10/PUU-XXIV/2026

KETETAPAN NOMOR 10/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 2 Januari 2026, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi (selanjutnya disebut para Pemohon), yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Januari 2026 dengan Nomor 10/PUU-XXIV/2026 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026, Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10.10/PUU/TAP.MK/Panel/01/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026, bertanggal 6 Januari 2026; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 10.10/PUU/TAP.MK/HS/01/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026, bertanggal 6 Januari 2026; c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 21 Januari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada tanggal 2 Februari 2026, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026; e. bahwa pada tanggal 6 Februari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026 dengan alasan terdapat kesalahan dalam proses digitalisasi saat pengajuan permohonan, sehingga permohonan yang masuk ke 3 Mahkamah belum sepenuhnya mencerminkan substansi yang dimaksud oleh para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Februari 2026, hlm. 5]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Februari 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 4 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.49 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera 5 Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd Anwar Usman ttd Enny Nurbaningsih ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani ttd Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, Ttd Muhidin