100/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 100/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Raden Violla Reininda Hafidz, S.H. Pekerjaan : Peneliti Alamat : Komplek Kejati Jabar, Jalan Sariasih III Nomor D3, RT. 012/RW. 009, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Ihsan Maulana, S.H. Pekerjaan : Peneliti Alamat : Jalan H. Muhi Nomor 15, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Rahmah Mutiara M., S.H. Pekerjaan : Peneliti Alamat : Perum Kota Serang Baru Blok C-49 Nomor 01, RT. 015/RW. 018, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Korneles Materay, S.H. Pekerjaan : Peneliti Alamat : Jalan Patimura, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika 2 Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : KP Caniago, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Gelatik Griya Bintaro Blok E/5, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan S. Kahyani 1, RT. 018/RW. 003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon VII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2020 dan 23 November 2020, memberi kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., M. Isnur, S.H., Kurnia Ramadhana, S.H., Mulki Shader, S.H., LL.M., Josua Satria Collins, S.H., Agil Oktaryal, S.H., M.H., Shevierra Danmadiyah, S.H.; Nelson Nikodemus Simamora, S.H.; dan Shaleh Alghiffari, S.H., adalah para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIIIQ Nomor 1, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon; 3 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 November 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 100/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamanatkan: “Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mengemban amanat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) ialah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Bahwa kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 3. Bahwa terdapat dua bentuk pengujian undang-undang yang dilakukan MK, yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK Nomor 06/PMK/2005”), pengujian materiil didefinisikan sebagai: “…pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. Hal ini berarti, dalam pengujian materiil, MK tidak saja dapat mengujikan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang, melainkan pula seluruh bagian dari kerangka atau sistematika undang-undang yang terdiri atas: (1) judul; (2) pembukaan; (3) batang tubuh; (4) penutup; (5) penjelasan; dan (6) lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam undang-undang, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bahwa perihal pengujian formil, hal ini dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005, yaitu pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2); 5. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (the sole interpreter of the constitution). Oleh sebab itu, MK dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Berdasarkan yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan Mahkamah 5 Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009; 6. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas secara formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “Revisi UU MK”) dan pengujian materiil Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (selanjutnya disebut “UU Nomor 24 Tahun 2003”); 7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MK, MK telah memutus sebanyak 40 perkara pengujian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, MK juga pernah memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang lain yang materi muatannya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, seperti yang terjadi dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 tentang Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, MK berwenang untuk menguji undang-undang yang mengatur institusinya atas dasar: a. tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; b. MK tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; dan c. kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi MK itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. 6 Kemudian, MK juga menambahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, jika MK dilarang menguji undang-undang yang mengatur tentang MK sendiri, maka MK akan menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan undang- undang untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang yang terkait dengan lembaganya sendiri; 8. Bahwa pada pengujian formil, Pemohon mempersoalkan pelanggaran konstitusional sebagai berikut: (1) pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; (2) Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; (3) pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; (4) Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; (5) proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi covid-19; dan (6) Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid; 9. Bahwa sementara itu, pada pengujian materiil, pengujian berkelindan pada: (1) limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul; (2) penafsiran konstitusional sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK; (3) penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c; (4) hapusnya Pasal 59 ayat (2) Revisi UU MK; dan (5) Pasal 87 Revisi UU MK; 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena permohonan ini merupakan permohonan uji formil dan materiil Revisi UU MK, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan yurisprudensi putusan MK. 7 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 11. Bahwa salah satu fungsi fundamental MK ialah mengawal dan menjaga hak- hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, MK memastikan bahwa tidak ada produk legislasi yang mencederai hak-hak konstitusional yang melekat pada warga negara. Dengan kesadaran ini, para Pemohon memutuskan untuk mengujikan konstitusionalitas Revisi UU MK; 12. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, MK menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 8 d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”; 15. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no participation without tax’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang- undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer); 9 16. Bahwa untuk pengujian formil, MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan pedoman tentang legal standing Pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut mempersyaratkan legal standing dalam pengujian formil undang- undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-udang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (justitia bellen), yaitu Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk para Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil; 17. Bahwa dalam permohonan a quo, terdapat 7 (tujuh) Pemohon perorangan warga negara indonesia [bukti P-3], yaitu Raden Violla Reininda Hafidz, S.H. (Pemohon I), Muhammad Ihsan Maulana, S.H. (Pemohon II), Rahmah Mutiara M, S.H. (Pemohon III), Korneles Materay, S.H. (Pemohon IV), Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., (Pemohon V), Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M, Ph.D (Pemohon VI), dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H. (Pemohon VII) yang seluruhnya tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi; 18. Bahwa Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah wadah perkumpulan bagi lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sipil untuk dapat berkontribusi aktif dalam memantau pelaksanaan kewenangan MK dan mengadvokasi kebijakan terkait dengan MK. Koalisi terbentuk sejak tahun 2015. Adapun saat ini, lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan ini adalah Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Indonesia Corruption Watch, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga 10 Bantuan Hukum Jakarta serta sejumlah lembaga dan individu lainnya. Selama ini, Koalisi melakukan advokasi melalui beberapa jalur, yakni: 1) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 2) mengawal seleksi Hakim Konstitusi; 3) mengadvokasikan kebijakan penguatan MK; dan 4) melakukan kajian dan pengembangan terkait permasalahan konstitusi dan MK. Dalam konteks permohonan a quo, Koalisi juga telah melakukan serangkaian kegiatan yang menyoal problematika perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mulai dari menggelar diskusi publik, mencermati proses perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, meneliti substansi perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melakukan kampanye publik melalui media sosial perihal perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sampai melakukan pengujian formil serta materiil terhadap Undang- Undang Mahkamah Konsitusi [bukti P-31; P-32; P-40; P-46; P-81; P-82; P-83; P-84]; 19. Bahwa pada dasarnya, keberlakuan Revisi UU MK menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena sifat undang-undang ini yang universal dan berdampak luas bagi publik. MK bukan hanya milik hakim konstitusi serta kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal MK, Revisi UU MK bukan hanya berdampak pada hakim konstitusi, kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal MK, ataupun pihak-pihak yang hendak mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi, melainkan bertautan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Di dalamnya, terdapat sekelompok warga negara, salah satunya para Pemohon, yang selama ini aktif berpartisipasi dalam memastikan kelembagaan MK berjalan sesuai dengan UUD 1945. Para Pemohon selama ini aktif memantau proses berjalannya kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK, memberikan masukan kepada MK, baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pengembangan dan penelitian terkait kelembagaan dan kewenangan MK, serta menggunakan forum peradilan konstitusi di MK sebagai sarana untuk berupaya memulihkan 11 hak konstitusional warga negara ataupun mengadvokasikan kebijakan legislasi yang konstitusional; 20. Bahwa dengan kedudukan Mahkamah yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, para Pemohon telah secara aktual dan potensial dirugikan dengan Revisi UU MK. Kekhawatiran para Pemohon terhadap Revisi UU MK terletak pada sejumlah alasan: (1) proses pembentukan yang anti-demokrasi konstitusional, melanggar rule of law, dan mendegradasi keluhuran MK karena tahap perencanaan dan tahap penyusunan melanggar prosedur, dilakukan secara tergesa-gesa di tengah covid-19, pembahasan tertutup, dan tidak partisipatif; (2) proses pembentukan yang melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional dan nilai-nilai negara hukum menghasilkan aturan dengan potensi konflik kepentingan dan upaya untuk menundukkan MK, yaitu perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK serta hakim konstitusi bagi para pejabat petahana; dan (3) proses pembentukan yang tergesa-gesa, tanpa deliberasi publik, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik menghasilkan Revisi UU MK yang tidak sama sekali memperhatikan grand design penguatan MK ke depan; 21. Bahwa di sisi lain, pihak yang sesungguhnya mengalami kerugian yang paling konkret adalah hakim konstitusi an sich akibat Revisi UU MK tidak berorientasi pada penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK. Apalagi, desain Revisi UU MK yang dibangun DPR dan Presiden, terkhusus soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi berlaku bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b), menguji kenegarawanan dan kredibilitas hakim konstitusi di mata publik serta menyeret hakim konstitusi ke pusaran potensi konflik kepentingan. Proses pembentukan Revisi UU MK yang cacat formil pun sejatinya menurunkan muruah dan keluhuran Mahkamah. Namun demikian, sangat kecil kemungkinan –bahkan hampir tidak mungkin – para begawan dan negarawan hakim konstitusi untuk turun langsung menjadi pihak Pemohon menguji Revisi UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai warga negara yang concern akan penguatan MK mengambil inisiatif baik untuk menguatkan MK dalam menjaga denyut 12 konstitusi, dengan mengingat pula fungsi MK yang berkelindan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara; 22. Bahwa Pemohon I (Raden Violla Reininda Hafidz) merupakan peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif [bukti P-4], yaitu lembaga yang memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon I menjabat sebagai Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan. Pemohon I aktif memantau proses Revisi UU MK dengan mengkritisi dan memberikan saran dan masukan terhadap proses pembentukan dan substansi Revisi UU MK, yang dapat dibuktikan melalui kutipan dan publikasi pandangan Pemohon I di berbagai sumber [bukti P-9; P- 10; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16]. Perhatian Pemohon I pada isu kewenangan dan kelembagaan MK tidak hanya terjadi pada Revisi UU MK saja, tetapi juga aktif menuangkan pemikiran dan melakukan pengembangan ilmu melalui berbagai penulisan, baik dalam bentuk buku, makalah, maupun opini di media massa, di antaranya: 1) Buku dengan judul Mahkamah Konstitusi & Pasang Surut Pengaturan Sumber Daya Alam; 2) Buku dengan judul Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi – Data Uji Materi Undang- Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019); 3) Makalah dengan judul 17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan; 4) Makalah dengan judul Menakar Peluang Pengujian Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi; 5) Makalah dengan judul Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang; 6) Opini dengan judul Menanggalkan Mahkota MK. Tidak sebatas itu, Pemohon I pun menggunakan ruang pengujian undang-undang di MK untuk mengadvokasikan hak konstitutional warga negara dan legislasi yang konstitusional, seperti menjadi kuasa hukum dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [bukti P-17 dan Bukti P-18]; 13 23. Bahwa Pemohon II (Muhammad Ihsan Maulana) merupakan peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif [bukti P-4], sebagai Koordinator Harian. Lembaga tempat Pemohon II bernaung memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon II memiliki concern tentang Mahkamah Konstitusi sejak di bangku kuliah dengan membuat penelitian skripsi yang membahas konstitusionalitas pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi [bukti P-23]. Pemohon II aktif menyuarakan sekaligus mengadvokasi isu-isu konstitusi dan demokrasi, terutama terkait dengan pengawasan pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan MK. Hal ini dilakukan melalui penelitian dan pengembangan ilmu sebagai bentuk evaluasi dan masukan untuk mendorong perbaikan dan penguatan MK, di antaranya: 1) Refleksi 20 Tahun Konstitusi: Refleksi Desain Kepemiluan [bukti P-19]; 2) Proyeksi 2020: Pemilu dan Pembentukan Kebijakan Negara Konstitusional; 3) Evaluasi Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 [bukti P-21]; 4) Pesal Awal Tahun 2019 untuk Mahkamah Konstitusi: Sang Pengawal Demokrasi [bukti P-20]; 5) Catatan Awal Tahun 2018: Tahun Politik, Tahun Berat Bagi Mahkamah Konstitusi [bukti P-22]; 6) Begini Evaluasi Pasca Sengketa PHPU MK (dipublikasikan oleh media Gatra pada 12 Agustus tahun 2019) [bukti P-24]; 7) Papua Paling Banyak PHPU ke MK dengan 71 permohonan (dipublikasikan oleh media Gatra pada 26 Mei Tahun 2019) [bukti P-25]; 8) Lima calon hakim MK dari DPR diduga belum pernah lapor LHKPN (dipublikasikan oleh media Republika pada 5 Februari Tahun 2019) [bukti P-26]; 9) Jumlah gugatan sengketa pemilu 2019 turun 2 kali lipat dibanding 2014 (dipublikasikan oleh media Kata Data pada 26 Mei Tahun 2019) [bukti P-27]. Tidak sebatas itu, Pemohon II menggunakan ruang pengujian undang-undang di MK untuk mengadvokasikan hak konstitutional warga negara dan legislasi yang konstitusional, seperti menjadi kuasa hukum dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [bukti P-17]; 14 24. Bahwa Pemohon III (Rahmah Mutiara M) merupakan peneliti pada Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif [bukti P-4], sebagai Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi. Lembaga tempat Pemohon III bernaung memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon III aktif menyuarakan sekaligus mengadvokasi isu-isu konstitusi dan ekonomi [bukti P-28; P-29; P-30], terutama terkait dengan implementasi kewenangan dan putusan MK, yang ditunjukkan dengan karya tulisan, misalnya: “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu (Jurnal Komisi Pemilihan Umum)” dan “Electoral Justice System: Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu”. Pemohon III juga menggunakan ruang pengujian undang-undang di MK untuk mengadvokasikan hak konstitutional warga negara dan legislasi yang konstitusional, seperti menjadi kuasa hukum dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [bukti P-17]; 25. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang tergabung sebagai peneliti di lembaga KoDe Inisiatif memiliki perhatian secara khusus terhadap perkembangan dan penguatan MK. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, mengawal dan memberikan saran dan masukan tentang pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan MK melalui pembuatan kajian dan penelitian, baik secara langsung disampaikan kepada MK melalui Sekretariat Jenderal MK, maupun secara tidak langsung melalui diseminasi analisis dalam seminar, diskusi, dan media massa kepada publik secara luas. Kajian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, di antaranya “Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019)” dan “17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan”, telah diterima dan disambut dengan baik oleh Sekretaris Jenderal MK [bukti P-31; P-32; P-33; P-34; P-35; P-36; P-37; P-38, dan bukti P-39]; 15 26. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak hanya berada di belakang layar melakukan penelitian mengenai MK, tetapi juga secara aktif mengawal proses pembahasan Revisi UU MK. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyoroti dan terus memberikan kritik terhadap Revisi UU MK, baik dari segi prosedur pembentukan yang inkonstitusional maupun dari segi materiil yang tidak berorientasi pada penguatan MK, yang terlihat dari kajian “17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan”, pernyataan sikap kelembagaan, penyelenggaraan diskusi publik untuk mengkritisi Revisi UU MK, serta pendapat dan pernyataan di media massa. Proses pembentukan Revisi UU MK yang cacat formil menimbulkan kerugian aktual bagi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III karena Pemohon tidak dapat ikut serta secara langsung dalam proses pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara singkat dalam waktu 3 (tiga) hari dan proses yang tertutup. Apalagi, pembentuk undang- undang tidak menggelar kegiatan sosialisasi dan rapat dengar pendapat untuk menyerap kritik dan saran publik, termasuk kritik dan saran dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Substansi Revisi UU MK yang tidak berorientasi dengan penguatan MK pun telah menafikkan upaya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk memperkuat kelembagaan MK dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak warga negara. Dalam kajian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berjudul “17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan”, Pemohon menyampaikan pokok-pokok persoalan yang harusnya disentuh pembentuk undang-undang untuk memperkuat eksistensi MK sebagai penegak konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara, di antara: 1) penyempurnaan rekrutmen hakim konstitusi; 2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; 3) kewenangan constitutional question dan constitutional complaint; 4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; 5) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan 6) penyempurnaan hukum acara MK. Namun seluruhnya tak menjadi bahan pembahasan pembentuk undang- undang; 16 27. Bahwa Pemohon IV (Korneles Materay) merupakan peneliti pada Perkumpulan Bung Hata Anti-Corruption Award [bukti P-5]. Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang juga berkaitan atau bersentuhan dengan isu- isu konsitusi dan korupsi, di antaranya: 1) Legislasi Dikorupsi; 2) Budaya Korupsi Legislasi; 3) Revisi UU KPK: Amputasi dan Imunitas; 4) Separatisme, Pembangunan, dan Perwujudan Welfare State. Selain itu, Pemohon VII secara khusus memiliki perhatian dan mengawal legislasi agar sejalan dengan semangat antikorupsi, salah satunya agar jangan sampai, legislasi dibentuk dengan menghasilkan aturan yang sarat conflict of interest, sebagaimana Pemohon IV pahami dan tercermin dalam Revisi UU MK. Di luar kegiatan penulisan, Pemohon IV pun turut mengadvokasi dan mengkritisi Revisi UU MK, salah satunya dengan mengadakan kegiatan diskusi bertajuk “Kontroversi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya” (2020) [bukti P-40]; 28. Bahwa Pemohon V (Beni Kurnia Illahi) merupakan seorang dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu [bukti P-6]. Pemohon I pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas sejak tahun 2013. Saat aktif di PUSaKO, Pemohon aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, pelatihan, dan penelitian terkait isu-isu hukum dan konstitusi dan juga bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Pemohon V berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan penelitian tentang kewenangan MK, di antaranya melalui penelitian “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam” (2019) [bukti P-41] dan “Urgensi Fatwa Mahkamah Konstitusi” [bukti P-42]. Pemohon V juga diketahui memberi perhatian lebih dalam menyikapi serta mengadvokasi isu-isu tentang konstitusi keuangan negara dan MK, baik secara yuridis maupun sosiologis; 29. Bahwa Pemohon VI (Giri Ahmad Taufik) merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera [bukti P-7]. Pada tahun 2020, Pemohon VI berhasil menyelesaikan studi doktoral dari Griffith University, Australia, dengan judul disertasi “The Application of New Article 33, Section 4 of Indonesia’s Constitution of Indonesia’s Oil and Gas Upstream Legal Framework” yang di 17 antaranya menganalisis dan mengembangkan kajian Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan penafsiran MK [bukti P-43; bukti P-44]. Selain mengajar, Pemohon VI juga aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Pemohon VI aktif melakukan penelitian dan advokasi, khususnya pada bidang hukum dan hak asasi manusia, hukum tata negara, dan politik hukum. Tak hanya itu, Pemohon VI sering menjadi pemateri di beberapa pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada anggota parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta. Selain itu, Pemohon VI banyak menulis pendapat hukum, di antaranya tentang: 1) Prolegnas Anti-Korupsi (2016); 2) Mencari Format Kelembagaan Pengelolaan Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (2014); 3) Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK; 30. Bahwa Pemohon VII (Putra Perdana Ahmad Saifulloh) merupakan seorang dosen Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Perundang-Undangan, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu [bukti P-8]. Pemohon VII juga pernah tergabung sebagai: 1) Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2019; 2) Koordinator Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jabodetabek untuk periode 2016 sampai 2019; 3) Ketua Divisi kajian Hukum LBH ICMI untuk periode 2017 sampai 2019. Pemohon VII memberikan sumbangsih pengembangan ilmu dan penelitian tentang kewenangan MK yang diterbitkan dalam Jurnal “Constitutional Review” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan judul, “The Obligation of The Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations” (2018) [bukti P-45]; 31. Bahwa sebagai dosen, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII terikat pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Upaya Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII 18 merupakan implementasi dari pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pemohon memanfaatkan ilmu Pemohon untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam Revisi UU MK dan mengkritisi proses pembentukan Revisi UU MK yang jauh dari nilai-nilai konstitusi. Hal ini sejalan dengan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini semata-mata Pemohon tujukan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pengejawantahan ilmu Pemohon guna mengembalikan proses pembentukan undang-undang ke koridor yang konstitusional dan menguatkan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan mulia melindungi hak konstitusional masyarakat; 32. Bahwa Pemohon I – VII merupakan warga negara Indonesia yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [bukti P-3] masing-masing Pemohon. Sebagai warga negara, para Pemohon dilindungi dan dijamin hak konstitusionalnya oleh negara. Dalam konteks pengujian undang-undang a quo, hak konstitusional para Pemohon yang dicederai ialah: a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; b. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum; c. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; e. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara; f. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 19 g. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; h. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; i. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; j. Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Formil 33. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang mendapatkan legitimasi untuk menduduki jabatannya karena telah dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, termasuk pula oleh para Pemohon sebagai warga negara yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan memegang KTP Indonesia yang berpartisipasi sebagai pemilih, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Artinya, ada ikatan tali mandat antara para Pemohon sebagai warga negara dan konstituen dengan Presiden dan DPR terpilih. Presiden dan DPR terpilih telah diberikan kewenangan menurut konstitusi memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta bersama-sama dengan Presiden untuk membahas rancangan undang-undang, tidak terkecuali UU MK untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat – termasuk di dalamnya para Pemohon, tidak seharusnya mengabaikan aspirasi, partisipasi, dan keaktifan para Pemohon dalam revisi UU MK sehingga mestinya revisi itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dalam waktu 7 hari secara tertutup. Keterlibatan para Pemohon dalam proses Revisi UU MK tidak dapat diabaikan 20 begitu saja. Kedudukan para Pemohon harus dilihat sebagai wujud kedaulatan rakyat yang secara langsung diimplementasikan dengan cara memilih; 34. Bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit tentang hak warga negara untuk berpartisipasi dan memberikan aspirasi, saran, dan masukan dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, para Pemohon menarik benang merahnya dengan mengaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar fundamental untuk menarik hak konstitusional para Pemohon dalam berdemokrasi, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Para Pemohon kemudian menurunkan keterikatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan klausul hak konstitusional yang secara eksplisit dijamin dalam UUD 1945, yaitu tentang persamaan di mata hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat [1] UUD 1945 serta Pasal 28D ayat [1] dan ayat [3] UUD 1945), upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat [3] UUD 1945), perjuangan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28C ayat [2] UUD 1945), pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945), hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat [3] UUD 1945), dan hak untuk memperoleh informasi untuk lingkungan sosial (Pasal 28F UUD 1945); 35. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan mmaemiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai warga negara hendaknya diperlakukan secara sama di dalam hukum dan pemerintahan dalam memberikan masukan, saran, kritik, dan bahkan menuntut kebijakan negara yang dianggap inkonstitusional, meskipun para Pemohon bukanlah merupakan pejabat langsung yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang seperti DPR dan Presiden. Apalagi, DPR dan Pemerintah tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, 21 yaitu rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi untuk menampung aspirasi, masukan,saran, dan kritik para Pemohon terhadap Revisi UU Mahkamah Konstitusi; 36. Bahwa para Pemohon yang merupakan warga negara memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sebagai bentuk pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya sebagai peneliti dan akademisi, para Pemohon melihat adanya ancaman yang nyata dari proses pembentukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang antidemokrasi, yang akan membahayakan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan tujuan dibentuknya MK. Proses demikian dalam pandangan para Pemohon melunturkan muruah MK dan lebih luas lagi, melunturkan nilai-nilai demokrasi konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang dan nilai-nilai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Seluruh hal ini merupakan perhatian utama yang selama ini aktif diadvokasikan oleh para Pemohon; 37. Bahwa para Pemohon yang merupakan warga negara diberikan jaminan untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Bahwa pengajuan permohonan ini merupakan bagian dari pelaksanaan hak sebagai warga negara yang merupakan peneliti dan akademisi hukum dan konstitusi, dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan, dengan mengajukan tuntutan hukum sebagai warga negara Indonesia atas kebijakan pembentukan undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi; 38. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia diberikan jaminan dan hak konstitusional untuk memperoleh informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Informasi yang dimaksud dapat diartikan juga meliputi untuk mengetahui dan mempelajari informasi tentang dokumen, deliberasi, dan perdebatan dalam penyusunan Revisi UU MK. Namun demikian, para 22 Pemohon tidak dapat menikmati jaminan hak konstitusional ini, sebab proses pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup, bahkan sejumlah dokumen tentang Revisi UU MK tidak dapat diperoleh melalui kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah; 39. Bahwa para Pemohon menilai proses revisi UU Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan secara tergesa-gesa, diselesaikan dalam waktu sesingkat- singkatnya (hanya 7 hari), dibahas dalam situasi negara yang tidak stabil dan dalam situasi bencana non alam – pandemi covid-19, partisipasi warga negara tidak dapat dilaksanakan secara wajar dan memudahkan karena terkonsentrasi pada upaya mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terancam virus mematikan covid-19, telah secara aktual melanggar dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk tetap: a. berdaulat sebagai rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Manifestasi kedaulatan rakyat tidak sebatas dipandang pada perhelatan pemilu semata, tetapi juga proses demokrasi setelahnya, salah satunya dalam pembentukan legislasi. Hak-hak para Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat wajib tetap dijamin oleh wakil-wakilnya yang dipilih rakyat; b. memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa pembentukan undang-undang (Revisi UU MK), telah mengabaikan kedudukan para Pemohon di dalam hukum dan pemerintahan yang suaranya dan aspirasinya terabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan yang tergesa-gesa dan tertutup, apalagi jika dalam proses pengajuan tuntutan dan permohonan pengujian undang- undang ini dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang secara langsung dalam pembentukan perundang-undangan; c. ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Upaya pembelaan melalui kritik, masukan, dan pemberian aspirasi di ruang publik 23 telah terabaikan dengan proses pembentukan Revisi UU MK yang dilakukan secara tertutup dan terburu-buru oleh pemerintah dan DPR; d. memiliki arti dan makna dari jaminan untuk merdeka mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Proses pembentukan Revisi UU MK telah menghilangkan makna kemerdekaan untuk tidak hanya menyampaikan, tetapi juga didengarkan aspirasinya dalam proses Revisi UU MK. Revisi yang dilakukan secara cepat, tergesa-gesa, dan dilakukan dalam situasi bencana nasional non alam covid-19 merupakan bentuk nyata pengabaikan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi, menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan; e. memperoleh informasi yang diwujudkan dalam bentuk dokumen terkait Revisi UU MK, proses deliberasi, dan perdebatan dalam pembentukan Revisi UU MK. Praktik pembentuk Revisi UU MK yang dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa membatasi para Pemohon untuk memperoleh dan mempelajari informasi-informasi tersebut. Pemohon tidak tahu apa yang didiskusikan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup, apalagi risalah pembahasan tidak memaparkan isi pembahasan karena proses dianggap tertutup [bukti P-55; P-56; P-57]; 40. Bahwa di sisi lain, para Pemohon merupakan pembayar pajak tax payer [bukti P-75] yang mana pajak yang dikontribusikan oleh para Pemohon dialokasikan untuk membentuk undang-undang, termasuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, atas alokasi pajak tersebut, hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dengan proses pembentukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang dipenuhi kecacatan formil, yaitu dengan tahap yang tergesa- gesa, tahap pembahasan yang tertutup, tidak mempertimbangkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat covid-19, dan tidak membuka kesempatan bagi para Pemohon untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui forum-forum rapat dengar pendapat, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Para Pemohon pun tidak memperoleh Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang substantif dan berorientasi pada penguatan Mahkamah 24 Konstitusi. Dengan demikian, pajak yang telah dikontribusikan oleh para Pemohon telah disia-siakan dengan Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang berkualitas buruk dan inkonstitusional; 41. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon pada pengujian formil dan memberikan pesan yang tegas tentang koridor dan landasan fundamental proses pembentukan undang-undang yang konstitusional, maka hak konstitusional Pemohon terpulihkan dan kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi, sehingga di masa depan DPR dan Pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk mengabaikan garis-garis asasi pembentukan undang-undang yang konstitusional serta aspirasi, kritik, dan saran para Pemohon dapat dipertimbangkan dan menjadi bermakna untuk pembentukan undang-undang di kemudian hari khususnya UU Mahkamah Konstitusi; Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil 42. Bahwa dari segi materiil, hak konstitusional para Pemohon pun dilanggar. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensarikan prinsip negara hukum yang salah satunya mencerminkan adanya lembaga peradilan yang independen, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Jaminan atas MK yang merdeka dan independen merupakan hak konstitusional warga negara, terutama para Pemohon, dan hal tersebut tidak tercermin dalam Revisi UU MK yang bernuansa konflik kepentingan akibat substansi undang-undang yang pada pokoknya berkutat pada perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Revisi UU MK ini didesain untuk menjebak MK ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan. Padahal, para Pemohon sangat membutuhkan jaminan independensi dan imparsialitas MK, sebab para Pemohon potensial menjadi Pemohon yang memperjuangkan pemulihan hak konstitusionalnya pada perkara lain dan/atau mengadvokasikan legislasi yang konstitusional melalui ruang persidangan MK; 43. Bahwa berikut merupakan rasionalisasi pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan hubungan kausalitas dengan pasal yang diujikan: 25  Peningkatan usia minimal menjadi hakim konstitusi (Pasal 15 ayat [2] huruf d) dan lama masa bakti hakim konstitusi (Pasal 23 ayat [1]) Pasal a quo tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) bagi para Pemohon terkait regenerasi hakim konstitusi. Syarat usia yang tinggi dan panjangnya masa bakti akan menghambat regenerasi hakim konstitusi. Apalagi, ketentuan ini tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan dan penegakan etik Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Klausul ini berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan hakim konstitusi yang selaras dengan prinsip konstitusionalisme yang pada akhirnya berujung pada potensi pelanggaran hak konstitusional para Pemohon lainnya terkait persamaan di mata hukum dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat [1] dan 28D ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, para Pemohon, terutama Pemohon VI dengan usia 38 tahun, berpotensi untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi. Jika usia menjadi hakim konstitusi tetap 47 (empat puluh tujuh) tahun, maka Pemohon VI tidak perlu menunggu momentum yang terlampau lama untuk dapat mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi hakim konstitusi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat [3] dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.  Limitasi latar belakang hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung (Pasal 15 ayat [2] huruf h) dan kedudukan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebagai sebatas lembaga pengusul (Pasal 18 ayat [1]) Pembatasan latar belakang hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung yang hanya dapat berasal dari hakim tinggi atau hakim agung secara potensial melanggar hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam hal mengusulkan calon hakim konstitusi dari latar belakang profesi hukum lainnya untuk diseleksi menjadi usulan Mahkamah Agung. Memang, hakim konstitusi masih dapat diusulkan oleh Presiden dan DPR, tetapi hal ini mengulur waktu para Pemohon jika 26 harus menunggu pengusulan hakim konstitusi di waktu lain, padahal negarawan yang hendak para Pemohon dorong sudah ada di depan mata. Para Pemohon pun mempercayai bahwa kualitas, integritas, dan kenegarawanan hakim konstitusi tidak dapat sekadar dilihat dari latar belakang profesi saja. Di sisi lain, para Pemohon, terutama Pemohon VI dengan usia 38 tahun, berpotensi untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi. Bisa jadi, kekosongan jabatan hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung menjadi momentum tercepat bagi Pemohon untuk diajukan ataupun mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi, tetapi limitasi ini menutup kesempatan Pemohon VI dan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta memperoleh equal treatment untuk dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi yang diusulkan Mahkamah Agung, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat [3] UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, para Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) ketika kedudukan lembaga pengusul hakim konstitusi tidak jelas. Jika terdapat limitasi latar belakang calon hakim konstitusi harus dari internal lembaga pengusul dan hakim konstitusi pilihan lembaga pengusul dianggap representasi lembaga pengusul tersebut, maka hal ini dapat mencitrakan adanya potensi keberpihakan hakim konstitusi kepada si lembaga pengusul. Hal ini berpotensi mencederai hak para Pemohon – sebagai pihak yang berpotensi beperkara di Mahkamah sebagai Pemohon ataupun kuasa hukum – untuk memperoleh hakim konstitusi yang merdeka, independen, dan imparsial, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagai intisari dari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.  Sistem rekrutmen hakim konstitusi (Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat [1] dan ayat [2]) Revisi UU Mahkamah Konstitusi ini sejatinya tidak memberikan perubahan signifikan terhadap penyempurnaan sistem rekrutmen hakim konstitusi. 27 Tanpa adanya penafsiran konstitusional tentang penyeragaman standar rekrutmen hakim konstitusi di Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden serta penafsiran tentang pelaksanaan asas objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, maka di masa depan, hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) dari sistem rekrutmen yang berbeda-beda dan untuk memperoleh hakim konstitusi dengan standar kualitas kenegarawanan yang tinggi, profesional, independen, dan imparsial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tidak dapat terpenuhi. Di sisi lain, para Pemohon merupakan para individu yang potensial menjadi hakim konstitusi di masa depan kelak. Tanpa adanya sistem rekrutmen yang ajeg dan menumbuhkan iklim kompetitif dan berkeadilan, serta tanpa adanya penafsiran pelaksanaan asas objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, maka hak konstitusional para Pemohon tentang kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945), persamaan di mata hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat [1] dan Pasal 28D ayat [3] UUD 1945) berpotensi dilanggar.  Hapusnya Pasal 59 ayat (2) tentang tindak lanjut putusan MK Para Pemohon memiliki concern agar putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sumber hukum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pihak. Para Pemohon menyadari bahwa sifat putusan MK adalah final dan mengikat hukum bagi seluruh pihak. Namun demikian, para Pemohon memiliki concern bahwa masih terdapat banyak lembaga negara yang tidak mematuhi putusan MK yang menimbulkan dualisme hukum serta memunculkan potensi pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa putusan MK adalah sumber hukum yang wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, tidak terbatas pada DPR dan Pemerintah, agar hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) dan hak konstitusional para Pemohon yang selama ini memperjuangkan ketaatan terhadap Putusan Mahkamah 28 Konstitusi (Pasal 28C ayat [2] UUD 1945) tidak tercederai [bukti P-15; P-28; P-29; P-33; P-37; P-41; P-43; P-44).  Keberlakuan perpanjangan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua MK serta hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b) Melalui ketentuan a quo pembentuk undang-undang berupaya untuk menarik hakim konstitusi yang saat ini menjabat ke pusaran potensi konflik kepentingan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dilematis terkait kredibilitas Mahkamah. Padahal, aturan tentang masa jabatan hakim konstitusi penting untuk disusun sedemikian rupa yang mengesankan independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Aturan ini berpotensi melunturkan muruah dan keluruhan Mahkamah. Kendati demikian, para Pemohon meyakini bahwa para Yang Mulia Hakim Konstitusi merupakan negarawan yang bijaksana menyikapi pasal a quo. Namun tetap saja, independensi dan imparsialitas tersebut harus dicitrakan secara gamblang dalam aturan undang-undang. Pasal a quo pun berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon yang aktif menggunakan forum ajudikasi konstitusi di Mahkamah untuk memperoleh jaminan dan kepastian MK yang independen dan imparsial serta tidak disandera dan terjerumuskan dalam pusaran potensi konflik kepentingan yang didesain pembentuk undang- undang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang merupakan intisari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 44. Bahwa di sisi lain, Revisi UU MK pun tidak memikirkan grand design MK ke depan. Revisi UU tidak memperbaiki titik-titik krusial yang selama ini menjadi masukan publik, termasuk para Pemohon untuk penguatan kelembagaan dan kewenangan MK: 1) keseragaman proses rekrutmen hakim konstitusi; 2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; 3) kewenangan constitutional question dan constitutional complaint; 4) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan 5) penyempurnaan hukum acara MK. Substansi demikian tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D 29 ayat (1) UUD 1945, khususnya untuk memperoleh jaminan MK yang didesain lebih mantap untuk melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon di masa kini dan di masa depan melalui optimalisasi dan penyempurnaan kelembagaan dan kewenangan MK secara holistik; 45. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dipulihkan jika MK mengabulkan permohonan para Pemohon. Sebagaimana fungsinya, MK merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang memastikan bahwa pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR memperhatikan due process of law-making dan mengacu pada rambu-rambu dan logika hukum yang baik. Sebagai the guardian of the constitution juga, MK patut mengkritisi pembentukan Revisi UU MK yang tidak mementingkan grand design yang mempengaruhi eksistensi dan pelaksanaan kewenangan MK; 46. Bahwa faktanya, model pengujian undang-undang secara formil terus mengalami peningkatan setiap periodenya khususnya sepanjang periode 2014-2020 yang menunjukkan kecenderungan pembentukan UU oleh Presiden dan DPR dilakukan secara inkonstitutional, mengabaikan keterlibatan dan aspirasi rakyat, serta semata-mata mengedepankan kepentingan kelompok politiknya; 47. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka para Pemohon secara terang benderang memiliki hak konstitusional, yang baik secara potensial maupun faktual telah nyata dirugikan dengan lahirnya Revisi UU MK. Jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka hak konstitusional para pemohon dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Revisi UU MK dan pengujian materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 terhadap UUD 1945. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 48. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat 30 waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Selengkapnya MK menyatakan: “[3.34] …Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang.”; 49. Bahwa Revisi UU MK dicatatkan di dalam Lembaga Negara pada 29 September 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang a quo ialah tanggal 13 November 2020; 50. Bahwa permohonan a quo pertama didaftarkan pada tanggal 03 November 2020 (berdasarkan akta penerimaan berkas di MK); 51. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN “Constitution would become potent only through the interpretive genius of the philosopher-judge who could transform its written words into living thought” (Konstitusi akan berpengaruh hanya melalui hakim-filsuf penafsir jenius yang mampu mentransformasikan ketentuan tertulis konstitusi menjadi pemikiran yang hidup) – Henry Thomas dan Dana Lee Thomas, Living Biographies of American Statesmen, New York: Blue Ribbon Books, 1942 – 52. Bahwa praktik penyusunan legislasi Indonesia di masa kini berada pada kondisi kemerosotan berkonstitusi yang semakin memprihatinkan. Jamak pemikir konstitusi yang menyoroti fenomena demikian. Mengutip Bivitri Susanti (Robohnya Demokrasi Kami dalam Koran Tempo, 12 September 2020), institusi-institusi demokrasi turut andil dalam fenomena pembalikan demokrasi (democratic backsliding), kita kerap berilusi bahwa kondisi negara baik-baik saja, padahal, di bawah permukaan, pilar-pilar demokrasi tengah digerogoti 31 hingga akhirnya perlahan roboh. Fenomena demikian menimbulkan paradoks, upaya-upaya konstitusional (seperti pembentukan undang-undang), dilakukan untuk mematikan nilai-nilai konstitusi. Kualitas produk legislasi yang mengalami degradasi ditunjukkan dari pembentukan undang-undang yang tidak mengindahkan koridor formil yang kemudian menghasilkan subtansi yang dinilai tak sejalan dengan konstitusi dan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara; 53. Bahwa melihat realitas pada tatanan praksis, Idul Rishan (Evaluasi Performa Legislasi dalam Harian Kompas, 16 Oktober 2020) mengungkapkan, kinerja legislasi di bawah standar nyatanya melahirkan delegitimasi sosial secara masif di masyarakat, seperti yang terjadi pada Perubahan UU KPK (UU Nomor 19 Tahun 2019), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 3 Tahun 2020), UU Cipta Kerja, dan tak terkecuali, Revisi UU MK; 54. Bahwa cara-cara membentuk undang-undang berhubungan dan kerap memengaruhi materi muatan yang dirumuskan. Fenomena democratic backsliding menunjukkan, cara-cara pembentukan yang tak sesuai proses, akan menghasilkan hukum yang dipertanyakan pula konstitusionalitasnya. Menurut Ittai Bar-Siman-Tov, satu hal yang terbukti secara pasti berdasarkan studi teoretis, ekperimental, dan empiris, prosedur pembentukan undang- undang memiliki dampak yang krusial terhadap hasil kebijakan. Terlebih, terdapat pula bukti bahwa pembentuk undang-undang sadar akan dampak tersebut, yang sayangnya memberikan stimulus yang kuat untuk memanipulasi dan melanggar ketentuan dan prosedur pembentukan legislasi. Proses demikian dapat berimplikasi pada hilangnya legitimasi sosial terhadap pembentuk undang-undang beserta produk legislasinya serta pembangkangan terhadap prinsip negara hukum (rule of law) dan prinsip demokrasi (Ittai Bar- Siman-Tov, “The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process”, Boston University Law Review Vol. 91:1915, 2011, hlm. 1929, 1932, 1934); 55. Bahwa Revisi UU MK memperlihatkan keterkaitan tersebut. Pembentukan legislasi yang dibangun dengan proses yang cacat formil dengan cara-cara penyelundupan hukum, pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan 32 perundang-undangan yang baik, proses yang antidemokrasi: tergesa-gesa, tertutup, tak melibatkan publik, serta timing pembentukan yang tak memperlihatkan sense of crisis darurat kesehatan masyarakat covid-19, menghasilkan perubahan pasal yang rentan conflict of interest dan tidak menyentuh penyempurnaan desain besar Mahkamah untuk lebih prima menegakkan konstitusi, mengawal demokrasi, dan melindungi hak konstitusional warga negara; 56. Bahwa di tengah fenomena kemunduran berdemokrasi inilah, yang ditunjukkan dalam pembentukan dan materi Revisi UU MK, Mahkamah sejatinya perlu memainkan peran sentralnya sebagai the guardian of the constitution yang memproteksi supremasi konstitusi dan menyeimbangkan kekuasaan cabang legislatif dan eksekutif. Mahkamah perlu menggeser kembali keseimbangan konstitusional ke posisi yang sepatutnya, yaitu sebagai pengawas proses pembentukan legislasi (Yaniv Roznai: 2018), sebagai katalisator yang memastikan agar pembentuk undang-undang lebih memerhatikan klaim konstitusional yang sebelumnya diabaikan (David Landau: 2012). Seluruhnya dilakukan oleh MK dengan cara menafsirkan, menetapkan, dan menegakkan constitutional standard of law-making yang diterjemahkan ke dalam putusan yang menginvalidasi kecacatan formil dan materiil yang terjadi dalam Revisi UU MK (Vide Yaniv Roznai, “Constitutional Paternalism: The Israeli Supreme Court as Guardian of the Knesset”, Verfassung und Recht in Übersee VRÜ 51, hlm. 435; David Landau, “Institutional Failure and Intertemporal Theories of Judicial Role in the Global South”, The Evolution of the Separation of Powers: Between the Global North and the Global South, UK: Cheltenham, 2018, hlm. 45); 57. Bahwa berdasarkan situasi ini, kehadiran Mahkamah Konstitusi menemukan titik urgensinya dalam menilai bukan hanya substansi sebuah undang-undang. Akan tetapi, melihat bagaimana kecenderungan pembentukan undang-undang apakah telah dilakukan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional? Undang- Undang yang baik tentu akan dilahirkan melalui proses yang konstitusional. Oleh karena itu, harapan besar kepada Mahkamah di tengah “rendahnya performa legislasi” yang diakibatkan oleh “robohnya demokrasi kami” telah 33 menghasilkan fenomena democratic backsliding, sangatlah tinggi. Meskipun pengujian ini berkaitan langsung dengan kewenangan MK, namun kenegarawanan Mahkamah lah yang menjadi harapan publik yang lebih luas. Kami mempercayai bahwa Mahkamah tidak akan menjadi penyempurna dan memperparah fenomena democratic backsliding yang sedang menguat sekarang ini; 58. Bahwa ruang lingkup permohonan a quo meliputi: a. Pengujian formil yang berkaitan dengan pembentukan Revisi UU MK yang inkonstitusional; b. Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Revisi UU MK (UU Nomor 7 Tahun 2020): “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”; c. Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim harus memenuhi syarat: h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung”; d. Pengujian Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003: “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”; e. Pengujian Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003: “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan”; 34 f. Pengujian Pasal 20 Revisi UU MK: (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara”; g. Pengujian Pasal 23 ayat (1) huruf c Revisi UU MK: “Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”; h. Pengujian Pasal 59 ayat (2) Revisi UU MK: Dihapus. Aturan sebelumnya: “Jika diperlukan perubahan terhadap undang- undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; i. Pengujian Pasal 87 Revisi UU MK: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. IV.1. Alasan Pengujian Formil 59. Bahwa proses pembentukan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945); 60. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ini secara nyata dilaksanakan melalui pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR. Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih 35 dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan pemilihan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; 61. Bahwa Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat itu, diberikan kewenangan menurut konstitusi memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta bersama-sama dengan Presiden untuk membahas rancangan undang-undang, tidak terkecuali Revisi UU MK, untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945; 62. Bahwa keberadaan Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang, harusnya mencerminkan kehendak rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum. Mandat rakyat dalam pembentukan undang-undang ini merupakan mandat khusus yang tidak diberikan kepada lembaga lain, bahkan persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang itu secara eksplisit diberikan kepada DPR dan Presiden, bukan kepada pemerintah atau menteri- menteri pembantu presiden; 63. Bahwa berdasarkan hal itu, dalam pembentukan undang-undang tidak hanya memperhatikan aspirasi rakyat, namun harus berdasarkan kehendak publik secara luas. Pembentukan undang-undang harus mencerminkan kehendak rakyat, tidak menjadi monopoli pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden semata. DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, harus dilihat semata-mata sebagai “alat” bagi representasi kehendak publik; 64. Bahwa berkaitan dengan itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) hendaknya dimaknai bukan hanya sebagai kontrol kolektif terhadap pemenuhan kebutuhan bersama (Bentham, 1986), bukan juga hanya gerakan ketegangan dalam pemenuhan hak bersama lewat gerakan massa (Tilly, 2006), tetapi juga sebuah proses komunikasi dalam mencapai kesepakatan- kesepakatan bersama (Hardiman, 2009; Habermas, 1986). Lewat komunikasi tersebut, kesepakatan-kesepakatan bersama dapat dicapai untuk mengisi kekosongan. Keterlibatan warga yang berasal dari berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan publik adalah jalan utama menuju demokrasi yang bermakna (Tornquist et al, 2005). Dalam pembentukan kebijakan 36 mestinya berlaku yang disebut sebagai authority of function, otoritas yang melekat pada aktor kepemimpinan digunakan semaksimal mungkin untuk memunculkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan. Otoritas itu mestinya difungsikan untuk menyelesaikan apa yang dianggap sebagai persoalan publik (Waaren, 1996); 65. Bahwa skema demokrasi deliberatif, partisipasi publik menjadi nyawa untuk mencapai sebuah kebaikan bersama. Berbagai konsensus diperdebatkan secara argumentatif oleh aktor yang ada di ruang publik (Fishkin, 2009). Demokrasi mengajak warga ke arena perdebatan rasional demi kehidupan bersama yang lebih baik. Habermas mengatakan bahwa suatu ruang publik yang setara merupakan jalan menuju demokrasi yang melindungi kebebasan dan kebaikan bersama. Demokrasi deliberatif mensyaratkan ruang publik yang mengandung informasi setara. Semua aktor yang berada dalam interaksi kepentingan dapat mengakses semua informasi yang ada mengenai kesepakatan yang hendak dituju. 66. Bahwa oleh sebab itu, proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur vital dalam berdemokrasi dan dalam menentukan konstitusionalitas undang-undang. Sebab proses pembentukan legislasi menentukan hasil substansi legislasi, legitimasi, rule of law, dan nilai-nilai esensial demokrasi prosedural (Ittai Bar-Simon-Tov, 2011). Dengan demikian, penilaian konstitusionalitas terhadap proses pembentukan legislasi tidak hanya berkelindan pada penilaian kepatuhan terhadap prosedur-teknis, melainkan kepada unsur yang lebih asasi, yaitu prinsip fundamental konstitusi. Mengutip pandangan Prof. Susi Dwi Harijanti, prinsip yang dimaksud ialah the umbrella principles (prinsip-prinsip payung) sebagai prinsip mendasar ketatanegaraan Indonesia, yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tentang prinsip negara kesatuan dan republik, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, landasan yang relevan adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi mengarahkan proses pembentukan legislasi harus bernilai transparan, partisipatif, akuntabel, aksesibel, dengan publisitas, inklusif, dan deliberatif. 37 Sementara itu, prinsip negara hukum menunjukkan, proses ini harus dilakukan secara lawful atau berdasarkan pada norma yang berlaku secara ketat, dijalankan sesuai dengan kewenangan, dan dijalankan dengan konsisten menurut hukum. Landasan fundamental inilah yang memberikan nyawa bagi norma formil-prosedural pembentukan undang-undang. (vide Keterangan Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti dalam Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Ittai Bar-Siman-Tov, “The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process”, Boston University Law Review Vol. 91:1915, 2011, hlm. 1928-1936); 67. Bahwa secara formil, UUD 1945 tidak mengatur secara rinci proses pembentukan undang-undang. Pasal 20 UUD 1945 memberikan dasar mekanisme yang dilalui DPR bersama Presiden dalam membentuk legislasi, yaitu sebagai berikut: Pasal 20 UUD 1945 (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan; Atas pengaturan yang sederhana, Pasal 22A UUD 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam suatu produk undang-undang, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 22A UUD 1945 “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, derivasi tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 38 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadi rujukan teknis pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang; 68. Bahwa pada prinsipnya, UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu-rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam membentuk undang-undang. Batasan konstitusional tersebut dicerminkan dalam asas, norma, dan juga aturan turunan pada undang-undang organik tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat ketidakpatuhan, pelanggaran, apalagi dengan sengaja mengabaikan seluruh batasan konstitusional tersebut, artinya telah terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi; 69. Bahwa Revisi UU MK dibangun dengan landasan penyimpangan prosedural. Menurut para Pemohon, penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan Revisi UU MK terlihat dari enam hal di bawah ini: i. pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; ii. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; iii. pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; iv. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; v. proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi covid- 19; dan vi. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid; 70. Bahwa ketentuan untuk menyusun sebuah undang-undang diturunkan dan dirincikan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019. Menurut UU ini, tahapan pembentukan undang-undang terbagi atas enam tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam pembentukan UU a quo, setidaknya empat tahapan tidak dijalankan sesuai prosedur, yaitu tahap perencanaan, 39 penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Berikut merupakan matriks ketidakpatuhan prosedural tersebut: Tabel I Matriks Pelanggaran Konstitusional Prosedur di Tahapan Pembentukan Revisi UU MK No. Tahapan Pelanggaran Konstitusional Pasal yang Dilanggar 1. Perencanaan a. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK melalui daftar kumulatif terbuka; b. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat RUU carry over. a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 b. Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 c. Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 2. Penyusunan a. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka b. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 c. Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 d. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 e. Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 3. Pembahasan a. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi covid-19 b. Pembentuk Undang-Undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik a. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 b. Pasal 28F UUD 1945 c. Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 d. Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 e. Pasal 5 huruf a (asas kejelasan tujuan) f. Pasal 5 huruf e (asas kedayagunaan dan kehasilgunaan) g. Pasal 5 huruf f (asas kejelasan rumusan) h. Pasal 5 huruf g (asas keterbukaan) 40 Kelima bangunan argumentasi di atas dielaborasikan pada bagian selanjutnya. A. Pembentuk Undang-Undang Melakukan Penyelundupan Hukum dengan Dalih Menindaklanjuti Putusan MK 71. Bahwa penyusunan suatu rancangan undang-undang (RUU) dimulai dengan tahap perencanaan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) (vide Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011). Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (vide Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011). Prolegnas yang ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah terdiri atas prolegnas jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun dan prolegnas tahunan yang disusun berdasarkan skala prioritas (vide Pasal 20 ayat [1] – ayat [5] UU Nomor 12 Tahun 2011); 72. Bahwa lebih lanjut, Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur, RUU, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta RUU yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas; 73. Bahwa aspek perencanaan dalam prolegnas memiliki kedudukan yang vital dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Tujuannya, supaya pembentukan undang-undang berpedoman pada suatu desain perencanaan legislasi yang matang dan konseptual serta fokus untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan hukum yang telah ditargetkan dalam dokumen prolegnas, bukan sekadar mengeluarkan produk hukum secara serampangan, tidak mendesak, serta tidak menjawab kebutuhan hukum masyarakat; 74. Bahwa merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019, dalam prolegnas juga dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. anggaran pendapatan dan belanja negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan e. penetapan/ pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 41 Sejatinya, pemuatan RUU daftar kumulatif terbuka di luar perencanaan dalam prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan ditujukan untuk merespon dan menindaklanjuti dengan segera kebutuhan pembentukan dan perubahan hukum yang timbul akibat peristiwa-peristiwa di atas; 75. Bahwa perencanaan Revisi UU MK melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan Pasal 16, Pasal 24 ayat (1) huruf b, dan Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019. Alasannya, pembentuk undang-undang menggunakan sarana daftar kumulatif terbuka tindak lanjut putusan MK sebagai jalan untuk menyelundupkan aturan- aturan bermasalah. Revisi UU MK tidak masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 [bukti P-49 dan bukti P-50]. Revisi UU MK ini diusulkan secara tunggal oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Suparman Andi Agtas (Fraksi Partai Gerindra) dan diterima sebagai usulan inisiatif DPR pada 02 April 2020 sebagai RUU daftar kumulatif terbuka [bukti P-51 dan bukti P- 52]. Terdapat tiga putusan MK atas pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang dijadikan dalil untuk ditindaklanjuti melalui Revisi UU MK, yaitu Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013. Namun demikian, sejumlah materi muatan yang dirumuskan dalam Revisi UU MK melebihi materi pada ketiga putusan MK tersebut; 76. Bahwa berikut merupakan perubahan-perubahan sebagai akibat dari putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013: Tabel II Perubahan Pasal pada UU MK akibat Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013 No. Putusan MK Pasal Perubahan 1. 49/PUU-IX/2011 4 ayat (4f), (4g), dan (h) Menghapus mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua MK dengan prinsip “satu kali rapat dan satu paket” karena telah mengesampingkan asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: (4f) Dihapus. 42 (4g) Dihapus. (4h) Dihapus. 2. 49/PUU-IX/2011 10 Menghapus Pasal 10 yang mengatur tentang perubahan Penjelasan Pasal 10 dalam batang tubuh. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Tidak diatur 3. 49/PUU-IX/2011 15 ayat (2) huruf h Menghapus syarat “pernah menjadi pejabat negara” Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Catatan: Pembentuk undang-undang malah menambahkan syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, yaitu harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. 4. 49/PUU-IX/2011 26 ayat (5) Menghapus klausul hakim konstitusi pengganti hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikan. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 5. 49/PUU-IX/2011 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat Menghapus ketentuan anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari unsur DPR, unsur pemerintah, dan unsur hakim agung serta menghapus mekanisme pelaksanaan tugas dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis Kehormatan MK. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: 43 (5), dan ayat (6) (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; d. dihapus; dan e. dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. 6. 49/PUU-IX/2011 50A Memperluas dasar pertimbangan hukum MK, tidak hanya berdasarkan UUD 1945 saja, tetapi juga peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 7. 49/PUU-IX/2011 (Pertimbangan hukum pada perkara Nomor 48/PUU- IX/2011) 57 ayat (2a) Membenarkan ultrapetita oleh MK. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 8. 49/PUU-IX/2011 59 ayat (2) Menghapus klausul menindaklanjuti Putusan MK “jika diperlukan”. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 9. 34/PUU-X/2012 7A Menetapkan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: 44 Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 10. 7/PUU-Xl/2013 15 ayat (2) Ketentuan batasan atas usia maksimal menjadi hakim konstitusi, yaitu “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Tidak diatur. Usia menjadi hakim konstitusi justru dinaikkan menjadi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 11. 49/PUU-IX/2011 87 Menghapuskan keberlakuan aturan yang tetap memberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum, khusunya berkaitan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua jadi tidak dapat dilaksanakan. 77. Bahwa dari 30 (tiga puluh) poin perubahan dalam Revisi UU MK, sebanyak 24 (dua puluh empat) poin merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013 serta perubahan redaksional. Namun demikian, enam lainnya merupakan aturan “selundupan” yang tidak ada hubungannya dengan perintah tiga putusan MK yang menjadi argumentasi untuk mengubah UU MK sebagaimana telah dipaparkan pada tabel di atas, yaitu: a. perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat; b. peningkatkan usia minimal menjadi hakim konstitusi, dari 47 tahun menjadi paling rendah 55 tahun; 45 c. penghapusan periodisasi jabatan hakim; d. perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun; e. penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK; f. syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. Aturan-aturan tentang perpanjangan masa jabatan hakim khususnya, merupakan aturan kontroversial yang menjadi sorotan publik; 78. Bahwa perumusan materi muatan Revisi UU MK yang melebihi pokok-pokok permohonan dan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013 adalah bentuk penyelundupan hukum dan tidak tepat dikategorikan sebagai daftar kumulatif terbuka. Materi muatan tindak lanjut dalam daftar kumulatif terbuka seharusnya dituangkan sebatas apa yang diputus oleh MK semata, tidak menambahkan materi lain yang tidak berkaitan sama sekali dengan putusan MK. Selain itu, ketika dinyatakan sebagai daftar kumulatif terbuka, bagian konsiderans Revisi UU MK seharusnya menyebutkan secara eksplisit sebagai bahwa undang-undang a quo merupakan bentuk pelaksanaan tiga putusan MK di atas; 79. Bahwa selain itu, tidak masuk akal untuk menjadikan putusan MK yang diputus pada tahun 2011, 2012, dan 2013 menjadi dasar masuknya Revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka yang diusulkan di tahun 2020. Celah rentang tahun antara putusan diucapkan dengan pendaftaran dalam daftar kumulatif terbuka sangat jauh, yaitu 7-9 tahun setelah putusan diketuk oleh MK. Padahal, putusan MK bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self-executing) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 76. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 harus dimaknai penindakan segera putusan MK yang baru diputus untuk mengharmonisasi aturan dan 46 mengakomodasikan putusan MK sebagai konsekuensi dari koreksi dan tafsiran konstitusional yang diberikan oleh MK; 80. Bahwa praktik demikian telah mengingkari nilai-nilai negara hukum, yaitu pembentukan undang-undang harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law-making). Jika praktik demikian terus dipertahankan, maka akan merendahkan muruah dan esensi putusan MK. Putusan MK berpotensi untuk disalahgunakan sebagai justifikasi bagi pembentuk undang-undang ketika hendak menggolkan RUU yang tidak mendesak, tidak substantif, bermasalah, dan tidak untuk kepentingan publik di tengah-tengah pembahasan prolegnas prioritas tahunan lainnya. Praktik demikian akan membuat perencanaan prolegnas jangka menegah dan prolegnas prioritas yang telah disusun menjadi tidak terukur dan menimbulkan inkonsistensi dalam perencanaan, sehingga dapat mengacaukan sistem legislasi nasional. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk secara tegas mengoreksi buruknya praktik perencanaan legislasi, seperti yang terjadi pada Revisi UU MK; 81. Bahwa sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan secara eksplisit, dijelaskan dalam konsiderans undang-undang tersebut. Materi muatan undang-undang ini juga fokus pada perintah MK dalam putusan, pembentuk undang-undang tidak mengatur hal lain selain dari yang diperintahkan oleh MK; 82. Bahwa perumusan Revisi UU MK yang dilakukan tanpa perencanaan yang sesuai prosedur, menitipkan aturan-aturan kontroversial yang tidak ada relevansinya dengan putusan MK yang hendak ditindaklanjuti dalam daftar kumulatif terbuka, apalagi tidak menjawab kemendesakan dan tidak mempertimbangkan sense of crisis terhadap pandemi covid-19 memperlihatkan iktikad buruk pembentuk undang-undang, yaitu adanya indikasi untuk memberikan “pemanis” kepada MK yang berpotensi mencoreng independensi dan imparsialitas MK; 47 83. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, Revisi UU MK secara terang telah melanggar aspek perencanaan dan menyalahgunakan daftar kumulatif terbuka sebagai alat penyelundupan hukum. Dengan demikian, perencanaan Revisi UU MK inkonstitusional karena tidak mengindahkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan Pasal 16, Pasal 24 ayat (1) huruf b, dan Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019. B. Revisi UU MK Tidak Memenuhi Syarat Carry Over 84. Bahwa Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan carry over pembahasan RUU yang belum disahkan untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya tanpa perlu mengulang proses pembahasan dari nol. Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. 85. Bahwa sikap DPR terkait perencanaan Revisi UU MK inkonsisten dan kontradiktif. Di satu sisi, disampaikan merupakan daftar kumulatif terbuka, di sisi lain, didalilkan sebagai RUU carry over. Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyatakan, pembahasan Revisi UU MK bisa berjalan cepat karena merupakan RUU berkategori carry over atau limpahan dari periode sebelumnya (Koran Tempo, 2020). Padahal, kedua konsep perencanaan RUU tersebut berbeda jauh, daftar kumulatif terbuka ditujukan untuk melaksanakan penyesuaian undang- undang dengan putusan MK secara segera, sedangkan carry over ditujukan untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang yang tertunda pada periode sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa DPR mencari-cari alasan pembenar atas tindak tanduknya yang melenceng dari prosedur pembentukan undang- undang yang baik. 48 (vide Koran Tempo, Revisi Cepat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, https://koran.tempo.co/read/berita-utama/457511/revisi-cepatundang-undang- mahkamahkonstitusi, 02 September 2020); 86. Bahwa konsep dasar carry over menghendaki keberlanjutan dan kesinambungan pembahasan suatu RUU yang belum selesai untuk kemudian diteruskan di periode selanjutnya. Dengan konsep carry over, pembentuk undang-undang tidak perlu memulai proses pembentukan undang-undang dari tahap awal dan cukup meneruskan pembahasan draf sebelumnya (Institute for Government, 2019). Namun demikian, prasyarat carry over pun tidak terpenuhi dalam Revisi UU MK. (vide Institute for Government, What Happens to Legislation When Parliament is Prorogued, diakses melalui https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/carried-over-bills pada [17/09/2020], 2019); 87. Bahwa terdapat empat argumentasi mengapa Revisi UU MK tidak tepat dikatakan sebagai RUU carry over, yaitu: i. Ketentuan carry over baru disahkan pada tahun 2019 melalui UU Nomor 15 Tahun 2019, sedangkan pembahasan RUU MK terjadi pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016-2017; ii. Jika pun dikatakan sebagai carry over, Revisi UU Mahkamah Konstitusi semestinya telah terdaftar sejak awal di Prolegnas 2020-2024 karena komitmen carry over dan kesepakatan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk melanjutkan pembahasan RUU yang belum selesai di periode sebelumnya. Faktanya, Revisi UU Mahkamah Konstitusi malah masuk di pertengahan jalan sebagai daftar kumulatif terbuka atas dasar tindak lanjut putusan MK, artinya tidak ada kesinambungan dan keberlanjutan dengan proses di periode sebelumnya; iii. Tahapan yang dijalankan dalam pembentukan Revisi UU MK di tahun 2020 sama seperti membentuk suatu undang-undang baru. Kronologisnya dapat kami jabarkan sebagai berikut: a. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas mengusulkan revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka pada 03 Februari 2020; 49 b. Badan Legislasi DPR melakukan rapat harmonisasi tentang pembahasan RUU MK pada Rapat Badan Legislasi pada 13 Februari 2020; c. Proses dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU MK pada 19 Februari 2020; d. RUU ini ditetapkan sebagai usul DPR pada 02 April 2020; e. Selanjutnya, terdapat penugasan pembahasan RUU MK oleh Wakil Ketua DPR pada 20 Juli 2020; f. Proses berlanjut dengan RUU MK mendapatkan persetujuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020; g. Selang dua hari, pada 26-28 Agustus 2020, dilaksanakan rapat panitia kerja untuk membahas DIM yang dilakukan secara tertutup; h. Pada 31 Agustus 2020, RUU MK disahkan di Pembicaraan Tingkat I dan keesokannya pada 01 September 2020, di Pembicaraan Tingkat II, RUU MK disahkan menjadi undang-undang. Melihat rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pembentukan Revisi UU MK, terlihat jelas bahwa proses pembentukannya sama seperti pembentukan suatu undang-undang baru. Semestinya, jika benar bahwa Revisi UU MK adalah produk carry over, proses dilanjutkan minimal pada pembahasan DIM; iv. Tidak adanya keberlanjutan, keterhubungan, dan kontinuitas dengan pembahasan RUU MK di periode 2016-2017 terlihat pada draf dokumen yang dibahas dan pengusul. Pada Prolegnas 2016-2017, draf rancangan disusun oleh Pemerintah sebagai pengusul, sedangkan di Revisi UU MK Tahun 2020, RUU diusulkan oleh DPR. Kemudian, draf Pemerintah di tahun 2016-2017 membahas aspek lain yang cakupannya lebih luas, sejumlah isu tidak disinggung dalam Revisi UU MK Tahun 2020, seperti: (1) kedudukan MK; (2) perbaikan hukum acara MK; (3) pola rekrutmen hakim konstitusi; (4) Majelis Kehormatan MK dan Dewan Etik; (5) syarat menjadi hakim konstitusi; (6) tindakan hukum terhadap hakim konstitusi; dan (7) pemberhentian hakim konstitusi. Sementara itu, Revisi UU MK di 50 Tahun 2020 hanya berkutat pada perbaikan redaksional, pengakomodasian Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan 7/PUU-Xl/2013 dalam undang-undang, serta sejumlah aturan kontroversial tentang perpanjangan masa jabatan hakim; 88. Bahwa argumentasi di atas semakin mengilustrasikan persoalan cacat formil di tahap perencanaan. Berdasarkan fakta yang terjadi, persyaratan carry over yang terus disinggung guna mempercepat pengesahan Revisi UU MK pada dasarnya tidak dapat dibenarkan. Tidak hanya syarat carry over, tahapan perencanaan ini pun telah melanggar prinsip negara hukum karena proses pembentukannya tidak taat hukum dan pembentuk undang-undang yang mencari-cari pembenaran pada tahap perencaan agar Revisi UU MK dapat digolkan; 89. Bahwa dengan demikian, Revisi UU MK yang tidak memenuhi syarat carry over di tahap perencanaan telah melanggar Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan derivasi dari Pasal 22A dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. C. Pembentuk Undang-Undang Melanggar Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembahasan Revisi UU MK 90. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menurunkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan yang baik harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 91. Bahwa penting bagi pembentuk undang-undang untuk mengimplementasikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebab, 51 dengan mengutip pendapat Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk: “…memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku” (Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik digunakan sebagai pedoman pembentukan undang- undang oleh DPR dan Presiden, sekaligus sebagai dasar bagi hakim (dalam hal ini hakim konstitusi) untuk mengujikan keabsahan prosedural dan konstitusionalitas perancangan undang-undang; 92. Bahwa dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra, selain sebagai pedoman pembentukan hukum, asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan conditio sine quanon bagi keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, sebab telah memperoleh dukungan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis (Yusril Ihza Mahendra, 2002). Artinya, respon masyarakat terhadap suatu undang-undang terkait erat dengan ketaatan pembentuk undang-undang terhadap penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada produk legislasi yang dirumuskan. (vide Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan), Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hlm. 152); 93. Bahwa berkenaan dengan tujuan pembentukan undang-undang, dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 29 September 2014, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan undang-undang berdasarkan 52 kepentingan yang bersifat pragmatis semata ataupun untuk kepentingan segelintir kelompok saja serta menghendaki pembentukan undang-undang ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi masyarakat. Selengkapnya ialah sebagai berikut: “…Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.” [Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 224]; 94. Bahwa penyusunan dan pembahasan Revisi UU MK mengingkari empat dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (c) asas kejelasan rumusan; (d) asas keterbukaan;  Pelanggaran Asas Kejelasan Tujuan 95. Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 5 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Menilik proses pembentukan dan materi muatan undang-undang, Revisi UU MK memiliki kerancuan tujuan. Pembentukan Revisi UU MK tidak mengarah pada penguatan MK agar tetap prima menengakkan konstitusi, mengawal demokrasi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebab Revisi UU MK ini tidak memotret dan menjawab persoalan penting yang selama ini dihadapi oleh kelembagaan MK maupun praktik pelaksanaan kewenangan. Revisi UU MK ini hanya terfokus pada isu perpanjangan jabatan dan kenaikan usia minimal hakim konstitusi saja yang jelas-jelas tidak menjawab kebutuhan penguatan MK secara utuh melalui helicopter view. Di usia MK yang menginjak 17 tahun ini, persoalan-persoalan lain yang juga krusial untuk dibahas dan dicarikan solusi antara lain: (1) hukum acara MK; (2) pengujian formil di MK (3) standar rekrutmen hakim konstitusi yang seragam, transparan, dan partisipatif; (4) constitutional complaint; (5) constitutional 53 question; (6) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (7) kepatuhan dan tindak lanjut terhadap Putusan MK. (vide Violla Reininda, Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, 17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan, Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2020, hlm. 20, 25, 32-33);  Pelanggaran Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 96. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revisi UU MK tidak menunjukkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat jika dikontekstualisasikan dengan keadaan darurat kesehatan masyarakat covid-19. Revisi UU MK ini disusun tanpa adanya urgensi dan materi muatannya pun tidak substantif untuk memperkuat MK sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Selain itu, jika Revisi UU MK ini dikaitkan dengan kebutuhan kelembagaan MK, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah hakim konstitusi yang menjabat saat ini memiliki kebutuhan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi serta perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil? Sebab merujuk pada Pasal 87 Revisi UU MK, kedua hal tersebut berlaku mengikat dan ditujukan bagi hakim konstitusi incumbent. Pasal ini menunjukkan adanya potensi conflict of interest. Melalui pasal ini, pembentuk undang-undang menempatkan para negarawan hakim konstitusi di posisi yang dilematis dan pertentangan batin, sebab perpanjangan masa jabatan terkesan seperti “hadiah” yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada hakim konstitusi yang saat ini menjabat (vide Simon Butt, The 2020 Constitutional Court Law Amendments: A ‘Gift’ to Judges?, diakses melalui https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the- 2020-constitutional-court-law-amendments-a-gift-to-judges/pada [28/11/2020], 2020); 54  Pelanggaran Asas Kejelasan Rumusan 97. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan muda dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hapusnya Pasal 59 ayat (2) Revisi UU MK menimbulkan penafsiran yang rancu. Sebab menimbulkan penafsiran, dengan hapusnya pasal tersebut, tidak ada kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK bagi DPR, Pemerintah, lembaga negara lainnya, serta pihak-pihak lainnya di luar Pemohon. Di sisi lain, Pasal 87 huruf a sepanjang frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir” menimbulkan ketidakpastian dalam membaca pasal a quo. Kata “-nya” dalam “jabatannya” tidak jelas apakah merujuk kepada jabatan sebagai hakim konstitusi atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK. Pasal ini dapat diartikan, Ketua atau Wakil Ketua MK tetap menjabat menjadi Ketua dan Wakil Ketua hingga masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir;  Pelanggaran Asas Keterbukaan 98. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Revisi UU MK sejatinya telah melangkahi asas keterbukaan dengan menutup kanal bagi partisipasi publik melalui rapat pembahasan DIM yang bersifat tertutup dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu tiga hari saja. Tidak terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terhadap draf rancangan undang-undang. 55 Masyarakat juga tidak tahu apa yang diperdebatkan dan dibahas oleh para anggota DPR dalam rapat DIM tertutup tersebut. Pun dalam waktu yang sangat kilat, DPR dan Pemerintah tidak melaksanakan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi untuk mendiseminasi informasi kepada publik dan menampung saran-saran penyempurnaan MK. Terlebih, dokumen-dokumen pembahasan seperti DIM dan draf terakhir rancangan undang-undang tidak dapat diakses melalui kanal- kanal formal DPR dan pemerintah; 99. Bahwa berpegangan pada argumentasi di atas, Revisi UU MK tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (c) asas kejelasan rumusan; dan (d) asas keterbukaan. Dengan demikian, Revisi UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD 1945 yang menjadi dasar aturan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. D. Revisi UU MK Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Akademik dan Naskah Akademik Hanya Formalitas Belaka 100. Bahwa setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Kemudian, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengarahkan, “Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknis penyusunan naskah akademik”; 101. Bahwa materi muatan yang diatur dalam undang-undang yang berkualitas haruslah berbasis ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, bukan sekadar tukar-menukar kepentingan politik antarkelompok. Naskah akademik inilah yang menjadi dokumen yang menjawab landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang perlunya membentuk undang-undang berdasarkan penelitian mendalam sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tak hanya landasan paradigmatik kajian dalam 56 naskah akademik pun akan menunjukkan sasaran dan jangkauan pengaturan undang-undang serta implikasi dari keberlakuan suatu undang-undang; 102. Bahwa Revisi UU MK dibangun dengan landasan naskah akademik yang tidak memadai dan bernilai buruk. Naskah dengan jumlah 23 halaman tersebut tidak menjabarkan secara komprehensif analisis mengenai perubahan ketentuan dalam Revisi UU MK selain dari pasal-pasal tindak lanjut putusan MK, pun tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan Revisi UU MK yang tidak substantif. Naskah akademik dalam Revisi UU MK seolah dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata [bukti P-58; P-79; P-80]; 103. Bahwa naskah akademik dengan pertimbangan akademik yang dangkal dan tidak komprehensif ditunjukkan dari beberapa fakta berikut: a. penyusunan tidak sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik dan sama sekali tidak menjelaskan poin-poin berikut: (i) kajian teoretis dan praktik empiris di Indonesia berupa kajian terhadap teori, asas, praktik persoalan yang faktual, dan implikasi dari penerapan sistem baru; (ii) tidak mengevaluasi dan menganalisis persoalan kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK saat ini; (iii) tidak menjelaskan secara komprehensif tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang kebutuhan perubahan Revisi UU MK; b. gagal menangkap dan tidak menguraikan secara rinci latar belakang perubahan yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan serta tidak menjelaskan relevansi mengapa pembahasan Revisi UU MK perlu menjadi prioritas di tengah pandemi covid-19 yang masih menimbulkan sejumlah polemik; c. menempatkan perpanjangan masa jabatan hakim sebagai satu-satunya cara untuk menjamin independensi dan profesionalitas hakim. Padahal, terdapat aspek lain yang perlu diperkuat, yaitu aspek rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik, yang ketiganya sama sekali tidak menjadi materi penguatan dalam Revisi UU MK a quo; 57 d. tanpa pengkajian yang lebih mendalam dan rasional, mempersamakan jabatan hakim konstitusi dengan hakim agung secara serta merta. Padahal, konsep jabatan keduanya berbeda, hakim agung merupakan hakim karir, sedangkan untuk mencapai jabatan hakim konstitusi, dipilih tidak berdasarkan jenjang karir; e. studi perbandingan (comparative study) yang dilakukan sangat minim dan terkesan cherry picking, hanya memilih perbandingan dengan negara yang masa jabatannya hingga 70 (tujuh puluh) tahun seperti Austria dan negara- negara tanpa periodisasi masa jabatan, untuk mencari-cari pembenaran perpanjangan masa jabatan tanpa mengukur kompatibilitas dengan institusi MK di Indonesia. Pun tidak menguraikan model-model jabatan hakim konstitusi dan lama waktu menjabat hakim konstitusi di negara demokrasi konstitusional lainnya yang bisa jadi lebih cocok dengan kondisi hukum, sosial, budaya, dan politik di Indonesia; f. tidak menguraikan secara komprehensif landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis keperluan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi; 104. Bahwa selain itu, terdapat beberapa materi perubahan yang sama sekali tidak memiliki legal reasoning dan tidak dibahas dalam naskah akademik, di antaranya: a. pemberlakuan ketentuan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK secara retroaktif atau mengikat hakim yang saat ini sedang menjabat; b. perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK; c. peningkatan usia minimal hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, yang mulanya paling rendah 60 (enam puluh) tahun; d. penambahan syarat khusus bagi calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), yaitu sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung; 58 e. penambahan unsur satu orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK; 105. Bahwa penyusunan naskah akademik Revisi UU MK dengan sejumlah persoalan di atas menunjukkan bahwa naskah akademik di sini hanya digunakan sebagai syarat formalitas semata untuk melangsungkan proses Revisi UU MK. Pembentuk undang-undang, terutama DPR sebagai pengusul, terlihat terburu-buru dan tidak serius dalam merumuskan landasan ilmiah yang menyokong Revisi UU MK. Oleh karena itu, MK harus memberikan pesan tegas agar kemunduran seperti ini tak terulang, naskah akademik harus dimaknai secara lebih ketat dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan akademik yang layak serta mendobrak kedudukan naskah akademik yang dipandang sebelah mata dan formalitas; 106. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tahap penyusunan Revisi UU MK bernilai inkonstitusional karena telah melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. E. Proses Pembahasan Dilakukan Secara Tertutup, Tidak Melibatkan Publik, Tergesa-Gesa, dan Tidak Memperlihatkan Sense of Crisis Pandemi Covid-19 107. Bahwa proses pembentukan Revisi UU MK memecahkan rekor sebagai undang-undang yang tercepat untuk dibahas dan disahkan. Hanya dalam waktu tujuh hari, Revisi UU MK disahkan. Bahkan, pembahasan DIM hanya menghabiskan waktu tiga hari saja. Terlebih, pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik. Proses yang tidak transparan dan tidak partisipatif tersebut merupakan konsekuensi dari pembentukan undang- undang yang dikebut tanpa menunjukkan urgensi yang jelas, apalagi materi Revisi UU MK tidak substantif. Jika dikaitkan dengan materi muatan yang bertitik fokus pada perpanjangan jabatan hakim dan diberlakukan untuk hakim konstitusi incumbent potensi konflik kepentingan tersebut telihat jelas adanya. Pengesahan Revisi UU MK juga menunjukkan DPR dan Pemerintah disorientasi prioritas di tengah pandemi covid-19. Dengan demikian, wajar jika menimbulkan syak wasangka publik tentang tujuan pengesahan Revisi UU 59 MK, sebagaimana juga diutarakan oleh I Dewa Gede Palguna (Hakim Konstitusi Periode 2015-2020) pada Koran Tempo Edisi 8 September 2020 dalam artikel bertajuk “Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?”; [bukti P-53; P-54; P-56; P-57, P-76]. Bagan I Linimasa Pembentukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi 60 Sumber: Diolah dari berbagai informasi dari situs DPR [bukti P-51; P-53; P- 54; P-55; P-56; P-57; P-59]. Menurut DPR, Revisi UU MK merupakan RUU carry over, sehingga tahap pembahasan dan pengesahannya bisa dilakukan dengan cepat. Argumentasi ini telah dibantah dalam permohonan a quo pada subjudul “Revisi UU MK Tidak Memenuhi Syarat Carry Over”; 108. Bahwa penolakan publik terhadap pembahasan dan pengesahan RUU MK terus terjadi sejak awal ditetapkan dan diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR. Penolakan disuarakan karena materi muatan yang sarat benturan kepentingan, tidak substansial, dan adanya potensi cacat formil jika terus dibahas di tengah pandemi covid-19. DPR dan pemerintah pun diminta fokus untuk menangani krisis kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19 dan 61 dampak turunannya. Namun demikian, aspirasi tersebut tak didengarkan oleh pembentuk undang-undang [bukti P-61; P-62; P-63; P-64; P-65; P-66; P-67; P- 68; P-69 dan Bukti P-70]. (Vide HukumOnline, Masyarakat Sipil Minta Presiden Tolak Revisi UU MK, diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb0119ec3ba4/masyarakat-sipil- minta-presiden-tolak-revisi-uu-mk pada [14/10/2020], 2020; Kode Inisiatif, SIARAN PERS Tolak RUU MK: Selamatkan Mahkamah Konstitusi dari Barter Politik!, diakses melalui http://www.kodeinisiatif.org/siaran-pers-tolak-ruu-mk/ pada [14/10/2020], 2020; Berita Satu, SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui https://www.beritasatu.com/edi-hardum/nasional/666605/setara-institute- tolak-revisi-uu-yang-lemahkan-mahkamah-konstitusi pada [14/10/2020], 2020; Biro Media dan Informasi PLEADS Universitas Padjadjaran, Revisi Undang- Undang Mahkamah Konstitusi: Praktik Barter Politik yang Nihil Substantif?, diakses melalui https://fh.unpad.ac.id/revisi-undang-undang-mahkamah- konstitusi-praktik-barter-politik-yang-nihil-substantif/ pada [14/10/2020], 2020); 109. Bahwa kilatnya pembahasan dan pengesahan Revisi UU MK menjadi problematik dengan alasan: (1) tidak menunjukkan kemendesakan dan kegentingan; (2) dibahas di waktu yang tidak tepat dan tidak memikirkan sense of crisis pandemi covid-19; (3) sistem pembentukan undang-undang di Indonesia tidak mengatur lama waktu pembentukan undang-undang atau setidak-tidaknya, tidak menganut fast-tracked legislation atau prosedur pembentukan undang-undang secara cepat; 110. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tidak mengatur berapa lama suatu undang-undang harus diselesaikan. Namun demikian, para Pemohon berharap Mahkamah tidak menempatkan diri sebagai Mahkamah Kalender yang hanya menghitung hari lama waktu pembentukan undang-undang. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah hendaknya menyentuh hal yang lebih esensial, yaitu memaknai lama waktu pembentukan undang-undang dengan menilai proporsionalitas dan kewajaran lama waktu pembentukan terhadap pemenuhan aspek fundamental pembentukan undang- undang yang berimplikasi pada validitas suatu undang-undang, yaitu pemenuhan asas partisipasi, asas transparasi, dan asas akuntabilitas pembentukan undang-undang. Dengan waktu tahap pembahasan yang sangat singkat, terdapat potensi pengesampingan tiga asas fundamental tersebut; 62 111. Bahwa setidak-tidaknya juga, sistem perundang-undangan di Indonesia tidak menganut fast-tracked legislation yang merupakan prosedur khusus pengesahan RUU, yaitu disahkan melalui tahapan yang normal, tetapi dengan jadwal yang dipercepat di setiap tahapan (Christopher M. Davis, 2015). Metode ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan mendesak, untuk mengambil tindakan tegas dalam menanggapi peristiwa yang tidak terduga atau dengan kata lain, emergency situation yang sedang dihadapi tidak dapat dijangkau dengan hukum positif yang saat ini berlaku atau bahkan tidak ada pengaturannya (Institute for Government, 2020). (Vide Christopher M. Davis, Expedited or “Fast-Tract” Legislative Procedures, diakses melalui https://www.senate.gov/CRSpubs/445f5bac-e33d-403b-b78e- ab7d2610c421.pdf, pada [18/09/2020], 2015; Institute for Government, Fast- Tracked Legislation/Emergency Legislation, diakses melalui https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation pada [18/09/2020], 2020); 112. Bahwa menilik praktik perundang-undangan di Inggris, penggunaan metode fast-track dimulai oleh pembentuk undang-undang dengan menjawab delapan pertanyaan sebagai berikut: a. Mengapa fast-track penting dilakukan? b. Apa yang menjadi pembenaran untuk mempercepat proses pada setiap elemen draf RUU? c. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan jumlah waktu yang tersedia untuk pengawasan parlemen telah dimaksimalkan? d. Sudah sejauh mana pihak yang berkepentingan dan kelompok luar diberi kesempatan untuk mempengaruhi proposal kebijakan? e. Apakah RUU mengatur sunset clause (masa keberlakuan undang-undang), serta prosedur pembaruan yang layak? Jika tidak, mengapa Pemerintah menilai bahwa pencantuman tersebut tidak tepat? f. Apakah ada mekanisme pengawasan dan peninjauan yang efektif pasca berlakunya undang-undang? Jika tidak, mengapa Pemerintah menilai pencantuman aturan tersebut tidak tepat? g. Apakah telah dilakukan penilaian soal kecukupan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk menangani persoalan yang dimaksud? 63 h. Apakah komite parlemen yang relevan telah diberi kesempatan untuk meneliti undang-undang tersebut? (Vide Cabinet Office of the Government of the United Kingdom, Guide to Making Legislation, diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/645652/guide_to_making_legislation_jul_2017.pdf pada [18/09/2020], 2017, hlm. 98-99). Ketika dikontekstualisasikan dengan proses pembentukan Revisi UU MK, pembentuk undang-undang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas atau pertanyaan serupa mengenai kebutuhan, kegentingan, dan kemendesakan perubahan aturan-aturan perpanjangan jabatan dan usia hakim konstitusi di tengah pandemi COVID-19 ini; 113. Bahwa Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi berupaya mengawal dan mengkritisi proses pembentukan dan substansi Revisi UU MK melalui media massa, media online, dan diskusi publik [bukti P-10; P-11; P-12; P-13; P-31; P- 32; P-33; P-34; dan P-46]. Waktu pembahasan yang sangat singkat membatasi para Pemohon untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan saran terkait Revisi UU MK. Saat memasuki tahap pembahasan, para Pemohon berupaya untuk melakukan audiensi dengan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Surat Nomor 001/Save-MK/IX/2020, tanggal 01 September 2020 perihal Permohonan Audiensi Pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi [bukti P-47], tetapi upaya Pemohon tidak pernah terwujud kendati surat audiensi sudah diterima dan diproses Mahkamah [bukti P-48], sebab Revisi UU MK telah disahkan. Di sisi lain, Koalisi juga berupaya untuk bersurat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menolak atau setidak-tidaknya menunda pembahasan Revisi UU MK melalui surat Koalisi Save Mahkamah Konstitusi Nomor 001/Save-MK/IX/2020, tanggal 01 September perihal Dorongan Penolakan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, surat tidak sempat dikirimkan karena Revisi UU MK telah disahkan [bukti P- 78]; 114. Bahwa proses kilat ini menutup pintu bagi pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pembahasan undang-undang yang dilakukan dalam waktu 3 (hari) di rentang waktu 26-28 Agustus 2020 64 dilakukan secara tertutup, terutama di tanggal 27 dan 28 Agustus 2020 [bukti P-55; P-56; P-57]. Proses ini telah jelas melanggar asas keterbukaan (vide Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011) yang menghendaki setiap proses pembentukan undang-undang dilakukan secara transparan dan terbuka. Tujuannya, supaya seluruh lapisan masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan yang seluas-luasnya terhadap RUU dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik (Lyman Tower Sargent, 2009). Ketertutupan pembahasan juga berarti melanggar hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap draf Revisi UU MK yang disusun, yang merupakan turunan dari sendi-sendi demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. (Vide Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, 14th Edition, Belmont: Wadsworth, 2009, hlm. 62); 115. Bahwa partisipasi masyarakat dijamin dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pada proses pembentukan Revisi UU MK, tak ada satupun metode penghimpunan masukan masyarakat yang dilakukan oleh pembentuk undang- undang guna mengejawantahkan hak partisipasi masyarakat. Tentu menjadi satu hal yang mustahil untuk melaksanakan forum pembahasan yang melibatkan partisipasi publik dan menerima aspirasi publik dalam proses yang hanya menghabiskan waktu tiga hari. Hak rakyat untuk mengetahui proses deliberasi dan pertukaran pikiran dalam pembahasan DIM juga dilanggar, bahkan DIM dan draf terakhir pun tidak dapat diakses melalui kanal-kanal formal DPR maupun pemerintah. Lagi-lagi, publik memperoleh dokumen- dokumen pembentukan undang-undang dari sumber yang tidak formal [bukti 65 P-60]. Padahal, ini merupakan kewajiban penyebarluasan dokumen legislasi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 (3) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 116. Bahwa selain itu, faktor kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19 sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang. Sebab kondisi darurat kesehatan masyarakat ini sangat membatasi gerak dan aktivitas masyarakat. Terlebih, masyarakat pun akan lebih fokus kepada kesehatan dan keselamatan diri selama pandemi covid-19. Bivitri Susanti pun telah mewanti-wanti, pembahasan undang-undang di tengah pandemi (yang tidak relevan dengan penanganan pandemi) akan bermasalah karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sebab masyarakat berada dalam kondisi harus membatasi pergerakan dan harus berada di rumah (Kompas.com, RUU yang Dibahas di Tengah Pandemi Covid-19 Diprediksi Akan Digugat ke MK, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/20153521/ruu-yang-dibahas- di-tengah-pandemi-covid-19-diprediksi-akan-digugat-ke-mkpada [06/10/2020], 2020); 117. Bahwa ketertutupan pembahasan dan tidak adanya partisipasi publik merupakan gambaran pembentukan undang-undang yang elitis dan eksklusif serta menjauh dari esensi demokrasi yang deliberatif. Demokrasi deliberatif menghendaki bahwa kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui 66 konsultasi publik atau lewat diskursus publik yang membuka ruang besar bagi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik. Di sini, tercermin fungsi controlling rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yaitu mengkritisi undang- undang yang dibentuk pembentuk undang-undang (Budi Hardiman, 2009). Publik perlu diikutsertakan dalam penyusunan undang-undang dengan model deliberatif, untuk memproduksi preferensi, opini, dan keputusan yang layak berdasarkan pada fakta, logika, dan rasionalisasi dengan beragam point of view serta dengan outcome yang substantif dan dengan pertimbangan yang bermakna dan argumentatif (Jane Mansbridge, dkk, 2012; Piotr W. Juchacz, 2019). Ketertutupan ini menunjukkan, pembentuk undang-undang anti terhadap supervisi publik (public scrutiny). (Vide Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 128, 134; Jane Mansbridge, dkk, A Systemy Approach to Deliberative Democracy, Cambridge University Press, 2012, hlm. 11; Piotr W. Juchacz, “Deliberative Law-Making: A Case Study of the Process of Enacting of a ‘Constitution of the Third Sector’ in the Polish Sejm”, International Journal of the Semiotics of Law, 33:77, 2019, hlm. 80); 118. Bahwa secara paradigmatik, proses legislasi demikian menjauh dari hakikat demokrasi yang deliberatif, yaitu adanya mutual respect (sikap saling menghormati) yang menempatkan rakyat sejajar dengan pembentuk undang- undang. Menurut Amy Gutmann dan Dennis Thompson, rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek atau sebagai subjek pasif yang terikat aturan, tetapi sebagai pihak otonom yang terlibat dalam pemerintahan, yang dapat berpartisipasi secara langsung (Jane Mansbridge, dkk, 2012). Oleh karena itu, pembentukan legislasi harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Vide Jane Mansbridge, dkk, A Systemy Approach to Deliberative Democracy, Cambridge University Press, 2012, hlm. 11); 119. Bahwa menjadi tidak mengherankan, jika 75,8% masyarakat responden Harian Kompas, “Peluang Revisi Menggerus Citra MK” (05 September 2020) mengaku tidak mengetahui rencana Revisi UU MK. Secara konstitusional, proses demikian telah menafikkan unsur utama dari demokrasi konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat yang tecermin dari proses pembentukan undang- undang yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan publik dalam proses 67 deliberasi dan pengambilan keputusan pembentukan legislasi. Proses demikian mematikan demokrasi, yang celakanya, diinisiasi oleh lembaga pilar demokrasi, yaitu legislatif dan eksekutif; 120. Bahwa mempelajari praktik di Israel, dalam kasus HCJ 10042/16 Quantinsky v. the Israeli Knesset (2017), Mahkamah Agung Israel membatalkan Omnibus Bill “Third Apartment Tax” akibat proses pembentukannya yang problematik, yaitu: (1) proses pembentukan tergesa-gesa; sehingga (2) anggota parlemen (Knesset) tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, yaitu untuk secara wajar melakukan deliberasi dan memberikan pandangan sebelum voting (Ittai Bar-Simon-Tov, 2017). Mahkamah Agung Israel membatalkan undang-undang ini karena melanggar prinsip fundamental pembentukan undang-undang, yaitu principle of participation, yang sebelumnya digariskan dalam Putusan HCJ 4885/03 Israel Poultry Farmers Association v. Government of Israel (2014), yaitu principle of majority decision, principle of participation, principle of publicity, dan principle of formal equality (Suzie Navot, 2006). MK hendaknya mengikuti jejak progresif Mahkamah Agung Israel dengan menilik lebih jauh adanya pelanggaran prinsip fundamental konstitusi yang dilanggar dari proses pembentukan Revisi UU MK, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat yang menurunkan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipasi dalam pembentukan undang-undang. (Vide Ittai Bar-Simon-Tov, In Wake of Controversial Enactment Process of Trump’s Tax Bill, Israeli SC Offers a Novel Approach to Regulating Omnibus Legislation, diakses melalui http://www.iconnectblog.com/2017/12/in-wake-of- controversial-enactment-process-of-trumps-tax-bill-israeli-sc-offers-a-novel- approach-to-regulating-omnibus-legislation/ pada [20/10/2020], 2017; Suzie Navot, “Judicial Review of The Legislative Process”, Israel Law Review, Vol. 39, No. 2, 2006, hlm. 217-223); 121. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan, Revisi UU MK melanggar Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, serta Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011; F. Revisi UU MK Berdasar Hukum Undang-Undang yang Invalid 68 122. Bahwa dasar hukum Revisi UU MK menguraikan sebagai berikut: 1. Pasal 7A, Pasal 78, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Selanjutnya, Pasal I Revisi UU MK menguraikan sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); 123. Bahwa menjadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagai rujukan dasar hukum Revisi UU MK adalah hal yang tidak tepat. Sebab MK telah membatalkan Undang-Undang ini melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU- 69 XII/2014, tanggal 13 Februari 2014. Dalam Putusan a quo, MK juga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 124. Bahwa menjadikan undang-undang yang telah dibatalkan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum merupakan cerminan kecerobohan dan ketidaktelitian pembentuk undang-undang akibat merumuskan Revisi UU MK secara tergesa-gesa. Hal ini menyalahi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengungkapkan: Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknis penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. Teknik ini menghendaki dasar hukum memuat: (a) dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (b) peraturan perundang- undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan menggunakan logika sederhana, tentu dasar hukum yang dimaksud adalah landasan hukum yang memiliki keberlakuan mengikat umum. Ketidakhati-hatian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum tentang keberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2014 yang sejak dahulu telah dibatalkan MK; 125. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456)” bertentangan dengan 70 Pasal 22A UUD 1945 yang menurunkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV.2. Alasan Pengujian Materiil 126. Bahwa pembentukan Revisi UU MK yang banyak menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional, tidak substantif, dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Materi yang disajikan minim gagasan konseptual dan holistik tentang grand design MK sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Revisi UU MK sama sekali tidak menyentuh aspek perbaikan rekrutmen hakim konstitusi, penyempurnaan hukum acara MK, penyempurnaan kewenangan MK untuk lebih optimal melindungi hak konstitusional warga negara seperti penambahan constitutional complaint dan constitutional question, pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi, dan kepatuhan dan tindak lanjut Putusan MK oleh stakeholder terkait. Poin inti dari Revisi UU ini adalah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi semata yang mengesankan adanya potensi conflict of interest. A. Limitasi Latar Belakang Calon Hakim Konstitusi Usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK dan Kedudukan Calon Hakim Konstitusi sebagai Representasi Internal Lembaga Pengusul Bertentangan Secara Bersyarat dengan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil, Prinsip Equality Before the Law, Syarat Konstitusional Menjadi Hakim Konstitusi, dan Kedudukan Konstitusional Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagai Sebatas Lembaga Pengusul 127. Bahwa secara konstitusional, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketentuan ini selanjutnya ditegaskan kembali dalam penormaan UU Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 71 “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”; 128. Bahwa terkhusus usulan dari Mahkamah Agung (MA), Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK memberikan pembatasan prasyarat bagi calon hakim konstitusi usulan MA, yaitu berlatar belakang sebagai hakim tinggi atau hakim agung yang sedang menjabat. Selengkapnya, pasal ini mengatur: Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung”; 129. Bahwa pembatasan calon kandidat di lingkungan MA yang hanya dapat diikuti oleh hakim tinggi atau hakim agung membuat seleksi hakim konstitusi di lingkungan MA bersifat eksklusif dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negarawan dan begawan konstitusi di luar lingkungan MA dan pengadilan tinggi serta melanggar prinsip equality before the law, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (3) UUD 1945. Jika merujuk pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, kedudukan MA harusnya dimaknai dan hanya ditempatkan sebagai lembaga pengusul tiga orang calon hakim konstitusi, yaitu lembaga yang membuka pendaftaran dan melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Hal ini bukan dalam artian bahwa tiga orang hakim konstitusi harus berasal dari internal lembaga pengusul. Hakim konstitusi yang telah dipilih bukan bukan merupakan perwakilan dari lembaga pengusul; 130. Bahwa selain itu, pembatasan latar belakang ini tidak menjamin para calon kandidat yang terbatas pada hakim tinggi atau hakim agung telah memenuhi syarat konstitusional untuk menjadi hakim konstitusi, yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yaitu: “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tercela (sic!), adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”. Penilaian 72 terhadap pemenuhan syarat konstitusional tersebut harus dilakukan melalui seleksi dengan uji kelayakan dan integritas yang transparan, objektif, dan akuntabel; 131. Bahwa frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab frasa “dan/atau” dalam pasal a quo dapat ditafsirkan bersifat alternatif dan kumulatif. Berdasarkan penafsiran alternatif, syarat calon hakim konstitusi di poin h berupa pilihan, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Namun demikian, berdasarkan penafsiran kumulatif, calon hakim konstitusi harus memenuhi kedua prasyarat di atas; 132. Bahwa prasyarat yang bersifat eksklusif ini dikhawatirkan digunakan sebagai preseden bagi lembaga pengusul lainnya, yaitu DPR dan Pemerintah, untuk juga mengatur secara eksplisit bahwa calon hakim konstitusi yang diusulkan harus berasal dari internal lembaga pengusul dan tidak mengindahkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam rekrutmen hakim konstitusi. Di sisi lain juga, calon hakim konstitusi yang mengikuti seleksi maupun yang telah terpilih sebagai hakim konstitusi tidak dapat dipandang dan ditempatkan sebagai representasi dari internal lembaga pengusul, melainkan sebagai representasi publik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pasal ini dikoreksi agar menghasilkan sistem rekrutmen yang inklusif dan terbuka bagi seluruh negarawan serta untuk menegaskan kembali kedudukan DPR, Presiden, dan MA hanya sebatas sebagai lembaga yang mengusulkan calon hakim konstitusi; 133. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, MK membatalkan syarat serupa yang bersifat ekslusif dan tidak mencerminkan equal treatment, yaitu frasa “dan/atau pernah menjabat menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2011 dengan argumentasi sebagai berikut: 73 “Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf f ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”; 134. Bahwa pendaftaran calon hakim konstitusi usulan MA yang terbuka seluas- luasnya bagi masyarakat tetap menjamin kesempatan bagi kandidat yang berasal dari internal MA dan peradilan di bawahnya untuk mengikuti seleksi dan diusulkan menjadi hakim konstitusi. Kemudian, di sisi lain juga, menjamin kesempatan yang sama (equal opportunity) bagi masyarakat dengan latar belakang profesi di luar MA dan peradilan di bawahnya untuk mengikuti seleksi dan diusulkan menjadi calon hakim konstitusi pilihan MA; 135. Bahwa berdasarkan praktik dari tahun 2003-2020, hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung memiliki latar belakang sebagai berikut: Tabel III Latar Belakang Profesi Hakim Konstitusi Usulan Mahkamah Agung No. Jabatan Sebelumnya Jumlah Hakim Konstitusi 1. Hakim Agung 1 1. Prof. Mohammad Laica Marzuki 74 2. Hakim Tinggi 7 1. Soedarsono, S.H. 2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. 3. Dr. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.H. 4. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. 5. Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. 6. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 7. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. 3. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 1 1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Terdapat satu hakim usulan Mahkamah Agung yang jabatan terakhinya bukan hakim agung dan hakim tinggi, yaitu Yang Mulia Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan, praktik rekrutmen hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung selama ini masih membuka kesempatan bagi profesi selain hakim agung dan hakim tinggi selama memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi; 136. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi UU MK bernilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 24C ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu juga, frasa “…diajukan masing-masing masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden…” dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 24C ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan 75 representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. B. Penafsiran Konstitusional Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi dalam Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK 137. Bahwa mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK, yaitu sebagai berikut: Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.” Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK Cukup jelas. 138. Bahwa Revisi UU MK tidak menyentuh penyempurnaan proses rekrutmen hakim konstitusi. Perubahan dalam Pasal a quo tidak cukup signifikan, yaitu hanya menambahkan proses seleksi yang dijalankan secara transparan dan terbuka. Penjelasan Pasal a quo pun tidak menjelaskan definisi dan pengejawantahan tiap-tiap asas rekrutmen hakim konstitusi, sehingga berpotensi menimbulkan tafsir pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi sebebas-bebasnya sesuai kehendak lembaga pengusul. 76 Tabel IV Perbandingan Pasal 20 ayat (2) pada UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Selain itu, pasal ini tetap mengembalikan kepada lembaga pengusul untuk menentukan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, sehingga tidak bertujuan untuk membentuk standardisasi rekrutmen; 139. Bahwa ketergesa-gesaan pembentukan berujung pada Revisi UU MK yang tidak substantif dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Pembentuk undang-undang tidak menempatkan perbaikan rekrutmen hakim konstitusi sebagai prioritas, pun tak menyelesaikan persoalan utama dalam rekrutmen hakim konstitusi; 140. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Sekretariat Jenderal MK (Winda Wijayanti, dkk., 2014), sistem rekrutmen hakim konstitusi memiliki banyak kelemahan akibat tidak adanya standar yang ajeg, tidak jelasnya kriteria pihak yang pantas melakukan rekrutmen terhadap calon hakim konstitusi yang akan menilai kandidat calon hakim berdasarkan persyaratan konstitusional, dan minimnya kesempatan publik untuk mengakses dan memberikan masukan selama proses rekrutmen. Penelitian MK lainnya (Fence M. Wantu, dkk, 2017) mengungkapkan, fleksibilitas aturan dalam rekrutmen hakim konstitusi menciptakan trifurkasi mekanisme seleksi yang sangat kontras, yaitu: (1) mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup; (2) mekanisme seleksi dilakukan dengan cara penunjukkan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi secara langsung; dan (3) mekanisme seleksi dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli. Jika kondisi trifurkasi tersebut 77 dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah, sehingga meruntuhkan wibawa MK. (Vide Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R., Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014, hlm. 670; Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Y. Imran, Rahmat Teguh Santoso Gobel, Supriyadi A. Arief, Laporan Penelitian: Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, hlm. 67-69, 70); 141. Bahwa lebih lanjut, Fence M. Wantu, dkk. merekomendasikan, untuk menyempurnakan sistem rekrutmen hakim konstitusi, perlu dilakukan rekonstruksi norma yang terkait dengan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, yaitu sebagai berikut: i. Perlu dilakukan pemaknaan tentang prinsip objektif dan akuntabel dalam Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ditafsirkan bebas dan sesuai dengan selera masing-masing lembaga; Catatan: Penelitian ini dilakukan pada 2017, sehingga belum memuat prinsip transparan dan terbuka yang baru ditambahkan dalam Revisi UU MK. ii. Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi perlu direkonstruksi menjadi lebih rigid, tidak seperti saat ini, norma ini mengandung tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi yang akhirnya menyebabkan mekanisme rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi yang senantiasa berubah berdasarkan dinamika dan kepentingan rezim lembaga tersebut. Dalam pasal ini, perlu diatur bahwa ketiga lembaga negara pengusul, dalam melakukan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, membentuk panel seleksi yang dapat membantu pemenuhan kewenangan lembaga negara pengusul dalam memilih hakim konstitusi; iii. Perlu juga ditegaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi, tata cara pelaksanaan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Preaturan Mahkamah Agung, 78 sehingga proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi memiliki pedoman dan standar operasional prosedur yang jelas dan mengikat; iv. Dengan dilakukan rekonstruksi norma tentang rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, serta diderivasi ke dalam peraturan internal masing- masing lembaga negara tersebut, maka diharapkan, rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi dapat memproduksi the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutmen yang tepat pula). (Vide Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Y. Imran, Rahmat Teguh Santoso Gobel, Supriyadi A. Arief, Laporan Penelitian: Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, hlm. 123- 124); 142. Bahwa penelitian Saldi Isra pada Pusati Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas juga memberikan rekomendasi tentang tata cara rekrutmen hakim konstitusi yang menitikberatkan pada lembaga pengusul (MA, DPR, dan Presiden) membentuk panel ahli untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan calon hakim konstitusi. Hal ini ditujukan untuk menutup ruang intervensi politik dalam pemilihan hakim konstitusi. Keanggotaan panel ahli melibatkan Komisi Yudisial. Mengenai standardisasi rekrutmen hakim konstitusi, Saldi Isra merekomendasikan, undang-undang tidak lagi menyerahkan proses seleksi menggunakan prosedur internal masing-masing lembaga, melainkan undang- undang menentukannya secara baku tanpa harus mengurangi kewenangan pengajuan hakim konstitusi yang dimiliki masing-masing lembaga. (Vide Saldi Isra, Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016, hlm. 98-103); 143. Bahwa berdasarkan evaluasi dari penelitian MK dan PUSaKO Universitas Andalas tersebut di atas, pengaturan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 beserta Penjelasannya dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi UU MK tetap tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 79 a. Pasal a quo tidak juga memberikan standar dan perincian yang jelas dalam undang-undang untuk memberikan keseragaman pola rekrutmen di setiap lembaga pengusul. Pola rekrutmen hakim konstitusi, selain mesti ditentukan secara seragam, perlu juga didesain untuk membentuk iklim yang kompetitif dan terbuka bagi negarawan dengan beragam latar belakang profesi hukum dan pengalaman; b. Pemilihan hakim konstitusi pun mestinya berorientasi pada penilaian kompetensi dan integritas kandidat melalui uji kelayakan dan uji integritas oleh panel ahli yang dibentuk oleh lembaga pengusul. Panel ahli dapat terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Lembaga pengusul perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan integritas dan penilaian track record keuangan calon hakim konstitusi. Oleh karena itu, proses seleksi harus transparan dalam hal penilaian terhadap kualitas kandidat dan dalam hal pelibatan partisipasi publik seluas-luasnya untuk mengawasi keberlangsungan proses sekaligus memberikan saran dan masukan terhadap tiap-tiap calon; c. Perlunya standar baku untuk menghasilkan standar integritas, kualitas, dan kenegarawanan yang setara di setiap lembaga pengusul, seperti yang tecermin dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Proses rekrutmen mesti memastikan hakim konstitusi terlepas dari kepentingan politik agar independensi dan imparsialitasnya tetap terjaga sebagai conditio sine qua non aktualisasi prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat [3] UUD 1945) dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat [1] UUD 1945); 144. Bahwa untuk membakukan dan menyeragamkan standar tersebut, undang- undang semestinya secara tegas dan eksplisit merincikan standar mekanisme rekrutmen, sehingga tidak memberikan kebebasan penafsiran pelaksanaan kepada lembaga pengusul yang didasarkan pada preferensi lembaga pengusul semata. Di sisi lain, lembaga pengusul mesti diwajibkan untuk membuat 80 pengaturan teknis rekrutmen hakim konstitusi yang seragam, berdasarkan standar dan prinsip yang sama; 145. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah hendaknya menafsirkan asas-asas dan proses rekrutmen hakim konstitusi untuk menghasilkan hakim konstitusi sebagaimana dikehendaki Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 sepanjang frasa “calon hakim konstitusi” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) sepanjang tidak dimaknai: pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi; b. Pasal 20 ayat (1) Revisi UU MK sepanjang frasa “…diatur oleh masing- masing lembaga yang berwenang…” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama; c. Pasal 20 ayat (2) Revisi UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang tidak dimaknai: i. Kata “objektif” dalam Pasal 20 ayat (2) Revisi UU MK dimaknai lembaga pengusul membentuk panel ahli untuk melakukan uji kelayakan dan integritas serta penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli; ii. Kata “akuntabel” dalam Pasal 20 ayat (2) Revisi UU MK dimaknai lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak 81 calon hakim konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian calon hakim konstitusi oleh panel ahli; iii. Kata “transparan” dalam Pasal 20 ayat (2) Revisi UU MK dimaknai proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; iv. Kata “terbuka” dalam Pasal 20 ayat (2) Revisi UU MK dimaknai seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli. C. Penafsiran Konstitusional Usia Minimal Menjadi Hakim Konstitusi dan Masa Bakti Hakim Konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Revisi UU MK 146. Bahwa Revisi UU MK memberikan perubahan yang signifikan terhadap batasan usia menjadi hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi, yaitu meningkatnya usia minimal menjadi hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun, penghapusan periodisasi jabatan hakim konstitusi, dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa bakti 15 (lima belas) tahun. Pada bagian ini, para Pemohon menitikberatkan kepada pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf d Revisi UU MK “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”; Pasal 23 ayat (1) huruf c Revisi UU MK 82 “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”; Jika dilihat lebih dalam, perubahan demikian sesungguhnya tidak memikirkan desain tentang masa jabatan hakim konstitusi di masa depan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Oleh karena itu, bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 147. Bahwa pada bagian ini, para Pemohon tidak akan memperdebatkan tentang penghapusan periodisasi jabatan. Persoalan yang diangkat ialah tentang tingginya usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi dan lama masa bakti hakim konstitusi; 148. Bahwa peningkatan usia minimal hakim konstitusi menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa bakti hingga usia pensiun tidak memikirkan regenerasi hakim konstitusi dan kesinambungan dari MK. Peningkatan usia ini pun melimitasi pool orang-orang yang dapat diseleksi menjadi hakim konstitusi. Apalagi, tidak terdapat argumentasi yang jelas dan komprehensif yang dihadirkan oleh pembentuk undang-undang terkait pemilihan angka naiknya usia menjadi hakim konstitusi dalam naskah akademik. Angka ini tiba-tiba muncul di pengaturan (Bab 3) tanpa diuraikan rasionalisasinya; 149. Bahwa dalam setiap perubahan UU Mahkamah Konstitusi, terdapat kecenderungan untuk “menuakan” usia hakim konstitusi. Perubahan tersebut ialah sebagai berikut: Line Chart I 83 Perubahan Usia Minimal Menjadi Hakim Konstitusi pada Revisi UU Mahkamah Konstitusi Sangat disayangkan, menurut keterangan DPR pada Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, tanggal 28 Maret 2013, halaman 24, DPR mengakui tidak ada usia yang pasti untuk menentukan usia kematangan negarawan. Hal tersebut terulang lagi dalam Revisi UU MK. Dalam Revisi UU MK ini, pembentuk undang-undang mengasumsikan dan mencari-cari alasan, peningkatan usia sebagai faktor penting untuk menjaga profesionalitas, kebijaksanaan, dan kenegarawanan hakim konstitusi. Padahal, faktor lain yang tidak kalah penting untuk menjaga ketiga aspek tersebut ialah faktor rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik, yang ketiganya sama sekali tidak menjadi materi penguatan dalam Revisi UU MK; 150. Bahwa pada kenyataan perkembangan kelembagaan MK, usia hakim konstitusi tidak menentukan profesionalitas, kebijaksanaan, kenegarawanan, independensi, dan imparsialitas hakim konstitusi. Dinamika tersebut dapat dibaca melalui tabel berikut: Tabel V Kiprah Sejumlah Hakim Konstitusi Indonesia Hakim Konstitusi (Tahun Lahir) Tahun Menjabat Usia Pertama Menjabat Prestasi / Kasus Jimly Asshiddiqie (1956) 2003-2009 (Hakim) 2003-2009 (Ketua) 47 tahun Peletak dasar berdirinya MK Mahfud MD (1957) 2008-2013 (Hakim) 2008-2013 (Ketua) 51 tahun MK menduduki posisi 10 besar terbaik di dunia 40 47 60 55 UU 24 2003 UU 8 2011 Draf UU 7 2020 UU 7 2020 84 Hamdan Zoelva (1962) 2010-2015 (Hakim) 2013-2015 (Ketua) 48 tahun Memulihkan kredibilitas MK pasca kasus Akil Mochtar Akil Mochtar (1960) 2008-2013 (Hakim) 2013 (Ketua) 48 tahun Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang akibat suap pada sengketa Pilkada Kab. Gunung Mas, Kab. Lebak, Kab. Empat Lawang, dan Kota Palembang Patrialis Akbar (1958) 2013-2014 (Hakim) 55 tahun Kasus suap uji materiil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumber: Dr. Mailinda Eka Yuniza, Perubahan UU MK: Keterkaitan antara Syarat Usia Hakim Konstitusi dengan Kapabilitas dan Kenegarawanan Hakim Konstitusi, disampaikan dalam Diskusi “Menyoal RUU Mahkamah Konstitusi” pada Kanal Pengetahuan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020. Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa tidak terdapat korelasi antara kebijaksanaan, kenegarawanan, dan profesionalitas hakim konstitusi dengan usianya saat menjabat, sehingga argumentasi ini terpatahkan; 151. Bahwa dalam yurisprudensi putusan MK, MK menyatakan syarat usia minimal merupakan open legal policy yang artinya merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Namun demikian, pilihan kebijakan tersebut tidaklah dapat dilandaskan pada pilihan aturan yang sebebas-bebasnya semata tanpa dukungan argumentasi yang rasional dan konstitusional, serta tidak memikirkan grand design MK secara matang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi dikembalikan kepada usia yang lebih muda, dengan tetap merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2011; 152. Bahwa dengan usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun dan masa bakti hingga usia pensiun (70 [tujuh puluh] tahun), diasumsikan hakim konstitusi dapat menjabat paling lama 15 (lima belas) tahun. Masa jabatan hingga 15 (lima belas) tahun ini terlampau panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi secara proporsional; 85 153. Bahwa pembentuk undang-undang mengangkat prinsip ekualitas untuk mempersamakan jabatan hakim konstitusi dengan jabatan hakim agung yang mengakhiri masa jabatan di usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Argumentasi yang dibawa oleh pembentuk undang-undang sangat lemah, tidak ada pengkajian yang lebih mendalam dan rasional untuk mempersamakan jabatan hakim konstitusi dengan hakim agung secara serta merta. Padahal, konsep jabatan keduanya berbeda. Di sisi lain, studi perbandingan (comparative study) yang dilakukan berdasarkan naskah akademik sangat minim dan terkesan cherry picking, hanya memilih perbandingan dengan negara yang masa jabatannya hingga 70 (tujuh puluh) tahun seperti Austria dan negara-negara tanpa periodisasi masa jabatan, untuk mencari-cari pembenaran perpanjangan masa jabatan tanpa mengukur kompatibilitas dengan institusi MK di Indonesia. Pembentuk undang-undang pun tidak menguraikan model-model jabatan hakim konstitusi dan lama waktu menjabat hakim konstitusi di negara demokrasi konstitusional lainnya yang lebih cocok dengan kondisi hukum, sosial, budaya, dan politik di Indonesia; 154. Bahwa perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi wajib diiringi dengan penguatan kelembagaan MK pada tiga aspek yang lain: (1) penyempurnaan dan penyeragaman standar rekrutmen hakim konstitusi bagi setiap lembaga pengusul hakim konsitusi (MA, Presiden, dan DPR) yang diatur secara mendetail pada undang-undang; (2) pengetatan pengawasan hakim konstitusi; dan (3) pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi yang seluruhnya mengarah pada judicial accountability. Sayangnya, Revisi UU MK tidak merespon ketiga hal ini. Tanpa dibarengi dengan penguatan pada kualitas tiga aspek tersebut, perpanjangann masa jabatan hakim dikhawatirkan berpotensi membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional; 155. Bahwa jika melihat rasionalisasi jabatan hakim konstitusi pada undang-undang sebelumnya menurut Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003, hakim konstitusi dapat menjabat selama dua periode dengan penghitungan paling maksimal masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun. Semestinya, angka inilah yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dengan memikirkan proporsionalitas masa 86 jabatan dan dikaitkan dengan prinsip konstitusionalisme yang tecermin dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Atau setidak-tidaknya, ketika diputuskan masa jabatan menjadi satu periode, pembentuk undang-undang seyogianya merujuk kepada Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016, tanggal 19 Juli 2017, halaman 97, yang menyatakan masa jabatan hakim konstitusi dengan model fixed term ialah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) tahun; 156. Bahwa di sisi lain, jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menurunkan usia hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011, maka hal ini akan berimplikasi pada lama waktu masa jabatan hakim konstitusi. Menghitung dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun ke usia 70 (tujuh puluh) tahun, berarti masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menjadi maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun. Untuk menyelaraskan dengan prinsip konstitusionalisme dan prinsip proporsionalitas, perlu diatur pembatasan lama waktu menjabat menjadi paling maksimal 11 (sebelas) tahun; 157. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MK, usia minimal dan lama waktu masa jabatan hakim konstitusi dianggap sebagai open legal policy. Namun demikian, aturan open legal policy tidak semata-mata sama sekali tak bisa disentuh, diperiksa, diadili, atau ditafsirkan oleh MK. Jika aturan ini secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah harus mengambil sikap yang berpihak pada nilai-nilai konstitusi. Salah satu argumentasi yang bisa membatalkan open legal policy ialah jika aturan tersebut menimbulkan institutional disaster (problematika kelembagaan) yang berujung pada kerugian konstitusional warga negara. Dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, tanggal 28 Maret 2013, halaman 31, MK menyatakan sebagai berikut: [3.11] “… Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut (kebijakan hukum terbuka) dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” Aturan mengenai usia minimal hakim konstitusi dan terlampau panjangnya masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menimbulkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip 87 proporsionalitas, tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif, tidak memikirkan arah, penguatan, dan grand design Mahkamah Konstitusi, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 158. Bahwa usia minimal hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi berpotensi bersinggungan dengan prinsip nemo judex idoneus in propria causa atau hakim tidak dapat mengaili suatu perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan dirinya sendiri. Untuk menghindari hal ini, Mahkamah seyogianya memberikan prasyarat bahwa perubahan terhadap ketentuan usia minimal hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi ini diberlakukan secara prospektif atau dengan kata lain berlaku bagi hakim konstitusi yang akan menjabat di periode selanjutnya. Dengan demikian, penafsiran yang Mahkamah berikan tidak menimbulkan persinggungan dengan individu hakim konstitusi yang sedang menjabat atau bahkan memberikan keuntungan tertentu bagi hakim konstitusi petahana; 159. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon berpandangan, Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011. Kemudian, Pasal 23 ayat (1) huruf c Revisi UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun. 160. Bahwa Revisi UU MK menghapus pengaturan Pasal 59 ayat (2). Pada UU Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 59 ayat (2) mengatur tentang tindak lanjut putusan MK yang berbunyi sebagai berikut: “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; D. Hapusnya Pasal 59 ayat (2) Revisi UU MK Bertentangan dengan Sifat Erga Omnes Putusan MK dan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil 88 161. Bahwa penghapusan pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Rasionalisasi penghapusan pasal ini ialah frasa “Jika diperlukan” dan frasa “DPR atau Presiden” yang menimbulkan kerancuan dalam menindaklanjuti putusan MK. Pasal ini menghilangkan esensi putusan MK yang bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self-executing). Selengkapnya, MK mengargumentasikan: “Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self-executing). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional. Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945”; 162. Bahwa kendati MK memberikan pesan wajibnya melaksanakan putusan MK, penghapusan pasal a quo berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan kesalahan tafsir pada tataran praktik. Akibat ketergesa-gesaan untuk menetapkan Revisi UU a quo, pembentuk undang-undang dalam hal ini sekadar menghapus pasal tanpa memikirkan solusi dan terobosan untuk menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi, yaitu agar putusan MK dapat dihormati dan dipatuhi oleh DPR, Presiden, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya di luar pemohon perkara. Sebab pada praktiknya, terdapat 162 putusan MK dengan amar dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian yang belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dalam rentang tahun 2003- 89 2020. Setidaknya, terhadap 162 putusan tersebut, terdapat 76 rekomendasi rancangan undang-undang yang dapat mengakomodasikan putusan-putusan ini (vide Violla Reininda, Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, 17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan, Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2020, hlm. 20); 163. Bahwa selain dari tindak lanjut dalam undang-undang, ketidaktaatan terhadap putusan MK juga ditemukan dalam putusan MA. Misalnya, soal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memutus bahwa fungsionaris partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD yang diabaikan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 yang memulihkan kepesertaan Oesman Sapta Oedang sebagai calon anggota DPD, yang secara bersamaan juga merupakan pengurus Partai Hanura. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 pun mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor36/PUU-XVII/2019 soal syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dualisme penafsiran demikian harus dihindari sebab tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak (vide KoDe Inisiatif, “Syarat Keterpilihan Presiden & Wakil Presiden dengan Dua Pasangan Calon – Komentar atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019”, Constitutional Update, 2020); 164. Bahwa dengan demikian, perlu menegaskan kembali dan menggariskan kepastian hukum terhadap ketaatan dan pelaksanaan putusan MK yang telah berkekuatan hukum mengikat. Putusan MK harus dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang harus menjadi rujukan dan patut ditaati. Putusan MK harus dipahami secara utuh, kontekstual, dan komprehensif, bukan hanya putusan MK yang mengabulkan permohonan semata yang harus ditaati, tetapi juga yang menolak permohonan. Sebab dalam perkembangannya, MK memiliki kecenderungan untuk menanam pagar-pagar batasan agar aturan yang dibentuk tetap bernilai konstitusional (Violla Reininda, dkk., 2020). Selain itu, penting pula memperluas aktor yang harus menaati dan menindaklanjuti putusan MK, bukan hanya sebatas DPR dan Presiden, tetapi seluruh lembaga negara, lembaga independen, dan pihak-pihak yang terkait dengan undang- undang. Tindak lanjut terhadap putusan MK pun tidak hanya berbentuk 90 penyesuaian peraturan perundang-undangan, tetapi juga tecermin dalam putusan, keputusan, kebijakan, dan tindakan lembaga negara dan lembaga independen serta pihak-pihak terkait lainnya. (vide Violla Reininda, Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, 17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan, Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2020, hlm. 8); 165. Bahwa dengan demikian hapusnya Pasal 59 ayat (2) Revisi UU MK melanggar Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen, dan Pihak-Pihak Terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; E. Pasal 87 Revisi UU MK Bertentangan dengan Asas Negara Hukum, Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dan Jaminan, Perlindungan, Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum 166. Bahwa Pasal 87 Revisi UU MK merupakan aturan peralihan yang mengatur sebagai berikut: Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun; Pasal a quo memberikan pesan bahwa pemberlakuan aturan masa jabatan non-renewable dan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang menjadi lima tahun, serta perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa tugas 15 (lima belas) tahun berlaku secara retroaktif atau dengan kata lain berlaku mengikat bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat; 91 167. Bahwa untuk menafsirkan aturan ini dan melihat politik hukum Revisi UU MK secara jernih, tidak bisa dilepaskan dari konteks proses pembentukan Revisi UU MK dan arah substansi perubahan Revisi UU MK. Pertama, dilihat dari segi prosedural, proses pembentukan Revisi UU MK diwarnai dengan kejanggalan dan proses yang cacat formil. Revisi UU MK dibentuk tanpa kemendesakan, revisi ini tiba-tiba masuk dalam daftar kumulatif terbuka dengan dalih menindaklanjuti putusan MK yang ternyata menyematkan segelintir aturan perpanjangan masa jabatan hakim. Pembentukannya pun dilakukan secara tergesa-gesa di tengah darurat kesehatan masyarakat covid-19 yang semakin tidak terkendali dan menjatuhkan semakin banyak korban, pun tak relevan dengan upaya penanganan covid-19. Kemudian, tanpa kehati-hatian, Revisi UU MK disusun hanya menghabiskan waktu tujuh hari untuk pengesahan, bahkan pembahasan DIM hanya dilakukan selama tiga hari pada rapat tertutup dan tanpa melibatkan publik. Kedua, dilihat dari segi materiil, produk yang dihasilkan dari proses ini tidak substantif dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Poin krusial dari pengesahan Revisi UU ini adalah memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi hingga usia pensiun (70 tahun) maksimal 15 tahun. Seolah-olah, pembentuk undang-undang memandang independensi dan profesionalitas hakim konstitusi sebatas pada pengaturan masa jabatan. Dengan menghubungkan titik-titik krusial dari Revisi UU MK yang tecermin dari segi prosedural maupun substantif, dikhawatirkan perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi incumbent menjadi upaya constitutional court-capture atau untuk menundukkan MK; 168. Bahwa desain yang ditawarkan DPR dan Pemerintah dalam Pasal 87 Revisi UU MK menyimpan problema konstitusional yang serius. Pasal ini bukan sekadar aturan peralihan, tetapi lebih dari itu, pasal ini merupakan pasal jantung yang memberikan detakkan bagi implementasi ruh prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan prinsip konstitusionalisme. Berbeda dengan jabatan di lembaga negara lainnya, jabatan kekuasaan kehakiman harus dirumuskan secara hati-hati dan harus mempertimbangkan independensi dan imparsialitas lembaga peradilan dan hakim. Pembentuk undang-undang semestinya memformulasikan aturan 92 tentang masa jabatan yang mengesankan independensi kekuasaan kehakiman, menjaga integritas dan sosok kenegarawanan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, serta menjauhkan kekuasaan kehakiman dari pusaran conflict of interest; 169. Bahwa desain yang dibentuk DPR dan Pemerintah, yang memberlakukan perpanjangan masa jabatan berlaku mengikat bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat, merupakan desain yang tidak etis. Pembentuk undang- undang dan desain Revisi UU MK memaksa Mahkamah untuk masuk ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, terdapat pergulatan batin dan dilema yang potensial dihadapi para negarawan hakim konstitusi ketika mengujikan pasal a quo; 170. Bahwa sejatinya, pengujian pasal a quo merupakan ujian kenegarawanan yang berat bagi hakim konstitusi. Apakah hakim konstitusi akan membiarkan Mahkamah terjebak dalam pusaran potensi konflik kepentingan yang dibangun dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b Revisi UU MK? Ketika Mahkamah mengoreksi pasal a quo, maka di sinilah bentuk kenegarawanan yang besar dari hakim konstitusi, sehingga mematahkan penilaian publik yang tidak positif tentang integritas dan kenegarawanan Mahkamah. Namun sebaliknya, ketika hakim konstitusi membiarkan Mahkamah dalam pusaran potensi konflik kepentingan dan menerima perpanjangan masa jabatan, maka kredibilitas Mahkamah dan harapan terhadap Mahkamah di mata publik berpotensi menurun; 171. Bahwa mengutip pemikiran Prof. Susi Dwi Harijanti dalam Diskusi Publik “Potensi Konflik Kepentingan di Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi?” pada 6 Mei 2020, mengotak atik batas usia, mengotak atik gaji, dan soal-soal jabatan lainnya adalah salah satu cara dari kekuatan politik untuk melakukan pengaruh kepada kekuasaan kehakiman. Hal ini tak saja bertentangan dengan prinsip- prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan prinsip konstitusionalisme, tetapi juga menjauh dari moralitas berkonstitusi. Tujuan- tujuan untuk melemahkan MK sebagai salah satu pilar demokrasi konstitusional harus dilawan, hal ini pun sejalan dengan semangat MK yang menolak dilumpuhkan untuk kepentingan kekuasaan, sebagaimana 93 disampaikan dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, hlm. 97 selengkapnya: “…Jika Mahkamah dilarang menguji Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah, maka Mahkamah akan menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan Undang-Undang untuk kepentingan kekuasaan, yaitu manakala posisi Presiden mendapat dukungan yang kuat dari DPR atau sebaliknya.” Jangan sampai, cara-cara yang konstitusional dengan membentuk undang- undang digunakan sebagai alat untuk melemahkan salah satu pilar demokrasi konstitusional dan prasyarat rule of law, yaitu MK yang independen dan imparsial; 172. Bahwa sejatinya, Revisi UU MK, terkhusus soal perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b Revisi UU MK), menjadi polemik dan mendapat kritik keras oleh berbagai kalangan sejak ide ini mengemuka ke publik. Bahkan sejumlah mantan hakim konstitusi pun turut mengkritisi, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Prof. Jimly Asshiddiqie, Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Dr. Maruarar Siahaan, dan Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 Dr. I Dewa Gede Palguna yang menuangkan kekhawatirannya dalam artikel yang diterbitkan Koran Tempo berjudul “Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?” (08 September 2020) dan “Menguji Mahkamah Konstitusi” (19 November 2020) [bukti P-61; P-62; P-63; P-64; P-65; P-66; P-67; P-68; P-69; P-70; P-74; P-76; P-77]; 173. Bahwa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan hakim konstitusi incumbent seyogianya diberlakukan secara prospektif untuk hakim konstitusi yang akan menjabat di periode selanjutnya, guna menghindarkan hakim incumbent dalam pusaran potensi konflik kepentingan. Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, putusan ini membatalkan norma Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 karena memberlakukan dua undang- undang sekaligus tentang jabatan hakim, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011. Adapun Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut: Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 94 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Pasal ini harus dibaca secara kontekstual dan utuh, tidak dapat serta merta dijadikan landasan untuk membenarkan keberlakuan perpanjangan masa jabatan hakim yang retroaktif. Pembatalan pasal ini disebabkan oleh aturannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal-pasal terkait mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua menjadi tidak bisa dijalankan. Selengkapnya, MK mempertimbangkan sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, ketentuan a quo memberlakuan dua Undang- Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ‘dapat dilaksanakan’. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari pembentuk Undang- Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi” (Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77-78). Putusan MK ini juga perlu dikritisi karena menanggap perubahan hukum yang menguntungkan bagi subjeknya harus diberlakukan pada subjek tersebut. Selengkapnya, MK memutus demikian: 95 “…selain menimbulkan ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua Undang-Undang yang demikian itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda“. Di samping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011, hlm. 78-79). Memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi hakim yang dikenai perubahan aturan, dalam hal ini perpanjangan masa jabatan adalah tidak etis. Hal demikian tidak sejalan dengan kode etik hakim konstitusi dan prinsip- prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip pertama yang harus dimiliki dan dicitrakan oleh hakim konstitusi menurut Sapta Karsa Hutama (Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi) ialah prinsip independensi yang merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Penerapan prinsip independensi, sebagaimana tercantum dalam poin ketiga ialah: hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 96 Bagaimanapun juga, aturan yang menguntungkan jabatan berpotensi menimbulkan conflict of interest yang harus dihindari oleh hakim konstitusi guna mencitrakan dan mempertahankan independensi hakim; 174. Bahwa polemik serupa tentang perpanjangan jabatan hakim juga pernah terjadi ketika pembahasan dan pengesahan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 (tujuh puluh) tahun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berikut merupakan perbandingan perubahan ketentuan perpanjangan masa jabatan hakim agung: Tabel VI Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Agung UU Nomor 5 Tahun 2004 (Perubahan Pertama UU Mahkamah Agung) UU Nomor 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung) Pasal 11 ayat (1) huruf b: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena: …b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; Pasal 11 ayat (2): Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luas biasa serta sehat jasmani dan rohati berdasarkan keterangan dokter. Pasal 11 ayat (1) huruf b: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena: …b. telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun; Melalui ketentuan ini, masa pensiun hakim agung yang mulanya 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang menjadi hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan syarat tertentu, diperpanjang menjadi 70 (tujuh puluh) tahun. Sama seperti Revisi UU MK, Revisi UU MA ini pun menuai kecaman publik akibat prosesnya yang tergesa-gesa, sarat akan konflik kepentingan, 97 berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada MA, dan tidak menjawab persoalan krusial reformasi peradilan (DetikNews, 2008; Humas UGM, 2008; Koran Tempo, 2008). Bahkan, MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 menyatakan proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 cacat prosedur dan perlu dikoreksi. Ketentuan ini disebut-sebut menguntungkan hakim agung yang segera pensiun di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dan berpotensi diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2009. Terdapat sebelas hakim yang disasar atas alasan conflict of interest, yaitu: (1) Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL; (2) Marianna Sutadi, S.H.; (3) Dr. H. Parman Suparman, S.H., M.H.; (4) Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H.; (5) Iskandar Kamil, S.H.; (6) Soedarno, S.H.; (7) German Hoediarto, S.H.; (8) Andar Purba; (9) Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.; (10) Titiek Nurmala Siagian, S.H.; (11) M. Bahaudin Qaudry, S.H. Namun demikian, UU Nomor 3 Tahun 2009 mampu melepaskan sebelas hakim tersebut dari potensi conflict of interest, sebab kesebelas hakim agung tersebut tetap memasuki masa purnabakti dan perpanjangan usia pensiun hakim agung tidak berlaku retroaktif, melainkan berlaku bagi hakim yang menjabat pada periode selanjutnya. (HukumOnline, 2008; Koran Tempo, 2008). Keberlakuan aturan yang prospektif seperti ini lah yang semestinya diadopsi dalam Revisi UU MK untuk melepaskan hakim dari pusaran politik kepentingan [bukti P-71; P-72; P-73]. (vide DetikNews, Perpanjangan Usia Hakim Diduga Terkait Pemilihan Ketua MA, diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-1052228/perpanjangan-usia-hakim-diduga-terkait- pemilihan-ketua-ma pada [12/10/2020], 2008; Humas UGM, Revisi UU MA Penuh Kontroversi, diakses melalui https://ugm.ac.id/id/berita/461-revisi-uu-ma-penuh-kontroversi pada [12/10/2020], 2008; Koran Tempo, Mantan Hakim Agung Kritik Usia Pensiun, diakses melalui https://koran.tempo.co/read/nasional/143440/mantan-hakim-agung-kritik-usia-pensiun pada [12/10/2020], 2008; HukumOnline, MA Siapkan Calon Hakim Agung, diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18516/ma-siapkan-calon-hakim-agung pada [12/10/2020], 2008; Koran Tempo, Presiden Minta Jangan Dikaitkan dengan Bagir Manan, diakses melalui https://koran.tempo.co/read/nasional/143822/ruu-mahkamah-agung-presiden- minta-jangan-dikaitkan-dengan-bagir-manan pada [12/10/2020], 2008); 175. Bahwa selain itu, pada tataran internasional, merujuk pula pada Pasal 2-2 paragraf 5 The Universal Charter of The Judge yang dibentuk oleh International Association of Judges pada 17 November 1999 (sebagaimana diperbarui pada 98 14 November 2017), ketentuan mengenai perubahan usia pensiun hakim tidak bersifat retroaktif. Selengkapnya dikatakan: “Any change to the judicial obligatory retirement age must not have retroactive effect”. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan Revisi UU MK saat ini, pada prinsipnya berkaitan dengan perubahan ketentuan masa jabatan hakim. Klausul ini semakin menegaskan pentingnya untuk memberlakukan setiap perubahan jabatan hakim secara prospektif; 176. Bahwa Amerika Serikat pernah diwarnai dengan sejarah dilema etis serupa, pembentuk undang-undang pernah ditentang ketika memberlakukan konvensi ketatanegaraan yang menguntungkan bagi mereka sendiri, dalam hal ini penambahan gaji, di pertengahan masa jabatan dan diberlakukan bagi anggota kongres yang sedang menjabat. Ketentuan demikian ditentang oleh James Madison dalam Kongres Tahun 1789 akibat adanya potensi political misconduct, tidak wajar membiarkan sekelompok orang tanpa kendali untuk memasukkan tangan mereka ke dalam kas publik guna mengambil uang kas untuk dimasukkan ke dalam saku mereka (There is a seeming impropriety in leaving any set of men without control to put their hand into the public coffers, to take out money to put in their pockets). Pandangan Madison kemudian diterima melalui Amendemen ke-27 Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin, “No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened” yang artinya, “Tidak ada undang-undang, yang mengubah kompensasi terhadap layanan Senator dan Representatif, yang akan berlaku, sampai pemilihan Perwakilan dilakukan. Keberlakuan aturan ini, yang berlaku resmi setelah diratifikasi 38 dari 50 negara bagian pada 1992, menunjukkan bahwa perubahan aturan-aturan yang menguntungkan bagi pejabat negara tidak etis jika diberlakukan bagi pejabat petahana, hendaknya diberlakukan bagi pejabat di periode selanjutnya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan hukum untuk keuntungan pribadi pejabat (vide Steven G. Calabresi dan Zephyr Teachout, The Twenty-Seventh Amendment, diakses melalui https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment- xxvii/interps/165 pada 08/10/2020, (tanpa tahun); History, The Strange Saga of the 27th 99 Amendment, diakses melalui https://www.history.com/news/the-strange-case-of-the-27th- amendment pada 8/10/2020, 2018); 177. Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan MK, Mahkamah dalam sejumlah putusan menunjukkan pendirian yang kuat untuk menghentikan potensi konflik kepentingan pada lembaga negara lain. Berikut merupakan putusan dimaksud: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, tanggal 20 November 2014 yang menjadi rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 berpandangan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya tidak dijadikan lembaga yang memberikan persetujuan tertulis dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat, MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang berasal dari anggota DPR sendiri, sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara DPR dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Selengkapnya: “Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan” [Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm. 106]. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Mengenai conflict of interest (konflik kepentingan), Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018, berpandangan bahwa DPD yang menjabat sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan haknya sebagai anggota DPD. Selengkapnya: “Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam 100 keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD” [Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 45]. 178. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pasal 87 Revisi UU MK telah jelas bertentangan dengan asas negara hukum, asas negara demokrasi konstitusional, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan asas jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sepatutnya MK menafsirkan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai berlaku secara prospektif untuk hakim konstitusi yang akan menjabat di periode selanjutnya; V. TENTANG PENTINGNYA MENUNDA PEMBERLAKUAN REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI 179. Bahwa telah diuraikan pembentukan Perubahan Ketiga UU MK tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan, di antaranya: (1) Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK melalui daftar kumulatif terbuka; (2) Perubahan Ketiga UU MK tidak memenuhi syarat RUU carry over; (3) Perubahan Ketiga UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya bersifat formalitas; (4) Pembentuk Undang-Undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik; (5) Perubahan Ketiga UU MK berdasar pada undang- undang yang invalid; dan (6) Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi covid-19; 180. Bahwa selain pelanggaran formil, terdapat materi Perubahan Ketiga UU MK yang juga bermasalah seperti: (1) Adanya limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Ketentuan ini bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip equality before the law, syarat konstitusional menjadi hakim konstitusi, dan kedudukan konstitusional Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagai sebatas 101 lembaga pengusul; (2) Perubahan Ketiga UU MK tidak menyentuh penyempurnaan proses rekrutmen hakim konstitusi. Sebab Pasal 20 ayat (2) tetap mengembalikan kepada lembaga pengusul untuk menentukan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, sehingga tidak bertujuan untuk membentuk standardisasi rekrutmen hakim konstitusi; (3) Adanya kenaikkan batas usia minimum menjadi hakim konstitusi dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Perubahan Ketiga UU MK sesungguhnya tidak memikirkan desain tentang masa jabatan hakim konstitusi di masa depan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme; (4) Hapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan Sifat Erga Omnes Putusan MK dan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil; dan (5) Materi muatan yang terdapat dalam Pasal 87 Perubahan Ketiga UU MK ihwal perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK serta seluruh Hakim Konstitusi yang dianggap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan asas negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 181. Bahwa pada saat permohonan ini disidangkan, sesungguhnya beberapa potensi pelanggar konstitusi yang dikhawatirkan tersebut terjadi. Aturan yang paling relevan adalah soal perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang mengikuti Pasal 87 huruf a dan huruf b Revisi UU MK a quo. Untuk menghindari Mahkamah dari pusaran potensi konflik kepentingan perpanjangan masa jabatan, maka keberlakuan Revisi UU MK harus ditunda melalui putusan sela sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Penggunaan instrumen ini ditujukan agar keberlangsungan kerja-kerja dan persidangan di MK tidak terganggu dengan polemik yang terjadi pasca Revisi UU MK dan MK tetap bisa dijauhkan dari pusaran potensi konflik kepentingan melaksanakan kewenangannya; 102 182. Bahwa di sisi lain, memang Pasal 58 UU MK menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun menurut para Pemohon, pasal tersebut hanya berlaku untuk pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang (pengujian materil an sich) karena jika seluruh undang-undang yang diuji ditunda pemberlakuannya maka akan berdampak pada pasal lain yang tidak diuji, sehingga penundaan tersebut tidak dimungkinkan. Sementara itu, permohonan ini selain pengujian materil juga adalah permohonan pengujian formil yang apabila dikabulkan oleh MK berkonsekuensi pada dibatalkannya keseluruhan undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam perkara a quo. Maka dari itu, untuk mencegah terus terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon akibat diberlakukanya keseluruhan Perubahan Ketiga UU MK tersebut terlebih putusan MK tidak bisa berlaku surut, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Perubahan Ketiga UU MK tersebut sebelum ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo; 183. Bahwa Mahkamah pernah mengabulkan putusan sela dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan Pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai Pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud. Dengan pertimbangan bahwa “Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945”. Oleh karena itu, sesungguhnya putusan sela sebenarnya berlaku juga untuk pengujian materil (terbatas pada materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji) dan juga pengujian formil; 103 184. Bahwa masih dalam putusan perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah juga berpendapat bahwa “Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik, dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”; 185. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas telah nyata bahwa Mahkamah berwenang mengeluarkan putusan provisi (putusan sela) meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi; 186. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat beralasan bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mengabulkan permintaan provisi yang diajukan dalam perkara a quo; VI. PETITUM Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 104 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selama penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). DALAM POKOK PERKARA PENGUJIAN FORMIL 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 105 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU SETIDAK-TIDAKNYA; DALAM POKOK PERKARA PENGUJIAN MATERIIL 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau 106 sebagai hakim agung” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa “…diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden…” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi; 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa “calon hakim konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi; 6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “…diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang…” bertentangan 107 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”; 7. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang kata “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, a. objektif adalah lembaga pengusul membentuk panel ahli untuk melakukan uji kelayakan dan integritas serta penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli; b. akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian calon hakim konstitusi oleh panel ahli; c. transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan 108 secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan d. terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli; 8. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun; 9. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; 10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 109 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “…berdasarkan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”; 11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”; 12. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-89 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 110 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Scan Kartu Tanda Penduduk atas nama: 1. Raden Violla Reininda Hafidz (Pemohon I); 2. Muhammad Ihsan Maulana (Pemohon II); 3. Rahmah Mutiara M (Pemohon III); 4. Korneles Materay (Pemohon IV); 5. Beni Kurnia Illahi (Pemohon V); 6. Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI); 7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Nomor 110/SKel/KoDe/XI/2020, tanggal 26 Oktober 2020, perihal Keterangan Peneliti atas nama: 1. Muhammad Ihsan Maulana, S.H. 2. Raden Violla Reininda Hafidz, S.H.; 3. Rahmah Mutiara M., S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Peneliti Korneles Materay Nomor: 01/SK-P/BHACA/2019, tanggal 1 Maret 2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Scan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2988/UN30/KP/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 7 Juli 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Scan Keputusan Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK) No. 013/SK/YSHK/IX/2015 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M. di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, tanggal 7 September 2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Scan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2990/UN30/KP/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 7 Juli 2020; 111 9. Bukti P-9 : Fotokopi Opini di Media: Harian Media Indonesia, Perbaikan Belum Menjawab Kebutuhan, 1 September 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Opini di Media: Kompas.com, Revisi UU MK Disebut Inkonstitusional, Ini Sebabnya…, diakses melalui https://bit.ly/324JLss pada [02/11/2020], 2020; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Opini di Media: HukumOnline, Pengujian UU MK Terbaru Bakal Jadi ‘Ujian’ bagi Hakim Konstitusi, diakses melalui https://bit.ly/3mNIL3V pada [02/11/2020], 2020; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Opini di Media: BeritaSatu, Revisi UU MK Bakal Digugat ke MK, diakses melalui https://bit.ly/3l3B6Ox pada [02/11/2020], 2020; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel dengan judul “Menanggalkan Mahkota MK”, tanggal 29 September 2020, diakses melalui https://news.detik.com/kolom/d-5192218/menanggalkan- mahkota-mk; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Cover makalah dengan judul “Menakar Peluang Pengujian Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi”, Jakarta: KoDe Inisiatif, 2020; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Cover makalah dengan judul “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang”, 2019; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Cover dan abstrak Skripsi berjudul “Penafsiran ‘Open Legal Policy’: Studi terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia”, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Cover Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, Perkara: 37/PUU-XVIII/2020; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Cover Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, Perkara: 79/PUU-XVII/2019; 112 19. Bukti P-19 : Fotokopi Cover makalah Refleksi 20 Tahun Konstitusi: Refleksi Desain Kepemiluan; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Cover makalah Pesan Awal Tahun 2019 untuk Mahkamah Konstitusi: Sang Pengawal Demokrasi; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Evaluasi Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi Tahun 2018; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Cover makalah Catatan Awal Tahun 2018: Tahun Politik, Tahun Berat Bagi Mahkamah Konstitusi; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Cover dan halaman belakang cover Skripsi berjudul “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI); 24. Bukti P-24 : Fotokopi Opini di media: Begini Evaluasi Pasca Sengketa PHPU MK (dipublikasikan oleh media Gatra pada 12 Agustus tahun 2019) diakses melalui https://bit.ly/2TRk3Db; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Opini di media: Papua Paling Banyak PHPU ke MK dengan 71 Permohonan (dipublikasikan oleh media Gatra pada 26 Mei tahun 2019) diakses melalui https://bit.ly/3kYi8se; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Opini di media: Lima Calon Hakim MK dari DPR Diduga Belum Pernah Lapor LHKPN (dipublikasikan oleh media Republika pada 5 Februari tahun 2019) diakses melalui https://bit.ly/35ZO5ug; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Opini di media: Jumlah Gugatan Sengketa Pemilu 2019 Turun 2 Kali Lipat Dibanding 2014 (dipublikasikan oleh media Kata Data pada 26 Mei tahun 2019) diakses melalui https://bit.ly/2TSdOz0; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Opini di Media: Republika, KODE Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law Inkonstitusional, diakses melalui https://bit.ly/3jNI8p6 pada [02/11/2020], 2020; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Opini di Media: Gatra, Kentuti MK, Ini 7 Pasal Zombie pada RUU Omnibus Cipta Kerja, diakses melalui https://bit.ly/3mGUxgn pada [02/11/2020], 2020; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Opini di Media: Kompas.com, DPR dan Pemerintah Diminta Buka Ruang Aspirasi Bahas RUU Cipta Kerja, 113 diakses melalui https://bit.ly/3mDTNbI pada [02/11/2020], 2020; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Rilis berjudul “Pengesahan UU Mahkamah Konstitusi: Komoditas Penukar Kemerdekaan Mahkamah Konstitusi”, dipublikasikan pada 01 September 2020; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Press Release berjudul “Revisi UU Mahkamah Konstitusi: Perubahan Tanpa Kebutuhan Substantif, dipublikasikan pada 24 Agustus 2020; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Cover dan halaman belakang cover makalah “17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan”, 2020; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Rilis berjudul “17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan, dipublikasikan pada 18 Agustus 2020; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Cover dan balik halaman judul buku Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019); 36. Bukti P-36 : Fotokopi Cover makalah Proyeksi 2020: Pemilu dan Pembentukan Kebijakan Negara Konstitusional; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Rilis “Membaca Masa Depan Mahkamah Konstitusi”, 2019; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Pemberitaan tentang serah terima kajian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang “Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi” dengan judul “MK Senantiasa Menjaga Ritme Penyelesaian Perkara PUU”, dipublikasikan pada 09 Oktober 2019; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Dokumentasi penyerahan kajian Konstitusi dan Demokrasi Insiatif tentang “Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi” yang disambut dan diterima dengan baik oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Prof. Guntur Hamzah dan peneliti Mahkamah Konstitusi; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Artikel Serial Diskusi Online BHACA: Kontroversi Revisi UU MK dan Implikasinya; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Cover, halaman belakang cover, dan ringkasan Laporan Penelitian “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam”, Kerja Sama antara Mahkamah 114 Konstitusi dan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Cover artikel “Urgensi Fatwa MK”, tanpa tahun; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Cover artikel jurnal “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002, dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Cover artikel jurnal “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XI/2013”, dipublikasikan pada Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 3, Desember 2014; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Cover artikel jurnal Pemohon VII Putra Perdana Ahmad Saifulloh dengan judul “The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Giver Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations”, dipublikasikan pada Constitutional Review, Vol. 4, No. 1, May 2018; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Siaran Pers oleh Koalisi Save Mahkamah Konstitusi berjudul “Tolak RUU MK: Selamatkan Mahkamah Konstitusi dari Barter Politik!”, dipublikasikan pada 28 Agustus 2020; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Koalisi Save Mahkamah Konstitusi Nomor 001/Save-MK/IX/2020, tanggal 01 September 2020 perihal Permohonan Audiensi Pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanggapan Mahkamah Konstitusi perihal Surat Koalisi Save Mahkamah Konstitusi Nomor 001/Save- MK/IX/2020, tanggal 01 September 2020 perihal Permohonan Audiensi Pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: a. Email Confirmation permohonan akan segera diproses, tanggal 1 September 2020; b. Konfirmasi Email permohonan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi telah diproses, tanggal 07 September 2020; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024, tanggal 17 Desember 2019; 115 50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (Usul DPR), tanggal 03 Desember 2019; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Salinan Catatan Rapat DPR RI: Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga, tanggal 13 Februari 2020; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan Keputusan DPR RI Nomor: 7/DPR RI/II/2016-2017 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019, tanggal 15 Desember 2016; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Catatan Rapat DPR RI: Rapat Panja Badan Legislasi dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Februari 2020; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 25 Agustus 2020; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 26 Agustus 2020; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 27 Agustus 2020; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 28 Agustus 2020; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun… tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Linimasa Pembentukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi Pada Situs DPR. Diakses melalui 116 http://www.dpr.go.id/uu/detail/ide/500 pada [05/10/2020], 2020; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Pengajuan Permohonan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Mahkamah Konstitusi Melalui Website PPID DPR yang dimintakan oleh Pemohon I Raden Violla Reininda Hafidz; 61. Bukti P-61 : Fotokopi DetikNews, Mantan Hakim MK Ini Sebut Ada Demoralisasi Politik dalam Revisi UU MK, diakses melalui https://bit.ly/3oNKuId pada [02/11/2020], 2020; 62. Bukti P-62 : Fotokopi KumparanNEWS, Eks Hakim Konstitusi Palguna Kritik UU MK Hasil Revisi: Tak Substantif, diakses melalui https://bit.ly/3oPta5G pada [02/11/2020], 2020; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Republika.co.id, Mantan Hakim MK Nilai Revisi UU MK Barter Politik, https://bit.ly/3oN8VW2 pada [02/11/2020], 2020; 64. Bukti P-64 : Fotokopi KumparanNEWS, Eks Hakim Konstitusi Maruarar Duga UU MK Hasil Revisi Jadi Barter Politik, diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/eks-hakim-konstitusi- maruarar-duga-uu-mk-hasil-revisi-jadi-barter-politik- 1u9YE5ui1y6/full pada [02/11/2020], 2020; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Media Indonesia, Guru Besar Unpad: Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik, diakses melalui https://bit.ly/35Ues4G pada [02/11/2020], 2020; 66. Bukti P-66 : Fotokopi SindoNews, Pakar Hukum Nilai Analisis dari Rencana Revisi UU MK Sangat Dangkal, diakses melalui https://bit.ly/2TOezJa pada [02/11/2020], 2020; 67. Bukti P-67 : Fotokopi DetikNews, Ahli HTN Nilai UU MK Baru Kuat Aroma Kehendak Elite Politik, diakses melalui https://bit.ly/3jVIHxe pada [02/11/2020], 2020; 68. Bukti P-68 : Fotokopi HukumOnline, Masyarakat Sipil Minta Presiden Tolak Revisi UU MK, diakses melalui https://bit.ly/37XfcIW pada [14/10/2020], 2020; 69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Satu, SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui https://bit.ly/2Gk40L3 pada [14/10/2020], 2020; 70. Bukti P-70 : Fotokopi Biro Media dan Informasi PLEADS Universitas Padjadjaran, Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Praktik Barter Politik yang Nihil Substantif?, diakses melalui https://bit.ly/2HLt26D pada [14/10/2020], 2020); 117 71. Bukti P-71 : Fotokopi DetikNews, Perpanjangan Usia Hakim Diduga Terkait Pemilihan Ketua MA, diakses melalui https://bit.ly/3egnSuW pada [12/10/2020], 2008; 72. Bukti P-72 : Fotokopi Humas UGM, Revisi UU MA Penuh Kontroversi, diakses melalui https://bit.ly/3ehVV5V pada [12/10/2020], 2008; 73. Bukti P-73 : Fotokopi HukumOnline, MA Siapkan Calon Hakim Agung, diakses melalui https://bit.ly/3kNV9QQ pada [12/10/2020], 2008; 74. Bukti P-74 : Fotokopi Headline Koran Tempo, 03 September 2020 bertajuk “Kritik Para Senior”; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Scan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama: 1. Raden Violla Reininda Hafidz (Pemohon I); 2. Muhammad Ihsan Maulana (Pemohon II); 3. Rahmah Mutiara M (Pemohon III); 4. Korneles Materay (Pemohon IV); 5. Beni Kurnia Illahi (Pemohon V); 6. Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI); 7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII); 76. Bukti P-76 : Fotokopi Artikel I Dewa Gede Palguna, “Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?”, Koran Tempo Edisi 8 September 2020, diakses melalui https://koran.tempo.co/read/457654/revisi-uu-mahkamah- konstitusi-untuk-siapa; 77. Bukti P-77 : Fotokopi Artikel I Dewa Gede Palguna, “Menguji Mahkamah Konstitusi”, Koran Tempo Edisi 19 November 2020, diakses melalui https://koran.tempo.co/read/459913/menguji- mahkamah-konstitusi; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Koalisi Save Mahkamah Konsttisui Nomor 002/Save-MK/IX/2020, tanggal 01 September 2020, perihal Dorongan Penolakan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun… tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 118 80. Bukti P-80 : Fotokopi Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun… tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pernyataan Pers Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Kerja Hakim Konstitusi, diakses melalui https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pernyataan-pers- koalisi-selamatkan-mahkamah-konstitusi-tentang-pengujian- undang-undang-mahkamah-konstitusi-terkait-masa-kerja- hakim-konstitusi/, pada 27 November 2020, 2016; 82. Bukti P-82 : Fotokopi Tempo.co, Soroti Suap MK, Koalisi Selamatkan MK Gelar Aksi Teatrikal, diakses melalui https://nasional.tempo.co/read/845661/soroti-suap-mk- koalisi-selamatkan-mk-gelar-aksi-teatrikal pada 27 November 2020, diakses pada 27 November 2020, 2017; 83. Bukti P-83 : Fotokopi Tempo.co, KPK Harus Beri Masukan Soal Calon Hakim MK ke Panel Ahli, https://nasional.tempo.co/read/1174919/kpk-harus-beri- masukan-soal-calon-hakim-mk-ke-panel-ahli, diakses pada 27 November 2020, 2019; 84. Bukti P-84 : Fotokopi Kompas.com, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Ajukan Uji Formil dan Materiil UU MK, diakses melalui https://bit.ly/3fPfWBy, diakses pada 27 November 2020, 2020; 85. Bukti P-85 : Fotokopi Survei Litbang Harian Kompas “Jejak Pendapat Mengenai Mahkamah Konstitusi” pada “Peluang Revisi Menggerus Citra MK”, diterbitkan pada 5 September 2020. 86. Bukti P-86 : Video Rekaman dan Transkrip Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengenai RUU Mahkamah Konstitusi sebagai RUU Carry Over pada Siaran Radio MQFM Jogja pada 29 Agustus 2020. Diakses melalui: https://www.youtube.com/watch?v=Gt70dITV9Ks&t=1664s; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Petisi Chage.org “Disahkan Hanya dalam 7 Hari, #BatalkanRevisiUUMK!” diajukan oleh Putrida Sihombing, diakses melalui https://www.change.org/p/ketua-dan-para- wakil-ketua-dpr-ri-disahkan-hanya-dalam-7-hari- batalkanrevisiuumk; 88. Bukti P-88 : Fotokopi Cuplikan Keterangan Saksi Indonesia Parliamentary Center untuk Judicial Review Atas UU Nomor 7 Tahun 2020 119 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, halaman 15; 89. Bukti P-89 : Fotokopi Kumpulan Laporan Singkat Rapat di Badan Legislasi DPR dan di Komisi III DPR RI pada Tahun Sidang 2019-2020 Masa Sidang I-IV dan Tahun Sidang 2020-2021 Masa Sidang I. Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H., memberikan keterangan tertulis bertanggal 12 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 15 September 2021; Al. Andang L. Binawan yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021 yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 14 Oktober 2021, dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 18 November 2021. Para Pemohon juga mengajukan seorang Saksi bernama Muhammad Ichsan, memberikan keterangan tertulis dalam bentuk power point yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 14 Oktober 2021. Keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon tersebut, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. AHLI PARA PEMOHON Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H. Pada dasarnya, dalam permohonan ini ada dua hal yang dimintakan yakni; Pengujian formil dengan basis argumen utama adalah; pertama, adanya penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; kedua, revisi UU tidak memenuhi syarat carry over; ketiga, adanya pelanggaran atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; keempat, revisi UU tidak dapat dipertanggungajawabkan secara akademis dengan naskah akademik yang hanya 120 formalitas; kelima, proses pembahasan tidak memperhatikan aspirasi publik dan dilakukan secara tertutup; keenam, revisi UU berdasar UU yang invalid. Kemudian; pengujian materiil yang khususnya dimintakan terhadap beberapa pasal yang berkaitan dengan; pertama, limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan MA; kedua, mengenai revisi UU MK; ketiga, penafsiran usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi; keempat, hapusnya Pasal 59 ayat (2) revisi UU MK; dan kelima, Pasal 87 UU MK. Selain dari itu, Pemohon juga memberikan beberapa pertanyaan kunci yang dikehendaki kepada ahli untuk melakukan pendalaman dalam pendapatnya. Oleh karena itu, keterangan ini tidak akan membahas keseluruhan argumen yang disampaikan oleh Pemohon, hanya beberapa di antaranya, khususunya yang berkaitan dengan pengujian formil sepanjang berkaitan dengan naskah akademik, serta proses pembahasan yang tertutup dan tanpa aspirasi, serta beberapa komentar lainnya sekitar pengujian formil. Sedangkan berkaitan dengan pengujian materil, keterangan ini akan memberikan catatan mengenai hal yang berkaitan dengan usia dan masa bakti hakim konstitusi, termasuk mengenai Pasal 87 UU MK, dan beberapa komentar lainnya. Analisis Formil Perihal formil, dalam beberapa pengujian formil khususnya UU yang belakangan dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR selalu mengalami hal yang relatif sama, yakni lemahnya konsep aspirasi dan membuka masukan publik di dalam penyusunan peraturan tersebut. Hal ini senantiasa sama dengan UU KPK dan juga UU Cipta Kerja yang juga tengah mengalami pengujian di hadapan Mahkamah saat ini. Ada semacam legislasi “ugal-ugalan” juga dengan politik hukum yang tak lagi memihak masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri. Negara hanya semacam mencari pembenar atas tindakan produksi hukum dengan formalitas seadanya. Sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban formal, meski miskin esensi dan subtansi dari kewajiban formal tersebut. Padahal, undang-undang bukanlah hal yang sederhana. Ia sesungguhnya cukup sakral. Suatu UU adalah hukum yang dibentuk oleh pembentuknya dan memiliki daya berlaku, dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga 121 negara. Bahkan diujungnya, terlepas dari posisi penolakan hukuman mati, pelanggaran atas UU di Indonesia dapat dipakai sebagai pembenar untuk mencabut nyawa seseorang. Logika “Kontrak Sosial” mendedahkan bahwa rakyat memberikan kuasa kepada negara untuk begitu banyak urusan, termasuk mengatur rakyat tersebut. Karenanya, harus ada batasan-batasan bagi negara untuk melaksanakan titipan kewenangan itu. Rakyat yang berdaulat menitipkan kepada negara melalui proses representasi dan kontestasi kepemiluan, dan kemudian aktor negara yang terpilih kemudian harusnya melaksanakan keinginan rakyat yang menitipkan kedaulatan tersebut, salah satunya dengan kepengurusan melalui pembentukan UU. Prinsip demokrasi menyebutkan, pembentuk UU yakni Presiden dan Parlemen - dalam sistem demokrasi Presidensil-, merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. “Hanya” menjadi pelaksana dari keinginan rakyat. Dalam perspektif Bryan Thompson perihal konstitusionalisme, konstitusionalitas atas kerja- kerja negara itu harus bersumber dari hukum dasar hanya mengikat jika didasarkan atas kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara. Dan ketika kekuasaan itu telah diberikan, maka negara berkewajiban “untuk taat dan patuh atas konsep pembatasan kekuasaan yang disematkan pada negara” dan “memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan rakyat”, sebagai sumber kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewenangannya. Karenanya, ada formalitas pembentukan UU dan ada subtansi pembentukan UU yang keduanya dapat disandarkan pada keinginan rakyat dalam bentuk partisipasi dan keinginan rakyat dalam bentuk materi (subtansi UU). Keduanya seperti satu tarikan nafas yang dihela dalam proses hidup legislasi. Artinya, secara filosofi konstitusionalitas pembentukan UU tak lain dan tak bukan harus memperhatikan kedua hal tersebut. Sesuatu yang sebenarnhya secara “semangat” sudah ada di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU P3) yaitu “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. 122 Makna frasa “melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan” merupakan peneguh bahwa aspek formil adalah sesuatu yang amat penting. Formalitas pembentukan UU sebenarnya menjadi syarat penting bagi legitimasi hukum. Kekuasaan itu pada dasarnya harus dibatasi. Dan dalam melaksanakan kekuasaan itu, harus ada pembatasan-pembatasan dalam konteks formal agar kekuasaan tersebut dibuat secara serampangan. Formalitas itu menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan itu. Artinya, hukum harus dijaga agar tidak dibuat dengan seenaknya, tetapi harus melalui konsep dan mekanisme yang disepakati. Dalam hal ini, tentu saja UU juga harus melalui konsep itu. Itulah sebabnya, dalam konsep teoritik pembentukan UU, dapat dikatakan bahwa prosedural ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. “Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes” ucap D.J Galligan. Konsep aspirasi tentu menjadi catatan penting yang paling awal. Sudah menjadi pemahaman umum, legislasi sering dibuat dengan formalitas seadanya. Misalnya di wilayah partisipasi, meski ada kewajiban di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi tetap diperlakukan seadanya. Diperlakukan sebagaimana yang dituliskan oleh Sherry R. Arnstein (1969) yang dipinjam istilahnya oleh Burns, Hambleton dan Hogget (1994) dengan kata-kata level partisipasi “tokenism” yang mana level partisipasinya adalah partisipasi publik hanya dipakai sekedar untuk memenuhi persyaratan pembentukan peraturan. Semacam simbolisme saja dengan tujuan seakan-akan sudah menggambarkan sesuatu yang lebih luas dan penting. Menariknya, dalam konteks UU MK, bukan hanya kehilangan aspirasi yang menjadi dasar dari pembentukan UU, tetapi juga kehilangan tujuan dari pengaturan dari suatu UU. Robert C. Farrell (1992) membedakan antara tujuan (purpose) dan motif (motive) dari suatu UU. Tujuan ia bahasakan menjadi “the end at which a law is directed” atau semacam “preferred future”, sedangkan motif hanyalah “subjective motivations of individual legislators”. Seringkali, kata Farrell, pengadilan gagal membangun pembedaannya secara jeli sehingga kabur dalam pemaknaan. Tentu saja yang paling penting ditemukan adalah maksud dari suatu pembentukan UU yang tentu saja dibedakan dari motif yang subyektif. Sehingga, tujuan pembentukan 123 UU tidak bisa didapatkan hanya dari sekedar pendapat dari anggota legislator, tetapi “actual impact of the law itself”. Dalam logika normal, mudah sebenarnya untuk mengatakan bahwa UU MK lahir dari ketiadaan tujuan baik dari pembuatan suatu UU yang mengharapkan dampak yang baik terhadap MK. Dampak yang baik terhadap MK tentu saja harusnya bisa terukur dari suatu format yang dibayangkan ke arah mana MK seharusnya dibawa. Dari berbagai catatan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh MK ke depan, dengan menghadirkan UU seperti hasil revisi ini, sangat terlihat bahwa yang ada hanyalah motif pembentuk UU dan bukanlah tujuan dari pembentukan UU itu sendiri. Pertanyaan menariknya tentu saja bagaimana mengukur tujuan konstitusional dari suatu UU itu? Tentu saja ada beberapa pendekatan. Salah satu diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Cass Sunstein sebagai parameternya adalah “public virtue” (1984). Pendekatan yang dalam pembacaan konstitusionalitas adalah menghitung apa yang terbaik untuk publik. Dalam menganalisis politik hukum dari suatu UU, tentu saja ada lapisan-lapisan penting dalam melihat apa sebenarnya politik hukum yang merupakan arah kebijakan dari pembentukan UU tersebut. Pertama, tujuan umum pembangunan hukum yang tentu saja dapat ditemukan secara interpretatif dari Pancasila, UUD dan rencana pembangunan. Kedua, dalam level yang lebih khusus secara tematis, yang merupakan turunan dari tujuan umum dalam sektor-sektor tertentu. Pada level ini, seringkali ada kekosongan. Semisal, seperti apa sebenarnya bangunan kekuasaan kehakiman yang dibayangkan oleh negara yang akan dibentuk dalam berbagai UU yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga memiliki paradigma yang searah. Ketiga, tentu saja politik hukum dalam bentuk naskah akademik yang merupakan pernyataan sosiologis, yuridis, dan filosofis dari suatu UU. Di tengah kegagalan menangkan kembali politik hukum dalam bingkai yang besar, maka sekurang-kurangnya seharusnya ada perhatian serius terhadap apa yang dicanangkan dalam naskah akademik. Karena akan memiliki fungsi yang sangat kuat dalam menyambung politik hukum negara, diakitkan dengan “public virtue” secara sosiologis, harmonisasi secara yuridis dan dibingkai dalam suatu konsep filosofis. Karenanya, menjadi sangat penting untuk menagih janji adanya suatu 124 naskah akademik yang lebih baik dan menunjang parameter yang jelas dari suatu politik hukum yang dibayangkan. Terkhusus tentang pembahasan yang terburu-buru dengan waktu yang singkat, menarik melihat suatu disertasi yang dituliskan secara baik oleh Michelle Christina Whyman (2016). Dalam disertasi ini ia mempertanyakan satu pertanyaan menarik tentang mengapa suatu UU itu memiliki daya tahan yang lebih lama berlaku di masyarakat. Ia menganalisis 268.935 provisions yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal Amerika dari tahun 1789-2012. Ia menemukan bahwa suatu UU memiliki daya tahan yang baik adalah tatkala ada pencarian informasi yang cukup, serta pembahasan yang memadai dalam konteks waktu untuk mencapai kesepakatan suatu UU. Dalam konteks ini, mudah untuk mengatakan bahwa UU serupa revisi UU MK ini, terlihat sangat rapuh oleh karena ketiadaan waktu yang cukup dalam prinsip deliberasi dan penguatan gagasan yang memadai penyusunan suatu UU. Secara keseluruhan dalam pengujian formil ini, saya berharap MK mau melakukan lompatan-lompatan besar dalam konteks pengujian formil. Oleh karena, MK itu menjadi harapan para pendamba dan pencari keadilan. Pada titik inilah, tantangan yang makin besar di tubuh MK untuk dapat menjadi “pelita” di gelap senjakala legislasi. Khususnya dalam pengujian formil, meskipun bukan berarti tidak mengharap hal yang sama di pengujian materil. Berbeda dengan pengujian materil yang sudah sekian kaya tafsir dan penemuan hukum, namun, pada pengujian formil, ada “ruang kosong” yang belum terisi. Ruang-ruang kosong yang bisa melihat bahwa pengujian formil harus dimaknai secara lebih jernih. Beberapa diantaranya misalnya adalah; Pertama, penafsiran konsep dan konstruksi formil (termasuk partisipasi) paling minimal yang harusnya dipenuhi dan dilakukan pembentuk UU untuk menghargai rakyat pemilik kedaulatan itu seperti apa. Kedua, wilayah pembentukan UU yang akan menjadi konstruksi konstitusionalisme secara formal itu apa saja. Ketiga, mengkorelasikan politik hukum pembentukan UU yang tidak hanya berbasis pada kegiatan dan kepentingan politik di pembentuk UU, tetapi juga membangun syarat cukup dari tujuan hukum yang benar dan hanya pada motif-nya saja. 125 Analisis Materil Dalam melihat permohonan ini di wilayah materil, keterangan ini tidak masuk ke hal yang penafsiran dan yang lain sebagainya. Oleh karena, UU hasil revisi ini tidaklah memiliki banyak perdebatan interpretatif konstitusional, tetapi sebenarnya memiliki masalah utama yakni rasionalitas kebijakan. Rasionalitas kebijakan yang dapat diukur dari apa yang disampaikan di atas bahwa berasal dari tujuan hukum yang jelas dan bukan hanya sekedar motif hukum. Oleh karena, kebanyakan dari pasal tersebut bukan berasal dari prinsip konstitusionalitas, tetapi merupakan open legal policy. Karenanya, menilainya tentu berbasis apakah suatu open legal policy ini melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intorable (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- VII/2009). Maka setidaknya ada dua hal yang pokok mau dianalisis dalam rangka menguji moralitas dan rasionalitas dari kebijakan tersebut. Pertama, soal usia. Tentu saja dalam hal ini tidak ada parameter yang jelas dalam gejala terus menaikkan batas usia hakim konstitusi. Biasanya, “jualan” menaikkan usia ini adalah supaya lebih matang dan tidak memiliki “cita-cita” politik lagi di masa pasca menjadi hakim konstitusi. Hal ini tentu tidak tepat. Oleh karena yang kita lihat dalam laggam perpolitikan nasional, sangat banyak jebatan publik di tingkat kementerian bahkan wakil Presiden yang berusia di atas usia batas pensiun hakim MK. Apa yang akan membatasi hakim MK dari jabatan-jabatan setelah menjadi hakim MK? Tentu bukan usia tetapi komitmen di dalam janji dan kenegarawanan ketika menjadi hakim. Dengan batas usia yang lebih kecil yakni 40 tahun di UU No. 24 Tahun 2003, nyaris tidak ada hakim konstitusi yang menjadi pejabat publik dalam artian jabatan politik. Sebaliknya, perubahan menaikkan batas usia hakim MK menjadi 47 di UU Nomor 8 Tahun 2011 juga tidak punya hasil apa-apa dalam menahan laju seseorang berkeinginan memiliki cita-cita lanjutan. Cita-cita lanjutan itu malah biasanya didapatkan dari potret yang membiarkan “politisi” masuk ke MK. Jika hal itu dibayangkan sebagai upaya untuk meredam kemungkinan daya tarik menjadi politisi nyaris tidak memiliki efek apa-apa. 126 Lagipula, menjadi berpotensi masalah ketika diterapkan untuk hakim saat ini. Dengan hakim-hakim yang terpilih dengan batas usia 47, tetapi kemudian diperpanjang serta mengalami perubahan pada batas usia awal menjadi 55 dan batas akhir di usia 70 tahun, atau dengan 15 tahun pengabdian. Tujuan dari yang dibayangkan oleh UU MK agar tidak memiliki keinginan politik pasca MK, malah menjadi hilang oleh karena adanya ketentuan peralihan tentang batas 15 tahun pengabdian. Dalam hal ini, sebenarnya apa masalah utama sehingga menaikkan usia persyaratan awal menjadi hakim konstitusi? Dalam bahasa Richard A. Wasserstrom (1980) seharusnya melihat pada masalah utama dan bukan sekedar menambahkan perlakuan khusus. Dalam bahasa Wasserstrom yaitu kualifikasi individual hakim. Kualifikasi yang sebenarnya tidak sekedar di ukur dari usia atau lama berkecimpung di wilayah hukum, tetapi benar-benar negarawan yang memahami problem hukum, ketatanegaraan dan kenegaraan. Pun ketika, ini menjadi suatu kebijakan yang baru, maka selayaknya itu diberlakukan secara prospektif. Berlaku ke depan atau untuk hakim rekrutan mendatang dan bukan untuk hakim yang ada saat ini. Apalagi, dalam konteks menghilangkan kemungkinan konflik kepentingan dengan menambah usia hakim, malah sebaliknya, dengan memberlakukan sekarang malah hanya akan menambah dan membuka kemungkinan konflik kepentingan. Bayangkan, ketika ada pasal khusus yang dibuat untuk “menyelamat”-kan satu hakim konstitusi dari perubahan mendadak atas persyaratan. Akan tercatat dalam sejarah, ketika ada pasal yang dibuat UU yang dibuat secara einmaligh atau sekali pakai. Hal yang seharusnya selesai, jika pendekatan prospektif dilakukan yakni berlaku ke depan sehingga tidak berlaku bagi hakim yang ada saat ini. Kedua, perihal limitasi pengajuan hakim konstitusi dari Mahkamah Agung yakni hanya hakim agung dan hakim tinggi. Pada dasarnya UUD tidak menyatakan bahwa hakim harus berasal dari unsur yang mengajukan. Oleh karena, UUD membahasakan “yang diajukan masing-masing tiga oleh MA, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden”. Jika dibatasi menjadi unsur MA harus dari para hakim, maka sangat mungkin juga dilakukan penafsiran serupa bahwa hakim dari Presiden juga adalah dalam lingkung pemerintahan dan dari DPR adalah dalam lingkup politisi. 127 Sebenarnya, tanpa perlu menyatakan secara tegas di dalam UU, itu dapat menjadi preferensi bagi masing-masing lembaga yang mengajukan sepanjang syarat-syarat transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel itu terjaga. Kesimpulan Rasanya, dengan pengujian formil sebenarnya dapat dilihat betapa UU ini tidaklah dapat diterima sebagai suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang memadai. Sedangkan, secara materil, dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang tidak memiliki moralitas dan rasionalitas suatu kebijakan. Tentu saja, selebihnya menjadi tugas dari MK untuk melihat secara sistematis dan jeli dalam mengaitkan dengan putusan yang akan diambil. Al. Andang L. Binawan Salah satu alasan penting mengapa hukum dibuat adalah pembatasan kekuasaan. Kalimat Lord Acton yang diucapkan pada akhir abad 19 banyak dikutip orang. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Pembatasan kekuasaan ini menjadi prasyarat penting agar cita-cita keadilan dalam hukum bisa diupayakan. Keadilan yang terukur dan obyektif, yang tidak dibelokkan oleh subyektivitas, menjadi kebutuhan masyarakat yang makin plural. Sudah jamak diketahui orang bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk kebaikan hidup bersama (ingat adagium: salus populi suprema lex esto) baru bisa berfungsi jika ditempelkan pada manusia tertentu. Tetapi, kita juga tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan manusia memberi celah penyalahgunaan kekuasaan itu, bukan untuk kepentingan hidup bersama, melainkan untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Untuk menutup celah, dibuatlah hukum atau aturan, supaya kepentingan subyektif pemegang kekuasaan diminimalkan, sehingga yang obyektif yang bisa lebih dominan. Jika kekuasaan itu ditentukan oleh hukum, agar tidak disalahgunakan, ada ketentuan yang rinci tentang kekuasaan itu. Mengingat bahwa hukum dirumuskan dalam kalimat, dan kalimat adalah bahasa, dan bahasa bisa multi-tafsir, perlu aturan pendukung untuk menjamin obyektivitasnya. Obyektivitas ini penting agar dapat diterima oleh pemangku hukum, yaitu masyarakat itu sendiri. Disinilah, hukum acara 128 atau norma untuk mengatur proses, adalah aturan pendukung agar kepentingan bersama (baca: bonum commune, common good, atau juga salus populi) benar- benar dikedepankan. Karena tujuan ini, prosedur yang obyektif dengan melibatkan pemangku utama hukum menjadi conditio sine qua, syarat yang tidak-bisa-tidak. Dari kacamata atau premis mayor ini, dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa hukum yang disahkan yang memuat 'keuntungan' untuk dirinya sendiri, pantas diragukan obyektivitasnya. Setidaknya, potensi tergerusnya kesejahteraan umum sebagai tujuan hukum, baik itu 'hukum primer' maupun 'hukum sekunder', tampak di depan mata. Potensi itu makin tampak dalam indikasi adanya penafian partisipasi publik dalam proses legislasi hukum itu, apalagi jika hukum yang dibuat mau disebuat sebagai hukum modern. Hukum modern adalah hukum yang kompromi dari berbagai kepentingan dan kompromi dari berbagai gagasan tentang keadilan. Meski kompromi keadilan dalam hukum membuat cita-cita keadilannya bersifat minimal, hukum tetap dijunjung tinggi dan bernilai keadilan pada dirinya jika partisipasi semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses legislasi. Esensi keadilan adalah penghargaan dan pengakuan akan eksistensi suatu individu atau kelompok. Minimnya penghargaan dan pengakuan ini dalam bentuk pelibatan dalam proses legislasi, membuat harga suatu hukum semakin rendah atau minim (Paparan singkat ini sekaligus menjawab pertanyaan pertama dan kedua dari para pemohon.) Di samping itu, banyak orang mengetahui kaitan erat antara hukum, hakim, dan hikmat, yang berakar pada kata haqama dalam bahasa Arab. Sederhananya, kaitan itu tampak dalam cita-cita bahwa hukum yang terdiri dari kalimat itu, akan memberi jaminan keadilan (nota bene: kesejahteraan umum) jika dihidupkan oleh hakim yang mempunyai hikmat atau kebijaksanaan. Dalam hal ini, hikmat para hakim adalah keluasaan cakrawala tentang makna, isi, serta langkah-langkah atau proses menuju ke kesejahteraan bersama. Hukum adalah sarana. Hukum adalah sarana pendukung. Itu berarti bahwa dalam diri seorang hakim dibutuhkan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil jarak dari kepentingannya sendiri agar bisa mengedepankan kepentingan bersama. Selain itu, hikmat yang terkait dengan kesejahteraan bersama pasti jauh lebih luas daripada yang terumus pada kalimat-kalimat hukum. Karena itu, logikanya 129 sederhana, di satu sisi seorang hakim perlu menjaga obyektivitas hukum tetapi di sisi lain tidak boleh bersandar secara mutlak pada aturan yang bersifat minimal itu. Sudah jamak diketahui umum pula bahwa keadilan prosesdural adalah keadilan yang paling minimal, padahal seharusnya keadilan itu menuju pada yang ideal. Ada tegangan, tetapi tatapan mata tetap harus menuju pada salus populi, bukan kepentingan diri! Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Dalam salah satu sidang dalam perkara ini, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra mengajukan pertanyaan – mohon maaf apabila tidak terlalu tepat: “Apakah Mahkamah Konstitusi dapat mengadili dan memutus permohonan Pemohon kalau dikaitkan dengan asas “seseorang tidak menjadi hakim (tidak boleh mengadili) perkaranya sendiri” atau yang lazim disebut: “nemo judex in causa sua” atau “no one can be a judge for his own case”. Persoalannya, “Kalau asas ini diterapkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanyalah satu-satunya pengadilan yang berwenang menguji undang-undang (wet in formele zin), akan menutup hak Pemohon untuk mencari dan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum”. Selain itu, ada asas yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menolak mengadili karena alasan tidak ada hukum atau hukum tidak jelas”. Dalam hal kekosongan hukum, hakim tetap harus memutus dengan cara menemukan hukum (rechtsvinding) melalui hukum bentukan hakim (judge made law). Dalam hal hukum tidak jelas, hakim juga menemukan hukum dengan cara penafsiran, konstruksi, atau analogi. Hal-hal terebut semata-mata dilakukan “demi keadilan” dan kepastian hukum. Sebagai upaya menemukan jalan keluar, perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan atau keterangan sebagai berikut: Pertama; tentang pengertian dan cakupan “hak menguji oleh hakim” (toetsingsrech van de rechter). Barangkali sudah seratus tahun yang lalu, Prof. P.H. Kleintjes, Guru Besar Universitas Amsterdam, menulis buku “Staatsinstellingen van Nederlandsch Indië” (Lembaga-lembaga Negara Hindia Belanda) (Cetakan ke VI terbit 1932). Bab XII, 130 Jilid II, berjudul: “Het toetsingsrecht van den rechter” (Hak hakim untuk menguji) – antara lain menyebutkan: “Rechters toetsingrecht is te onderscheiden in een formeel en een materieel toetsingrecht. Het eerstee bestaat in de bevoegdheid om te onderzoeken, of een legislatief product of wettelijke wijze is tot stand gekomen, het tweede in de bevoegdheid om te onderzoeken of de verorderende macht bevoogd was de door haar vastgestelde regeling te geven, en, of de inhoud van die regeling niet in verboden strijd is met voorscriften, af komstig van een wetgevend gezag van de hogere orde” (Hak/wewenang hakim untuk menguji dibedakan kedalam hak menguji formal dan hak menguji materil. Yang pertama (hak menguji formal) mencakup (adalah) hak/wewenang hakim menyelidiki/memeriksa apakah suatu produk legislatif telah ditetapkan menurut tata cara (cara-cara) yang ditentukan undang-undang, yang kedua (menguji secara materil) adalah hak/wewenang hakim menyelidiki apakah wewenang mengenai kekuasaan membuat peraturan dijalankan sesuai ketentuan, dan apakah isi suatu peraturan dilarang bertentangan dengan suatu peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lingkungan jabatan yang lebih tinggi). Menurut Kleintjes, secara hukum, baik menguji secara formal maupun menguji secara materil melekat pada hakim, kecuali kalau ada larangan. “Dit toetsingsrecht zoowel in formeele als un materieele zin light in den aard der rechtelijke werkzaamheid. Van rechtswege komt het den rechter toe: zoo het hem niet is onthomen, heft hij dit recht, …”. (Hak menguji, baik formal maupun materil adalah tugas badan peradilan. Secara hukum hak menguji ada pada hakim: sepanjang tidak ada larangan, hakim memiliki hak tersebut …). Secara konstitusional, larangan menguji dikhususkan pada undang-undang (wet in formele zin) yang dirumuskan dengan: “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” (wetten zijn onschenbaar). Dimana relevansi pengertian hak hakim menguji peraturan perundang- undangan dengan asas “nemo judex in causa sua” yang dihadapi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon menguji UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi? Menurut Kleintjes, ada dua aspek pengujian secara materil: Pertama; persoalan wewenang, yaitu berwenang atau tidak berwenang. Kedua; isi 131 (substansi), yaitu “apakah isi (inhoud) peraturan yang diuji bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan yang diuji lebih tinggi. Apabila ditinjau dari perspektif yang lebih luas, sesungguhnya, persoalan berwenang atau tidak berwenang juga berkaitan dengan tata cara menjalankan wewenang. Dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang – antara lain – mempersoalkan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, akan menyangkut kepentingan Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim yang akan menjadi perkara Pemohon. Hal ini secara langsung – mau tidak mau – ada unsur “conflict of interest” yang akhirnya berhadapan dengan asas “nemo judex in causa sua”. Bagaimana kalau ditinjau dari perspektif menguji secara formal, yaitu hanya menyelidiki “apakah suatu peraturan telah dibuat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang”? Berdasarkan pengertian yang diutarakan Prof. Kleintjes (supra), (hak) menguji formal (formele toetsingsrecht atau procedural judicial review), hanya terbatas pada tata cara (prosedur) membentuk peraturan seperti tata cara membentuk undang-undang. Dengan perkataan lain, menguji formal hanyalah mengenai (terbatas pada), cara-cara pembentukan peraturan, tidak menyangkut materi muatan yang diatur. Tugas hakim dalam pengujian formal hanya memeriksa tata cara pembentukan peraturan, sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara membentuk peraturan. Karena tidak menyangkut materi muatan, tidak akan pernah ada “conflict of interest” dengan tugas hakim memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formal. Berbeda dengan pengujian materil (materiële toetsingsrecht atau substantive judicial review). Pengujian secara materil yang memeriksa, mengadili, dan memutus materi muatan (content, inhoud) dapat ada conflict of interest dengan hakim atau pengadilan. Berdasarkan catatan di atas, sepanjang menguji formal, tidak ada halangan bagi pengadilan atau hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut karena tidak menyangkut materi muatan yang dapat menimbulkan “conflict of interest” dengan hakim atau pengadilan. Dengan perkataan lain, dalam pengujian formal tidak perlu diterapkan asas “nemo judex in causa sua”. 132 Bagaimana penerapan asas “nemo judex causa sua” jika menurut UUD (secara konstitusional), hanya pengadilan yang bersangkutan yang diberi wewenang mengadili setiap perkara menguji peraturan cq. menguji undang- undang? Dengan perkataan lain, hak menguji merupakan “exclusive power” pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi di tanah air kita. Selain pertimbangan tersebut, apakah asas “nemo judex in causa sua”, tidak dapat juga ditinjau dari asas “asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik” (general principles of good legislation/algemene beginselen van berhoorlij wetgeving)? Kelalaian, apalagi sengaja mengenyampingkan asas-asas tersebut menyebabkan isi suatu undang-undang bertentangan dengan UUD. Kedua, sebagai percobaan, menemukan jawaban terhadap dilema yang disebutkan di atas, izinkan saya mengajak para Yang Mulia untuk mempertimbangkan dasar- dasar pengujian yudisial (judicial review) yang dijalankan di Inggris. Namun, mendahului catatan dasar-dasar pengujian tersebut, sekedar mengingatkan kita semua, pengujian yudisial (judicial review) di Inggris terbatas pada peraturan dan tindakan administrasi, tidak terhadap undang-undang. Di Inggris berlaku prinsip “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” (the statutes are inviolable, de wetten zijn onschenbaar). Walaupun demikian, karena dasar-dasar pengujian tersebut bersifat umum dapat juga diterapkan pada pengujian undang-undang (statute, wet in formele zin). Selain itu, judicial review di Inggris, pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek prosedural (pengujian formal), tetapi menurut hemat saya, dasar-dasar tersebut (dapat) juga diterapkan pada pengujian materil. Di Inggris, seperti dicatat Hilaire Barnett (Constitutional and Administrative Law), ada dua dasar utama pengujian yudisial, yaitu atas dasar: a. breach of statutory requirements (bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur undang-undang) b. reach in an unreasonable manner/disregard of the rules of natural justice (dibentuk dengan cara-cara yang tidak layak/meng-kesampingkan tatanan “natural justice”) Lord Diplock, menjabarkan dasar-dasar di atas menjadi: “illegality, irrationality, procedural impropriety, dan proportionality” (lihat, Barnett) (supra). 133 Dasar-dasar yang dicatat di atas, mudah diterapkan dalam kaitan dengan pengujian formal. Bagaimana dengan pengujian materiil. Sekedar contoh. Apakah dasar “natural justice” tidak dapat diterapkan pada ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, seperti jaminan masa jabatan atau bertentangan dengan “legitimate expectation” yang bersangkutan dengan para hakim. Namun, sebelum menyampaikan catatan atas hal-hal formal yang diajukan Pemohon, saya merasa sangat perlu menyampaikan penggunaan wewenang melakukan perubahan atas suatu undang-undang. Secara formal, pembentuk undang-undang berwenang setiap saat mengubah undang-undang. Walaupun demikian – serupa dengan pembentukan undang-undang baru – perubahan undang-undang harus menaati prinsip-prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan berbagai kepentingan, asas keseimbangan, asas konsistensi, asas persamaan, tidak ada penyalahgunaan wewenang, kepastian hukum, dapat dipercaya, serta motif yang jelas (lihat, Prof. F.C.M.A Michiels, Hoofzaken van het bestuursrecht). Selain berbagai asas di atas, dapat ditambahkan asas-asas seperti transparansi, publikasi, dan akuntabilitas serta hal-hal yang berkaitan dengan tegaknya dan terpeliharanya prinsip-prinsip dasar konstitusi cq. UUD. Salah satu identitas konstitusi cq. UUD adalah mengatur atau memuat ketentuan tentang susunan organisasi negara. Sampai-sampai di suatu masa UUD hanya memuat susunan organisasi negara dan hukum tata negara disebut sebagai hukum tentang organisasi negara atau secara lebih spesifik sebagai “organisasi kekuasaan” (macht organisatie) (Logemann, Staatsrecht van Indonesië). Dalam perkembangan, hukum tata negara tidak hanya ada dalam UUD, tetapi dalam berbagai ketentuan lain, seperti undang-undang. Pada negara-negara demokrasi yang berdasarkan hukum (democracy under the rule of law), berbagai ketentuan hukum, selain mencerminkan keadilan dan kepastian, tidak kurang penting ketentuan hukum harus stabil, lebih-lebih ketentuan hukum yang berkaitan dengan organisasi negara, dan tentang hak dan kewajiban rakyat banyak. Mengapa? Perubahan peraturan perundang-undangan tentang organisasi negara atau ketatanegaraan pada umumnya, senantiasa mempunyai dampak publik yang luas, seperti perubahan susunan organisasi negara, perubahan susunan jabatan dan tata 134 cara pengisian jabatan, perubahan hak dan kewajiban rakyat banyak. Selain berdampak pada tatanan bernegara perubahan peraturan ketatanegaraan (seperti lembaga-lembaga negara), harus tetap menjamin stabilitas terpeliharanya tradisi bernegara yang baik. Selain itu perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh pada “legitimate expectation” rakyat banyak. Atas dasar itu, pada umumnya UUD diklasifikasi sebagai “the rigid constitution” sebagai upaya menjaga kestabilan tatanan penyelenggaraan negara. Hal yang sama semestinya berlaku juga terhadap undang-undang yang mengatur organisasi negara atau undang-undang dibidang ketatanegaraan. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dimuat dalam UUD 1945 Pasal 24C yang kemudian diatur lebih lanjut dalam/oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara adalah salah satu alat perlengkapan organisasi negara RI. Semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi adalah dalam ranah ketatanegaraan, termasuk hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai “constitutional law procedure”. Telah dikemukakan, dalam tradisi demokrasi berdasarkan hukum, kaidah- kaidah ketatanegaraan harus stabil untuk membangun dan menjaga satu tradisi penyelenggaraan negara yang berkelanjutan. Apa yang terjadi dengan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah “perubahan ketiga” atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (undang-undang pertama tentang Mahkamah Konstitusi). Dengan perkataan lain, dalam jangka waktu 17 tahun ada empat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa persoalan hukum cq. persoalan konstitusional melakukan perubahan-perubahan tersebut. Pertama; sebagai undang-undang yang bersifat konstitusional – baik sebagai undang-undang organik maupun karena materi muatannya – semestinya Undang- Undang Mahkamah Konstitusi (demikian pula undang-undang lain yang sejenis), harus berfungsi menjaga kestabilan tatanan konstitusional dan sarana memelihara tradisi bernegara baik yang menyangkut tatanan kelembagaan maupun mekanisme penyelenggaraan negara. 135 Kedua; kestabilan peraturan perundang-undangan konstitusional seperti undang- undang Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan demi menjaga terpeliharanya “legitimate expectation” warga baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kepentingan hukum itu sendiri. Ketiga; Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (sebagai undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman) menyangkut salah satu dasar fundamental negara demokrasi berdasarkan hukum yaitu “kemerdekaan kekuasaan kehakiman”. Praktik acapkali mengubah undang-undang kekuasaan kehakiman seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat langsung atau tidak langsung sebagai suatu bentuk intervensi atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berbagai perubahan itu dapat bentuk “politicking”, “politisasi” atas kekuasaan kehakiman. Untuk menghindari hal- hal semacam ini, ada dua praktik atau kelaziman yaitu: (1) Berbagai obyek yang secara langsung bertalian dengan jaminan/perlindungan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, seperti tata cara pengangkatan, tata cara memberhentikan, atau masa jabatan dibanyak negara diatur dalam UUD. (2) Kalaupun diatur dalam undang-undang, pembentuk undang-undang menjalankan praktik “menahan diri” atau “self restraint” (self-forbearance). Perubahan hanya dilakukan atas dasar pengkajian yang mendalam yang biasanya mengikutsertakan para ahli atau praktisi berpengalaman, bahkan suatu panitia negara (staatscommissie). Bagaimana dengan permohonan Pemohon yang berpendapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tidak dibentuk menurut atau berdasarkan tata cara yang benar, baik ditinjau dari ketentuan yang berlaku maupun tata cara membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Pertama; Pemohon mempersoalkan, penyusun RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak mengikuti tata cara mempersiapan suatu rancangan undang-undang yang baik, seperti pengkajian dan diumumkan kepada publik (publikasi). Pengkajian secara komprehensif dan mendalam sangat penting – tidak cukup hanya ada proses harmonisasi, dan itupun dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat – karena – seperti telah dikemukakan – RUU tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tergolong sebagai 136 undang-undang yang bersifat konstitusional dan perubahannya dapat menyentuh – antara lain – prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdampak terhadap tatanan penyelenggaraan negara dan hak-hak konstitusional rakyat di bidang peradilan konstitusional yang dijalankan Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang lazim dijalankan untuk menjamin agar penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang baik adalah publikasi sebagai suatu bentuk transparansi, dan transparansi merupakan bentuk akuntabilitas. Atas dasar hal tersebut, pada negara-negara demokrasi berdasarkan hukum, setiap rancangan undang-undang harus dimuat dalam jurnal badan perwakilan untuk diketahui umum. Kedua; Pemohon mempersoalkan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat (dan Pemerintah) membahas RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertutup. Mengapa hal ini secara formal dipandang bertentangan dengan UUD atau prinsip konstitusi yang dimuat dalam UUD? Dalam negara demokrasi, undang-undang adalah perwujudan “general will” atau “volonté générale” (Rousseau). Salah satu aspek cara mewujudkan “general will” adalah asas “openess” (keterbukaan). Berdasarkan asas-asas tersebut, pembahasan secara tertutup RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip “openess” sebagai cara menjamin perwujudan “general will”. Dalam “general will” terkandung pula makna hak partisipasi sebagai wujud demokrasi. Baik proses penyusunan yang tidak transparan maupun pembahasan dalam sidang tertutup, bersentuhan langsung dengan hak-hak publik – antara lain: hak atas informasi (the right of information), hak untuk didengar (the right to be heard), hak partisipasi (the right of participation), serta hak untuk mengetahui (the right to know). Ketiga; Pemohon juga mempersoalkan perubahan syarat usia pengangkatan, masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi. Dimana letak persoalan formal ketentuan ini. Bukankah hal tersebut masuk wilayah pengujian secara materiil? Telah dikemukakan, pada berbagai negara, hal yang bertalian dengan pengangkatan dan memberhentikan hakim, masa jabatan hakim adalah materi muatan yang diatur dalam UUD, tidak oleh undang-undang. Di satu pihak sebagai cara 137 menguatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di pihak lain untuk mencegah pembentuk undang-undang melakukan politisasi (politicking) terhadap kekuasaan kehakiman. Sekalipun hal tersebut diatur dalam undang-undang – seperti telah diutarakan, pembentuk undang-undang berusaha menghindari dengan semacam “menahan diri” (self forbearance) atau “self restraint” atau dengan kehati-hatian yang dalam apabila akan melakukan perubahan. Praktik “self forbearance” atau “self restraint” dan “kehati-hatian yang dalam” ini merupakan segi-segi formal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang. Sebenarnya, hal-hal yang dipersoalkan Pemohon: cq. persoalan pertama, kedua, dan ketiga (supra), telah tertuang dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (general principles of good legislation); bahkan dalam asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (general principles of good administration). Seandainya tata cara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan (rules) tersebut dijalankan niscaya tidak perlu ada perkara ini. Sayangnya pembentuk undang-undang lebih mengedepankan obyek yang diinginkan dan kurang memerhatikan cara-cara yang sudah ditentukan dalam menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, izinkan saya mencatat. Jonathan Herring (Legal Ethics) mengenai hubungan antara “rules” (ketentuan normatif dan asas-asas hukum) dan “etik”. Menurut Jonathan Herring, salah satu sendi etik adalah “follow the rules” (taat pada ketentuan-ketentuan, baik berupa ketentuan normatif maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik). Secara sederhana, dapat diungkapkan, “follow the rules” merupakan suatu bentuk menjunjung tinggi etik. SAKSI PARA PEMOHON Muhammad Ichsan Mendasarkan pemantuan berdasarkan tahapan-tahapan yang ada dan apa yang dikemukakan oleh DPR RI melalui website. Pemantuan pada tahap penyusunan, DPR RI telah mem-publish pada tanggal 3 Februari 2020. RUU ini diusulkan oleh anggota atas nama Supratman Andi Agtas dengan menyertakan draf 138 RUU, naskah akademik (sumber: halaman sistem informasi legislasi yang khusus untuk pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, apa yang kami temukan pada balon awal yang berjudul, RUU usulan komisi dan anggota badan legislasi. Dokumen yang disediakan draf NA dan draf RUU. Begitu di akses, tangkapan layarnya tertulis. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas undang- undang.” Begitu juga apa yang kami temukan pada draf RUU. Kelengkapan dokumen pada penyusunan. Selanjutnya pemantauan kami pada tahapan harmonisasi. Harmonisasi dilaksanakan oleh badan legislasi, ada tiga rapat yang kami dapatkan. Pertama, rapat badan legislasi. Dokumen yang kami pantau, laporan singkat ada. Risalah rapat tidak dipublikasikan. Catatan rapat dipublikasikan. Untuk 19 Februari 2020, laporan singkatnya ada, risalah rapat tidak kami temukan sama sekali, juga ada catatan rapatnya. Untuk rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan menjadi usul DPR RI, ditemukan risalah rapat dan juga pandangan fraksi. Namun, tidak ditemukan adanya draf RUU dan draf naskah akademik yang dimaksud, berikut lampirannya. Begitu diakses, yang keluar adalah halaman tidak ditemukan. Artinya, dokumen tidak dapat diakses, tangkapan layar draf naskah akademik dan juga tangkapan layar draf RUU. Selain itu, pada pelaksanaan dua kali rapat oleh badan legislasi, tidak ditemukan adanya siaran langsung ataupun siaran ulang di halaman resmi YouTube DPR RI maupun badan legislasi. Kami hanya menemukan siaran ulang rapat paripurna yang diadakan pada 2 April 2020. Selanjutnya berdasarkan pemantauan pada tahap pembicaraan tingkat I, ada total enam rapat yang kami temukan. Semua dilaksanakan oleh Komisi III. Dari enam rapat, empat di antaranya bersifat terbuka dan dua di antaranya bersifat tertutup. Untuk dokumen sendiri, keseluruhan rapat, keenam rapat ini tidak menyertakan risalah rapatnya dan juga tidak ada catatan rapatnya. Hanya satu rapat yang tidak ditemukan laporan singkatnya, yaitu rapat kerja pada tanggal 31 Agustus 2020. Begitu ditelusuri ulang, siaran langsung maupun siaran ulangnya hanya dua rapat yang tersedia di halaman resmi YouTube DPR RI, rapat pada tanggal 24 Agustus 2020 dan juga rapat pada tanggal 31 Agustus 2020. Berikut lampiran laporan singkat dari rapat yang bersifat tertutup. Ini adalah tangkapan layar laporan singkat rapat tertutup, 23 Agustus 2020 dengan agenda Pembahasan Draf 139 Inventarisasi Masalah. Jadi pada Bab ke-II yang berisikan pokok-pokok pembahasan diganti menjadi rapat dilaksanakan secara tertutup, begitu juga dengan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2020. Pemantauan terakhir, pemantauan pada tahap pembicaraan tingkat II rapat paripurna, pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ditemukan sejumlah dokumen seperti adanya risalah rapat dan laporan fraksi. Namun, pada halaman sileg, tidak dapat diakses atau tidak ditemukan draf RUU dan draf naskah akademik final yang dibawa ke rapat paripurna. Sedangkan untuk publikasi ulang, ditemukan di halaman YouTube resmi DPR RI. Dari total 141 dokumen laporan singkat yang berhasil dikumpulkan dari website DPR RI, tidak ditemukan adanya rapat-rapat yang mengundang masyarakat ataupun ahli yang berkaitan dengan pandangannya berkaitan dengan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keterangan saksi diatas, selengkapnya sebagaimana termuat dalam paparan power point berikut ini: 140 141 142 143 144 145 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Agustus 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2021, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU A QUO YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 A. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA FORMIL 1. Pada intinya Pemohon perkara 90 berpendapat UU MK Perubahan Ketiga sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) dengan alasan: a. Naskah akademik UU MK Perubahan Ketiga hanya berisi 4 bab sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan Lampiran I UU 12/2011 146 sehingga tahap penyusunan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran prosedur dalam Pasal 44 UU 12/2011 dan dapat dinyatakan cacat formil; b. Adanya pelanggaran asas keterbukaan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, dan pembentukan UU MK Perubahan Ketiga melanggar tahapan pembentukan undang-undang yang berupa tidak terdaftarnya perubahan UU MK Perubahan Ketiga dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020; c. Tahap pembahasan berupa pembahasan dan pengesahan revisi undang-undang yang sangat cepat sehingga prosedur-prosedur pembentukan undang-undang diabaikan dan semua upaya pembahasan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya untuk penyelundupan pasal dengan cara yang ilegal (vide Perbaikan Permohonan Perkara 90 hlm. 25-31); dan d. Naskah akademik sulit untuk diakses. 2. Dalam pengujian formil para Pemohon Perkara 100 mendalilkan: Bahwa adanya pelanggaran konstitusional atas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga yang berupa: a. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; b. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; c. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; d. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; e. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi Covid-19; dan f. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100 hlm. 5). B. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA MATERIIL 147 1. Pemohon perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 4). 2. Pemohon perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 5). 3. Para Pemohon perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK (hlm. 5) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12-13). Adapun isi ketentuan dalam UU MK dan UU MK Perubahan Ketiga yang diajukan pengujian tersebut berketentuan sebagai berikut:  Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU MK Perubahan Ketiga (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. … c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.  Pasal 18 ayat (1) UU MK Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 148  Penjelasan Pasal 19 UU MK Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.  Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.  Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga Dihapus.  Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK Perubahan Ketiga Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. …; b. …; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. …  Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. …; atau b. dihapus.  Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) … (2) Dihapus.  Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 149 b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Bahwa ketentuan UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian UU a quo adalah:  Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 (1) ... (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.  Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.  Pasal 27 ayat (1) dan (3) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) ... (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.  Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) ... 150 (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.  Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.  Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah sebagai berikut:  Dalam Perkara 100 1. Dalam pengujian materiil para Pemohon perkara 100 mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan yang mengakibatkan limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul, penafsiran konstitusional sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta penjelasannya serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga, penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c, hapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga dan Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga (vide Perbaikan Permohonan hal. 5 angka 9). 2. Bahwa para Pemohon perkara 100 mendalilkan keberlakuan UU MK Perubahan Ketiga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon perkara 100 karena sifat undang-undang a quo yang universal dan berdampak luas bagi publik. Sehingga tidak hanya berdampak pada hakim konstitusi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal MK atau pihak-pihak yang mencalonkan diri menjadi hakim 151 konstitusi melainkan berkaitan dengan fungsi MK yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7 angka 19). Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:  Dalam Perkara 100 a. Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selama penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); b. Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 152 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku Kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU SETIDAK-TIDAKNYA; c. Dalam Pokok perkara pengujian materiil 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 153 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa “…diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga orang oleh Presiden …” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari Lembaga dan profesi dari masing-masing Lembaga. Akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi; 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran 154 Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa “calon hakim konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi; 6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “…diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang…” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”; 7. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang kata “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, a. objektif adalah lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk melakukan fit and proper test dan penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur 155 mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli; b. akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi oleh panel ahli. c. transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan d. terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli. 8. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun; 9. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang 156 yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; 10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “…berdasarkan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”; 11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” 12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 157 Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil dan Secara Materiil Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Selain itu, dalam pengujian secara materiil, perlu dibuktikan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, dan 158 Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. Dalam hal ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo secara formil maupun secara materiil. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks MK sebagai the soul interpreter and the guardian of the constitution mutlak perlu dilakukan/diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal. 2. Bahwa MK adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK. Dengan demikian, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. 3. Bahwa UU MK merupakan ketentuan organik dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 159 oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4. Bahwa MK yang menjalankan kekuasaan yudikatif bersama-sama Mahkamah Agung harus dijaga marwah dan martabatnya sebagai bagian dari menjaga negara hukum, yang oleh karenanya revisi UU MK dimaksudkan selain sebagai tindak lanjut dari putusan-putusan MK juga sebagai bagian untuk lebih menguatkan dan memuliakan kedudukan MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan bermartabat. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. KETERANGAN DPR TERHADAP PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON PERKARA 100 Bahwa para Pemohon perkara 100 dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan UU MK Perubahan Ketiga dan meminta pemberlakuan kembali UU MK sebagaimana diubah dengan UU MK Perubahan Pertama (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100, hal. 72, petitum dalam provisi). Terhadap permohonan provisi dari para Pemohon perkara 100, DPR berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (vide Pasal 58 UU MK). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 160 pernah mengabulkan permohonan provisi para Pemohon perkara tersebut untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistik yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara a quo DPR berpandangan bahwa MK tidak dapat mengabulkan permohonan provisi para Pemohon perkara 100 karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon perkara 100. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon perkara 100. 2. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL a. Terkait Dengan Dalil Para Pemohon Yang Menyatakan Tahap Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga Cacat Formil 1) RUU MK adalah RUU Kumulatif Terbuka Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi a) Bahwa proses pembentukan RUU MK telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. RUU MK dalam prolegnas prioritas tahun 2020 merupakan RUU yang termasuk dalam kategori daftar RUU Kumulatif Terbuka, yang pada Nomor 2 yakni daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020, halaman 9 (vide Lampiran 11). b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan bahwa prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan prolegnas 161 dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011: “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan mahkamah konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.” c) Bahwa dalam tahap perencanaan, Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan atas berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU MK sebagai daftar kumulatif terbuka, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 dan juga dua Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait yang kemudian juga menjadi referensi dalam pembahasan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011. d) Seluruh materi muatan Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan kepada hasil putusan MK baik yang secara eksplisit disebutkan dalam putusan MK maupun yang merupakan konsekuensi adanya putusan MK yang kait-berkait antara satu norma dengan norma lainnya, yang apabila terdapat perubahan suatu norma maka dapat berdampak pada norma lainnya dalam undang-undang tersebut karena dalam suatu undang-undang harus terdapat sinkronisasi jalinan norma sebagai satu keutuhan undang-undang. Tidak ada satu pun pasal atau norma yang melebihi pertimbangan hukum putusan MK, tidak ada pula revisi yang tidak berkaitan dengan putusan MK seperti yang didalilkan Pemohon mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam 162 Revisi UU MK dan kaitannya dengan putusan-putusan MK tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian keterangan terhadap pengujian materiil. e) Dengan demikian, dalil Pemohon 90 dan dalil Pemohon 100 yang menyatakan bahwa Revisi UU MK Perubahan Ketiga tidak terdapat dalam Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum adalah tidak tepat, tidak berdasar fakta, dan tidak beralasan hukum. f) Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa RUU yang masuk Daftar Kumulatif Terbuka harus memenuhi syarat carry over. Berdasarkan uraian di atas, status resmi RUU MK Perubahan Ketiga adalah RUU Kumulatif Terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK. Sedangkan syarat sebuah rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas sebagai status RUU operan atau carry over adalah rancangan undang- undang tersebut telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya (vide Pasal 71A UU 12/2011). Oleh karena itu, dalil para Pemohon Perkara 100 yang mengaitkan syarat carry over pada RUU Kumulatif Terbuka tidak relevan dan tidak berdasar. g) Bahwa RUU MK Perubahan Ketiga juga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan RUU berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usulan RUU telah disertai Naskah Akademik yang substansinya telah memuat alasan- alasan diajukannya RUU MK Perubahan Ketiga yang didasarkan pada kajian, evaluasi, dan analisis karena adanya putusan MK disertai uraian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta materi RUU yang diajukan. Naskah Akademik ini menjadi syarat bagi pengusulnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan diusulkannya RUU oleh pengusul. Karena maksud pengusulan RUU ini adalah sebagai akibat dari putusan MK, 163 maka yang menjadi pembahasan dalam Naskah Akademik adalah tindak lanjut pengaturan pasca putusan MK, lain jika RUU yang diajukan bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang memuat hal-hal baru yang tidak berkait dengan putusan MK. Dalam tahapan berikutnya Naskah Akademik ini diperdalam dan dikaji bersama untuk menguatkan substansi RUU yang hendak dibahas selanjutnya. h) RUU MK Perubahan Ketiga ini telah disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang meliputi asas: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan. Seluruh asas tersebut dapat diuji dan diperiksa lebih jauh dalam UU in casu oleh Mahkamah Yang Mulia baik dalam hal proses formilnya maupun dalam hal substansi materiil yang menjadi materi muatan UU a quo. Oleh sebab itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan Naskah Akademik dan menyatakan tidak terpenuhinya asas-asas perundang- undangan dalam pengajuan RUU MK Perubahan Ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. 2) Rangkaian Proses Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi Prosedur Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga in casu telah memenuhi seluruh tahapan yang diatur UU 12/2011 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga ini dimulai sejak tahapan perencanaan, sebagaimana telah diuraikan sebelum bahwa RUU 164 MK Perubahan Ketiga ini masuk dalam Prolegnas Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan status RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK. Sejak awal pada rapat-rapat pembahasan penyusunan Prolegnas Tahun 2020- 2024 di Badan Legislasi (Baleg) yang dilakukan secara terbuka usulan RUU MK telah direncanakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024. a) Tahap Perencanaan  Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak 30 Oktober 2019 dengan Baleg DPR mengirimkan surat kepada komisi dan fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Selain kepada komisi dan fraksi, Baleg DPR juga menerima usulan RUU yang diajukan oleh anggota DPR dan masyarakat. Untuk itu Baleg juga menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dan mendengarkan masukan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, International Criminal Justice Reform, Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi Indonesia, Imparsial, Forum Zakat, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain.  Pada tanggal 4 dan 5 Desember, Panitia Kerja Baleg DPR melakukan finalisasi terhadap proses penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja Baleg dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dengan DPD RI yang diwakili Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019.  Hal-hal yang disepakati dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut: 165 1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU sebagaimana terlampir: 2. Terdapat 4 (empat) RUU carry over dengan rincian sebagai berikut: a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan b. 1 (satu) RUU usulan DPR, yaitu RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Terdapat 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu: a. RUU tentang Perkoperasian; b. RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU. Dengan catatan: a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2020 dan masuk long list atas usulan dari Menteri Keuangan; b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi Prioritas usulan dari Komisi XI DPR RI; c. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU Tahun 2020 dan menjadi long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; d. RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang 166 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka; dan e. Pembahasan RUU tentang Pertambangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.  Keseluruhan proses penyusunan hingga hasil Rapat Kerja Baleg DPR– Menkumham – DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2019, termasuk poin 3 huruf c dari kesimpulan rapat kerja yang mencantumkan UU Mahkamah Konstitusi sebagai satu dari tiga RUU yang masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka.  Hasil Paripurna tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui hasil Prolegnas Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Sementara Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dibahas ulang dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menkumham dan DPD RI pada 16 Januari 2020 dan menghasilkan beberapa revisi terhadap hasil raker sebelumnya, yakni dalam hal masuknya RUU Badan Keamanan Laut dan keluarnya RUU Komisi Yudisial dari daftar prioritas. Kemudian RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan Komisi X DPR menjadi usulan Pemerintah. Lalu RUU TNI yang awalnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR. Sementara jumlah RUU prioritas tetap 50 seperti hasil Raker sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2019 dan tidak ada perubahan atas RUU lain termasuk terhadap RUU 167 Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Hasil Raker tanggal 16 Januari 2020 ini kemudian disampaikan dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sejak dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU MK telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Kami sangat menyayangkan atas digaungkannya informasi yang tidak benar bahwa RUU MK tidak ada dalam Prolegnas Prioritas oleh beberapa pihak tanpa melakukan penelusuran fakta dan data bahkan menjadi dalil dalam persidangan ini. Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi keliru. b) Tahap Penyusunan  Selanjutnya dalam tahap penyusunan, Naskah Akademik dan Draft usulan RUU yang diajukan anggota DPR kepada Baleg sebagai RUU Kumulatif Terbuka dijadwalkan untuk dilakukan rapat untuk membahas draft RUU. Pada tanggal 13 Februari 2020 diselenggarakan Rapat Baleg mendengarkan penjelasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dalam rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 13, Laporan Singkat Rapat Baleg 13 Februari 2020). Dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Februari 2020 dengan sifat tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian Tim Ahli atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 168 konsepsi RUU MK Perubahan Ketiga (vide Lampiran 15 Laporan Singkat Rapat Panja Baleg 19 Februari 2020). Setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan Baleg atas hasil harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi usulan RUU MK Perubahan Ketiga dalam rapat terbuka. Pada tanggal 2 April 2020, RUU MK Perubahan Ketiga disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI. c) Tahap Pembahasan  Pada tanggal 11 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Presiden (Surpres) penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU MK Perubahan Ketiga kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor R- 27/Pres/06/2020. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 15 Juli 2020, Pimpinan DPR menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga melalui surat Pimpinan DPR RI perihal Penugasan untuk membahas RUU tertanggal 20 Juli 2020.  Pada tanggal 24 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan perwakilan Menteri Keuangan dalam rapat terbuka dengan agenda penjelasan Pimpinan Komisi III tentang RUU MK Perubahan Ketiga, Pandangan Pemerintah, serta pembahasan dan rencana kerja pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga. Kemudian tanggal 25 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja kembali dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan pembahasan DIM. 169 Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK Perubahan Ketiga bersama Pemerintah membahas DIM dengan sifat rapat tertutup dengan mengundang dan mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia, berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup dengan laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.  Pada tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan dengan agenda Laporan Ketua Panja Mengenai Hasil Pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pemerintah Terhadap RUU MK Perubahan Ketiga, dan Penandatanganan Naskah RUU MK Perubahan Ketiga. d) Tahap Pengesahan atau Penetapan Dalam tahap pengesahan atau penetapan, pada rapat paripurna yang berlangsung terbuka tanggal 1 September 2020, hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan kemudian disetujui menjadi UU oleh para anggota DPR. Tahapan berikutnya yakni tahapan pengundangan yaitu dengan pengesahan tanggal 28 September 2020 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal 9 September 2020 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2020, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Bahwa dari uraian rangkaian proses di atas, pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat, prosedur, dan asas-asas yang berlaku. Tahapan proses berlangsung sejak perencanaan saat penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 pada Desember 2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada 170 Januari 2020, tahapan penyusunan sejak Februari 2020 hingga April 2020 serta tahapan pembahasan sejak surat Presiden bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan dan pengundangan pada bulan September 2020. Bahwa tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 adalah waktu yang cukup dan wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Sejak disetujui menjadi RUU usulan DPR pada rapat paripurna DPR pada 2 April 2020, draft RUU MK Perubahan Ketiga yang akan dibahas dapat diakses publik dan dapat diberi masukan. Masukan dalam bentuk kritik juga diberikan terhadap draft tersebut sejak bulan April 2020 termasuk diskusi Webinar yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) tanggal 13 April 2020 terhadap draft RUU MK Perubahan Ketiga. Oleh organisasi tempat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III Perkara 100 yakni KoDe Inisiatif, draft RUU MK dan Naskah Akademik juga dimuat pada website KoDe Inisiatif sejak 8 Mei 2020. Kritik dan masukan yang diberikan selama rentang waktu tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 tentu menjadi bahan masukan bagi DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun kritik dan masukan yang diberikan juga mesti dikaji argumentasinya apakah berdasar dan memiliki alasan hukum ataukah argumentasi yang didasarkan pada asumsi ataupun dugaan. Contohnya kritik terhadap proses mengenai asumsi bahwa RUU MK tidak terdapat di prolegnas dan muncul tiba-tiba sehingga dituduh adanya penyelundupan hukum, faktanya dalam kesimpulan rapat kerja Baleg DPR dengan Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2019 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa RUU MK masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka dan pada Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 ditegaskan status RUU MK dalam prolegnas 171 sebagaimana diuraikan di atas. Demikian pula kritik yang mengatakan proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga tidak transparan dan tidak partisipatif, faktanya draft RUU dan Naskah Akademik dapat diakses dan menjadi bahan diskusi publik sehingga sebenarnya masukan selalu terbuka untuk diberikan jika memiliki argumentasi yang berlandaskan fakta, data, dan konsep yang jelas. Begitu pula halnya dengan kritik terhadap substansi seperti asumsi bahwa terdapat materi muatan yang melebihi atau di luar putusan MK, tentu akan bermanfaat jika memiliki argumentasi yang kuat tetapi sebaliknya jika hanya berdasar asumsi yang tidak didukung pemahaman mendalam mengenai utusan MK sulit untuk dijadikan dasar kebijakan. 3) Para Pemohon mendalilkan UU MK Perubahan Ketiga didasarkan pada dasar hukum yang tidak valid, karena UU MK Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100 hal. 47-48, Nomor 122-125). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR mengemukakan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa undang-undang dibentuk oleh pembentuk undang- undang berdasarkan dasar hukum yang ada pada konsiderans menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu:  Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 172  Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.  Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. b) Bahwa terkait dengan judul UU a quo yang pada intinya dinyatakan sebagai UU MK Perubahan Ketiga, berdasarkan Lampiran No. II, Bagian a, Judul, No. 7, UU 12/2011 menyatakan bahwa: “Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya”. Bahwa penamaan judul UU MK Perubahan Ketiga telah sesuai dengan teknik legal drafting karena meskipun UU MK Perubahan Kedua telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, namun selama kurun waktu ketika UU Perubahan Kedua itu mulai diundangkan sampai dengan dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pernah berlaku sebagai undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga secara administratif tetap tercatat sebagai perubahan kedua UU MK. Oleh karena itu UU a quo diberikan judul oleh pembentuk undang-undang sebagai UU MK Perubahan Ketiga, dan selain itu, validitas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga tidak didasarkan pada judul undang-undang. 173 Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, maka proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para Pemohon atas pengujian formil UU MK Perubahan Ketiga in casu tidak beralasan hukum. 3. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL a. Penjelasan atas Materi Muatan UU MK Perubahan Ketiga dan Kaitannya dengan Putusan MK Bahwa keterangan DPR pada bagian pengujian materiil ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian pengujian formil. Sebagaimana dijelaskan pada Keterangan DPR pada bagian pengujian formil, RUU MK Perubahan Ketiga ini termasuk ke dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas, yakni RUU yang disusun sebagai tindak lanjut dari putusan MK. UU MK Perubahan Ketiga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penamaan Perubahan Ketiga tersebut karena mengacu kepada historisitas perjalanan perubahan UU yakni telah mengalami tiga kali perubahan, meskipun pada perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah dibatalkan MK secara keseluruhan. UU MK Perubahan Ketiga terdiri dari 15 poin perubahan, yang terdiri dari 13 pasal dan 2 bagian pada judul bab, serta perubahan terhadap 28 norma/judul bab yang terdiri dari 26 norma 174 pasal/ayat/huruf dan 2 judul bagian bab, dalam bentuk perubahan berupa dihapus atau diubah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1. No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan 1 Pasal 4 Pasal 4 ayat (3) Diubah Pasal 4 ayat (4f) Dihapus Pasal 4 ayat (4g) Dihapus Pasal 4 ayat (4h) Dihapus 2 Pasal 7A Pasal 7A ayat (1) Diubah 3 Pasal 15 Pasal 15 ayat (2) huruf b Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf h Diubah 4 Pasal 20 Pasal 20 ayat (2) Diubah 5 Judul Bab IV Judul Bagian Kedua Bab IV Dihapus 6 Pasal 22 Pasal 22 Dihapus 7 Judul Bab IV Judul Bagian Ketiga Bab IV Diubah 8 Pasal 23 Pasal 23 ayat (1) huruf d Dihapus 9 Pasal 26 Pasal 26 ayat (1) huruf b Dihapus Pasal 26 ayat (5) Dihapus 10 Pasal 27A Pasal 27A ayat (2) huruf c Diubah Pasal 27A ayat (2) huruf d Dihapus Pasal 27A ayat (2) huruf e Dihapus Pasal 27A ayat (3) Dihapus Pasal 27A ayat (4) Dihapus Pasal 27A ayat (5) Dihapus Pasal 27A ayat (6) Dihapus 11 Pasal 45A Pasal 45A Dihapus 12 Pasal 50A Pasal 50A Dihapus 13 Pasal 57 Pasal 57 ayat (2a) Dihapus Penjelasan Pasal 57 ayat (3) Diubah 175 No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan 14 Pasal 59 Pasal 59 ayat (2) Dihapus 15 Pasal 87 Pasal 87 Diubah Jumlah 28 norma/judul Bab 18 Dihapus 10 Diubah Sebagai RUU Kumulatif Terbuka, RUU MK Perubahan Ketiga merupakan tindak lanjut dan merujuk pada putusan-putusan MK. Terdapat 6 putusan MK yang dirujuk yakni:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi UU MK;  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h; Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 50A; Pasal 59 ayat (2); Pasal 87; sehingga terdapat pasal yang dihapus, terdapat pasal yang dilakukan perubahan dan terdapat pasal yang harus dilakukan penyesuaian setelah perubahan;  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011 yang membatalkan frasa “dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8 Tahun 2011;  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”, sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi Putusan MK; 176  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”, sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK;  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Tabel 2. No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 1 Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. (Hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 8/2011 dengan merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 dan perbandingan dengan praktik lembaga lain) 2 Pasal 4 (4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. (4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 (4f) dihapus. (4g) dihapus. (4h) dihapus. 177 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK (4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011) 3 Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua tahun) bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti). 4 Pasal 15 (2) … (3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; c. …; d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; Pasal 15 (2) …; (3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; (Tindak lanjut Amar Putusan MK No. 68/PUU-IX/2011) c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; (Open legal policy merujuk kepada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] 178 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK e. …; f. …; g. …; h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dengan Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai desain pelaksanaan batas usia calon Hakim Konstitusi saat pengangkatan pertama dan Hakim Konstitusi yang diangkat kembali sehubungan dengan adanya usia pensiun 70 tahun) e. …; f. …; g. …; h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. (Tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara”, kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung. 5 Bab IV Bagian Kedua Masa Jabatan Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22) 6 Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 22 Dihapus. (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d dikaitkan dengan usia pensiun 70 tahun pada Pasal 179 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 23 ayat (1) huruf c dan merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68- 69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013) 7 Bagian Ketiga Pemberhentian Diubah: Bagian Kedua Pemberhentian (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22 dan dihapusnya judul Bagian Kesatu pada Bab IV) 8 Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. ...; b. ...; c. ...; d. dihapus; atau (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi dihapusnya Pasal 22 dan diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d serta merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013) e. .... 9 Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 180 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. (2) …; (3) …; (4) …; (5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. ...; atau b. dihapus. (2) …; (3) …; (4) …; (5) Dihapus. (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi) 10 Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung. Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. ...; b. ...; c. d. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; e. Dihapus; f. Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, namun karena jumlahnya tidak ganjil perlu 181 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan. (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian. (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. ditambah 1 unsur lagi dari akademisi) (3) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (4) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (5) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (6) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 13 Pasal 45A Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon atau melebihi permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan. Pasal 45A Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 14 Pasal 50A Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal 50A Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 15 Pasal 57 Pasal 57 182 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2a) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 16 Pasal 59 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. (2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 (1) ... (2) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 17 Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 183 No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Keterkaitan Dengan Putusan MK b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. (Menyesuaikan Pertimbangan Hukum paragraf [3.11] angka 10 halaman 76-79 dan Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 serta sebagai konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi dan diubahnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 15 ayat 2 huruf d serta dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (5)) b. Penjelasan atas Materi Muatan yang Dihapus, Diperbaiki, dan Dilakukan Perubahan atau Penyesuaian Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka perubahan terhadap UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011) yang merujuk pada putusan MK dilakukan dengan bentuk penghapusan dan/atau perbaikan/reformulasi atau penambahan dan penyesuaian. Beberapa materi pokok revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1) Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan 184 hukum mengikat, sehingga dalam revisi UU MK pasal-pasal tersebut dihapus. Dalam pertimbangan hukumnya, selain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan masa jabatan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut tidak menghambat kinerja Mahkamah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal masa jabatan pimpinan lembaga, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang mengambil kebijakan untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari yang awalnya 2,5 tahun demi mendukung optimalisasi kinerja MK. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti- bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan 185 berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 186 (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 2) Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Materi muatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 Pasal 7A dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Karena itu dalam revisi UU MK, Pasal 7A ayat (1) diubah mengikuti isi putusan MK dan ayat (2)-nya menyesuaikan dengan menekankan pada tugas teknis Kepaniteraan. 3) Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan mengenai syarat usia minimal Hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama”. Dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan bahwa meskipun merupakan kebijakan hukum terbuka namun jika tidak dapat dilaksanakan maka menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Oleh MK alasan tersebut dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan sementara di sisi lain terdapat Pasal 23 ayat (1) huruf c yang mengatur batas usia hakim konstitusi 70 tahun. Setelah melakukan pembahasan maka DPR dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan usia pensiun 70 tahun, dan menjadikan usia purna bakti ini sebagai 187 batas masa jabatan hakim Konstitusi. Karena itulah maka dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan melakukan kalkulasi ideal terhadap usia minimum dikaitkan dengan masa jabatan dan pertimbangan pengalaman serta karier khususnya dari kalangan hakim, maka disepakati batas usia minimum adalah 55 tahun. Pilihan kebijakan ini didasarkan atas landasan berpikir untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi adalah negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga segala pengabdiannya akan diberikan sepenuh-penuhnya bagi MK hingga berakhir di usia purna bakti. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 juga telah membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara” sehingga dalam Revisi UU MK frasa ini dihapuskan dan kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung yang dibuat terbuka baik untuk Hakim Tinggi maupun Hakim Agung yang sedang menjabat. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau 188 aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 189 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; Berikut Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013: [3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. 190 Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan; [3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya; Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK; 191 Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK; Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum. 4) Mengenai asas dalam tata cara seleksi hakim konstitusi Bahwa meskipun mengenai materi muatan ini tidak terdapat Putusan MK yang memutus diubah, namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperbaiki kualitas proses pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi maka pada Pasal 20 ayat (2) ditambahkan asasnya yakni asas transparan dan terbuka. 192 5) Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Materi muatan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b yang dalam revisi UU MK dihapus. Hal ini merupakan konsekuensi atas pilihan kebijakan perubahan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi dan konsekuensi perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dikutip di atas, Pasal 22 UU MK tentang masa jabatan Hakim Konstitusi dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK tentang usia pensiun 70 tahun bagi Hakim Konstitusi, memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tentang batas usia calon Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan skema masa jabatan Hakim Konstitusi dan sistem pemilihan Hakim Konstitusi terutama bagi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali setelah menjabat yang berbeda dengan calon Hakim Konstitusi yang dipilih untuk pengangkatan pertama. Dengan pertimbangan ingin menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi, maka perubahan dilakukan untuk skema masa pengabdian ini yakni pengabdian dimulai sejak terpilih hingga berakhir pada usia 70 tahun yang dianggap sebagai usia pensiun. Untuk itulah maka dilakukan perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK agar usia minimal seorang calon Hakim Konstitusi ideal dengan rentang waktu masa pengabdian yang ideal, kemudian dengan pasal-pasal yang mengatur tentang masa jabatan 5 tahunan yang telah diubah menjadi pengabdian hingga usia 70 tahun, yakni Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dihapus. 6) Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Materi muatan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2) huruf c, 193 huruf d, dan huruf e, serta Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu Pasal 27A ayat (2) huruf c dilakukan perubahan, unsur Pemerintah dan DPR tetap dihapuskan namun diisi oleh unsur akademisi agar memenuhi jumlah ganjil. Sementara Pasal 27A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) dihapuskan dalam di dalam revisi UU MK sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. 7) Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK Materi muatan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a), sehingga dilakukan perubahan dengan menghapus kedua pasal tersebut. 8) Mengenai tindak lanjut Putusan MK Materi muatan ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pasal 50A dan Pasal 59 ayat (2) sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menghapus pasal tersebut. 9) Mengenai ketentuan peralihan Materi muatan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan peralihan pada Pasal 87 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada pasal-pasal sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah menjelaskan bahwa alasan dibatalkannya Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 adalah menurut Mahkamah Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 a quo justru 194 mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Mahkamah mengingatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 121/PUU- VII/2009, pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, ketentuan peralihan yang memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, maka dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan Pasal 87 dalam UU Nomor 8 Tahun 2011, kemudian dimuat ketentuan baru yang mengatur Aturan Peralihan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK tersebut sehingga rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 195 Rumusan tersebut berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. Untuk rumusan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga, adanya norma “selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun” adalah untuk memberikan keseimbangan waktu pengabdian bagi Hakim Konstitusi karena menurut UU ini jika terdapat seorang Hakim Konstitusi yang diangkat sejak usia 55 tahun sebagaimana dengan syarat usia paling rendah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK maka yang bersangkutan akan menjabat paling lama hingga 15 tahun. c. Pandangan DPR Terkait Dengan Dalil Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Pemohon Perkara 100 Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal sebagai berikut:  Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.  Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.  Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:  Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga; 196  Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;  Penjelasan Pasal 19 UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 20 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;  Pasal 20 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003;  Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga;  Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga. Selain keterangan mengenai materi muatan UU MK Perubahan Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, DPR perlu menambahkan keterangan untuk menanggapi dalil-dalil permohonan dan petitum para Pemohon agar para Pemohon mendapatkan informasi yang utuh dan benar sehingga dapat memahami keseluruhan revisi UU MK dalam UU MK Perubahan Ketiga. 1) Mengenai dalil dan Petitum Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga Bahwa DPR menerangkan, perubahan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan batasan usia bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu merupakan open legal policy. Tidak hanya dalam Putusan MK terkait UU MK saja, namun berulang kali MK telah menegaskan hal ini dalam berbagai putusannya, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu: 197 a) Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing- masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang- undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 59); b) Bahwa dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang 198 tidak konstitusional (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 62); c) Selain itu, terdapat pula pertimbangan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang menyatakan: Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga 199 negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan (vide Pendapat Mahkamah, [3.20], Nomor 6, halaman 55-56, Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007). d) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap open legal policy pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. e) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Bahwa selain pengaturan mengenai batas usia merupakan open legal policy, kebijakan ini diambil juga karena dilandasi 200 pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun. Maksud perubahan kebijakan ini adalah keinginan untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi, sehingga seorang Hakim Konstitusi akan menjadikan tugasnya sebagai pengabdian tertinggi kepada bangsa ini. Mengenai dalil dan petitum Pasal 15 ayat (2) huruf h, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan frasa “pernah menjadi pejabat negara”, perubahan pasal tersebut juga memberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan pengalaman seorang hakim serta membuka juga kesempatan Hakim Agung terbaik untuk diusulkan oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim Konstitusi di MK seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan MK. 2) Mengenai dalil dan Petitum terkait Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga Petitum para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi conditionally unconstitutional terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK yang tidak termasuk ke dalam Perubahan Ketiga UU MK. Oleh para Pemohon Perkara 100 Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 diminta untuk dinyatakan sepanjang frasa “…diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga orang oleh Presiden …” diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi 201 yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. Kemudian Penjelasan Pasal 19 UU MK frasa “calon hakim konstitusi” diminta untuk ditafsirkan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi. Petitum para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi conditionally unconstitutional terhadap Pasal 20 ayat (1) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “…diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang…” agar dimaknai, “diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”. Terhadap Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” tidak dimaknai sebagaimana makna yang diinginkan Pemohon. DPR mengemukakan bahwa Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang memiliki sifat khusus dan berbeda dengan hakim agung karena salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa perselisihan antar lembaga. Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dipilih oleh lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (Presiden), lembaga yudisial (MA). Itu sebabnya rekrutmen hakim konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara (Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia: Jimly Ashiddiqie: dalam buku Negara Hukum yang Berkeadilan: hlm. 618). DPR berpandangan bahwa meskipun pola rekrutmen hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul, namun Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga menjamin bahwa proses seleksi bersifat objektif, akuntabel, transparan, dan 202 terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Sementara makna objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sudah memiliki makna umum karena merupakan prinsip yang berlaku umum dan universal dan tentunya makna yang diharapkan para Pemohon sudah termuat di dalamnya tanpa perlu diberikan tafsir konstitusional melalui Putusan MK. 3) Mengenai dihapusnya Pasal 22 dalam UU MK Perubahan Ketiga, Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga, serta dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU MK Perubahan Ketiga Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf dalam UU MK Perubahan Ketiga dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun dengan maksud MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi. Kebijakan masa jabatan periodisasi atau kebijakan masa jabatan hingga purna bakti merupakan pilihan kebijakan yang masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena hal ini merupakan open legal policy maka tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait pilihan kebijakan ini sepanjang tidak ada hal yang dapat menjadi penghambat bagi kinerja MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013. 4) Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU MK Perubahan Ketiga Bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga adalah tindak lanjut dari amar Putusan Mahkamah 203 Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap perubahan norma dalam undang-undang tersebut berarti menguji Putusan MK yang telah diputuskan, sehingga menjadi ne bis in idem. 5) Mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga Bahwa rumusan Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga telah disusun berdasarkan pedoman Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: Dalam Pengujian Formil 1. Menolak permohonan para Permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). 204 Dalam Pengujian Materiil Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. DOKUMEN DPR TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 SESUAI URUTAN WAKTU SEBAGAI BAHAN LAMPIRAN UNTUK KETERANGAN DPR PERKARA NOMOR 90, 96, DAN 100/XVIII/2020 ____________________________________________________________________________________ DOKUMEN TAHAP PERENCANAAN PROLEGNAS RUU 2020-2024 DAN PROLEGNAS PRIORITAS 2020 (NOVEMBER 2019 – JANUARI 2020) LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 1. Risalah Rapat Pleno Baleg Evaluasi Prolegnas 2014- 2019 Membuktikan bahwa Baleg dalam penyusunan prolegnas RUU 2020-2024 terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap prolegnas periode sebelumnya, yaitu prolegnas 2015-2019. 6 November 2019 2. Catatan Rapat Raker Baleg Presentasi Tim Ahli Prolegnas RUU 2020-2024 dan Membuktikan bahwa Baleg mengadakan forum untuk mendengarkan pemaparan dari Tim Ahli yang telah melakukan kajian untuk usulan 3 Desember 2019 205 LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Prolegnas Prioritas 2020 Prolegnas RUU Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas 2020. 3. Undangan Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa DPR telah mengundang Menteri Hukum dan HAM serta Ketua DPD untuk rapat kerja dalam rangka rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020- 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. 3 Desember 2019 4. Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas Priortias 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. 4 Desember 2019 5. Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas Priortias 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja lanjutan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia PPUU DPD. 5 Desember 2019 6. Laporan Baleg Penetapan Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa Baleg telah menyampaikan laporan mengenai rapat-rapat kerja penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna. 17 Desember 2019 7. Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024. 17 Desember 2019 206 LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 8. Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020-2024 Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020- 2024 yang terdiri atas 248 judul RUU tetapi tidak termasuk daftar RUU Kumulatif Terbuka. 17 Desember 2019 9. Catatan Raker Baleg pembahasan kembali Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU) DPD. 16 Januari 2020 10. Risalah Rapat Paripurna Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Prolegnas Prioritas 2020. 22 Januari 2020 11. Keputusan DPR Prolegnas Prioritas 2020 Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas 2020 sebanyak 50 judul 50, 4 RUU Carry Over tetapi daftar RUU Kumulatif Terbuka. 22 Januari 2020 207 DOKUMEN TAHAP HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (FEBRUARI – APRIL 2020) LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 12. Paparan pengusul RUU MK Membuktikan bahwa diusulkan RUU perubahan atas UU MK. Usulan tersebut disampaikan dalam bentuk pemaparan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dasar hukum, dan materi muatan perubahan UU MK. 13 Februari 2020 13. Laporan Singkat Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan Ketiga atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja. 13 Februari 2020 14. Catatan Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. Pengusul menyampaikan bahwa RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK merupakan RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK. Terdapat 3 (tiga) putusan MK atas pengujian materiil UU MK. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan Ketiga atas UU MK dan RUU 13 Februari 2020 208 LAMPIRAN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja. 15. Laporan Singkat Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK perubahan ketiga (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup. 19 Februari 2020 16. Catatan Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup. 19 Februari 2020 17. Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK Membuktikan bahwa telah disampaikan Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang berisi Pendahuluan, Landasan Filosofis, Sosisologis, dan Yuridis, serta Materi Muatan Perubahan Ketiga Atas UU MK. 21 Februari 2020 18. RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK Membuktikan bahwa telah disampaikan RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang terdiri atas batang tubuh pasal dan penjelasan. 21 Februari 2020 DOKUMEN TAHAP PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (AGUSTUS-SEPTEMBER 2020) LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 19. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas RUU tentang 24 Agustus 2020 209 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU Mahkamah Konstitusi. 2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasa n RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 20. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Penyerahan Daftar Inventaris Masalah atau DIM dari Pemerintah kepada Komisi III DPR. 2. Pengembanga n DIM. 3. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 25 Agustus 2020 21. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup. 26 Agustus 2020 22. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR dengan Pemerintah (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup. 27 Agustus 2020 23. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup) Rapat tertutup. 28 Agustus 2020 210 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 24. Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka) Membuktikan bahwa telah dilaksanakan: 1. Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Penandatang anan naskah Rancangan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Pembicaraan tingkat 1 untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna dalam waktu terdekat. 31 Agustus 2020 211 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU 25. Risalah Rapat Paripurna Membuktikan bahwa telah dilaksanakan pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitutsi menjadi undang- undang. Dalam rapat Paripurna ini, Presiden diwakili Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan pendapat akhirnya. 1 Septem ber 2020 26. Daftar Hadir Rapat Paripurna https://www.youtube.com/watch?v=lL5 q3NDtj34 Membuktikan bahwa pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitutsi menjadi undang- 1 Septem ber 2020 212 LAMPIR AN NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN WAKTU undang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Anggota DPR dari 9 (sembilan) fraksi baik secara fisik maupun virtual, serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan perwakilan dari Bappenas secara fisik. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Agustus 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus dan 1 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Dalam Pengujian Formil Pemohon perkara 90/PUU-XV||U2020 dan 100/PUU-XVlll/2020 mengajukan pengujian formil atas UU Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. B. Dalam Pengujian Materiil Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XVlll/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, mengajukan pengujian materil UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h (1): (1) …; 213 (2) untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayal (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. …; c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. …; f. …; g. …; h. mempunyai pengalaman keria di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. 2. Pasal 22, yang berbunyi: Pasal 22 Dihapus. 3. Pasal 23 ayat (1) huruf d yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (3) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila: a. …; b. …; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. … 4. Pasal 26 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: Pasal 26 Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. …; atau b. Dihapus. 5. Pasal 59 ayat (2), yang berbunyi: Dihapus. 6. Pasal 87 huruf b, yang berbunyi: 214 Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undangrundang ini; b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugas tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan dalam UUD 1945 sebagai berikut: (1) Pasal 1 ayal(2) dan ayat (3): (4) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (5) Negara Indonesia adalah negara hukum. (2) Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." (3) Pasal 24C ayat (3): "Mahkamah Konstrtusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden." (4) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3): (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (3) Setiap watga negan befiak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 215 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara lndonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UU 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 216 3. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon: a. Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum Ull); b. Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Dr. lr. Priyanto, S.H., M.H., M.M. sebagai wajib pajak dan sebagai Advokat; c. Perkara Nomor 100/PUU-XV||l/2020 dimohonkan oleh Raden Violla Reininda Haidz, S.H. sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum Ull); 4. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing para Pemohon sebagai berikut: a. Legal standing para Pemohon terhadap pengujian formil 1) Bahwa landasan kedudukan hukum legal standing dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27IPUU-V|U 2009 yaitu Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan atau di uji secara formil. Kata pertautan merupakan adanya hubungan yang langsung yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang diuji secara formil, baik mengatur tentang hak, kewajiban, atau kewenangan Pemohon. 2) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan wajib pajak, tenaga pengajar, atau advokat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27lPUU-Vlll 2009 tidak memiliki keterpautan terhadap undangFundang yang diuji dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa undang-undang yang diuji secara formil merupakan implementasi ketentuan pasal 24C UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional yudikatif Mahkamah Konstitusi. 217 b) Perubahan undang-undang a quo merubah pengaturan keberadaan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan merubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Sehingga secara subtansi dalam perubahan undang-undang a quo mengatur yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. c) Dalam perubahan undang-undang yang di uji secara formil tidak mengatur hal-hal sebagaimana dalil-dalil kedudukan hukum para Pemohon baik yang berkaitan dengan kewajiban pajak, tenaga pengajar, maupun sebagai advokat. 3) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27lPUU-Vll/2009 maka Pemerintah berkeyakinan bahwa yang memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang di uji adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika hak, kewajiban, atau kewenangannya merasa dirugikan atas perubahan undang-undang a quo. Keterpautan sebagaimana undang-undang yang diuji secara formil dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, yang secara jelas memengaruhi dan berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut, para Pemohon tidak memiliki hak uji formil, melainkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak uji formil terhadap undang-undang a quo. Sehingga secara konstitusional para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji undang- undang a quo secara formil. b. Legal standing para Pemohon terhadap pengujian materiil 1) Bahwa perubahan undang-undang merupakan kebijakan yang dapat dilandaskan atas kebutuhan hukum akibat perkembangan perilaku dalam masyarakat atau perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk membentuk, 218 mengubah, atau mengganti sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Bahwa terhadap perubahan undang-undang a quo yang mengubah beberapa pasal merupakan kebijakan negara dengan mengubah sistem hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kebutuhan hukum dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Pasal- pasal yang diuji merupakan perubahan subtansi yang secara konstitusional memberikan peningkatan kualitas jaminan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara baik. 3) Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem usia pensiun merupakan kebijakan yang memberikan kemajuan suatu negara dengan memberikan penguatan Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berwibawa, dan dapat lebih menguasai bidang konstitusi. Kebijakan tersebut dilandaskan berdasarkan fungsi ketatanegaraan yang selama ini keberadaan Mahkamah Konstitusi telah menunjukan kinerjanya yang efektif sebagai fungsi peradilan hukum tata negara yang dapat menjalankan sistem ketatanegaraan dengan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya. 4) Sehingga perubahan pasal-pasal a quo secara konstitusional telah menjabarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 sehinggga secara konstitusional pasal-pasal yang diuji memberikan jaminan terhadap hak konstitusional Pasal 24C UUD 1945. 5) Bahwa secara konstitusional pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan hak-hak Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika dalam mengubah hak-haknya sebagai hakim merasa dirugikan, maka dapat mengujinya. Sedangkan hubungan pasal-pasal yang diuji dengan para Pemohon secara subtansi tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak para Pemohon baik dalam rangka mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam 219 pemerintahan, namun justru pasal-pasal yang di uji dapat melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon diantaranya: a) Dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan dorongan bagi para Pemohon untuk dapat memahami kedudukan, kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi secara lebih kuat dengan yakni perkembangan perlindungan dan jaminan yang lebih profesional. b) Dapat memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon jika para Pemohon ingin menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya dengan perubahan tersebut sangat menguntungkan para Pemohon. c) Perubahan periodisasi menjadi usia pensiun juga memberikan kepastian hukum dan mendorong para pemohon untuk mengembangkan ilmu ketatanegaraanya sehingga akan mewujudkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwibawa, cerdas, berpengalaman sehingga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diragukan lagi. d) Selain menguntungkan para Pemohon dengan sistem pensiun tentunya juga dapat menguntungkan pelayanan hukum masyarakat karena dengan semakin berpengalamannya seorang hakim dapat memberikan putusan yang lebih baik untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. e) Berdasarkan subtansi pasal-pasal yang diuji dengan jelas tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional dalam ketentuan Pasal 28D UUD 1945 namun justru dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik. f) Pasal-pasal a quo juga tidak menghalangi para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dimana sepanjang para Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi para Pemohon tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. 220 5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pemohon tidak memiliki causalverband baik secara langsung atau secara khusus, dalil-dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, sehingga secara kedudukan hukum tidak mengalami kerugian konstitusional akibat pasal- pasal yang diuji. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terhadap legal standing para Pemohon dapat Pemerintah simpulkan sebagai berikut: a. Secara uji formil para Pemohon tidak memilih keterpautan langsung terhadap undang-undang yang diuji sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. b. Secara uji materil para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalverband) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Secara jelas para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik secara formil maupun materiil. Namun jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN FORMIL UU MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa pada dasamya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 kewenangan tersebut disebut sebagai kewenangan konstitusional. Kewenangan untuk menguji dapat dimaknai hanya menguji secara materiil dan dalam ukurannya yang di uji diukur dengan adanya pertentangan antara materi undang-undang dengan materi konstitusi, sehingga konstitusi menjadi landasan untuk menguji undang-undang. Namun dalam perkembangannya MK juga di tuntut untuk menguji legalitas suatu undang- undang dimana landasan legalitas tersebut berada dalam Pasal 20 ayat (2) 221 UUD 1945 yakni “untuk mendapat persetujuan persamaan”. Legalitas suatu undang-undang merupakan syarat konstitusional formal atau tata cara dan prosedur dalam melegalitaskan undang-undang. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara konstitusional merupakan landasan materiil untuk MK menjaga legalitasnya suatu undang-undang. Atas dasar itulah secara konstitusional MK dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 secara formil sehingga diperlukan suatu landasan formil di MK landasan formil di MK dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 yang menyatakan: 1) bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaannya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 untuk menguji secara legalitas dalam "persetujuan bersama" untuk dapat dinyatakan inskonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil dan tidak dapat diuji dengan undang-undang apapun. 2) dalam putusan tersebut juga ditegaskan adanya perbedaan legal standing dalam menguji formil yakni yang dapat melakukan pengujian secara formil terhadap undang-undang harus orang atau lembaga yang memiliki terpautan terhadap undang-undang yang diuji. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-Vlll/2009 merupakan bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi sehingga secara prosedur pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara formil tata cara dan syarat-syaratnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Sehingga dengan landasan yang demikian MK tidak melanggar secara konstitusional yang tetap konsisten terhadap kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni sebagai lembaga peradilan konstitusi. 1. Terhadap dalil Pemohon terkait Naskah Akademik UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap Naskah Akademik (NA) pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: 222 a. Keberadaan NA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan untuk membentuk norma yang dihasilkan dari kegiatan suatu penelitian atau hasil perbandingan hukum secara akademis. b. lsi dari NA belum merupakan norma namun suatu pandangan-pandangan hukum yang dapat sebagai acuan dalam membentuk norma atau merancang suatu undang-undang yang isinya dapat berupa teori-teori, kajian analisis, atau temuan-temuan hasil dari penelitian. c. Fungsi NA dalam proses pembentukan undang-undang merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam merumus suatu pasal-pasal sebagai norma hukum baik sebagai panduan di tingkat teknis maupun di tingkat pengambil keputusan. d. Karena fungsi NA sebagai panduan dalam membentuk norma maka secara teknis tidak semua isi NA akan di implementasikan dalam norma hukum hal tersebut disebabkan bahwa pembentukan undang-undang secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan legalitasnya. e. Sehingga RUU dapat berubah dari yang semula karena sumber norma suatu undang-undang tidak hanya berasal dari NA saja namun dapat berasal dari suatu perkembangan dalam memperoleh persetujuan dengan menggali serta mengukur substansi yang dapat disepakati. f. Jika undang-undang yang telah disahkan tidak sesuai dengan NA bukan berarti Undang-Undang tersebut melanggar NA sehingga tidak sah atau cacat formil, namun hal tersebut akibat dari proses pembahasan dalam memperoleh persetujuan yang pada dasamya implementasi suatu norma akan menjadi landasan pokok. g. Ketidaksesuaian antara NA dengan undang-undang bukan merupakan pelanggaran dalam pembentukan undang-undang namun akibat adanya pembahasan yang justru sangat penting antara DPR dan Pemerintah untuk saling mengukur, saling mengoreksi, dan saling mempertimbangkan norma yang dibahas yang dalam praktiknya dalam forum rapat panja dapat menghapus, menambah norma suatu RUU dan hal yang demikian merupakan sistem dalam pembentukan undang-undang yang konstitusional 223 berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sehingga adanya ketidaksesuaian antara NA dengan Undang-Undang tetap menjadi konstitusional. h. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah disampaikan bukti RUU dan NA. 2. Terhadap dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam membentuk undang-undang a quo, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: a. Secara konstitusional keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tercermin dalam setiap sidang tingkat I dan tingkat II DPR setiap sidang dinyatakan terbuka untuk umum. b. Dalam konteks pengujian formil terhadap undang-undang harus dilandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dalam hal mendapatkan persetujuan bersama dan jika persidangan dalam pengambilan persetujuan dinyatakan terbuka untuk umum maka asas keterbukaan telah terpenuhi secara konstitusional. c. Keterbukaan dalam implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur secara konstitusional yang dilaksanakan antara DPR dengan Presiden dengan adanya dokumen antara lain: 1) surat dari DPR kepada Presiden perihal penyampaian RUU (Bukti II); 2) Surat dari Presiden perihal penunjukan wakil pemerintahan untuk membahas RUU (Bukti III); 3) Surat dari Pemerintah perihal Penunjukan wakil dari pemerintah dalam rapat Panja (Bukti IV); 4) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pembahasan RUU (Bukti V); 5) Pandangan dan pendapat Presiden atas RUU (Bukti VI); 6) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pengambil keputusan tingkat I (Bukti VII); 7) Pendapat Presiden dalam akhir pembahasan tingkat I (Bukti VIII); 8) Sambutan singkat Presiden dalam akhir pembahasan tingkat I (Bukti IX); 9) Laporan singkat tentang hasil pembahasan RUU (Bukti X); 224 10) Surat dari DPR perihal undangan rapat paripurna DPR RI (Bukti XI); 11) Surat dari DPR perihal penyampaian RUU kepada Presiden hasil rapat paripuma DPR Rl (Bukti Xll). Dengan adanya dokumen tata cara pengesahan RUU menjadi undang-undang telah membuktikan adanya keterbukaan publik sebagai implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dimana implementasinya dilaksanakan secara terbuka dan dinyatakan dalam setiap persidangan terbuka untuk umum. 3. Terhadap dalil bahwa RUU UU MK tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa RUU UU MK termasuk dalam Prolegnas kumulatif terbuka. b. Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK. c. Dalam implementasinya Prolegnas merupakan daftar urut dalam sistem pembahasan suatu RUU sebagai prioritas, sebagai acuan untuk mengukur kebutuhan hukum dalam masyarakat, namun dalam hal adanya kebutuhan hukum yang mendesak atau secara khusus suatu RUU dapat dibahas tanpa harus terdaftar terlebih dahulu dalam Prolegnas. RUU yang dapat dimasukkan dalam Prolegnas kumulatif terbuka dapat berupa: 1) berkaitan dengan pengesahan perjanjian lntemasional; 2) akibat putusan MK; 3) berkaitan dengan APBN; 4) pemekaran wilayah; dan 5) penetapan/pencabutan Perpu. Berdasarkan hal tersebut maka perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan yang dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan yang telah ditetapkan sehingga secara prosedur tidak melanggar hukum, begitu juga secara konstitusional bahwa RUU yang diajukan DPR dapat disetujui oleh Presiden untuk dibahas bersama sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Persetujuan bersama dalam ketentuan tersebut tidak hanya dalam pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat ll namun juga dalam rangka 225 menentukan sah dan tidaknya suatu RUU dibuat. Jika RUU tersebut telah dibuat secara prosedur baik, berdasarkan teknis pembentukan undang-undang hasilnya akan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk dibahas bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka baik secara hukum maupun secara konstitusional, RUU a quo tidak melanggar hukum atau melanggar tata cara pembentukan undang-undang dan bukan merupakan penyeludupan hukum sebagaimana para Pemohon dalilkan. 4. Adanya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang a quo melanggar asas formil dan melanggar Undang-Undang tentang pembentukan undang-undang dan menyatakan melanggar prosedur dan dapat dinyatakan cacat formil, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: a. Pembentukan undang-undang secara teknis diatur dengan undang-undang baik undang-undang tentang pembentukan undang-undang atau dengan undang-undang tata tertib DPR. b. Secara teknis dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang di inisiatif oleh DPR maupun Pemerintah. c. Jika adanya pelanggaran dalam pembentukan RUU baik RUU dari DPR maupun dari Presiden maka dapat dibahas dalam rapat kerja DPR yang merupakan pengambilan keputusan apakah RUU dimaksud dapat dilanjutkan untuk dibahas atau tidak. d. Jika adanya unsur cacat prosedur maka RUU dimaksud dapat tidak disetujui antara DPR dan Presiden. e. Sehingga adanya cacat prosedur secara konstitusional juga telah diuji dalam rapt kerja DPR dalam menentukan dapat dan tidaknya RUU dilanjutkan untuk dibahas dalam siding pembahasan tingkat I. f. Berdasarkan hal tersebut undang-undang a quo telah disepakati baik dalam rapat kerja DPR untuk dilanjutkan dibahas bersama di pembahasan tingkat I. g. Sehingga secara prosedur telah terpenuhi dengan adanya persetujuan antara DPR dengan Presiden dalam rapat kerja DPR untuk dibahas bersama di Pembahasan Tingkat l. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa 226 perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 sehingga undang-undang a quo secara legalitas tetap sah dan tidak cacat formil. B. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN FORMIL UU MAHKAMAH KONSTITUSI A. Penjelasan Umum Bahwa perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang terhadap perubahan undang-undang a quo adanya beberapa ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perubahan tersebut dimaksudkan juga dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan antara lain: 1. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini telah terbukti dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara luas diantaranya: a. sebagai upaya hukum setiap warga negara dalam mencari keadilan secara konstitusional; b. dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara; c. dapat mengembalikan hak-hak konstituslonal warga negara yang hilang; d. dapat menciptakan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara konstitusional; 2. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini juga telah terbukti dapat membangun hukum secara ketatanegaraan dengan baik diantaranya: a. dapat mengontrol kebijakan-kebijakan negara (UU) berdasarkan konstitusional; 227 b. dapat memberikan solusi terhadap sengketa-sengketa hukum ketatanegaraan secara konstitusional; c. dapat sebagai kontrol terselenggaranya sistem ketatanegaraan secara konstitusional. 3. Secara implementasi telah terbukti juga bahwa masyarakat telah menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil-hasil kinerjanya yang selama ini telah memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bemegara. 4. Kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap Mahkamah Konstitusi, merupakan fenomena kehidupan yang tentunya adanya harapan-harapan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, tenteram, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut perubahan undang-undang a quo dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan hukum dengan mengubah beberapa ketentuan, antara lain: 1. pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; 2. persyaratan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi; 3. pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi; dan 4. batas usia pensiun hakim Mahkamah Konstitusi. B. Penjelasan terhadap pasal-pasal yang di uji 1. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Pasal a quo merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga merugikan para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan perubahan syarat usia calon hakim Mahkamah Konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Berdasarkan dalil tersebut pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 228 a. Bahwa perubahan pasal a quo merupakan open legal policy dengan alasan bahwa secara substansi memiliki sifat yang dinamis sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan. b. Bahwa perubahan batas syarat calon hakim yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi suatu kebutuhan hukum yang dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas hakim yang selama ini memiliki beban kerja yang tinggi sehingga ke depan diperlukan seorang hakim yang lebih baik yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya sehingga dinaikannya menjadi 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. c. Bahwa perubahan pasal a quo tidak mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara terutama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum namun justru dengan perubahan tersebut di samping memberikan kepastian hukum juga dalam rangka negara menjaga kehormatan hakim Mahkamah Konstitusi lebih berintegritas, berwibawa, dan dapat berlaku adil. Di samping itu kepastian hukum bagi warga negara bahwa setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon hakim dengan syarat yang telah ditentukan. Syarat pasal a quo secara substansi merupakan peningkatan jaminan dan kepastian hukum agar setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sehingga dengan syarat usia 55 tahun akan lebih dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. d. Secara akademik batas syarat calon Hakim Mahkamah Konstitusi 55 tahun dapat dilandaskan atas: 229 1) bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berarti tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan yang diputus (inkracht). Berdasarkan sifat putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beban dan tanggung jawab yang jawab kepada Tuhan maupun terhadap masyarakat, dan negara. Sehingga pengalaman seorang hakim Mahkamah Konstitusi sangat dapat membantu dalam membuat putusan yang sifatnya final dan inkracht. 2) Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes yang langsung dilaksanakan self executing). Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut usia 55 tahun seseorang secara keilmuan dipandang dapat memenuhi sebagai calon hakim sehingga dalam memberikan putusan dapat menciptakan rasa keadilan dengan kemampuannya. 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 tidak termasuk pasal perubahan dimana eksistensinya masih dianggap relevan tetap berlaku. Namun hanya merubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) sebagai penegasan agar implementasinya dalam proses seleksi dapat lebih objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Tidak diubahnya beberapa pasal tersebut dan hanya mengubah beberapa ayat dimaksudkan agar dalam pengaturan norma yang diubah dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan akibat adanya suatu perubahan subtansi undang- undang. 230 3. Penjelasan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b Bahwa perubahan norma hukum dapat berupa menghapus pasal, ayat, atau bagian-bagian tertentu suatu undang-undang. Secara substansi perubahan pasal a quo dalam rangka memperkuat iksistensi hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berintegritas, berkepribadian yang lebih baik, dapat berbuat lebih adil, lebih negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan menghapus ketentuan Pasal 22 dan menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d secara substansi mengubah system periodisasi menjadi sistem pensiun yang dimulai menjabat pada usia 55 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan berakhir pada usia 70 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Perubahan sistem periodisasai menjadi sistem pensiun secara substansi memiliki bobot kepastian hukum yang lebih kuat, dimana seorang hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih memiliki kepribadian yang berwibawa, sangat berpengalaman dan lebih bernegarawan sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional perubahan tersebut juga dalam rangka memberikan kemerdekaan seorang hakim agar lebih berkeadilan, dapat lebih independen, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, merdeka dalam menentukan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu dalam perubahan tersebut adanya tuntutan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memberi putusan yang proporsional, yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga diperlukan seorang hakim yang lebih berpengalaman dibidang hukum. Dengan mengubah menjadi sistem pensiun diharapkan hakim Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi harapan masyarakat 231 serta dapat menegakkan keadilan secara konstitusional. Berdasarkan hal tersebut maka penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) karena telah diubahnya dari sistem periodisasi menjadi usia pensiun sehingga penghapusan dimaksud agar tidak terjadi ambigu dalam penerapan norma. 4. Penjelasan Pasal 87 huruf a dan huruf b Dengan diubahnya ketentuan beberapa pasal dan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, Pasal 87 merupakan pasal penutup dalam perubahan undang-undang a quo. Pada prinsipnya perubahan undang-undang tetap harus diperhatikan perihal tentang penyesuaian pengaturan, tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada terhadap subtansi yang lama dengan subtansi yang baru agar: a. menghindari kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. tetap memberikan perlindungan hukum; dan d. dapat mengatur yang sifatnya transisional. Bahwa Pasal 87 merupakan pengaturan yang sifatnya transisional antara lain: a. tetap mempertahankan hakim yang selama ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua sampai jabatannya berakhir; b. mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang ini; c. memberikan pengaturan sebagai kepastian hukum antara lain: 1. hakim yang selama ini masih menjabat tetap berakhir pada tugasnya sampai usia 70 tahun; atau 2. hakim yang selama ini masih menjabat mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun. Jika hal ini tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87 justru dapat berpotensi terjadinya kekosongan hukum, tidak adanya kepastian hukum bahkan tidak adanya jaminan perlindungan 232 hukum. Pengaturan masa berakhirnya jabatan usia 70 tahun dan mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun berlaku mengikat bertujuan antara lain: a. agar tidak terganggunya penanganan perkara yang sedang dilakukan; b. agar lebih efisien dalam pelaksanaan undang-undang perubahan dimaksud; c. Untuk menjaga eksistensi pelaksanaan peradilan yang selama ini telah berjalan dengan baik; 5. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum erga omnes yang langsung dilaksanakan self executing. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum memiliki daya berlaku bersifat ke depan prospektif, sama seperti berlakunya undang-undang. Sehingga putusan tersebut dilaksanakan tidak hanya Pemohon akan tetapi juga masyarakat umum, atau pemangku kepentingan. Dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) bertujuan agar tidak terjadi pengaturan yang ambigu dimana bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self executing sehingga secara implementasi langsung dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. DPR atau Presiden tanpa adanya pasal a quo memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dkebutuhan hukum. Berdasarkan hal tersebut penghapusan Pasal 59 ayat (2) lebih memberikan kepastian hukum dimana DPR atau Presiden dapat menentukan sendiri apakah perlu adanya tindak lanjut atas putusan tersebut atau tidak. Di lain pihak pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan hak-hak warga negara secara umum. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara erga omnes 233 yang langsung dilaksanakan self executing maka hak-hak warga negara yang dikembalikan berdasarkan putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa harus adanya tindak lanjut. Dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 namun agar lebih efektif dalam implementasinya dalam memperoleh keadilan secara konstitusional. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Formil dan Materiil; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 234 Presiden juga telah memberikan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu- satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari suara Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 (sembilan) orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi secara berkelanjutan merupakan conditio sine qua non dalam mewujdukan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perpu maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional. 235 Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR-RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain: 1. batas usia minimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 3. batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini. Selain hal-hal sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemerintah perlu pula menyampaikan beberapa usulan perubahan substansi misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional. Namun demikian, Pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Demikianlah pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasannya. Dengan demikian dapat kami tegaskan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam rapat-rapat berikutnya. 236 Presiden juga telah memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut RUU tentang Mahkamah Konstitusi) dibuka pukul 17.05 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dengan agenda rapat membahas:  Pengantar Pimpinan Komisi III DPR RI;  Laporan Pimpinan Panja RUU Mahkamah Konstitusi;  Pembacaan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi;  Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah;  Penandatanganan Naskah RUU Mahkamah Konstitusi; dan  Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II/Rapat Paripurna. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Laporan Pimpinan Panja RUU Mahkamah Konstitusi  Substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain: a) kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi; b) pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; c) perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi; d) penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; serta e) pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih 237 mengemban amanah sebagai negarawan penjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional.  Dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang, Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Agustus telah merumuskan DIM terhadap RUU Mahkamah Konstitusi dan telah menyepakati DIM yang bersifat tetap sebanyak 101 DIM. Adapun rincian DIM tersebut sebagai berikut: 1) Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM; 2) Jumlah DIM yang dinyatakan Tetap sebanyak 101 DIM; 3) Jumlah DIM yang bersifat Redaksional sebanyak 8 DIM; 4) Jumlah DIM yang bersifat Substansi sebanyak 10 DIM; dan 5) Jumlah DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 2 DIM.  Panja telah merumuskan beberapa perubahan DIM, antara lain: 1. Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM; 2. Jumlah DIM yang dinyatakan Tetap sebanyak 94 DIM; 3. Jumlah DIM yang bersifat Redaksional sebanyak 13 DIM; 4. Jumlah DIM yang bersifat Substansi sebanyak 12 DIM; 5. Jumlah DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 2 DIM.  Selanjutnya hasil penyisiran dari DIM yang diberikan oleh Panja, Timus Timsin merumuskan sebagai berikut: 1. Pasal 15 ayat (1) huruf a, kata “Memiliki” diganti menjadi “memiliki”; 2. Pasal 7A ayat (2), sebelumnya menggunakan huruf Kapital, kemudian diubah menjadi huruf kecil pada awal kata, sehingga menjadi: a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Paragraf terakhir dari Penjelasan Umum yang berbunyi "Beberapa pokok materi penting dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang 238 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi; pemberhentian hakim konstitusi; batas usia pensiun hakim konstitusi", telah disesuaikan redaksionalnya.  Adapun mengenai 2 (dua) usulan substansi baru, yaitu: 1. Pasal 10A berkenaan dengan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan constitutional complaint, yang berbunyi: Pasal 10A 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara terkait dengan keputusan atau tindakan pejabat publik dalam hal melakukan tindakan inkonstitusional dalam melaksanakan undang-undang. 2) Pengaduan konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan, apabila: a. mengandung benturan kepentingan dengan Mahkamah dan/atau hakim konstitusi; dan/atau b. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 2. DIM 56 mengenai evaluasi terhadap hakim-hakim konstitusi, yang berbunyi: Pasal 22 1) Hakim Konstitusi memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul. 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rangkaian dalam proses seleksi untuk mendapatkan persetujuan diangkat atau tidak dapat diangkat kembali menjadi Hakim Konstitusi. Telah diputuskan dalam Rapat Panja pada tanggal 29 Agustus bahwa penambahan substansi baru tersebut diputuskan dihapus dari draf RUU. 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi  9 (sembilan) Fraksi yang ada di dalam Komisi III DPR RI menyetujui RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 239 3. Pendapat Akhir Mini Pemerintah  Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahanyang demokratis.  Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen).  Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1. batas usia minimum dan usia maksimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 3. batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan dengan perubahan Undang-Undang ini. 4. Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan perlu ada Penjelasan terkait Pasal 87 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut: 240 Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Penghitungan masa jabatan hakim konstitusi sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dimulai sejak hakim konstitusi diangkat sebagai ketua dan wakil ketua sebelum undang-undang ini. 5. Penandatanganan naskah RUU tentang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh perwakilan Fraksi dan perwakilan Pemerintah. 6. Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tk. II/Rapat Paripurna. III. KESIMPULAN 1. Komisi III DPR RI menerima laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Komisi III DPR RI menyetujui rumusan Penjelasan Pasal 87 hutruf a yang disampaikan oleh Menteri Hkum dan HAM RI. 3. Komisi III DPR RI menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat. IV. PENUTUP Rapat ditutup pukul 17.45 WIB. Presiden juga telah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI NO DRAFT RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN 1. RANCANGAN TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 241 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2. Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 3. b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 4. c. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah DIUBAH c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis penulisan peraturan perundang- undangan 242 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; 5. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 6. Mengingat: 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 7. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas DIUBAH 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis penulisan peraturan perundang- undangan 243 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5456); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5456); 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 9. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 10. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 DIUBAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang: a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Pemerintah mengusulkan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang- undangan (Lampiran UU Pembentukkan Peraturan Perundang- undangan angka 233 huruf b) 244 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), diubah sebagai berikut: Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), diubah sebagai berikut: 11. 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Diantara Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), dan ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah mengusulkan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang- undangan 12. (1) Pasal 4 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 13. (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 14. (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 15. (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 245 dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 16. Usulan Baru Ditambahkan 1 (satu) ayat baru (3b ) Pemilihan dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara terpisah. Pemerintah mengusulkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (3a) dan ayat (4) mengenai pemilihan dan masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi 17. (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 18. (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 19. (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 20. (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 21. (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 246 mufakat untuk mencapai aklamasi. 22. (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan Suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 23. (4f) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 24. (4g) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 25. (4h) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 26. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 27. 2. Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 28. Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 29. (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 30. a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 247 31. b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 32. c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 33. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 34. 3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 35. Pasal 15 (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 36. a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 37. b. adil; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 38. c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 39. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 40. a. warga negara Indonesia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 41. b. berijazah doktor (strata tiga) dan magister (strata dua) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 248 42. c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 43. d. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; DIUBAH d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; 44. e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 45. f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 46. g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 47. h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun. DIUBAH h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, pernah menjabat sebagai hakim tinggi. 48. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 49. a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 50. b. daftar riwayat hidup; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 249 51. c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 52. d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 53. e. nomor pokok wajib pajak (NPWP). TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 54. Usulan Baru Diusulkan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing- masing lembaga yang berwenang sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka n secara obyektif dan akuntabel. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang obyektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk umum oleh masing-masing lembaga negara. 250 55. 4. Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 56. 5. Pasal 22 dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 57. 6. Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 58. Bagian Kedua Pemberhentian TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 59. 7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 60. Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 61. a. meninggal dunia; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 62. b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 63. c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 64. d. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 65. e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 66. (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 67. a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 251 hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; 68. b. melakukan perbuatan tercela; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 69. c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 70. d. melanggar sumpah atau janji jabatan; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 71. e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 72. f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 73. g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 74. h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 75. (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 76. (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 252 permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. 77. (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 78. 8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 26 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Menyesuaikan dengan usulan DIM Nomor 81 79. Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 80. a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 81. b. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 82. (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2). TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 253 83. (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 84. (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 85. (5) dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 86. 9. Ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c diubah dan ayat (2) huruf d, huruf e; ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:. Menyesuaikan dengan DIM Nomor 91 87. Pasal 27A (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 88. (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 89. a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 254 90. b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 91. c. Dihapus. DIUBAH c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. 92. d. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 93. e. Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 94. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 95. a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 96. b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 97. c. norma dan peraturan perundang-undangan. DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (3) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 98. (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. DIUBAH DIHAPUS Pemerintah mengusulkan Pasal 27A ayat (4) dihapus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 255 99. (5) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 100. (6) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 101. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 102. 10. Pasal 45A dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 103. 11. Pasal 50A dihapus TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 104. 12. Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 57A berbunyi sebagai berikut: DIUBAH Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah mengusulkan perbaikan teknis redaksional 105. Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 106. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 256 mempunyai kekuatan hukum mengikat. 107. (2a) Dihapus. TETAP TETAP 108. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. TETAP TETAP Pemerintah mengusulkan menambahkan penjelasan Pasal 57 ayat (3): Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 109. 13. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 110. Pasal 59 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 111. (2) Dihapus. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 112. 14. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 113. Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 114. a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 257 atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 115. b. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; DIUBAH b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 116. c. Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun. DIUBAH DIHAPUS 117. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 118. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 119. Disahkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 120. Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK DIUBAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN Penambahan nama Menteri Hukum dan HAM. 258 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY 121. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . . NOMOR . TETAP TETAP Disetujui Raker 25 Agustus 2020 Presiden juga telah menyampaikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut: REKAPITULASI MATRIKS DIM PEMERINTAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI NO. KARAKTERISTIK JUMLAH NOMOR DIM 1. TETAP 95 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121. 2. REDAKSIONAL 13 4, 7, 10, 11, 17, 30, 31, 32, 33, 78, 86, 104, 120. 3. SUBSTANSI 11 43, 47, 56, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 115, 116. 4. SUBSTANSI BARU 2 16, 54. JUMLAH 121 Presiden juga telah menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu- satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 259 Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripuma DPR RI. Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini. Presiden juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan keputusan menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kita semua mengharapkan agar RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui 260 bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang sehingga menjadi landasan yuridis mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, syarat dan mekanisme pengangkatan, dan pemberhentian Hakim Konstitusi yang lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu- satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (justitiabelen). Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1. batas usia minimum hakim konstitusi; 2. persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; 3. batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; 4. anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan 5. legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden 261 dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan menjadi Undang-Undang. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menerima surat yang diajukan oleh para Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain: Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H., Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB) Dr. Amancik, S.H., M.Hum., dan Peneliti Independen Bidang Hukum Tata Negara Abdurrachman Satrio sebagai sahabat pengadilan (Amicus Curiae), yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Desember 2021, yang pada pokoknya mendukung permohonan para Pemohon, sebagai berikut: Para Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya I. Ruang Lingkup Keterangan Substansi perkara pengujian Undang-Undang Nomor 100/PUU- XVIII/2020 meliputi pengujian formil dan pengujian materiil terhadap UU Perubahan Ketiga UU MK. Permohonan pengujian formil mendalilkan bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; 2. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; 3. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik; 4. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; 262 5. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa- gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi covid-19; dan 6. Revisi UU MK berdasar Undang-Undang yang invalid; Sedangkan permohonan pengujian materiil mendalilkan bahwa ketentuan di bawah ini bertentangan dengan UUD 1945, yaitu: 1. Limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung harus menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Perubahan Ketiga UU MK; 2. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perubahan Ketiga UU MK; 3. Pengaturan usia minimal calon hakim MK (55 tahun) dan masa bakti hakim MK (usia pensiun 70 tahun tanpa periode jabatan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Perubahan Ketiga UU MK; 4. Hapusnya Pasal 59 ayat (2) tentang Pelaksanaan Putusan MK; 5. Pemberlakuan ketentuan masa jabatan ketua dan wakil ketua serta usia pensiun tanpa masa jabatan terhadap hakim konstitusi, ketua, dan wakil ketua yang sedang menjabat pada saat Perubahan Ketiga UU MK diundangkan, sebagimana diatur di dalam Pasal 87 Perubahan Ketiga UU MK. Keterangan yang kami ajukan khusus untuk pengujian formil terkait dengan dalil alasan kedua yaitu Perubahan Ketiga UU MK tidak memenuhi syarat carry over, alasan ketiga yaitu pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang terkait dengan alasan kelima yaitu proses pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik, serta alasan keenam yaitu Perubahan Ketiga UU MK berdasar Undang-Undang yang invalid. Kami berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut mengakibatkan pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan prinsip di dalam UUD 1945, yaitu prinsip negara hukum. Pembentukan yang tidak memenuhi syarat carry over dan didasarkan pada Undang-Undang yang 263 invalid bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pembentukan yang tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini khususnya asas keterbukaan karena dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kami berpendapat, asas formil dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan, yaitu “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, di mana peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. II. Pokok-pokok Keterangan Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum berfungsi sebagai penentu sekaligus pembatas kewenangan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan rangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Undang-Undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. 264 Kebijakan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang menjadi salah satu sarana rekayasa sosial, yang menentukan kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru. Karena itu begitu pentingnya keberadaan Undang-Undang bagi suatu negara, sehingga pembentukannya harus melalui proses yang cermat agar Undang- Undang yang telah dibentuk bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di antara jenis peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, UU memiliki posisi sentral dan bahkan dapat disebut sebagai produk hukum utama dalam sistem hukum nasional. Hal ini dilandasi oleh empat argumentasi. Pertama, UU merupakan satu dari tiga produk hukum yang disebutkan oleh UUD 1945. Produk hukum lain yang disebutkan secara tegas di dalam UUD 1945 adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kedua, UU berkedudukan di bawah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UUD 1945 memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut tentang berbagai hal kepada UU, bukan kepada bentuk peraturan yang lain. Ketiga, UU adalah manifestasi dari hukum yang dibuat secara demokratis sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis. UU dibentuk oleh institusi demokrasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Keempat, substansi UU adalah penafsiran dari UUD 1945 yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Penafsiran ini bersifat aktif, yaitu membentuk norma. Penafsiran UUD 1945 dalam bentuk UU dalam praktiknya lebih dominan1 jika dibandingkan dengan penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bersifat negatif. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1): “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. 1 Laura Bakst, “Constitutionally Unconstitutional? When State Legislature Pass Laws Contrary to Supreme Court Precedent”, UC Davis Law Review Online, Vol. 53, October 2019, hal. 66. 265 (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Pasal 21: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.” Terkait tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang, selanjutnya diatur dengan Undang-Undang, dan sebagai bentuk implementasi dari perintah ketentuan Pasal 22A UUD 1945 ini, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya pada tahun 2019. Berdasarkan ketiga pasal tersebut jelas bahwa kekuasaan pembentuk Undang-Undang menurut UUD 1945 dilakukan oleh dua organ sekaligus, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, meskipun tekanannya diletakkan pada DPR. Presiden bertindak sebagai organ yang akan melaksanakan Undang-Undang, sedangkan DPR yang keanggotaannya diisi melalui pemilihan umum bertindak dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Di samping itu, Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan Undang- Undang harus disertai naskah akademis. Rasio legis pembentukan peraturan harus lengkap filosofis, yuridis formil, dan materiil dan sosiologis harusnya terpenuhi. Sebagai wujud mekanisme checks and balances, kewenangan pembentukan UU diimbangi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) 266 untuk menguji UU terhadap UUD 1945 (constitutional review). Kewenangan itu merupakan kontrol norma abstrak yang diperlukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan koherensi sistem norma hukum nasional. Pengujian UU tidak hanya terhadap substansi norma yang ada di dalam UU, yang dikenal dengan pengujian materiil, melainkan juga meliputi pengujian formil. Pengujian formil menurut Pasal 51 ayat (3) angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) adalah pengujian terhadap pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, artinya adalah pengujian terhadap prosedur pembentukan UU.2 Untuk menjaga validitas dari sisi formal prosedural, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tata cara dan kelembagaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga validitas dari sisi substansi materi muatan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan substansi materi muatan yang hendak diatur. Dengan pendekatan pembentukan yang memerhatikan aspek validitas prosedur dan substansi dapat dipastikan bahwa tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibuat valid baik dari sisi formal prosedural maupun dari sisi substansi materi muatan. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK melalui mekanisme carry over bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Negara hukum merupakan salah satu prinsip konstitusional dalam UUD 1945. Hal itu dapat dilihat dari rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. 2 Adam N. Steinman, “A Constitution for Judicial Lawmaking”, University of Pittsburgh Law Review, Vol. 65, hal. 551. 267 Frasa “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, menjadi dasar prinsip negara hukum. Negara disusun dan dijalankan menurut ketentuan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar. UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Prinsip negara hukum telah dianut sejak kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Prinsip negara hukum yang pada UUD 1945 sebelum perubahan ada di bagian Penjelasan dinormakan ke dalam pasal, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Berdasarkan prinsip dan ciri-ciri negara hukum yang mengalami perkembangan hingga era modern ada satu hal yang tetap ada dan bersifat mendasar, yaitu penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum bukan bebas menurut kehendak penguasa negara. Hukum menjadi tempat untuk mengetahui mulai dari tujuan bernegara, bagaimana negara harus dijalankan, apa yang harus dilindungi, hingga apa yang menjadi batas kekuasaan negara. Di dalam negara modern, hukum dibuat dalam bentuk tertentu oleh lembaga tertentu berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Negara hukum modern dituangkan dan dijalankan melalui peraturan perundangan-undangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa negara adalah hukum itu sendiri, yaitu suatu tata hukum nasional. Menurut Kelsen, “Just as the pure theory of law eliminates the dualism of law and justice and the dualism of objective and subjective law. so it abolishes the dualism of law and State”, sehingga antara negara dan hukum bukan suatu entitas yang berbeda dan dapat dibedakan.3 Pembentukan hukum, khususnya pembentukan peraturan perundang- undangan, adalah tindakan negara melalui organ-organnya. Sesuai dengan 3 Jimly Assiddiqie dan Muchamad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm 8. 268 prinsip negara hukum, tindakan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang telah dibuat, apalagi fungsi hukum yang dibuat tersebut akan menjadi dasar semua tindakan penyelenggaraan negara yang lain. Hukum menentukan mana yang merupakan produk hukum dan mana yang bukan. Hukum menentukan kewenangan pembentukan produk hukum dan mekanisme pembentukkannya. Hanya dengan demikian prinsip negara hukum dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam konteks pembentukan hukum, termasuk pembentukan UU, prinsip negara hukum dapat dijabarkan menjadi beberapa aspek yang harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga konsekuensinya harus ada hukum yang mengaturnya, yaitu: a. Nama atau nomenklatur peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum; b. Lembaga yang memiliki wewenang membentuk setiap peraturan perundang- undangan; c. Mekanisme dan tahapan dalam proses pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Penjabaran prinsip negara hukum tersebut mengalir menjadi aturan konstitusional di dalam UUD 1945 berupa: a. Penentuan produk hukum konstitusional, yaitu UU, PP, Perpu, dan Peraturan Daerah (Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22 UUD 1945). b. Pengaturan lembaga yang berwenang membentuk produk hukum. Untuk produk hukum UU yang membentuk adalah DPR dengan persetujuan bersama DPR serta melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam beberapa aspek untuk beberapa persoalan sesuai kewenangan DPD (Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D UUD 1945). c. Pengaturan mekanisme dan tahapan pembentukan UU dan pendelegasian pengaturan lebih lanjut dengan UU (Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945), yaitu dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 (UU P3). Pasal 1 angka 1 UU P3, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 269 pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.4 Tahapan Perencanaan dilakukan dalam bentuk pembuatan program legislasi nasional. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9 UU P3). Tahapan Penyusunan dilakukan dalam bentuk penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas oleh DPR, Presiden, atau DPD [Pasal 45 ayat (1) UU P3]. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 66 UU P3). Dua tingkat pembicaraan tersebut terdiri atas pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Salah satu ketentuan dalam proses pembahasan adalah mekanisme carry over. Pasal 71A UU P3 membuka peluang bagi pembentuk undang- undang untuk melakukan carry over pembahasan suatu RUU yang belum disahkan pada satu periode keanggotaan DPR ke periode keanggotaan selanjutnya jika telah memasuki pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan Presiden, DPR, dan DPD (vide Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.17.5). Apabila RUU Perubahan Ketiga UU MK memang telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2016-2017, namun pada masa itu proses pembentukan belum sampai pada tahapan pembahasan DIM. Pada periode tersebut proses pembentukan masih pada tahap penyusunan oleh pemerintah dengan substansi yang berbeda dengan UU Perubahan Ketiga UU MK yang menjadi obyek pengujian formil ini. Jika pun (quad non) telah masuk pembahasan DIM pada tahun 2016-2017, untuk dapat dilakukan carry over RUU dimaksud harus kembali masuk dalam Prolegnas selanjutnya hingga Prolegnas 2020 – 2024. Namun faktanya RUU dimaksud baru masuk ke dalam Prolegnas pada tahun 4 Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 270 2020 melalui pintu daftar kumulatif terbuka dengan dalih melaksanakan putusan MK. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nyata bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK melalui tidak memenuhi syarat melalui mekanisme carry over karena proses pembentukan pada DPR periode 2014 – 2019 belum memasuki pembahasan DIM, RUU Perubahan Ketiga UU MK pada saat itu hanya masuk ke dalam Prolegnas 2016 – 2017 dan masuk ke dalam Prolegnas 2020 melalui pintu daftar kumulatif terbuka. Oleh karena itu pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK melalui carry over bertentangan dengan ketentuan Pasal 71A UU P3 yang merupakan UU yang dibuat sebagai delegasi dari Pasal 22A UUD 1945. Apabila hukum dibentuk tidak sesuai dengan aturan hukum melainkan berdasarkan kekuasaan bebas negara atau organ negara tertentu maka negara itu telah menjadi negara kekuasaan semata. Penyelenggaraan negara memang dijalankan menurut aturan hukum yang dibuat oleh penguasa negara, namun pembentukan hukum itu didasarkan pada kekuasaan semata. Pencantuman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Telah diuraikan bahwa salah satu implikasi dari prinsip negara hukum adalah bahwa tindakan negara dalam pembentukan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum valid. Dalam konteks peraturan perundang- undangan telah disusun jenis produk hukum dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai sumber hukum formil. Selain itu, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menguji peraturan perundang-undangan, yaitu oleh Mahkamah Konstitusi untuk pengujian UU terhadap UUD dan kepada Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai sifat putusan final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, suatu UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 271 tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka bukan lagi hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu UU atau produk hukum lain. Apabila ada produk hukum yang menjadikan suatu “peraturan” yang tidak lagi berlaku sebagai hukum maka dengan sendirinya membawa implikasi cacat yuridis karena menjadikan sesuatu yang “bukan hukum” sebagai dasar hukum. Terlebih lagi jika “peraturan” itu kehilangan statusnya sebagai hukum karena putusan pengadilan, maka pembentukan produk hukum itu dengan sendirinya merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Salah satu produk hukum yang disebut sebagai dasar hukum di dalam konsideran menimbang huruf c dan konsideran mengingat angka 2 UU Perubahan Ketiga UU MK adalah UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. UU ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2014. Singkatnya UU Nomor 4 Tahun 2014 ini bukan lagi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Pada saat UU Perubahan Ketiga UU MK dibentuk berdasarkan sesuai yang bukan hukum, bahkan pada bagian konsideran “mengingat” yang menunjukkan dasar yuridis pembentukan dan substansi, maka UU Perubahan Ketiga UU MK cacat yuridis. Berdasarkan ketentuanangka 28 Lampiran II UU P3 jelas ditentukan bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 272 Dengan demikian UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jelas tidak dapat menjadi dasar hukum “mengingat”. Tindakan pembentuk Undang-Undang masih mencantumkan UU yang telah dibatalkan oleh MK sebagai dasar hukum UU Perubahan Ketiga UU MK itu jika bukan merupakan pembangkangan terhadap putusan MK tentu merupakan kecerobohan yang keterlaluan. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK melanggar prinsip demokrasi dan asas keterbukaan Prinsip demokrasi yang bersumber dari pengakuan kedaulatan rakyat sejak awal kemerdekaan sudah merupakan konsepsi yang diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Negara Indonesia merupakan organisasi kekuasaan yang berkedaulatan rakyat. UUD 1945 sendiri memperoleh kedudukan sebagai hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Prinsip demokrasi selanjutnya ditegaskan dalam UUD 1945 sebelum perubahan pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, serta Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat...”. Ketentuan prinsip kedaulatan rakyat tersebut selanjutnya diwujudkan terutama dalam pengaturan kelembagaan negara, khususnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Pasca Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi bernegara. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum 273 tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip- prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan semata (machtsstaat). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar hukum (rechtsstaat) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya pemerosotan demokrasi yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri. Dengan mengingat bahwa di dalam negara hukum segenap penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilakukan berdasarkan pada hukum, maka di dalam negara hukum yang demokratis menghendaki bahwa produk hukum yang utama menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu haruslah dibentuk secara demokratis. Sesuai dengan ciri atau indikator negara demokratis, pembentukan hukum yang demokratis harus memenuhi indikator sebagai berikut: a. Lembaga yang memiliki wewenang membentuk adalah lembaga yang dipilih secara demokratis; b. Proses pembentukan yang terbuka mulai dari perencanaan hingga pengundangan; c. Ada ruang memadai bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi substansi hukum yang diperlukan dan arah pengaturannya; d. Ada ruang memadai bagi warga negara untuk menyampaikan keberatan atau menolak substansi rancangan hukum yang hendak dibentuk. Prinsip demokrasi di dalam UUD 1945 menempatkan produk hukum UU sebagai produk hukum utama yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Produk hukum inilah yang dibuat oleh lembaga politik demokratis hasil Pemilu, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Presiden. UU berkedudukan langsung di bawah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa UU merupakan penafsiran utama dari ketentuan konstitusi. Prinsip demokrasi menghendaki keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembentukan UU yang ditegaskan kembali sebagai asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang- 274 undangan di dalam UU P3. Hal ini membawa beberapa implikasi, yaitu: 1. RUU dan Naskah Akademik Dapat Diakses oleh Masyarakat Sesuai dengan prinsip demokrasi dan sekaligus makna UU sebagai produk hukum yang bersifat demokratis, pembentukan UU harus menyediakan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan masukan, keberatan, atau bahkan menolak suatu RUU. Ruang ini memerlukan prasyarat, yaitu dokumen RUU dan Naskah Akademiknya dapat diakses oleh masyarakat. Tanpa adanya akses itu, masyarakat tidak mengetahui substansi RUU dan Naskah Akademik sehingga tidak dapat menilai, memberikan masukan, dan menentukan sikap. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “asas keterbukaan” yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf g UU P3. Makna asas keterbukaan adalah bahwa keseluruhan proses pembentukan UU harus transparan dan terbuka. Masyarakat harus memiliki akses untuk mengetahui proses dan substansi RUU yang dibentuk, termasuk mengetahui naskah RUU dan Naskah Akademiknya. Pemenuhan asas keterbukaan harus dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD secara aktif sesuai dengan ketentuan penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU yang diatur di dalam Bab X UU P3. Hal itu diperlukan untuk dapat melaksanakan Pasal 96 ayat (1) UU P3 yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan UU. Pasal 96 ayat (4) UU P3 secara tegas menyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan, setiap rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 2. Pembahasan Dilakukan Secara Terbuka Agar terdapat ruang bagi masyarakat memberikan masukan bahkan penolakan terhadap substansi suatu RUU sesuai dengan prinsip negara demokrasi, maka pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan untuk RUU tertentu juga bersama DPD, harus bersifat terbuka. Keterbukaan pembahasan diperlukan agar masayarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan UU sebagaimana dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3. 275 Pembahasan dilakukan secara terbuka juga merupakan wujud pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3). Pembahasan RUU dilakukan dalam rapat-rapat resmi DPR, baik rapat alat kelengkapan, misalnya rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, maupun dalam rapat paripurna. Sesuai dengan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 3. Pembahasan Memberikan Ruang Partisipasi Kepada Masyarakat Di dalam proses pembahasan RUU antara DPR, Presiden, dan untuk RUU tertentu melibatkan DPD, harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dan pendapat terkait dengan RUU yang sedang dibahas. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) partisipasi masyarakat memberikan masukan dapat dilakukan melalui beberapa bentuk forum, yaitu rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Good Law terwujud dalam pembuatan meliputi arsitektur peraturan, isi peraturan, bahasa dan gaya penulisan. Proses pembauran tersebut membutuhkan perkiraan terhadap law publishing nantinya, sehingga tidak hanya membutuhkan proses public consultation melainkan proses generate interest.5 Pertimbangan 3.18.4 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengungkapkan konsep meaningfull participation yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan dan untuk mendapatkan penjelasan/jawaban pendapatnya. Kegiatan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan UU merupakan salah satu yang dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pengujian formil UU Perubahan UU KPK dalam putusan Nomor 79/PUU-XVII/2009. Penegasan pentingnya asas keterbukaan sebagai amanat konstitusi untuk memenuhi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat juga telah dituangkan di dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahkan MK menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna dan sungguh- sungguh yang memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan 5 Michael Zander, The Law-Making Process, Oxford: Hart Publishing, 2020. 276 pendapatnya (right to be heard); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi tersebut paling tidak dilakukan pada tiga tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah sebagai berikut. [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). 277 Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan: (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa penilaian konstitusionalitas pembentukan UU selalu dilekatkan dan dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan. Tahapan dan standar tersebut bersifat kumulatif. Jika ada satu tahapan atau satu standar saja yang tidak terpenuhi, maka sebuah UU dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Berikut pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. [3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan 278 formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. Penggunaan asas keterbukaan telah ditunjukkan oleh MK sebagai salah satu pertimbangan hukum yang melahirkan putusan (orbita dicta) menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berikut ini. [3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal 279 berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang- undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu super cepat tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat. Kronologi pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK adalah sebagai berikut: 1. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas mengusulkan revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka pada 03 Februari 2020; 2. Badan Legislasi DPR melakukan rapat harmonisasi tentang pembahasan RUU MK pada Rapat Badan Legislasi pada 13 Februari 2020; 3. Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU MK pada 19 Februari 2020; 4. RUU ini ditetapkan sebagai usul DPR pada 02 April 2020; 5. Penugasan pembahasan RUU MK oleh Wakil Ketua DPR pada 20 Juli 2020; 6. Proses berlanjut dengan RUU MK mendapatkan persetujuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020; 7. 26-28 Agustus 2020 dilaksanakan rapat panitia kerja untuk membahas DIM yang dilakukan secara tertutup; 8. Pada 31 Agustus 2020, RUU MK disahkan di Pembicaraan Tingkat I; 9. Pada 01 September 2020, di Pembicaraan Tingkat II, RUU MK disahkan menjadi undang-undang. Di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara 280 tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat. Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesunggunya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan perubahan yang akan dilakukan. Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat. Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945. Pelanggaran terhadap asas keterbukaan sudah seharusnya menjadi argumentasi kuat bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. III. Penutup dan Kesimpulan Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas, maka kami menutup dengan kesimpulan bahwa: 1. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dinyatakan dibentuk melalui mekanisme carry over padahal tidak memenuhi syarat sesuai dengan UU P3 yang dibentuk sebagai pelaksanaan delegasi dari Pasal 22A UUD 1945. 2. UU Perubahan Ketiga UU MK cacat yuridis karena mencantumkan dasar hukum yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Putusan Nomor 1- 2/PUU-XII/2014. 3. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 karena pembentukannya dilakukan secara tertutup, tidak membuka 281 terhadap partisipasi masyarakat sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan prinsip demokrasi. SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kronologi Pada tanggal 1 September 2020, Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR. Lini masa pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi bermula pada tahap perencanaan dan penyusunan tertanggal 3 Februari 2020 dimana RUU diusulkan oleh anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas. Tahap pembahasan yang dilakukan dalam jangka waktu 7 hari tertanggal 24 hingga 28 Agustus 2020 kemudian dilanjutkan pada tahap pengesahan selama tiga hari dalam rapat tertutup tertanggal 31 Agustus hingga 01 September 2020. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menguji Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang dimulai dengan acara pemeriksaan pendahuluan tertanggal 19 November 2021 dan saat ini masih dalam tahap mendengarkan keterangan ahli Pemohon perkara pada tanggal 15 September 2021. Perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Raden Violla, M. Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. Pokok-Pokok Argumentasi 1. Politik Hukum Undang-Undang MK Politik hukum dalam revisi UU MK adalah masalah pertama yang patut disoroti selama berlangsungnya pembahasan revisi UU MK. Pada tahap perencanaan, UU MK terkesan dipaksanan dengan menempuh prosedur proses legislasi yang tidak seharusnya, dimana UU MK sebelumnya tidak terdaftar dalam program legislasi nasional 2019-2024. Padahal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 282 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, rancangan undang-undang yang tidak terdaftar dalam program legislasi nasional hanya dapat diajukan jika memenuhi dua syarat, yakni: pertama, negara dalam keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dan kedua, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas rancangan suatu undang- undang. Pembahasan UU MK tersebut, juga berlangsung tertutup serta dilakukan secara tergesa-gesa (fast track legislation), sehingga menutup ruang partisipasi publik. Dengan demikian, politik hukum revisi UU MK tidak dapat dihindarkan dari potensi sarat kepentingan di tengah banyaknya produk legislasi bermasalah yang sedang diujikan di MK. Beberapa pengujian produk legislasi bermasalah itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses penyusunan dan pembahasan UU MK yang berdekatan dengan momentum pengujian produk legislasi yang bermasalah tersebut, ditambah dengan situasi pandemic covid- 19, membuat perubahan UU MK tidak relevan untuk dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. 2. Konflik Kepentingan Sejalan dengan politik hukum revisi UU MK yang momentumnya tidak tepat dan mendesak itu, peluang terjadinya konflik kepentingan terbuka lebar. Konflik kepentingan merupakan suatu situasi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi dengan memengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugasnya. Sebagaimana kita pahami bahwa MK adalah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang salah satunya untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Dengan adanya revisi UU MK yang substansinya dianggap menguntungkan hakim MK dan diajukan di tengah momentum MK mengadili berbagai pengujian legislasi bermasalah hasil karya DPR dan pemerintah, maka upaya itu dapat saja ditengarai sebagai upaya persuasi terhadap para hakim MK. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah itu tentu tidaklah etis dan berpotensi membuat hakim MK terjebak dalam pusaran konflik kepentingan, padahal MK 283 merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/orang lain dalam penggunaan wewenang sangat berpotensi besar memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan/tindakan yang akan dilakukan. Upaya merevisi UU MK itu juga merupakan bentuk gagalnya DPR dan pemerintah menghormati proses pengujian UU yang sedang berlangsung di MK. Dampak terjadinya konflik kepentingan juga bermuara pada perilaku korup yang dilakukan para pegawai pemerintahan, sehingga upaya merevisi UU MK saat ini adalah bertentangan dengan semangat anti korupsi. Hal itu tentu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi MK dimana setiap putusan MK sangat berpengaruh terhadap kepentingan publik dan pengambilan keputusan yang akan menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Minim Partisipasi Pembahasan revisi UU MK yang dilakukan oleh DPR tidak melibatkan partisipasi lembaga terkait, yakni (MK) dan masyarakat atau publik untuk memberikan pertimbangan atau saran-saran yang konstruktif. Hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen-dokumen pembahasan seperti DIM dan draf terakhir RUU tidak dapat diakses melalui kanal-kanal formal DPR maupun pemerintah. Ketiadaan prosedur itu telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang mentaur bahwa penyebarluasan harus dikaukan DPR dan pemerintah sejak tahap penyusunan prolegnasm penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengundangan dengan tujuan agar masyarakat memiliki informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat selaku pemangku kepentingan. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses revisi UU MK ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah telah bersikap 284 otoriter terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyimpangi berbagai ketentuan yang ada demi mencapai tujuannya. Ketiadaan partisipasi sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, membuat perubahan UU MK harus dinyatakan cacat secara prosedural. 4. Masa Jabatan Hakim Perubahan UU MK tersebut, tidak memberikan uraian yang memadai perihal alasan perpanjangan masa jabatan hakim yang sebelumnya 5 tahun menjadi 15 tahun. Padahal penentuan perpanjangan periode masa jabatan hakim konstitusi mencederai kemandirian kekuasaan kehakiman karena akan membuka pengaruh politik dalam periode kedua (renewable term). Hukum yang disahkan ”memuat” keuntungan dalam implikasi masa jabatan hakim yang menjabat saat ini sebagai aturan peralihan dengan perpanjangan masa jabatan selama 15 tahunpun pantas diragukan objektivitasnya. Poin penting dalam argumen masa jabatan hakim tidak dipaparkan secara komprehensif dalam naskah akademik. Tidak dijelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang pentingnya perubahan ini. Selain itu, menempatkan masa jabatan hakim sebagai satu- satunya cara untuk meningkatkan independensi dan profesionalitas hakim “tidak beralasan” karena seharusnya tujuan independensi dan profesionalitas justru menjadi masalah yang seharusnya diantisipasi sejak awal pada tahap rekrutmen hakim konstitusi, pengawasan, dan penegakan kode etik. Tidak adanya rasionalisasi mengenai alasan perpanjangan masa jabatan hakim dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi 15 tahun dalam perubahan UU MK tersebut, menguatkan dugaan adanya “politik transaksional” atau tawar menawar kepentingan dalam proses pembentukan perubahan UU MK tersebut. Dugaan ini didasari oleh beberapa argumentasi, yakni: pertama, tidak ada korelasi yang kuat antara perpanjangan masa jabatan hakim, dengan kebutuhan untuk memperkuat MK secara kelembagaan. Sulit untuk memahami dasar dari pengaturan tersebut. Kedua, perihal perpanjangan masa jabatan hakim, bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. Sehingga patut dicurigai dibalik pengaturan masa jabatan hakim dalam perubahan UU MK tersebut. Diduga kuat perpanjangan masa jabatan hakim tersebut didorong oleh kepentingan 285 terselubung berupa “barter kepentingan” antara Pemerintah dan DPR dengan MK, terutama berkaitan dengan kepentingan Pemerintah dan DPR dalam pengujian UU baik yang sedang diuji maupun yang akan diuji oleh MK. Ketiga, perpanjangan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 15 tahun, otomatis menghapuskan periodesasi masa jabatan hakim MK. Dengan demikian, menghilangkan ruang evaluasi kinerja terhadap hakim-hakim MK. Keempat, perpanjangan masa jabatan menjadi 15 tahun ini juga diduga kuat berkaitan dengan kepentingan Pemilu tahun 2024 nanti, dimana berkat perpanjangan masa jabatan tersebut, hakim-hakim MK saat itu otomatis masih menjabat. Jadi sangat sulit untuk tidak mengaitkan kepentingan politik dalam perubahan MK, terutama berkaitan strategi mengamankan sengketa hasil Pemilu 2024 nanti. Kelima, perubahan UU MK ini berlaku surut, sehingga perpanjangan masa jabatan berlaku untuk hakim-hakim MK yang sedang menjabat. Padahal idealnya suatu masa jabatan tersebut berlaku prospektif untuk dimasa yang akan datang. Oleh karenanya, berlaku surut ini semakian menguatkan dugaan terkait dengan tawar menawar kepentingan antara Pemerintah dan DPR dengan MK. 5. Ambang Batas Usia Hakim Dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK mengatur bahwa usia minimal menjadi hakim MK adalah 47 tahun dengan usia maksimal 65 tahun saat diangkat. Perubahan UU MK kemudian mengubah syarat usia minimal 55 tahun untuk diangkat menjadi hakim MK.6 Dalam agenda perubahan ini, DPR dan pemerintah tidak menguraikan latar belakang, alasan, atau alih-alih suatu kajian sebagai dasar menaikkan usia minimal hakim konstitusi yang justru melawan arus perkembangan generasi yang diprediksi sebagai bonus demografi dimana terjadinya peningkatan jumlah demografi generasi produktif. Pembentuk UU telah mengabaikan fakta bahwa usia tidak berkolerasi dengan profesionalitas, kenegarawanan, kapasitas, dan 6 Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dari yang awalnya 47 tahun. 286 kebijaksanaan hakim. Ketentuan usia minimal 55 tahun diikuti dengan persyaratan bahwa calon hakim MK harus berijazah minimal doktor, dan berpengalaman di bidang hukum selama 15 tahun atau lebih, tidak memiliki dasar yang memadai baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Mengenai hal itu, seharusnya, pembentuk UU dapat berkaca dari sejumlah persyaratan menjadi Hakim Konstitusi yang dipraktikkan di negara-negara lain, misalnya di Korea Selatan. Dalam Pasal 5 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hanya menentukan bahwa calon hakim harus berlatar belakang hukum, jaksa atau pengacara, dan berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Hakim MK. Merujuk persyaratan usia yang ditetapkan itu, lebih relevan dan masuk akal dibanding dengan persyaratan usia minimal Hakim MK.7 Ditinjau dari segi fisik dan kesehatan antara usia 55-70 tahun semakin menurun secara perlahan ditambah semakin bertumpuknya perkara pengujian judicial review serta sengketa di MK dari waktu ke waktu, sehingga menuntut kemampuan fisik dan pikiran yang memadai dari hakim-hakim MK yang hanya berjumlah sembilan orang. Dengan demikian, pengaturan usian minimal tersebut tidaklah menjadi solusi untuk menjawab banyaknya perkara yang masuk ke MK. Oleh karena itu, ketentuan usia minimal 55 tahun yang diatur dalam UU MK, tidak rationable atau tidak memiliki landasan jika ditinjau baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. 6. Adagium Hukum Nemo Judex In Causa Sua Argumen ini kami tutup dengan adagium Nemo Judex In Causa Sua bahwa hakim tidak boleh mengatur atau mengadili dirinya sendiri. Putusan yang melanggar asas nemo judex in causa sua yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya akan menimbulkan implikasi yuridis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini bisa saja menyiratkan kepada para pencari keadilan bahwa hakim tidak lagi bersifat mandiri, independen, dan objektif. Putusan-putusan yang dikeluarkan tersebut cenderung bersifat 7 Madaskolay Viktoris Dahoklory, ”Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”, Masalah-masalah Hukum, Jilid 50, No. 2, April 2021, hal. 8. 287 subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu yang berperkara. Putusan-putusan yang melanggar asas nemo judex in causa sua akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Kesimpulan Tulisan ini kami berikan untuk memberikan informasi dan hasil kajian akademis terhadap judicial review pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU telah mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, perubahan UU MK tersebut juga dibuat secara tergesa-gesa (fast track legislation) yang cenderung mengabaikan partisipasi publik. Tidak bisa dibantah jika proses pembentukan perubahan UU MK tersebut memberikan indikasi kuat jika telah terjadi barter kepentingan, antara muatan materi UU MK yang menguntungkan MK dengan kehendak Pemerintah dan DPR yang berkepentingan untuk mengamankan berbagai UU bermasalah, baik yang sedang atau yang akan diuji oleh MK. Kami menganggap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, catat baik secara formil maupun materil. Sudah seharusnya Pemerintah dan DPR meninjau kembali undang-undang tersebut, atau setidak-tidaknya mempertahankan yang sudah ada sebelumnya. Sebab secara garis besar, UU a quo tidaklah memberikan keuntungan bagi MK secara kelembagaan jika ditinjau dari aspek kebutuhan MK dalam memperkuat institusinya dalam menangani semakin banyaknya perkara. Jikaulaupun ada, UU a quo hanya memberikan keuntungan secara parsial terhadap beberapa hakim MK saja, sehingga bertentangan dengan asas kepentingan umum. Untuk itu, kami meminta 288 kepada yang mulia majelis hakim MK untuk membatalkan UU a quo, dengan mempertimbangkan pendapat kami yang telah kami uraikan sebelumnya. Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), Dr. Amancik, S.H., M.Hum. Kronologi Perkara di MK Pada tanggal 19 November 2020, MK pertama kali memulai sidang perkara Nomor: 100/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Raden Violla Reininda Hafidz, dkk., tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Pemohon perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1). Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan pembentuk undang-undang telah melakukan salah langkah dan tafsir dalam menindaklanjuti putusan MK. Menurut para Pemohon, revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over karena pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Pemohon, revisi UU MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka. Menurut Pemohon, proses pembahasan revisi UU MK, dilakukan secara tertutup dengan tidak melibatkan publik. Selain itu, revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid. Dalam kaitan pengujian materi, para Pemohon mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Para Pemohon juga mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta Penjelasannya dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Ditambah para Pemohon mempersoalkan penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi. 289 Pokok-Pokok Keterangan Dari banyaknya pasal yang diuji Pemohon, saya memfokuskan amicus curiae ini dua hal, pertama, Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang MK: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.” Menurut saya adanya ketentuan pasal ini tidak ada alasan yang rasionalnya. Jika melihat alasan dibalik penentuan usia pejabat publik itu dikaitkan dengan upaya supaya jadi matang dan tidak memiliki cita-cita politik lagi setelah menjadi pejabat publik, in casu Hakim Konstitusi. Contohnya ada Hakim Konstitusi yang terpilih sebagai Hakim Konstitusi yang terpilih sebagai Hakim Konstitusi di usia 55 Tahun, bukan malah dewasa, arif, dan bijaksana. Malah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjual putusan yang berujung pada operasi tangkap tangan KPK. Dalam sejarah keberadaan MK, hakim-hakim yang bagus malah banyak yang pada saat terpilih berusia di bawah 55 Tahun, sebut saja Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, I Dewa Gede Palguna, dan lainnya. Seharusnya pembentuk Undang-Undang fokus pada syarat yang pertama dan utama sebagai Hakim Konstitusi yang paling penting bagi saya itu adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Saya berharap besar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim ini bisa menunjukkan watak kenegarawanannya dalam merespons perkara ini dengan membatalkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU a quo. Sikap kenegarawan memiliki pemikiran jauh ke depan dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mengingat setiap putusan MK nantinya akan meninggalkan legacy kepada Hakim- Hakim Konstitusi yang akan datang. Kedua, Pepanjangan masa jabatan secara otomatis bagi Hakim Konstitusi yang saat ini sedang menjabat Hakim Konstitusi. Adapun bunyi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, berbunyi: Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 290 Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang mengatur bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang- undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Ketentuan peralihan dalam pasal a quo merupakan pertentangan secara nyata terhadap Pasal 24 ayat (1) bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi aktif tidak dapat diubah, dikurangi, ataupun ditambah melalui pembentukan maupun perubahan undang-undang. Perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi tidak untuk diberlakukan terhadap hakim aktif melainkan hanya bisa diterapkan secara prospektif tanpa mengurangi sedikitpun independensi jabatan Hakim Konstitusi yang sedang bertugas saat ini sampai dengan masa jabatannya selesai. Saya mengkhawatirkan dengan hadirnya pasal a quo tentu akan melahirkan distorsi terhadap jaminan kemerdekaan kuasa kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan peralihan a quo bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari bahwa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dapat diubah sewaktu-waktu atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu dari pembentuk undang-undang. Penutup dan Rekomendasi Berdasarkan keterangan di atas saya merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian dengan adanya keterangan ini saya berharap akan adanya sikap kenegarawanan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon. 291 Peneliti Independen Bidang Hukum Tata Negara, Abdurrachman Satrio Kronologi Perkara Perkara Nomor 100/PUU-XVII/2020 yang saat ini tengah ditangani Mahkamah Konstitusi berfokus kepada pengujian secara formil dan materil terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun perkara ini sendiri diinisiasikan oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Salah satu fokus dari perkara ini yang juga menjadi kepedulian Pihak Terkait ialah mengenai pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Terdapat banyak permasalah prosedural dalam proses pembentukan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang dilakukan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antaranya ialah Undang- Undang ini dibentuk dalam waktu yang sangat singkat, khususnya di tahap pembahasannya yang hanya berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja. Tidak hanya itu, Undang-Undang ini juga dibentuk secara tertutup, karena tidak mengikutsertakan partisipasi publik melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat umum atau sosialisasi publik. Tambahan lagi, Undang-Undang ini juga sudah bermasalah bahkan dari proses perencanaannya, sebab Undang-Undang ini tidak masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024. Atas dasar itulah maka Pihak Terkait merasa perlu memberikan keterangan dalam perkara ini, sebab Pihak Terkait meyakini bila permasalahan prosedural yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini tidak hanya terkait dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga terkait dengan penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme dan juga masa depan demokrasi di Indonesia. Pokok-pokok Keterangan Dalam perkara ini terdapat dugaan jika terdapat pelanggaran secara prosedural dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada keterangan ini Pihak Terkait akan membuktikan jika dugaan ini memang benar, sehingga terdapat justifikasi bagi Yang Mulia Majelis 292 Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang ini dengan alasan formil, yakni karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata-cara pembentukan undang-undang. Justifikasi pertama datang dari asal mula Undang-Undang ini yang tidak terdapat dalam Prolegnas 2019-2024. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak mengharuskan suatu undang-undang yang dibentuk DPR dan Pemerintah agar terlebih dahulu terdapat dalam daftar Prolegnas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih memungkinkan adanya undang-undang yang dibentuk tanpa melalui Prolegnas, hanya saja hal ini dibatasi oleh dua syarat berikut: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam konteks dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, jelas-jelas kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, sebab Undang-Undang ini tidak terkait dengan keadaan luar biasa seperti konflik atau bencana alam, selain itu ketika dibentuknya tidak terdapat krisis tertentu yang mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi, sehingga sulit mengatakan adanya urgensi nasional untuk membentuk suatu undang-undang baru tentang Mahkamah Konstitusi. Justifikasi kedua untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan alasan formil berkaitan dengan proses pembahasan Undang-Undang ini yang dilakukan secara cepat dan terburu-buru, selama tiga hari kerja dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2020. Jika membaca kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tata-cara pembentukan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memang tidak ditentukan batas minimal mengenai jangka waktu dilakukannya pembahasan terhadap suatu rancangan 293 undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 misalnya, dalam Pasal 49 dan 50 hanya mengatur soal jangka waktu maksimal dari tahap pembahasan rancangan undang-undang, yakni selama 60 (enam puluh) hari kerja. Namun, ketiadaan batas waktu minimal ini bukan berarti membenarkan proses pembahasan hanya dilakukan secara singkat. Dipilihnya jangka waktu pembahasan selama maksimal 60 hari tersebut di dasari oleh asumsi jika tahap pembahasan rancangan undang-undang pasti akan berlangsung lama sehingga adanya batas waktu maksimal dimaksudkan untuk mencegah tahap ini berjalan terlalu lama, mengingat dalam proses ini selain memperdebatkan secara detail substansi dari rancangan undang-undang, anggota-anggota DPR serta Pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat atas rancangan undang-undang yang sedang mereka bahas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MD3 pun memang memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan selama tahap pembahasan. Karena itulah tahap ini juga berkaitan dengan pengejawantahan prinsip demokrasi. Ketika tahap pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, hal ini menjadi pertanda jika Pemerintah dan DPR tidak melakukan pembahasan secara detail terhadap substansi Undang- Undang ini serta tidak memberi ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pembahasannya, mengingat Undang-Undang tersebut juga dibentuk di tengah- tengah masa pandemi yang membuat rakyat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal secara implisit kedua Undang-Undang yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki jika tahap pembahasan dilakukan secara tidak terburu-buru dan melibatkan partisipasi rakyat. Apalagi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 berkaitan erat dengan kewenangan salah satu lembaga negara utama yang pengaturannya juga di dasarkan pada teks Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi. Maka itulah, hal ini memperlihatkan jika proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan tujuan dari prosedur pembentukan undang- undang yang diatur oleh kedua regulasi mengenai tata cara pembentukan undang-undang, dan secara tidak langsung hal ini memberi justifikasi bila telah 294 terjadi pelanggaran prosedural dalam tahap pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Menurut Pihak Terkait, kedua justifikasi tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan alasan pelanggaran formil, apalagi Pasal 51A ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bila dalam permohonan pengujian formil, batu uji yang digunakan oleh Mahkamah dalam memutus perkara adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, di luar kedua justifikasi di atas Pihak Terkait juga menyadari jika Mahkamah Konstitusi selalu mengambil sikap berhati-hati ketika melakukan pengujian formil, contohnya pada ketiga kasus berikut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2014; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 misalnya, walaupun Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pelanggaran prosedural, terutama dalam proses pengambilan keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung oleh Presiden dan DPR, namun Mahkamah Konstitusi menolak membatalkan Undang-Undang tersebut dengan dalih asas kemanfaatan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinilai Majelis Hakim Konstitusi memiliki substansi yang jauh lebih baik ketimbang Undang-Undang yang diubahnya. Sementara, pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 73/PUU-IX/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi juga menolak untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekalipun di kedua putusan ini Mahkamah Konstitusi menemukan bila telah terjadi pelanggaran formil dengan tidak 295 dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama proses pembahasan. Dalam kedua putusan ini Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bila mereka hanya dapat membatalkan undang-undang karena alasan bertentangan dengan konstitusi. Dalam keterangan ini, Pihak Terkait berharap Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mau menurunkan standarnya dalam melakukan pengujian formil, sebab walau sama-sama merupakan proses pengujian formil seperti ketiga perkara yang disebutkan sebelumnya, terdapat situasi khusus dan mendesak yang membuat perkara ini memiliki efek lebih besar ketimbang perkara-perkara sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari kondisi sosial-politik sekarang, dimana perkara ini akan diputus di tengah kualitas demokrasi Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir semakin memburuk, beberapa pengamat politik di level nasional dan internasional telah berulangkali memperingati kecenderungan tersebut (Power, 2018; Mujani dan Liddle, 2021), bahkan Pihak Terkait sendiri pernah mengingatkan masalah ini dalam sebuah riset yang Pihak Terkait lakukan beberapa tahun lalu (Satrio, 2018). Faktor utama yang membuat kualitas demokrasi Indonesia terus menurun disebabkan salah satunya karena keberhasilan pemerintahan Joko Widodo mengkonsolidasikan dukungan dari hampir seluruh fraksi di DPR. Implikasinya ialah DPR pun lebih banyak bekerja untuk mendukung pemerintah ketimbang mengawasinya. Padahal dalam sistem presidensil, peran oposisi dalam institusi legislatif amatlah krusial untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif. Adapun permasalahan utama dari perkara ini – yaitu terdapatnya pelanggaran prosedural dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 – berhubungan erat dengan masalah utama demokrasi Indonesia tersebut, sebab proses pembentukan Undang-Undang ini dapat berjalan secara terburu-buru dan tertutup karena DPR dan pemerintah selaku dua institusi utama yang memiliki wewenang membentuk undang-undang menghendakinya. Dengan kondisi demikian, tanggung jawab Mahkamah Konstitusi pun menjadi lebih besar dalam mengawal proses legislasi, sebab dengan pemerintah dan DPR yang seharusnya bekerja saling mengawasi kini justru lebih banyak bersikap satu suara, potensi munculnya pelanggaran prosedural dalam proses pembentukan undang- undang pun menjadi lebih besar. Dugaan akan munculnya fenomena seperti ini bukannya tanpa dasar, sebab di beberapa negara lainnya yang memiliki situasi 296 serupa dengan Indonesia – eksekutifnya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendapat dukungan hampir seluruh partai/fraksi di lembaga legislatif seperti di Hungaria atau Kolombia – terjadi praktik di mana eksekutif dan legislatif melakukan pelanggaran prosedur untuk memudahkan mereka meloloskan suatu rancangan undang-undang memang benar-benar terjadi (Kazai, 2019; Cepeda dan Landau, 2017). Bahkan di Kolombia situasi tersebut memaksa Mahkamah Konstitusinya untuk membatalkan beberapa undang-undang dengan alasan formil.8 Karena itulah dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut Pihak Terkait berharap dalam perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mau mengambil pertimbangan yang lebih luas dalam memutuskan permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon pada perkara ini. Di samping itu, jika pun Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi masih ragu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 karena masalah prosedural yang terdapat pada perkara ini tidak menciptakan pelanggaran langsung terhadap teks konstitusi (seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014), Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perlu juga untuk mempertimbangkan bila Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengakui bila dokumen tersebut menganut prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3)-nya. Adapun, prinsip negara hukum itu sendiri memiliki tiga arti: pertama, dari segi substantif hukum harus mampu bekerja secara efektif untuk membatasi negara dan penguasa bertindak sewenang-wenang; kedua, dari segi formal hukum yang ada harus bersifat pasti sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian ketika diterapkan; dan ketiga, dari segi prosedural harus ada suatu prosedur yang tetap mengenai bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan oleh institusi-institusi penegak hukum (Waldron, 2016). Berdasarkan ketiga makna dari negara hukum tersebut, maka perkara ini khususnya yang terkait dengan proses pengujian formil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kaitan erat dengan aspek negara hukum secara prosedural. Sebab aspek ini menghendaki bagaimana hukum harus dibentuk 8 Lihat kasus Value-added tax (Decision C-776 of 2003) atau Pension Reform (Decision C-754 of 2004). 297 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka itu pelanggaran prosedural yang terdapat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memperlihatkan bila adanya pelanggaran terhadap asas negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penutup Berdasarkan keterangan di atas, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Nomor 100/PUU-XVII/2020, khususnya yang terkait dengan pengujian formil terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 298 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian formil atau pengujian materiil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun pengujian materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian formil dan pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 299 24/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”; 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, selanjutnya disebut UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”; 300 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang- undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil, yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022, yang kesemuanya diucapkan pada tanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan: “5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu 301 penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022”; 5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam perkara a quo para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 36 (tiga puluh enam) sejak UU 7/2020 diundangan dalam Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554; 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 302 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 303 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Formil Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada 304 pokoknya adalah sebagai berikut (uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa Pemohon I menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif [vide bukti P-4] dan sebagai Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, yang concern terhadap perkembangan MK dengan aktif memantau proses Revisi UU MK [vide bukti P- 9 sampai dengan bukti P-16], mempunyai perhatian pada isu kewenangan dan kelembagaan MK, aktif menuangkan pemikiran dan melakukan pengembangan ilmu melalui berbagai tulisan, serta mengadvokasi hak konstitusional warga negara dan legislasi konstitusional melalui ruang pengujian undang-undang di MK [vide bukti P-17 dan bukti P-18]; 2. Bahwa Pemohon II menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif [vide bukti P-4] dan sebagai Koordinator Harian, yang concern tentang MK [vide bukti P-19 sampai dengan bukti P-27] dan mengadvokasi hak konstitusional warga negara dan legislasi konstitusional melalui ruang pengujian undang-undang di MK [vide bukti P-17]; 3. Bahwa Pemohon III menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif [vide bukti P-4] dan sebagai Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi, aktif menyuarakan sekaligus mengadvokasi isu-isu konstitusi dan ekonomi [vide bukti P-17, bukti P-28 sampai dengan bukti P-30] terutama terkait dengan implementasi kewenangan dan putusan MK serta menggunakan ruang pengujian undang-undang di MK; 4. Bahwa Pemohon IV menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai peneliti pada Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award [vide bukti P-5], yang aktif menyoroti, mengkritisi, dan mengawal produk legislasi yang berkaitan dan bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi, serta turut mengadvokasi dan mengkritisi Revisi UU MK [vide bukti P-40]; 305 5. Bahwa Pemohon V menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu [vide bukti P- 6], berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan penelitian tentang kewenangan MK [vide bukti P-41 dan bukti P-42] dan mengadvokasi isu-isu tentang konstitusi keuangan negara dan MK; 6. Bahwa Pemohon VI menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indoensia Jentera [vide bukti P-7] dan sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, serta melakukan advokasi khususnya pada bidang hukum, hak asasi manusia, hukum tata negara, dan politik hukum; 7. Bahwa Pemohon VII menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], menjabat sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu [vide bukti P-8] dan sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; 8. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Revisi UU MK menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena sifat UU MK adalah universal dan berdampak luas bagi publik. MK bukan hanya milik dan berdampak terhadap hakim konstitusi, kepaniteraan, kesekretariatan jenderal MK, ataupun pihak-pihak yang hendak mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi, melainkan bertautan dengan fungsi MK yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara; 9. Bahwa menurut para Pemohon, dengan kedudukan MK yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, para Pemohon telah secara aktual dan potensial dirugikan dengan Revisi UU MK, dengan alasan: (1) proses pembentukan yang anti-demokrasi konstitusional, melanggar rule of law, dan mendegradasi keluhuran MK karena tahap perencanaan dan tahap penyusunan melanggar prosedur, dilakukan secara tergesa-gesa di tengah pandemi covid-19, pembahasan tertutup, dan tidak partisipatif; (2) proses pembentukan yang melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional dan nilai-nilai negara hukum yang 306 menghasilkan aturan dengan potensi konflik kepentingan dan upaya untuk menundukkan MK, yaitu perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim Konstitusi bagi para pejabat petahana; dan (3) proses pembentukan yang tergesa-gesa, tanpa deliberasi publik, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yang menghasilkan Revisi UU MK yang sama sekali tidak memperhatikan grand design penguatan MK ke depan; 10. Bahwa menurut para Pemohon, pihak yang sesungguhnya mengalami kerugian yang paling konkret adalah hakim konstitusi akibat Revisi UU MK tidak berorientasi pada penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK, terkhusus soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi berlaku bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK), menguji kenegarawanan dan kredibilitas hakim konstitusi di mata publik serta menyeret hakim konstitusi ke pusaran potensi konflik kepentingan. Proses pembentukan Revisi UU MK yang cacat formil pun sejatinya menurunkan muruah dan keluhuran Mahkamah. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai warga negara yang concern akan penguatan MK mengambil inisiatif baik untuk menguatkan MK dalam menjaga denyut konstitusi, dengan mengingat fungsi MK yang berkelindan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan antara profesi Pemohon dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya. Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi para Pemohon saat ini, yaitu: 307 1. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan peneliti di lembaga KoDe Inisiatif dan perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award [vide bukti P-5], memiliki perhatian secara khusus terhadap perkembangan dan penguatan MK, aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, serta secara aktif mengawal proses pembahasan UU 7/2020, baik dari segi prosedur pembentukan maupun dari segi materiil yang tidak berorientasi pada penguatan MK. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, proses pembentukan UU 7/2020 cacat formil dan menimbulkan kerugian aktual karena para Pemohon tidak ikut serta secara langsung dalam proses pembahasan RUU MK yang dilakukan secara singkat dalam waktu 3 (tiga) hari dan proses yang tertutup. Selain itu, menurut para Pemohon, substansi UU 7/2020 tidak berorientasi kepada penguatan MK, antara lain: (1) penyempurnaan rekrutmen hakim konstitusi; (2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; (3) kewenangan constitutional question dan constitutional complaint; (4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (5) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan (6) penyempurnaan hukum acara MK. Sementara, Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang berkaitan atau bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi; 2. Pemohon V sampai dengan Pemohon VII menerangkan sebagai dosen yang mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon memanfaatkan ilmu untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam Revisi UU MK dan mengkritisi proses pembentukan Revisi UU MK yang jauh dari nilai-nilai konstitusi. Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai peneliti dan dosen/tenaga pengajar, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan para Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tatacara perubahan UU 7/2020 sebagaimana didalilkan para Pemohon pada pokok permohonan dalam 308 pengujian formil, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan proses pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 a quo. Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Materiil Sementara itu, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian materiil, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut (uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil, para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU 7/2020: (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. …; b. …; c. …; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. …; f. …; g. …; h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. 309 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objketif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020: (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. …; b. …; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020: (1) …; (2) Dihapus. Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003: (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003: Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. 310 2. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan independensi dan imparsialitas MK yang merdeka dan independen merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak tercermin dalam Revisi UU MK yang bernuansa konflik kepentingan akibat substansi undang-undang yang pada pokoknya berkutat pada perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Revisi UU MK didesain untuk menjebak MK ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan, sehingga para Pemohon memperjuangkan pemulihan hak konstitusionalnya pada perkara lain dan/atau mengadvokasikan legislasi konstitusional melalui ruang persidangan MK; 3. Bahwa menurut para Pemohon, rasionalisasi pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan hubungan kausalitas dengan pasal a quo sebagai berikut: a. Peningkatan usia minimal menjadi hakim konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020] dan lama masa bakti hakim konstitusi [Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020]. Pasal a quo tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan persamaan di mata hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terkait dengan regenerasi hakim konstitusi; b. Terkait dengan limitasi latar belakang hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung [Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020] yang hanya berasal dari hakim tinggi atau hakim agung dan kedudukan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebagai sebatas lembaga pengusul [Pasal 18 ayat (1) UU 7/2020] sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; c. Terkait dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi [Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2004], yang menurut para Pemohon, para Pemohon merupakan para individu yang potensial menjadi hakim konstitusi di masa depan, sehingga dibutuhkan adanya sistem rekrutmen yang ajeg dan menumbuhkan iklim kompetitif dan berkeadilan, serta tanpa adanya penafsiran pelaksanaan asas objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 311 d. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa putusan MK adalah sumber hukum yang wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, tidak terbatas pada DPR dan Pemerintah, agar hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan ketaatan terhadap putusan MK [hapusnya Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020], sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK serta hakim konstitusi yang saat ini menjabat (Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020]. Pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon yang aktif menggunakan forum ajudikasi konstitusi di Mahkamah untuk memperoleh jaminan dan kepastian MK yang independen dan imparsial serta tidak disandera dan terjerumuskan dalam pusaran potensi konflik kepentingan yang didesain pembentuk undang- undang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang merupakan intisari Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), baik anggapan kerugian potensial maupun faktual terhadap pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan 312 pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan tenaga pengajar harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung, sehingga belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 dan UU 24/2003 a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 7/2020 a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian formil UU 7/2020. Sedangkan pokok permohonan dalam pengujian materiil dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil [3.10] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945, para Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses 313 pembentukan UU 7/2020 yang menurut para Pemohon melanggar asas pembentukan undang-undang, yaitu asas keterbukaan dalam proses pembentukan UU 7/2020 sehingga undang-undang tersebut dibentuk tanpa partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-89, serta 3 (tiga) orang ahli, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H., memberikan keterangan tertulis bertanggal 12 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 15 September 2021, Al. Andang L. Binawan yang memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 14 Oktober 2021, dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 18 November 2021, serta 1 (satu) orang saksi yakni Muhammad Ichsan yang memberikan keterangan tertulis dalam bentuk power point, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021 dan didengarkan kesaksiannya dalam sidang pada 14 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 November 2021. [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus dan 1 September 2021, yang kemudian 314 dilengkapi dengan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Agustus 2020, yang kemudian memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, yang kemudian menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memberikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, yang kemudian memberikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 1 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat yang diajukan oleh para Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain: Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H; Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.; SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), Dr. Amancik, S.H., M.Hum.; dan Peneliti Independen Bidang Hukum Tata Negara, Abdurrachman Satrio sebagai sahabat pengadilan (Amicus Curiae), yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Desember 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 315 keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, surat Amicus Curiae, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pengujian formil UU 7/2020; Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara 316 perubahan UU a quo yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU a quo dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan UU a quo memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas. Dikarenakan perubahan UU a quo dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya rancangan undang- undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum 317 untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil; [4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 318 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pengujian Materiil: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. I. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempunyai alasan dan pendapat hukum yang berbeda untuk menyatakan concurring opinion dan dissenting opinion, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut: A. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 1. Pokok Permohonan Pengujian Formil Alasan Berbeda (Concurring Opinion) mengenai pokok permohonan 319 pengujian formil dalam perkara a quo sama seperti Alasan Berbeda (Concurring Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. B. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian materiil perkara a quo sama seperti Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. 2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya mengenai materi a quo sama seperti Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. b. Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang a quo Sebelum tiba pada keyakinan dan pendirian terhadap konstitusionalitas norma a quo, saya perlu mengemukakan suatu fakta historik bahwa hampir seluruh Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, kecuali Laica Marzuki, adalah Hakim Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup dan profesionalitas hakim karier telah mendapat apresiasi dan tempat yang terhormat dalam dinamika sejarah lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan pula dengan original intent lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang memandang penting adanya keragaman pengalaman hidup dan latar belakang para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam original intent lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 terdapat suatu pesan implisit bahwa para penyusun perubahan UUD 1945 memang berharap, meskipun tidak wajib, agar dalam konfigurasi Mahkamah Konstitusi perlu terdapat Hakim Konstitusi yang berlatar 320 belakang Hakim Karier. Saya pun dapat memahami sekiranya materi a quo boleh jadi merupakan aspirasi dan cita-cita internal Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam rangka ikut serta menjaga dan menjamin keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Namun demikian, eksklusi pengaturan persyaratan mengenai hal ini dalam Undang-Undang a quo bermasalah secara konstitusional setidaknya berdasarkan 6 (enam) argumentasi sebagai berikut: 1) eksklusi pengaturan norma a quo menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi hanya karena mereka tidak sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2) eksklusi pengaturan norma a quo menyebabkan ketidakpastian hukum karena menegasikan prinsip “terbuka” yang juga diatur dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020. Dengan berlakunya norma a quo, seleksi dan pemilihan calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menjadi “tertutup” dan “diskriminatif” karena hanya dapat diikuti oleh warga negara yang sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Selain bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, norma a quo juga bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 3) eksklusi pengaturan dalam norma a quo mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sehingga Mahkamah Agung hanya dapat mengajukan calon Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim 321 Agung. Padahal, Mahkamah Agung dapat pula mengajukan calon Hakim Konstitusi dari “internal” yang memenuhi syarat kumulatif minimal, meskipun tidak sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung; 4) eksklusi pengaturan norma a quo menyebabkan ketidaksamaan di hadapan hukum antar sesama lembaga pengusul (in casu: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) calon Hakim Konstitusi, sebab baik pada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden tidak terdapat eksklusi pengaturan sebagaimana norma a quo. Ketidaksamaan pengaturan mengenai hal ini melanggar prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan 1 (satu) lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung) memiliki eksklusivitas yang tidak dimiliki 2 (dua) lembaga pengusul lainnya (in casu: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden); 5) eksklusi pengaturan norma a quo berpotensi memicu dan memacu inspirasi pemikiran bagi Dewan Pewakilan Rakyat untuk menambah syarat eksklusif berupa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk juga menambah syarat eksklusif berupa “anggota kabinet atau pejabat pemerintah” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip “terbuka” dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 serta menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi, hanya karena bukan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dan/atau “anggota kabinet atau pejabat pemerintah”. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, norma a quo juga mereduksi original intent penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait Mahkamah Konstitusi yang sejak awalnya berharap agar komposisi dan konfigurasi Mahkamah Konstitusi bersifat beragam serta saling memperkaya aspek kognitif dan kematangan hidup di antara sesama 322 Hakim Konstitusi; dan/atau 6) eksklusi pengaturan norma a quo mereduksi esensi frasa ““yang diajukan masing-masing tiga orang oleh…” sebagai salah satu norma konstitusional dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, persyaratan dan mekanisme pengajuan calon Hakim Konstitusi, baik yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam norma a quo seharusnya tidak diatur dalam rumusan frasa “…yang berasal dari…” dan “…sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung” guna mencegah dan bahkan memberantas prasangka publik bahwa Hakim Konstitusi merupakan representasi lembaga pengusul, in casu khususnya Mahkamah Agung. Saya berpendapat bahwa biarlah hal ini menjadi dinamika kultural (judicial culture) di internal Mahkamah Agung sehingga tidak perlu, bahkan tidak boleh, dinormakan dalam Undang-Undang, sebab jika dinormakan dalam Undang-Undang maka hal ini justru bertentangan dengan beberapa prinsip supremasi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya MENGABULKAN SEBAGIAN permohonan para Pemohon dengan menyatakan frasa “…dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang a quo. Materi-materi a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut saya hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari beberapa pasal dan permohonan yang telah saya berikan concurring opinion dan 323 dissenting opinion sebelumnya dan terkait hal-hal ini saya anggap telah terakomodir baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam concurring opinion dan dissentiong opinion saya. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Pasal a quo merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD 1945 (Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo. 1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan Dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang- wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi ‘keuntungan’ (previlidge) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip “kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini 324 mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar. Berdasarkan materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang- Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat privilige) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional). Pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi 325 ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilige) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat privilige tertentu. 2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma A Quo Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan- undangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (privilige) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 (Nomor 90, 96, dan 100/PUU- XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialiatias kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang casu quo menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata 326 memberi keuntungan (previlidge) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai addressat personal (propia) melalui keberlakuan norma a quo. Oleh karena itu, saya berpendapat norma a quo sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang. 3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma A Quo Sebagaimana yang beberapa kali saya ungkapkan dalam dinamika persidangan, eksistensi Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo menjadi salah satu bukti nyata dan terang-benderang yang menyebabkan sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini menjadi sangat diuji kualitas kenegarawanannya. Dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo khususnya secara personal terhadap sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, teramat sulit bagi Mahkamah untuk dapat terhindar dari bias subjektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian (Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020). Saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah bahwa: “..Undang- Undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi…memberikan status hukum kepada semua Hakim Konstitusi…”, sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat pengangakatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi syarat, baik menurut Undang-Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “…Pasal 87 huruf b adalah sebagai norma ‘jembatan/penghubung’ dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo…”, sebab Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai 327 suatu norma materi pokok yang secara nyata memberi keuntungan (privilige) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sekedar “tidak dirugikan”. Hal tersebut di atas secara eksplisit mendapat afirmasi dalam alat bukti berupa keterangan tertulis Presiden untuk perkara Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “…Pembentuk Undang-Undang menghendaki agar mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini”. Namun, saya tidak mendapatkan afirmasi mengenai hal ini dalam bentuk keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya kehendak Presiden yang terafirmasi secara tertulis tersebut, tetapi sama sekali tidak terdapat afirmasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal itu secara tertulis, saya berpendapat bahwa tidak terdapat bukti tertulis yang cukup apalagi sempurna untuk membuktikan bahwa afirmasi itu merupakan suatu intensi kolektif dari Pembentuk Undang-Undang. Jika pun memang afirmasi itu diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik untuk keberlangsungan supremasi konstitusi maka saya justru berpendapat sebaliknya, bahwa kehendak (intensi) tersebut justru sangat berpotensi besar mereduksi dan bahkan menegasikan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, saya pun berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundang- undangan; 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (rule of law); dan 3). tidakkah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau 328 bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan reprensentasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?. Saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang- Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (previlidge) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (previlidge) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirikan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat. Terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat ingsun) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD 1945, khususnya prinsip negara hukum (rule of law) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang- 329 Undang a quo, menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (wait and see) serta penuh harap dan pamrih (full of stake) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku How Judges Think, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan homo economicus (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum dan konstitusi, sebab independensi dan imparsialitas Hakim seharusnya juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam semangat dan prinsip kolegialitas (collegiality). Oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan perailihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (privilige)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya MENGABULKAN permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 330 II. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dan Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.2] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat dan alasan hukum yang berbeda untuk menyatakan dissenting opinion dan concurring opinion, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut: 1. Dalam pengujian formil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Bahwa dalam membuktikan permohonan perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Saya berpendirian, kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan, mengingat adanya keterkaitan erat atas sifat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Bahwa secara universal dalam pengujian undang-undang secara formil tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat tentang tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, secara universal pula di dalam membuktikan keterpenuhan syarat formil dalam pembentukan ataupun perubahan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat dimaksud. Namun, kemudian yang harus dicermati adalah adanya tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang dilakukan secara khusus yaitu melalui sistem kumulatif terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang menegaskan bahwa dalam daftar kumulatif terbuka salah satu unsurnya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang diakibatkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks melaksanakan sebuah putusan badan peradilan termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang 331 dapat dikatakan sebagai “pelaksana dari putusan peradilan” (eksekutor), yang posisinya tidak boleh bergeser dari esensi dasar yang diperintahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU- VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XIV/2016, kesemua putusan-putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi/usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi) yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, melalui putusan-putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara-perkara a quo terhalang dengan asas hukum yang universal (general principle), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk mengatur/menentukannya. Dengan demikian, apabila lebih lanjut dicermati permohonan pengujian formil dalam perkara a quo, oleh karena terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah pendelegasian yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila pembentuk undang-undang di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan yang menggunakan sistem kumulatif terbuka, dengan menentukan, baik desain mengenai syarat, masa jabatan/periodisasi, usia pensiun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi produk perubahan undang-undang a quo masih 332 dipersoalkan bahkan dinilai konstitusionalitasnya. Sebab, apabila demikian halnya mengapa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi a quo tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan-putusannya, tidak perlu menggunakan argumen penolakan karena terhalang asas hukum yang universal (general principle), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Hal itu menurut saya menunjukkan adanya “ketidakkonsistenan” oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusannya, yang hal ini dapat berakibat menurunnya kepercayaan, marwah, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner “harus dianggap benar” sesuai dengan (asas res judicata pro veritate habetur). Artinya, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai sifat eksekutorial dan harus dilaksanakan (eksekusi). Dalam persepektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan a quo bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 47 UU MK). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan sepanjang tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ada di dalam amar putusan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan desain jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur/menentukannya, maka syarat inilah yang dimaksudkan, yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakannya (eksekusi). Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen “kumulatif terbuka” perubahan undang-undang a quo dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang tidak lain adalah dalam perspektif menghormati dan melaksanakan perintah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat saya tidaklah relevan apabila perubahan undang-undang a quo masih 333 dikaitkan dengan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang secara normal sebagaimana perubahan undang-undang pada umumnya. Sebab, dengan menilai tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui instrumen kumulatif terbuka, sama halnya dengan menilai putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam pengujian formil atas perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat sulit untuk memberikan ruang pembenar apabila ada pihak atau subyek hukum yang masih dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya untuk mempersoalkan berkaitan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang a quo. Sehingga saya menegaskan terlepas Pemohon/para Pemohon dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak, sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi lainnya, saya berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam Perkara Nomor 100/PUU- XVIII/2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pengujian formil a quo untuk seluruhnya. 2. Dalam pengujian materil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan tersebut di atas dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil saya berpendapat, pembuktian tentang kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau subtansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon, yaitu para Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-VIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, kesemuanya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi inipun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa 334 jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkannya antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya, sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon/para Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang- undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstiusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan “hak privilege”- nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang- undang a quo, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem komulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang a quo terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (legislative review). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang a quo, maka jika dianggap ada persoalan konstitsionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil inipun saya berpendapat sama seperti 335 dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil, terlepas para Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konsitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon tersebut untuk seluruhnya. 3. Dalam pengujian formil dan materiil Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (dissenting opinion), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan para Pemohon, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (concurring opinion). III. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut: [6.3] Menimbang oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formiil dan materiil, maka saya akan memeriksa permohonan pengujian formiil permohonan para Pemohon terlebih dahulu. Sebab, apabila permohonan pengujian formiil dikabulkan, maka permohonan pengujian materiil menjadi tidak 336 relevan lagi untuk dipertimbangkan karena objek dalam pengujian materiil menjadi tidak ada seiring dengan dikabulkannya permohonan pengujian formil. Terlebih dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah menyatakan sebagai berikut. “…Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana Pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.” Dari kutipan putusan Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa proses pemeriksaan antara pengujian formil dan materiil dapat dilakukan secara terpisah. Dalam konteks ini, permohonan pengujian formiil akan diperiksa terlebih dahulu daripada permohonan pengujian materiil. Oleh karena itu, dalam pendapat berbeda ini saya akan lebih fokus pada aspek pengujian formil undang-undang a quo ketimbang aspek pengujian materiilnya; [6.3.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 telah menegaskan mengenai definisi dan ruang lingkup pengujian formil sebagai berikut: “[3.15.1] bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang- undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil;” 337 Dari beberapa aspek dalam pengujian formil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon hanya mempermasalahkan adanya pelanggaran prosedural pada tahapan pembentukan revisi UU MK sebagaimana berikut. i. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK (tahap perencanaan); ii. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over (tahap perencanaan); iii. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahap pembahasan); iv. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka (tahap penyusunan); v. proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi COVID- 19 (tahap pembahasan); dan vi. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (tahap penyusunan); Terhadap dalil-dalil dalam permohonan pengujian formiil yang diajukan oleh para Pemohon, Saya tidak akan menjawab kesemua dalil-dalil permohonan para Pemohon, melainkan pada isu hukum yang menurut saya relevan untuk dipertimbangkan, yaitu: 1. Pembentuk Undang-undang Melakukan Penyelundupan Hukum Dengan Dalih Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap dalil para Pemohon a quo, DPR dan Presiden pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa UU MK dibuat dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 68/PUU-IX/2011. Berikut tabel tindak lanjut Putusan MK dalam UU MK. 338 No. Putusan MK Pasal Perubahan 1. 48/PUU-IX/2011 45A, 57 ayat (2a) Menghapus ketentuan tentang larangan ultra petita dan larangan Putusan Mahkamah Konstitusi memberi perintah kepada pembuat undang-undang memuat rumusan norma baru. Redaksi pasal dalam revisi UU MK: Pasal 45A Dihapus. Pasal 57 ayat (2a) Dihapus. 2. 49/PUU-IX/2011 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (h) Menghapus mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua MK dengan prinsip “satu kali rapat dan satu paket” karena telah mengesampingkan asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: (4f) Dihapus. (4g) Dihapus. (4h) Dihapus. 3. 49/PUU-IX/2011 10 Menghapus Pasal 10 yang mengatur tentang perubahan Penjelasan Pasal 10 dalam batang tubuh. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Tidak diatur 4. 49/PUU-IX/2011 15 ayat (2) huruf h Menghapus syarat “pernah menjadi pejabat negara” Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk 339 calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Catatan: Pembentuk undang-undang malah menambahkan syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, yaitu harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. 5. 49/PUU-IX/2011 26 ayat (5) Menghapus klausul hakim konstitusi pengganti hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikan. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 6. 49/PUU-IX/2011 27A ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Menghapus ketentuan anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari unsur DPR, unsur pemerintah, dan unsur hakim agung serta menghapus mekanisme pelaksanaan tugas dan peengakan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis Kehormatan MK. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: (7) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: f. 1 (satu) orang hakim konstitusi; g. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; h. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; i. dihapus; dan 340 j. dihapus. (8) Dihapus. (9) Dihapus. (10) Dihapus. (11) Dihapus. 7. 49/PUU-IX/2011 50A Memperluas dasar pertimbangan hukum MK, tidak hanya berdasarkan UUD 1945 saja, tetapi juga peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 8. 49/PUU-IX/2011 59 ayat (2) Menghapus klausul menindaklanjuti Putusan MK “jika diperlukan”. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Dihapus. 9. 68/PUU-IX/2011 15 ayat (2) huruf b Menghapus frasa “dan magister”. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Sepanjang frasa “dan magister” dihapus. 10. 34/PUU-X/2012 7A Menetapkan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 11. 7/PUU-Xl/2013 15 ayat (2) Ketentuan batasan atas usia maksimal menjadi hakim konstitusi, yaitu “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun 341 dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”. Redaksi pasal dalam Revisi UU MK: Tidak diatur. Usia menjadi hakim konstitusi justru dinaikkan menjadi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 12. 49/PUU-IX/2011 87 Menghapuskan keberlakuan aturan yang tetap memberlakukan UU No. 23 Tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya berkaitan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua jadi tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan tabel di atas, secara umum putusan MK telah ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. Akan tetapi dalam konsiderans menimbang, konsiderans mengingat, maupun dalam penjelasan UU 7/2020 tidak mengutip, memuat, dan menjelaskan bahwa UU a quo merupakan tindak lanjut dari putusan MK. Hal ini dapat dilihat pada konsiderans Menimbang, Mengingat, dan Penjelasan UU a quo di bawah ini. Konsiderans “Menimbang dan Mengingat”: Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 342 beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); Penjelasan UU 7/2020 (Revisi UU MK) I. UMUM Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang 343 menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang- Undang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. Seyogyanya UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK harus memberikan uraian pada konsiderans Menimbang atau pada bagian Penjelasan yang memuat keterangan bahwa UU a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan MK. Penjelasan ini penting dilakukan untuk membedakan mana UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan pula dengan kewajiban melakukan jaring partisipasi publik guna memberikan masukan dalam proses pembentukan UU. Suatu UU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK tidak lagi memerlukan jaring partisipasi publik. Sebab, Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh warga negara, termasuk pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi terhadap materi muatan norma dalam suatu undang-undang yang bukan 344 merupakan tindak lanjut dari Putusan MK atau masuk dalam ranah politik hukum terbuka (opened legal policy), wajib dilakukan jaring partisipasi publik, yakni terkait aturan-aturan sebagai berikut. a. perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat; b. penghapusan periodisasi jabatan hakim; c. perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun; d. penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK; e. syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. 2. Pencantuman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Konsiderans “Mengingat” Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Salah satu produk hukum yang disebut sebagai dasar hukum di dalam Konsideran Menimbang huruf c dan Konsideran Mengingat angka 2 UU Perubahan Ketiga UU MK adalah UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2014. Singkatnya UU Nomor 4 Tahun 2014 ini bukan lagi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum karena telah dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 345 Pada saat UU Perubahan Ketiga UU MK dibentuk berdasarkan sesuatu hal yang bukan hukum, terutama pada bagian Konsideran “Mengingat” yang menunjukkan dasar yuridis pembentukan dan substansi suatu UU, maka merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa UU Perubahan Ketiga UU MK mengalami cacat yuridis sejak kelahirannya. Oleh karenanya penulisan konsideran Mengingat pada perubahan suatu UU perlu memerhatikan apakah UU yang dimasukkan dalam Konsideran Mengingat masih berlaku atau tidak. Apakah ada Putusan MK yang membatalkan keberlakuan UU a quo atau tidak. Apabila terdapat Putusan MK yang membatalkan perubahan UU a quo, maka penulisan pada konsideran Mengingat cukup memuat UU perubahan terakhir dan tak perlu memasukan UU yang sudah dibatalkan oleh MK. Misal, dalam pembentukan UU 7/2020 yang merupakan perubahan ketiga UU MK, UU 4/2014 yang merupakan Perubahan Kedua dan telah dibatalkan oleh MK, tidak perlu dikutip dalam Konsideran Mengingat, sehingga Konsideran Mengingat hanya mengutip sampai perubahan pertama, yakni UU 8/2011, meskipun UU 7/2020 tetap merupakan perubahan ketiga. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu UU tidak didasarkan pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku (invalid) karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan angka 28 Lampiran II UU PPP jelas ditentukan bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak dapat menjadi dasar hukum dalam konsiderans “Mengingat”. 3. Proses Pembahasan Dilakukan Secara Tertutup, Tidak Melibatkan Publik, Tergesa-gesa, dan Tidak Memperlihatkan sense of crisis Pandemi COVID- 19 346 Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu super cepat (fast track legislation) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat. Hal ini setidaknya dapat terlihat pada kronologi pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK adalah sebagai berikut: 1. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas mengusulkan revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka pada 03 Februari 2020; 2. Badan Legislasi DPR melakukan rapat harmonisasi tentang pembahasan RUU MK pada Rapat Badan Legislasi pada 13 Februari 2020; 3. Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU MK pada 19 Februari 2020; 4. RUU ini ditetapkan sebagai Usul DPR pada 02 April 2020; 5. Penugasan pembahasan RUU MK oleh Wakil Ketua DPR pada 20 Juli 2020; 6. Proses berlanjut dengan RUU MK mendapatkan persetujuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020; 7. Pada 26-28 Agustus 2020 dilaksanakan rapat panitia kerja untuk membahas DIM yang dilakukan secara tertutup; 8. Pada 31 Agustus 2020, RUU MK disahkan di Pembicaraan Tingkat I; 9. Pada 01 September 2020, di Pembicaraan Tingkat II, RUU MK disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan keterangan amicus curae dari Universitas Brawijaya, di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat. Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesungguhnya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan 347 perubahan yang akan dilakukan. Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat. Padahal ada beberapa poin materi muatan UU MK yang bukan merupakan tindak lanjut atas putusan MK dan memerlukan pandangan dan partisipasi masyarakat, yakni: a. perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat; b. penghapusan periodisasi jabatan hakim; c. perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun; d. penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK; e. syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung. Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945. Pelanggaran terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat sudah seharusnya menjadi argumentasi kuat bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan telah sejalan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan. “Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman 348 (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” Lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 menyatakan bahwa tahapan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari standar penilaian dalam pengujian formil yang berfungsi memperkuat syarat penilaian dalam pengujian formil sebagaimana pendapat Mahkamah sebagai berikut. “[3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 349 Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang;” Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, pembentukan UU MK mengalami cacat secara formil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah seharusnya mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon. IV. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra Terhadap sebagian Putusan Mahkamah a quo, terutama dalam pengujian materiil, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut. [6.4] Menimbang bahwa Mahkamah dalam pengujian formil menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan, namun dalam pengujian materiil Mahkamah menyatakan sebaliknya, yaitu para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga, pada amar putusan pengujian materiil, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO, niet ontvankelijk verklaard). Berkenaan dengan amar atau pendirian Mahkamah tersebut, saya hendak menyatakan, meski secara faktual, misalnya soal persyaratan umur yang belum dipenuhi untuk dapat menjadi hakim konstitusi dan jenjang pendidikan yang belum 350 bergelar doktor (S3), setidak-tidaknya para Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diajukan dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, tanpa harus panjang-lebar menguraikan ihwal keterpenuhan persyaratan kerugian hak konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bagi saya tidak ada keraguan sama sekali untuk sampai pada sikap dan pendirian: para Pemohon mengalami, atau setidak-tidaknya potensial mengalami, kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [6.5] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya saya akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo sebagai berikut. [6.5.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 tentang Perubahan Atas UU 24/2003. Berkenaan dengan substansi permohona a quo yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan maksud salah satu materi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XVII/2020, saya telah mempertimbangkan dalam Pendapat Berbeda (dissenting opinion) untuk norma yang sama, sebagai berikut: Setelah mempelajari dan membaca secara saksama permohonan a quo, pada intinya Pemohon menghendaki agar batas usia minimal menjadi calon hakim konstitusi dikurangi dan dikembalikan pada batas usia minimal 47 tahun. Merujuk sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, persoalan angka termasuk dalam hal ini mengenai batas usia hampir selalu ditempatkan sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy bagi pembentuk undang-undang. Bagaimana menjelaskan ihwal kebijakan hukum terbuka tersebut dalam kaitannya dengan berubahnya batas usia minimum menjadi hakim konstitusi dari batas minimal 47 tahun menjadi minimal 55 tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Bahkan, bila dilacak lebih jauh ke belakang, batas usia minimum 47 tahun tersebut pun merupakan hasil perubahan dari batas usia minimal 40 tahun yang tertuang di dalam UU 24/2003. Apabila menelusuri beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi akan didapat fakta bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dapat dibatalkan, salah satunya, jika tidak memiliki dasar rasionalitas, yaitu menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis serta sesuai dengan akal 351 sehat. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Keterangan DPR, pada intinya dijelaskan bahwa perubahan batas syarat calon hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi kebutuhan hukum yang dinamis dalam meningkatkan kualitas hakim konstitusi dengan beban kerja yang lebih tinggi ke depan sehingga diperlukan hakim yang lebih baik, yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya. Dalam hal ini, pembentuk UU menerangkan bahwa usia minimal 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Lebih lanjut, tambah DPR, secara akademik syarat usia minimal 55 tahun dilandaskan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final karena hakim konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik kepada Tuhan, masyarakat maupun negara. Sehingga, pengalaman untuk menjadi hakim konstitusi yang membuat putusan bersifat final sangat diperlukan. Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki sifat negarawan, dan menguasai konstitusi serta ketatanegaraan yang lebih baik (vide Keterangan DPR, hlm. 14-16). Dalam batas penalaran yang wajar, penjelasan tersebut seperti hendak menegasikan fakta empirik terhadap pengisian hakim konstitusi yang pernah terjadi selama ini. Jamak diketahui, sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, sejumlah hakim konstitusi diangkat saat berusia masih di bawah 55 tahun. Bahkan sebagian di antaranya berusia di bawah 50 tahun. Untuk memberikan contoh beberapa di antaranya, Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi hakim konstitusi pada usia 47 tahun dan Hamdan Zoelva belum mencapai usia 48 tahun. Bahkan, I Dewa Gede Palguna masih berusia 42 tahun saat pertama kali diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Lalu, adakah yang meragukan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dari mereka semua meski diangkat sebagai hakim konstitusi sebelum mencapai usia 55 tahun. Dari perspektif studi perbandingan, batasan usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi juga dianut di sejumlah negara. Misalnya, Korea Selatan dalam Article 5 (1) of the Constitutional Court Act menyatakan usia minimal 40 tahun; Turki dalam Article 6 (2) c of the Code on Establishment and Rules of Procedures of the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun; Rusia dalam Article 8 of the Constitutional Court of the Russian Federation menyatakan usia minimal 40 tahun; Thailand dalam Section 9 (2) of the Organic Act on Procedures of the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun; Jerman dalam Article 3 (1) of the Act on the Federal Constitutional Court menyatakan usia minimal 40 tahun; dan Hungaria dalam Section 6 (1) b of the Act on the Constitutional Court menyatakan usia minimal 45 tahun. Namun, dengan merujuk contoh komparasi dengan negara-negara lain tersebut, batasan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi hanya 40 tahun atau 45 tahun. 352 Pertanyaan berikutnya, benarkah Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mau “menyentuh” angka, misalnya dalam soal umur, sehingga menempatkannya sebagai open legal policy? Berdasarkan penelusuran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, telah ternyata adalah tidak benar apabila Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyentuh sama sekali soal angka. Meski tidak selalu, upaya “menyentuh” angka tersebut pernah dilakukan, baik secara langsung dengan menyebut angka spesifik maupun dilakukan secara tidak langsung. Secara langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2012 menentukan secara langsung (tegas) usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 mengubah usia maksimal untuk diajukan sebagai hakim konstitusi bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi. Dengan Putusan tersebut, batas maksimal 65 tahun diubah menjadi dapat melebihi 65 tahun pada saat pengangkatan kedua. Jika dikaitkan dengan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah sebenarnya dapat juga mengubah batasan usia minimum tersebut secara tidak langsung dengan mengikuti pola Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 di atas. Atau, Mahkamah dapat juga menerapkan pola yang digunakan dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan anak perempuan. Ihwal ini, Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pola yang sama dan tanpa harus menentukan secara eksplisit usia minimal 47 tahun untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah cukup dengan perintah dalam tenggang waktu tertentu untuk diharmonisasikan dengan batas usia untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung yang menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sama-sama merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU- XVII/2020 tidak mempersoalkan batas usia maksimal untuk menjadi hakim konstitusi, saya berpendapat pertimbangan hukum untuk batas usia maksimal untuk mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi, argumentasi hukum untuk syarat umur minimal pada intinya dapat pula diberlakukan atau dipakai untuk menilai konstitusionalitas batas usia maksimal. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 353 [6.5.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sepanjang frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk menjelaskan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020, terlebih dahulu saya akan merujuk ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Berkenaan dengan norma Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 tersebut, penekanan terpenting terkait dengan substansi permohonan para Pemohon harus diletakkan dalam pemahaman yang utuh terhadap frasa “yang diajukan masing- masing tiga orang oleh”. Artinya, ketiga lembaga pengusul, termasuk Mahkamah Agung harus ditempatkan sebagai “lembaga pengaju” masing-masing tiga orang anggota hakim konstitusi. Sebagai salah satu lembaga pengaju dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, sebagaimana halnya lembaga pengusul lainnya yaitu DPR dan Presiden, substansi frasa “dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 menjadi membatasi hak warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, disadari atau tidak, rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 telah mempersempit, membatasi, serta mereduksi prinsip keterbukaan warga negara yang dapat mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi yang diajukan dari Mahkamah Agung. Terlebih lagi, setelah dibaca secara saksama karakteristik perumusan norma a quo, frasa dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 a quo menjadi sangat eksklusif karena hanya membuka ruang kepada kalangan terbatas yang memenuhi persyaratan, yaitu hanya kepada warga negara yang sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Dalam batas penalaran yang wajar, jika karakteristik perumusan norma demikian tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan 354 memunculkan keinginan baru untuk membatasi kalangan tertentu saja yang dapat diajukan sebagai calon hakim konstitusi dari DPR dan Presiden. Padahal, sebelumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU- IX/2011, 18 Oktober 2011, Mahkamah Konstitusi pernah pula membatalkan syarat serupa yang bersifat eksklusif dan tidak mencerminkan equal treatment, yaitu frasa “dan/atau pernah menjabat menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum. [6.5.3] Bahwa berkenaan dengan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sepanjang frasa “…diajukan masing- masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden…” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. Setelah dibaca secara saksama, perumusan frasa dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 sama persis dengan rumusan frasa “yang diajukan masing- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden” dalam norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membatalkan norma undang-undang atau frasa tertentu dalam undang- undang yang rumusannya persis sama dengan perumusan dalam UUD 1945. Adapun pemaknaan terhadap frasa tersebut sebagaimana telah saya uraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [6.5.3]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang frasa “…diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden…” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. 355 [6.5.4] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar frasa “calon hakim konstitusi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi”. Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 a quo terutama sepanjang frasa “calon hakim konstitusi” dan merujuk pengalaman saya pernah terlibat sebagai Panitia Seleksi dan pernah ikut sebagai calon dalam proses seleksi, substansi yang dimohonkan para Pemohon adalah sesuatu yang telah terjadi dan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul. Boleh jadi, pemaknaan yang diinginkan oleh para Pemohon tidak sepenuhnya dilakukan ketika rekrutmen calon hakim konstitusi pada tahap-tahap awal setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dilakukan proses seleksi calon hakim konstitusi, selalu dilakukan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi. Apalagi, terdapat ketentuan yang menyatakan pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan pertisipatif. Dalam hal ini, bila ternyata pernah terjadi pendaftaran calon hakim konstitusi, nama- nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi tidak diumumkan, hal demikian merupakan masalah praktik dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Praktik demikian dapat dipersoalkan kepada lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus kasus konkret. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 frasa “calon hakim konstitusi” agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi” adalah tidak beralasan menurut hukum. [6.5.5] Bahwa berkenaan dengan Pasal 20 ayat (1) UU No 7/2020 sepanjang frasa “…diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang…”, para Pemohon 356 memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”. Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama norma Pasal 20 ayat (1) UU No 7/2020, merujuk pengalaman seleksi calon hakim konstitusi di masing- masing lembaga pengusul selama ini, sistem dan proses rekrutmen calon hakim masih menyimpan sejumlah kelemahan. Salah satu penyebabnya, sistem dan proses rekrutmen di masing-masing lembaga pengusul belum memiliki standar yang ajeg atau standar yang sama. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. [6.5.6] Bahwa berkenaan dengan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 sepanjang frasa “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. objektif adalah lembaga pengusul membentuk panel ahli untuk melakukan uji kelayakan dan integritas serta penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli; b. akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian calon hakim konstitusi oleh panel ahli; c. transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan d. terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli; 357 Setelah mempelajari dan membaca dengan saksama sepanjang frasa “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020, sekalipun saya setuju dengan substansi yang dimohonkan para Pemohon tersebut, tetapi model pemaknaan tersebut lebih tepat diajukan sebagai bagian dari legislative review. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [6.5.7] Bahwa berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7/2020 para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun. Berkenaan dengan permohonan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7/2020 dimaknai “telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun”, saya perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan “rumpun jabatan” hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan, menjadi kewenangan pembentuk pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip open legal policy, termasuk prinsip rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, disebabkan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang menghapus rezim periodisasi, sehingga berakibat sebagian hakim yang sedang menjabat akan menjabat lebih lama. Dalam hal ini, batasan berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimal 11 (sebelas) tahun menjabat sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon dapat diserahkan kepada individu masing-masing hakim. Bagaimanapun, batasan usia maksimal 70 (tujuh puluh) tahun atau paling lama menjabat 15 (lima belas) tahun yang dianggap atau dinilai oleh sebagian publik menguntungkan beberapa hakim konstitusi yang sedang menjabat, tetap terbuka kemungkinan untuk berhenti lebih awal sebelum usia 70 (tujuh puluh) tahun atau menjabat sebelum 15 (lima belas) tahun. Time will tell! Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 358 [6.5.8] Bahwa berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; Berkenaan dengan permohonan perihal menghidupkan kembali Pasal 59 ayat (2) yang telah dihapus dalam UU 7/2020, saya sepakat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self-executing). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Dalam hal ini, menegaskan atau mengatur kembali keharusan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sama saja dengan menegasikan sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut, permohona para Pemohon, sepanjang Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, adalah tidak beralasan menurut hukum. [6.5.9] Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, dikarenakan Pasal 87 huruf a tersebut telah 359 dipertimbangkan dan dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, sementara Pasal 87 huruf b telah saya pertimbangkan dalam alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebelumnya maka saya tidak menguraikan dan mempertimbangkan lebih lanjut kedua Pasal a quo. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut saya, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian materiil adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 360 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi