10/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 10/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang. Sebagai ----------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Iwan Kurniawan, S.Sy. Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang. Sebagai ---------------------------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Yuseva, S.H., M.H. Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang. Sebagai --------------------------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Rosalina Pertiwi Gultom, S.H. Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang. Sebagai --------------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV 2 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai --------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor 10/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3 3. Norma yang mutatis mutandis termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut: “UU PPP”), mengatur: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat,atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang mengatur: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 4 ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 6. Bahwa Mahkamah Kontistusi juga mengemban fungsi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitusional Rights), Dalam fungsi tersebut, Mahkamah berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalain pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara. 7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan uji materi: (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Norma Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” Norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 5 memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” 8. Para Pemohon meminta kepada Mahkamah menguji norma: (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: “UUD NRI Tahun 1945”); Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 9. Ipso jure, permohonan uji materi yang diajukan Para Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 ayat (1) UU PPP, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu perkembangan signifikan dan substansial dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip Negara hukum di Indonesia sebagaimana diatur Pasal12 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 6 2. Salah satu instrumen sekaligus mekanisme pemaknaan Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan memberi fungsi kepada Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai "guardian and protector of the constitutional rights" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan merujuk fungsi Mahkamah yang demikian mulia, substansial, dan strategis maka Para Pemohon mengajukan Uji Materi (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Bahwa, landasan faktual dan konstitusional Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo adalah adanya “hak konstitusional para Pemohon sebagai warganegara yang dirugikan” oleh berlakunya (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20;” sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan UU No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: “UU MK”) 4. Hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan oleh berlakunya norma (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang 7 No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; adalah: Hak atas “Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas “atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 . Hak atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Kerugian hak konstitusional para Pemohon. Hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma (1). Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; adalah hak konstitusional para Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut dapat diuraikan dalam kerangka penalaran konstitusional-legal yang wajar, sebagai berikut: 5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara. 5.2. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan:“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 8 5.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5.4. Untuk kerugian hak konstitusional para Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; Para Pemohon perlu menjelaskan kualifikasi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dalam perkara ini, sebagai berikut: 5.4.1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” 9 5.4.2. Sebagai Advokat penegak hukum, para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No. 18 Tahun 2003. 5.4.3. Sebagai Advokat, para Pemohon dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003. 5.4.4. Dalam menjalankan wewenang profesinya, para Pemohon mengemban tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etik Advokat Indonesia. 5.4.5. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum para Pemohon berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU No.18 Tahun 2003. 5.4.6. Sebagai Advokat penegak hukum, para Pemohon sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, baik pada ranah norma UU, Peraturan perundang-undangan, maupun dalam ranah penerapannya baik dalam tindakan ataupun kebijakan. 5.4.7. Mewujudnya kepastian hukum (Legal certainty) tersebut sangat penting bagi para Pemohon dalam rangka: • Menegakkan hukum secara profesional dan kompeten in casu para Pemohon harus mampu memberikan penjelasan yang tepat dan benar serta valid tentang pengadilan mana yang berwenang memeriksa (memiliki kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, suatu perkara pertanahan yang telah bersertipikat kepada Klien (Tulisan Sertifikat ada 2 versi. Secara umum ditulis “Sertifikat” sedangkan khusus untuk bukti kepemilikan hak atas tanah ditulis “Sertipikat.”) • Menghindari para Pemohon kehilangan pendapatan untuk hidup layak oleh karena para Pemohon dapat dianggap sebagai Advokat yang tidak profesional dan tidak kompeten; 10 yang mengakibatkan para Pemohon kehilangan kepercayaan dari Klien. • Menghindari timbulnya risiko hukum (liable) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan Legal Opinion (Pendapat Hukum), maupun litigasi. Dewasa ini, praktik hukum di Amerika Serikat, bahkan telah mulai terjadi dan berkembang di Indonesia Advokat dapat dituntut oleh klien atau pihak lain yang merasa dirugikan baik secara pidana maupun perdata oleh karena telah membuat Legal Opinion yang dianggap salah atau keliru. • Mewujudkan peradilan terhadap sertipikat hak atas tanah atau tanah bersertipikat yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana ketentuan vide Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya ketidakpastian hukum (rechtonzekerheids) tentang cabang pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah telah menyebabkan perkara pertanahan sangat bertele-tele, sehingga memunculkan peradilan yang zalim terhadap pencari keadilan (justitiabelen) oleh karena mayoritas perkara pertanahan terpaksa diadili dalam 8 (delapan) tahapan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat kasasi, pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK), kemudian tahapan tersebut juga terjadi pada Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kewenangan peradilan umum. Itu pun kalau pemeriksaan Peninjauan Kembali Cuma sekali. Apabila pemeriksaan PK dilakukan 2 (dua) kali, maka peradilan terhadap sertipikat hak atas tanah atau tanah bersertipikat terjadi dalam 10 (sepuluh) tahapan. Oleh karena itu, sangat wajar kalau Pencari keadilan sampai mati berkali-kali pun perkara tanahnya belum kelar! Tahapan pemeriksaan perkara sertipikat hak atas tanah atau tanah bersertipikat demikian merupakan 11 pengingkaran terhadap keadilan, sebagaimana adagium: Delayed justice is denied justice. 5.5. Kerugian hak konstitusional aktual para Pemohon terjadi dalam memberi Pendapat Hukum dan menangani Perkara Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan TUN Palembang No.236/ G/2022/PTUN.PLG jo Putusan No.38/B/2023/PT.TUN.PLG jo Putusan Kasasi N0 417K/TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/TUN/2024. Pada awal bulan Juli Tahun 2022 para Pemohon dihubungi kemudian diminta analisis hukum serta pendapat hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapi, yaitu tanah miliknya yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang dalam Program Redistribusi Agraria (Landreform) untuk Kota Palembang Tahun 2010. Setelah memeriksa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Wahana Bara Sentosa, 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tersebut; membaca berbagai aturan hukum terkait, antara lain: • Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. • Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. • Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 12 • Berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang telah memutus dan menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah atau tanah bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan wewenang Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri, sebagaimana termaktub dalam Tabel 1; Dari Tabel 1 diketahui bahwa paling sedikit ada 16 (enam belas) yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutus dan menyatakan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Tabel 1: Data Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Memutus dan Menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Merupakan Wewenang Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. No. Yurisprudensi dan Majelis Hakim 1. Putusan No. 508 K/TUN/2014 jo 121/B/2014/PT. TUN. Sby jo 157/G/2013/PTUN.Sby. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH. 2. Putusan No. 544 K/TUN/2015 jo 74 /B/2015/PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH. 3. Putusan No. 377 K/ TUN/2018 jo 195/B/2017/PT.TUN. JKT jo 78/G/2016/PTUN.Ptk. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyu-nadi, SH., MH.; Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. 4. Putusan No. 594 K/TUN/2018 jo 82/B/2018/PT.TUN.JKT jo 138/G/2017 /PTUN.JKT.: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.; Dr. Yosran, SH., M.Hum 5. Putusan No. 188 K/TUN/2015 jo 176/B/2014/PT.TUN.JKT jo 185/G/2013/PTUN. JKT Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Yulius, SH., MH.Anggota IIs Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 6. Putusan No. 446 K/TUN/2019 jo 61/B/2019/PT.TUN.JKT jo 146/G/2018/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.; H. Is Sudaryono, SH., MH. 7. Putusan No. 350 K/TUN/2023 jo 47/B/2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022/PTUN. BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 8. Putusan No. 455 K/TUN/2023 jo 69/B/2023/PT.TUN.MKS jo 108/G/2022/PTUN. Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 13 9. Putusan No. 447 K/TUN/2023 jo 39/B/2023/PT.TUN.SBY jo 76/G/2022/PTUN. SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 10. Putusan No. 446 K/TUN/2023 jo 46/G/2023/PT.TUN.SBY jo 79/G/2022/PTUN.SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 11. Putusan No. 445 K/TUN/2023 jo 73/B/2023/PT.TUN.Jkt jo 171/G/2022/PTUN.Jkt. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 12. Putusan No. 402 K/TUN/2022 jo 28/B/2022/PT.TUN.JKT jo 33/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Anggota: Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.; H. Is Sudaryono, SH., MH. 13. Putusan No. 629 K/TUN/2022 jo 145/B/2022/PT. TUN. MDN jo 48/G/2021/PTUN.BL. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 14. Putusan No. 609 K/TUN/2022 jo 134/B/2022/PT.TUN.JKT jo 120/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 15. Putusan No. 620 K/TUN/2022 jo 92/B/2022/PT.TUN.Mks jo 47/G/2022/PTUN.Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 16. Putusan No. 612 K/TUN/2022 jo 107/B/2022/PT.TUN.MKS jo 79/G/2021/PTUN.Mks Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. • Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN vide Surat No. SK.05.02/71-800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2010 di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Penerbitan 32 (tiga puluh dua) Setipikat Hak Milik oleh Kantah Kota Palembang adalah cacat administrasi oleh karena telah diterbitkan atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Ogan Ilir yang bukan merupakan wewenang Kantah Kota Palembang. 5.6. Selanjutnya, para Pemohon memberi Pendapat Hukum kepada PT. Wahana Bara Sentosa bahwa Sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) 14 Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) cq. PTUN Palembang. Pada tanggal 19 Juli 2022 Para Pemohon menerima Surat Kuasa dari PT.Wahana Bara Sentosa untuk mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut selanjutnya menuntut agar 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dinyatakan atau atau tidak sah. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim PTUN memutus bahwa Perkara 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah atau tanah bersertipikat merupakan wewenang absolut PTUN sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Intervenien tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak vide Putusan No.236/G/2022/PTUN.PLG. Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang tentang wewenang absolut PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang vide Putusan 38/B/2023/PT.TUN.PLG; pengadilan in casu PTUN Palembang dan Pengadilan Tinggi TUN Palembang menyatakan perkara a quo merupakan wewenang absolut PTUN. Namun, putusan tersebut dianulir oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi yang memutus bahwa wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah atau tanah bersertipikat merupakan wewenang Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata vide Putusan Kasasi No. 417K/TUN/2023. Akibatnya, Gugatan yang diajukan para Pemohon atas nama PT. Wahana Bara Sentosa (WBS) dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian para Pemohon telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi N0 417 K/TUN/2023 quod non. Sekali lagi, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (ongevoldoende gemotiveerd) Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali melalui Putusan PK No.83PK/TUN/2024 memutus menolak Permohonan PK yang diajukan para Pemohon seraya menguatkan Putusan Kasasi No. No. 417K/TUN/2023. 15 5.7. Kerugian konstitusional para Pemohon a quo jelas memiliki hubungan sebab-akibat (causa verband) dengan berlakunya: (1). Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; yang memuat ketidakpastian hukum (rechtson-zekerheids) tentang Pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sertipikat hak atas tanah atau Tanah yang bersertipikat. 5.8. Ketidakpastian hukum (rechtonzekerheids) tersebut terjadi oleh karena berlakunya norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; tidak tegas menunjuk apakah PTUN atau Pengadilan Umum yang mengemban absolut untuk memeriksa, mengadili,dan memutus sertipikat hak atas tanah. 5.9. Ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusioal para Pemohon tersebut akan berakhir, atau tidak akan terjadi lagi; Apabila Mahkamah memberikan putusan yang memberi kepastian hukum yang secara definitif menunjuk cabang pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah atau tanah yang telah bersertipikat. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri cq. Peradilan Perdata? III. Pokok Permohonan. 1. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Friendrich Julius Stahl menjelaskan ada tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang- undang Dasar. 2. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menisbatkan aturan hukum mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik yang diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun yang termaktub secara implisit 16 sebagai jiwa atau semangat norma pasal, ayat, atau frase dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain: (1). Norma Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki “Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; (2). Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberi hak konstitusional kepada setiap warga negara in casu para Pemohon sebagai warga negara “atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberi hak konsitusinal kepada warga negara in casu para Pemohon untuk memperoleh “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. 3. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena berlakunya (1). Pasal 47 dan 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Oleh karena norma kedua Pasal tersebut mengandung ketidakpastian hukum (onrechts-zekerheids) tentang wewenang absolut Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara Sertipikat Hak Atas Tanah. Apakah merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau merupakan wewenang absolut Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagai perkara perdata. 4. Akibatnya, perkara Sertipikat Hak Atas Tanah yang ditangani para Pemohon No.236/G/2022/PTUN.PLG jo Putusan Banding No.38/B/2023/ PT. TUN.PLG jo Putusan Kasasi N0 417K/ TUN/2024 jo Putusan PK No. 83PK/TUN/2024; proses peradilannya menjadi bertele-tele sehingga memunculkan peradilan yang zalim terhadap para Pemohon selaku pencari keadilan (justitiabelen) oleh karena perkara tersebut terpaksa diadili dalam 8 (delapan) tahapan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat kasasi, pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK), kemudian tahapan tersebut juga terjadi pada Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kewenangan peradilan umum. Itu pun kalau 17 pemeriksaan Peninjauan Kembali cuma sekali. Apabila pemeriksaan PK dilakukan 2 (dua) kali, maka perkara sertipikat hak atas tanah tersebut dapat berlangsung dalam 10 (sepuluh) tahapan. Oleh karena itu, sangat wajar dalam perkara lain, muncul fenomena ironis dalam perkara sertipikat hak atas tanah yaitu Pencari keadilan (justitiabelen) sampai mati berkali-kali pun perkara tanahnya belum kelar! 5. Akibat berlaku (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; yang tidak memberi kepastian hukum menyebabkan pemeriksaan perkara sertipikat hak atas tanah dapat berlangsung dalam 10 (sepuluh) tahap pemeriksaan; merupakan pengingkaran terhadap keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan (justitiabelen) sebagaimana adagium: Delayed justice is denied justice. 6. Oleh karena itu, sudah seyogiyanya Mahkamah Konstitusi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens); memberi putusan yang tepat guna mewujudkan jaminan kepastian hukum yang adil. 7. Tentang inkonstitusionalitas norma Pasal (1). Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 7.1. Norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 mengatur wewenang PTUN sebagai “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. 18 Paralalel dengan itu, norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. 7.2. Kedua norma tersebut mengatur ihwal atau materi muatan yang sama, sehingga kedua norma tersebut saling terkait (related) seharusnya saling melengkapi (encomplementary). Terhadap norma undang-undang atau peraturan perundang- undangan yang saling terkait; Pasal 5 huruf c Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menghendaki agar norma undang-undang mengimplementasikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Selanjutnya, Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki materi muatan perundang-undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Penjelasan Pasal 6 huruf i mengatur: “Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.” Senyatanya norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; tidak mengimplementasikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; juga tidak mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan ketertiban dan kepastian hukum dalam perumusan norma dapat dilakukan dengan mekanisme harmonisasi. Harmonisasi norma undang-undang adalah proses penyelarasan atau pengaturan 19 kembali norma undang-undang yang ada guna mencapai keserasian, keselarasan, dan kepastian hukum. Tujuan harmonisasi adalah (1). untuk menghilangkan kesenjangan atau ketidaksesuaian antar undang-undang; (2). Untuk menjamin kepastian dan kejelasan; (3). Untuk mengurangi kompleksitas norma; (4). Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan norma. Senyatanya, norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; tidak dibentuk melalui proses harmonisasi. Akibatnya, kedua norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga penegakkannya menjadi tidak efektif dan efisien. 8. Tentang Konstitusionalitas Pemaknaan norma Pasal (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 8.1. Konstitusionalitas pemaknaan norma Pasal (1). Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; sejatinya dapat ditelusuri dengan menggunakan sistematik interpretasi (interpretasi sistematis), terhadap norma pasal, ayat, atau frase dalam Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang diubah kembali dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (selanjutnya disebut: “UU PTUN”), sebagai berikut: (a). Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang 20 memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” (b). Pasal 1 butir 10 UU No. 51 Tahun 2009 mengatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (c). Pasal 1 butir 10 UU No. 51 Tahun 2009 mengatur: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” (d). Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 mengatur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk obyek sengketa di PTUN yaitu: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 21 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 8.2. Ipso jure, sejatinya menurut UU PTUN sudah sangat jelas bahwa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Sertipikat Hak Atas Tanah adalah wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara. 8.3. Oleh karena itu, sebetulnya Mahkamah Agung tidak perlu lagi mengatur materi muatan tersebut lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nom0r 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Justru pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung melalui (SEMA) No. 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 membuat materi muatan tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut, maka muncullah putusan-putusan pengadilan yang menyesuaikan dengan “kondisi tertentu”. Suatu ketika Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah dinyatakan sebagai wewenang absolut PTUN, pada tahap tertentu muncul putusan yang menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan wewenang absolut Peradilan Umum sebagaimana terjadi pada Perkara Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang ditangani para Pemohon. Pada pemeriksaan tingkat pertama, PTUN Palembang memutus Perkara 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik vide Putusan No.236/G/2022/ PTUN.PLG merupakan wewenang absolut PTUN. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang vide Putusan No.38/B/2023/ PT.TUN.PLG. Namun pada tahap kasasi dan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung vide Putusan Kasasi N0 417K/TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/TUN/ 2024; memutus bahwa Perkara Perkara 32 (tiga puluh 22 dua) Sertipikat Hak Milik adalah wewenang absolut Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri. Putusan Kasasi N0 417K/TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/ TUN/ 2024; secara semena-mena menganulir berbagai yurisprudensi, atau paling tidak ada 16 (enam belas) yurisprudensi yang termaktub dalam Tabel 1; yang telah memutus bahwa perkara sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara. 9. Paralel dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 yang mengatur wewenang absolut PTUN; Norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut sejatinya memang sesuai dengan peran dan fungsi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengadilan yang mengemban wewenang umum dan residual. Wewenang umum dan residual yang diemban Pengadilan Negeri tersebut, secara konstitusional-legal dan berdasarkan asas lex specilis derogat lege generlle; harus dimaknai bahwa wewenang Pengadilan Negeri tersebut tidak termasuk wewenang absolut pengadilan khusus, seperti: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer, Pengadilan Tindak Pindana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Kepailitan, Pengadilan Hubungan Industrial dan seterusnya. Dengan demikian, secara konstitusional-legal sejatinya sangatlah jelas dan pasti bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Sertipikat Hak Atas Tanah. 10. Tentang Pemaknaan Pasal (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan (2) Pasal 50 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran 23 Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Menurut Rezim Hukum Pertanahan. 10.1. Untuk menjawab pertanyaan dan memberi kepastian pengadilan mana yang mengemban berwenang absolut memeriksa, mengadili, memutus, perkara sertipikat hak atas tanah; dapat beranjak dari 4 parameter, yaitu: (a). Sertipikat Hak Atas Tanah vide Pasal 19 (1) UU No.5 Tahun 1960 merupakan bukti hak atas tanah. Sebagai bukti hak atas tanah, vide Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 sertipikat memuat (a). pengukuran, perpetaan, dan pembukuan; (b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (c). pemberian surat-surat tanah, bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (b). Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) vide Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004. (c). PTUN merupakan badan pengadilan yang mengemban tugas mencari kebenaran material melalui proses pemeriksaan dan pembuktian ex tunt. Menurut Umar Dani, dimensi pemeriksaan substansial oleh PTUN mencakup: tujuan keputusan sebagai legalilitas materiel/substansial tindakan kepemerintahan, sehingga pemeriksaan oleh PTUN menyangkut dan bertumpu pada aspek substansial “apa” dan “untuk apa”; “Apa” menyangkut ukuran kecacatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat terkait penggunaan wewenang sedangkan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Lengkapnya penjelasan Umar Dani, dalam bukunya: Sengketa Pertanahan, 2025, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 76, sebagai berikut: “Substansi berkaitan erat pada pencapaian tujuan keputusan/ tindakan. Tujuan merupakan landasan bagi legalitas material/ substansial dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda 24 dikenal sebagai “specialiteit beginsel”. Secara substansial “specialiteit beginsel” mengandung makna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas “zuiverheid van oogmerk” (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan “detournrment de pouvoir”. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.” (d). Sedangkan Pengadilan Umum dalam Perkara Perdata hanya mencari kebenaran formil. Oleh karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, maka hakim memutus perkara perdata hanya berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara. Ipso jure, putusan pengadilan yang menyatakan atau menyerahkan wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah kepada Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam perkara perdata merupakan kesesatan atau kehilfan nyata dalam memahami konstitusi dan hukum. 10.2. Namun demikian, oleh karena Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memang membedakan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah dalam 2 (dua) kategori, yaitu (1). Sertipikat Bukti Hak Atas Tanah sebagai produk Pendaftaran Hak Tanah baik karena pemberian hak oleh negara, atau karena pengakuan hak oleh negara. (2). Sertipikat sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah. Sertipikat bukti hak atas tanah sebagai produk Pendaftaran Hak Atas Tanah pertama kali murni merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingganya menjadi wewenang absolut PTUN. Namun terhadap sertipikat yang memuat catatan peralihan hak atau kepemilikan atas hak atas tanah, yang mana peralihan hak atas tanah dapat terjadi oleh karena adanya transaksi keperdataan 25 berupa jual beli, hibah, penjaminan, dan seterusnya; memang dapat menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum cq. Perkara Perdata dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus keabsahan transaksi keperdataan. 11. Tentang Konstitusionalitas Pemaknaan norma Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. 11.1. Bahwa, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) berbunyi: “Pasal 77 (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” 11.2. Pasal 77 No.5 Tahun 1986 tentang UU PTUN sebetulnya mengatur jenis-jenis Eksepsi, yaitu Eksepsi tentang kompetensi absolut, Eksepsi kompetensi relatif, dan Eksepsi lain-lain. 11.3. Anehnya, untuk Eksepsi kompetensi absolut tidak diatur kapan waktu diputus, tapi untuk Eksepsi kompetensi relatif justru diatur kapan waktu diputus yaitu sebelum pokok sengketa diperiksa, sedangkan Eksepsi lain-lain diputus bersama dengan pokok sengketa. 11.4. Eksepsi merupakan sanggahan terhadap aspek formil suatu gugatan TUN. Putusan terhadap Eksepsi sering kali menjadi penyebab bertele-telenya pemeriksaan suatu perkara, oleh karena putusan terhadap Ekseksi menjadi menyebabkan tertundanya pemeriksaan terhadap pokok perkara, sebagaimaan Perkara TUN yang ditangani para Pemohon No.236/ G/2022/PTUN.PLG jo No.38/B/ 2023/PT.TUN. PLG. jo N0.417K/ TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/ TUN/ 2024. 26 11.5. Implikasi yuridisnya, putusan terhadap Eksepsi menjadi penyebab gagal terwujud peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 11.6. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan pembatasan wewenang Pengadilan untuk memutus Eksepsi. 11.7. Pengadilan Indonesia terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu (1). Judex factie atau court of justice yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa hukum berdasarkan bukti-bukti, dan (2). Judex juris atau court of law, yaitu pengadilan yang memeriksa penerapan hukum. 11.8. Judex factie diemban oleh pengadilan tingkat pertama in casu PTUN dan pengadilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), dan oleh Mahkamah Agung pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan judex juris diemban oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi. 11.9. Dalam perkembangan sistem peradilan Indonesia, telah dikenal peradilan yang dipercepat (expedited court) yang memangkas tahapan pemeriksaan tertentu, seperti Peradilan Kepailitan dan Peradilan Hubungan Industrial yang memangkas tahap pemeriksaan banding. 11.10. Dalam penalaran demikian, agar terwujud peradilan tata usaha negara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, seyogiyanya Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional terhadap wewenang memutus Eksepsi dalam perkara TUN sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 11.11. Berdasarkan kategori pengadilan seyogianya wewenang memutus Eksepsi hanya diberikan atau dibatasi pada pengadilan yang memeriksa sengketa dan bukti, atau judex factie, yaitu pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 27 IV. Petitum. Berdasarkan urian dan penalaran konstitusionalitas di atas, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendafataran hak pertama kali”. 3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sertipikat hak atas tanah produk pendafataran hak tanah per-tama kali”. 4. Menyatakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang berbunyi: (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus 28 bersama dengan pokok sengketa.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia . Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 sebagai berikut: 1. Bukti P -1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a.n Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a.n Iwan Kurniawan, S.Sy.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III a.n Yuseva, S.H., M.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV a.n Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V a.n Bahrul Alwi, S.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi Nomor 13 Tanggal 11 Februari 2005 diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini, S.H., SPN.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 236/G/2022/PTUN.PLG; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 417 K/TUN/2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 29/G/2024/PTUN.PLG; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.PLG; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 508 K/TUN/2014; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 544 K/TUN/2015 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 377 K/TUN/2018; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 594 K/TUN/2018; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 188 K/TUN/2015; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Nomor 446 K/TUN/2019; 29 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Nomor 350 K/TUN/2023; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Nomor 455 K/TUN/2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Nomor 447 K/TUN/2023; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Nomor 446 K/TUN/2023; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 445 K/TUN/2023; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Nomor 402 K/TUN/2022; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Nomor 629 K/TUN/2022; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Nomor 609 K/TUN/2022; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Nomor 620 K/TUN/2022; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Nomor 612 K/TUN/2022; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat NIA 001616710630, atas nama Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat NIA 19.02123, atas nama Iwan Kurniawan, S.Sy.; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat NIA 19.03215, atas nama Yusefa, S.H., M.H.; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat NIA 20.04971, atas nama Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Buku Berjudul Sengketa Pertanahan Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, oleh Umar Dani; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Nomor 83 PK/TUN/2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 30 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional para Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan terutama mengenai pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 31 1945 [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 14-15] . Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 12.32 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 (1) ... (2) Permohonan yang dijaukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ... b. Uraian yang jelas mengenai: 1. ... 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu bagian alasan-alasan permohonan (posita), Mahkamah mendapatkan fakta, meskipun para Pemohon dalam pokok permohonannya telah mencantumkan dasar pengujian, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 14] untuk menguji norma 32 Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta menguji Pasal 50 UU 2/1986, namun dalam menguraikan alasan-alasan permohonan tersebut para Pemohon tidak menjelaskan pertentangan antara masing-masing norma yang diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan dugaan ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik atau penerapan hukum, khususnya dalam sengketa pertanahan, tanpa menjelaskan bagaimana substansi norma undang-undang yang diuji dimaksud telah menciptakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerangka konstitusional. Para Pemohon cenderung menggunakan pendekatan naratif berdasarkan pengalaman empiris terkait dengan kasus konkret, terutama Perkara Nomor 236/G/ 2022/PTUN.PLG dan perkara-perkara lanjutan lainnya. Padahal, sebagai sebuah peradilan konstitusi, seharusnya para Pemohon menguraikan mengapa norma yang diuji konstitusionalitasnya, in casu Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, setelah Mahkamah membaca lebih saksama, telah ternyata para Pemohon lebih fokus memaparkan kronologi perkara secara panjang lebar, hasil putusan di berbagai tingkat pengadilan, serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Dalam batas-batas tertentu, uraian demikian lebih menyerupai permohonan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, bukan analisis normatif atas inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan membaca permohonan a quo, para Pemohon lebih fokus menguraikan secara panjang lebar pengalaman konkret yang dialami dalam perkara pertanahan tertentu, khususnya perkara sertifikat hak atas tanah yang menurut para Pemohon menimbulkan persoalan dualisme kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Namun, uraian tersebut tidak diikuti dengan analisis yang menunjukkan pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang diuji dengan norma-norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya uraian mengenai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a UU MK 33 dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 34 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 35 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar