kesamaan keyakinan dalam ormas keagamaan tidak bermakna menyerap keyakinan agama tiap individunya. Berdasarkan hal tersebut maka makna kebebasan 28 beragama adalah tiap individu bebas meyakini keyakinannya tanpa harus tunduk kepada fatwa ormas, dan karena tidak adanya kewajiban untuk tunduk kepada fatwa ormas maka ia memiliki hak untuk menolak ditetapkannya ormas dalam UU karena apapun alasannya memiliki implikasi yuridis-normatif tertentu; 3.51. Bahwa implikasi penetapan fatwa MUI dalam UU digambarkan oleh Yeni Salma Barlinti dalam disertasi “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia” yang dinyatakan dalam kesimpulan: “…hal ini menunjukan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan mengikat dengan memerlukan fatwa DSN sebagai dirinya, bukan sebagai fatwa yang telah diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.” (Bukti P-22); 3.52. Bahwa meskipun terdapat anggapan yang menyatakan penetapan fatwa MUI sebatas sebagai sumber hukum materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, faktanya penetapan MUI dalam level UU memiliki implikasi yang lebih luas. Sebagai contoh dalam UU Perbankan Syariah dapat dibayangkan jika ternyata terdapat permasalahan internal MUI yang menyebabkan terhambatnya pembuatan fatwa di saat masyarakat membutuhkan fatwa untuk dasar hukum transaksinya. Di lain hal, karena masyarakat memiliki ikatan emosional dan kultural dengan ormas lainnya yang juga berwenang menetapkan fatwa, seperti lembaga bahtsul masail NU dan majelis tarjih Muhammadiyah, akhirnya masyarakat meminta fatwa kepada ormas lain tersebut. Pertanyaan yang muncul dengan adanya UU Perbankan Syariah adalah apakah BI dapat menuangkan fatwa dari bahtsul masail NU dan majelis tarjih Muhammadiyah? Dengan ditegaskan dalam UU bahwa yang hanya berwenang menetapkan fatwa adalah MUI, maka ketentuan tersebut bersifat limitatif dan mengikat BI untuk hanya menuangkan fatwa dari MUI. Pada akhirnya secara yuridis, legitimasi fatwa ormas lainnya tersuboordinasi dengan penetapan satu ormas dalam UU. Selain itu, BI-pun tidak dapat mengatur jika belum ada fatwa dari MUI, maka masyarakat akhirnya hanya dapat menunggu tanpa adanya kepastian; 3.53. Bahwa di sisi lain, dengan adanya Pasal 25 UU SBSN yang mewajibkan menteri untuk meminta fatwa sebelum menerbitkan SBSN, maka berimplikasi pada fatwa tersebut merupakan penentu sah atau tidak sahnya 29 SBSN yang diterbitkan. Fatwa yang sebelumnya hanya bersifat “pendapat”, dengan dinyatakan dalam UU maka ia memiliki daya berlaku sebagai hukum positif sebagai dirinya. Namun, politik hukum UU SBSN sangat berbeda dengan UU Perbankan Syariah. Ketika adanya permasalahan dalam MUI yang menghambat pembuatan fatwa, Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menunjuk lembaga fatwa lainnya. Sehingga, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Pemerintah dapat membedakan fatwa yang digunakan untuk penguasa dengan rakyat?; 3.54. Bahwa secara yuridis faktual MUI adalah ormas, bahkan dinyatakan MUI bukan merupakan suprastruktur ormas lainnya, maka kedudukan MUI secara hukum adalah sama, maka apa justifikasi konstitusional yang menyerahkan kewenangan otoritas agama kepada ormas? Jika secara faktual ulama yang tergabung dalam MUI adalah ulama yang memiliki kompetensi ilmu fiqih dan ilmu lainnya yang dianggap mewakili umat Islam, serta telah berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah. Namun, adakah ketentuan baik dalam konstitusi maupun hukum agama yang menyatakan hanya ulama yang tergabung dalam ormas tertentu yang memiliki kompetensi? Apakah konstitusi atau hukum agama melarang ulama berkonsensus (ijtima’) dalam wadah negara? 3.55. Bahwa oleh karena itu menurut sifatnya sulit dikatakan bahwa manifestasi keyakinan agama dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah ormas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ketika ormas tertentu tidak ditetapkan dalam UU berarti bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah menetapkan ormas tertentu pada level UU mempunyai implikasi konstitusional (ketatanegaraan) terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara? 3.56. Bahwa jika MUI dimaknai dengan lembaga semi pemerintah (quasi non government organization/quango) tentu juga tidak mudah ketika terdapat pluralitas lembaga fatwa di Indonesia serta fatwa memiliki sifat “daya ikat” keluar. Jika suatu lembaga sudah ditetapkan dalam UU maka sudah selayaknya lembaga tersebut menjadi lembaga formal negara bukan lagi ormas (jika penunjang: auxiliary state organ); 30 3.57. Bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam UU Advokat bahwa organisasi advokat dimaknai dengan satu-satunya organisasi (single bar) hingga akhirnya disepakati satu wadah bernama PERADI. Organisasi advokat dianggap sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri dan independent, dengan demikian konsep organisasi advokat sesungguhnya serupa dengan konsep quango. Dengan kemandirian dan independensinya maka PERADI bersifat self regulatory organ. Sebagai self regulatory organ PERADI berwenang menetapkan peraturan (seperti kode etik) yang mengikat bagi anggotanya, namun aturan tersebut tidak mengikat bagi pihak di luar anggotanya. Dengan adanya konsep single bar namun yang terjadi justru PERADI terpecah menjadi berkubu-kubu, masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah berdasarkan munas yang sah (Bukti P-13). Pihak yang dirugikan dari hal tersebut justru anggota advokat yang tidak tahu menahu dinamika “politik” internal PERADI yang menjadi kebingungan harus mengikuti yang mana. PERADI yang memiliki sifat mengatur ke dalam saja menimbulkan polemik yang panjang, dapat dibayangkan jika hal tersebut terjadi pada MUI sedangkan kewenangannya sangat luas yaitu pemegang otoritas agama Islam; 3.58. Bahwa hal tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Mahkamah Konstitusi, karena meskipun kita tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada MUI, namun karena sebagai ormas memiliki sifat-sifat yang sama maka kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi. Bahkan dalam Pasal 13 Pedoman Dasar MUI dinyatakan dimungkinkan dilakukan pembubaran MUI melalui munaslub (Bukti P-14). Bagaimana mungkin lembaga yang mendapatkan amanat dari rakyat justru dapat membubarkan dirinya? Selain itu, dalam Pasal 7 Pedoman Rumah Tangga MUI dinyatakan bahwa keputusan musyawarah tertinggi MUI adalah melalui musyawarah nasional (munas), dan berdasarkan Pasal 19 Pedoman Rumah Tangga MUI munas diputuskan secara musyawarah dan mufakat. (Bukti P-14). Bagaimana jika ternyata dalam munas tidak tercapai mufakat, dan ternyata terpecah menjadi kubu seperti yang telah terjadi pada organisasi advokat? Siapa yang dirugikan padahal di dalam UU telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menetapkan fatwa? Bukankah kita seharusnya belajar dari pengalaman yang ada; 31 3.59. Bahwa kekhawatiran Pemohon akan hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa MUI mendapatkan pendanaan APBN berdasarkan Perpres Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Bukti P-7). Karena pendanaan tersebut bersifat bantuan dan ditetapkan dalam Perpres, maka Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut Perpres tersebut dan di sisi lain Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran ormas, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi independensi MUI. Pemerintah secara faktual telah membubarkan dua ormas keagamaan Islam yang tentu akan berpengaruh terhadap dinamika politik Islam di Indonesia. Dalam pemberitaan juga terdapat dinamika yang dapat mempengaruhi MUI seperti tertangkapnya terduga teroris yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI (Bukti P-15) Selain itu, terdapat suatu peristiwa di mana salah satu pengurus MUI menjadi koordinator demonstrasi terhadap MUI sendiri. (Bukti P-16). Hal ini menunjukan bahwa memang terdapat permasalahan dalam internal kepengurusan MUI, karena sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat masyarakat bahwa pengurus suatu organisasi mendemo organisasi yang diurusnya; 3.60. Bahwa selain itu, Pemerintah ternyata melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 (Bukti P-17) memberikan keterangan: “MUI bukanlah satu-satunya lembaga fatwa. Terdapat pula lembaga fatwa yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang usianya telah cukup tua di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari organisasi kemasyarakatan. Apabila terjadi pertentangan antara fatwa MUI dan fatwa dari lembaga fatwa lainnya, masyarakat cenderung tidak patuh terhadap fatwa MUI.” Hal yang berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah dalam persidangan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang menyatakan: “Fatwa yang ditetapkan oleh MUI mempunyai daya terima yang baik di kalangan umat Islam Indonesia, karena ulama yang tergabung dalam komisi fatwa MUI merupakan ulama yang berasal dari hampir semua komponen umat Islam”. Perbedaan keterangan yang diberikan justru menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa agenda Pemerintah? Hal ini tentu akan menimbulkan banyak asumsi. Mengapa seolah Pemerintah membandingkan legitimasi fatwa MUI dengan fatwa 32 ormas lainnya? Jika ternyata hal tersebut adalah fakta, maka seharusnya disampaikan yang sebenarnya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan hakim. Namun, jika hal tersebut bukan merupakan fakta untuk tujuan apa Pemerintah menyatakan hal tersebut dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024? 3.61. Bahwa dalam perkembangan masyarakat memang ternyata bahtsul masail NU Jawa Timur dan majelis tarjih Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah salah satunya tentang cryptocurrency. (Bukti P-18). Jika memang masyarakat sepakat bahwa yang seharusnya menetapkan fatwa terkait ekonomi syariah adalah MUI, maka sudah seharusnya tidak perlu ada fatwa lainnya tentang ekonomi syariah. Dengan adanya fakta tersebut menunjukan patut diduga legitimasi MUI masih dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih bertanya kepada ormas lainnya. Bahkan Profesor Jimly Asshidiqie juga mengakui kualitas fatwa bahtsul masail NU dan majelis tarjih Muhammadiyah (Bukti P-19) dan juga terdapat penelitian yang menunjukan keputusan Fatwa bahtsul masail NU secara kultural berdampak signifikan jika diikuti oleh mayoritas warga NU karena memiliki ikatan emosional yang kuat dan yang terkenal karena ketaatan mereka yang tinggi kepada ulama mereka (Bukti P-20); 3.62. Bahwa selain itu terdapat fakta yang menunjukkan masyarakat mempertanyakan kedudukan MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia (Bukti P-23). Dari pertanyaan masyarakat tersebut memunculkan pernyataan- pernyataan dan pendapat bahwa MUI memiliki status yang tidak jelas hingga munculnya fatwa-fatwa dari organisasi lain di luar MUI (Bukti P-24 dan Bukti P-25). Hal ini menunjukkan memang pluralitas fatwa di masyarakat tidak dapat dihindari serta tidak ada fatwa ormas yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi diantara ormas lainnya, sehingga ketika ditetapkan satu ormas dalam UU tidak serta-merta menjadikan masyarakat kehilangan kepercayaan untuk meminta fatwa ke organisasi kemasyarakatan lainnya; 3.63. Bahwa terkait dengan legitimasi MUI ternyata juga seolah dipertanyakan oleh lembaga negara itu sendiri. Mahkamah Agung setelah diundangkan UU Perbankan Syariah ternyata mengeluarkan Perma KHES dan dinyatakan dalam Pasal 1 KHES: 33 “Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Hal ini membingungkan karena dalam UU Perbankan Syariah telah jelas yang memiliki kewenangan menetapkan prinsip syariah adalah MUI. Hal ini menunjukan “seolah” Mahkamah Agung dapat membuat prinsip syariah “tandingan” dengan membentuk suatu kodifikasi yang lengkap selayaknya KUHPerdata, sehingga hakim tidak harus menunggu MUI dan sudah tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait prinsip syariah. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan hasil penelitian Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya yang menyatakan “pemanfaatan fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyarnas dalam perkara ekonomi syariah adalah tidak menjadi prioritas utama. Alasannya adalah adanya penilaian menyamakan fatwa DSN dengan fatwa dalam Islam secara umum bahwa fatwa adalah tidak bersifat mengikat. Hakim dan arbiter mengutamakan sumber hukum yang mengikat baik secara religious maupun yuridis. Temuan ini mematahkan hipotesis yang peneliti buat bahwa hakim akan menggunakan fatwa DSN karena ketentuan ekonomi syariah merupakan hal baru yang tidak ditemukan pada fatwa terdahulu dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim tetap tidak memandang fatwa sebagai suatu ketentuan hukum yang harus diikuti karena bukan sumber hukum Islam yang utama dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan.” dengan demikian, timbul asumsi apakah saat UU Perbankan Syariah diundangkan apakah benar legitimasi MUI diakui? Bahkan Yeni Salma Barlinti dalam penelitiannya memberikan saran: “Penerbitan fatwa DSN dilakukan oleh MUI yaitu organisasi masyarakat, bukan lembaga legislatif. Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk membentuk lembaga fatwa resmi sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang menaungi kegiatan ekonomi syariah mengingat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah”; 3.64. Bahwa selain itu, dengan mundurnya ketua umum MUI, KH. Miftachul Achyar, dengan alasan mentaati ahlul ahli wa aqdi agar tidak rangkap jabatan dan fokus kepada NU (Bukti P-21) yang padahal sebelumnya hal 34 yang biasa rais amm NU merangkap menjadi Ketum MUI, mengapa kali ini NU melalui ahlul ahli wa aqdi justru “menarik” rais amm NU dari Ketum MUI? Selain itu, di pihak MUI sendiri tidak dilakukan mekanisme pengisian Ketum MUI baru. Hal ini menambahkan asumsi bahwa terdapat permasalahan dalam internal MUI sendiri karena tidak adanya suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan karena belum adanya mekanisme pengunduran diri yang jelas; 3.65. Bahwa dapat dibayangkan jika keterangan Pemerintah yang membanding- bandingkan fatwa MUI dengan fatwa ormas lainnya dijadikan sebagai bentuk legitimasi untuk menunjuk lembaga fatwa selain MUI berdasarkan Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya, bukankah justru hal tersebut dapat memecah belah umat Islam itu sendiri, sehingga menjadi seolah adanya privilege satu ormas diantara ormas lainnya yang justru berpotensi menjadi benturan dalam masyarakat? Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon adalah suatu yang wajar yang dikarenakan keterangan dari Pemerintah yang berbeda-beda itu sendiri dan tidak diketahui bagaimana sikap Pemerintah sesungguhnya terhadap kedudukan ormas keagamaan, sehingga memunculkan banyak asumsi-asumsi. Ketika hal tersebut terjadi bukankah akan menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum yang akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?; 3.66. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya sangat berpotensi untuk menimbulkan benturan di masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa ketika Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dimaknai adanya otoritas agama yang sah dalam bentuk ormas, padahal faktanya ormas keagamaan di Indonesia sangat plural berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat yang pada akhirnya tidak ada kepastian hukum terhadap prinsip syariah; 3.67. Bahwa dengan fakta adanya permasalahan status sah/tidak sah transaksi syariah selama ini yang tidak kunjung ada jawabannya, serta fakta-fakta lain yang menunjukan pertanyaan masyarakat akan legitimasi MUI, dan dengan didukung oleh kajian akademis baik oleh akademisi ataupun oleh Pemerintah membuktikan memang sudah seharusnya negara bertanggung jawab dengan mengambil peran. Karena itu, beralasan hukum bagi 35 Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan kepada pembentuk UU untuk segera melakukan kajian secara mendalam dan menetapkan UU yang mengatur lembaga negara yang berwenang terkait dengan penetapan prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah; 3.68. Bahwa peran dan tanggung jawab negara dalam penetapan prinsip syariah dapat berpegang kepada prinsip “entity should not be multiplied beyond necessities”. Secara konseptual dalam suatu negara berdaulat tidak ada dua kedaulatan dalam satu kedaulatan, maka pada prinsipnya negara-lah yang berdaulat untuk menentukan hukum yang berlaku. Ketika negara menyerahkan kedaulatannya ke dalam bentuk kedaulatan baru, meskipun terbatas hanya untuk penetapan prinsip syariah, pada akhirnya akan tercipta entity baru yang justru berpotensi terjadi multiplikasi; 3.69. Bahwa ekonomi syariah adalah manifestasi forum eksternum dari agama sehingga akan beririsan dengan kebijakan publik, sehingga objek pengaturan ekonomi syariah sesungguhnya adalah objek yang merupakan tanggung jawab negara. Berdasarkan hal tersebut, negara mengambil peran untuk mengatur hal tersebut secara langsung adalah suatu yang wajar. Selain itu, pihak yang dapat menggunakan ekonomi syariah tidak dibatasi berdasarkan dengan latar belakang agamanya, semua pihak boleh menggunakannya, berbeda dengan ritual ibadat yang spesifik hanya untuk agama tertentu saja. Dalam hal ini negara mengatur sebatas apa yang memang menurut sifatnya adalah publik, negara tidak menentukan ritual ibadat warga negaranya. Tidak perlu ada kekhawatiran dan tidak ada relevansinya dengan “negara Islam” atau konsep apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi syariah, negara adalah ceteris paribus dengan agama; 3.70. Bahwa fakta empirik yang terjadi sebelum UU Perbankan Syariah diundangkan pada tahun 2008 kegiatan operasional perbankan syariah telah berjalan. Bahkan BI sebagai regulator telah mengeluarkan regulasi terkait dengan produk perbankan syariah. Tidak dapat dipungkiri MUI mempunyai peran dalam merumuskan fatwa yang kemudian diserap ke dalam regulasi BI meskipun tidak ada UU yang menyatakan hal tersebut. Fakta lainnya adalah justru ternyata negara mampu untuk menetapkan prinsip syariah secara langsung seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi 36 Hukum Ekonomi Syariah, sehingga fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa tanpa ditetapkannya MUI dalam UU, pelaksanaan regulasi mengenai perbankan syariah tetap diakui dan tidak menimbulkan kekacauan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021; 3.71. Bahwa jika BI dianggap tidak memiliki kewenangan hanya karena tidak adanya kewenangan yang dapat ditafsirkan untuk menetapkan prinsip syariah dalam UUBI, bukankah seharusnya pemberian kewenangan BI dilihat kepada Pasal 23D UUD 1945? Kewenangan BI tidak dapat hanya dimaknai dalam satu UUBI an sich, tetapi dengan menegaskan dalam UU lain termasuk dalam UU Perbankan Syariah juga dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada BI. Jika kewenangan BI hanya dimaknai dari UUBI an sich, maka hal ini dapat ditafsirkan termasuk BI tidak memiliki kewenangan menuangkan fatwa MUI dalam PBI. Jika yang dipersoalkan adalah persoalan kompetensi dan keterbatasan sumber daya manusia hal tersebut hanya persoalan teknis bukan persoalan konstitusional. Hal ini sesungguhnya dapat dijawab dalam Komite Perbankan Syariah (Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) UU Perbankan Syariah) yang di dalamnya dapat dimasukan unsur ulama yang kompeten (termasuk unsur DSN-MUI) atau termasuk dapat dilakukan dengan penetapan pejabat ex officio dari Mahkamah Agung atau Kementerian Agama yang memiliki kompetensi soal prinsip syariah. Andaipun penetapan MUI dimaksudkan untuk melaksanakan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang- undangan bukankah makna meaningful participation adalah dengan membuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat bukan justru dengan membatasi? Bukankah ketika kewenangan penetapan prinsip syariah diserahkan kepada negara tanpa perlu menyebutkan satu ormas tertentu meaningful participation dapat tetap dilaksanakan? 3.72. Bahwa sebaiknya kebijakan negara adalah membiarkan ormas tetap sebagai ormas dengan kemandirian dan independensinya dalam kemajemukan. Hal tersebut merupakan ciri dari ormas yang berperan penting dalam masyarakat. Tidak perlu dilakukan penunjukan satu ormas yang paling legitimate di tengah kemajemukan masyarakat. Jika hukum Islam hendak ditempatkan sebagai living law, dengan mengutip pendapat 37 Eugen Ehrlich dalam bukunya Fundamental Principles of Sociology of Law yang menyatakan: “the living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions. The source of our knowledge of this law first, the modern legal document, secondly, direct observation of life, of commerce, of customs and usages, and of all associations, not only of those that the law has recognized but also of those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved. (Eugen Ehrlich, 2017:493), maka fatwa yang berasal dari masyarakat (ormas) sebagai living law sebaiknya tetap ditempatkan dalam kemajemukannya. Penunjukan satu ormas yang paling legitimate justru berpotensi merusak kemajemukan yang telah terjaga; 3.73. Bahwa ketika terdapat kebutuhan masyarakat akan adanya kesatuan penafsiran atas hukum Islam, maka sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan alasan tersebut tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional untuk menolak konsep lembaga negara untuk mengatur prinsip syariah secara langsung. Hal ini justru untuk melindungi keyakinan agama masing-masing individu, karena lembaga negara memiliki sifat dasar yaitu adanya jaminan keberlanjutan dan adanya transparansi serta akuntabilitas, sebagaimana Pemohon rinci pertimbangannya sebagai berikut: 1) Keberadaan lembaga negara jelas karena dibentuk dan diatur oleh UU, sehingga tidak bergantung dengan dinamika internal organisasi atau pembubaran oleh pihak eksternal (Pemerintah) atau oleh internal organisasi; 2) Mekanisme pengisian jabatan jelas; a) Rekrutmen lebih transparan dan akuntabel sehingga seluruh rakyat bisa mengetahui; b) Tidak adanya kekosongan jabatan sehingga pertanggungjawaban jabatan menjadi jelas; c) Tidak menghilangkan peran masyarakat, karena jabatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 3) Transparan dan akuntabel. 38 a) Penggunaan APBN lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi objek audit BPK; b) Adanya kewajiban keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap informasi yang ada; c) Setiap produk yang dikeluarkan baik keputusan maupun peraturan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diujikan melalui lembaga kekuasaan kehakiman; 3.74. Bahwa dengan konsep pemisahan otoritas negara dengan otoritas agama sebagai “organ lain” seperti saat ini justru menjadikan kecenderungan Indonesia menjadi seperti bentuk Eropa pada abad pertengahan di mana adanya dua otoritas yaitu otoritas negara (raja) dan otoritas agama. Hubungan keduanya mengalami dinamika yang panjang bahkan diwarnai dengan ketegangan yang pada akhirnya terpecah dalam suatu reformasi berabad-abad lamanya. Kesejarahan Indonesia tentu jauh berbeda dengan Eropa sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, justru ketika diciptakan satu- satunya otoritas agama yang terpisah dari negara dalam bentuk ormas, masyarakat perlu khawatir. Jika yang dikhawatirkan ketika penetapan prinsip syariah dilakukan oleh lembaga negara menjadi tidak independen, tentu bukan alasan yang tepat karena keberadaan lembaga negara independen diakui dalam teori ketatanegaraan dan telah terdapat banyak contohnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia; 3.75. Bahwa dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan : jika umat Islam curiga apabila otoritasnya diambil negara, dan jika negara enggan mengurusi kepentingan umat Islam, maka kita belum bersepakat tentang wadah bersama bernama Indonesia. Yang diperlukan adalah umat Islam untuk legowo dan kemauan negara untuk bertanggung jawab. Ekonomi syariah adalah hal yang dapat diterima semua pihak tanpa perlu membeda- bedakan latar belakang orang yang menggunakannya, karena itu adalah nurani yang melekat pada masyarakat asli bangsa Indonesia, merupakan mata air yang bisa kita sepakati bersama; 3.76. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan amanat konstitusi serta didukung dengan hasil kajian akademis 39 (Bukti P-22 dan Bukti P-17) seharusnya makna Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya adalah bukan memberikan kewenangan kepada Pemerintah (negara) untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Justru penetapan prinsip syariah terkait dengan ekonomi syariah merupakan bentuk tanggung jawab dari negara itu sendiri. Namun, mengingat saat ini banyak UU yang menyatakan kedudukan MUI, serta belum adanya lembaga negara yang tersedia untuk melaksanakan kewenangan penetapan prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah, maka agar tidak terjadi kekacauan (kekosongan hukum) makna kewenangan MUI tersebut masih dapat dilaksanakan dengan arti bersifat sementara dengan tidak mengurangi kewajiban negara untuk membentuk lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Kebijakan hukum ini adalah suatu kebijakan yang bersifat terbatas karena hanya bersifat transisional. Negara beralih dari yang sebelumnya hanya sebatas engaged menjadi proactive dalam mengembangkan ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang inkonstitusional, melainkan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya pemaknaan Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya menjadi: Sebelum Putusan Pasal 25 UU SBSN Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Pasal 25 UU SBSN Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah. Hak Konstitusional Pemohon Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan, dan hati nurani Pemohon oleh lembaga yang terlegitimasi oleh hukum. Sesudah Putusan Pasal 25 UU SBSN 40 Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Pasal 25 UU SBSN Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah. 3.77. Bahwa mengingat adanya ketidakjelasan mengapa terdapat politik hukum yang berbeda-beda terkait dengan lembaga yang berwenang menetapkan fatwa prinsip syariah. Selain itu, Pemerintah memberikan keterangan yang tidak konsisten dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang dibuatnya sendiri, dan padahal telah terdapat penelitian-penelitian akademis yang menunjang. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas erga omnes dan asas audi et alteram partem, adalah beralasan hukum untuk menyatakan ada urgensi dan relevansi bahwa perkara ini perlu diperjelas dari pihak Pembentuk UU dan/atau Pihak Terkait lainnya untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya terkait dengan pelaksaaan prinsip syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan Pasal 54 UU MK. 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “prinsip syariah”; 3. Menyatakan frasa “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan 41 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rega Felix; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan AL-Murabahah, Nomor 07/MRB/HIKP/01/I/2021 tanggal 27 Januari 2021; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU- VII/2009; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Nomor 290 Tahun 2014); 42 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XIX/2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Nomor 289 Tahun 2015); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 2021); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, perihal Permohonan Penjelasan Atas Kebijakan/ Regulasi Perbankan Syariah, bertanggal 05 September 2022; 13. Bukti P-13 : Screenshot/hasil tangkap layar berita: “Munas Ricuh, Peradi Pecah Menjadi Tiga Kubu” Dari website https://nasional.tempo.co/read/653488/munas-ricuh-peradi- pecah-jadi-tiga-kubu pada 21 September 2022 pukul 11:19 WIB; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pedoman Dasar dan Rumah Tangga/Wawasan Majelis Ulama Indonesia; 15. Bukti P-15 : Screenshot/hasil tangkap layar berita: “Tangkap Anggota Komisi Fatwa MUI, Densus 88 Incar Terduga Teroris Lain” Dari website https://www.suara.com/news/2021/11/17/100402/ tangkap-anggota-komisi-fatwa-mui-densus-88-incar-terduga- teroris-lain?page=2 pada 21 September 2022 pukul 11:45 WIB; 16. Bukti P-16 : Screenshot /hasil tangkap layar berita: ““Fikri Bareno Dua Kali Rukuk, Wasekjen Hukum dan HAM MUI: Aneh, Berjubah Tapi Rukun Sholat Saja Keliru” dari website:https://ternate.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-2063908614 diakses pada 21 September 2022 pukul 12:37 WIB; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang diterbitkan oleh BAPPENAS; 18. Bukti P-18 : Screenshot/hasil tangkap layar berita: “NU dan PP Muhammadiyah Haramkan Mata Uang Kripto” Dari website: https://m.tribunnews.com/amp/new-economy/2022/01/21/nu- dan-pp-muhammadiyah-haramkan-mata-uang-kripto diakses pada 21 September 2022 pukul 12:57 WIB; 19. Bukti P-19 : Rekaman video youtube dengan judul “Pleno 6th Annual Conference On Fatwa MUI Studies” diunduh dari channel TV MUI, dari link: https://www.youtube.com/ watch?v=v0orKALtsgs&t=128s, diakses pada 21 September 2022 Pukul 08:50 WIB; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Jurnal: Muzawwir, Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, dalam 43 Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, Vol. 4, No.2 Sep 2021; 21. Bukti P-21 : Screenshot/hasil tangkap layar berita: “Resmi! KH Miftachul Akhyar Mundur dari Ketum MUI” Dari website https://www.kompas.tv/article/268790/resmi-kh-miftachul- akhyar-mundur-dari-ketum-mui diakses pada 21 September 2022 pukul 13:04 WIB; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Disertasi Yeni Salma Barlinti, judul: Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010; 23. Bukti P-23 : Rekaman video youtube dengan judul “Gus mus ditanya santri tentang fakta MUI- kenapa Extra jos ada label halal sedangkan rokok tidak ada” diunduh dari channel HAYYIN ATHA MAIMUN, dari link: https://www.youtube.com/ watch?v=h0Z96kFiaMM diakses pada 27 September 2022 Pukul 15:30 WIB; 24. Bukti P-24 : Screenshot/hasil tangkap layar berita: “Gus Mus: MUI itu Sebenarnya Makhluk Apa?” Dari website https://nasional.tempo.co/read/654579/gus-mus-mui-itu- sebenarnya-makhluk-apa diakses pada 27 September 2022 pukul 15:37 WIB; 25. Bukti P-25 : Screenshot/hasil tangkap layar berita/artikel: “Fatwa dan fatwa” Dari website https://nu.or.id/opini/fatwa-dan-fatwa- 2Mk5z diakses pada 27 September 2022 pukul 15:45 WIB; 26. Bukti P-26 : Screenshot/hasil tangkap layar bukti pembelian Sukuk Negara Indonesia dalam Aplikasi; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Buku: Foundation of Sharia Governance of Islamic Bank Karya Karim Ginena dan Azhar Hamid, Penerbit Wiley Finance Press; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Buku: Islamic Finance in Europe, Karya Mohyedin Hajjar (ed.), Penerbit Palgrave Macmillan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 44 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852, selanjutnya disebut UU 19/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 45 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 25 dan Penjelasan 25 UU 19/2008, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: 46 Pasal 25 UU 19/2008 Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan salinan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-3]. Pemohon juga sebagai nasabah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Cileunyi sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 07/MRB/HIKP/01/I/2021 [vide bukti P-4]. Selain itu, Pemohon memiliki reksadana syariah berupa Majoris Sukuk Negara Indonesia yang menempatkan asetnya di dalam efek syariah berpendapatan tetap termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran secara online (vide bukti P- 26). 4. Bahwa Pemohon dalam hal ini beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 karena norma a quo menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Selain itu, Pemohon beranggapan dengan tidak adanya lembaga yang terlegitimasi oleh hukum memiliki otoritas memberikan fatwa terhadap produk lembaga keuangan dalam hal ini adalah Surat Berharga Syariah Negara maka Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan, dan hati nurani Pemohon. Berdasarkan uraian perihal kedudukan hukum Pemohon di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4], menurut Mahkamah, sepanjang berkenaan dengan hak 47 konstitusional atas kepastian hukum, Pemohon telah menguraikan secara jelas kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki surat berharga syariah negara atau Sukuk Negara. Menurut Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 telah merugikan hak konstitusionalnya karena norma a quo tidak memberikan kepastian hukum terhadap prinsip syariah dalam produk lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Sukuk Negara. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, pengertian “prinsip-prinsip syariah” dengan melihat kepada penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 yang menyatakan, “"lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.” memberikan makna yaitu banyaknya jumlah lembaga yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Hal ini menunjukan pluralitas prinsip syariah itu ditentukan dari pluralitas lembaga yang mempunyai kewenangan; 2. Bahwa menurut Pemohon, konstruksi berpikir Pasal 25 UU 19/2008 dan penjelasannya sangat rancu karena konteksnya adalah ketika Pemerintah 48 membutuhkan legitimasi prinsip syariah dari otoritas agama, tetapi justru penentuan apakah otoritas agama tersebut memiliki legitimasi menetapkan fatwa prinsip syariah ditentukan oleh penunjukan Pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, justru sebenarnya Pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menentukan prinsip syariah yang diakui yang tidak lain justru kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah itu sendiri; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 25 UU 19/2008 mewajibkan menteri untuk meminta fatwa sebelum menerbitkan Sukuk Negara, maka berimplikasi pada fatwa tersebut merupakan penentu sah atau tidak sahnya Sukuk Negara yang diterbitkan. Dalam hal ini dapat dilihat politik hukum UU 19/2008 dengan UU 21/2008 berbeda, dimana dalam UU 21/2008 telah ditentukan lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sementara dalam UU 19/2008 tidak menentukan demikian; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan amanat konstitusi serta didukung dengan hasil kajian akademis seharusnya makna Pasal 25 UU 19/2008 beserta penjelasannya adalah bukan memberikan kewenangan kepada Pemerintah (negara) untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Justru penetapan prinsip syariah terkait dengan ekonomi syariah merupakan bentuk tanggung jawab dari negara itu sendiri. Namun, mengingat saat ini banyak undang-undang yang menyatakan kedudukan MUI, serta belum adanya lembaga negara yang tersedia untuk melaksanakan kewenangan penetapan prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah, maka agar tidak terjadi kekacauan (kekosongan hukum) makna kewenangan MUI tersebut masih dapat dilaksanakan dengan arti bersifat sementara dengan tidak mengurangi kewajiban negara untuk membentuk lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Kebijakan hukum ini adalah suatu kebijakan yang bersifat terbatas karena hanya bersifat transisional. Negara beralih dari yang sebelumnya hanya sebatas engaged menjadi proactive dalam mengembangkan ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang inkonstitusional, melainkan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan.; 5. Bahwa atas uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah, sebagai berikut: 49 a. Menyatakan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “prinsip syariah”; b. Menyatakan frasa “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. Menyatakan frasa “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”; [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah benar frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 konstitusional apabila dimaknai “prinsip syariah”; 2. Apakah benar frasa “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan UUD 1945; 3. Apakah frasa “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 konstitusional apabila dimaknai “kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”. 50 [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “prinsip syariah”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money); (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syariah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (underlying transaction), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara adalah Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Salah satu perbedaan prinsipnya adalah digunakannya konsep imbalan dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah [vide Paragraf 3 dan Paragraf 4 Penjelasan Umum UU 19/2008]. Dengan demikian, sukuk atau lebih dikenal sebagai obligasi syariah adalah instrumen keuangan berupa surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa tangible, intangible ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi konvensional, yaitu dalam kegiatan mulai dari transaksi diterbitkannya sampai pada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, 51 halal, thayyib, dan maslahat serta harus terbebas dari berbagai unsur larangan, antara lain riba, maysir, dan gharar. Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan Sukuk Negara atau SBSN harus memenuhi prinsip syariah. Tujuan penerbitan Sukuk Negara adalah mendapatkan dana masyarakat di luar pajak yang kemudian kumpulan dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional. Penerbitan Sukuk Negara tidak hanya bermanfaat bagi negara tetapi juga bagi warga negara karena dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi sekaligus membantu pemerintah dalam menyelesaikan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan penerbitan sukuk dan untuk mendukung perkembangan keuangan syariah maka pemerintah kemudian membentuk UU 19/2008 yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN. Dengan berlakunya UU 19/2008 maka menjadi dasar hukum (legal basis) bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan menggunakan Sukuk Negara dalam berinvestasi berdasarkan prinsip syariah di mana hak warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam dalam menjalankan sistem ekonominya mengacu pada Al Qur’an, Hadist, dan Ijma pun menjadi lebih dilindungi oleh negara. [3.11.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan apakah frasa “prinsip-prinsip syariah“ dalam Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, secara umum prinsip syariah dalam transaksi keuangan terdiri dari Ta’awun yaitu prinsip kemitraan, Kemaslahatan yaitu prinsip yang mengutamakan manfaat, Tawazun yaitu prinsip kesatuan dan saling bekerja sama, prinsip saling ridho yaitu tidak ada paksaan dalam menjalani perjanjian yang telah ditetapkan, dan Rahmatan lil ‘Alamiin yaitu prinsip yang mengutamakan manfaat bagi siapa saja. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam Sukuk Negara atau SBSN adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umum UU 19/2008 yang telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.1]. Sehingga, jika dicermati secara substansi maka frasa “prinsip syariah” atau frasa “prinsip-prinsip syariah” sebenarnya adalah sama, yaitu menunjukan sesuatu yang jamak dan tidak tunggal. Penggunaan frasa “prinsip syariah” dalam arti jamak juga digunakan dalam 52 Peraturan Pelaksanaan dari UU 19/2008, yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara bookbuilding harus mencantumkan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah dalam dokumennya. Oleh karena itu, penggunaan frasa “prinsip syariah” atau “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena secara substansi keseluruhan UU 19/2008 adalah bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak konstitusional warganya yang diamanahkan oleh UUD 1945. Terlebih lagi, frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 tidak menjadikan Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon tetap dapat melakukan transaksi keuangan berupa pembelian Sukuk Negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pelaksanaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penggunaan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan inkonstitusional frasa “yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” dan frasa “lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah“ dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 22 Agustus 2022 dalam pertimbangan hukum halaman 220 menyatakan: “Bahwa penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai otoritas agama tidak terlepas dari ketentuan konstitusi, dalam hal ini norma Pasal 29 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk 53 umat Islam berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya… dst” Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah pula menjelaskan berkait dengan tugas MUI, yaitu: Bahwa MUI yang merupakan wadah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim adalah lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (istifta) dari peminta fatwa (mustafti) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Tugas DSN MUI adalah untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Selain dilakukan secara kolektif oleh DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu melibatkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun DSN MUI ini diisi oleh para ulama, praktisi, dan para pakar yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang Fiqh, Ushul Fiqh, Fiqh Muqorin, keuangan, bisnis, 223 perekonomian syariah, dan berkemampuan dalam penetapan hukum (istinbath hukum). Produk hukum yang dihasilkan oleh DSN MUI kemudian ditetapkan sebagai fatwa MUI yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah (Al-Hadis), Ijma, dan Qiyas serta dalil lain yang kokoh (mu’tabar). Tegasnya penetapan fatwa MUI dilakukan oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi mujtahid dan dilakukan secara kolektif. Fatwa DSN MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Persyaratan, sifat, metode, serta prosedur penetapan fatwa yang sedemikian ketat adalah agar diperoleh hasil yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umum (maslahatul ammah) dan sesuai dengan intisari ajaran agama Islam (maqashid al- syariah)…dst. Melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021 tersebut, Mahkamah memberikan penegasan bahwa penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai otoritas agama merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi khususnya Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Terkait dengan hal itu, Mahkamah menegaskan pula bahwa MUI merupakan lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, salah satunya adalah permasalahan di bidang keuangan syariah. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 yang menyebutkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam 54 menetapkan fatwa di bidang syariah salah satunya MUI adalah sudah tepat karena salah satu tugas MUI adalah memberi fatwa di bidang keuangan syariah. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi legitimasi kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian hukum terhadap fatwa yang diberikan dengan syarat sepanjang lembaga tersebut merupakan lembaga yang dimintai pendapatnya oleh Pemerintah. Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a quo, hal yang diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen investasinya. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 khususnya frasa “lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah“ dan frasa “Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum, ketidakterlindunginya hak dalam menjalankan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 55 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Enny 56 Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 57 PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah