10/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 10/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Andi Redani Suryanata Alamat : Jalan M. Hatta, RT.020/RW.000, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Abdullah Ariansyah Alamat : Dusun I, RT008/RW.001, Kelurahan Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Ridwan Alamat : Lingkungan V, RT.000/RW.000, Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Muhammad Nurfaldi Hanafi Alamat : Dusun IV, RT.000, RW.000, Kelurahan Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : M. Rony Syamsuri Alamat : DSN Taretah Laok, RT.000/RW.000, Kelurahan Ponjanan Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Labib Syakar Al-Kumail Alamat : Dusun Bojongjati, RT.002/RW.004, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Muhammad Nur Fadillah Alamat : Dusun IV Suka Damai Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Ibnu Al Fatah Alamat : Jalan Baruna Tengah Nomor 61, RT.004/RW.014, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Muhammad Adam Alamat : Jalan Pamularsih Nomor 43, RT.009/RW.009, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Gielbran Muhammad Noor Alamat : Sukolelo, RT.019/RW.008, Kelurahan Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon X; 3 11. Nama : Singgih Dwi Nugroho Alamat : Krajan Satu, RT.001/RW.001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Saverinus Saputra Hamur Alamat : Naput, RT.003/RW.002, Kelurahan Waeajang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Wielfred Leorenzo Alamat : Dusun Ngentak, RT.003/RW.003, Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Jihaddul Akbar Alamat : Dusun Sekongkang Atas, RT.001/RW.001, Kelurahan Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Wahid Muharam Rifai Alamat : Jalan Durian RT.005/RW.002, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Hamim Fahrudin Alamat : Purwa Agung, RT.007/RW.004, Kelurahan Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon XVI; 4 17. Nama : Thalia Christine M. P. D. Matutu Alamat : Cendana, RT.001/RW.001, Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Rahman Alamat : Jalan Wilis Mukti 16, RT.026.RW.005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Tegar Fatwa Nugroho Alamat : DK. Tretep, RT.002/RW.014, Kelurahan Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : Aldi Gunawan Alamat : Dsn Bersere, RT.000/RW.000, Kelurahan Tegangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- PEMOHON XX; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2023 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Dixon Sanjaya, S.H., yang merupakan advokat pada kantor hukum Leo & Partners, yang berkedudukan di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 5 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 19 Januari 2023 dengan Nomor 10/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Februari 2023 dan diterima Mahkamah pada 20 Februari 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) -selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman-, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) -selanjutnya disebut UU MK-, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. Pengundangan tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan formal bahwa peraturan negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur yang diisyaratkan bagi pembentukan peraturan negara tersebut telah tercukupi, dan peraturan negara tersebut sudah dapat dikenali, sehingga dengan demikian peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan 2: Teknik dan Prosedur Penyusunan, Edisi Revisi, Yogyakarra: Kanisius, 2020, hlm. 186). Sehingga dengan demikian UU a quo telah memiliki kekuatan hukum mengikat 7 meskipun penegakan hukum dan pelaksanaan norma baru dilakukan 3 (tiga) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 624 KUHP Baru. 5. Bahwa sekalipun penegakan dan pelaksanaan norma Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan seharusnya hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo karena telah sah sebagai undang-undang yang dapat menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula preseden Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya yang diajukan tanggal 24 Oktober 2012 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 dan seharusnya baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Dalam putusan tersebut, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun pertimbangan Mahkamah terhadap keberlakuan 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU SPPA tersebut yang menghambat Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara tersebut karena memang pada faktanya UU SPPA tersebut terlah diundangkan menjadi undang-undang dan merupakan objek perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, apabila menggunakan penalaran yang sama tanpa terlebih dahulu masalah pelaksanaan dan penegakan norma UU a quo, maka Mahkamah Konstitusi juga seharusnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 6. Bahwa penundaan keberlakuan 3 tahun adalah untuk sosialisasi KUHP baru kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dikemukakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di Kompas. Tujuan sosialisasi tersebut agar implementasi KUHP dapat berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi salah tafsir. (Kompas, 7 Desember 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13535931/kuhp-tak-langsung- berlaku-setelah-diundangkan-pemerintah-bakal-intensif). Dengan alasan yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh produk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ternyata pasal-pasal dalam UU KUHP dinyatakan bertentangan 8 dengan UUD 1945, maka hal tersebut menjadi dasar untuk disampaikan kepada publik dalam jangka waktu proses sosialisasi tersebut dalam rangka mencegah kesalahan tafsir dan kesalahan penerapan hukum pada waktu norma dalam UU a quo berlaku secara efektif bagi rakyat. Sebab, menjadi lucu apabila sosialisasi sudah dilakukan, dan 3 tahun kemudian ternyata pasal yang disosialisasikan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan pembatalan/tidak berlakunya norma dalam UU a quo, hal ini akan menimbulkan 2 (dua) dampak, yaitu: a) Sosialisasi hanya menjadi sarana menghabiskan anggaran karena menjadi sia-sia dan tidak bermakna. b) Proses sosialisasi menjadi tidak efektif dan akan membingungkan rakyat apabila ternyata norma dalam UU a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk sosialisasi tersebut. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru, agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan sehingga tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan inkonstitusional, dan melakukan sosialisasi lagi. 7. Bahwa salah satu tujuan para pencari keadilan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah mencegah agar violation of constitutional rights tidak akan terjadi, ataupun menghentikan violation of constitutional rights yang sedang atau potensial akan terjadi sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: “Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi”. Sayangnya, cita hukum ini justru terganjal dengan asas bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan. Substansi pasal yang bertentangan dengan 9 konstitusi, namun diberlakukan sebelum adanya Putusan MK, tidak dapat dihentikan. Sebagai contoh: 1. Perkara yang diajukan Eggi Sudjana dalam Putusan 013-022/PUU- IV/2006 yang diputus pada 6 Desember 2006, dengan amar putusan mematikan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP lama. Namun, pada 22 Februari 2007, PN Jakpus tetap memvonis Eggi bersalah, dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Meskipun Eggi mengantongi putusan MK, tapi hakim PN Jakpus menilai delik pidana yang dilakukan Eggi jauh sebelum pasal yang menjeratnya dicabut; 2. Perkara dalam putusan 70/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia pensiun jaksa dalam Undang- Undang Kejaksaan terbaru diberlakukan 5 tahun setelah putusan MK diucapkan. Namun, sebagaimana pemaparan Kuasa Hukum dalam perkara tersebut, yakni Viktor Santoso Tandiasa di channel Konstitusionalis Tv, update terkini adalah pemohon-pemohon dalam perkara tersebut yang sudah diberhentikan dengan hormat sebelum putusan MK, tetap diberhentikan dan diberikan SK Pemberhentian oleh Kejaksaan Agung dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak berlaku bagi jaksa yang sudah diberhentikan sebelum putusan. Sehingga saat ini, pemohon yang diberhentikan terpaksa terus berjuang kembali dengan bersurat kepada ketua Mahkamah Konstitusi dan harus menempuh upaya hukum lain lagi; 8. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yang terbukti sebagai violation of constitutional rights, tetap berlaku apabila diterapkan sebelum putusan MK diucapkan. Hal ini sama saja menunjukkan kesia-siaan bagi Pemohon yang berjuang mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab sekalipun menang (perkaranya dikabulkan) di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menjamin kerugian konstitusional yang sedang atau sudah dideritanya, akan otomatis terhentikan. Pemohon tetap harus berjuang menempuh upaya hukum lain. Untuk apa mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi jika pada akhirnya sekalipun perkara tersebut dikabulkan, pasal inkonstitusional akan tetap berlaku bagi Pemohon? Menjadi Non-sequituur 10 (contradictory) antara hal ini dengan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitutional rights sementara putusannya tidak mampu melindungi warga negaranya yang dirugikan haknya atas norma undang- undang yang secara tegas dinyatakan inkonstitusional. 9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpandangan Mahkamah janganlah berkutat pada pertanyaan non esensial seperti “apakah KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku”. Mahkamah harus berpegang pada pandangan mutlak sebagai guardian of constitutional rights dan memegang teguh pendirian salus populi suprema lex dimana demi melindungi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama). Sebab, jika Mahkamah berpandangan lain dan harus menunggu KUHP baru berlaku, apakah perlu ada korban dari pasal inkonstitusional dari KUHP baru dahulu baru bisa diuji? Apakah Pemohon (ataupun orang lain) harus terlanjur dipidanakan dahulu oleh pasal-pasal a quo baru bisa diuji ke MK? Jika demikian, untuk apa ada pengujian undang- undang di MK? sebab pada akhirnya Pemohon akan tetap terdampak oleh pasal tersebut sekalipun dinyatakan inkonstitusional; 10. Juga, tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama) dikarenakan objek keduanya adalah objek berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka dikemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku, dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama (karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama), dengan logika yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas, ke mana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya untuk mendapat keadilan? Tidak ada. Karena itu logika yang demikian sangatlah flawed sebab tidak bisa memberi keadilan bagi warga 11 negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama; 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai the guardian of the Constitution maka Mahkamah Konstitusi harus berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji, dan memutus perkara a quo (termasuk KUHP baru dan KUHP lama sepanjang masih ada yang terdampak ‘pasal-pasal di KUHP lama’). Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat (terlanggar hak konstitusionalnya). Tapi jika obat itu terlambat diberikan, dan Pemohonnya meninggal juga, apa gunanya obat itu?; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut: 12 a. Bahwa Pemohon I-XX merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terlampir sebagai alat bukti dalam perkara a quo (Bukti P3-P22). 4. Bahwa berdasarkan uraian yang demikian, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil UU a quo terhadap UUD 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo sebagaimana syarat-syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”, yang mengkualifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai kapasitas Pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud tersebut, maka diuraikan sebagai berikut: 13 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 terhadap Para Pemohon dalam perkara a quo ialah terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan jaminan akan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. - Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 dan 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di antaranya: Pasal 256: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Pasal 603: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” Pasal 604: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 14 atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Para Pemohon merupakan mahasiswa berdasarkan kepemilikan Kartu Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa di perguruan tingginya masing masing, Para Pemohon sebagai mahasiswa juga aktif ikut menyampaikan pendapat di muka umum melalui kegiatan berdemonstrasi untuk menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang diduga dan berpotensi bermasalah, termasuk sebelumnya Para Pemohon sudah pernah berdemontrasi menentang pasal-pasal bermasalah dalam perkara a quo. Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada pemohon karena apabila pasal-pasal a quo kedepannya dijadikan sebagai alat kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap Para Pemohon yang melakukan kegiatan demonstrasi, hal ini menyebabkan perampasan hak menyampaikan pendapat secara lisan dan mematikan peran kritis mahasiswa untuk menyampaikan usulan dan gagasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kekhawatiran Para Pemohon dipidanakan dengan pasal yang saat ini sedang diujikan oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dan juga mahasiswa- mahasiswa lainnya, tidak akan bisa lagi berdemo atau setidaknya dikekang haknya oleh aparat penegak hukum untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi lawan dari para mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum (demonstrasi). - Selain itu, Para Pemohon merupakan mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan di universitasnya masing-masing. Para Pemohon memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal 15 mahasiswa. Para Pemohon juga berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kuliah. Para Pemohon berpendapat penumpasan korupsi menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi sanksi pidana korupsi yang rendah di dalam KUHP baru. Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam hal ini, Para Pemohon telah dirugikan secara potensial dengan berlakunya pasal a quo karena dapat menyebabkan praktik-praktik korupsi dimasyarakat menjadi semakin banyak dengan adanya pelemahan terhadap pengenaan sanksi bagi pelaku korupsi. apabila hal ini terjadi, akan menyebabkan ketidakadilan dimana pelaku kejahatan tidak diberikan perlakuan yang setimpa dengan perbuatannya. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; - Dengan berlakunya pasal a quo, menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang bersifat potensial untuk mengemukakan pendapat di muka umum (demonstrasi) karena beberapa hal, yaitu: 1) Pasal a quo menjadi alat kriminalisasi atau represi terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku demonstrasi (https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/14/180025278/ra tusan-mahasiswa-di-malang-demo-kecam-tindakan-represif- aparat-di-desa?page=all). 2) Pasal a quo yang mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis oleh aparat yang berwenang juga tidak jarang tidak memperoleh izin untuk melangsungkan demonstrasi (https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/09/14334251/ polisi-ancam-bubarkan-demo-11-april-bem-si-intimidasi- terhadap-mahasiswa?page=all). 3) Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bukannya memberikan pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan 16 penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) justru menjadi lawan mahasiswa (https://www.cnnindonesia. com/nasional/20220411221025-20-783470/demo-hingga- malam-mahasiswa-dan-aparat-terlibat-bentrok-di-makassar). - Bahwa dengan memperhatikan fakta dalam pelaksanaan demonstrasi yang marak terjadi maka sangat mungkin hal-hal tersebut di atas juga dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya UU a quo. - Selain itu, berlakunya UU a quo yang berkaitan dengan pengenaan ancaman pidana pelaku korupsi menunjukkan adanya pelemahan yang disengaja dan secara sistematis menunjukan pelemahan pelaku korupsi yang memungkinkan diterapkannya hukuman mati tetapi dalam pasal a quo justru ketentuan mengenai hukuman mati tidak dicantumkan dalam jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku korupsi. dalam hal ini, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia juga berpendapat tidak didengarkan oleh para pembentuk undang-undang, dimana Para Pemohon menentang keberlakuan pasal dalam Undang-undang pada perkara a quo yang bermasalah, di mana menunjukkan ketidakterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon melalui perkara a quo, maka hak-hak Para Pemohon untuk menyampaikan pendapat dan gagasan di muka umum (termasuk dalam bentuk demonstrasi) secara aman, tertib, dan terhindar dari perasaan khawatir atau ketakutan atas tindakan represif aparat penegak hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Para Pemohon sebagai insan akademis memperoleh haknya atas prinsip pengakuan, persamaan, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 17 1945 untuk berkontribusi khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan perilaku korupsi yang merupakan kejahatan khusus yang menimbulkan kerugian sistematik tidak hanya bagi pembangunan saat ini tetapi juga pembangunan masyarakat dan bangsa di masa mendatang dan upaya menegakkan hukum bahwa pelaku kejahatan haruslah diberikan hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya. 7. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari Para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. 8. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. ALASAN PERMOHONAN A. Pengaturan Pasal 256 UU KUHP bersifat multitafsir dan menjadi sarana kriminalisasi untuk secara sewenang-wenang melakukan tindakan represi terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. 1. Bahwa negara Indonesia telah menjamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 sebagai upaya mewujudkan kebebasan berpendapat serta berdemokrasi yang mana merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Adapun demonstrasi serta unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian 18 pendapat serta berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu terhadap warga negara yang melakukan demonstrasi sebagai wujud berdemokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum sudah seharusnya dilindungi karena konstitusi sudah memberikan jaminannya. 2. Bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan hak negative yaitu penikmatan hak tersebut mengandaikan absennya campur tangan pihak lain. Hak negative ini berkorelasi dengan kewajiban negative yang memerintahkan orang lain untuk tidak mencampuri atau mengintervensi relasi seseorang dangan apa yang menjadi haknya. Dalam konteks negara demokrasi, keterbukaan akan kritik menjadi syarat mutlak dimana aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasn kebijakan pemerintah. Sehingga itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi warga negaranya untuk: a) Merumuskan preferensinya; b) Menunjukan preferensinya kepada warga negara dan pemerinta melalui tindakan pribadi maupun kolektif; c) Memberikan bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara. 3. Bahwa salah satu pengejawantahan kebebasan berpendapat dan bereskpresi ialah melalui unjuk rasa. Tak ayal, unjuk rasa merupakan salah satu mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat kepada pemerintah (pada umumnya) atau institusi yang dinilai meresahkan rakyat dengan maksud untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap pemenuhan haknya. Unjuk rasa telah sebagai mekanisme yang mampu untuk mengadvokasikan keresahan masyarakat dinilai memiliki dampak yang besar khususnya dalam peristiwa monumental yang pernah terjadi di Indonesia. 4. Bahwa dalam ketentuan International Convention on Civil and Politic Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya Pasal 19 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat … terlepas dari pembatasan-pembatasan 19 secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, pembatasan terhadap hak tersebut hanya diperlukan untuk mengahormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral umum. Norma tersebut mensyaratkan kriteria pembatasan secara konkrit dan jelas terhadap hak dan kebebasan menyatakan pendapat. 5. Bahwa permasalahan yang menjadi penyebab unjuk rasa yang disertai anarki sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor (Pranadji, 2008) yakni: ketidakadilan, ancaman terhadap subsistensi dan harga diri, serta keserakahan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebutlah yang menyebabkan demokrasi saat ini membuka peluang terjadinya berbagai hal yang berkaitan dengan demonstrasi. 6. Bahwa kesadaran terhadap demokrasi tersebut diwujudkan dalam pasal- pasal konstitusi negara (UUD 1945). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang”. Dalam Pasal 28E angka (3) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya wajib menghormati dan memfasilitasinya. 7. Bahwa pengaturan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 8. Bahwa Pasal a quo berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan “pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang”. Patut untuk dipertanyakan bagaimana yang dimaksud 20 dengan “pemberitahuan” pada Pasal a quo, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?. Apabila “pemberitahuan” dimaksudkan dengan adanya izin tertulis dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang maka hal ini saat berpotensi kesewenang-wenangan untuk tidak menerbitkan izin tersebut termasuk tanpa alasan yang jelas, sebaliknya apabila “pemberitahuan” dimaksud tidak memerlukan izin tertulis maka menjadi celah terbuka bagi aparat kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan represi dengan alasan tidak menerima pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa tersebut. 9. Menurut Macteld Boot, terdapat 4 (empat) syarat atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu: a. Nullum crimen, noela poena sine lege praevia, yang mana berarti bahwa tidak ada pidana apabila belum ada aturan (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal atau perbuatan tersebut sebelumnya. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut; b. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan tertulis terkait dengan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu semua ketentuan pidana harus bersifat terstulis secara expressiv-verbis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis; c. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan (peraturan perundang-undangan yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu setiap rumusan pidana harus jelas dan tidak boleh bersifat multi-tafsir, serta memberikan kepastian hukum. d. Nullum crimen, noela poena sine lege stricta yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat, maksudnya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh 21 menggunakan analogi yang dapat menimbilkan perbuatan pidana baru. Bahwa terhadap frasa “pemberitahuan” pada Pasal a quo tidak memenuhi prinsip asas legalitas Nullum crimen, nulla poena sine lege certa karena rumusan pidana pada Pasal a quo tidak memberikan pengaturan yang jelas serta kepastian hukum dan dapat berpotensi multi-tafsir oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat juga memperbesar potensi adanya kriminalisasi kepada warga masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa. 10. Bahwa selain itu, pada Pasal a quo terdapat frasa “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat”. Merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan bahwa pada saat melakukan aksi di tempat umum seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa membuat terganggunya kepentingan umum sebagai contoh kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain. Tak jarang pula ketika pelaksanaan demonstrasi maupun unjuk rasa terjadi bentrokkan antar warga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran maupun huru-hara. Oleh sebab itu, adanya Pasal a quo sekali lagi mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat. Terkait frasa “menimbulkan keonaran atau huru hara”. Merujuk pada KBBI keonaran diartikan sebagai “kegemparan, kerusuhan, atau keributan” sementara huru hara diartikan sebagai “keributan, kerusuhan, atau kekacauan”, dalam konteks demostrasi yang melibatkan banyaknya jumlah massa, maka hal yang demikian cukup sulit terhindarkan apabila dimaknai sebagai keributan, sedangkan apabila keonaran dan huru hara dimaknai sebagai kekacauan atau kerusuhan apakah seluruh pelaku demonstrasi akan dipidana? Karena pelaksanaan dilapangan sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang melatarbelakanginya termasuk keonaran dan huru hara yang dapat dipicu oleh tindakan dari aparat penegak hukum itu sendiri, apabila pengenaan pidana tersebut hanya diterapkan pada pelaku keonaran atau huru hara boleh jadi pelaku sebenarnya korban yang dikambinghitamkan untuk meredam aksi demonstrasi yang berjalan, sebagaimana tindakan represi aparat penegak hukum terhadap aksi demonstrasi yang telah terjadi. 22 11. Bahwa walaupun Pasal 256 merupakan delik materil yaitu harus berimplikasi pada terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara, praktik di lapangan tentu saja bisa direkayasa. Begitupun penjelasan Pasal 256 KUHP baru yang juga tidak secara clear menjelaskan definisi dari terganggunya kepentingan umum. Tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam penjelasan tersebut juga dapat dikenakan terhadap berbagai metode penyampaian pendapat. Terkadang, kelompok demonstran memilih jalan beragam agar mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan, seperti halnya melakukan blokade jalan. Tak jarang, aktivitas massa aksi juga melumpuhkan jalan-jalan protokol sehingga menyebabkan terganggunya pemanfaatan fasilitas publik. Kehadiran pasal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk menjerat demonstran lewat hukum pidana. 12. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalitas kepolisian kini tengah kembali menjadi sorotan, utamanya terkait penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan, sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik kepentingan politik pemerintah. Adapun konsekuensi penormaan dalam pasal a quo, meliputi: 1. Kecenderungan penggunaan kekerasan untuk meredam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam berita Kompas mengemukakan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bahwa dalam Aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019 terdapat 390 aduan kekerasan aparat dan hasil pantauan Amnesty Internasional menyatakan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama demonstrasi terhadap omnibus law tahun 2020. (Kompas, 11 April 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/11/06195821/ demonstrasi-mahasiswa-di-jakarta-hari-ini-pertaruhan-polri-untuk- kawal-aksi#:~:text=Aksi%20represif%20aparat%20kepolisian%20 juga,mahasiswa%20terhadap%20Omnibus%20Law%2C%202020.&t 23 ext=Berdasarkan%20pemantauan%20yang%20dilakukan%20oleh,15 %20provinsi%20selama%20aksi%20tersebut). 2. Penggunaan kewenangan atau diskresi oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan kekerasan dan pengawasan aparat penegak hukum yang lemah untuk menjaga keamanan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan, sebagai kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil, yang diikuti dengan prasyarat normatif: mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan akuntabilitas. (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49871301) (Sarah afira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Masa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”, Padjajaran Law Review, Vol. 7, No. 2, Tahun 2019, hlm. 33-34.) 13. Berdasarkan pengetahuan hukum, hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Berdasarkan Asas Ultimum Remedium pada hakikatnya hukum konstitusi merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang- undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. 14. Bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat di dimuka umum saat ini umumnya digunakan sebagai “ultimum remedium” atau upaya teraskhir untuk menyelesaikan masalah. Disebut sebagai “upaya terakhir” dikarenakan cara lain telah diupayakan sebelumnya tetapi pemerintah atau lembaga yang menjadi objek sasaran demonstrasi tidak merespon dengan baik. Wadah-wadah untuk menyampaikan aspirasi dan 24 pendapat cukup banyak, namun seringkali tidak efektif. Hal ini dikarenakan kalangan elite umumnya masih “sangat cuek” dengan jeritan rakyat yang dihimpit berbagai kesulitan hidup, yang mana hingga saat ini dapat dikatakan bahwa setiap perubahan tatanan politik belum diikuti dengan perbaikan nasib rakyat yang signifikan. Sehingga dengan adanya pembatasan hak-hak demonstrasi yang terkandung dalam Pasal a quo dapat merugikan hak konstitusional warga negara yang terkandung dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. 15. Bahwa praktik-praktik yang telah terjadi dan akan sangat potensial untuk terulang kembali tersebut bukanlah sekadar kekeliruan pada tataran praktikal semata melainkan bersumber dari kekacauan konstruksi norma yang memberikan ketidakjelasan atau potensial menimbulkan kesewenang-wenangan dalam tahap implementasinya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi prinsip asas legalitas Nullum crimen, nulla poena sine lege certa serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945, maka dari itu sudah sepatutnya Pasal a quo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. B. Pengaturan Pemidanaan Mati dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Baru sebagai upaya penegakan hukum alternative terhadap kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat konstitusional guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat 1. Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dengan adanya korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian uang negara tetapi juga berdampak pada tujuan negara program pembangunan dan tujuan negara dapat terhambat sehingga berdampak pada seluruh warga negara yang berujung pada perampasan hak warga negara. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M. Si., yang menyatakan bahwa: “Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan.” 25 2. Mengutip buku berjudul “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, teoritis, dan Masalahnya” yang ditulis oleh Lilik Mulyadi, yang pada pokoknya menyatakan konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan extraordinary crime, maka diperlukan penanggulangan dari aspek yang juga luar biasa. Bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Elwi Danil bahwa terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga (extraordinary measure) dan dengan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang juga luar biasa. 3. Dengan adanya ancaman pidana yang seberat-beratnya untuk tindak pidana korupsi, hal tersebut akan sejalan dengan Teori Tujuan atau Teori Relatif dalam Pemidanaan (Utilitarian Theory) yang meliputi: - Untuk Menakut-nakuti dimana teori menurut Anselm van Feurbach, bahwa hukuman harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya pengaturan pidana maksimal berupa pidana mati bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah langkah untuk menakut-nakuti orang-orang di luar sana agar tidak melakukan tindakan tersebut. - Untuk Memperbaiki dimana dengan adanya hukuman maksimal yang terberat berupa pidana mati, maka diharapkan dapat memperbaiki kondisi seperti semula (resitutio in integrum). - Untuk Melindungi di mana tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat tersebut, maka masyarakat akan merasa aman dan merasa dilindungi dari pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa dalam Teori Relatif dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu prevensi umum (generale preventie) dan prevensi khusus (speciale preventie). Kedua kelompok tersebut memiliki fokus perhatian yang berbeda namun pada dasarnya saling melengkapi. E. Utrecht berpendapat bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang-orang tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau tidak 26 berbuat tindak pidana. Sebab itu, pengaturan mengenai penjatuhan pidana atau pemidanaan harus mampu untuk menakut-nakuti agar seseorang tidak berbuat tindak pidana, harus memperbaiki agar kondisi kembali seperti semula (resitutio in integrum) atau setidak-tidaknya membuat keadaan lebih baik, dan harus mampu untuk melindungi orang banyak dari ancaman bahaya maupun kerugian. 4. Teori willingness And Opportunity to Corrupt dari Donald R Cressey juga menjelaskan bahwa Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan). 5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasan Pasal 67 KUHP Baru dinyatakan bahwa “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 6. Ketentuan tersebut secara khusus mengatur tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati, yaitu: a. Tindak pidana terorisme secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 600 KUHP Baru; b. Tindak pidana narkotika secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b KUHP Baru; c. Tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 598 dan 599 huruf a KUHP Baru; 27 Meski demikian hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ancaman pidana tidak tercantum dalam pengaturan UU a quo. Undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk diaturnya hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi. Apabila merujuk pada ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi memungkinkan diterapkannya hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meskipun pelaksanaanya memiliki syarat dan karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan hukuman mati. Oleh karenanya penegasan mengenai pencatuman hukuman mati dalam Pasal 603 dan 604 UU a quo memiliki urgensi untuk dipertegas secara eksplisit sebagai konsekuensi koherensi, korelasi, dan sistematika pembentukan norma hukum. Hal ini tidaklah dapat dipandang sebagai pembentukan norma baru melainkan penegasan terhadap norma-norma yang telah ada. 7. Bahwa hal ini juga sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak-hak asasi yang dijamin konstitusionalitasnya dalam UUD 1945 yang menyatakan: Berkenaan dengan pidana mati, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan penekanan penting yaitu: [3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut: a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; 28 d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Paragraf [3.26], halaman 430-431). Dasar pertimbangan pengurangan pidana hukuman mati yang mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun akan diduga rentan disalahgunakan menjadi praktik suap antara narapidana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Lalu apakah fungsi putusan pengadilan pada terdakwa hukuman mati, jika hukumannya bisa dikurangi karena berkelakuan baik selama 10 tahun di dalam tahanan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas tampak jelas pendirian Mahkamah perihal pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan, menerapkan, maupun melaksanakan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena mengingat sifat irrevocable pidana mati. 8. Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut menunjukan bahwa peneguhan Mahkamah Konstitusi bahwa pengaturan pengenaan pidana mati bukanlah hal yang tabu dalam konstruksi hukum nasional melainkan dalam aspek pembentukan dan pelaksanaan norma terkait dengan pemidanaan mati harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan dari aspek pembentukan norma, UU a quo memungkinan diterapkannya pidana mati terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor tetapi dalam ancaman pidana pasal-pasal a quo luput untuk mencantumkan sanksi pidana berupa pidana mati sebagai pidana alternatif sehingga hal-hal demikian dalam perkara ini perlu memperoleh penegasan Mahkamah Konstitusi terhadap norma a quo. 9. Bahwa Pemohon perlu menguraikan pula beberapa dampak perihal efektivitas pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi melalui data dan fakta meskipun hal ini bukan menjadi indikator utama untuk menilai 29 konstitusionalitas norma melainkan untuk menunjukan akan pentingnya urgensitas pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai berikut: a. Data berdasarkan KPK dan Indonesia Corruption Watch (“ICW”) bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus korupsi. Pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) kasus korupsi, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) kasus korupsi, hingga akhirnya pada tahun 2022 lalu melonjak drastis yang mana mencapai 1031 (seribu tiga puluh satu) kasus korupsi. Bahwa dengan kian meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sudah selazimnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagai salah satu langkah upaya untuk mengurangi para pejabat melakukan tindak pidana korupsi. b. Membandingkan dengan negara Taiwan yang juga memberlakukan pidana mati bagi siapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Mengambil data berdasarkan laman Trading Economics bahwa peringkat korupsi negara Taiwan relatif rendah (semakin besar angka peringkat-semakin marak kasus korupsi sedangkan semakin kecil angka peringkat-semakin rendah kasus korupsi). Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut, negara Taiwan mampu menunjukkan terjadi penurunan angka peringkat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Taiwan menempati posisi peringkat 31, lalu pada tahun 2019 dan 2020 menurun menempati posisi 28 hingga pada tahun 2021 Taiwan menempati posisi peringkat 25. Oleh karena itu, jika Indonesia menerapkan pidana mati sebagai ancaman pidana maksimum untuk pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan bahwa hal ini dapat membantu menekan angka kasus korupsi. 10. Dengan demikian sudah seharusnya dan sudah sepantasnya guna menegaskan jenis pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crime maka ancaman pidana yang diatur dalam Pasal a quo perlu dilengkapi dengan ancaman pidana mati bukan dengan maksud melakukan penambahan norma baru melainkan penegasan terhadap norma yang telah berlaku. 30 VII. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan Para Pemohon a quo untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”; 4. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”; dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 31 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XII; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIII; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIV; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XV; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVI; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVII; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVIII; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIX; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XX. 33 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 34 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonakan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 256 UU 1/2023 Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 603 UU 1/2023 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI Pasal 604 UU 1/2023 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P- 3 sampai dengan bukti P-22) dan Kartu Tanda Mahasiswa. Para Pemohon aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah dengan 35 melakukan demonstrasi, salah satunya adalah UU a quo. Sehingga menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 256 UU 1/2023 secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional yaitu menghambat mahasiswa untuk berdemo karena takut akan dipidanakan; 4. Bahwa kerugian konstitusional lain yang secara potensial akan terjadi dengan berlakunya ancaman pidana pelaku korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon merupakan pelemahan yang disengaja oleh pembentukan UU a quo adalah bentuk kerugian konstitusional para Pemohon yaitu berupa tidak adanya keterbukaan dalam pembentukan undang- undang. 5. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon a quo, maka kerugian hak konstitusional yang di dalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap aksi masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan ancaman pidana pokok bagi tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023. Para Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan P-22] dan Kartu Tanda Mahasiswa. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal-Pasal a quo; 36 [3.6.2] Bahwa norma Pasal-Pasal a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun Permohonan para Pemohon diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Januari 2023, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku; [3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal- pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam undang-undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011). Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada para Pemohon. [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan 37 yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga hal demikian tidak terpenuhinya syarat yang kedua untuk terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. [3.6.5] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah mempertimbangkan hal yang sama pada Sub-paragraf [3.6.5] dan Sub-paragraf [3.6.6] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, yang telah dikutip pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XXI/2023, yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). 38 Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/ terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. [3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. Dengan demikian, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan 39 uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [4.3] Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon adalah prematur; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 40 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 41 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah