10/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 10/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Basri Rase, S.I.P., M.Si.; Jabatan : Wali Kota Bontang Periode 2021-2024; Alamat : Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H.; Jabatan : Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024; Alamat : Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Junaidi; Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024; Alamat : Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; 2 4. Nama : Agus Haris, S.H.; Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024; Alamat : Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam jabatannya masing- masing secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kota Bontang; Dalam hal ini Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 27/SK/ZP/XI/2023, bertanggal 27 November 2023; serta Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/SK/ZP/XI/2023, bertanggal 27 November 2023; masing-masing memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., 2) Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., 3) R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., 4) Titin Fatimah, S.H., M.H., 5) Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., 6) Dhimas Pradana, S.H., M.H., 7) Aan Sukirman, S.H., M.H., 8) Habloel Mawadi, S.H., M.H., 9) Erni Rasyid, S.H., 10) Zul Fahmi, S.H., 11) Abdul Hafid, S.H., 12) Khalil Muslim, S.H., M.H., 13) Rizky Anugrah Putra, S.H., 14) Afiyah Rohana, S.H., 15) Radhitia Tri Putro, S.H., dan 16) Jordan Jonarto, S.H., semuanya adalah advokat dan konsultan pada Kantor Hukum ”Zoelva & Partners” yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ---- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan DPR; Mendengar dan membaca keterangan Presiden/Pemerintah; Memeriksa bukti-bukti Presiden/Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 3 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; Membaca Laporan Gubernur Kalimantan Timur; Membaca Laporan Walikota Bontang; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Desember 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 10/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Februari 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut “UU No. 24/2003” sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) selanjutnya disebut “UU 7/2020”, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia (“UU 48/2009”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa demikian pula, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 2/2011”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut (“UU 13/2022”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selaras dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 2, Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 5 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, disebutkan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 23/2004 menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 UU 23/2004 beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan tentang subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam beberapa putusan, antara lain sebagai berikut: 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan : “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang menyatakan: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 6 b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum masing-masing Para Pemohon, sebagai berikut: 4.1 Bahwa Pemohon I adalah Wali Kota Bontang Periode 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Bontang pada Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-3), dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, melayani dan memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU 9/2015”). 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 sebagaimana diubah dengan UU 9/2015, Pemohon I dapat mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 4.3 Bahwa adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota Bontang, 7 dalam hal ini Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2/8/B.PPOD.III/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 9 Agustus 2019 dan Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Jabatan tahun 2019- 2024 tanggal 24 September 2019. (Bukti P-4 dan Bukti P-5). 4.4 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat mewakili DPRD Kota Bontang di pengadilan untuk mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi. 4.5 Bahwa dalam hal permohonan uji materiil terhadap UU 47/1999, Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV in casu Para Pemohon secara bersama-sama bertindak selaku Pemerintahan Daerah Kota Bontang untuk mengajukan pengujian UU 47/1999 ke Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menerima surat mandat dari Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap dan 7 (tujuh) RT di Kelurahan Guntung kepada DPRD Kota Bontang berdasarkan Berita Acara No 170/4/BA/KPI/DPRD tanggal 27 September 2022 (Bukti P-8) kemudian Pimpinan DPRD Kota Bontang memberikan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2022 Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 27 September 2022 (Bukti P-4), selanjutnya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Bontang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-8 Sidang I DPRD Kota Bontang yang disepakati dalam Berita Acara Nomor: 188.342/HUK dan 170/5/BA/KPI/DPRD tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Bontang DPRD Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 8 Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ke Mahkamah Konstitusi Atas Permintaan Kelompok Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Kota Bontang (Bukti P-7). 4.6 Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008 dan Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengakui kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai pemohon badan hukum publik dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut: “[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian angka 3 menyebutkan, “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”, sedangkan angka 4 menyebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah” Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah inheren sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing).” Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kota Bontang, sehingga dalam kapasitasnya tersebut para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil UU 47/1999 terhadap UUD 1945. 9 5. Bahwa sebagai badan hukum publik, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan mendasarkan pada 5 (lima) syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konsitusional, dengan argumentasi sebagai berikut: 6.1 Syarat pertama: ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6.2 Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU 47/1999, karena: Pertama, wilayah Kota Administratif Bontang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 (“PP 20/1989”) tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang tanggal 1 Desember 1989 juncto Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat di Wilayah Kota Administratif Bontang (“Perda 17/1999”) tanggal 16 Juli 1999, wilayah Bontang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan. Namun saat menjadi Kota Bontang (UU 47/1999) tanggal 4 Oktober 1999 wilayah Bontang terdiri dari 2 (dua) kecamatan saja. Kedua, Desa sekambing dalam PP 20/1989 adalah bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, namun dalam lampiran Peta UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian 10 dari Kecamatan Bontang Selatan. Ketiga, sebelah barat Kota Bontang, oleh UU 47/1999 disebutkan berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai, seharusnya dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Keempat, wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 merupakan bagian integral dari wilayah Bontang, namun dalam Lampiran Peta UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian Kota Bontang. Kelima, untuk Pemilu 2024, warga Sidrap tetap terdaftar dalam DPT Kota Bontang. Namun untuk pelayanan terhadap seperti kesehatan, dan lain-lainnya, warga Sidrap harus mengurus ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang jauh dari tempat kediaman warga. 6.3 Syarat Ketiga: Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan faktual menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, oleh karena: pertama, sejak berlakunya UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999, wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas 2 (dua) kecamatan, sedangkan dalam PP 20/1989 juncto Perda 17/1999 tanggal 16 Juli 1999 sudah terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan. Kedua, Desa Sekambing dalam Lampiran 5 UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kota Bontang, sedangkan dalam PP 20/1989 merupakan bagian dari Kecamatan Bontang Selatan. Ketiga, dalam UU 47/1999 disebutkan sebelah Barat Kota Bontang berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai, sedangkan faktual-nya adalah berbatasan dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Keempat, dalam Lampiran 5 UU 47/1999 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 tidak dimasukkan sebagai bagian Kota Bontang, sedangkan sejak Bontang berstatus sebagai Desa di zaman Belanda, kemudian berubah status menjadi Kecamatan setelah Kemerdekaan, wilayah Sidrap merupakan bagian integral dari wilayah Bontang. Dalam Pemilu 2024, warga Sidrap masuk dalam daerah pemilihan Kota Bontang. 11 6.4 Syarat Keempat: Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU 47/1999, yaitu pertama, tidak menetapkan Kecamatan Kota Bontang Barat sebagai bagian dari Kota Bontang, kedua, tidak menetapkan Desa Sekambing sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, ketiga salah menetapkan batas di sebelah barat yang seharusnya dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur namun disebut berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Timur, serta keempat, tidak menetapkan Dusun Sidrap sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Para Pemohon in casu bagi Pemerintahan Kota Bontang, dalam menjalankan pemerintahan. 6.5 Syarat Kelima: Dengan dikabulkannya Permohonan, berupa dinyatakannya Penjelasan Pasal 2 bertentangan dengan UUD 1945, dan dikabulkannya tafsir inkonstitusional bersyarat atas pasal-pasal yang dimohonkan, maka berlakunya UU 47/1999 menjadi konstitusional sepanjang dimaknai : Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan; Desa Sekambing sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, batas di sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, serta wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian integral dari Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, maka akan hadir kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, dan kerugian konstitusional atas diri Para Pemohon tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensi pasti mengalami kerugian, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian UU 47/1999. III. Pokok dan Alasan Permohonan Bahwa Kota Bontang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan UU 47/1999 tentang 12 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Bahwa atas berlakunya UU 47/1999 tersebut dimohonkan pengujian materiil ini dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Materi Muatan Pasal-Pasal dalam UU 47/1999 yang menetapkan Wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil 1. Bahwa materi muatan pasal-pasal dalam UU 47/1999 yang dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut: 1) Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 mengatur: “Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu. Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis. Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai. Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan Wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan”; 2) Pasal 7 UU 47/1999 mengatur : “Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Bontang Utara; dan b. Kecamatan Bontang Selatan.” 13 3) Pasal 10 ayat (4) : “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.” 4) Pasal 10 ayat (5) : “Kota Bontang mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.” 5) Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Wilayah Kota Bontang sebagai berikut: 2. Bahwa pasal-pasal dalam UU 47/1999 sebagaimana disebutkan diatas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang yang tidak sesuai dengan batas historis wilayah Bontang, baik ketika masih berstatus 14 Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus sebagai Kota Administratif Bontang. 3. Bahwa secara historis nama Bontang telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yakni nama sebuah desa di wilayah Kerajaan Kutai. Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya ketika terjadi pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan, wilayah Kutai ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kutai, dan Desa Bontang menjadi bagian di dalamnya. 4. Bahwa pada tahun 1959, Desa Bontang dinaikkan statusnya menjadi Kecamatan Bontang. Wilayah Kecamatan Bontang dibagi menjadi 9 (sembilan) desa, yakni : 1) desa Bontang (induk), 2) desa Santan Laut, 3) desa Santan Ulu, 4) desa Sangatta, 5) desa Sepaso, 6) desa Tepian Langsat, 7) desa Sekerat, 8) desa Keraitan, dan 9) desa Tebangan Lembak. Wilayah Kecamatan Bontang tergambar dalam Peta berikut (Bukti P-9): 5. Bahwa pada rentang waktu antara tahun 1977 – 1979, dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat, Pemerintah Provinsi Dati I Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Kutai Pantai yang ditindaklanjuti dengan 15 penerbitan Surat Keputusan Gubernur Dati I Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 1979. Pada pokoknya, isi dari ketentuan tersebut membentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai dan Wilayah Kutai Pantai dengan membagi 4 (empat) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Sangkulirang, 2) Kecamatan Bontang, 3) Kecamatan Muara Badak, dan 4) Kecamatan Anggara. (Bukti P-10) 6. Bahwa pembagian wilayah ke dalam 4 (empat) kecamatan tersebut digambarkan dalam matriks berikut : 7. Bahwa pada tahun 1984, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kutai Pantai, muncul gagasan untuk meningkatkan status kecamatan Bontang sebagai Kota Administratif. Dalam rangkaian tersebut, terbit usulan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai kepada Gubernur Dati I Kalimantan Timur melalui Surat Bupati Dati II Kutai Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wilayah Kota Administratif Bontang merupakan pemekaran Kecamatan Bontang menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni Bontang Utara dan Bontang Selatan, dengan usulan pembagian wilayah berikut: (vide Bukti P-10) 8. Bahwa dalam usulan tersebut, 4 (empat) nama desa di wilayah Kecamatan Bontang Utara berasal dari satu desa, yakni Desa Bontang 16 sebagaimana tergambar dalam Peta Kecamatan Bontang dengan arsir warna hijau di bawah ini. 9. Bahwa dari Peta Kecamatan Bontang diatas, secara historis menunjukkan bahwa wilayah desa Bontang tersebut mencakup pula wilayah Sidrap, yang diberi tanda lingkaran merah. Wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 terdapat di dalam wilayah Desa Pupuk, yang merupakan satu kesatuan dengan Sub Desa Guntung dan Perumahan Karyawan PT PKT (Pupuk Kaltim). Kesemua desa tersebut berasal dari Desa Bontang induk (dalam Peta berarsir hijau) yang selanjutnya akan dimekarkan menjadi Kecamatan Bontang Utara. 10. Bahwa adapun untuk desa-desa di sebelah utara desa Bontang, yakni: desa Sangatta, desa Sepaso, desa Tepian Langsat, desa Sekerat, desa Keraitan, dan desa Tebangan Lembak sebagaimana terdapat dalam Peta Kecamatan Bontang diatas, dalam usulan Bupati Dati II Kutai, tidak diikutsertakan menjadi bagian dari calon Kota Administratif Bontang. 11. Bahwa pada tahun 1989, Kota Administratif Bontang resmi dibentuk berdasarkan PP 20/1989. Kota Administratif Bontang berasal dari 17 pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah selatan menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni menjadi Kecamatan Bontang Selatan dan Kecataman Bontang Utara. Adapun sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah utara, mulai dari desa Sangatta ke utara, dalam PP tersebut, tidak masuk menjadi wilayah Kota Administratif Bontang. 12. Bahwa wilayah Kota Administratif Bontang di Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu : 1) Desa Tanjung Laut, 2) Desa Berebas Tengah, 3) Desa Berebas Pantai, 4) Desa Satimpo, dan 5) Desa Sekambing. Adapun Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu : 1) Desa Bontang Kuala, 2) Desa Bontang Baru, 3) Desa Lok Tuan, dan 4) Desa Belimbing. Pembagian wilayah tersebut tergambar dalam peta dan skema berikut: 13. Bahwa pembagian wilayah Kota Administratif Bontang ke dalam (2) dua kecamatan tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam PP 20/1989 18 pada prinsipnya hampir sama dengan usulan pembagian wilayah yang disampaikan Bupati Dati II Kutai melalui Surat Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984 sebagaimana diuraikan diatas. Dalam usulan Bupati tersebut, Desa Pupuk yang meliputi Sub Desa Guntung dan Sub Desa Perumahan Karyawan PT PKT di Bontang Utara kemudian ditetapkan dalam PP 20/1989 dengan nama Desa Belimbing. Desa Belimbing tersebut nantinya (di tahun 1999) dalam masa persiapan pemekaran Kota Administratif Bontang menjadi daerah otonom, oleh Pemerintah Kabupaten Kutai ditetapkan menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Barat dengan diberi nama Kelurahan Belimbing. 14. Bahwa pada 16 Juli 1999, dalam rangka pemekaran Kota Administratif Bontang menjadi Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai menerbitkan Perda 17/1999 (Bukti P-11). Wilayah Kecamatan Bontang Barat tersebut berasal dari sebagian desa di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Yakni, terdiri dari : Kelurahan Belimbing (dari Bontang Utara), Kelurahan Telihan Persiapan, dan Kelurahan Kanaan Persiapan (dari Bontang Selatan). Maka wilayah Kotif Bontang sejak saat itu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Bontang Selatan, 2) Kecamatan Bontang Utara, dan 3) Kecamatan Bontang Barat. 15. Bahwa pembentukan Kecamatan Bontang Barat dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Perda 17/1999, yang menetapkan : “Membentuk Kecamatan Bontang Barat di wilayah kabupaten Kutai meliputi : a) Kelurahan Belimbing, b) Kelurahan Telihan Persiapan, c) Kelurahan Kanaan Persiapan”. Wilayah Kelurahan Belimbing mencakup pula wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25, yang letaknya bersebelahan dengan Desa Guntung (cikal bakal dari Kelurahan Guntung) Dalam Lampiran Perda 17/1999 terdapat Peta Wilayah Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut (vide Bukti P-11) : 19 16. Bahwa dengan demikian, pasca terbitnya Perda 17/1999, Wilayah Kota Administratif Bontang per tanggal 16 Juli 1999, telah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yang secara singkat tergambar dalam peta dan matriks berikut: 20 17. Bahwa pada 4 Oktober 1999, Kota Bontang secara resmi dibentuk dengan disahkannya UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bersamaan dengan pembentukan kabupaten lain diwilayah Kabupaten Kutai. Berdasarkan UU 47/1999 tersebut, wilayah Kota Bontang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yakni: Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara. Adapun Kecamatan Bontang Barat yang telah dibentuk tanggal 16 Juli 1999 berdasarkan Perda Kabupaten Kutai No. 17/1999, tidak ikut ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang. Maka, berdasarkan UU 47/1999, wilayah Kota Bontang secara singkat tergambar dalam peta dan skema berikut: 21 18. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari Wilayah Kota Bontang, maka berdampak pada penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur bagian selatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang, yakni tidak menetapkan Kecamatan Bontang Barat sebagai batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU 47/1999, bahwa: “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.” 19. Bahwa penetapan wilayah Kota Bontang yang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan tidak menetapkan Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian intergral dari wilayah Kota Bontang, maka batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, tepatnya di Kecamatan Sangatta, dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999, hanya disebut berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara saja. 20. Bahwa seharusnya, oleh karena sejak 16 Juli 1999 telah dibentuk Kecamatan Bontang Barat, maka dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 ditetapkan: “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan belah barat yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang. 22 21. Bahwa akibat lanjutan dari tidak ditetapkan menjadi bagian dari Wilayah Kota Bontang berdasarkan UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999, maka wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak dimuat pada Peta Kota Bontang dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Wilayah Kota Bontang yang tanpa menyertakan Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang mutatis mutandis menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut nampak jelas terbukti dari perbandingan (3) tiga peta Bontang sebelum pemekaran dengan sesudah pemekaran. 22. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang tersebut berdampak pada penetapan batas antar kota-kabupaten yang dituangkan dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (“Permendagri”). Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah Kota Bontang pun ditetapkan dengan 2 (dua) kecamatan saja, yakni : Bontang Selatan dan Bontang Utara, tanpa menyertakan Kecamatan Bontang Barat. 23. Bahwa ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan batas wilayah di sebelah selatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batas sebelah selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu, tidak menyertakan wilayah Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari). Padahal, pada saat Bontang berstatus Kotif Bontang 1 Des 1989 (PP 20/1989) Kotif Bontang 16 Juli 1999 (Perda 17/1999) Kota Bontang 4 Okt 1999 (UU 49/1999) Persandingan Peta Wilayah Bontang Sejak Kotif hingga Menjadi Kota 23 Kota Administratif, di tahun 1989 wilayah paling selatan yang berbatasan dengan Desa Marang Kayu Kabupaten Kutai adalah Desa Sekambing. 24. Bahwa selain itu, ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan Pasal 10 ayat (5) huruf d, yang menetapkan, bahwa penentuan batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. Padahal, secara faktual, batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, incasu dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, materi Muatan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat 5 huruf d UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang hanya terdiri dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan serta batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. B. Penjelasan atas Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam Batang Tubuh Pasal 2, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil 1. Bahwa materi muatan dalam batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 berbunyi: “Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur’’. 2. Bahwa adapun Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 memuat uraian sebagai berikut: “Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu. Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis. Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai 24 Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai. Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan Wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.” 3. Bahwa batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 hanya mengatur pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur. 4. Bahwa selain soal pembentukan 4 (empat) kabupaten dan satu kota, batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 a quo tidak mengatur dan tidak menetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 justru diatur dan ditetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Diantaranya, dalam penjelasan tersebut diatur : “Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu”. ... dst Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan Wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.” 5. Bahwa pemberlakuan penetapan wilayah-wilayah daerah otonomi baru dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang tidak terdapat dalam batang tubuh pasal 2 UU 47/1999, telah dapat dikategorikan sebagai pembentukan norma baru. Sebab, Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang memuat norma: “wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan”, telah menciptakan norma tentang batasan wilayah Kota Bontang yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan tersebut, sedangkan 25 mengenai batas wilayah Kota Bontang diatur tersendiri dalam batang tubuh Pasal 7 UU 47/1999. 6. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal dalam undang-undang yang memuat norma baru diluar yang diatur dalam batang tubuh pasalnya, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, tidak diperbolehkan dan penjelasan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Diantaranya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005. 7. Dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 atas Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) telah jelas dirumuskan dalam ayat (2)- nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah-wilayah daerah otonomi daerah baru yang tidak terdapat dalam bantang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 adalah penjelasan pasal yang memuat norma baru, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C. Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Batas Wilayah Kota Bontang Menyimpang dari Batas Wilayah Pendahulu Yang Bertentangan dengan Prinsip Uti Possidetis Juris dalam Penetapan Batas Wilayah 1. Bahwa wilayah Kota Bontang pada sebelah utara berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, yang batas-batasnya diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a UU 47/1999 sebagai berikut : Pasal 10 ayat (4): “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; 26 c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.” Pasal 10 ayat (5) : “Kota Bontang mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.” 2. Bahwa batas wilayah antar daerah otonom baru tersebut dituangkan dalam Lampiran Undang-Undang dalam bentuk Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU 47/1999. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU 47/1999 ditetapkan : ”Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam UU 47/1999 Terlampir Peta Batas Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 3. Bahwa khusus untuk batas wilayah Kota Bontang diatur dalam Lampiran 5 UU 47/1999, sebagai berikut: 4. Bahwa penarikan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 a quo dengan merujuk ketentuan batas wilayah yang ditetapkan dalam Pasal 27 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) UU 47/1999 yang tidak mengikutsertakan Kecamatan Bontang Barat, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap sejumlah wilayah Kota Bontang sebagai berikut: Pertama, wilayah Kota Bontang hanya ditetapkan terdiri atas 2 (dua) kecamatan saja, yaitu Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Sementara, berdasarkan PP 20/1989 tanggal 1 Desember 1989 juncto Perda 17/1999 yang terbit 16 Juli 1999 sebelum disahkannya UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999 Kecamatan Bontang Barat telah dimasukan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, maka seharusnya Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. Kedua, Desa Sekambing tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, padahal keberadaan desa ini telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kotif. Ketiga, sebelah barat Kota Bontang digambarkan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, padahal seharusnya adalah dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Keempat, bagian wilaya wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai berubah menjadi bagian wilayah yang masuk ke Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. 5. Bahwa tarikan garis batas Peta Batas Wilayah pada Lampiran 5 UU 47/1999 yang menentukan batas wilayah antar kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut, selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga telah menciptakan norma baru khususnya tentang batas Kota di sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak menetapkan wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian wilayah Kecamatan Bontang Utara, yang tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (4), yang mengatur sebagai berikut: “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai”. 28 6. Bahwa oleh karena tidak terdapat keputusan untuk mengubah wilayah, dan tidak ada pula kesepakatan untuk mengubah batas wilyah, maka dalam menetapkan batas wilyah berlaku prinsip Uti Possidetis Juris”, bahwa wilayah dan batas wilayah suatu daerah, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu. 7. Bahwa dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru, dengan UU 47/1999 tersebut diatas, wilayah Kabupaten Kutai berkurang seluas wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Adapun wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau. Sementara, wilayah Kota Bontang berasal dari Kotif yang dibentuk dengan PP 20/1989, yang terdiri dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. 8. Bahwa selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, maka dari segi asal-usulnya, wilayah Kota Bontang tidak lain adalah wilayah yang berdasarkan penelusuran historis atau sejarah, berasal dari Kecamatan Bontang yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bontang. 9. Bahwa secara historis, Desa Bontang sebagai “wilayah pendahulu” ketika Bontang masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang, dibawah Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Pantai, adalah sebagaimana tergambar dalam Peta berikut: 29 10. Bahwa dalam hal penetapan batas wilayah Kota Bontang mendasarkan pada prinsip uti possidetis juris, maka wilayah Kota Bontang setidak- tidaknya sama dengan wilayah Desa Bontang. Namun demikian, penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 sama sekali tidak memperhatikan batas wilayah pendahulu in casu Desa Bontang, tetapi justru menggunakan batas wilayah Bontang ketika berstatus sebagai Kota Administratif Bontang, Dati II Kutai. Jumlah desa di wilayah Kota Bontang dibandingkan dengan ketika masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang adalah sebagai berikut: 11. Bahwa penetapan batas wilayah Kotif Bontang tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang yang disusun tanggal 6 September 1989, yang pada pokoknya dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan sebagai berikut: “(3) Desa Sangatta, Desa Sepaso, Desa Sekerat, Desa Keraitan, Desa tepiah Langsat, dan Desa Tebangan Lembak, yang semula merupakan bagia dari wilayah Kecamatan Bontang, tetap berada di wilayah Kecamatan Bontang, dan namanya diganti menjadi Kecamatan Sangata.” 12. Bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa wilayah Desa Sangatta dinyatakan tetap merupakan bagian dari Kecamatan Bontang yang akan ditetapkan sebagai salah satu wilayah Kotif Bontang dengan nama Kecamatan Sangatta, dan rancangan peraturan pemerintah tersebut telah disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden melalui Surat Nomor: 30 1555/4250/PUOD tanggal 6 November 1989 perihal Usulan Pembentukan Kota Administratif Bontang. 13. Bahwa dengan penetapan batas wilayah Kota Bontang tanpa mendasarkan pada asas uti possidetis juris, berakibat penetapan batas wilayah daerah otonom baru dalam Peta Lampiran 5 UU 47/1999, khususnya pada penetapan batas Kota Bontang di sebelah utara pada Kecamatan Bontang Utara dengan Kabupaten Kutai Timur pada Kecamatan Sangatta dan penetapan batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan pada Kecamatan Bontang Utara tidak sesuai dengan aspek historis batas wilayah. Dalam hal ini, penarikan garis batas wilayah pada Peta Batas Wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999, telah mengakibatkan wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak ditetapkan menjadi bagian dari Kota Bontang, begitu pula dengan Desa Sekambing sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan dan bahkan telah mengubah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25, menjadi berada diluar wilayah Kota Bontang, sehingga Lampiran 5 UU 47/1999 tersebut tidak sesuai dengan historis keberadaan wilayah Sidrap. Dengan demikian, Lampiran 5 UU 47/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena peta batas wilayah Kota Bontang tidak mendasarkan pada prinsip uti possidetis juris, dalam pengertian, telah menyimpang dari batas wilayah pendahulu in casu Kecamatan Bontang dan bahkan menciptakan norma baru sehubungan dengan keluarnya wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian wilayah Kota Bontang, namun masuk menjadi bagian wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. D. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Para Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri, khususnya di Wilayah Sidrap atau 31 yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari: RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 1. Bahwa berlakunya batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya di wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25. Karena, selain wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat Guntung-Bontang, secara historis dan de facto masyarakat telah mendiami wilayah Sidrap sejak dahulu bahkan sebelum terbit UU 47/1999 (Bukti P-12). Terlebih, pelayanan publik kepada masyarakat telah dan masih berlangsung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. 2. Bahwa pelayanan publik yang diberikan Para Pemohon diantaranya berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan bantuan sosial untuk warga Sidrap sebanyak 3214 jiwa yang terdiri dari: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2024 Adapun pelayanan publik oleh Para Pemohon yang telah diberikan kepada masyarakat Sidrap, yaitu dalam bentuk:  Pemberian beras miskin (Bukti P-13).  Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS).  Penyiapan dan pemberian bantuan terhadap Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Playgroup, SD Darul Ulum, SD Sidrap Dalam, SD Sidrap Luar, SDN 003 Bontang Barat, SMP RT KK PENDUDUK L P JML 1. 19 164 310 234 544 2. 20 141 206 208 414 3. 21 185 306 290 596 4. 22 172 256 265 521 5. 23 182 319 315 634 6. 24 153 227 224 451 7. 25 16 27 27 54 JUMLAH 1.013 1.651 1.563 3.214 32 Binakarya Sidrap, MTs. Al Mukarommah dan kesetaraan PKBM Pemuda Sidrap, Paket B, dan Paket C.  Pemberian jaminan kesehatan daerah.  Pemberian pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P- 54) dan Kartu Keluarga.  Bantuan organisasi masyarakat, pembangunan masjid, gereja, lembaga swadaya masyarakat.  Pemberian insentif kepada para Ketua RT.  Pemberian bantuan sarana dan prasana, seperti, jalan dan irigasi. (Bukti P-14)  Pemberian insentif kepada guru sekolah dan imam masjid (Bukti P- 15, Bukti P-16).  Pemberian bantuan sosial ke RT 19-RT 25. 3. Bahwa pelayanan publik terhadap warga Sidrap yang dilakukan oleh Para Pemohon selain didorong faktor historis juga karena secara geografis wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 berada sangat dekat dan berhimpitan secara langsung dengan pusat pemerintahan Kota Bontang. 4. Bahwa jangkauan pelayanan publik Pemerintahan Kota Bontang kepada masyarakat Sidrap lebih dekat, yaitu hanya berjarak ± 5 km dengan pusat pemerintahan Bontang lama yang berada di Kecamatan Bontang Utara dan saat ini berjarak ± 12 km dengan pusat pemerintahan Bontang yang baru yang berada di Kecamatan Bontang Selatan dibandingkan jarak ke Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang berjarak lebih dari ± 41 km, sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengurus keperluannya di Kota Bontang daripada ke Sangatta yang lebih jauh yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih mahal. Perbedaan jarak mengenai jangkauan pelayanan tersebut nampak jelas terbukti dari perbandingan 3 (tiga) peta berikut. 33 5. Bahwa selain itu warga Sidrap juga lebih banyak beraktifitas di Kota Bontang, sehingga tetap merasa bagian dari wilayah Bontang. Apalagi, terdapat banyak fasilitas di wilayah Sidrap yang didirikan dan disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yaitu berupa masjid, sekolah, puskesmas, gereja, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sementara, secara de jure wilayah Sidrap masuk menjadi bagian dari Kecamatan Sangatta kabupaten Kutai Timur. Namun, warga Sidrap merasa lebih nyaman karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan kota Bontang dan terdapat perbedaan kecepatan pelayanan yang sangat mencolok antara pelayanan oleh Kabupaten Kutai Timur dengan pelayanan yang diberikan Kota Bontang. 6. Bahwa namun demikian, pelayanan dari Para Pemohon in casu Pemerintahan Kota Bontang tidak dapat diberikan secara berkesinambungan bagi warga Sidrap, dikarenakan adanya penetapan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Padahal warga Sidrap meminta agar pelayanan publik seperti bantuan sosial dan pendidikan tetap diberikan dan tidak dihentikan oleh Para Pemohon, meski berlaku batas wilayah sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Berdasarkan uraian tersebut, maka Lampiran 5 UU 47/1999 mengenai peta batas wilayah Kota Bontang telah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang selama ini telah diberikan Para Pemohon selaku unsur Pemerintahan Daerah Kota Bontang kepada warga Sidrap, yang berakibat kepentingan warga menjadi terabaikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. E. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena sejak Pemilu 2004, 2009, 2014, 34 2019, dan 2024 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 masuk menjadi bagian dari Daerah Pemilihan Kota Bontang 1. Bahwa sejak Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2024, wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 telah masuk menjadi bagian dari Daerah pemilihan Kota Bontang. Dalam hal ini, warga Sidrap terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (“DPT”). dan telah menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (“TPS”) 20 sampai dengan 28 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara. (Bukti P-17) 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024, warga Sidrap yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, yaitu sebanyak 2303 orang, dengan bukti antara lain sebagai berikut: 1) Pemilih atas nama Syafrudin beralamat di Jl. Kebun Salak, RT 19, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 2) Pemilih atas nama Sugeng beralamat di Jl. Sidrap, RT 20, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 35 3) Pemilih atas nama Tampa beralamat di Jl. Sidrap, RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 4) Pemilih atas nama Pahrizal Yusup beralamat di Jl. Sidrap, RT 22, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 5) Pemilih atas nama Irnawati beralamat di Jl. Pipa Gang Sosial, RT 23, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 36 6) Pemilih atas nama Sugiati beralamat di Jl. Sidrap Dalam, RT 24, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. 3. Bahwa berdasarkan penelusuran secara online, pemilih tetap sebagaimana yang dijelaskan diatas juga tercatat dalam cek DPT online di http://cekdptonline.kpu.go.id. 4. Bahwa merujuk pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Lampiran 5 UU 47/1999 yang tidak memasukkan wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga. Penggunaan hak pilih oleh warga Sidrap dengan mencoblos di wilayah hukum Kota Bontang dalam Pemilu 2024 berpotensi dipermasalahkan oleh peserta Pemilu yang merasa dirugikan termasuk keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota Bontang yang berasal dari daerah pemilihan Sidrap Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Karena secara de jure, wilayah Sidrap masih masuk sebagai bagian dari Kabupaten Kutai Timur. Jika demikian halnya, maka ketidakpastian hukum atas hak pilih warga Sidrap tidak mustahil akan terjadi. 5. Bahwa oleh karena, penetapan penetapan batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang tidak memberikan kepastian hukum atas hak pilih warga Sidrap, dalam hal berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, maka lampiran a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 37 F. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena penetapan batas wilayah yaitu dengan tidak memasukkan Wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai Bagian dari Wilayah Kecamatan Bontang Utara telah menimbulkan konflik berkepanjangan, yang telah dimintakan penyelesaian kepada Gubernur namun tidak membuahkan hasil. Bahkan telah pula dimohonkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri, namun tidak pula memberikan kepastian hukum, karena dianggap, batas wilayah yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999. 1. Bahwa proses penyelesaian batas wilayah khususnya wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari: RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang akibat penegasan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 kenyataannya telah menyebabkan sengketa yang berkepanjangan. 2. Bahwa upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Para Pemohon bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui koordinasi dan supervisi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan telah dimohonkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri. 3. Bahwa langkah-langkah penyelesaian batas wilayah secara kontinu dan bertahap yang telah diupayakan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: - koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku fasilitator mengenai usulan perluasan wilayah khususnya wilayah yang semula merupakan bagian dari Kota Bontang termasuk penyelesaian batas wilayah yang menghasilkan antara lain, pertama, tindak lanjut perluasan akan dilakukan setelah terbitnya Permendagri 25/2005; kedua, aspek kependudukan, aspek lingkungan hidup, dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan 38 utama dalam melakukan perluasan wilayah; ketiga, pengajuan usulan perluasan dituangkan bentuk kajian teknis dan peta wilayah Sidrap untuk mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur; keempat, melibatkan masyarakat Sidrap dan Guntung dalam proses perubahan batas wilayah; kelima, perlunya keseragamaan dan kesepakatan atas peta dasar atau peta kerja yang akan digunakan dalam penyelesaian batas wilayah, keenam, penyaluran bantuan Pemerintah Kota Bontang kepada warga Sidrap ketujuh, mekanisme penyelesaian batas wilayah melalui pengujian Permendagri untuk mengembalikan wilayah Sidrap ke Kota Bontang; kedelapan, pengajuan lampiran peta rencana perubahan wilayah Kota Bontang (Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P- 25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28) - audiensi dan koordinasi mengenai keinginan masyarakat Sidrap untuk bergabung dengan Kota Bontang dengan hasil antara lain: pertama, penyataan sikap warga Sidrap untuk menjadi bagian dari Kota Bontang karena faktor sejarah, letak geografis, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan; kedua, kesediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menelaah berkas yang diajukan masyakarat Sidrap RT 19 - RT 25 dan akan mengambil sikap mengenai keinginan masyarakat untuk bergabung dengan Kota Bontang; ketiga, koordinasi DPRD Kota Bontang dengan Pemerintah Kota Bontang untuk membahas data-data atau dokumen pembatasan wilayah Bontang dan Kutai Timur terkait rencana ke Mahkamah Konstitusi; keempat, batas wilayah Batas wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 dan Permendagri dinilai tidak sesuai; kelima, hak masyarakat Sidrap tetap diakomodir termasuk dalam Pemilukada; keenam, keinginan masyarakat 7 RT di Sidrap untuk bergabung dan tetap mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Bontang; ketujuh, DPRD Kabupaten Kutai Timur setuju melepaskan Dusun Sidrap, namun khawatir jika desa lain menuntut hal yang sama; kedelapan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta kepala daerah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur 39 yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat Sidrap; kesembilan, Komisi I DPRD Kota Bontang mengusukan agar dibentuk pansus penyelesaian Sidrap; kesepuluh, keinginan masyarkat Sidrap untuk melakukan judicial review; kesebelas, masalah KTP warga Sidrap telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kotif. (Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41) - konsultasi dengan sejumlah lembaga-lembaga terkait dalam rangka penyelesaian batas wilayah Sidrap seperti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Kabupaten Seram serta Mahkamah Agung dengan hasil, antara lain, pertama, peta Kota Bontang tidak sesuai dengan kaidah pemetaan sehingga menimbulkan multitafsir; kedua, pemerintah Kota bontang dapat mengusulkan enclave terhadap wilayah Sidrap. (Bukti P- 42, Bukti P- 43) - koordinasi Pemerintah Kota Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai pelayanan publik kepada masyarakat Sidrap. (Bukti P-44) - rapat dan koodinasi Pemerintah Kota Bontang dengan badan usaha, forum masyarakat mengenai pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak dapat diberikan atau disalurkan kepada masyarakat Sidrap. (Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47) - koordinasi kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan bidang lain yang disepakati (Bukti P-48, Bukti P-49) - koordinasi Pemerintahan Kota Bontang dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan hasil bahwa Pemerintah Kota Bontang disarankan untuk tetap melakukan koordinasi dan mediasi mengenai batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 40 4. Bahwa dari serangkaian upaya penyelesaian batas wilayah sebagaimana yang dijelaskan diatas, pada tanggal 3 Januari 2019 tercapai suatu kesepakatan antara Para Pemohon dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai masuknya kembali wilayah Sidrap ke wilayah Kota Bontang (Bukti P-50) sesuai dengan aspirasi warga Sidrap yang selama ini telah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Kota Bontang (vide Bukti P-29 dan Bukti P-30). Dari aspirasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti pengambilan data lapangan di wilayah Sidrap oleh Tim Penetapan Batas Daerah dari Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimatan Timur pada tanggal 11 Februari 2019 (Bukti P-51) dan Pengambilan Data Lapangan Di wilayah Sidrap pada tanggal 26 Juni 2019 (Bukti P-52). Namun, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 5. Bahwa oleh karena rangkaian fakta mengenai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut khususnya mengenai wilayah Sidrap tidak berujung, maka berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-53).Para Pemohon selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2023 melakukan pengujian terhadap Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Kartanegara ke Mahkamah Agung. Oleh karena, persoalan batas wilayah yang dimohonkan Para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan implementasi undang-undang melalui peraturan teknis in casu Permendagri. Namun juga rekomendasi untuk pengujian undang- undang sebagai upaya terakhir mencari keadilan dan penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil ini. Atas dasar keseluruhan alasan-alasan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti menurut hukum dan penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999, serta dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 41 V. Petitum Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Bontang Utara; b. Kecamatan Bontang Selatan; dan c. Bontang Barat”; 4. Menyatakan Pasal 10 ayat 4 huruf c Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, Dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai”; 5. Menyatakan Pasal 10 ayat 5 huruf d Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 42 tidak dimaknai “d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur”; 6. Menyatakan Lampiran 5 berupa Peta Wilayah Kota Bontang dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari: RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-82, sebagai berikut: 43 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Bontang pada Provinsi Kalimantan Timur. 4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 188.342/8/HUK- 170/V/BA/KPI/DPRD tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 27 September 2022. 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2/8/B.PPOD.III/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 9 Agustus 2019. 6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Jabatan tahun 2019-2024. 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2022 Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 27 September 2022. 8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 170/4/BA/KPI/DPRD Penyerahan Surat Mandat Uji Materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 44 Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Ke Mahkamah Konstitusi Atas Permintaan Kelompok Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Kota Bontang, Dari Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap Dan 7 (tujuh) RT Di Kelurahan Guntung Kepada DPRD Kota Bontang tanggal 27 September 2022. 9. Bukti P-9 Fotokopi Peta Kecamatan Bontang Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai. 10. Bukti P-10 Fotokopi Artahnah, Suatu Tinjauan Tentang Rencana Pembentukan Kota Administratif Bontang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Mulawarman, Samarinda, 1985. 11. Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat. 12. Bukti P-12 Fotokopi Darmawi, “Guntung Kampong Adat dan Erau Pelas Benua, Lembaga Adat Kutai Kota Bontang Kalimantan Timur”, Cetakan April, 2023. 13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Bontang tentang Pelayanan Sosial yang diberikan Pemerintah Kota Bontang kepada Masyarakat Sidrap. 14. Bukti P-14 Fotokopi Daftar Kartu Inventaris Jalan, Irigasi dan Jaringan di daerah Sidrap, Februari 2024. 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang nomor 400.8/732/Kesra.1 tanggal 6 Juli 2023. 16. Bukti P-16 Fotokopi Daftar Penerima Insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidikan Non kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar tanggal 21 Februari 2024 17. Bukti P-17 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Warga Sidrap, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Walikota Bontang pada Gubernur Kalimantan Timur Nomor :100/ 883/ Pem/ VIII/2005 Perihal :Tindak Lanjut Perluasan Kota Bontang tanggal 24 Agustus 2005 45 19. Bukti P-19 Fotokopi Laporan Hasil Pertemuan Komisi A DPRD Kota Bontang Ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkenaan dengan Perluasan Kota Bontang tanggal 11 April 2006 20. Bukti P-20 Fotokopi Surat DPRD Kota Bontang kepada Walikota Bontang No. 170/500/ DPRD/VII/2006, Perihal: Dukungan DPRD Kota Bontang Terhadap Perluasan Wilayah Kota Bontang tanggal 3 Juli 2006 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Walikota Bontang kepada Ketua DPRD Kota Bontang, Bo. 100/241/Pem/V/2006, Perihal: Proposal Usulan Perluasan Wilayah Kota Bontang tanggal 23 Mei 2006 22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100/23/Pem.A/I/2007, kembali mengajukan Usulan Perluasan Wilayah Kota Bontang tanggal 9 Januari 2007 23. Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Batas Kabupaten Kutai Timur Dengan Kota Bontang. Ditanda tangani oleh Pejabat Kabupaten Kutai Timur, Pejabat Kota Bontang dan Pejabat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Maret 2009 24. Bukti P-24 Fotokopi Surat DPRD Kota Bontang Notulen Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang dengan Sekda, Asisten I, Kabag Pemerintahan, Camat Bontang Utara, Lurah Guntung dan tokoh Masyarakat Sidrap tanggal 14 Oktober 2009 25. Bukti P-25 Fotokopi Rumusan Rapat Koordinasi Perbatasan Kabupaten Kota Sekalimantan Timur Tanggal 22 s/d 23 Februari 2010 Hotel Garden Palace Surabaya 26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Wali kota Bontang pada Bupati Kutai Timur Nomor: 100/990/Pem-Um.A, Perihal : Persetujuan Permohonan Perluasan Wilayah Kota Bontang tanggal 30 Oktober 2012 27. Bukti P-27 Fotokopi Notulen Rapat Konsultasi Komisi I DPRD dan Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Prov. Kalimantan Timur Perihal: Rencana Uji Materi Terhadap Permendagri No. 25 Tahun 2005 Tentang Batas Administrasi Kota Bontang dengan Kab. Kutai Timur tanggal 10 Maret 2016 46 28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 135.3/342/PEM-UM.A, beserta lampiran Perihal : Pemohonan Fasilitasi tanggal 26 Maret 2018 29. Bukti P-29 Fotokopi Pernyataan Sikap dan Permohonan Masyarakat Sidrap yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Bontang dan Wali Kota Bontang, tanggal 12 September 2005 30. Bukti P-30 Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Sidrap tentang Tapal Batas Bontang – Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2010 31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang perihal Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang Ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Terkait Masalah Tapal Batas tanggal 3 Mei 2010 32. Bukti P-32 Fotokopi Surat DPRD Kota Bontang terkait Notulen rapat dengar pendapat anggota DPRD Kota Bontang dengan warga Sidrap terkait Tapal Batas Wilayah tanggal 25 Mei 2010 33. Bukti P-33 Fotokopi Notulen rapat kerja dan koordinasi anggota DPRD Kota Bontang dengan Pemerintah Kota Bontang terkait dengan aspirasi masyarakat sidrap tanggal 2 Juni 2010 34. Bukti P-34 Fotokopi Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang ke-5 Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka Penyampaian Laporan Komisi I DPRD Kota Bontang terhadap aspirasi masyarakat Sidrap tanggal 27 September 2010 35. Bukti P-35 Fotokopi Surat Wali kota Bontang Pada Bupati Kutai Timur Nomor: 100/270/Pem-Um.A, Perihal: Penyampaian Pernyataan Aspirasi Masyarakat Sidrap tanggal 3 April 2012 36. Bukti P-36 Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang ke DPRD Kab. Kutai Timur Sangatta Dalam Rangka Tindak Lanjut Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kota Bontang tanggal 29 April s/d 30 April 2013 37. Bukti P-37 Fotokopi Notulensi Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pemerintahan Dan Hak Asasi Manusia tanggal 14 Mei 2013 47 38. Bukti P-38 Fotokopi Surat Komisi I DPRD Kota BontangkepadaKetua DPRD Kota Bontang, Nomor: 02/KOM-I/DPRD, Perihal : Penyelesaian Masalah Sidrap tanggal 7 Oktober 2014 39. Bukti P-39 Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang ke DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 s/d 25 November 2014 40. Bukti P-40 Fotokopi Laporan Wakil Ketua dan Komisi I DPRD Kota Bontang Kunjungan Kerja ke DPRD Kalimantan Timur Terkait Keinginan Masyarakat 7 RT Sidrap Kelurahan Guntung Yang Berdomisili di Tapal Batas Bergabung Ke Kota Bontang tanggal 04 Maret s/d 05 Maret 2015. 41. Bukti P-41 Fotokopi Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang bersama Bappeda, Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Bontang, Camat Bontang Selatan, Camat Bontang Barat dan KNPI tanggal 15 Februari 2016 42. Bukti P-42 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang ke Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan di Cibinong-Bogor Jawa Barat terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, tanggal 28 November 2011. 43. Bukti P-43 Fotokopi Notulen Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang dengan Tim Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas di Kota Bontang tanggal 30 Oktober 2016. 44. Bukti P-44 Fotokopi Surat Walikota Bontang Kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 100/102/Pem.Um.A, Perihal : Penegasan Batas Wilayah tanggal 30 Maret 2010 45. Bukti P-45 Fotokopi Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang dengan Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang dan Kepala Dinas Pendidikan terkait sekolah yang bermasalah dibatas wilayah Kota Bontang tanggal 8 Oktober 2014 46. Bukti P-46 Fotokopi Hasil rapat Komisi I DPRD Kota Bontang dengan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan, Forum 48 CSR Kota Bontang, Masyarakat Sidrap dan Ketua 7 RT di wilayah Sidrap tanggal 21 September 2015 47. Bukti P-47 Fotokopi Hasil Rapat Kerja Komisi DPRD Kota Bontang bersama Asisten Administrasi Pemerintahan, Kabag. Pemerintahan Setda Kota Bontang, Camat Bontang Utara, Lurah Guntung dan Ketua LSM dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang bantuan lansung Prolita, Raskin, dan Pendidikan di 7 RT Wilayah Sidrap tanggal 16 Oktober 2014 48. Bukti P-48 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang Dengan Pemerintah kabupaten Kutai Timur Nomor : 188.6/35/HUK, Nomor : 134.4/623/OTDA, Perihal : Kerjasama Pembangunan antar Daerah tanggal 20 Agustus 2015 49. Bukti P-49 Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Pembangunan Antara Daerah Nomor: 134.01/02/PEM-UM.A dan Nomor: 130/134.4/001/MOU/KS/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 50. Bukti P-50 Fotokopi Berita Acara Fasilitasi Terkait Aspirasi Masyarakat Dusun Sidrap Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Untuk Bergabung Dengan Kota Bontang tanggal 3 Januari 2019 51. Bukti P-51 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Data Lapangan di Kampung Sidrap Dan Sekitarnya tanggal 11 Februari 2019 52. Bukti P-52 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Data Lapangan di Dusun Sidrap pada lokasi luasan +164 Ha tanggal 26 Juni 2019 53. Bukti P-53 Fotokopi Siti Sugianti, S.E.,M.Si Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, presentasi tentang ”Batas Daerah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur” disampaikan dalam Forum Group Discussion, Selasa 13 Desember 2022 di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang 54. Bukti P-54 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Sidrap, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang 55. Bukti P-55 Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. 100/487/T.Pem.A/XI/1998, Perihal: Kesanggupan Menyiapkan 49 Infrastruktur pada Kab. Dati II, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 4 November 1998 56. Bukti P-56 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 464 Tahun 1998 tentang Pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai menjadi 3 (Tiga) Kabupaten Tingkat II dan 1 (satu) Kotamadya Daerah Tingkat II tanggal 27 November 1998 57. Bukti P-57 Fotokopi Masukan Walikota Bontang Dalam Rangka Rencana Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II Bontang Tahun 1999 tanggal 12 Maret 1998 58. Bukti P-58 Fotokopi Proposal Perencanaan Perluasan Wilayah Kota Bontang, Bappeda Kota Bontang 1999, tanggal 20 Desember 1999 59. Bukti P-59 Fotokopi Surat Ketua Bappeda Kota Bontang Nomor 050/ /Bappeda-B/I/2001 kepada Gubernur Kalimantan Timur Perihal Tindak lanjut Usulan Perluasan Wilayah Kota Bontang, tanggal 23 Januari 2001 60. Bukti P-60 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Drs. Abdullah sebagai Ketua RT Dusun Kanibungan Desa Belimbing Bontang Utara sejak Tanggal 17 Juli 1995, tanggal 12 Oktober 2001 61. Bukti P-61 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140/74104/Pemdes-III/2002 kepada Bupati Kutai, Wali Kota Bontang dan Bupati Kutai Timur perihal Hasil Kesepakatan tentang Batas Wilayah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, tanggal 14 Januari 2002 62. Bukti P-62 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 135/1911/Pem.Um-4/2003 kepada Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Perihal: Rencana Perluasan Wilayah Kota Bontang tanggal 31 Maret 2003 63. Bukti P-63 Fotokopi Surat Walikota Bontang kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100/026/T.Pem /I/2004 Perihal : Penegasan Pilar Batas Antar Daerah Kabupaten/Kota tanggal 2 Januari 2004 50 64. Bukti P-64 Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/831/Pem.Um.D/2004 kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 2004 65. Bukti P-65 Fotokopi Notulen Rapat Penetapan Batas Kutai Timur – Bontang pertemuan bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Asisten I Pemerintah Provinsi, Wali Kota Bontang, Bupati Kutai Timur, Ketua DPRD Kota Bontang tanggal 11 Mei 2005 66. Bukti P-66 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/3816/Pem-D/2005 kepada Menteri Dalam Negeri, Perihal: Penetapan Batas Daerah tanggal 12 Mei 2005 67. Bukti P-67 Fotokopi Usulan Perubahan Batas Kota Bontang Mei tahun 2005 68. Bukti P-68 Fotokopi Usulan Perubahan Batas Kota Bontang Mei tahun 2006 69. Bukti P-69 Fotokopi Usulan Perubahan Batas Kota Bontang Mei tahun 2007 70. Bukti P-70 Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100/ 1351/Pem-A, Perihal: Perluasan Wilayah Kota Bontang, ditujukan kepada Bupati Kutai Timur tanggal 30 Desember 2008 71. Bukti P-71 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur pada Walikota Bontang Nomor: 136/5994/BKPW-C/05/2009 Perihal: Tindak Lanjut Penyelasaian Batas Kab. Kultim dan Kota Bontang tanggal 20 Mei 2009 72. Bukti P-72 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Bontang Kepada Bupati Kutai Timur Nomor: 100/ 296/ Pem.A, Perihal :Usulan Perubahan Batas Wilayah Kota Bontang tanggal 5 Oktober 2009 73. Bukti P-73 Fotokopi Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Di Sangatta tanggal 5 s/d 6 Januari 2010 74. Bukti P-74 Fotokopi Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kota Bontang bersama Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap dan Forum 7 RT wilayah Sidrap tanggal 21 Agustus 2014 51 75. Bukti P-75 Fotokopi Laporan Konsultasi Komisi I DPRD Kota Bontang ke DPR-RI Di Jakarta Dalam Rangka Mengetahui Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dan Konsultasi Komisi I DPRD Kota Bontang ke Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Di Jakarta Dalam Rangka Mengetahui Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 07-10 September 2016 76. Bukti P-76 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 136/2894/B.PPOD.II, Perihal :Pemohonan Usulan Perluasan Batas Wilayah Kota Bontang tanggal 6 Juli 2018 77. Bukti P-77 Fotokopi Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kota dengan Tim Tapal Batas Pemerintah Kota Bontang terkait Penelusuran Tapal Batas Bontang-Kutai Timur tanggal 10 Agustus 2020 78. Bukti P-78 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Bupati Kutai Timur, Nomor: 125/3007/B.PPOD.II, Hal : Hasil Kajian Dusun Sidrap tanggal 15 Juni 2021 79. Bukti P-79 Fotokopi Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kota Bontang dalam rangka pembahasan terkait Tapal Batas Bontang-Kutai Timur tanggal 1 September 2021 80. Bukti P-80 Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 125/5779/B.POD.I Perihal: Usulan Untuk Meninjau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 26 Oktober 2021. 81. Bukti P-81 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Sidrap, tanggal 15 Juli 2023. 82. Bukti P-82 Fotokopi Foto sarana dan prasarana di RT 19 - RT 25 Sidrap. 52 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Berdasarkan hal tersebut diatas, DPR RI menerangkan sebagai berikut:  Bahwa adanya pengaturan dalam Pasal-Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada Pemohon tetapi kepada daerah- daerah lain yang berada dalam pengaturan UU a quo, yakni Kabupaten 53 Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.  Bahwa dalam uraiannya, permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon adalah permasalahan yang dialami oleh masyarakat Sidrap yang bukan merupakan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bontang melainkan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga terdapat ketidakjelasan dasar kewenangan Pemohon dalam pengajuan pengujian a quo.  Bahwa disamping itu, bila mengikuti apa yang dikehendaki oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya, justru akan timbul ketidakpastian hukum terkait cakupan wilayah dan batas wilayah daerah lain selain Kota Bontang sebagaimana terdapat dalam UU a quo. Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil undang-undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945. 54 B. Pokok Permohonan 1. Bahwa pembentukan UU 47/1999 telah melalui pembahasan secara seksama oleh pembentuk undang-undang dengan pertimbangan atas berbagai aspek pembangunan dan kemasyarakatan yang ada mengingat tujuan dari pembentukan suatu daerah adalah untuk meningkatkan jangkauan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun dapat ditemukan pada diktum menimbang UU a quo yang menyatakan: bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya serta Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang; 2. Pembentukan UU a quo tentunya mengacu pada ketentuan terkait pemerintahan daerah yang berlaku ketika itu, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999). Dalam ketentuan Pasal 5 UU 22/1999 yang mengatur: (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang. (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Apabila diperhatikan, maka pengaturan dalam UU a quo tidaklah bertentangan dengan UU 22/1999 dan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011). Selain itu, 55 berdasarkan ketentuan Penutup UU a quo, Pasal 22 menyatakan “Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.” Dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah 17/1999 dan PP 20/1989 tidak dapat lagi dijadikan acuan dengan adanya UU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU a quo. 4. Bahwa terkait dengan batas wilayah Kota Bontang, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur bahwa Batas Wilayah Kota Bontang sebagai berikut: a Sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari pilar P10 pada koordinat 117 derajat 28' 09' BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur menuju ke pilar PII pada koordinat 117 derajat 28' 38" BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur sampai ke Sungai Kenibung, selanjutnya menelusuri Sungai Kenibung sampai ke pertemuan dengan kanal, selanjutnya menelusuri tengah kanal sampai ke ujung utara kanal yang ditandai oleh pilar P12 pada tanggul yang berada di Kabupaten Kutai Timur pada koordinat 117 derajat 30' 15" BT dan 00 derajat 12' 21" LU, dan pilar P13 pada tanggul yang berada di Kota Bontang pada koordinat 117 derajat 3D' 15" BT dan 00 derajat 12' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur ; b Sebelah timur dengan Selat Makasar; c Sebelah selatan dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dimulai dari pilar P1 pada koordinat 117 derajat 30' 58" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Muara Bugis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju ke pilar P2 pada koordinat 117 derajat 29' 52" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian menuju ke pilar P3 pada koordinat 117 derajat 28' 26' 'BT dan 00 derajat 01'21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya menuju ke pilar P4 pada koordinat 117 derajat 23' 18" BT dan 00 derajat 01' 21' LU; 56 d Sebelah barat dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari pilar P4 pada koordinat 117 derajat 23' 18" BT dan 00 derajat 01'21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menelusuri bahu barat jalan kontrol pipa minyak menuju ke pilar P5 pada koordinat 117 derajat 24' 46" BT dan 00 derajat 05' 49" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Dusun Baltim) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berbatasan dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, kemudian menyusuri jalan kontrol pipa minyak ke titik persimpangan dengan jalan tambang batubara menuju ke pilar P6 pada koordinat 117 derajat 25' 53" BT dan 00 derajat 06' 41" LU di perbatasan antara Kelurahan Setimpo (dulu Desa Setimpo/Dusun Kanaan) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai limur, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan raya Samarinda - Bontang di pilar P7 pada koordinat 117 derajat 26' 30" BT dan 00 derajat 08' 37" LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan setapak Loktuan - TNK di pilar P8 pada koordinat 117 derajat 27' 00" BT dan 00 derajat 10' 01" LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai di pilar P9 pada koordinat 117 derajat 28' 09" 3T dan 00 derajat 11' 04" LU di belokan jalan kontrol pipa minyak, selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti garis lurus sampai ke pilar P10 pada koordinat 117 derajat 28' 09" BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. 5. Bahwa adanya permasalahan mengenai administratif kependudukan, administrasi pelaksanaan pemilihan umum, dan adanya pelayanan publik yang masih belum memenuhi pengaturan yang ada dalam UU a quo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, jelas bukanlah permasalahan inkonstitusionalitas norma melainkan implementasi norma yang dianggap oleh Pemohon menimbulkan permasalahan kependudukan dan merugikan masyarakat Sidrap. 6. Bahwa UU a quo telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak tahun 1999 hingga saat ini, selama keberlakuan tersebut tidak terdapat permasalahan norma terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 33P/Hum/2023 yang dibacakan pada 23 November 2023 atas permohonan yang diajukan oleh Walikota Bontang dan Ketua DPRD Kota Bontang terkait batas wilayah Kota Bontang yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Adanya fakta hukum 57 tersebut menunjukkan bahwa terkait Pasal-Pasal a quo yang dimohonkan pengujian tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas. 7. Bahwa sumpah/janji jabatan kepala daerah diantaranya adalah “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”, sedangkan sumpah/janji jabatan anggota DPRD yang diantaranya menyatakan “memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan” (vide Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), maka sudah seharusnya Kepala Daerah Kota Bontang dan Anggota DPRD Kota Bontang serta Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tunduk pada ketentuan dalam UU a quo dan mengedepankan pembangunan di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 8. Bahwa daerah Sidrap berdasarkan UU a quo merupakan daerah terluar di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang selama ini berada dalam sengketa wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang sehingga pembangunannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah Sidrap berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga tanggung jawab pengelolaan dan pengadaan pelayanan publik-nya juga berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat Sidrap. 9. Bahwa perubahan cakupan wilayah tentunya berdampak pula pada pelaksanaan administrasi kependudukan dan pelayanan publik daerah. Dengan adanya perubahan cakupan wilayah Kota Bontang, tentunya pemerintah daerah Kota Bontang harus bersedia melepas dan melakukan 58 pengalihan data keadministrasian masyarakat yang tidak lagi berada di wilayah pemerintahannya. Hal ini tentunya tidak hanya terjadi pada Kota Bontang tetapi juga daerah-daerah lain di wilayah Indonesia. Perubahan cakupan wilayah suatu daerah dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Apabila pemerintah daerah Kota Bontang bersikeras bahwa wilayah Sidrap adalah wilayahnya dan tidak mau melakukan pengalihan data kependudukan maka sama hal-nya pemerintah daerah Kota Bontang telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran atas sumpah/janji jabatannya. 10. Bahwa apabila Pemohon menghendaki adanya perubahan pengaturan tata wilayah Kota Bontang, Pemohon dapat menyampaikan masukannya kepada DPR RI maupun Pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap UU a quo mengingat tujuan pengaturan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. C. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d dan Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa setelah Pemerintah pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon adalah Wali Kota Bontang, dan Ketua DPRD Kota Bontang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Para Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Para Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan a quo, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian maka tindakan Para Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Penetapan objek permohonan oleh Pemerintah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan yang sah dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil. Sehingga diartikan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan legal standing untuk mengajukan permohonan ketentuan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang UU 47/1999, dengan demikian adalah tepat jika 60 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon 1. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam menafsirkan UUD 1945 tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 2. Frasa kata “dibagi” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 untuk menghindari kata terdiri dari atau terdiri atas. Tujuannya untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota keberadaanya mendahului dari keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda dengan negara federal. 3. Bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif yang memiliki arti tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat diubah-ubah batas-batasnya. 4. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 61 Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah di masing- masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. 5. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, social, dan budaya. 6. Bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Daerah Kota Bontang yang dimulai dari Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI tanggal 20 Juli 1999 sampai dengan Rapat Paripurna tanggal 16 September 1999 dalam pembahasannya tidak terdapat pembahasan khusus mengenai batas wilayah Kota Bontang. 7. Bahwa cakupan wilayah administrasi Kota Bontang pada peta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang (yang selanjutnya disebut PP 20/1989) hampir sama dengan usulan pembagian wilayah yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai kepada Gubernur Dati I Kalimantan Timur dengan Surat Bupati Dati II Kutai Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wilayah Kota Administratif Bontang merupakan pemekaran Kecamatan Bontang menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. 8. Bahwa cakupan wilayah pada UU 47/1999 dengan PP 20/1989 juga sama yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Sehingga dari awal pembentukan Kota Administratif Bontang sampai 62 dengan ditetapkan menjadi Kota Bontang cakupan wilayahnya tetap konsisten. Namun demikian, Peta Lampiran UU 47/1999 kurang sempurna secara teknis pemetaan sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. 9. Peta yang menjadi lampiran UU 47/1999 memiliki pola yang hampir sama dengan PP 20/1989. Gambar 1 Sandingan Peta Lampiran UU 47/1999 dan Peta Lampiran PP 20/1989 Berdasarkan gambar 1 di atas, pola penarikan garis batas pada UU 47/1999 terlihat melengkung ke bawah sementara pada PP 20/1989 ditarik garis lurus dari garis pantai sampai dengan bertemu pertigaan batas antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 10. Jika mendasarkan pada persyaratan kartografis pembuatan peta maka peta lampiran UU 47/1999 tidak memenuhi syarat. Kekurangan dari peta lampiran tersebut sebagai berikut: 63 Gambar 2 Penjelasan Teknis belum terpenuhinya kaidah pemetaan pada Peta Lampiran UU 47/1999 Keterangan: A. Skala yang digunakan pada peta lampiran UU 47/1999 termasuk skala sedang yaitu 1: 250.000 sehingga peta lampiran tersebut jika dijadikan dasar dalam penentuan batas wilayah, karena dapat menyebabkan multi tafsir dan terdapat kesalahan yang sangat besar pada kondisi eksisting di lapangan. Skala peta sangat penting dalam kaidah pemetaan karena berfungsi untuk memproyeksikan ukuran sebenarnya di lapangan (Bumi) dan ukuran yang ada di peta. B. Koordinat grid peta yang ada pada peta lampiran UU 47/1999 apabila dilakukan rektifikasi/georeferencing akan mengalami pergeseran yang cukup besar C. Gambar/Objek pada peta lampiran tersebut tidak tergambar jelas sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk dilakukan proses rektifikasi/georeferencing pada sistem pemetaan. D. Tidak terdapat sumber peta pada peta lampiran tersebut. 11. Bahwa Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai pada tahun 2002 sepakat untuk melakukan pelacakan batas dan pemasangan pilar batas yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah 64 Daerah Kota Bontang Terhadap Kabupaten Kutai Dan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2002. Pada Laporan tersebut disepakati 13 (tiga belas) pilar batas utama serta batas-batasnya, sebagai berikut: Gambar 3 Tabel pilar batas yang telah disepakati serta deskripsi lokasi pemasangan pilar (bersumber dari Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah Daerah Kota Bontang Terhadap Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur pada 30 April 2002) 12. Berita Acara Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah tanggal 10 April 2002 yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah Daerah Kota Bontang Terhadap 65 Kabupaten Kutai Dan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2002 ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai berikut: a. Tim PPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 1) Ir. H. Halid Imran (Staf ahli bupati) 2) Drs. Edi Darmasyah (Bag. Tapem) 3) Anak Agung Putra Susanta (BPN) b. Tim PPBD Kabupaten Kutai Timur 1) Alfian, S.Sos (Bag. Tapem) 2) Lexi Kollow, SH (BPN) 3) Joni Abdi Setia, SSTP (Bag. Tapem) c. Tim PPBD Kota Bontang 1) Drs. Amiluddin (Bag. Tapem) 2) Peter Sundun, BSc (BPN) 3) German Lestari (Bag. Tapem) d. Tim PPBD Propinsi Kalimantan Timur 1) Drs. Mariansyah (Bag. Organisasi) 2) Dr. Ir. Maruli Hutabarat, MSc (BPN) 3) Drs. H. Suherman Thahir, SH, MM (Kesbang dan Linmas) 4) Drs. Hamdani (Biro Pem. Umum) 5) Panaco, SH (Biro Pem. Um) 13. Berdasarkan Laporan tanggal 30 April 2002, dapat diartikan bahwa meskipun peta lampiran UU 47/1999 tidak memenuhi syarat kartografi dan dianggap oleh Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun ketiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai telah sepakat terhadap pelacakan batas di lapangan dan di tandai dengan pemasangan pilar sehingga batas Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak ada masalah. 14. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2005 telah dilakukan pertemuan antara Bupati Kutai Timur dengan Walikota Bontang dalam rangka penyelesaian batas wilayah yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan hasil kedua belah pihak sepakat bahwa batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan melalui Permendagri sementara 66 perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah dikeluarkan Permendagri tersebut. 15. Sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (7) UU 47/1999, penentuan batas wilayah Kota Bontang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Juni 2005 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara (yang selanjutnya disebut Permendagri 25/2005). Penyusunan Permendagri tersebut memedomani dokumen yang telah disepakati yaitu: a. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang; dan c. Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah Daerah Kota Bontang Terhadap Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2002. 16. Penentuan batas wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (7) UU 47/1999 adalah untuk memberikan kepastian tertib dan tertatanya wilayah administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Sehingga pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan merata, mencegah terjadinya konflik di perbatasan yang dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan menggangu stabilitas pemerintahan. Bahwa kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Dengan demikian, pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memedomani batas dan wilayah yang ada dalam UU 47/1999 beserta turunannya Permendagri 25/2005 yang menetapkan batas wilayah Kota Bontang. 17. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU 23/2014) diatur mengenai Ketentuan Peralihan yaitu dalam Pasal 401 ayat (1) yang 67 menyatakan “Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri”. Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 47/1999, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Permendagri 25/2005. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang UU 47/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dengan diterbitkannya UU 47/1999, UU 23/2014, dan Permendagri 25/2005 maka batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administrasinya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 18. Bahwa Permendagri 25/2005 telah dimohonkan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Perkara Nomor 33 P/HUM/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 November 2023 dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut: Bahwa objek permohonan telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang yang menyatakan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Amar Putusan: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. Walikota Bontang, II. Pimpinan DPRD Kota Bontang. 68 19. Bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (yang selanjutnya disebut Permendagri 141/2017), menyatakan Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal: a. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur; c. Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri; dan d. Penataan daerah. 20. Bahwa ketentuan Pasal 21 Permendagri 141/2017 menyatakan: (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur. (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy), dan karenanya apabila terdapat wilayah Kota Bontang yang didasarkan pada UU a quo kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. 21. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta 69 tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Lampiran UU a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 22. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 23. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang”. 24. Demikian juga dengan penentuan batas wilayah antara Kota Bontang adalah kewenangan pembentuk UU, sehingga apabila di kemudian hari terdapat pengubahan UU a quo yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur berubah, maka itupun juga pilihan kebijakan pembentuk UU, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. III. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 70 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7 , sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Daerah Kota Bontang dari tanggal 20 Juli 1999 sampai dengan tanggal 16 September 1999. 2. Bukti PK-2 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah Daerah Kota Bontang Terhadap Kabupaten Kutai Dan Kabupaten Kutai Timur. 3. Bukti PK-3 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2023, Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 4. Bukti PK-4 Fotokopi Peta Hasil Overlay Garis Batas Versi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang, dengan Garis Batas Versi Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Tahun 2002. 71 5. Bukti PK-5 Fotokopi Peta Hasil Overlay Garis Batas Versi Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dengan Garis Batas Versi Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Tahun 2002. 6. Bukti PK-6 Fotokopi Hasil Overlay Garis Batas Versi Peta RBI Bakosurtanal dan Garis Batas Versi Versi Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Tahun 2002. 7. Bukti PK-7 Fotokopi Hasil Overlay Garis Batas Versi Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Garis Batas Versi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang, Garis Batas Versi Peta RBI Bakosurtanal dan Garis Batas Versi Versi Laporan Pelaksanaan Pemasangan Pilar Tahun 2002. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan 3 (tiga) keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024, yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Keterangan bertanggal 30 Juli 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penetapan batas administrasi wilayah tetap mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 P/Hum/2023 tanggal 16 Nopember 2023. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). 72 Keterangan bertanggal 21 Agustus 2024 Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan batas daerah antar daerah Kabupaten/Kota, dalam satu Provinsi, maka sesuai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Gubernur; Memperhatikan dan mencermati seluruh data dan fakta yang ada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pihak Terkait, memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Pada tahun 1977 dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kdh Tk. II Kutai wilayah pantai yang meliputi: Sangkulirang, Bontang, Muara Badak dan Anggana. 2. Pada tahun 1984 Kecamatan Bontang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Bontang; berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989, Kotif Bontang terbentuk dan diresmikan pada tahun 1990; terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bontang Utara terdiri dari Desa Bontang Kuala, Bontang Baru, Loktuan dan Desa Belimbing, dan Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari Desa Tanjung Laut, Desa Berebas Tengah, Desa Berebas Pantai, Desa Setimpo dan Desa Sekambing; Desa Belimbing yang terletak di wilayah utara membawahi beberapa dusun, salah satu di antaranya Dusun Guntung yang sebagian seluas ± 164 Ha; 3. Berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999, Kotif Bontang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bontang (Kota Otonom) yang peresmiannya pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; sebelah timur dengan Selat Makasar; sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Atas dasar UU Nomor 47 Tahun 1999 luas wilayah Kota Bontang sebagai daerah otonom lebih kecil dibandingkan dengan Kotif Bontang berdasarkan PP 20 Tahun 1989; mengingat hal tersebut Pemerintah Kota Bontang 73 dengan Surat Walikota Bontang No. 650/1/Bappeda=B/II/2000 tanggal 24 Februari 2000 menyampaikan rencana perluasan wilayah yang kemudian difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Pembahasan Perluasan Kota Bontang pada tanggal 18 s.d. 19 September 2001 yang dihadiri Pemkot Bontang, Pemkab Kutim dan Pemkab Kukar dengan hasil yaitu Pemkab Kukar, Pemkab Kutim dan Pemkot Bontang menyatakan setuju dan sepakat bahwa batas wilayah Kota Bontang mengacu pada PP 20 Tahun 1989 tentang pembentukan Kotif Bontang dengan lampiran petanya; 5. Pada tanggal 14 Januari 2002 Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor 140/74104/Pemdes-III/2002 perihal hasil kesepakatan tentang batas wilayah daerah Kabupaten/Kota menerangkan bahwa hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota tersebut, dalam penelitian, peninjauan lapangan telah mendapatkan hasil-hasil yang telah disepakati bersama antara lain telah dipasang/ditanam sebanyak 9 (sembilan) buah patok/pilar dasar mulai TA-P 17.0001 s/d TA-P 17.0009 sebagai batas wilayah daerah (pilar sementara berupa kayu ulin) sekaligus penetapan titik-titik koordinatnya, kemudian disepakati bersama dengan ditandatanganinya ke dalam Berita Acara dan disetujui dalam peta/gambar dari Tim PPBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dan pelacakan batas yang telah disepakati ini, juga termasuk di dalamnya batas-batas wilayah desa dari masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan dan merupakan hasil yang optimal bagi masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dan hal lain yang merupakan aspirasi masyarakat yang muncul adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri, yang berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. 6. Dengan selesainya pelacakan dan pemasangan 13 (tiga belas) Pilar Batas Utama di atas melalui Surat Gubernur No. 126/3907 /Pem.Um tanggal 1 Juli 2002 telah disampaikan kepada Mendagri agar penetapan batas tersebut dikukuhkan/ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 7. Hasil Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas Utama yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam berita acara, diklarifikasi kembali oleh Walikota Bontang melalui Surat No. 100/1877/T.Pem/VIII/2002 tanggal 12 74 Agustus 2002 yang menginginkan peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2002 dan kesepakatan tersebut tidak dijadikan dasar dalam penetapan Surat Keputusan Tata Batas oleh Menteri Dalam Negeri R.I; 8. Berdasarkan Surat Mendagri No. 135/243/PUM tanggal 11 Maret 2003 perihal Rencana Perluasan Wilayah Kota Bontang, Gubernur Kaltim diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. untuk meminta persetujuan tertulis rencana perluasan Kota Bontang dari Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur dengan lampiran Peta Wilayah yang selanjutnya akan disampaikan kepada Mendagri. 9. Melalui Surat Gubernur No. 135/1911/Pem.Um-4/2003 tanggal 31 Maret 2003 telah disampaikan permintaan persetujuan tertulis tentang rencana perluasan wilayah Kota Bontang kepada Bupati Kutim dan DPRD Kutim sebagai bahan pendukung dalam rangka penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perubahan Batas Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (tidak disetujui). 10. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Surat Sekda Prov. Kaltim No. 136/831/Pem.Um.D/2004 tangal 11 Februari 2004 yang ditujukan kepada Mendagri meminta agar Mendagri segera menerbitkan SK Penetapan Batas Kutim-Bontang sesuai hasil pertemuan tangal 24 Desember 2003 di Dirjen Pum; yang akan dijadikan pedoman legitimasi batas daerah penyelenggaraan Pemilu 2004. 11. Pada tanggal 14 Desember 2004 dilaksanakan pertemuan antara Sekda Kota Bontang, Anggota DPRD Kota Bontang dengan Dirjen PUM Depdagri di Jakarta yang hasilnya yaitu Pemerintah Kota Bontang menginginkan agar Gubernur Kaltim dapat memfasilitasi keinginan masyarakat di sekitar jalan poros untuk tetap bergabung dengan Kota Bontang dan mengingat Bupati Kutim belum mengindahkan Surat Gubernur Kaltim No. 135/Pem.Um-4/2003 tangal 31 Maret 2003, maka Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut. 12. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/465/Pem.D/2005 perihal Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara tanggal 6 Mei 2005 sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/3816/Pem.D/2005 dengan rincian sebagai berikut: 75 1) Penentuan Batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/368/PUM tanggal 2 Juni 2005 dengan pedoman UU 47 Tahun 1999 dan PP 20 Tahun 1989 tentang pembentukan Kota Administratif Bontang. 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghimbau kepada masing- masing Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang berbatasan untuk mensosialisasikan perihal batas dimaksud. 13. Pada tanggal 11 Mei 2005 telah dilakukan pertemuan antara Bupati Kutai Timur dengan Walikota Bontang dalam rangka penyelesaian batas wilayah dengan difasilitasi Wakil Gubernur Kaltim; hasilnya kedua belah pihak sepakat bahwa batas wilayah Bontang-Kutim akan ditetapkan melalui Permendagri sementara perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah dikeluarkannya Permendagri tersebut. 14. Surat Dirjen Pemerintahan Umum Nomor 126/368/PUM tangal 2 Juni 2005 kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal Batas Daerah Kota Bontang sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Kaltim Nomor 136/3816/Pem.D/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Penetapan Batas Daerah dengan rincian sebagai berikut: 1) Penentuan batas wilayah antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Berpedoman pada UU No. 47 Tahun 1999. 2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan agar mensosialisasikan batas wilayah Kota Bontang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut angka 1 di atas, Berita Acara Kesepakatan dan Peta Wilayah yang telah disepakati bersama. 15. Pada tanggal 17 Juni 2005 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 16. Pemerintah Kota Bontang melalui Surat Nomor: 100/306/Pem-A tanggal 12 Oktober 2009 telah menyampaikan kajian usulan perubahan batas wilayah Kota Bontang ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 17. Pada tanggal 28 Oktober 2009 telah dilaksanakan pertemuan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang bertempat di 76 Kantor Gubernur, dengan hasil bahwa Komisi I DPRD Kota Bontang menyadari dan memahami tahapan-tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh dalam proses perubahan batas wilayah Kota Bontang yang akan berimplikasi terhadap perubahan Permendagri Nomor: 25 Tahun 2005 dan harus mendapat persetujuan Bupati dan DPRD Kab. Kutai Timur. Untuk itu Komisi I DPRD Kota Bontang akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab Kutai Timur guna mendapatkan persetujuan tertulis. 18. Pemerintah Kota Bontang melalui surat Pengantar No. 100/712/Pem-B tangal 17 Juni 2009 telah menyampaikan kepada Gubernur kajian teknis perubahan batas wilayah Kota Bontang dengan luas wilayah yang diminta 950 Ha. 19. Tanggal 30 Februari 2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 590/102/Pem-3/11/2009 tanggal 15 Februari 2010 perihal Penegasan Usulan Perluasan Kota Bontang, yang menyatakan penolakan atas usulan perluasan Kota Bontang, namun menawarkan alternatif kepada Pemkot Bontang berupa Kerjasama Pengelolaan Wilayah yang mana model kerjasama akan dibicarakan lebih lanjut antar Kabupaten/Kota tersebut. 20. Surat Bupati Kutai Timur Nomor 100/329/Pem-3, tanggal 16 September 2021, perihal: Laporan tindak lanjut atas usulan perubahan batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Desa Martadinata yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sebagai tanggapan Surat Gubernur Kaltim tanggal 15 Juni 2021. Secara garis besarnya menyampaikan bahwa: a. Tidak ditemukan dokumen, peta, keterangan dan obyek Iain terkait teknis penataan batas sebagai dasar perubahan batas daerah Kab. Kutim dengan Kota Bontang. b. Bahwa usulan sebagian masyarakat Kampung Sidrap, Desa Martadinat, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutim yang ingin bergabung dengan wilayah Kota Bontang lebih didasari oleh kondisi faktor ekonomi dan pelayanan yang lebih baik. c. Bahwa telah diselenggarakan Sidang Paripurna DPRD Kab. Kutim yang hasilnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemkab Kutim dengan DPRD Kab. Kutim yang isinya bahwa: 77 1) Dengan memperhatikan dokumen kajian teknis yang disusun oleh Pemkab Kutim bahwa tidak ditemukan urgensi atas perubahan batas antar Kab. Kutim dengan Kota Bontang. 2) Pemkab Kutim dan DPRD Kab. Kutim bersepakat untuk menolak usulan Pemerintahan Kota Bontang terkait perubahan garis batas antara Kab. Kutim dengan Kota Bontang pada segmen desa Martadinata, Kec. Teluk Pandan, Kab Kutim. 21. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 125/577/B.POD.I Tanggal 26 Oktober 2021, Hal: Usulan Perubahan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa hal yang disampaikan dalam surat tersebut yaitu: a. Batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur secara definitif sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. b. Merujuk hasil kesepakatan rapat yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Berita Acara Fasilitasi terkait aspirasi masyarakat Dusun Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, untuk bergabung dengan Kota Bontang pada tanggal 3 Januari 2019, dihadiri oleh Bupati Kutai Timur, Walikota Bontang, Ketua DPRD Kutai Timur, Ketua DPRD Kota Bontang dan Gubernur Kalimantan Timur sebagai pimpinan rapat; Dalam hasil rapat disebutkan bahwa:  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kota Bontang sepakat untuk menindaklanjuti usulan Sidrap + 164 Ha masuk ke wilayah Kota Bontang.  Terhadap areal sebagaimana di atas akan dilakukan penelitian lapangan oleh Tim PBD Kabupaten Kutai Timur dan Tim PBD Kota Bontang didampingi Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pertengahan Januari 2019.  Hasil penelitian lapangan sebagaimana poin 2 akan dituangkan dalam Berita Acara yang dijadikan dasar untuk Paripurna DPRD Kutai Timur. 78 c. Tindaklanjut Berita Acara tanggal 3 Januari 2019, penelitian lapangan sudah difasilitasi oleh Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Data Lapangan di Dusun Sidrap pada lokasi luasan 164 Ha tanggal 26 Juni 2019. 22. Pada tanggal 27 Juli 2023 Walikota Bontang dan Pimpinan DPRD Bontang sebagai Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 ke Mahkamah Agung yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juli 2023 dan diregister dengan Nomor 33 P/HUM/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang memohon agar Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, namun berdasarkan Putusan Majelis Hakim Agung Nomor 33 P/HUM/2023 permohonan Pemohon ditolak. Bahwa sesuai keterangan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait berpendapat: "Bahwa Uji Materi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan dengan penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempedomani Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah"; Namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo bono). Keterangan bertanggal 2 September 2024 Keterangan Pihak Terkait I Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 2 September 2024 pada pokoknya berisi daftar dokumen yang diajukan sebagai alat bukti berupa surat, serta petitum berupa penegasan sebagai berikut. “Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait tetap berpendapat: ‘Bahwa Uji Materi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan dengan penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempedomani Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah’;” 79 [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-1 sampai dengan Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-18, sebagai berikut: 1. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang; 2. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 3. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-3 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140/74104/Pemdes-III/2002 tanggal 14 Januari 2002, perihal hasil kesepakatan tentang batas wilayah daerah Kabupaten/Kota 4. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-4 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 126/3907/Pem.Um tanggal 1 Juli 2002 5. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-5 : Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100/1877/T.Pem/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 6. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 135/243/PUM tanggal 11 Maret 2003 perihal Rencana Perluasan Wilayah Kota Bontang 7. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-7 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 135/1911/Pem.Um-4/2003 tanggal 31 Maret 2003 8. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 80 136/831/Pem.Um.D/2004 tanggal 11 Februari 2004 9. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-9 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/4651/Pem.D/2005 tanggal 6 Mei 2005, perihal Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara 10. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-10 : Fotokopi Surat Dirjen Pemerintahan Umum Nomor 126/368/PUM tanggal 2 Juni 2005 11. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara 12. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-12 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 590/102/Pem- 3/11/2009 tanggal 15 Februari 2010 perihal Penegasan Usulan Perluasan Kota Bontang, yang menyatakan penolakan atas usulan perluasan Kota Bontang 13. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-13 : Fotokopi Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 100/329/Pem-3, tanggal 16 September 2021, Perihal: Laporan tindak lanjut atas usulan perubahan batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Desa Martadinata 14. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-14 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 125/5779/B.POD.1 tanggal 26 Oktober 2021, Hal: Usulan Perubahan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri 81 15. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-15 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 100.4.11/3538/SJ tanggal 30 Juli 2024, perihal: Perintah Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 16. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-16 : Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100.3/HUK/466/2024 tanggal 6 Agustus 2024, perihal: Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 17. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-17 : Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100.3/HUK/467/2024 tanggal 6 Agustus 2024, perihal: Tindak Lanjut Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 18. Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-18 : Fotokopi Surat Walikota Bontang Nomor 100.3.10/3295/HUK/2024 tanggal 13 Agustus 2024, perihal: Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 82 I. Penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Selaku Pihak Terkait terhadap Materi yang dimohonkan oleh Pemohon 1. Menurut Para Pemohon Materi muatan Pasal-pasal dalam UU 47/1999 yang menetapkan wilayah kota Bontang hanya terdiri atas kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menimbulkan ketidakpastian Hukum yang adil; Bahwa dalam proses penetapan UU No 47 Tahun 1999 telah memenuhi aspek kepastian hukum yang adil, baik karena dalam penetapanya didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, yang termuat pada Pasal 2 ayat (2) kecamatan Bontang Barat semula merupakan kecamatan Bontang Utara dan kecamatan Bontang Selatan dan pada Pasal 2 ayat (3) dengan dibentuknya wilayah Bontang Barat maka kecamatan Bontang Utara dan kecamatan Bontang Selatan dikurangi dengan wilayah kecamatan Bontang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga pembentukan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan perluasan wilayah akan tetapi mengurangi sebagian wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan, maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 yang hanya menyebutkan wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan tidak mengurangi luasan wilayah Kota Bontang. 2. Menurut Para Pemohon penjelasan atas Pasal 2 UU No 47 Tahun 1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh Pasal 2 yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa terhadap permohonan tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa, tidak ada norma baru yang diciptakan dari penjelasan Pasal 2 UU No 47 Tahun 1999, yang bunyinya bahwa wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan PP No 20 83 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota bontang Administratip Bontang yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan kecamatan Bontang Selatan; Bahwa pada Pasal 7 UU No. 47 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa Kota Bontang berasal dari sebagian Kabupaten Kutai yamg terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan, maka dengan demikian Objek Permohonan yaitu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang tidak melanggar asas ketertiban, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, efisiensi, efektivitas, keadilan, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan; 3. Menurut Para Pemohon terkait dengan penjelasan lampiran 5 UU No 47 Tahun 1999 berupa batas wilayah Kota Bontang menyimpang dari batas wilayah pendahulunya yang bertentangan dengan prinsip Uti Possidetis Juris dalam penetapan batas wilayah; Bahwa terhadap batas wilayah Kota Bontang dalam lampiran 5 UU No. 47 Tahun 1999 tidak menyimpang dari Prinsip Uti Possidetis Juris karena karena pada penggambaran lampiran 5 UU No 47 Tahun 1999 cakupan wilayah Kota Bontang tetap tergambar dan memuat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan yang telah bersesuaian dengan PP No 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang dan dalam konteks penetapan batas wilayah setelah pembentukan Kabupaten/Kota maka sesuai Pasal 10 ayat 7 UU No 47 Tahun 1999 di jelaskan bahwa Penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; Dari kentuan diatas jelas bahwa terkait teknis penentuan batas wilayah diatur dan ditetepakan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga dalam penetapan batas administrasi wilayah tetap mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai 84 Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, dan itu juga telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 P/Hum/2023 tanggal 16 Nopember 2023, yang dalam pertimbangannya menyatakan objek permohonan tidak melanggar asas ketertiban, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, efisiensi, efektivitas, keadilan, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 4. Menurut Para Pemohon Lampiran 5 UU Nomor 47 tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Para Pemohon selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri, khususnya di wilayah Sidrap; Bahwa lampiran 5 UU No. 47 Tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah telah memberikan kepastian hukum dalam konteks pembentukan wilayah, karena batas wilayah yang ditampilkan dan digambarkan pada peta lampiran 5 UU No. 47 Tahun 1999 adalah merupakan batas cakupan wilayah pembentukan sebagai dasar acuan yang pada tahap berikutnya guna penetapan batas wilayah secara pasti akan ditindaklanjuti sesuai penjelasan Pasal 10 ayat 7 bahwa Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai ditetapkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur; Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan urusan Pemerintahan yang disebut oleh para pemohon dusun Sidrap yang merupakan keseluruhan masuk wilayah dusun Batang Bengkal, Dusun Jelmu, dan Dusun Pinang, yang terdiri dari RT 01, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 16, RT 17 dan RT 19 Desa Martadinata Kabupaten Kutai. Timur yang salah satunya dengan dibangunya Infra Struktur yaitu: 85 RT 01 Dusun Batang Bengkal Desa Martadinata No. Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Semenisasi Gang Famili APBD 2010 2. Semenisasi Gang Famili APBD 2016 3. Semenisasi Gang Nanas APBD 2017 4. Bantuan Masjid Al Asri ABPD 2018 5. Pembuatan Sumur Bor APBD 2021 6. Bantuan Pipanisasi APBD 2022 7. Pembuatan Sumur Bor APBD 2022 8. Bantuan Pembangunan Pondasi TK TPA Al Asri APBD 2023 9. Semenisasi Gang Nanas APBD 2023 10. Semenisasi Jalan Tani APBD 2023 11. Pembangunan Draenase Gang Famili APBD 2023 12. Pembangunan Daenase Gang Nanas APBD 2023 RT 11 Dusun Pinang Desa Martadinata No. Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Semenisasi jalan stapak APBD 2017 2. Pembuatan draenase jalan sidrap luar DD 2019 3. Pembuatan sumur bor APBD 2022 4. Semenisasi gang Sidrap luar DD 2022 5. Semenisasi gang lanjutan DD 2023 RT 12 Dusun Pinang Desa Martadinata No. Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Bantuan Tarup dan Kursi APBD 2016 2. Bantuan Semenisasi Jalan Stapak APBD 2017 3. Semenisasi Jalan DD 2019 4. Pembuatan Sumur Bor ABPD 2022 5. Pembangunan Draenase Gang Nangka APBD 2023 6. Pembangunan Draenase Gang Volly APBD 2023 7. Pembangunan Turap Gang Lembah Permai APBD 2023 8. Pengerasan Jalan Mosollah Cangi Alfat (Dana Bantuan RT ) APBD 2022 9. Pembangunan Turap Jalan Rambutan (Dana Bantuan RT) APBD 2023 10. Pengerasan Jalan Mosollah Cangi Alfat APBD 2023 11. Pembangunan Dreanase Jalan APBD 2023 12. Pembangunan Dreanase Gang Duku APBD 2023 13. Pembuatan Badan Jalan Gang Duku APBD 2023 14. Pengerasan Jalan Musollah Cangi Alfat Lanjutan APBD 2023 15. Pengerasan Jalan Pinang Ii Arah Gereja APBD 2023 16. Normalisasi Sungai Pinang APBD 2023 17. Pembuatan Turap Jalan Gang Pinang II APBD 2023 RT 13 Dusun Jelmu Desa Martadinata. No Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Bantuantuan Tarup Dan Kursi APBD 2017 86 2. Turap Jalan APBD 2019 3. Semenisasi Gang DD 2023 RT 14 Dusun Batang Bengkal Desa Martadinata No Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Pembagunan Turap APBD 2023 2. Pengerasan Jalan APBD 2023 3. Semenisasi Jalan APBD 2023 4. Bangunan Turap Sungai ABPD 2023 5. Bantuan Cuktivator 2 Unit APBD 2023 6. Pengerasan Jalan 3 KM APBD 2023 7. Pembuatan Badan Jalan 4 KM APBD 2023 8. Bantuan Hendpyer 27 Unit APBD 2023 9. Pembuatan Badan Jalan APBD 2023 10. Pembuatan Jembatan DD 2023 RT 16 Dusun Jelmu Desa Martadinata No Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Semenisasi Jalan di Lingkungan Rt 16 DD 2022 2. Semenisasi Jalan Lanjutan di Lingkungan Rt 16 DD 2023 3. Pembuatan Badan Jalan APBD 2023 RT 17 Dusun Jelmu Desa Martadinata No Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Bantuan Tarup Dan Kursi APBD 2017 2. Semenisasi Jalan Utama Luar DD 2019 3. Semenisasi Lanjutan Jalan Utama Luar APBD 2023 4. Pembuatan Draenase DD 2023 5. Semenisasi Gang APBD 2019 RT 19 Dusun Pinang Desa Martadinata No Jenis Bantuan Anggaran Tahun 1. Semenisasi Jalan Stapak APBD 2017 2. Pemuatan drenase APBD 2023 3. Pembuatan badan jalan kuburan non muslim APBD 2023 4. Renovasi rumah ibadah APBD 2023 Dan juga bantuan lainya seperti bantuan alat-alat pertanian pertanaian, Pendidikan, Kesehatandan dan bantuan sosial lainya; 5. Bahwa menurut Para Pemohon Lampiran 5 UU Nomor 47 tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena sejak pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 masuk menjadi bagian dari pemilihan kota Bontang. 87 Bahwa Lampiran 5 UU Nomor 47 tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah telah memberikan kepastian hukum karena peta tersebut telah di sepakati oleh Para Pemohon dengan pihak Terkait dengan Berita Acara Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah dengan Nomor :136/034/T.Pem.B/01/2002 tertanggal 10 April tahun 2002 dan telah di tetapkan dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur; Bahwa terkait dengan pengakuan RT Oleh para pemohon yaitu RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 mohon kepada majelis Mahkama Konstitusi untuk dikesampingkan karena pengakuan RT tersebut diatas keseluruhan adalah masuk wilayah dari RT 01, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 16, RT 17 dan RT 19 dan juga telah tercatat di Adminitrasi Kependudukan Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk sebayak 703 jiwa yang terdiri dari; No RT KK Jumlah Penduduk 1 01 44 92 2 11 68 200 3 12 24 73 4 13 12 33 5 14 72 174 6 16 5 14 7 17 48 111 8 19 3 6 Jumlah 276 703 II. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memohon Kepada yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Materiil Ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Selaku Pihak Terkait secara keseluruhan; 2. Menyatakan pasal penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang, 88 tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang, tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 10 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang, tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 10 ayat 5 huruf d Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang, tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Lampiran 5 berupa peta Wilayah Kota Bontang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bontang, tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang, tertanggal 1 Desember 1989 89 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 16 Juli 1999 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Nomor: 136/1491/T.PEM.B/04/2002, tertanggal 10 April 2002 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juni 2005 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Komisi I DPRD KAbupaten Kutai Timur terkait Usulan Revisi Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang, tertanggal 28 Mei 2018 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat pernyataan penolakan oleh seluruh Kepala Desa Kecamatan Teluk Pandan terhadap rencana pelepasan Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, bertanggal 7 Januari 2019 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 100/301/Pem- 3/VIII/2021 170/087/903/DWN/VIII/2021, tertanggal 5 Agustus 2021 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Tindak Lanjut atas Usulan Perubahan batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 16 September 2021 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/P/HUM/2023 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah 90 Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 16 November 2023 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Data Administratif Kependudukan dan Pembangunan Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2024 [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan 2 (dua) keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 30 Juli 2024,dan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Keterangan Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggal 30 Juli 2024 Setelah membaca isi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut kami ada beberapa hal yang perlu kami berikan keterangan terkait posisi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur yang intinya berdasarkan Peraturan Daerah tersebut membentuk Kecamatan Bontang Barat yang terdiri dari Kelurahan Belimbingan, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Kanaan, kami sampaikan bahwa terhadap ketiga Kelurahan tersebut saat ini tidak lagi menjadi wilayah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Terkait surat Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984 Perihal usulan Peningkatan Kecamatan Bontang menjadi Kota Administratif yang didalam surat tersebut menyebutkan terdapat beberapa sub Desa Bontang seperti : a. Sub Desa Teluk Pandan yang terdiri dari sanganakan dan kenduung. b. Sub Desa Selimpus/Kendolo c. Sub Desa Sengkima dan Teluk Kaba d. Sub Desa Teluk Lombok. 91 Melalui surat tersebut Pemerintah Daerah Kutai mengusulkan untuk mengeluarkan 4 (empat) Sub Desa tersebut dari Bontang dan dimasukan ke dalam Desa Sengata 3. Selanjutnya terkait dengan perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang yang tepatnya terletak di Kecamatan Marangkayu, disampaikan bahwa antara kondisi eksisting dengan peta lampiran pada Undang-Undang 47 tahun 1999 terdapat perbedaan. Kondisi eksisting mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Bontang yang selanjutnya dijadikan acuan dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang kami coba gambarkan sebagai berikut: Keterangan:  Gambar terarsir bertuliskan Kabupaten Kutai Kec, Marangkayu merupakan wilayah Kabupaten Kutai berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999  Gambar Wilayah berwarna Hijau merupakan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 92 Keterangan Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa tanggal 1. Bahwa pada tahun 1984 tepatnya tanggal 10 Januari 1984, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kab. Dati II Kutai 41/SK/DPRD-II-82/1984 Tentang Persetujuan Pembentukan Kota Adimistratif Bontang Dalam Daerah Kabupaten Dati II Kutai. 2. Kemudian atas terbitnya Surat Keputusan DPRD Kab. Dati II Kutai 41/SK/DPRD-II-82/1984 tersebut, Bupati Kepala Daerah (KDH) Tk. II Kutai bersurat kepada Gubernur KDH Tk.I melalui Surat No. 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984, Perihal Usulan Peningkatan Kecamatan Bontang Menjadi Kota Administratif, dimana didalam surat tersebut menyebutkan Bontang sebagai wilayah Kecamatan dalam perkembangannya sudah tidak dapat lagi mengimbangi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam penyelengaraan urusan pemerintahan maka dipandang perlu untuk meningkatkan Kecamatan Bontang menjadi Kota Administratif, dengan beberapa usulan diantaranya Sub Desa Bontang seperti: a. Sub Desa Teluk Pandan, yang terdiri dari Sanganakan dan Kenduung. b. Sub Desa Kelimpus/Kendolo. c. Sub Desa Sengkima dan Teluk Kaba. d. Sub Desa Teluk Lombok. Untuk dikeluarkan dari Bontang dan masuk dalam Desa Sangatta, yang selanjutnya diharapkan Desa Sangatta ditingkatkan Statusnya menjadi Kecamatan bersamaan dengan penetapan Kota Administratif Bontang. 3. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati KDH Tk. II Kutai tersebut, Gubernur KDH Tk. I Kaltim bersurat kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret 1984 melalui Surat No. 135/3298/Pem.B/3/84, Perihal Usulan Peningkatan Kecamatan Bontang Menjadi Kota Administratif. Dengan lampiran Peta Rencana Kotif Bontang dan Peta Sket Wilayah Kerja Kecamatan Bontang. 4. Bahwa kemudian pada tahun 1989, tepatnya tanggal 1 Desember 1989, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang, dengan cakupan wilayah Kota Administratif Bontang sebagai berikut: a. Kecamatan Bontang Utara, meliputi: 93 1) Desa Bontang Kuala; 2) Desa Bontang Baru; 3) Desa Lok Tuan; 4) Desa Belimbing. b. Kecamatan Bontang Selatan, meliputi: 1) Desa Tanjung Laut; 2) Desa Berebas Tengah; 3) Desa Berebas Pantai; 4) Desa Setimpo; 5) Desa Sekambing. Untuk wilayah Desa Sangatta ditingkatkan menjadi Wilayah Kecamatan Sangatta dengan cakupan wilayah: 1) Desa Sangatta; 2) Desa Sepaso; 3) Desa Sekerat; 4) Desa Keraitan; 5) Desa Tepian Langsat; 6) Desa Tebangan Lembak. 5. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 1994, Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur, mengeluarkan Surat Nomor 135/1330/T.Pem.B/1/1994 dan Surat Nomor 135/6254/T.Pem.B/05/1994 tanggal 28 Mei 1994 yang merencanakan pembentukan Daerah Tingkat II Baru di Kabupaten Kutai. 6. Bahwa pada tahun 1994-1995 guna menindaklanjuti rencana pembentukan daerah Tingkat II baru di Kabupaten Kutai, Pemerintah Daerah Tk. II Kutai bekerja sama dengan Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) di Tenggarong Guna melaksanakan Penelitian Rencana Pemekaran Dati II Kutai, yang menghasilkan laporan hasil penelitian Rencana Pembentukan Dati II Baru Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, dengan perencanaan Dati II Baru (Pemekaran Dati II Kutai) jadi 3 Dati II yaitu: a. Kabupaten Kutai Hulu; dengan cakupan wilayah Kecamatan antara lain: 1. Long Apari 2. Long Pahangai 3. Long Bagun 4. Long Iram 5. Damai 6. Barong Tongkok 7. Melak 8. Muara Lawa 9. Bentian Besar 10. Muara Pahu 11. Jempang 12. Bongan 94 b. Kabupaten Kutai Tengah, dengan cakupan wilayah Kecamatan antara lain: 1. Tabang 2. Muara Ancalong 3. Kembang Janggut 4. Muara Bengkal 5. Kenohan 6. Muara Kaman 7. Kota Bangun 8. Penyinggahan 9. Muara Muntai 10. Loa Kulu 11. Sebulu 12. Tenggarong 13. Loa Janan 14. Muara Jawa 15. Samboja. c. Kabupaten Kutai Pantai, dengan cakupan wilayah Kecamatan antara lain: 1. Muara Wahau 2. Sangkulirang 3. Sangatta 4. Bontang 5. Muara Badak 6. Anggana 7. Sanga-Sanga 7. Bahwa kemudian pada tahun 1996-1997, Pemda Tk. I Kalimantan Timur bekerjasama dengan Tim Studi Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada (P4N-UGM), melakukan Kerjasama dalam rangka Penelitian Pengembangan/Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Kutai dan menghasilkan Laporan Akhir Penelitian Pengembangan/Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, dengan perencanaan Dati II Baru (Pemekaran Dati II Kutai) dengan dua tahapan dan alternatif, dimana dalam jangka waktu satu Pelita Kabupaten Dati II Kutai dapat dimekarkan menjadi Empat Dati II terdiri dari tiga Kabupaten Dati II dan satu Kotamadya. Pada tahap pertama, Kabupaten Dati II Kutai dimekarkan menjadi dua Kabupaten. Pada Tahap kedua Kabupaten Dati II Kutai dimekarkan menjadi tiga Kabupaten dan satu Kotamadya. Kedua tahap pemekaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Alternatif I (Tahap I), Kabupaten Dati II Kutai dimekarkan menjadi dua wilayah terlebih dahulu yaitu Kabupaten Kutai Hulu dan Kabupaten Kutai Hilir: 1) Kabupaten Kutai Hulu, mencakup Kecamatan: 1. Long Apari 2. Long Pahangai 3. Long Bagun 4. Long Iram 5. Damai 6. Barong Tongkok 7. Melak 8. Muara Lawa 9. Muara Pahu 10. Jempang 11. Penyinggahan 12. Bongan 2) Kabupaten Kutai Hilir, mencakup Kecamatan: 1. Muara Muntai 2. Kota Bangun 9. Sebulu 10. Tenggarong 16. Anggana 17. Muara Badak 95 3. Kenohan 4. Kembang Janggut 5. Tabang 6. Muara Ancalong 7. Muara Bengkal 8. Muara Kaman 11. Loa Kulu 12. Loa Janan 13. Samboja 14. Muara Jawa 15. Sanga-Sanga 18. Muara Wahau 19. Sangatta 20. Sangkulirang 21. Bontang Utara 22. Bontang Selatan b. Alternatif II (Tahap II), diusulkan sebagai tahap II yang merupakan kelanjutan dari tahap I yang apabila sudah berhasil memekarkan wilayah menjadi dua, maka tahap selanjutnya memekarkan Kabupaten Kutai Hilir menjadi Kutai Tengah dan Kutai Hilir. Didalam Kutai Hilir ada terdapat Kotif Bontang, dan apabila saatnya nanti Kotif Bontang sudah memenuhi syarat untuk menjadi Kotamadya (100.000 penduduk), maka Kotif Bontang akan lepas dari Kutai Hilir. Dengan demikian akhir dari alternatif II adalah memekarkan Wilayah Kutai menjadi empat calon Kabupaten/Kotamadya sebagai berikut: 1) Kabupaten Kutai Hulu, mencakup Kecamatan: 1. Long Apari 2. Long Pahangai 3. Long Bagun 4. Long Iram 5. Damai 6. Barong Tongkok 7. Melak 8. Muara Lawa 9. Muara Pahu 10. Jempang 11. Penyinggahan 12. Bongan 2) Kabupaten Kutai Tengah, mencakup Kecamatan: 1. Muara Muntai 2. Kota Bangun 3. Kenohan 4. Kembang Janggut 5. Tabang 6. Muara Ancalong 7. Muara Bengkal 8. Muara Kaman 9. Anggana 10. Sebulu 11. Tenggarong 12. Loa Kulu 13. Loa Janan 14. Samboja 15. Muara Jawa 16. Sanga-Sanga 17. Muara Badak 3) Kabupaten Kutai Hilir, mencakup Kecamatan: 1. Muara Wahau 2. Sangatta 3. Sangkulirang 96 4) Kotamadya Bontang, mencakup Kecamatan: 1. Bontang Utara 2. Bontang Selatan 8. Bahwa pada Bulan Maret 1997, Tim Studi P4N-UGM menyampaikan Seminar Hasil Penelitian tersebut diatas pada Badan Litbang Departemen Dalam Negeri bersama dengan Pemda Tk. I Provinsi Kalimantan Timur. 9. Bahwa sejak tahun 1994 – 1999, berproses administrasi rencana pembentukan Dati II Baru (Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai) antara Pemda Tk. II Kutai kepada Pemda Tk. I Kalimantan Timur serta Departemen Dalam Negeri RI. 10. Bahwa guna mendukung rencana Pemekaran Wilayah Kutai menjadi 3 Daerah Kabupaten dan 1 wilayah Kota, maka Pemerintah Kabupaten Kutai pada tanggal 16 Juli 1999 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, dengan delineasi wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Sebagian Wilayah Kecamatan Bontang Selatan, dengan cakupan Kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Belimbing b. Kelurahan Telihan c. Kelurahan Kanaan 11. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 terbit Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dimana pada Gambaran Peta Wilayah Kota Bontang yang tertuang dalam Lampiran 5 terdapat perbedaan dengan kondisi eksisting Batas Wilayah Kota Administratif Bontang dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai dan juga penyebutan Wilayah Kecamatan Bontang Barat yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur tidak terakomodir didalam Undang-Undang tersebut. 12. Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, BAPPEDA Kota Bontang pada tanggal 20 Desember 1999 mengusulkan Proposal Perencanaan Perluasan Wilayah Kota Bontang, dari luasan semula 406,70 km² menjadi 629,20 km² kepada Pemkab. Kutai Timur dan Pemkab. Kutai. 97 13. Bahwa atas Proposal yang disampaikan oleh BAPPEDA Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai pada Bulan Januari 2000 mengambil sikap tetap berpegang pada kewilayahan sesuai Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, mengingat luas Wilayah Kabupaten Kutai telah berkurang dari 95,046 Km² menjadi 48,379,02 Km² sejak Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ditetapkan, namun batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang yang tepatnya terletak di Kecamatan Marangkayu tetap sesuai dengan kondisi eksisting yang mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Bontang, dan sekaligus merencanakan pengukuran, perintisan dan pemasangan Tugu Dopler sebagai tanda batas Wilayah antara Kabupaten Kutai dengan Kota Bontang, dengan koordinasi pada Biro Tata Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. 14. Selanjutnya sejak tahun 2000 tersebut berproses penegasan batas melalui Fasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim, sebagaimana telah dipaparkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur pada persidangan sebelumnya dengan hasil pada tanggal 17 Juni 2005 ditetapkan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005. [2.11] Menimbang bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025, yang amarnya menyatakan: 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai 98 Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. [2.12] Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 tersebut, Pihak Terkait I (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025, perihal “Laporan Fasilitasi Mediasi”, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait I sudah melakukan mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara, sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1. Sabtu, 12 Juli 2025, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang; 2. Minggu, 13 Juli 2025, bertempat di Ruang Damar Gedung Serba Guna Lantai 2, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur; 3. Kamis, 31 Juli 2025, bertempat di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kramat II Nomor 34, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat; dan 4. Senin, 11 Agustus 2025, survei lapangan di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Dari rangkaian mediasi tersebut, Pihak Terkait I melaporkan kepada Mahkamah bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kota Bontang tetap pada pendirian masing-masing, yaitu: 1. Pemerintahan Kota Bontang tetap mengusulkan Dusun Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang; dan 2. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menolak usulan dari Pemerintahan Kota Bontang dan tetap menjadikan Dusun Sidrap sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur. Pihak Terkait I sebagai fasilitator mediasi menyimpulkan bahwa “Pemerintahan Kota Bontang dan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sepakat untuk tidak sepakat dan selanjutnya menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Konstitusi”. 99 [2.13] Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 tersebut, Pemohon (Pemerintah Kota Bontang) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, perihal “Hasil Mediasi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024”. Dalam surat tersebut Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Pemohon telah mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana proses mediasi tersebut menghasilkan ketidaksepakatan antara Pemohon (Pemerintahan Kota Bontang) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur. [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025. Dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896, selanjutnya disebut UU 47/1999) terhadap 100 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adapun pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, dalam Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya mempersoalkan cakupan dan batas wilayah Kota Bontang yang diatur dalam UU 47/1999 ternyata berbeda atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai persiapan pembentukan UU 47/1999, yaitu PP 20/1989 dan Perda 17/1999. Hal demikian mengakibatkan Kota Bontang saat ini hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Adapun Desa Sekambing tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, dan batas wilayah sebelah barat tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta Dusun Sidrap masuk menjadi bagian Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan Pasal 7 UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah: a. Kecamatan Bontang Utara; b. Kecamatan Bontang Selatan; dan c. Kecamatan Bontang Barat”. 101 3. Menyatakan Pasal 10 ayat 4 huruf c UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: … c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai”. 4. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur”. 5. Menyatakan Lampiran 5 berupa Peta Wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari: RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. [3.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-82 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden (Pemerintah) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024, keterangan lisan pada sidang tanggal 18 Juli 2024, serta mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7 yang telah disahkan dalam 102 persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan 3 (tiga) keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024, yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024; menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 21 Agustus 2024; serta menyampaikan Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-1 sampai dengan Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-18 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, serta menyampaikan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan 2 (dua) keterangan tertulis, yaitu keterangan bertanggal 30 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024, dan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden/Pemerintah, keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta alat bukti yang disampaikan para pihak dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999 karena hal berikut: 1) Dalam UU 47/1999, bertanggal 4 Oktober 1999, wilayah Kota Bontang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Namun, berdasarkan PP 20/1989, bertanggal 103 1 Desember 1989, sebelum disahkannya UU 47/1999 wilayah Kota Administratip Bontang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontang, yang meliputi 9 (sembilan) desa, yaitu: Desa Bontang Kuala; Desa Bontang Baru; Desa Lok Tuan; Desa Tanjung Laut; Desa Berebas Tengah; Desa Berebas Pantai; Desa Belimbing; Desa Setimpo; dan Desa Sekambing [vide Pasal 6 PP 20/1989]. 2) Dalam Lampiran (berupa peta) UU 47/1999 Desa Sekambing (saat ini bernama Kelurahan Bontang Lestari) tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, padahal keberadaan desa ini telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kota Administratif. 3) Dalam UU 47/1999 ditentukan sebelah barat Kota Bontang berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, padahal menurut Pemohon seharusnya batas sebelah barat adalah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. 4) Dalam Lampiran (berupa peta) UU 47/1999 wilayah Sidrap, atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25” yang semula bagian dari Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, berubah menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Terhadap hal-hal yang dikemukakan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, khususnya mengenai batas wilayah dan peta wilayah yang diatur dalam UU 47/1999, menurut Pihak Terkait II Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah tidak melanggar konstitusi bahkan telah memberikan kepastian hukum karena telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menetapkan batas secara pasti di lapangan, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 10 ayat (7) UU 47/1999. Adapun Pihak Terkait III Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara (dulu bernama Kabupaten Kutai) menyatakan tetap berpegang pada batas wilayah sebagaimana diatur UU 47/1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Permendagri 25/2005), dan karenanya menolak usulan perluasan wilayah Kota Bontang yang diajukan Bappeda Kota Bontang pada tanggal 20 Desember 1999. Sementara Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerangkan bahwa pada tahun 2000 telah memfasilitasi usulan Pemerintah Kota Bontang untuk memperluas wilayah, karena wilayah Kota Bontang berdasarkan UU 104 47/1999 lebih kecil dibandingkan wilayah Kota Administratip Bontang berdasarkan PP 20/1989. Dalam fasilitasi demikian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kota Bontang menyepakati wilayah Kota Bontang mengacu pada PP 20/1989 beserta lampiran petanya, dan kemudian ditetapkan dalam Permendagri 25/2005. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kota Bontang mengajukan usulan perluasan wilayah Kota Bontang + 950 Ha. Usulan/permintaan demikian ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi keinginan masyarakat Dusun Sidrap (dengan luas wilayah + 164 Ha) untuk bergabung dengan Kota Bontang. Bahwa setelah mendengarkan keterangan para pihak, Mahkamah menilai permohonan pengujian konstitusionalitas atas Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kota Bontang yang diajukan Pemohon, ternyata berkelindan dengan keinginan Pemohon untuk menambah luas wilayah Kota Bontang, atau setidaknya menggabungkan Dusun Sidrap menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang, yang hal demikian tidak dapat pula dilepaskan dengan isu penyelenggaraan pelayanan publik serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga Dusun Sidrap. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah yang didalilkan oleh Pemohon (in casu Pemerintahan Daerah Kota Bontang), Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo memang dapat dilakukan namun seharusnya menjadi pilihan terakhir atau upaya hukum terakhir (last resort). Hal demikian karena dalam sistem pemerintahan daerah telah diatur mekanisme penyelesaian permasalahan atau perselisihan mengenai cakupan wilayah dan/atau batas wilayah antarkabupaten/kota yaitu difasilitasi penyelesaiannya oleh gubernur dari provinsi di mana kabupaten/kota dimaksud berada. Artinya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus kepala daerah otonom tingkat provinsi, mempunyai kewajiban hukum untuk mengupayakan atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan wilayah dan/atau batas wilayah dengan cara mediasi, yang disupervisi langsung oleh Pemerintah Pusat, in casu Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut [vide Pasal 370 Undang- 105 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah]. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 yang amarnya menyatakan: 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Sela tersebut, Pihak Terkait I (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan telah memfasilitasi mediasi sebagaimana diperintahkan Mahkamah. Hasil mediasi demikian adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kota Bontang tetap pada pendirian masing-masing, yaitu: 1. Pemerintahan Kota Bontang tetap mengusulkan Dusun Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang; dan 2. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menolak usulan dari Pemerintahan Kota Bontang dan tetap menjadikan Dusun Sidrap sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur. 106 [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 tersebut, Pemohon (Pemerintahan Kota Bontang) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, pada pokoknya menerangkan Pemohon telah mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon (Pemerintahan Kota Bontang) dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. [3.15] Menimbang bahwa karena mediasi yang dilaksanakan pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 tidak mencapai kesepakatan, maka Mahkamah akan memutus permohonan a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.14], permohonan pengujian konstitusionalitas atas Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kota Bontang yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah pada dasarnya berpijak pada adanya perbedaan dan/atau ketidaksesuaian antara norma dan Penjelasan UU 47/1999 dengan Lampiran berupa peta dalam UU a quo yang berisi atau mengatur batas-batas wilayah administratif Kota Bontang. Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian demikian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Permendagri 25/2005), bertanggal 17 Juni 2005, untuk memperjelas atau menentukan batas wilayah secara pasti di lapangan bagi kabupaten/kota yang disebut dalam UU 47/1999, sekaligus ditujukan untuk memenuhi perintah Pasal 10 ayat (7) UU 47/1999. Melalui Permendagri 25/2005 tersebut, batas-batas wilayah yang dalam UU 47/1999 hanya disebutkan nama wilayah/daerahnya saja, kemudian diterjemahkan dan/atau dipertegas dengan menunjuk titik-titik koordinat geografis berupa kombinasi antara garis bujur dan garis lintang. 107 Manakala titik-titik koordinat geografis demikian dinilai belum menunjukkan wilayah Kota Bontang yang sesungguhnya, baik wilayah yang secara yuridis tercantum sebagai norma dalam UU 47/1999, maupun wilayah yang secara historis menurut Pemohon seharusnya menjadi wilayah Kota Bontang, maka yang harus dilakukan adalah menghitung atau mengukur kembali titik-titik koordinat tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa batas-batas wilayah yang diatur dalam UU 47/1999, baik yang diatur dalam norma “batang tubuh” maupun dalam Lampiran berupa peta telah saling bersesuaian dan tidak menimbulkan pertentangan penafsiran. Hal demikian penting mengingat bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang pada prinsipnya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri (termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri), sehingga posisi permendagri adalah sebagai peraturan pelaksana atau peraturan penjelas untuk hal-hal yang belum atau tidak dapat diatur secara detail oleh undang-undang. Dengan kata lain permendagri, dan peraturan pelaksana pada umumnya, terutama Permendagri 25/2005 dalam permohonan a quo, hanya boleh menjelaskan norma undang-undang dan/atau mengisi semacam “ruang kosong” yang belum diatur oleh undang-undang, in casu menentukan titik-titik koordinat batas wilayah yang tidak memungkinkan untuk diatur atau dimuat dalam undang-undang, in casu UU 47/1999. [3.15.2] Bahwa dalam kaitannya dengan penentuan batas wilayah sebagaimana yang ditentukan dalam UU 47/1999, sudah seharusnya penentuan atau penetapan batas wilayah demikian dilakukan dengan: pertama, menyerap aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah yang akan menjadi batas dua wilayah administratif. Kedua, ketika batas wilayah tersebut dituangkan ke dalam titik-titik koordinat atau ditegaskan dengan penarikan garis batas berupa titik-titik koordinat, sebagaimana diatur dalam Permendagri 25/2005, maka hal tersebut harus dilakukan oleh institusi/lembaga yang benar-benar memahami/menguasai dengan baik teknik- teknik pemetaan sebagai bagian dari bidang ilmu antara lain geografi, geodesi, dan kartografi, selain tentunya harus pula memahami isi dari undang-undang yang memuat pengaturan batas wilayah. Penyerapan aspirasi masyarakat (penduduk) di wilayah perbatasan, atau setidaknya di wilayah calon/bakal perbatasan, menjadi hal penting karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk, dibanding wilayah lain, ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal. Dalam 108 batas penalaran yang wajar, pemenuhan layanan publik biasanya terlebih dahulu terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan, baru kemudian akan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan pola antara lain mengikuti jalur/akses transportasi, atau memprioritaskan lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pola yang terlihat alamiah demikian, meskipun sebenarnya berangkat dari penalaran yang logis, acapkali menempatkan penduduk atau warga perbatasan wilayah di posisi paling akhir dalam pelayanan publik karena lokasinya yang jauh dari pusat layanan, dan secara jumlah warga yang tinggal di perbatasan dapat dikatakan sangat sedikit dibandingkan penduduk yang tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Dengan pertimbangan akan kondisi geografis dan sosiologis demikian, menurut Mahkamah penentuan batas wilayah seharusnya tidak mutlak dimaknai sebagai sekadar penentuan batas bentang alam, melainkan apabila di wilayah calon perbatasan tersebut sudah ada penduduk yang tinggal sebelumnya, maka penentuan batas wilayah harus dimaknai pula sebagai penentuan kelayakan hidup bagi penduduk setempat. Artinya, selain mempertimbangkan bentang alam yang bersifat kebumian, penentuan batas wilayah administratif harus pula mempertimbangkan potensi kualitas kehidupan manusia yang tinggal di wilayah batas administratif dimaksud. Hal demikian sejalan dengan penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan antara lain untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing daerah; dan memelihara keunikan daerah [vide Pasal 31 UU 23/2014]. [3.15.3] Bahwa dalam hal menilai bentang alam yang akan menjadi batas wilayah, serta menilai kelayakan penyediaan layanan publik bagi penduduk yang akan tinggal di sekitar batas wilayah demikian, menurut Mahkamah pihak yang paling tepat untuk melakukan pendalaman dan penilaian adalah pemerintah daerah yang menaungi wilayah perbatasan dimaksud dengan melibatkan instansi/lembaga yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam hal penentuan atau penghitungan batas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terkait dengan keinginan Pemerintahan Kota Bontang untuk memperluas atau menambah wilayah Kota Bontang, menurut Mahkamah, keputusan tentang perluasan/penambahan wilayah suatu kabupaten/kota, yang di sisi lain mengakibatkan berkurang atau menyempitnya wilayah kabupaten/kota 109 lainnya, tidak bisa hanya didasarkan pada bentang alam kebumian, apalagi jika tujuannya terkait dengan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam semata, sebab hal tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan penduduk setempat terkait dengan tujuan penataan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menurut Mahkamah, saat ini paradigma pemerintahan daerah di Indonesia sudah bukan lagi bertumpu pada pengelolaan luasan wilayah administratif semata, melainkan juga bergeser pada upaya mencapai layanan publik berkualitas yang mampu diberikan kepada warga/penduduknya, sebagaimana amanat Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak tiap warga negara atas “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpandangan salah satu parameter bagi perluasan atau pengurangan wilayah, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perubahan batas suatu daerah administratif, adalah harus disertai perencanaan yang matang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. [3.15.4] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah mengenai penegasan batas wilayah Kota Bontang di mana penegasan batas dimaksud merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah yang presisi, maka menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menuangkannya ke dalam gambar peta wilayah, serta menentukan secara presisi titik-titik koordinatnya, karena dibutuhkan kemampuan/keahlian di bidang antara lain kartografi, geodesi, geografi, dan disiplin ilmu lain yang sejenis. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas undang-undang, memiliki kemampuan/kompetensi yang terbatas untuk memeriksa, menilai, maupun menentukan seperti apa seharusnya wujud peta dan titik-titik koordinat di lapangan yang dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan hal demikian, seandainya diperlukan penilaian, penentuan ulang, dan/atau perubahan atas suatu batas wilayah, maka Pemerintah Pusat beserta jajarannya, adalah institusi yang menurut Mahkamah mempunyai sumber daya serta kemampuan/kompetensi untuk melakukan tugas dimaksud. Oleh karena itu, terkait dengan perumusan batas-batas wilayah dalam norma dan lampiran peta UU 47/1999, serta penarikan garis batas berdasarkan titik-titik koordinat yang kemudian 110 dituangkan dalam Permendagri 25/2005, Mahkamah membatasi diri untuk tidak mengubah atau menentukan batas-batas wilayah dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, karena Mahkamah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan penyerapan aspirasi penduduk setempat serta tidak mempunyai kemampuan/kompetensi teknis untuk menentukan titik-titik koordinat yang presisi. Selanjutnya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Permendagri 141/2017), Mahkamah perlu menunjukkan bahwa menurut Permendagri a quo dalam penentuan atau penetapan titik-titik koordinat demikian terdapat prosedur tertentu yang harus dipenuhi dan diserahkan kewenangannya kepada Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Demikian pula halnya terkait dengan adanya indikasi bahwa norma dalam UU 47/1999, jika ternyata berbeda dengan fakta historis dan/atau rencana pemekaran awal, serta berbeda pula dengan peta yang menjadi lampiran UU 47/1999 tersebut maupun Permendagri turunannya yang mengatur titik-titik koordinat batas daerah sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah pihak yang tepat untuk meninjau kembali substansi UU 47/1999 tersebut adalah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan penataan daerah yang menurut Pemohon masih bermasalah, maka pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan secara komprehensif berkenaan dengan pengaturan terkait dengan batas wilayah yang dipersoalkan dalam permohonan a quo. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa Peta Wilayah Kota Bontang) UU 47/1999 menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 111 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 112 oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili serta Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo